text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
ran bupati maluku tenggara barat peraturan bupati maluku tenggara barat nomor tahun tentang petunjuk pelaksanamaluku tenggara barat, menimbang bahwa dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal sehingga pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna karena penanganan pelayanan perizinan tersebar beberapa unit kerja sesuai dengan kewenangannya, bahwa dalam perkembangan selanjutnya penanganan pelayanan perizinan telah dilaksanakan dengan sistim pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal: bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diatas guna menjamin kepastian hukum maka perlu ditetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dansektor perikanan dan kelautan: izin usaha perikanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya: izin usaha penangkapan ikan, izin usaha sektor energi dan sumber daya mineral izin lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pengolahan dan pemanfaatan air permukaan tanah, dan izin pengolahan dan pemanfaatan air bawah tanah, izin usaha sektor kepolisian, izin usaha jasa konsultansi keamanan, dan f . izin usaha jasa penerapan peralatan keamanan, jenis perizinan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali): bab prosedur dan persyaratan permohonan bagian kesatu prosedur pemohon mencari dan memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan dan pemberian izin loket front office fo) kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat, pemohon melengkapi dokumen dokumen persyaratan untuk kemudian diserahkan kepada front office kp2tpm dan selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen: petugas pemeriksa lapangan melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan berkas yang diajukan, sebelum izin ditandatangani oleh bupati kepala kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat, dalam hal tertentu sebagai media pertimbangan penerbitan izin usaha dapat dilakukan rapat pembahasan antar tim teknis untuk membahas layak tidaknya izin usaha diberikan, bagian kedua persyaratan persyaratan umum surat permohonan bermaterai enam ribu rupiah: akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum pt,cv,fa,ud dan koperasi): surat keterangan pajak daerah, nomor pokok wajib pajak npp), kartu tanda penduduk ktp), keterangan domisili usaha dari lurah kepala desa, dan phas foto pemohon, persyaratan khusus surat keterangan alat pemadam kebakaran bagi usaha yang menggunakan bahan bahan mudah meledak: surat keterangan rpl rk!i spl ukl bagi usaha yang berhubungan dengan limbah cair dan padat, analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan yang klasifikasi berdampak lingkungan: dan rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan jenis bidang usaha, persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan tersebut diatas untuk pengurusan baru tidak dipungut biaya administrasi, persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan tersebut diatas lebih jelas diatur dalam surat keputusan bupati maluku tenggara barat tentang standar operasional prosedur sop), bab pelimpahan kewenangan bab vii tugas, fungsi dan wewenang penyelenggara tugas pokok penyelenggara pelayanan terpadu satu pintuamplifikasi, keamanan dan kepastian berkas, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu, yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat memiliki fungsi pelaksanaan penyusunan program kantorwenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu adalah: melakukan penyederhanaan prosedur perizinan, melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama sara dengan unsur unsur lain dalam pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan skpd teknis terkait penyelenggaraan perizinan dar non perizinan daerah,b viii ketentuan penutup peraturan bupati ini, ditetapkan saumlaki pada tanggal 0p8tm bpm bupati maluku tenggara barat, witzel tempat diundangkan saumlaki pada tanggal server2015 sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara barat, matthias berita daerah kabupaten maluku tenggara barat tahun nomor led lampiran peraturan bupati maluku tenggara barat nomor tahun tanggal sobmekanisme pelayanan perizinan ptsp surat edaran mendagri tentang pedoman penyelenggaraan ptsp loket pendaftaran loket kasir bank loket pengambilan menerima formulir, pembahasan dan memeriksa permohonan dan pemeriksaan isi formula: persyaratan lapangan permohonan dan persyaratan pengembalian swatrenolken pencetakan dan penandatanganan izin menerima skr dan membayar retribusi menerima res pembayaran dan menyerahkan surat izin rah atribusi daerah . bupati maluku tenggara barat, witzel s8. tempat lampiran peraturan bupati maluku tenggara barat nomor tahun tanggal 3o0persyaratan perizinan dan non perizinan persyaratan perizinan izin prinsip penanaman modal perusahaan berbadan hukum surat permohonan bermaterai rp. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk pt,cv, fa, dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan pemberitahuan perubahan apabila ada dari menteri hukum dan ham ri: fotokopi anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan dilengkapi pengesahan anggaran dasar koperasi oleh kepala dinas koperasi dan usaha mikro kecil, menengah kabupaten maluku tenggara barat, fotokopi npp perusahaan, keterangan domisili usaha dari lurah kepala desa setempat, izin prinsip penanaman modal perorangan po) fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku, fotokopi npp perorangan, keterangan domisili usaha dari lurah kepala desa setempat, izin usaha berbagai sektor fotokopi perizinan berupa pendaftaran izin prinsip surat persetujuan penanaman modal izin usaha lembaga dinas terkait yang dimilikisertifikat tanah, atau imb. buktibangunan dengan jangka waktu sewa minimal tahun untuk bidang industri, minimal tahun untuk bidang usaha perdagangan, bukti afiliasi dan pinjam pakai: hubungan afiliasi mencakup (satu) grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan, atau perjanjian kerjasama antara(ukl), upaya pemantauan lingkungan (upl) atau surat pernyataan. kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (spl), fotokopibkpm ppm ppm dan lpm periode terakhir, rekomendasi teknis dari skpd teknis, permohonan ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan bermateraiatauatau perusahaan wajib dihampiri dengan surat kuasa asli bermaterai cukup. izin prinsip perluasan penanaman modal fotokopi izin prinsip l izin prinsip perluasan izin usaha dandilengkapi dengan mencantumkanalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya,: bj) bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah tangan pemiliki paspor dengan jelas, badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar dalam bahasa inggris dan terjemahannya dalam bahasa indonesia dari penerjemah bersumpah, perorangan indonesia, melampirkan rekaman ktp yang masih berlaku dan rekaman nppdari kementri bkpm, ppm atau ppm dan lpm periode terkahir, hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan, permohonan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh direksi pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan, permohonan tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dihampiri surat kuasa asli bermaterai cukup, izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha fotokopi izikantor gudang berupa: aj) akta jual beli oleh plat atas nama perusahaan, atau sertifikat hak atas tanah dantiga) tahun untuk bidang usaha industri, minimal (satu) tahun untuk bidang usaha jasa perdagangan:aj) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam (satu) bangunandiatas apabila (satu) grup perusahaan: hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)ndelegasitanda terima penyampaian lpm dari bkpm, ppm atau ppm dan lpm periode terakhir persyaratan teknis dari skpd teknisilrubahan penanaman modal fotokopi izin prinsip lain prinsip perluasan izin prinsip perubahri bkpm, ppm, ppm dan lpm periode terkahir, hasil pemeriksaan lapangan usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha fotokopiatau sertifikat hak atas tanahsatu grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan,fotokopi npp sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru: tanda terima penyampaian lpm dari bkpm, ppm atau ppm dan lpm periode terakhir permohonan ditandatangani bermaterai cukup oleh direksi pimpinannggabungan perusahaan penanaman modal dari masing masing perusahaan yang akan bergabung fotokopi tanda terima penyampaian lpm dari bkpm, ppm atau ppm dan lpm periode terakhir izin prinsip penggabungan perusahaan dimaksud: izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal fotokopi perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaanlegalitas lokasi proyek rekaman bukti penguasaan tanah dan atau bangunan, perjanjian sewa menyewa tanah dan atau gedung bangunanperjanjian pinjam pakailkelengkapan perizinan terkait lingkungan dalam bentukan undangan, yang mencantumkan jenis barang yang diproduksi dan total kapasitas produksikabupaten maluku tenggara barat, hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan tanda terima penyampaian lpm dari bkpm, ppm atau ppm dan lpm periode terakhir persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan skpd instansi teknis terkait,:i. persyaratan non perizinan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita): permohonan perpanjangan ita disampaikan kepada bupati maluku tenggara barat melalui kepala kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat diatas materai rp. permohonan perpanjangan ita dimaksud dilengkapi persyaratan: rekaman surat keputusan pengesahan rata, buku legitimasi ita lama: bukti pelunasan pajak orang asing: bukti pelunasan dana iuran wajib pendidikan dan pelatihan ipl) apabila sudah terkena) laporan realisasi pelaksanaan diklat, pasfoto ukuran 4x6 (tiga) lembar, fotokopi rata yang masih berlaku, fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas kita): bukti laporan keberadaan kedatangan tka dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten maluku tenggara barat: perjanjian kerja antar perusahaan dengan tkwnap: rekomendasi dari dinas sosial dan tenaga kerja propinsi maluku terkait rata yang akan diperpanjang: rekomendasi pengelolaan hasil hutan kayu yang dibebani oleh hak rakyat surat permohonan, surat keterangan kepala desa setempat: surat keterangan camat setempat rekomendasi kepala dinas kehutanan, fotokopi ktp pemohon, materai lembar, phas foto ukuran sebanyak lembar, rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bbm) surat permohonan, fotokopi ktp pemohon, rencana kebutuhan pemakaian bbm surat kontrak dengan agen penyalur bbm, rekomendasi dari kepala dinas pu, perlambang, phas foto ukuran 3x4 lembar, keterangan kepemilikan dan pengujian alat pemadam kebakaran api ringan fotokopi ktp pemohon, keterangan domisili usaha dari kades lurah, rekomendasi kepala badan pengelola lingkungan hidup, materai rp. surat keterangan asal untuk eksport hasil perikanan pertanian peternakan surat permohonan, bill loading bl), pemberitahuan ekspor barang peb), nota pelayanan ekspor npe), packing list pl): inavoice: surat rekomendasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten maluku tenggara barat untuk hasil laut): surat rekomendasi dinas pertanian, tanaman pangan, peternakan dan holtikultura (untuk hasil bumi pertanian perkebunan peternakan), tanda daftar usaha pariwisata tiup): surat permohonan, fotokopi ktp pemohon yang masih berlaku, fotokopi akta pendirian perusahaan keterangan domisili usaha dari kades lurah, situ reklame gangguan, sup, tdp: imb bagi yang memiliki tempat usaha berupa bangunan gedung), npp perusahaan perseorangan, aas u skpd skr tahun berjalan: rekomendasi kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten maluku tenggara barat rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten maluku tenggara barat bagi usaha jasa makan minum: phasfoto ukuran lembar: layanan informasi dan pengaduan layanan informasi pemohon mengunjungiguna memperoleh layanan informasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan: prosedur alur pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modalpengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan no, layanan pengaduan secara langsung bahwa pemohon dapat menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal secara langsung kepada petugas front office secara tidak langsung pemohon dapat mengisi format pengaduan ptsp dan memasukannya dalam kotak pengaduan yang tersedia pada kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat: pemohon dapat menyampaikan pengaduan keluhan lewat pesan pendek short message services), e mail, nomor telepon serta facebook kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat, bupati maluku tenggara barat, adaa witzel tempat peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha industri, izin perluasan izin usaha,surat keputusan kepala kepolisian republik indonesia nomor skep xsinan penanaman modalbidang penanaman modal,pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal,kantor adalah kepala kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat, persetujuan izin prinsip adalah pemberian persetujuan pelayanan kepada seseorang atau badan hukum oleh bupati maluku tenggara barat melalui proses pelaksanaan pada kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal untuk melaksanakan aktifitas usaha dengan dengan (dua) lebih jenis iziatau pelaku usaha kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan,dan sejenisnya,kabupaten maluku tenggara barat, (14jelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kegiatbab maksud dan tujuan bagian pertama maksud pedoman dan tata cara perizinan dan nongian kedua tujuan pedoman dan tata cara perizinan dan non ptsp bidang penanaman modal seluruh indonesia: memberikan informasi dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal, tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel bab iii ruang lingkup ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal terdiri atas layanan perizinan penanaman modal layanan non perizinan penanaman modal, bab.iv sistem pelayanan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mulai dari pengajuan permohonan, pemrosesan, hingga penerbitan izin dilakukan melalui sistim pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat, dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten maluku tenggara barat melakukan koordinasi dengan skpd teknis melalui pembentukan tim teknis yang telah ditetapkan oleh bupati maluku tenggara barat: layanan jenis perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari layanan perizinanlayanan non perizinan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita), rekomendasi pengelolaan hasil hutan kayu yang dibebani oleh hak rakyat: rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bbm): surat keterangan kepemilikan dan. pengujian alat pemadam kebakaran api ringan, surat keterangan asal untuk eksport hasil bumi laut, tanda daftar usaha pariwisata tiup), layanan informasi dan layanan pengaduan layanan informasi layanan pengaduan langsung dan tidak langsung jenis izin sebagaimana dimaksud .huruf diatur dalam peraturan bupati ini (l) izin usaha sektor pertanahan izin lokasi, ta. izin usaha sektor penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan izin usaha instalasi kabel gedung dan rumah, izin usaha sektor lingkungan hidup, izin penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun, dan izin usaha kelayakan lingkungan ukl), upl dan spl,: izin usaha sektor kepariwisataan: izin usaha jasa perjalanan wisata, izin usaha penyediaan akomodasi, izin usaha jasa penyediaan makan minumhiburan dan rekreasi, izin usaha pramuwisata, izin usaha penyelenggaraan, pertemuan perjalanan, insentif, konferensi dan pameran, izin usaha konsultan pariwisata, izin usaha jasa informasi wisata, izin usaha wisata tirta, dan izin usaha spa sante par agua), izin usaha sektor penanaman modal izin tempat usaha, izin gangguan ho), izin penjualan minuman beralkohol, dan izin reklame komersial permanen papan nama usaha dan insidentil berbatas waktu), izin usaha sektor kehutanan, izin pemanfaatan kawasan hutan izin usaha sektor jasa konstruksi tjk) izin usaha jasa usaha konstruksi konsultan perencana izin usaha jasa pelaksana konstruksi kontraktor), dan izin usaha jasa pengawas konstruksi konsultan pengawas), t.a. izin usaha sektor transportasi, : izin usaha angkutan laut: izin usaha trayek angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha trayek angkutan umum: izin usaha angkutan barang padat cair, izin usaha angkutan barang khusus, dan izin usaha angkutan alat berat: izin usaha bidang komunikasi dan informatika izin mendirikan menara tower telkomsel, izin usaha jasa titipan, izin usaha perdagangan perangkat telekomunikasi, dan izin usaha warung telekomunikasi dan warung internet, izin usaha sektor pertanian izin usaha tanaman pangan, izin usaha holtikultura, izin usaha perkebunan: dan izin usaha obat hewan untuk produsen, izin usaha sektor peternakan izin usaha peternakan ayam petelur dan ayam pedaging, izin usaha peternakan sapi potong, dan izin usaha peternakan babi, izin sektor tenaga kerjaan, izin lembaga pelatihan kerja lpk): izin usaha sektor pendidikan dan kebudayaan izin usaha pendidikan non formal izin pendirian kursus, dan izin usaha jasa penunjang pendidikan, izin usaha sektor kesehatan, izin praktek dokter: izin kerja apoteker dan asisten apoteker: izin operasional rumah sakit dan balai pengobatan swasta, dan izin apotek dan toko obat, izin usaha sektor perdagangan surat izin usaha perdagangan sup): surat izin usaha industri, tanda daftar industri tdi), tanda daftar perusahaan tdp): dan tanda daftar gudang tdg), (16j izin usaha sektor koperasi aa. izin usaha simpan pinjam, |
berita daerah kabupaten majalengka arelayanan dan pendataan, membawakan: sub bidang pelayanan dan pendaftaran, sub bidang pendataan, dan sub bidang pengembangan potensi pendapatan daerah, bidang penilaian dan penetapan, membawakan: sub bidang penilaian dan perhitungan, sub bidang penetapan, dan sub bidang keberatan. bidang penagihan dan pengendalian, membawakan: sub bidang penagihan dan penindakan, sub bidang pembukuan dan pelaporan, dan sub bidang penyuluhan dan pengelolaan piutang. f .pena bai seni kesejahteraan rakyat pembangunan umum bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian been sub bagian bina mental. sub bagian pengelolaan kelembagaan sub bagian perencanaan, bana otonomi daerah undangan der jin wayan barang dan jasa pimpinan pelaporan sub bagian sub bagian sub bagian ala bagian sub bagian bantuan kesejahter:: sub bagian pengelolaan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian dokumentasi sub bagian bina bumi dan pembinaan dan ngga pub bagian sea bagian kerjasama dan informasi blue pengadaan reformasi rumah tangga goe hang salinan sesuai dengan aslinya, sekretaris daerah kepala bagian hukum, kabupaten majalengka bupati majalengka, tea gun gun mohamad dharma nip. ahmad kowiki karna soraifungsional bagian bagian bagian program dan legislasi, alat umum kelengkapan dprd dan keuangan dokumentasi hukum sekretaris daerah sub bagian sub bagian sub bagian tata usaha dan fasilitasi persidangan dan kabupaten majalengka, kepegawaian penganggaran perundang undangan sub bagian sub bagian ank perencanaan, fasilitasi akd, evaluasi dan kerjasama snake kab pro dan aspirasi bupati majalengka, salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, sub bagian sub bagian ttd perlengkapan sub bagian fasilitasi pengawasan, keuangan humas, protokol dan gun gun mohamad dharmfungsional sub bagian sub bagian sub bagian analisis dan administrasi umum ban pereeioangan evaluasi dansalinan sesuai dengan aslinya, sekretaris daerah bupati majalengka, kepala bagian hukum, kabupaten majalengka, ttd gun gun mohamad dharma karna sebagi nip. sadikifungsional sub bagian sub bagian men sak umum dan sub bagian perencanaan, evaluasi kepegawaian keuangan dan pelaporan bupati majalengka, pengadaan tok ata. pengembangan sumber penilaian kinerja dan kepangkatan dan amir semak pengembangan karier daya manusia gonna sen karna sebagi sekretaris daerah pengadaan kepangkatan penyelenggaraan penilaian dan dan pemberhentian aparatur pelatihan aparatur evaluasi kinerja aparatur aparatur sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan sub bidang ahmad sadikin data informasi mutasi aparatur kompetensi aparatur disiplin, kemeja aparatur terapan dan fasilitasi salinan sesuai dengan korps profesi pegawai asn aslinya, sub bidang kepala bagian hukum, pengembangan karier dan promosi aparabadan sekretariat fungsional sub bagian bba sub bagian srg edan ngeri umum dan 2nd perencanaan, evaluasi dan kepegawaian pelaporan tan bupati majalengka, bidang bidang pemerintahan bidang bidang bidang mean dalian dan pembangunan perekonomian dan infrastruktur dan penelitian dan ttd manus pan dan manusia sumber daya alam kewilayahan pengembangan karna sebagi sekretaris daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang kabupaten majalengka, perencanaan perencanaan perencanaan pan gan sosial, ekonomi dan pendanaan pembangunan manusia sumber daya alam wilayah dan mitigasi pemerintahan aan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pemerintahan perekonomian lingkungan hidup dan teknologi salinan sesuai dengan aslinya, sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang kepala bagian hukum, pengendalian, perencanaan perencanaan pan evaluasi dan kesejahteraan pelaporan masyarakat npfungsional ben osngbersnetosd sub bagian sub bagian tan dang heran umum dan keuangan, perencanaan, kepegawaian evaluasi dan pelaporan bupati majalengka, anggaran aset perbendaharaan karna sebagi sub bidang sub bidang bidang sekretaris daerah penyusunan ketatausahaan aset belanja daerah kabupaten majalengka, anggaran sub bidang sub bidang sub bidang pengendalian nata pengelolaan kas anggaran aset mah ahmad sadikin ing senang salinan sesuai dengan aslinya sub bidang "dan penghapusan akuntansi dan kepala bagian hukum, dana transfer gone pelaporan gun gun mohamad dharma nip. lampiran vkelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagianttd pelayanan dan penilaian dan penagihan dan pendataan penetapan pengendalian karna sebagi sekretaris daerah sub bidang sab san mean kabupaten majalengka, pelayanan ban perhitungan penindakan sub bidang sub bidan pe. iku sub bidang lili lol uci ali asi ya, pengen penyuluhan dan kepala bagian hukum, potensi pendapatan pengelolaan daerah keberatan piutang nan gun gun mohamad dharma nip, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawakan: bagian pemerintahan, membawakan: a). sub bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, b). sub bagian administrasi kewilayahan:dan c). sub bagian kerjasama. bagian hukum, membawakan: a). sub bagian perundang undangan, b). sub bagian bantuan hukum dan ham,dan c). sub bagian dokumentasi dan informasi hukum. bagian kesejahteraan rakyat, membawakan: a). sub bagian bina mental spiritual, b). sub bagian kesejahteraan sosial: dan c). sub bagian kesejahteraan masyarakat. asisten perekonomian dan pembangunan, membawakan: bagian ekonomi dan pembangunan, membawakan: a). sub bagian perekonomian, b). sub bagian administrasi pembangunan, dan c). sub bagian bina badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah. bagian pengadaan barang dan jasa, membawakan: a). sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, b). sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan c). sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. bagian organisasi, membawakan: a). sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan, b). sub bagian pelayanan publik dan tatalaksana, dan c). sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi. asisten administrasi umum, membawakan: bagian umum, membawakan: a). sub bagian tata usaha pimpinan, b). sub bagian kepegawaian dan pemeliharaan, dan c). sub bagian rumah tangga. bagian perencanaan dan keuangan, membawakan a). sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, b). sub bagian keuangan: dan c). sub bagian sarana dan prasarana. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawakan: a). sub bagian protokol, b). sub bagian komunikasi pimpinan, dan c). sub perlengkapan. bagian program dan keuangan, membawakan: sub bagian fasilitasi penganggaran, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. bagian . bagian legislasi, alat kelengkapan dprd dan dokumentasi hukum, membawakan: sub bagian persidangan dan perundang undangan, sub bagian fasilitasi akd, kerjasama dan aspirasi, dan sub bagian fasilitasi pengawasan,s.d, dan sub bidang data dan informasi aparatur. bidang kepangkatan dan pengembangan karier, membawakan: sub bidang kepangkatan aparatur, sub bidang mutasi aparatur, dan sub bidang pengembangan karier dan promosi aparatur, bidang pengembangan sumber daya manusia, membawakan: sub bidang penyelenggaraan pelatihan aparatur, dan sub bidang pengembangan kompetensi aparatur. bidang penilaian kinerja dan kesejahteraan, membawakan: sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, dan sub bidang disiplin, kesejahteraan dan fasilitasi korps profesi pegawai as, cc. pemantauan sesuai dengan tugas dan fungsinyarencanaan pembangunan manusia, sub bidang perencanaan pemerintahan, dan sub bidang perencanaan kesejahteraan masyarakat. bidang perekonomian dan sumber daya alam, membawakan: sub bidang perencanaan sumber daya alam, sub bidang perencanaan bidang perekonomian, dan sub bidang perencanaan ekonomi kreatif. bidang . bidang infrastruktur dan kewilayahan, membawakan: sub bidang pengembangan wilayah dan mitigasi, sub bidang permukiman dan lingkungan hidup, dan sub bidang infrastruktur dan perhubungan. bidang penelitian dan pengembangan, membawakan: sub bidang sosial ekonomi dan pemerintahan, dan sub bidang pembangunan,: sub bagian unum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. bidang anggaran, membawakan: sub bidang penyusunan anggaran, sub bidang pengendalian anggaran, dan sub bidang perencanaan dana transfer. bidang aset, membawakan: sub bidang ketatausahaan aset: sub bidang pengamanan dan pemanfaatan aset, dan sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset. bidang perbendaharaan, membawakan: sub bidang belanja daerah, sub bidang pengelolaan kas daerah, dan sub dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa mahasiswa asal balangan yang menempuh pendidikan luar daerah merupakan masyarakat terdampak pandemic corona virus disease covid yang belum tertangani secara serius, dan bahkan sampai sekarang ini belum ada skema bantuan yang secara jelas bisa ditujukan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa balangan yang berada perantauan, bahwa dalam kondisi mereka berada luar daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar psbb) belum jelas apakah dapat menjangkau bantuan karena ketiadaan dukungan administrasi berupa kartu tanda penduduk ktp) setempat dalam mengakses bantuan sosial yang ada, bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bagi mahasiswa balangan luar daerah, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikanpatsosial adalah dinas sosial kabupatenbantuan sosial tunai yang selanjutnya disebut bst adalah bantuan berupa uang yang diberikan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat wabah corona virus disease covid mahasiswa adalah mahasiswa dari yang terkena dampak wabah corona virus disease covid petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bst) bagi mahasiswa balangan yang terdampak corona virus disease covid ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai kepada mahasiswa penerima manfaat. tujuan dari penyusunan peraturan bupati kepada mahasiswa sebagai penerima manfaat bantuan sosial. bab syarat penerima bantuan sosial mahasiswa penerima bantuan sosial adalah mahasiswa. mahasiswa penerima bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii jumlah bantuan sosial tunai jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada mahasiswa adalah rp. , seorang bulan. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan selama selama (tiga) bulan. bab mekanisme pelaksanaan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah menginformasikan program kepada dinas sosial dan forum mahasiswa luar daerah. forum mahasiswa luar daerah mengajukan permohonan kepada bupati balangan melalui kepala badan penanggulangan bencana daerah dengan tembusan dinas sosial. usulan calon penerima bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease covid tahun dilengkapi dengan surat permohonan, daftar usulan calon penerima bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease covid dengan mencantumkan nama, nik dan atau nim, nama perguruan tinggi, dan nama bank dan nomor rekening, copy ktp dan atau nim, dan softcopy daftar usulan calon penerima bantuan sosial tunai bst). berdasarkan usulan yang diajukan, dinas sosial membentuk tim verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan. tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan validasi oleh kepada kepala dinas sosial. dengan dasar berita acara tim verifikasi, selanjutnya dilakukan penetapan daftar penerima bantuan sosial melalui surat keputusan tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial tunai bst) bagi mahasiswa balangan yang terdampak corona virus disease covid dinas sosial selanjutnya melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak bank pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai. dinas sosial selanjutnya menyampaikan data mahasiswa penerima bantuan sosial kepada pihak bank sekaligus menyerahkan dana bantuan sosial tunai. penyaluran bantuan sosial tunai dilaksanakan melalui rekening mahasiswa. bab pemanfaatan bantuan sosial tunai bantuan sosial tunai harus dimanfaatkan oleh mahasiswa penerima bantuan sosial tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak corona virus diseasean tanggal juni bupatnbalangan, reg ansharuddin diundangkan paringin, pada tanggal juni lan retoris daerah kabupaten balangan, salinan sesuai dengan aslinya hcruskariadi kepala bagian hukum sekretariat daerah kii ten balangan yes nego: eh. makan setiap, nip t6780920 berita daerah kabupaten balangan tahun nomor |
m1. wopgey ran tengperubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran maka sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan anggarsemula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pendapatan daerah rp.. soto diundangkan bojonegoro pada tanggal oktommem sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kabupaten bojonegoro fh, anna pers. sehari moeldoko, pemirsa utama madya nip. |
berita daerah kabupaten majalengka enpelaksana badan penanggulangan bencana daerah berada dikedaruratan bencana, seksi logistik bencana. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawakan seksi rehabilitasi bencana, seksi rekonstruksi bencanakelompok jabatan sub bagian sub bagian umum dan keuangan, perencanaan, kepegawaian evaluasi dan pelaporan bidang bidang politik dalam negeri dan bupati majalengka, kesatuan bangsa organisasi kemasyarakatan ttd ideologi, galak dan sub bidang karna sebagi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik dalam negeri agama sekretaris daerah kabupaten majalengka, penanganan konflik sub bidang organisasi salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, ahmad #o0bikitae bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majalengka fungsional sub bagian sub bagian lo) umum dan sub bagian perencanaan, evaluasi kepegawaian keuangan dan pelaporan bupati majalengka, bidang bidang bidang pencegahan dan kedaruratan rehabilitasi dan ttd kesiapsiagaan dan logistik rekonstruksi karna sebagi seksi sekretaris daerah salinan sesuai dengan aslinya, kedaruratan rehabilitasi kepala bagian hukum, bencana enak ewe kabupaten seksi apa seksi kesiapsiagaan logistik gun gun mohamad dharma bencana mar ahmad #s0origin nip. |
bupati tuban provinsi jawa timurwww .asu father huda diundangkan tuban pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten tuban, budi dimana berita daerah kabupaten tuban tahun see naaoo(fsebagaimana telah diubah oleh(telima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen) bertambah sejumlah rp. (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh lima sen) sehingga menjadi rp. (dua trilyun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat. rupiah tiga puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut 55x pendapatan daerah semula rp. bertambah rp. jumlah pendapatan setelah. |
pemerintah kabupaten bojonegoro salinan peraturan bupati b0j0neg0r0 n0m0r tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati b0j0neg0r0 n0m00neg0r0 tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati0j0neg0r0, menimbang bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun beberapa wilayah kabupaten bojonegorodalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam.t1 dan penyaluran serta harga eceran tertinggi p>.tr: pts ot. ten nur jawa timur nomor tahunsebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati bojonegoro nomor tahun memutuskan menetapkan:berapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: ketentuan diubah dan ditambah (satu) baru, sehingga berbunyi sebagai berikutbojonegoro tahun anggaran alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada dijabarkandimaksud pada dapat didi prioritas \"wilayah masing masing. ketentuan setelah ditambah (dua) baru, sehingga ' sektor pertanian yang berlaku. penyaluran pupuk bersubsidi untu sektor pertanian penyalur lini petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut penyaluran kupu bersubsidi tingkat penyalur lini berjasa.rkan dkk sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya; penyaluran puk sebagaimana dimaksud pa.da huruf memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing masing wilayah; dan penyaluran puk sebagaimana dimaksud pada. huruf sesuai dengan prinsip (enam) tepat,. dinas pertanian kabupaten bojonegorobpelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada aybojonegoro, ttd. sumo diundangkan bojonegoro pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten bojonegoro ttd. sehari megono berita daerah kabupaten bojonegoro tahun nomor tama madya lampiran peraturan bupati bojonegoro nomor 4f.i; tahun tanggal okt0:8l61lidaya jumlah kecamatan margomulyo nugroho tambakrejo . . ambon bubutan tayang sugihwaras kedungadem kepohbaru bareng kantor sumberejo balen kapas bojong~o truck alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bojonegoro tahun urea sp npk . danger ngasem kalitidu malo purwosari padang,an kasihan sukosewu kedepan ganda_ng .=_ sekar garam jumlah satuan ton organik ~ 64g:: alokasi pupuk urea bersubsidi sektor pertanian alokasi pupuk urea bersubsidi sektor pertanian kecamatan jan peb mar apr mei juni juli agt sent margomulvo nugroho tambakrejo ambon joo bubutan tayang sugillwaras kedungadem kepohbaru bareng kantor sumberejo? ___ l61gondang ' sekar gayam jumlah satuan ton 0kt nop des jumlah ll3ambon .f3bulan tayang ~ sugihwaras ~ kedungadem kepohban1 bareng ~ kantor mberrejo ' balen kapas bojong2oro truck danger ngasem j2_ kalitidu malo purwosari padangan kasihan sukosewu kedepan gondang sekar garamng. lille j3bulan ')'mara.ng ,__ i sugihwaras kedungadem kepohbaru c bareng kantor sumberejo balen kapas bojonegoro truck ~ danger ngasem kalitidu malo ,___ purwosari padangan kasihan ~ sukosewu 1s kedepan . gondang sekar ,____ gayam lah alokasi pupuk npk bersubsidi sektor pertanian satuan ton kecamatan jan peb mar aor mei juni juli agt sept 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho tambakrejo ne:ambon ++ ]3bulan _semarang i sugihwaras " kedungadem i kepohbaru ___ bareng kantor sumberejo balen kapas bojonegoro truck danger ngasem kalitidu malo .__ purwosari padangan kasihan sukosewu kedepan gondang ,__ sekar garam lah alokasi pupuk organik bersubsidi sektor pertanian kecamatan jan peb mar apr mei juni margo!mulyo nugroho tambakrejo ng~b<>n j3bulan semarang sugihwaras kedungadem kepohbaru bareng kantor sumberejo balen kapas bojonegoro truck . danger ngasem ,__ kalitidu malo purwosari .__ padangan ,__ kasihan sukosewu kedepan ' gondang_ > sekar garam jumlah satuan ton juli agt sept 0kt nop des jumlah ,__ alokasi kebutuhan pupuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura alokasi pupuk urea ber subsidi sub sektor tanaman pangan dan h9hortikultura satuan ton kecamatan jan peb mar aor mei juni juli agt sept. 0kt noo des jumlah margomulyo ngi:aho tambakrejo ambon bubutan . tayang sugihwaras kedungadem kepohbaru bareng kantor sumberejo sales kapas bojonegoro truck danger asem kalitidu ,._ malo purwosari padangan ' kasihan sukosewu kedepan gondang .,. sekar f gayam jumlah cl )':e:t sept. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho _,_ tambakrejo ambon j3bulan tayang sug.waras kedungadem kepohbaru ,__ bareng kantor sumberejo sales ~ kapas mojo~goro truck danger ngasem ,___ kalitidu malo ~ purwosari . padangan kasihan sukosewu ~ kedepan gondang ~ ~ sekar ' garam lahtambak:ejo ngarobon f3bulan . tayang sugihwaras kedungadem_ kepohbaru bareng kantor sumberejo> gon~g sekar gayam jum lah '1z alokasi pupuk npgt sept. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho tambakrejo ambon j3bulan ~yang ' ~ ;'ugihwaras kedungadem kepohbaru bareng kantor sumberejo sales kapas bojonegoro truck danger ngasem kalitidu malo purwosari ~cadangan kasihan sukqsewu ' ke<hewan ganda1_?.g ___ sekar . garam lah alokasi pupuk orga bersubsidi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura satuan ton kecamatan jan peb mar apr mei juli agt sept. 0kt nop des jumlah margomulyo_ i . nugroho tambakrejo ~ ambon ~ ' bubutan remaja.ng ~ sugihwaras kedungadem kepohbaru ,__ bareng kantor ~ sumberejo balen kapas bojonegoro ' truck danger ngasem~ ___ kalitidu malo . purwosari padangan f , kasi.man ,. sukosewu kedepan gondang sekar gayam jumlah__. f . 'l'tambakrejo ambon _ _ _ j;bulan . 'semarang sugihwaras . it kedungadem < kepuh baru bareng ~ t t , . ' kantor sumber jo~ .,___ _,__ ~ balen fe kapas ~ ~ :. ic =:_+ l ~, bojonegoro ____ truck t danger ngasem kalitidu f '" malo purwosari padangan + t ~ + ! kasihan sukosewu kedepan gondang sekar gayam jumlah i v ol _2.j gi :__ + l l , _ + , i ~ alokasi pupuk bersubsidi sub sek1'0r perkebunan satuan ton kecamatan jan peb mar anr mei juni juli a<st sent. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho tambakrejo j' ambon f,3bulan 'mayang ,,j sugihwaras ____ . " kedungadem _._ kepohbaru bareng r kantor sumberejo ,_ sales ' _.,_ kapas bojonegoro truck danger 7a ngasem kalitidu _,, malo _,._ purwosari padangan kasihan sul;<sewu f kedepan f . gondang ' sekar gayam jumlah alokasi pupukgurah_o ____ .____ .c. l_l _!_ tambakrejo ambon ll j3bulan l . remaja.ng m ~ $ugihwaras i(edungadem ~ 15_ .!. kepohbaru bareng kantor . = _43 !___ sumberejo sales kapas __ l]_ = = ___ :.__ t bojonegoro truck danger i ngasem 3o kalitidu malo purwosari padang:an _11 kasihan sukosewu ~: ~~:::; ~ : _6_~ = = :~ . _!_~ ___ il_ + + sekar ayam _,, ______ , . jumlah alokasi pupuk npk bersubsidi sub sektor perkebunan satuan ton kecamatan jan peb mar aor mei juni uli a11t sept. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho ' tambakrejo ambon f3bulan semarang $ugihwru as . l(edungadem kepohbanl bareng . kantor r:r . sumberejo balen kapas . . bojonegoro truck danger ngasem kalitidu . malo purwosari padangan kasihan sukosewu kedepan ._,__ ___ gondang ' sekar gayam lah alokasi pupuk organik bersubsidi sub sektor perkebunan kecamatan jan peb mar apr mei juni margomulyo nugroho . ____ satuan ton juli agt sept. 0kt nop des jumlah 'l'tambakrejo . r,ambon ,_. j;3bulan . 'mayang ~ugihwa.ras r._ _____ ~ !(edungadem kepohbaru bareng kantor . , f sumberejo balen kapas . bojonegoro ~ truck danger ngasem ,_ o kalitidu ""7o malo f , purwosari padangan kasihan _ . ~ sukosewu kedepan _,__ gondang sekar i ~ gayam jumlah[ j "'f' alokasi pupuk bersubsidi sub sektor peternakan dan perikanan alokasi pupuk ureair set. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho tambakrejo ambon bulan . tayang ,__ sugihwaras i kedungadem kepohbaru lauren<> kantor .__ sumberejo balen c. kapas bojonegoro ___ , . truck danger _,__ ngawen kalitidu malo purwosari padangan kasihan ,__ sukosewu < .___ kedepan gondang scar gayam jumlah i alokasi puputambakrejo ambon . )3bulan " tayang , sugihwaras kedungadem . kepohban1 bareng . "''' kantor sumberejo balen ~ . kapas bojonegoro truck danger ngasem kalitidu malo ~ . purwosari padangan kasihan sukosewu kedepan gondang sekar gayam malah alokasi pupuk bersubsidi sub sektor peternakan dan perikanan satuan ton kecrunatan jan peb mar apr mei juni juli agt set. 0kt nop des jumlah margomulyo nugroho ,__ . tambak.rejo ambon ,__ ]3bulan " . teman.\ng ~ sugihwaras ~ . kedungadem kepohbaru baturetno kantor sumberejo sales kapas bojonegoro ' truck danger ngasem kali~ p"""'""., malo purwosari padangan ._. kasihan suko,sewu kedepan gondang . ,_ ,._ sekar gayam jumlah alokasi pupuk np~ ' tambakrejo ambon )3bulan . temayimg ~ sugihwaras ~ ~ ~ kedungadem , i kepohbaru f. bareng kantor ._.v sumberejo ~ ,____ sales kapas ~ ~ bojonegoro tn1cuk danger ngasem . kalitidu malo purwosari padangan kasihan sukosewu kedepan gold~ ~ e sekar gayam jumlah _. alokasi pupuk organik bersubsidi sub sektor peternakan dan perikanan kecamatan jan t'eb margot1yo '.l 'grand rama kre 'lagoon ::, :l!t.lo ulan tayang ;:,uginwaras keaungadem .epouuaru lauren kantor sumoerre oa1en ytt .atas bojonegoro ,cucu under rs ,.asem ,., mal '.ll rurwosan t'abangan .,,_, .arman l<f :su sewu .eceran .:u undang se. kar l.:s ayam ,u1v1lj\h ::, apr mei ::, se, jum full ::, ::, , ai dengan aslinya 1paten bojonegoro ama madya :sept. v<u.ucu. vj.j. l'l des malah bupatiboj0 negro, ttd. ',!, '.l ',!, ',!, ',!, ',!, ',!, ',!, i,> |
berita daerah kabupaten majalengka tag) lu.dudukan kecamatan adalahangunan dan pemberdayaan masyarakat. seksi kesejahteraan sosial. kelurahan. kelompok jabatan fungsional. pada kecamatan majalengka terdapat kelurahan sebagai berikut kelurahan majalengka kulon. kelurahan majalengka wetan. kelurahan muncul kelurahan tarikolot kelurahan cikasarung kelurahan tonjong kelurahan babakan jawa kelurahan curug kelurahan sindangkasih kelurahan sejati pada kecamatan cikalong terdapat kelurahan sebagai berikut kelurahan cikalong kelurahan dikenang kelurahan simpeureum bagian dan pelayanan umum. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. seksi kesejahteraan sosiallaksanakan tugas pokok.tugas pelimpahan sebagian kewenangan bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.ketentuan lain lain uraian tugas pokokingbagan struktur organisasi kecamatan kabupaten majalengka atu nes lah adan camat kelompok jabatan asian aro mitra #j sub bagian sub bagian umum dan keuangan, perencanaan, kepegawaian evaluasi dan pelaporan karna sebagi sekretaris daerah kabupaten majalengka, seksi seksi seksi seksi pelayanan umum ketertiban umum pemberdayaan masyarakat sosial hau ahmad jadikan kelurahan desa salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, gun gun mohamad dharmafungsional pen bupati majalengka, ttd e seksi seksi pemerintahan dan pembangunan dan kesejahteraan karna sebagi sekretaris daerah salinan sesuai dengan aslinya, kabupaten majalengka, kepala bagian hukum, "ag ahmad gun gun mohamad dharmasebagai implikasi ditetapkannya rumah sakit umum daerah tamiang layang kabupaten barito timur sebagairumah sakit umum daerah tamiang layangnomor copyright jdih kabupaten barito timur memutuskan menetapkan peraturan bupati barito timurrumah sakit umum daerah tamiang layang yang selanjutnya disebut rsud tamiang layang adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten barito timur yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue), direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah tamiang layang sekaligus sebagai pimpinan badan layanan umum daerahketentuan peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku:copyright jdih kabupaten barito timur bab prinsip dan ruang lingkupdengan pihak lain, dan berdasarkan standar operasional prosedur sop) yang ditetapkan oleh direktur. ketentuan pedom,bab iii kelembagaan pengadaan barang jasa blue rsud kelembagaan pengadaan barang jasa blue rsud terdiri atas pengguna anggaran, kuasa pengguna anggara pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan kelompok kerja pokja) unit pelaksanaan pengadaan panitia penerima hasil pekerjaan. copyright jdih kabupaten barito timurrja pokj jasdalam penetapan penyedia barang j(satu milyar rupiah): pejabat lain kuasa pengguna anggaran kpa)(satu milyar rupiah), copyright jdih kabupaten barito timur bab jenjang nilai pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan menggunakan penyedia barang jasa, atau cara swakelolaatu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung pengadaan barang jasa dengan nilai lebih dari rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai rp. (limacc. pengadaan barang jasa dengan nilai lebih dari rp. (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum seleksi umum. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ll) huruf adalahcopyright jdih kabupaten barito timurara dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin, pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah,.(lima milyar rupiah) untuk pekerjaan yang kompleks dan penyedia barang jasa yaketentuan lain lain direktur menyampaikan laporan kepada bupati melalui sekerfitas dalam pengadaan barang jasa, tunduk pada peraturan daerah kabupaten barito timur nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah. copyright jdih kabupaten barito timur bab ketentuan penutup petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini ditetapkanna bupati barito timur, ampera bebas diundangkan tamiang layang pada tanggal jauuerau tentang target penerimaan pajak daerah per triwu triwulpencapaian target penerimaan pajak daerah perhrig rede pada tanggal, muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, daerah rau, lampiran peraturan bupati berau nomor tahun tanggal januari tentang target penerimaan pajak daerah per triwulan tahun anggaran target penerimaan pajak daerah per triwulan tahun anggaran jenis pajak anggaran target triwulan target s.d triwulan target s.d triwulan iii target s.d triwulan jenis pajak anggaran pajak hotel pajak restoran pajak hiburan pajak reklame pajak penerangbedaan dan perkotaan f\t\l\ aaa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) tanjung rede diundangkan tanjung rede [retoris &merah "h. muharram s ^(5frh aisyah berita daerah kabupaten tahun nomor |
bi'pati tulungagt'ng provinsi jawa timur peraturan bt'pati tulungagung nomor that'i| tei{tang tata cara pembagian| dan penetapan| rincian{ dana desa setiap df^sa kat'paten tilt'nat'itg tahi'i{ an(x}aran dengan kalimat tujuan yang maria esa menimbang mengingat bupati tulungagttitguntuk setiap desatulungagung tahun anggarembarart(kembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik t+. .t(lembaran negara republik indonesia tahun o161rta negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri keuangan nomor ipm'o7 tahun tentang tata cara pengalokasian, penyaluran' penesa16 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ol7v, memutus(2ol7. bab keieittuan t'mrj harakatt4. t7. penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga. dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut dpa adalah merupakan bagian dari penjabaran apb desa dan merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan dari sumber danaga"a si'mber kedai|gan dana desa sumber keuangan dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. bab iii petai.kajian peraturan bupati ini menetapkan rincian dana desa bagi setiap desa kabupaten t\tulungagung untuk tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam l.lampiran sebagai o (dua puluh lima persen); angka kemiskinan, dengan bobot variabel (tiga puluh lima persen); luas wilayah, dengan bobot variabel (sepuluh persen); dan indeks kesulitan geografis, dengan bobot variabel 3oo o (tiga puluh persen). data sebagaimana dimaksud pada bersumber dari badan pusat statistik. rumus penetapan pembagian untuk masing masing desa sebagai berikut zii z2l (o,lo z3l z4ll rk7{ dab dab) keteranganyyali'rain{a setelah diterima rekening kas umum daerah. penyaluran dilakukan secara bertahap tahap pada bulan maret sebesar (empat puluh persen); dan tahap pada bulan agustus sebesar 407o tempat puluh persen). penyaluran tahap dilakukan setelah bupati menerima laporan dari kepala desa berupa: peraturan desa mengenai desa; laporan realisasi penggunaanpebruari. penyaluran tahap dilakukan setelah bupati menerima laporan dari kepala desa berupa: laporan realisasi penggunaan tahap n 'g t507o (lima puluh persenrincian yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam apb desa. bab prioritas peiygc}t'itai{ prioritas penggunaan didasarkan pada prinsip_ prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda_ bedakan; (t)enggunaan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dalamdalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan apb desa. penggunaanb bidang pembagi{unitrakat;.'<memenuhi kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; penanganan bencana a_ dan pemeliharaan sar rekonomi laietafranan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kegiatan v '< 10_lsi, usaha ekonomiwalitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. bab vii bidang pemberdayaan masyarakat pasalv.{ hidup; dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sertayar4juan desa, yang meliputi: desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakatningkatan kwalitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan desa; ful t2walitas dan kuantitas wirausahawan desa; peningkatan kwalitas dan kuantitas tenaga ahli desa; dan perluasan ekspansi lapangan kedutemu rkasi rng nan bencana alam, serta penanda.; nrf.b viii mekanisme peitetapai{ prioritas sengit'i{aai{ dai| desa panel (l) mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian dari(l) merupakan bahan rank ringan rkp desa, yang digali dari musyawarah tingkat dusun lingkungan rw rt yang berpedoman pada rpm desa. peraturan desa tentang rkp desa merupakan bahan penyusunan rancangan apb desa yang akan ditetapkan menjadi peraturan desa. bab pengen,olivia parr'alan. pasal pengelolaan dana desa dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaurusan; dan bendahara. pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh tv.{ (s) l+ bab peran( i'ng.'jawaban| dai| pei"laporan{ para setiap pengeluaran belanja atas beban danapa:al (l) kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa yang telah inventarisasi kelengkapannya oleh camat kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. laporan pelaksanaan dana desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa; laporan dokumen pelaksanaan anggaran laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan la.peran realisasi penggunaan dana desa tahap l"laporan perkembangan penerimaan dan pengeluaran dana desa. la.peran penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud huruf disampaikan paling lambat (tiga) minggu setelah apb desa fk < (s) 15_ ditetapkan, disertai softcopy; laporan dpa sebagaimana dimaksud huruf disampaikan paling lambat (tiga) minggu setelah apb desa ditetapkan; l,laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf atau tahap secara kumulatif, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran be{alan. la.peran realisasi pengguna f alan. la.peran perkembangan penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setiap bulan dilaporkan kepada camat paling lambat tanggal bulan berikutnya, rekapitulasi perkembangan dari kecamatan dilaporkan kabupaten paling lambat tangggal bulan berikutnya. camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan pelaksanaan dana desa sebagaimana dimaksud pada format l,laporan pelaksanaan dana desa sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam petunjuk teknis yang disusun oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. bab peubiiiaai{ dati pei| gawasait pa:albupati sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, pemberiandilaksanakan melaluiy '{ (s) _16_. bab stei{tait saksi para bupati menunda penyaluran dana desa, dalam hal bupati belum menerima dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam (a) dan terdapat sisa dana desa rkd tahun anggaran sebelumnya lebih dari (tiga puluh persen);'alan sebesar sisa dana desa rkd tahun anggaran sebelumnya. dalam hal sisa dana desa rkd tahun angg rr r(l)7o(s) a.y' (s) t7 paraq'lalui camatq'q. direktur jendglegiman dimaksud pada menteri c.q. direktur jenddakan. para,l22 bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dilaku% (tiga puluh persen). pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana fty' menteri c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan. bab xii meter{tuai| pei|uti'januari daerah ir. citra fauzi. pembina utama madya berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor lampiran peraturan bupati tulungagung nomor :2tahun 2olt tanggal januari 2olt rincian data desa kabupaten ti'li'agung that'n aitggaraii 2ot7 kode kecamatan desa dana desa rp) o22 boyolangu pajak kidul .7t9.ooo oo2 sanggahan .ooo oo3 gunungkidul .29s.ooo boyolangu .3o, .ooo 00s nganti .ooo kendalbulur .o(x) o07 bono .ooo warung .ooo moyoketen .oo1.ooo pajak lor .ooo karang.jo .q)o o12 kepuh o13 tanjungsari .ooo serut .ooo o15 b&ji .ooo sobontoro .ooo o17 gedangsewu .ooo o32 kedungwaru o01 plosokandang 8ilo. .ooo oo2 tunggulsari .ooo ringinpitu .ooo o04 loderesan .o4o oo5 pulosari .ooo bangtan oo7 boro .ooo tapan .o32,ooo rajoagung .ooo 0io kedungwaru .ooo pandaan .ooo o12 keraton .ooo karangsari .t47.ooo oi4 mangunsari .ooo o15 winong 7s8. .ooo makan 79o.9o. .ooo o17 simo .ooo mendingan .o35.ooo gudang .o@ o42 nyantri paket oo2 pucunglor 7ar.22a.ooo szu katon ()() padangan 4t7. .ow oo5 banjarsari .o49.ooo pule .ooo oo7 mendasari .ooo nyantri o09 mojoagung .6ta.ooo patokan 77a. .ooo kepuh rn] .ooo o12 pojok .ooo pinggirsari .55s.ooo ny rky' kauman bolo 79s. .ooo oo2 kauman .t24.ooo oo3 galeri.jo .ooo batangsaren .o(x) oo5 panggungrejo .27t.ooo kalangbret .o10.ooo o07 sidorejo .oo5.ooo wonosari .ooo karangan .ooo o10 pasangan .o25.(x)o oll dates .ooo ot2 bayaran .o(x) jatimulyo o62 pagerwojo ool ooo oo2 kedungcangkring .ooo o03 pulosari .ooo o04 segala .o75.(xx) 00s samar .ooo senior .ooo pagerwojo .tl6.ooo kradenan .ooo sidomulyo .ooo gondanggunung .ooo gambiran ,o,o,(j sendang kedok a49.74t.ooo oo2 lutung .ooo talang .ooo sosok .ooo dono .ooo o06 tugu .(xx) oo7 picisan .o81.o(x) i.sawangan .ooo sendang .6tr.fix) nglurup .ooo geger .ooo o82 karangrejo oo1 bungur .ooo oo2 babadan .ooo sukowono .ooo season .ooo 00s sukowidodo .ooo tanjungsari .ooo o07 gedangan .ooo o08 sukodono .ooo karang.jo .ooo o10 sukorejo .ooo 01l muncul .ooo ot2 jeli .ooo tulungrajo .ooo gondang kendal 77o. .ooo oo2 tawing oo, oo3 gondosuli .d)o o04 dukuh .ooo 00s selatan macanbang 77o.7o, .ooo o07 keping .ooo rbjosari .ooo bendo .ooo ngrendeng .ooo gondang .ooo o12 bendungan .ooo rb.f notorbjo .ooo sidem .ooo sidomulyo .o32.ooo blends .ooo o17 mojoarum .ooo tiupan a29.o92.ooo arakan .ooo o20 wonokromo .ooo ro2 sumbergempol sambidoplang .ooo oo2 wates .ooo o03 mirigambar .ooo o04 trending .ooo bendilwungu .o15.ooo sambijajar 7a2.9a2.ooo o07 wonorejo .ooo doroampel .ooo junjung .ooo tambak wonorejo .ooo ot2 bendiljati kulon .o3s.ooo benditjati wetan .(x)o sumberdaya ().ooo o15 jabalsari .ooo sambirobyong .ooo o17 buku .24o.ooo t12 runut oo1 karangsono .ooo o02 samir kacangan .ooo selo .ooo balbsono ,2o.ooo pandansari .o17.ooo o07 sumberingin kulon .ooo oo8 sumberingin kidul kaliwungu 77r. .@o o10 sumberejo wetan 77s.4t9.ooo runut .ooo o12 kalangan .ooo gilang .ooo sumberejo kulon .ooo o15 purpose.io .ooo kemasan .ooo o17 pulosari .ooo o18 pulotondo ,ooo pucanglaban ool pucanglaban .71o. oq) oo2 validate .ooo panggungkalak .ooo oo4 kaligentong .ooo sumberbendo .ooo banding l2.ooo o07 panggunguni 7al522.ooo o08 sumberdaya .ooo gemuk .o(x) t32 rentangan tengger .ooo oo2 panser.jo .ooo karangsari aa. ooo tugu .(x)o sukorejo wetan .o94.ooo jatirogo banjar.jo .ooo oo8 panen ().s96.ooo ft4 sumberagung a37. xl1. ooo blimbing .o45.ooo re 'tangan ,ooo o12 pakisrejo .a31.q)o tegal^'o .ooo artyojeding ad). .ooo 0r5 tenggang .ooo bantaran .o53.q)o t42 kalidawir karikatur .ooo oo2 re"losari .ooo sukorejo kulon .7o9.ooo kalidawir .ooo karangtalun (x). .ooo bai.iyu urip ,o72.ooo oo7 winong .ooo oo8 joho .ooo oo9 pakistani .ooo o10 jabon 7a6. .ooo tunggang .ooo o12 sai,kembang .ooo gubahan .ooo o14 domain .ooo tanjung .o91.ooo letak .ooo ot7 pagersari .ooo ljz basuki before .r04.ooo oo2 tanggulwelahan .ooo basuki .ooo oo4 tebuireng .ooo uuj tanggulturus 7ao. .ooo sedayugunung .ooo tanggulkundung . rc1.ooo wates kroto .ooo siyotobagus .ooo tulung.io .ooo t62 campurdarat ngel.strong .ooo gedangan r94.ooo sawo .ooo gamping .ooo campurdarat 8r8.zt52.ooo wates .ooo pelem .ooo pojok .(x)o tanggung .ooo bandung nglampir 7t1.2ee.ooo oo2 talun kulon .(xx) oo3 bantingan .m.w keduncwilut .t87. subaru .o74.(xx) oo6 unggahan a24.t2t.ooo oo7 suruhan kidul .ooo bandung 75e.e1e.ooo o09 merayu .2r9.@o o10 senator 7tl.l1o.dx, sukar.'o .qx) o12 soko .08e.ooo ringgit ol8. ooo o14 ngeles .99t.ooo o15 suruhan i.or .75s.o(x) ol6 bulus ().w) o17 kesambi 7eo.e2e.qx) ol8 gandong (). .ooo lv_z r82 paket sambutan .ooo oo2 bono .ooo sukat{yar .ooo duet tamban gerbong .ooo o07 solo .ooo oo8 jombang .ooo paket .ooo suluh .ooo pecuk .ooo o12 bangunmulyo .ooo baseman .ooo sana .ooo o15 bangunnya .ooo france .ooo o17 gebang .ooo o18 gesekan .ooo o19 gumpalan .q)o r92 tanggunggunung keesokan .ooo oo2 jenglungharjo .ooo ngelo .ooo tanggunggunung a22.a76.ooo 00s ngelo .74o.ooo tenggarejo .ooo pakisrejo .ooo total 2o, o74. .ooo bupati tt'luitkutai baratadalah sekretaris daerah kabupaten kutai barat. dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kutai baratnan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisasi untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnylu kabarbab maksud dan tujuaniiiperlu kabarlima puluh persen yo), dan operasional puskesmas lima puluh persen yo). bab pertanggunguptrlu kabarjkn. bab aas bupati katingan provinsi kalimantan tengahkeuangankerjasama antar desatingan nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa, memutuskan mendanab: dana desa digunakan olehdana desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan fisik yang dikelola oleh tim pengelola kegiatan tpk) desa dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah gaji maupun secara swadaya dan gotong royong, dana desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan, kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat memorandum understanding yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk badan kerjasama antar desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati, yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik desa kepada badan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada dana operasional tpk desa, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya desa yang ditunjuk.lam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas membantu mendorong pemerintah desa untuk menyetorkan pajak kas negara. bagian pertama maksud, tujuan dan sasaran dana desa maksud, tujuan dan sasaran dana desa maksud dan tujuan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. sasaran utama dana desa adalah meningkatktif dan pemberdayaan masyarakat desa. bagian kedua prinsip pengelolaan dana desa prinsip pengelolaan dana desa adalah: pengelolaan kegiatan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, dana desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien dan terkendali,bab iii penetapan rincian dana desa rincianxb kota pagu dana desa kabupaten kota klaksanaan program kegiatan dan penyaluran dana desa program dan kegiatan pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas pemerintah desa dianggarkan dalam apb desa yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan tpk) desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan cara swakelola: dan atau menggunakan penyedia barang jasa. penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kabupaten katingan,n apb desa. pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintah desa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, lembaga swadaya masyarakat lsm), organisasi masyarakat setempat, kelompok masyarakat serta pendamping desa dan pihak ketiga lainnya. program dan kegiatan yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, cc. survey pemetaan, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa. penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pengadaan langsungyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan memasyarakat dan pemberdayaan masyarakat. dana desa dapat diperup. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten katisurat pertanggungjawaban spj) apb desa termasuk dana desa diadministrasikan oleh bendaharawan desa sebagai bahan pemeriksaan oleh inspektorat dan atau lembaga pengawas fungsional lainnya. surat pertanggungjawaban spj) dan jenis laporan lainya harus tersedia atau disimpan kantor kepala desa agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan. apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana desa, maka dana tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran lpa) yang harus setor kembali kas pemerintah desa dan masukkan dalam apb desa. bab vii pengelola dana desa untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dana desa dibentuk tim yang terdiri dari tingkat kabupaten disebut tim pembina dana desa tingkat kabupaten, tingkat kecamatan disebut tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan, dan tingkat desa disebut tim pengelola kegiatan tpk) desa. tim pembina dana desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati katingan yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait. tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh camat sebagai penanggung jawab tim, dengan struktur yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota yang jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan. tim pengelola kegiatan tpk) desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagai penanggung jawab, dengan struktur yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. tugas tim pembina dana desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalamdana desa, melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang dana, membantu tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan orientasi kepada. tpkkatingan, melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan dana desa kepada bupati katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. tugas tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam adalah melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang dana desa, membina dan mengkoordinasikan musrenbangdes dalam wilayah kecamatan, membantu tpk desa dalam menyusun rencana penggunaan dana desa beserta kelengkapannya, memfasilitasi tpk desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa, melakukan fasilitasi dokumen usulan pencairan dana desa, melakukan pemantauan pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan dana desa, merekomendasikan usulan pencairan dana desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dan kepada bupati up. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten katinganrkembangan pelaksanaan kegiatan dana desa dan melaporkan secara periodik kepada tim pembina dana desa tingkat kabupaten. tugas tim pengelola kegiatan tpk) desa sebagaimana dimaksud dalam adalah menyusun rencana penggunaan dana desa dengan mengacu hasil musyawarah desa tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang apb desa, melaksanakan kegiatan kegiatan yang dibiayai dari dana desa: bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan dana desa, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dana desa secara periodik kepada tim fasilitasi kecamatan. bab viii pendamping dana desa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dana desa, ditunjuk diangkat petugas pendamping dana desa. untuk mengukur kinerja petugas pendamping dana desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. petugas pendamping dana desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kegiatan musyawarah desa, penyusunan penyempurnaan rpm des, rkp des, dan apb desa, membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, memfasilitasi pembuatan desain gambar, rencana anggaran biaya rab) yang dilakukan secara swakelola oleh desa maupun yang dilakukan dengan pihak ketiga, memfasilitasi pembuatan kerangka acuan kerja kak) swakelola, membuat laporan perkembangan pengelolaan dana desa, membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan dana desa. pihak pemerintah desa dalam hal pengawasan dan perencanaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga yaitu yang mempunyai keahlian dan sertifikasi dibidang tersebut. kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatas harus saling mengikat antara kedua belah pihak. bab perjalanan dinas pemerintah desa dan bpd mekanisme, standar perjalanan dinas pemerintah desa dan bpd, mengacu pada mekanisme,standar perjalanan dinas pns dan non pns yang ditetapkan oleh bupati. besaran uang harian perjalanan dinas kepala desa dan ketua bpd disamakan dengan pns non eselon golongan iii besaran uang harian perjalanan dinas perangkat desa non pns, anggota bpd, dan anggota kelembagaan desa disamakan dengan pns non eselon golongan surat tugas maupun surat perintah perjalanan dinas ditanda tangani oleh kepala desa. bab penghargaan dan sanksi bupati menunda penyaluran dana desa, dalam hal bupati belum menerima dokumen apb desa dan atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya,atingan kepada menteri keuangan c.g direktur jenderal perimbangan keuangan. fasa pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola dana desa. bagi desa yang mengelola dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan bmpd kabupaten katingan dan inspektorat kabupaten katingan, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakupembina tingkat kabupaten dan tim fasilitasi tingkat kecamatan. badan permusyawaratan desakatingan sekaligus mendampingi dan membina aparatur desa dalam pelaksanaan dana desa sesuai dengan ketentu, hota bupati gan, ahmad yantenglie diundangkan asongan pada tanggal, sai, kabupaten katingan, nikodemus berita daerah kabupaten katingan tahun nomor |
provinsi jawa timur peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2ol7 tentang tata cara pengalokasian, pembagiaiti, dan penyaluran aloi{asi da"it2l,57.peraturan bupati pamekasan nomor tahun a1nomor se); memutuskan:. bab ketentuan umumdinas pemberdayaan masyarakat dan desa, yang selanjutnya disingkat dinasstaf yang membantu kepala desa dalam pen5sperangkat desa yang membidangi pengoperasian aplikasi sistem tata kelola keuangan desa yang selanjutnya disingkat siskeudes7ti tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalokasian, pembagian, dan penyaluran add. tujuan peraturan bupati ini adalah terselenggaranyaperencanaan. bab iii prints pengelolaan pengelolaan addadministrasi pengelolaan add dilaksanakan dengan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. bab sumber dati pengali(asia%kedua pengalokasian ai)d pengalokasian add sebagaimana dimaksud dalamincian add dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi merata sebesar (delapan puluh keseratus) dari pagu; dan alokasi adil sebesar oo o (dua puluh keseratus) dari pagu. besaran alokasi merata sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung dengan cara membagi dengan jumlah desa. besaran alokasi adil sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung dengan bobot sebagai berikut: (tiga puluh keseratus) untuk jumlah penduduk; (empat puluh keseratus) untuk angka kemiskinan; oo o (dua puluh keseratus) untuk luas wilayah; dan oo o (sendeks kesulitan geografis desa. indeks kesulitan geografisadil setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan rumus sebagai berikut: penghitungan alokasi adil aa) desa koefisien indikator jumlah penduduk: jumlah pen4u4gf ?i?a joo o dari jumlah penduduk kabupaten koefisien indikator angka kemiskinan desa: jumlah rumah tangga miskin desa ;*?ih kabupaten koefisien indikator luas wilayah desa: luas wilayah desa 2oo s dari jumlah luas wilayah kabupaten koefisien indikator tingkat kesulitan geografis desa: dari jumlah tingkat kesulitan geografis kabupaten penerimaan add: dx= mx+f alokasi dana desa alokasi merata yang diterima desa imax jumlah alokasi adil yang diterima desa bab pembagian add add tahun anggaran olt{saluran{ add penyaluran add dilakukan melalui rekening kas umum daerah pemindahbukuan dari rekening kas desa. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada berdasarkan alokasi dana masing masingsetelah pemerintah desa mengajukan surat permintaan pembayaran. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada dengan tahapan sebagai berikut: bendaharejabat pengelola keuangan daerah melakukan pemindahbukuan add. penyaluran add dilakukan secara bertahap yakni: triwulan sebesar 25o ayaluran triwulan diadd triwulan sebelumnya; laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa tahun anggaran sebelumnya;. penyaluran triwulan dan seterusnya dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan add triwuladd dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: triwulan kepala desa mengajukan permohonan pencairan add kepada bupati melalui camat dengan dihampiri: surat permintaan pembayaran dari pemerintah desa; salinan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran berkenaan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh kepala desa; fotokopi rekening kas desa; surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh kepala desa; laporan realisasi penggunaan add triwulan sebelumnya; salinan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa; salinan keputusan kepala desa tentang penunjukan dan pengangkatan perangkat desa, ppid, bendahara desa, dan kader pemberdayaan masyarakat desa; fotokopi kartu tanda penduduk kepala desa dan bendahara desa; dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama bendahara desa. ketersediaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf tertuang dalam checklist yang ditandatangandan checklist yang ditandatangani oleh camatdan lembar penelitian berkas pengajuan pencairan adddan huruf triwulan ii: kepala desa mengajukan permohonan pencairan add triwulan kepada bupati melalui camatoii: kepala desa mengajukan permohonan pencairan add triwulan iii kepada bupati melalui camat dengan dalam .v: kepala desa mengajukan permohonan pencairan add triwulan kepada bupati melalui camat,yang penyelesaian kegiatanvkepala badan keuangan daerah melakukan transfer add triwulan triwulan ii, triwulan iii, dan triwulan langsung rekening kas desa. bab vii penghasilan tetap, tunjangan, dan honorarium berikut: kepala desa, sebesar rp. (dua juta rupiah) setiap bulan; sekretaris desa,sebesar oo o (lima puluh keseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kepala desa, sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; sekretaris desa, sebesar (tujuh putih keseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan; perangkat desa selain sekretaris desa, sebesar ao o (lima puluh keseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan. honorarium bendahara desa dan operator desa masing masing paling banyak sebesar rp. (satu juta rupiah). bab viii pelaporan alt pertanggung jawaban kepala desa kenya.makan laporan realisasi pelaksanaan add kepada bupati setiap triwulan tahun berjalan melalui camat. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan minggu pertama bulan berikutnya. pemerintah desa bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan add. pertanggungjawaban penggunaan add dituangkan dalam peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa. bab f,'( pembinaan dan peng atr hiasan pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan addit diundangkan pamekasan pada tanggal januari2 oit sekretaris daerah kabu2f, trial{ pamekasan, iupattn pamela achmad syafii berita daerah kabupaten pamekasan tahun 2ot7 nomor lampiran peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2ol7 tentang tata cara pengalokasian, pembagi.an, dan pei.saluran alokasi dana desa rincian alokasi data desa takut aitggarait 2oi7 ifo. kecamatan dilema desa besaran tanaman abuan ti,anai(an ternak tanaman manga ti,anakan bandara ti,anakan kramat tanaman lambat ti.anakan brata pesisir .7oo tanaman tanaman ti.,anakan brata tinggi ti.anakan telah a.19l.2oo tanaman i,larangan tokoh tanaman ceruk ti,anakan panglegur .rc4 tanaman buket .7oo ti"anakan gugur 54r. ti,anakan i,larangan si"ampar ti.anakan taro'an pademawu tanjung pademawi' padelegan palem awl rajungan pademawu palagan pademawu jari pademawu baddurih pademawu budi a3.rco pademawi' sopa'ah pademawu pre}(bun pademawu buruk pademawu pademawij barat pademawij pademawi.' timur pademawu bunder pademawi,i pasok pademawi' murtajih pademawu sumbangan pademawi' lemper pademawu sei.tol pademawi] tambang o.31o.2oo pademawu bundaran galis tabungan galis kenang 55r. galis pandan galis lambung l8.3oo galis halts galis bui.ay galis pagendingan galis ponte galis piagam galis artodung pamekasan penemuan o.5oo to. kecamatan i$ana dara besar:an pamekasan i,aden o0. .5oo pamekasan jamak pamekasan tf^'a barat pamekasan te.ia timur pamekasan better .9oo pamekasan tiyalabu look pamekasan i.iyalabu da^ja pamekasan turunan troppo karang anyar l2l.ioo troppo roket troppo candi burung troppo baterai"angan troppo gro'om troppo rambah troppo pangtonggal troppo samaran troppo komik troppo ki"ampar pro prc samaran troppo iseng o.o38.2oo troppo ti.a,ngh prop) bili.a'an troppo tangerang i,aok o74.4oo troppo tangerang da"ja troppo banyubulu o.8o8.9oo troppo pangorayan troppo panglima troppo rapper troppo troppo l.2l7.6oo troppo jaringan troppo campur prop) gangguan troppo pangbatok q72.18o troppo tattangoh troppo badung kalengan bai',nouvelle kalengan rek kerek kalengan angsana kalengan aktor 5l4.2l4. loo kalengan i.larangan badung ooo kalengan pangan kalengan rotan i.aok kalengan pohon da^jah loo kalengan kocok kalengan tumbuh kalengan kalengan i,aok .9oo kalengan kalengan da^iah ooo pemanenan pi.,ak pak pemanenan palesanggar pemanenan pemanenan pemanenan bilangan brata pemanenan bui.angan barat pemanenan bui"angan ha"ii t02 pemanenan ti,agar pemanenan bui.angan timur pemanenan tebal timur t05 pemanenan tebal barat l![o. kecamatan i{ane desa besaran pemanenan amended pegantsnan pasangan 7l9.72l. oqo pemanenan tanjung larangan penting lro i,larangan bl{.hubungan i.larangan krasak rt2 i.larangan tertekan barat larangan tei.tenan timur ooo l14 larangan rujukan i.larangan larangan luar i,larangan larangan dalam it7 larangan gangguan larangan montok larangan tarakan i.a rr{lt i6' duo timur i.larangan vicar t22 til{ iu{i{gaib kajuara barat pamong didorong pamong ki.empang barat t25 pamong ki,empang timur pamong cen leven r27 pamong ba.jang l2a pamong bantan pamong malang pamong pai.ai,ang pamong sepur t32 pamong pamong pamong kandungan pamong lembek waru ba^'ur waru sumber waru t37 waru tempo.jung pergi r38 waru mrc. jung gt.'wa o81.5oo waru tampung tengah ,7oo l4a waru tampung pengguna o9.66o.3cio waru dagang i.7i4.loo r42 waru sana i.aok waru waru timur t44 waru waru barat waru toi.ito ares waru tagangser i.aok t47 batumarmar bujur barat batumarmar pengereman batumarmar bangserreh o.o45.7oo batumarmar lessons i.aok batumarmar pinjaman barat li,aban batumarmar amber batumarmar bujur tengah batumarmar bujur timur kadar amarah kadar pamor r62 kadar sekali,ah lfo. kecamatan lena desa besaran kadar gagah l64 kadar kertagenah i,aok r65 kadar kertagenah tengah ooo r66 kadar bungbaruh t67 kadar kadar kadar tangkis kadar kertagenah darah asean salah tengah t7t asean sana da.'a asean tagangser data o1.ooo asean sabar asean ti,onto raja asean tempo barat .6oo asean tempo timur l77 asean bidang o.o98.8oo 17a asean batukerbuy total .5q) bupati pamekasan, achmad syafi |
rama dilingkungan rumah sakit umumengan adanya perubahan besaran honorarium pada tenaga dokter residen non pegawai negeri sipil maka terhadap. lampiran peraturan bupati kepulauan meranrita daerah kabupaten kepulauan merantsaran honorarium tenaga dokter residen non pegawai negeri sipil lingkungan rumah sakit umum daerah kabupaten kepulauan meranti uraian satuan biaya rp.) keterangan honorarium tenaga dokter| orang bulan residen non pegawai negeri sipil bupati kepulauan meranti, ttd irwanalokasi dana kampung se kabupaten berau tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esaberau nomor tahun tentang pedoman alokasi dana kampung, perlu menetapkan alokasi dana kampung se kabupaten berau;rau tentang alokasi dana kampung se kabupaten beralembaran daerah kabupaten berau tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati berau tentang alokasi dana kampung se kabupaten berk minimal adk m) adalah alokasi minimal dari adkadk yang dibagi dengan jumlah desa se kabupaten. adk proporsional adk palokasi dana kampungkabupaten berauminimal merealisasikan visi dan misi bupati berau azas merata sebesar (enam puluh keseratus) yaituk m). azas adil sebesar (empat puluh keseratus) yaitulokasi dana kampungadalah sebagai berikut: jumlah penduduk kampung dengan bobot (lima puluh persen). angka kemiskinan kampung dengan bobot (dua puluh persen).dua puluh persen). adk tahun anggaran ditetapkan sebesar rp. (seratus empat puluh empat milyar rupiahtpisahkan dari penyaluran adk untuk bidang dan kegiatan lainnya. adk sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan kepada kampung se kabupaten berause kabupaten berau tahun anggaralokasi dana kampungketentuan penutup peraturan bupatijanuari tentang alokasi dana kampung se kabupaten berau tahun anggaran rincian dana kampung setiap kampung se kabupaten tahun anggaran kampungtalisman during talisman campur sari bumi jaya tunggal bumi sumber mulya suka surya purwosari jaya eka sapta caplak sambaliung long lauk tumit dayak incaran pesat buku rantau panjang suar pilanjau pelayan sungai beban berimbang sukan tengah tanjung perangkat bena baru jumlah long la'ai punah segar long ayah wolf long ayan punah malinau punah makam mww* gunung sari ooo pandan sari ooo bukit makmur ooo harapan jaya " r tepian buah batu ajang didukung indah ooo mi\j jumlah ^mrw ^m^m gunung tabur masuk bidang ooo malang ooo at w^w* samburakat ooo sambungan ooo merancang ulu ooo merancang ilir 3so ooo pulau being ooo melati jaya ooo batu batu ooo jumlah pulau perawan pesat ditumbuk ooo teluk teman ting ooo tanjung batu ooo pulau perawan fi78 ooo kasai ooo jumlah ooo biduk biduk biduk biduk ooo pantai harapan 3a8 71a ooo l> 9uo< tanjung pepat ooo teluk sumbang ooo teluk sulaiman ooo giring giring jumlah teluk bayur tumit melayu layanan jaya lll irt jeli beli vle jumlah tabrak t"*arvalai* h f oclc aaa a \n civil1 vj. of h aii abx jumlah aca teluk lulu iuk jumlah rit tt^tt batu putih cxxxliu uct ijr l laj uclllg clc cll h f t jumlah tren do.uiu.uuu ulu lci lll tfo <_>. xxx ldl rly \j. j_>cl xx xlc buatan baru ooo bukit makmur jaya jumlah jumlah keseluruhan terbilang seratus empat puluh empat milyar ditetapkan pada tanggal yj tttt. beritatuan perlindungan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai baratmakasatuan perperlu kabarkampung adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan kampung kampung adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kkedudukan satlinmas berkedudukan kampung kelurahan sebagai mitra kerja pemerintahan kampung kelurahan dibidang perlindungan masyarakat. satlinmas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: satlinmas kabupaten berkedudukan wilayah kabupaten tempat strategis dan tempat wisata sesuai penugasan dari satpol pp perangkat daerah yang membidangi, satlinmas kecamatan berkedudukan wilayah kerja kecamatan, dan satlinmas kampung kelurahan berkedudukan wilayah kerja kampung kelurahanperlu kabarelain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satlinmas kabupaten mempunyai tugas tambahan: melaksanakan piket, membantu pelaksanaan penjagaan tempat strategis dan tempat wisata sesuai penugasan dari satpol pp, cc. memantau pelaksanaan tugas satlinmas kecamatan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan harian. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satlinmas kecamatmantau pelaksanaan tugas satlinmas kampung kelurahanga kebersihan dan keindahan lingkungan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui satlinmas kabupaten. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satlinmas kampung kelurahlaksanakan patrol lingkungan rondaperlu kabar menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas satlinmas kecamatanmpertanggungjawabkan inventaris sarana prasarana satlinmassusunan organisasi dan keanggotaan bagian kesatu susunan organisasiperlu kabar kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara ex officio dijabat oleh kepala kampung kelurahan. kepala satuan tugas ditunjuk oleh kepala satuan. komandan regu ditunjuk oleh kepala satuan tugas satlinmas kampung kelurahan. anggota regu satlinmas kampung kelurahan, paling sedikit (sepuluh) orang. kepala satuan lintas kecamatan secara ex officio dijabat oleh camat. kepala satuan tugas satlinmas kecamatan secara ex officio dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan. komandan regu satlinmas kecamatan ditunjuk oleh kepala satuan tugas satlinmas kecamatan. bagan susunan organisasi satlinmas sebagaimana dimaksud dalamdan atau sudah menikah: mempunyai kartu tanda penduduk, jenjang pendidikan minimal slip dan atau sederajat, sehat jasmani dan rohanirlu kabar atas nama bupati. anggota satlinmas sebagaimana dimaksud dalam danmasa keanggotaan satlinmas berakhir sampai dengan usia (enam puluh) tahun atau diberhentikan. masa keanggotaan satlinmas berakhir atau diberhentikan,bab sarana dan prasarana bagian kesatu pakaian dinas sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat meliputi: pakaian dinas: atribut: dan peralatan operasional. pakaian serangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pakaian seragam lapangan psl), dan pakaian seragam khusus. perlu kabar penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: pakaian seragam lapangan digunakan oleh anggota satlinmas dalam melaksanakan piket tugas lapangan, pakaian seragam khusus digunakan oleh anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas tempat strategis dan tempat wisata. bagian kedua atribut atribut sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: atribut pakaian seragam lapangan, dan atribut pakaian seragam khusus. atribut pakaian seragam lapangan, terdiri dari: sepatu lars warna hitam bertali, penutup kepala yang terdiri dari baret satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau, tali korps, terdiri dari: warna merah untuk kepala satuan tugas, dipasang bahu kanan, dan warna hitam untuk komandan regu, dipasang bahu kiri. dragreem warna hitam. atribut pakaian seragam khusus, terdiri dari: sepatu fantovel warna hitam dan bertali, penutup kepala yang terdiri dari baret satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau, dragreem warna putih, dan atribut khusus sebagai anggota satlinmas. bagian ketiga peralatan operasional peralatan operasional satlinmas, terdiri dari: markas koordinasi satlinmas:, penjaga, komputer jaringan internet untuk e mail atau faksimili untuk mengirim laporan kejadian secara periodik sebulan sekali atau insidentil, call center hand phone hp) atau handy talk ht) untuk mengirim laporan kejadian berupa informasi awal pada kesempatan pertama, perlu kabar alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja, dan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karateristik potensi bencana wilayah masing masing. bab pola hubungan kerja satlinmas dalam melaksanakan tugas anggota satlinmas bertanggung jawab kepada kepala kampung kelurahan dan melakukan koordinasi bersama unsur tni polri wilayah kerja masing masing. pola hubungan kerja satlinmas dengan instansi vertikal bersifat konsultatif dan koordinatif. pola hubungan kerja satlinmas dengan instansi horisontal atau pihak ketiga bersifat kemitraan. pola hubungan kerja dan garis koordinasi satlinmaspengendalian dan pengawasan dalam operasional kegiatan hubungan kerja satlinmas, pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur melalui pemerintah kabupaten dengan dukungan dari tni, polri, dan satpol pp. pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan hubungan kerja satlinmas sebagai lembaga mitra pemerintah guna mewujudkan salah satu parameter situasi kondusif wilayah kabupaten dan provinsi kalimantan timur. pembinaan dan pengendalian satlinmas kampung kelurahan berada pada kepala kampung lurah, sedangkan teknis operasional pada bidang perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja kabupaten. bab viii pelaporan penyampaian laporan kejadian situasi bencana keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dilaksanakan secara berjenjang, yaitu: satlinmas kampung kelurahan menyampaikan laporan kepada camat, camat menyampaikan laporan kepada bupati dengan tembusan perlu kabar kepala satpol pp perangkat daerah yang membidangi, dan bupati menyampaikan laporan kepada gubernur tembusan kepala satpol provinsi. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kutai barat dan atau anggaran pendapatan dan belanja kampung. bab ketentuan peralihan keanggotaan satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya mbagan susunan organisasi satuan perlindungan masyarakat satlinmas kabupaten bupati (penasehat) sekretaris daerah (pembina) kepala satpol (penanggung jawab) bidang ketentraman, ketertiban umum bidang perlindungan bidang pemadam penegakkan peraturan masyarakat daerah seksi pembinaan, pengendalian dan ketertiban umum seksi data informasi, operasional satuan lintas perlindungan masyarakat monitoring dan evaluasi satlinmas kecamatan satlinmas perlu kabar garis koordinasi satlinmas kabupaten kutai barat satlinmas desa baginya babinkamtibmas kelurahpola jejaring kerja satlinmas kabupaten kutai barat kedudukan dalam kepala satuan lintas kepala bidang kabupaten perlindungan masyarakat kepala satuan tugas kepala seksi lintas kabupaten ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat kepala satuan lintas camat kecamatan kepala satuan tugas kepala seksi lintas kecamatan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan kepala satuan lintas kepala kampung kampung kelurahan lurah kepala satuan tugas kepala seksi lintas kampung pemerintahan, kelurahan ketentraman ketertiban umum pada kampung kelurahan komandan regu satlinmas masyarakat kecamatan dan komandan regu satlinmas kampung kelurahan perlu kabar il. satlinmas kecamatan camat (kepala satuan) sekretariat seksi seksi seksi seksi seksi ketentraman kesejahteraan pemberdayaan pelayanan pemerintahan ketertiban umum masyarakat masyarakat umum (kepala satuan tugas komandan regu satlinmas kecamatan komandan regu satlinmas kelurahan desa perlu kabar iii. satlinmas kelurahan kampung kades lurah (kepala satuan) sekretaris kelurahan seksi seksi pemerintahan, seksi seksi pelayanan ketentraman kesejahteraan pemberdayaan umum ketertiban umum masyarakat masyarakat (kepala satuan tugas pembangunan komandan regu satlinmas kelurahan desasatukutai barat, ttd fx. japan perlu kabar , menimbang bahwa dalam rangka term wujudnya pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang baik dan benar, perlu dilakukan ketatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; bahwa dalam rangka ketatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu diatur dalam sebuahado pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaantuk kegiatan saha perkebunan, perhutanan, dan pertama tangan. piutang pbb adalah piutang yang tim bul atas pendapatan pbb sebagai ana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sam pai dengan akhir periode laporan keuangan. pelik bahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut pelik bahan pbb adalah penyerahan pengelolaan pbb dari pem perintah pusat pem perintah daerah. piutang pajak bumi dan bangunan pelik bahan, yang selanjutnya disebut piutang pbb pelik bahan adalah piutang yang tim bul atas pendapatan pbb sebagai ana diatur dalam peraturan perundangan yang belum dilunasi sam pai dengan saat pengelolaan pbb dili bahkan dari pem perintah pusat pem perintah daerah. net reliable value nrv) adalah piutang bersih yang diperkirakan asih bisa direalisasikan atau ditagih. aging schedule adalah suatu daftar mengenai saldo saldo piutang pada buku tam bahan piutang pada atu periode tertentu. cut pengelolaan pbb yang selanjutnya disebut cut off adalah waktu penyerahan pengelolaan pbb dari pem perintah pusat pem perintah daerah. pengelolaan piutang pbb adalah keseluruhan daripada rangkaian proses adm ilustrasi atau sapaan pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungan bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban bayar pajak. subjek pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata punyai atu hak atas bum dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya serta memiliki, menguasai atas suatu bangunan; obyek pajak bumi dan bangunan, yang selanjutnya disebut obyek pajak adalahntuk kegiatan sah perkebunan, perhutanan, dan pertama tangan. surat pem beritahukrat melakukan tagihan pajak tau sanksi adm inisiatif berupa bunga denda; surat keputusan pem betulan adalah rat keputusan yang betulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,, std pbb, surat keputusan pem betulan, atau surat keputusan keberatan; urat keputusan keberatan adalah rat keputusan atas keberatan spot pbb perintahk kabupaten. sap berbasis akrual adalah sap yang mengakui pendapatan, beban, aset daerah biaya dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam apbn apbd. badan adalah serum bulan orang modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan saha maupun yang tidak melakukan saha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kom auditor, perseroan lainnya, badan saha milik negara bumn), atau badan saha milik daerah bumi) dengan nam dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perum bulan, yayasan, organisasi assa, organisasi socbab tujuan tujuan penyusunan peraturan bupati ini, adalah berikan pado pengaturan mengenai: pengelolaan piutang pbb. ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara penghitungan perintah daerah atas piutang pbb; kewajiban pem perintah daerah terkait dengan pelaksanaan pem akhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait asas keberadaan dan ketepatan nominal jum lah piutang pbb; dan pelaksanaan penghapusan piutang pbb, mekanisme persyaratan, dan doku invasi pendukung yang dipersyaratkan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup daripada peraturan bupati ini, adalah: pengelolaan atas piutang pbb; pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas biaya adm inisiasi denda bunga atas ketela batan pem bayaran pbb; ketatausahaan piutang pbb dan biaya adm inisiasi denda bunga atas ketela batan pem bayaran; penghapusan piutang pbb. bab piutang pbb piutang pbb terdiri dari piutang pbb pelik bahan; dan piutang pbb setelah pelik bahan. piutang pbb pelimpahan sebagai ana dim maksud pada huruf diiutang pbb yang tim bul setelah pelik bahan sebagi ana dim maksud pada huruf merupakan piutang pbb yang tim bul setelah batas cut off. dalam hal terdapat perhitungan denda atas ketela batan pem bayaran piutang pbb sebagai ana dim maksud pada setelah tanggal jan ari aka nominal denda akan enam bah jum lah piutang pbb nam tidak mengurangi piutang pbb. pengurangan jum lah piutang pbb pelik bahan sebagai ana dim maksud huruf setelah cut off, dikarenakan:engurangan jum lah piutang pbb setelah pelik bahan sebagai ana dim maksud huruf dikarenakan; terdapat pem betulan atau mutasian penghapudoman sebagai kelengkapan dasar pengakuan piutang pbb pelik bahan beredoman sebagai kelengkapan dasar pengakuan piutang pbb setelah pelik bahan berdasarkan doku spptpbb; std pbb; skpd pbb;bab penghapusan piutang bupati dapat menghapuskan piutang pbb dikarenakan tidak bisa tertatih tidak mungkin ditagih lagi. piutang pbb yang tidak bisa tertatih sudah kedalam area, berupa piutang pbb wajib pajak pribadi yang tidak bisa tertatih tidak mungkin ditagih lagi; dan piutang pbb wajib pajak badan yang tidak bisa tertatih tidak mungkin ditagih lagi. penghapusan piutang pbb sebagai ana dim maksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan perm pohonan kepala bkd. perm pohonan penghapusan piutang pbb sebagai ana dim maksud pada paling sedikit uat: nam dan alam wajib pajak; jum lah piutang pajak; tah pajak; dan alasan penghapusan piutang pajak. utang pbb yang sebagai ana dim maksud pada adalah: spot pbb std pbb surat keputusan pem betulan, surat keputusan keberatan dan utusan banding pbb, yang menyebabkan jum lah pbb yang aru dibayar berjam bah;dan kesalahan adm ilustrasi piutang pbb wajib pajak orang pribadi yang tidak dapat tidak mungkin ditagih lagi, sebagi ana dim maksud pada disebabkan karena: wajib pajak penanggung pbb tidak dapat item akan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta arisan dan tidak punyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat item akan; wajib pajak penanggung pbb tidak punyai harta kekayaan lagi; objek pajak tidak item akan; hak item akan lagi atau doku en dokukebakaran dan lain sebagainya; atau sebab lain sesuai hasil penelitian confirm asi. piutang pbb wajib pajak badan yang tidak dapat tidak mungkin ditagih lagi, sebagai ana dim maksud pada disebabkan karena: bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, kom baris, pemegang saham pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pem berpesan atau likuidator atau kurator tidak dapat item akan; wajib pajak penanggung pbb tidak memiliki harta kekayaan lagi; penagihan pbb secara aktif telah dilaksanakan dengan penyama papan salinan enem pekan pada papan regnum atau media assa; hak tuk melakukan penagihan pajak sudah kedalam area; atau sebab lain sesuai hasil penelitian confirm asi. ntuk p ana dim maksud dalam wajib dilakukan penelitian confirm asi stem pat atau penelitian adm ilustrasi oleh bkd yang hasilnya tertuang dalam doku hasil penelitian confirm asi piutang pbb. uraian penelitian confirm asi sebagai ana dim maksud pada harus genggam bahdihapus. piutang pbb dapat diusulkan dihapus setelah adanya penelitian confirm asi yang tertuang dalam doku hasil penelitian confirm asi sebagai ana dim maksud dalam piutang pbb ex pelik bahan dapat diusulkan dihapus setelah asa kadaluarsa penagihan. bkd menyusun daftar usulan penghapusan piutang pbb berdasarkan doku hasil penelitian confirm asi sebagai ana dim maksud dalam kepala bkd enam pakan daftar usulan perm pohonan penghapusan piutang pbb yang telah diteliti kepada bupati. penghapusan piutang pbb sebagai ana dim maksud ditetapkan dengan keputusan bupati. penghapusan utang pbb ditetapkan oleh bupati untuk jum lah total sam pai dengan rp. (lima milyar rupiah) tuk setiap pengajuan penghapusan. bupati dengan persetujuan dprd tuk jum lah total lebih dari rp. (lima milyar rupiah) setiap pengajuan penghapusan. berdasarkan keputusan bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagai ana dim maksud kepala bkd menghapus daftar piutang pajak dalam laporan keuangan sesuai dengan sap yang berlaku. pedoman ketatausahaan piutang pbb secara lengkap sebagai dan prosedur penghapusan piutang pbb diatur dalam peraturan bupati tersendiri bab ketentuan kedaluwarsa masa hak tagih piutang masa kedalam area untuk menagih piutang setelah alam pag ana dim maksud pada terganggu apabila: diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak; diterbitkan surat paksa kepada wajib pajaksurat paksa sebagai ana dim maksud pada huruf dan huruf kedalam area penagihan dihitung sejak tanggal penyama papan surat teguran surat paksa tersebut. pengakuan utang pajak secara langsung sebagai ana dim maksud pada huruf dilaksanakan dengan surat tertulis dari wajib pajak mengenai kesadarannya asih punyai utang pajak dan belum elunasinya. pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagai ana dim maksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan perm pohonan angsuran atau penundaan pem bayaran dan perm pohonan keberatan oleh wajib paj^auf*' u)i@ bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal fluor,^aj hukum lampiranketatausahaan piutang pbb bab pengakuan dan pengukuran piutang piutang pbb pelik bahan asar pengakuan piutang pbb pelik bahan adalah berita acara serah terima urat keputusan menteri keuangan dan data piutang pbb p2 nomor: pj tanggal jan ari untuk menjadi pado dalam ketatausahaan, tani pem bukan dan pelaporan atas piutang pbb perlu ditetapkan atas cut pengakuan piutang pbb pelik bahan, yaitu tanggal jan ari terhitung sejak tanggal batas cut jan ari sebagai ana dim maksud pada angka pem perintah daerah punyai kewenangan dan hak, yaitu secara penuh ; menerima secara penuh aset daerah berupa piutang pbb pelimpahan dari kem entertain keuangan republik indonesia melalui kantor pelayanan pajak pratama karanganyar sesuai berita acara serah terima sebagai ana dim maksud pada angka punyai kewenangan secara penuh untuk mengelola piutang pbb pelimpahan. pbb pelik bahan adalah berdasarkan pada nilai nom final piutang pbbdengan rincian jum la batan pem bayaran piutang pbb pelik bahan setelah tanggal batas cut off, aka nilai nominal denda tersebut akan enam bah jum lah bintangnya, nam tidak enam bah atau mengurangi piutang pbb pelik bahan. asar pengakuan enam bahan jum lah nominal piutang pbb pelimpahan sebagai ana dim maksud pada angka adalah doku laporan rekapitulasi denda terlama batan yang disusun oleh bkd dan disertai dengan daftar rincian pengenaan denda ketela batan per wajib pajak atas piutang pbb pelik bahan. selain laporan dan daftar sebagai ana dim maksud pada angka doku spot pbb std pbb pelik bahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas enam bahan jum lah nom final piutang. pengurangan jum lah piutang pbb pelik bahan setelah tanggal batas cut off, tara lain disebabkan karenalakukan pengurangan pokok pajak pengurangan denda adm ilustrasi dengan perti tangan tertentu sesuai dengan ketentuan; pem batasan spot pbb, std pbb karena penerbitan ganda atau sebab lainnya sesuai ketentuan;iutang pbb setelah pelimpahan pengakuan atas piutang pbb setelah pelik bahan atau setelah pengelolaan dan pem pungutan, sepenuhnya dilakukan oleh pem perintah daerah (terhitung mulai tanggal jan ari adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan doku sebagai berikut: spot pbb; std pbb; skpd; dari doku sebagai ana dim maksud pada angka huruf huruf huruf dan yang menjadi dasar tuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai piutang pbb adalah tanggal penerbitan spot pbb. doku sebagai ana dim maksud pada angka huruf huruf dan adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jum lah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jum lah nom final awal atas piutang pbb tersebut tanpa pengaruhi piutang pbb. pengukuran piutang pbb sesuai dengan sap antara lain menyatakan, bahwa piutang pbb dicatat sebesar nilai nom final yaitu sebesar nilai rupiah dari spot pbb atau doku lain yang dipesan ana dim maksud pada angka aka piutang pbb diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada doku yang menjadi dasar pengakuan piutang pbb term masuk jum lah denda ketela batan pem bayaran yang dikenakan. jum lah piutang pbb dapat berkurang antara lain disebabkan:, pbb berkurang; terdapat pem betulannetapan penghapusan atas piutang pbb oleh bupati berdasarkan usulan dari kepala bkd. tata cara pem pungutan, penetapan nilai nominal pbb, penetapan satu tempo pem bayaran, pengenaan denda atau sanksi adm inisiatif, pengurangan pbb, pem batasan, pem bupati karanganyar nomor tahun tentang tata cara pem pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten karanganyar. bab penetapan umur piutang dan masa kedaluwarsa piutang pbb pelimpahan penetapan kedaluwarsa masa penagihan piutang pbb baik yang merupakan piutang pbb pelik bahan maupun piutang pbb setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh pem perintah daerah adalah setelah alam pagi jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat terulangnya piutang pbb. perhitungan piutang pbb pelik bahan dan penetapan kedalam area asa penasihatnya secara khusus adalah sebagai berikut: perhitungan piutang pbb pelik bahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sam pai dengan tahun berkenaan. sebagai contoh, tunggakan tahun jika sam pai dengan tah aka piutang pbb (enam) tahun. pengelompokan piutang pbbbeserta lam perannya. agar terdapat kepastian atas piutang pbb pelimpahan, aka berdasarkan kelompok piutang pbb per tahun sebagai anaditetapkan piutang pbb, perhitungan kedalam area piutang pbb, dan kategori piutang pbb, seperti yang tercantum dalam daftar bawah ini: rincian piutang pbb yang dilimpahkan umur piutang per tahun) **j terhitung kedaluwarsa mulai tgl masa hak tagih piutang per ***) masa hak tagih piutang per ****j tahun tunggakan jumlah piutang rp) s.d berdasarkan berita acara serah terima pelik bahan piutang pbb **) cara menghitung piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (tahun tunggakan dihitung tahun) sam pai dengan tah (per ***) tanggal batas cut pelimpahan piutang pbb ****) tanggal akhir tahun berkenaan dengan tahun penyusunan debut ini. hal hal yang dapat menangguhkan batalkan m menunda asa kedalam area, asa penagihan piutang pbb pelik bahan tetap berpedoman sebagai ana dim maksud pada bab huruf angka sam pai dengan angka piutang pbb setelah pelik bahan perhitungan piutang pbb setelah pelik bahan atau setelah pengelolaan dan pem ingatannya dilakukan oleh pem perintah daerah adalah sebagai berikut: atas cut pelik bahan pengelolaan dan pem pungutan pbb dari kem entertain keuangan republik indonesia kepada pem perintah kabupaten adalah tanggal jan berdasarkan ketentuan sebagai ana dim maksud pada huruf aka terhitung sejak tanggal jan ari perhitungan; ntuk menjaga konsistensi dan berikan kem dahan serta seragam dalam cara menghitung piutang pbb setelah pelik bahan adalah apabila tanggal penerbitan spot pbb mulai tanggal s.d aka rum esnya adalah terhitung mulai dari sam pai dengan. sebagai contoh tanggal spot pbb adalah pebruari dan belum dilunasi per desember aka pada laporan keuangan per tanggal desembe; apabila tanggal penerbitan spot pbb tara tanggal s.d aka rum esnya adalah terhitung mulai sam pai dengan. sebagai contoh tanggal spot pbb adalah pebruari dan belum dilunasi per dekem ber aka pada laporan keuangan per tanggal dekem ber piutang pbb. kedaluwarsa asa penagihan piutang pbb setelah pelik bahan adalah (lima) tahiutang pbb pelik bahan terhadap piutang pbb pelik bahan yang sudah kedalam area asa baginya berdasarkan tanggal batas cut yaitu per jan ari yang terdiri dari piutang pbb tahun sam pai dengan sam pai dengan pengelolaannya adalah sebagai berikut: kepala bkd mengajukan usulan perm pohonan dihapusbukukan kepada bupati disertai dengan daftar rekapitulasi piutang pbb per tahun dan daftar yang uat rincian nominatif piutang pbb per nop wajib pajak (format dan bentuk daftar terlampir);endapatan pada bkd; validasi yang dilakukan oleh tim validasi pastikan secara adm inisiatif jum lah piutang yang sudah kedalam area, kesesuaian dengan database sismo, ketepatan jum lah, apakah terdapat pem bayaran pelunasan setelah pelik bahan, dan data data lain yang diperlukan; berdasarkan usu lan penghapusan sebagai ana dim maksud huruf bupati akan menetapkan penghapusan piutang pbb pelik bam area asa baginya per jan ari adalah sebagai berikut: dilakuklaksanaan pem akhiran data validasi data piutang pbb dilaksanakan oleh bkd; pelaksanaanpiutang pbb setelah pelik bahan pem akhiran data dan validasi data piutang pbb telah pelimpahan dilaksanakan dengm akhiran data validasi data piutang pbb dilaksanakan oleh bkd;bab aging schedule, perhitungan penyisihan dan net reliable value (nrv) piutang pbb berdasarkan pada peraturan bupati karanganyar tentang sistem kebijakan akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan, aka terhadap piutang pbb diwajibkan disusun daftar piutang berdasarkan kelompok piutang daftar aging schedule piutang). pengelompokanbupati tentang sistem kebijakan akuntansi berbasis akrual. pengelompokan piutang pbb disertai dengan tingkat kolektibilitasnya berikut perhitungan penyisihan piutang pbb berdasarkan peraturan bupati tentang sistem kebijakan akuntansi berbasis akrual, adalah sebagai berikut: uraian piutang dan tingkat kolektibilitas bin) s.d bin s.d bin s.d bin s.d bin bin piutang pajak daerah lancar( kurang lancar( diragukan macet prosentase penyisihpiutang pbb (aging schedule). penyisihan piutang pbb tidak tertatih bukan merupakan penghapusan piutang pbb. dengan dem ikan, nilai penyisihan piutang pbb tak tertatih akan selalu dim munculkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan selam piutang pbb pokok dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan net reliable value). berdasarkan ketentuan sebagai ana dim maksud pada angka aka nilai net reliable value atas piutang pbb adalah jum lah piutang pbb dikurangi dengan jum lah penyisihan piutang pbb tidak tertatih. per dan per atas pengelolaan piutang pbb pelik bahan yang belum diusulkan penghapusannya kepada bupati karanganyar adalah sebagai berikut data sebagai berikut:uraian per per keterangan sisa piutang pbb pelik bahan yang belum diusulkan san ya:( lbr) nominal spot rp) denda per **j jumlah piutang per keterangan catatan wajib pajak telah melunasi kewajibannya pada tahun pengenaan denda per lbr) nominal spot rp) denda per **) jumlah piutang per keterangan catatan wajib pajak juga menunggak atas spot pbb tahun sebelum nya (tahun **) perhitungan denda hanya atas spot pbb tahun berkenaan data perhitungan jum lah piutang dan denda per terhadap spot pbb tahun yang belum dilunasi sam pai dengan adalah sebagai berikut: uraian tgl spot jumlah spot lbr) nominal spot denda thn rp) denda thn (per jumlah piutang denda per ket spot tgl belum dilunasi per rincian:et reliable value nya per dan per adalah sebagai berikut: aging schedule piutang pbb per adalah sebagai berikut: uraian umur pengelompokan piutang jum lah piutang per berdasarkan umur piutang dan tingkat kolektibilitass.d bin s.d s.d s.d bin bin bin bin jum lah piutang pbb penyisihan jum lah penyisihan piutang liza alue (nrv) aging schedule piutang pbb per adalah sebagai berikut: uraian umur piutang per piutang pbb keteranganket s.d bin s.d bin s.d bin s.d bin bin jum lah piutang pbb penyisihan jum lah penyisihan piutang liza alue (nrv) penyusunan daftar piutang pbb berdasarkan kelompok aging schedule), perhitungan penyisihan piutang, dan net reliable value atas piutang pbb dilaksanakan oleh bkd sebagai lam peran dari laporan keuangan pem perintah daerah. untuk perm udah dan ini alis kesalahan perhitungan, aka agar dalam pelaksanaannya manfaatkan teknologi kom puterisasi berupa sistim aplikasi pengelolaan piutang pbb. bab penyajian piutang pbb penyajian piutang pbb dalam neraca sebagai laporan keuangan pem perintah kabupaten adalah dalam kelompok akun aset daerah lancar. terhadap piutang pbb pelik bahan sesuai dengan berita acara serah terima disajikan dalam neraca sebagai piutang. pengecualian terhadap ketentuan sebagai ana dim maksud pada angka adalah apabila terhadap piutang pbb pelik bahan yang sudah kedalam area asa baginya dan telah diusulkan penghapusannya oleh kepala bkd kepada bupati, tetapi belum disetujui diterbitkan keputusan penghapusan dari bupati, aka penyajiannya kolom pekan sebagai aset daerah lainnya (kelas dari kelompok akun aset daerah lancar kelompok akun aset daerah lainnya). jik terhadap usulan penghapusan sebagai ana dim maksud pada angka telah disetujui oleh bupati melalui keputusan penghapusan piutang pbb, perintah kabupaten. form penyajian piutang pbb neraca adalah sebagai berikut: neraca per desember xxxx aset daerah kewajiban aset daerah lancar kewajiban jangka pendek xxx piutang pbb xxx kewajiban jangka panjang xxx piutang pajak lainnya xxx piutang retribusi xxx piutang pnb xxx bagian lancar pemberian pinjaman xxx bagian lancar penjualan angsuran xxx jumlah piutang xxxxx penyisihan piutang tak tertatih (xxx) ekuitas dana jumlah piutang netto nrv) xxxx cadangan piutang xxx aset daerah lainnya ekuitas dana investasi tagihan pemberian pinjaman xxx diinvestasikan dalam aset daerah lainnya xxx tagihan penjualan angsuran xxx bupati karanganyar, juliyatmono |
re dalam,, apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten minahasa tenggara tahun anggaran bab pengajuan bantuan keuangan partai politik pengurus partai politik kabupaten minahasa tenggara,minahasa tenggara dan kepaladaninahasa tenggara yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggminahasa tenggardengan menggunakan kop surat partai politiinahasa tenggara. tim sebagaimana dinkes pada diketuai olehbadan kesatuan bangsa dan politik, badan keuangan daerah, inspektorat, bagian hukum sekretariat daerah dan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggaraminahasa tenggarkursi) dan suara) perjuangankursi) dan suara) indonesia,minahasa tenggararp) rp) see ara nanas mom came eraooneso|antara lain berupacabut dan dinyatakan tidak berlaku lagng aaj pada tanggal javusei dslawmaom mk3 bupati minahasa tenggara, tee alam cmn bupati ditanda tangani diundangkan patahan pada tanggal aawsatfa: pap lembaran daerah kabupaten manggarai tahun nomor seri: nomor sekretariat daerah kabupaten man garam (bagian hukum) earned ser see hanan sen dedengan rahmat tuhan yang maha esa bupati manggarai, menimbang: bahwa dengan telah dibentuknya kabupaten manggarai barat sebagai akibat pemekaran kabupaten manggarai maka terjadi perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan dis kabupaten manggaraset acara nanya9go tentang penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembargcodra republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nogpxy undang undang nomor tahu9o3 tentang pembentukan kabupaten mangggggfat propinsi nusa tenggara timur lembarggoara republik indonesia tahun nomor &pilienfharan negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara repuff: w j4aa . dengan persetujuan bersama,diubah sebagai berikut: ketentuan huruf point dan serta huruf point dihapus, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini adalah sebagai berikut: kecamatan terdiri dari: kecamatan langka rembang kecamatan star mese kecamatan poco ranaka kecamatan kota komba kecamatan ruteng kecamatan cikal kecamatan sambi rampas kecamatan gelar kecamatan lamba leda kecamatan borong kecamatan reo kecamatan wae rii. kelurahan, terdiri dari: kelurahan watu kelurahan pau kelurahan wali kelurahan golo dual kelurahan care kelurahan was kelurahan karet kelurahan pihak kelurahan mbaumuku kelurahan tenda kelurahan lahir kelurahan nggak lereng kelurahan mando satu kelurahan kangkung kelurahan baru kelurahan mata air kelurahan reo kelurahan kota ndor kelurahan kota kelurahan nanga barat kelurahan golo kangkung kelurahan tanah rata kelurahan lempeng pagi kelurahan tipu kondo kelurahan rana laba kelurahan gagal kelurahan wae belhristian rokok diundangkan ruteng pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten manggarai, w.f. notei.' penjelasan umum bahwa dengan telah terbentuknya kabupaten manggarai barat, ditandai dengan dikeluarkannysehingga telah terjadi perubahan terhadap jumlah organisasi kecamatan dan kelurahan kabupaten manggarai. oleh karena itu perlu diubah dalam rangka menyempurnakannya demi jelas jelas 2g bupati manggarai peraturan bupati manggarai nomor tahuntelah ditetapkan tanggal desmutuskan paten manggarai. menunjuk kepala bagian organisasi pada sekretariat daerah kabupaten manggarai untuk melaksanakan peraturan daerah dimaksud: membuat petunjuk teknis pelaksanaannya bila dipandang perlu, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada bupati manggarai. peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan. ditetapkan ruteng pada tanggal desember bupati manggarai, christian rokok dimuat dalam berita daerah pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten manggarai, note,hlm. berita daerah kabupaten manggarai tahun nomor serilembaga kemasyarakatan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati manggarai, menimbang bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan dan atas aspirasi masyarakat, bahwa lembaga kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa merupakan mitra pemerintah desa daerah daerah tingkat bali, nusa tenggara barat darkepala daerahlembaga pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya diangkat lpml adalahbab maksud dan tujuan maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk membantu pemerintah desa mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menghimpun seluruh potensi gotong royong dan swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada desa dalam usaha mensejahterakan masyarakat: dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada masyarakat. tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat berkala mulia, maju dan mandiri,. tata cara pembentukan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa dapat menggunakan nama lembaga kemasyarakatan desa dengan nama lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat lpml: masa bhakti kepengurusan lpml ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat, hasil musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada kepala desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa, peraturan desa sebagaimana yang dimaksud pada harus dilaporkan pada bupati melalui camat, peraturan desa sebagaimana yang dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat tata cara pembentukan, maksud dan tujuan: kedudukan, fungsi dan tugas, kewajiban, hak dan wewenang, kepengurusan, tata kerja, hubungan kerja, sumber dana: masa bhakti. lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam adalah terdiri dari lpml: dan rw: kelompok perempuan desa pkk desa: kelompok tani, kelompok muda keagamaan, tokoh tokoh adat, karang taruna. pembentukan lembaga kemasyarakatan desa mempunyai syarat keanggotaan adalah penduduk desa dan bertempat tinggal tetap: jumlah keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan, mengi, mengamalkan dan mengamankan pancasila dan undang undang dasar mempunyai komitmen untuk membangun desa, dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. bab kedudukan, fungsi dan tugas lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa yang membantu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. fungsi lembaga kemasyarakatan desa adalah mendukung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan: menanam dan memupuk rasa persatuan dan" kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia, meningkatkan kwalitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada mayarakat, menyusun rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hal haatau ta. pemberdayaan hak politik masyarakat. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas fungsi lembaga kemasyarakatan desa adalah mengusulk dan swadaya masyarakat: menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat .dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan atau melaporkan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa kepada kepala desa minimal (enam) bulan sekali. bab kewajiban, hak dan wewenang lembaga kemasyarakatan desa wajib mengamankan dan melestarikan hasil hasil pembangunan desa. lembaga kemasyarakatan desa berhak menyampaikan usul, saran, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. lembaga kemasyarakatan desa berwenang meningkatkan peran serta masyarakat bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. bab susunan pengurus (l),susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sekurang kurangnya adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi seksi. persyaratan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa adalah penduduk setempat dan atau warga masyarakat yang berdomisili wilayah yang bersangkutan sekurang kurangnya (enam) bulan berturut turut: masa bhakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat, kepala desa, perangkat desa dan anggota bpd tidak diperbolehkan duduk dalam susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan: ketua lembaga kemasyarakatan desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai ketua pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya, susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, sebelum melaksanakan tugas, pengurus mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh kepala desa, sumpah janji pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dengan susunembaga kemasyarak tata kerja dan hubungan kerja ketua lembaga kemasyarakat, sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi:, seksi seksi bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya, hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa, bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. bab viii pembiayaan dan pengawasan pemerintah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan,, dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk forum komunikasi lembaga kemasyarakatan, forum komunikasi lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk pada tingkat kecamatan atau kabupaten, s5) bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatdesa, memfasilitasi kerjasama antara lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga, memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepala lembaga kemasyarakatan, dan memfasilitasi koordinasi kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. bab sumber dana sumber dana lembaga kemasyarakatlembaga kemasyarakatan yang ada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap ada sampai ditetapkan lain dengan peraturan deslembaga kemasyarakatan desa umum bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat desa serta mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai jiwa dan seraberdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas perlu membentuk peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan des bupati manggarai menimbang bahwa peraturan daerah kabupaten manggarai nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatlembaga kemasyarakattan lembaran daerah kabupaten manggarai tahun nomor seri nomor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten manggarai (bagian risalah dan persidangan) lembaran daerah kabupaten manggarai tahun nomor 2seri: nomormanggaraidaerah tingkat manggarai dan peraturan daerah kabupaten manggarai tentang kedudukan keuangan ketua, wakil wakil ketua dan anggota dewan perwakilan: rakyat daerah kabupaten manggarai, tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' di atas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten manggarai tan tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan: dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah" daerah.daerah tingkat bali, nusa tenggara barat:ok perubahan ketiga atas undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan lembaran et. negara tahun nomor. tambahan lembaran negara nomorperaturan, pemerintah nomor. tahun tentang dana perimbangan lembaran negara tahun. nomor i, tambahan lembaran negara nomor4021. seri nomor dengan persetujuan.kabupaten manggara.anggota dprd yang dipilih, diangkat dan telah mengucapkan sumpah janji sebagai ketua dan wakil wakil ketua dprd berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang benak::. acara resmi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat nciupacara adalah aturan yang melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi nai. maha bag kedudukan protokoler pimpinan dan anggota dprd. bagian pertama bae acara resmi . . . naa fang pimpinan. dan anggota. dprd 'memperoleh kedudukan. c. acara resmi pemerintah: daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah. hana bagian. kedua tata tempat tata tempat pimpinan gdaerah lainnya yang setingkat asisten sekdaan rapat. |
ny) san bupati mamuju utaradua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis. ketua panitia seleksi setelah menerima keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pada hari itu juga mengumumkan nama calon yang berhak mengikuti ujian. bagian keduaseleksi dan dilengkapi tandaujian dan lulus diajukan kepada kepala desa dengan dihampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada dan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud meliputi: pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahucc. pengetahuan umum. panitia seleksi dapat melibatkan tim pakar dalam menyusun soal dan atau memeriksa materi ujian. bagian ketiga pengangkatan paragraf rekomendasi camat panitia seleksi melaporkan hasil seleksi perangkat desa kepada kepala desa sekurang kurangnya (dua) orang calon perangkat desa. setelah menerima laporan hasil seleksi rekomendasi tertulis. camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari. rekomendasi tertulisrsetujuan, kepala desa mengangkat calon yang lulus untukatau janji dan ditandatangani oleh: pejabat yang melantik: pejabat yang dilantik: para saksi,. serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalamatau. pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengseleksi dan atau pemerintah desa. biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd kabupaten dan apb desa serta sumber lain yang sah. bab viii kesejahteraan perangkat desa perangkat desa yang telah diangkat berhak: mendapatkan penghasilan tetap,dan mendapatkan jaminan kesehatan. pelaksanaan hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apb des dan sumber lain yang sah. pelaksanaan hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan keuanganandan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari sejak teguran (tiga) diberikanerangkat desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada kepala desa. penyampaian petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa,. paling lambat (dua puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada berhalangan tetap: tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa,perangkat desa, d tertulis. dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang, camat wajib memberikan rekomendasi tertulis. dalam haltertulissurat keputusan pengangkatan perangkat desa tidak mencantumkan habis masa tugas, maka dilakukan seleksi perangkat desa sesuai ketentuan dalam peraturan daerahpenjelasan atasngkat desa mencakup sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun dan staf. dengan telah diterbitkannya undang undang nomor tahun tentang desa, maka perlu penyesuaian materi muatanleksisehingga dalam pelaksanaanya penting mencerminkan asasii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.camat adalah pimpinan kecamatan dalam kabupaten mamuju utara sebagai unsur perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja satudusunseleksiseleksi perangkat desa. penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia seleksicukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia seleksi perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon sampai dengan diperolehnya hasil. panitia seleksi perangkat desa selanjutnya disebut panitia seleksiseleksirangkat calon yang berhak mengikuti ujian penyaringkedudukan perangkat desa pemerintah desa terdiri dari: kepala desa: dan perangkat desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri darihuruf berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahanbab iii pembentukan panitia seleksi kepala desa membentuk seleksi perangkat desa paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dan paling banyak (lima) orang. susunan keanggotaan panitia seleksi terdiri dari unsur: perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. susunan keanggotaan panitia: bendahara merangkap anggota: dan anggota. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada bpd. panitia seleksi, bertugas: mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya seleksi perangkat desa, menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksiseleksiseleksi:seleksiseleksebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh kepala desa. tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah panitia seleksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. panitia seleksi dapat menggunakan cap stempel panitia seleksi untuk keperluan administrasi. panitia seleksi dengan persetujuan kepala desa menetapkan kantor sekretariat yang menjadi pusat kegiatan dan informasi, serta diumumkan kepada masyarakat luas. bab seleksi perangkat desa bagian kesatu umum seleksi perangkat desa dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis. seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan penjaringan: penyaringan: dan cc. pengangkatan. pendanaan dalam seleksi perangkat desa sampai dengan pelantikan perangkat desa bersumber dari apb des, dan atau sumber lain yang sah. bagian kedua penjaringan paragraf,sekolah menegah umum atau sederajat, bagi pelaksana kewilayahan berusia (dua puluh tahun) tahun sampai dengan (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran. berbadan sehat, bebas narkotika dan psikotropika, berkelakuan baik: tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepala desa atau perangkat desa, dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi bagi pelaksana kewilayahan mendapatkan dukungan dari masyarakat minimal dari jumlah masyarakat dusun setempat oleh bupati. dalam hal pegawai negeri sipil sebagai surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika dari instansi yang ditunjuk bupati, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepala desa atau perangkat desa dari camat, dan kartu tanda penduduk, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal desa yang bersangkutan:. permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala desa melalui panitia seleksi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administratif. penduduk yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi, tetap tidak mendapatkan bakal calon,melakukan penelitian persyaratan administrasi tiap. nama calon sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat paling lambat (satu) hari setelah ditetapkan. pengumuman sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai tiapseleksi disampaikan secara tertulis kepada panitia seleksi dengan menyebutkan identitas pengirim, kronologis keberatan dan atau bukti pendukung. penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari sejak penetapan calon. keberatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penelitian keberatan masyarakat setelah diteliti kebenarannyapanitia seleksiujian panitia seleksi menetapkan calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian. pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada. penetapan calon yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. |
pervisi dan misi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah kabupaten maluku barat daya sebagaimana telah ditetapkyang telah dilakukan perubahan dengan peraturan daerahfitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah, bahwa dalam rangktuan institusi secara kelembagaan, akan menyebabkan terjadinya de restrukturisasi birokrasi atau perampingan birokrasiini akan menguatkan sebuah kompetensi kinerja dalam satu organisasi dimana resources yang ada akan berfungsi secara optimal. pada akhirnya organisasi tersebut menjadi kaya fungsi, dengan demikian seluruh perangkat yang ada akan memaksimalkan performanya dalam organisasi tersebut. selain itu, aspek pelayanan publik menjadi lebih mudah, biaya birokrasi menjadi lebih murah, dan terfokus pada satu institusi saja, sehingga pemaksimalanpelayanan publik akan tercipta pada jalur ini. penggabungan dua institusi harus mempunyai relevansi dan domain yang hampir sama dan dalam satu rumpun urusan berikut rencana penggabungan (merger) yang akan dilakukan dinas pertanian dan pangan dinas pertanian dan pangan merupakan rekomendasi penggabungan dari perangkat daerah yakni dinas pertanian sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pertanian dan dinas ketahanan pangan sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pangan,rtanian maupun dinas ketahanan pdinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman merupakan rekomendasi penggabungan dari perangkat daerah yakni dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pekerjaan umum dan dinas perumahan dan permukiman sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.kerjaan umum maupun dinas perumahan dan kawasan permukim dan penelitian dan pengembangan merupakan rekomendasi penggabungan dari perangkat daerah yakni badan perencanaan pembangunan daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan dan badan penelitian dan pengembangan daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. alasan penggabungan dua badanbabadan tersebut terdapat pelaksanaan tugas yang sama, baik yang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah maupun badan penelitian dan pengembabupaten maluku barat daya mana hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan perubahan keduaii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan unit organisasi bersifat fungsional adalahmunit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. cukup jelas cukup jelas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karennyebutan badan kesatuan bangsa dan politik telah disebut dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah disebut dalam perubahan cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten maluku barat dbeberapa ketentupada sub polisi pamong praja dan sub kebakaran, tatarumahan rakyat dpengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan, dinas pertanian dan pangfungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset, badan pendapatan daerah tipe melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan pajak dan retribusipenelitian dan pengembangan, badan kesatuan bangsa dan politik tipe melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, badan pengelola perbatasan daerah tipe melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah. kecamatan terdiri atas kecamatan moa lakon tipe membawahi wilayah kerja kecamatan pulau lesti tipe kecamatan wetan tipe kecamatan wetan timur tipe kecamatan pulau masala tipe aj, kecamatan pulau petang tipe kecamatan pulau pulau perhelatan tipe kecamatan pulau pulau babak tipe kecamatan wetan barat tipe aj, kecamatan pamer tipe aj, kecamatan dawelor daerah tipe kecamatan mona hyena tipe kecamatan kepulauan roman tipe kecamatan kisah utara tipe aj, kecamatan pulau lakon tipe kecamatan babak timur tipe kecamatan wetan utaraan teknis bagaimana dimaksud pada dan dapat diatur dengan peraturan bupati. ketentuan diubah, serta bidang kepegawaian, rumah sakit umum daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah,, pembentukan rumah sakit umumbupatidicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila telah dilakukan pelantikan, pa, maan mo) pg. amin thomas coach diundangkan thakur pada tanggal februari pena sekretaris daerah kabupaten maluku barat daya, pra pasa saraabupaten maluku barat dayurgensi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten maluku barat daya dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerahorganisasi perangkat daerah ini juga dilakukan dengan menggabungkan urusan pemerintahan dimaksudkan untuk menciptakan perangkat daerah yang tepat ukuran, efektif dan efisien. sebagai akibatnya diperlukan perubahan kedua, hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran dapat diserap sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, dan efektif dalam menggunakan anggaran serta sumber daya manusia yang tersedia pada perangkat daerah. penggabungan urusan pemerintahan dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghindari berbagai permasalahan misalnya untuk penyelenggaraan satu urusan, harus ada beberapa instansi yang terlibat dan berebut wewenang hal ini mengakibatkanpemborosantidak hanya dalam melakukan koordinasi namun juga pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut juga harus dilakukan, akibatnya biaya transaksi dalam pelaksanaan fungsi pemerintah menjadi sangat mahal dan boros. selain itu, sumber daya menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, karena adanya keterbatasan wewenang yang ada karena terbagi opd lain, pada saat yang sama fragmentasi akan membentuk mentalitas sektoral (ego sektoral) yang merasa dirinya paling berhak dalam menyelesaikan suatu masalah. situasi tersebut akan menyebabkan konflik antar lembaga menjadi tak terbendung. pada akhirnya polarisasi ini akan menyebabkan sulitnya terjadi integrated governance dalam sektor publik. konsep penyatuan opd yang ada tersebut merupakan salah satu langkah konkrit penghematan anggaran pada belanja pegawai atau belanja tidak langsung dalam jangka panjang. dengan terjadinya penghematan tersebut, maka beban apbd untuk belanja pegawai menjadi berkurang, maka secara otomatis akan menguntungkan belanja pembangunan dengan sendirinya kinerja, kompetisi, kebijakan anggaran, dan pembangunan akan diuntungkan. hal ini bisa dilakukan hanya dengan menekan belanja pegawai serta aspek aspek dalamnya agar terjadi penghematan, sehingga formasi belanja pembangunan meningkatperhperhelaperhelatan. kecamatan pulau pulau perhelatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diubah namanya menjadi kecamatan kisah selatan. wilayah kecamatan kisah selatan sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan pulau pulau perhelatanrange mei bup buku barat daya, ina amin thomas coach diundangkan thakur psg tanggal mei sekte tan isi p . kabupaten maluku barat daya, pumum kecamatan pulau pulau perhelatanperhelatancamatan pulau pulau perhelatan atau daerah landscape tidak sejati barat daya (kisah) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu kecamatan kabupaten maluku tenggara yang mempunyai wilayah terluas kala itu, wilayah kecamatan pulau pulau perhelatan atau barat daya (kisah) yang ibu kotanya berada pada pulau kisah, negeri konseli, mencakup kepulauan pamer kecamatan pamer), kepulauan roman kecamatan kepulauan roman), pulau lakon kecamatan pulau lakon), pulau moa kecamatan moa lakon), pulau lesti kecamatan lesti), pulau kisah kecamatan pp. perhelatan dan kecamatan kisah utara), kepulauan wetan kecamatan wetan, kecamatan wetan utara, kecamatan wetan timur dan kecamatan wetan barat). dalam perkembangan berdemokrasi demi memacu kemajuan pendidikan, ekonomi, dan mensejahterakan masyarakat menuju cita cita luhur negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta berdasarkan aspirasi masyarakat, maka kabupaten maluku tenggara digelarengan ditetapkannyakecamatan pulau pulau perhelatan menjadi bagian dari wilayah kabupaten maluku tenggara barat. seiring kemajuan kecamatan pulau pulau perhelatan pada umumnya dan khususnya kecamatan pembantu wetan yang telah dibentuk dengan alasan rentan kendali yang dapat menghambat perkembangan pelayanan pada kecamatan, maka masyarakat kecamatan pulau pulau perhelatan memandang perlu untuk dilakukan pemekaran kecamatan pulau pulau perhelatan dan menaikan status kecamatan pembantu wetan menjadi kecamatan mandiri yang terpisah dari kecamatan pulau pulau perhelatan. setelah disetujui oleh pemerintah daerah bersama dprd kabupaten maluku tenggara barat, maka lahirlah peraturan daerah kabupaten maluku tenggara barat nomor tahun tetang pembentukan kecamatan wetan pada kecamatan pulau pulau perhelatan kabupaten maluku tenggara barat. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya, kepulauan maluku barat daya termasuk didalamnya kecamatan pulau pulau perhelatan menjadi bagian dari wilayah kabupaten maluku barat daya. perkembangan kabupaten maluku barat daya dinilai lambat karena rentan medali dari beberapa pulau pusat kecamatan yang terpisah atau tidak satu daratan yang mengakibatkan kepengurusan administrasi pemerintahan maupun penyuplai barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pembangunan kecamatan terhambat. maka pemerintah daerah bersama dprd kabupaten maluku barat daya memandang perlu untuk membentuk beberapa kecamatan baru demi memperpendek rentan kendali pemerintahan daerah maupun memacu pertumbuhan ekonomi pada kecamatan kecamatan baru. dengan persetujuan bersama pemerintah daerah dan dprd kabupaten maluku barat daya ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kepulauan roman dan peraturan daerah nomor tentang pembentukan kecamatan kisah utara. maka dari itu terletaklah sebagian wilayah kecamatan pulau pulau perhelatan yaitu sebagian wilayah pulau kisah bagian utara masuk menjadi wilayah kecamatan kisah utara dan kepulauan roman menjadi wilayah kecamatan kepulauan roman. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dikarenakan hampir sebagian besar wilayah kecamatan pulau pulau perhelatan telah digelar menjadi kecamatan baru yang mandiri, maka ciri dan letak kecamatan pulau pulau perhelatan sudah tidak sesuai untuk diterapkan, maka lewat penjaringan aspirasi dari masyarakat, dprd berinisiatif merubah nama kecamatan pulau pulau perhelatan sesuaiwewewewetan. kecamatan wetan sebagaimana dimaksud dalam diubah namanya menjadi kecamatan wetan selatan. wilayah kecamatan wetan selatan sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan wetti buku barat daya, kan fa. ame bina thomas coach diundangkan thakur apkretopn dapat kabupaten maluku barat daya, (setda (an asy11tahun tentang perubahan nama kecamatan wetan umum kecamatan wetan terbentuwetan pada kecamatan pulau pulau perhelatan, kecamatan wetan digelar dari kecamatan pulau pulau perhelatan. setelah dibentuknya kabupaten maluku barat daya, kecamatan wetan yang termasuk dalam gugusan pulau maluku barat daya juga termasuk dalam kecamatan yang wilayahnya masuk dalam kabupaten maluku barat daya. seiring perkembangan kabupaten maluku barat daya, dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan publik, pemerintah daerah bersama dprd melakukan pemekaran kecamatan wetan menjadi empat) kecamatan yaitu kecamatan wetan, kecamatan wetan utara, kecamatan wetan timur, dan kecamatan wetan barat. dari penjelasan diatas, masyarakat kecamatan wetan menganggap sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi nama wetan diterapkan pada kecamatan wetan, dikarenakan ada beberapa alasan penting termasuk diantaranya soal mengidentifikasi nama nama kecamatan lain yang berada pada pulau weta.a shd kar length manggung jawab sosial perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku barat dayan kabupaten maluku barat doman tanggung jawab sosial perusahaan lembaran daerah provinsi maluku tahun nomor tambahan lembaran daerah provinsi maluku nomor bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jsp daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pendampingan sosialisasi bimbingan teknis,dan pendidikan dan pelatihan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi monitoring,dan evaluasi. bab pembiayaan pembiayaan forum tsp daerah bersumberata maluku barat daya berteman thomas coach diundangkan thakur pada tanggal mei daya ris daerah paten maluku barat daya (sedan ap# aptanggung jawab sosial perusahaan umum tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang terus berkembang. belum memiliki sebuah definisi standardbisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. dengan demikian,dan lingkungan.. pengaturan jsp dalam peraturan daerah kabupaten maluku barat daya dimaksudkan sebagi upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program jsp didaerah serta memberikan arah. pengaturan jsp dalam pengn termasuk lingkungan perusahaan beserta pihakmensinergikan program jsp dengan perencanaan pembangunan daerah. saat ini, hukum yang mengatur secara tegas masalah jsp telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal upm) dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas uut)ruang lingkup pengaturan jsp dalam peraturan daerah ini meliputi: peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban perusahaan, pelaksanaanyelesaian sengketa, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembilamcrnyayang berasal dari kekayaan yang dipisahadalah kepentingansecarapengertian litigasi dan non litigasi adalah, litigasi membawa permasalahan sengketa jalur hukum non litigasi penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. azas pelaksanaan jsp daerah meliputi: kepastian hukum, partisipasi dan aspirasi, kepentingan umum, keterbukaan, keberlanjutan, kemandirian, kebersamaan,dan berwawasan lingkungan prinsip jsp daerah meliputi: kesadaran umum: kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitifitas: keberpihakan, kemitraan, ritualistik dan non diskriminasi,dan koordinatif prinsip pelaksanaan jsp daerah sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakmaksud pengaturan jsp adalah untuk memberikan: kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program jsp daerah. b.arahan tujuan pengaturan jsp adalah untuk: mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai jsp termasuk lingkungan perusahaan besertajsp:jsp, menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat,dan j . mensinergikan program jsp dengan perencanaan pembangunan daerah. tanggung jawab social atau corporate social responsibility csr)seperti terhadap masalah masalah yang berdampak. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban perusahaan, pelaksanaghargaan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan,dan pembiayaan. bab peran pemerintah daerah pemerintah daerah dalam pelaksanaan jsp daerah berperan memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan hubungan daerah, menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program jsp djsp dalam pelaksanaan jsp, menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekaman musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai badan dalam perencanaan program jsp kepada forum jsp. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan jsp dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dan melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan jsp. bab iii hak dan kewajiban perusahaan bagian kesatu hak perusahan perusahaan dalam pelaksanaan jsp daerah, berhak: menyusun program jjsp, menentukan wilayah dan atau masyarakat yang akan menerima manfaat program pelaksanaan jsp setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum jsp, mendapat penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan jsp berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan jsp: dan berperan aktif dalam penyelenggaraan jsp daerah. bagian kedua kewajiban perusahaan perusahaan pelaksanaan jsp daerah berkewajiban merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan jemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jsp daerah, melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan jsp dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah: menyusun laporan, program ataujsp, melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan jsp kepada forum jsmerencanakan dan melaksanakan jsp wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah. bab pelaksanaan dan program jsp bagian kesatu pelaksanaan setiap perusahaan daerah wajib sebagai pelaksana jsp. pelaksana jsp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perusahaan yang berstatus badan hukumseorangan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis. bagian kedua program jsp program jsp, kegiatan pemberdayaan pada masyarakat, dan promosi. program js,,dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan terarah daerah. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik. program jsp bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam hurufbina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berbentuk kegiatan:,, cc.,danna lingkungan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemberian bantuan dana dan atau barang untuk memberdayakan dan membina masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat. program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud dalam (l)dapat berbentumbangun hibah dapat . penghargaan dapat berikan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitasiraga dan santunan pekerja sosial. program kegiatan pemberdayaan pada masyarak. bagian ketiga bidang kerja jsp bidang kerja jsp meliputijsp bagian kesatu pembentukan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan forum jsp daerah. keanggotaan forum jsp daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: perusahaan, tokoh masyarakat, cc. perguruan tinggi,dan pemerintah daerah, pembentukan forum jsp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bagian kedua tugas dan wewenang forum jsp daerah sebagaimana dimaksud dalam bertugas melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan jjsp mengacu pada program pemerintah daerah, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksana jsp, dan menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksana jsp. dalam pelaksaan jsp daerah, forum jsp berwenang: mengatur sistem koordinasi pelaksana jsp, menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksana jsp, menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksana jsp, dan menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa jsp. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan wewenang forum jsp sebagaimana maksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bab mekanisme dan prosedur penyelenggaraan jsp bagian kesatu mekanisme dan prosedur penyelenggaraan jsp forum jsp melaksanakan program jspdan pelaporan hasil pelaksanaan prograpaling kurang sekali dalam setahun. ketentuan lebih lanjut mengenai forum jsp sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penerima jsp forum jsp menentukan penerima jsp. penerima jsp sebagaimana dimaksud pada meliputi perseorangan, keluarga, kelompok, dan desa dusun. bab vii peran serta masyarakat masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan jpendapat dan usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi dan laporan. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan untukviii penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan jsp dilakukan dengan cara non litigasi, dan litigasi apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi. ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuailaksana jspuku barat daya, menimbang bahwa dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan emban.guna yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan kabupaten maluku barat daya maka perlu melaksanakan berlin.dungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang; bahwa lingkungan hidup kabupaten maluku barat daya telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta mahkluk hidup lainnya, untuk itu perlu dilakukan perencanaan., pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan penataan hukum; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian_n hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam lingkungan hidup maka perlu diaturnas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan padart mengelola lingkungan hidup secara lestariizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memuliakan menjalankan usahakan ataukegiatanny sip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam emban.guna suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau programnnnni penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan. dannn usaha dan atau kegiatannya diluar usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau ukl upl. persetujuan pemerintah daerklembaga uji kelayakan lingkungan hidup dalah lembagauji kelayakan. sistem informasi lingkungan hidup adalah sistem kombinasi danmelakukan usahakan atau kegiatan pada bidang tertentu. pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahair limbah adalah air yang berasal dann suatu usaha dan atau kegiat meter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. perlindungan dan pengelolaan mutu udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udarakeemisi adalah pencemar udara yang dihasilkan danbaku mutu emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan dalam udara ambie.rsetujuan teknis adalah persetujuan danlintas usaha dan atau kegiatan sesuai peraturan perundang undang.gandiiperintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalan peraturan perundang undangan diperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan azas: tanggung jawab daerah; kelestarian dan keberlanj.an hi; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata pemerintahan yang baik;dan otonomi daerah.maluku barat daya seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;;iam.pak negatif pada kelestarian lingkungan hidup; membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian;masyarakat, pelaku usaha dan atau kegiatan; melindungi daerah dan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksanakelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkedudukan sebagai: pedoman dalam penetapan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan; pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kegiatan pembangunan. ruang lingkup peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: tugas dan kewenangan pemerintah daerah; penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pengelolaan limbah b3; persetujuan lingkungan; hak, kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; ketentuan penyidikan dan pembuktian; ketentuan pidana; ketentuan peralihan;dan ketentuan penutup. bab tugas dan kewenangan pemerintah daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berperizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. bab iii penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagian kesatu umumdan penegakan hukum. bagian keduaclan penyusunan apple. paragrafgas rumah kaca; pengetahuan pengelolaan; bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;dan konflik clan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. ketentuan mengenai tata cara inventarisasiparagraf penyusunan apple apple disusun oleh bupati. apple sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan: apple provinsi;dan inventarisasi tingkat pulau dan atau kepulauan;.sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah. bagian ketiganj.agian keempat.; dan; pengendalian pencemaran udara;dan pengendalian pencemaran tanah. pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penetappadang lamun; tanah untuk produksi biomassa; karst; dan kriteria baku lingkungan hidupupati menyusun lhs dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam lhs memuat kajian tentang kapasitas daya dukung, daya tampung, prakiraan dampak resiko lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim. penyusunan lhs sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang menyusun kebijakan.; dan kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dam.sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatidan pemulihan mutu air. pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upaya: penyediaan sarana prasarana;; penetapan bahan baku mutu air limbah; penyediaan personel yang kompeten pengendalian pencemaran. air; internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air;n: rumah tangga;npemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran airsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mempedomani ketentuan peraturan perundang undang.gan. setiap orang yang melakukan dengan: pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf pemanfaatan dengan cara aplikasi tanah; dan atau. perm.pohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud padastandar kompetensi sumber daya manusia meliputi kemampuan: melakukan identifikasi sumber pencemaran air; menentukan karakteristik air limbah; menilai tingkat pencemaran air; mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan air limbah; melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah; dan menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dan atau setiap orang yang melakukanin taman kualitas air sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara: manual; dan atau otomatis dan berkelanjutan. ketentuan lebih lanjut m.mengenai pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada dan; pengisolasian pencemaran air; penghentian sumber pencemar air; dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan lmu pengetahuan dan teknologi. pemberian informasi sebagaimana dimaksud padasetiap orang yang melakukann atau secara manual dalam waktu paling lama (dua puluh empat) jam kepada bupati. dalam hal setiap orang yang melakukansetiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan air; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dalam hal setiap orang yang melakukanya pencemaran air, bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air. terhadap kegiatan pemulihan kualitasaragraf pengendalian pencemaran udara pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan rpm. pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada meliputi: pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan dampak pencemaran udara. pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penerapan: persetujuan teknis baku mutu emisi; baku mutu gangguan; internalisasi biaya pengelolaan mutu udara; kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi;setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi kepada bupati. permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan kajian yang memuat: identifikasi sumber emisi; informasi data meteorologi; informasi rona awal kawasan terdampak; perhitungan beban emisi dihasilkan; perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum; perhitungan neraca massa; bahan baku dan penunjang; perhitungan efisiensi; besaran dam.pak pembuangan emisi; nilai mutu emisi; proses produksi; alat pengendali yang digunakan; konsumsi energi yang digunakan; rencana pengelolaan emisi;dan rencana pemantauan emisi dan udara ambien permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup untuk persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi. terhadap permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada dalan jangka waktubupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan mempedomani ketentuan peraturan perundang.g undangan. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam )memuat: standar teknis pemenuhan baku mutu emisi; standar kompetensi sumber daya manusia; dan sistem manajemen lingkungan. setiap orang yang melakukan usaha clan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan emisi. bupati;;ketentuan mengenai verifikasi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. sumber emisi bergerak meliputi: produk dan usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif; penggunaan alat transportasi darat; dan penggunaan alat berat. sumber emisi bergerak produk dan usaha dan atau kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada dikategorikan berdasarkan: tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan produk yang telah beroperasi. sumber emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada meliputi sumber emisi berbasis: jalan; dan atau non jalan. setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan emisi wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi. ketentuan mengenai baku matu emisilakukan pencemaran udara wajib melaksanakan penanggulangan.; penghentian sumber pencemaran udara;bidara sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: penghentian proses produksi; penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan atau tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya. setiap orang yang melakukanpasain hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud padayang timbul dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha; clan cara lain yangmenetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. biaya yang timbul danapat dilakukan oleh bupati, jika: sumber pencemar udara tidak diketahui; dan atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran udara. paragraf pengendalian pencemaran tanahdan pemulihan kualitas tanahni bupati. pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dinas dan atau setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan. pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. dalam hal pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada menunjukkan kondisi tanah rusak, dinas dan atau setiap orang yang melakukandinas dan atau setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.;dan atau cara lain yangdinasinasbeban biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada setiap orang yang melakukan pencemaran tanah. setiap orang yang tidak melakukan kewajiban penanggulangan pencemartidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada kepala dinasdinas melakukan upaya pemulihan kualitas tanah. dinasmelakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada dikenakan; penanggulangan kerusakan tanah; dan pemulihan kondisi tanah.; pemantauan kualitas tanah; dan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanahukan kewajiban pencegahdinasn dinas.nanggulangmulihan kondisisumber daya alamdengan mempedomani peraturan perundang undangan. bab pengelolaan limbah bagian kesatu limbahlimbah wajib melakukan pengelolaanlimbah b3. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undangann hal limbahmempedomanilimbah dan pengumpulan limbah wajib mendapat izin dan berusaha. pemberian izin berusaha; dumping limbah dan atau bahan media lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab persetujuan lingkungan bagian kesatu umum setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuandan atau persetujuan pemerintah daer;daerbagian kedua amdal setiap orang yang melakukan dan ahli bersertifikat. pemerintah daerah menetapkan keputusan atau persetujuan pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakkena dampak langsung yang relevandalam menu sun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk pihak lain. ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatanenyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki sertifikat kompetensi penyu sun amdal. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun am.dal sebagaimana dimaksud pada dengan mempedomanisebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kriteria dengan mempedomanimempedomani peraturan perundang undangan. bagian ketiga ukl upl setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar ukl upl. pemenuhan standar. pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai ukl upl sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mempedomani peraturan perundang undangyang diintegrasikan dalam nomor induk berusaha. penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah. ketentuan lebih lanjut mengenailaksanakan mempedomani peraturan perundang undangan. bagian keempat perizinan berusaha; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau ukl upl tidak dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan. keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem elektronik atau dengan cara lain. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undangan. bagian kelima instrumen ekonomi lingkungan hidupdan insentif dan atau disinsentif. instrumen perencanaan pembangunan dartdengan mempedomani peraturan perundang undangan. bagian keenamdengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. bagian ketujuh.dan atau komunikasi risiko. ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risikon unsur pencemar; dan ekosistem hutan luar kawasan hutan dan tanah yang bebas dani kerusakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dinas menyusun dan melaksanakan: program dan kegiatan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;; akses informasi lingkungan hidup;; pendidikan informal; dan atau pendidikan nonn pemerintah daerah dan atau setiap oran.g yang melakukan; menyapa,ikan laporan atau pengaduan m.npada saat pengumuman dan konsultasi publik; dan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan dan atau organisasi masyarakat pada saat penyusundan penerbitan persetujuadengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. setiap oran.dinasdinasb.; memasukkan limbah dalam wilayah daerah.yusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun anab viii peran serta masyarakat setiap orang dan masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam.dan masyarakat dapat berupa: membantu melakukan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan; memberikan usul, pertimbangan dan atau saran kepada pemerintah daerah;; mengawasi pelaksanaan lebih aka_;;memberikan pendidikan, pelatihan, dendam.pin.; dan memberikan saran dan masukan dalam proses amdal dan persetujuan lingkungtetangga segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah terkaitn: status lingkungan hidup; peta rawan lingkungan hidup; keragaman karakter ekologis; sebaran potensi sumber daya daya alam, dan kearifan lokal; dan informasi lingkungan hidup. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati melakukan pembinaan kepada: penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang persetujuan lingkungan ditetapkan oleh bupati;; bimbingan teknis; pendidikan dan pelatihan; bantuan sarana dan prasarana; program percontohan; forum bimbingan dan atau konsultasi teknis; penyuluhan; penelitian; pengembangan; pemberian penghargaanparagraf umum bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan ots ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusahaberdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria dengan mempedomani peraturan perundang undangan.;atau persetujuan pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas. pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupatidipenuhi, bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalan persetujuan lingkungan. bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat dinassebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan tentang jabatan fungsional pengawas lingkungan. hidup. paragraf wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang: melakukan pemantauan; meminta keterangan; membuat salinan danampai dengan dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undamempedomaniorang yang melakukanardengan mempedomani peraturan perundang undangan. paragraf tanggung jawab mutlak pasa196 setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan limbah b3, menghasilkan dan atau mengelola lim.dan usaha dan atau kegiatannya dalan rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaannpembiayaanlh; dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. penyelenggaran plh bersumber dan apbd; selain bersumber dan apbd sebagai.ana dimaksud pada penyelengaraan plh dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja desa;xiii kerjasama dalam pelaksanaan plh, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama, dengan pemerintah daerah lainnya dan atau pihak lain. kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan: pemerintah kabupaten kota dalam provinsi; pemerintah kabupaten kota dalam provinsi yang berbeda; dan atau;tata cara kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan atau pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan, perizinan plh, dan atau perizinan usaha kegiatan lainnya; atau pencabutan izin lingkungan, perizinan plh dan atau perizinan usaha kegiatan lainnya. bab ketentuanveteran.gan dan bahan bukti danclclhketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaksanakan dengan mempesona_ni peraturan perundang undangan. bagian kedu; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa;vi ketentuan pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipidana. bab xvperizinanberusaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen diundangkan thakur pada tanggal sekret paten maluku barat daya, siamiloy am.dal dan atau ukl up.perizinan berusaha dan atau persetujua:. ill januari bupati barat daya para koordinasi sekda asisten kabar hukum kadis benda thomas coachv2022) penjelasan atassetiap warga negara indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup. dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dan kehidupan manusia yang perlu terus dijaga kualitasnya, agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dan segi kualitas mapun kuantitasnya. dengan kata lain lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas maupun penurunan kuantitas. penurunan ini menyebabkan kondisi lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung kehidupan makhluk hidup. eksistensi dan keberlangsungan fungsi lingkungan, tidak dapat dilepaskan dan masalah kebijakan, untukagar kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat segera diceaturan daerah ini merupakan jawaban atas pelimpahan kewenangan dan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan.kabupaten maluku barat daya. berdasarkan penjelasan atas, maka ruang lingkup peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu tugas dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah b3, persetujuan lingkungan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ketentuan penyidikan dan pembukti"tanggung jawab daerah" adalah: daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alanlcll(an emisi" adalah jumlah pencemar udara yang dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan udara amb"udara ambien"n berpengaruh terhadap kesehatan manusia, mahkluk hidup dann unsur lingkungan hiduumber pencemar udara" adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan pencemar udara dalam udara ambien yaitu dapat dilakukan dalan bentuk:bagian alat; seluruh usaha dan atau kegiatan kewajiban menyusun del atau dpl; dan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindak memulihkan fungsi lingkungan.pul limbah b3"maluku barat daya, menimbang bahwa peredaran minuman beralkohol masyarakat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor penyebabtertiban dan ketentraman masyrakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkoholtahun tentang perubahan keenam atascc.oleh bupati.: a.b.melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat dan atau aparat keamanandan c.ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah. bab vii larangan setiap orang dilarang: a.memproduksi minuman beralkohol golongan golongan golongan dan atau minuman beralkohol campuran olesan, b.memasukkan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan atau menjual minuman beralkohol golongan golongan golongan dan atau minuman beralkohol campuran olesan wilayah daerah, dan atau mengonsumsi minuman beralkohol golongan golongan golongana.kepentingan adat, b.penelitian, c.farmasi: dan d.tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalamdaerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabatku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan beresiko rendah atau menengah. bab ketentuan peralihan izin penjualan minuman beralkohol buku barat daya, tea) ran! en, ptn tbbnyaman thomas coach diundangkan thakur anagram mei (an daerah kabupaten maluku barat daya, va, singawasan dan pengendalianterhadap minuman beralkohol. mendasari pada uraian atas maka peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol memuat ruang lingkup yaitu jenis dan klasifikasi minuman beralkohol, perizinan minuman beralkohol, pengendalian minuman beralkohol, pengawasan minuman beralkohol, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peraliminuman olesan adalah minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dipoles dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemeil alkohol atau etanol c2h5sbudaya adat istiadat atau upacara keagamaan. setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukumdaerahawasan dan pengendalian minuman beralkohol. peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol jenis dan klasifikasi minuman beralkohol, perizinan minuman beralkohol, cc. pengendalian minuman beralkohol,dan pengawasan minuman beralkohol. bab jenis dan klasifikasi minuman beralkohol bagian kesatu jenis minuman beralkohol jenis minuman beralkohol terdiri atas: produksi dalam negeri, import,dan tradisional. bagian kedua klasifikasi minuman beralkohol minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya diklasifikasi0oh) dengan kadar sampai dengan yo(lima keseratus) sampai dengan o(dua puluh keseratus): dan#o(dua puluh keseratus) sampai dengan collinrizinan minuman beralkohol bagian kesatu perizinan minuman beralkohol yang diterbitkan oleh bupati. perusahaan yang tidak memiliki sup mb dalam memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administrasi berupa: a.peringatan tertulis, b.pemberhentian kegiatan usaha,dan c.penutupan usahadinas ptsp kabupaten maluku barat daya. permohonan sup mb golongan dan sebagaimana dimaksud pada (l)berupa, fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang, fotokopi nomor induk berusaha, fotokopi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, fotokopi nomor pokok perusahaan barang kena cukai bagi perusahaan yang memperpanjang sup mb fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan dan, pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna (dua) lembar., bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama (hari) kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan disertai alasan. sup mb berlaku untuk jangka waktu (satubulan sebelum masa berlakunya berakhir oleh pejabat penerbit, mengembalikan sup mb asli kepada bupati. sup mb untuk penjual langsung atau pengecer berlaku untuk setiap satu geraipenjual langsung dan atau pengecer yang mengalami perubahan data dan atau informasi dan tidak menggantikan sup mb dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis, b.pemberhentian kegiatan usaha, c.pencabutan izin,dan d.penutupan usaha. bagian kedua perizinan mbt perusahaan yang memproduksi dan atau menampung mbt wajib memilikirusahaan yang tidak memiliki izin dalam memproduksi dan atau menampung mbtbt, persyarat badan usaha yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan, surat penunjukan sebagai sub distributor dan distributor minuman beralkohol, dan tanda daftar gudang tdg). kewajib: menerapkan standar k3l, menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemerintah pusat, mendistribusikan minuman beralkohol hanya kepada pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya, melaporkan penunjukan pengecer atau penjual langsung kepada menteri perdagangan setiap triwulan, dan melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada menteri perdagangan setiap triwulan, tulisan minuman beralkoholerintah daerah memberikan label arak pada setiap kemasan minuman beralkohol tradisional. ketentuan pemberian label sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diatur dengan peraturan bupatia.dan b.telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukaitempat berdekatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dalam radius (seribu lima ratus) meter. paragraf peredaran mbt peredaran mbt dapat dilakukan daerah jika: untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan dan untuk kepentingan lainnya, kepentingan budaya, adat istiadat upacara keagamaan, dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati: toko bebas bea, dan cc.: dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati. perusahaan yang menjual minuman beralkohol dilarang menjuanjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari (dua puluh satu) tahun dikenai sanksi administratifperusahaan yang tidak melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis: dan pemberhentian kegiatancc.gian kelimaperindustrian dan perdagangan provinsi maluku dengan tembusan gubernur provinsi malukuseptember, dan triwulan disampaikan pada tanggal desember. penjual langsung dan atau pengecer yang tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis,dan pemberhentian kegiatan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan penyampaian format realisasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. |
citaan desa dan desa adat dan desa adataan desa adat lembaran daerah provinsi maluku tahun nomor tambahan lembaran daerah provinsi malukupenataan desa dan desa adat. bagian kedua pembentukan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukanhuruf dan dilaksanakan melalui desa persiapan. pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyosialisasikan rencana pemekaran lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutandesa sebagaimana dimaksud pada badansetiappemerintah daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalampemerintahanlek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor,menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi. bagian ketiga penghapusan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri. penghapusan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri sebagaimana dimaksud pada menjadi wewenang pemerintah pusat. bagian keempat perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri paragraf umum perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa berdasarkan asal usul. perubahan statusmeliputi: lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa, desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri, kelurahan menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri,dan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi kelurahan paragraf lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negerihasil musyawarah lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan nobulan disampaikan oleh kepala pemerintahan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri kepada bupati sebagaiusulan perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa. bupati menugaskan tim penataan desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi desa. rancangan peraturan daerah sebagai dimaksud pada yang telahperubahan status desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri perubahan status desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeribpd lek, like, let, leta, luka, let, ill, nomor, dan negeri menyelenggarakan musyawarah lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri sebagaimana dimaksud pada untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri. hasil musyawarah lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeribupatidalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nekkelurahan menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri perubahan status kelurahan menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri melalui perubahan status kelurahan menjadi desa. ketentuan mengenai perubahan status kelurahan menjadi lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dlek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri. paragraf lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri menjadi kelurahan perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri menjadi kelurahan melalui perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri menjadi desa. ketentuan mengenai perubahan status lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negerilek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi kelurahan. paragraf penjabat kepala desa dan kelembagaan desa adat bupati mengangkat penjabat kepala pemerintahan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri setelah peraturan daerah tentang penetapan desa adat ditetapkberasal dari masyarakat lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri yang bersangkutmerintahan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri. penjabat kepala pemerintahan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri dilantik oleh bupati atau penjabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri. susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri berdasarkan hukum adat. bab pendanaan pendanaan penataan desa dan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, nek dan negeri bersumber pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah,dan sumber lainnyas: buku barat daya, ts) tag kkm jan emban han tin thomas coach diundangkan thakur pada.tanggal mei ter aka ris daerah kabupaten maluku barat daya, (p3 (cant baataan desa dan desa adat umum dinamika masyarakat yang terus berkembang membutuhkan adanya pelayanan pemerintahan yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. penataan desa merupakan bagian dari dinamika masyarakat, yang membutuhkan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan sistem pemerintahan pada umumnya. penataan desa merupakan suatu kebijayang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. penataan desa harus memenuhi syarat, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi kesatuan masyarakat hukum adat, batas kesatuan masyarakat hukum adat dan sarana dan prasarana yang tersedia desa yang karena perkembangannya dan berada pusat kota atau kecamatan dapat berubah statusnya menjadi kelurahan, jika memenuhi syarat sebagai suatu kelurahan yang sekurang kurangnya harus memenuhi syarat, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan. kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan yang terletak ibu kota kabupaten, mempunyai karakter yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang didalamnya terdapat desa adat sehingga perlu ditata dengan baik, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas dan untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu diatur penataan desa dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah. adapun ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kewenangan, tujuan dan jenis penataan desa yang terdiri dari pembentukan desa dan desa adat, penghapusan desa dan desa adat, penggabungan desa dan desa adat dan perubahan status desa dan desa adat. selain itu, terdapat materi muatan mengenai pendanaan dalam penataan desa dandesa adat yang selanjutnya disebut lek, like, leta, let, laeta, ili, nomor, luka, let, dan negerinataan desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan peraturan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan lek, like, leta, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri setelah dibahas dan disepakati bersama santri negeri. pemerintah lek, like, leta, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri adalah penyelenggara pemerintahan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri kepala pemerintahan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan. sekretaris lek, like, leta, lete, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri adalah perangkat kepala pemerintah lek, like, leta, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri yang melaksanakan tugas tugas administrasi pemerintahan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri santri lek, like, leta, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri adalah badan legislatif lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama sama kepala pemerintahan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri membahas dan menyepakati peraturan negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri musyawarah lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oeh santri lek, like, leta, lete, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri dengan melibatkan pemerintah lek, like, leta, let, laeta ili, nomor, luka, let, negeri. dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan desa dan atau lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: penataan desa,dan penataan desa adatperubahan status desa dan desa adat. bab iiibupati. bab penataan desa bagian kesatu umum penataan desa meliputi pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, dan perubahan status desa. penataan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri meliputi a.pembentukan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri b.penghapusan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri cc. penggabungan lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri d.perubahan status lek, like, leta, let, lete, laeta, ili, nomor, luka, let, nek dan negeri bagian kedua pembentukan desa paragraf umum pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada hurufsosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa) jiwa atau (dua ratusan,dan cakupan wilayah desa terdiri atas dusun. cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada huruf i,tata cara pembentukketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada peraturan perundang undanganketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan desagabunganketentuan mengenai tata cara penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima perubahan status desa perubahan status desa meliputi: desa menjadi kelurahan,pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangbab penataan desa adat bagian kesatu umum pembentukan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensiilakukan melalui. pembentukan lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri sebagaimana dimaksud pada meliputi:, penggabungan bagian lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri yang bersanding menjadi (satu) lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri, atau cc. penggabungan beberapa lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri menjadi (satu) lek, like, let, leta, luka, let, illi, nomor, dan negeri |
legiatan tahun jamak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku barat daya, menimbang: diperlukan pengadaan kegiatan berbasis tahun jamak, bahwa kegiatan berbasis tahun jamak dilaksanakan untuk mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang kegiatgiatan tahun jamluku barat day anggararuang lingkup sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kewajiban dan tanggung jawab, kegiatan tahun jamak, waktu pelaksanaan,dan pembiayaan bablebih lanjut mengenai, diatur dengan peraturan bupati. bab iii kegiatan tahun jamak bagian kesatu jenis kegiatan kegiatan tahun jamak meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan kategori sebagai berikut bulan dalam tahun anggaran berkena, penyediaan makanan dan obat obatan dibidang kesehatan dan pendidikan penanaman benih bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut dan udara, pelayanan pembuangan sampah seperti sewa alat berat tempat pembuangan akhir sampah,dan atau pengadaan jasa cleaning service. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis terkait kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati bagian kedua tata cara penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun jamak pengantaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama kepala daerah dan dprd. persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ditanda tangani bersama dengan penandatanganan nota kesepakatan kua pas ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab waktu pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud huruf tidak melampaui akhir tahun masa jabatan bupati berakhir. kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk kegiatan yangb pembiayaan pembiayaan kegiatan tahun jamak bersumberatas pelaksanaan kegiatan tahun jamak. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: sosialisasi: pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan,dan supervisi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: monitoring, evaluasi:dan pelaporan. bab ketentuan peralihan kontrak pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannyati buku barat daya benyamin thomas coach diundangkan thakur pada tanggal mei kah aris daerah kabupaten maluku barat daya kuta aelfukegiatan tahun jamak umum pembangunan nasional merupakan bagian dari salah satu perwujudan cita cita negara yang didalamnya terdapat daerah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. dalam rangka pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu adanya pelaksanaan dalam bentuk pembangunan fisik, pembangunan proyek proyek, sarana dan prasina yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi kepentingan umum. pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dalam bentuk pengadaan terhadap kegiatan kegiatan yang salah satunya melalui kegiatan berbasis tahun jamak. pelaksanaan kegiatan tahun jamak seyogyanya dirancang untuk mengakomodir program dan kegiatan yang bersifat strategis dan atau untuk kebutuhan urgensi daerah. kegiatan tahun jamak juga harus memperhatikan, maupun rencana tata ruang wilayah rtrw). oleh karena itu, dalam merencanakan kegiatan tahun jamak perlu adanya kajian yang komprehensif oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek prioritas kebutuhan daerah, estimasi terhadap kemampuan keuangan daerah serta teknis pelaksanaan kegiatan tahun jamak. selain itu, kegiatan tahun jamak seharusnya didasarkan pada prinsip good governance and clean government diantaranya prinsip keadilan, transparan, profesional, dan akuntabel. pemerintah daerah kabupaten maluku barat daya dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan kegiatan tahun jamak yakni kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari (satu) tahun anggaran. kegiatan tersebut dilaksanakan karena terdapat beberapa jenis kegiatan pengadaan yang membutuhkan waktu lebih dari (satu) tahun. berkaitan dengan hal diatas, makakegiatan tahun jamak. sesuai dengan uraian atas, maka peraturan daerah tentang kegiatan tahun jamak memuat materi muatan mengenai kewajiban dan tanggung jawab, kegiatan tahun jamak, waktu pelaksanaan, pembiayaan dankepulauan rokepulauan romkepulauan roman. kecamatan kepulauan roman sebagaimana dimaksud dalam huruf diubah namanya menjadi kecamatan kepulauan roma. wilayah kecamatan kepulauan roma sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan kepulauan romkmaluku barat daya, kata taj benyamin thomas coach diundangkan thakur pada.tanggal mei eren debat kabupaten maluku barat daya, fed nm, masukumum kecamatan kepulauan roman terbentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten maluku barat daya nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kepulauan roman. nama roman sendiri diambil dari nama pulau roman yang tercatat dalam peta indonesia yang telah terbit pada tahun setelah dibentuknya badan koordinasi survei dan pemetaan nasional berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan badan koordinasi survei dan pemetaan nasional. namun sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat, diketahui bahwa ternyata nama roman sudah tidak sesuai dengan nama aslinya yaitu roma (tanpa huruf ng pada akhir kata), nama roma berasal dari kata rom atau roma yang artinya rumah atau tempat tinggal, maka lewat hasil penjaringan aspirasi masyarakat, perlu meluruskan atau merubah namanya dan kembali sesuai dengan nama awal yaitu roma na hyena hyenana hyena. kecamatan mona hyena sebagaimana dimaksud dalam huruf diubah namanya menjadi kecamatan kepulauan luang semata. wilayah kecamatan kepulauan luang semata sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan mona hyenaupa buku barat daya yel sera ka, luka are benyamin thomas coach diundangkan thakur pada kerpggal mei pan kabupaten maluku barat daya, ( sepak sai reumum kecamatan mona hyena merupakan salah satu kecamatan yang digelar dari kecamatan pulau pulau babamona hyena wilayah pulau pulau babak kabupaten maluku tenggara barat, kecamatan mona hyena terdiri dua) pulau berpenghuni pulau luang dan pulau semata), dan tiga) pulau belum berpenghuni pulau meti mara, pulau betutu, dan pulau kelapa). pulau pulau sebagaimana telah dijelaskan merupakan suatu kesatuan gugus kepulauan dilihat dari ciri perairan dan laut yang merupakan daerah strategis penghasil sumber daya laut dan perikanan yang melimpah. seiring perkembangan dan kemajuan teknologi tangkap dan budidaya hasil kelautan dan perikanan. pulau pulau yang belum berpenghuni sudah menjadi tempat budi daya rumput laut, tempat persinggahan para nelayan untuk beristirahat dan mengolah hasil tangkapannya sekaligus remaking sebelum nantinya dijual pada pengumpul hasil laut dan perikanan. dari penjelasan diatas, dalam mengantisipasi keberadaan penghuni tetap dalam pulau pulau yang belum berpenghuni sekaligus untuk menyesuaikan dengan ciri dan letak kepulauan dimaksud, maka dprd kabupaten maluku barat daya bersama masyarakat kecamatan mona hyena telah bersepakat untuk dilakukan perubahan terhadap nama kecamatan mona hyena dan disesuaikana lakoa laa lakona lakon. kecamatan moa lakon sebagaimana dimaksud dalam diubah namanya menjadi kecamatan moa. wilayah kecamatan moa sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan moa lakozanmaluku barat daya, sea kahar brennan thomas coach diundangkan thakur padertanggal mei sela kabupaten maluku barat daya, (la ran ($8tahun tentang perubahan nama kecamatan moa lakon umum kecamatan moa lakon merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran kecamatan lesti moa lakon, yang lahir dari peraturan daerah kabupaten maluku tenggara barat saat kabupaten maluku barat daya belum terlepas dan berdiri sendiri, kecamatan moa lakon lahir berdasarkan perda kabupaten maluku tenggara barat nomor tahun tentang pembentukan kecamatan moa lakon wilayah kecamatan lesti moa lakon kabupaten maluku tenggara barat. setelah lahirnya kabupaten maluku barat daya yang digelar dari kabupaten maluku tenggara barat berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya,dan seiring perkembangan kabupaten maluku barat daya pada umumnya dan khususnya kecamatan moa lakon, maka pemerintah daerah merasa perlu untuk pemekaran kecamatan lakon dari kecamatan moa lakon. dan berdasarkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan dprd kabupaten maluku barat daya, maka lahirlah peraturan nomor tahun tentang pembentukan kecamatan lakon. dalam muatan ketentuan peralihan perda pembentukan kecamatan lakon, tidak termaktub ketentuan mengenai perubahan nama kecamatan moa lakon menjadi moa dikarenakan muatan perda pembentukan kecamatan harus terpisah dari perda perubahan nama kecamatan. sebagaimana telah dijelaskan, maka dewan perwakilan rakyat daerah bersama masyarakat dalam berita acara uji publik rancangan perda tentang perubahan nama kecamatan moa lakon telah bersepakat untuk kecamatan moa lakon diubah namanya dan disesuaikan dengan ciri dan bentuk pulau maupun kecamatan itu sendirbabbabakbabak. kecamatan pulau pulau babak sebagaimana dimaksud dalam huruf diubah namanya menjadi kecamatan babak barat. wilayah kecamatan babak barat sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan pulau pulau babaklmaluku barat daya, ne. nya thomas coach diundangkan thakur patarlanggal mei 20x sekjen artis ray kabupaten maluku barat daya, alfsmumum kecamatan pulau pulau babakbabakmudianaerah swatantra tingkat maluku tenggara digelar lagi menjadi beberapa kabupaten dan termasuk didalamnya kabupaten maluku tenggara barat. kecamatan pulau pulau babak termasuk dari wilayah kabupaten maluku tenggara barat sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun dalam perkembangan pemerintahan daerah kabupaten maluku tenggara barat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuklah beberapa kecamatan termasuk pemekaran kecamatan pulau pulau babak menjadi beberapa kecamatan, yaitu kecamatan pulau pulau babak yang wilayahnya meliputi sebagian wilayah pulau babak, pulau petang dan pulau dai, kecamatan babak timur wilayahnya meliputi sebagian wilayah pulau babak, pulau dawelor, pulau daerah, pulau marvel dan kecamatan mona hyena wilayahnya meliputi pulau luang, pulau semata, pulau meti marang, pulau meitetsu, dan pulau kelapa. seiring perkembangan kabupaten maluku barat daya dan juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat kecamatan pp. babak bahwa nama kecamatan pp. babak sudah tidak sesuai dengan ciri dan letak kecamatan, maka perlu ubah dan atau disesuaikan agar mudah diidentifikasi dan dapat menjadi ciri tersendiri dari kecamatan dimaksudhan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun haa negri pemerintah kabupaten melawi aan app pan ttmpenenenpanebbinnna daa pnp ati nata nmmnnmemmnean beapengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota: bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana pada huruf diatas perlu pengaturannya dengan maksud untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor jalan, melestarikan kemungkinan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat: bahwa untuk melaksanakan maksud huruf danujian kendaraan bermotor bab ketentuan umudinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten melawi kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten melawibankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang uji dalam wilayah kabupaten melawi kas daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum pada badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten melawi pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan peraturan perundang undangan yang berlakupam bulan sekali tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mendanai lada ala latinumpang uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan diluar lokasi pengujiserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau an,: wajib retribusi adalah orang pribadiskrdkbt dan skrdlb yang ditujukan oleh oleh wajib retribusi:has subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh yangretribusi. komponen retribusi meliputi: biaya investasi antara lain yaitu:, alat uji rem: alat uji lampu utama, alat uji pedometer: alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon monoksida co), hidrokarbon ho), dan ketebalan asap gas buang: alat pengukur berat: alat uji kuncup roda depan side slip tester) alat pengukur suara (sound level meter): alat pengukur dimensi: alat pengukur tekanan udara, alat uji kaca: alat kompresor udara: generator set: peralatan bantu: biaya pengetikan nomor uji, biaya tanda uji dan segel: biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, dan biaya operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermoto5. (lima ribu rupiah): biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan terdiri atas: berat yang diperbolehkan tarif mobil bus kurang dari rp. , . s d rp. s d rp. lebih dari rp. mobil barang kurang dari rp. s d rp. s d rp. , tiga ribu rupiah), biaya penggantian buku uji sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah): biaya penggantian tanda samping sebesar rp15. (lima belas ribu rupiah), biaya segel tanda uji sebesar rp5. (lima ribu rupiah): biaya pelayanan registrasi: registrasi perubahan bentuk sebesar rp20. (dua puluh ribu rupiah): registrasi kendaraan uji pertama kali sebesar rp20. (dua puluh ribu rupiah), boh registrasi numpang uji sebesar rp20. (dua puluh ribu rupiah: biaya numpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji, kta biaya penggantian buku uji karena rusak hilang sebesar rp15. (lima belas ribu rupiah), biaya penggantian tanda uji karena rusak hilang sebesar rp5. (lima ribu rupiah) per keping, daya" biaya penggantian setiap segel tanda uji karena rusak hilang sebesar rp1: (seribu lima ratus rupiah). penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. bab wilayah pemungutan dan masa retribusi retribusi yang berhutang dipungut daerah tempat pelayanan diberikan masa retribusi adalah 'anak wali celana mena engga mena ame mahi ho tibia lan ananvii tata cara pembayaran retribusi pembayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi sekaligus pembayaran retribusi pengujian. kendaraan bermotor dilakukan setelah permintaan pengujian disetujui oleh kepala dinas sistem, prosedur, dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vi uji berkala selanjutnya "ga uji berkala untuk kendaraan mutasi uji uji berkala untuk kendaraan numpang uji nan uji berkala untuk perubahan bentuk: atau kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhio.ata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor diatur oleh bupati.tambahan'. bermotor: peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor:.,'kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak rp5. (lima juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. sat' retribusi terutang. ea bab xdengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan' yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlakuhan pada tanggal kesamben gian te: dsa lana suman kubik diundangkan nanga pinoh pada tanggal, desember hb: kepala bagian hukum setda kab paten melawi, lan (ska penabrak baran daerah kabupaten melawi tahun nomor penjelasan ala peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pengujian kendaraan bermotoruan retribusi daerah, retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk retribusi daerah kabupaten yang diatur dengan peraturan daerah,elawiengujian kendaraan bermotor karena itulam rangka menggali sumber sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan ii. demi angka s d cukup jelasyang termasuk kendaraan khusus antara lain kendaraan bermotor derek, kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya. s d cukup jelasket mempunyai ijazah sekolah teknik tingkat menengah jurusan.na. sehat jasmani dan rohani:ducal ws. pelaksanaan uji ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi. huruf yang dimaksud dengan uji berkala untuk pertama kali adalah pengujian 'berkala untuk pertama kalinya bagi kendara.'uji berkala untuk kendaraan mutasi uji adalah 'pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan mutasi keluar dari atau mutasi! masuk wilayah kabupaten melawiy:numpang uji masuk kabupaten melawi dengan lokasi pengujiannya wilayah kabupaten melawis d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten melawi nomor |
lama biaya pendidikan melalui program kartu gunung mas pintar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunung mas, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar (dua belas) tahun, bagi peserta didikdari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dirasa perlu diberikan bantuan biaya pendidikan, bahwa pemerintah kabupaten gunung mas mempunyai program gunung mas pintar berupa bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dalam bentuk kartu gunung mas pintar sebagai kartu yang disediakan untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sekolah: bahwa sesuaibiaya pendidikan oleh pemerintah daerahwakil bupati adalah wakil bupati gunung mas. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten gunung masgunung mas. kepala badan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut kepala bad, adalah kepala badan keuangan dan aset daerah kabupaten gunung mas. kepala dinas sosial adalah kepala dinas sosial kabupaten gunung mas. kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga adalah kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas. koordinator wilayah yang disebut kerdil adalah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas. pengawas adalah pengawas pada jenjang sekolah dasar sederajat dan sekolah menengah pertama sederajat pada dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas. satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah. kasubbag cats kartu gunung mas pintar yang selanjutnya disebut kgp, adalah bantuan biaya pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan yang diberikan secara personal berupa kartu kepada peserta didik dari keluarga tidak mampuyang disediakan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun. peserta didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikutidaerah. keluarga tidak mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin sesuai dengan kriteria pendataan program perlindungan sosial berdasarkan pertimbangan seperti peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera. sistem data terpadu adalah data yang digunakan untuk verifikasi dan validasi calon penerima kgp berdasarkan data tandingan dinas sosial dan dapodik. mekanisme pemutakhiran mandiri yang selanjutnya disingkat mpm, adalah fasilitas untuk penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri dan keluarganya secara aktif dan terverifikasi secara objektif dan tercatat dalam basis data terpadugunung mas. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberian kgp. pemberian kgp sebagaimana maksud dalam bertujuan untuk: penyelenggaraan bantuan keuangan melalui program gunung mas pintar dapat dilaksanakan secara tertib: mencegah siswputus sekolahsuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkat kualitas hasil pendidikan, meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar: menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, dan kasubbag an. jenjang sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sma smk sederajat. bab sasaran kgp sasaran penerima kgp adalah siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang masih sekolah yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati melalui usulan kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. data penerima kgp bersumber dari bdt selanjutnya diolah oleh dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan mekanisme penyisiran data yang ada sistem data pokok pendidikan. bab iii persyaratan untuk memperoleh kgp persyaratan untuk memperoleh kgp, terdiri dari: masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdaftar bdt, sebagai siswa aktif yang terdaftar sistem data pokok pendidikan, memiliki surat keterangan tidak mampu, dan berdomisili dan memiliki kartu keluarga kabupaten gunung mas. apabila peserta didik belum terdaftar dalam bdt sebagaimana dimaksud pada huruf maka orang tua wali melakukan pendaftaran melalui mpm sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi anak yatim, piatu, dan atau yatim piatu. bab mekanisme pendataan penerima kgp pendataan penerima kgp dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun, setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran. hasil pendataan penerima kgp sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penetapan keputusan bupati mengenai penerima kgp. kasubbag pemutakhiran data penerima kgp dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. pengumpulan data penerima kgp oleh dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas dilaksanakan sebagai berikut: dinas sosial melakukan pembaharuan (update) data bdt berdasarkan usulan dari keluarga tidak mampu yang direkomendasikan olah kepala desa lurah setempat, hasil pembaharuan (update) data bdt sebagaimana dimaksud pada huruf dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas mengambil data untuk disandingkan dengan data yang ada sistem data pokok pendidikan, cc. menyusun rekomendasi tertulis untuk diajukan kepada bupati yang berisi daftar calon penerima kgp, rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar penetapan peserta didik penerima kgp beserta besaran uang yang diberikan, penetapan penerima kgp beserta besaran uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati yang setidak tidaknya memuat data: nama satuan pendidikan, nik peserta didik: nama peserta didik, dan alamat. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepada pihak bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun sebagai daftar tetap penerima kgp. kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga menetapkan daftar calon penerima kgp berdasarkan hasil pemutakhiran data dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah dengan tembusan kepada kepala bad sebagai dasar rencana penganggaran tahun berikutnya. bab besaran uang, penggunaan dan pencairan kgp bagian kesatu besaran uang kgp besaran uang dan penganggaran kgp untuk dianggarkan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan serta diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah kasubbag bagi peserta didik daerah. besaran uang sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenaigp diberikan untuk mendukung biaya personal pendidikan antara lain, meliputi: pakaian seragam nasional: pakaian seragam pramuka, pakaian seragam olahraga: sepatu sekolah: tas sekolah, buku tulis: dan atau alat tulis sekolah. biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada peserta didik penerima kgp yang bersekolah sekolah negeri atau swasta sebagai biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya. bagian ketiga pencairan kgp pencairan kgp dilakukan dengan mendebat secara langsung rekening peserta didik yang bersangkutan. pencairan kgp dapat ditarik secara non tunai. bab mekanisme penyaluran kgp penyaluran kgp dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan transfer rekening peserta didik penerima kgp. dalam hal penerima kgp meninggal dunia, maka pihak bank menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada ahli waris peserta didik penerima kgp sesuai ketentuan yang berlaku. kasusbas penerima kgp yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus sekolah, pemberian kgp dihentikan dan dapat mengambil sisa dana kgp dengan melakukan pemindahbukuan. bab vii mekanisme pengembalian kgp dalam hal penerima kgp tidak menyelesaikan sekolah, maka bantuan biaya pendidikan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pedoman penggunaan keuangan, standar operasional prosedur dan pengembangan sistem pelaporan penggunaan kgp bagian kesatu pedoman penggunaan bantuan keuangan pedoman penggunaan bantuan keuangan melalui programmberian kgp mekanisme pemberian kgp bagi peserta didik disusun dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. bagian ketiga pengembangan sistem pelaporan penggunaan kgp dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga mengembangkan sistem mekanisme dan pelaporan penggunaan kgp berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengembangan sistem mekanisme dan pelaporan penggunaan kgp berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dapat bekerjasama dengan perangkat daerah instansi terkait atau pihak ketiga. bab viii sarana kgp bagian kesatu penyediaan kgp kgp disediakan oleh pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurudistribusian kgp pendistribusian kgp diterima langsung oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perbankan. bagian ketiga penggunaan kgp kgp digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun. bagian keempat biaya penerbitan dan administrasi biaya penerbitan dan administrasi kgp dibebankan pada bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun. bab kerja sama pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan manfaat kgp. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kasuebag bab pengawasan dan pemantauan bagian kesatu pengawasan pengawasan penggunaan kgp dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: peserta didik penerima kgp dan atau orang tua wali menandatangani surat pernyataan ketaatan penggunaan kgp: dan kepala satuan pendidikan dan orang tua wali peserta didik berkewajiban memantau dan membina secara intensif peserta didik dalam menggunakan kgp. bagian kedua pemantauan camat dan lurah selaku pengendali wilayah masing masing berperan serta untuk melakukan pemantauan terkait dengan ketepatan sasaran penerima kgp dan ketepatan penggunaannya. hasil pemantauan camat dan lurah disampaikan kepada kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga melalui koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas. hasil pemantauan camat dan lurah dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kelanjutan penerima kgp. berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh camat dan lurah dan pengaduan masyarakat, kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian kgp kepada yang bersangkutan. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kgp bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dilaksanakan oleh sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemutakhiran dan pendayagunaan data terpadu dilaksanakan oleh dinas sosialkepada bupati gunung mas melalui sekretaris daerah tembusan kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dan kepala bad. kasubbag kepala bad melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas daerah rekening peserta didik. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas daerah rekening peserta didik. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pengawas, dan kepala satuan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian kgpenam) bulan. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. bab xii peran serta masyarakat dalam hal terjadi pelanggaran dan atau penyalahgunaan kgp, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada hanypenyalahgunaan kgp. penyampaian laporan kepada kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada dapat melalui satuan pendidikan, koordinator wilayah kecamatan, dan atau pengawas. dalam hal laporan diterima oleh satuan pendidikan, koordinator wilayah kecamatan, dan atau pengawas sebagaimana dimaksud pada maka ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada dalam hal hasil klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada terbukti kebenarannya, maka penerima kgp dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kasubbag bab xiii pendanaan pendanaan kgadan keuangan dan aset daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial. bab xiv larangan:meminjamkan kgp kepada pihak manapun, dan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya. orang tua walikoordinir pelaksanaan pencairan pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan jasa tertentu, cc. memalsukan bukti belanja penggunaan kgp, menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pencairan kartu kgp dengan janji memberikan imbalan tertentu:,dan meminjamkan kgp kepada pihak manapun. kepala satuan pendidikan dilarang: melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data peserta didik calon penerima kgp, memanfaatkan kgp yang diterima peserta didik untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun, dan kasubbag memotong mengurangi kgp dan atau memungut biaya dari orang tua wali peserta didik atau peserta didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas satuan pendidikan terkait pemberian kgp. bab sanksi peserta didik penerima kgp dan orang tua wali peserta didik yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi oleh dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas berupa penarikan dana kgp dan penghentian pemberian kgp sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. pencabutan sanksi sebagai dasar untuk pengajuan kembali kgp dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. kepala satuan pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa hukuman disiplinlain lain ketentuan mengenai: format surat pernyataan tidak mampu: format surat rekomendasi kepala desa lurah: format surat rekomendasi kepala satuan pendidikan: format surat pernyataan kepala satuan pendidikan: format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala satuan pendidikan, format surat pernyataan orang tua wali mengenai ketaatan penggunaan kgpst. kepal ian kum, audio lamanya temon, nip.format keputusan bupati lea bupati gunung mas provinsi kalimantan tengah keputusan bupati gunung mas nomor . tahun . bupati gunung mas, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan bupati nomor . tahun . tentang bantuan pendidikan kartu gunung mas pintar, perluea. tahun tentang bantuan pendidikan kartu gunung mas pintar berita daerah kabupaten gunung mas tahun . nomor .), memperhatikan: surat. dual smuakesatu menetapkan penerima bantuan pendidikan karturima program gunung mas pintar adalah peserta didiktahun yang masih aktif terdaftar pada satuan pendidikan yang bersangkutan. ketiga pelaksanaan program gunung mas pintar melalui bantuan biaya pendidikan diberikan kartu gunung mas pintar dalam bentuk anjungan tunai mandiri atm). keempat besaran bantuan biaya pendidikan program gunung mas pintar kabupaten gunung mas tahun . sebesar , orang tahun (satu juta lima ratus ribu rupiah orang tahun). kelimgunung mas tahun anggaran . keenam keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanterang san sn. cnn kena kasubbagpedoman penggunaan bantuan keuangan melalui program gunung mas pintar latar belakang pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. hal ini dijelaskan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun amandemen mengatakan:. berdasarkan ini, negara memiliki dua kewajiban yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasina bisa terealisasi. huruf undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan . peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan. huruf danbiaya satuan pendidikan terdiri atas: bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta hurufdaerah . kasubbas siste. pengertian kgp kgp adalah kartu yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kartu anjungan tunai mandiri: kgp dalam bentuk atm adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya pendidikan, dan kgp merupakan penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolahuntuk mendapatkan manfaat program gunung mas pintar yang terdaftar sekolah. tujuan pemberian kgp menghilangkan kesenjangan atau hambatan ekonomi bagi siswa yang berkeinginan untuk sekolah, menghindari anak untuk putus sekolah dengan alasan ekonomi keluarga, menarik minat bagi anak yang putus sekolah akan kembali sekolah, menjamin keberlanjutan pendidikan jenjang berikutnya, dan mewujudkan program wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun. sasaran program kgp penerima manfaat program gunung mas pintar dalam bentuk kgp adalah siswa siswi yang masih bersekolah semuyang keluarganya masuk dalam bdt dinas sosial. komponen belanja dan besaran biaya kgp komponen belanjapat dipergunakan untuk belanja antara lain sebagai berikut: pakaian seragam, meliputi: pakaian seragam nasional: pakaian seragam pramuka: dan pakaian seragam olahraga, daun, sepatu sekolah, tas sekolah, buku tulis, dan atau alat tulis sekolah. besaran biayitetapkan dengan biaya per siswa sebesar (satu juta lima ratus ribu rupiah) tahun. penyedia barang dalam rangka menunjang program gunung mas pintar, maka untuk memudahkan proses belanja biaya pendidikan dimaksud akan ditetapkan pihak ketiga penyedia komponen tersebut dengan menjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga melalui penandatangan kontrak kerja sama daerah. mekanisme perolehan bantuan program gunung mas pintar melalui kgp untuk memperoleh manfaat dari program gunung mas pintar ini adalah sebagai berikut: masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdaftar bdt dinas sosial: dan sebagai siswa aktif yang terdaftar sistem data pokok pendidikan. mekanisme penetapan penerima program gunung mas pintar untuk memperoleh data penerima program gunung mas pintar ini adalah sebagai berikut: data diambil dari bdt dinas sosial: data disandingkan dengan sistem data pokok pendidikan untuk mendapatkan siswa yang masih aktif bersekolah, data tersebut kemudian dicetak dan diserahkan kepada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas untuk diteruskan kepada masing masing kepala sekolah untuk diverifikasi:berperan serta untuk mengawasi dan mengawal verifikasi data calon penerima program gunung mas pintar, hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang masing masing ditandatangani olehserta kepala satuan pendidikan, hasil verifikasi data yang sudah ditandatangani diserahkan kembali dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga melalui kepala seksi peserta didik dan smp dan atau kepala seksi kurikulum dan smp untuk data dan smp sedangkan data sma smk kepala sub bagian umum dan kepegawaian dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kasus2 dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga membuat usulan tertulis peserta didik calon penerima biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati: setelah penetapan melalui keputusan bupati maka dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas mengajukan daftar tersebut agar dapat diproses melalui pt. bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun: penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dilakukan (satu) kali dalam setahun melalui bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun, dan ketentuan teknis mengenai mekanisme penyaluran dana dari pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun peserta didik dari keluarga kurang mampu selanjutnya akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dangan pihak bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun dengan mengacu pada ketentuan peraturan bupati ini. hak dan kewajiban penerima program gunung mas pintar hakhak sebagai berikut: berhak atas kepemilikan kgp: kgp tetap berlaku selama pemegang kartu menjadi peserta didik aktif pada satuan. kgp untuk pengambilan dana bantuan biaya pendidikan bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun beserta kantor unit lainnya kabupaten gunung mas. kewajibankewajiban sebagai berikut: menyimpan dan merawat kgp dengan baik serta tidak memindahtangankan dan atau meminjamkan kepada orang lain, b)membelanjakan dana bantuan biaya pendidikan untuk kebutuhan sekolah, dan segera memberitahukan dan melapor apabila terjadi kehilangan kgp pihak kepolisian, bank pembangunan kalimantan tengah cabang kuala kurun dan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga.pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: orang tua wali peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan untuk kebutuhan dasar pendidikan, b)orang tua wali peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan membuat rencana pembelanjaan untuk kebutuhan dasar pendidikan anak: kepala satuan pendidikan: dan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dan pengawas. pelaporan mekanisme pelaporan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai berikut: kepala satuan pendidikan membuat surat pernyataan bersedia melakukan pemantauan dan membuat laporan penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu: b)kepala satuan pendidikan membuat rekap laporan penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu dan menyampaikan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga:mbuat rekap realisasi penggunaan bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu yang disampaikan oleh kepala satuan pendidikan.la dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga: dan kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahragada bupati. pendanaan program gunung mas pintar untuk bantuan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu melalui kgp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gunung mas. kasa kun kar organisasi pelaksana program pelindung, meliputi: bupati: wakil bupati: dan sekretaris daerah. tim verifikasi dan pengolah data program gunung mas pintar, meliputi: dinas sosial dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga: koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas: pengawas kabupaten gunung mas, dan kepala satuan pendidikan kabupaten gunung mas. tugas dan tanggung jawab tim verifikasi dan pengolah data program gunung mas pintar, meliputi: dinas sosial untuk mengumpulkan dan memperbaharui (update) data bdt, dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga untuk: mengumpulkan dan memperbaharui (update) data dalam sistem data pokok pendidikan, membuat dan merencanakan serta melakukan monitoring evaluasi program baik verifikasi data dan realisasi pencairan, dan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pengawas dan kepala satuan pendidikan kabupaten gunung mas untuk mendorong dan membantu atas pembaharuan data dalam sistem data pokok pendidikan, dan penetapan organisasi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada angka dan ditetapkan dengan keputusan bupatbantuan pendidikan kartu gunung mas pintar format surat pernyataan tidak mampu surat pernyataan saya yang bertandatangan bawah ini: nama hana ktp aaa pekerjaan gang sangssssaan pekerjaan seiwewanawawsajier adalah benar orang tua wali dari peserta didik: nama ann day tempat, tanggal lahir . nisn min kelas nana sekolah ewewawsmesanasas alamat memimpin kana kane menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk keluarga tidak mampu. apabila kemudian hari atau sewaktu waktu ditemukan terbukti bahwa pernyataan tidak mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian kartu gunung mas pintar dihentiyang membuat pernyataan orang tua wali, meterai rp. nama lengkap format surat rekomendasi kepala desa lurah kop desa kelurahan surat rekomendasi mop? mek saya yang bertanda tangan bawah ini nama tan nip bakkakameeean untuk lurah) jabatan kepala desa. lurah. alamat kantor dengan ini merekomendasikan nama nnseenan tempat, tanggal lahir men ana nisn eihamemeeeapana kelas sekolah mana aaa alamat san pny berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual rumah rumah anak yang bersangkutan adalah anak yatim, anak piatu dan atau anak yatim piatu dinyatakan layak sebagai calon penerima kartu gunung mas pintar dan rekomendasikan untuk dapat didaftar pada sebagai siswa yang berhak mendapat kartu gunung mas pintar. demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan sebagai dasar pertimbangan kepada satuan pendidikan untuk menerima dan mengusulkan yang bersangkutan sebagai penerima kartu gunung mas pintar. kepala desa lurah . ttd nama lengkap nip.(untuk lurah) kabar hukum) kasubbag format surat rekomendasi kepala satuan pendidikan kop satuan perdikan surat rekomendasi saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nip "ana jabatan kepala sekolah alamat sekolah hesowwesae kandea dengan ini merekomendasikan nama dea tempat, tanggal lahir bank sea nisn inn kelas pari sekolah desa alamat siihtentenataman berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual rumah rumah peserta didik yang bersangkutan, dinyatakan layak sebagai calon penerima kartu gunung mas pintar tahun anggaran ., dari keluarga tidak mampu. demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dijadikan dasar pertimbangan kepada kepala desa lurah dalam menerbitkan surat keterangan tidak mampu. kepala satuan pendidikan, ttd nama lengkap npl sus abad hukum) kasubbag format surat pernyataan kepala satuan pendidikan surat pernyataan naa dna, saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nip pwemawesmmk jabatan kepala sekolah alamat sekolah manna menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik calon penerima kartu gunung mas pintar dengan rincian terlampir. apabila kemudian hari atau sewaktu waktu ditemukan terbukti bahwa dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada peserta didik dan orang tua wali penerima kartu gunung mas pintar serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian kartu gunung mas pintar. demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. yang membuat pernyataan kepala satuan pendidikan, nama lengkap nip, mean then lampiran surat kepala satuan pendidikan nomor tanggal hal surat pernyataan rincian data peserta didik nama satuan nik nama alamat keterangan pendidikan peserta peserta didik didik telah diverifikasi dan validasi telah diverifikasi dan validasi loan eee asin telah diverifikasi dan validasi kepala satuan pendidikan, ttd nama lengkap nip, anna gnnaakaa kasubbag format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala satuan pendidikan: surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor sn. dnn inna saya yang bertanda tangan bawah ini: nama perensaswee nip jabatan kepala sekolah alamat sekolah emas mesin menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas peserta didik penerima kartu gunung mas pintar dengan jumlah penerima kartu gunung mas pintar sebanyak peserta didik, adapun jumlah spp peserta didik per bulan sebesar rp. apabila dikemudian hari atau sewaktu waktu ditemukan, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut. demikian penyataan ini kami buat utuk dipergunakan sebagaimana mestinya. yang membuat pernyataan kepala satuan pendidikan, nama lengkap nip. sana annnanaan kabar hukum! kasurbag format surat pernyataan orang tua wali mengenai ketaatan penggunaan kgp surat pernyataan saya yang bertandatangan bawah ini nama pnnananananananan ktp dananannanannanaan pekerjaan nnnaanananananan alamat nananannanananan adalah benar orang tua wali dari peserta didik nama nnnnnnananannanan tempat, tanggal lahir dnnaranananananaan nisn ponanananannananan kelas donnaanananananan sekolah dnnanenananananan alamat pnavananaanananan menyatakan: bersedia membelanjakan kartu gunung mas pintar untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu sekolah: dan bersedia melaporkan penggunaan kartu gunung mas pintar secara jujur, transparan dan bertanggungjawab. demikian pernyataan ini saya buatarikan dan penghentian kartu gunung mas pintar. yang membuat pernyataan orang tua wali, bli nama lengkap bupati gunung mas, ttd jaya samanya moncong lampiran keputusan bupati gunung mas nomor tanggal :daftar nama penerima bantuan pendidikan kartu gunung mas pintar beserta besaran uang yang diterima nama satuan pendidikan nik peserta didik nama peserta didik ea nan ioi jereeerememeeeeeemadst bupati gunung mas, ttd nama teranggas tabar hukum kasubbatab hukum) kasusbag sik peraturan daerah kabupaten gunung mas nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten gunung mas tahunrencana strategis perangkatengdan wakil kepala daerah adalah bupati dan wakilar hukum kasubbag kabar hukum kasubeag sii kedudukan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan acuan dalam menyusun senja perangkat daerah, rkd, kua, pas dan rancangan apbd kabupaten gunung mas tahun anggaranipjp uraian lebih lanjut mengenaibag macrenstra perangkat daerah tahun uraian renstra perangkat daerah tahun dirinci berdasarkan masing masing perangkat daerah yang terdiri dari: sekretariat daerah, sekretariat dprd: inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, badan penanggulangan bencana daerah, dinas sosial: badan pendapatan daerah: dinas lingkungan hidup, kehutanan, dan perhubungan, badan keuangan dan aset daerah: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, badan kesatuan bangsa dan politik: dinas transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah, dinas pertanian, oo. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa: dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, satuan polisi pamong prajakependudukan dan pencatatan sipil: dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik: dinas kebudayaan dan pariwisata: dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas perikanan dan ketahanan pangan, dinas perindustrian dan perdagangan: aa. rumah sakit umum daerah kuala kurun: bb. kecamatan sepang cc. kecamatan kurun: dd. kecamatan ringan barat, ce. kecamatan kahayan hulu utara: ff. kecamatan ringan, gg. kecamatan matching, hh. kecamatan miring raya, ii. kecamatan datang batu, jj kecamatan miri mangsa: kk. kecamatan ringan hulu: kecamatan matching raya: dan mm. kecamatan telah. kabar hukum) kasubbagkabar hukum kasubbayabar hukum| kasubbagaagunung mas (agar: ringkasan penjabaran apbd tahun anggaran nomor urut aa uus uvuen aaine belanja langsung belanja pegawai ina belanja barang dan jasa pan belanja modal surplus (defisit) ena amen pembiayaan daerah jenner penerimaan pembiayaan daerah sidmas sesama sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan kuala kurun, desember bupati gunung mas jaya samanya moncong ringkasan penjabaran apbd halaman |
yaa? siagunung mas, menimbanggubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang nilai peroleh air permukaan berita daerah provinsi kalimantan tengah tahun nomor memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan pemungutan pajak air tanah. hukum baikyang selanjutnya disebut benda adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten gunung mas bidang pendapatan daerah. kepala benda adalah kepala benda kabupaten gunung mas yang membidangi pendapatkas milik pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupati. air adalah air yang terdapat dalam dan berasal dari sumber sumber air, yang terdapat bawah permukaan tanah. sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada tani hukum bandaair tanukum bandaukum ba dan subj, dengan cara dipungut berdasarkan penetapan bupati. objek pajak air tanah adalah: pengambilan air tanah,cc.hukum benda bab iii dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak dasar pengenaan pajak adalah npa)atau fungsiadalah volume air yang diambil (v), dikalikan dengan hda. fna besarnya ditentukan oleh komponen sumber daya alam dan atau komponen kompensasi pemulihan, komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan. setiap komponen mempunyai presentase masing masing yang besarnya sebagai berikut: tabel bobot komponen fna no| komponen ' e bobot kompensasi pemulihan, (pemakan pengabaian empat gtu panen) hda dirumuskan sebagai berikut: fna adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan atau kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume penampilannya. dalam perhitungan fna untuk pengguna air yang tidak bersumber dari air tanah, hanya dipengaruhi oleh perkalian komponen kompensasi dan tidak dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam, sedangkan untuk pengguna air yang bersumber dari air tanah, sangat dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam dan perkalian komponen kompensasi. hab ditentukan berdasarkan besaran nilai investasi yang kemudian dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi, yang kemudian akan menentukan nilai hab: hab biaya investasi volume pengambilan selama umur produksi hukum benda komponen sumber dibedakan menjadi (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot yang dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut: tabel bobot komponen sumber daya alam no| ' kriteria peringkat bobot jada sumber air alternatif atas tidak ada sumber air alternatif jada sumber air alternatiftabel bobot komponen kompensasi volume pengambilan s1500 |kelompok5 |kelompok4 |kelompok2 |kelompok1 komponen peruntukan dan pengolahentuk: hukum benda sit apartemen, pabrik skala kecil, agro industri, dan industri pengolahan logam, kelompok merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan pengunaan air dalam jumlah kecil meliputi: 1losmen pondokdan rumah sakit. perhitungan volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas. tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari npwilayah pemungutan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kalender. pajak air tanah yang terutang dipungut tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang diusahakan wilayah kabupaten gunung mas berdasarkan penetapan bupati. kabar kepala bab tata cara ketentuan pelaksanaan pajak air tanah tata cara ketentuan pelaksanaan pajak air tanah meliputi: pendaftaran, pendataan, cc. penetapan, pembayaran, ketetapan administratif, penagihan pajak, kedaluwarsa, pembukuan, dan pemeriksaan. bagian kesatu pendaftaran setiap pengusaha perusahaan atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah wajib mendaftar kepada benda. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan paling lambat (empat belas) hari sebelum wajib pajak melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut: pengusaha penanggung dengan melampirkan kelengkapan persyaratusaha sku) surat jin usaha perdagangan sup) surat ijin usaha kepariwisataan suk) atau sejenisnya, fotokopi akta pendirian perusahaan, dan surat izin lain yang terkait dengan bidang pajak air tanah yang dikelola sendiri dari instansi (badan) berwenang:ntuk dan format isianapas lena umum agenda: surat pengukuhan sebagai wajib pajak atas pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati, surat penunjukan sebagai pemilik penanggung jawab atas pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati: dan ppd: penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu ppd kepada pemilik penanggung jawab atau kuasanya atas pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati. bagian kedua pendataan wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran air tanah.bendentuk dan format isian formulir pendetapan bupati atau pejabat benda yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang atas pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati berdasarkan surat pendaftaran objek pajak dengan menggunakan skpd. bupati atau pejabat bendaobjek pajakajak yang terutang untuk pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. hukum banda bagian keempat pembayaranyang terutang untuk pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati, paling lama (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya skpd. skpd yang tidakyang terutang, dan ditagih dengan menggunakan std. bupati atau pejabat benda yang ditunjuk dapat menerbitkan std apabila pajak tidak dibayar. s5)yang terutang. bentuk ssd, tanda bukti pembayarantapan administratifkabar kepala dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun sejakagihan pajak bupati atau pejabat benda yang ditunjuk dapat menerbitkan std untuk pajak air tanah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati dalam hal: pajak yang terutang dalam skpd atau spot yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran:kpd, skpdkbt,ukum agenda atogian kedelapansembilanhukum benkabar kepalair tanahil)na hukum benntuan nilai besaran air tangincontoh perhitungan nilai perolehan air (npa) penghitungan hab misalnya suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor, dengan perincian harga eksploitasi sebagai berikut hab biaya investasi volume pengambilan selama umur produksi biaya pembuatan sumur bor rp. biaya operasional selama tahun rp. jumlah biaya investasi rp. umur produksi sumur bor tersebut dipisahkan tahun, volume pengambilan air sumur m? hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air tahun) hari sehingga hab rp. rp. m? penghitungan npa rumus penghitungan npa volume pengambilan air) hda hda hab fna'x40 volume x40 yo volume22500m 110x004 tana hukum benda hda npa soo a23 isa0s| :7ao.o00 home2| pajak air tanah npa 20x rp. rp.?volume volume x40 yo volume hda npa kelompok volume hab hab fna) volume hda) (m3) rp) 5aso soo jumlah npa pajak air tanah y6o npa yox rp.ftaran kop dinas kepada yth. setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal . rtrw rk tttt bupati gunung mas, ttd jaya samanya moncong lampiran iiitaan pendataan enansenanensnsanananan pajak air tanah ppd ooo coor b.namawajibpajak alamat wajib pajak |: d.namausaha aaa e.alamatusaha ti: ana desa kecamatan aaa kuala kurun,.ooooooooooooo.i d0. petugas pendeta, petunjuk dengan oni end tan enenasanannenatan tatanan amanat dana kolom diisi sesuai dengan data yang ada dalam ppd (apabila sudah ada)skpd kop dinas surat ketetapan laga pajak daerah (skpd) tahun kepala badan pendapatan daerah gunung mas, dengan ini menetapkan bahwa nama usaha pemilik alamat jenis usaha jenis sumber air lokasi sumber air kualitas air sumber air alternatif: jada tidak ada dikenakan kewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas pajak air tanah uraian pembayaran pajak air tanah ta. . npa nan dem oma nas ccccowo. sacoccococaco irp coc. ena sasasasasan (mat perolehan air pa) jumlah ketetapan pajak air tanah pax (rp sererrervvveves! jumlah ketetapan dengan huruf kuala kurun, . coy se0nee kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah, nip, se0e eevevemem amnsann diterima oleh yang menyetor, petugas tempat pembayaran tanggal .y cone7 sn0000sd kop dinas ssd surat setoran pajak daerah) tahun bulan nama alamat penyetoran berdasarkan lc) sirip skroxb lain latn sxeosxeoker sept pembetulan std keberatan jenis pajak jumlah rp) . salah setoran dengan hurufkabar kepala hukum benda bentuk tanda bukti pembayaran tanda bukti pembayaran bukti: benda iii. sebar ii iw: sewexee. dengan huruf dari nama alamat sebagai penerimaan uang tersebut atas diterima kuala kurun, .arctos senen . kuala kurun, wo. sewa . bendahara penerima benda, menyetor, ttd ttd nama nama kabar kepala hukum enda bentuk std rap kop dinasair tanah terhadap nama usaha .eeocooooooooooooo#oooooooommcoom ternama rana kanan nana aman kanan alamat senannene00annnanetar anne maan anna aan akan ana anna kemana ana saka nan sarana anna ana aan anna sanaa aaaa nana nana kanan nama pemilik .oococoooo voodoo k.ommuenmanannnnnannnen anna ana anakan alamat senantereseneeeneeeenensesennasasan sena saneasanesanan sana saran aas aesasanensenan sena mana asean san aasanasan manaananandanaaganna ii. dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut daan eng men selamanya sanksi administrasi berupa bunga perda nomor tahun tentang pajak daerah bunga . bunga .coooooooo dengan huruf kuala kurun, .oco.o coco kepala badan pendapatan daerah kabupaten gunung mas, nyanyibnn: kop dinas surat ketetapan pajak daerah lebihsencooooooooooooooooooomoooooooooooenetenanennnan nen kanannya mana ana aaa naa ena kann anaananaaaaaa alamat ansereseeesasenenneanseraneennasananangana nana aan kenakan san ena naa kanan nan aan asam sanam esa ana ana sana angsana aan anakan nama pemilik .ooooooooooooooooooooooocooooonee0ntaka nekat anna nana anna aaaaanasaea aan akan alamat snnnentereneeesannnanennenansanannanana nana pen laman naa aan ana sana ana akan kan sana asam anna aan sen asal sana anakan man ana ii. dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut d1. nilai jual hasil pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah mesum pool pajak yang seharusnya terutang yox rp. rpm mantan tar dana (pasa yang atase eng sanksi administrasi berupa bunga bunga s. bunga seecoocooooo#o. bumn yang arus tempa man dengan huruf kuala kurun, .coco.ooo kepala badan pendapatan daerah kabupaten gunung mas, coret yang tidak perlu nip, .ncoocoro.conesenen nana nanaenda bentuk skpd kop dinas np, surat ketetapan pajak daerah nihil: nama usaha snacerecccoseareenenerenensenennanana nana nana kanan nana ana aan akan nana aaa naa era aaaaaa alamat snnanseranennatennann nan akan nana nana naa samaran anna aman ana kesan mna kanan aan nen aan masa aan mana nana nama pemilik .ooocooococoo woooooerennnennnennerem ema ema aan ana ancaman alamat snververennnnannennennansanannnanngann esa nana saanannnananuanana asas ena sanaa nan aanananna naa nan sen sana aan sasa maan busana san ii. dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut u.| nilai jual hasil pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah aareeenserms pajak yang seharusnya terutang . areas empat yang menaruhnya dibayar yang telah dibayar pesan bayar tax terang teo jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan ipo dengan huruf kuala kurun, l.cbooo oo. kepala badan pendapatan daerah kabupaten gunung mas, coret yang tidak perluala kop dinas luh surat ketetapan pajak daerah kurang.ooooooooooooooooooooooooooooooocoonnnnnnnana mna nana anna anna amaaanaann alamat snnnvenennnannengannngenananennana sen eanaaaananan anna neon arena nan aan gan aman anna mana adnan nan nana nana san kanan nan nama pemilik .ooococooooooooom wo. wooommennnnnnnnnnanananaananaananannannanamnannaaaaananaaan alamat ennsenansananneneneneserenenenanna men anasaanan aan senen enam aan ana nas aman senen aan ana angan ena anna nana ann anna asana aprp seereseras pajak yang seharusnya terutang yox rp. asean eps yang arharuenya dibayar pajak yang telah dibayar petaxyang orang aya sanksi administrasi berupa bunga bunga s. bunga seneenensensonataen jumlah yang masin haru dibayar dengan huruf kuala kurun, .oco.ooo.o. kepala badan pendapatan daerah kabupaten gunung mas, coret yang tidak perlu nip. .cocoocorocorcororooco.aginda bentuk skpdkbt ika? kop dinas surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan kepada yth. ssanaata . nomor tanggal penerbitan tanggal jatuh tempo iiie.oococoocooocoooocoooooooooooooooooooo woooooooooooooocoomooomenetanen enam man asas asas alamat sndeneresesenereresennnanenangenenananensa nan usanannana naa nasa ana sasa san ana canaan asa nan ana naa sasana san anna nana nama pemilik .oocooooooooooooooooooooooomocooooooooooooocooetenern anna aneka anna alamat enennnerresennenen0nnnnne0enkananaanana ana ana saran aan san asa sana makan akan nana nan men nana masa uan anna anna nana anaeeeeee pajak yang seharusnya terutang: #wx rp. ken epi yang aenaruanyaditayar pem yang telah dibayar potong pasa tambahan pajak yang kurang dibayar ren sanksi administrasi berupa bunga bunga . bunga secooooccocoroico out yang masi arus dibayar kuala kurun, s.ooorooooo.oo.o. kepala badan pendapatan daerah kabupaten gunung mas, coret yang tidak perlu nip. naneanensenenanranetananaannda bentuk surat keputusan pembetulan surat keputusan pembetulan lampiran .a.coocooooanennannanannan san ana nana kanan anna alamat wajib pajak snnconnananannnn aan kana anaanaan aan ana aaaaaa letak objek pajak nannaanananana canaan aan aan sana aanaaananaaaaan jumlah pajak yang terutang rp.ooooooooooo telah kami bayar' ") snanenannnnannnannnan anna kan nana nana anaanaan nomor telepon snccoonennnnenannnan naa nan anna nananananaanaan atas nama nnnannnantesennennenn snare anakan senen anata alamat wajib pajak nncoceretonsenannnsanananann ana nananamanaannaa letak objek pajak nnenentenennnnanann nan sana nana aaaa nana aaaaaa uraian pembetulan nnnnensnnentannnnn setan sana aaaaaa nana nana naaanaanaanaanan sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain foto copy ktp wajib pajak: foto copy ppd, surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak:ri nda bentuk surat keputusan keberatan surat keputusan keberatan lampiran: .ennacanacenaaakaannnnnanesennnensnnnsann nana ana anna ananananana alamat wajib pajak nnnnannnnnntnnannanananaanan nana anna naaaaaaan letak objek pajak snnganennanannnanaaaan nanaaaanaaaaa nana nana jumlah pajak yang terutang rp.ooooooooooooooooooooooo telah kami bayar ) snnnanennansananannnnnan anna aan anan anna nomor telepon nnanenenanenenantanan ken enannanannaan aanaanaan setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas spot, skpd, skpd, skpdkbt, skpd, std ) tahun.tersebut: atas nama snnnananannnananana fanaa nan aaa anna nana nana alamat wajib pajak sncaccanantane anna naan sana man aan nana anna letak objek pajak nnnnnannnnnnnannanana nana nana anna canaan uraian keberatan snnneenannanan nenek aan ana aan nana aan aan aan aaaa nana sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain foto copy ktp wajib pajak, foto copy ppd:ndadapatan daerah" (mennnnnnanananannanaaannnnannnnllanannnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaerhatian pada tanggal pajak harus dilunasi dalam waktu jam setelah kepala bendasonrevanguneanusunngennasosaceoosan nip. coret yang tidak perlu kabar kepala tanaenda yang memilih tempat kedudukan kantor benda ., saya juru sita pajak pada benda bertempat kedudukan .ooooooo memberitahukan dengan resmi kepada saudara .ooooooooooooooooooo woo wmnnennnnnan nanananaananananaaaan bertempat tinggal sannannannnnan anna nana san apaan ana angan kanan bacaan annenda, bank atau kantor posie.eeeeee. bertempat tinggal . disebabkan .cbooo yang menerima salinan juru sita pajak, surat paksa jabat pnnunnunanuananannanaananan pnatnsananananana biaya pelaksanaan surat paksa sebagai berikut biaya harian juru sita pajak rp. biaya perjalanan snessnsanatatatan jumlah senasaceconsananaan bupati gunung mas, ttd jaya samanya moncong |
salinan nxadp, membawakan: bagian perekonomian dandan bagian organisasi, bagian bagian terdiri atas: bagian pemerintahan, membawakan: sub bagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan, dan sub bagian kerjasama dan otonomi daerah, bagian kesejahteraan rakyat, membawakan: sub bagian bina mental spritual, dan sub bagian kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial, bagian hukum, membawakan: sub bagian perundang undangan, dan sub bagian bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, bagian perekonomian dan pembangunan, membawakan: sub bagian perekonomian, sda dan pembinaan bumi dan blue: sub bagian penyusunan program, dan sub bagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan, kabar hukum kasubbag alat, bagian umum, membawakan: sub bagian protokol, komunikasi dan dokumentasi: sub bagian keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan,masyarakatkabar hukum| kasubbag sadojisas5)politik, hukumkabar hukum kasus bas alaholitik, hukum:sbag isubbagdan"ai lang guanhin, nip. legal (des (1g aa, ter bi: ri: tai bekal |dap asa ana mam ig, id, dr, tia ji. tan 5e| ame laga kaunama jabatan tugas fungsiadministratif daerah, terhadap pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, perangkat daerah serta pelayanan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara administratif. pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. asisten pemerintahan membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan dan kesejahteraan penyusunan kebijakan daerah hukum, rakyat bidang pemerintahan dan hukum, mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang dan mengoordinasikan penyusunan kesejahteraan rakyat, kebijakan daerah bidang mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat.(kasar zukuri asu bagyang berkaitan dengan tugasnya. kepala bagian melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan perumusan kebijakan daerah, administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja mengoordinasikan perumusan sama dan otonomi daerahadministrasi pemerintahan, administrasi daerah, pemantauan dan evaluasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksanaan pembinaan perangkat daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi bidang administrasi administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi pemerintahan, administrasi daerah: kewilayahan dan kerja sama dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.bar hukum) kasubbag asi kepala sub bagian penyiaran bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi administrasi pemerintahan dan kewilayahan, pemerintahan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kewilayahan administrasi pemerintahan dan kewilaylain yang diberikan oleh pimpinan. jabat tokoh kasubbag kale gas kp! kasi age s5) nan sea aur $$, g33 eri $ $ tan @.: "rd ost sas u$. lan 9x0 sisa rena pad ro) ke) a88 deg a88 s3as pss os, men sen kn: nun: da. ara leh pro, reni le) fan) pika tah arr nan sbs nak ong gni see sale3 d. aan dgs33 td. ang site, iia iga tau kai (av) tan nina dah dug tel her here sebatas da3 tee a55 pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negerimengoordinasikan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat mengoordinasikan perumusan daerah bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kebijakan daerah, mengoordinasikan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan tugas perangkat penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas daerah, pemantauan dan evaluasi perangkat daerah bidang keagamaan, kesejahteraan sosial pelaksanaan kebijakan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bidang keagamaan, kesejahteraan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosial dan kesejahteraan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijaleen, masyarakat.nyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana bina mental pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, spiritualkabar hukum kasubbag (ala ovbsnsyn janin opsi) ubb apo nada ubi uue euredeag jean issue dapil ueunynioy unse uue yejesewu jul uesuejnssueruad ise jjnsuoy uep away oos buses essay ssel ioo uupeuesyejad fueefepaaday tipe uep bure seag jen revue dapil ueunynioy isejjnsuoy uep eureseaag jen lunynio ini say ubyislu ioo udw uep uueyeg uedeiuad (wee aed1odo uup ire uep bure sse iag jen yeiembasnui je82 ueyisbluipioosudw uep isejijii ssel uereuesyejad (upeuwreseay esegulaj jeju buses elias emas upi yep lorde iog jen eun ioy uejeison uueeuesyejad ueyisbu ioo sub uue ise jjirsej uesuesyejad fwesureseoy eseguwnyj revue buses elias jus uue euro seag jean usunynioy sepi sup1ooy kedua gedei uenwajaosd uep i1o)yos sepur seul1ooy uereuesyejad (genre3eo segoe revue surel elias uep sure seia jean ueeulgwad uri3oad uelodej ueunsnfuad wep indy isluipioon bios ssuegunjad ue ies jep ryejoduad eye undead sure flag uueunyn. uep uueewesey segar jie buses elias weduegwasuad uep uesuguwad reuesyrejad sure uueunyn iay uue uueeuresesy segi| ueburgud usurped eye ueyiseutploo susu uep uederuad fueeureseoy ueunynioy uep eseguroj sepi iep ueyeligoy uesnwnasd ueinyep ueyisbuipioosjudw bye uedeusd (ueeureseay ueyipipuad uep europe ueyipipuod series 'uejepeguad pue nes suwepig uenjureg wenagwoad ueduegwunasd eye uederkuad pelaksanaanlain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian penyiapan bahan mengoordinasikan perumusan kebijakan kesejahteraan pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, masyarakat dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kesejahteraan penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan sosialnyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat: penyiapan bahan kerja sama dengan: ara ubah inn pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran, pelaksanaan pemberangkatan dan pengawal calon transmigran darilain yang diberikan oleh pimpinan. kepala bagian hukum melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang perumusan kebijakan daerah, perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi mengoordinasikan perumusan dan informperundang undangan, bantuan hukum daerah, pelaksanaan pemantauan serat dokumentasi dan informasi, dan evaluasi bidang perundang penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas undangan, bantuan hukum dan perangkat daerah bidang perundang undangan, bantuan dokumentasi dan informasi.m hukum| kasubbag ella al bis kepala sub bagian penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah, perundang pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum undangan daerah:lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam bantuan hukum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, inventarisasi dan dokumentasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan informasi perundang undangan|kabar hukum kasubbag ala penyediafungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. asisten perekonomian membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang dan pembangunan penyusunan kebijakan daerah dan perekonomian dan sumber daya alam, administrasi mengoordinasikan penyusunan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, kebijakan daerah bidang| mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah perekonomian dan sumber daya bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi alam, administrasi pembangunan, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasakabar hukum) kasubbag kepala bagian melaksanakan mengoordinasikan penyiapan bahan mengoordinasikan perumusan kebijakan perekonomian dan perumusan kebijakan daerah, daerah bidang pembinaan bumi dan blue, pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perekonomian, dan sumber daya alam serta penyusunan perangkat daerah, pemantauan dan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, |evaluasi pelaksanaan kebijakan penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas daerah bidang pembinaan bumi perangkat daerah bidang pembinaan bumi dan dan blue, perekonomian dan blue,perekonomian, dan sumber daya alam serta sumber daya alam serta bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi penyusunan program, pengendalian dan pelaporan, program dan evaluasi dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan. kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak ynn i abad hukum kasubbag (eta kepala sub bagian penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan perekonomian, pariwisata, koperasi, umkm, perindustrian, dan sda dan perdagangan, pembinaan bumi penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan blue pariwisata, koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan, penyusuna(ja (is gis sp) rs, |io s53 pso. au: all (an lix alm fan) fn: ngan .@& 19h5 isap tie 23g te' eee cas ry, a35 fa) sss3 kel) sms rt?) os. gep ona un ge, . does d4g5 kan inn a32 nn: sgp adas sama es35 pai a13 man (d) .80ng em) mei: sada wae ter ras meme erna pers nan bap sss tia a3, sig sss psg essais ita kanan o00ok jhaggasa asa pe2s jas adi bari eny s3g335 tepi a.a (nn lek pang it) aa "ng 355i 3d 293p "mag &. hee gai sgb sbs an: tani sls kav) maa feb kas cnn) fasa didepan teu bar let meter matik tar pan inn see aus tee jajaran basah epik b$5a$ lek adi pelik para pen: fatal irian tee ebi etg ses 5intuisi dara aug see tor ban tea kp, adnan inhhnti ne) ha) eng iii cnn tee tp) tea tni alan nag baas ea) pe: lah 3gp oxk der tegas sa, kas as" te: hat sus av, ta) set cso t595 gsa k3) :n: 38s2 sac ia538 ses sg3 han total #es3 bras epa ga2 dug omg kene pope5ls ses sigma eni sba sas rama gogo eai a93 ean tn: men bener rare dg, sae snn tse sea 33sings align ini 0de233 9s. pepper te5iso50 sma raj mal ses n m were stt sn: non iii hanya pig sanitasi kera) aa) il. kan) t38 ale "fr: ana np3 sis seni tel tan n nn nul b53 aa ag, ks) pa: tee te56 eeee aka lara per an: tengah isa png star kasi esb laa bera nan laga bni es5$ srt snp ahok s9. tata lan a.a tp) tillon besar tadi ken) eki han mak nan art see a.a kepala sub pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan bagian pembinaan barang jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan dan advokasi barang jasa dan personel ukpga, pengadaan barang pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan dan jasa: pelaksanaan pengelolaan personil ukpga, pelaksanaan pengembangan sistem insentif personirovinsi, kabupaten kota.pimpinan. oma belokabal mabobsebolndakeekt ilaolaa asisten administrasi membantu sekretaris daerah dalam pelaksanaan kebijakan bidang umum, protokol dan umum pelaksanaan kebijakan, penyusunan komunikasi pimpinan, kebijakan daerah dan penyusunan kebijakan daerah bidang organisasi, mengoordinasikan penyusunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di! kebijakan daerah bidang umum, bidang organisasi, organisasi, protokol dan komunikasi penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pimpinan. umumkepala bagian umum melaksanakan penyiapan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha pelaksanaan kebijakan dan pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah pemantauan dan evaluasi bidang tangga dan perlengkapan, bidang protokol, komunikasi tata usaha pimpinan, staf ahli dan pimpinan, dan dokumentasi, kepegawaian, keuangan, rumah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tangga dan perlengkapan, bidang tata usaha pimpinan, star ahli dan kepegawaian, mengoordinasikan pelaksanaan tugas keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, protokol, perangkat daerah, pemantauan dan komunikasi pimpinan, dan dokumentasi:: evaluasi pelaksanaan kebijakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah bidang protokol, kebijakan daerah terkait, dan komunikasi pimpinan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten dokumentasi. administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya. tag hukum kasybbag kepala sub bagian pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan protokol, tamu pemerintah daerah, komunikasi dan penyiapan bahan koordinasi dan atau fasilitasi keprotokolan, dokumentasi penyiappelaksanaan kegiatan kepala daerah dan wakil kepalapemfasilitasian peliputan media terhadap kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. anna menata kls pe. kepala sub bagian perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran lingkungan sekretariat kepegawaian daerah, ..ngelolaan kearsipan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. maa hukum kasubbag sel ora kepala sub bagian pelaksanaan urusan rumahtangga kepala daerah dan wakil rumah tangga kepala daerah serta sekretariat daerah, dan perlengkapanperumusan kebijakan daerah bidang organisasi perumusan kebijakan daerah, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata mengoordinasikan perumusan laksana serta kinerja dan reformasi birokrkelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan daerah, pemantauan dan evaluasi publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, (pelaksanaan kebijakan daerah di| penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan analisis perangkat daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan ll. laksana, dan kinerja dan reformasi reformasi birokrasi, kasubbag birokrasipenyiapan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kelembagaan dan kerja sook), analisis jabatan: penyusunan analisa jabatan, analisalain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam pelayanan publik kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja, dan tata laksanapelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik:penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, kabar hukum kasusbac pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan kinerja dan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi penyusunan bahan laporan kinerja instansi pemerintah klip) kabupaten, penyusunan peta jalan (road map)ty es$ asg m : 3g kr. ang 52x oes on. arek s3e ang ses pet see es han et cr: sat bere reka asti a5e aan atasi: see bri mak magis gila "to pi alan ana hal sekar laa) eres see ae: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidangnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidangnyasebagai mengenai ekonomi, bahan pertimbangan bupati dalam mengambil kebijakan bidang keuangan dan ekonomi, keuangan dan pembangunan, pembangunan:murung kasubeageasiswa berprestasi dan beasiswa dari keluarga tidak mampu baik jenjang diploma iii, diploma dan sarjana oleh pemerintah daerah: cc.skasubbag wisyang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. mahasiswa adalah mahasiswa asal desa kelurahan kabupaten gunung mas. penerima bantuanbeasiswa pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa jenjang diploma iii, diploma dan sarjana yang berasal! dari daerah. bab penganggarbadan keuangan dan aset daerah, selama (lima) tahun anggaran yakni tahun bab iii pelaksanaan dan ketatausahaan pemberipemberiankabar hukum kasubbag agaantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya. pemberian beasiswa pendidikan: kuliah kerja nyata: penggandaan dan penjilidan tugas: dan atau penelitian. besarnya bantuan beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk: beasiswa berprestasi sebesar rp. (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dan beasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar rp. (tiga jutapemberian beasiswa pendidikanantuan mekanisme penjaringan calon penerima beasiswa pendidikan sebagaimana tercantum dalam pedoman teknis penjaringan dan pemberian beasiswa berprestasi dan beasiswa dari keluarga tidak mampu yangenetapan calon penerima dan besaran pemberian beasiswa pendidikan ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan calon penerima beasiswa dan besaran pemberipemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pemberian bantuan biaya pendidikanpasai dalam pengelolaan pemberian beasiswa untuk mahasiswa dari daerah dibentuk satuan kerja pengelola pemberian beasiswa yang diusulkan oleh dinas dan ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan organisasi satuan kerja pengelola pemberian: ketua, yaitu kepala dinas, wakil ketua, yaitu sekretaris dinas, sekretaris, yaitu kepala bidang pembinaan dan smp: dan anggota, terdiri dari: kepala seksi peserta didik dan smp: kepala seksi kurikulum dan smp, pelaksana pengadministrasi peserta didik dan smp, dan pelaksana pengadministrasi kurikulum dan smp. bagi mahasiswadinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: permohonan tertulis dari penerima bantuan beasiswa pendidikan, keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan, cc. surat rekomendasi dari kepala desa lurah yang diketahui oleh camat, pakta integritas dari penerima bantuan beasiswa pendidikandana beasiswa pendidikanberprestasi akademik bagi mahasiswa. kabar hukum kasussag la proses pembayaran bantuan beasiswa pendidikandinas kepada badan keuangan dan aset daerah. dana bantuan beasiswa pendidikanjawaban bantuan beasiswa pendidikan kepada bupati melalui kepala dinasdinas. dinaskepala dinas. sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyalahgunaan bantuan beasiswa pendidikan, apabila dananya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, serta tidak menyampaikan laporan baik laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan beasiswa dan laporan hasil studi akan diberikan sanksi sebagai berikut:mengembalikan mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan kepada orang tuanya. kasubbagan peraturan bupati nomor tahun tentang beasiswa mahasisyang berprestasi kabar hukum kasuesag 3dabar hukum kasubban:s5.kasubbag sii bab bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi pengertian untuk pedombantuan pendidikan adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan. berprestasi adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. berprestasi diperoleh daridansebesar rp. empat juta lima ratus ribuberpas photo lembar) latar biruin? kabar hukum kasubsag,pernyataan tidak menuntut hasil seleksi dibubuhi meterai),: dan proposal permohonan dijilid rapi sebanyak (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna kuning dan disimpan dalam map warna kuning untuk jenjang sarjana dan diploma dan sampul kertas warna hijau dan disimpan dalam map warna hijau untuk jenjang diploma iii.: sumbangan pembinaan pendidikan: pembelian buku alat tulis:tunjuk teknis. kasubbaghari jumat jam kerja. proposal permohonan untuk beasiswa berprestasi: tim seleksi penerima beasiswa berprestasi: jumlah kuota untuk beasiswa berprestasi: bupati menetapkan keputusan penerima bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasisidang pembinaan dan smp. kabar hukum kasubbag,:a.l (satu) rangkap asli diserahkan kepada badan keuangan dan aset daerah:kabar hukum| kasubbag ibis babsama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. pedoman teknis penjaringan dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampudari keluarga tidak mampudankabar hukum) kasusbagbbag etismahasiswa dari keluarga tidak mampu kepada mahasiswa yang membutuhkan biaya pendidikandari keluarga tidak mampudari keluarga tidak mampubiaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pengertian untuk pedommpudari keluarga tidak mampu sebesar rp. tiga juta:status pekerjaan orang tua tidak pegawai negeri sipil pns), tni dan polri:, surat keterangan belum bekerja dari dan diketahui kepala desa lurah, pas photo lembar) latar merah:surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lainan proposal permohonan dijilid rapi sebanyak (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna merah dan disimpan dalam map warna merah untuk jenjang sarjana dan diploma dan sampul kertas warna biru dan disimpan dalam map warna biru untuk jenjang diploma iii. 1bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini dipergunakan untuk: dan atau penelitidoman teknis.jum'at jam kerja. proposal permohonan untuk beasiswa dari keluarga tidak mampukabar hukum! kasubbag tadiadari keluarga tidak mampu, bupati menetapkan keputusan penerima bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa dari keluargdari keluarga tidak mampu tahun anggaran berkenaan dan keputusan bupati mengenai penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu akan diumumkan melalui papan pengumuman bidang pembinaan dan smp.dari keluarga tidak mampu:dan100y6 seratus persen). kasubbag pop:(satu) rangkap asli diserahkan kepada badan keuangan dan aset daerah,babdalam turut sertasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. kasubbag pala format surat permohonan bantuan pendidikan untuk beasiswa berprestasi kuala: kurun eos sesensana perihal permohonan bantuan kepada pendidikan untuk beasiswa yth. bapak bupati gunung mas. berprestasi up. kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga lampiran kabupaten gunung mas. kuala kurun dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini biodata diri nama lengkap inang anang tempat tanggal lahir nana nanang saa alamat tempat tinggi sesuai ktp) .oooooooooooo.oo wmmnnaaaaaan desa kelurahan benny kabupaten amannnamanmnamlann penataan ennnnknn kanan setbanenekank nomor hand phone hp) bee perguruan tinggi universitas pee nen enam nnnanannann netennneannt semen season program studi yaa pan nomor induk mahasiswa bun indeks berprestasi kumulatif ipk) 2oo.ooooooooooo woo www w# semester tingkat tentu att maa nea peran ane namnnnnnsnnn anak tahun masuk yyasnyan ii. biodata keluarga nama ayah maan nan arp jumlah tanggungan aaa unabiru:, fotokopi kartu rencana studi krs) semester yang diduduki yang dilegalisir: s5., kasubbag. ar format surat permohonan bantuan pendidikan untuk beasiswa dari keluarga tidak mampu kuala kurun, soo cnknkknnaaan perihal permohonan bantuan pendidikan kepada untuk beasiswa dari keluarga yth. bapak bupati gunung mas. tidak mampu up. kepala dinas pendidikan, lampiran kepemudaan dan olahraga kabupaten gunung mas. di kuala kurun dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini biodata diri nama lengkap tempat tanggal lahir aanuemne naa panen nan nepnnnnnennen ant onn sand alamat tempat tinggal sesuai ktp) semasa desa kelurahan bensin memanen nnn nnen sangka matan ben sankei kabupaten nan tip aaa aaaa nomor hand phone hp) aan pan dna era perguruan tinggi universitas tea asn taman program studi denny aaa eni ban naik lan nna ann uan nomor induk mahasiswa angan indeks berprestasi kumulatif ipk)? senooooocooocooo voodoo w#w## wmanannananaaaaan semester tingkat pegagan tahun masuk tebak bnn ennenknd akan kanan ers ser anat base biodata keluarga nama ayah asn jumlah tanggungan been rata rata penghasilan kotor per bulan ayah dan ibu) rp. juta bin, rp. juta s.d rp. juta bin rp. juta bln)merah,: fotokopi kartu rencana studi krs) semester yang diduduki yang dilegalisir, kabar hukum) kasursas: fotokopi akreditasi perguruan tinggi minimal yang dilegaiisir: fotokopi akreditasi program studi minimal yang dilegalisir:li.::ubbag format berita acara penyerahan bantuan beasiswa berprestasi kop perangkat daerah naa anang snnmaan berita acara penyerahan bantuan men pesanan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat kantor badan keuangan dan aset daerah kabupaten gunung mas ee, kami yang bertandatangan bawah ini nama bei senin nisn uratmat? snnonooconnnnnnannnnannannnaaan selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. jabati mahasiswa una alamat? nenncannnnnnnnnnnannnannnnanaaan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. pihak kesatu telah menyerahkan dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi berupa uang kepada pihak kedua sebesar rp. empat juta lima ratus ribu rupiah#) untuk digunakan sebagai: .oooooooo.lmeterai nep kabar hukum kasusgas format berita acara penyerahan bantuan beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu kop perangkat daerah www | berita acara penyerahan bantuan otot taman pada hari ini . tanggal. bulan . tahun . bertempat kantor badan keuangan dan aset daerah kabupaten gunung mas ami vana hertandatanaan arwah ini serum. kami yang bertandatangan bawah ini: nama penan mnt all ul. seven0cocoococomencanssannsasaaan selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nama nasa jabatan maha .iiiocoooooo airborne meeepeaamanaana selanjutnya disebut sebagai pihak kedua pihak kesatu telah menyerahkan dana bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu berupa uang kepada pihak kedua sebesar rp. tiga juta rupiah#) untuk digunakan dear menamakandtt fihak kedua fihak kesatu meterai ttd ttd nip iss kabar hukum kasubbag dira format pakta integritas bantuan beasiswa berprestasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas yang bertandatangan bawah ini nama eyang jabatan maha .iii. kat mbagi mahasiswa berprestasi tahun . untuk . mahasiswa) dari pemerintah kabupaten gunung mas, sebesar rp. empat juta lima ratus ribu rupiah!run,.ooo penerima, kasubbag (rt format pakta integritas bantuan beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas yang bertandatangan bawah ini nama tee panai jabatan mahasiswa. alamat? anenannnnnnnnntannnnnnaamahasiswa dari keluarga tidak mampu tahun. untuk . mahasiswa) dari pemerintah kabupaten gunung mas, sebesar rp. tiga juta rupiah !#ki penerima, kabar hukum kasur2 format tanda terima bantuan beasiswa berprestasi tanda terima penerimaan bantuan dibayar dan dibukukan pada tanggal tenaga nomor bukti neanaasnnamesaa jenis pengeluaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi pada rekening lanaberprestasi tahun . untuk mahasiswa week pa. surat penyediaan dana spd) nomor penecoswese tanda oke proposal rencana anggaran biaya rab) nota perimbangan surat an. mea asa nomor tanggal terbilang empat juta lima ratus ribu rupiah# kuala kiri. ema lunas dibayar bendahara ppid, penerima, ttd meterai ttd piano pan aaa mahasiswa mengetahui menyetujui ppid selaku bud, ttd kasubgag bantuan beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu tanda terima penerimaan bantuan dibayar dan dibukukan pada tanggal nanenanennnaanan nomor bukti prannnanaannannan jenis pengeluaran bantuan beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada rekening prncnnanannnanaandari keluarga tidak mampu tahun . untuk mahasiswa .oo.: nanecco#o. tanggal .aecacacccaaa surat penyediaan dana spd) nomor? annecacannataan tanggal na. proposal rencana anggaran biaya rab) nota perimbangan surat an. mahasiswa .oooocooo nomor tanggal terbilang tiga juta rupiah# kuala kurun, oo. lunas dibayar bendahara ppid, penerima, nip, anna can cannonnennnnanaannanan mahasiswa mengetahui menyetujui ppid selaku bud, ttd bupati gunung mas, nip. an. connccomeanasennananan(kabar hukum kasubbag selunung maprd kabupaten gunung mas. (karena hukum kasubbagumum dan keuangan, membawakan: sub bagian umum, danpelaksana dan jabatan fungsional: dan tenaga ahli. kabar tuk kasualcc. penyelengaraan rapat rapat dprd:kabar hukum kasubbag ally:,bbag allewan perwakilan rakyat daerewan perwakilan daerah kabupaten gunung mas kereta lorong kasus ketentuan mengenai: bagan susunan organisasi sekretariat dprd tercantum dalam lampiran dh nip. tree kel $a32 angan, rana p ) nan: tee fall pp. ||, |last lisa 22s hera has sal pss ("ga ke) il. jan (lsg gigas ana (ja a03 jum tk: s$g$ some isi ses is$ plsql jar nas yk0e 23k ifi ct. kur sala s35 pp33 ses masa sung siva gex9 (ll sop mososcog segi has series sesi sans s38a sn9 dog0 sa00y huh sob fee lat sas eye aisle ace bani oyu iko meat oku aia nun g8images css es$ pen sbn issn$ oa, eta asep na, eb9e des one pep were lam bkb efek par ck: tep) ke: per lra (gs xas8 d2r5 see eng had sau pju sel bao ona ssuguadya, stw kar mad op $$x935 vol huh roa |.g iri 2x3 ge. sig bau ka) bada: at! pns sana sis is, ho. go. e85 ane peta (pi eni te. dag sc$ para ea: kp) ann smk lekuk s.s (a80 lega ke) kas) ana gw. bse one tag adu baba e3p a53 dhan akan seng kaa ela se: b3. see see g353 mi: 3ia konon tani ka) sa8 eos 333g a23 mengenai .g pala suisse nian penengah ajal le) ses snn kb) tp) sya sa$ ente tol an) s g sad sek ban may ira tenan aang yah i0y3 ta9 iaa3 bagai tee ius jot b33 peg yako sebaga se" woo us$ s$$ i53i ni, van. enjanginana teh sa9agu sorry per los aaaa bea una naa ani a00 bea bnn iek tag aan des nan eur vegetasi tt gis uml ka) d., sg3 s355 lek sad bean kn: oren. tot, dau 8si8g aaa ga5s lan mio ben dita yenpress e93y evo her sug a.a (rs fis iss pu8 gs ke) lan pad) dah ag3n ganas, kkn ngg$ alto get .0m alis soe gas atk .$ tp la) ise ptk sig bex kas fan lia tpl a39 oto peta) sae, sex oswernr cnn: a03 .m0$ tao o. sdo yyo tot go, @i:u kela hun kent seabgai s3) dop, siliossm den yang agg hehe hasi ada s289 ker) si kav) suk wau rri ita kd) ban feri kav) far) agu aan bisa bahan iso poso5 ase bodi bnn see oka dae show ill loyal tar sg, pe) ss3e mer swg ses bus s$5zs get laman s3yo sta nina d. sbs eeeiiis g3333 sosis isa aoa s3, est te533u 2iga sea gis593 kn) sia &. ag. bovine gula ra3 biog3 were ka) n : yes0 nee: dag an: tissa gwi am. haa ata dg. gps tebe boke nia oor d0. lvd mere: ba, pes ca: sop s5s5a "cd sud tmt der kita ska tot bak jaa padang ben et) kadi pangan diana rela taeeekg ke) von pepsi, sgb a5 b.c harapan .$g5x dee kera) sis wee 3s5 tea pi5 bot kg: eno len sp) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian perundang undangan, persidanglingkungan bagian perundang undangan, persidang dan penyusunan naskah akademik dan draf perda inisiatif serta mengumpulkan bahan penyiapan draf perda inisiatif: verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang undangan: mengoordinasikan pembahasan perda, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolandan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. tea bag hukum kasubbag ala gi (&) tani kets) gie seng seed kuy laga lo. wou says lal ss. gg9 f8, gata ist gangsa aha sera porong se3598 fla3 ssdssles kav ko) ke5 sss3 s3. en: cesi2 aie59u give like smt s89 po3 igi30gsa loh 3yy0 "no tolok dx. tema sati nn utimutuu ses p2r2re atau sep tarif geos pap ef3 sse3el 5e9, srsg335 n,s asasi bang draig iba das3$5t spa ag0i aas sa3g. ide eta hn ugy baik dik sig j3 tag dong s 3c yura og. yss sta .9o peng angel gs2ion garis geng pala ulu enak seoul oot dag dtg mus bem arus pkosalkar belly elly ts) ne) asy sass55 i3h ses ttg (er aa 1g ereksi fla han osis fak bd few to) su. ns5s$ 3x3 sep sir gg s8. (bd) bad las golewa mud pdt e5ps3 ss. fav) (er tart 3s ke io5 ten het 0erat das dag isa sara seisi a53 kos puter sad jas rgs aga ava nia tes fav) ig, ike3 mba ogu seo see tni iss3lir bag 28k bmn ttm dageragasg #ie pee gor vuv ai: &.s ann agama dag d25 psg3o uses exy33 spesies esg bsa nn: eun psb reg ban pen ana oo50key ols set sus uu gew tes sad iis dug tah oo. oon gel . ini yas hang kn) ttu leh 3f3 seresesas be. isp key 50x $$ blu sya st) tsi mela hen: ggs oo. sms gs. . ost dag gaa se. sus p35$ s55 sem t.bara feb es. dag sis u. iygigekw oku es20 say tass ya9 sdngtags ke" eta las) ss, pola ra: a38 s56nio, sid #bagi3 arg3si3 final3 hal bisa d2. bei g3at dani pss 0k3 bus sam seo ga "bei loe 53k dod ope wwd pengsises.s sans pelagis sah sem lag sunan 00u9 o5doi man bnn bnn fib sun pnp epp ka, ap , pso key vovovol sopo los5 nasi akan aan ikan bros te) snn tae os35 ,s kn?) g2ig sep meta poa 0gb por oggi sus la) (la oli sal fl) a90 ela gg sle snn a85 e323 nate h0. mo, aa, kas (ep) tai luang tuak ken) dot tni ps) fee . sata fa. abad tegas dad, lala. mala jaga a53 fat tes gas ani dian aas ulir bea ear tuli gak: ggs" ini pe2g giant, huni ran ke) seri latar gan benzena tag sapaan rom tepi afeeee tek s2g kr. nsi es$ edy ha) ems: etan haa 585p eka meteran nan nan sep is) sp5$33reka iuh otp peka itc re5iag weeks yaa jaa oyp yss efe hah s0152555 dt yi yeo bg20snendagher heri eil seat esa ta bet ore are see pang pp9 nan sgg gal fat bada saga prk ft, be5pp pkpu etik asa| pgn5a dsb tega agffogpr lani bea snn ser ora serba abe ons osis dga ds bag53 a33 nn) see pp, ser ada b5e3 ses 5g3| pet tag ig) sip pan5 s55 se8 p52 bps 2pp $2b g5ap ba, isi dki kat gan sio yng tu) data a53 lo3 bi, b35 254m dyn5 rta ia) clo 3edp ber siber dag2 mp3 pot llur tan kuku kayu uut berisi ipa igo ongkos yasa fergebair seng pep bse peta ppk tag laa kir ena senna maan ran: spip gas denga forb pegiat smu spi olb dri imn yka ha3p are ool iman ting bisbarb gan bbb ban fbs ora ap seat se559 gp5 ian kane bur camat oman mp3 draw ton ann "snn opo api ger kimia kkb ijuk ke) xl, tina yu tan c558 geger says 3es le533an.u355 pp! pp3 yee f3. atu 9g9 ko. x,o sis a35 age ego eg3 a85 sab spl pln pic kas s52 iii ss5u dd. nan an) png nan eta rog o23 353p a33 aa p32 ls. dan cas eng han tata d5, taman tata oba5 235p ter arena nan 2e39 diliputi were b53| 02an ape adegan oke dprd lor pp dea o35 tee ppa pes oya yura gern tn: nan) es d a53 gaj uus tel ya, pap br mti tee mata (cn ob pas) tar dinda papan era oo ad e25a ebi p2. oa) pp fan pata gir term pir ser maan ang eta fpi naga, bagan egi ttg dedi jaga pia ere dataset sas pelaporpelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. kepala sub bagian memimpin dan melaksanakan perencanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan fasilitasi pengawasan pelayanan administrasi mengkaji, dan kerjasama berdasarkan rencana operasional bagian merancang, menganalisis, fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagai merencanakan dan memfasilitasi pedoman pelaksanaan tugas, kegiatan, dokumen dan bahan pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka bahan pendukung berdasarkan pengawasan berdasarkan rencana operasional standar dan ketentuan yang sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai berlaku guna menunjang pedoman pelaksanaan tugas. pelaksanaan tugas. perancangan bahan rapat rapat internalpenganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, penganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik: penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik: fasilitasi resestpp mettantt sela go. 3g. ne) peran ana nan atu ear ton prionlsasaa bia dea boa sita farah ana hee ani data sunan tan degan kanan eni alba rgs partai3 inai puma kota manan anis pora 23k kag super 3p5 getas nea sep bat lag) fee) a90 no) sas kelas look pe pon benda and 9gp tas pas) teng ekn gangan sea on: seni pol tania tan: neha ce. se) bebe aga dak "dx ana s55$ spp3) sp5a 8p sings ke) del eny sps pad tgb be0ai pa: "gpi napi ea3 badeni ian epoch free she han buda lan ko) s9? ke) ke) t3us ina fe) cus ace pep dun gig sore tam ang a99 sg. ,d 5p8g (om bn: eta ela sa, a.:. lap fish ad baker sdh a53 ga uta pee le) das: an, js) berg 28x yuu besar easy any karna lorena pang nas san sop peta epa ap3 ged kas dot wep peoemkcd o.y3 cox pui ia ain hai sapa bar tuas a.$ dan ban gara eee hate pede te) span dies s2@ tpi ana bin ko) (g) ld tiara opo aah odp sesi saksi setir east opp 2pii lam, god mep dic ordo wat ika ope dip lia pp3 po sih ng. eos jera a39 sau s2 ? sos g3i bos lupa, s53 2s, roses lai rom dad bps pun pp9 ppa ypp ileunung mas, menimbangyang mengatur bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dkabar akun kasuseag kebinstansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. kabar hukum| kasuseas kmaksud dan tujuan pemberian insentif adalah memberikanruang lingkup peraturan bupati ini adalah: instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah: penerima insentif: target kinerja, sumber insentif: besaran insentif: penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan penutup. bab instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah badan pendapatan daerah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut pajak daerah yang meliputi pajak hotel losmen penginapan, pajak restoran rumah makan, pajak reklame: pajak penerangan jalan: pajak air bawah tanah: kabar hukum) kasubbag dan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan: dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak hiburan. kecamatan dan desa kelurahan bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. perangkat daerah yang bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi: badan pendapatan daerahasar kios, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan, badan keuangan dan aset daerah, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan, badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi: retribusi pergantian biaya cetak peta: dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa gedung, dinas pekerjaan umum bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi: retribusi penggantian biaya cetak peta: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor, dinas lingkungan hidup, kehutanan dan perhubuakaian kekayaan daerah kendaraan sewa pemakaian kendaraan bus untuk transportasi luar keperluan dinas, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan, dinas perindustrian dan perdagatera tera ulang,, dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dinas perikanan dan ketahanan pangan instansi sebagian instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah penjualan hasil perikanan: ikatan hukum kasus solo dinas pertanian kendaraan bermotor retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah penjualan hasil pertanian, dinas kesehatan bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan puskesmas puskesmas pembantu: dinas pendidikan, kepemudaan dan olahragapenyewaan tanah dan bangunan, il. dinas transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pasar sewa los lapak taman kota: dinas kebudayaan dan pariwisata bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sekretariat daerahruang aula, dan oo. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu retribusi pergantian cetak peta. bab iii penerima insentif pajak dan retribusi daerah insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. penerima insentif sebagaimana dimaksud dalamerah dan retribusi daerah. penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. kabar hukum) kasubbas bab target kinerja pemberian insentif pajak daerah dan retribusitahun berkenaan. (l):: cc., pencapaian target kinerjtidak diberib sumber insentif insentif pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab besaran insentif (l)unung mas tahun anggaran berkenaan. besarnya pemberian insentif kepada penerima insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan ketentuan: kepada pejabat, pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf untuk setiap bulannya diberikan insentif paling tinggi (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat: kepada pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk setiap bulannya diberikan insentif paling tinggi sebesar lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan, dananinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan setiap triwulanan dengan ketentuan: penanggungjawab pengelola keuangan daerah sebesar 10y6b (sepuluh persen), dan koordinator pengelola keuangan daerah dan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sebesar (sembilan puluh persen). besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan setiap triwulanan dengan rincian sebagai berikut: penanggungjawab pengelola keuangan daerah sebesar (sepuluh persen), dan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat kecamatan kelurahan desa sebesar (sembilan puluh persen), dengan ketentuan: petugas pemungut tingkat kecamatan dan kelurahan sebesar (tiga puluh persen): dan petugas pemungut tingkat desa sebesar (tujuh puluh persen). kabar hukum kasus3a'. bab vpemberian dan pemanfaatan insentif pemungut pajak dan retribusi untukdibagi dalam (dua) belanja yaitu belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi yang diperuntukan untuk pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada pejabat penanggungjawab pengelola keuangan dan kepala desa selaku petugas pemungut pajak bumi dan bangunan tingkat desa, dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diperuntukan untuk pembayaran insentif pemungut pajak dan retribusi kepada koordinator pengelolaan keuangan dan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah serta petugas pemungut pajak bumi dan bangunan tingkat kecamatan dan kelurahan. penganggaran insentif pemungutan pajaknganggaran tambahan penghasilanpajak. penganggaran tambahan penghasilanbelanja retribusi. dalam hal targetn retribusi, meliputi: keputusan bupati tentang penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif, pengen arah perhitungan insentif: cc. realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, rekapitulasi pendapatan asli daerah, daftar nominatif penerima insentif, kwitansi penerima insentif: dan surat setok hukum, audio lamanya temon, nip. |
salinan an. kabarie was paragraf susunan organisasi susunan organisasi inspektorat, terdiri dari: inspektur: sekretaris, membawakan: sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian perencanaan, keuangan dan aset:dan kelompok pelaksana dannya perangkat inspektoratkpdinspektorat berkewajiban dan bertanggungla setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan inspektorat wajib mengikuti,inspektoratbagian dan stafnya secara berjenjang sesuai dengan susunan organisasi yang adinspektoratdabadyumi guanhin, nip. s3) 1gp jam ag2 gen ipp tin ak: ce3 sek ia tris ngo fe) lek eni ssk. |i aug sb egg mem hoax sas5 (lol oog gate gas (is ati say udg3 ko) das ata durian aek man akw0 peg. dukuh ce eko |(&g be3 ilelyvs pn) lui pen nm: yx0 logika ana ah. v0nue5 bln den essere pat mena meski3k gos ning # a kyul green ea! assess men sos take snn bee msi suka sun come ma" men! vuvavyvvlumitp ala namo men ben meme bro ter irr jesse sea las: kg? pb. sasa i38 pat eag3 le) s8ana sg s$s$ f3 lea) kej lsg ing s35$ |( $ ee$ sa, tdi sgg 2iriei. im, sgy kuru s33n0 dp33 sad sta k033 .,e snn neta mere nn: sanam masak ase2a snn penanganan pengaduan masyarakat:ngoordinasikan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, perencanaan, pembinaan dan pengelolaan keuangan serta penyusunan pengendalian terhadap pertanggungjawabannya, program serta memberikan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan pelayanan teknis dan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional administrasi kepada seluruh daerah: unit organisasi lingkungan penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis inspektorat. masyarakat humas): penyusunaninspektorat jenderal masing masing kementerian, badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), badan kepegawaian negara bkn), dan inspektorat daerah provinsi kalimantan tengah, serta inspektorat kabupaten gunung masyang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi: penyelenggaraan pengelolaan barang kekayaan milik negara daerah lingkungan inspektorat: hukum) kasubbag s33 og9 gai ses ola 3g. pas oli a93 kedua tr: 35f kej ol0o aad tag si) gas a39 nu sau yus gs ir) r9a dia bag tar sep3 (p3 berasas gai (er a.a tas) eri sera: ny. m s55sg3 tae ng. bsk segar gregis far ara perlu oi03 ta. ggs gg. sak05 pps a33 e3a pig bra gas sea dani esa bor egp ada besi let dls n he ss3ap33p3s singel pragadadasa erna hor a32 ban esa d3. ttl w9g sga32apa buang pai naas penelepenis rek pss laras lama rata han tato) cara a.a tol agr fav snn sstr dak exr s5? k19) s.h kes) tee ang wwg vga rta see. .f3sg gila sai. nan app pas kav) kav) ke) ban edy las eng mera tes temu ge) asn 8g se, tani kasi yuj eee mai, s33 pelat rai raj san see tag al: dara seb s03g2 ri: n933 sous3$ sang pas ag 5g3g wg se) esa r08 sim pes 3gas tenda aga ladang enam ana $. |s?. pgigagana kai peta gaya sekali bar tea tp) sir is58 $3t bes s.s suk tee ieee aa. series ci. tea) dia sis na: esa din aan tes mn: a33: sae ep c55s5a5es kru pilosa tah "as ena ka: tana kis tai lenses ten, ha) bel5 meh ggg5s fee sbb saba pig sopir bing esai bahan ren era stress3s5 a04 btr dan tp) tag sts, egg (2g lo tar) fan fan sep tita ahp gos sit se9j syst ife net elo sos5 selesai gg dso s3se3 ko, fan) fav san ago naa srs sea ora cena shg tani ke) gan tote pelialia san gawe eng0g ses oke de, nee o:. (sni) tds la. rin sigfiirii, sess stone gugur dus bnn msi tik, ess5is enn tap ej332 sana pin bee bai gas e52, oclc vol vru end ols ane iltp iso loss inspektur pembantu melaksanakan pengawasan pembantu inspektur menyusun rencana program teknis wilayah terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bidang, pembangunan, pemerintah daerah dan kasus pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan pengaduan pada wilayah yang berlaku, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah berdasarkan standar dan ketentuan pengawasan yang telah ditetapkan kemasyarakatan dan kasus pengaduan lingkungan kecamatan dan kelurahan serta desa, kemasyarakatan dan kasus pengaduan lingkungan kecamatan dan kelurahan serta desa: mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pencapaian hasil pengawasan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pembangunan dan kemasyarakatan: mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku:: hukum| kasubbag gay signs tes aes$ snp esok aa, eu) ex) efek be5$ nag ina pgy on. cor 4s) (2g s588k isl besar iii $o$ es, kej ran kej tax ong akan m u dada ( ai sur asr sori sg vi92 bags ka) atu mw. iku dug ( s era vs. gts do, ee$ kas sis selat see wol data des s93s$ ss38 tea9 geo set ln03g tere eren sma kayu ss) mis etsu3 non t380 omi some kag puluh tak d2f39 tn: gores nai bone art toile wage pens esestinssesst tss ika amal soe aka sam rat aan co) inn "si rea uut ac. ser ttl kf: ane, mengkoordinasikan penyelesaian pelaksanaan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan, review laporan hasil pemeriksaan dan penilaian tugas pengawasan atas kegiatan pemeriksaan tim, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinyapelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan wilayahnya, dan pelaksanaan fungsisalinan nomor peraturan walikota malang nomor tahun tentang kode dan data wilayah administrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kota malang dengan adanya penataan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalamyesuaikandan data wilayah administode dan data wilayah administrasi. dengan peraturan walikota ini, ditetapkan kode dan data wilayah administrasi perangkat daerah dan unit kerja. kode dan data wilayah administrasiode dan data wilayah administrasi kode dan data wilayah administrasi kode wilayah pemerintah kota malang sekretariat daerah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bagian pemerintahan bagian hukum bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan asisten perekonomian bagian pengembangan perekonomian bagian sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur bagian layanan pengadaan barang jasa asisten administrasi umum bagian umum bagian hubungan masyarakat bagian organisasi bagian keuangan dan perlengkapan staf ahli staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik staf ahli bidang ekonomi dan keuangan staf ahli bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian umum dan kesekretariatan bagian perencanaan dan keuangan bagian fasilitasi fungsi dprd bagian hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga dinas dinas pendidikan upt satuan pendidikan dasar sekolah dasaro1l1. sekolah dasar negeri kesatria sekolah dasar negeri kesatriajadikan sekolah dasar negeri klienkasri sekolah dasar negeri penanggulangan sekolah dasar negeri oro oro dowo sekolah dasar negeri rampalcelaket sekolah dasar negeri rampalcelaketmodelsekolah dasar negeri ciptomulyopercobaupt satuan pendidikan non formal: sanggar kegiatan belajar upt layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dinas kesehatan puskesmas kedungkandang puskesmas ibig puskesmas arjowinangun puskesmas anti puskesmas ciptomulyo puskesmas mulyorejo puskesmas arjun puskesmas bareng puskesmas rampalcelaket puskesmas citadel puskesmas kendalkerep puskesmas pandanwangi puskesmas difoto puskesmas mojolangu puskesmas mendasari puskesmas polowijen upt lab kesehatan upt pertolongan pertama pada kecelakaan (ppp) upt pusat pelayanan kesehatan olah raga rumah sakit umum daerah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang upt pengelolaan air limbah upt uji mutu bahan dan alat berat upt pengelola gedung perkantoran terpadu dinas perumahan dan kawasan permukiman upt rumah susun sederhana sewa rumah susun sederhana sewa burung rumah susun sederhana sewa burung rumah susun sederhana sewa pendidikan upt kebun bibit tanaman upt taman aktif upt perbengkelan taman dan penerangan jalan upt tempat pemakaman umum dinas sosial dinas tenaga kerja dinas lingkungan hidup upt laboratorium lingkungan upt tempat pemrosesan akhir (tpa) upt penampungan dan pengolah sampah upt perbengkelan angkutan sampahupt kecamatan blimbing upt kecamatan klien upt kecamatan kedungkandang upt kecamatan sukun upt kecamatan lowokwaru dinas perhubungan upt terminal madyopuro upt terminal mulyorejo upt pengujian kendaraan bermotor dinas komunikasi dan informatika upt layanan pengadaan secara elektronik (lpse) upt malang command center dinas koperasi dan usaha mikro dinasupt gor ramayana upt gor ken rok upt sarana olahraga lain dinas perpustakaan umum dan arsip daerah dinas perdagangan upt pasar besar upt pasar blimbing upt pasar induk gadang upt pasar difoto upt pasar oro oro dowo upt metrologi legal dinas perindustrian dinas pertanian dan ketahanan pangan upt pembenihan ikan upt penyuluh pertanian inspektorat dan badan inspektorat badan perencanaan, penelitian dan pengembangan badan kepegawaian daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah upt pengawasan dan pengendalian izin pemakaian kekayaan daerah badan pelayanan pajak daerah upt layanan pajak daerah wilayah kecamatan blimbing upt layanan pajak daerah wilayah kecamatan klien upt layanan pajak daerah wilayah kecamatan kedungkandang upt layanan pajak daerah wilayah kecamatan sukun upt layanan pajak daerah wilayah kecamatan lowokwaru badan kesatuan bangsa dan politik badan penanggulangan bencana daerah satuan polisi pamong praja upt pemadam kebakaran perusahaan daerah perusahaan daerah diminum perusahaan daerah bank tugu artha perusahaan daerah rumah potong hewan kecamatan dan kelurahan kecamatan blimbing kelurahan balearjosari kelurahan arjosari kelurahan polowijen kelurahan purwodadi kelurahan blimbing kelurahan pandanwangi kelurahan purwanto kelurahan bunulrejo kelurahan kesatria kelurahan polesan kelurahan jadikan kecamatan klien kelurahan klien kelurahan rampalcelaket kelurahan samaran kelurahan kiduldalem kelurahan sukoharjo kelurahan kasih kelurahan kauman kelurahan oro oro dowo kelurahan bareng kelurahan gading asri kelurahan penanggulangan kecamatan kedungkandang kelurahan kotama kelurahan kertosono kelurahan bumiayu kelurahan wonosobo kelurahan burung kelurahan kedungkandang kelurahan lesanpuro kelurahan sawojajar kelurahan madyopuro kelurahan cemorokandang kelurahan arjowinangun kelurahan tlogowaru kecamatan sukun kelurahan ciptomulyo kelurahan gadang kelurahan kebonsari kelurahan bandungrejosari kelurahan sukun kelurahan tanjungrejo kelurahan pisangcandi kelurahan bangunan kelurahan karangbesuki kelurahan mulyorejo kelurahan bakalankrajan kecamatan lowokwaru kelurahan tunggulwulung kelurahan merjosari kelurahan tlogomas kelurahan difoto kelurahan sumbersari kelurahan ketawanggede kelurahan jatimulyo kelurahan tunjungsekar kelurahan mojolangu kelurahan tulusrejo kelurahan lowokwaru kelurahan tasikmadu data wilayah administrasi pemerintah kotamalang kelurahan mulyoreyo . ij. kelurahan bakalankrajan |k. kelurahan bangunan kecamatan lowokwaru ja. kelurahan tunggulwulung kelurahan merjosari ce. kelurahan tlogomas |. |d. kelurahan difoto le. kelurahan sumbersari if. kelurahan ketawanggede |. kelurahan jatimulyo . ih. kelurahan tunjungsekar li. kelurahan mojolangu li. kelurahan tulusrejo kelurahan lowokwaru kelurahan tasikmadutata cara pelayanan kartu identitas anak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanyang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kartu identitas anak, perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pelayanan kartu identitasmemutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pelayanan kartu identitas anak. bab ketentuan umummadiberikan kepadatugas operator kependudukan yang selanjutnya disebut petugas okp adalah tenaga bantu non pns yang ditempatkan kelurahan untuk menerima, memverifikasi dan mengingat data permohonan penerbitan dokumen kependudukan. petugas verifikator adalah petugas pns yang bertugas melakukan proses validasi dan verifikasi berkas permohonan dinas sebelum pencetakan dokumen kependudukan. petugas dinas adalah petugas pns dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertugas melayani permohonan pemohon dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan. bab tujuan pemerintah menerbitkan kia bertujuan untuk: meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, dan cc.mekanisme penerbitan bagian kesatu anak warga negara indonesia dinas menerbitkan kia bagi: anak usia kurang dari (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran, anak usia kurang dari (lima) tahun yang sudah memiliki kutipan akta kelahiran tetapi belum mempunyai kia, anak usia (lima) tahun sampai dengan usia (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dan anak warga negara indonesia yang baru datang dari luar negeridinas menerbitkan kembali kia yang hilang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan kia pengganti. dinas menerbitkan kia karena pindah datang. persyaratan dan mekanisme penerbitan kia sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. masa berlaku kia baru untuk anak kurang dari (lima) tahun sampai dengan anak berumur (lima) tahun. masa berlaku kia untuk anak atas (lima) tahun sampai dengan anak berusia (tujuh belas) tahun kurang (satu) hari. perpanjangan masa berlaku kia untuk anak kurang dari (lima) tahun menyesuaikan persyaratan dan mekanisme penerbitan kia untuk anak atas (lima) tahun. bagian kedua anak orang asing dinas menerbitkan kia baru bagi anak orang asing yang memegang surat ijin tinggal tetapmasa berlaku kia anak orang asing sama dengan masa berlakunya izin tinggal tetap orang tuanya. dinas dapat menerbitkan kia dalam pelayanan keliling sekolah sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan kia dapat maksimal. bentuk dan format formulir surat permohonan penerbitan kia sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. kepala dinas melaksanakan sosialisasi terhadap kia melalui temu wicara atau iklan pada media cetak atau elektronik. bab ketentuan peralihan kartu insentif anak yang telah diterbitkan oleh dinas sebelum adanya peraturan walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tata cara penggantian kartu insentif anaktata cara pelayanan kartu identitas anak. tata cara pelayanan kartu identitas anak penerbitan kia warga negara indonesia anak usia kurang dari (lima) tahun persyaratan: asli orang tua wali, dan e ktp asli kedua orang tua walperator kependudukan kelurahan,okpkurang dari (lima) tahun yang sudah punya kutipan akta kelahiran persyaratan: asli orang tua wali, e ktp asli kedua orang tua wali, dan fotokopi kutipan akta kelahiran dengan menunjukkan aslinyapas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak (dua) lembarperator kependudukanpersyaratan: asli orang tua wali, e ktp asli kedua orang tua wali, surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas: dan surat tanda bukti pelaporan kelahiran luar negerdinassurat tanda bukti pelaporan luar negerisurat tanda bukti pelaporan luar negeritetapi telsurat tanda bukti pelaporan luar negeri, dan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinashilang rusak penerbitan kia karena hilang persyaratan: asli orang tua wali, e ktp asli kedua orang tua wali, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisianrusak persyaratan: asli orang tua wali, e ktp asli kedua orang tua wali, dan kia yang rusakpenerbitan kia karena pindah datang anak usia kurang dari (lima) tahun persyaratan: asli orang tua wali, e ktp asli kedua orang tua walipara dan diteruskan kepada kepala dinas untuk ditandatanganidan sudsampaisurat keterangan pindah pindah datang, dan pas foto ukuran 2x3 sebanyak (dua) lembar. mekanisme: kelurahan pemohon mengisi formulir permohonan penertibanak orang asing anak kurang dari (lima) tahun., pas foto ukuran 2x3 sebanyak (dua) lembardengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malangt pengelolaan pendidikanpelaksanaan pembelajaran jenjang dikdasmenpenerimaan peserta didik baru ba), taman kanak kanak luar biasa klb), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program paket ula, program paket hasta, program paket ulapendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara sd mi, smp m ts, sma, dan smk mencakup program paket ula, program paket usaha, program paket ula dan programmadrasah penyelenggara inklusi adalah satuan pendidikan jenjang sd smp sma smk negeri swasta reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan non intelektual. pendidikan inklusibersama sama dengan peserta didik pada umumnya. ula adalah program pendidikan dasar enamsaha adalah programjian nasional smp m ts, small, sma, small, smkts, small, sma, small, smk secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu. ujian nasional pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut pendidikan kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaidan program paket ula. nilai ujian sekolah madrasah pendidikan kesetaraan sd mi paket aa) shu s m pk). sertifikat hasil ujian sekolah madrasah pendidikan kesetaraan selanjutnya disingkat shu s m pekolah madrasah pendidikan kesetaraan shun s m pk). sertifikat hasil ujian nasional shun) adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional, nilai sekolah madrasah pendidikan dan nilai akhir na) dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional. bab tujuan dan as, artinya penerimaan peserta didik barupersyaratan calon perserta didik baru kelas sd sdb, sebagai berikut , apabila pagu masih belum terpenuhi maka anak usia (lima koma lima) tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan dan jika pendaftar melebihi pagu, maka dilakukan seleksi umur, dan melampirkan fotokopi dan akta kelahiran surat kenal lahir asli, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi surat keterangan lulus tk ra ba bagi yang mempunyai. persyaratan calon peserta didik baru kelas vii smp small, sebagai berikut telah lulus sd mi sdb atau program paket ula, memiliki ijazah dan surat hasil ujian sekolah surat keterangan hasil ujian sekolah madrasah pendidikan kesetaraan, berusia setinggi tingginya (delapan belassekolah propinsia small, sebagai berikut telah lulus smp m ts small atau program paket wushu, memiliki ijazah dan sertifikk small, sebagai berikut telah lulus smp m ts small atau program paket wushu, memiliki ijazah dan sur,sekolah penyelenggara inklusi kriteria sekolah penyelenggara inklusi sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler: bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan berat, yang tidak dilayani sekolah reguler diharapkan mendaftar sekolah luar biasa, calon peserta didik melampirkan asesmen awal asesmen fisik psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga psikologi yang terakreditasi, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam (satu) rombongan belajar sebanyak (dua) peserta didik dengan tidak lebih dari (dua) kegunaanpenyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan kegunaannya. jumlah maksimum peserta didik baru pada dalam setiap rombongan belajar maksimal anak. jumlah maksimum peserta didik baru pada smp dalam setiap rombongan belajar maksimal anak. jumlah maksimum peserta didik baru pada sma dalam setiap rombongan belajar maksimal anak. jumlah maksimum peserta didik baru pada smk dalam setiap rombongan belajar maksimal anak. jumlah peserta didik baru pada sdb, small dan small dalam setiap rombongan belajar maksimal anak. calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat berjenjang, diperhitungkan dalam penerimaan peserta didik baru line dengan ketentuan sebagai berikut prestasi akademik dan non akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi: bidang akademik, yaitu olimpiade sains nasional internasional mathematics and science olympiad lomba penelitian ilmiah remaja olimpiade penelitian siswa indonesia, international junior science olimpiade dan lomba bidang studi berskala internasional yang lain. bidang olah raga, yaitu kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah, meliputi: olimpiade olahraga siswa nasional, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga sd, pekan olah raga pelajar daerah, kejuaraan provinsi, pekan olahraga nasional, dan sea games, bidang seni budaya dan keagamaan, yaitu festival lomba seni siswa nasional pekan seni pelajar, mto yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah: pramuka, yang meliputi sebagai wakil kota tingkat provinsi, wakil provinsi tingkat nasional, atau wakil negara tingkat internasional. lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan). jenjang dan tingkat kejuaraan meliputi: juara tingkat kota malang luar kota malang tidak berlaku), juara ii, iii tingkat provinsi, juara ii, iii tingkat nasional, juara ii, iii tingkat internasional. bab jadwal dan kegiatdalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam dan maka jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut sdn smpn sman smkn jenis kegiatan (manual) (online) (online) (online) verifikasi s.d s.d s.d s.d sertifikat juni juni juni juni kejuaraan (prestasi) pengumuman juni juni juni juni hasil verifikasi sertifikat kejuaraan (prestasi) pendaftaran s.d s.d s.d jalur online juni juni juni juni wilayah sekolah pengumuman juni juni juni juni jalur online wilayah sekolah daftar ulang s.d s.d s.d s.d jalur online juni juni juni juni wilayah pendaftaran juni juni juni juni jalur online juli (s.d s.d s.d reguler (jika juli juli juli kuota belum terpenuhi) pengumuman juli juli juli jalur online reguler daftar ulang jalur online juli juli juli reguler penerimaan juli juli juli juli cadangan jalur line reguler sdn smpn sman smkn jenis kegiatan (manual) (online) (online) (online) permulaan juli juli juli juli tahun pelajaran baru pelaksanaan 18s.d20 118s.d s.d s.d mode juli juli juli juli khusus jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru inklusi, sebagai berikut pendaftaran tanggal s.d. juni pengumuman tanggal juni daftar ulang tanggal s.d. juni sistem seleksi penerimaan peserta didik baru ppdb) untuk jenjang smpn, sman, dan smkn menggunakan jalur yaitu jalur online wilayah sekolah merupakan jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal berdasarkan kewilayahan, jalur online reguler merupakan jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan tetap mempertimbangkan aspek prestasi akademik dan non akademik. wilayah jalur online wilayah penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan kewilayahan yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan. dalam hal calon peserta didik yang sudah diterima pada jalur online wilayah sekolah, apabila mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang, tidak bisa mendaftar pada jalur online reguler. kuota calon peserta didik dari luar kota malang untuk jenjang sdn, smpn, dan sman dibatasi maksimal 5y6 dari pagu jalur online reguler. kuota calon peserta didik dari luar kota malang untuk jenjang smkn dibatasi maksimal dari pagu jalur online reguler. batasan pagu sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah dalam hal kuota untuk jalur online reguler belum terpenuhi. calon peserta didik baru dapat memilih salah satu atau seluruh sekolah dalam (satu) rayon melalui penerimaan jalur online reguler tahun pelajaran pembagian rayon sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan. calon peserta didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran jenjang smp, smk dan sma sebanyak (satu) kali. calon peserta didik baru yang telah mendaftar sma, tidak dapat mendaftar lagi smk melalui jalur online, kecuali peserta didik baru mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar smk atau sebaliknya. calon peserta didik baru yang telah mencabut berkas sebagaimana dimaksud pada tidak dapat untuk mendaftar kembali sma atau sebaliknya. seleksi calon peserta didik baru kelas (satu) negeri dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal dan talk. seleksi calon peserta didik baru kelas vii (tujuh) smp negeri menggunakan rata rata nilai dari rapor kelas (semester dan kelas (semester dan kelas (semester dan nilai ujian sekolah propinsi dengan rumus nilai akhir na) rerata nilai rapor rerata nus. seleksi calon peserta didik baru kelas (sepuluh) sman smkn menggunakan rata rata nilai dari rapor kelas vii (tujuh) semester dan semester kelas viii (delapan) semester dan semester kelas (sembilan) semester dan nilai ujian nasional dengan rumus nilai akhir na) rerata nilai rapor rerata nun. seleksi khusus kompetensi keahlian calon peserta didik baru kelas (sepuluh) smkndan program. seleksi khusus kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan jadwal tempat smkn pilihan pertama. calon peserta didik baru yang mendaftarkan smk, boleh memilih paling banyak (lima) kompetensi keahlian pada (satu) smk dan atau smk yang berbeda pada ppdb jalur online reguler. bab mutasi perpindahan mutasi peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten kota, antar kabupaten kota dalam satu propinsi atau antar prop. perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester tahun, jenjang, kelas, bidang keahlian, serta akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut diatas. perpindahan mutasi peserta didik kelas vii (tujuh) dan (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester (satu). perpindahan mutasi,bab pembiayaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru sd sdb, smp small, sma smk small tidak dipungut biaya. bab vii monitoring dan evaluasi dinas pendidikanmengikutsertakan majelis komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsi dan susunan perangkat daerah perlu menyesuaikan perizinan dari walikota kepada kepala badan pelayanan perizyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dari walikotadalah kepala dpmptsp kota dan nonperizinan, pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan, penandatanganan perizinan dan nonperizinan, dan pengawasan dan pelaporan. bab iii jenis perizinan dan nonperizinan perizinan meliputi: izin mendirikan bangunan imb) yang tidak mempersyaratkan amdal dan atau andal lalin, izin gangguan yang tidak mempersyaratkan amdal dan atau andal lalin, izin reklame: izin usaha perdagangan sup), kecuali izin usaha mikro, izin usaha perindustrian iui), izin usaha toko swalayan its): izin usaha angkutan, izin trayek, izin usaha jasa konstruksi, izin penyelenggaraan tontonan, izin perluasan industri, izin pemakaian kekayaan daerah berupa gedung ramayana dan wisma tamu: dan izin operasional untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner. non perizinan meliputi: tanda daftar usaha pariwisata tiup), tanda daftar perusahaan tdp), dan tanda daftar industri tdi). bab pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala dpmptsp. tata cara pelayanan perizinan dan nondan nonperizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan, penerbitan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan, pencabutan dokumen perizinan dan nonperizinan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam bab pengawasan dan pelaporan pengawaswalikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. pengawasan terhadap izin dan atau notizie yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab dpmptsp. kepala dpmptsp wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non. bab vii ketentuan peralihan perizinan dan nondan nonndelegaswalikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan. pada saat peraturan walikota intangani, sh, hum. idrusdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa untuk lebih mengoptimalkan capaian pelaksanaan road map reformasi birokrasi pemerintah kota malang tahun perlu mengubah beberapaerita daerah kota malang tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rincian prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam tertuang dalam dokumen perubahan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. lampiran peraturan walikota malang nomor tahun tentang road mapd, terakhir dengan dengan peraturan daerah kota malang nomor tahun tentang perubahan ketiga atasviketentuan huruf angka huruf angka huruf angka dan huruf angkanegeri sipil cons):: pejabat tinggi pratama pejabat eselon ii, meliputi: sekretaris daerah: inspektur, kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan:an, penelitian dan pengembangan, pejabat administrator pejabat eselon iii pada badan pengelola keuangan dan aset daerah::an, penelitian dan pengembangan:an, penelitian dan pengembanganimpinan walikota malang, ajudan wakil walikota malang, sekretaris pimpinan wakil walikota malang, sekretaris pimpinan sekretaris daerah, pelaksana tata usaha pelaksana kepegawaian, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa untukperlu didasarkan padadaerahmaksud penetapan standar kompetensi manajerial, yaitu: sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulmanajerial, yaitumanajerial standar kompetensi manajerial digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama pejabat eselon ii. standar kompetensi manajerialbab hurufharga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten kota oleh bupati walikota setempat,dan rumb maksud dan tujuan standar harga satuan bangunan gedung dan rumah negaragedung dan rumah negara ini bertujuan:. bab standar harga satuan bangunan dan prosentase komponen pekerjaan bangunan bagian kesatu standar harga satuan bangunan ruang lingkup standar harga satuan bangunan gedung dan rumah negara ini meliputi harga satuan per tertinggickategori untuk bangunan gedung sederhana sebagai berikut jumlah lantai sama dengan (dua) lantai, luas bangunan sama dengan m?, dan rumah dinas type yang tidak bertingkat). kategori untuk bangunan gedung tidak sederhana sebagai berikut jumlah lantai lebih dari (dua) lantai, luas bangunan lebih dari m2?, dan rumah dinas type yang bertingkat). untuk bangunan yang lebih dari lantai, koefisien factor kendalinya dikonsultasikan dengan instansi teknis setempatluas bangunan jenis bangunan permanen jenis bangunan permanen 250m? das jenis bangunan permanen m2? mean jenis bangunan permanen m2? angan jenis bangunan permanen m2? sanga jenis bangunan permanen spesifikasi teknis dan model bangunan untuk gedung dan rumah negara serta standar harga satuan bangunan gedung dan rumah negara beserta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan lampiran peraturan walikotalantai yo yo atapjawab terhadap pembinattd k22a salah, hukum pan taman daerah kota depok kayu ram s.h.,m. hum nip an kerja kepada pegawai negeri sipilsebagaimana telah diubah dengdiubah sebagai berikut ketentuan dan diubah dan ditambah (dua) yakni dancalon pegawai negeri sipil cons), pejabat tinggi pratama pejabat eselon ii, meliputi sekretaris daerah: inspektur, kepala badan perencana pembangunan daerah pembangunan daerah, pejabat administrator pejabat eselon iii pada badan pengelola keuangan dan aset daerah, pembangunan daerah pembangunan daerahdiantara ketentuan dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns yang memiliki beban kerja lebih sebagaimana dimaksud dalam dirumuskan sebagai berikut pns (prestasi kehadiran poin bobot jabatan harga satuan bobot jabatan ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi tambahan penghasilan diberikan kepada pns terhitung mulai bulan januari tambahan penghasilan bagi pns yang memiliki beban kerja lebih sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung mulai bulanribadi walikota malang, ajudan wakil walikota malang, sekretaris pribadi wakil walikota malang, sekretaris pribadi sekretaris daerah: pelaksana tata usaha dan kepegawaian, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran setda, pembantu bendahara pengeluaran, pengemudi walikota malang, pengemudi wakil walikota malang, dan pengemudi sekretaris daerah.wali kota depok provinsi jawa baratndentitas anak yang mengacu pada peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang penyelenggaraan kota layak anak, bahwa dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kartu identitas anak,manfaatan kia waktu ket maa depok, jos . mitra pimpinan perusahaan lampiran iii desain blank, fitur pengaman dan personalisasi kia desain blank kia jumlah lapisan pada kartu identitas anak total ketebalan kartu layer mikron fitur keamanan blank kia sx, sitasi hat ami saat kan kr) cas sen kana dog bagan bani laksana bia staf bala aaa tra) anu gan anu personalisasi kia ae nae india bisa bad eno bak iii era pasti bae ian bea lis ian sig3333 s3$s manis heat aan rgoskokari bar bos jet jena ssh bi. e333 a325 . esa kisah e32 dia pada! ana lio) tn.artu identitas anakartu identitas anak. babdepok. pemanfaatan kia adalah sebagai identitas danotaota depok.ota depok dengan mitra kerja wilayah kota depok: pendidikan, kesehatan: pariwisata, olah raga, perbankan: dan fasilitas lain yang ditentukan oleh wali kotaota depokdinas menerbitkan kia untuk anak tahun sampai dengan usia tahun kurang satu harilurahjin tinggal tetap, asli orang tua,usia anak tahun sampai dengan usia tahun kurang hari, dilengkapi deng copy dan pas photo ukuran sebanyak lembar bagi anak usia tahun sampai dengan tahun kurang, fotokopi dan pas photo ukuran sebanyak lembar bagi anak usia tahun sampai dengan tahun kurang hari. pernya kia wni untuk anak usia sampai dengan tahun adalah sampai anak berusia tahun. masa berlaku kia wni untuk anak usia diatas tahun sampai dengan tahun kurang hari adalah sampai anak berusia tahun kurangformulir permohonan kia, laporan pemanfaatan kia, desain bangko kia, fitur keamanan blank kia, dan personalisasi kia sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran dan lampiran iii peraturan wali kota ini. bab ketentuan peralihan masa berlaku kia yang ditetapkan berdasarkan peraturan wali kota depok nomor tahun tentang kartu identitas anak, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan peraturan wali kota ini setelah habis masa berlakunya. bab ketentuan penutup pasal pada saat peraturan ini berlaku,ral bagian hukum sekretariandaerah kota depok s.s ana s.h.,m. hum nim97001271998032004 lampiran formulir permohonan kia pemerintah kota depok dinas kependudukan dan pencatatan sipil humor formulir permohonan kartu identitas anak nomor nama anak nik anak akta kelahiran tempat tgl. lahir golongan darah nama ayah nama ibu kewarganegaraan alamat kel. kec, depok, .o.oosenanatanl. foto pemohon, (bb ) persyaratan mengisi formulir permohonan kia, fotokopi akta kelahiran anak, pas poto anak berwarna ukuran 2x3 lembar, fotokopi ktp orang tua, fotokopi kartu keluarga kk): fotokopi paspor dan kitap bagi penduduk orang asinglang, menimbang bahwa rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota malang tahun dalam perkembangan tidak sesuai dengan asumsirencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kota malang tahunrencana kerjadiubah sebagai berikut diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut rkd merupakan penjabaran dari rpm dengan menggunakan bahan dari rancangan rencana kerja satuan kerja perangkat daerahdi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. rkd menjadi pedoman untuk menyusun kebijakan umum apbd dan kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara apbd dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd tahun anggaran cc. menyusun rka skpd. diubah, dan melaksanakan program dan kegiatan dalam rkd yang selanjutnya dituangkan dalam apbd tahun anggaran dan perubahan apbd tahun anggaran penambahan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rkd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pada kapas sepanjang program dan kegiatan dimaksud sifatnya pendampingan tindak lanjut bantuan dari pemerintah pusat. plafon anggaran sementara belanja langsung pada masing masing skpd akan dirumuskan pada penyusunan kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut badan perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan pengendalian terhadap pelaksanaan rkd tahun lampiran diubah, sehingga berbunyiab pendahuluan latar belakang sebagai tindak lanjut amanatmerupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mekanisme tahunan dituangkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah rkd)penyusunannya mengacu pada rencana kerja pemerintah( rkp).pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat rkd adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota malang yang disusun berdasarpenjabaran tahun ketiga dari rpm kota malang tahun telah dituangkan kedalam rencana tahunan sebagaimana peraturan walikota malang nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota malang tahun adapun rkd tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan apbd tahun setelah sebelumnya melalui proses penyelamatan kebijakan umum apbd (kua) serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas) apbd sebagaimana amanatiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan rkd kota malang tahun mengalami dinamika terkait dengan perubahan kondisi yang ada, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan antara lain terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional yang berdampak pada perlambatan ekonomi daerah yang dapat digambarkan dari pertumbuhan ekonomi kota malang pada tahun sebesar tahun sebesar dan pada tahun sebesarlpa tahuhwatahun perubahan rencana kerja pemerintah daerahwalikota malsebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan perubahan rkd tahun disusun berdasarkan rkd dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, dan tetap memperhatikan dan menekankan pad dan pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten kota. maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan maksud maksud dari perubahan rkd tahun adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan apbd (kua apbd) dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd (pas apbdyang ditandatangani bersama antara walikota dan pimpinan dprd. selanjutnya perubahan rkd ini akan dijabarkan dalam perubahan rka skpd sebagai lampiran perda perubahan apbd untuk dibahas, disepakati dan disetujui dprd. tujuan penyusunan perubahan rkd tahun ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan kota malang yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat rpm, dengan menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan kota malang dengan dinamika terkini. selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan: menjabarkan rencana strategis dalam rencana operasional yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, untuk memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,memberikan gambaran mengenai perubahan proyeksi kerangka ekonomi daerah tahun sebagai patokan dalam penyusunan perubahan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah, menyelaraskan dinamika dan perubahan kondisi yang ada dengan tujuan kegiatan prioritas semua skpd yang disatukan melalui penetapan target penetapan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah kota malang,, dasar hukum landasan hukum penyusunan perubahan rkdsatuan polisi pamong prajamalang tahun nomorpbd tahun anggaradokumen rkd dokumen perubahan rkd tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan, menjelaskan latar belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan rkd perubahan maksud, tujuan penyusunan perubahan rkd dasar hukum, hubungan antar dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen perubahan rkd dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika dokumen rkd. babi evaluasi hasil rkd tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, memuat kompilasi hasil evaluasi capaian indikator pelaksanaan rkd tahun dan gambaran penyerapan sampai dengan bulan mei tahun bab iii arah kebijakan keuangan dan program kegiatan, memuat tentang arah kebijakan keuangan mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan serta program dan kegiatan yang berisipenutup, memuat kaidah pelaksanaan perubahindikator kinerja utama pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kota malang telah ditetapkan peraturan walikota nomor tahun tentang indikator kinerja utama sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota nomor tahun bahwa indikator kinerja utama kota malang tahun diukur berdasarkan (tiga puluh delapan) indikator kinerja utama dengan target s d. tahun sebagai berikut tabel indikator kinerja utama kota malang tahun hanekaparisipasi kasar saga yoga saga sd mi angka partisipasi murni sd mi aneka partisipasi kasar boi ost stt smp m amekaparisipat gio murni smp m angka partisipasi kasar ose best d2ce d6. sma smk ma angka partisipasi murni sma smk ma bob angka melek huruf persentase angka sdm smp m ts. sma ma smk | angka kematian bayi per kelahiran hidup neh d angka kematian ibu per kelahiran hidup |. rasio tenaga medis oas nie per satuan penduduk (per penduduk tesis posyandu per ite het tante tip satuan balita defense penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis aneka usa harapan oss toge mes hidup ahh) persentase koperasi sehat eos terhadap total pdrb tpesentse sektor ee1 says anna perdagangan, hotel dan restoran terhadap total pdrb teesense sektor s2tet industri pengolahan terhadap total pdrb tingkat pengangguran terbuka aneka panai ser angkatan kerja ketersediaan pangan (food availability) angkaea, a g isa too bencana yang (tertangani ' | manevents penurunan angka kriminalitas bemenuse peruramaa too tool too kasus pelanggaran perda |. lo. persentase jalan kota dalam kondisi baik pesanan bersih persentase luasan rth persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani tumpah skpd yang to ditetapkan sebagai wbk nama mmm nilai sakit kota opini bpk wtp wtp wtp wtp wtp wtp survei kepuasan masyarakat skm) adapun hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama tersebut dapat gambarkan sebagaimana tabel tabel evaluasi capaian indikator kinerja utama tahun s d. dan target capaian akhir tahun realisasi realisasi target indikator kinerja utama angka partisipasi kasar apk) sd mi angka partisipasi murni apm) sd mi angka partisipasi kasar yo0 apk) smp m angka partisipasi murni yo0 (apm) smp m kan angka partisipasi kasar apk) sma smk ma angka partisipasi murni yo0 apm) sma smk ma angka melek huruf angka kelulusan smp tokyo 99x sma toss3n 98x angka kematian bayi per kelahiran hidup kh) angka kematian ibu per kelahiran hidup kh) rasio tenaga medis per satuan penduduk (per rasio posyandu per satuan balita persentase penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis angka usia harapan hidup ahh) persentase koperasisehat '38y4 kontribusi ukm terhadap total pdrb persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total pdrb persentase sektor industri pengolahan terhadap total pdrb tingkat pengangguran terbuka tpt) tingkat partisipasi yo0 angkatan kerja ketersediaan pangan (food availability) angka persentase korban bencana yang tertanganipersentase penurunan angka kriminalitas persentase penurunan kasus pelanggaran perda luasan kawasan kumuh persentase jalan kota dalam kondisi baik persentase layanan air bersih persentaseluasan rth persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani jumlah skpd yang ditetapkan sebagai wbk nilai sakit kota malang opini bpk wtp wtp wtp survei kepuasan masyarakat skm) evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama tersebut secara umum dapat digambarkan melalui capaian indeks pembangunan manusia ipm) kota malang tahun terakhir, dimana ipm kota malang menduduki peringkat ke (tiga) diantara kabupaten kota jawa timur dengan urutan kota surabaya, kota mojokerto dan ketiga adalah kota malang. sedangkan secara komposit indeks kesehatan yang dihitung dari angka harapan hidup berada pada peringkat (enam belas) apabila dibandingkan dengan kabupaten kota jawa timur. untuk indeks pendidikan yang dihitung dari rata rata lama sekolah dan melek huruf kota malang masih tetap menduduki peringkat pertama antara kabupaten kota jawa timur. dan untuk indeks ekonomi yang hitung dari kemampuan daya beli menduduki peringkat (tiga) antara kabupaten kota jawa timur. gambar grafik nilai ipm kota malang tahun terakhir peningkatan nilai ipm kota malang disebabkan adanya peningkatan pada sisi sisi komposit pembentuk ipm yaitu angka harapan hidup, rata rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli masyarakat. apabila dibandingkan dengan ipm jawa timur. pada tahun ipm kota malang masih berada pada posisi diatas nilai indeks jawa timur. gambar grafik perbandingan nilai ipm kota malang dan jawa timur tahun kota malang jawa timur secara umum indeks pembangunan manusia kota malang apabila dibandingkan dengan wilayah malang raya yang terdiri dari kota malang, kabupaten malang dan kota batu, masih menduduki peringkat ke baik secara keseluruhan maupun secara komposit per komponen pembentuk indeks pembangunan manusia indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli) disamping ipm, untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, berdasarkan pdrb bahwa kota malang pada tahun terakhir berangsur naik mulai tahun sebesar tahun sebesar tahun sebesar tahun sebesar dan tahun sebesar adapun perlambatan ekonomi pada (dua) tahun terakhir dipengaruhi adanya perlambatan ekonomi global dan nasional. seiring dengan berbagai upaya penjabaran dan implementasi program pembangunan terjadi distorsi pembangunan salah satunya kemiskinan. berbagai strategi untuk mengatasi distorsi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan bahwa angka kemiskinan kota malang tahun terakhir berangsur menurun dari pada tahun dan pada tahun sebagaimana gambar tersebut dibawah ini. gambar angka kemiskinan kota malang tahun s d. bea bps prov jatim) (aon) (a2c evaluasi realisasi penyerapan anggaran. penyerapan anggaran memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi sehingga belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. adapun evaluasi realisasi penyerapan anggaran pada jenis belanja langsung pada masing masing skpd kota malang dapat digambarkan sebagai berikut. tabel penyerapan anggaran berdasarkan skpd s d. akhir bulan mei tahun anggaran realisasi uraian belanja belanja langsung langsung badan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat badan kepegawaian daerah badan kesatuan bangsa dan politik badan lingkungan hidup badan pelayanan perizinan terpadu badan penanggulangan bencana daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah badan perencanaan pembangunan daerah bagian hubungan masyarakat bagian hukum bagian kerjasama dan penanaman modal bagian kesejahteraan rakyat bagian organisasi bagian pembangunan bagian pemerintahan bagian perekonomian dan usaha daerah bagian umum dinas kebersihan dan pertamanan dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kepemudaan dan olahraga dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas kesehatan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dinas komunikasi dan informatika dinas koperasi dan usaha kecil menengah dinas pasar dinas pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan dinas pendapatan daerah dinas pendidikan dinas perhubungan dinas perindustrian dan perdagangan dinas pertanian dinas sosial inspektorat kantor ketahanan pangan kantor perpustakaan umum dan arsip daerah kecamatan blimbing kecamatan kedungkandang kecamatan klien kecamatan lowokwaru kecamatan sukun kelurahan arjosari kelurahan arjowinangun kelurahan bakalankrajan kelurahan balearjosari kelurahan bangunan kelurahan bandungrejosari kelurahan bareng kelurahan blimbing kelurahan bumiayu kelurahan bunulrejo kelurahan burung kelurahan cemorokandang kelurahan ciptomulyo kelurahan difoto kelurahan gadang kelurahan gading asri kelurahan jatimulyo kelurahan jadikan kelurahan karang basuki kelurahan kasih kelurahan kauman kelurahan kebonsari kelurahan kedungkandang kelurahan kesatria kelurahan ketawanggede kelurahan kidul dalem kelurahan klien kelurahan kotama kelurahan lesanpuro kelurahan lowokwaru kelurahan madyopuro kelurahan kertosono kelurahan merjosari kelurahan mojolangu kelurahan mulyorejo kelurahan oro oro dowo kelurahan pandanwangi kelurahan penanggulangan kelurahan pisangcandi kelurahan polesan kelurahan polowijen kelurahan purwanto kelurahan purwodadi kelurahan rampai celaka kelurahan samaran kelurahan sawojajar kelurahan sukoharjo kelurahan sukun kelurahan sumbersari kelurahan tanjung rejo kelurahan tasikmadu kelurahan tlogomas kelurahan tlogowaru kelurahan tulusrejo kelurahan tunggulwulung kelurahan tunjungsekar kelurahan wonosobo rumah sakit umum daerah satuan polisi pamong praja sekretariat dprd sekretariat dewan pengurus kopi jumlah realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai dengan bulan mei sebesar atau dari total belanja langsung pada tahun sebesar rp. permasalahan pembangunan daerah permasalahan pembangunan daerah adalah rumusanselain isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi daerah, juga dirumuskan dengan menyerap aspirasi dan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. perumusan permasalahan tersebut dihimpun dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan masukan segenap stake holder yang disampaikan pada saat musrenbang kota malang dan diperkirakan menjadi permasalahan kota malang padaidang urusan pendidikan belum optimalnya pemerataan sarana prasarana pendidikan, khususnya satuan pendidikan wilayah timur kota malang, yang berdampak peminat siswa lebih banyak (empat) wilayah kecamatan yang merupakan wilayah wilayah pusat keramaian rendahnya apm tingkat pendidikan smp ts. kurangnya sarana prasarana pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini paud) dan sd, belum bertanya kualitas sdm tenaga pendidik, masih terdapat kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan, belum antaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum. bidang urusan kesehatan belum melindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih kurang memadai karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata, rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin, masih kurangnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau, serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik sarana pelayanan pemerintah dan swasta, masih adanya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata, jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum dilaksanakan dengan optimal. bidang urusan lingkungan hidup permasalahan yang dihadapi pembangunan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang mengakibatkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan. permasalahan ini disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman pentingnya menjaga kualitas daya dukung lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan. beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah: peningkatan kapasitas sdm aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, dan pengendalian laju degradasi lingkungan. kualitas tata ruang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan lingkungan hidup, kualitas tata ruang dan pengelolaan tata ruang memainkan peranan yang tidak kalah penting. namun permasalahan dan tantangan masih harus dihadapi dalam upaya peningkatannya. adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah: masih belum ditetapkannya peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kota dtk) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang, belum memakainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas sdm, dan masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan dan keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) yang mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang. menyikapi permasalahan yang dihadapi, tantangan dalam bidang tata ruang untuk depannya adalah peningkatan efektivitas implementasi rencana tata ruang dalam berbagai sektor pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. disamping itu, upaya penataan ruang akan membutuhkan kegiatan survei dan pemetaan yang membutuhkan biaya relatif besar. namun demikian, data dan informasi yang dihasilkan selalu mempunyai nilai strategis tinggi dan menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring kegiatan pembangunan. nilai strategis dan biaya yang besar tersebut sering kali menjadi penyebab rendahnya pertukaran data dan informasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan survei dan pemetaan. isu strategis penataan ruang yang dapat menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan depan adalah terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya urbanisasi dan dinamika aktivitas masyarakat perkotaan yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan dan semakin maraknya pengembangan wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana. dalam rangka peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk revitalisasi perkotaan, permasalahan yang dihadapi adalah: terjadinya penurunan kualitas fisik dan lingkungan pusat pusat kegiatan penduduk perkotaan seperti pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan. dengan demikian tantangan depan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penataan ruang antara lain adalah: melaksanakan peremajaan kota kawasan kumuh perkotaan. bidang urusan pekerjaan umum sumber daya air turunnya daya dukung area resapan air (run off yang berlebihan) turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu waktu tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah irigasi teknis kebinamargaan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan, baik jalan nasional dan flyover serta jalan provinsi dan jalan kota keterbatasan alokasi pembiayaan penambahan panjang jalan kota, kejenuhan jalan khususnya jalan yang menghubungkan antara kota malang dengan kab. malang dan kota batu. infrastruktur permukiman belum optimalnya pelayanan air minum daerah rawan air. belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan limbah komunal. belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim beverage), belum optimalnya pengurangan genangan banjir kawasan perkotaan bidang urusan penataan ruang kesenjangan wilayah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing masing wilayah serta terkuatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidak meratakan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah. pengendalian pemanfaatan ruang semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidak sesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah rtrw). bidang urusan perumahan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh perkotaan, terbatasnya pengembangan psu rsh rst dan kawasan permukiman. bidang urusan kepemudaan dan olah raga masih rendahnya kualitas pemuda. minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreativitasnya. masih kurangnya sarana prasarana olah raga. masih rendahnya kualitas atlit bidang urusan penanaman modal permasalahan urusan penanaman modal antara lain: belum optimalnya promosi investasi, belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kota malang, masih lambatnya realisasi investasi, dan masih sedikitnya investasi industri hilir. bidang urusan koperasi dan umkm permasalahan urusan koperasi dan umkm antara lain terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan umkm. belum optimalnya kelembagaan koperasi masih rendahnya daya saing produk umkm. belum optimalnya akses keikutsertaan pelaku umkm dalam promosi daerah bidang urusan kependudukan dan catatan sipil belum optimalnya pendataan penduduk khususnya penduduk rentan kependudukan. masih diperlukan peningkatan layanan administrasi kependudukan. bidang urusan ketenagakerjaan rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana sarana prasarana pelatihan. masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja dan informasi kerja. bidang urusan, masih adanya daerah rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. bidang urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor bagi kaum laki laki, masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap undang undang perlindungan perempuan dan anak belum adanya perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, belum adanya layanan rumah aman (shelter) bagi korban, belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, bidang urusan perhubungan belum optimalnya prasarana dan fasilitas lla, belum optimalnya pelayanan angkutan, belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas, perlu peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. bidang urusan komunikasi dan informatika dengan menetapkan icon kota malang sebagai kota smart city dan pengaruh globalisasi teknologi, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika. adapun permasalahan dibidang komunikasi dan informatika antara lain disebabkan geografis dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adawilayah malang barat dan malang timur, karena media komunikasi dan informatika belum dapat menjangkau sepenuhnya sampai wilayah pinggiran kota malang. hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan teknologi informasi komunikasi tik) gagap teknologi (gaplek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia sehingga diperlukan langkah langkah sebagai berikut peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, kerjasama informasi dan media massa, pengembangan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi, pengembangan implementasi government, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri permasalahan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi serta pemahaman dalam proses politik belum semua kecamatan, kelurahan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat fkm). belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban. bidang urusan pemerintahan umum belum keseluruhan batas wilayah antara kota malang dan kota batu serta kab. malang dilakukan peralatan pilar untuk memastikan batas daerah, masih ditemukan perbedaan data administrasi kependudukan dan batas wilayah, terhambatnya permasalahan administrasi yang menghambat proses fasilitasi pilkada, kelurahan belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan administrasi kelurahan berbasis ilmu teknologi it), pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan, belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan pns, belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan undangan bidang kepegawaian. bidang urusan pemberdayaan masyarakat belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakt yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat, belum terintegrasinya program pemberdayaan masyrakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, belum terintegrasinya penggunaan basis data penanggulangan kemiskinan. bidang urusan sosial masih terbatasnya akses pelayanan dasar dan rencana aksi daerah penanganan pks, tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan penderita hiv aids, belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, lemahnya koordinasi dan update data kemiskinan, masih rendahnya manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bidang penanganan korban bencana alam dan bencana sosial. bidang urusan kebudayaan semakin untuknya nilai nilai budaya masyarakat, belum optimalnya pemasaran pariwisata, semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah. bidang urusan arsip kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya baca, perlunya otomasi pelayanan arsip, kurangnya sarana dan prasarana ruang baca perpustakaan. bidang urusan pertanian permasalahan pada bidang urusan pertanian antara lain: belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, belum sepenuhnya peternak memahami terhadap penanggulangan penyakit menular ternak, belum optimalnya penerapan teknologi peternakan, belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, masih tingginya alih fungi lahan pertanian produktif, masih rendahnya daya saing produk pertanian, belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh pertanian, rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan, bidang urusan industri belum optimalnya penguasaan tekonologi dan standarisasi produk industri belum optimalnya pemahaman ikm terhadap gugus kendali mutu, terbatasnya ikm yang mampu memanfaatkan informasi teknologi (it) untuk pengembangan industri, relatif lemahnya daya saing ikm industri kreatif, belum optimalnya kemampuan teknologi industri, belum optimalnya kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dalam bidang industri. bidang urusan perdagangan permasalahan pada urusan perdagangan antara lain: kurang lancarnya logistik ekspor impor, antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak important, fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu, rendahnya harga jual komoditas tertentu saat over supply ketika panen raya, belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen. bidang urusan ketransmigrasian permasalahan bidang urusan transmigrasi adalah kurangnya minat masyarakat kota malang untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi. isu strategis pembangunan daerah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, pengalokasian dari belanja langsung untuk belanja bidang pendidikan luar gaji guru), atau total setara apbd dan 10y6 dari apbd setelah dikurangi gaji untuk belanja bidang kesehatan, dalam rangka menghadapi mea, perlu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semua jenjang pendidikan serta distribusinya, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas, operasional rsud. reformasi birokrasi aparatur profesional, handal dan berkualitas, pelayanan berkualitas, akuntabel dan tepat sasaran. pengentasan kemiskinan menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri. mewujudkan kota sehat layak huni yang berketahanan iklim melalui program dan kota hijau green city) masyarakat kota malang terlayani akses air bersih, kota malang diharapkan akan terbebas dari area permukiman kumuh, masyarakat kota malang akan terlayani akses sanitasi sampah, drainase dan air limbah domestik), atribut kota hijau. pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persamaan secara regional melalui penyediaan sistim pengelolaan air minum spam) dan tempat pembuangan akhir tpa) yang terintegrasi antar kabupaten kota. peningkatan daya saing kota meningkatkan kedaulatan pangan, mendorong daya saing usaha lokal, optimalisasi potensi ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sdm), peningkatan kualitas layanan publik, terobosan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah. pemanfaatan ruang kota dan sinergitas antar daerah malang raya perundangan bidang tata ruang, konsistensi pelaksanaan dan penegakan ketentuan bidang tata ruang, sinergi perencanaan antar daerah malang raya, penyusunan ded sebagai percepatan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (quick win). manajemen dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi penambahan jaringan infrastruktur jalan, manajemen rekayasa dan penataan lalu lintas, kebijakan transportasi ramah lingkungan. pergeseran kewenangan daerah inventarisasi kewenangan daerah dan penataan kelembagaan perangkat daerah. pengarusutamaan gender melalui penguatan kelembagaan pada setiap skpd untuk membentuk focal point dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, belum adanya data terpilih pada setiap kegiatan yang dilaksanakan skpd, komitmen skpd dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender baik untuk laki laki, perempuan, anak anak dan kaum difabel. bab iii arah kebijakan keuangan dan program kegiatan arah kebijakan keuangan daerah. analisa dan perkiraan sumber sumber pendanaan daerah. kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pad), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.pertumbuhan ekonomi kota malang tahun sebesar lebih rendah dari rata rata provinsi jawa timur sebesar yang menunjukkan bahwa perekonomian kota malang perlu diupayakan untuk bisa meningkat, diproyeksikan tahun tumbuh menjadi dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi kota malang berdampak pada menurunnya potensi sumber penerimaan daerah khususnya dari sumber lain lain pendapatan asli daerah yang sah. pendapatan asli daerah pad) dari tahun tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun pada tahun cenderung menurun utamanya disebabkan menurunnya pendapatan lain lain pad yang sserta daerah optimalisasi kontribusi bumi. sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerint dalam bentuk dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus dak) serta dana bagi hasil yang ditransfer langsung daerah, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan daerah. kebijakan pendapatan daerah pada rencana perubahan apbd tahun anggaran diarahkan pada upaya peningkatan rasio penerimaan pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah, agar pelaksanaan urusan pemerintahan kota malang dapat berjalan secara optimal. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah secara umum diarahkan pada kegiatan intensifikasi sektor pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak terkait dengan penjualan kendaraan bermotor baru, diantaranya adalah pengembangan dan penyempurnaan sistem operasional pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.melalui pajak on line dan tax banking bekerjasama dengan bank jatim dan bank bri: p. pemanfaatan aset barang milik daerah yang berstatus middle dengan memperhatikan peraturan tentang pemanfaatan barang milik negara daerah. perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun arah perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan apbd tahun anggaran sebagai berikutpada rpmrestrukturisasi program dan kegiatan belanja langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi belanja. mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendahan undangan yang berlaku. melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagaimana kebijakan umum pembiayaan daerah tahun anggaran yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dan mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, maka kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan apbd tahun tetap difokuskan pada pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) definitif (united) tahun anggaran dikurangi siapa awal (perkiraan siapa) apbd murni tahun anggaran digunakan untuk menutup defisit anggaran. asumsi perubahan kerangka pendanaan pembangunan tahun pada perubahan rkd kota malang tahun terjadi perubahan kerangka pendanaan pembangunan tahun yang terdiri atas perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut tabel realisasi pendapatan daerah tahun dan proyeksi pendapatan daerah pada perubahan rkdabel realisasi belanja daerah tahun dan proyeksi belanja pada perubahan rkd tahutabel realisasi pembiayaan daerah tahun dan proyeksi pembiayaan pada perubahan rkd tahunperubahan kegiatan tahun memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan mei dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi asumsi dan target pada rkd murni tahun serta dalam rangka restrukturisasi belanja langsung untuk meningkatkan efisiensi belanja dan efektivitas capaian target, maka diperlukan perubahan kegiatan berupa pergeseran alokasi belanja dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun pergeseran kegiatan tahun pergeseran alokasi belanja berupa pergeseran anggaran. pergeseran kegiatan tahun semua skpd dengan total kegiatan yang bergeser sebanyak kegiatan. adapun kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan alokasi biaya dan usulan kegiatan baru sebanyak dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini. tabel skpd yang melakukan perubahan alokasi anggaran dan usulan kegiatan baru pada perubahan rkd tahun baru dinas kesehatan rumah sakit umum daerah dinas perhubungan badan lingkungan hidup kenamaan nan pertamanan dispendukcapil soeria dinakertras dinkopdan ukm dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kepemudaan dan olahraga politik daerah bagian pemerintahan bagian organisasi bagian hubungan masyarakat bas keasamadanpt sekretariat dprd oto panama penahan terpadu dinas pendapatan darah kecamatan klien toto 5kecamatan blimbing kecamatan kedungkandang kecamatan lowokwaru sekretariat kopi soap kantor ketahanan pangan jan kantor perpusdan informatika perdagangan dinas pasar kelurahan klien kelurahan rampai celaka ' ' kelurahan saman 20kelurahan kidul dem ssikeurahan kasih 52kelurahan kauman kelurahan oro oro dowo kelurahan bareng kemahangadingkasa 5e| kelurahan penanggulangan 58kelurahan polowien 50kelurahan arjasa co|kelurahan purwodadi "oi (kemurahan pandangan "es kelurahan bunurpo o1 kelurahan kesatria "es kelurahan pohan oto eo|kelurahan jadikan oto kelurahan kedungkandang co|kelurahan kotama to|kelurahan kertosono yakeurahan bumiayu kelurahan bung takeurahan lesanpuro kelurahan sawojajar te|kelurahan madyopurs r|kelurahan cemorokandang kelurahan arjowinangan so|kelurahan lowokwari si kemurahan difoto oto |kelurahan sumbarsatu "8s (kelurahan ketawanggede s1 kemurahan jatimuyo kelurahan tunjungsekar kelurahan mojolangi "ss |kelurahan tasikmadu s0kelurahan tunggumumg oo|kelurahan tlogomas oto doi kelurahan merjosai oto 22kelurahan sukun "0s kelurahan ciptomuyo o1 kelurahan gadang kelurahan kebonsari oto kelurahan bandungrgosat "os kelurahan pisangcandi "o0kelurahan karang basuki moo kelurahan bangunan kelurahan mulyorejo kelurahan bakalankrajan total rancangan program dan kegiatan pada perubahan rkd tahun rancangan program dan kegiatan pada perubahan rkd tahun berisi tentang perubahan anggaran berbasis skpd, program dan kegiatan yang dihapus tahun program dan kegiatanadapun rekapitulasi rincian usulan perubahan per skpd adalah sebagai berikut. tabel rekapitulasi rincian usulan perubahan per skpd tahun belanja langsung) belanja langsung apbd tahun anggaran skpd sebelum bertambah perubahan jumlah usulan (berkurang) dinas pendidikan dinas kesehatan rumah sakit umum daerah memohon dinas pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan . .ul bangunan lan badan perencanaan pembangunan daerah memohon dinas perhubungan badan lingkungan hidup memohon dinas kebersihan dan pertamanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil omomoonnnonoonoeseonnnon badan keluarga berencana dan pemberdayaan dinas sosial dinas " ketenagakerjaan |dan transmigrasi ono dinas koperasi dan usaha kecil menengah dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kepemudaan dan olahraga badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong |. praja code badan penanggulangan bencana daerah bagian pemerintahan bagian hukum bagian organisasi bagian pembangunan .a. aia bagian perekonomian dan usaha daerah bagian kesejahteraan |. rakyat pkn prana bagian hubungan bagian umum bagian kerjasamadan penanaman modal sekretariat dprd |inspektorat badan kepegawaian |. daerah tomo badan pelayanan perizinan terpadu dinas pendapatan |. daerah tomo kecamatan klien kecamatan blimbing |. kecamatan |. kedungkandang kecamatan lowokwaru kecamatan sukun kelurahan klien |. .a. aia kelurahan rampai kelurahan samaran kelurahan kidul dalem |. .a. aia kelurahan sukoharjo |. aa. kelurahan kasih |. .a. aia kelurahan kauman |. .a. aia kelurahan oro oro dowo rename nanas kelurahan bareng kelurahan gading kelurahan 70k tanggungan doom kelurahan blimbing kelurahan polowijen |. .a. aia kelurahan arjosari |. .a. aia kelurahan purwodadi |. .a. aia kelurahan |. pandanwangi kelurahan purwanto kelurahan bunulrejo dea kelurahan kesatria dea kelurahan polesan dea kelurahan jadikan dea kelurahan balearjosari dea kelurahan |. kedungkandang kelurahan kotama kelurahan kertosono dea kelurahan bumiayu dea kelurahan wonosobo dea kelurahan burung dea kelurahan lesanpuro dea kelurahan sawojajar dea kelurahan madyopuro dea kelurahan |. cemorokandang |.0o.ooo kelurahan arjowinangun oooowoooooeooooeooooooosooena kelurahan tlogowaru kelurahan lowokwaru dea kelurahan difoto dea kelurahan sumbersari dea kelurahan |. ketawanggede kelurahan jatimulyo kelurahan |. tunjungsekar kelurahan mojolangu kelurahan tulusrejo kelurahan tasikmadu kelurahan |. tunggulwulung kelurahan tlogomas kelurahan merjosari kelurahan sukun kelurahan ciptomulyo kelurahan gadang kelurahan kebonsari kelurahan |. bandungrejosari |0000oo kelurahan tanjung dan mana kelurahan pisangcandi kelurahan karang dea basuki kelurahan bangunan kelurahan mulyorejo kelurahan bakalankrajan sekretariat dewan pengurus kopi badan pengelola keuangan dan aset daerah . kantor ketahanan |. pangan . . kantor perpustakaan umum dan arsip oo. daerah . oo. dinas komunikasi dan informatika dinas pertanian bana dan perdagangan dinas pasar jumlah secara rinci, uraian program dan kegiatan skpd pada perubahan rkd tahun adalah sebagaimana tabel bab penutup perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota malmalperubahan rkd kota maladapun plafon anggaran sementara belanja langsung pada masing masing skpd akan dirumuskan pada saat penyusunan kua pas tahun salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum, walikota malang, ttd much. anton tangani, sh, hum. pembina nip. |
ca) salinan star) way berita daerah kota depok nomor tahunsebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota nomor tahun bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensipelaksanaan penggunaan dana fasilitasi pelaksanaan pendidikan sekolah dasar negeri, maka peraturan walidasar luar biasa sdb(eberapa ketentuan dan lampiranorganisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang pendidikan. kepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang pendidikfasilitasi pelaksanaan pendidikan yang selanjutnya disebut fpiiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tujuan umum pemberian dana fpp adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada negeri. tujuan khusus pemberian dana fpp bage.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan dana fpp adalah untuk biaya operasional sekolah. penggunaan dana fpp yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) harus disusun berdasarkan rencana belanja tiap tiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dan mendapat persetujuan dari tim manajemen fpp kota. ras yang telah mendapat persetujuan dari tim manajemen fpp kotasebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara tim manajemen fpp kota dengan tim manajemen fpp sekolah. batasan paling besar penggunaan dana fpp untuk belanja pegawai sebesar (dua puluh) persen dari total dana fpp yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun. batasan paling besar sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan apabila sekolah yang bersangkutan memerlukan pembiayaan untuk membayar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer guna memenuhi spm. ketentuan dihapus. diantara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab dan (satu) yaitu bab via dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via pertanggungjawaban penggunaan dana fpp penggunaan dana fpp menjadi tanggungjawab penerima dan pengguna dana fpp sd. ketentuan lampiran penggunaan dana fpplaman hukum (pfpp proses penetapan alokasi dana penetapan alokasi dana fpp dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut sekolah mengusulkan dana fpp dengan mengisi data formulir pendataan yangdilampiri ras untuk diserahkan kepada tim manajemen fpp kota, atas dasar data jumlah siswa setiap sekolah, tim manajemen fpp kota membuat alokasi dana fpp yang dituangkan dalam rencana kerja dinas pendidikan, usulan dana fpp. proses pencairan dana fpp proses pencairan dana fpp dilaksanakan melalui mekanisme tambah uang tu) yang dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu bpp) kegiatan melalui rekening masing masing sekolah dengan langkah sebagai berikut setelah dpa opd disyketatausahaan keuangan opd (ppk opd) untuk mendapat persetujuan dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, ppk opd melakukan penelitian kelengkapan dokumen fppfpp yang diterima kepada rekening masing masing sekolah, pencairan dana fpp yang sudah masuk rekening sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah, pengeluaran belanja oleh bendahara sekolah dilaksanakan sesuai dengan jenis belanja pada dpa opd dpp opd dan berdasarkan ras yang telah disepakati, perubahan antar jenis belanja pada dpa kegiatan fpp hanya dapat dilakukan melalui mekanisme apbd perubahan. pertanggungjawaban penggunaan dana fpp pertanggungjawaban dana fpp dilakukan oleh masing masing negeri penerima dana fpp yang disusun oleh bendahara sekolah melalui bendahara pengeluaran pembantu kegiatan dinas pendidikan secara triwulanan. proses pencairan dana fpp pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila tim manajemen fppfpp sd, masing masing pengelola kegiatan tiap tingkatan tim manajemen fpp kota dan tim manajemen fpp sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala dinas pendidikanfpp kota hal hal yang perlu dilaporkan oleh tim manajemen fpp kota adalah sebagai berikut. laporan ini diserahkan kepada pemerintah kota depok paling lama tanggal januari tahun berikutnya dan tanggal juli tahun berjalan. tim manajemen fpp sekolah hal hal yang perlu dilaporkan oleh tim manajemen fpp kota adalah sebagai berikut penggunaan dana fpp sebagaimana dijelaskan pada petunjuk teknis laporan keuangan fpp dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukand propinsi, apbn dan berasal dari komite sekolah maupun sumbangan hibah pihak lain. laporan ini diserahkan kepada tim manajemen fpp kota paling lama tanggal januari tahun berikutnya dan tanggal juli tahun berjalan. beberapa ketentuan tambahan terkait penetapan alokasi, pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana fpp adalah sebagai berikut besaran pembiayaan kegiatan fpp yang diterima oleh pendidikanripada bulan berjalan, maka alokasi dana tersebut menjadi hak sekolah lama, terdapat sisa dana sekolah pada triwulan berjalan dan pada akhir tahun anggaran maka dana yang tersisa wajib dikembalikan kas daerah. pengembalian kas daerah dilaksanakanpaling lama (satu) minggu setelah penyampaian pertanggungjawaban pada triwulan berjalan dan pada tanggal desember tahun berkenaan untuk penyaluran triwulan keempat,kota pada tahun berkenaan. harga yang tercantum pada standar satuan harga merupakan batasan standar harga tertinggi dalam pembelian barang jasa dan apabila terdapat item barang jasa yang belum tercantum dalam standar harga, maka proses pengadaan dapatmenggunakan hasil survey yang berlaku dipasaranumum yang dapat dipertanggungjawabkanfppstandar satuan belanja personalia yang ditetapkan oleh keputusan walikotafpp kota dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli, tim manajemen fpppendidikana (tujuh) hari setelah tahun anggaran berakhir. penggunaan dana fpwalikota depok ttd kh.mohammad idriserah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas perindustrian dan perdaganganadalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota malang. unit pelaksana teknis metrologi legal yang selanjutnya disebut upt metrologi legal adalah unit pelaksana teknis metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kota malang. kepala unit pelaksana teknis metrologi legal yang selanjutnya disebut kepala upt adalah kepala upt metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kota malangmetrologi legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh upt yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (http). laboratorium metrologi legal yang selanjutnya disebut laboratorium. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi upt metrologi legal merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas perindustrian dan perdagangan. upt metrologi legalupt metrologi legal melaksanakan tugas pokok pelayanan tera dan atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt metrologi legal mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja upt metrologi legal, mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan kepala dinaspelaksana tera dan atau tera ulang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (http), pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan termetrologi legal, pelaksanaan fungsi kuasa pengguna barang milik daerahsp) dan standar operasional prosedur sop)b susunan organisasi susunan organisasi upt metrologi legal, terdiri dari kepala upt, subbagian tata usaha, koordinator rumpun tugas urusan massa dan timbang, koordinator rumpun tugas urusan ukuran arus, panjang dan volumeyelenggarakan, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya. bagian kedua subbagian tata usahaindustrian dan perdagangan bidang pengelolaan upt metrologi legal, pelaksanaan ketatausahaan, penatalaksanaan dan kearsipan, cc.sp) dan standar operasional prosedur sop)upt sesuai dengan tugas pokoknya. bagian ketiga koordinator rumpun tugas urusan massa dan timbangan koordinator rumpun tugas urusan massa dan timbangan melaksanakan tugas pokok menyusun rencana program kerja rumpun tugas urusan massa dan timbangan, melaksanakan tera dan atau tera ulang ukuran massa dan timbangan, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera dan atau tera ulang bidang massa dan timbangan, menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam bidang massa dan timbanganmassa dan timbangangian keempat koordinator rumpun tugas urusan ukuran arus, panjang dan volume koordinator rumpun tugas urusan ukuran arus, panjang dan volume melaksanakan tugas pokok menyusun program rencana kerja rumpun tugas urusan ukuran arus, panjang dan volume, melaksanakan tera dan atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volume, melaksanakandan atau tera ulang bidang ukuran arus, panjang dan volume: menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait dengan tera dan atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volumeukuran arus, panjang dan volumeb tata kerja kepala upt dan kepala subbagian tata usahapegawaian pejabat struktural pada upt metrologi legalmetrologi legalunit pelaksana teknis metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan bagan struktur organisasi upt metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kepala upt subbagian tata usaha koordinator koordinator rumpun tugas rumpun tugas urusan urusan massa dan ukuran arus, panjang timbangan dan volume teknisi besaran teknisi besaran massa dan arus, panjang timbangan dan volumeyusunan dan pengesahan dokumen kajian lingkungan walikota malang, menimbang bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, perlu menyempurnakan peraturan selanjutnya menetapkan kembalipenyusunan amdaleputusan kepala badan lingkungan nomor tahun tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting, keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan nomor tahun tentang panduan pemantau pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan rkl) dan rencana pemantauan lingkungan rplmdal: keputusan menteri lingkungan hidup nomor tahun tentang panduan penilaian dokumen amdallimbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3), peraturan walikota malang nomor tahun tentang sistem dan prosedur tetap pelayanan perijinan penjualan minuman beralkohol berita daerah kota malang tahun nomor seri d), peraturan walikota malang nomor tahun tentang penyelenggaraan menara telekomunikasie): memutuskan menetapkandan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kota malang. kepala badan lingkungan hidup adalah kepala badan lingkungan hidupanalisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut amdal adalah hasil studi mengenai dampak besar danerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut ka andal adalah ruang lingkup kajian amdal yang merupakan hasil selingkuhan yang disepakati oleh pemrakarsa atau penyusun amdal dan komisi penilai amdalyang selanjutnya disebutebut spl adalah suatu bentuk pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai saran teknis dari badan lingkungan hidup serta bertanggungjawab atas semua dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatannya amdal) kota malang. sekretariat komisi penilai amdal adalah sekretariat komisi yang melaksanakantim teknis adalah tim yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan teknis dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atas permintaan komisi penilai amdal kota maljin gangguan adalah pemberian ijibab ruang lingkup dokumen kajian lingkungan, meliputi dokumen amdal, dokumen ukl dan upl. bab iii ketentuan penyusunan dan proses pengesahan dokumen kajian lingkungan bagian kesatu ketentuan penyusunan (l) setiap rencana usaha dan atau kegiatan yangamdaukl dan upmaupun ukl dan upl sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyusun spl. sistematika penyusunan dokumen amdal dan dokumen ukl dan upl sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran peraturan walikota ini. jl) komisi penilai amdal memiliki kewenangan untuk menilai dan menganalisa dokumen amdal. badan lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan rkl dan rpl yang disebutkan dalam dokumen amdal maupun dokumen ukl dan upl. perangkat daerah dan atau instansi terkait memiliki kewenangan memberikan arahan teknis penyempurnaan dokumen ukl dan upl. bagian ketiga ketentuan pengesahan jl) pengesahan dokumen amdal dilakukan oleh walikota melalui penerbitan keputusan walikota mengenai persetujuan kelayakan dokumen amdal. pengesahan dokumen ukl dan upl dilakukan oleh kepala badan lingkungan hidup melalui penerbitan surat rekomendasi dokumen ukl dan upl. prosedur pengesahan dokumen amdal, dan pengesahan dokumen ukl dan upl meliputi persyaratan, waktu penyelesaian, masa berlaku serta mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. bab komisi penilai amdal bagian kesatu ketentuan komisi penilai amdal (dl) komisi penilai amdal dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan walikota. susunan keanggotaan komisi penilai amdal, terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota, sekretaris merangkap sebagai anggota, cc. anggota anggota lainnya. komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim teknis: sekretariat komisi penilai amdal. bagian kedua tim teknis (dl) tim teknis dibentuk dan ditetapkan oleh walikota atas usul kepala badan lingkungan hidup. tim teknisbagian ketiga sekretariat komisi penilai amdal sekretariat komisi penilai amdal dibentuk oleh ketuaamdal dokumen amdal tersusun atas (lima) dokumen yang tidak terpisahkan, yang terdiri dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan ka andal) analisis dampak lingkungan andal) rencana pengelolaan lingkungan rkl) rencana pemantauan lingkungan rpl) ringkasan eksekutif executive summary es) kerangka acuan (ka andal) isi dokumen kerangka acuan andal, terdiri dari bab pendahuluan latar belakang tujuan dan manfaat peraturan bab ruang lingkup studi lingkup rencana usaha dan atau kegiatan yang akan ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha dan atau kegiatan lingkup rona lingkungan awal selingkuhan bab iii metode studi metode pengumpulan dan analisis data metode prakiraan dampak penting metode evaluasi dampak penting bab pelaksanaan studi pemrakarsa penyusun studi amdal biaya studi jadwal waktu pelaksanaan studi daftar pustaka lampiran analisis dampak lingkungan hidup (andal) isi dokumen andal, terdiri dari bab pendahuluan latar belakang tujuan dan manfaat peraturan bab rencana usaha dan atau kegiatan identitas pemrakarsa dan penyusun andal uraian rencana usaha dan atau kegiatan alternatif alternatif yang dikaji dalam andal keterkaitan rencana usaha dan atau kegiatan dengan kegiatan lain sekitarnya bab iii rona lingkungan hidup bab ruang lingkup studi dampak penting yang ditelaah wilayah studi dan batas waktu kajian bab prakiraan dampak penting bab evaluasi dampak penting telaahan terhadap dampak penting pemilihan alternatif terbaik telaahan sebagai dasar pengelolaan rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan daftar pustaka lampiran rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) isi dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup rkl), merupakan surat pernyataan pelaksanaan rkl dan rpl oleh pemrakarsa yang ditandatangani atas kertas bermaterai. bab pendahuluan bab pendekatan pengelolaan lingkungan bab iii rencana pengelolaan lingkungan hidup dampak penting dan sumber dampak penting tolok ukur dampak tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidupftar pustaka lampiran rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl) isi dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup rpl), terdiri dari bab pendahuluan bab rencana pemantauan lingkungan hidup dampak penting yang dipantau sumber dampak institusi pemantauan lingkungan hidup daftar pustaka lampiraukl dan upl surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) surat pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan ukl dan upl ditandatangani atas kertas bermaterai cukup dan diberi stempel perusahaan. bab pendahuluan latar belakang dasar hukum tujuan dan kegunaan ukl dan upl bab rencana usaha dan atau kegiatan identitas pemrakarsa dan penyusun ukl dan upl tujuan rencana usaha dan atau kegiatan tata letak rencana usaha dan atau kegiatan tahap pelaksanaan usaha dan atau kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca operasi jadwal kegiatan bab iii informasi lingkungan fisika kimia biologi sosial kesehatan masyarakat babbab upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas penjelasan tentang jenis dampak, sumber dampak, tolok ukur dampak, tujuan pengelolaan, upaya pengelolaan, lokasi pengelolaan, periode pengelolaan, dan institusi pengelola upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri atas penjelasan tentang jenis dampak, komponen lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, lokasi pemantauan, periode pemantauan, institusi pelaksana, dan institusi pengawas pemantauan. bab pelaporan mekanisme pelaporan bentuk pelaporan lampiran identitas pemrakarsa sertifikat kepemilikan tanah akta pendirian perusahaan yayasan surat keterangan peruntukan lokasi rencana tapak site plan, advice planning)) berbagai keputusan perijinan lainnya yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan berbagai data pendukung yang diperlukan, dstiii peraturan walikota malang nomor tahun tanggal prosedur pengesahan dokumen kajian lingkungan prosedur pengesahan dokumen amdal persyaratan administrasi membuat surat permohonan persetujuan kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan kepada walikota melalui komisi penilai amdal yang ditandatangani oleh pemrakarsa, fotokopiperlukan, dan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, gambar konstruksi: peta rencana lokasi: kelengkapan dokumen ka andal, fotokopi dan asli pengumuman media massa, il. bukti pengumuman yang dipasang pada lokasi studi, surat pemberitahuan kepada rt, rw, lurah dan camat setempat, daftar keahlian penyusun amdal (konsultan) beserta sertifikat kursus amdal yang dimiliki. waktu penyelesaian dan masa berlaku jangka waktu proses penilaian ka andal, selambat lambatnya (tujuh puluh lima. jangka waktu proses penilaian andal, rkl dan rpl serta pengesahan amdal, selambat lambatnya (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal bukti penerimaan dokumen andal, rkl dan rpl dari pemrakarsa kepada komisi penilai amdal. masa berlaku, sebagai berikut selamanya sepanjang tidak ada perubahan lokasiamdapengesahan dokumen amdal kepada walikota melalui sekretariat komisi penilai amdal dengan membawa draf dokumen ka andal dan persyaratan lengkap, petugas pada sekretariat komisi penilai amdal menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dan draf dokumen ka andal dari pemohon,register amdal,batas waktu penyelesaian proses pelayanan, petugas pada sekretariat komisi penilai amdal menyerahkan berkas draf dokumen ka andal kepada kepala sekretariat komisi penilai amdal untuk diteliti: kepala sekretariat komisi penilai amdal menyerahkan berkas draf dokumen ka andal yang telah diteliti kepada ketua komisi penilai amdal melalui sekretaris komisi penilai amdal: ketua komisi penilai amdal menandatangani surat yang ditujukan kepada tim teknis untuk melakukan penelitian dan pengkajian serta peninjauan lapangan atas kebenaran dokumen ka andal, setelah menyusun bahan penilaian, tim teknis menyusun pertimbangan sebagai bahan penilaian bagi komisi penilai amdal, komisi penilai amdal melaksanakan sidang penilaian ka andal, apabila ka andal belum sempurna, maka komisi penilai amdal meminta pemohon untuk menyempurnakannya, walikota menetapkan kesepakatan kerangka acuan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai, il. kesepakatan kerangka acuan diserahkan kepada pemohon dan digunakan sebagai dasar penyusunan studi andal, rkl dan rpl, pemohon menyusun andal, rkl dan rpl dan diserahkan kepada komisi penilai amdal yang diteruskan kepada tim teknis, tim teknis melakukan penelitian dan pengkajian atas dokumen andal, dokumen rkl dan dokumen rpl, oo. tim teknis melakukan penelitian dan menyusun bahan penilaian andal, rkl dan rpl, sebagai dasar pertimbangan penilaian oleh komisi penilai amdal, komisi penilai amdal melakukan pengkajian dan penilaian andal, rkl dan rpl berdasarkan telaah dari tim teknis: ketua komisi penilai amdal menyampaikan berita acara penilaian dan dokumen amdal yang telah disempurnakan kepada walikota melalui bagian hukum sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, walikota menerbitkan keputusan tentang pengesahan dokumen amdal atas rencana usaha dan atau kegiatan pemohon, persetujuan kelayakan lingkungan diserahkan kepada pemohon melalui sekretariat komisi penilai amdal, sebagai persyaratan untuk pengurusan perijinan selanjutnya oleh pemohon. prosedur rekomendasi pengesahan dokumen ukl dan upl persyaratan administrasi membuat permohonan surat rekomendasi dokumen ukl dan upl yang ditujukan kepada kepala badan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh pemrakarsa, fotokopi legalisedbutuhkan, dan atau imb dan atau ijin gangguan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: gambar konstruksi: draf dokumen ukl dan upl, usaha kegiatan yang sudah ada dan memiliki perijinan usaha tidak perlu sosialisasi: usaha kegiatan baru yang tidak berdampak luas harus melakukan sosialisasi kepada pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan, il. usaha kegiatan baru yang berdampak luas harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara, apabila pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan tidak terketahui keberadaannya dan atau tidak memungkinkan untuk ditemui, pemohon perlu mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah dan atau instansi terkait yang diputuskan melalui rapat koordinasi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala badan lingkungan hidup dengan disertai daftar hadir peserta. waktu penyelesaian dan masa berlaku jangka waktu proses penyelesaian, sebagai berikut koordinasi dokumen ukl dan upl dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait dilaksanakan selambat lambatnya (tujuh, selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait, badan lingkungan hidup menyampaikan kepada pemrakarsa untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan dan melengkapi sesuai hasil pemeriksaan untuk kemudian disampaikan kembali kepada badan lingkungan hidup, penyampaian perbaikan, penyempurnaan dan kelengkapan dokumen ukl dan upl paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dari badan lingkungan hidup diterima oleh pemrakarsa, surat rekomendasi diterbitkan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah perbaikan, penyempurnaan dan kelengkapan dokumen ukl dan upl diterima dan dinyatakan lolos verifikasi oleh badan lingkungan hidup. masa berlaku, sebagai berikut selamanya sepanjang tidak ada perubahan lokasi, bangunan fisikukl dan upsurat rekomendasi dokumen ukl dan upl beserta laporannya kepada kepala badan lingkungan hidup melalui sekretariat badan lingkungan hidup dengan membawa draf dokumen ukl dan upl, dan persyaratan administrasi lengkap, sekretaris badan lingkungan hidup menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dan draf dokumen ukl dan upl dari pemohon:agenda permohonan rekomendasi dokumen ukl dan upl yangmekanisme pelayanan penerbitan rekomendasi ukl dan upl, sekretaris badan lingkungan hidup menyampaikan berkas permohonan kepada kepala badan lingkungan hidup, badan lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen ukl dan upl yang dituangkan dalam berita acara koordinasi dan hasil pemeriksaan: apabila berdasarkan berita acara koordinasi dan hasil pemeriksaan diperlukan perbaikan, maka pemohon diharuskan untuk merevisi dokumen ukl dan upl sebagaimana ditentukan dalam berita acara koordinasi dan hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada badan lingkungan hidup untuk diverifikasi, apabila dokumen ukl dan upl telah memenuhi hal hal yang disyaratkan berita acara koordinasi dan hasil pemeriksaan, kepala badan lingkungan hidup menerbitkan surat rekomendasi dokumen ukl dan upl, surat rekomendasi dokumen ukl dan upl diserahkan kepada pemohon sebagai persyaratan perijinan selanjutnyrosedur pengesahan dokumen amdal mengajukan surat persetujuan penyusunan pemrakarsa melalui penyusun dokumen amdal kepada ketua komisi amdal konsultan) melakukan por tarian komisi atas permintaan ketua nilai menerima dan komisi, tim teknis penilai amdal kota malang dengan penyusunan kerangka acuan dan meneliti draf meneliti dan mengkaji melampirkan: mengajukan surat permohonan dok ka draf dok ka dokumen raf dokumen fc. ktp pemrakarsa persetujuan kelayakan lingkungan andal andal secara teknis fc. akta pendirian perusahaan yayasan kepada walikota melalui ketua peta rencana lokasi komisi penilai amdal kota daftar keahlian penyusun amdal malang dengan melampirkan antara (konsultan) beserta sertifikat kursus lain: amdal yang dimiliki fc. surat persetujuan revisi komisi penilai kuesioner, hasil konsultasi perbaikan menyelenggarakan hasil sosialisasi, dst. oleh sidang komisi untuk pemrakarsa menilai dokumen ka tidak andal waktu penilaian selama maksimal (tujuh puluh penerbitan surat persetujuan lima) hari kerja penyusunan dokumen amdal oleh penilai amdal kepala sekretariat komisi penilai amdal menerima dan meneliti berkas walikota menerbitkan yang meliputi kelengkapan persyaratan kesepakatan ka andal administratif selama maksimal (lima) penilaian andal, rkl rpl pemrakarsa pemohon (komisi penilatamdal mengajukan draf dokumen andal, rkl, sekretariat komisi atas permintaan ketua pan kepada ketua komisi penilai penilai menerima dan komisi, tim teknis waktu penilaian ota malang meneliti draf meneliti dan mengkaji selama maksimal dokumen ka draf dokumen andal, (tujuh puluh lima) andal rkl rpl secara hari kerja teknis revisi komisi penilai perbaikan menyelenggarakan diterima leh sidang komisi untuk menilai dokumen prakarsa andal, rkl rpl . dokumen amdal usaha dan atau usaha dan atau kegiatan harus kegiatan dapat dihentikan dilanjutkan prosedur pengesahan dokumen ukl upl pemrakarsa pemohon pemrakarsa badan lingkungan hidup pemohon mengajukan surat permohonan sekretaris badan menerima dan rekomendasi dokumen ukl upl melakukan meneliti hasil perbaikan terhadap dengan melampirkan draf dokumen perbaikan terhadap berkas dokumen ukl upi ukl upl dokumen sesuai arahan teknis dalam rapat koordinasi rapat koordinasi tidak badan dengan instansi lengkap yang membidangi tanpa revisi usaha kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas dokumen ukl upl badan lingkungan hidup sekretaris badan menerima dan kepala badan meneliti berkas yang meliputi lingkungan hidup kelengkapan persyaratan penerbitan dini satir dan uni dokumen lengkap rekomendasi dokumen ukl upl |
lam aan provinsi jawa tengahrovinsi jawa tengah tahun untuk dinas pendidikan kota semarang,aka alokasi pemberian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud huruf dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadapelapan, team pendapatan daerahyang sah s118ll|i22www ()|elapan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota semarang tahun anggaran hal. buku jaman jarsasama foam selatan jum amal senat apbd ppm, iowaiowoiaernjeosso seeemsooo|itotatototic777 |sosio sensus| panama| spa oops jeamoreeaa nee emo atoafpammeremaeos asooooooo|sat jaemaresawatos astoeooana| moon| eimoafpmmetesamaeos astooooooo|stores jmemareswartos astocooeea| solo| ema nara gerakan| anpameananasns amen jaemeamenns last| gesoeam| uno analis 0zassspants jeenetanognyanos astra gasoeam| asap jae ag, epamemeapeseandantan se55000|s231e jeenetosresstndnnan 1akses| green bos bos pama easatamantama| sanyesas|s237 jeenetogrserdangantamma| osososar| uses| bos bos bangunan bangunan inn maa bos bos ionaionoiaerajeossap sesssemooo|iaotatototic77s joss kioisenan| angsana| spa aon panas aoa satopmmerematos ieoooooo|sat esemapamartos amy epeemeremams saoooojsatas jemmtemans mama oesman sean sesosos bosos bos belanja modal modal gedung dan belanja modal modal gedung dan bangunan bangunan belanja modal gedung dan bangunan belanja modal gedung dan bangunan bos bos jumlah per opd aan jumlah total aan walikota semarang hendra pribadi.bahwa mengingat perlunya penyempurnaan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, maka harus segera dilakukan penyesuaian terhadap peraturan walikota cirebon, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu mengatur kembaliubah sebagai berikut ketentuan bab ketentuan umum nomor dan nomor diubah, pengelolaan keuangan dan asetketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutl, sedangkan hibahhibahhibah pada periode berikutnya dan bagi para pemohon hibah dapat mengajukan kembali permohonan hibah ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keenambantuan sosial. pedoman survey calon penerima, evaluasiantuan sosial dengan asisten sekretaris daerah yang membidangi. kepala skpd menyampaikan hasil evaluasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada walikota melalui ketua tapi. permohonan bantuan sosialbantuan sosial, sedangkan bantuan sosialbantuan sosialbantuan sosial pada periode berikutnya dan bagi para pemohon bantuan sosial dapat mengajukan kembali permohonan bantuan sosialterhadap dnc pbs dituangkan dalam bentuk keputustentang penjabarngelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon. kepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon. sekretariat adalah sekretariat pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon. bidang adalah bidang pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon. sub bidang adalah sub bidang pada bidang lingkungan badan pengelola keuangan dan pendapatgelola keuangan dan pendapatgelola keuangan dan pendapatanuangancc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi badan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keungelola keuangan dan pendapatngelola keuangan dan pendapatanggaran, terdiri dari:bidang perbendaharaan daerah, terdiri daribidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terdiri dari, dan sub bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. bidang pengelolaan barang milik daerah, terdiri daribidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, terdiri daribidang pengelolaan pendapatan daerah, terdiri dari sub bidang penetapan, sub bidang penagihan, dan sub bidang keberatan dan pelayanverifikasi dan pembinaan penyusunan anggaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penganggaran mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengangganggaran, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang penganggaran, mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penganggaran, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang penganggaran, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penganggaran, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang penganggaran, pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penganggnggnggaran, membawakansub bidang perencanaan anggaua dan pas, penyusunan perubahan kua dan pasuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang perencanaan anggaran, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang perencanaan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang perencanaan anggaran, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang perencanaan anggaran, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang perencanaanggaran, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang perencanaverifikasidan verifikasi rka perangkat daerah, perubahan rka perangkat daerah, dpa perangkat daerah serta perubahan dpa perangkat daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang verifikasi anggaran, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang verifikasi anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang verifikasi anggaran, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang verifikasi anggaran, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang verifikasiverifikasi anggaran, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang verifikasipenyusunanregulasi serta kebijakan bidang anggaran, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan belanja daerah dan perencanaan anggaran pembiayaan serta pembinaan perencanaan penganggarpenyusunan anggaran, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang pembinaan penyusunan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pembinaan penyusunan anggaran, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pembinaan penyusunan anggaran, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang pembinaan penyusunpenyusunan anggaran, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang pembinaan penyusundaerah bidang perbendaharabendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah kota. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perbendaharaan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perbendaharaan daerah: penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang perbendaharaan daerah: cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perbendaharabendaharaan daerah: mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perbendaharaan daerah: penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perbendaharaan daerah, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang perbendaharaan daerah: pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang perbendaharabendaharabendaharaan daerah, membawakan:sub bidang pengelolaan kasngelolaan kas daerah kota, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pelaksanaan piutang dan utang daerah kota yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah kota sebagai optimalisasi kasrta pengelolaan dana bagi hasil daerah kota. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pengelolaan kas daerah, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang pengelolaan kas daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pengelolaan kas daerah, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pengelolaan kas daerah, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang pengelolaan kasgelolaan kas daerah, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang pengelolaanoperasi dan modyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah kotambinaan ketatausahaan keuangan pemerintah daerah kota serta penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang ketatausahaan belanja operasi dan modaloperasi dan modal, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang ketatausahaan belanja operasi dan modal, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang ketatausahaan belanja operasi dan modal, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang ketatausahaan belanja operasi dan modaloperasi dan modal, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang ketatausahaan belanja operasi dtidak terduga, transfer dan pembiayaiapan dan pelaksanaan pengendalian penerbitan anggaran kas dan spd, ketatausahaan pembiayaan daerah kota, pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah kota, dana darurat dan mendesak, analisis investasi pemerintah daerah kota, analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan, pemberian dan penerimaan kembali pinjaman pemerintah daerah kota, analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepalanyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang ketatausahaan belanja tidak terduga, transfer dan pembiayaan, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang ketatausahaan belanja tidak terduga, transfer dan pembiayaan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkuplaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang ketatausahaan belanja tidak terduga, transferyusunan laporan, evaluasi pertanggungjawaban, pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kota. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan keuakuntansi dan pelaporan keuangan daerah, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang akuntansi dan pelaporan keuakuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,kuntansi dan pelaporan keuangan daerah, membawakan:: dan sub bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. sub bidang penyusunan laporakuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah,perangkat daerah kota, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah kota, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbdota, inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah, serta penyusunan statistik keuanganpenyusunan nyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang penyusunan laporan keuangan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang penyusunan nyusunan laporan keuangan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang penyusunan pertanggungjawaban keuangevaluasi pertanggungjawaban keuangan, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang evaluasi pertanggungjawaban keuangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang evaluasi pertanggungjawaban keuangan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang evaluasi pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang evaluasi pertanggungjawabpertanggungjawaban keuangan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang evaluasi pertanggungjawabakuntansi dan pelaporan keuangistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kota, pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kota, pembinaan pengelolaan keuangan perangkat daerah kota dan blue serta implementasi, pemeliharaan dan pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangakuntansi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang pembinaan akuntansi dan peakuntansi dan pelaporan keuangan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup sub bidang pembinaan akuntansi dan pendalian, pembukuan, pelaporan, pendayagunaan dan penghapusan barang milik daerah. untukiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan barang milikbarang milikbarang milikbarang milik daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan barang milik daerah, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengelolaan barang milikbarang milik daerah, pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pengelolaan barang milikbarang milik serta penyusunan kebijakndalian barang milik daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang perencanaan dan pengendalian barang milik daerah, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang perencanaan dan pengendalian barang milik daerah, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang perencanaan dan pengendalitatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, pengawasan dan pengendalimbukuan dan pelaporan barang milik daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan barang milik daerah, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan barang milik daerah, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporoptimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtang serta pembinandayagunaan dan penghapusan barang milik daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pendayagunaan dan penghapusan barang milik daerah, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pendayagunaan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang pendayagunaan dan penghapusmbangan dan evaluasi pendapatan daerah bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapat pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasimbangan dan evaluasimbangan dan evaluasi pendapatan daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknimbangan dan evaluasi pendapatan daerah,mbangan dan evaluasi pendapatan daerah, membawakan:sub bidang perencanaan pengembencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah, penyusunan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objekmbangmbangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang perencanaan dan pengembangan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang perencanaan dan pengembangmbangrencanaan dwasan dan pengendaliawasan dan pengendalian, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang pengawasan dan pengendalian, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang pengawasan dan pengendalian, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidangwasan dan pengendalibidang, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, penelitian dan verifikasi data laporsub bidang evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang sub bidang evaluasi dan pelaporan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang sub bidang evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang sub bidangevaluasi dan pelaportapan, penagihan, keberatan dan pelayanan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaanapatan daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan pendapatan daerah, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengelolaanpendapatan daerah, pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pengelolaanapatan daerah, membawakan: sub bidang penetapan, sub bidang penagihan, dan sub bidang keberatan dan pelayanan. sub bidang penetappajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) serta penetapan wajib pajak. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang penetapan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang penetapan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang penetapan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang penetapan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang penetapan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok sub bidang penetapetapagih serta penagihan pajak daeraherencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang penagihan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang penagihan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang penagihan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang penagihan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok sub bidang penagihagkeberatan dan pelayandan konsultasi pajak daerah serta penyelesaian keberatkeberatan dan pelayanan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bidang sub bidang keberatan dan pelayanan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang sub bidang keberatan dan pelayanan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sub bidang sub bidang keberatan dan pelayanan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup sub bidang sub bidang keberatan dan pelayankeberatan dan pelayankeberatan danpengelola keuangan dan pendapatanpengelola keuangan dan pendapatan daerahuse kepala bagian hukum, ar, nadi, sh., mh. bina tk. (iv b) nip1bagan struktur organisasi badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota cirebon fungsional sub bagian sub bagian bidang bidang akuntansi dan bidang perencanaan, pengelolaan pengembangan dan penganggaran perbendaharaan kou laporan barang milik evaluasi pendapatan pendapatan perencanaan pengelolaan kas penyusunan laporan perencanaan dan perencanaan dan penetapan anggaran daerah keuangan daerah pengendalian barang pengembangan milik daerah pem subbidang pedang mapan radang, bdg sua papan belanja operasi dan pertanggungjawaban pelaporan barang milik pengendalian penagihan modal keuangan daerah daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pembinaan ketatausahaan belanja pembinaan akuntansi pendayagunaan dan sub bidang keberatan dan penyusunan tidak terduga, transfer dan pelaporan penghapusan barang evaluasi dan pelaporan pelayanan anggaran keuangan daerah milik daerah salinan sesuai dengan aslinya kepala bahan hukum, wali kota cirebon, pemain ttd, fery oke di, sh., mh. nashrudin azis tk. (iv b) nip |
berita daerah kota cirebon nomor tahubarang milik daerah dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerahpedoman pengelolaan barang milik daerahcirebon. dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: provinsi adalah provinsi jawa barat. kota adalah kota cirebon. pemerintahan kota adalah pemerinterah dan badan daerah. pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah pemerintah kota cirebonformat kartu dan buku yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran terdiri dari form kartu inventaris barang kib) tanah, form kartu inventaris barang kib) peralatan dan mesin, form kartu inventaris barang kib) gedung dan bangunan, form kartu inventaris barang kib) jalan, irigasi dan jaringan, form kartu inventaris barang kib) aset tetap lainnya, form kartu inventaris barang kib) konstruksi dalam pengerjaan, form daftar aset lainnya, form kartu inventaris ruangan, form buku inventaris ekstrakomptable, form buku inventaris barang milik negara, form buku inventaris barang milik provinsi, il. form buku inventaris barang milik pemerintah kota cirebon, form rekapitulasi buku inventaris barang milik negara, form rekapitulasi buku inventaris barang milik provinsi, form rekapitulasi buku inventaris barang milik pemerintah kota, form daftar barang milik daerah belum tercatat, form daftar usulan penghapusan barang milik daerah, form contoh bentuk bundel buku laporan skpd, form contoh bentuk bundel buku induk inventaris kota cireboekretmrisdmerah kota cirebon, kaa sekretariatini der i 2array pri fasanuda genoa berita daerah kota cirebon tahun nomor lampirapedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah pemerintah kota cirebon pendahuluan maksud dan tujuan menindaklanjutdemi tertib administrasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat date), maka perlu melakukan sensus barang milik daerah secara berkala setiap (lima) tahun sekali. sebagai pedoman dalam pelaksanaan sensus barang milik daerah perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya. pedoman pelaksanaan ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan pegangan yang tepat dan jelas bagi para pelaksana sensus barang milik daerah, agar seragam dan lancar dalam pelaksanaan tugas lapangan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapota dan barang inventaris milik negara baik yang berada dibawah penguasaan pemerintah kota, kementerian dalam negeri maupun kementerian lembaga lain yang berada dan dikelola oleh pemerintah kotdata inventarisri dari sensus barang milik daerah ini adalah untuk memperoleh data kekayaan pemerintah kota yang akurat,. data barang yang secara lengkap, terutama bidang tanah dan bidang bangunan yang mempunyai nilai strategis untuk diberdayakan, maka setiap unit kerja skpd sebagai pengguna pemakai harus mengetahui secara pasti keberadaan dan status kepemilikannya agar berguna untuk menyusun rencana kebutuhan dan sekaligus dapat mengevaluasi hasil hasil pembangunan pemerintah kota yang telah dilaksanakan selama (lima) tahun terakhir. asas sensus barang milik daerah. sensus barang milik daerah dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai seluruh kekayaan dalam bentuk barang milik pemerintah daerahunit kerjaii. obyek sensus barang milik daerah. barang yang menjadi obyek sensus barang milik daerah pemerintah kota adalah seluruh barang milik dikuasai oleh pemerintah kota yang dikelompokkan sebagai berikut barang milik daerah pemerintah kota yang dikelola dikuasai oleh seluruh skpd, barang milik daerah pemerintah kota yang digunakan dimanfaatkan bentuk sewa pinjam pakai kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna), barang milik daerahbadan layanan umum daerah yang dipergunakan pada badan layanan umum daerah, barang milik kekayaan provinsi yang dipergunakan oleh pemerintah kota, barang milik kekayaan negara yang dipergunakan oleh pemerintah kota. ii. formulir atau kartu atau buku yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan sensus barang milik daerah. buku induk inventaris bii): sensus tiap tiap skpd yang dilaksanakan secara serentak. pada waktu tertentumilik daerah setiap (lima) tahun sekali. prosedur pengisian buku induk inventaris bii)kib kib kib kib dan kib sertaartu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir) dan mencatatnya dalam buku inventaris yang datanya dari kib kib kib kib kib dan kib serta membuat kartu inventaris ruangan kir) bii): rekapitulasi buku induk inventaris bii) ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola, buku induk inventaris bii). kartu inventaris barang kib)kartu inventaris ruangan kir) kartu inventaris ruangan kir)kir)milik daerah dan kepala ruangan setiap skpd. setiap perubahan komposisi barang milik daerah secara permanen, seharusnya dicatatkan mutasi perubahannya pada kartu inventaris ruangan kir) yang bersangkutan) semester dan (satu)iv. pelaksanaan sensus barang milik daerah. pelaksanaan sensus barang milik daerah pemerintah kota dilaksanakan oleh panitia sensus barang milik daerah pemerintah kota. tahapan pelaksanatahap persiapan. pembentukan panitia sensus barang milik daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah, penataran sosialisasi prosedur pelaksanaan sensus barang milik daerah bagi para petugas pelaksana sensus barang milik daerah, menyediakan kartu atau formulir atau buku atamilik daerah. tahap pelaksanaan. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah, melaksanakan sensus barang milik daerah dengan kartu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir) masing masing skpd,skpd terendah kepada atasan, melakukan pengecekan fisik lapangan, pembuatan daftar rekapitulasi oleh unit kerja skpd, melaporkan hasil sensus barang milik daerah. mekanisme pelaksanaan sensus barang milik daerah. dalam pelaksanaan pengumpulan data sensus barang milik daerah dimulai dari unit kerja skpd terendah secara berjenjang. semua pengguna kuasa pengguna barang milik daerah melaksanakan sensus barang milik daerah dengan tahapan dimulai dari unit kerja skpd terendah sebagai berikut: kelurahan setiap kelurahan mengisi kartu inventaris barang kib) kita tanah ibb mesin dan peralatan ibc gedung dan bangunan kidd jalan, irigasi dan jaringandisimpan kelurahan sebagai arsip buku inventaris kelurahan), sedangkan lembar sampai dengan lembar dikirimkan disampaikan pengelola melalui bagian perlengkapan dan keuangan sekretariat daerah kota. buku inventaris kelurahan, yakni buku inventaris barang daerah kota sebanyak (empat) rangkap, buku inventaris barang daerah provinsi sebanyak (empat) rangkap (jika ada),artu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir). kecamatan. setiap camat mengisi kartu inventaris barang kib) kba tanah ibb mesin dan peralatan kecamatan sebagai arsip buku inventaris kecamatan), sedangkan lembar sampai dengan lembar dikirimkan disampaikbuku inventaris kecamatan,ika ada)artu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir). sekolah negeri sdn, smpn, sman, smkn). setiap kepala sdn, smpn, sman dan smkn mengisi kartu inventaris barang kb):smpn sman smkn yang bersangkutan dalam rangkap (lima), lembar ke pada sdn smpn sman smkn yang bersangkutan sebagai arsip buku inventaris sdn smpn sman smkn). sedangkan lembar sampai dengan lembar dikirimkan disampaikan kuasa pengguna barang milik daerah, dalam hal ini sdn utd dinas pendidikan kota sedangkan smpn dan sman smkn dinas pendidikan kota. buku inventaris sdn smpn sman smkn, yakni buku inventaris barang daerah kota sebanyak (lima) rangkap. buku inventaris barang daerah provinsi sebanyak (lima) rangkap (|ika ada). buku inventaris barang milik kekayaan negara sebanyak (limsdn smpn sman smknatau utd. setiap kuasa pengguna barang milik daerah atau utdatau utdbarang utd). dari buku inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulasinya. lembar disimpan kuasa pengguna barang atau utd sebagai arsip, sedangkan lembar sampai dengan lembar dikirim disampaikan skpd yang bersangkutan. buku inventaris kuasa pengguna barang milik daerah atau utd, yakni: buku inventaris barang daerah kota sebanyak (empat) rangkap. buku inventaris barang daerah provinsi sebanyak (empat) rangkap (jika ada).atau utd tersebut, begitu juga untuk kartu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir). pengguna barang (skpd), badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi). setiap skpd, badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi), badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi)kuasa pengguna barang milik daerah utd menjadi buku inventaris skpd, badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi). dari buku inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulasinya. lembar disimpan skpd badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi) sebagai arsip, sedangkan lembar sampai dengan lembar dikirimkan disampaikan pengelola melalui kepala bagian perlengkapan dan keuangan sekretariat daerah kota. buku inventaris skpd badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi), yakni:kpd badan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi)pada sekretariat daerah. kuasa pengguna barang milik daerah pada sekretariat daerah mengisi kartu inventaris barang kib)sekretariat daerah dalam rangkap (tiga)unit kerja sekretariat daerah, lembar (tiga) disimpan unit kerja sekretariat daerah sebagai arsip buku inventaris unit kerja sekretariat daerah), sedangkan lembar dan lembar dikirimkan disampaikan pengguna barang sekretariat daerah. buku inventaris kuasa pengguna barang milik daerah sekretariat daerahsekretariat daerah kota tersebut, begitu juga untuk kartu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir). sekretariat daerah. sekretariat daerahsekretariat daerahbarang milik daerah bagian)satu) dan lembar (dua) dikirim pengelola melalui bagian perlengkapan dan keuangan sekretariat daerah kota. buku inventaris sekretariat daerah, yakni buku inventaris barang daerah kota sebanyak (dua) rangkap. buku inventaris barang daerah provinsi sebanyak (dua) rangkap (|ika ada). buku inventaris barang milik kekayaan negara sebanyak (duartu inventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir). pengelola barang menerima buku inventaris dari semua skpd (termasuk unit kerjanya) dalam rangkap (dua), menerima buku inventaris dari sekretariat daerah (termasuk kuasa pengguna barang milik daerah)(dua), rangkap (satu) asli disimpan kota (dua) dikirim disampaikan provinsi. buku inventaris barang provinsi, sebanyak (dua) rangkap, (satu) asli disampaikan provinsi (dua) disimpan kota. buku inventaris barang milik kekayaan negara sebanyak (dua) rangkap. (satu) asli disampaikan masing masing kementerian lembagaprovinsi). khusus untuk barang milik pusat dalam hal ini kementerian lain kalau sudah ada aturan petunjuk dari kementerian yang bersangkutan, maka skpd unit kerja dinas daerah tidaktetapi temuannya harus disampaikandisamping melaksanakan kegiatan tersebut atas, sesuai dengan fungsinya, maka secara keseluruh mempunyai tugas tugas sebagai berikut membentuk panitia sensus barang milik daerah kota, mengirimkan paling sedikit (dua) orang calon penata peserta penataran untuk mengikuti penataran tingkat pusat (jika ada), menyediakan kartu formulir buku petunjuk pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan, melaksanakan penataran terhadap unit kerja skpd yang berada dalam lingkungannya, melaksanakan sensus barang milik daerah dalam lingkungan wilayah daerah, melaksanakan penataran terhadap unit kerja skpd yang berada dalam lingkungannya, membuat buku induk inventaris kota, melaporkan hasil sensus barang milik daerah pemerintah kota kepada menteri dalam negeri, bertanggung jawab atas terselenggaranya sensus barang milik daerah dengan sebaik baiknya, membuat buku induk inventaris beserta rekapitulasi, dan membuat hasil sensus, daftar mutasi barang setiap tahun beserta rekapitulasinya serta melaporkannya kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan, menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan sensus barang milik daerah. jadwal pelaksanaan sensus barang milik daerah. agar sensus barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh unit kerja skpd, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagai berikut tahap persiapan bulan juni penetapan nomor kode lokasi unit kerja sub unit kerja skpd, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang daerah, cc. pembentukan panitia sensus barang milik daerah dan sekretarisnya, pembekalan calon petugas pelaksanaan sensus barang milik daerah unit kerja sub unit kerja skpd, penggandaan dan penyampaian blank kartu inventaris barang kib) (kib kib kib kib kib kib f), kartu inventaris ruangan kir) dan buku inventaris bi). tahap pelaksanaan bulan juli sampai dengan bulan desember penggandaan dan penyampaian blank buku inventaris bi) dan daftar rekapitulasi hasil sensus barang milik daerah unit kerja skpd, pelaksanaan sensus barang milik daerah oleh unit kerja skpd, cc. pengisian blank buku inventaris bi) dan daftar rekapitulasi hasil sensus barang milik daerah oleh unit kerja skpd, penyampaian laporan hasil sensus barang milik daerah oleh unit kerja skpd berupa buku inventaris dan daftar rekapitulasi hasil sensus barang milik daerahtahap penelitian dan pelaporan bulan oktober sampai dengan bulan desember penelitian laporan hasil sensus barang milik daerah oleh panitia, pembuatan buku induk inventaris barang dan penyampaian laporan panitia kepada walikota, laporan walikota kepada gubernur dan menteri dalam negeri. kodifikasi dan pengisian data. klasifikasi barang. barang milik daerah digolongkan dalam (enam) kelompok yaitu: tanah..tau..,ota barang milik pemerintah provinsi barang milik pemerintah pusat bm kn (kalau ada dalam rangka kegiatan sensus barang milik daerah, setiap barang milik daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut nomor kode lokasi. nomor kode lokasi menggambarkan menjelaskan status kepemilikan barang provinsi, kota, bidang, skpd dan unit kerja serta tahun pembelian barang. nomor kode lokasi terdiri (empat belas) digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah. cc. nomor kode urutan provinsi adalah (sepuluh). nomor kode urutan kota adalah (sembilan belas). nomor kode skpd ditetapkan dengan memperhatikan pengelompokkan bidang yang terdiri dari (dua puluh lima) bidang, yaitu: sekretariat dprd dprd, walikota, wakiladan umum milik daerah bumi), bidang penanaman modal, bidang kecamatan, bidang kelurahan, sedangkan untuk kelurahan diberi nomor kode mulai dari nomor urut (enam puluh) dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelurahota kode bidang kode unt bidang kode tahun pembelian kode sub unit rite skpd(nol nol) barang milik pemerintah daerah provinsi dengan nomor kode (satu satu). barang milik pemerintah daerah kab kota dengan nomor kode (satu dua). digit dan digit kode provinsi. kode provinsi jawa barat adalah (satu nol) digit dan digit kode kota. kode kota adalah (satu sembilan). digit dan digit kode bidang. kode bidang ini merupakan pengelompokan bidang tugas yang terdiri dari (dua puluh lima) bidang. digit dan digit kode skpd. kode unit merupakan penjabaran dari bidang tugas kepada skpd sesuai struktur organisasi perangkat daerah. digit dan digitserta penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh pengurus barang. digit dan digitwalikota. contoh nomor kode lokasi barang milik pemkot cirebon dipergunakan pada dinas pupesdm seksi tata bangunan bidang cipta karya) kota cirebon dibeli diperoleh tahun kode komponen pemilik barang pemerintah daerah) kode provinsi jawa barat) kode kota cirebon kode bidang an) kode unit bidang etc kode tahun perolehan kode sub unit satuan kerja cara penulisan nomor kode barang.cclaptop untuk mencari nomor kode barang laptop unit yang adalah sebagai berikut kode golongan peralatan pal dan mesin, kode kode bidang kode kelompok kode sub kelompok kode sub2 kelompok mobil yang . cara penulisan, perumahan, energi dan sumber daya mineral berupa laptop, unit yang dibeli pada tahun dipergunakan pada dinas pupesdm seksi tata bangunan bidang cipta karya). barang milik dinas perhubungan, informatika dan komunikasi berupa komputer pc, unit yang enam, berada pada subang umum sekretariat dinas perhubungan, informatika dan komunikasi dibeli diperoleh tahun barang milik pemerintah kota berupa printer yang delapan, berada pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, seksi pelaporan keuangan bidang akuntansiventaris barang kib) dan kartu inventaris ruangan kir), kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor roda (empat) ditempatkan bagian dalam atau luarpaling sedikit 60x100 cm,(lima belas) cm, panjang (dua puluh lima) cm, gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah (enam) cm, tinggi huruf (dua) cm. walikota cirebon, ttd, ano sutrisno sekretrisndkerah kota cirebon, cut sekretariat daerah 4sand peng bebas |
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatemarang. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan nasional, oo. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang kewaspadaan nasional: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang kewaspadaan nasionalbagian kelima bidang ketahanan bangsa bidang ketahanantahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ketahanan bangsa mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknislaksanaan tugaspenyajian data dan informasi bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanlaporan realisasi anggaran bidang ketahanan bangsa, penyusunan laporan kinerja program bidang ketahanan bangsa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. jl)ketahanan bangsa. sub bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, menyiapkan bahan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, menyiapkan bahaningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, menyiapkan bahanmenyiapkan bahyajian data dan informasi bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama j . menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama, dansub bidang ketahanan kemasyarakatan, terdiri dari menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pembauran dan akulturasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan kemasyarakatan, j . menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang ketahanan kemasyarakatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang ketahanan kemasyarakatan, dan il.bagian kelima bidang politik dalam negeripolitik serta bidang budaya dan pendidikanbahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik daerah, pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik daerah, pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan politik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan operasional sistem dan implementasi politik daerah, pelaksanaan peningkatan kesadaran berpolitik, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan konflik politik, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik politik, pelaksanaan peningkatan harmonisasi dan komunikasi politik antara pemerintah, partai politik dan masyarakat, il. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik, penyusunan laporan realisasi anggaran bidang politik dalam negeri, penyusunan laporan kinerja program bidang politik dalam negeri, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. (l)olitik dalam negeri. sub bidang kelembagaan politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan politik: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kelembagaan politik: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan politik, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik daerah: menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan politik: menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kebijakan operasional sistem dan implementasi politik daerah, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kelembagaan politik: menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan politik: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan politik, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang kelembagaan politik: il. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang kelembagasub bidang budaya dan pendidikan politik, terdiri dari menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang budaya dan pendidikan politik, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang budaya dan pendidikan politik, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang budaya dan pendidikan politik, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemilu, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemilihan presiden, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemilihan kepala daerah, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang budaya dan pendidikan politik: menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang budaya dan pendidikan politik, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang budaya dan pendidikan politik: j . menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang budaya dan pendidikan politik: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang budaya dan pendidikan politik: dan il.nyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bin: pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan bela negara, pelaksanaan pengembangpembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat, j . pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat: penyajian data dan informasi bidang plaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang potensi perlindungan masyarakat dan bidang bina perlindunganbadan sesuai dengan bidang tugasnyarlindungan masyarakat. sub bidang potensi perlindungan masyarakat mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang potensipotensi perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang potensi perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan data dan potensi perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan rekrutme: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang potensipotensi perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang potensi perlindungan masyarakat, j . menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang potensi perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang potensiub bidang bina perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang binabina perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bina perlindungan masyarakat, melaksanakan pembinaan kesejahteraanpenyajian data dan informasi bidang binabina perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang bina perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang binabadan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, politik dan perlindungan masyarakat. babkelompok jabatan fungsional. bab iii penjabaran tugas dan fungsi bagian pertama tugas dan fungsiprogram dan rencana kerja anggaran badan kesatuan bangsa, politiklaksanaan tugas badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, politik dan perlindungan masyarakat: pengelolaan urusan kesekretariatan badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat:kerja anggaran badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: penyusunan laporan kinerja program badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat:badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat:badanbadan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan produkam sub bagian perencanaan dan evaluasi: dan il., politik dan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan verifikasi, politik dan perlindungan masyarakat, politik dan perlindungan masyarakatideologi dan kewaspadaan nasional bidang ideologi dan kewaspadaan nasionideologi dan wawasan kebangsaan serta bidang kewaspadaan nasional. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ideologi dan kewaspadaan nasional mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, pelaksanapelaksanaan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerah,pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kesadaran bela negara, pelaksanapenyusunan nilai, standar, prosedur dan ketentuan pemberian penghargaan kebangsaan, pelaksanapelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik ipoleksosbud dan hankam, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang intelejen dan keamanan interkom), pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan, pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi penanganan konflik tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan sara, pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pelaksanapelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili daerah, pelaksanaan pemberian ijin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga daerah, pelaksanapelaksanaan peningkatan harmonisasi dan pencegahan konflik antar lembaga usaha ekonomi, pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional, bb. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, cc. penyusunan laporan kinerja bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, dan dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnyaideologi dan kewaspadaan nasional. sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugasnyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahmenyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerahmenyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan kesadaran bela negara, menyiapkan bahmenyiapkan bahan penyusunan nilai, standar, prosedur dan ketentuan pemberian penghargaan kebangsaan, menyiapkan bahj . menyiapkan bahyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, il. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, oo. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaansub bidang kewaspadaan nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kewaspadaan nasional, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan nasional, menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik ipoleksosbud dan hankam, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang intelejen dan keamanan interkom), menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan, menyiapkan bahan pemantauan dan fasilitasi penangan konflik tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan sara, menyiapkan bahan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial, menyiapkan bahj . menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili daerah, menyiapkan bahan pemberian ijin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga daerah, il. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kewaspadaan nasional, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kewaspadaan nasional, |
berita daerah kota cireboema tahun nomor tambahan nomor tahun lembaran negara republik indonesia paw nomor peraturan walikota cirebontunjuk pelaksanaan peraturan daerah tambahan lembaran negara kota cirebon nomor tahun tentang republik indonesia nomor retribusi jasa umum bidang retribusi pelayanan undang undang nomor tahun persamaan kebersihan tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia walikota cirebon, tahun nomor tambahan menimbang bahwa berdasarkan peraturan daerah kembaran pase bem kota cirebon nomor tahun beberapa kali diubah terakhir dengan telah diatur ketentuan tentang retribusi undang undang nomor tahun jasa umum bidang retribusi pelayanan tentang perubahan kedua atas undang persamaan kebersihan, undang nomor tahun tentang bahwa agar penerimaan dan pemerintahan daerah lembaran penggunaan kembali retribusi negara republik indonesia tahun persamaan kebersihan terarah pada nomor tambahan lembaran negara sasaran terselenggaranya pelayanan republik indonesia nomor kebersihan dan keindahan kota cirebon yang berkesinambungan serta sesuai undang undang nomor tahun pula dengan tata kelola keuangan tentang pengelolaan sampah pendapatan daerah yang berlaku, maka lembaran negara republik indonesia perlu menuangkannya dalam peraturan tahun nomor tambahan walikota cirebon.pelayanan publik lembaran tahun tentang pedoman negara republik indonesia tahun pengelolaan keuangan daerah, nomor tambahan lembaran sebagaimana telah diubah beberapa negara republik indonesia nomor kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perubahan kedua peraturan undang undang nomor tahun menteri dalam negeri nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi tentang pedoman pengelolaan daerah lembaran negara republik keuangan daerah, indonesia tahuenyelenggaraan kebersihan kota cirebon lembaran peraturan pemerintah nomor tahun daerah kota cirebon tahun tentang pedoman pembinaan dan nomor tambahan lembaran daerah pengawasan penyelenggaraan kota cirebon nomor pemerintahan daerah peserta peraturan daerah kota cirebon nomor negara kubur indonesia lanun tahun tentang pokok pokok nomor tambahan lembaran lol negara republik indonesia nomor eneeoaan ruangan lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri tambahan peraturan pemerintah nomor tahun paparan daerah kota cirebon nomor tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan peraturan daerah kota cirebon nomor pajak daerah dan retribusi daerah tahun tentang rincian urusan lembaran negara republik indonesia pemerintahan yang dilaksanakan tahun nomor tambahtambahan lembaran daerah kota cirebon nomor seri d),daerah kota cirebon tahun menetapkan peraturan walikota tentang nomor seri tambahan petunjuk pelaksanaan peraturan lembaran daerah kota cirebon nomor daerah kota cirebon nomor sebagaimana telah diubah dengan tahun tentang retribusi jasa peraturan daerah kota cirebon nomor umum bidang retribusi pelayanan tahun tentang perubahan persamaan kebersihan. atas peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang dinas bab dinas daerah pada pemerintah kota cirebon lembaran daerah kota ketentuan umum cirebon tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan peraturan daerah kota cirebon nomor kota adalah kota cirebon. tahun tentang perusahaan pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. daerah air minumdinas adalah dinas kebersihan dan pertamanan kota lembaran daerah kota cirebon nomor cirebon. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan peraturan daerah kota cirebon nomor pertamanan kota cirebon. tahun tentang retribusi jasa umum lembaran daerah kota cirebon kas daerah adalah kas pemerintah kota cirebon pada tahun nomor seri tambahan pt. bank jawa barat banten cabang cirebon. lembaran daerah kota cirebon nomor retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang selanjutnya disingkat rpp adalah pungutan pemerintah kota kepada masyarakat atas pelayanan pengelolaan persamaan dan kebersihan dari tps tpa kota. perusahaan daerah air minum, selanjutnya disingkat surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dam adalah bumi yang bergerak bidang jasa disingkat std adalah surat untuk melakukan play anan alur minum dan pengelolaan air limbah tagihan retribusi pelayanan persamaan kebersihan kota cirebon. dan atau memberikan sanksi administrasi berupa wajib retribusi adalah setiap orang atau badan dari bunga dan atau denda. pelanggan perusahaan atau bukan pelanggan apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja perusahaan yang menurut ketentuan peraturan daerah kota cirebon. daerah wajib membayar retribusi pelayanan persamaan kebersihan. bab sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia maksud dan tujuantempat pembuangan sementara yang selanjutnya maksud peraturan walikota ini adalah sebagai pola disingkat tps adalah tempat yang disediakan oleh tata kelola dalam menghimpun pendapatan rpp. pemerintah kota lokasi lokasi tertentu untuk tujuan peraturan walikota ini adalah untuk menampung buangan sampah dari masyarakat. optimalnya pendapatan rpp. tempat pemprosesan akhir, yang selanjutnya disingkat tpa adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah bab iii kota untuk memproses dan mengembalikan sampah sasaran media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya sasaran peraturan walikota ini adalah disingkat ssd adalah bukti pembuat aran atau tercapainya target pendapatan rpp dalam apbd penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan setiap tahun anggaran: dan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menentukan pilihan metoda pemungutan rpp yang cara lain kas daerah melalui tempat pembayaran efektif.an jumlah retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang tertuang dari non pelanggan dam. bab industri kecil yaitu industri makanan kecil ruang lingkup industri yang dilakukan perumahan dalam bentuk kecil, instansi pemerintah yaitu kantor kelurahan, kantor kecamatan, sekolah, kantor instansi ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi lembaga pemerintah: pengelompokan wajib rpp, pemungutan dan penyetoran rpp: rumah permanen yaitu rumah tempat tinggal keringanan, pengurangan dan pembebasan rpp: yang berada jalan alternatif dan jalan umum, penghapusan piutang, serta rumah gudang, administrasi keuangan, dan rumah praktek a kecil antara lain praktek dokter insentif pemungutan, umum, kantor pengacara, kursus kursus keterampilan, bidan, dokter gigi, bab rumah praktek b sedang antara lain dokter pengelompokan penggolongan wajib rpp spesialis, notaris, rumah sakit swasta, klinik, niaga sedang toko, mini market, perusahaan dagang, biro jasa, bengkel, apotik dan dealer kendaraan, wajib rpp dikelompokan dalam kelompok pelanggan dam: dan industri sedang yaitu industri manufaktur, kelompok bukan pelanggan dam. meubel, pabrik jaring, pabrik sumpit dan pom wajib rpp kelompok pelanggan dam disamakan niaga besar antara lain mall supermarket dengan kriteria pelanggan air minum dam yaitu toserba, hotel berbintang: dan semi permanen antara lain rumah bilik, rumah industri besar yaitu pabrik komfied, pabrik setengah tembok, rss yang masih asli belum pengolah dengan mesin. dikembangkan, wajib rpp kelompok bukan pelanggan dam yaitu rumah permanen yaitu berada dijalan protokol, setiap aktifitas perorangan kelompok orang atau niaga (kecil) yaitu warung, kios kecil, rumah instansi pemerintah swasta yang menghasilkan makan kecil, penginapan kecil, salon kecil, barber sampah, yaitu shop kecil, bengkel kecil, rumah kos mes, rumah tangga: pedagang kaki lima, cc. warung kios tidak permanen, untuk memanfaatkan pemungutan penagihan rpp kepada dam, kepala dinas menawarkan jasa kantor toko tempat usaha, pemungutan penagihan rpp kepada direktur kantor pemerintah, dam, yang selanjutnya pernyataan kesediaan kegiatan pesta, keramaian hiburan, tebangan direktur utama dam dituangkan dalam ikatan pohon tanaman, bongkahan bangunan: perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersama kepala dinas dan direktur utama dam. pasar, proses pengikatan perjanjian kerja sama berpedoman terminal, dan pada ketentuan peraturan menyangkut perjanjian pertokoan, departemen store swalayan, kerja sama instansi pemerintah pemerintah daerah perkantoran, hotel, restoran. dengan pihak ketiga. ikatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud bab pada sekurang kurangnya memuat pemungutan penagihan rpp obyek kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pemungutan dan penyetoran rpp, imbal jasa, pemungutan penagihan rpp kepada setiap wajib rpp mekanisme rpp yang tidak tertatih: dilakukan oleh dinas dengan pola penyelesaian sengketa: dan memanfaatkan kerjasama dengan dam, hal hal lain yang dianggap perlu dituangkan ditagih dipungut oleh petugas dinas, dan dalam perjanjian. wajib rpp membayar sendiri. pemungutan penagihan rpp oleh dam dilakukan sekaligus dengan penagihan rekening air minum pemungutan penagihan rpp yang memanfaatkan setiap bulan dengan pembayaran menurut kerjasama dengan dam dilakukan untuk wajib mekanisme yang berlaku pada dam yaitu rpp yang tercatat sebagai pelanggan dam termasuk pelanggan yang membuang sendiri ditagih oleh petugas dam yang ditunjuk dengan sumpahnya tpa. mengunjungi alamat wajib rpp, wajib rpp membayar langsung kasir dam jalan tuareg cirebon, dan wajib rpp membayar langsung atau debut pada pemungutan penagihan rpp terjadwal setiap bulan konter konter pembayaran bank yang ditunjuk. dilakukan melalui kunjungan petugas dinas rentang waktu pembayaran rpp setiap bulan alamat wajib rpp adalah dari tanggal (tujuh) s d tanggal (dua rumah tangga, dan puluh satu) bulan berikutnya setelah pemakaian air kantor toko tempat usaha lainnya setiap bulan dam. (satu) kali kunjungan dalam rentang waktu pembayaran rpp kepada petugas dam yang tanggal (tujuh) s d tanggal (empat belas). mengunjungi alamat wajib rpp hanya dilakukan (satu) kali setiap bulan, dengan ketentuan jika wajib pemungutan penagihan rpp terjadwal setiap hari rpp tidak dapat hari dilakukan melalui kunjungan petugas dinas kepada harus membayar langsung pada kasir dam atau wajib rpp bank yang ditunjuk sesuai dengan rentang waktu pedagang kaki lima, dan pembayaran. warung kios tidak permanen dengan memungut wajib rpp yang pada rentang waktu pembayaran (satu) kali setiap hari wajib rpp. tidak melakukan pembayaran, akan termasuk pemungutan penagihan rpp secara transaksional kedalam kategori terlambat membayar yang akan dilakukan terhadap wajib rpp yang membuang dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan sampah langsung tpa yaitu daerah yang berlaku. perkantoran pemerintah, pemungutan penagihan rpp oleh dam menggunakan std dalam bentuk rekening bersama sampah bekas pesta, keramaian hiburan, dam dan dinas dengan bentuk sebagaimana tebangan pohon tanaman, bongkahan bangunan, terlampir. cc. pasar, terminal, pemungutan penagihan rpp oleh petugas dinas pertokoan, departemen store swalayan, dilaksanakan terhadap wajib rpp bukan pelanggan perkantoran, hotel, restoran: dan dam sebagaimana dimaksud dalam industri. pemungutan penagihan rpp oleh petugas dinas dilakukan dengan pola dipungut per sampah oleh petugas dinas per terjadwal setiap bulan dan setiap hari, sekali buang. transaksional. kesamaan ukuran kubik pada sarana kontainer bendaharawan penerima dinas menghimpun pembuang adalah penerimaan rpp dari seluruh petugas penagih kontainer kecil (delapan) m3: dan dinas, mencatat dan menyetorkan kas daerah pada hari itu juga. kontainer besar (sepuluh) mp, kepala dinas menugaskan pegawai dinas yang pemungutan penagihan rpp bukan pelanggan melakukan pemungutan penagihan kepada wajib dam menggunakan std dalam bentuk karcis yang rpp bukan pelanggan dam. dikeluarkan oleh dinas. bendaharawan penerima dinas melaporkan progres penerimaan rpp kepada kepala dinas dengan bab vii tembusan kepada kepala dinas pendapatan dan penyetoran rpp pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulan. penerimaan rpp yang ditagih melalui jasa dam bab viii dihimpun, dicatat dan disetorkan oleh dam kas tunggakan daerah setiap bulan pada tanggal (lima) bulan berikutnya, kecuali bulan desember disetorkan paling lambat tanggal (tiga puluh satu) desember. tunggakan rpp terjadi pan ati nara pepes oran sebelum berlakunya peraturan daerah nomor pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan tahun tentang retribusi jasa umum, dan kepala dinas setiap bulan paling lambat tanggal setelah berlakunya peraturan daerah nomor (sepuluh) bulan berikutnya. tahun tentang retribusi jasa umum. bendaharawan penerimaan dinas mencatat tunggakan rpp yang terjadi sebelum berlakunya penerimaan rpp dari dam guna memantau peraturan daerah nomor tahun adalah perkembangan target capaian rpp. seluruh tunggakan yang belum terkelola penasihatnya kepada wajib rpp yang tidak membayar pada waktunya sehingga terjadi akumulasi penerimaan rpp yang ditagih oleh petugas dinas tunggakan yang dimulai sejak berlakunya peraturan dari wajib rpp bukan pelanggan dam disetorkan daerah kepada bendaharawan penerima dinas setiap hari selesai penagihan. peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan, tunggakan rpp bagi wajib rpp pelanggan dam peraturan daerah nomor tahun tentang setelah berlakunya peraturan daerah nomor tahun retribusi pelayanan persamaan kebersihan jo. ditagih sekaligus bulan berjalan serta bulan peraturan daerah tahun tentang bulan tunggakan berikut dendamnya oleh dam yang perubahan atas peraturan daerah kota cirebon dituangkan dalam rekening bersama dam dan nomor tahun tentang retribusi pelayanan dinas. persamaan kebersihan. jumlah bulan tunggakan adalah tagihan tiap bulan, tunggakan sebagaimana dimaksud pada setelah tetap tidak dibayar, dam mengirimkan akan tetap dilakukan penagihan kepada wajib rpp rekening tunggakan kepada kepala dinas untuk saat ini berikut pengenaan denda sesuai ketentuan dilakukan penagihan melalui proses dan mekanisme peraturan daerah nomor tahun hingga lunas hingga pengenaan sanksi hukum sesuai ketentuan terbayar. peraturan daerah. akumulasi jumlah tunggakan rpp dari wajib rpp tunggakan rpp bagi wajib rpp bukan pelanggan pelanggan dam diberikan seluruhnya oleh dam dam setelah berlakunya peraturan daerah nomor kepada kepala dinas dengan memuat rincian tahun dilakukan penagihan oleh petugas dinas tunggakan dari masing masing wajib rpp serta dalam bulan berjalan, terus berturut turut pada posisi waktu terjadinya tunggakan (bulan, tahun). bulan bulan berikutnya jika tetap belum dibayar oleh posisi catatan tunggakan rpp hingga akhir wajib rpp, berikut pengenaan denda hingga berlakunya peraturan daerah nomor tahun pengenaan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan tentang retribusi pelayanan persamaan daerah. kebersihan berikut perubahannya dalam posisi (nol). denda atas keterlambatan membayar rpp adalah kepala dinas mengupayakan penagihan tunggakan sebesar (dua proses) dari besarnya rpp yang rpp baik dari wajib rpp pelanggan maupun bukan belum terbayarkan oleh wajib rpp per bulan. pelanggan dam dengan memenuhi seluruh ama denda keterlambatan dikenakan setiap bulan berlaku pengenaan sanksi hukum aan tertunggaknya rpp, demikian bulan seterusnya jika wajib rpp ega peng terjadi tunggakan rpp. bab bab keberatan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi keberatan atas rpp yang dikenakan bagi wajib rpp adalah upaya yang dapat diajukan wajib rpp wajib rpp dapat mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas pengurangan, keringanan atau pembebasan rpp alasan sebagai berikut kepada walikota. ketidaktaatan penetapan kelompok golongan permohonan disampaikan secara tertulis wajib rpp, ditandatangani oleh wajib rpp ditujukan kepada ketidaktaatan penetapan besarnya rpp, walikota kepala dinas. ketidaktaatan perhitungan tunggakan rpp: permohonan ditentukan sesuai dengan maksudnya yaitu pengurangan atau keringanan atau pembebasan an atau ppp keberatan yang tidak memenuhi daratan pada melalui permohonan, wajib rpp menerima huruf dan tidak dapat dianggap sebagai surat penetapan rpp untuk dirinya namun dikarenakan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. alasan ketidakmampuan sosial ekonomi mengajukan permohonan keberatan diajukan secara tertulis permohonan dimaksud. ditandatangani oleh wajib rpp kepada walikota cg. pengurangan rpp adalah menurunkan sebagian dari kepala dinas. tari yang seharusnya dibayar. walikota menugaskan kepala dinas untuk menerima keringanan rpp adalah kemudahan dalam cara permohonan, mengolah, mempertimbangkan dan membayar rpp dengan diangkut dalam satu bulan merekomendasikan dikabulkan ditolaknya berjalan. permohonan keberatan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh walikota. pembebasan rpp adalah menghapuskan kewajiban permohonan keberatan yang dikabulkan akan membayar rpp. diterbitkan keputusan walikota dan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis melalui surat walikota. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan rpp bersifat sementara sepanjang wajib rpp dinilai belum lepas dari kondisi ketidakmampuannya membayar. permohonan dapat dikabulkan atau ditolak hasil penerimaan retribusi dari pelanggan non dam berdasarkan hasil pertimbangan kepala dinas. diserahkan kepada bendaharawan penerima dinas permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan setiap hari pelayanan. keputusan walikota dan permohonan yang ditolak bendaharawan penerima dinas menyetorkan hasil akan diberitahukan secara tertulis melalui surat penerimaan retribusi dalam jangka waktu walikota. jam setiap hari kas daerah, kecuali walikota menugaskan kepala dinas untuk menerima penagihan pembayaran melalui rekening air minum dam. permohonan, mengolah, mempertimbangkan dan merekomendasikan dikabulkan ditolaknya laporan keuangan penerimaan seluruh retribusi dari permohonan sebagai bahan pengambilan keputusan dinas yang disetorkan kas daerah dibuat oleh oleh walikota.(sepuluh) bulan berikutnya dan laporan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan triwulan pada tanggal (sepuluh) bulan empat, tidak termasuk pada tunggakan rpp. disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan bab daerah dan tembusan kepada inspektorat kota. penghapusan piutang (tunggakan) bab xiii insentif pemungutan kepala dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada walikota. penghapusan piutang ditetapkan dengan keputusan insentif pemungutan bersumber dari hasil walikota. penerimaan pemungutan rpp dan diberikan sebesar 5y6 (lima proses) dengan pembagian sebagai berikut bab xii administrasi keuangan rpp pelanggan dam ,50y0 (tiga koma lima puluh proses) untuk konstribusi dam dari penerimaan rpp seluruh penerimaan retribusi adalah pendapatan pelanggan dam, dan pemerintah kota yang harus disetorkan seluruhnya (satu koma lima puluh proses) untuk pada pemerintah kota. kinerja operasional dinas dari penerimaan rpp pelanggan dam. rpp non pelanggan dam dalam hal target kinerja pada akhir anggaran sebesar (lima proses) untuk kinerja penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan operasional dinas dari penerimaan rpp non insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan pelanggan dam. sebelumnya. bnn insentif sebagaimana dimaksud dalam secara dinas akan mendapatkan insentif atas dasar proporsional dibayarkan kepada pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam pejabat pegawai dilingkungan dinas sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tanggungjawab masing masing, dijabarkan secara triwulanan sebgai berikut dam selaku pembantuan pelaksana pemungutan sampai dengan triwulan1 (lima belas rpp sebagai konstribusi atas perjanjian kerjasama, proses), dan sampai dengan triwulan (empat puluh rosen), cc. pejabat skpd terkait yang ikut terlibat dalam kanak dengan triwulan iii (tujuh puluh pelaksanaan pemungutan rpp. lima proses): dan sampai dengan triwulan 100y6 (seratus proses). pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada apabila pada akhir triwulan realisasi realisasi dimaksudkan untuk meningkatkan mencapai (lima belas proses) atau lebih, insentif kinerja, diberikan pada awal triwulan ii. pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. apabila pada triwulan realisasi kurang dari 15y6 (lima belas proses) insentif tidak diberikan pada pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada triwulan ii. dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai 40y6 dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak (empat puluh proses) atau lebih, insentif diberikan tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai triwulan il. target kinerja triwulan yang telah ditentukan. apabila pada triwulan realisasi kurang dari 40y6 bab xvi (empat puluh proses), insentif untuk triwulan ketentuan lain lain dan penutup belum dibayarkan pada awal triwulan ii. apabila pada triwulan iii realisasi mencapai 75y6 bentuk contoh surat permintaan karcis kwitansi (barang (tujuh puluh lima proses,) insentif diberikan pada kuasi), permohonan jasa perforasi, surat permohonan awal triwulan iv. karcis (kwitansi rpp), kwitansi rpp dari petugas dinas, karcis dan kwitansi rpp untuk yang tidak berlangganan apabila pada triwulan iii realisasi kurang dari 75y6 dam, daftar setoran harian penjualan karcis rpp dari (tujuh puluh lima proses), insentif tidak diberikan petugas kepala wilayah, daftar setoran harian penjualan pada awal triwulan iv. karcis rpp, surat bukti setoran bank, flow chart, kwitansi pelanggan dam, surat ketetapan rpp, surat apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan (seratus proses) atau lebih, insentif diberikan rpp, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak untuk triwulan yang belum dibayarkan. terpisahkan dari peraturan walikota ini. apabila pada akhir triwulan realisasi kurang dari (seratus proses) tetapi lebih dari (tujuh asa puluh lima proses), insentif diberikan untuk triwulan hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan iii dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan bab xiv diatur lebih lanjut oleh walikota. pengawasan dan pengendalian dengan diberlakukannya peraturan walikota ini maka pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh dinas keputusan walikota nomor tahun tentang sesuai dengan standar pelayanan minimal petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun play tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. lampiran peraturan walikota cirebon nomor tahun tanggal agustus tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang retribusi jasa umum bidang peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal retribusi pelayanan diundang akan persamaan kebersihan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan form. pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota cirebon. pemerintah kota cirebon dinas kebersihan dan pertamanan kota cirebon ditetapkan cirebon surat permintaan karcis barang cetakan pada tanggal agustus uraian permintaan nanananaaaananananaa aan ana walikota cirebon, papan apapun nun neuen senna naga oma uraian nominal buku ket diundangkan cirebon pada tanggal agustus cirebon, serbet rah kota cirebon, penyimpan barang, kasih retribusi, (seks mengetahui hab aku kepala bidang kebersihan, rep keterangan lembar bagian perlengkapan dan keuangan sekretariat daerah berita daerah kota cirebon tahun nomor kota cirebon lembar dinas lembar seksi retribusi form. form. dinas kebersihan dan pertamanan pemerintah kota cirebon kota cirebon dinas kebersihan dan pertamanan kota cirebon data permohonan permintaan karcis kwitansi cirebon, oo. . retribusi pelayanan persamaan kebersihan nomor penananaaaan kepada sifat penting yth. walikota cirebon jumlah lampiran . melalui uraian awal akhir buku ket perihal permohonan jasa kepala dinas pendapatan pelayanan perforasi dan pengelolaan keuangan daerah kota cirebon cirebon cirebon, yang bertanda tangan bawah ini nama nkaanaananaaanaaaaaaaan ka. seksi retribusi, pemohon, jabatan kanaaananaaaanaananaananan instansi angantananananan anna men dengan ini mengajukan permohonan untuk perforasi, adapun datanya jumlah terlampir mengetahui demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima ka. bidang kebersihan, kasih. pemohon, keterangan rangkap (tiga) lembar kabid persamaan, lembar gudang pelaksana, lembarlll pemohon. form. form. dinas kebersihan dan pertamanan kota cirebon contoh karcis pedagang kertas buram) daftar setoran harian penjualan karcis retribusi pelayanan persamaan kebersihan dari penagih naananaananannanaanananaanan pada hari tanggal untuk tidak jual dinas kebersihan dan pertamanan nomor karcis harga jumlah ket. tan awal akhir awal akhir terjual per lembar rp. rp. dinas kebersihan dasar perda kota cirebon nomor tahun dan pertamanan untuk pedagang kota cirebon aman aan naa perhatian pembayaran retribusi ini bukan legalitas izin tempat berjualan membuang sampah sembarangan akan menjadi bibit penyakit jumlah terbilang cirebon, '!. bendahara penerimaan, yang menyerahkan, mengetahui kepala seksi retribusi, form. pemerintah kota cirebon tanda bukti pembayaran nomor bukti naneenannnnaanaanaan bendahara penerimaan bendahara pembantu telah menerima uang sebesar rp. dengan huruf dari nama kaannanaananananaa aan alamat peananananannann anna sebagai pembayaran kode rekening jumlah rp.) mengetahui bendahara penerima penerima pembantu, pembayar menyetor lembar asli untuk pembayaran menyetor pihak ketiga salinan untuk bendahara penerimaan bendahara pembantu salinan arsip form. pernyataan pemerintah kota cirebon sport . kebersihan dan pertamanan masa retribusi dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk kota cirebon tahun retribusi sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang jl. ampera cirebon berhaksport surat pemberitahuan tagihan retribusi daerah cirebon, .o 20rangka. kepada yth. wajib retribusi, hci nama jelas. perhatian harap diisi dalam rangkap (dua) ditulis dengan huruf cetak. setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kepada dinas kebersihan dan pertamanan kota cirebon . paling lambat tanggal. beri nomor kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan. obyek retribusi keterangan karir form. form. cirebon, . kepada cirebon, . yth. bapak walikota cirebon melalui kepala dinas kebersihan nomor kepada dan sifat penting yth. sdr. pertamanan kota cirebon lampiran knannaanananaaaanaaaaa perihal penetapan besarnya retribusi cirebon pelayanan persamaan cirebon kebersihan rpp) sesuai perda tahun perihal permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan penetapan retribusi pelayanan persamaan kebersihan sesuai perda th. berdasarkan peraturan daerah nomor tahun dengan ini diberitahukan bahwa besarnya retribusi pelayanan persamaan sesuai dengan surat dari kepala dinas kebersihan saudara ditetapkan sesuai nomor kebersihan dan pertamanan kota cirebon . retribusi digolongkan pada kelompok . tanggal . perihal penetapan besarnya retribusi sebagai berikut pelayanan persamaan kebersihan sesuai perda tahun skr), kami merasa keberatan retribusi pelayanan persamaan atas ketetapan yang diberikan kepada kami sebesar kebersihan bulan . rp. anaanananan rp. . (retribusi digolongkan pada kelompok .). tunggakan bulan. bpom maka dalam hal ini kami mohon kepada bapak jumlah gunakan rpr. walikota cirebon dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebanan besarnya retribusi tersebut, karena . jjj. denda rp. seresanannn possess demikian agar bapak dapat memaklumi, atas jumlah tagihan . rp. perhatiannya kami sampaikan terima kasih. mengetahui hormat kami, ka. lurah ketua rw. mengingat ketentuan tersebut atas, maka saudara diwajibkan untuk dapat memenuhi pembayaran retribusi dimaksud. adapun pelaksanaan teknis pemungutan akan dilaksanakan oleh petugas penagih dinas kebersihan dan pertamanan kota cirebon, dan bagi pelanggan dam dilakukan oleh dam kota cirebon. demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. kepala dinas, tembusan kepala bidang persamaan kepala seksi retribusi bendahara penerima dinas (arsip). walikota cirebon, ttd, suwardi sekretaris daerah kota cirebon, mpn genre asam res |
salinan rima walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan wali laksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan wali kota. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu menetapkan peraturan wali kota kota semarang tentang tata cara pelaksanaan penyelesaianwali kota ini yang dimaksud denganbatas waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, maka dianggap tidak ada tanggapan atas hasil pemeriksaan sementaradalam hal tidak ada tanggapan sebagaimana dimaksud dalam maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada ppid paling lama (tiga) hari kerja sejak dianggap tidak adberupautusan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: dasar alasan latarbelakang perpanjang waktu, dan lamanya perpanjangan waktu pertimbangankondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait, dan atau pertimbangan lain yang diberikan oleh ppidyang dijadikan, maka skp2ks tidak perlu mencantumkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf(sekaligus)atauataujawab atas kerugformatganti kerugian daerahpenaginon aparatur sipil negara te$masuk calon pegawai negeri sipillain adalah pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kerja wali kota. penyerahan penyelesaian kerugian daerahkas daerahakuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan berdasarkformat daftar kerugxiiesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xiii ketentuan lain lain dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, wali kota, apabila tpk belum terbentuk. dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dan lebih dari (satu) orang, dapat ditunjuk salah satu. bab xiv ketentuan peralihanwali kotaberlaku ketentuan dalam peraturan wali kota ini. majelis pertimbangan yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan wali kotabonanaanananananna naa aan) nip nan upn pan pen nen neue enya pena arena were penata pangkat bonnaanananannanaanan aan aan anna jabatan bonnaanananannanaanan aan aan anna alamat bonnaanananannlee..sana tpengelolaan keuangan dan aset daerah kenasasananasane nama) penannanamenaanaaaasa (nip) saksi saksi .i.lieu wali kotasementara keputusan each) nomor .enianannnnn2) tentang pembebanan penggantian kerugian sementara terhadap saudara i annaannan sae) tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada saudara. kesatu membebani saudara i . jjj. sebesar rp. ). dengan huruf.) atas kerugian daerah yang disebabkan. kedua mewajibkan saudara i kenanananananananena3)dangawai kontrak adalah pegawai tidak tetap yang bekerja lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi syarat tertentu dan ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerahasn bukan bendahara dan pejabat lain, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. lampiran terdapat kekurangan uang, surat berharga dan atau barang milik daerah sebesar ann ann ann nan aan aannaaan keempat: ppnnpnnnn nan ppp pens)none) nomor ennnnnnnannone) nomor 2iil.di. pada tanggal. walikota . j.i9)nanananana kenananannang enanananaaananaaeipengelolaan keuangan dan aset daerah (knee nama.) tembusan disampaikan kepada anna anna annnaaaanaa16)k senanananaaap lampiran :. perihal surat tagihan kepada pangan apn pnp papanpengelolaan keuangan dan aset daerahuang lingkup peraturan ini meliputi: kewajiban penggantian kerugian daerah,penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran ganti kerugian daerahkerugian daerah, j . kedaluwarsa, sanksi. obyek materi peraturan tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah meliputi: asn bukan bendahara, tenaga pekerja harian lepas tpl) dan pegawai kontrak, pejabat lain. bab kewajiban penggantian kerugian daerahwali kotaperbuatan melanggar hukum dan anna ana pangkat kaanananananan nana ana ana ana jabatan bnanaananananananna anna aan alamat bnanaananananaanana naa aan natin aset daerah ( .nama.) salinan surat ini disampaikan kepada apn ann nan nata pen nasrmohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran kepada yth kepala gubernur bupati walikota. tempat dengan hormat saya bertandatangan dibawah ini nama kakananananananananana nana ana pangkat kakananananananananananana nana aan aan anakan aan jabatan bkananaananananan nana ana aan alamat bkananaananananan nanadaftar kerugian daerah daftar kerugian daerah pemerintah provinsi kabupaten kota . j. ll) tahun . nama uni uraian jumlah jumlah sis jenis ket. skt kasus kerugian pembayaran dan jabat ker skp2ks tahun |(n angsur ker jumlah skp2k kejadian daerah |(n ugi barang rp) s d bulan jaminan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (nenananana nama. lmelalaikan yang dimaksud dalam ketentuan dikecualikan dalam hal kejadian yang bersifat force majeuredan asn unsur: inspektorat sebagai ketua, inspektorat sebagai anggota, bukan sebagai anggota, bpp sebagai anggota, bagian hukum sebagai anggota, dan opd lain yang terkait sebagai anggsn: inspektur, kepala bukan, kepala bpp, dan kepala bagian hukumadan pengelolaan keuangan dan aset daerahmedia massa atau media elektronik, dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ppid wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah, dengan didahului verifikasi informasi oleh pejabat yang berwenangjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: kepala skpd, dalam haltenaga pekerja harian lepas tpl) dan pegawai kontrak, sekretaris dprd, dalam hal verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah, dalam hal verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan kepala skpd dan atau kepala skpd, wali kota, dalam hal verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan sekretaris daerah, dan kepala sekretariat lembaga nonstruktural, dalam hal verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai apbd(l), |
wali kota cirebon provinsi jawa barattertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang sesuai, akurat serta dapat dipertanggung jawabkan,perangkat daerah selakucirebonverifikasi adalahgolongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok asetasi. buku inventaris adalah buku yang memuat data meliputi lokasi, jenis merk tipe, jumlah, ukuran harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. bab maksud dan tujuan inventarisasi bmd dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang, sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan bagi para kepala perangkat daerah untuk melaksanakan inventarisasi bmd yang berada dibawah penatausahaannya, cc. memperoleh data bmd yang sesuai, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai. tujuan pelaksanaan inventarisasi terhadap bmd: melakukan pencatatan bmd yang sebenarnya, melakukan penyesuaian atas bmd bila diperlukan, dan melakukan inventarisasi bmd secara efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan bmd. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi tugas dan wewenang pejabat pengelola bmd, inventarisasi bmd, dan tata cara inventarisasi bmd. bab tugas dan wewenang pejabat pengelola bmd bagian kesatu pemegang kekuasaan pengelolaan bmd dalam melaksanakan inventarisasi bmd, wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan bmd memiliki kewenangan dan tanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan bmd. bagian kedua pengelolaan barang pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, meliputiinventarisasi bmdmempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan inventarisasi bmd meliputi: membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi bmd, mengamankan dan memelihara bmd, membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas inventarisasi bmd, dan menyusun laporan bmd. bagian keempat pengguna barang kuasa pengguna barang dalam melaksanakan inventarisasi bmd yang berada dalam penguasaannya, kepala perangkat daerah selaku pengguna barang berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi bmd, mengamankan dan memelihara bmd, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi bmd, dan d.selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pengguna barang kuasa pengguna barang mempunyai tugas melakukan penelitian pendahuluan, b.inventarisasi dokumen: verifikasi lapangan, dan melakukan pengklasifikasian,jaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun.b inventarisasi bmd bagian kesatu umum inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan bmd. dari kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada disusun buku inventaris yang menunjuyang disusun dengan lengkap, teratur dan berkelanjutan, mempunyai fungsi dan peran: pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap bmd: usaha untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai tujuan dan fungsinya, dan menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah. kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: verifikasi bmd, dan klasifikasi bmd. bagian kedua verifikasi bmd verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara meneliti dan mengoreksi kebenaran data barang yang tercatat dalam buku inventaris. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dicatat secara tersendiri dalam kartu inventaris barang sebagai laporan, yang terdiri atas: kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa tanah, kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa peralatan dan mesin, kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa gedung dan bangunan, kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa jalan, irigasi dan jaringan, kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa aset tetap lainnya, dan kartu inventaris barang untuk mencatat bmd berupa kontruksi dalam pengerjaan. bagian ketiga klasifikasi bmd klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara menggolongkan bmd dalam kelompok bmd. kelompok bmd sebagaimana dimaksud padaagian keempat tanah kelompok bmd berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan: danau rawa, sungai, tanah tandus rusak, ranah alang alang, padang rumput, il. tanah penggunaan lain, tanah bangunan, tanah pertambangan, oo. tanah badan jalan,dan lain lain sejenisnya. bagian kelima peralatan dan mesin kelompok bmd peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: alat alat besar, meliputi: alat alat besar darat: alat alat besar apung, alat alat bantu, dan lain lain sejenisnya. alat alat angkutan, meliputi: alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor.meliputi: alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain lain sejenisnya. alat alat pertanian perternakan meliputi: alat pengelolaan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman pasca penyimpanan, dan lain lain sejenisnya. alat alat kantor dan rumah tangga, meliputi: alat kantor, alat rumah tangga, dan lain lain sejenisnya. alat studio dan alat komunikasi, meliputi: alat studio, alat komunikasi, dan lain lain sejenisnya. alat kedokteran, meliputi. alat alat laboratorium, meliputi: unit alat laboratorium, alat peraga praktek sekolah, dan lain lain sejenisnya. alat alat keamanan, meliputi: senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar, dan lain lain sejenisnya. bagian keenam gedung dan bangunan kelompok bmd berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bangunan gedung, meliputi yang sejenisnya. bangunan monumen, meliputi: candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain lain sejenisnya. bagian ketujuh jalan, irigasi dan jaringan kelompok bmd berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jalan dan jembatan, meliputi: jalan, jembatan, terowongan, dan lain lain sejenisnya. bangunan air irigasi, meliputcc. instalasi, meliputi: instalasi air minum, instalasi air kanjaringan, meliputi: jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan lain lain sejenisnya. bagian kedelapan aset tetap lainnya kelompok bmd berupa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas buku dan perpustakaan, meliputi: buku umum filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alammeliputi: pahatan, lukisan alat alat kesenian: alat olahraga, tanda penghargaan, dan lain lain sejenisnya. hewan ternak dan tanaman, meliputi:selain kelompok bmd aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam terdapat aset lainnya dalam bentuk tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, cc. tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain lain. bab tata cara inventarisasi bmd bagian kesatu pembentukan tim inventarisasi pembentukan tim inventarisasi dilakukan dengan pembentukan tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota cirebon. kepala perangkat daerah membentuk tim inventarisasi dengan menugaskan pengelola barang serta unsur lainnya untuk melaksanakan inventarisasi bmd dengan supervisi langsung kepala perangkat daerah selaku pengguna barang. bagian kedua pelaksanaan inventarisasi pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan kepala perangkat daerah menyusun rencana dan mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi bmd, tim perangkat daerah mencetak daftar inventaris barang berupa kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan dari aplikasi sima bmd, mempersiapkan kertas kerja inventarisasi sebagaimana terlampir, meneliti kondisi, menghitung jumlah, serta kelengkapan bmd dengan cara membandingkan antara print out kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan dari sima bmd dengan hasil inventarisasi lapangan kemudian membubuhkan tanda checklist tim perangkat daerah dan membubuhkan para kepala perangkat daerah pada setiap halaman print out: mengisi format kertas kerja inventarisasi berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi berdasarkan kategori kondisi: barang tidak diketemukan hilang, barang berlebih (belum dicatat dalam sima bmd), dan barang rusak berat tidak dapat dipakai lagi. bagian ketiga pelaporan pelaksanaan pelaporan inventarisasi dilakukan dengan kepala perangkat daerah menyusun, mengesahkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inventarisasi dilingkupi penatausahaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan: laporan yang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi surat pernyataan pelaksanaan inventarisasi form a), aset tidak dapat ditelusuri form a1), daftar aset yang belum tercatat form a2), daftar aset rusak berat form a3): daftar aset yang tercatat ganda form a4), daftar aset yang dikuasai pihak lain form as), daftar aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah kota perangkat daerah form a6): dan print out format kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan sima bmd yang telah dilakukan proses kegiatan checklist atas keberadaan fisik barangnya dilapangan dan telah dibubuhi tanda tangan tim inventarisasi dan kepala perangkat daerah. bentuk format sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini. bab vii tindak lanjut inventarisasi dari hasil pelaksanaan inventarisasi bmd yang telah dilakukan, setelah berkoordinasi dengan tim pengendali,, maka kepala perangkat daerah dapat melakukan hal hal sebagai berikut membukukan mendaftarkan barang berlebih dalam sima bmd dengan berkoordinasi dengan bidang bmd badan keuangan daerah kota cirebon, menindaklanjuti hasil inventarisasi barang tidak ditemukan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku usulan penghapusan bmd), menindaklanjuti hasil inventarisasi barang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku usulan penghapusan bmd), memperbaharui memutakhirkan data pada sima bmd sesuai dengan hasil inventarisasi dengan berkoordinasi dengan bidang bmd, mencetak label permanen dari sima bmd dan menempelkannya pada masing masing barang yang telah inventarisasi sesuai dengan hasil pelaksanaan inventarisasi, dan melakukan rekonsiliasi pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan. kepalabagian hukum dan hari usia, chandra bima ode barang spesifikasi standar harga kode rekening biaya iklan media tayang online biaya iklan media tayang online jasa surat kabar minggu majalah penginapan non asn non asn honorarium non asn perawat per orang per jasa pelaksanaan hari pemeriksaan tes kebugaran asn honorarium non asn perawat per orang per jasa pelaksanaan hari pemeriksaan kesehatan pengemudi honorarium non asn petugas pengelola per orang per petugas pengelola limbah |limbah medis hari medis honorarium non asn petugas penyemprot per orang per petugas penyemprotan lalat hari lalat honorarium narasumber| formasi, forum per orang per non asn pertemuan kecamatan sehat, hari kota sehat kelurahan pokja kelurahan sehat dan kecamatan honorarium non asn formasi, forum per orang per pembawa acara dan kecamatan sehat, hari pembaca doa pokja kelurahan sehat honorarium non asn formasi, forum per orang per penyusunan laporan kecamatan sehat, hari tahunan pokja kelurahan sehat biaya pengujian biaya pemeriksaan per sampel laboratorium bakteriologi sampel makanan makanan biaya pengujian biaya pemeriksaan per sampel air| laboratorium bakteriologi sampel air biaya pengujian biaya pemeriksaan per sampel air| laboratorium kimia sampel air safety box safety box ukuran per pcs kertas karton tebal sertifikat laik sehat kertas tik lis batik per rim mega mendung hot print foil logo pemerintah kota sertifikat laik sehat hvs lis batik per rim mega mendung logo pemerintah kota formulir berita acara kertas ncr per rim inspeksi kesehatan carboniess play lingkungan honorarium tenaga perawat org bulan kesehatan yang menangani covid rumah sakit honorarium tenaga dokter org bulan kesehatan yang menangani covid rumah sakit honorarium tenaga penata amnesti, org bulan kesehatan lainnya yang radiografi, atom menangani covid analis, apoteker, rumah sakit perawat css honorarium tenaga tenaga pemasaran org bulan kesehatan non names laki laki, tenaga yang menangani covid pemasaran rumah sakit perempuan, petugas gas medis, petugas css, satpam, waris, supir ambulans insentif names insentif names org bulan penanganan covid dokter umum puskesmas insentif names insentif names org bulan penanganan covid dokter gigi puskesmas insentif names insentif names org bulan penanganan covid bidan perawat puskesmas insentif names insentif names org bulan penanganan covid bidan perawat psc insentif names insentif names org bulan penanganan covid bidan perawat dinas kesehatan insentif tenaga insentif names org bulan pendukung non names penanganan covid honorarium tenaga uang pengganti per orang ahli narasumber istri transport non asn tur dari honorarium non pns honorarium per orang lainnya pengelolaan rekonsiliasi jkn kis honorarium non pns belanja jaminan per orang lainnya kesehatan masyarakat, klaim pelayanan kesehatan ftp pemerintah honorarium jasa jasa instruktur orang honorarium tracer honorarium kegiatan per orang penanganan covid puskesmas insentif tracer honorarium kegiatan per orang penanganan covid puskesmas honorarium honorarium kegiatan per orang surveilans pengelola penanganan covid data puskesmas kode barang spesifikasi standar harga kode rekening honorarium tenaga names lainnya orang bulan| pelayanan covid radiografi, analis, farmasi) rumah sakit honorarium tenaga tenaga umum sopir, orang bulan| pelayanan covid pemasaran jenazah, admin ruangan) rumah sakit wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya, ttd, kepala bagian hukum nashrudin azis noref nadi, sh., mh. pembina tk.cirebon, menimbang bahwa sebagai amanat dariewan perwakilan rakyfraksi adalah pengelompokan anggota dprd berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umumlompok pakar atau tim ahli adalah beberapa orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang dibentuk untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang dprd. tenaga ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu fraksota dikelompokkan sebagai berikut: dinilai nominal uang representasi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan lebih lanjutuang paket sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjutitetapkan lebih lanjutitetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kotatunjangan komunikasi intensifkomunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kotareses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. tunjangan resesreses sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kotaempat per seratus) dibayar oleh pemerintah daerah kota: dan (satuengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada yang dibayar oleh pemerintah daerah kota dan yang dibayarkan oleh pimpinan anggota dprd ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kotasesuai denganbeserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disediakan bagi pimpinan dprd dan anggota dprd terdiri dari: pakaian dinas bagi pimpinan dprd dan anggota dprprd dan anggota dprd terdiri dari:buah dalam (satu) tahun, ikat pinggang, topi lapangan untuk pakaian dinas harian lengan panjang disediakan (satu) buahpasang dalam (satu) tahun, dan sepatu olah raga untuk pakaian olah raga disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dprd dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bagian kelimadengdibebankan pada apbd. dalam hal pimpinan dprd dandan tunjangan perumahan dan telepon. besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dandprd anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kotadiakan (satu) unit kendaraan bagi pimpinan dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dprddantransportasi pimpinan anggota sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bagian ketujuhdprd sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota lebih lanjut dengan keputusan wali kotayang dibahas danparagraf penyelenggaraan rapat penyelenggaraan program rapat dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan rapat kantor dprd sebagaimana dimaksud pada disediakan makanan dan minuman. penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh sekretariat dprd berdasarkan anggaran yang disediakan oleh apbd. besaran satuan harga makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kunjungan kerja penyelenggaraan program kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan guna menyerap aspirasi masyarakat daerah kota, salah satunya dari kegiatan reses, dimana biaya penunjang serta teknis pelaksanaan reses sebagaimana diatur dalam serta berdasarkan peraturan perundang undangan, melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan peraturan perundang undangan, dan konsultasi, koordinasi, dan komparasi kebijakan pemerintah daerah kota. pimpinan dan anggota dprd dapat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan komparasi sebagaimana dimaksud pada huruf juga dapat melaksanakan kunjungan kerja luar daerah kota berupa perjalanan dinas jabatan. perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pimpinan dprd dan anggota dprdjabatan luar daerah kota, terdiri dari: biaya transport, yang besarannya disetarakan dengan yang diterima oleh wali kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh, biaya penginapan, yang besarannya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat eselon ii, cc. uang harian, meliputi uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku, yang besarannya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat eselon ila, dan uang representasi, yang besarannya disetarakan dengan wali kota bagi pimpinan dprd dan disetarakan dengan pejabat eselon bagi anggota dprd. perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada kotajabatan. perhitungan biaya transport jika bersama sama menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport hanya diberikan kepada (satu) orang yang diperintah dalam surat perjalanan dinas, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport. pimpinan dprd dan anggota dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kota wajib disertai dengan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh pejabatprd ditandatangani oleh salah satu unsur pimpinan dprd. pimpinan dprd dan anggota dprd. lamanya perjalanan dinas jabatan luar daerah kota bagi pimpinan dprd dan anggota dprd ditentukan sebagai berikut: perjalanan dinas dalam pulau jawa, paling lama (tiga) hari, perjalanan dinas diluar huruf paling lama (empat) hari, dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud padaan kegiatan dimaksud. komponen biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transportasi termasuk sewa kendaraan, pembelian pengadaan tiket, dan atau biaya penginapan. dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana surat perjalanan dinassebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. paragraf pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah program pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka melaksanakan fungsi dprd yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah daerah kota berpedoman kepada peraturan perundang undangan. paragraf peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia lingkungan dprdditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. bagian ketiga pimpinan dprd paragraf umumsedang, sebesar (empatsedang, sebesar (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua dprd. pemberianpimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. paragraf tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban2d7pimpinan dprd yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran pada sekretariat dprd menyetorkan sisa pimpinan dprd kas daerahusulan kebutuhan dan pemberhenti untuk mendapatkan pertimbangtas dasar pertimbangtercantum dalamaragraf pendamping pimpinan dprd dalam rangka menunjang kegiatan, fungi dan tugas, pimpinan dprd diberikan pendamping dari tenaga pekerja non pegawai negeri sipil terdiri dari (satu) orang ajudan dan (satu) orang pengemudi serta dapat diberikan (satu) orang sekretaris pribadi. besaran kompensasi tenaga pekerja non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium per bulan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas luar daerah, ajudan dan pengemudi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuusulan kebutuhan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada pimpinan dprd untuk mendapatkan pertimbangan. tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris dprd atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada besaran kompensasi tenaga ahli fraksiasasi manusia, ep, nadi, sh., mh. eng pembina iv a) ship. |
lampiran peraturan wali kota cirebondoman manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi bab pendahuluan latar belakangkatadkota cirebon pada tahun memperoleh indeks spe sebesar dengan predikat baik. kemudian pada tahun menjadi masih dengan predikat baik. tahun indeks spe kota cirebon mengalami peningkatan menjadi namun pada tahun karena adanya indikator penilaian baru indeks spe kota cirebon mengalami penurunan menjadi walaupun rata rata indeks kota cirebon atas rata rata indeks spe nasional, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. maksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota cirebon dalam menerapkan manajemen spe dan audit tik serta bertujuan untuk peningkatan penerapan spe lingkungan pemerintah daerah kota cirebon. ruang lingkup ruang lingkup pedoman ini meliputi manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen keamanan informasi, cc. manajemen data, manajemen aset teknologi,istem pemerintahan berbasis elektronik audit teknologi informasi dan komunikasi. bab manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik kota cirebon pendahuluan latar belakang permasalahan dalam pengembangan spe secara nasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sebagai berikut,, permasalahan ketiga adalah terbatasnya jumlah pegawai asn yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penerapan spe. peningkatan kapasitas pegawai aparatur sipil negara asn) melalui pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi tik)kota cirebonterapkan pemerintah daerah kota cirebonkota cirebon kota cirebonkota cirebon dalam penerapan spe, cc. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya spe pemerintah daerah kota cirebonkota cirebon kota cirebon, mewujudkan penerapan spe yang terpadu pemerintah daerah kota cirebon, cc. meningkatkan kinerja pemerintahan pemerintah daerah kota cirebon, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada pemerintah daerah kota cirebon: dan mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas pemerintah daerah kota cirebon kota cirebon. tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko spe adalah untuk membantu pemerintah daerah kota dalam mengintegrasikan manajemen risiko spe dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinybawah ini.kot kotakota cirebon kotkot,kot kota cireboncckota cirebonkotkota cirebonkota terdiri atas proses: komunikasi dan konsultasi: penetapan konteks risiko spe, cc. kotkotb perlu dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar risiko spe.seperti gambar bawah ini.nama upr spe dinas komunikasi dan informatika, persandian dan tugas upr spe membantu wali kotafungsi upr spe menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan pelayanan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.no| sasaran upr indikator target kinerja terwujudnya meningkatnya indeks spe tata kelola kualitas pemerintah pemerintahan penyelenggaraan daerah kota yang berbasis spe cirebon elektronikdr. iwa kuswaeri kepala dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik kota cirebon koordinator risiko spe drs. kemal idris, m.ps., sekretaris dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik kota cirebon pengelola risiko spe camat rahmat, pd., aampelaksana evaluasi spe sebagai ee badan siber dan sandi penyedia layanan repositori data evaluasi boga asas kemenyan yang menetapkan pedoman manajemen pemerintah daerah pelaksana spe sisa minsac,rmen para nomor tahun tentang peraturan menteri ini dimaksudkan pemantauan dan untuk memberikan panduan bagi evaluasi spe,:, dan pemerintah daerah kota cirebon dan kota kota kota cirebon kota cirebonpemerintah daerah kota cirebonrencana induk spe nasional dan pemerintah (nda serangan dsn row penanganan rngentngan stan(aman reginkadang kadang 20y6 xs9erikut ini. tabel contoh pengisian formulir kriteria dampak risiko spe area dampak tidak kurang cukup signifikan sangat signifikan signifikan signify signifid s.d (s.d yo0 peluru peluru penuh peluru peluru kinerja nan nan nan nan nan kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja negatif s.d s.d 80y6 (s.d yotidak kurang cukup signifikan sangat hampir pasti matriks 5x5 tidak kurang cukup signifikan sangat tee dasa tai terjadi kadang kadang terjadi jarang sore hampir tidaklevel risiko spe level risiko rentang besaran risiko keterangan warna sedang tinggi sangat tinggicio spe positif|adanya respon dari| mandat dari peningkatan k l d peraturan kepatuhan kualitas positif sangat presiden terhadap layanan kinerja antusias tahun peraturan spe terdapat kurangnya k l d jumlah sdm penurunan negatif yang tidak evaluation spe kinerja kinerja besaran| level sistem kemungkinan dampak risiko risiko konfirmasi keikutsertaan hampir keikutsertaan sangat peningkatan sangat spe terjadi analisis beban kadang terjadi sekitar penurunan kerja evaluation kadang dalam cukup kinerja hingga| sedang sesopsi rencana aksi jadwal penanggung penanganan penanganan risiko spe implementasi jawab risiko spe pembinaan dan pengawasan lebih kemungkinan bidang ditingkatkan, terjadinya triwulan1 informatika perbaikan dan penerapan risiko akan dan sop dapat yang tegas, diminimalisir memasang sumber listrik yang eksploitasi tertutup, risiko akses kunci masuk area lebih diperketat semasa ngan kunci secara digital, menambah kapasitas bw, membuat peraturan tata tertib dengan sangsi yang tegas pengadaan barang jasa server sesuai triwulan bidang mitigasi yaitu pengadaan kebutuhan informatika risiko sever serta sarana dan prasarana lainnyabawah ini. formulir nama unit dinas komunikasi dan informatika, persandian dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis asalaporan pemantauan risiko spe triwulan nama dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasispada triwulan telah berada pada level risiko spekedepannya sangat diperlukan penanganan, karena berada atas selera risiko spe. penanganan rencana penanggung jawab waktu pelaksanaan ban melakukan pengawasan bidang informatika triwulan dan pengendalian serta rencana penganggarandinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik unit kota cirebon sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronikbesaran level risiko spe saat inipengadaan barang jasa yaitu pengadaan server, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi. untuk mengantisipasi terjadinya risiko spe yang serupa, perlu dipastikan bahwa kapasitas server rekomendasi yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang data center serta perlu adanya audit insfrastruktur secara berkala contoh pengisian formulir laporan pemantauan risiko spe tahunan.kota yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi pusat dan wali kota,..dan evaluasi pemetaan pemangku komunikasi pemangku pengukuran perubahan dean mnelatdukinean im: takengon kegitan aan maan kenaformat formulir formulir pakta integritas manajemen risiko spe logo pemerintah daerah kota cirebon pakta integritas manajemen risiko spe nomor piagam nama upr nama2 city: nama pimpinan upr formulir konteks risiko spe informasi umum perodewakaamarmasereman jarang terjadi @admetadangresai #semermaah kriteria dampak spe ta. kinerja merakit matriks analisis risiko spe dan level risiko spe matriks analisis risiko spe level dampak tidak signifikan kurang signifikan cukup signifikan signifikan sangat signifikan hampir tidak terjadi level risiko spe level risiko rentang besaran risiko keterangan warna pentenis penanganan spe kinerja risiko sistem besaran level risiko spe spe kejadian penyebab kategori dampak tea (pengendalian level penjelasan level penjelasan risiko risiko| ya tidak) prioritas risiko dampapakah terdapat risiko rencana aksi (@) risiko psi penanganan penanganan keluaran jadwall, ii, atau iii nama unit prioritaskiko2bab iii pedoman tahapan penerapan manajemen keamanan informasi pemerintah daerah kota cirebon pendahuluan sebagaimana amanat peraturan presiden nomor tahun sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa pemerintah daerah kota harusatas amanat peraturan presiden tersebut, maka sistem manajemen keamanan informasi pemerintah berbasis elektroniksaat ini pemerintah daerah kota telah menyelenggarakan spe sebagaimana diamanatkan peraturan presiden nomor tahun diantaranya melalui pemanfaatan berbagai aplikasi baik untuk layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. berbagai aplikasi tersebut sedang dalam proses untuk disatukan dalam dua portal khusus yaitu sampan untuk pemerintahan dan sedulur untuk masyarakat. ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi pemerintah daerah kota memiliki ruang lingkup data dan informasi pemerintah daerah kota keamanan data dan informasi pemerintah daerah kota dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik, yang terdiri dari: tanda tangan elektronik, proteksi email, proteksi dokumen dan secure socket layer ssl). seluruh asn dan perangkat desa wajib memiliki sertifikat elektronik, untuk pemanfaatan e office. proses untuk mendapatkan sertifikat elektronik dilakukan melalui perangkat daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian sebagai fungsi otorisasi dari balai sertifikasi elektronik pada badan siber dan sandi negara bssn) sebagaimana diatur pada peraturan wali kota nomor tahun tentang pemanfaatan sertifikat elektronik. tanda tangan elektronik tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. landasan penggunaan tanda tangan elektronik ini diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memiliki sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas lainnya sebagai status subjek hukum dalam transaksi elektronik. tanda tangan elektronik membantu memenuhi aspek keamanan informasi, yakni: autentikasi (keaslian) pengirim penerima, memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar, integritas (keutuhan) data, memastikan bahwa informasi tidak diubah dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan, mekanisme anti dangkal (non reputasi),. pemerintah daerah kota memanfaatkan tanda tangan elektronik untuk menandatangi dokumen digital dan surat elektronik pada aplikasi e office. tanda tangan elektronik melalui office akan meningkatkan efektivitas pekerjaan karena hemat waktu dapat dilakukan dimanapun berada, meningkatkan efisiensi anggaran karen mengurangi pembelian atk, tanda tangan elektronik aman dan legal apabila pemilik sertifikat elektronik tidak memberikan informasi passphrasenya kepada orang lain, tanda tangan elektronik sangat ramah lingkungan karena powerless office. keaslian dokumen yang telah ditanda tangan secara elektronik dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi very dari yaitu aplikasi verifikasi dokumen pdf. proteksi email sertifikat elektronik diterbitkan dengan menggunakan email resmi, dalam hal ini pemerintah daerah kota memiliki email cirebonkab.go.id. untuk menjamin kerahasiaan dan integritas email dari penyadapan dan modifikasi serta menjamin autentikasi dan nir penyangkalan pengirim email. seluruh asn secara kolektif melalui masing masing perangkat daerah mengajukan permohonan pembuatan email cirebonkab.go.id kepada perangkat daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian. proteksi dokumen sertifikat elektronik menjamin keaslian dokumen, otentikasi dan nir penyangkalan pemilik dokumen serta kerahasiaan dokumen. secure socket layer ssl) sertifikat elektronik menjamin kerahasiaan, otentikasi dan integritas paket data serta nir penyangkalan website server ssl server) atau mengakses website ssl client). aset pengolah dan penyimpan informasi (aplikasi dan infrastruktur spe)infrastruktur spe adalah. pemerintah daerah kota sangat banyak membangun aplikasi khusus baik itu yang bersifat pelayanan ataupun untuk digunakan internal skpd. untuk identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan informasi aplikasi khusus dan jaringannya, maka dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik melakukan pengujian keamanan. pengujian keamanan terhadap aplikasi khusus dan jaringan tersebut yaitu dengan penetration testing (protest) bersamaan dengan vulnerability assessment va). protest dan vulnerability assessment va) adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi risiko dan celah kerentanan pada aplikasi, sistem, ataupun jaringan. dalam implementasinya, protest dapat berguna antara lain untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan, selain itu dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan yang dimiliki. protest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat, sehingga protest bertujuan untuk menganalisis risiko yang akan timbul dengan adanya kerentanan yang telah diidentifikasi pada tahap vulnerability assessment va) dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan apabila sistem yang diuji dapat lolos dari serangan hacker dan kehilangan data. skpd dapat mengajukan permohonan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik untuk dilakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi khusus yang dimilikinya. dalam menjalankan pengujian, terdapat (empat) tahapan dalam protest yaitu tahap perencanaan, discovery, serangan dan pelaporan. protest dilakukan menggunakan tools.adalah perencanaan, dilakukan identifikasi aturan dalam pengujian. tahapan pertama, perencanaan dilakukan identifikasi aturan dalam pengujian, selain persetujuan kedua belah pihak terkait jalannya pengujian dan ruang lingkup pengujian telah diselesaikan dan didokumentasikan kemudian menetapkan tujuan pengujian. tahap perencanaan menentukan sukses atau tidaknya protest yang dilakukan. tahap kedua, penemuan terdiri dari dua bagian yaitu pengumpulan informasi dan analisis potensial kerentanan vulnerability analysis). pengumpulan informasi terkait target melalui identifikasi port jaringan dan layanan atau address. analisis potensial kerentanan dilakukan dengan menggunakan tools. tahap ketiga, serangan. mengeksekusi serangan adalah poin utama dalam protest, dilakukan penentuan target, pemilihan tools dan metode eksplisit yang tepat. analisis potensial kerentanan yang sudah diidentifikasi sebelumnya diverifikasi dengan percobaan eksploitasi. tahap keempat, pelaporan. laporan dibuat untuk menggambarkan langkah kerja yang dilakukan, kerentanan yang teridentifikasi selama pengujian, mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi terkait langkah untuk mengurangi kerentanan yang ditemukan dan peningkatan keamanan sistem. sumber daya manusia peningkatan sumber daya manusia untuk urusan keamanan informasi pemerintah daerah kota, dilakukan melalui pelaksanaan literasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan mengutus pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus keamanan lembaga terpercaya. dibentuk para admin sertifikat elektronik dan keamanan informasi skpd untuk mempermudah koordinasi dalam hal permasalahan keamanan informasi. standar sistem manajemen keamanan informasi standar sistem manajemen keamanan informasi ski) adalah dengan menerapkan sni iso iecproses ski menggunakan model plan check act (pca). plan menetapkan ski)menerapkan dan mengoperasikan ski) menerapkan dan mengoperasikan kebijakan ski, kontrol, proses dan prosedur prosedur. check memantau dan melakukan tinjau ulang ski) memelihara dan meningkatkan ski)untuk mempersiapkan penerapan sni iso iec dapat melakukan penilaian berdasarkan indeks keamanan informasi indeks kami). indeks keamanan informasi indeks kami) merupakan alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi instansi pusat maupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan spe. alat evaluasi in. evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar iso iec yaitu:dan keamanan informasi. perangkat daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan evaluasi keamanan informasi menggunakan indeks kami, dengan tahapan sebagai berikut sosialisasi tahap untuk mensosialisasikan kegiatan analisis dan evaluasi keamanan informasi menggunakan indeks kami bagi tentang substansi dari indeks kami dan tata cara pengisian instrumennya pengisian instrument tahap pengisian instrumen indeks kami beserta dokumen yang harus dilampirkan sebagai bukti fisiknya oleh. verifikasi hasil pengisian tahap untuk memverifikasi instrumen indeks kami yang sudah diisi berdasarkanbutkti fisik yang dilampirkan. analisis dan evaluasi tahap untuk menganalisis dan mengevaluasi indeks kami yang telah diverifikasi, dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kelengkapan dan kematangan aspek aspek pengamanan informasi pada setiap area evaluasi. pembuatan laporan tahap penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi keamanan informasi menggunakan indeks kami yang mencakup: laporan pendahuluan laporan yang menginformasikan rencana kerja, metodologi, serta sistematikadokumen dan laporan akhir laporan yang menginformasikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan. penanggung jawab penyelenggara ski penyelenggara sistem manajemen keamanan informasi ski) pemerintah daerah kota, terdiri dari: penanggung jawab yaitu sekretaris daerah kota koordinator spe. pelaksana teknis: kepala perangkat daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melaksanakanepala unit kerja bidang persandian melaksanakankepala dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik terkait perumusan program kerja dan anggaran keamanan spe. perencanaan program kerja keamanan spe yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan spe, terdiri dari: edukasi kesadaran keamanan spe, dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan. penilaian kerentanan keamanan spe yaitu terdiri darimengukur tingkat risiko keamanan spe. cc. peningkatan keamanan spe melalui menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan spe,, dengan dan memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan spe. audit keamanan spe dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. target realisasi program kerja keamanan spe disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah kota. penganggaran penganggaran keamanan spe bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keamanan spe dilaksanakan: identifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan spe. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses. memformulasi pelaksanaan keamanan spe dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan. menganalisis efektivitas pelaksanaan keamanan spe. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan spe. perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan: mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan spe, memperbaiki pelaksanaan keamanan spe secara periodik. bab manajemen aset teknologi informasi dan komunikasieknologi informasi dan komunikasi tik)manajemen aset tik. berikut ini adalah analisis atas kondisi sekarang yang menjadi latar belakang perlunya manajemen aset tik pemerintah daerah kota: perlunya rencana tik pemerintah daerah kota yang lebih harmonis, hampir semua perangkat daerah memiliki rencana tik, tetapi integrasi dan sinkronisasi level kota masih lemah. perlunya pengelolaan yang lebih baik untuk merealisasikan flagship pemerintah daerah kota. flagship pemerintah daerah kotapemerintah kota cirebonmanajemen aset tik pemerintah daerah kota diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah semua level kota panduan manajemen aset tik dalam dokumen ini tidak mengatur pengelolaan tik badan usaha milik daerah. lingkup panduan umum manajemen aset tik pemerintah daerah kota akan digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap perangkat daerah dalam penggunaan sumber daya tik perangkat daerah masing masing, sehingga memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas tujuan tujuan panduan umum manajemen aset tik pemerintah daerah kota adalah memberikan batasan dan panduan bagi perangkat daerah dan entitas pengambil keputusan dalamnya dalam pengelolaan sumber daya tik. panduan umum manajemen aset tik yang dikembangkan ini juga akan menjadi rujukan bagi pihak pihak luar pemerintah daerah kota, komunitas bisnis, publik.manajemen aset tik pemerintah kota cirebon: sinkronisasi dan integrasi rencana tik pemerintah kota cirebon, efisiensi belanja tik pemerintah kota cirebon, realisasi solusi tik yang sesuai kebutuhan secara efisien,. manfaat manfaat penerapan manajemen aset tik institusi pemerintahan dapat dilihat dalam perspektif: nasional, pemerintah daerah kotapemerintah kota cirebon mendapatkan standar rujukan kualitas penyelenggaraan tik seluruh institusi pemerintahan memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tik seluruh institusi pemerintahan pemerintah daerah kota setiap perangkat daerah kota,. publik masyarakat diharapkan mendapat manfaat: kualitas pelayanan publik yang lebih baik,. referensi dalam penyusunan panduan manajemen aset tik pemerintah daerah kota, iso information security management system), australian standard corporate governance information communication technology): riset cis mit center for information system research mit) tentang governance. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.manajemen aset tik pemerintah daerah kotapemerintah daerah kota memastikan bahwa setiap inisiatif selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun sebelumnya, dan memastikan bahwa rencana rencana institusi semua perangkat daerahpemerintah daerah kota memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan menerima posisi dan tanggung jawabnya dalam peta tik pemerintah daerah kota,r perubahan organisasi dan sumber daya manusia model model manajemen aset tik pemerintah daerah kota difokuskan pada pengelolaan proses proses tik melalui mekanisme pengarahan dan monitoring dan evaluasi. model keseluruhan manajemen aset tik pemerintah daerah kota adalah sebagai berikut: pengoperasian sistem proses tata kelola struktur peran tata kota struktur dan peran manajemen,manajemen ini mendasari seluruh proses manajemen aset tik. proses manajemen, yaitu proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan utama manajemenmanajemen:manajemen belanja investasi proses ini menangani pengelolaan investasi belanja tikmanajemen. mekanisme proses manajemen: kebijakan umum, kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dmonitoring dan evaluasi, monitoring damstruktur dan peran manajemen struktur manajemen penetapan entitas struktur manajemen ini dimaksudkan untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang memadai, dan hubungan antar perangkat daerah daerah kota. entitas struktur manajemen tik: wali kota. tim pengarah spe, tim koordinasi spe, satuan kerja pengelola tik pemerintah daerah kota yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. satuan pemilik proses bisnis yaitu satuan kerja perangkat daerah luar satuan kerja pengelola tik pemerintah daerah kotayang mempunyai kaitan langsung dengan mekanisme manajemen aset tik pemerintah daerah kota. wali kota: bertanggung jawab atas seluruh implementasi tik pemerintah daerah kota, dan bertanggung jawab atas arahan strategis dan evaluasi keseluruhan dari inisiatif tik pemerintah daerah kota. tim pengarah spe: mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio tik pemerintah daerah kota: dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi tik pemerintah daerah kota. tim koordinasi spe: mensinergikan dan mengintegrasikan rencana tik pemerintah daerah kota yang mengakomodir kepentingan seluruh perangkat daerah kota, mensinergikan rencana belanja investasi perangkat daerah kota untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif tik: dan melakukan review atas evaluasi berkala implementasi tik yang dilakukan oleh tim pengarah spe, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula. satuan kerja pengelola tik pemerintah daerah kota:, dan, bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tik pemerintah daerah kota: dan memberikan masukan atas implementasi tik, khususnya kualitas operasional sistem tik. panduan umum proses manajemenmanajemen. kebijakan ini berlaku untuk seluruh proses manajemenkeselarasan eksekusi inisiatif tik dengan rencana strategis. manajemen risiko risiko risiko prioritas dalam pengelolaan tik oleh pemerintah daerah kota mencakup:perangkat daerah kota. implementasi security governance manajemen asetmanajemen asetpemerintah daerah kota infrastruktur komunikasi..manajemenlingkup objek monitoring dandanmekanisme monitoring dan evaluasi secara internal, pemerintah daerah kotamanajemen: intensitas peninjauan indikator keberhasilan, paling sedikitpemerintah daerah kota. tujuan utama evaluasi secara eksternal adalah mengetahui ketercapaian tujuan manajemen aset tik, dengan sudut pandang indikator keberhasilan yang relatif seragam.dan integrasi. sinkronisasi dan integrasi perencanaan sistem dilakukan sejak level pemerintah daerah kota maupun hubungan dengan instansi pemerintah lain. tim koordinasi spe memberikan persetujuan akhir atas rencana induk tik lima tahunan pemerintah daerah kota, yang kemudian akan disahkan oleh wali kota. dalam penyusunan rencana induk tik lima tahunan pemerintah daerah kota dapat meminta masukan kepada dewan tik nasional. siklus dan lingkup perencanaan. pemerintah daerah kotapemerintah daerah kota minimalasettim koordinasi spe dapat melakukan review kekinian dan kesesuaian rencana induk tik pemerintah daerah kotab secara umum kategorisasi dapat dilakukan atas: pelayanan publik,,,,e government kota cirebonmro....,.mekanisme perencanaan perangkat daerah kota mengusulkan kebutuhan aset tik dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (pengadaan dan pemeliharaan). dalam menyusun kebutuhan aset tik sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan standar barang dan standar kebutuhan serta dikonsultasikan kepada unit kerja urusan bidang komunikasi dan informatika. perangkat daerah kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menyusun kebutuhan aset tik dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (pengadaan dan pemeliharaan) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan barang milik daerah. manajemen belanjadanskpd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim koordinasi speperangkat daerah kota. pemilihan mekanisme penganggaran tipe mekanisme penganggaran pemerintah daerah kota. keputusan belanja investasi tik bisa sangat dipengaruhi oleh visi dan misi pemerintah daerah kota. sebelum membuat keputusan belanja investasi tik sebaiknya merujuk visi dan misi pemerintah daerah kota untuk mengevaluasi relevansinya. indikator keberhasilanlingkup identifikasi dan pemilihan alternatif sistemaset tik melakukan studi kelayakan yang setidaknya terdiri dari aktivitas.pelaksanaan pemilihan sistem dari alternatif yang ada berdasarkan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jas. materi transfer pengetahuan materi training.aset tikadaan aset tik proses pengadaan aset tik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidan pengadaan barang jasa pemerintahaset tik. aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap sla layanan tik kritikal tersebut mencakup:asetuntuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standartik nya disertai dengan sla. terkait dengan keamanan dan keberlangsungan sistem prosentase layanan tik yang memenuhi sla terkait dengan manajemen software aplikasi tingkat kepatuhan sistem terhadap kriteria minimum yang telah ditetapkan.. jumlah atau prosentase operasi sistem tik yang memenuhi ketentuan minimum manajemen data. penurunan jumlah insiden yang menyebabkan downtime. penurunan jumlah waktu downtime total per durasi waktu. penurunan jumlah kegagalan restore data kritikal. penurunan jumlah insiden terkait dengan permasalahan integritas data. lingkup pemeliharaan software aplikasi pemeliharaan software aplikasi manajemen asetasetasetasetapat dilakukan untuk teknologi lain yang lebih handal dan terjangkau pengalamannyaenghapusan aset tik penghapusan aset tik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik daerah dan standar akuntansi pemerintahan. bab pedoman manajemen pengetahuan pendahuluan latar belakang reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah kotapemerintah kota cirebondan juga sebagai benchmarking bagi pemerintah daerah kota cirebon. sedangkan perangkatpemerintah daerah kota. tujuan membantu mengelola forum manajemen pengetahuan, memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai knowledge management: mendorong perangkat(memanfaatkan pengetahuan, yaituprosespenggunaanntt, reformasi birokrasipemerintah daerah kota cirebon tahunterwujudnya budaya pengembangan dan manajemen pemerintahan yang penguatan reformasi perubahan bersih dan bebas dari| birokrasi, penguatan nilai korupsi, kolusi dan integritas dan nepotisme serta kepemimpinan, meningkatnya pengembangan dan integritas, implementasi budaya kerja profesionalisme, dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat. penataan meningkatnya peta perundangan yang peraturan kualitas penyusunan relevan, yang menghambat, perundang dan penerapan jenis hambatan, undangan regulasi daerah yang kondisikondisi tertentu efektif, efisien, yang membuat regulasi harmonis dan tidak sulit diterapkan, faktor tumpang tindih, serta penyimpangan yang bisa terlaksananya ditoleransi deviasi. perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara dan masyarakat miskin secara profesional. penataan dan terwujudnya fungsi yang merupakan penguatan organisasi jabatan dari tugas dalam organisasi kelembagaan yang rangka mencapai tujuan tepat fungsi dan tepat organisasi dan perlu ukuranpenerapan sistem, pemahaman tentang spe, tatalaksana proses dan prosedur manajemen kearsipan kerja yang jelas, modern dan handal, efektif, dan efisien, pengelolaan keuangan serta berbasis secara tepat dan e government pengelolaan barang milik daerah secara tepat dan sesuai aturan penataan sistem dapat meningkatkan prinsip prinsip manajemen manajemen manajemen kinerja asn secara professional, sumber daya individu, manajemen asn berbasis manusia aparatur menyempurnakan merit system, sistem informasi pengembangan potensi dan manajemen karir asn, manajemen kepegawaian yang talenta terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai. penguatan dapat meningkatkan kompetensi api, benturan pengawasan kapasitas aparat kepentingan, sistem pengawasan intern pengendalian internal pemerintah, pemerintah, zona integritas meningkatkan dan reformasi birokrasidari badan pemeriksa keuangan. penguatan penerapan sistem indikator akuntabilitas, akuntabilitas akuntabilitas kinerja cara mengukur dan kinerja instansi pemerintah evolusinya dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua perangkat daerah kota, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan skpd mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahkan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari menjadi peningkatan dapat meningkatkan kebijakan bidang kualitas kualitas pelayanan pelayanan publik, standar pelayanan publik publik sesuai pelayanan, inovasi proses kebutuhan dan bisnis harapan masyarakat,manajemenpemerintah daerah kota. kejelasan posisi data pemerintah daerah kotapemerintah daerah kotamanajemen setelah posisi data dan informasi sebagai sumber pengetahuan jelas, maka pemerintah daerah kota selanjutnya perlu menetapkan manajemen data dan informasi tersebut. prinsip manajemenngmanajemen ini ditetapkan dalam peraturan wali kotaunit kerja yang berbeda. masing masing unit kerja juga akan saling menggunakan data dan informasi dari unit kerja lainnya. karena itu kejelasan akan manajemenmanajemen data dan pengetahuan dalam organisasi akan mengatur mekanisme yang transparan dan akun tabel dalam pengelolaannya pemerintah daerah kotpemerintah daerah kota dapat dijelaskan pada gambar berikut ini: tahap tahap tahap merencanakan tasik implementasi etos sasa dorgansasi penyediaan penyempurnaan jne sana sen dendasabosa dalamorganisasi buas ega badan penyelarasan panggung parsapemangkukepentingan dengan strategi community merumuskan strategi manajemen practices manajemen pengetahuan perubahan aan ani pesek sem menyempurnakan "kangembangtan sati dan pengetahuan, merumuskan strategi manajemen pengetahuan, mengembangkan strategi manajemen perubahan, mengembangkan strategi implementasi manajemen pengetahu, pemanfaatan teknologi,, pembangunan community practices: terus menerus menyempurnakan manajemen dan strategi manajemen pengetahuan.penyempurnaan dombanya rernanama sesaat ine hana zooomontenmas meaangernakanperangkat, dalam dokumen hard copy (kertas), dalam dokumen elektronik, danmerintah daerah kota, menghindari hilangnya pengetahuan yang berharga,pemerintah daerah kotaelemen manajemen pengetahuan, strategi tersebut pada dasarnya akan menegaskan posisi data dan manajemen, manajemenoordinasikan manajemen pengetahuan, pembentukan budaya, berisi rumusan,,,manajemenperangkat daerah memiliki strategi tersebut, selanjutnya adalah menyusu,manajemen manajemen pengetahuan, manajemen data, penggunaan teknologi, penggunaan dan valuasi manajemen pengetahuan,swangsangnan setan s655banyak man pergreraangan naga segera than egan manna, (es aman gambar mengimplementasikan manajemen pengetahumanajemenmanajemenmanajemen,,erwnsikeng evaluasi dam presentasi penyempurnaan mengnteninkan bertema perdarert aka duta arena bet gta mana men pengetahuan betmarnan mean engan perumusan parung peregemeurhaan atemgudemtitaau pratama regalia. pola a11 mentan maen peta tahuan pemarrberan tetang panggaatuan jalan reyarenaw pengajar nan dengan #ereamagraran ahengntemtata alan label nanas meratakan menaati tee talaga peran semasa para perang bentangan lena mane tanamkan gebang hata hirsuta ian penanda mergeetsanng bai ali tag lag mencit mote pengeraspengetahuan setiap perangkat p)manajemenmanajemen dan bahkan strategi manajemen pengetahuan yang dimiliki. pemerintah daerah kota harus memiliki fleksibilitas yang memadai dalam bentuk mekanisme perubahan manajemenpedoman manajemen perubahandinas badan dan perangkat daerah memiliki kesamaan pemahaman dan dapat melaksanakannya dengan baik. tujuan membantu perangkat daerah dalam memahami manajemen perubahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam merencanakan, memantau, dan meng evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan, memudahkan dinas badan dan perangkat daerah melaksanakan manajemen perubahan.dinas badan dan perangkatdinas badan dan perangkatdinas badan dan perangkatdinas badan dan perangkatrangkat daerah) kepada pihak internal perangkat,adanya kejelasan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari proses perubahan. kesadaran akan proses,pan ana reformasi gambar kerangka pikir manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi dalam peraturan presiden nomordinas badan dan perangkatgerangan betrobirami pernertntate yang penfeskmal, berintrngritar tinggi. menjadi nelayan menyerahkan dan abdi negara ana harfiah pns yang professional pemerintahan bersih dan bebas mkn @enbuknten3umkaspatnyanan puri memberikan konstribusi mata peningkatan paparan ita shumtahihtas kinerja pada capaian kinerja ma? ina nyasar selera porn peningkatan mobilitas aparatur amardanah, leganes antar putat, dan antara pusat dengan man peningkatan yah dan jaminan bekerja mari,ang dikelola peserta geri bertangan nous mataraman watu pioner penurunan perubahan watu fraktal menyerah gambar kurva kinerja dengan dan tanpa manajemen perubahandinas badan dan perangkatdinas badan dan perangkat.perangkat, memperkuat komitmen pegawai masing masing perangkat struktur program management office (pmo) manajemen perubahan pengawasan dan pengamatan camat metal terhadap progam naa program management peak ian propam tegalan konflik panai pala sek project management keterlibatan penuh utas dengan seninydinas badan dan perangkatdinas badan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel tabel ilustrasi pengorganisasian manajemen perubahan walikota kab kota kanwil perwakilan change management,dinas badan dan perangkat daerah dapat digambarkan sebagai berikut: tahap tahap tahap iii mengelola memperkuat merumuskan melaksanakan hasil nacnicitenacni perubahan melakukan asesmen mengintegrasikan' kesiapan manajemen organisasi untuk perubahan dan berubah strategi mengumpulkan merumuskan beng program rasanya strategi manajemen orokaalainnya melaksanakan perubahan menimpa tindakan merumuskan kan fermentasi perbaikan strategi manajemen memberikan komunikasi perubahan penghargaan memperkuat membuat atas manajemen lane dan keberhasilan perubahan engimplementasi mengukur menyusun ukuran kan tingkat keberhasilan mengelola keberhasilan resistensi mengukur tingkat,,,, mengembangkan strategi manajemen perubahan, rencana dan aktivitas manajemen perubahan, mengembangkan strategi dan rencana komunikasi,, memperkuat tim reformasi birokrasi dinas badan dan perangkat daerah untuk lebih memahami manajemen perubahan, dan meningkatkan koordinasi dengan pmo, dan merumuskan mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing masing dinas badan dan perangkat, dandinas badan dan perangkat daerah,,,i kepada para pemangku kepentingan yang terkena perubahan dan pengukuran tingkat keberhasilan, kunjungan dan pengamatan unit unit kerja yang melaksanakan proses perubahan,, melakukan evaluasi terhadap strategi dan rencana pelatihan untuk mendukung perubahan,,, surat edaran, pidato dalam rapat, bulletin, dsb,umusan rencana manajemen perubahan pada bagian selanjutnya akan menguraikan secara lebih rinci tahapan dan juga kegiatan pokok yang menyertai, dan tahap penguatan hasil perubahan.,, asesmen terhadap kemampuan dan kompetensi pegawai untuk mengelola perubahan, pendesain rencana manajemen perubahan, komunikasi dan pelatihan, dperangkatperangkatperangkatkaitan kepentingan dengan kepentingan langsung tidak langsung resmidinas badan dan perangkattrakea hanya pelakunya kepentingan aktif pasif individual kolektif,,, jumlah kantor dan unit organisasi yang terlibat,,, seberapa jelas dan konsisten pemahaman akan kondisi birokrasi yang diinginkan,perangkat daerah untuk melaksanakan perubahan,, il. apakah perangkat, oo.,perangkatbab ii.,,,,,, memahami bagaimana perubahan akan berpengaruh budaya organisasi, mendefinisikan peran bahwa pimpinan dan pemangku kepentingan kunci seharusnya yang pertama berubah,perangkatfaktor yang perubahan mempengaruhi empirical pegawai tergolong rasional dan strategi ini sangat rational selalu bergerak mengikutiperubahan akan berhasil signifikanstrategi manajemen asumsi faktor yang perubahan mempengaruhi normative pegawai adalah makhluk sosial fokus perubahan reeducative dan akan mematuhi pada strategi ini norma norma budaya dan adalah perubahan nilai nilai budaya perubahan akan berhasil bila budaya tidak akan didasarkan pendefinisian dan berubah dalam penafsiran kembali dari norma waktu singkat. oleh norma dan nilainilai yang ada, karena itu strategi ini untuk mengembangkan bukan pilihan bila komitmen menginginkan dalam yang baru waktu cepat sebagian besar pegawaiingin akan berhasil bila menyesuaikan diri dan hubungan dengan mengikuti arus perubahan organisasi non formal secara bersama sama sebagai salah satu hal terpenting dalam strategi komponen pemangku ini, tim manajemen perubahan kepentingan cukup harus membangun dan harmonis menentukan arus perubahan yang diinginkan strategi faktor yang manajemen asumsi menu perubahan power pegawai pada dasarnya dua faktor utama yang coercion patuh dan melaksanakan mempengaruhi pilihan ini apa yang diminta. adalah perubahan akan berhasi jangka waktu perubahan didasarkan pada yang ada dan keseriusan pelaksanaan wewenang ancaman dampak dan pemberlakuan perubahan. sanksi. biasanya sense strategi ini pada urgency terhadap perubahan dasarnya adalah sangat tinggi karena memperkecil pilihan. dihadapkan dengan waktu berdasarkan pengalaman untuk berubah yang sangat banyak pegawai juga sempit. merasa aman dan siap biasanya bila yang terancam dengan strategi ini.strategi manajemen asumsi faktor yang berubah mempengaruhi environmental pegawai akan selalu pertimbangan utama adalah adaptive menghindari kerugian pada seberapa besar dan gangguan tetapi mereka seberapa mendasar mudah beradaptasi perubahan yang diinginkan. dengan keadaan baru. sangat cocok untuk perubahan ini didasarkan perubahan yang pada kebutuhan transformatif. membangun organisasi strategi ini dapat bekerja baru secara bertahap baik dalam waktu singkat memindahkan orang dari maupun jangka waktu yang yang lama yang baru panjang orang lebih cepat penting untuk beradaptasi pada dipertimbangkan adalah lingkungan baru ketersediaan orang orang dibandingkan dengan yang kapal dalam mengubah apa yang ada organisasi untuk apa yang sudah dijalaniperangkatrogram strategi manajemen perubahan kegiatan rational | normatif power | environmental empirical coercion adaptive reducta ive penataan dan penguatan organisasi redefinisi visi, misi strategi strategi page bonn benny restrukturisasi strategi strategi strategi nak dong kendi penguatan unit kerja ken kanke, m jngarmlian ro.anik sasaran kamu pidato pimpinan pimpinan pejabat tertinggi kementerian lembaga ata pemerintah daerah seluruh yui pejabat pegawai pers media pimpinan tertinggi, iv tim reformasi birokrasi pemangku pimpinan kepentingan tertinggi, utama tim reformasi birokrasi pemangku tim kepentingan reformasi pendukung birokrasidinas badan dan perangkat daerah untuk dapat mengelola manajemen perubahan,dinas badan dan perangkat, mencari referensi pada dinas badan dan perangkat,, proses bisnis organisasi,mengembangkan strategi pelatihan,, estimasi jumlah sesi yang dibutuhkan untuk tiap pelatihan beserta penentuan lokasi pelatihannya, estimasi jumlah peserta per pelatihan, estimasi biaya yang dibutuhkan,, pemetaan pemangku kepentingan dan analisis dampak perubahan, asesmen keterlibatan pemangku kepentingan dan kebutuhan akan komunikasi,cc. strategi dan rencana komunikasi untuk perubahan, strategi dan rencana pelatihan untuk perubahan.bsa warta dansa gambar pengelolaan pelaksanaan perubahan mengintegrasikan roadmap perangkat daerah dengan strategi perubahan dan strategi komunikasi perangkat daerah harus melaksanakan (lima puluh enam) kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana tertuangkelima puluh enam kegiatanbab,,,resistensi ketika itu dengan pesimisme. banyak mendengar belum menjadi masalah dan memikirkanbahwa perubahan ini percaya bahwa perubahan akan terus bisa terus berjalan berjalan, sering bekerja sangat baik karena memperkuat optimisme. bersatulah normal ketika resistensi dan penolakan terjadi, ketika penolakan bersatulah bahwa ini suatu kondisi yang terjaditaktik penjelasan fokus apa yang sudah sangat penting untuk memikirkan juga dicapai saat ini padanselah berjalan dengan tindakantindakan yang telah berhasil baik dilakukan, sehingga ketika kesulitan, pelaksanaan pelatihan dan workshop manajemen perubahan, termasuk materi pelatihan, pelaksanaan program pelatihan tot training the trainer),, workshop dan program pelatihan untuk manajemen komunikasi,an rencana serta tindak lanjut perbaikan atas hasil revi dan evaluasi pelaksanaan perubahan., mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan cara melakukan kunjungan lapangandan meng evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan,,,langkah keluaran mengumpulkan dan evaluasi pelaksanaan dokumen yang menganalisis umpan secara periodik berisi, antara lain: langkah keluaran kunjungan unit tingkat efektifitas mendiagnosa kembali kerja secara periodik kesenjangan dan untuk memastikan mengelola penolakan implementasi survei implementasi secara periodik koreksi aktivitas| dokumen yang perbaikan bila| berisi, antara lain: diperlukan rekomendasi menyampaikan setiap perbaikan keberhasilan kepada daftar champions mengimplementasikan seluruh pejabat dan penghargaan tindakan perbaikan dan pegawai, melalui rewards) merayakan keberhasilan| website situs intranet, email blast: surat edaran, pidato dalam rapat, bulletin, dkeluaran utama tahap adalah sebagai berikut: pemutakhiran strategi dan rencana perubahan, pemutakhiran strategi dan rencana komunikasi untuk perubahan, pemutakhiran strategi dan rencana pelatihan,kelanjutan pon warga fokus perubahan berkelanjutan gambar kurva keberlanjutan perubahan bab vii standar dan tata cara pelaksanaan audit insfrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronikunit yang diauditmemberikan layanan jasa audit infrastruktur spepimpinan unitspe integritas auditor infrastruktur spe dan pelaksana pendaftaranunit tiksebelum audit infrastruktur spe dilaksanakan .evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit infrastruktur.unit speukan unit tik spe berdasarkan permintaan unit atau penugasan unit tik. site penyiapan tim audit ouickassessment penyiapan rencana audit penyelamatan rencana audit penyiapan protokol audit penetapan parameter acuan pertemuan pembukaan pelaksanaan lapangan pertemuan penutupan analisa data pengelolaan data il. penyusunan laporan proof readlaporan quick assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: current,,poin bab dan ditetapkan tersendiri oleh kepala unit temuan audit infrastrukturpoin bab peraturan unit ini sepanjang relevan dengan objek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan audittik spe diimplementasikan secara efektif. tim pengawas mutu dapat berasal dari pihak eksternalevisi laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan unit spe kepada audit dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan audit laporan periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh pimpinan unit spe kepada unit tik spe satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut format laporan periodik audit infrastruktur spe identitas unit nama unitsecara tertulis dari pejabat audit yang bertanggung jawab. laporan pelaksanaan audit dibuat oleh unit tik: evaluasi, pengarahan, dan pemantauan, pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan hal teknis yang diaudit difokuskan pada fungsionalitas dan kinerja infrastruktur spe panduan teknis pusat data daerah panduan teknis audit pusat data daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit infrastruktur spe. audit teknis pusat data daerah mencakup fungsionalitas dan kinerja. lingkup panduan teknis audit pusat data daerah terdiri atas perencanaan pusat data daerah, pengembangan pusat data daerah, pengoperasian pusat data daerah, dan pemeliharaan pusat data daerah. pusat data daerpusat data daerah mencakup analisis kebutuhan, pengelolaan lokasi, bangunan, kebakaran, kelistrikan, suhu, pengkaderan, pembagian ruangan, sistem monitoring lingkungan, persediaan bahan bakar, sistem pendingin dan sistem jaringan data. pusat data daerpusat data daerah mencakup implementasi, instalasi dan pengujian. uji coba terhadap pusat data daerah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (tertelan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test procedures), dan laporan pengujian (techreport). pusat data daerah dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan pusat data nasional baik untuk operator maupun administrator. dokumentasi tersebut mencakup organisasi, tata kerja, manajemen operasi, pusat pemulihan bencana, infrastruktur, manajemen sdm pusat data, monitoring, pelaporan dan pengendalian, serta manajemen layanan pusat data. pemeliharaan terhadap pusat data daerah didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan, manajemen konfigurasi perangkat, dan pemantauan. panduan teknis daerah. audit teknis jaringan intra pemerintah mencakup fungsionalitas dan kinerja.peta rencana spe nasional. perencanadaerahprocedures) dan laporan pengujian (techreport): dan gangguan dan kenangannya pemeliharaan terhadap jaringan intra pemerintah, pemeliharaan sistem penghubung layanan pemerintah,sistem penghubung layanan pemerintah mencakup prinsip, kebijakan, dan organisasi sistem penghubung layananchreport) alokasi sumber daya, dan pencatatan kinerja kriteria penilaian audit infrastruktur spe yang terdiri atas tata kelola dan manajemen, pusat data pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah tercantum dalam bab viii lampiran peraturan wali kota ini. bab viii standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik standar audit aplikasi spe mencakup hal hal sebagai berikut standar umum, standar pelaksanaan:audit aplikasi spe hingga laporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif, pimpinan unit tikaplikasi spe,, pimpinan unit(auditcharter))wajib melaksanakan aktivitas audit aplikasi spe jika memiliki tujuan sebagai berikutaudit sistem pengendalian internal dan kepatuhan auditeeter j . evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit aplikasitik, standar tindak lanjut pemantauan terhadap legalitas, kompetensi dan kinerja unit spe dilakukan melalui mekanisme registrasi dan laporan tahunan pelaksanaan audit,aplikasi spe tata cara pelaksanaan audit audit aplikasi spe dilakukan unit tik spe berdasarkan permintaan audit atau penugasan unitsitelaporan, penyerahan laporan, dan oo. evaluasi aktivitas.cc.plan.:berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditetapkan tersendiri oleh kepala unit tik. temuan audit aplikasispe diimplementasikan secara efektiftik. laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan unit tik spe kepada unit dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan audit. laporan periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh pimpinan unit tik spe kepada unit satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut format laporan periodik audit aplikasi spe identitas unit. secara tertulis dari pejabat audit yang bertanggung jawab laporan pelaksanaan audit dibuat oleh unit tik spe audit manajemen aplikasi mencakup aktivitasunitinstansi pusat atau arsitektur spe pemerintah daerah. persyaratan proses bisnis audit,source code) aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. kode sumber (sourceusersdokumen teknis: pesan kesalahan dan kenangannya. troubleshooting), danberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penutup pedoman ini diharapkan dapat membantu seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dalamnya termasuk manajemen risiko sbe, manajemen keamanan informasi, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan. pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan oleh perangkat daerah pengelola tik dalam pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi. penerapan manajemen spe dan audit tik yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ada dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sat alas "gai edi, sh., mh. bina tk. (iv b) nir49711228 |
lhukum dan politik, staf ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, dan staf ahlicc.h.cc.1kasasi manusia, serena sel yuyunsriwahyuni pemilihan tingkat (iv b) nip. lampiran:|.aliran sesyaidengan aslinya wali kota cirebon, kepala bagian hukum dan hak asasi manusia, (keren ttd, yet kyuhyun sri pembina tingkat (iv b) nasrudin azis nikpaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota cirebon, wali kota telah menetapkahwa sehubungan adanyahingga perlu dilakukan perubahan penetapan indikator kinerja utama pemerintah daerah kota cireborencana pembangunan jangka menengah daerahberapa ketentuan dalamrita daerah kota cirebo ttd, agus mulyadi berita daerah kota cirebon tahun nomor seniman esai dengan aslinya kepayabagian hukum, cas cakar sh.,enciptakan kualitas pdrb per kapita. administrasi asisten sumber daya manusia pdrb pemerintahan perekonomian kota cirebon yang www dan agamis, kompetitif, penduduk pertengahan pembangunan terlatih dan inovatif, tahun serta mengembangkan nilai nilai luhur pengeluaran per administrasi asisten keagamaan, kapita disesuaikan ppp pemerintahan perekonomian memajukan dan ribu rupiah) dan memperkaya tak pembangunan kebudayaan khas dimana: cirebon. pengeluaran per kapita yang disesuaikan pengeluaran per kapita harga konstan penjelasan tujuan sasaran nyan formulasi bidang urusan pem sumber data keterangan penghitungan pengeluaran per kapita setahun ihk indeks harga konsumen tahun dasar meningkatan akses dan rata rata lama kombinasi antara pendidikan dinas rpm mutu pendidikan sekolah rls partisipasi sekolah, pendidikanpendidikan dinas rpm sekolah hls hls, pendidikan dimana: st, harapan lama sekolah pada umur tahun jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun usia(a,at# ,.,n) faktor koreksi pesantren meningkatnya derajat angka usia harapan angka perkiraan lama kesehatan dinas rpm kesehatan masyarakat hidup ahh hidup rata rata penduduk kesehatan kota cirebon dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur penjelasan tujuan sasaran indikator kinerja formulasi bidang urusan penanggung mber data keterangan mamma inis) penghitungan jeru al? cakupan jaminan kesehatan nasional meningkatnya indeks pemberdayaan dinas rpm pengarusutamaan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan gender dan gender idg perlindungan perempuan, perlindungan anakindeks pemberdayaan dinas rpm pembangunan perempuan dan pemberdayaan gender ipg ipm) perlindungan perempuan,meningkatkan peran kontribusi pdrb koperasi, ukm dinas rpm industri, perdagangan, dari sektor telah kontan serta koperasi, koperasi dan umkm perdagangan ibu orb dan app perdagangan usaha kecil, dalam stabilitas jumlah por dan menengah, perekonomian kota perindustrian perdagangan cirebon dan perindustrian dump) penjelasan tujuan sasaran nyan formulasi bidang urusan pem sumber data keterangan penghitungan meningkatnya skor pola pangan pph angka pangan, dinas rpm pertanian, kelautan harapan pph kecukupan gizi akg) pertanian serta ketahanan dan perikanan untuk bobot masing masing kelautan dan pangan, mencapai kedaulatan kelompok pangan perikanan pertanian dan pangan perikanan meningkatnya peran kontribusi pdrb kebudayaan dan dinas rpm pariwisata sebagai dari sektor pariwisata pariwisata dan sumber pertumbuhan pariwisata jumlah kontnbus pdrb dan sektor permata kebudayaan bon ekonomi inklusif jumlah pdrb meningkatnya konflik antar umat kesatuan badan rpm kerukunan umat beragama bangsa dan kesatuan beragama politik bangsa dan politik meningkatnya persentase kebudayaan dan dinas pelestarian dan objek pariwisata kebudayaan pengembangan pemajuan dan kebudayaan lokal kebudayaan pariwisata yang dilestarikan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif meningkatkan kualitas indeks reformasi administrasi asisten rpm pelayanan publik, birokrasi pemerintahan administrasi kualitas kinerja, umum kapasitas dan akuntabilitas, serta inovasi dalam manajemen pemerintahan. penjelasan penghitungan meningkatnya kualitas opini bpk atas hasil opini bpk keuangan badan rpm wtp pengelolaan keuangan laporan keuangan pengelola daerah daerah keuangan dan pendapatan daerah bpk) menyediakan indeks kualitas lingkungan dinas rpm pelayanan utilitas lingkungan hidup hidup lingkungan umum yang ikh hidup dlh) direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan meningkatnya kualitas penurunan emisi lingkungan dinas rpm lingkungan gas rumah kaca hidup lingkungan hidup dan grk hidup dlh) pengendalian dampak perubahan iklimisi mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif menciptakan tingkat kepuasan ketentraman satuan polisi rpm perlindungan bagi masyarakat terhadap dan ketertiban pamong praja masyarakat, ketentraman dan umum serta mendukung penegakan ketertiban umum perlindungan ketentuan peraturan masyarakatwali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, nashrudin azis yep jadi, sh., nee tingkat (iv b) nip. |
provinsi jawa tengahtata naskah dinasrangkat daerah unit kerja yang terkait lingkungan pemerintah kota semarang dan keterangan. contoh format surat perintah surat tugas pemerintah kota semarang logo dan nama perangkat daerah unit kerja perangkat daerah jala anno nenek menang telepon .o., facsimile . surat perintah surat tugas penomoran yang nomor . . (|. berurutan dalam satu tahun taklim menimbang ra. bah wa.oodennnnnnan bah wa.coooeennnnlan dasar nanananannnnnanln memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya surat memberi perintah perintah kepada nnanananananannannnaannaane anna nnananannmanan kaka anakan daftar pejabat yang nnanntanannnnnnnnnnnaann nana aan menerima perintah dan seterusnya. memuat substansi untuk ana nanennnknnnnnnannnn anakan kakak arahan yang nnanannnnnannnnnnaal nanah diperintahkan dan seterusnya. kota sesuai dengan alamat perangkat semarang, .ooooooo daerah dan tanggal penandatanganan nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan nama huruf awal kapital surat perjalanan dinas wewenang pembuatan dan penandatanganan spdpdjalanan dinas , ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nomor surat, berada bawah tulisan surat perjalanan dinas . batang tubuh bagian batang tubuh spd berisi informasi sebagai berikut: nama kuasa pengguna anggaran, nama, nip, pangkat, golongan, jabatan, instansi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, tingkat biaya perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, alat angkut yang digunakan, tujuan perjalanan dinas, waktu perjalanan dinas, pembebanan anggaran, dan keterangan lain lain. kaki bagian kaki spd ditempatkan sebelah kanan bawah yang terdiri dari: tempat dan tanggal suratdistribusi dan tembusan surat perjalanan dinas disampaikan kepada yang mendapat tugas. contoh surat perjalanan dinas pemerintah kota semarang logo dan nama i1a nama perangkat daerah unit kerja perangkat daerah jalan se. non nnn neennnenanar telepon .o. ksi mil .o. surat perjalanan dinas penomoran yang nomor berurutan dalam satu tahun taklim kuasa pengguna nama nip pegawai yang pangkat dan golongan kenannnnnnnan anna nana nana jabatan instansi erenenannnnnnnnnanananan mana nana tingkat biaya perjalanan dinas kenananannnnnnnnannnanannannnaannnanannannnannanannaan tempat keberangkatan erenenannnnnnnnnanananan mana nana tempat tujuan kennnnnnnan anna anna nana bagian batang tabuh surat perjalanan dinas lamanya perjalanan dinas tanggal berangkat pennnnannnnnnnnnnananannnnanannannnanannaannananannaa tanggal harus kembali pengikut nama tanggal lahir nip) pembebanan anggaran akun panai krrmennnannnnnnnnnnnannnnannnnnaanaannnanannnannlannnanannaan kota sesuai dengan alamat perangkat daerah dan tanggal semasa ng, .o.voodoo penandatanganan nama jabatan, nama jabatan dan nama tanda tangan dan cap dinas lengkap ditulis dengan huruf awal kapital nama surat keterangan wewenangbagian kepala surat ketereterangan ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nomor berada bawah tulisan surat keterangan . batang tubuh bagian batang tubuh surat keterangan memuat beberapa hal sebagai berikut: pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa atau tentang seseorang yang diterangkan, dan maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. kaki bagian kaki surat keterangan ditempatkan sebelah kanan bawah yang terdiri dari: tempat dan tanggal surat keterangerangsurat keterangan pemerintah kota semarang logo nama perangkat daerah unit kerja perangkat der (sa jala wara ana namun nanang telepon l.iii., fak simile . penomoran yang gurat keterangan berurutan dalam pan hah tanwin yang bertanda tangan bawahan, memuat identitas yang memberikan nama keterangan nip jabatan dengan ini menerangkan bahwa memuat identitas yang diberi nip pangkat golongan jabatan nan name kepentingan demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. kota sesuai semasa ng, lee. anna nenek dengan alamat (perangkat daerah pejabat pembuat keterangan, dan tanggal (penandatanganan tanda tangan dan cap dinas nama surat undangandengan nomor surat, dan kata yth. ditulis bawah perihal , diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan. jika yang dikirimi undangan lebih dari satu, maka dapat dimasukkan dalam lampiran. batang tubuh bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari: alinea pembuka, )isi surat undangan, yangditempatkan sebelah kanan bawahtangancontoh format surat undangan logo dan nama pemerintah kota semarang perangkat daerah nama perangkat daerah unit kerja jal nrrnnnnnnnnnnnnnnnkannnnnan, telepon ., facsimile . nomor pada. tempat, tgl., bin., thn.) tempat dan sifat tanggal lampiran pembuatan surat perihal undangan . yth don nnnnnnnnnnnnnnnnn. alamat tujuan yang jumlahnya kenenaaanaaknanaeenaaa dapat dibuat kennnaannnnkennnesaneknnnaan daftar lampiran keananemnnasananaaa alinea pembuka dan alinea isi).oo. hari tanggal pnp edp ppp ppa ppp ppn pep ppn espn waktu pukul len. ooonnnnnnnnnnnnnnnknnn tempat pnp edp ppp ppa ppp ppn pep ppn espn acara pnp edp ppp ppa ppp ppn pep ppn espn kenanaannneannaaan:( alinea pen up).cbooo waka nama jabatan dan nama jabatan, nama lengkap ditulis dengan tanda tangan dan cap lembaga) huruf awal kapital nama tembusan: contoh format lampiran surat undangan lampiran surat .ooo nomor prnnnnannnannannannaaan tanggal prnnnnannnannannaanaaaan daftar pejabat pegawai yang diundang nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga) nama surat dinas wewenang dandengan nomor surat, )kata yth. yangdinas terdiri dari: alinea pembuka memuat dasar ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat dinas, )isi surat, dan alinea pejabatkop surat berupa pemerintah kota semarang logo, nama nama perangkat daerah unit kerja perangkat nasa daerah unit kerja jalan tele dan alamat kenanaankannnnnnnnang pon. nnnnnnnnnana, facsimile .o.o. lengkap tempat dan nomor hanan png pagi tempat, tgl., bin., thn.) tanggal sifat pembuatan surat lampiran perihal kenaannnnnnannannaan anna yang ditulis kenannnnnnanenanaaaanana nana bagian kiri knantannannnnnnnnnnnnnnananaana alina pembuka) .i.iooooooooooo tak tea men kkhnnnanoneoener ana penuh up) eren neon nama jabatan, nama jabatan dan tanda tangan dan cap lembaga) nama lengkap nama ditulis dengan tembusan: huruf awal kapital surat perjanjian wewenang dan penandatanganan surat perjanjian ditandatangani oleh pejabat dari kedua belah pihakjudul surat perjanjian ditulis dengan huruf kapital secara simetris, nomor berada bawah tulisan surat perjanjisurat perjanjian terdiri dari: nama pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan ketentuan dalam perjanjian yang dituangkan dalam kaki bagian kaki surat perjanjian berisi tanda tangan kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: pihak pertama yang membuat surat perjanjianpihak kedua yang diletakkan kiri bawah, terdiri dari: nama jabatan, tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital. distribusi surat perjanjiperjanjian diikuti dengan tindakan pengendaliata naskah dinas umumsemarangtata naskah dinas umum adalah tata naskah dinas yang dapat berlaku semua perangkat daerah unit kerjcontoh surat perjanjian instansi pemerintahan ro. perjanjian kerja sama judul perjanjian (nama antara naskah dinas, para pihak, objek perjanjian walikota semarang dan erenenantannnnnanaanlanlnananaaaan penomoran yang tentang berurutan dalam satu memuat identitas pihak pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat ., yang yang mengadakan dan bertandatangan bawah ini menandatangani selanjutnya disebut sebagai pihak perjanjian selanjutnya disebut sebagai pihak bersepakat untuk melakukan kerja samadalam bidang.ooooooooo woo wo. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: memuat materi tana nan pipa ptn pen pan panen papan ppn ppa npe papan apa pena ape pen pap pep ppa peta pena pena ppp pna app ppp pra pipa para pppppati perjanjian, yang ditulis dana nan papan app ann pen panen paper ppn ppa ppp ape apa pea rea ape ppn aan pep ppp ppa pena panen ppp pna app ppp pra pipa para pre pari dalam bentuk pihak pihak nama jabatan, nama jabatan, tandatangan disertai (dengan materai tanda tangan tanda tangan nama nama contoh format surat perjanjian eksternal dengan lembaga luar pemerintah kota semarang perjanjian kerja sama logo antara judul perjanjian (nama ala pihak kah kanan nama perangkat daerah naskah dinas, para pihak, objek perjanjian) dan tentang penomoran yang eranenananannntanaanaanananaann anna berurutan dalam satu nomor. cbooo one tahun taklim pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat ., yang memuat identitas pihak bertandatangan bawah ini yang mengadakan dan selanjutnya disebut sebagai pihak menandatangani selanjutnya disebut sebagai pihak perjanjian bersepakat untuk melakukan kerja samadalam bidang.oooooooooooo wo. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: erenenantenannnnenananlannlanaaaaa memuat materi daa nan pnp ape pee ppa depan ape ppe pena ape epa panen ape pea ppa pane ppp ppe ppp peanape plana paper pep apa pape pipa papan dalam bentuk pihak pihak nama instansi nama instansi tandatangan disertai nama jabatan, nama jabatan, | dengan materai tanda tangan tanda tangan nama nama surat kuasa wewenang dan penandatanganan surat kuasa dibuat oleh pejabat yang memberikan kuasa, ditandatangani oleh pejabat yang memberikan kuasa dan penerima kuasa sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. susunan kepala bagian kepala surat kuasauasa ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nomor berada bawah tulisan surat kuasa . batang tubuh bagian batang tubuh surat kuasa terdiri dari: nama, jabatan dan alamat pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang diberi kuasa, dan )kata untuk yang berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang diberi kuasa. kaki bagian kaki surat kuasa berisi tanda tangan kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut: pemberi kuasadan penerima kuasa diletakkan kiri bawah, terdiri dari tanda tangan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital. contoh format surat kuasa pemerintah kota semarang logo dan nama nama perangkat daerah unit kerja perangkat daerah jala n.o.2om17 telepon. oo. fak . surat kuasa penomoran yang nomor ian lal. berurutan dalam satu tahun tanwin yang bertanda tangan bawahan, memuat identitas nama ang memberikan kuasa jabatan alamat memberi kuasa kepada memuat pernyataan tentang pemberian nama wewenang kepada jabatan pihak lain untuk alamat melakukan sesuatu tindakan tertentu semarang, .ooooooo kota sesuai dengan alamat perangkat daerah dan tanggal penandatanganan penerima kuasa, pemberi kuasa, tanda tangan materai dan tanda tangan nama nama surat pengantardari: kop berupa tulisan pemerintah kota semarang yang disertai nama perangkat daerah dengan huruf kapital secara simetris, tempat dan tanggal surat dibuat, )kata yth. ditulis bawah tempat dan tanggal surat, diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan, judul surat pengantar ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nomor berada bawah tulisan surat pengantar naskah dinasurat pengantar, (b) tanda tangan, (c) nama, dan (d) cap dinas. penerima yang berada sebelah kiri, yang meliputi: (a) tanggal penerimaan, (b) tanda tangan, (c) nama, (d) cap dinas, dan (e) nomor telepon facsimilepemerintah kota semarang nama dan nama perangkat daerah unit kerja alamat perangkat daerah jala n.or.rrnnnnnnnnananna, telepon. ksi mile .o. tempat dan tanggal . tgl., bin., thn.). pembuatan surat alamat tujuan yang dapat ditulis bagian surat pengantar kiri nomor . . io. lulu. naskah dinas yang banyaknya keterangan dikirimkan nama jabatan diterima tanggal :. jo. pengirim dan nama nama jabatan, lengkap yang ditulis dalam tanda tangan penerima tanda tangan dan cap dinas huruf awal kapital nama nama nomor telepon .cbooo nota dinas wewenang pembuatan dan penandatanganan nota dinas dibuat oleh pejabat lingkungan pemerintah kota semarang sesuai dengan tugas, wewenanglogo pemerintah kota semarang, tulisan pemerintah kota semarang dan nama perangkat daerah (.): kata dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital, kata peri: dasar yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya nota dinas, isi, penutup, dan disposisi bagian kiri, sejajar dengan dasar. kaki bagian kaki nota dinastembusan. hal yang perlu diperhatikan nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. b)tembusan nota dinas berlaku lingkungan intern pemerintah kota semarang. penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode jabatan penandatangan, kode klasifikasi arsip, bulan dan tahun. contoh format nota dinas nama perangkat kara daerah unit kerja pemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja penomoran yang nota dinas satu tahun nomor snnnnnnnnan taklim dari pangnnkknnannnn anna perihal pangnnkknnannnn anna tanggal a.oooooooo w##o#w# manek disposisi tenan ppn ppn tenun uan panen ann ana pnp panen, memuat laporan, knnnananananananaa nana nana nan aaa ana nana naa nana nana naa nana ana anna aan peringatan,saran, kaaaannanaanaa aan pernyataan atau s.cococorcoccococccoc#c#c((c#(ccsssssaansan sang sananasansssssn canon coc.oor. permintaan berupa catatan nana peak terhadap nama lengkap nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, tidak tanda tangan dibubuhi cap dinas nama lengkap disposisi wewenang disposisi wewenang pemberian disposisi dilaksanakanlembar diposisi terdiri dari: kop lembar disposisi menggunakan logo, tulisan pemerintah kota semarang dan nama perangkat daerah yang ditulis secara simetris tengah atas, dan tulisan lembar disposisi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. batang tubuh bagian batang tubuh lembar disposisi berisi informasi tentang surat yang masuk, terdiri dari: nomor agenda registrasi surat, tanggal penerimaan, tingkat keamanan, tanggal penyelesaian, tanggal dan nomor surat, pengirim surat, ringkasan isi surat, lampiran, isi disposisi surat, pelaksana disposisi, dan para dari pejabat yang memberikan disposisi. hal yang perlu diperhatikanpemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja jala n.ooo anna telepon. nina facsimile.i. lembar disposisi nomor agenda registrasi tkt. keamanan sr r b tanggal penerimaan tgl. penyelesaian tanggal dan nomor surat ann antena ann nee aaa nanti dari ann ppn nun pan dana nan nnen arena enpnnn ringkasan isi ann antena ann nee aaa nanti lampiran ann antena ann nee aaa nanti nanti annndoeneeenennnenaneamnamaaan telaahan staf wewenang dan penandatanganan telaahan stafdan tulisan tentang yang berisi uraian singkat permasalahan. batang tubuh bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: pendahuluan, memuat pernyataan singkat disertai dugaan yang beralasan dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan, pembahasan, berisi analisis pengaruh fakta dengan persoalan yang sedang dihadapi, bagaimana dampaknya, apa saja hambatan, keuntungan, dan kerugiannya serta bagaimana penyelesaiannya dan penutup, yang memuat intisari hasil telaahan, disertai dengan pilihan tindakan untuk menghadapi persoalan yang sedang dibahas. kaki bagian kaki telaahan stafdaftar lampiran (jika diperlukan). surat perintah surat tugas adalahyang tersebut pada alamat. surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seseorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain yang bersangkutdalam rangkanota dinas adalahtelaahan staf adalahcontoh format telaahan staf telaahan staf tentang pendahuluan pembahasan iii. penutup kesimpulan tan nama jabatan pembuat telaah staf, tanda tangan nama pengumumanpengumumpengumumanpengumuman pemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja manan perangkat daerah jalan. .telepon. facsimile. penomoran yang pengumuman berurutan dalam nomor . ll. satu tahun tanwin tentang judul pengumuman tan nan nata antena nata nata ann nana anaenaaan yang ditulis dengan huruf kapital tan ann nan nan ann antena nan ann anna rena pen arena nata ann ana nna arannaennaenapaapaneanan menjadi dasar, dan pemberitahuan tan nan nan nan ann ang dianggap dana nan apn nan apn ana ana pnp epa aaa apa aaa apa aaa aaa aaa mendesak dikeluarkan . kota sesuai pada tanggal. dengan alamat perangkat daerah nama jabatan, dan tanggal penandatanganan tanda tangan dan cap dinas nama laporanterdiri dari: )kop laporlaporlaporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris, nomor berada bawah tulisan laporkegiatan yang dilaksanakan, yang terdiri atas rincian pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, peserta, narasumber, petugas dan anggaran, )hasil pelaksanaan kegiatan, berisi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, hambatan yang munculs))dan nama lengkap pejabat disertai gelar, ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal. contoh format laporan pemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja logo dan nama perangkat daerah jalan. telp on.ie.facsimile. judul laporan yang laporan ditulis dengan huruf tentang kapital pendahuluan penjelasan umum maksud dan tujuan ruang lingkup memuat laporan dasar tentang pelaksanaan tugas kegiatan yang dilaksanakan kedinasan nan anna ana aan enam mstar kota sesuai dengan alamat perangkat dibuat di.o.ooo. daerah, tanggal pada tanggal. penandatanganan, nama jabatan, nama jabatan, tanda tangan dan nama lengkap tanda tangan dan cap dinas nama rekomendasi wewenang pembuatan dan penandatanganan rekomendasirekomendasi terdiri dari: kop rekomendasirekomendasirekomendasi ditulis dengan huruf kapital secara simetris diikuti dengan judul rekomendasi, dan nomor dicantumkan bawahnya. batang tubuh batang tubuh rekomendasi terdiri dari: alinea pembuka, )isi rekomendasi, dan alinea penutup. kaki bagian kaki rekomendasi ditempatkan sebelah kanan bawahrekomendasi pemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja rekomendasi wooroorooooooooo nenek nomor. ordo. ann aaa aaa aaa aan aan aaa aaa semasa ng, even ee. nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas nama berita acara wewenang dan penandatanganan berita acara ditandatangani oleh pihak yang terlibat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnyaberita acaraberita acara ditulis dengan huruf kapital secara simetrisperlu diperhatikan berita acara dapat disertai lampiran yang berupane: pemerintah kota semarang logo dan nama nama perangkat daerah unit kerja perangkat daerah jala n.coo anna telepon, lina facsimile.iio penomoran yang berurutan dalam berita acara satu tahun nomor . jon foam foam tanwin memuat identitas pada hari ini, ., tanggal ., bulan., tahun. . kami masing masing: para pihak yang melaksanakan kegiatan .(nama pejabat)., .( nip dan jabatan) . selanjutnya disebut pihak pertama, dan (pihak lain) ., selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan memuat kegiatan anannanknnaaaka akan ana aan anna anna anna aman anna anna ana hyang dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan.voodoo kota sesuai dengan alamat semarang, wook perangkat daerah pihak kedua, pihak pertama, tanda tangan tanda tangan tanda tangan nama nama para pihak dan para saksi mengetahui mengesahkan nama jabatan, tanda tangan nama nobulan wewenang pembuatan dan penandatanganan nobulan dibuat dan ditandatangani oleh ditulis rapat dan diketahui oleh pejabat yang memimpin rapat. susunan kepala bagian kepala nobulan terdiri dari: kop nobulandan )kata nobulan , ditulis dengan huruf kapital secara simetris. batang tubuh bagian batang tubuh nobulan terdiri dari hal hal sebagai berikut: )informasi mengenai sidang rapat seperti nama acara, tempat, waktu, pemimpin serta peserta rapat, pembahasan dan hasil sidang rapat, dan alania penutup. kaki bagian kaki nobulan terdiri dari: nama jabatan, tandatangan, dan nama lengkap pejabat pemimpin rapat sidang yang diletakkan bagian kiri bawah: dan nama lengkap ditulis dan tandatangan yang diletakkan bagian kanan bawah. contoh format nobulan pemerintah kota semarang logo dan nama nama perangkat daerah unit kerja perangkat daerah jala n.ooo anna telepon. nina facsimile.i. nobulan memuat informasi sidang rapat mena hari tanggal chang rapai waktu acara memuat daftar peserta yang pimpinan sidang rapat hadir pada ketua sidang rapat sekretaris nobulan rapat anggota sidang rapat .oooooooooo woo oom #w # dan seterusnya. kegiatan sidang rapat t.ioooooooo woo woo w##w#w#w#x dan seterusnya. pembahasan sidang rapat pesan aoa daun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnntanannn rena apnennaraenn aan aaron ane aan aaa aanarnen papan para bidang rapat hasil sidang rapat tan pantat nnnnnnnnaapnnaaannannnnnannnnn panen apannnaarnn aan ane aan aaa aan para pranata nama jabatan dan nama lengkap pimpinan sidang rapat nobulan yang ditulis nama jabatan, nama jabatan, dalam huruf awal kapital tanda tangan tanda tangan nama nama piagam wewenang pembuatan dan penandatanganan piagam ditandatangani oleh walikota semarang. susunan susunan piagam terdiri dari: kop piagamtulisan piagam , ditulis dengan huruf kapital secara simetris diikuti nomor piagam bawahnya, identitas penerima piagam yang terdiri dari: nama, tempat dan tanggal lahir, nip: jabatan, dan nama perangkat daerah. alania penutup yang berisi keterangan bahwa seseorang telah mencapai suatu hasil, bagian penandatanganan yang terdiri dari: tempat dan tanggal piagampiagam penghargaan yang bukan pegawai lingkungan pemerintah kota semarang, maka tidak perlu disertai nip, jabatan dan perangkat daerah. instansi diisi nama organisasi penerima piagam penghargaan. contoh format piagam walikota semarang piagampenghargaan nomor .e. on. inn nnannnnnnnnnn walikota semarang dengan ini memberikan penghargaan kepada: nama dnnnannnannnnnnannanaanaanannnanananan tempat tanggal lahir nnnnnnnnnnannnannnnnnnannnanannnanaananananan jabatan dnnnannnannnnnnannanaanaanannnanananan perangkat dearah instan ssi .ooooooo voodoo semarang, .ooooooo walikota semarang, tanda tangan nama sertifikat wewenang pembuatan dan penandatanganan sertifikat dikeluarkan oleh perangkat daerah setelah seseorang mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh perangkat daerah tersebut dan ditandatangani oleh walikota semarang. susunan susunan sertifikat terdiri dari: kop sertifikatb)tulisan sertifikat , ditulis dengan huruf kapital secara simetris, identitas penerima sertifikat yang terdiri dari: nama, nip: dan nama perangkat daerah. d)alania penutup yang berisi keterangan seseorang telah berpartisipasi dalam sebuah acara, bagian penandatanganan yang terdiri dari: tempat dan tanggal sertifikatrekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang,nobulan adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang, berisi penghargaan atas prestasi atau keteladanangantar dokumen adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar menyampaikan rancangan naskah dinas kepada kepala daerahsampul surat. lambang negara adalah simbol negara berupa kota semarang. msertifikat yang bukan pegawai lingkungan pemerintah kota semarang, maka tidak perlu disertai nip dan perangkat daerah. instansi diisi nama organisasi penerima piagam penghargaan. contoh format sertifikat walikota semarang sertifikat diberikan kepada: tempat, tanggal lahir bnn nip bnn ana antannnnnnaaapatannnnnanaaaa perangkat daerah instansi .oo.ooooooooooooooooooooo atas partisipasinya dala .o.oooooooooooooooooooooooooooo.cbooo yang diselenggarakan oleh .ooo. dari tanggal. sid. bertempat .ooooooooooo semasa ng, we. nenek walikota semarang, tanda tangan nama pengantar dokumen wewenang pembuatan dan penandatanganan pengajar dokumen dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang mengajukan sebuah dokumen sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. susunan susunan pengantar dokumen terdiri dari: kepala bagian kepala pengantar dokumen terdiri dari kop pengantar dokumen yang menggunakan logo pemerintah kota semarang, disertai nama perangkat daerah unit kerja yang mengajukan dokumen. batang tubuh bagian batang tubuh pengantar dokumen terdiri dari hal hal sebagai berikut: referensi, berisi dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan sebuah dokumen, nomor pengantar dokumen, tanggal pengajuan dokumen, tanggal kembali dokumen, masalah, berisi penjelasan singkat mengenai isi dokumen yang diajukan, catatan kepala perangkat daerah unit kerja, yang berisi permohonan tandatangan, jumlah tandatangan, jumlah para, nama, jabatan, dan tanda tangan pejabat yang mengajukan dokumen, dan disposisi pejabat yang menerima pengajuan dokumen. contoh format pengantar dokumen pemerintah kota semarang nama perangkat daerah unit kerja tanggal maju: tanggal kembali unit kerja mohon tandatangan bapak walikota melalui bapak sekretaris daerah. jumlah tanda tangan: jumlah para: penjelasan penjelasan lain: diajukan oleh nama jabatan tanggal tanda tangan bab pembuatan naskah dinas persyaratan pembuatan naskah dinas disusun secara sistematis, ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan. dalam pembuatannya perlupenomoran naskah dinaspenomoran surat perintah: surat perintah surat tugas nomor kode klasifikasi, nomor urut surat: tahun surat: dan tahun terbit. contoh format penomoran surat dinas:, dan tahun terbit. contoh format penomoran nota dinas: nota dinas nomor vi nomor urut nota dinas dalam satu tahun kode klasifikasi bulan terbitnya nota dinas tahun terbitnya nota dinas penggunaan kertas, amplop dan dan dokumen pelaporan. pembuatan naskah dinas dari rancangan awal hingga rancangan final yang dibubuhi para tidak boleh menggunakan kertas bekas, karena naskah dinas dari rancanganmn, ketahanan lipat minimal (metode chopper) atau (metode mit), m4)surat perintah surat tugas, surat perjalanan dinas dan pengantar dokumen menggunakan kertas berukuran mm, nota dinas menggunakan kertas berukuran berwarna biru: dan surat dinas selain surat perintah surat tugas, surat perjalanan dinas dan pengantar dokumen menggunakan kertas yang, diatur sesuai dengan keperluan perangkat daerahpemerintah kota semarang, nama perangkat daerah, serta alamat perangkat daerah, sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan, nama perangkat daerah dan alamat perangkat daerah penerima. cara melipat dan memasukkan surat dalam sampul surat dilipat sesuai ukuran amplopbraga pertama, sepertiga bagian pama kasdengan ukuran huruf menyesuaikan, jenis huruf yang digunakan untuk surat perintah surat tugasempang kata pertama pada halaman baris paling kiri adalah media elektronik .dst media elektronik . jea karuang tepi kiri, sekurang kurangnya dari tepi kiri kertas, dan ruang tepi kanan,merintah kota semarang lambang negara, logo dan capmilikinya, lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara sistematmerintah kota semarang agar publik lebih mudah mengenalnya. logo digunakan oleh pejabat berwenang selain walikota semarangmenggunakan logo pemerintah kota semarang dan logo yang dimiliki lembaga yang melakukan kerjasama,sendirip1), berada sebelah kanan setelah nama jabatan penandatanganan, b)untuk para pejabat yang berada dua tingkat bawah pejabat penandatanganan naskah dinas (p2),bawah pejabat penandatanganan naskah dinas (p3), berada disebelah para pejabat yang atasnya (p2). contoh letak pembubuhan para p3) (p2) nama jabatan, p1) tanda tangan namperangkat daerahruang lingkup pedoman tata naskah dinas umum merupakan acuan bagi perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang dalam penyusunan tata naskah dinas. ruang lingkup pedoman tata naskah dinas umumbab iii pedoman tata naskah dinas umum ketentuan mengenai pedoman tata naskah dinas umuberita daerah nomor tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. contoh format bentuk kolom para koordinasi: kolom para koordinasi untuk jabatan pimpinan tinggi para koordinasi asisten sekretaris daerah kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatiha,dinas pemerintah kota semarang cap lembaga adalah cap yang memuat lambang negara logo pemerintah kota semarang yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. bentuk cap cap jabatan menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut gambar cap jabatan cap dinas pemerintah kota semarang bentuk dan spesifikasi cap dinas dengan logo adalah sebagai berikut: bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari jari ,5mm, mm, dan mm. tebal garis lingkaran t0, dan t0, mm. gambar cap lembaga g banmbatalan dan ralat naskah dinas perubahan, pembatalansyaratmbatalan dan ralat pejabat yang berhak menentukan perubah.. dan terbatas, hak akses diberikan kepada kepala daerah, dan yang setingkat bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal eksternalpencetakan keamanan pencetakan keamananncetakan keamanan,gambar watermark rosetta adalah suatu teknik pencetakan keamananentuk bunga. gambar rosetta guilloche adalah suatu teknik pencetakan keamanangambar guilloche ran pan filter image adalah suatu teknik pencetakan keamanangambar filter image (aw owen serum? antibody adalah suatu teknik pencetakan keamanan dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi. hanya akan nampak apabila dokumen ini fotokopi. gambar antibody maa ate naga sonesngon pan fans etni keong tee ordo pena pen sera npan ne: nan sera nanyenenann lantaran tareaneanaetaantet min maa era ata pan sea mana at bae mug original paper after color copy after general copy tt) see printed baba sar bong teng ww photocopied tabiin hasil fotokopi tar anna unas ag, mag, sentuh dai paman aga gia ag, bana maa ena aman iso sopt sopt microtext adalah suatu teknik pencetakan keamanan yang memakai elemen pengaman yang tersembunyi.gambar microtext adipura tan hak" tap, aga dod line width modulation adalah suatu teknik pencetakan keamanangambar line width modulation relief motif adalah suatu teknik pencetakan keamananinvisible ink adalah suatu teknik pencetakan keamananviolet. gambar invisible inkkepala perangkat daerah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalaman kata, didahului dengan singkatan a.n. contoh format atas nama a.n. walikota semarang sekretaris daerah, tanda tangan nam a.n. sekretaris daerah kota semarang en.oooooow jaan u.b. kepala bagian . tanda tangan nama pelaksanaana.pelaksanaanelaksana tugas bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya. contoh format pelaksana tugas plt. kepala. jbe, tanda tangan namaa.pelaksanaan harian plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas dan ttd iswara aminuddin berita daerah kota semarang tahun nomor pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali tempat, dan pelaksana harian mempertanggung kepala .i.en, tanda tangan nama penjabat pj.) ketentuan penandatanganan penjabat, yang disingkat pj.), adalah sebagai berikut: penjabat pj.) merupakan pejabat sementara untuk jabatan walikota dan sekretaris daerah, dan pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif dilantik. contoh format penjabat pj. walikota semarang, tanda tangan nama kewenangan penandatanganan kewenangan untuk menandatangani naskah dinas antar pemerintah daerah berada pada walikota semarangseseorang perangkat daerah lembaga lain. prinsip penanganan naskah dinas masuk adalah sebagai berikut: a.seseorang perangkat daerahdiregistrasikanmasuk dalam kategori klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasiadan terbatas t), secara elektronik maupun manualpedoman tata naskah dinas umum lingkungan pemerintah kota semarang sistematika babi jenis dan format naskah dinas surat perintah surat tugas surat perjalanan dinas surat keterangan surat undangan surat dinas surat perjanjian surat kuasa surat pengantar nota dinas disposisi telaahan staf pengumuman laporan rekomendasi berita acara nobulan piagam sertifikat pengantar dokumenogo pemerintah kota semarang lambang negara pengaturan para naskah dinas dan penggunaan cap perubahakses pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses pemberian nomor seri pengaman dan pencetakan keamanansurat perintah surat tugasintah surat tugas , ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan )nomor surat, berada bawah tulisan surat perintah surat tugas di |
emberian besaran tpp sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi pns yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang memiliki sertifikasi dengan besaran tpp sesuai dalam keputusan walikota. diantara dan disisipkan (satu) barukepalpelaksana tata usahbencana alam gempa bumi yang melanda daerah kabupaten halmahera barat provinsi maluku utara, telah menelan banyak korban dan kerusakan fisik serta kerugian materi, bahwa atas dasar kemanusiaan, pemerintah kota tidore kepulauan merasa wajib untuk membantu korban bencana alam kabupaten halmahera barat dari anggaran dana tak terduga kota tidore kepulauberjumlah rp. atau tidak mempengaruhi perubahan anggaran, karena hanya dilakukan penggeseran dari belanja tak terduga belanja bantuan keuangan, dengan rincian penggeseran sebagai berikut belanja tidak terduga anggaran perubahan sebelumnya rp. bertambah berkurang rp. ), jumlah setelah perubahan rp. belanja bantuan keuangan anggaran perubahan sebelumnya rp. bertambah berkurang rp. jumlah setelah perubahan rp. diantara ketentuan dan ditambahkan baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dari uraian sebagaimana dimaksud pada belanja bantuan keuangan dapat dirinci pada bantuan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah anggaran perubahan sebelumnya rp. o, bertambah berkurang rp. jumlah setelah perubahan rp. perubahan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam danplh. walikota tidore kepulauan, pma ansar hasen diundangkan tidore pada tanggal november sekretaris daerah kota tidore kepulauan, pma: november tentang:paw vvv5 jumlah ber #siber sebelum prb setelah prb rupiah a00 pendapatan daerah pendapatan asli daerah hasil pajak daerah pgan a24 bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus tanihei daerah belanja tidak langsung belanja pegawai belanja hibah tani belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga belanja langsung tan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal kan jumlah belanja daerah surplus (defisit) tea tani sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun jumlah penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal investasi) nata pemerintah daerah jumlah pengeluaran pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun . berkenaan oto. plh. walikota tidore kepulauan, ansar hasen |
pi. lai ai wali ko: provinsi jawa timurengan adanya perubahan penataan kelembagasehubungan dengan adanya:e:: memutuskan:laman dari hlmberfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai asnhalaman dan him. bab maksud dan tujuan maksud dari peraturan wali kota ini adalah sebagai berikut: setiap pns lingkungan pemerintah kota batu yang tidak: dan setiap calon pns lingkungan pemerintah kota batu diangkat dalam jabatan pelaksana. tujuan dari peraturan wali kota ini adalah sebagai berikut: memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap pns dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan pengawas atau jabatan struktural terendah dalam suatu organisasi, dan memberikan kejelasan tugas dan fungsi calon pns sesuai dengan latar belakang pendidikan. bar, hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dengan peraturan wali kota. nama jabatan pelaksanajadi perubahan, pengurangan, dan atau penambahan nama jabatan pelaksana diatur dengan peraturan wali kota perubahan, pengurangan, dan atau penambahan pelaksana sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. halaman dari hlm. bab formasi jabatan namamengangkatan dan pemindahan dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala satuan kerja perangkat daerah membuat usulan pengangkatan dan atau pemindahan pns dan calon pns dalam jabatan pelaksana lingkungan kerja masing masing. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan kepada wali kota melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota batu dan inspektorat kota batu. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiasekretariat daerah kota batualon pns dalam jabatan pelaksana ditetapkan dengan: keputusan kolektif oleh sekretaris daerah kota batu atas nama wali kota, yang temuannya disampaikan kepada: wali kota sebagai laporan, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota batu, inspektur kota batu, dan kepala skpd pegawai yang bersangkutan, petikan keputusan oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota batu atas nama wali batu sebagai laporan, inspektur kota batu, dan kepala skpd pegawai yang bersangkutan. halaman dari hiliaonasbai ema asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ( kepala bagian pm. sub bagian perundang undangan kepalaiii. sub bagian bantuan hukum kepala sub bagian bantuan hukum analis advokasi hukum pengelola bantuan hukum iv. sub bagian dokumentasi dan informasi kepala sub bagian dokumentasi dan informasi a.a penyusun abstraksi hukum pengelola informasi produk hukum penata laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data bagian pemerintahan ann kepala bagian ii. ser bagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan kepala sub bagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan analis pemerintahan umum dan otonomi daerah pengelola program dan kegiatan hi. sub bagian otonomi daerah kepala sub bagian otonomi daerah analis pemerintahan umum dan otonomi daerah pengelola laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pengelola program dan kegiatan iv. sub bagian kerja sama kepala sub bagian kerja sama analis perencanaan dan kerjasama penata laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan halaman dari him. tni pengolah data bagian kesejahteraan rakyat kepala bagian ii. sub bagian bina mental spiritual kepala sub bagian bina mental spiritual penyusun bahan kebijakan pengelola bantuan keagamaan iii. sub bagian kesejahteraan sosial naa kepala sub bagian kesejahteraan sosial penyusun bahan kebijakan pengelola bantuan sosial dan hibah tv. sub bagian kesejahteraan masyarakat kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat penyusun bahan kebijakan pengelola program dan kegiatan penata laporan keuangan pengolah data penyusun program anggaran dan pelaporan asisten perekonomian dan pembangunan bagian perekonomian dan sumber daya alam kepala bagian ii. sub bagian pembinaan bumi dan blue kepala sub bagian pembinaan bumi dan blue menelaah perkembangan bumi penyusun program anggaran dan pelaporan penata laporan: keuangan pengelola program dan laporan pengolah data in. sub bagian perekonomian kepala sub bagian perekonomian analis perekonomian penyusun program pengawasan perekonomian pengelola monitoring dan evaluasi iv. sub bagian sumber daya alam. kepala sub bagian sumber daya alam. analis pengelolaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam menelaah data sumber daya alam pengelola monitoring dan evaluasi halaman dari hlm. bagian administrasi pembangunan kepala bagian ii. sub bagian penyusunan program nan kepala sub penyusunan program penyusun rencana kegiatan dan anggaran penyusun program anggaran dan pelaporan penata laporan keuangan pengelola program dan laporan jii. sub bagian pengendalian program kepala sub bagian pengendalian program penyusun rencana pengendalian pelaksanaan anggaran pengelola pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan iv. sub bagian evaluasi dan pelaporan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan penyusun laporan kebijakan del pengolah data nan bagian pengadaan barang dan jasa ( kepala bagian ii.analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan penyusun bahan kebijakan pengelola unit layanan pengadaan iii.penyusun program anggaran dan pelaporan penata laporan keuangan pengelola layanan pengadaan secara elektronik pengelola sistem dan jaringan iv.ki) dan jasa menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa analis pengembangan kompetensi pengolah data asisten administrasi umum kepala bagian, dan kepegawaian halaman dari hlm. p2, sekretaris pengelola program dan kegiatan pengelola kepegawaian pengemudi penyusun program anggaran dan pelaporan nan pranata kearsipan kepala sub bagian keuangan penata laporan keuangan pemeriksa transaksiengadministrasi keuangan av. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan kepala sub bagian rumah tangga dan perlengkapan penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana teknisi peralatan dan mesin pranata barang dan jasa pengelola kebutuhan logistik bagian organisasi pel kepala bagian ii. sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan kepala sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan analis organisasi pengelola program dan kegiatan ih. sub bagian pelayanan publik dan tata laksana kepala sub bagian pelayanan publik dan tata laksana analis tatalaksana ( analis pelayanan publik pengelola program dan kegiatan ( tt iv. sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi kepala sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi analis kinerja penata laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepala bagian halaman dari hlm. ii. sub bagian protokol kepala sub bagian protokol penata acara petugas protokol pranata acara pengelola program dan kegiatan iii. sub bagian komunikasi pimpinan kepala sub bagian komunikasi pimpinan penyusun bahan informasi dan publikasi pengolah data sekretaris ajudan iv. sub bagian dokumentasi pimpinan kepala sub bagian dokumentasi pimpinan pengelola dokumentasi penata laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data sekretariat dprd bagian umum dan keuangan kepala bagian umum dan keuangan il. sub bagian program dan keuangan kepala sub bagian program dan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan penyusun rencana kegiatan dan anggaran penata laporan keuangan pengolah data laporan keuangan ventilator keuangan pengolah data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan iii. sub bagian tata usaha dan kepegawaian kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian pengelola kepegawaian pengelola surat penyusun naskah iv. sub bagian rumah tangga kepala sub bagian rumah tanggateknisi sarana dan prasarana pengemudi bagian persidangan dan perundang undangan kepala bagian persidangan dan perundang undangan halaman dari hlm. vi. sub bagian kajian perundang undangan kepala sub bagian kajian perundang undangan penyusun rancangan perundang undangan pengelola peraturan perundang undangan vi. sub bagian persidangan dan risalah kepala sub bagian persidangan dan risalah penyusun risalah ditulis rapat pengelola persidangan viii. sub bagian hubungan masyarakat, protokol, dan publikasi kepala sub hubungan masyarakat, protokol, dan publikasi penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola layanan kehumasan pengelola program dan kegiatan ajudan nan ix.ub bagian fasilitasi penganggaran nan kepala sub fasilitasi penganggaran penyusun bahan kebijakan pengolah data penganggaran xi. sub bagian fasilitasi pengawasan kerja sama dan aspirasi kepala sub fasilitasi pengawasan kerja sama dan aspirasi penyusun rencana pengawasan pengelola data inspektorat il. sekretariat sekretarisdata temuan pengawasan iiielola kepegawaian pengelola surat pengemudi nan iv. inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah halaman dari hlm. vi. inspektur pembantu wilayah ii! yil inspektur pembantu wilayah dinas pendidikan terasa kepala dinas sekretariat sekretaris nan aaa aa tn. sub bagian perencanaan dan pelaporan kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan ntangan sub bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola kepegawaian nan pengelola surat penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengemudi nan a.a pengelola data prabu kebersihan petugas keamanan pengadministrasi umum vi. bidang pembinaan sekolah dasar kepala bidang pembinaan sekolah dasar vii. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar kepala seksi sarana dan prasarana sekolah dasarviii. seksi kurikulum, kelembagaan, dan kesiswaan sekolah dasar kepala seksi kurikulum, kelembagaan, dan kesiswaan sekolah dasarhalaman dari hlm. pengelola kelembagaan pendidikan pengelola program dan kegiatan ix.bidang pembinaan sekolah menengah pertama kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama xi. seksi sarana dan prasaranaxii.iii.penyusun program sertifikasi pendidik nanhalaman dari hlm.xvi. seksi kurikulum, kelembagaan pendidikan anak usia dini dan( .ui. bidang pemuda dan olahraga kepala bidang pemuda dan olahraga xix. seksi kepemudaan dan kepramukaanxx. seksi olahraga dan prestasi kepala seksi olahraga dan prestasi pengawas olah ragax0g., seksi olah raga rekreasiim., (xxi. upt satuan pendidikan taman kanak kanak nan haa pengolah data nan prabu kebersihan nan ena keamanan nan sem. upt satuan pendidikan sekolah dasar h kepala upt l.| pengolah data prabu kebersihan nan petugas keamanan nan xxiv. upt satuan pendidikan sekolah menengah pertama kepala upt pengolah data prabu kebersihan petugas keamanan kepala dinas ii. sekretariat w sekretaris nan ni. sub bagian perencanaan dan pelaporan ( kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan nan penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola program dan laporan naa iv. sub bagian keuangan kepala sub bagian keuangan il.verifikator keuangan pengolah data laporan keuangan sub bagian umum dan kepegawaian nan kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola kepegawaian nan pengelola surat nan a.a penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengemudi halaman dari hlm. vi.vii. seksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuriil seksi pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak kepala seksi pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak penyusun bahan kebijakanix.pengawas perempuan dan anak pengelola pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak pengadministrasi pengangkatan dan pengakuan anakxi.ii.enyusun bahan pembinaan kesehatan keluarga berencanahalaman dari hlm. xiii. seksi kesejahteraan keluarga, komunikasi, informasi, dan edukasi kepala seksi kesejahteraan keluarga, komunikasi, informasi, dan edukasi penyusun bahan pembinaan penyuluh keluarga berencana penyusun bahan kesejahteraan keluarga pengelola sistem informasi kependudukan nan pengelola pembinaan ketahanan keluarga xiv. bidang pemberdayaan masyarakat kepala bidang pemberdayaan masyarakat xv. seksi pemberdayaan usaha ekonomi kepala seksi pemberdayaan usaha ekonomi penyusun bahan kebijakan penyuluh pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan pengelola pengembangan dan pembinaan usaha xvi, seksi kerja sama desa nan nan kepala seksi kerja sama desa penyusun bahan kebijakan pengelola data pengolah data xvii, seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat kepala seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat 1s) penyusun rencana penguatan kelembagaan masyarakat pengelola pengembangan kelembagaan masyarakat pengolah data kelembagaan xviii. bidang pemerintahan desa kepala bidang pemerintahan desa xix, seksi pengembangan sdm aparatur pemerintahan desa xx. kepala seksi pengembangan sdm aparatur pemerintahan desa penyusun bahan kebijakan pengolah data pengelola data xxi. seksi keuangan dan aset desa iii kepala seksi keuangan dan aset desa penyusun bahan kebijakan pengelola data belanja dan laporan keuangan pengelola kekayaan desa dan administrasi desa xxii. seksi umum dan regulasi desa halaman dari hlm. kepala seksi umum dan regulasi desa penyusun bahan pengembangan regulasi pengelola monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa pengelola administrasi pemerintahan kepala dinas ii. sekretariat a.arabu kebersihan pengolah data pelayanan sekretaris vi. bidang destinasi dan industri pariwisata kepala bidang destinasi dan industri pariwisata vii. seksi usaha pariwisata kepala seksi usaha pariwisata pengawas kepariwisataan pengelola usaha kepariwisataan . pengadministrasi izin usaha pariwisata viii. seksi daya tarik wisata fa " c halaman dari hlm. kepala seksi daya tarik wisata pengawas kepariwisataan penyusun bahan kebijakan pengolah data ix. seksi destinasi dan kawasan pariwisata kepala seksi destinasi dan kawasan pariwisata pengawas kepariwisataan penyusun bahan kebijakan pengolah data bidang pemasaran pariwisata kepala bidang pemasaran pariwisata xi. seksi sarana prasarana promosi dan informasi pariwisata kepala seksi sarana prasarana promosi dan informasi pariwisata penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola situs atau web pengelola informasi kepariwisataan xii. seksi pendataan dan pengembangan pasar pariwisata kepala seksi pendataan dan pengembangan pasar pariwisata analis pariwisata pengelola teknologi informasi pengelola usaha pemasaran dan promosi wisata xiii. seksi promosi pariwisata kepala seksi promosi pariwisata penyusun rencana promosi pengelola promosi dan informasi wisata pengelola data pameran dan kemitraan xiv. bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata kepala bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata xv, seksi pengembangan ekonomi kreatif kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif penyusun program kreativitas dan inovasi pengelola pengembangan kelembagaan masyarakat pengelola data kreativitas dan inovasi xvi seksi sarana dan prasarana ekonomi kreatif kepala seksi sarana dan prasarana ekonomi kreatif pengelola penataan sarana dan prasarana halaman dari hlm. penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengolah data xvii seksi sumber daya manusia pariwisata kepala seksi sumber daya manusia pariwisata penyusun program peningkatan kompetensi sdm kebudayaan pengelola data program peningkatan kompetensi sdm kebudayaan pengelola data sertifikasi sdm kebudayaan xvii. bidang kebudayaan kepala bidang kebudayaan xvi. seksi sejarah dan kepurbakalaan kepala seksi sejarah dan kepurbakalaan ike penyusun program penulisan sejarah dan nilai budaya pengelola data cagar budaya dan koleksi museum penyusun informasi arkeologi xvv. seksi pengembangan kebudayaan poo kepala seksi pengembangan kebudayaan t.a pengelola data kekayaan budaya penyusun program pembinaan ekspresi budaya tradisional pengelola data lingkungan budaya xvi. seksi kesenian kepala seksi kesenian penyusun dokumentasi kesenian dan perfilman pengelola adat dan kesenian pengelola data kepala dinas ii. sekretariat poo sekretaris phalaman dari him.nan prabu bakti vi. bidang informasi dan komunikasi publik kepala bidang informasi dan komunikasi publik naa vii seksi informasi kepala seksi informasi penyusun berita dan pendapat umum pengolah data pengelola dokumentasi (p4, pengolah konten media sosial pengelola pengaduan publik viii. seksi komunikasi publik nan kepala seksi komunikasi publik penyusun program kelembagaan dan kerjasama pengelola media cetak pengolah bahan informasi dan publikasi pengadministrasi umum san ix. seksi kemitraan kepala seksi kemitraan nan pengelola media center dan kemitraan media penyusun bahan informasi dan publikasi 3eil pengelola data nan pengadministrasi analisis dan kemitraan media bidang aplikasi informatika dan persandian kepala bidang aplikasi informatika dan persandian xi. seksi tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi kepala seksi tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi pengelola situs atau web penyusun bahan kebijakan pengelola teknologi informasi halaman dari hlm, xii. seksi pengembangan aplikasi dan sumberdaya manusia kepala seksi pengembangan aplikasi dan sumberdaya manusia pengelola data base nan pengendali teknologi informasi analis penerapan aplikasi dan konten xiii. seksi jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi kepala seksi jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi teknisi jaringan instalasi analis sistem informasi dan jaringan pengelola sistem dan jaringan pengelola data persandian analis persandian xiv. bidang data dan statistik kepala bidang data dan statistik xv. seksi data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kepala seksi data statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat penyusun bahan kebijakan pengelola data statistik xvi. seksi data dan statistik perekonomian dan pembangunan kepala seksi data dan statistik perekonomian dan pembangunan po. penyusun bahan kebijakan pengelola data statistik xvii. seksi data dan statistik administrasi umum kepala seksi data dan statistik administrasi umum penyusun bahan kebijakan pengelola data statistik kepala dinasm.a penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data halaman dari hlm.engadministrasi umum vi. bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal vii. seksi perencanaan penanaman modal kepala seksi perencanaan penanaman modal analis penanaman modal penyusun rencana permodalan pengelola pengembangan investasi (vi. seksi pemberdayaan usaha daerah kepala seksi pemberdayaan usaha daerah analis kelembagaan usaha pengelola program dunia usaha pengelola pembinaan dan pen kembangan perekonomian ix. seksi data dan informasi penanaman modal kepala seksi data dan informasi penanaman modal penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola data pengembangan investasi pengelola sim penanaman modal dan perizinan terpadu xx. bidang promosi dan pengendalian penanaman modal kepala bidang promosi dan pengendalian penanaman modal xi. seksi promosi dan kerjasama (kepala seksi promosi dan kerjasama halaman dari hlm. penyusun rencana promosi fasilitator promosi pengelola data xii. seksi pengembangan sarana dan prasarana kepala seksi pengembangan sarana dan prasarana penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelola penataan sarana dan prasarana pengelola program dan kegiatan xiii. seksi pengawasan dan pengendalian kepala seksi pengawasan dan pengendalian pengawas penanaman modal pengelola pemetaan sumber daya investasi pengelola data xiv, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan naa kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan seksi pelayanan perijinan tertentu kepala seksi pelayanan perijinan tertentu. seksi pelayanan perijinan usaha dan nonperizinan kepala seksi pelayanan perijinan usaha dan nonperizinani. seksi pen paduan dan peningkatan layanan kepala seksi pengaduan dan peningkatan layanan penyusun bahan penerapan standar wajib dan penanganan pengaduan men pengelola data laporan dan pengaduan pengolah data pelayanan pengolah data xyu, bidang tenaga kerja kepala bidang tenaga kerja xix. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja halaman dari hlm. kepala seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pengelola data kelembagaan kursus dan pelatihan penyusun bahan kerjasama pelatihan pengelola data nan xx. seksi perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja kepala seksi perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja penyusun bahan kebijakan pengolah data pelayanan penyatuan tenga kei pengelola data f: xxi. seksi hubungan industrial dan tenaga kerja seksi hubungan industrial dan tenaga kerja penyusun bahan kebijakan pengelola data kepala dinas ii. sekretariat sekretaris pinnnan penyusun rencana kegiatan dan anggaruangan pengemudi bidang perpustakaan kepala bidang perpustakaan vi. seksi deposit, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan) pustaka pan kepala seksi deposit, pengembangan koleksi, dan bahan stake halaman dari hlm pengelola bahan pustaka pengadministrasi perpustakaan pengawas perpustakaan vii. seksi layanan dan otomasi perpustakaan kepala seksi layanan dan otomasi perpustakaan pengelola bahan pustaka pengolah data penyusun bahan kebijakan viii seksi pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan kebudayaan| kegemaran membaca ken kepala seksi pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan kebudayaan kegemaran membaca pengelola koleksi pengolah data penyuluh perpustakaan ix. bidang pengelolaan arsip . kepala bidang pengelolaan arsip seksi arsip dinamis kepala seksi arsip dinamis penyuluh kearsipan pranata kearsipan pengelola data ki. seksi arsip statis kepala seksi arsip statis penyuluh kearsipan a.a pranata kearsipan pengelola data xii, seksi preservasi kepala seksi preservasi penyuluh kearsipan nan pranata kearsipan pranata restorasi arsip pranata reproduksi arsip xii. bidang pembinaan dan perlindungan arsip kepala bidang pembinaan dan perlindungan arsip xiv. seksi pembinaan dan layanan arsip kepala seksi pembinaan dan layanan arsip penyuluh kearsipan halaman dari hlm. pranata kearsipan pengelola monitoring dan evaluasi xv. seksi pengawasan dan perlindungan arsip kepala seksi pengawasan dan perlindungan arsip penyuluh kearsipan pranata kearsipan pengelola monitoring dan evaluasi xvi. seksi sistem informasi kearsipan kepala seksi sistem informasi kearsipan penyusun bahan informasi dan publikasi pranata kearsipan a.a pengelola data kepala dinas amii. penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data penyuluhan dan layanan informasi ini pereaksi pes kepadkeuangan pengelola kepegawaian pengelola surat pengelola program kegiatan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengemudi pengelola realisasi laporan penerimaan retribusi daerah bidang kesehatan masyarakat kepala bidang kesehatan masyarakathalaman dari hlm. rs) pengelola penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan zat pengelola program dan kegiatan penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit vii. seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat pengelola program gzi pengelola program kesehatan keluarga pengelola program dan kegiatan penyusun bahan kebijakan viii. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah lil kaga pemeriksa sanitasi pengelola program dan kegiatan pengelola data pengelola monitoring dan evaluasi ix. bidang pelayanan, pembiayaan, dan sumber daya kesehatan kepala bidang pelayanan, pembiayaan, dan sumber daya kesehatan seksi pelayanan dan pembiayaan kesehatan kepala seksi pelayanan dan pembiayaan kesehatan pengelola pelayanan kesehatan pengelola pelayanan penunjang diagnostik dan logistik pengelola program dan kegiatan penyusun bahan kebijakan xi. seksi sumber daya kesehatan kepala seksi sumber daya kesehatan penyusun bahan kebijakan pengelola program dan kegiatan pengelola dokumen perizinan pengelola profesi sumber daya manusia xii. seksi kefarmasian dan pengawasan keamanan makanan kepala seksi kefarmasian dan pengawasan keamanan makanan pengelola kefarmasian ( pengelola obat dan alat alat kesehatan pengelola program dan kegiatan penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan xiii. bidang pencegahan, pengendalian penyakit, dan penanganan halaman dari him. bencana kepala bidang pencegahan, pengendalian penyakit, penanganan bencana xiv. seksi surveillance, imunisasi, dan penanganan bencana kepada seksi surveillance, imunisasi, dan penanganan bencana po. pengelola program imunisasi penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan pengelola program dan kegiatan xv.pengelola pemberantasan penyakit menular langsung pengelola penyakit tidak menular naa pengelola program dan kegiatan pengelola pemberantasan penyakit bersumber binatang penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan xvi. seksi kesehatan khusus, lanjut usia, dan usia produktif kepala seksi kesehatan khusus, lanjut usia, dan usia produktif a | pengelola pelayanan kesehatan pengelola program dan kegiatan penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan ii. upt pusat kesehatan masyarakat a.a kepala upt pengelola program dan kegiatan pengolah data laporan keuangan pengadministrasi umum pengadministrasi rekam medis dan informasi pengelola data pengemudi ambulance petugas keamanan pers lain dan pama uang, kepala dinas(oo penyusun program anggaran dan pelaporan halaman dari hlm. pengelola program dan laporan " . sub bagian keuangan, umum dan, kepegawaian kepala sub bagian keuangan, umum, dan kepegawaian ll,verifikator keuangan pengelola keuangan penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengelola kepegawaian pengelola surat nan pengemudi ptm, bidang sumber daya air dan jaringan irigasi kepala bidang sumber daya air dan jaringan irigasi vi. seksi sumber daya air kepala seksi sumber daya air analis sumber daya air menelaah data statistik pengelolaan daerah aliran sungai pemeriksa sektor sumber daya air pengelola penggunaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air pengelola data vii. seksi jaringan irigasi kepala seksi jaringan irigasi analis pengembangan sarana prasarana pemeriksa irigasi pengelola irigasi pengelola data viii seksi operasi dan pemeliharaan nan kepala seksi operasi dan pemeliharaan pengamat operasi dan pemeliharaan sumber daya air penjaga pintu air nan pengelola pemeliharaan sarana pengairan pemeliharaan jaringan irigasi halaman dari hlm. pengelola data a.a pon) bidang bina marga kepala bidang bina marga seksi pembangunan jalan dan jembatan kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan analis jalan dan jembatan a.a pengawas jalan dan jembatan pengelola survei, pengukuran, dan pemetaan .e# pengelola pembangunan dan peningkatan jalan pengelola kelengkapan jalan xi. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan pemeriksa jalan dan jembatan pengawas jalan dan jembatan pengelola pemeliharaan jalan pengelola pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemelihara peralatan operator alat berat po. pen kelola data seksi pembangunan dan pemeliharaan dramas kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase menelaah laik fungsi prasarana fisik pemelihara bangunan pengelola data xiii. bidang penataan ruang k kepala bidang tata ruang xiv. seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang tel analis tata ruang naa, penyusun rencana tata ruang dan zonasi pengelola tata ruang nan pengolah data (tt al| pengolah data survei, pengukuran, dan pemetaan xv.nan halaman dari hlm. pengelola pengendalian pemanfaatan ruang xvi, seksi penerangan jalan umum a.a kepala seksi penerangan jalan umum pengawas jaringan utilitas) penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pemelihara penerangan jalan pengelola penerangan jalan pemelihara sarana dan prasarana kepala dinas poogelola surat etmsamaag verifikator keuangan der peran kena: pengemudi bidang perumahan kepala bidang perumahan vi. seksi pengembangan perumahan dan permukiman kepala seksi pengembangan perumahan dan permukiman penyusun rencana pemanfaatan kawasan analis perumahan pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan pengelola data vil seksi prasarana, sarana dan utilitas kepala seksi prasarana, sarana dan utilitas halaman dari hlm. pengawas fisik pemukiman pengawas tata bangunan dan perumahan menelaah bangunan gedung dan permukiman pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan riil seksi pertanahan dan permakaman kepala seksi pertanahan dan permakaman pengawas pemanfaatan tanah penyusun pembinaan keagrariaan pengelola data pengendalian pertanahan pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan pengelola sarana dan prasarana pemakaman umum ix. bidang cipta karya kepala bidang cipta karya seksi tata bangunan kepala seksi tata bangunan pengelola imb gedung atau bangunan menelaah mutu konstruksi pengelola data pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan xi. seksi infrastruktur permukimxii. seksi sanitasi dan air bersih kepala seksi sanitasi dan air bersih penata penyehatan lingkungan permukiman pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan menelaah penyehatan lingkungan permukiman xiii, bidang bina konstruksi kepala bidang bina konstruksi xiv. seksi pembinaan usaha dan kelembagaan jasa konstruksi kepala seksi pembinaan usaha dan kelembagaan jasa konstruksi penyusun program kelembagaan dan kerjasama pengelola data pengelola program dan kegiatan xv. seksi pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi halaman dari him. kepala seksi pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi menelaah mutu konstruksi menelaah laik fungsi prasarana fisik pengelola program dan kegiatan xvi. seksi pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi kepala seksi pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi penyusun program penyelenggaraan diklat pengelola jasa konstruksi pengelola program dan kegiatan xvii. upt pengelolaan air limbah domestik kepala upt pengolah data laporan keuangan pengadministrasi nota perhitungan pajak dan retribusi daerah pengolah data survei, pengukuran dan pemetaan pengemudi pengelola pengendalian dan operasional an, pengolah data kepala dinas ii. sekretariat nan sekretaris aisub bagian keuangan, kepala sub bagian keuangan, umum, dan kepegawaian poo penata laporan keuangan penyusun rencana kegiatan dan anggaran pengolah data laporan keuangan i verifikatoresiota surat halaman dari hlm. pengemudi bidang penataan dan penataan lingkungan kepala bidang penataan dan penataan lingkungan vi. seksi perencanaan lingkungan dan bina teknis kepala seksi perencanaan lingkungan dan bina teknis analis lingkungan hidup pengelola pelestarian sumber daya alam pengelola dokumen mengenai analisis dampak lingkungan seksi pengawasan lingkungan dan pengaduan kepala seksi pengawasan lingkungan dan pengaduan analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat analis lingkungan hidup pengelola data mini. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup penyusun bahan kebijakan penyuluh lingkungan hidup pengelola data "xx bidang pengendalian pencemaran, pemeliharaan lingkungan, dan pertamanan kepala bidang pengendalian pencemaran, pemeliharaan |lingkungan, dan pertamanan seksi pengendalian pencemaran lingkungan kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan analis lingkungan hidup menelaah dampak lingkungan pengelola informasi lingkungan seksi pemeliharaan lingkungan kepala seksi pemeliharaan lingkungan analis lingkungan hidup pengelola pemeliharaan konservasi lingkungan dan kawasan konservasi pengelola data kepala seksi pertamanan nan pengawas tata pertamanan aas tanaman tee emak j prabu taman a.a halaman dari him. pengemudi nbbbbbkbkbkbkbkbkbkwkwawww xu. bidang pengelolaan persamaan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kepala bidang pengelolaan persamaan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun seksi penanganan sampah kepala seksi penanganan sampah pengawas lapangan angkutan sampah pengelola penataan sampah pengelola data juru pungut kebersihan prabu kebersihan pengemudi xv. seksi pengolahan persamaan kepala seksi pengolahan persamaan pengawas lapangan petugas kebersihan tempat pembuangan akhir kena pengolah data operator alat berat xvi. seksi pengurangan sampah dan pengelolaan limbah kepala seksi pengurangan sampah dan pengelolaan limbah penyusun bahan kebijakan penyuluh lingkungan hidup pengelola limbah pengolah data nan kepala dinas ii, sekretariat sekretaris iii, sub bagian perencanaan dan keuangan kepala sub bagian perencanaan dan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan pengolah data penata laporan keuanghalaman dari hlm. iv. sub bagian umum dan kepegawaian .elayanan pendaftaran penduduk kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk vi. seksi identitas penduduk a.a kepala seksi identitas penduduk pengolah data pelayanan pengelola dokumentasi ama penyusun bahan kebijakan vii. seksi pindah datang penduduk kepala seksi pindah datang penduduk penyusun bahan kebijakan pengelola mutasi penduduk pengolah data pelayanan viii. seksi pendataan penduduk kepala seksi pendataan penduduk naa penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola monitoringdan evaluasi 1x. bidang pelayanan pencatatan sipil kepala bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran kepala seksi kelahiran i.| penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola data administrasi dan verifikasi pengolah data pelayanan pengadministrasi akta kelahiran dan kematian xi. seksi perkawinan dan perceraian kepala seksi perkawinan dan perceraian penyusun bahan informasi dan publikasi pengolah data pelayanan pengelola data administrasi dan verifikasi pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan akta halaman dari him. xii. seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian kepala seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola monitoring dan evaluasi pengolah data pelayanan po) pengelola data administrasi dan verifikasi xiiixiv. seksi sistem informasi administrasi kependudukan kepala seksi sister informasi administrasi kependudukan penyusun analisis dampak kependudukan pengelola sistem informasi administrasi kependudukan pengelola sistem dan jaringanpenyusun bahan informasi dan publikasi pengelola database seksi kerjasama dan inovasi pelayanan kepala seksi kerjasama dan inovasi pelayanan penyusun rencana kerjasama kelembagaan pengelola data laporan dan pengaduan kepala dinas ii. sekretariat sekretaris arang iii, sub bagian perencanaan dan pelaporan ( dan kepegawaian kepala sub bagian keuangan, umum dan kepegawaihalaman dari hlm. pengolah data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan pengelola kepegawaian nn, pengelola pemanfaatan barang milik daerah verifikator keuangan pengemudi bidang lalu lintas kepala bidang lalu lintas vi. seksi sarana dan prasarana nan kepala seksi sarana dan prasarana ii. pengelola rekayasa lalu lintas pengawas lalu lintas darat teknisi survey jaringan prasarana dan pelayanan transportasi jalan vii. seksi pengendalian dan operasi kepala seksi pengendalian dan operasi pengawas lalu lintas darat pengatur lalu lintas jalan pengolah data pranata tilang viii. bidang angkutan kepala bidang angkutan ox. seksi tata kelola angkutan jalan lai kepala seksi tata kelola angkutan jalan pengawas dan pembina angkutan pengelola angkutan kendaraan pengelola data seksi pembinaan keselamatan angkutan jalan kepala seksi pembinaan keselamatan angkutan jalan pemeriksa keselamatan darat pengolah data pengadministrasi lla xi, bidang perparkiran kepala bidang perparkiran seksi tata kelola perparkiran kepala seksi tata kelola perparkiran penyusun bahan kebijakan m.a. halaman dari hlm. pengelola retribusi daerah pengelola perparkiran xiii. seksi pembinaan dan pengawasan perparkiran kepala seksi pembinaan dan pengawasan perparkiran penyusun bahan kebijakan pengelola perparkiran pengolah data xiv. upt pengujian kendaraan bermotor kepala upt pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor pengelola pengujian kendaraan kepala dinas ii. sekretariat sekretaris ih. sub bagsuratata laporan keuangan pengolah data laporan keuangan verifikator keuangan pengemudi nan penyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang koperasi kepala bidang koperasi pohalaman dari hlm.,, penyuluh koperasi vii. seksi pengawasan koperasi kepala seksi pengawasan koperasi analis koperasi pengolah data tt. seksi pemberdayaan usaha koperasi1x. bidang usaha mikro dan perindustrian kepala bidang usaha mikro dan perindustrian xx. seksi pemberdayaan usaha mikro kepala seksi pemberdayaan usaha mikro il.penyusun rencana bimbingan teknis industri pengolah data xii.pengelola pengembangan inkubasi bisnis dan workshop pengelola data pameran dan kemitraan penyusun rencana kerja sama industri xiii. bidang perdagangan kepala bidang perdagangan xiv.pengelola pasar s3. pengelola program dan kegiatan xv. seksi pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor kepala seksi pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan! ekspor penyusun rencana peningkatan akses pasar pengelola ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan halaman dari blm. xvi. seksi metrologi dan tertib niaga kepala seksi metrologi dan tertib niaga pengelola metrologi dan perlindungan konsumen penyusun bahan proses pengembangan kelembagaan dan ketenagaan ken xvii. upt pasar kepala upt juru pungut retribusi pengadministrasi umum pengolah data pengelola program dan kegiatan petugas keamanan kepala dinas nbata iv. sub bagian keuangan faa,i pengelola realisasi laporan penerimaan retribusi daerah pengadministrasirasarana pertanian nan halaman dari hlm. vi. seksi lahan pertanian kepala seksi lahan pertanian || , pengawas pengelolaan lahan pertanian dan irigasi pengelola lahan pertanian pengelola tata guna lahan, air, sarana dan prasarana pertanian po) ni. seksilrigasi pertanian kepala seksi irigasi pertaniviii. seksi bangunan pertanian kepala seksi bangunan pertanian penyusun tagar kebijakan pengelola tata guna lahan, air, sarana dan prasarana pertanian ix. bidang pertanian kepala bidang pertanian . seksi alat, mesin, dan perijinan kepala seksi alat, mesin, dan perijinan pengawas alat dan mesin pertanian pengelola alat dan mesin pertanian teknisi instalasi budidaya xi. seksi bina produksi pertanian kepala seksi bina produksi pertanian menelaah data sertifikasi mutu benih atau bibit pengelola tanaman pangan dan hortikultura pengawas pupuk dan pestisida t.a penyusun rencana tata tanam pengelola data pasca panen xii. seksi perlindungan pertanian kepala seksi perlindungan pertanian pengelola organisme pengganggu tanaman ( mengelola perlindungan tanaman pangan pengolah dampak fenomena alam dan peredaran pestisida penyusun laporan kebijakan xii. bidang peternakan dan perikanan kepala bidang peternakan dan perikanan sediba produksi pemakan halaman dari hlm. kepala seksi bina produksi peternakanelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya pengelola data xv.! veteriner pengawas sanitasi usaha peternakan, dan kesehatan masyarakat veteriner pengelola lalu lintas ternak dan izin budi daya ternak pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan pengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner xvi. seksi bina produksi perikanan kepala seksi bina produksi perikanan pengelola pengawasan pembudidayaan ikan teknisi perikanan budidaya penyusun rencana bahan teknis prasarana dan sarana budidaya xvi. bidang penyuluh pertanian kepala bidang penyuluh pertanian nan xvii seksi kelembagaan pertanian kepala seksi kelembagaan pertanian nan penyusun bahan proses pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pengelola database kelembagaan petani seksi ketenagaan pertanian kepala seksi ketenagaan pertanian il. penyusun bahan proses pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pengolah data xx. seksi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian kepala seksi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengolah data pengelola instalasi kebun atau lahan praktek dan screen house xxi. bidang ketahanan pangan kepala bidang ketahanan pangan xxii. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan halaman dari hlm. penyusun bahan kebijakan pengolah data nan pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan xxiii. seksi distribusi dan cadangan pangan kepala seksi distribusi dan cadangan pangan pengawas harga pangan si pengeloladata xxiv. seksi konsumsi dan keamanan pangan kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan penyusun bahan kebijakan pengelola penganekaragaman pangan pengelola keamanan pangan segar dan pangan jajanan anak sekolah kepala dinasyusun rencana program dan kegiatan . penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana ena nan ventilator keuangpengemudi bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial kepala bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial vi. seksi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia penyusun bahan kebijakan halaman dari hlm. pengolah data pengelola pelayanan rehabilitasi sosiaidan lansia vii. seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan advokasi kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan advokasi penyusun bahan kebijakan pengelola rehabilitasi sosial pengolah data viii seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang kecacatan kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang kecacatan penyusun bahan kebijakan pengelola rehabilitasi sosial pengolah data seri ix. bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial kepala bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial seksi pemberdayaan fakir miskin dan keluarga rentan kepala seksi pemberdayaan fakir miskin dan keluarga rentan mengevaluasi hasil kegiatan bantuan sosial masyarakat ( pengolah data kesejahteraan sosial pengelola data eren sosial dan partisipasi sosial masyarakat kepala seksi pembinaan kepahlawanan kesetiakawanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat penyusun pemberian bantuan teknis pengolah data pengelola data xii. seksi bantuan dan jaminan sosial kepala seksi bantuan dan jaminan sosial penyusun bahan pemberian bantuan teknis pengolah data pengelola data bantuan sosial kepala dinas ii. sekretariat halaman dari hlm.pemanfaatan barang milik daerah pengelola surat pengelola kepegawaian pengemudi bidang pencegahan kepala bidang pencegahan vi, seksi pencegahan dan inspeksi kepala seksi pencegahan dan inspeksi penyusun rencana inspeksi dan verifikasi pengolah data teknisi sarana dan prasarana vii. seksi peningkatan kapasitas aparatur kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur penyusun program perencanaan diklat pengelola program dan kegiatan vi.penyusun bahan kebijakan penyuluh bencana pengelola program dan kegiatan nan, ix. bidang pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana kepala bidang pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana seksi pemadaman kebakaran kepala seksi pemadaman kebakaran investigator halaman dari hlm., pranata pemadam kebakaran . pengolah data xi. seksi penyelamatan dan evakuasi kepala seksi penyelamatan dan evakuasi penyusun program perencanaan operasi pranata bencana pengelola data nan xl. seksi sarana, prasarana, informasi dan pengolah data kepala seksi sarana, prasarana, informasi dan pengolah data penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelola penataan sarana prasarana teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana ansar kepala satuanverifikatorul sub bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelola surat pengelola kepegawaian vi. bidang penegakan peraturan daerah kepala bidang penegakan peraturan daerah halaman dari hlm. nil seksi pencegahan kepala seksi pencegahan tai pengendali teknis keamanan penyusun rencana pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelola pengendalian masyarakat pengolah data viiipenyidik penyusun rencana pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelola pelanggaran peraturan daerah pengolah data nan lx. seksi monitoring dan evaluasi kepala seksi monitoring dan evaluasi analis monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolah data xx. bidang ketentraman dan ketertiban umum kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum xi. seksi operasi dan pengendalian nan kepala seksi operasi dan pengendalian pengendali teknis keamanan pengelola keamanan dan ketertiban pengolah data pranata pasukan pengamanan dalam x1. seksi pengamanan dan pengawalan kepala seksi pengamanan dan pengawalan penata teknis pengamanan pengawas teknis keamanan pengelola keamanan dan ketertiban pengolah data pranata pasukan pengamanan dalam xii. seksi dataran informasi kepala seksi data dan informasi penyusun bahan informasi dan publikasi pengolah data xv. bidang perlindungan masyarakat dan bina aparatur kepala bidang perlindungan masyarakat dan bina aparatur halaman dari hkm. xv. seksi satuan perlindungan masyarakat kepala seksi satuan perlindungan masyarakat penyusun teknis pelatihan fungsional bagi aparatur dan nor apaan pengelola data ne: xvi. seksi sumber daya aparatur kepala seksi sumber daya aparatur penyusun teknis pelatihan fungsional bagi aparatur dan non' aparatur ( pengolah data xvii. seksi pembinaan dan penyuluhan kepala seksi pembinaan dan penyuluhan penyuluh kecaman masyarakat zul pengelola program penyuluhan pengolah data kepala badan pat. sekretariat sekretaris iii. sub bagian perencanaan dan pelaporan kepala sub bagian perencana aan dan pelaporan penyu sun program anggaran dan pelaporan penyusun rencana kegiatan dan anggaran penyusun bahan informasi dan publikasi tan pengelola program dan laporan iv. sub bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian umum dan kepegawaian penyusun rancangan perundang undangan pengelola surat nan pengelola kepegawaian pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengemudihalaman dari hlm. pengolah data aplikasi dan pengolah data sistem keuangan vi.vii,analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengelola program dan kegiatan pengelola data ix,xx.xi.xii,iiv, bidang perencanaan pembangunan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan halaman dari hlm.!kepala bidang penelitian dan pengembangan xix. sub bidang kajian inovasi dan pemanfaatan teknologi sia kepala sub bidang kajian inovasi dan pemanfaatan teknologi analis penelitian dan pengembangan pengelola peneliti xx. sub bidang kajian sosial dan pemerintahan kepala sub bidang kajian sosial dan pemerintahan analis penelitian dan pengembangan pengelola peneliti xxi. sub bidang kajian ekonomi dan pembangun kepala badan hanahalaman dari hlm,., penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola program dan kegiatkepegawaian pengelola surat pranata kearsipan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengadministrasi umum bidang data, formasi dan jabatan kepala bidang data, formasi dan jabatan vi. sub bidang data dan formasi kepala sub bidang data dan formasi analis perencanaan sumber daya manusia aparatur perancang sistem informasi dan kepegawaipegawaian pengadministrasi kepegawaian vii. sub bidang pengangkatan dan jabatan kepala sub bidang pengangkatan dan jabatan analis pengembangan karir aji penyusun rencana mutasi penyusun rencana promosi pengelola pengembangan karir pengelola kepegawaian nan pengadministrasi kepegawaian (vi. sub bidang kepangkatan dan pemindahan kepala sub bidang kepangkatan dan pemindahan analis sumber daya manusia aparatur penyusun rencana mutasi halaman dari him. pengelola kepegawaian pengadministrasi kepegawaian ix. bidang pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan pembinaan kepala bidang pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan pembinaan sub bidang pengembangan kompetensi kepada sub bidang pengembangan kompetensi analis kompetensi analis diklatxi. sub bidang pembinaan dan pemberhentian kedua pembinaan dan pemberhentian analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur pengelola disiplin pegawai pengelola penilaian kinerja pegawai pengadministrasi kepegawaian xii. sub bidang kesejahteraan dan fasilitasi kelembagaan profesi kepala sub bidang kesejahteraan dan san kama profesi analis kesejahteraan sumber daya manusia aparatur pengelola kepegawaian pengolah data pengelola data kepala badano,pengolah data laporan keuangan penata laporan keuangan verifikator keuangan bidang perbendaharaan dan akuntansi t t kepala bidang perbendaharaan dan akuntansi sub bidang perbendaharaan kepala sub bidang perbendaharaan pemeriksa transaksi keuangan pengelola keuangan pengelola program dan kegiatan vii. sub bidang akuntansi kepala sub bidang akuntansi analis sistem akuntansi instansi pengelola akuntansi penata keuangan il. sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban ( t kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban penyusun laporan keuangan men penata laporan keuangan pengelola data belanja laporan keuangan bidang anggaran kepala bidang anggaran nan naa xi. sub bidang perencanaan anggaran kepala sub bidang perencanaan anggaran pemeriksa anggaran penyusun petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan! poo belanja daerah xii.halaman dari hlm. xiii. sub bidang kebijakan anggaran sub tata kenakan pemeriksa anggaran penyusun petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah xiv. bidang aset kepala bidang aset aaa sub bidang perencanaan dan penggunaan aset kepala sub bidang perencanaan dan penggunaan asetpengamanan aset pemeriksa pertanahan pengelola penataan sarana dan prasarana penata kendaraankepala badan sekretariat sekretaris 9m. (sub bagian perencanaan dan pelaporan poo dan kepegawaian kepala sub bagian keuangan, umum dan kepegawaianhalaman dari hlm. pengolah data laporan keuangan nan penata laporan keuangan verifikator keuangan nw. bidang pendataan dan pelayanan s.t kepala bidang pendataan dan pelayanan vi. sub bidang pendataan dan pendaftaran ( kepala sub bidang pendataan dan pendaftaran pengelola data dan informasi perpajakan ( ) pengelola data dan potensi pajak penyusun rencana kebijakan vii. sub bidang pelayanan dan informasi kepala sub bidang pelayanan dan informasi ena badan nori perpajakan verifkator pajak penyusun bahan penerapan standar wajib dan penanganan pengaduan vr. sub bidang sistem informasi pendapatan kepala sub bidang sistem informasi pendapatan pengelola data dan informasi perpajakan pengelola dokumentasi penyusun rencana kebijakan pengelola sistem dan jaringan ix. bidang penilaian dan penetapan kepala bidang penilaian dan penetapan sub bidang penetapan pajak kepala sub bidang penetapan pajak pengelola data pelayanan perpajakan pengelola data dan dokumen perpajakan pengelola pbb dan bpt analis pajak daerah xi. sub bidang pengelolaan keberatan pajak kepala sub bidang pengelolaan keberatan pajak pengolah data penyusun bahan kebijakan xii. sub bidang penilaian pajak kepala sub bidang penilaian pajak nan halaman dari hlm. pengelola pbb dan bpt p3, pengolah data bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan xiii. bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan kepala bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan xiv. sub bidang penagihan kepala sub bidang penagihan pengelola penagihan dan pengawasan penyusun laporan kebijakan pengolah data penagihan pajak xv. sub bidang pelaporan dan evaluasi pendapatan kepala sub bidang pelaporan dan evaluasi pendapatan pengelola pajak daerah pengelola pendapatan pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan penyusun laporan keuangan p xvi. sub bidang pengendalian dan pengawasan kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan pengelola monitoring dan evaluasi ama kepala pelaksana ii. sekretariat selksetais tetap penata laporan keuangan pengolah data laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pranata kearsipan pengelola kepegawaian til seksi pencegahan dan kesiapsiagaan kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan il. analis mitigasi bencana penyuluh bencana nan pengelola data pencegahan dan monitoring pranata bencana halaman dari hlm. iv. seksi kedaruratan dan logistik kepala seksi kedaruratan dan logistik ttm. analis bencana penyusun rencana kebutuhan logistik penyusun program perencanaan operasi pemelihara peralatan pengelola logistik pranata bencana pengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi analis kerusakan fisik dan bangunan analis bencana pengelola laporan dan evaluasi pelaksanaan bantuan bencana kepala badnsurat pengelola kepegawaian pengadministrasi perijinan pengelola pemanfaatan barang milik daerah ( bidang kesatuan bangsa dian kesatuan bangsa halaman dari him. sub bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan) nomi, sosial budaya, agama kepala sub bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama penyusun laporan kebijakan pengelola program kegiatan pengelola monitoring dan evaluasi vii.analis forum kewaspadaan dini masyarakat pengolah data intelijen pengelola program dan kegiatan pengelola monitoring dan evaluasi viii.' kemasyarakatan ix. sub bidang politik dalam negeri kepala sub bidang politik dalam negeri tt, penyusun laporan kebijakan pengelola bahan demokratisasi dan pemilu pengelola program dan kegiatan pengelola monitoring dan evaluasi sub bidang organisasi kemasyarakatan kepala sub bidang organisasi kemasyarakatan penyusun laporan kebijakan pengelola organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan pengelola program dan kegiatan pengelola monitoring dan evaluasi il. camatenata laporan keuangan penyusun rencana kegiatan dan anggaran nan pengelola sarana dan prasarana kantor pengelola surat nan pengelola kepegawaian lapan ket megan pengelola data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan v., seksi pemerintahan kepala seksi pemerintahan penyusun laporan kebijakan pengolah data pelayanan pengelola administrasi pemerintahan pengelola monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seksi pembangunan "vi kepala seksi pembangunan tea pa. penyusun laporan kebijakan t.a p2, pengelola pembinaan pembangunan pengelola pengendalian, monitoring evaluasi pembangunan vii seksi ketentraman dan ketertiban kepala seksi ketentraman dan ketertiban tx, penyusun laporan kebijakan ama pengelola data keamanan dan ketertiban pengelola keamanan dan ketertiban viii. seksi pemberdayaan masyarakat kepala seksi pemberdayaan masyarakat .| penyusun rencana peningkatan peran serta masyarakat pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelola pemberdayaan masyarakat pengelola monitoring, evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seksi kesejahteraan rakyat kepala seksi kesejahteraan rakyat pengelola kesejahteraan sosial penyusun program pengawasan kesejahteraan rakyat pengelola pengembangan kelembagaan masyarakat halaman dari him. lurah ii. sekretariat sekretaris tt. penata laporan keuangan pengelola sarana dan prasarana kantor pengolah data laporan keuangan pengolah data iii. seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban kepala seksi pemerintahan, ketentraman,iv. seksi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian pengelola pemberdayaan masyarakat pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga seksi pembangunan dan kesejahteraan rakyat kepala seksi pembangunan dan kesejahteraan rakyat pengelola pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan pengelola kesejahteraan sosial wali kota batu, ega mewanti rampok halaman dari hlm. lampiran peraturan wali kota batu nomor tahun tanggal januari contoh format surat pernyataan nomor fanpelaksana sebagai . karena pegawai yang bersangkutan telah: mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait . dan atau .j telah melakukan pekerjaan pernah terlibat dalam pekerjaan terkait . selama. tahun. batu, tgl bulan tahun kepala skpd ., ttd nama. esanaaasn tembusan yth sdr.: wali kota batu: sekretaris daerah kota batu, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota batu, inspektur kota batu, pejabat terkait yang menangani kepegawaian, dan arsip wali kota batu, mewanti rampok halaman dari hlm. |
jin ina dia ma (7g:alokasi dana desaketentuan dalam lampiranada tanggal maret kota tidore kepulauan,m7 ne) a| kliabrahim py diundangkan tidore pada tanggal maket sekretaris daerah kop ore kepulauan, ke its eda bag, nan muhammad miftah baby berita daerah kota tidore kepulauan tahun nomor peraturan walikota tidore kepulauan tahun maretreaksi formula ww jumlah penduduk luas wayan iii mui kesan desa lokasi kinerja jumlah kana spa par rasio indeks konutkab total bobot alokasi formula pengedar paman obat pendosa ata begal miskin geografi ooo lela pele info pernah apem) somabeca com) o.0140z06| a20| aan nama soon .01603a988 |, oba leencenaan sasa) co2 satcat| wesel 2onenccon) sandal ku. isomerase er000400laengewamil panam anna08000 as1se5aoa c22, bepcewaanl a2ann onessaalunosssl towsssal ansari saran os! sesi os! savana seromamlumu isma san lonmeeselanossl |ogonmtorlaoosas snassoasa|. goal ire20eran oosaenloansen oreanasal 1start0 s25217a0n utan zemahmaanfai lang jawelons joomla aa? ane! am| arslmendomeloslsoman| cemas am" sto20.a0a musa obama ane uo7irama coneslamn) ss) son| susunan! anna wage namun ampera berkembang oat lam tetep! nicole| sa57rasio panama daan mana osn, sumsbesas jami jom goooonal con amal. sana0 sons01.10n lampu #ero0u00 meminta|ojamtd jaran awal jana oog2in| #asrmsanoal o0ng oem! oma son satuan yoon lowewsani jewel o.0o1398 semauets jawa dovanosa ogrezelooowor| oorasasral aorta las momen hejamja pemalas jamanosni mens! amonnwalsan syara! orangan promo swomwslreamaoul jasmlol lacmeolooomul lacomeslaoors aza mom) leresasaloooralomsas govndwoalo smarsowi mewah jeff mmmunass soal) fangedon indoor mms on! cor|namanisnelaw| saman? sman p b seluas (jual) panas loose srowasoant| gor esarranelo kesal ooosesl o0enesnteal sanasnoool 21n4sna0n kom sercoosooloememean s20e1 tom onneolooorses| oowonaloousal ssansanel bone| ooo lansosmenlasasanlooonnal o0ermsesel ot2004rn0wo| #s0owonoel homo #eomaraloenenmai dasa doworeloooral ingooraloonsil esa) onzasalonosasl ogneeesreal ham swomwoloemewsan param dnooosslaooorsil taoosnoslomana searah! oara oom #onemansonl susan aset amal uw| meunasah dani jamenjamel yos amors! sesrsamon| s0re| o0oa |anressanne|oo24slason1al o01n00e1al #masakan0. soya hammer swowesleemeusa laszlo some oom jomonsr!normal suzemnal more imentasuselaownlool g0vessel.o.ams02o0l.o5 senar. bunjnsat selalu (al dana |amnsondl owl some oa) can nomonomalonsi! woman| masal mual taman iuaucam #moensoslwwu |angel aan aooresal |ooosorelosoesil ansemuossl b005| o00n isasoweroslooenseluocesa) o0soreswil 2os2no0ol #sowa ira esomusbocmewwl smdloel tomoerloaoorl losomorosorl sama mol orolosmmnnlooemdlomeul omomrul o2maa0l maan u saat amafamamat jasa fowsatoassl jose ane enanruul jae! vena serowtoto| egerton egan nama powo eos amal aman aoo |satiseso0nlaognsalososael forest1ras| #nisa000| gan gempa le ara teman| 65coo.e lecnvemon santo) don pens) aan msanelasal semasa mann pata sstozosoe jomcemaani use annjamul joran mama sae asas ambon saber snzosoto| y0g7 ewe pasan| tema matu dum u.uu49 u.v uc0000) u.uu443| otsosnseal tanam sman naa sal s|o7m ooresasloonteeel |ooresasela0os17! sasaneesen| a01 aoe |mater201ea cosmos manga wan ban jarusoou sr020100 jocecewean panik amsaloooal jogosoonsl agar| seasmosso| bora ose2|zmesamerlooreaslaooasal oorioonul garapan ban jateowaa serozowonloemeeusanf sas) dlm |oosowlaoorwsal |oososneloorassl #sm1s01el oo0r| #oonlassemawnlonnselooosnl oo0massal semena nasarain just emshmsant famed fanmsaloam anos dogseroare! ssn007 tuna berasal jawi |o.h toowamlooowesl togoootelanoee so011seas| o00g| onedusal sena .4ng ban iraqi #stop0osleenceweawl raso | | e jsosonjonsal joe sam poorer| ooreneersal s2rupa aan jenar eworsonloearemuni 'sreanlol.| doorseodloootesal oneenalaootiel sesaransal. go0a poros| a0zeseoesel sings kan iran sto0ow00sen jewwl sar) oom joorsueor simon san lomumlarsadome: ooresassasl arewetoool nas0r doa. pa. tan sum ummat jus oootiel lam aroma masam amalan oooesasarel newton set persewaan sore1 sa7 ecercansari oma cow amsal sen san sasa modal sosial se5s02so0 kan jasa #pengayaan irewnosnsl srz2n amealoose ponsel oorsisezsel s20220000 pes sumstggsesi lama lam fomenjoneal joon! agvooe| tansisssae| o0os| loss|arosirssml konsep) ooooorl 0s00rias sg17a0000| yang ban igor est0oso0f ga) isa tortor agora ingroerralooroasl seszasnu) anos| kanoman same sma mam | atauajunaas dum . laslawod jomndone does one lenaosoomoloo2sel ooo6us) onmonstosl sons6200 lascaenaoa kan jseaneoe #sio20won reenweom) sasis) long oowooselonorrori aise sonvoalsimalkam common soamaol angka han iregamya ssroouoslrenmwoom| saus dam ooneraloooser| joonweosoloaounl esesrmel nol |snarsumlnoensalasoawal orsesassl storm) ban isu @srono0oslrermosal s2) ol ) saja jonmloas asus sen ananda amal own sangat npewalikota tidore kepulauan, 167m brah kep maucamatan tipecamatan tipewilayah kerja camat dalam wilayah kota makassar. camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah kota makassar. sekretariat adalah sekretariat pada kecamatan dalam wilayah kota makassar. seksi adalah seksi pada kecamatan dalam wilayah kota makassar. subbagian adalah subbagian pada kecamatan dalam wilayah kota makassarkecamatan tipe terdiri atas: camat,sosial, seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan. bagan struktur organisasi kecamcamat kecamatansatuan kerjawalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kecamatan mempunyai uraian tugas: merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum wilayah kecamatan, merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kecamatan, cc. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan seksi pemerintahanpengembangan sistem manajemen informasi, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan seksi pengelolaan kebersihan dan pertrumuskan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan sp) kecamatan, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana,j .il.ooota dan perangkat kelurahan, mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, dan rw: mengoordinasikan penanganan bencana wilayah kerja kecamatan, mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal, kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat luar kegiatan persekolahan wilayah kerja kecamatan, mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem manajemen informasi kecamatan, zz. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan taman wilayah kerja kecamatan, aa.nyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah: hh., pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian,goordinasikan setiap seksicamatan, mengoordinasikan setiap seksikeccamatkoordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuang, pelaporan dan keuangan, pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan, cc. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan danrencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan, cc.seksiseksi sebagai bahan evaluasi, melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan lingkup kecamatil. menyiapkan dan menerbitkan surat perintah membayar spm) lingkup kecamatan, menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kecamatkecamatan, meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap seksi:kecamatkecamatan, menghimpun bahan dan menyusun standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan sp) kecamatseksi pemerintahan, kinerja lurah dan rt rw seksi pemerintahan, kinerja lurah dan rt rw mempunyai tugas menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta penilaian terhadap kinerja lurah dan rt rw. seksi pemerintahan, kinerja lurah dkinerja lurah dan rt rwkinerja lurah dan rt rwrintahan, kinerja lurah dan rt rw, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dpa)j dpp seksi pemerintahan, kinerja lurah dan rt rw, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal tingkat kecamatan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan tingkat kecamatan, menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahanyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba penilaianiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, rukun tetangga rt) dan rukun warga rw), melaksanakan tugas yang dilimpahkan walikota kepada camat bidang pemerintseksi ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah seksi ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. seksi ketentraman, ketertiban dantentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah, pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah, cc. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban danntraman, ketertiban danseksi ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerahlaksanakannyiapkan bahan koordinasi dengan kepolisian negenyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang mbinaan terhadap satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat lintas) yang berada wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tanggap bencana wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang undangan lainnya wilayah kerja kecamatan, il. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan tugas yang dilimpahkan walikota kepada camat bidang ketentraman dan ketertibrekonomian, pembangunan dan sosial seksi perekonomian, pembangunan dan sosial mempunyai tugas melakukan mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat. seksi perekonomian, pembangunan d dan sosial, pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan sosial, cc. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, pembangunan d d dkonomian, pembangunan dan sosial, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dpa)j dpp seksi perekonomian, pembangunan dan sosial,nyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, menyiapkan bahan mengoordinasikan pengembangan sistem manajemen informasi kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian kelurahan, j . menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pengoperasian, dan usaha kecil menengah ukm), il. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaiapkan bahan mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan pembangunan kecamatan kelurahan, menyiapkan bahan mengoordinasikanoo. menyiapkan bahan mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan perusakan sumberdaya alam yang membahayakan lingkungan, menyiapkan bahan mengoordinasikan perencanaan dan pembangunan swadaya masyarakat, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bangunan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen informasi kecamatan dan kelurahan, ss. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, menyiapkan bahiapkan bahan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan wilayah kecamatan, menyiapkan bahan fasilitasi pemberian bantuan simulans bagi lembaga kemasyarakatan, menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat kecamatan, menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk): zz. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat lsm), aa. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah sosial, bb. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan program pendidikan masyarakat, cc. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan, dd. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraee. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan keluarga berencana, ff. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit wilayah kerja kecamatan, gg. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi wilayah kerja kecamatan, hh. menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pencemaran lingkungan skala kecamatan, ii. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ji: melaksanakan tugas yang dilimpahkan walikota kepada camat bidang perekonomian, pembangunan dan sosial, kkilm. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan, nnpp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bagian keenamlakukan mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan taman wilayah kecamatiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan wilayah kerja kecamatan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, menyiapkan bahan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan jadwal pengambilan sampah kelurahan, menyiapkan bahan mengoordinasikan penyelenggaraan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pembatasan timbunan sampah kepada produsen industri, menyiapkan bahan mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah setiap kelurahan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengembangan fungsi dan pengakserasian taman taman yang ada wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pemanfaatan fungsi taman taman yang ada wilayah kerja kecamatan, menyiapkan bahan mengoordinasikan penataanrja kecamatan, menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, oo. melaksanakan tugas yang dilimpahkan walikota kepada camat bidang kebersihan dan pertamcamatcamat berhalangan melaksanakan tugasnya, maka camatstruktur organisasi kecamatan tipe camat sekretariat subbagian subbagian perencanaan umum dan dan keuangan keegan akan e seksi seksi ketentraman, seksi seksi pemerintahan, ketertiban dan perekonomian, pengelolaan kinerja lurah penegakan pembangunan kebersihan dan dan rt rw peraturan dan sosial pertamanan daerah walikota makassar, moh. ramadhan komando |
wali kota batu provinsi jawa timur peraturan wali kota batu nomor tahun kota batu tentang perubahan keenam atas peraturan wali kota: peraturan wali peraturan wali halaman dari hlm. memutuskan: menetapkan peraturan wali kotadiubah sebagai berikut: ketentuan diubahatau pernah berkontribusi kota batu. besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan paling tinggi sebesar rp5. (lima juta) per orang penerima santunan kematian, ketentuan huruf dan huruf diubahhalaman dari hlm. surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada wali: fotokopi kartu keluarga ahli waris dan atau yang meninggal: dan surat keterangan tokoh agama toga) atau tokoh masyarakat tomas) dari desa kelurahan setempat yang ditandatangani oleh kepala desa lurah setempat atau surat keterangan identitas jabatan bahwa yang bersangkutan berkontribusi dalam kemajuan pembangunan pemerintah kota bataa mewanti rampok diundangkan batu pada dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota blitar, menimbang bahwa berdasarkan keputusan gubernur jawa timur nomor pts tentang memberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease maka seluruh daerah jawa timur wajib untuk semakin memperketat disiplin penerapan protokol kesehatan penanggulangan covid san bahwa dalam rangka penanganan kondisi penyebaran covid kota blitar yang semakin meningkat dsampai saat ini masih beroperasional, maka perlu diberikan dasar kebijakan atas penyelenggaraannya sesuai dinamika kebutuhan penanganan bencana kesehatan coviditstidak terduga atausebelumnya yang telah ditutuprumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu rumah isolasi adalah prasarana berupa rumah atau ruangan yang dilengkapi sarana fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus covid yang dimungkinkan dapat muncul karena kontak erat dengan kasus konfirmasi isolasipoliteknik kesehatan kementerian kesehatan malang program studi keperawatan blitar yang selanjutnya disingkat dengan poltekkes kemenkes malang prodi keperawatan blitar adalah sebuah institusi pendidikan tenaga profesional bidang kesehatan bawah naungan kementerian kesehatan republik indonesia bagian kedua tujuan dan sasaran peraturan walikota ini memiliki tujuan untuk melanjutkdalam rangka pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar covid dan untuk mencegah meluasnya penyebaran penularan virus covid orang sekitarnya. penyelenggaraan rumah isolasi dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam memiliki sasaran bagi orang yang terkonfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, tanpa faktor penyulut atau komorbid, j " row mandiri usia (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun. bab lokasi, operasional dan pembiayaan rumah isolasi bagian kesatu lokasi dan pengelola rumah isolasi rumah isolasi berada rumah dinas dosen poltekkes kemenkes malang prodi keperawatan blitar dengan alamat jalan dr. sutomo nomor kelurahan bendogerit, kecamatan sananwetan, kota blitar rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh tim pengelola rumah isolasi percepatan penanganan covid tim pengelola rumah isolasi percepatan penanganan covid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan kepala dinas kesehatan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid kota blitar tim pengelola rumah isolasi percepatan penanganan covid sebagaimana dimaksud dalam diberikan honorarium dengan berpedoman pada standar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini bagian kedua operasional rumah isolasi merasionalisasi rumah isolasi berupa perawatan kesehatan penanganan covid kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam kegiatan perawatan kesehatan penanganan covid sebagaimana dimaksud pada dilakukan selama (sepuluh) hari kegiatan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bagian ketiga pembiayaan rumah isolasi penyelenggaraan rumah isolasi beserta pengelolaannya dibebankan pada dalam apbd bab iii monitoring, pengawasan, dan evaluasi untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin penyelenggaraan rumah isolasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka dinas kesehatan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid kota blitar melaksanakan kegiatan monitoring monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap penggunaan belanja tidak terduga untuk pengadaan barang jasa, pemanfaatan barang milik negara barang milik daerah, dan sii keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional rumah isolasi berdasar hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada dan dinas kesehatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada walikota melalui sekretaris daerah inspektorat daerah berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid kota blitar melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah isolasi sesuai peraturan perundang undangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali atau dapat dilakukan sewaktu sewaktu sesuai kebutuhan walikota selaku ketua satuan tugas penanganan covid kota blitar melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan rumah isolasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padanyelenggaraan rumah isolstandar honorarium tim pengelola rumah isolasi penanganan bencana kesehatan covid kota blitar jabatan besar honor dalam keterangan rp) tim he pengarah diberikan sebanyak bulan penanggungjawab diberikan sebanyak bulan diberikan sebanyak bulan wakil ketua diberikan sebanyak bulan diberikan sebanyak bulan anggota merangkap sebagai koordinator layanan peran serta diberikan sebanyak bulan penghuni layanan sarana diberikan sebanyak bulan prasarana layanan tata laksana diberikan sebanyak bulan gizi layanan kesehatan diberikan sebanyak bulan penghuni layanan kesehatan diberikan sebanyak bulan lingkungan layanan perbekalan diberikan sebanyak bulan farmasi, alves, dan apd layanan psikologi diberikan sebanyak bulan layanan tata laksana diberikan sebanyak bulan rumah tangga tim pendukung rumah isolasi petugas jaga diberikan sesuai jadwal piket dokter call diberikan sesuai jadwal piket call centre diberikan sesuai jadwal piket jabatan besar honor dalam keterangan rp) tim lo. cleaning service diberikan sebanyak bulan driver ambulance diberikan sebanyak bulan walikota blitar, ttd |
ngariwisata dan ekonomi kreatif" biru w jeli kb) ala 2le sisi sera spek elo|g ielalria sa2 sis soli ips mass 3g sn: pa: teka! sad . er. e333 sisi tea, o353 isun sat net take e3o sis aga winged s.e, abang ana ag) pali ig, perri eei sesi asa e33 iia semen kap sena nladalala sarana apa ja) sati s53i8 s$$ tp) ep) asst lea) 2el gases asasi sis z| omm lap) g9sgs9gs sss selo esse canada nnn ebi tas) rs) pas, tv, feb pus bea s3e 09gas eas iisisse, "il lauea s83 epa 3is yel kar cnn sar sy3rs9g5p ap3 sa33532 bnn men seng ses isy iki gaga a3todays uan ni sn, hbo pak sag eeiieke es, fan bag akal les ega efek salvo sanga2 kep) tp) han kes ka) ia) sae sis se) (a9 ka! av. seo sanga sar data naga #lls raja "wa lga is te: isis35 ala alis liga eee: bela pen. baut hndannna rara tee zis tai nn: fals tag art sea nan nn: k3) als kan disisi siz lag) tai ak. ke) (er seo ng. meng mas: ( lsg 233i fass were sania luka jan a35 sif3ree3kita kg) ag gabus tee agar agong set asasi ssg, a3, s$3eg susah 8s. ses mma nyi sok8 yes sks koor dam erp rea dn: c5$ bes ganas pra nag saga iai b7) ter gse paga rio ara pan grk faye tkr sas kerja taste ko) son aan swa |
leklame electronic display milik pemerintah kota surakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surakarta, menimbang aa. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan sewa dan pajak daerah perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, bahwa bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengelola reklame electronic display milik pemerintah kota surakarta, bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka perlu pengaturan tentang pengelolaan reklame electronic display milik pemerintah kota sursurakarta. kepala bppkad adalah kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota surelectroniclot adalah durasi selama (tiga puluh) detik penayangan reklame electronic display. spot adalah titik lokasi penayangan reklame electronic display. bab ii. bab subjek reklame subjek reklame electronic display pada peraturan walikota ini yaitu reklame electronic display yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. bab iii tata cara pengisian materi tayangan materi penayangan reklame electronic display harus memenuhi syarat: tidak melanggar peraturan perundang undangan, b.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku masyarakat, tidak melanggar hak cipta dan bebas unsur plagiarisme, mudah dicerna dan dipahami, bersifat ringkas, padat, dan tepat sasaran, dan memperhatikan estetika perpaduan warna, pilihan gambar, desain grafis, dan lain lain. materi penayangan reklame electronic display yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala bppkad. materi penayangan reklame electronic display yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. bab iv. bab dasar pengenaan nilai sewa jam tayang reklame electronic display selama (delapan belas) jam per hari dimulai pukul sampai dengan pukul dasar pengenaan nilai sewa dihitung berdasarkan jumlah slot. slot sebagaimana dimaksud pada dihitung untuk tiap pemasangan reklame. besaran nilai sewa reklame electronic display ditetapkan dengan keputusan walikota. bab tata cara sewa tata cara sewa reklame electronic display sebagai berikut: penyewa mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir kantor bppkad dengan melampirkan: fotokopi ktp, materi tayangan reklame, surat kuasa apabila dikatakan kepada pihak ketiga vendor. petugas bppkad memberikan tanda terima berkas permohonan dan melakukan kajian materi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf hasil kajian materi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa diterima atau ditolaknya permohonan. hasil. hasil kajian materi tayangan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf yang ditolak dikembalikan kepada pemohon. penyewa menandatangani perjanjian sewa dengan kepala bppkad. kepala bppkad dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian sewa kepada kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan. bab pembayaran sewa pembayasewa reklame electronic display dimasukkan dalam lain lain pendapatan asli daerah yang sah kode rekening hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa pada rekening kas umum daerah. bab vii pengendalian dan pengawasan pengendalian dan pengawasan sewa maupun pemasangan materi reklame electronic display dilaksanakan oleh kepala bppkad. kepala bppkad dapat menghentikan sewa atau tayangan materi reklame electronic display secara sepihak jika sewa atau tayangan tidak memenuhi peraturdaerah kota surakarta, sekretaris nan daerah kos anda ny, bana take |
kota sukabumi rem tperumahan rakyatwali kota sukabumi, menimbangserta menindaklanjutiperumahan rakypenataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kota sukabumi berita daerah kota sukabumi tahun nomor menetapkan peraturan wali kota tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal perumahan rakyat, dan pertanahan kota sukabumi yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan pertanahan. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kota sukabumi. standar pelayanan minimal perumahan rakyat yang selanjutnya disebut spm perumahan rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar perumahan rakyatmasyarakat secara minimal. bencana adala,bab il. bab maksud dan tujuan spm, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan spm perumahan rakyat. spm perumahan rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar perumahan rakyat kepada masyarakat. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan dasar perumahan rakyat terdiri dari: jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan cc. penerima pelayanan dasar. bab jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar bagian kesatu jenis pelayanan dasar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penyediaan.bagian kedua mutu pelayanan dasar mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencanarumah susun umum atau rumah khusus: cc.bagian ketigata cara penghitungan rencana pencapaian spmpelaksanaan dan penerapan spmperumahan rakyatspm perumahan rakyat dalam bagan rencana strategis perangkat daerahperumahan rakyat dengan perangkat daerah lain. dinas. dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasarperumahan rakyat berdasarkan target tahunan spm. (s5) target tahunan pencapaian spmperumahan rakyatperumahan rakyat kepada wali kota melalui sekretaris daerah secara berkala untuk pergunakan sebagai bahlan kota sukabumi temp naga kabuyatata cara penghitungan rencana pencapaian standar pelayanan minimal perumahan rakyat perhitungan capaian rumahn rusak akibat bencana yang akan (korban bencana yaitu setiap rumah jumlah unit rumah korban ketentuan: direhabilitasi, dibangun kembali, dan atau tangga korban bencana yang rumahnya bencana yang ditangani pada direlokasi serta rencana jumlah rumah terkena bencana alam, dengan kriteria tahun pada saat masa pasca tangga yang mendapatkan bantuan akses sebagai berikut: jumlah total rencana unit bencana, rumah sewa layak huni sesuai rencana rumah korban bencana surat penetapan bencana dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi penghasilan rumah tangga kurang atau yang akan ditangani pada dari wali kota, dan atau dan rekonstruksi. sama dengan ump dan tidak memiliki tahun dampak bencana tabungan yang mencukupi untuk daerah. kualitas barang jasa kualitas barang jasa menyewa atau membeli rumah, capaian spm a b 100y6 yang akan diberikan kepada penerima memiliki sertifikat kepemilikan tanah pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dan bangunan, memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu: tidak memiliki asset bangunan lain, terkecuali yang tidak memiliki rehabilitasi rumah bagi korban bencana penguasaan atas hak tanah dan diberikan kepada penerima pelayanan bangunan dapat difasilitasi melalui yang rumahnya memenuhi kriteria rusak bantuan uang sewa rumah layak huni ringan dan sedang, dengan kualitas atau akses terhadap rumah sewa, baik sesuai dengan kriteria rumah layak rumah susun sewa maupun rumah huni. sewa umummbangunan.wali engan luas tanah minimal m0, kolom dan balok, serta struktur ata? orang. fasilitasi. fasilitasi penyediaan rumah standar jumlah barang jasa penerima pelayanan dasar fasilitasi rumah tangga penerima fasilitasi layak huni bagi masyarakat pelayanan standar jumlah penyediaan rumah layak huni bagi penggantian hak atas penguasaan yang terkena relokasi program barang jasa pada pelayanan masyarakat yang terkena relokasi program tanah dan atau bangunan pemerintah daerah merupakan dasar ini merupakan jumlah pemerintah daerah yaitu setiap rumah rumah tangga penerima subsidi jenis pelayanan dasar yang rumah tangga terkena relokasi tangga yang terkena relokasi program uang sewa dilaksanakan oleh pemerintah program pemerintah daerah, pemerintah daerah, dengan memenuhi rumah tangga penerima daerah dalam rangka sesuai dengan jumlah rencana kriteria sebagai berikut: penyediaan rumah layak huni mendukung: rumah tangga dalam rencana jumlah total rumah tangga pemenuhan. tidak memiliki aset tanah dan atau terkena relokasi program pengurangan kawasan bangunan dalam daerah yang samsurat pelayanan kawasan permukiman yang pernyataan bermaterai, berada lahan bukan mendapatkan surat keterangan tidak capaian spm abc fungsi permukiman dan mampu dari lurah. tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya . sukabumi, desember wali kota sukabumi. ttd. achmad fahmi |
kota sukabumi run tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal desemberslim.. pelaksanaan anggaran blue sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk belanja pegawai, belanjadan rba yang telah disahkan. berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padadirekturdirekturempa kota sukabumi a.! seed yee mulu yuliasari nip. |
kota sukabumi rms larasuntuk meningkatkan kinerja pegawai dandengan kondisi dewasa in(dam) tirta bumi wibawa.kantor unitpelayanan yang jelas mana kantor unit tersebut melakukan pelayanannya. unit pengelola tangkidimana unit pengelola tangki tersebut melakukan usahany.perencanaan, pengendalian, perawatan, dan teknik: bagian produksi, transmisi, dan distribusi, kantor cabang, dan kantor unit. bagian administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan subbagian pembukuan, subbagian kas, subbagian perencanaan anggaran, subbagian administrasi dan umum, subbagian kepegawaian dan hukum, dan subbagian perlengkapan, pengadaan, dan gudang. bagian hubungan langganan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan subbagian humas, pemasaran, dan pelayanan langganan, subbagian pengelolaan rekening tunggakan, subbagian evaluasi data meter, dan subbagian pengolahan data elektronik dan sistem informasi pelanggan. bagian. bagian perencanaan, pengendalian, perawatan, dan teknik sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan subbagian penelitian dan pengembangan, subbagian perencanaan teknik, subbagian perawatan instalasi dan bangunan, subbagian perawatan meter air, dan subbagian pengawasan dan pengendalian teknik. bagian produksi, transmisi, dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan subbagian produksi, pengolahan, dan sumur bor, subbagian laboratorium, subbagian transmisi distribusi dan instalasi jaringan, dan subbagian penyambungan, tutupan, dan segel meter. kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan seksi teknik: dan seksi administrasi dan keuangan. kantor unit sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan seksi pemasaran: dan seksi administrasi dan keuangan. kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari cabang sukaraja, cabang. cabang disaat, cabang warudoyong, cabang gunung puyuh, dan cabang baros. kantor unit sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pengelola tangki. penghapusan dan atau pembentukan kelembagaan kantor cabang dan kantor unit sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bagan struktur organisasi dam timaka(l) dalam rangka peningkatan kinerja dam tirta bumi wibawa, direktur dapat menunjuk pegawai dam tirta bumi wibawa sebagai tenaga ahli dan atau pelaksana khusus sesuai dengan agensinya yang benar benar. ahli sebagaimana dimaksud pada paling banyak (dua) orang. bab ketentuan peralihan kepala bidang dan kepala bagian.ian aj) mukmin nwalikota sukabumi, menimbang bahwa untuk menindaklanjutyang menyatakan bahwa dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan luar kuota sasaran yang sudah tercantum dalam program jaminan kesehatan masyarakat nasional, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan sumber daya dapat mengelola dan mengembangkan program jaminan kesehatan masyarakat daerah, bahwa sehubungan dengan huruf maka perlu ditetapkan peraturan walikota sukabumiwalikotainas. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota sukabumipolri yang selanjutnya disebut serupa polri adalah rumah sakit bhayangkara serupa polri sukabumi. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota sukabumi. puskesmas adalah puskesmas pada dinas kesehatan kota sukabumimeliputi sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. surat keterangan miskin yang selanjutnya disingkat skm adalah surat keterangan bagi masyarakat miskin yang diperoleh dan ditandatangani oleh lurah atau sekretaris kelurahan. masyarakat miskin adalah sasaran pemberian pelayanan kesehatan luar kuota yang telah ditetapkan pemerintah. kriteria masyarakat miskin adalah kriteria masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh badan pusat statistik. pelayanan kesehatan dilaksanakan puskesmas, rsud syamsudin, s.h., dan serupa polri, dengan ketentuan menunjukkan. menunjukkan skm yang berlaku untuk (satu) bulan, kecuali untuk masyarakat miskin skm berlaku untuk (tiga) bulan, fasilitas perawatan kelas iii, dan khusus untuk pasien yang mengidap penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf terlebih dahulu diadakan peninjauan lapangan. untuk memperoleh skm sebagaimana dimaksud pada huruf masyarakat miskin harus mengajukan surat permohonan skm kepada kelurahan dengan surat pengantar dari dan rw. apabila dalam keadaan gawat darurat (emergency), masyarakat miskin yang belum memiliki skm dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan rsud syamsudin, s.h. dan serupa polri. masyarakat miskin yang belum memiliki skm sebagaimana dimaksud pada wajib mengurus skm dalam waktu paling lama jam terhitung mulai tanggal dirawat dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit. jika pengurusan kelengkapan dokumen melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada rumah sakit tidak dapat mengajukan penggantian biaya melalui jamkesmas. pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada apabila diluar hari dan jam kerja, pengurusan skm dilakukan pada hari berikutnya. . kelurahan memproses penerbitan skm berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuansesuai dengan kriteria masyarakat miskin, menentukan skor masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pejabat berwenang, dengan ketentuan apabila mendapat skor sama dengan atau atas diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar (enamlimempattigdua juta rupiah), apabila mendapat skor bawah tidak termasuk dalam kriteria keluarga miskin dan skm tidak diterbitkan: dan apabila biaya perawatan melebihi bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka kekurangan biaya perawatan menjadi tanggung jawab pasien menerbitkan skm bagi masyarakat miskin yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, menerbitkan. menerbitkan skm yang diketahui oleh camat bagi masyarakat miskin yang mendapat perawatan kesehatan luar daerah. besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditambah paling banyak sebesar (lima belas juta rupiah) apabila pasien memerlukan perawatan rujukan lanjutan rumah sakit hasan sadikin, rumah sakit mata cicero, dan rumah sakit jiwa. besarnya bantuan biaya rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan ketentuan jamkesmas dan tarif indonesia cash base groups ina cbg') atau pembayaran berdasarkan paket dan tipe diagnostik. bantuan biaya perawatan untuk kasus luka yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas baik tunggal atau massal, biaya perawatan diusulkan melalui asuransi jasa raharja. bantuan biaya perawatan bagi korban pasca tanggap darurat bencana alam diusulkan melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. atas dasar skm sebagaimana dimaksud dalam puskesmas, rsud syamsudin, s.h., rs. serupa polri, dan dinas kesehatan berkewajiban untuk puskesmas . puskesmas memeriksa dan menangani masyarakat miskin sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, termasuk persalinan normal, membuat surat rujukan rsud syamsudin, s.h. atau serupa polri dengan memakai form warna merah muda untuk pasien masyarakat miskin yang tidak dapat ditangani puskesmas. rsud syamsudin, s.h. dan serupa polri melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin termasuk pelayanan darah dengan berkoordinasi dengan unit transfusi darah cabang pmi cabang sukabumi, membuat surat perintah rawat dari unit gawat darurat ugd) untuk masyarakat miskin yang masuk rumah sakit dalam keadaan gawat darurat (emergency) atau pada hari libur, membuat usulan penggantian biaya berdasarkan tarif indonesia cash base groups ina cbg's) atau pembayaran berdasarkan paket dan tipe diagnostik, memberikan obat kepada masyarakat miskin yang disesuaikan dengan daftar perkiraan harga obat yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyerahkan usulan penggantian biaya setiap bulan kepada dinas kesehatan, dan memberikan surat keterangan rawat bagi pasien masyarakat miskin yang belum memiliki skm. dinas. dinas kesehatan memeriksa kelengkapan dokumen masyarakat miskin, melakukan kunjungan rumah (checking) terhadap pasien penderita, dan pasien lain yang membutuhkan biaya perawatan cukup besar, membuat surat pengantar rsud syamsudin, s.h. atau rs. serupa polri: menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan klaim dari puskesmas, rsud syamsudin, s.h., dan serupa polri: menyampaikan kembali hasil verifikasi kepada puskesmas, rsud syamsudin, s.h. dan serupa polripuskesmas, rsud syamsudin, s.h., dan serupa polri. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh pemerintah daerah, antara lain pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan, bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, protes gigi tiruan dan orthodontic, pengobatan. pengobatan alternatif seperti akupunktur dan pengobatan tradisional, serta, introksikasi obat, minuman keras, dan insektisida, kematian karena bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, dan perkelahian massal atau individu. biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa barat dan atau anggaran pendapatan dan belanjwalikota sukabumi, menimbang bahwa berdasarkan huruf, surat keterangan merupakan salah satu tata naskah dinas yang diterbitkan oleh lu, maka perlu ditetapkan peraturan walikota sukabumi lembaran daerah kota sukabumi tahun nomor memutuskan menetapkan. . surat keterangan pada kelurahan lingkungan pemerintah kota sukabumi merupakan salah satu tata naskah dinas yang diterbitkan oleh lurah lingkungan pemerintah kota sukabumi. jenis surat keterangan pada kelurahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat pengantar keterangan izin keramaian, surat pengantar keterangan catatan kepolisian, surat keterangan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kota sukabumi, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili perusahaan yayasan, organisasi, surat keterangan pindah domisili perusahaan yayasan organisasi, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa, surat keterangan beda data kependudukan, surat keterangan status perkawinan, il. surat keterangan laporan kehilangan, surat keterangan laporan kematian, surat keterangan ahli waris, oo. surat keterangan domisili, surat. surat keterangan domisili calon jemaah haji, surat keterangan pindah domisili, surat keterangan jalan, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua, surat keterangan kematian suami isteri, surat keterangan kepemilikan rumah, surat keterangan bekerja luar negeri. jenis, persyaratan, dan bentuk format surat keterangan pada kelurahansurat keterangan yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, mengacu pada peraturan perundang undangan. peraturan walikota ini merupakan acuan bagi lurah dalam menyusun surat keterangan pada kelurah@aesedkota sukabumi naa sera) aj urkeox dan persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk ktt), fotokopi kartu keluarga kk), surat keramaian pernyataan tidak keberatan dari tetangga, dan surat pengantar ketua rukun tetangga rt) rukun warga rw) setempat (surat pengantar keterangan catatan fotokopi ktp, fotokopi kk, dan surat pengantar ketua rt setempat jaminan pemeliharaan kesehatan kota miskin, dan surat pengantar ketua rt setempat sukabumi pernyataan miskin tidak mampu surat keterangan usaha pernyataan usaha, dan surat pengantar ketua rt setempat surat keterangan domisili: fotokopi ktp, fotokopi kk, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, surat perusahaan yayasan pernyataan persetujuan pemakaian tanah bangunan tanah dan bangunan, surat pernyataan pimpinan perusahaan yayasan, dan surat pengantar ketua rt rw setempat organisasi fotokopi ktp, fotokopi kk, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, surat pernyataan pimpinan organisasi, dan surat pengantar ketua rt setempat perusahaan yayasan organisasi perusahaan yayasan organisasi, dan surat pengantar ketua rt setempat surat. ket yan pengantar ketua rt setempat sea ket denga yan pengantar ketua rt rw setempat kependudukan pengantar ketua rt rw setempat rt rw setempat surat keterangan laporan kehilangan fotokopi ktp, fotokopi kk, surat pernyataan kehilangan, dan surat pengantar tan kehilangan dari kepolisian surat keterangan laporan kematian surat pengantar laporan kematian ketua rt setempat surat keterangan ahli waris fotokopi ktp, fotokopi kk, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan ahli waris, sap sia antar lapan kemana rea rt rw setempat haji rt rw setempat rt rw setempat surat keterangan jalan fotokopi ktp, fotokopi kk, surat pernyataan melakukan perjalanan, dan surat asep pesan peranan dan aral surat . surat keterangan untuk nikah. mempelai, dan surat pengantar ketua rt rw setempat surat pernyataan ahli waris, dan surat pengantar ketua rt rw setempat surat keterangan tentang orang tua surat pernyataan ahli waris, dan surat pengantar ketua rt rw setempat surat keterangan kematian suami isteri fotokopi ktp, fotokopi kk, fotokopi buku nikah, dan surat pengantar keterangan pengantar ketua rt setempat surat keterangan bekerja luar negeri suami isteri keluarga, dan surat pengantar ketua rt setempat bentuk . bentuk format surat keterangan pada kelurahan surat pengantar keterangan izin keramaian pemerintah kota sukabumi kecamatan en. sin kelurahan ena jalan . surat pengantar keterangan izin keramaian nomor: lurah . kecamatan . kota sukabumi dalam rangka memenuhi permohonan izin keramaian dari nama nkanananaaaanana nana anna jabatan nun nun nun nun nun nun nun nun nun nun nun sunni nama organisasi kaanananaakaaaa aan alamat organisasi nkakananaakaaana naa aan kel. kec. kota sukabumi kodepos) maksud mengadakan keramaian: .i jo.oooeeeke hiburan akkanaaaa nana ana waktu akkanaaaa nana ana tempat nnananannanaa nana aan kel. kec. kota sukabumi kodepos) dengan ini pada waktu dilaksanakan acara dimaksud harus disertai dengan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan baik hubungan dengan tetangga, menghargaiacara. pada waktu dilaksanakan acaramasyarakat setempat. mengetahui . mengetahui sukabumi, . camat . kota sukabumi, lurah .o nip. nip. dan rail mo. pertimbangan kapolsek ., nomor tanggal atas permohonannya tidak dapat diizinkan dengan catatan surat . surat pengantar keterangan catatan kepolisian pemerintah kota sukabumi kecamatan onta. kelurahan rana entah. jalan . surat pengantar keterangan catatan kepolisian nomor lurah |. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa nama nkanananaaanana na.nntaniata kec. li. kota sukabumi kodepos) diterangkan lebih lanjut bahwa nama tersebut atas berdasarkan surat pengantar dari ketua rt rw setempat nomor . tanggal . dan sampai dengan dibubarkannya surat keterangan ini adalah benar warga . . kelurahan penaaaaanaeeenane kecamatan . kota sukabumi. surat keterangan ini dipergunakan untuk keperluan persyaratan pembuatan surat keterangan catatan kepolisianpace ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal .oooooooooo lurah ererenooooo nip. surat . surat keterangan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kota sukabumi pemerintah kota sukabumi kecamatan ntt. ali kelurahan eren. jalan . surat keterangan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kota sukabumi (jpk ks) nomorananananee kota sukabumi. diterangkan lebih lanjut bahwa yang bersangkutan berdasarkan nota kesepahaman nomor admpemb& kd dan serta perjanjian kerja sama antara dinas kesehatan kota sukabumi dengan pt. akses persero) cabang sukabumi tentang penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kota sukabumi nomor dinkes dan pks adalah benar peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kota sukabumi tahun surat keterangan ini dipergunakan untuk pengajuan pembebasan biaya pengobatan rumah sakit .b. korban demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. legalisasi oleh, ditetapkan sukabumi kepala upt pembiayaan dinas kesehatan pada tanggal .voodoo kota sukabumi lurah rrenooo., nip. nip. ket: coret yang tidak perlu, fotokopi ktp dan ybs terlampir. surat . surat keterangan tidak mampu pemerintah kota sukabumi kecamatan ntt. kelurahan jalan . surat keterangan tidak mampunsntt. kec. kota sukabumi kodepos) adalah benar warga . . kelurahan . kecamatan setempat nomor :. tanggal benar' termasuk keluarga miskin tidak mampu dengan penghasilan perbulan sebesar surat keterangan ini dipergunakan untuk atas nama yang bersangkutan istrinya anaknya bernama .oooooooooooooooo lurah ra odenomomocmna nip. keterangan coret yang tidak perlu, skor indikator kemiskinan terlampir, surat ini dipergunakan untuk surat keterangan pembebasan keringanan biaya kesehatan, surat keterangan pembebasan keringanan biaya pendidikan, surat keterangan pembebasan keringanan biaya pengadilan (akte lahir, talak cerai, nikah isbat). surat . surat keterangan usaha pemerintah kota sukabumi kecamatan ntt. can kelurahan se. jalan . surat keterangan usahateseseaeerw setempat nomor . tanggal benar' mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini nama usaha bnkakananaakaaa nenek bidang jenis usaha bnkakananaakaaa nenek alamat usaha bnkakananaakaaa nenek status bangunan bokanananananananaanaa aan nomor spot bokanananananananaanaa aan akta pendirian usaha bnkakananaakaaa nenek jumlah karyawan bnkakananaakaaa nenek penanggungjawab pimpinan usaha: .ooooee surat keterangan usaha ini dibuat untuk keperluan .ccccc. dan berlaku sampai dengan . (masa berlaku bulan setelah dibubarkannya skuvoodoo lurah ren onomomnannag nip. surat . surat keterangan domisili perusahaan yayasan organisasi pemerintah kota sukabumi kecamatan ntt. nx kelurahan con ona jalan . surat keterangan domisili perusahaan yayasan organisasi ) nomor lurah aniesetatnn kec. iitanda daftar perusahaan nakanannanaanaa nana aan aan annsurat pernyataan tidak keberatan dari tetangga tanggal ke, surat pernyataan persetujuan pemakaian tanah bangunan tanah dan bangunan") tanggal . dan pernyataan pimpinan perusahaan yayasan organisasi diatas materai tanggal . serta sampai dengan dibubarkannya surat keterangan domisili perusahaan yayasan organisasi ) ini adalah 'benar' bahwa perusahaan yayasan organisasi") dimaksud beralamatkan yang tersebut diatas sejak surat keterangan domisili perusahaan yayasan organisasi ) ini dibuat untuk keperluan mo. dan berlaku sampai dengan . (masa berlaku bulan setelah dibubarkannya skip y o lurah eren ocmmmnnagpindah domisili perusahaan yayasan organisasi pemerintah kota sukabumi kecamatan can kelurahan efek jalan . surat keterangan pindah domisili perusahaan yayasan organisasi ) nomor lurah .oc wisenesetatiata kec. lnomor tanda daftar perusahaan .oadan pernyataan yang bersangkutan diatas materai tanggal serta sampai dengan dibubarkannya surat keterangan pindah domisili perusahaan yayasan organisasi") ini adalah 'benar' bahwa alamat perusahaan yayasan organisasi ) dimaksud telah berpindah . sejak . oleh karena itu, dengan ini kami mencabut surat keterangan domisili perusahaan yayasan organisasi ) nomor . surat keterangan ini dipergunakan untuk: .ooooooco ocooooo woo w #w mma demikian surat keterangan pindah domisili perusahaan yayasan organisasi") ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ditetapkan sukabumi pada tanggal .ooooooooooooo lurah rear nnenenenanananakepemilikan tanah pemerintah kota sukabumi kecamatan nnkkkkh kelurahan se. jalan. surat keterangan kepemilikan tanah nomor lurah . kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa: nama nannanannannanaa nana ana nik ktp nakakananaakakaa naa tempat, tanggal lahir kkakaaaa nana nana aan jenis kelamin naaananaaa anna kewarganegaraan nnakakaana anakan pekerjaan kkakaaaa nana nana aan status perkawinan kkakaaaa nana nana aan agama akakaanana nana aan alamat kkakaaaa nana nana aan memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak blok kkakaaaa nana nana aan dan tahun spot kkakaaaa nana nana aan bukti kepemilikan tanah nkanaanananaa naa anna aan tgl. bukti kepemilikan tanah kkakaaaa nana nana aan atas nama akakaanana nana aan luas nannanannannanaa nana ana dengan batas batas sebelah utara kkakaaaa nana nana aan sebelah timur kkakaaaa nana nana aan sebelah selatan kkakaaaa nana nana aan sebelah barat kkakaaaa nana nana aan adapun harga perkiraan tanah dan bangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut harga tanah menurut nop rp. senen eneenent harga bangunan menurut nop rp. oom? surat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooooooooooooooooo woo wwwt ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal: sa. lurah nip. surat . surat keterangan tanah tidak sengketa pemerintah kota sukabumi kecamatan nnkkkkh can kelurahan se. ooananan jalan. surat keterangan tanah tidak sengketa nomor lurah .i jw. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa nama nnaaaananaaaananaaaa nana nik ktp kakanaakanaa anakan tempat, tanggal lahir kkakaaaa nana nana aan jenis kelamin naaananaaa anna kewarganegaraan kaakanaaana nana ana pekerjaan kkakaaaa nana nana aan status perkawinan nanananana nana agama akakaanana nana aan alamat nanananana nana' memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak blok nanananana nana dan tahun spot nanananana nana bukti kepemilikan tanah nkanaanananaa naa anna aan tanggal bukti kepemilikan tanah: .i.o atas nama anaananananananana nana luas nnaaaananaaaananaaaa nana dengan batas batas sebelah utara nanananana nana sebelah timur nanananana nana sebelah selatan nanananana nana sebelah barat nanananana nana dengan harga tanah dan bangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut harga tanah menurut nop rp. senen harga bangunan menurut nop rp. senen eren dan diterangkan lebih lanjut berdasarkan pernyataan yang bersangkutan diatas materai bahwa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut atas, sampai dengan dibubarkannya surat keterangan ini tidak dalam keadaan sengketa dengan siapapun, baik kepemilikannya maupun batas batasnya. surat keterangan ini dipergunakan untuk .oooooooooooooooooooooooooo woo wooooootus ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal .oooooooo lurah raranenen antar nip. catatan agar membawa memperlihatkan sertifikat tanah yang asli. surat . surat keterangan beda data kependudukan pemerintah kota sukabumi kecamatan enak. kelurahan rana entah. jalan. surat keterangan beda data kependudukan nomor lurah . wu. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa nama kanananaaanana nan. bahwa data kependudukan yang tersebut atas dengan data kependudukan yang tercantum dalam pernyataan diatas materai akte kelahiran ijazah sertifikat tanah akte nikah akte cerai ktp kkj. ) yang bersangkutan adalah orang yang sama. surat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooooco woorooooo wo# www minatbuk ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal .ooooooooooo lurah error nommmmnna nip. keterangan coret yang tidak perlu, data kependudukan yang benar terlampir. surat . surat keterangan status perkawinan pemerintah kota sukabumi kecamatan non nnankaa. in kelurahan jalan . surat keterangan status perkawinan nomor:oooceeeenebenar bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah sudah menikah pernah menikah belum menikah lagi") atas dasar akte nikah akte cerai") nomor . tertanggal. surat keterangan ini dipergunakan untuk .oooocoocooooooooooo woo wo#p ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal lurah eren ocmmmnnag nip. keterangan coret yang tidak perlu surat . surat keterangan laporan kehilangan pemerintah kota sukabumi kecamatan non nnankaa. in kelurahan jalan. surat keterangan laporan kehilangan nomor:stra kec. . kota sukabumi kodepos) adalah benar warga . . kelurahan . kecamatan penasaran. kota sukabumi. diterangkan lebih lanjut berdasarkan surat pengantar laporan kehilangan dari ketua rt rw setempat nomor :. tanggal . dan pernyataan yang bersangkutan diatas materai tanggal . serta surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian nomor . bahwa "benar .ieococcccc atas nama tersebut atas telah hilang. surat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooocooooooooooooooooo o wco wo wo# xmmmnnnnaaooooooooo lurah eren onmmmnng nip. keterangan fotokopi surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian surat . surat keterangan laporan kematian pemerintah kota sukabumi kecamatan non nnankaa. in kelurahan jalan. surat keterangan laporan kematinissan kec. li. kota sukabumi kodepos) adalah benar warga . . kelurahan . j.iii. kecamatan penanananalaae kota sukabumi. diterangkan lebih lanjut berdasarkan surat pengantar laporan kematian dari ketua rt rw setempat nomor . tanggal . dan surat pernyataan ahli waris diatas materai atas nama yang tersebut atas tanggal. adalah benar bahwa nama tersebut atas sudah meninggal dunia pada tanggal . bertempat . dikarenakan knannnnnnnnnnnnan amen, dan telah dimakamkan .ooo. surat keterangan ini dipergunakan untuk .o.ooo.ooooooco# woo ww #cocoon lurah rara reog nip. surat . surat keterangan ahli waris pemerintah kota sukabumi kecamatan oo. kelurahan jalan. surat keterangan ahli waris nomor: lurah |. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa status hub kel no| nama ttl pekerjaan alamat agama alm almh ) adalah benar warga . . kelurahan . kecamatan peaasanannsurat pernyataan ahli waris diatas materai tanggal ee. adalah benar bahwa nama tersebut atas adalah ahli waris dari alm almh') nama kaanananaakaaaa aan nik ktp banana ana tempat, tanggal lahir .i.ioooococoeeeeenl jenis kelamin aaaaaa naa kewarganegaraan basurat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooooooooooooooococo wo wco www www mna ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal .oooooooooo lurah xenon memnannnana) nip. surat . surat keterangan domisili pemerintah kota sukabumi kecamatan oo. kelurahan jalan. surat keterangannissan kec. lke. serta sampai dengan dibubarkannya surat keterangan domisili ini adalah "benar' bahwa yang bersangkutan beralamatkan tersebut atas. surat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooooooooooooooooooo woo wo wo# wakd ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal lurah rcocomnnnnna nip. surat . surat keterangan domisili calon jemaah haji pemerintah kota sukabumi kecamatan oo. kelurahan rana entah. jalan. surat keterangan domisili calon jemaah haji nomor:taeeee serta sampai dengan dibubarkannya surat keterangan domisili haji ini adalah 'benar bahwa yang bersangkutan beralamatkan tersebut atas. surat keterangan ini dipergunakan untuk .oooocooocoooooooooooooo wch ini). ditetapkan sukabumi mengetahui, pada tanggal camat pas foto lurah neo. coy pemohon 3x4 tanda tangan pemohon) ii nip. nip. surat . surat keterangan pindah domisili pemerintah kota sukabumi kecamatan non nnankaa. zat kelurahan jalan. surat keterangan pindahi.iii j. serta sampai dengan dibubarkannya surat keterangan pindah domisili ini adalah "benar bahwa yang bersangkutan telah berpindah alamat nkakananaakaaana naa aan desa kel kec len kota kab"). kodepos) pada tanggal nkakananaakaaana naa aan alasan pindah kakananananalalaaa aan pengikut l. orang, yaitu nik status pendidikanpd ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal lurah ren onomomnannag nip. keterangan coret yang tidak perlu, pada waktu surat keterangan pindah ini diberikan, nama ybs dan pengikutnya dicoret dan ktp dicatat. surat . surat keterangan jalan pemerintah kota sukabumi kecamatan non nnankaa. zat kelurahan jalan. surat keterangan jalengan dibubarkannya surat keterangan jalan ini adalah 'benar' bahwa nama yang tersebut atas akan melakukan perjalanan kaanananaakaaaa aan memakai kendaraan .iio ocean barang yang dibawa nkakananaakaaana naa aan dari tanggal nkakananaakaaana naa aan pengikut akakanaaakanana orang acara nkanananaaaanana nana anna demikian surat keterangan jalj ini). sukabumi, soo. pas foto pemohon lurah ererenooooo tanda tangan nip. pemohon) surat . surat keterangan untuk nikah pemerintah kota sukabumi kecamatan nnntaa. zat kelurahan jalan. surat keterangan untuk nikah nomor yang bertanda tangan bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama lengkap dan alias padakanankakaana akanank. kec. .wikiid jdl jl. kota sukabumi kodepos) bin binti pakanannannananaaa naa aan status perkawinan jika pria, terangan jejaka,: .o.oocococeeekeeak. duda atau beristri dan berapa istrinya jika wanita, terangan panennya naa ann anna anna ana ana aan naas perawan atau janda nama istri suami terdahulu .ona surat keterangan ini dipergunakan untuk .ooooooooooooooooooooooo woo www.oooooooooo lurah rare onar nip. surat . surat keterangan asal usul pemerintah kota sukabumi kecamatan coat zat kelurahan jalan. surat keterangan asal usulnak kandung dari pernikahan seorang pri: .ooooooooooo lurah era nne nip. surat . surat keterangan tentang orang tua pemerintah kota sukabumi kecamatan coat zat kelurahan jalan . surat keterangan tentang orang tuapadakanankakaana akyah dan ibu kandung darisa. lurah era nne nip. surat . surat keterangan kematian suami isteri pemerintah kota sukabumi kecamatan nnntaa. zat kelurahan jalan. surat keterangan kematian suami isteristatus suami isterikec.ii. kota sukabumi kodepos) telah meninggal dunia suami isteri ) pada tanggal: . jo. nama lengkap dan alias :.i.oooooceeeesn. kec ditetapkan sukabumi pada tanggal: .oo. lurah era nne nip. keterangan coret yang tidak perlu. surat . surat keterangan kepemilikan rumah pemerintah kota sukabumi kecamatan nnntaa. zat kelurahan rana entah. jalan. surat keterangan kepemilikan rumah nomor: lurah iii. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa nama lan plan pon nun nun non pan non nun ena npl una nik ktp akkanaaananaaaanana nana aan agama anakan nana nana aan alamat kanananaaaanana nana aan kel. .enineneanna kec. kota sukabumi kodepos) adalah benar warga . . kelurahan . j. kecamatan kandibelum memiliki rumah sendiri sudah memiliki rumah sendiri pernah memiliki rumah sendiri ). surat keterangan ini dipergunakan untuk .oooooooocooooooooo woo# wwor ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal .a.ooooooooooooo lurah rare onar nip. keterangan coret yang tidak perlu. surat . surat keterangan bekerja luar negeri pemerintah kota sukabumi kecamatan coat zat kelurahan jalan. surat keterangan bekerja luar negeri nomor: lurah ii. kecamatan . kota sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa nama nanannannanan nana naa nik ktp akkanaaananaaaka aan agama anakan nana nana aan alamat kananaanaaaka aan kel. kece. kota sukabumi kodepos) adalah benar warga . . kelurahan . j. kecamatan benaaanananaasedang bekerja luar negeri. surat keterangan ini dipergunakan untuk .oooooooooooooo wcoocoo wo#urat keterangan ini). ditetapkan sukabumi pada tanggal sa.ooooooo lurah nip. sukabumi, juli walikota sukabumi, ttd. mohamad murahbagai tindak lanjut atas program prioritas kementerian pendidikan dan kebudayaan yakni program indonesia pintar pip) untuk pendidikan nasional yang bertujuan untuk tercapainya pemerataan pendidikan secara khusus kabupaten kotawaringin timur dan secara umum seluruh indonesia, bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua wali murid sekolah dasar sederajat dan sekolah menengah pertama sederajat wilayah kabupaten kotawaringin timur akan memberikan bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yangragam batik. tradisional jenjang sd sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu. seragam batik tradisional has kotawaringin timur jenjang (putra putri): baju lengan panjang, motif sesuai intruksi bupati kotawaringin timur nomor benanaaananaaa tentang penerapan motif batik khas kotawaringin timur sebagai pakaian seragam, bahan tissue, buah kantong dada kiri depan naa ls| ps: motif batik: pakaian seragam putih biru putra putri jenjang smp sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu. sedge nama pesat lodge sama pewarta delik taiwan hitam gundik vulcan hitam lodge nama sekolah mama lah dagrtii sekolah tetesan tam din ub kota num togpemerah puti damar sedgemerah putih ukuran bagi lekukan lebar ukuran tinggi sasa toge sai pakaian seragam pramuka penggalang putra putri jenjang smp sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu. art and ibu uml seragam batik tradisional jenjang smp sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu. kel na, motif batik: bupati kotawaringin timur, ttd supina hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ab.kodim (fan yvanino andrea yulianto, s.h up:y9780601. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentangpendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten kotawaringin timurtimur. penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timurkabupaten kotawaringin timur. sekolah dasar sederajat adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal kabupaten kotawaringin timur. sekolah menengah pertama sederajat adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal kabupaten kotawaringin timur. siswa adalah siswa sekolah dasar sederajat dan siswa sekolah menegah pertama sederajat kabupaten kotawaringin timur. asas umum dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang tidak mampu meliputi: efisien, berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisien tidak melihat tujuan. efektif,berarti adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. transparan, berarti keterbukaan dan pertanggung jawaban. akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlakuapatkan. manfaat, berarti sebuah homonim karena arti artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberi bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu sekolah dasar sederajat dan sekolah menengah pertama sederajat kabupaten kotawaringin timur. peraturan bupati ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua yang tidak mampu untuk membelikan baju seragam sekolah dan perlengkapan sekolah bagi putra putrinya bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: perencanaan, jenis bantuan, cc. persyaratan, pengadaan, penyaluran, tugas dan tanggung jawab, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan, pendanaan, dan j . sanksi. bab iii perencanaan mekanisme pengalokasian penerima pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: dinas pendidikan menentukan kuota calon penerima pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu permalink masing sekolah, dan sekolah melalui keputusan kepala sekolah menentukan calon peserta penerima serangan dan perlengkapan sekolah gratis sebagai kuota yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan, dan apabila kuota telah melampaui suatu sekolah bisa dialihkan sekolah lain yang masih kekurangan kuota. bab jenis bantuan jenis bantuan pakaian seragam sekolah yang diberikan secara gratis antara lain: seragam nasional putih merah untuk sekolah dasar, putih biru untuk sekolah menengah pertama), seragam pramuka, dan seragam batik tradisional khas kabupaten kotawaringin timur. jenis bantuan perlengkapan yang diberikan secara gratis antara lain: tas sekolah berlogokan kabupaten kotawaringin timur, buku tulis dengan sampul logo kabupaten kotawaringin timur, pulpen dan pensil, kaos kaki, dan sepatu sekolah warna hitam. jenis ba. bantuan pakaian seragam dan bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu diberikan kepada siswa yang belum terakomodir dalam program indonesia pintar pip). bab persyaratan penerima bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: terdaftar sebagai siswa tahun pelajaran semester ganjil kelas sampai denganpenerima bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa sekolah menengah pertama sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: terdaftar sebagai siswa baru tahun semester ganjil kelas sampaibab pengadaan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu diatur melalui proses lelang elektronik sedangkan untuk pengadaan perlengkapan sekolah melalui metode lelang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii penyaluran penyaluran bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa. proporsi penyaluran bantuan pakaian serangan sekolah bagi siswa yang tidak mampu disalurkan secara proporyang tidak mampu masing masing sekolah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah. bab viii tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab: menyusun petunjuk teknis, melaksanakan sosialisasi, melakukan supervisi, melakukan pendataan: menerima laporan, dan melakukan evaluasi. satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk kepanitiaan tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis dengan keputusan kepala sekolah dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional tentang komite sekolah. terkait dengan program pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratisdan perlengkapan sekolah tingkat sekolah. bab pelaporan laporan pelaksanaan panitia pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah dan laporan tingkat dinas pendidikan. dinas pendidikan menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu, yang kemudian calon tetapkan melalui keputusan kepala dinas pendidikan yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah. tingkat sekolah:dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu berdasarkan kuota kepala dinas pendidikan dan apabila kuota suatu sekolah sudah terpenuhi bias membuat surat pernyataan untuk dialihkan sekolah yang masih kekurangan kuota. bab pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dilakukan oleh dinas pendidikan melalui tim monitoring dandan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pendanaan pendanaan penyelenggarabersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kotawaringin timur. bab xii sanksi setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaannra yakin america yulianto, s.h lampiranseragam sekolah nasional putih merah) sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.sdn kantong dasi, topi, badge sdn bendera merah putih diatas kantong kantong bendera merah putih diatas tai pra seragam pramuka sd sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu. seragam pramuka putri seragampramuka putra5. m.h aa. "t rawa aim nurani ppi nam bin ana,bahwa penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal kabupaten bandung: bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf dan huruf perlu dit berita daerah kabupaten bandung tahun nomor seri etim teknis adalah tim yang dibentuk oleh bupati bandu:bandung dapat tercapai. bagian kedua sasaranii, yaitu skor pola pangan harapan sebesar pada tahun bab iii::berimbang, aman dan halal: pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan:bandungdan pelaksana penyuluhmewakilibandung, dilaksanakan secara periodik paling kurang (satu) kali dalam (satu) kali dalam (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh dewan ketahanan pangan daerah. bab vyterhadap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran terbitnya petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah pada dinas koperasi dan usaha mikro, bahwa untuk melakukan penyesuaian anggaran beberapa satuan kerja perangkat daerah, makadkedua kali dengsebagian dengan ketentuanyang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati ini, dan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufpemotongan ternak sapi pada rumah potonghewan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banggai laut, menimbang bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging,dan jeroan ternak sapi yang aman, sehat, utuh dan halalzoonosisdalam rangka untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak dan untuk mengendalikan pemotongan ternak sapi produktif, bahwa dalam rangka menjamin prinsip prinsip kesejahteraan hewan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pemotongan ternak sapi pada rumah potong hewan, mengingat41motongan ternak sapi padrtanian, kehutanan dan perkebunanyang selanjutnya disebut distanhutbun kabupaten banggai laut. ternak sapi betina produktif adalah ternak sapitelahyang melahirkan kurang dari (lima) kali atau berumur dibawah (delapan) tahun dan sapi kecil yang melahirkan kurang dari (lima) kali atau berumur bawah (empat) tahun (enam) bulankas sapi(child) atau karkas beku (frozen)zo0gnosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknyaang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah potong, dan pelarangan pemotongan betina produktif. bab pemotonganternak sapi setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang kurangnya jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk, pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud padapetugas pemeriksa yang berwenangharus disetujui oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk kecuali dalam hal pemotongan darurat. jika lebih dari jam setelah pemeriksaan belum dilakukan pemotongan maka perlu dilakukan pemeriksaan ante mortem ulang, setiap pemotongan penyembelihan hewan ternak harus dilakukan rumah potong hewan milik pemerintah dan yang ditunjuk pemerintah. pemotongan ternak yang dilakukan luar rumah potong hewan untuk keperluan peribadatan, upacara upacara adat, pemotongan darurat harus menyampaikan laporan kepada dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan atau pejabat yang ditunjuk. pemotongan ternak yang dilakukan diluar rph sebagaimana tercantum dalam harus dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk, pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi mengalami kecelakaan, atau korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya. pemotongan penyembelihan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat pemotongan harus memperhatikan kaidah agama islam (fatwa mui tentang penyembelihan hewan). pemotongan penyembelihan hewan ternak dilakukan oleh juru sembelit halal bersertifikat.ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudilarang mengeluarkan daging dan bagian bagian lainnya dari rph sebelum diperiksa atau dibubuhi capumah potong hewan. retribusi rph dipungut sebagai pembayaran atas jasatarif retribusi rph sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan daerah kabupaten banggai laut nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan. dari tarif retribusi rumah potong hewan rph), rp. ekor yang disetorkan kas daerah sebesar atau dan sisanya rp. atau menjadi bop rumah potong hewan. bab iii pelarangan pemotongan betina produktif untuk melindungi populasi ternak sapi betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak sapi betina produktif. dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pemuliaankriteria ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud padapelanggaran terhadap pemotongan ternak sapiiii pengawasan distribusi daging setiap daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel sehat oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak asuh (aman, sehat, utuh dan halal) setiap pengeluaran daging dari wilayah kabupaten banggai laut harus disertai surat kesehatan daging yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat syarat yang lain yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk. setiap jual beli daging wilayah kabupaten banggai laut harus dilakukan tempat los atau kios daging yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi. syarat syarat dan penetapan tempat jual beli daging, sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan oleh pejabat berwenang. bab ketentuan dan syarat bagi pengusaha daging setiap jagal dan pengusaha daging harus mempunyai izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati.bab pembinaan pemerintah kabupaten banggai laut |
berita daerah kabupaten bandunjalankan fungsi pemerintah daerah : mengi dan mengamalkan, serta mengamankan pancasila dan undang undang dasar memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dibawah negara kesatuan republik indonesisetiap warga negara republik indonesia dapat menjadi anggota penguruskeuangan organisasi kemasyarakatan dapat diperoleh dari: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat: usaha lain yang sah. keberadaan organisasi kemasyarakatandua lembaga swadaya masyarakat lembaga swadaya masyarakat adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum point lembaga swadaya masyarakat berasaskan pancasila adalah azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. lembaga swadaya masyarakat merupakan mitra pemerintah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya. lembaga swadaya masyarakat mempunyai sifat organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan atau pengurusnya: organisasi bisa berdasarkan minat, hobi, profesi atau orientasi tujuan yang sama: bermotif nirlaba (non profit). lembaga swadaya masyarakat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan: wahana pengembangan keswadayaan masyarakat: wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi lembaga.:yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional. lembaga swadaya masyarakat berkewajiban mengi dan mengamalkan serta mengamankan pancasila dan uud memelihara persatuan dan kesatuan bangsa: tidak melaksanakan kegiatan politik praktis yang menjadi fungsi organisasi sosial politik. lembaga swadaya masyarakat berbentuk yayasan, organisasi atau lembaga lainnya. dana dan sumber daya: lembaga swadaya masyarakat dapat menerima bantuan dari pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional: cc. lembaga swadaya masyarakat yang menerima bantuan dari luar negeri berupa dana,tenaga ahli, peralatan dan jasa, harus melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat bangsa indonesia sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional. keberadaan lembaga swadaya masyarakattiga organisasi kemasyarakatan, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan yang berada kabupaten bandung, meliputi ormas keagamaan: ormas kepemudaan: cc. ormas profesi: ormas kewanitaan. yayasan yang bergerak kabupaten bandung yang terdaftar pada kantor kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat ada yang meliputi bidang pendidikan dan sosial: bidang pemberdayaan masyarakat, bidang lingkungan hidup: bidang kesehatan. peserta pemilu partai politik yang telah lolos verifikasi faktual oleh komisi pemilihan umum kpu) dan terdaftar sebagai peserta pemilu yang s. dengan berlakunya peraturan bupati inipesifik grandpesifik grand, bersumber dari dana apbd kabupaten bandung dengan tahap persiapan mengajukan proposal. proposal dana bantuan sosibagi organisasi kemasyarakatan lsm yang akan mengajukan dana bantuan sosialgi organisasi lsm perkumpulan kepanitiaan perorangan yang mengajukan permohonan dana bantuan sosial, harus diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi yang bersangkutan.melalui skpd pengelola. bila telah dipandang cukup layak organisasi yang bersangkutan untuk mendapat danantuan akan disalurkan sesuai dengan pagu yang tercantum dalam anggaran danyang bersifat spesifik grand, dalam bentuk uang yang dianggarkan ppid dalam kelompok belanja tidak langsung, disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuantimulantimulan yang bersumber dari dana apbd kabupaten bandung dengan tahap persiapan mengajukan proposal. proposbandung. bagi organisasi lsm perkumpulan kepanitiaan perorangan yang mengajukan permohonan bantuan biaya, harus diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi yang bersangkutan. bila telah dipandang cukup layak organisasi yang bersangkutan untuk mendapatgi organisasi kemasyarakatan lsm yang akan mendapat bantuanntuan akan disalurkan apabilana dari rp. lima juta rupiah) bawah dapat dibayarkan melalui cash atau cheeseiii peraturan bupati bandung nomor tahun tanggal:etiap organisasi masyarakat lsm atau perorangan yang tercantum bantuan hibah dalam apbd kabupaten bandung dapat mengajukan usulan pencairan kepada bupati melalui skpd pengelola. apabila bantuan termasuk dalam pos belanja hibah, maka skpd pengelola berkoordinasi dengan bagian hukum, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan serta calon penerima hibah dalam rangka membuat naskah perjanjian hibah yang untuk ditandatangani antara penerima hibah dengan calon penerima. dokumen naskah perjanjian hibah memuat hal hal sebagai berikut: nama calon penerima instansi organisasi perorangan lsm pemerintah: besaran anggaran hibah sesuai yang tercantum dalam apbd: tahapan pemberian hibah dan peruntukannya: cara penyaluran hibah dilaksanakan secara transfer atau tunai. dokumen perjanjian hibah dibuat dalam rangkap (lima) diantaranyaapabila bantuan termasuk dalam pos bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga, maka skpd pengolah rekomendasi berkoordinasi dengan bagian hukum untuk membuat surat keputusan. setiap pencairan bantuan hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dari skpd pengolah rekomendasi dinas pendapat dan pengelolaan keuangan. bupati bandung, ttd bar sebarasisten perekonomibagian koordinasi sosial adalah bagian koordinasi sosial lingkungan sekretariat daerah kabupaten bandung, yangpendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosialselain itu, bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang undangan, juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerahbantuan sosial yang bersifat stimulan adalah dana bantuan sosial yang berbentuk uang dengan jumlah besaran dan alokasi dana bantuan peruntukan masing masing penerima dana bantuan sosial tidak secara tegas dan jelas tertuang dalam apbd tetapi diberikan kepada penerima dana bantuan sosial berdasarkan usulan usulan dari organisasi sosial maupun kemasyarakatan dan diverifikasi oleh skpd terkait, dengan batasan besaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam keputusan bupati bantuan kepada penerima hibah bantuanpertamapenyaluran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga bagian pertama hibah hibah adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum point hibah sebagaimana dimaksud dapat berupa hibah kepada pemerintah pusat: hibah kepada pemerintah daerah lainnya: hibah kepada pemerintah desa: belanja hibah kepada perusahaan daerah bumi bumn: belanja hibah kepada badan lembaga organisasi swasta: belanja hibah kepada kelompok masyarakat perorangan: belanja hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.cc sesuai dengan peraturan perundang undangan. pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikalccesaran hibah sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan kebijakan kepala daerah dan dikelola oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan yang tidak bersifat terus menerus mengikat yang diberikan kepada penerima bantuan dengan spesifikasi yang sejenis dan peruntukannya ditetapkan dalam perjanjian hibah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua bantuan sosial bantuan sosial adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum pointpemberian bantuan sosial harus dilakukan secara efektif dan tidak mengikat terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan dimaksud tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pemberian bantuan dimaksudsebagaimana dimaksud dapat berupa: bantuan organisasi sosial lainnya bantuan organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya): bantuan organisasi profesi lainnya: bantuan ormas keagamaan: bantuan hari hari besar keagamaan: bantuan pengembangan madrasah diniyah, mi, ts, ma: bantuan kepada pondok pesantren: bantuan sarana prasarana keagamaan mesjid: bantuan pembangunan mesjid besar kecamatan: bantuan sosial, seni dan budaya, olahraga, kepemudaan, pramuka dan porpemda: bantuan program penanggulangan kemiskinan daerah: bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuri rp. lima juta rupiah) bawah dapat dibayarkan secara tunai:dimaksudsedangkan dan khusus bagi bantuan partai politik pertanggungjawabannya mengikuti ketentuasar bantuan sosial sebagaimana dimaksud ini, penetapan besarannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan presiden republik indonesia nomor tahun sebagaimana telah digantiyang jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi penunjukan langsung dan:bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memliki kejelasan peruntukan penggunaanya. bantuan sosial sebagaimana dimaksud bersumber dari apbd murni kabupaten bandung. bagian ketiga bantuan keuangan bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum point: bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya: bantuan keuangan kepada pemerintah desabesaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan berdasarkan kebijakan kepala daerah, dan untuk penyerahannya ditindaklanjuti dalam berita acara serah terima bantuanbagian keempat. besarnya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan berdasarkan kebijakan kepala daerah dan dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ini disalurkan kepada skpd yang mengusulkan untuk diproses melalui bendahara belanja tidak langsung sesuai dengan peruntukannya. pertanggungjawaban belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan oleh skpd yang mengusulkan dalam bentuk tanda terima dan peruntukannya, serta pertanggungjawaban oleh skpd sebagai obyek pemeriksaan.bab ruang lingkup penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bagian pertama organisasi kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan point organisasi kemasyarakatan berasaskan pancasila sebagai satu satunya azas adalah azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.: wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional: |
aan si. bupati kepulauan siau tagulandang biaro ana peraturan bupati kepulauan siau tagulandang biaro nge nomor tahun peti tentang sa standar harga satuan dan analisis standar belanja pe: lingkungan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro "3gket tahun anggaran perlu menetapkan: dengan peraturan bupati kepulauan siau tagulandang biaro. kei mengingat undang undang nomor tahun tentang keuangan negaram. ti tg undang undang nomor tahun tentang majelis kana peraturan presiden nomor permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan b. sei uan barang jasa pemerintah, tahun tentang pengadaan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang negara republik indonesia tahun nomor tambahan en. pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah lembaran negara republik indonesia nomor dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pembentukan tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor peraturan perundang undangan lembaran negara republik tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ki. indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara telah diubah kembali dengan peraturan menteri dalam republik indonesia nomor nomor tahun tentang perubahan kedua atas bls peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem menteri dalam negeri nomor tahun tentang informasi keuangan daerah lembaran negara republik indonesia pengelolaan keuangan daerah, tahun nomor tambahan lembaran negara republik peraturan menteri dalam negeri nomor tahun se, indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bentuk dan jenis produk hukum daerah: tentang pemerintah nomor tahun tentang perubahan atas peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pemerintah nomor tahun tentang sistem informasi bah pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja seba keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun tahun daerah nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun kenenraa peraturan pemerintah nomor nomor tahun tentang lembaran darrell kabupaten kepulauan sisa nagaland pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik tahun nomor indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara man mein cab republikpedoman berita daerah kabupaten kepulauan siau tagal penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal tahun nomor undang biaro lembaran negara republik indonesia tahun nomor tt. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor memperhatikan keputusan menteri peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan perjalanan ali bag beng tentang barang milik negara daerah lembaran negara republik indonesia negeri sipil dan pegawai tidak ena jabat negara, pegawai tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan. pan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan aa memutuskan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang menetapkan pengelolaan barang milik negara daerah lembaran negara analisis standar tetangga dino aaa dan republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran kepulauan siau tagulandang kabupaten negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian bab ie. urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah ketentuan umumraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan daerah adalah daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan pemerintahan daerah adalah bupati dan perangkat rakyat daerah lembaran negara republik indonesia tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, merah sebagai unsur nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kepala daerah adalah bupati kepulauan siau tagulandang biaro, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan standar belanja adalah satuan harga yang harus daun peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja pai bahan acuan ketiga atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan mana serta protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, hanja daerah rakyat daerah lembaran negara republik indonesia tahun biaya perawatan dan pengobatan adalah biaya bantuan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sipil keluarga sedarah, kepada pegawai negeri man biaya pengembangan sumber daya manusia adalah biaya bantuan pendiri pen dan pelatihan termasuk pembayaran biaya kontribusi pendaftaran bagi biaya bahan material adalah biaya biaya yang digunakan untuk membiayai negeri sipil, bea: pengadaan pembelian bahan bahan pembuatan spanduk, dokumentasi tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan pameran, asi dan kinerja aparat pada wilayah kepulauan dan terpencil antara lain diberi belanja modal adalah belanja pengadaan bara tunjangan kepada para dokter ahli, dokter umum, dokter puskesmas, perawat. pemerintah daerah lebih dari (ban bulan: yua ata. neh serta pns yang bertugas wilayah terpencil, anja modal gedung dan ban biaya bahan pakai habis kantor adalah biaya yang digunakan untuk .g noah yang bertanya ara berbagai gedung dan pengadaan pembelian barang barang keperluan kantor yang digunakan untuk tinggal lari, pelayanan dam berbagai god kerja perkantoran, tempat kegiatan administrasi kantor, harga satuan pekerjaan const war serbu dengan bangunan lainnya. pe: biaya jasa kantor adalah biaya yang akan digunakan untuk pembayaran biaya hari konstruksi adalah standar harga pekerjaan bangunan listrik, air, telepon, dan lain lain keperluan kantor setiap bulan, dan gedung yang dilaksanakan oleh instansi teknis, biaya cetak dan penggandaan kantor adalah biaya yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru dan bangunan adalah pengadaan pendirian ged pembayaran biaya cetak, fotokopi dan penjilidan setiap bulan: dan bangunan baru untuk keperluan tempat kerja perkantoran dan gedung biaya sewa kantor adalah biaya yang digunakan untuk membayar biaya sewa basi tinggal hunian bagi instansi dan pejabat pemerintah yang belu keperluan kantor kegiatan, dan rumah dinas, memiliki kantor biaya makanan dan minuman kantor adalah biaya yang digunakan untuk restorasi gedung dan bangunan adalah perbaikan peran membayar biaya makanan minuman pegawai serta rapat rapat item maupun dan bangunan tempat kerja perkantoran dan atau tem dana struktur gedung eastern lingkungan satuan kerja perangkat daerah, tingkat kerusakan berat berupa maa tinggal hunian dengan biaya pakaian dinas adalah biaya yang digunakan untuk membayar pengeluaran ke. sistim instalasi dan pengecekan gedung dan laga atap langit langit, pengeluaran untuk pengadaan pembelian pakaian dinas pimpinan dan anggota menambah memperluas struktur gedung dan ban agunan dengan tidak eta serta perangkat kampung serta pegawai negeri sipil maupun pegawai tidak rehabilitasi gedung dan bangunan adalah tetap, kaikan pemeliharaan seru biaya perjalanan dinas adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jana peranan serakah kerja perkantoran dan atau tempat tinggal bert pai dengan tingkat kerusakan ringan berupa permai gagal hunian perjalanan dinas pejabat negara pejabat daerah pegawai negeri sipil tenaga tap langit langi perbaikan pemeliharaan sistim instalasi kontrak yang melaksanakan tugas didalam maupun diluar daerah serta langit dan pengecekan gedung dan bangunan dengan tidak fa. perjalanan dinas tetap: . mena memperluas struktur gedung dan bangunan, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan adalah pengeluaran pengeluaran belanja modal alat angkutan darat bermotor adalah pengadaan bi! yang termasuk dalam hal belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan angkutan darat bermotor guna meningkatkan fungsi pel maa serta belanja pemeliharaan lainnya: kepada seluruh lapisan masyarakat, pelayanan pemerintah belanja rutin gedung dan bangunan adalah kegiatan dalam rangka untuk belanja modal alat pertanian adalah pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan atau tempat guna meningkatkan produktivitas mer belian alat alat pertanian tinggal hunian yang dilakukan dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun, tagulandang biaro kabupaten kepulauan siau pemeliharaan periodik gedung dan bangunan adalah kegiatan dalam rangka j2. belanja modal untuk pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan atau guna peng penekan alat alat perikanan tempat tinggal hunian yang dilakukan dilaksanakan sekurang kurangnya sekali tagulandang biaro: nelayan nelayan kabupaten kepulauan siau dalam (lima) tahun: belanja modal alat kant biaya pemeliharaan alat alat angkutan adalah biaya biaya yang digunakan untuk kegiatan administrasi adalah pengadaan pembelian alat kantor untuk membiayai pengeluaran pengeluaran dari satuan kerja perangkat daerah untuk daerah dal baat guna meningkatkan produktivitas aparat pemerintah kegiatan pemeliharaan alat alat angkutan baik angkutan darat maupun angkutan belanja mpilataih yang optimal kepada masyarakat kar laut, rumah tangga adalah pena biaya pemeliharaan alat alat kantor dan rumah tangga adalah biaya biaya yang tangga untuk memberikan fasilitas kepada pena aga digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran dari satuan kerja belanja modal alat studio adalah pengadaan ami ana daerah, perangkat daerah untuk kegiatan perbaikan alat alat kantor dan rumah tangga meningkatkan produktivitas dan professional para ian alat studio guna seperti komputer, meja dan kursi, mesin ketik dan mesin hitung, belanja modal alat komunikasi adalah pena lam a one, ke! biaya pemeliharaan alat alat studio dan alat komunikasi adalah biaya biaya yang guna meningkatkan produktivitas dan profesional pembelian alat komunikasi digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran dari satuan kerja p:. alisme para aparat daerah. perangkat daerah untuk kegiatan perbaikan alat alat studio dan alat komunikasi, honorarium upah adalah biaya biaya yang digunakan untuk pembayaran biaya pera bab neh honorarium tim upah sebagai imbalan jasa kepada pegawai negeri sipil tenaga isi watan dan pengobatan kontrak dalam lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, asal uang lembur adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar pegawai negeri biaya perawatan dan pengobatan adalah sipil pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas diluar jam kerja dari setiap pki biaya pengobatan lanjut keluar daerah adalah si) satuan kerja perangkat daerah tidak termasuk petugas petugas lapangan: pengobatan lanjut keluar daerah sesuai surat hua) tua timbul dari setempat atau kepala rumah sakit umum sitaro, pala puskesmas . biaya general check adalah merupakan biaya pemeliharaan kesehatan bagi bi: dia pejabat negara dan pejabat daerah setingkat eselon ii. bau kriteria biaya perawatan dan pengobatan adalah . pan biaya bahan pakai habis kantor biaya pengobatan lanjut keluar daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor pin penyakit dan tempat rujukan, ala biaya general check adalah merupakan biaya pemeliharaan kesehatan bagi d93 pejabat negara dan pejabat daerah setingkat eselon il. biaya bahan pakai habis kantor adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan administrasi kantor dan diklasifikasikan sebagai persediaan kant eli bahan habis pakai kantor terdiri dari biaya alat listrik dan elektronika bab iii alat tulis, biaya tinta printer, biaya peralatan kebersihan, dan biaya biaya biaya pengembangan sumber daya manusia prasasti. pra biaya cet penggandaan kantor adalah bia iri yang term biaya pengembangan sumber daya manusia adalah biaya bantuan pendidikan biaya fotokopi dan biaya penjilidan jan eren punya peta, pns yang mengikuti pendidikan, biaya bantuan pelatihan dan kursus ketrampilan serta biaya bantuan penelitian dan studi, bab (er kriteria biaya pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut biaya sewa ni. biaya bantuan pendidikan pns yang mengikuti pendidikan adalah biaya pendidikan untuk pns yang memiliki surat keputusan bupati kepulauan siau tagulandang biaro tentang penugasan tugas belajar, biaya sewa kantor adalah biaya yan terdiri ata biaya bantuan pelatihan dan kursus ketrampilan adalah biaya untuk jabatan rumah dinas, biaya sewa tempat gedung tai dala rumah mengikuti pelatihan dan kursus ketrampilan sesuai surat penugasan bupati ea. kendaraan alat angkut kantor, biaya sewa perlengkapan sila kepulauan siau tagulandang biaro, peralatan kantor kantor dan biaya sewa biaya bantuan penelitian dan studi adalah biaya bantuan penulisan skripsi, bi" tesis, artikel dan berlaku untuk point berdasarkan proposal yang diajukan. bab vii bab biaya makanan dan minuman kantor tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tebe sinyal mak dan aga jaya anan minuman kantor adalah bia yang (., tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah tunjangan yang diberikan membayar biaya makanan dan minuman rapat atau dianggarkan unos untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat . bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, bab viii tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri biaya perjalanan dinas, perjalanan pindah sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tugas yang dinilai pakaian dinas dan atributbiaya per negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada daerah yang memiliki apem patin yoon biaya perjalanan dinas dalam daerah luar atu dinas tetap unt sean dan daerah terpencil wilayah kabupaten kepulauan siau dan pegawai tidak tetap: untuk pejabat negara, pegawai negeri sipil bl. tagulandang biaro, metode yang harus tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai perjalanan dinas nan pune ist dalam menetapkan jangka waktu negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja sebelum dan sesudah pele dak daerah yaitu menambah satu hari yang memiliki resiko tinggi, sulawesi: kegiatan kecuali untuk wilayah diluar pulau tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai biaya perjalanan dinas untuk pejabat negara adalah standar negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan dinas untuk bupati, wakil bupati dan pimpinan dp! saya perjalanan langka seperti dokter ahli, dokter puskesmas, dan pegawai negeri sipil serta disamakan dengan pejabat eselon lainnya: rd, untuk anggota dprd pegawai tidak tetap yang bertugas wilayah kabupaten kepulauan siau wm) bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil ama taland menerima pil dan pegawai tidak tetap dilarang lipatan dang perjalanan dinas rangkap dua kali atau lebih dinas yang dilakukan dalam waktu yang untuk perjalanan komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari ip. tidak mendapatkan biaya pemeliharaan periodik dalam (sepuluh) tahun aap: transport: pertama uang harian. pengecualian ter ada butir (a) dan (b) ini bilamana terjadi bencana alam transport adalah tiket kapal laut dan atau angkutan udara yang untuk kebakaran dan kejadian luar biasa lainnya. san penggunaannya harus dilampirkan bukti tiket dan atau boarding pass, sid uang harian adalah komponen biaya perjalanan dinas yang penggunaannya ri. dibayarkan secara lumpur: biaya pemeliharaan alat alat angkutan adalah biaya yang dianggarkan untuk uang harian adalah terdiri dari membiayai pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan pemeliharaan alat angkutan ksmedani darat bermotor dan pemeliharaan alat angkutan apung bermotor uang saku: uang makan: transport local. biaya pemeliharaan alat alat studio dan alat komunikasi dianggarkan untuk ii: biaya perjalanan pindah adalah perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pejabat membiayai pengeluaran dari kegiatan pemeliharaan alat studio dan rena penugasan pada tempat yang baru dalam wilayah kabupaten kepulauan siau pemeliharaan alat komunikasi ssb) tagulandang biaro biaya pakaian dinas adalah biaya pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap, kan biaya buana alat alat kantor dan rumah tangga adalah biaya yang pakaian sipil resmi, atribut pakaian dinas, pakaian dinas perangkat kampung dan dianggarkan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan perlengkapan pakaian dinas pemeliharaan pemeliharaan komputer, pemeliharaan meja dan kursi dan pemeliharaan mesin tik dan mesin hitung listrik bab biaya pemeliharaan bangunan konstruksi, alat alat angkutan, bab alat alat studio, alat komunikasi, alat alat kantor dan rumah honorarium upah dan uang lembur tangga honorarium adalah biaya ken roko sebab yang dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada belanja pemeliharaan terdiri atas ian, pengendali pembangunan, pembantu pengendali belanja pemeliharaan rutin, slogan pengendali pembangunan, pengendali teknis, pengelola kegiatan, belanja pemeliharaan periodik. basa ara pembantu bendahara, panitia pengadaan barang dan jasa tim pemeliharaan periodik terdiri atas hera tin garuda tetap permanen, pemeliharaan berat, biaya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada pegawai tidak pemeliharaan sedang, tap yana, sopir, satpam, petugas kebersihan cleaning service), petugas telkom pemeliharaan ringan. dan personil teknis administrasi lainnya. kriteria indikator berikut pemeliharaan berat, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan atau tempat tinggal 70o sampai dengan pera song yang terdiri atas pemeliharaan sedang, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan lembur borongan adalah lembur untuk melaksanakan atau tempat tinggal sampai dengan yo, sana mainan hung merupakan tugas rutin. ih pemeliharaan ringan, tingkat kerusakan bangunan gedung tempat kerja dan pekerjaan tugas men akan lembur untuk melaksanakan suatu atau tempat tinggal yo, pada jam kerja. pakan tugas rutin yang tidak dapat diselesaikan identifikasi dan penentuan persentasi tingkat kerusakan dilakukan dan uang lembur dia akan kepada pe' sisi ditetapkan oleh kepala dinas teknis. lepas: gawai negeri sipil dan tenaga kontrak tenaga standar biaya pemeliharaan rutin diperhitungkan terhadap luas bangunan permintaan uang lembur dapat dia dikalikan nilai pemeliharaan m2: beranggaran dalam apbd dengan! melahap tersedia dana yang standar biaya pemeliharaan periodik adalah luas bangunan m2 dikalikan surat perintah kerja spk) yang dikeluarkan sap yah persentase tingkat kerusakan terhadap harga satuan bangunan per kecamatan "sg daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pegawai hana yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis, ke: diketahui oleh atasan langsung, yang bersangkutan dan untuk gedung dan bangunan baru daftar permintaan uang lembur diketahui oleh atasan langsung: tidak mendapatkan biaya pemeliharaan rutin dalam (lima) tahun pertama, laporan hasil pelaksanaan lembur yang ditandatangani oleh pegawai bra. yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung. bab ban biaya bahan material aa" belanja modal alat alat perikanan adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran belanja modal alat tangkap purse seine, alat tangkap biaya bahan material adalah biaya untuk pembelian pengadaan pembuatan hard line, kapal dan cold storage spanduk, bahan dokumentasi, biaya pameran bab xii belanja modal alat kantor adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai belanja modal pe. pengeluaran pengeluaran belanja modal ac, mesin ketik listrik, ssb, lemari arsip wireless, mesin tik, plakat dan lambang daerah, panji, kerajinan tradisional, titel, sound system, mesin pemangkas rumput dan facsimile belanja modal gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan tempat tinggal hunian berupa pengadaan pendirian bangunan baru, untuk keperluan tempat kerja perkantoran dan tempat tinggal hunian bagi instansi dan 'pejabat belanja modal alat rumah tangga adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai nb. pemerintah yang belum memiliki kantor dan rumah dinas dengan mengikuti k3: pengeluaran pengeluaran belanja modal tv, parabola standar prototip bangunan pemerintah daerah, belanja modal gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan tempat tinggal hunian berupa restorasi perbaikan penambahan memperluas struktur, tah belanja modal alat musik dan olah raga adalah biaya yang dianggarkan untuk sistim instalasi, pengecekan dan lain lain) bangunan gedung, membiayai pengadaan pembelian alat alat musik dan olah raga. belanja modal gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan tempat tinggal hunian berupa renovasi pemeliharaan struktur, sistim instalasi, atap langit langit dan pengecekan) bangunan gedung, belanja modal peralatan alat berat pertukangan adalah biaya yang dianggarkan belanja modal gedung dan bangunan tempat kerja perkantoran dan tempat untuk membiayai pengadaan pembelian peralatan alat berat, alat ukur alat uji dan tinggal hunian berupa rehabilitasi pemeliharaan struktur, sistim instalasi, dan alat pertukangan pengecekan) bangunan gedung, isi: kriteria indikator, sebagai berikut pembangunan baru adalah pengadaan pendirian bangunan gedung baru belanja modal perahu kapal adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai untuk keperluan tempat tinggal bagi pejabat pemerintah yang belum memiliki pengadaan pembelian perahu kapal rumah dinas dengan mengikuti standar prototip bangunan pemerintah daerah, restorasi adalah kegiatan perbaikan penanganan bangunan gedung tempat belanja modal siak studio adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai bi: tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan 70y4 sampai dengan 85y9j nat pengadaan pembelian handicap, renovasi adalah kegiatan perbaikan penanganan bangunan gedung tempat standar belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan sampai dengan yo, ditetapkan dengan keputusan bupati. rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan penanganan bangunan gedung tempat tinggal yang sudah ada dengan tingkat kerusakan s0y9:. men! (i) biaya jasa kantor adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengemudi identifikasi dan penentuan prosentase tingkat kerusakan dilakukan dan tah biaya pegawai non pns pengeluaran ditetapkan oleh kepala dinas teknis. standar luas dan fungsi bangunan tempat kerja dan tempat tinggal adalah standar yang mengatur maksimum dan minimum luas bangunan bagi skpd sesuai cselonisasi belanja modal alat angkutan darat bermotor adalah biaya yang dianggarkan untuk struktur organisasi setiap skpd membiayai pengeluaran pengeluaran belanja modal alat angkutan darat bermotor roda dan roda bab xiii ketentuan penutup belanja modal alat alat pertanian adalah biaya yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran belanja modal alat alat pengolahan dan belanja modal kai alat alat mesin pertanianp3 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan pain namn penempatannya dalam berita daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. bupati kepulauan siau tagulandangbiaro ditetapkan condong siau pada tanggal october peraturan bupati kepulauan siau tagulandang biaro b:, nomor tahun bupati kepulauan siau tagulandang biaro, tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan ama anggaran pendapatan dan belanja: daerah toni supit tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan siau tagulandang biaro, diundangkan condong siau menimbang bahwa memenuhi ketentuan peraturan daerah nomor tahun pada tanggal oktober nai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan. anggaran pendapatan sekretaris daerah'# sebagai rincian eddy anis, sh.mm lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan pmb muda dan belanja daerah tahun anggaran nip. kabupaten "kepulauan siau "fagutenn biaroitidak layak huni tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magetan, menimbang:lampiran peraturan bupati magetan nomor: tahun tanggal september bantuan keuangan kepada desa penanganan program rumah tidak layak huni tahun jumlah kecamatan kelurahan desa penerimaan rp) so.,, balegondo ds. ngariboyo ds. baleasri ds. sumberdukun ds. selopanggung ds. bangsa aankti ds. buluharjo kel. plaosan ds. dadi kel. serangan ds. pacaran ds, sendang agung sidorejo ds. gatasanyar ds. sidorejo ds, turunan ds. sambirobyong ds. campursari ds. kalang ds. widorokandang ds. sido,ds. boleh ds. turning bendo ds. dukuh ds. belokan ds. lingkup ds,, ledakan ds. lemahabang ds. kandang aands,ni, ds. kulon ds. sobontoro ds. sumursongods. balerejo ds. gaon ds. teladan ds. pojok ds, tulung gaaampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal september babi pendahuluan latar belakang rumah memilik bersamamah yang tidak layak huni. permasalahan rumah tidak layak huni yang huni atau dimilikiselain itanomor tahun tentang magetan terbebas dari buang air besar tidak sehat odf) tahun maka program penanganan rumah tidak layak huni tahun ini diharapkan terintegrasi dengan kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga dapat turut serta mendukung implementasi instruksi bupati dimaksud, bumn bumialitas rumah tidak layak huni kabupaten magetan, maksud dan : memberikan tempat tinggal yang layak:. bab kriteria dan mekanisme penyelenggaraan progr dengan kriteria mempunyai ktp identitas diri dengan domisili kabupaten magetan: mempunyai sumber pendapatan kurang upah minimum atau pendapatan yang tidak tentu dalam tiap bulan:jadi kebocoran, kayu lapuk, dan atau dinding terbuat dari bambu atau gede, dan atau: kurang tersedia jendela dan atau ventilasi serta penerangan alami yang cukup dan atau, tidak tersedianya akses jamban yang memadaiamah yaitu atap, lantai, dinding (aladin) dan dan ataua kepala desa lurah sebagai penasehat: melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat:: dan menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ketahui oleh lurah kepala desa, apabila pelaksanaan telah selesai kepada bupati magetan. dalam hal ini lurahukan selaku ppidkelurahan desa,ayak huni tahun ini diharapkan sudah terselesaikan selama (bulan) setelah dana masuk rekening desa kelurahan dengan menyerahkan , masing masing desa kelurahan mendapatkan dana sebesar rp, (dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri rp. (dua konsumsi kerja bakti, pelaporan, dil),lla.kelurahan pada tahun bersangkutan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang bahwa dengan adanya pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana sebagaimanaggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, bahwanggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan sosial dan kondisi daerah, dan pembuatan hunian sementara bagi korban masyarakat yang terkena dampak bencana. bagian keempat besaran bantuan bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan maksimal rp. lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan: orang tua lanjut usia, janda, keadaan sosial ekonomi, klasifikasi kerusakan, dan atau status kependudukan. besaran bantuan uang tunai yang diberikan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kajian tim verifikasi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kelima pelaksanaan kontrak untuk pengadaan barang dan atau jasa pada saat tanggap darurat bencana dalam keadaan saat tanggap darurat bencann dalam rangka pencegahan bencana. dalam keadaan saat tanggap daruratbagian keenam(jasa). bagian ketujuhkepala daerah dverifikasi, tim kaji cepat pada bpbd, hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait dan atau inisiatif bpbd. besaran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. kejadian yang berskala besar dapat diberikan dana awal untuk penanganan darurat dalam waktu kali jam setelah dinyatakan tanggap daruratan yang berlakudilengkapi dengan berita acarapenyaluranketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.jawaban pengelola belanja kebutuhan tanggap darurat, perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada hurufjawaban keuangan yang sah, cc. pertanggungkeputusan bupati tentang penetapan status keadaan darurat: kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan, rekapitulasi spj, bukti transaksi pengadaandigunakan sampai dengan akhir tahun, disetorkan kas daerah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. bab vii pengawasan bupati, dinas badan dan instansi terkait, dan masyarakat lainseptember bupati tanah bumbu,lampiran peraturan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari logo tabu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor kwitansi sudah terima badan penanggulangan bencana daerah kabupaten dari tanah bumbu uang sebesar rp. terbilang untuk bantuan dana tanggap darurat bencana pembayaran dnanananannanananaanan setuju dibayar lunas pada tanggal yang menerima, pengguna anggaran, pnnaaananaan bendahara pengeluaran bpbd nip nip nip lampiran keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari berita acara serah terima bantuan uang pada hari ini, ., tanggal ., bulan . jjrperasenata sebesar terbilang:. on) untuk operasional penanganan darurat bencana pihak kedua, pihak pertama, lampiran iii keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari berita acara serah terima bantuan peralatan dan logistik pada hari ini, ., tanggal ., bulan oo dea last pihak kedua, pihak persebagaimana telah diubah peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana denganlampiran keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari penyaluran dana dalam bentuk uang periode waktu . tanggal uraian penerima jumlah penyaluran kk kelompok desa .) rp. jumlah .(lokasi)., .(tanggal bulan tahun). penanggung jawab, jabatan . jie stan .ek kk kelompok desa kecamatan dan lain lain lampiran keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari kwitansi sudah terima dari uang sebesar rp. terbilang untuk pembayaran .(tempat)., .(tanggal bulan tahun). rekapitulasi belanja barang waktu jenis barang pembelian ooh lampiran keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari penyaluran dana dalam bentuk barang periode waktu . j.e tanggal uraian penerima jenis barang) volum kk kelompok esa .) jumlah loh .(lokasi)., .(tanggal bulan tahun). yang menyerahkan pembawa yang menerima bantuan, barang, penanggung jawab, jabatan .kk: sebutkan daftar nama yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran viii) lampiran vii keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari penyaluran dana dalam bentuk jasa periode waktu . j.e tanggal uraian nilai penerima jasa pemberi jasa penyaluran jenis jasa) rp.) kk kelompok nama kelok desa .) dan volume) loh jumlah .(lokasi)., .(tanggal bulan tahun). yang menyerahkan dana pembawa dana pemberi jasa, bantuan, penanggung jawab, jabatan . jie: sebutkan daftar nama kecamatan yang diberi bantuan jasax). lampiran viii keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari rincian nama nama penerima belanja kebutuhan tanggap darurat periode waktu nnananaaanananaanaa ana aan aan nomor urut nama. sesuai nom urut lampiran atau vii) tanggal nnananannanananananan nana nana aan anna aan aan aan jenis nanannannnnanaana nana nana ana barang jasa penerima kk kelompok desa kecamatan dan lain lain nama anggota nilai yang tanda keterangan kk komik desa kec diterima tangan rp.) total danayang lampiran keputusan bupati tanah bumbu nomor tahun tanggal januari rincian nama nama pemberi jasa yang diberikan uang lelah dari belanja kebutuhan tanggap darurat periode waktu nnananaaanananaanaa ana aan aan nomor urut nnananananaaamaa (sesuai nomor urut lampiran tanggal nnananannanananananan nana nana aan anna aan aan aan jenis jasa nanaanannnnanaanan anna naa aan aan aan anna pemberi jasa nanaanananananaaaan sebutkan nama kelompok pemberi jasa) nama anggota nilai yang tanda keterangan kelompok tim diterima tanganperaturan gubernur nomor tahun tentang pedoman dan tata cara pemberian bantuan akibat bencana alam dan bencana sosialbadan penanggulangan bencana daerah kabupaten tanah bumbutanah bumbunkandimulai dari siaga darurat, tanggap daruratmaksud dan tujuan maksud dan tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman pengguna belanja kebutuhan tanggap darurat bencana. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana meliputi banjir, angin puting beliung, cc. angin badai dan gelombang pasang air laut rob):, erosi tanah longsor, kebakaran, wabah penyakit, konflik sosial, kejadian luar biasa, korban bencana kabupaten lain, j . dll. ruang lingkup peraturan ini meliputi belanja kebutuhan tanggap darurat bencana tata cara penyaluran dan penggunaan, mekanisme pengajuan dan pencairan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan sanksididasarkan pada penetapan status tanggap darurat bencana, usulan kecamatan dan atau desa kelurahan perihal permohonan dukungan bantuan atau laporan bencana dari kecamatan dan atau desa kelurahan, laporan atau kajian dari tim reaksi cepat bpbd, hasil rapat koordinasi, atau inisiatif bpbd. bagian ketiga penggunaan belanja kebutuhan tangan darurat belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat kepemilidalam bentuk uang tunai diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana yaitu: ahli waris korban meninggal dunia, korban luka berat ringan atau dirawat rumah sakit, cc. pemilik dan atau penyewa rumah tinggal tempat usaha kios los yang musnah atau roboh dan atau terbakar, panitia pembangunan tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah, dan korban wabah penyakit. belanja kebutuhan tanggap darurat selain sebagaimana dimaksud pada danan jenis dan dapat ditetapkan sebagai: barang inventaris yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,dan barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada::b,dan luka lukaakibat bencana, m.bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik mental,:dan drainase lingkungan, dan pengadaan mandi cuci kakus mck) daruratbagi, |
may, bupati sampang provinsi jawa timur bupati samkepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten sampmemutuskan. dengan peraturan ini ditetapkan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil tpp) lingkungan pemerintah daerah kabupaten sampang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemerintah daerah kabupaten sampang dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil pns). tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat berupns sebagaimana dimaksud pada diberikan sepanjang tidak terdapat pembayaran ganda yang bersumber dari pendanaan lainnya. apabila terdapat pembayaran ganda, harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pns dalam menyelesaikan tugas tugas yang dinilai melampaui kapasitas beban kerja normal,yelesaian tugas yang melebihi kapasitas kerja normal pegawai, penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian, penyelesaian tugas yang memerlukan keterampilan khusus dalam hal pengamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pejabat negara, pekerjaan rutin yang dilakukan luar kantor yang antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penertiban. penyelesaian tugas bagi skpdbagi sekretaris daerah dan asisten, tambahan penghasilan bagi polisi pamong praja yang melaksanakan pengamanan pejabat negara, tambahan penghasilan bagi petugas lapangan tambahan penghasilan bagi skpd ppid.sebagaimana dimaksud pada (1l)dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruhkriteria: pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakitmenular, pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran, pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerjkeperawatan, sepertipenderita penyakit kusta, hiv aids tambahan penghasilan bagi petugas uji laboratorium tambahan penghasilanatau seluruh kriteria pelaksanaan tugas kegiatan yang memerlukan ketekunan,ketelitian dan penguasaan materi peraturan perundang undangan bidang ekonomi dan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat bidang pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan aset pelaksanaan tugas kegiatan yang memerlukan ketekunan, ketelitian dan penguasaan materi perundang undangan hukum, pelaksanaan tugas kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor instansi skpd kabupaten dan atau kotmbinaan,pengendalian dan pengawasan, tambahan penghasilan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan peraturan perundang undangan danpenyelesaian permasalahan hukum: tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pns yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerjamemiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas memiliki kreatifitas dan atau inovatif dalam melaksanakan tugas,nghargaan prestasi kerja. tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pns dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawaiunjang kelancaran pelaksanaan tugas penunjang kesejahteraan khusus penunjang kesejahteraan umum tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada meliputi uang makan tambahan penghasilan bersifat khusus tunjangan daerah. tambahan penghasilan yang berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pns dengan ketentuan maksimal (dua puluh dua) hari kerja pada setiap bulannya dengan memperhatikan tingkat kehadiran. tambahan penghasilan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk kondisi situasi tertentu (insidentil). tambahan penghasilan yang berupa tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan secara obyektif. untuk skpd unit kerja yang telah menerapkan sistem badan layanan umum daerah blue) dan remunerasi hanya mendapat tpp berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, yang terdiri dari: uang makan tambahan penghasilan bersifat khusus. bagi skpd unit kerja yang telah menerapkan sistem badan layanan umum daerah blue) namun belum menerapkan remunerasi, selain mendapatkan tpp sebagaimana dimaksud pada juga dapat diberikan tunjangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. penetapan besaran alokasi anggaran tpp mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, besaran nominal dan penetapan pemberian tpp ditetapkan dengan keputusan bupatienatimur menimbang bahwa sebagai dasar klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan tahun maka perlu tetapkan peraturan bupati kolaka timur tentang penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk kabupaten kolaka timur, bahwa hasil rapat evaluasi dan persetujuan para camat se kabupaten kolaka timur tentang perubahan kelas tanah pada beberapa zona tertentu, bahwa berdasarkan pertimbangan pada point lari tahun nomor tambahan lari nomor undang undang nomor tahun tentang penagihan pajak dengan surat paksa lari tahun nomor tambahan lari'( lari tahun nomor ,tenari tahun nomor tambahan larimemutuskan: menetapkan peraturan bupati kolaka timurabupaten adalah kabupaten kolaka timur. bupati adalah bupati kolaka timurondigunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objeknilai pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kabupaten kolaka timur ditetapkan nilai minimal rp. (lima ribu rupiah)apabila ada nilai pajak bumi dan bangunan dibawah nilai minimal tersebut, maka secara otomatis menjadi rp. (lima ribu rupiah). daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan dbb, adalahm4) klasifikasi nop bangunan sebagaimana dimaksud pada adala sebagaimana tercantum lampiran peraturan bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkannop sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam keputusan nop bumi dan bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak merupakan data nop berdasarkan nop pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang dikeluarpenempatannya dalam berita daerah kabupaten kolaka timur. ditetapkan tirawuta pada tanggal z7) jalan pj. timur tony hermansyah diundangkan tirawuta sekretaris daerah, h.anwar sanusi benauntuk objek pajak bumi kelas pengelompokan nilai jual bumi nilai jual objek pajak rp m) bumi rp m) s d s d s d " oo9g s d s d s d bisa a70 s d kas.nn0 |o6co ,00s d oee ,00s d977. ,00s d655. pj. h.tony hermansyah lampiran peraturan bupati kolaka timurrp m) bangunan rp oo6 ,00s d10. .00s ,00s d382. pj. timur maadagdagangan adalah dinas perdagangan kabupaten mamuju, kepala dinas adalah kepala dinas perdagangan kabupaten mamuju, sekretaris dinas adalah sekretaris dinas perdagangan kabupaten mamuju, kepala bidang adalah kepala bidang dinas perdagangan kabupaten mamuju, kepala sub bagian adalah kepala sub bagian dinas perdagangan kabupaten mamuju, kepala seksi adalah kepala seksi dinas perdagangan kabupaten mamuju, tenaga fungsional adalah tenaga fungsional dinas perdagangan kabupaten mamuju. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dinas perdagdagdagangan. dinas perdagangdaguatan dan pengembangan perdagangan, terdiri dari: seksi pengawasan perizinan perdagangan. seksi pengembangan eksport. seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaan. bidang perlindungan konsumen, terdiri dari: seksi perlindungan konsumen. seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokok. seksi pengawasan metrologi legal. bidang penguatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, terdiri dari: seksi pembinaan sarana distribusi perdagangan. seksi pengawasan sarana distribusi perdagangan. seksi pengelolaan sarana distribusi perdagdagdagangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala dinas menyelenggarakan: ccart dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, penerbitan surat keterangan asalpelaksan.: pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dandagmempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penguatan dan pengembanganembanganembangizinan perdagangan seksi pengawasan perizinan perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan perizinan perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengawasan perizinan perdagangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengawasan perizinan perdagangan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengawasan perizinanizinan perdagangan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pengawasan perizineksport seksi pengembangan eksport mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengembangan eksport untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengembangan eksport menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengembangan eksport, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan eksporeksport, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pengembangan eksporlembagaan dan pendaftaran perusahaan seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan pendaftaran perusahaan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahkelembagaan dan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaanlindungan konsumen bidang perlindungan konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan konsumen. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang perlindungan konsumen menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perlindungan konsumelindungan konsumepokok menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan konsumen. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi perlindungan konsumen menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi perlindungan konsumen, pelaksanaan program dan kegiatan seksi perlindungan konsumerlindungan konsumen, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksidistribusi dan harga barang pokok seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokok mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan distribusi dan harga barang pokok. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokok menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokok, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokokdistribusi dan harga barang pokok, dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pengawasan distribusi dan harga barang pokokmetrologi legal seksi pengawasan metrologi legal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan metrologi legal. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengawasan metrologi legal menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengawasan metrologi legal, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengawasan metrologi legalmetrologi legal, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pengawasan metrologi legaluatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan bidang penguatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, penguatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang penguatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang penguatan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penguatan dan pengawasan sarana distribusiawasan sarana distribusisarana distribusi perdagangan seksi pembinaan sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sarana distribusi perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pembinaan sarana distribusi perdagangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pembinaan sarana distribusi perdagangan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinsarana distribusi perdagangan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pembinsarana distribusi perdagangan seksi pengawasan sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengawasan sarana distribusi perdagangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengawasan sarana distribusi perdagangan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengawassarana distribusi perdagangan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksirana distribusi perdagangan seksi pengelolaan sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam seksi pengelolaan sarana distribusi perdagangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengelolsarana distribusi perdagangan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi pengeloldagdagdaganguatan dan perlindungan penguatan dengan. pengembangan konsumen sarana distribusi perdagangan perdagangan seksi seksi seksi pengawasan perlindungan pembinaan sarana perizinan konsumen distribusi perdagangan perdagangan seksi seksi seksi pengembangan pengawasan pengawasan sarana eksport distribusi harga distribusi barang pokok perdagangan utd seksi seksi seksi kelembagaan dan pengawasan pengelolaan sarana pendaftaran metrologi legal distribusi perusahaan perdagangan kelompok jabatan fungsional bupati mamuju, habis wahid |
an, peraturan bupati sampadan atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat sehingga perlu antipati penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas: bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan pembangunan dan atau usaha sebagaimana dimaksud pada huruf juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan sehingga dapat dicapai kondisi transportasi yang aman, lancar, tertib dan nyamohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas diajukan oleh perorangan atau badan hukum permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada bupati melalui dinas perhubungan komunikasi dan informatika pemohon sebagaimana dimaksud pada adalah pemilik atau penanggung jawab pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur dalam permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan foto copy ktp pemohon, foto copy akta pendirian untuk pemohon yang berbadan hukum, foto copy ijin pemanfaatan ruang ipr) yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan surat penunjukan dan surat penugasan lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan dokumen andalan, dokumen analisis dampak lalu lintas yang disusun oleh lembaga konsultan. ketentuan mengenai format permohonan persetujunas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas. dinas memberi tanda terima permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas kepada pemohon setelah semua persyaratan yang ditentukan dalam isian lembar permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas dilengkapi. dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan disampaikan oleh kepala dinas kepada tim evaluasi untuk dilakukan penilaian. bagian keenam dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di(1l) diberikan oleh menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dan atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati, atau gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi dibupati:, bupati memberikan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pengajuan dari kepala dinas. apabila dalam waktu (lima belas) hari tidak memberikan persetujuan maka dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dinyatakan disetujutetapkan pembina jalan,dan menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintasanggota,kepala dinas sesuai dengan kewenangannyanas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakankepala dinas sesuai dengan kewenangannya. bab tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas pengembang dandinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sampdudua),rita rei tuas pantai bangunan kegiatan perkantoran meluas lantai bangunan kegiatan industri industri dan pergudangan dinas antar bangunan a paritas pendidikan siswa waktu eksis pelayanan umum umum mat fasilitas olah raga (indoor atau kapasitas penonton orang permukiman perumahan dan permukiman rumah susun dan apartemen dan mar" 2000m2 gemas x akseskedandarijalantl wib p. pelabuhan wajib seminal stasiun keretaapi wajib paritas parkiruntuk umum wajibsampang annan hasil lampiran peraturan bupati sampang nomor tanggalbonaananananananana nana ana anananana kepada sifat bonaananananananana nana ana anananana yth. bupati sampang lampiran? otak hal permohonan persetujuan sampang andalan sebagaimana daladan peraturan menteri perhubungan nomor tahun dennananananananana nana gli nama perusahaan pengembang pembangun) berencana akan mengembangkan membangun diisi nama obyek yang akan dikembangkan dibangun) yang terletak jalan kennananananananeeeekananananananananananaana naa aan aan ( pembangun dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan pt. cv. kananananananananananana nana aan anna aan aantembusan yth. nama pemohon kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sampangkeluar rata rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. bupati adalah bupati sampang. dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sampa. conan saya yang bertandatangan dibawah ini nama donaaanannnan nan nan nana anna aan jabatan bkakanananananananannaanananaaan alamat bnananananannananaaa aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . (nama pengembang atau pembanguna dampak lalu lintas andalan), nomor tanggal . bulan . tahun tentang kegiatan penaananaanananana eeke, tanggal . pengembang pembangun tanda tangan stempel perusahaan instansi materai rp. (nama lengkap) bupati sampang annan hasil, lembaga kursus fasilitas pelayanan umum, perumahan dan permukiman, rumah susunsebagaimana dimaksud pada tidak termasuk kriteria ukuran minimal yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, maka dibuat kajian tentang lalu lintas sesuai dengan dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut dalam melakukan analisis dampak lalu lintasdalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib kajian tentang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam maka kajian tentang lalu lintas dapat disusun oleh pengembang pembangun atau meminta bantuan tenaga ahli perkiraan transportasi, kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan,perkerasan jalan,h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak,yang meliputi: peningkatan kapasitas ruas dan atau persimpangan jalan, penyediaan angkutan umum penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barangimplementasi dari rekomendasi penanganan dampak, bagian kelima pengajuan persetujuan analisis dampak lalu lintas |
link dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kartanegara, menimbang bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit, pemerintah daerah dapat mendayagunakan dan mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahumasukan dan pengeluaran benih, peraturan menteri pertanian nomor tahun tentang pedoman perizinan perkebunan, peraturan menteri pertanian nomor tahun tentang pedoman penilaian usaha perkebunan, peraturan menteri pertanian nomor tahuntahun tentang persyaratan penilaian usaha perkebunprovinsi kalimantan timur nomor tahun tentangmemutuskan menetapkanwasan pembangunan dan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat plini terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industry pengolahan hasil perkebunan usaha industrykegiatan pratama, penanaman, pemeliharaan tanaman, permanenjukkan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. pelaku usaha pekebun adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. ber pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu dapat mencemarkanskala tertentu adalahjin usaha. bab maksud peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: a.penyusunan dokumepenanggungjawab usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup:dan c.pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan atau dokumen lingkungan yang dimiliki usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pedoman pelaksanakewenangan dan tata cara pengawasan:dan cc. jenis usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dikelola, terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan. bab pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitasi penumpangnya meliputi: tahap pra konstruksi: tahap konstruksi: tahap operasi:dan tahap pasca operasi. penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam melakukan tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penumpangnya, harus berpedoman kepada pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup dan atau izin lingkungan yang disetujui oleh pemerintah daerah. pedoman pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengelolaan lingkungan hidup untuk lokasi kegiatan yang meliputi: lokasi emplasemen kebun: lokasi pembibitan: lokasi areal tanam: jalan kebun: gudang pupuk dan pestisida: lokasi tangki timbul (building station) dan pelabuhan (betty): akses lokasi kegiatan kebun jalan umum: bengkel: genset, gudang penyimpanan dan tps limbah b3, lokasi pabrik crude palm oil cpo):dan lokasi sekitar kegiatan kebun. komponen lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penumpangnya antara lain: komponen geo fisik kimia, komponen biologi: komponen sosial, ekonomi, budaya:dan komponen kesehatan masyarakat. dalam penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penumpangnya berpedoman pada pedoman pengelolaan lingkungan hidup ini. pedoman pengelolaan lingkungan hidukewenangan dan tata cara pengawasan pengawasan terhadap lingkungan hidup kegiatan dan atau usaha perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penumpangnya dilakukan oleh skpd terkait yaitu plh pada skpd yang membidangi lingkungan hidup dan skpd yang membidangi perkebunan dan kehutanan, serta skpd terkait lainnya. pengawasan dilakukan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disetujui oleh pemerintah daerah. dalam melakukan pengawasan lingkungan, skpd yang membidangi lingkungan hidup membuat daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan lampiran dalam peraturan bupati ini. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan disampaikan kepada bupati sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penumpangnya. bab jenis usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit jenis jenis usaha perkebunan kelapa sawit yang perlu pengelolaan lingkungan hidup dibagi menjadi dua kelompok utama, terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan,dan usaha industri perkebunan. usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud padausaha industri perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada huruf meliputidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai timur, bahwa bahan bakar minyak tertentu merupakan komoditas strategis dan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah daerah wajib menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu daerah: bahwa bahan bakar minyak tertentu jual secara bebas dan tidak terkendali dapat dimanfaatkan pihak pihak tertentu sehingga tidak sesuai peruntukannya, dan rentan pula terhadap bahaya kebakaran sebagaimana yang pernah terjadi kabupaten kutai timur hingga merenggut korban jiwa, bahwa dengan pertimbangan huruf atas, serta bersubsidi daerah, terbatasnya kuota bahan bakar minyak untuk kabupaten kutai timur, maka dipandang perlu mengatur pengaturan, pengawasan dan pengendalian bahan bakar minyak tertentutahun tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar jenis tertentu,memutuskan: peraturan bupati tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidijenis bahan bakar minyak yang terdiri dari bensin gasoline ron premium) yang selanjutnya disebut premium dan minyak solar gas oil bio solar) yang selanjutnya disebut solar. badanusaha pemegang izin usaha niaga umum yang selanjutnya disebupenyalur adalah koperasikegiatan penyaluran adalah kegiatan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu pada wilayah penyaluran oleh penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan bu pun bumn) dan badan usaha milik daerah bumiusaha. usaha mikro dalam hal ini adalah yang bina dan dalam pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kutai timur. usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan yang dibina dan dalam pengawasan dinas perikanan dan kelautan kabupaten kutai timur. usaha pertanian dalam hal ini adalah usaha pertanian yang dibina dan dalam pengawasan dinas pertanian dan peternakan kabupaten kutai timur. transportasi dalam hal ini adalah transportasi yang dibina dan dalam pengawasan dinas perhubungan kabupaten kutai timur pelayanan umum dalam hal ini adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam pengawasan dinas sosial, dinas kesehatan, upt kebersihan kabupaten kutai timur. bu pun yang mendapatkan penugasan dari badan pengatur dan penyaluran wajib menyalurkan jenis bahan bakar minyakpenyalur sebagaimana dimaksud pada. dalam . penggunaan sarana dan fasilitas penyalur sebagaimana dan dilaksanakan dalam rangka menjamin penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu wilayah penugasan dan dalam rangka subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran. s5) penyalur sebagaimana dimaksud pada dan wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu. pelaksanaan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak dilaksanakan dengan: pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi jalan, dan pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi sungai. pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku untuk: kendaraan dinas: dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari (empat) buah. pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu berupa premium. . pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu berupa premium pembatasan pengguna, dandilarang menggunak. . larangan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi sungaidilarang menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu berupa minyak solar. pelaksana kegiatan perkebunan, sebagaimana dimaksud padawarna dengan bu punsungaisungai berupa awal barang non . non perintis dan non pelayaran belum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan atau bekerjasama dengan bu punsungai: atau stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik bu pun. kendaraan dinas negara dapat: konsumen pengguna yang terdiri darilampiran peraturan bupati ini, wajib mendapatkan rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk membeli jenis bahan bakar minyak tertentu sesuai dengan peruntukannya, skpd wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi, jenis kegiatan atau usaha, kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan atau usaha, data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan bbm jenis tertentu per jam hari: dan masa berlaku surat rekomendasi, surat. surat rekomendasi yang diterbitkan oleh skpd, paling sedikit memuat: nama dan alamat penerima rekomendasi: alamat usaha: jenis konsumen pengguna: jenis kegiatan usaha, hasil verifikasi: jenis dan alokasi volume bbm jenis tertentu, lembaga penyalur tempat pengambilan bbm jenis tertentu, masa berlaku surat rekomendasi: dan tanda tangan dan cap (stempel) skpd pemberi rekomendasi. bentuk dan format surat rekomendasi dan rekapitulasi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini. bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentujenis bahan bakar minyak tertentu yang melibatkan skpd dan instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. apabila terjadi kelangkaan atau antrian pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu, badan usaha dapat melakukan pengendalian dengan cara membatasi jumlah pembelian. biaya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian jenis bahan bakar minyak jenis tertentu dibebankan kepada apbd kabupaten kutai timur. . setiap orang perseorangan badan usaha yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana diatur undang undang, dilarang memperjualbelikan jenis bahan bakar minyak jenis tertentu wilayah kabupaten kutai timur. pada daerah tertentu wilayah kabupaten kutai timur yang tidak terdapat penyalur dimana penyalur resmi yang ada tidak mempunyai akses untuk menyalurkan dan atau atas pertimbangan kesulitan transportasi serta perhitungan biaya angkut yang tinggi sehingga penyalur resmi tidak terdapat pada wilayah dimaksud, maka pengusaha lokal diberi toleransi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat umum dengan harga yang wajar. pengecualian sebagaimana dimaksud pada juga berlaku pada kios kios pengecer tepi perairan sungai yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi bagi transportasi perairan masyarakat umumdistribusi dan pengendalian penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu. harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahantertentu konsumen pengguna titik serah bensin gasoline) ron usaha mikro mesin mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan premiumyang membidangi usaha mikro. penyalur usaha perikanan nelayan kecil dengan motor tempel pemudi daya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala skpd kabupaten yang membidangi perikanan. penyalur penyalur bensin gasoline) ron usaha pertani penyalur transportasi kendaraan bermotordinas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri penyalur penyalurdipenyalur penyalur penyalur. penyalur minyak solar gas oil) usaha mikro mesin mesin perkakas yang motoryang membidangi usaha mikro. penyalur usaha perikanan nelayan yang menggunakan kapal ikan indonesia dengan ukuran dibawah maupun diatas (tiga puluh) yang terdaftar kementerian kelautan dan perikanan, skpd kabupatenkabupaten yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing masing. pemudi daya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat penyalur penyalur rekomendasi dari skpd kabupaten yang membidangi perikanan. usaha pertanian petani kelompok tani pujar. penyalur minyak solar gas oil) transportasi kendaraan bermotor perseorangan disarana transportasi laut berupa kapal berbendera indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang penyalur penyalur penyalur penyalur penyalur bupati kutai timur, aan iran noor sarana sarana transportasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh badan pengatur.angkutan umumnyalur terminal bbm depo penyalur minyak solar gas oil)nya. panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari skpd kabupaten yang membidanginya. rumah sakit tipe dan tipe dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari skpd kabupaten yang membidanginya. terminal bbm depot dan penyalur terminal bbm depot dan penyalur terminal bbm depot dan penyalur lampiran peraturan bupati kutai timur nomor: tahun tentang distribusi dan pengendalian penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu.surat rekomendasi pembelian bbm jenis tertentu nomor dasar hukum: undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi undang undang nomor tahun tentang pemerintahankonsumen pengguna: usaha mikro pertanian perikanan pelayanan umum jenis usaha kegiatan berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan bbm digunakan untuk sarana sebagai berikut: diberikan alokasi volume bensin gasoline) ron minyak solar gas oil): sejumlah liter per gam hari minggu bulan) tempat pengambilan lembaga penyalur spbu arms span span) nomor lembaga penyalur lokasi masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan jenis alat jumlah alat fungsi alat bbm jenis tertentu kebutuhan bbm jenis tertentu jam atau operasi konsumsi bbm jenis tertentu liter per (jam hari minggu bulan) jumlahkepala skpd pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ttd dan cap bupati kutai timur, mma iran noor kop skpd rekapitulasi usaha perikanan yang diberikan rekomendasi pembelian bbm jenis tertentu keterangan nomor urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha perikananresmi namausaha| usaha rekomendasi|,, jenis tema ris sepak tempat kegiatan tertentu tertentu pena (s) kop skpd rekapitulasi usaha pelayanan umum yang diberikan rekomendasi pembelian bbm jenis tertentu keterangan nama pemilik nama usaha jenis usaha kegiatan nomor surat rekomendasi bbm jenis tertentu alokasi jenis bbm tertentu masa berlaku lembaga penyalur tempat pengambilan urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha pelayanan umum nama pemilik usaha mikro yang memperoleh rekomendasi nama usaha yang dimiliki oleh pemilik jenis usaha mikro yang jalankan nomor dari surat rekomendasi skpd yang diterbitkanyang disetujui dalam surat rekomendasi rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal s d tanggal lokasi penyalur tempat pengambilan bbm jenis tertentu bupati kutai timur, iran noor lembaga jenis bbm alokasi semi namausaha| usaha rekomendasi jenis bem jenis pantau kegiatan tertentu tertentu pengambilan nomor lampiran iii peraturan bupatirekapitulasi usaha mikro usaha pertanian usaha perikanan pelayanan umum yang dilayani sesuai surat rekomendasi skpd keterangan nomor urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha mikroyo. bumi namausaha| usaha rekomendasi | , jenis berjenis saksama namo kegiatan tertentu tertentu penuaan |
bupati bandung peraturan bupati bandung nomor tahun, bahwa dalam rangka melaksanamerintah daerah kabupaten kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan: informatika berdasarkan spm bidang komunikasi dan informatik: peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor s per m. kominfo tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika kabupaten kotaseba maa: standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informasi adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informasi yang selanjutnya disebut spm bidang komunikasi dan informasi: pelayanan bidang komunikasi dan informatika adalah kegiatan kegiatan urusan wajib pemerintah bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pelayanan masyarakat, indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan pelayanan komunikasi dan informasi dalam mendukung keberhasilan pelayanan umum:: unit organisasi perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika adalah badan perpustakaan, arsip dan pengembangan sistem informasi bagasi) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati. bab spm bidang komunikasi dan informatika bagian kesatu maksud, tujuan dan fungsi paragraf maksud maksud ditetapkannya spm bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai pedoman perangkat daerah kabupaten bandung yang membidangi pelayanan komunikasi dan informatika dalam mencapai spm secara teknis kabupaten bandung. paragraf tujuan tujuan ditetapkan spm bidang komunikasi dan informatika kabupaten bandung adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika, meningkatkan pengawasan kepada skpd lingkup komunikasi dan informatika terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat: cc. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan komunikasi dan informatika. paragraf fungsi fungsi spm bidang komunikasi dan informasiomunikasi dan informatikakomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung, acuan penentuan dasar belanja publik dengan prioritas utama bidang komunikasi dan informatikaomunikasi dan informatika dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatikaomunikasi dan informatika yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat: pedoman penyusunan program program tahunan bidang komunikasi dan informatika: acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang komunikasi dan informatika. bagian kedua standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika jenis pelayanan dasar pada bidang komunikasi dan informatika, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun meliputi pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pendistribusian informasi nasional, melalui media massa, seperti majalah, radio, dan televisi kali per tahun pada tahun media baru, seperti website (media online), setiap hari pada tahun media tradisional seperti pertunjukan rakyat, kali per tahun pada tahun media interpersonal, seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan lokakarya, kali pertahun pada tahun media luar ruang, seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, kali per tahun pada tahun pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dengan cakupan tingkat kecamatan adalah pada tahun bab iii pengorganisasian spm bidang komunikasi dan informatika bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai spm yang dilaksanakan dalam lingkup bidang komunikasi dan informatika: penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuaibagasi, penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai spm bidang komunikasi dan informatiktandar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatikaomunikasi dan informatika lingkungan kabupaten bandung:dalam pencapaian target spm, sebagaimana dimaksud pada ditentukan target pencapaian masing masing indikator spm tahunan sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini yang tidak terpisahkan dan memasukannya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana strategis renstra) skpd. bab monitoring dan evaluasi bupati memfasilitasi monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian spm bidang komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah daerah: bab pelaporan bagasi menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm bidang komunikasi dan informasi bagasrepublik indonesia tembusan disampaikan kepada gubernur, berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada menteri komunikasi dan informatika republik indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan spm bidang komunikasi dan informatika. bab vyang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten dibebankan kepada apbd kabupaten, bab viiiomunikasi dan informasi yang dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah daerah, bupati memfasilitasi pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian spm bidang komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah daerahperpustakaan, arsip dan pengembangan sistem informasi bagasi)diundangkan soreang wan pada tanggal september takalar mitoal, sll (ali (el sia had s.d set l.| saat cmn, aoa ad em. siap! lal ipg3333 elis sia 3gla bat 4d goo shan a95 ang sis mlz best per be35 j2s28 men ss. sales a33 93s2 isl ana "et tee 28rs a.a sasar oca ag, a8. pena sah eeee ban s3s a05 tak se5ar ( i3353 lo kas: usu s . a8. 0o2sr3 e58 "g) ao. bi! tc35 see oma sid digit minut eee :.$ sia bi.ha den feb 3nd fee 3fd3a sisi sigi bee slot oxu3 sia2x begin 3p3 eeenasin oepisgi ia: ke: gaya is. oni dgl nasa isiggii ina sang isi sud bag en: 5t,aii esta fla eme ahead bie bad dina jiran pet are lah suu tn! let sisi .$ s5. 1t33 mere nilai opa f3: s2. stt as$3is sa5 testi teh ss3f s333t ig da3 ledak #$ ana bee e$e53 sis tee a.m es: tee 5es3 |(ze ini "uh senen: sigi hasi legis 3x3 kita aji, tttt feri |
adanya kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak bbm) yang diberlakukan mulai tanggal november maka tarif angkutan umum perlu disesuaikan secara proporsional, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal juni yang dihadiri oleh satuan kerja perangkat daerah instansi terkait, ganda dan elemen masyarakat lainnya, disepakati bahwa tarif angkutan umum wilayah kabupaten pandeglang dinaikan sebesar (tiga puluh persen): cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang dengan peraturan bupati:sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri perhubungan nomor tahun peraturan menteri energi sumber daya mineral nomor tahun tentang harga eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu:berita acara hasil rapat koordinasi tanggal november tentang penyesuaian tarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati pandeglang tentang penyesuaian tarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati pandeglndeglang. kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas s d tempat duduk dan s d tempat duduk yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. tarif angkutan umum adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umummobil bus umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran: bab tarif angkutan penumpang umum angkutan penumpang dengan mobil kendaraan angkutan umum wilayah kabupaten pandeglang dikenakan tarif. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada adalah merupakan penyesuaian dengan kenaikan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif lama yang berlaku lapangan. daftar tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada dan yaijar dan mahasiswa hanya dikenakan dari tarif sebagaimana dimaksud pada tarif angkutan penumpang jalan dengan mobil kendaraan angkutan umum wilayah kabupaten pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang sebesar rp. (enam puluh rupiah) berdasarkan undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun bab iii pungutan lain dan tarif tambahan setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang jalan dengan mobil bus umum wilayah kabupaten pandeglang, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bupati. atas usul camat, bupatiload actor dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai. bab sanksi bagi pengusaha angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang yang terbukti mengenakan tarif luar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi oleh bupati. bab sosialisasi guna sosialisasi peraturan bupati ini, setiap kendaraan angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang, wajib mencantumkan daftar tarif pada kendaraannya. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatikanovember penyesuaian tarif angkutan penumpang umum wilayah kabupaten pandeglang eng doa oma jartasuanasatusanta aste0| |amtasuanakabu ban enkapomas |artasuanamasarurante dion cip acu ng ar tas mana rp ) rp |artasuanakabusan enjllntastimur ccigadung artabuana rp ) rp ket tarif bagi pelajar mahasiswa adalah dari tarif yang berlaku bupati pandeglang, cap ttd irwan kutub |
s3) ng) radipandang perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunanengkayang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidangberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi kegiatan pada sub bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang pemberdayaan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang pemberdayafisik dan tata ruang bidang fisik dan tata rufisik dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahpenataan ruang dan pemanfaatan kawasan, pengendalian fisik dan prasarana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang fisik dan tata ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja bidang fisik dan tata ruangataan ruang dan pemanfaatan kawasgendalian fisik, sarana dan prasarana wilayah,fisik dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam membawahi (dua subbidang yang terdiri dari: sub bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi: sub bidang bina marga, pengairan dan perhubungan: dan sub bidang tata ruang. subbidang sebagaimana dimaksud pada masing masing dipimpin, oleh seorang kepala subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fisik dan tata ruang. sub bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energ. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja sub bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi: penyusunan rencana pembangunan daerah bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah kabupaten bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi: penyusunan kebijakan perencanaan cipta karya, lingkungan hidup dan energi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan cipta karya, lingkungan hidup dan energi: monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan cipta karya, lingkungan hidup dan energibina marga, pengairan dan perhubungbina marga, pengairan dan perhubungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang bina marga, pengairan dan perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang bina marga, pengairan dan perhubunganbina marga, pengairan dan perhubungan: cc. penyusunan rencana pembangunan daerah bidang bina marga, pengairan dan perhubungan, pemfasilitasian dan koordinasi rencana pembangunan daerah kabupaten bidang bina marga, pengairan dan perhubungan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bina marga, pengairan dan perhubungan,tata ruangumum penyusunan rencana makro pembangunan daerah bidang tata ruang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub tata ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub tata ruang:tata ruang: penyusunan rencana pembangunan daerah bidang tata ruang, pemfasilitasian dan koordinasi rencana pembangunan daerah kabupaten bidang tata ruang, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub tata ruang,bidang pengendalian bidang pengendalian sebagaimana dimaksud pada (l) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pengendalian perencanaan makro pembangunan daerah. bidang pengendaliuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang pengendalian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja bidang pengendalian pembangunan daerah: b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pembangunan daerah, perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendali, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanasebagaimana dimaksud dalam (l)membawahi tiga subbidang yang terdiri dari: sub bidang pengendalian perencanaan pembangunan, sub bidang litbang: dan cc. sub bidang monitoring dan evaluasindalian. sub bidang pengendalian perencanaan pembangunpengendalian perencanaan pembangunan daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengendalian perencanaan pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang pengendalian perencanaan pembangunan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pengendalian perencanaan pembangunan daerah: pemfasilitasian dan mengkoordinasikan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah: pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah skala besar wilayahnya: pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan daerah skala besar wilayahnya: evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian perencanaanlitbang, analisis, koordinasi, data dan informasi pengendalian program pembangunan daerah dan pelakslitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja sub litbang, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah, penyelenggaraan pendataan dokumentasi, informasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah, pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan data, informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten kota, pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten kota, pemfasilitasian, mengkoordinasikan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan antar daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan daerahmonitoring dan evalumonitoring dan evaluasi pembangunan daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang monitoring dan evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang monitoring dan evaluasi: pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana monitoring dan evaluasi pembangunan daerah: pemfasilitasian dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan strategi kabupaten dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah skala besar wilayahnya: pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah skala besar wilayahnya, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang monitoring dan evaluasisepuluh unit pelaksana teknis badan(l), dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah melalui sekretaris badmelalui sekretaris badanbadan perencanaan pembangunan daerah(survadwap gadot diundangkan bengkayang pada tanggal desember pj. sekretaris daerah kabupaten bengkayang, sen berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor "ia lampiran bagan susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah anak mna kabupaten bengkayang nomor tahun tanggal desemberkepala badaniii kepegawaian keuangan bidang bidang bidang bass sosial budaya fisik dan tata bag dan dan pemerintahan ruang sub bidang sub bidang haa sub bidang cipta karya, lingkungan pengendalian perencanaan keu angan sosial hidup dan energi pembangunan budaya sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang data dan litbang koperasi, ukm dan bina marga, pengairan perindustrian perdagangan dan perhubungan sub bidang monitoring dan sub bidang evaluasi esa sumber daya alam bupati bengkayang, meurvaobadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang yang berada kecamatbadan perencanaan pembangunan daerahperencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkadibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta tugas pengendalian program pembangunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam maka badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:,sosial budayaekonomifisik dan prasarana, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan, statistik dan litbang, perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah: il. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan: pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi penyusunan rencana kerja dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, perlengkapan serta urusan kehumasan dan hukum,badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang, terdiri dari kepala badan, sekretariat, membawahi, subbagian administrasi umum dan kepegawaian, subbagian rencana kerja dan keuangan. bidang ekonomi, membawahi: sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan: sub bidang koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan: sub bidang sumber daya alam. bidang sosial budaya dan pemerintahan, membawahi: sub bidang sosial budaya: sub bidang pemerintahan, sub bidang pemberdayaan masyarakat. bidang fisik dan tata ruang, membawahi: sub bidang cipta karya, lingkungan hidup dan energi, sub bidang bina marga, pengairan dan perhubungan: sub bidang tata ruang. bidang pengendalian, membawahi sub bidang pengendalian perencanaan pembangunan: sub bidang litbang, sub bidang monitoring dan evaluasi. unit pelaksana teknis badan upt): dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan perencanaan pembangunbadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang kepala badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalams sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok serta memberikan pelayanan teknis dannyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja kesekretariat: penyelarasan dan kompilasi program kerja badan dan pelaksanaan tatausaha keuangan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana badan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, hukumyang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam membawah: cc. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian: pengawasan dan pengendalian sub bagian administrasi umum dan kepegawaian: penyampaian bahan evaluasi dan laporan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang, danagian rencana kerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan badan perencanaan pembangunan daerahyusunan program kerja sub bagian rencana kerja dan keuangan: penyusunan rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan maupun secara periodik: cc. penyusunan laporan penilaian kinerja badan: penyusunan laporan penetapan kinerja badan: penyusunan laporan keuangan badan baik tahunan maupun periodik: pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja badan: penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan badan: pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan koordinasi dalam musyawarah perencanaanenam bidang ekonomi bidang bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dsumber daya alam, investasi, ekonomi, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja bidang perencanaan ekonomiinvestasiumber daya alamkoperasi, perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengahekonomi dan keuangekonomi sebagaimana dimaksud dalam membawahi (tiga) subbidang yang terdiri dari: sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan, sub bidang koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan: dan sub bidang sumber daya alamekonomi. (l) sub bidang investasi, ekonomi dan keuinvestasi, ekonomi dan keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang investasi, ekonomi, keuangan, perumusan kebijakan teknis bidang investasi, ekonomi dan keuanginvestasi, ekonomi dan keuangan, penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi kegiatan pada sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang investasi, ekonomi dan keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang investasi, ekonomi dan keuangankoperasi, ukm dan perindustrian perdagkoperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang koperasi, ukm dan perintah: perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, ukm dan perintah: cc.koperasi, ukm dan perintah: penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi kegiatan pada sub bidang koperasi, ukm dan perintah: pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang koperasi, ukm dan perintah, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang koperasi, ukm dan perintah:, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang koperasi, ukm dan perintah:sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya alam. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang sumber daya alam menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang sumber daya alam, perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya alamumber daya alam, d.penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sumber daya alam, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sumber daya alam, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sumber daya alam, g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang sumber daya alam, h.sosial budaya dan pemerintahan bidang sosial budayasosial budaya dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan tehnis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan mengkoordinasikan bidang sosial budaya dan pemerintahan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sosial budaya dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang sosial budaya dan pemerintahosial budayamerintahsosial budaya dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam membawahi (tiga) subbidang yang terdiri dari: sub bidang sosial budaya: sub bidang pemerintahan: sub bidang pemberdayasosial budaya dan pemerintahan. sub bidang sosial budayasosial budaya secara makro. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang sosial budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang sosial budayosial budaya, cc. penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi kegiatan pada sub bidang sosial budaya, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sosial budaya: pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sosial budaya, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang sosial budaya, g&:erintahan secara makro. untuksebagai berikut penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahanerintahan, penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan administrasi kegiatan sub bidang pemerintahan: pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan sub bidang pemerintahan: pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang pemerintahan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada sub bidang pemerintahan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. sub bidang pemberdayaan masyarakatberdayaan masyarakat.sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati grobogan, menimbang:grobogan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tpk), perlu disusun petunjuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan whistleblowing systeming system.melaporkan hasil telah pengaduan masuk penanggungjawab inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan: dan membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk. tim audit memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk sistem wbs, memproses pengaduan yang diserahkan oleh tim telaah melalui penanggungjawab inspektur, dan membuat laporan berkala penanganan pengaduan masukpemeriksaan. pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan. pemeriksaan pemeriksaanmeriksaanpemeriksa oleh inspektur, penyusunan hipotesis dan program, dan cc.epada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada bupati. dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan dan atau terlahir tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksa dan metodologi pemeriksaanpermintaan keterangan baimeriksaan dilakukan oleh inspektur melalui pemandangan audit, revi, pembahasan internal dengan tim pemeriksa. bab vii ekspor hasil audit atas laporan pengaduan whistle blower dan laporan hasil pemeriksaan setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai, tim pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan. tim audit melakukan ekspor internalmeriksaan. peserta ekspor internal adalah seluruh tim pemeriksa, tim menelaah dan pejabat pejabat inspektorat, serta pejabatbyek yang diperiksa dan atau terlahir. dalam hal pimpinan obyek yang diperiksa dan atau terlahir tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaantuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. hasil pemeriksaan yang berasal dari laporan pengaduan whistle blower dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lhp). laporan final hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan whistle blower disampaikan kepada bupati. bab viii ketentuan lain lain dalam hal yang menjadi terlahir adalah salah seorang tim pengelola pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim pengelola pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan15 desember bupati ton ata sresumarni, diundangkan purwodadi ara pada tanggal desember sek paten grobogan, moda room berita daerah kabupaten grobogan tahun nomoring system)whistleblowing system, selanjutnya disingkat wbs. whistle blower adalah insan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten grobogan yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindak pelanggaran melalui wbs. terlahir adalah insan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah yang dilaporkan dalam laporan tindak pelanggaran yang disampaikan melalui wbs. tim pengelola pengaduan whistle blowing) adalah tim penanganan pengaduan (whistleblower system) lingkungan pemerintah daerah. aparat pengawas intern pemerintahbadan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), inspektorat jenderal kementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten kota. auditor adalah jabatan fungsional auditor jfa) dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah p2upd) jabatan fungsional auditor jfa) adalap2updmengandung pengertian sama dengan pemeriksaan dan untuk selanjutnya disebut pemeriksaan. obyek pemeriksaan selanjutnya disingkat abrik adalah orang instansi pemerintah yang diaudit oleh api.atau kejadian dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar pejabat yang diperiksa dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. bab asas, maksud dan tujuan asas asas dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistle blower system) adalah: kerahasiaan pemerintah daerah melindungi kerahasiaan identitas pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui whistleblowing system tidak diskriminatif setiap insan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh insan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah lainnya yang terjadi lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui wbs. perlindungan pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima pelapor yang beritikad baik. dalam hal tertentu, pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. maksud dan tujuan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistle blower system) adalah: menerapkan budaya kerja lingkungan pemerintah daerah secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas, memperkuat lingkungan pengawasan (upaya preventif) dan mendorong pelaporan terhadap hal hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal hal yang dapat merusak citra pemerintah daerah dalam rangka menjaga serta melindungi aset kepentingan pemerintah daerah: dan mempermudah untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi lingkungan pemerintah daerah sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal sebelum dilakukannya penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum bila dianggap perlu. bab iiiperaturan perundang undangan yang mengatur mengenaimeriksameriksawhistle blower yang menggunakan saluran elektronik (website dan e mail) akan diberikan suatu kode unik sebagai referensi terhadap tindak pelanggaran yang melaporkannya. pengungkapan identitas pelapor terdiri dari (tiga) alternatif, yaitu whistle blower bersedia mengungkapkan identitas kepada penerima laporan pada tim pengelola pengaduan. whistle blower bersedia mengungkapkan identitas hanya kepada penerima laporan pada tim pengelola pengaduan. dalam hal ini penerima laporan tidak akan meneruskan identitas pelapor kepada tim pengelola pengaduan. whistle blower tidak bersedia mengungkapkan identitas dirinya sama sekali anonymous). prioritas penanganan aduan oleh api berdasarkan urutan pengungkapan identitas whistle blower pada dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk tim pengelola pengaduan whistleblowing) yang ditetapkan dengan keputusan bupa jfa dan p2upd)yang dimaksud padgelola pengaduan, atau melalui email atau aplikasi wbs apabila sudah tersediam pengelola pengaduan struktur tim pengelola pengaduan whistleblowing) sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut pengarah penanggungjawab penanggungjawab adalah inspektur kabupaten grobogan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal lingkungan pemerintah kabupaten grobogan administrator administrator adalah petugas yang mengelola dan memelihara hardware dan software whistleblowing system wbs) tim menelaah tim yang terdiri dari pegawai inspektorat kabupaten grobogan yang bertugas menerima dan menelaah seluruh pengaduan yang masuk. tim pemeriksa tim yang terdiri dari auditor inspektorat pemerintah kabupaten grobogan yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk dilakukan pemeriksaan. tugas dan tanggungjawab tim pengelola pengaduan whistleblowing) sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut penanggungjawab ketua, bertugas memberikan pengarahan kepada tim menelaah dan tim pemeriksa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan, memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari tim menelaah: menerbitkan surat tugas pada tim menelaah dan tim pemeriksa berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan, .menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan, dan s.melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan. administrator anggota), meliputi: admin bertugas: mengelola administrasi username dan password sistem wbs yaitu: menambah user, me non aktifkan user dan melakukan reset password untuk user, dan melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan. admin bertugas: memeriksa memonitor service yang berjalan server secara berkala: melakukan pemeliharaan server dapat meliputi sejumlah hal, misalnya: pemeriksaan harddisk, dan melakukan penyediaan backup berkala (minimal tiga bulan sekali) data data yang ada server kedalam media backup dvd rom dan menyimpan dvd rom tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya. tim menelaah memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk sistem wbs: melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui situs wbs, mengumpulkan seluruh bukti bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan pemeriksaan, |
(han bupati gianyar provinsi bali peraturan bupati gianyargianybahwa menteri dalam negeri memerintahkan bupati walikota untuk membuatikabupaten gianyar. bab iii kewenangan desa kelurahan kewenangan desa kelurahan meliputi mem kelurahan. bab peruntukan dan pembiayaandesa kelurahan kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan., september bupati gianyar, ttd a.a. gde agung bharat diundangkan gianyar pada tanggal september plt. |
nd) pan s0e, peraturan daerah kabupaten sanggau nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah: s1.., hum penata ih c) nip. |
salinan l: pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif: fasilitasi pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular endemik,: ga)lindungan masyarakat, antara lai, perangkat desa desa yang berasal dari perangkat desa yang tidak berasal keuangan desa paling mendapatkan dari perangkat desa banyak sebesar upah tunjanganstaf perangkat desa yang berasal dari perangkat desa jaminan ketenagakerjaan nol jabatan kepala desa dia dia den kesal desa desa staf perangkat desabarang perlengkapanjasa sewa.cc.: kegiatan pemilihan kepala desa antar waktketua lembaga kepala desa pimpinan bpd kemasyarakatan tokoh masyarakat ketua tim pengelola sekretaris desa anggota bpd kegiatan disetarakan dengan biaya perjalanan dinas kaur kasi kadus staf perangkat desa yang sekretaris desa. berasal dari perangkat desa biaya uang harian perjalanan dinas untuk pengurus staf perangkat desa yang tidak berasal dari lembaga kemasyarakatan tim pengelola kegiatan selain perangkat desa ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jarak kilometer kaur kasi kadus kepala desa pimpinan bpd sekretaris desa anggota bpd perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya kaur kasi kadus staf perangkat desa yang perjalanan dinas. berasal dari perangkat desa uang harian diberikan secara lumpur sesuai tanggal staf perangkat desa yang tidak berasal dari melaksanakan perjalanan dinas pada surat perintah perangkat desa perjalanan dinas.. akomodasi tidak ditanggung panitia mobil diberikan liter kilometer. penyelenggara: pertanggungjawaban huruf dan huruf dengan bukti provinsi jawa tengah dan diy pembelian bbm.staf perangkat desa yang tidak berasal banding komparasi dilakukan secara selektif dan hanya dari perangkat desa diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan akomodasi ditanggung panitia penyelenggara wawasan dan substansi kebijakan desa yang sedang provinsi jawa tengah dan diy dirumuskan pemerintah desa dan dilengkapi dengan kepala desa laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud. sekretaris desa perjalanan dinas dilaksanakan dengan surat perintah kaur kasi kadus staf perangkat desa perjalanan dinas spp) dari kepala desa selaku pemegang yang berasal dari perangkat desa kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dilengkapi staf perangkat desa yang tidak berasal dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dari perangkat desa lainnya berupa surat undangan jika pelaksana kegiatan luar provinsi jawa tengah dan diy bukan desa), surat perintah tugas oleh kepala desa atau kepala desa ketua bpd, laporan perjalanan dinas oleh pelaksana sekretaris desa perjalanan dinas, nota bill hotel (jika menginap), nota bbm kaur kasi kadus staf perangkat desa dan atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas yang berasal dari perangkat desa luar daerah) dan daftar penerimaan perjalanan dinas. staf perangkat desa yang tidak berasal perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat dari perangkat desa ditempuh dengan (satu) hari hanya diberikan (satu) spp. biaya penginapan biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk provinsi jawa tengah dan diy menginap hotel tempat penginapan lainnya yang kepala desa diberikan secara cost (sesuai harga yang tertera dalam sekretaris desa nota). kaur kasi kadus staf perangkat desa yang dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan berasal dari perangkat desa fasilitas hotel penginapan, dapat diberikan biaya staf perangkat desa yang tidak berasal dari penginapan sebesar 30x dari tarif hotel kota tujuan perangkat desa sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas. luar provinsi jawa tengah dan diy berturut turut anggota diantaranya: pengelolaan keuangan desa, penyusunan petugas administrasi rpm desa rkp desa apb desa, pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa dan bpdpmb bul kegiatan dapat diberikan bagi pembayaran honor bulanan kegiatan dapat diberikan bagi pelaksana kegiatan kepala desa dan perangkat desa yang melaksanakan bendahara desa epa rang desa yang tugas paling sedikit hari kalender pada bulan honor sidang rapat bpd berkenaan. ketua wakil ketua honorarium sidang tim kegiatan dan honorarium sidang sekretaris bpd paling banyak (lima) kali dalam (satu) bulan. anggota jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan sidang rapat narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu. honorarium nara sumber pembicara pelatih:honorarium tenaga ahli pengadaan barang jasa kegiatan konstruksi: konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi nilai rp. juta s.d juta: rab atau gambar teknis) dapat diberikan maksimal 2y6 penanggung jawab dari nilai kegiatan. tim pengelola kegiatan tpk) honorarium tim pelaksana kegiatan pengadaan ketua barang jasa diberikan paling tinggi dari nilai kegiatan sekretaris termasuk dalamnya untuk biaya operasional.berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur mengenaiitambah biaya pengiriman. harga buku perpustakaan berpedoman pada harga pasar ditambah biaya pengiriman. harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakaisesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengirimraya amanah sejahtera, berdaya saing dan amanah). fokus pembangunan tahun adalahkehidupan beragama dan akhlak mulia, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah, sarana dan prasarana publik, lingkungan hidup, kepemudaan dan olah raga birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan ketenteraman, ketertiban dan penanggulanganterdiri dari (lima) bidang yaitupurna bakti kepala,( |
materi publikasi dukungan operasional tic (dak non fisik) belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan belanja cetak program pengembangan destinasi pariwisata pengembangan dan pemeliharaan objek pariwisata unggul1________ _______________2____________________________ peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dak ta.inaan dan pendataan usaha jasa pariwisatjumlah rp) bertambah (berkurang) anggaran setelah perubahan realisasi (ksanaan pendampingan tata cara pendaftaran usahkegiatan kepariwisaerah tujuan wisata daya tarik wisata dak reguleruang air bersih alr baku program peningkatan peran serta kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan jpi papperjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan paskibrdokumentasi belanja dekorasirenstra dinas papar kab.apasitas sumber daya manusia sdm) aparatur usaha jasa dan masyarakat bidang pariwisata dan bekraf pengembangan sumber daya manusia sdm) pariwisata dan ekonom! kreatifpemandu wisata terpadu dak non fisiktata kelola destinasi dan pengembangan destinasimbinaan dan pemasyarakatan olah raga pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah poldkompetisi olahraobat obatangembangan olahraga rekreasi olahraga tradisionasurplus (defisit) ___ bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesusfj angan fljllnya kepa bagikearsipan dan perpustakawajib bukan pelayanan dasar perpustakaan dinas kearsipan dan perpustakaan dinas kearsipan dan perpustakhonorarium non pns honorarium pegawai honorer tidak tetap }_________ _______layanan perpustakaan dak reguler perpus)ngembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan pemasyarakatan m minat dan budaya bacajasa publikasienyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerahpengawasaturan bupati tentang penyelengarusuran arsip permaneusutan arsita arsip daerahprogram peningkatan kualitas pelayanan informasi kegiatan bintikkegiatan surplus (defisit) bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai^ engan aslinya kepa marina ia, sfr pembina (perkebunan dan perternakilihan pertanian unit organisasi dinas perkebunan dan peternakan sub unit organisasi dinas perkebunan dan peternakbakar minyak gas dan pelumas rehabilitasi sedang berat gedung kantosertifikatan tanah untuk peningkatan aksesremajaan kelapa sawit rakylaporan berkala kondisi ketahanan panganan pasca panen dan pengolahan hasildinas perkebunan dan peternakan tahunghapusan barang inventarisprogram peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan promos! atas hasil produksi pertanian perkebunan unggulblt tanampertanian perkebunan pengembangan tanaman kelapa sawinangkaran bibit benih perkebunan belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan belanja honorarium non pegawai honorarium tenaga kerja belanja barang dan jasa belanja bahan pakaingembangan tanaman karejalan pertanian jalan produksi perkebunan dake belanja pegawai honorarium non pns honorarium pihak ketigailailadarlindungan perkebunerbitan std perdagangan ternak antar daerahhasil peternakdan pengembangan perkebunpemetaan perkeb_________ bupati sanggau, ttd paulus hadi ^aslinya kepala marina pembina iv a) nip. salinan sesupala daerah dan wakil kepala daerah lampiran perlu penjabaran apbd tanggal agustus nomor tahuntan pemerintahan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan unit organisasi kepala daerah dan wakil kepalewan perwakilberas tunjangan ph tunjangan khususuran jaminan kecelakaan kerja iuran jaminan kematian tunjangan transportasi anggota dprpimpinan dan anggota dprdaerahtempat penginapan pesanggrahan villegawai honorer idak tetapbahan material belanja bahan lainnya belanja jasa kantor belanja dekorasi belanja modhonorarium pihak ketigalayanan aplikasi perjalanan dinamodal belanja modal aset lainnya pengadaan aset lainnya software operasional perwakilan sanggauerjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah fasilitasi anggaran ulp kab. sanggbelanja jasa pemeliharlengkapan gedung kantor belanja barang dan jasa belanja bahan pasal habis belanja bahan bakar minyak glapangan pdl) belanja pakaian dinas sipil resmi psr.perangkat daerklipetatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran setdyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja proses pengadaan barang dan japromosi dan kerjasama investasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi, peningkatan kebijakan investasi dan umklayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial fasilitasi kegiatan keagamaan dan monitoring, evaluasi hibah rumah ibadah dan lembaga ibadahlaksanaan ibadah haj!kegiatan ibadah rohani tanah sucfasilitas kegiatan perumusan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan kegiatan kesejahteraan sosiallainny kepalakesehatan kdh wak kdh belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa pihak ketiga pengadaan peralatan kantor kdh wak kdngadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kdh wak kdhlapangan pdl)pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan bupati wakil bupajasa kantor belanja jasa pemeliharaan pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan bupati wakil bupati belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa pemeliharaperalatan dan perlengkapan rumah jabatan kdh wakil kdyediaan penunjang rumah tangga kdh wakil kdbelanja jasa kantor belanja telepon belanja air belanja listrik belanja kawat fakslmlll internet intranet kabel satelit belanja pajak bumi dan bangunan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman tamu penyelenggaraan keprotokolforum koordinasi pimpifasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan staf ahli bupataparatur penyusunan formasmbinaan dan penataan pegawaijasa pemeliharaanperbatasan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan wilayah perbatketatausahaan penilaian barang milik daerah aset tetap setdaliputan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah kabupaten belanja barang dan jasa belanja bahan pasal habis belanja alat tulis kantorogram peningkatan kualitas pelayanan informasi publik penyebaran dokumentasi informasi daerah melalui spanduk dan balihoatfasilitasi, koordinasi dan monitoring kegiatan pertanian, tanaman pangan dan holtikultu, koordinasi dan monitoring kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutmasyarakatan olah raga fasilitasi pembinaan olahraga setiap hari jum 'at belanja pegawai honorarium non pnsdaerah bidang ekonomi dan pembangunan fasilitasi kebijakan pengendalian inflasi daerah dan perumusan kebijakan perdagangan, industri dan lembaga keuang, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaandan usaha milik daerah bumi) optimalisasi dam dan fasilitasi pengembangan perusahaanlaksanaan programdirian perguruan tingptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik lpsjasa tenaga ahli narasumber instruklenggaraan money online pengadaan barang jasa pemerintah serta pengawasan penyerapalenggaraan sistem informasi manajemen pemerintah terpadu (e bcetext rv*belenggaraan sistem informasi rencana umum pengadaaantar pemerintah daerah fasilitasi penerapan aplikasi kinmbentukan kerjasama antar daerah bidang pemerinthan pameranataan peraturan perundang undangan fasilitasi seminar masyarakat hukum addokumentasi, publikasi dan penelaahan produk hukum ddvokasi hukencana aksi nasional hak asas! manusia ran ham) perpres tahun ttg sahamjaringan data dan informasi jdi) hukumsosialisasi konsultasi publik pembentukan perda dan perdningkatan kadarkumlegislappdpenyelenggararapat koordinasi camatntikan dan pisah sambut bupati dan wakil bupatielanja makanan dan minumanerjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah fasilitasi pemilu legislatif dan presidenyiapan data informasi pembakuan nama rupa bumfasilitasi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kab. sangga0.ingatan hari hari besar nasional, hari otonomi daerah, hut propinsi bar dan pkk hut lainnypelayanan administrasi terpadu kecamatan paten)un t satuan tugas sapu bersih pungutan uarataan organisasi tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik perangkat daerah evaluasi sistem kelembagaan perangkat daerahevaluasi jabatan kab. sanggauoadmap reformasi birokrasisurvei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publiklaporan penerapan dan pencapaian spmfasilitasi pembentukan mali pelayanan publikantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik daerah belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana. surplus (defisit) bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai kepa bagi inya mar prd lampiran perlu penjabaran apbd nomor tahun tanggal agustus .tsekretariat dprd sub unit organisasi sekretariat dprd kode rekening uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasanbelanja penunjang operasional pimpinan dprdjaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota dprd belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa pihak ketigapegawai honorarium non pns honorarium pihak ketigmebeteurumah jabatajalan, irigasi dan jaringsatpamusunan kpenyusunan pelaporan keuangan semester dan akhir tahuketatausahaan keuangan skpdpendataan evaluasi dan pelaporir mineral alat kelengkapan dewair mineralreseonsultasi koordinasi alat kelengkapan dprd luarpenunjang rumah tangga jabatan pimpinan dprdjasa kantor belanja telepon belanja air belanja listrik belanja pajak bumi dan bangunan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman tamu sosialisasi empat uar kebangsekretariat dprd tahun belanja pegawai honorarium pns penjelasualitas pelayanan informasi publik peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota dprd kab.________________________ surplus (defisit) bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan gamaslinya kepala bagian !um, marina roapuasapuas kecamatan kapubahan pasalnataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan dau tambahan) ___ ______ *surplus (defisit) __________________ salinan sesi kepala marina pembina iv a) nip. bupati sanggau, ttd paulus hadseka yam lampiran perlu penjabaran apbd tahun nomor tanggal agustus urusan pemerintahan unit organisasi sub unit organisasifungsi penunjang administrasi pemerintahan kecamatan semacam kecamatan semacamunjangan jabatan tgl. mei tentang pemberian gaji atau tuna. ketiga belas kepada pns tunjangan fungsional tahun tunjangan fungsional umum tgl. mei tentang pemberian tunjangan hari tunjangan beras raya kepada pnlntemtilirayan hilir kecamatan tayan hildinas beserta perlengkapannya ______ultayan hulu sub unit organisasi kecamatan tayan hulman__ _________ . ___ ____________ ____ ___ ___ _____rogram pelayanan pribudayaan masyarakat perdesaanusunan renstra perangkatunya tangan salinan semua kepala bag shj3h marina rolimelalu kecamatan melalut _bahan pakai habis belanja bahan pasal habis lainnylomba desjumlah rp) bertambah (berkurang) anggaran setelah perubahan realisasi kode rekening uraer jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan anggaran setelah perubahan realisasi rp) (%_____( bupati sanggau, ttd paulus hadi selnya i1im, marina sh, salinan sesi kepmbarmbaran kecamatan kembarhaur belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja dan kursi kerja rapat pejabat . . belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kursi rapat pejabatcl ttd paulus hadi salinan sesi^engatfaslinya kepa um, marina roma, sh, milntikongentikong sub unit organisasi kecamatan entikofff i gelolaan keragaman budaya fasilitasi penyelenggaraan por sosok malindvr wik_____jelasanrindpandu sub unit organisasi kecamatan pandv11bagmuko lampiran perlu penjabaran apbd nomor tahun tanggal agustus fcl pemerintah kabupaten sanggau <j||muko sub unit organisasi kecamatan mukobintiinti sub unit organisasi kecamatan bint0o o)to rni kode rekening uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelassurplus (defisit) salinan sesi^abdinya lainya kepala b k3 marina rona, sh, pembina iv a) nip. anggaran setelah _perubrealisasi rp) (%) bupati sanggau, ttd paulus hadi halaman kecamatan balai lampiran perlu penjabaran apbd nomor tahun tanggal agustus pemerintah kabupaten sanggau isalai sub unit organisasi kecamatan balai kode uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan rekening anggaran setelah realisasi (rilayanan primaoperasional, ttd paulus hadi salinan sesi^^figanolinya kepa marina rona.duadua kecamatan kedu10. ________10_________0, honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan surplus (defisit) bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesi kepala gan aslinycangkangcangkang kecamatan cangkangtenaga kontrakrwligan asli kepala bagan marina pembina iv oboba kecamatan tobrumah dinas belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa pemeliharaanndidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan paskibra dan drum band)yelenggaraan musrenbang ipjp5enjelasan saman susila kepala ba<.bupati sanggau, ttd paulus hadi halaman kecamatan nolnolan sub unit organisasi kecamatan nolsurplus (defisit) bupati sanggau, paulus hadi salinan sesuai kepa (iv a) marina.rop pembininspektoratpengawasan inspektorat inspektorat.___________ lampiran penjabaran perunggu 1bimbingan teknis pelatihanndak larut hasil temuan pengawcepatan penyelesaian kerugian daerah oleh majelis pertimbangan ttir belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis dokumen perencanaan, pengendalian dan keuangan pemerintah daerah berdasarkan permendagri nomor tahugakan integritreformasi birokrengawasan prioritas nasion__________16_______ bupati sanggau, paulus hadi gan marina salinan sesuai, keprencanaan pembangunan daerah lampiran perlu penjabaran apbd nomor tahun tanggal agustus it'ilperiii lihak ketigalitian dan pengembangan fasilitasi pembinaan kelembagaan pokja balitbangmonitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunanusunan perencanaan umum pembangunpmn pengumpulan kegiatan yang bersumber dari dana dakperubahta sistem informasi pembangunan daerah sid)musrenbang rpm kabupaten sanggaurenstra perangkat daerah kabupateninstrumen analisis jabatrencana aksi nasional hak asasi manusia saham)fasilitasi perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonom!dan evaluasi penerapan tanggung jawab sosialaksi daerah pangan dan gizi kab. sanggaujian pengembangan kawasan ekonomi perdagangan terpadu berbasis sumber daya loka!program perencanaan sosial dan budaya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kpkokja ampencanaan pembangunan kawasan perde stasi perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosbucepatan pencapaian sdgsrasarana wilayah dan sumber daya alam fasilitasi perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktuusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah bidang keciptakaryaandokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaajauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten sanggau belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan penjelasan bupati sanggau, ttd paulus hadi marina sh, pembina iv a) nip. man sesuai kepala baggelola keuangan dan aset keuangan dan asejasa giro bank bri jasa giro bank mandiri pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan bidang pekerjaan umum bidang perumahan rakya' gaji dan tunjangan perda kab. sanggau tahun tgl. oklainnya pendapatan dari pengembalian tunjangan komunikasi intensif tuna. operasional pendapatan dari pengembalian bantuan program kelas sanggau lain lain pad yang sah lainnya lain lain padpsl dan psl popn dan psdari pajak bumi dan bangunan bagi rata bagi hasil dari pbb biaya pemungutan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor lainnya bagi;reguler dak reguler bidang pendidikan perpres tahun tgl. nov perpres tahun tgl. nov perpres tahun tgl. novdak reguler bidang kesehatan dak reguler bidang infrastruktur jalan dak reguler bidang infrastruktur air minum dak reguler bidang infrastruktur sanitasi dak reguler bidang kelautan dan perikanan dak reguler bidang pertanian dak reguler bidang pariwisata dana alokasi khusus dak) fisik penugasan dak penugasan bidang kesehatna alokasi khusus dak) fisik afirmasi .919j402. dak afirmasi sanitasi dak afirmasi transportasi dak afirmasi perumahan dan pemukiman dak afirmasi pendidikan dana alokasi khusus dak)tunjangan khususdana pelayanan admlnduk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan akreditasi rumah sakit dana peningkatan kapasitas koperasi dan ukm dana pelayanan kepariwisataan lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibibah dana bos hibah dana bos satuan pendidikan negerkendaraan bermotor piutang) bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor piutang) bagi hasil dari pajak air permukaan piutang) bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor piutang) sumbangan pihak ketiga dari propinsi bagi hasil dari pajak rokok bagi hasil dari pajak rokok piutangndapatan lainnya pendapatan lainnya dana desa perpres tahun tgl. nov dana insentif daerah did) hibah air minum belanja belanja tidak langsung belanja pegawai belanja gaji dan tunjgaji pokok pns uang representasi j429.hibah b7. belanja hibah kepada badan lembaga organisasi belanja hibah kepada lembaga pemerintah non kementerian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat belanja hibah bidang keagamaan belanja hibah bidang pendidikan belanja hibah bidang kebudayaan belanja hibah bidang keolahragaan belanja hibah bidang keseniadd belanja bantuan keuangan dana desbelanja bantuan kepada partai politik j490. belanja bantuan kepada partai politik j490.kawat fakslmlll internet intranet kabel satelit penyediaan jasa jaminjasa kantor belanja jasa transaksiataan arsinataan administrasi kepegawaian bukan kab. sanggawwww?ataan administrasi perjalanan dinmodal belanja modal aset lainnya pengadaan aset lainnya software penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kabupatemebetbulanan pendapatverifikasi pendapprosesan dokumen penyediaan danagelolaan laporan dan verifikasi gakomunikasi sistem informasi pelaporan hasil pemungutan tape rum, pph, iwp dan bpjmprosesan dokumen pencairan danpelaporan keuangan semester akhir tahutatausahaan keuangan skpharian dan bulanan bix budperalatan dan mesin penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semester prognosis apblaporan realisasi penyerapan dana alokasi khusustriwulanan dana transfeperjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah laporan bulanan realisasi pelaksanaan apbd tahurekonslallsasl data laporan keuangajaringan lampu pjuusunan kebijakan umum dan prioritas serta plafon anggaran sementarkebijakan umum dan prioritas serta plafon anggaran sementara apbd perubmanan data simakpenyusunan buku ribu dan knyusunan dpa dan anggaran kasempurnaan pengembangan program aplikasi simbad belanja pegawai honorarium pns honorarium tim penerima hasil pekerjaan honorarium operator admihapusan dan pemindahtanganan bmlayanan iklanyusunan laporan keuanganonitoring dan evaluasikuan dan pelaporanstatus penggunaverifikasi dan validasi aset tetaplaian aset pemerintilaian gedung bangunan yang akan dihapus dari daftar inventarsistensi penyusunan daftar pengadaan btan aset tetap dan penyusunan neraca barang daerah belanja pegawai jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan anggaran setelah perubahan realisasi rp) (%osialisasi penyusunapan aplikasi sima keuangan berbasis onlineunjang ketatausahaan belanja tidak langsung nobupati tentang pengelolaan hunyertaan modal pada dam pembiayaan nettodapatdapatan daerah sub unit organisasi badan pendapatpendapatan pajak daerah pajak hotel hotel melati tiga hotel melati satu perda kab. sanggau tahun tgl. des losmen rumah penginapan pesanggrahan hostel rumah kos tunggakan pajak hotel pajak restoran rumah makan katering warung tunggakan pajak restoran pajak hiburan pagelaran kesenian musik tari busana permainan biliar permainan ketangkasan pertandingan olahraga tunggakan pajak hiburan pajak reklame reklame papan bill board videotron megaton reklame kain tunggakan pajak reklmineral bukan logam dan batuan tanah pasir batu zircon pasir piutang) batu piutang) pajak bumi dan bangunan pbb) pbb sektor perkotaan pbb sektor perdesaan tunggakan pbb pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bpt pemindahan hak bpt pemberian hak barulain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan denda pajak pendapatan denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan lain lain pad yang sah lainnya lain lain pad yang sah lainnya belanhun juni tahun tgh6 mei tentang pemberian gaji atau tuna. ketiga belas kepada pns tahun tgh6 mei tentang pemberian tunjangan hari raya kepada pns!'kertatausahaan keuangaevaluasi penerimaan daerahdataan objek pajak dan retriburetribusiii:meliharaan sistem manajemen pajak daerah simapada)modal belanja modal aset lainnya pengadaan aset lainnya software pengembangan dan pemeliharaan sistem pbb belanja pegawai honorarium;pemeliharsarana dan prasarana komunikasi sistem informasaset lainnya pengadaan aset lainnya software pendaftaran dan dokumentasi wajibbitan dkp, ssp dan sttspbb belanja pegawai honorarium;pelayanan dan pengadmlnlstrasian benda benda berelesaian keberatan pajadan validasi penyisihan piutangertibdan sosialisasirhitungan, penetapan, penerbitan dan penyampai_i ?i|pemutakhiran dataampaian spot dan dkp pajaknyampaian spot pbbdan verifikasi pbb p2gihan dan keberatan pbbkode rekening uraian jumlah rp) bertambah (berkurang)!yusunan dan penyempurnaan peraturan pendapataan organisasi tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik perangkat daerah penyusunan survey kepuasan masyarakat skepegawaian dan pengembangan sumber daya manusi fasilitasi pindah puma tugas pns fasilitasi pegawai pensi_______615. _____ idikan dan pelatihan struktural bag!dan fungsi bagi pns daerah belanja barang dan jasa belanja bahan pasaldidikan dan pelatihan fungsional bagi pns daerahdidikan dan pelatihan manajemen bag!rtandingan olahraga antar anggota kopleksi penerimaan caleralatan lustrum dan gensempatataan sistem administrasi mutasi staf, jabatan fungsional dan struktumberian penghargaan bag!fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi tugas bpsdm tahuoordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatiataan naskah dan pemeliharaan dokumegangkatan sumpah janjjfasilitasi hak hak kepegawaian belanja pegawadan pemantapan golonganujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazelolaan kenaikan gaji berkala pns belanja pegawai honorariumsistem aplikasi pelayanan kepegawaian saptim seleksi peserta diklat instansi belanja pegawai honorarium pns honorarium panitiaampaian laporan harta kekayaan aparatur sip negseleksi pejabat tinggi pratsurplus (defisit) bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian jjuknw, marina ron h.fffsalinan naas bupati grobogan provinsi jawa tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati grobogan, menimbang bahwa pandemi corona virus disease covid yang masih berlangsung hingga saat ini merupakan ancaman serius bagi pemenuhan hak atas kesehatan yang merupakan salah satu unsur kesejahterapencegahan dan pengendalian penyebaran corona virus disease covid dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru masyarakat menuju masyarakat yang produktif dan aman, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamrtsebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatpemerintah daerah menetapka. kegiatan tempat dan fasilitas umum tersebut, meliputi kegiatan yang dilaksanakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan mall:adapu, secara rinci adalah sebagai berikut pelaksanaan protokol kesehatan pasar rakyat pengelola, pedagang pekerja lainnya dan pengunjung pasar rakypasar rakyatjarak antar pedagang dengan menerapkan jaga jarak area pasar rakyat dengan cara rakyat, dan lain sebagainya, membentuk tim kelompok kerja pencegahan covid pasar rakyat untuk membantu pengelola dalam penanganan covid dan masalah kesehatan lain rakyat dan jika terdapat air conditioned lakukan pembersihan filter secara berkala: menyediakan ruangan khusus pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar rakyat yang mengalami gangguan kesehatan pasar rakyat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada pasar rakyat (karyawan pengelola pasar rakyatradioland dan lain sebagainya,lakukan pemeriksaan suhu tubuh semua pintu masuk pasar rakyat: dan pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan seluruh lokasi pasar rakyat, menginformasikan tentang larangan masuk area pasar rakyatil. dalam hal pasar rakyat dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal berupa tangga, maka dilakukan pengaturanrakyat dan pekerja lainnya yang dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. protokol kesehatan yang berlaku bagi pedagang pekerja lainnya pasar rakyat adalah sebagai berikut memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat pasar rakyatmelakukan pembersihan area dagang masing masing sebelum dan sesudah berdagang, meliputi meja dagang, pintu raising door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya, melakukan upaya untuk mengurangiwajib menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikiegunjung pasar rakyat: dan tidak memaksakan diri masuk dalam pasar rakyat jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak. pelaksanaan protokol kesehatan pusat perbelanjaan mall mini market pertokoan dan sejenisnya. pengelola, pedagang pekerja dan pengunjung pusat perbelanjaan mall mini market pertoko, bagi pengelola pusat perbelanjaan mall mini market pertokopedagang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah, membentukpintu masuk, kasir, dan lain laimengatur jarak paling sedikit (satu) meter elevator dan tangga, dan mengatur melarang masuk pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker,hort message service (sms) blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya dengan materisedikit (satu) meter, danrotokol kesehatan yang berlaku bagi pedagang pekerja pusat perbelanjaan mall mini market pertokoan adalah sebagai berikut: memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagangsekurang kurangnyarotokol kesehatan yang berlaku bagi pengunjung pusat perbelanjaan mall mini market pertokopaling sedikit (satu) meter dengan orang lain. pelaksanaan protokol kesehatan hotel penginapan rumah kos asrama dan sejenisnya pengelola, karyawan dan tamu hotel penginapan rumah kos asramahotel penginapan rumah kos asramamasuk karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, memerintahkan karyawan untuk mengisi formulir self assessment risiko covid sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu, pintu masuk lobby: melakukan pengukuran suhu tubuh pintu masuk tamu dan karyawan, dengan ketentuanberupa pemeriksaan real time polymerase chain reaction rt pcr) yang berlaku hari atau rapid test yang berlaku hari, sebelum masuk hotel:jtelevisi dan air conditionedpaling sedikit meter antar tamu dan antar karyawan, dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay(mc) harus aktif mengmeter dan tidak saling berhadapan, dan jikdandengan ketentuannamundanberenang, membatasi jumlah pengguna kolam renangsedikit (satu) metermelarang pengunjung untukdan, danolla meminta tamu menggunakan peralatan sholat dan sajadah masing masing, meminta tamu untuk tetap menggunakan masker saat sholat, dan menerapkan jaga jarak paling sedikitrotokol kesehatan yang berlaku bagi karyawantamuformat self assessment sebagaimana dimaksud angka hurufrumah makan restoran dan sejenisnya pelaku usaha, pekerja dan pengunjung konsumen rumah makan restoranrumah makan restoranlakukan pemeriksaan suhu tubuh pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) melarang masuk yang bersangkutan, ilnamunooberkunjung rumah makan restoran ataupedagang kaki lima lapak jalanan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung konsumen pedagang kaki lima lapak jalandagang kaki lima lapak jalanajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizermengupayakan gunakan handsanitizer setelah melakukan pembayaran, il. memastikan seluruh lingkungan pedagang kaki lima lapak jalanserta peralatantempat pedagang kaki lima lapak jalananberkunjung pedagang kaki lima lapak jalanansarana dan kegiatan olahraga protokol kesehatan sarana dan kegiatan olahraga berlaku untuk kegiatanolahraga masyarakat yang dilakukan pusat kebugaran, penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan, dan pusat pelatihan olahraga. masyarakat yang melakukan kegiatan olah raga secara individu luar rumah wajib mematuhi protokol kesehatankondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, dan jika ada gejalawajib memakai masker selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah dan melakukan olahragamenyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut, memperhatikan jaga jarak, dengan ketentuankegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara bersama tempat umum wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut: bagi penyelenggar: danan olahraga yang dilakukan termasuk dalam kategorikegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan pusat kebugaran wajib memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:memerintahkan instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota untuk mengisi self assessment sebelum pusat kebugaran, dan jika hasil self assessment terdapat risiko besar, melarang yang bersangkutan untuk melakukan latihan atau masuk kerja pusat kebugaran, melakukan pengukuran suhu kepada instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota pintu masuk, dan jika ditemukan instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota memiliki suhu tubuh 'c, melarang yang bersangkutan untuk masuk pusat kebugaran,satuan tugas penanganan covid daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut satuan tugas covid adalah satu tugas penanganan covid daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. protokol kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penul, membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak, yaitumeter atau jarak antar anggota paling sedikit (dua)sebelum dan setelah digunakan, serta tidak memperbolehkan alat olahragakali sehari, memberikan jarak antar alat berbeda paling sedikit (dua) dan menganjurkan mengganti masker yang dipakai dari luar, dan menganjurkan kepada warga yang lanjut usia untuk tidak berlatih pusat kebugaran, namun jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk warga yang lanjut u, termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain,format self assessment sebagaimana dimaksudkegiatan event pertandingan keolahragaan, wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikutberkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi olahraga sebelum pelaksanaan kegiatan,swab testmengenai tempat tempat strategis lokasi venue, jiksering digunakan bersama dan disentuhdan jika kondisi padat menggunakan tambahan pelindung wajah (face shield) bersama masker yang, tidak melibatkan kelompok rentan (anak, lanjut uerilaku hidup bersih dan sehat pubs), sebagai berikut:, dan tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory celebration). selalu menggunakan maskermenyaitu, dan jika kondisi padat, menggunakan pelindung wajah (faceshield) bersama maskersedikit (satu) meter. pusat pelatihan olahraga wajib melakukan protokol kesehatan sebagai berikuterapkan higiene dan sanitasi lingkungan, dengan carapaling sedikit (tiga) kali sehari, dengan caraswab test, hak hak yang bersangkutan tetap diberikanpedoman yang berlaku. bagi olahragawan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) saat tempat pelatihan, sebagai berikut: tetap menjaga jarak paling sedikit meter,, serta:yaitu selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) saat rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada pusat pelatihan,meng serta mengupayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol. pelaksanaan protokol kesehatan moda transportasi pengelola, awak pekerja, penumpang moda transportasiadalahlarangan bagi awak pekerja yang memiliki suhu tubuh, memastikan semua pekerja awak moda, memastikan semua pekerja awak adalah sebagai berikut. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti pengaturan pembatasan jumlah penumpang, memberi penanda pada pintu masuk, agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit, dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, dan, dan melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja awak moda transportasi secara berkala, danrotokol kesehatan yang berlaku bagi awak pekerja adalah sebagai berikut:,selalu berpartisipasi aktif dengan mengingatkan awak pekerja lainnya atau penumpangumpangmelarang penumpang untuk saling berbicara selama perjalanan dengan moda transportasi umum, dan khusus untuk angkutan ojek, penumpang agar membawa helm sendiri atau menggunakan tutup kepala (harap) jika helm dari pengemudi. format self assessment sebagaimana dimaksud angkstasiun terminal penyelenggara pengelola, pekerja, penumpang pengunjung stasiun terminalyelenggarbentuk tim kelompok kerja pokja) pencegahan covid stasiun dan terminal yang terdiri dari penyelenggara pengelola dan perwakilan pekerja setiap area,kerja, penumpang, pengunjung dan atau pengguna layanan lainnya menggunakan masker selama berada, antara lain berupantaran lain dengan caradanwajib stasiun terminal, dan melarang masuk stasiun terminal bagi yang tidak menggunakan masker, melarang pekerja, penumpang, pengunjung dan atau pengguna layanan lainnya masuk area stasiun terminal bagidan terminal, dengan ketentuanpada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan pekerja, penumpang, pengunjung dan atau pengguna layanan lainnya memiliki suhu tubuh dalam (dua) kali pengukuran dengan jarak menit, dan atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, maka melarang masuk yang bersangkutan, dengan cara higiene dan sanitasi lingkungan, yaitu memastikan seluruh area stasiun dan terminalmesin anjungan tunai mandiri (atm), mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun sebagai berikut sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses, b)adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun,memasang informasiserta, mengupayakan, dalam hal stasiun dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan, penggunaan tangga dengan ketentuanterdapat terdapat jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik danjalur tangga untuk turun, lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada stasiun terminal berjarak (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada area stasiun dan terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain, menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja, penumpang, pengunjung dan atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan setempat,, agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko covid terlebih dahuludaerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam area stasiun terminal terdapat pertokoan pusat perbelanjapertokoan pusat perbelanjaan, apabila dalam area stasiun terminal terdapat rumah makan restormakan restoran, apabila dalam area stasiun terminal terdapat rumah ibadahibadah, dan apabila dalam area stasiun terminal terdapat tempat kerja perkantoran dan industri, protokol kesehatan tempat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan pada tempat kerja perkantoran dan industrib.selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit (satu) meter, mengumpang pengunjung sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalananstasiun terminalformat self assessment sebagaimana dimaksud angklokasi daya tarik wisata pengelola, pekerja, pengunjung lokasi daya tarik wisaapabila terdapat air conditionedpaling sedikit (satu) meter, dan cuci tangan seluruh lokasidengan ketentuan apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu dalam kali pemeriksaan dengan jarak menit, mewajibkan pekerja sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, dan melarang masuk lokasi daya tarik wisata bagi yang tidak menggunakan masker, memasang media informasi untuk mengingatkan pekerjail. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai pintu masuk, kasir, dan lain lainapabiloo. apabila ditemukan pekerjarotokol kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud angka adalah sebagai berikut:,menggunakan destinasi wisata yang memiliki atraksi berupa kolam renang waterboom pemandian air hangat umbul dan wahana air yang memiliki kontak fisik secara langsung adalah sebagai berikut memastikan destinasi wahana airdestinasi wahana air seperti tempat duduk, lantai dan lain lain, cc. menerapkan jaga jarak diruang ganti, memastikan tamu yang akan menggunakan destinasi wahana air dalam keadaan sehat, dengan mengisimemasuki wahana air, membatasi jumlah pengguna destinasi wahana airmemasuki destinasi wahana air. format self assessment sebagaimana dimaksud angkjasa perawatan kecantikan rambut dan sejenisnya pelaku usaha pengelola, pekerja, pengunjung pelanggan jasa perawatan kecantikan rambutsebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut memperhatikan informasi terkini serta himbauan pemerintah pusat dan instruksi pemerintah daerah terkait covid wilayahnya,dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pintu masuk, dan melarang masuk pekerja atau pelanggan pengunjung yang memiliki suhu tubuh dalam (dua) kali pemeriksaan dengan jarak (lima) menit: mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (face , dan mencuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu peralatan dan bahan yang akan dipakaserta melakukan pembersihan filter air conditioned, j paling sedikit (tiga) kali seharidan menerapkan jaga jarak dengan berbagaicara seperti: mengatur jaga jarak paling sedikit (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar kasir dengan memberikan tanda lantai, dan jikpaling sedikit (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca mika plastik shield), celemek saat memberikan pelayananbagi pelanggan pengunjung sebagaimana dimaksud angka adalah sebagai berikutprotokol kesehatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah ukm), industri kecil dan menengah ikm) dan ekonomi kreatif pelaku usaha, pengelola dan pekerja sektor usaha kecil dan menengah ukm), industri kecil dan menengah ikm) dan ekonomi kreatifastikan pekerja atau konsumendalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau konsumen memiliki suhu dalam (dua) kali pemeriksaan dengan jarak (lima)menit, kemudian dilakukan self assessment risiko covid dinyatakan terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatannya, melakukan upaya pengaturan jarak, melakukan pembersihan dan disinfeksiempat dan fasilitas umum tempat dan fasilitas umum meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan mall mini market, melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat paling sedikit (satu) meter, dansarana dan peralatan yang digunakan bersama: mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan jika terdapat air conditioned lakukan pembersihan filter secara berkala: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personilmengenai pencegahan penularan covidjarak paling sedikit (satu) meter dan etika batuk, h.melarang bekerja personil yang terlibat dalam usaha kecil dan menengah ukm), industri kecil dan menengah ikm) danb. dansekurang kurangnyarumah ibadah pengelola dan jamaah rumah ibadahrumah ibadahan disinfeksi ruang ibadah secara berkala sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan, dan jika terdapat air conditioned lakukan pembersihan filter secara berkala: lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet, melakukan pengaturan jarak paling sedikitjarak paling sedikit (satu) meter dan etika batuk, dan apabila ditemukan jamaah yang memiliki suhu dalam (dua) kali pemeriksaan dengan jarak menit, maka melarang yang bersangkutan masuk rumah ibadah: dan mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. protokol kesehatan bagi jamaah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadahwajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada tempat ibadahh.bagi jamaah yang memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) dianjurkan untuk beribadah rumah, dan saling mengingatkan dengan jamaah lain dalam penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit (satu) meter antar sesama jamaah. pelaksanaan protokol kesehatan jasa penyelenggara event pertemuan pengelola, penyelenggara, pelaku, tamu atau peser, penyelenggara atau pelakutim yang terlibat memahamiwajib menyediakan masker,paling sedikit (tiga) kali seharilarang masuk pengunjung, peserta, petugas atau pekerja sebelum event pertemuan batas jumlah tamu peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan event adalah orang kecuali untuk event kegiatan senisedikit (satusedikit, reservasi pendaftaran dan mengisi formpembayaran diusahak, vendor sound system dan kelistrikan atau vendor lainnya yang terkait langsung), menyediakan masker dan alat pengecekan suhu pintu masuk bagi seluruh pengunjung, peserta, pekerja atau pihak lain yang terlibat:event pertemuanevent pertemuan yang direncanakan. khusus untuk kegiatan seni, selain harus memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut harus dilaksanakan zona hijau atau kuning, dilaksanakan siang hari kecuali untuk wayang, kethoprak dan tayub diperbolehkan sampai dengan jam waktu indonesia barat wib), pengisi acara dari lokal wilayah daerah, penonton harus dalam keadaan duduk dan memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit (satu) meter, apabila dilaksanakan ruang terbuka tamu harus bergantian (banyu mili) dengan setiap shift paling banyak (lima puluh) orang, apabila dilaksanakan dalam gedung ruangan, jumlah peserta paling banyak (tiga puluh per seratus) dari kapasitas gedung, harus memperoleh izin keramaian dari kepolisian republik indonesia yang disertai dengan surat rekomendasi dari satuan tugas covid protokol kesehatan bagi ketebalan tamu atau peserta adalah sebagai berikutdan apabila ditemukan ata,u atau pesertaevent pertemuan, memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling sedikitrotokol kesehatan bagi tamu peserta saat berada tempat event pertemuan adalah sebagai berikubarang yang ada meja tamu atau peserta dan menyediakanpertemuanpaling sedikit (satu) meter, jika menyediakan makan minum, harus diolah dan disajikan secara higienis, danrotokol kesehatan bagi tamu peserta saat meninggalkan tempat event pertemuan adalah sebagai berikuccevent pertemuan, dan melakukan pemantauan kesehatan kepada tim, wanita, penyelenggara event atau pertemuan. pelaksanaan protokol kesehatan tempat kerja dan industri tempat kerja dan industri wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian covid pimpinan tempat kerja dan industriamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (k3) dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja dan industri. pimpinan atau pemberi kerja menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai covid (gejala demam, batuk. pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. protokol kesehatan bagi tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud angka adalah sebagai berikutsetiap titikpihak manajemen tim penanganan covid tempat. terapkan physical distancing jaga jarak dengan langkah sebagai berikut mengatur jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing,me, petugas keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (k3) atau bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif dengan langkah sebagai berikut, bagian atau divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam, batuk dan atau, sakit tenggorokan, batuk dan atau pilek selama bekerja, bagi pekerja yang baru kembali dari negara atau, dan apabila ditemukan suhu segera melaporkan diri kepada tim penanganan covid tempat kerja, satuan tugas covid atau fasilitas kesehatan masyarakat terdekat protokol kesehatan bagi pekerja pegawai tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada angka adalah sebagai berikutdalam perjalanan menuju tempat kerja, dari tempat kerja dan selama tempat kerja, dengan langkah sebagai berikut saat dalam perjalanan menuju tempat kerja dan dalam perjalanan dari tempat kerja: wajib menggunakan masker dan memastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek dan atau demam agar tetap tinggal rumah, upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum lakukan dengan langkah sebagai berikut (l) serta gunakan handsanitizer, gunakan helm sendiri (apabila mengendarai kendaraan bermotor), (s)berada tempat kerja saat tiba tempat kerj (jika ada), tidak berkerumun dan menjaga jarak lift dengan posisi saling membelakangi (jika ada), il.bab monitoring dan evaluasiperangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai dengan kebutuhan. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada secara bersama sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan daerah. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui satuan tugas covid selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam monitoring terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dapat dilakukan juga oleh satuan tugas covid dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ditemukan kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini, satuan tugas covid berwenang menghentikan kegiatan dimaksud. usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ruang kerja, diadakan tidak berjabat tangan, dan wajib menggunakan masker. saat tiba di, apabila menggunakan masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basah dengan desinfektan dikumpulkan tersendiri dengan plastik warna kuning agar tidak mencemari petugas pengelola sampah, dan bersihkan handphone, kacamata, tas dan lain laindengan tidur paling sedikit (tujuh) jam dan berjemur pagi hari, lebih berhati hati apabila memiliki komorbid (penyakit penyerta), dalam kondisi terkontrol. pelaksanaan protokol kesehatan proyek konstruksi pemilik, pengguna atau penyelenggara bersama konsultan pengawas dan atau kontraktorpada angka berlaku proyek konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau badan usaha milik negara, maupun investasi swasta dan atau gabungan. pemilik, pengguna atau penyelenggara bersama konsultan pengawas dan atau kontraktor wajib membentuk satuan tugas pencegahan covid dengan keanggotaan berjumlah paling sedikit (lima) orang terdiri dari ketua merangkap anggota dan (empat) anggota yang mewakili pemilik pengguna penyelenggara, konsultan, kontraktor, subkontraktor dan vendor supplier. protokol kesehatan yang berlaku bagi kontraktor adalah sebagai berikut kontraktor wajib menyediakan pos kesehatan lapangan dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, seperti: pengukur suhu badan (thermoscan), pengukur tekanan darah dan obat obatan, kontraktor wajib: dan kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (thermoscan), mencuci tangan dengan sabun, disinfektan (hand sanitizer), tissue, masker kantor dan lapangan proyek bagi para manager, insinyur, arsitek, karyawan staf, mandor, pekerja dan tamu proyek. pelaksanaan protokol kesehatan lapangan adalah sebagai berikut memasang poster (flyers) baik digital maupun fisik tentang himbauan anjuran pencegahan covid untuk disebarluaskan atau dipasang tempat tempat strategis lokasi proyek(safety morning talk) melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sorelakukan identifikasi potensi bahaya covid lapangan, pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi demobilisasi pekerja, apabila ditemukan pekerja lapangan sebagai pasien suspek, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa paling sedikit (empat belas) hari kerja, petugas medis dibantu satuan pengaman security staff)telah selesai. pelaksanaan protokol kesehatan tempat pelayanan publik pengelola tempat pelayanan publiktempat pelayanan publiktempat pelayanan publikelaksanaan protokol kesehatan apotek dan toko obat pengelola pemilik, pekerja dan pengunjung konsumen apotek dan toko obpemilikerja yang digunakan bersama, areahpintutim penanganan covid daerah. terapkan physical distancing jaga jarak dengan langkah sebagai berikutpelangg, bagi pekerjapengunjung yaitpotek dan toko obatapotek dan toko obat jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak. pelaksanaan protocol kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan pengelola, pekerja dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatngkawajibfasilitas pelayanan kesehatanmasuk dalam fasilitas pelayanan kesehat dan tempat lainnya yangfasilitas pelayanan kesehatanfasilitas pelayanan kesehatfasilitas pelayanan kesehatan jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak. pelaksanaan protokol kesehatan sekolah dan penyelenggara pendidikan pelaksanaan pembelajaran sekolah dan penyelenggara pendidikanpelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud angka dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid pengelola sekolah, penyelenggara pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswsekolah dan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud angka adalah sebagai berikut sekolah dan penyelenggara pendidikan wajibmua orang yang tidak menggunakan masker dilarang untuk memasuki lingkungan sekolah dan tempat penyelenggaraan pendidikan, larangan masuk bagieriksaan suhu tubuh semua pintu masuk sekolah dan tempat penyelenggaraan dengan ketentuan sebagai berikut melarang masuksuhu tubuh dalam (dua) kali pemeriksaan dengan jarak (lima) menit, petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield), dan pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan, dalam hal ditemukan pengelola sekolah, penyelenggara pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dengan suhu atau indikasi gejala covid petugas segera melaporkan kepada satuan tugas covid daerah, menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) lingkungan sekolah dan penyelenggara pendidikan paling sedikit (satu) metmeja dan kursi belajar, pintu toilet, dan fasilitas sekolah dan penyelenggara pendidikan lainnya, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun atau handsanitizer setiap pintu masuk ruang kelas dan tempat lain yang mudah diakses: melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit (satu) meter,rja, serta melakukan pembersihan filter air conditioned secara berkala pengecekan suhu tubuh, dan il. dalam hal sekolah dan penyelenggara pendidikan dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal berupa tangga, maka dilakukan pengaturan penggunaan tanggajalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. protokol kesehatan bagi guru, pendidik, tenaga kependidikan, pekerja lainnya dan siswa sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat sekolah dan tempat penyelenggaraan pendidikan, selama berada sekolah dan tempat penyelenggaraan pendidikan dan saat pulang dari lingkungan sekolah dan tempat penyelenggaraan pendidikan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan faceshield pada saat proses belajar mengajar, cc. saat memasuki lingkungan sekolah dan tempat penyelenggaraan pendidikan serta ruang kelas wajibpaling sedikit (satu) meter dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, hidung dan mulut, menggunakan pelindung wajah (faceshield) bersama masker jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapktas, kacamataarea publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa semua orang yang berada area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massangka adalah sebagai berikut wajibrea publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, wajibwajib menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut: wajib memperhatikan jaga jarak paling sedikit (satu) meter dengan orang lain: dan tidak memaksakan diri berada area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa apabila kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak. bupati grobogan, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum cap ttd setda kabupaten grobogan, sri sumardi mohamad nip. 196703y7 bab sanksi administratif setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan atau kerja sosial. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diberi. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan kondisi, jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan., penghentian sementara operasional usaha, dan atau cc. pencabutan izin usaha. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh kepala perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. apabila dalam jangka waktu (tiga) hari setelah dijatuhkannya sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tetap dilakukmemberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional usaha disertai dengan penyegelan. apabila dalam jangka waktu (tiga) hari setelah dijatuhkannya sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional usaha, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tetap lampiran peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang panduan teknis pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease kabupaten grobogan format instrumen self assessment risiko covid nama nanaanaannan nana kanan nik ktp) nkaanananaaaanaananaaaaan alamat danaanananananna nan aaaananananaan pekerjaan kennananannanana nana tanggal kaaanananaaaaaananananya| tidak| ya, tidak, skor| skor apakah pernah keluar rumah tempa umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain batuk pilek sakit tenggorokan sesak nafas? jumlah total risiko kecil risiko sedang risiko besar tindak lanjut risiko besar, agar dilakukan investigasi oleh tim covid dan tidak diperkenankan masuk bekerja. pekerja diharapkan segera melakukan pemeriksaan rapid test swab test rt pcr), fasyankes terdekbupati grobogan, cap ttd sri sumardidilakukan, kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha. dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan perangkat daerah berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat daerah dan ketua satuan tugas covid baberangkat |
bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun tentang kelas jabatantelah dilakukannya validasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan yang diajukan oleh pemerintah kabupaten klaten sebagaimana tertuang dalam surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor m.sm. tanggal juli perihal persetujuan hasil evaluasi jabatan lingkungan pemerintah kabupaten klaten, makjabatankelas jabatanlas dan nilaiatau factor evaluation system fes) sebagaimana dimaksud pada terdiri dariberdasarkan proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada dan maka diperoleh kelas dan nilai jabatanlas dan nilai jabatanrekapitulasi lingkup lampiran salinan peraturan bupati klaten nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan instansi kelas jabatan dan persediaan pegawai ngan pemerintah kabupaten klaten persediaan pegawai bupati klaten, cap ttd sri mulyani lampiran peraturan bupati klaten nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan instansi pemerintah kabupaten klaten daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan pegawai lingkungan pemerintah klaten kelas nilai (sekretariatdaerah lho (bagian pemerintahan wow kepala subbagian tata pemerintahan umum kepala subbagian administrasi otonomi daerah kepala subbagian kerjasama bagian kesejahteraan rakyat look fertemiuanandan kemah |oo8o kependudukan dan keluarga berencana kepala subbagian pendidikan dan agama | ) fremergaresn pampanga perimdungananak |oo9o fog pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagian hubungan masyarakat loo lho kepala subbagian analisis dan kemitraan media '' ) | kepala subbagian pembinaan informasi dan publikasi kepala subbagian protokol bagian perekonomian bow who kepala subbagian pembinaan dan pemanfaatan sumber daya all ' ' kepala subbagian pembinaan dan pengembangan ekonomi kepala subbagian pembinaan dan pengembangan usaha daerah| ' )') bagian pembangunan who kepala subbagian monitoring dan evaluasi pembangunan ' ') kepala subbagian pengendalian pembangunan kepala subbagian layanan administrasi pembangunan page kelas nilai nn. |(bagian pengadaan barang jasa ' ' | kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa '' ) | ' )' kepala subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektro kepala subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang ) bagianorganisasi kepala subbagian kelembagaan kepala subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik kepala subbagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi ec. . kepala subbagian peraturan perundangundangan kepala subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia kepala subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum case. . kepala subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan kepala subbagian rumah tangga ' ' | kepala subbagian perlengkapan | ) 5n sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian ' ')' kepala subbagian perlengkapan dan rumah tangga 'o)') ) | ' ) kepala subbagian perencanaandan keuangan | ) tema aan stamp awan etos kepala subbagian perundang: undangan kepala subbagian aspirasidan dokumentasi '')))) ) o o ) | ) kepala subbagian persidangandan risalah '' ) | ) kepala subbagian humas dan protokol kepala sub bagian perencanaan es kepala sub bagian evaluasidan pelaporan | ) kepala sub bagian administrasi umum (inspektur pembantu wilayah (owpwaspenoimcas page kelas nilai kepala subbagian perencanaan dan pelaporan | ) kepala subbagian umum dan kepegawaian kepala subbagian keuangandan aset kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dinilai ' ' e|'' ) e| ' ) kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter ' ' dan pendidikan non formal kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ana ema kementan getah dom menengah pertama pan oral akan belajar klaten pan graha maan pendiam nen form dag skb klatenata renenaigan pengembangan daya teniedarana doa wisata kepala seksi pembinaan dan pemasaran wisata kepala seksi seniman budaya kepala seksi sejarah dan kepurbakalaan kepala seksi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda ' ' kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga (dinas kesehatan page kelas nilai sekretaris dinas kesehatanptememer kreatif pamer medisenetdan pom komplementerpembuatan nasi makanan minuman dan perbekalan pom kesehatan kepala seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan kepala seksi manajemen informasi kesehatan | ) kepala seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular naura kesehatan nan eat dog kompas menular dan kesehatan jiwa kepala bidang kesehatan masyarakat kepala seksi kesehatan keluargadan gizi jeans emo rentan temuan mean kesehatan lingkungan, kesehatan kejadian olah pom raga jomntasoraoaua kepala unit laboratorium kepala sub bagian tata usaha unit laboratorium su2 jonmimsratastrarmasi kepala unit instalasi farmasi kepala sub bagian tata usaha unit instalasi farmasi sus posresmastay kepala sub bagian tata usaha puskesmas prambanan kepala sub bagian tata usaha puskesmas kebondalem lor ' ' ' kepala sub bagian tata usaha puskesmas gantiwarno ' kepala sub bagian tata usaha puskesmas wedi 'o) ) ) | kepala sub bagian tata usaha puskesmas ' ' ) ) e| ' kepala sub bagian tata usaha puskesmas lawas ' ') ) ) e| ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas lawas ' ')) o e| ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas truck1 ' ' | ' ') kepala sub bagian tata usaha puskesmas truck ' ')) ) e| ' o) kepala sub bagian tata usaha puskesmas kalikotes kepala sub bagian tata usaha puskesmas kebonarum kepala sub bagian tata usaha puskesmas jogonalan1 ' ' ' ' kepala sub bagian tata usaha puskesmas jogonalan ' ') ) e| ' ') page kelas nilai kepala sub bagian tata usaha puskesmas manisrenggo ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangnongko ' ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas ngawen | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas ceper 'o)') ) | ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas jambukulon | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas peran | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangdowo ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas juwiring ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas wonosari ' )') ) | ' )' kepala sub bagian tata usaha puskesmas wonosari ' ')')) | ' )' kepala sub bagian tata usaha puskesmas diganggu | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas polanharjo ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangan ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas tulung | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas adegan ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas jatim | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas banyumas | ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas pemalang ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten selatan ' ' ' ')' kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten tengah ' ) kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten utara ')o) ) ) | ' )' vi5 (rumah sakit daerah bagas waras' | logo kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) kepala sub bagian perencanaan kepala sub bagian keuangan kepala seksi pelayanan medik lo kepala seksi pelayanan keperawatan kepala seksi penunjangmedik ' ' kepala seksi penunjang non medik ' ')') | kepala seksi pengembangan kepala seksi hukum dan informasi perunduncanamak nkelunrea can perlindungan anak dan keluarga berencana anak dan keluarga berencana pan katana ben cemaran keamanan ago pas anak dan keluarga berencanaeksi kesejahteraan sosial ' ')') | page kelas nilai kepala seksi rehabilitasi sosial anak pegangan kualitas hidup peempsandan pom keluarga dekan anak dan pemenuhan hak anak angkatan dog po@gas khusus anak dan pemenuhan hak anak berencana peserta etan penduduk pemyulban dan pom menggerakan peta dean ketahanan dan kesdamtesan| oma keluarga dinas kependudukan dan pencatatan spl ' e| kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil '')' ) e| ' )' ' | kepala seksi kelahiran kepala seksi perkawinan dan perceraian | ) dea panen hata andi perartanesasangan |comes kematianpembatas dan kemana musa tea |tongasix (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepala sub bagian perencanaan dan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian kepala seksi penataan kelembagaan desa kepala seksi pembinaan administrasi pemerintahan desa ' page kelas nilai ns. sasa kemasyarakatan kepala seksi sosial budaya ' ' kepala seksi penguatan lembaga kemasyarakatan ' ) tepat guna dan ekonomi masyarakat pramantaatan eko tepat cam angan pemanfaatan teknologi tepat guna pemanenan kama ena dan penanggulangan kemiskinan men pintu pintu satu pintuembangan iklim penanaman modal ' ' ) e| ' ) kepala seksi promosikan kerjasama kepala seksi data dan sistemlnformasi | ) kepala seksi pengendalian kepala seksi pelayanan perizinan kepala seksi pelayanan pengaduan menengah menengahawasan dan pengendalian perdagangan kepala seksi pengembangan dan promosi perdagangan ' ' aaa kaki lima kepala seksi retribusi kepala seksi pemberdayaan koperasi ' ' | kepala seksi pemberdayaan usaha mikro kecil ' ') ) | ' ) (xl junitpasarwilayahi kepala unit pasar wilayah page kelas nilai nn. kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah1 '' '| ')' xl2 junitpasarwilayah il kepala unit pasar wilayah ' ' kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah '')') ) | ' )' xl3 unit pasar wilayah ini yoh kepala unit pasar wilayah | ) kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah '')')) | ' )' x14 junitpasarwilayah iv kepala unit pasar wilayah kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah | . xl5 junitpasarwilayahv kepala unit pasar wilayah kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah ' ) | ' )' | . mau pas perindustrian dan tenaga kerja kepala sub bagian perencanaandan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) kepala seksi perencanaan dan perizinan industri ' ')') ) ) | ' ) kepala seksi pembinaan dan pengembangan ' ) | kepala bidang tenaga kerja dan transmigrasi opo) ) oo) kepala seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja '' ) | ' ) kepala seksi hubungan industrial dan ketenagakerjaan kepala seksi transmigrasi xii (dinas komunikasi informatika yorsandian dan telekomunikasi '' ) | kepala seksi komunikasi dan destinasi informasi '')) | ' ) kepala seksi sistem informasi kepala seksilnfrastruktur jaringan '' ) | xii (dinas perumahan dan kawasan permukiman ' ) |ndataan, perencanaan dan evaluasi '')) ) | ' ) kepala seksi penyediaan dan fasilitasi page kelas nilai kepala seksi perencanaan teknis dan evaluasi ' ')') ) | ' ) siswa pengendalian xiv (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang' |rencanaan teknik dan evaluasi ' )') ) e| ' ) kepala seksi pembangunan jalanan jembatan | ) ss sss :, jembatan kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ' )') ) e| ' ) kepala seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ' )') ) e| ' ) kepala seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah perasaan nan penanganan mangan pos pemakaman kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ' )') ) e| ' ) kepala seksi pelaksanaan penataan ruang | ) kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang dan penataan ruang wilayah aan gaun danang wilayah mean mangan pos pay penataan ruang wilayah dan penataan ruang wilayah esa wilayah pan penamaan haag wayan nanah pos pos dan penataan ruang wilayah pan penataan buang maa men dan penataan ruang wilayah iii gan genangan wilayah iii dan penataan ruang wilayah page kelas nilai pan penataan buang maan men dan penataan ruang wilayah gan genangan wilayah pan penamaan mang ayah ana anan pos pos dan penataan ruang wilayah dan penataan ruang wilayah gaun gan paaanaang wilayah pan penmaanuangatayan nan hanuman pos pos dan penataan ruang wilayah (dinas perhubungan bow kepala sub bagian perencanaandan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) uag siswa perparkiran kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas ' ) kepala seksi angkutan orang, barang dan terminal '')) ) | ' ) kepala seksi teknis keselamatan sarana angkutan (xvi dinas lingkungan hidup dan kehutanan) kepala sub bagian keuangan dan perencanaan pelaporan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) fremembangan kapasitas pentungan aan pengembangan kapasitas lingkungan hidup penegakan hukum kepala seksi pengembangan kapasitas lingkungan hidup ' ')'' ' ' ' perametargaman hama anna tangan poso |was |o00 keanekaragaman kepala seksi kehutanan dinas pertanian, ketabahan pangan dan perikanan kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan page kelas nilai aia aia kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) kepala seksi produksi kepala seksi perlindungan tanaman dan rehabilitasilahan kepala seksi sarankan prasarana kepala seksi pengembangan dan ketersediaan pangan kepala seksi distribusi pangan kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan | ) kepala seksi pembibitan dan produksi peternakan | ) dean sena ema dan keesaan pos pom masyarakat veteriner kepala seksi kesehatan hewan kepala seksi produksi perikanan kepala seksi sumber bidan usaha perikanan kepala seksi produksi dan pengolahan hasil perkebunan aaa perkebunan ena anna pos manusia evil1 unit benih tanaman kepala unit benih tanaman 1a80 kepala sub bagian tata usaha unit benih tanaman ' ) evil2 unit budidaya ikan kepala unit budidayalkan kepala sub bagian tata usaha unit budidayalkan ' ) xvii. unit pelayanan peternakan terpadu lo kepala unit pelayanan peternakan terpadu | ) terpadu xvii. unit rumah pemotongan hewan kepala unit rumah pemotongan hewan kepala sub bagian tata usaha unit rumah pemotongan hewan ' ' xvii (dinas arsip dan perpustakaan lolayanan perpustakaan | ) kepala seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan page kelas nilai oo kepala seksi akuisisi dan pengolahan arsip | ) kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan xix (satuan polisipamongpraja ' ' kepala sub bagian perencanaandan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) bupati kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ' ' kepala seksi penindakan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat nan ketentuan nan dan kerentanan dogs masyarakat kepala seksi operasi dan pengendalian | ) kepala seksi perlindungan masyarakat ''' ) | ) kepala seksi bina potensi kepala seksi pemadam kebakaran | ) (badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah| kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan kepala sub bagian keuangan | ) kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) kepala sub bidang dataran informasi jeans pemain mawar enggan kepala sub bidang pengadaan dan pengembangan pegawai kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan pegawai '' enteng pembebanan man dan pensiun kepala sub bidang mutasidan promosi | ) xxi (badan pengelolaan keuangan daerah sekretaris badan pengelolaan keuangan daerahub bidang pendataan dan penilaian | ) page kelas nilai aa a kepala sub bidang penetapan dan pelayanan | ) kepala sub bidang penagihan dan pemungutan '' ) | ' ) kas @aaawwaww langsung kepala sub bidang penyusunan anggaran belanja langsung kepala sub bidang evaluasidan pengendalian | ) kepala sub bidang kas daerah kepala sub bidang belanja gaji ' )o| oo kepala sub bidang belanja non gaji ' ') | kepala sub bidang pengadaan dan distribusi ' ' ) | ' ) kepala sub bidang pemberdayaan dan pemeliharaan ' ' kepala sub bidang inventarisasidan penghapusan aset ' ) ) | ' ' kepala sub bidang analisis data keuangan | ) kepala sub bidang pelaporan kepala sub bidang pengembangan akuntansi ' ))) o ) | ' ) ben esensi dana daerah daerah daerah kepala sub bagian perencanaan program | ) kepala sub bagian keuangan dan pelaporan | ) kepala sub bagian umum dan kepegawaian | ) kepala sub bidang ekonomi produktif ' ')') ) | kepala sub bidang ekonomi kreatif ' ' | kepala sub bidang kesejahteraan sosial ' ') | nara danjerbesaaan pom masyarakat kepala sub bidang infrastruktur wilayah persela layan amen nana aed dog poso pengembangan wilayah evaluasi kepala sub bidang penelitian dan pengembangan | ) kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi ' )') ) | ' ) xxi (badan penanggulangan bencana daerah page kelas nilaikepala seksi pencegahan kepala seksi kesiapsiagaan kepala seksi kedaruratan kepala seksi logistik kepala seksi rehabilitasi kepala seksi rekonstruksi xxiv (kantor kesatuan bangsa dan politik' kepala kantor kesatuan bangsa dan politik papan tata usaha kamar kesatuan bangsawan pom poo politik kepala seksi ideologi dan wawasan kebangsaan kepala seksi politik dan kewaspadaan nasional angan dadanya agama kemasyarakatan |ago dan ekonomi (kecamatan kecamatan) po. xxv. (kecamatan prambanxxv. (kecamatan gantiwarnoxxv. (kecamatan wedipage kelas nilai nn. xxv. (kecamlawas) xxv. (kecamatan truckebonarum)ue kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum | ) xxv. (kecamatan jogonalmanisrengg' ) | oo) page kelas nilai nn.karangnongko sekretaris kecamatan karangnongkceper' kepala sub bagian perencanaandan keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian ''' ) | ) kepala seksi tata pemerintahan | )(kecamatan perkarangdowjuling ehwonosari kepala sub bagian perencanaandan keuangan page kelas nilai na. kepala sub bagian umum dan kepegawaian (kecamatan diganggu'' ) |kecamatan polanharjooe kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ') xxv. (kecamatan karangan kepala sub bagian perencanaandan keuangan ' 'tulung camat tudungo kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ) xxv. (kecamatan jatim camat jatim20a (kelurahan jatim ehh (lurah jatim page kelas nilai nn. sekretaris kelurahan jatim ' ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan xxv. (kecamatan pemalang ') xxv. (kecamatan ngawen') xxv. (kecamatan kalikoteslaten utara24a (kelurahan bareng lor yoh |lurah bareng lor sekretaris kelurahan bareng lor ' ')') ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan xxv.24b (kelurahan bergunung (lurah geggunug sekretaris kelurahan bergunung '' ) | kepala seksi pemerintahan page kelas nilai na. kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan '' ) | xxv. (kecamatan klaten tengaho kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ) xxv.25a (kelurahan bareng |lurah bareng sekretaris kelurahan bareng | ) kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan |) xxv.25b (kelurahan klaten ehh |lurah klaten sekretaris kelurahan klaten '' ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan xxv.25c (kelurahan kabupaten lurah kabupaten sekretaris kelurahan kabupaten '' ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan xxv.25d (kelurahan mayan |lurah mayan sekretaris kelurahan mayan | ) kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan |) xxv.25e (kelurahan tinggalan page kelas nilai nn. |lurah tinggalan sekretaris kelurahan tinggalan '' ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan xxv.25f (kelurahan bantalan |lurah bulan sekretaris kelurahan bantalan '' ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan '' ) | xxv. (kecamatan klaten selatan camat klaten sel26a (kelurahan gayamprit lurah gayamprit sekretaris kelurahan gayamprit '' ) ) | kepala seksi pemerintahan kepala seksi pembangunan kepala seksi kemasyarakatan bupati klaten, sri mulyani page lampiran iii salinan peraturan bupati klaten nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan instansiha sekretariat daerah . staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik sekretariat daerah staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan sekretariat daerah pembangunan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya sekretariat daerah manusia bagian pemerintahan nn. analis pemerintahan umum dan otonomi daerah subbagian tata pemerintahan umum analis pemerintahan umum dan otonomi daerah subbagian administrasi otonomi daerah lo.6o pengolah data subbagian administrasi otonomi daeraha40 pengadministrasi umum subbagian kerjasama bagian kesejahteraan rakyat nn. pengolah data subbagian kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana pengadministrasi keuangan subbagian kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana pengolah data subbagian pendidikan dan agama pengelola kegiatan hari besar keagamaan subbagian pendidikan dan agama leo pengelola bantuan sosial dan hibah subbagian pendidikan dan agama leo pranata komputer pelaksana subbagian pendidikan dan agama leo pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian pendidikan dan agama pranata komputer penyelia subbagian pendidikan dan agama subbagian kebudayaan pariwisata, pemuda olah raga, pengolah data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak subbagian kebudayaan pariwisata, pemuda olah raga, pengadministrasi umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagian hubungan masyarakat . penyusun berita dan pendapat umum subbagian analisis dan kemitraan media pengolah data subbagian analisis dan kemitraan media leo teknisi elektronik subbagian analisis dan kemitraan media operator radio subbagian analisis dan kemitraan media subbagian analisis dan kemitraan media penyusun bahan informasi dan publikasi subbagian pembinaan informasi dan publikasi pengelola dokumentasi subbagian pembinaan informasi dan publikasi subbagian pembinaan informasi dan publikasi page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho pengadministrasi keuangan subbagian pembinaan informasi dan publikasi pengadministrasi umum subbagian pembinaan informasi dan publikasi pengemudi ' subbagian pembinaan informasi dan publikasi pranata hubungan masyarakat terampil ' subbagian pembinaan informasi dan publikasi ' ' ) | pranata hubungan masyarakat mahir ' '' ?' subbagian pembinaan informasi dan publikasi pranata hubungan masyarakat penyelia subbagian pembinaan informasi dan publikasi petugas protokol subbagian protokol pranata acara ' subbagian protokol pranata hubungan masyarakat pertama bagian hubungan masyarakat ' )') | pranata hubungan masyarakat muda '')') )? bagian hubungan masyarakat '')') | pranata komputer pertama bagian hubungan masyarakat pranata komputer muda ''' )| bagian hubungan masyarakat oo) bagian perekonomian pengolah data subbagian pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam pengolah data subbagian pembinaan dan pengembangan ekonomi pengemudi ' ' subbagian pembinaan dan pengembangan ekonomi pengolah data subbagian pembinaan dan pengembangan usaha daerah bagian pembangunan pengolah data ' subbagian monitoringdan evaluasi pembangunan pengadministrasi keuangan subbagian monitoringdan evaluasi pembangunan pengelola program dan kegiatan subbagian pengendalian pembangunan pengolah data subbagian pengendalian pembangunan pan dengan (sumbangan pengendapan pembangunan | pembangunan analis perencanaan anggaran subbagian layanan administrasi pembangunan penyusun program anggaran dan pelaporan subbagian layanan administrasi pembangunan pengolah data subbagian layanan administrasi pembangunan pranata komputer pelaksana subbagian layanan administrasi pembangunan pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian layanan administrasi pembangunan pranata komputer penyelia subbagian layanan administrasi pembangunan bagian pengadaan barang jasa lho menelaah kebijakan pengadaan barangan jasa subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa '')') ) | pranata barangan jasa subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa pengolah data ' subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pengelola layanan pengadaan secara elektronik subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pengadministrasi umum subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pengadministrasi keuangan subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pranata komputer pelaksana subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho pranata komputer penyelia subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik analis keberatandan banding subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa ' ' | pengolah data '' subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa pengelola pengadaan barang jasa pertama bagian layanan pengadaan barangan jasa '')') | pengelola pengadaan barang jasa muda '' ) )?' bagian layanan pengadaan barangan jasa ')'' ) | pengelola pengadaan barang jasa madya bagian layanan pengadaan barangan jasa ')'' | pranata komputer pertama bagian layanan pengadaan barangan jasa ')'' ) | enam aki analis kelembagaan subbagian kelembagaan pengolah data kelembagaan subbagian kelembagaan pengolah data subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik | ) pengadministrasi keuangan subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik analis kinerja ' subbagian peningkatan kinerjadan reformasi birokrasi pengelola kepegawaian subbagian peningkatan kinerjadan reformasi birokrasi pranata komputer pelaksana subbagian peningkatan kinerjadan reformasi birokrasi pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian peningkatan kinerjadan reformasi birokrasi pranata komputer penyelia subbagian peningkatan kinerjadan reformasi birokrasi nenek rancangan peraturan perundang undangan sanga oran senggang (sufragan peraturan perundangundangan | subbagian peraturan perundang undangan undangan pengadministrasi keuangan subbagian peraturan perundangundangan pranata komputer pelaksana subbagian peraturan perundangundangan pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian peraturan perundangundangan pranata komputer penyelia subbagian peraturan perundangundangan penyusun bahan penyuluhan hukum subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia '')') ) | ' ) pengelola peraturan perundang undangan subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum pengelola sistem dan jaringan subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum pengelola data subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum jor perancang peraturan perundangundangan bagian hukum seo ozone eng bagianumum analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan sekretaris ' subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan oa. soo ajudan subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan pranata komputer pelaksana subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan pranata komputer penyelia subbagian perencanaan, tata usahakan keuangan pramubakti ' subbagian rumah tangga loh pengelola sarana dan prasarana kantor '')') )? ( subbagian perlengkapan daerah pengolahdata ' '' subbagian tata usahakan kepegawaian ajudan . subbagian tata usahakan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor '')') ) ( subbagian perlengkapandan rumah tangga ' ' | rancangan peraturan perundang undangan pengelola pengaduan publik subbagian aspirasidan dokumentasi '')' | pengelola dokumentasi subbagian aspirasidan dokumentasi ' ')' | pengadministrasi umum subbagian aspirasidan dokumentasi penyusun risalah subbagian persidangandan risalah pengadministrasi rapat subbagian persidangandan risalah pengeloladokumendaninformasihukum subbagian humasdan protokol pranata hubungan masyarakat pertama subbagian humasdan protokol inspektorat analis perencanaan 'pemeriksaan subbagian evaluasidan pelaporan pengamanan andini isuttagan brasidanpetapaan pengawasan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan js. . pelaksana sistem pengendalian internal ' subbagian evaluasidan pelaporan pengolah data subbagian administrasi umum bendahara subbagian administrasi umum pengemudi ' ' subbagian administrasi umum arsiparis pelaksana subbagian administrasi umum jjf arsiparis pelaksana lanjutan subbagian administrasi umum arsiparis penyelia subbagian administrasi umum arsiparis pertama subbagian administrasi umum pranata komputer pelaksana subbagian administrasi umum pranata komputer penyelia subbagian administrasi umum pranata komputer pertama subbagian administrasi umum auditor pelaksana (inspektur pembantu jjf auditor pelaksana lanjutan '' (inspektur pembantu auditor penyelia (inspektur pembantu auditor pertama (inspektur pembantu auditor muda '' (inspektur pembantu pengawas penyelenggaraan urusan ore foomesmutandi dacrurtetama . inspektur pembantu pos pengawas penyelenggaraan urusan ppomesatahangi daan mada inspektur pembantu dog dus pengawas penyelenggaraan urusan auditor kepegawaian pertama (inspektur pembantu auditor kepegawaian muda '' ) (inspektur pembantu auditor utama inspektur (dinaspendidikan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaandan pelaporan '' ) | pengadministrasi perencanaan dan program ' subbagian perencanaandan pelaporan '' ) | pengolah data subbagian perencanaandan pelaporan pengolah data subbagian umumkan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor ' ' ) ? subbagian umumkan kepegawaian '' ) | pengelola kepegawaian subbagian umumkan kepegawaian '' ) | pengemudi subbagian umumkan kepegawaian pengelola barang milik negara ' subbagian keuangandan aset ' o e|analis pelaksanaan kurikulum pendidikan seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan pendidikananak lg. seksi kelembagaan dan sarana. ag. seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang pembinaan analis pengembangan peserta didikyusun bahan pembinaan minat dan bakatgolah data pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal analis pelaksanaan kurikulum pendidikan seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah dasar pengolah data seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah dasar analis prasarana pendidikan seksi kelembagaan dan sarana prasarana bidang pembinaan sekolah dasar pengolah data seksi kelembagaan dan sarana prasarana bidang pembinaan sekolah dasardasardasar pengolah data seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang pembinaan sekolah dasar analis pelaksanaan kurikulum pendidikan seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah menengah pertama pengolah data seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah menengah pertama analis prasarana pendidikan seksi kelembagaan dan sarana prasarana bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi kelembagaan dan sarana prasarana bidang pembinaanmenengah pertamamenengah pertama seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang pembinaan analis pengembangan karir pendidik dan tenaga seksi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan kependidikan pendidikan non formal bidang pembinaan ketenagaan seksi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pengolah data pendidikan non formal bidang pembinaan ketenagaan analis pengembangan karir pendidik dan tenaga seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar bidang kependidikan pembinaan ketenagaan pengolah data seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar bidang pembinaan ketenagaan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan is. pranata komputer paksaan) tekanan keenan ear kenakan pembinaan ketenagaan pranata komputer pelaksana lanjutan ppektangan keong krn perang das pembinaan ketenagaan dan tea peeramarsang pembinaan ketenagaan nanah |o7o dos kependidikan pertama bidang pembinaan ketenagaan pengaanpaa iperomaitangfemoman kawasan nano |o0 pertama bidang pembinaan ketenagaan pengawas sekolah muda '' dinas pendidik"an penilik pertama ' dinas pendidik"an penilik muda ' dinas pendidik"an penilik utama ' dinas pendidikan blo13 analis kepegawaian pertama '' dinas pendidik"an analis kepegawaian muda '') ) | dinas pendidik"an aaa kegiatan belajar klaten |jf pamong belajar pertama satuan pendidikan non formal skb klaten pamong belajar muda ''' satuan pendidikan non formal skb klaten pamong belajar madya satuan pendidikan non formal skb klaten oo petugas keamanan tata usaha lho satuan pendidikan anak usia dini paud) ' lho guru muda satuan pendidikan anak usia din paud) |jf guru pertama satuan pendidikan anak usia din paud) (sekolah menengah pertama smp) guru muda ' sekolah menengah pertama guru pertama ' sekolah menengah pertama pengelola sarana dan prasarana kantor '') ) ( sekolah menengah pertama (v4 sekolah dasar (sd) guru muda ' sekolah dasar( sd) guru pertama sekolah dasar( sd) bana olahraga penata laporan keuangan subbagian keuangan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan www hn" ". pengelola sarana dan prasarana kantor '''' ) | pengolah data seksi pengelolaan, pengembangan dari sarana wisata opo ) | pengolah data seksi pembinaandan pemasaran wisata ' ''' ) e| pengolah data seksi seniman budaya pengolah data seksi sejarah dan kepurbakalaan pengolah data seksi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda 'o')')) ) | ' ) pengolah data seksi pembinaan dan pengembangan olahraga ' '')' ) | jjf asisten pelatih olahraga terampil '')') )? seksi pembinaan dan pengembangan olahraga oo) asisten pelatih olahraga mahir seksi pembinaan dan pengembangan olahraga 'o')')' ) | asisten pelatih olahraga penyelia '' )' seksi pembinaan dan pengembangan olahraga 'o)')' ) | perencana pertama ' dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga ' ' ) ) | ' ) pamong budaya pertama dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga '' ) ) | ' ) pamong budaya muda ''' dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga '' ) ) | ' ) pelatih olahraga pertama '' dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga 'o' ) ) | ' ) pelatih olahraga muda '' dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga '' ) ) | ' ) pelatih olahraga madya '' dinas pariwisata, kebudayaan, pemujaan olah raga ' ' ) ) | oo (dinas kesehatan pengelola program dan kegiatan ' ' )' subbagian perencanaandan pelaporan pengelola barang milik negara ' ' )?,,,,,, npengolah data seksi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer pengolah data ' ' seksi pelayanan kesehatan rujukan oo pengolah data ' seksi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan ' ' pengadministrasi umum seksi kefarmasian makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pengolah data seksi kefarmasian makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pengolah data seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan ' ' pengadministrasi umum seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan oo ' ' pengadministrasi umum seksi manajemen informasi kesehatan ' ') o | oo pengolah data seksi manajemen informasi kesehatan '') o | o' analis dataran informasi seksi manajemen informasi kesehatan ' ') o | oo pranata komputer pelaksana seksi manajemen informasi kesehatan pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi ' seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi '')'))) ) | ' ') pengadministtasi umum seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi oo) ' pematang danny, (sesi pencegahan pengeditan penyatattenwar | langsung peng beutpse (sesi pencegahan dan pengenalan penyaatmtenar | binatang pan peran pesan asin asi (seat pencegahan dan pengenalan penyiar antar ) | ago |. sanitation pelaksana kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular ' | sanitation penyedia kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular ' ) | (engan nyat mask memutar nan nan akkewanan kesehatan jiwa fenmtostrasi umum aman nas naknewara dos jaw kesehatan jiwa analis gizi seksi kesehatan keluargadan gizi oo) pengelola program kesehatan keluarga ' ')') ) seksi kesehatan keluargadan gizi opo ) ) ) | oo pengelola program gizi seksi kesehatan keluargadan gizi o ) o | o' pengelola kebidanan seksi kesehatan keluargadan gizi ) ) o | oo pengadministrasi umum seksi kesehatan keluargadan gizi ) ) o| oo nutrisionis pelaksana seksi kesehatan keluargadan gizi ) ) o| oo nutrisionis pelaksana lanjutan seksi kesehatan keluargadan gizi o) ) | oo nutrisionis penyelia seksi kesehatan keluargadan gizi oo) padang kesehatan enak (seat promosi kesemutan dan pemberdayaan wasyaatat bidang kesehatan ijf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana ' seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat oo) ' ) page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ss" se" analis kesehatan kerja seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga | analis lingkungan hidup seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga ' | pengelola sarana kesehatan lingkungan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga ' ) pengadministtsi umum ' seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga ' | sanitation pelaksana '' seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga ' ' | sanitation penyelia ' seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerjakan olah raga ' ) | administrator kesehatan pertama '' dinas kesehatan administrator kesehatan muda ''' )'| dinas kesehatan administrator kesehatan madya ''' )'| dinas kesehatan analis kepegawaian pertama '' dinas kesehatan arsiparis pertama '' dinas kesehatan sanitation pertama '' dinas kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat pertama dinas kesehatan nutrisionis pertama '' dinas kesehatan epidemiologi kesehatan pertama ' ' )'| dinas kesehatan non ""n hh: jf dokter pertama unit laboratorium pranata laboratorium kesehatan pertama unit laboratorium pranata laboratorium kesehatan muda '' ' unit laboratorium pranata laboratorium kesehatan pelaksana ' unit laboratorium jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia unit laboratorium sanitation pelaksana unit laboratorium ass jeng www :hs" s sss ws pengelola obat dan alat alat kesehatan ''' )'| subbagian tata usaha 'o') | pengolah data ' subbagian tata usaha apoteker pertama ' unit instalasi farmasi ' )o0| apoteker muda '' unit instalasi farmasi asisten apoteker pelaksana pemula '' ) unit instalasi farmasi ' ' ) |jf asisten apoteker pelaksana ' '' ) unit instalasi farmasi ' ' )o| asisten apoteker pelaksana lanjutan ' unit instalasi farmasi v14 (puskesmas aia jf dokter pertama puskesmas dokter gigi pertama ' puskesmas a80 bidan pelaksana ' puskesmas tao page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho bidan penyelia puskesmas bidan pertama puskesmas |jf bidan muda ' puskesmas perawat pelaksana puskesmas oo perawat pelaksana lanjutan puskesmas perawat penyelia puskesmas |jf perawat pertama puskesmas perawat muda puskesmas perawat gigi pelaksana puskesmas perawat gigi penyelia puskesmas nutrisionis pelaksana puskesmas nutrisionis penyedia puskesmas nutrisionis pertama puskesmas nutrisionis muda ' ' puskesmas sanitation pelaksana puskesmas sanitation penyelia puskesmas sanitation pertama puskesmas jf sanitation muda puskesmas asisten apoteker pelaksana puskesmas asisten apoteker penyedia puskesmas apoteker pertama puskesmas |jf apoteker muda ' puskesmas epidemiologi kesehatan pelaksana ' ' ' ) puskesmas epidemiologi kesehatan penyelia ' '' ) puskesmas perekam medis pelaksana puskesmas perekam medis penyelia puskesmas pranata laboratorium kesehatan pelaksana ' ' puskesmas lanjutan jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia ' puskesmas jjf pranata laboratorium kesehatan pertama ' ) | ' 0lho jjf pranata laboratorium kesehatan muda '')' ) ( puskesmas penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana ' '( puskesmas lanjutan penyuluh kesehatan masyarakat penyelia puskesmas penyuluh kesehatan masyarakat pertama puskesmas page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan mhs: jjf penyuluh kesehatan masyarakat muda '' ) puskesmas jjf fisioterapis pelaksana puskesmas tao jjf fisioterapis pelaksana lanjutan puskesmas fisioterapis penyedia ' ' puskesmas fisioterapis pertama ' puskesmas pranata komputer pelaksana puskesmas jjf pranata komputer pelaksana lanjutan puskesmas pranata komputer penyelia puskesmas pengolah data ' subbagian tata usaha pengemudi '' subbagian tata usaha pengemudi ambulans ' subbagian tata usaha vls (rumah sakit daerah bagas waras ' koo aia a pengelola sarana dan prasarana kantor ''' )?|( subbagian umum dan kepegawaian pengolah data subbagian umumkan kepegawaian pengadministtsi umum subbagian umum dan kepegawaian petugas keamanan subbagian umumkan kepegawaian pengemudi subbagian umumkan kepegawaioo prabu bakti subbagian umum dan kepegawaian oo pengelola program dan kegiatan '' )'| subbagian perencanaan pengadministrsi umum ' subbagian perencanaan penatakeuangan ' subbagian keuangan pengadministrasi keuangan '' subbagian keuangan a90 verifikator medis ' ' ) subbagian keuangan pengadministrsi umum ' subbagian keuangan a90 pengadministtsi umum seksi pelayanan keperawatan perawat pelaksana seksi pelayanan keperawatan perawat penyelia seksi pelayanan keperawatan perawat gigi pelaksana pemula ''' ) seksi pelayanan keperawatan perawat gigi pelaksana seksi pelayanan keperawatan perawat gigi pelaksana lanjutan seksi pelayanan keperawatan perawat gigi penyelia '' ) seksi pelayanan keperawatan bidan pelaksana pemula '' ) seksi pelayanan keperawatan bidan pelaksana seksi pelayanan keperawatan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan sha bidan penyelia seksi pelayanan keperawatan perekam medis pelaksana ''' ) seksi penunjangmedik oo perekam medis penyelia ' '')' ) seksi penunjangmedik oo nutrisionis pelaksana seksi penunjangmedik oo nutrisionis pelaksana lanjutan seksi penunjangmedik oo nutrisionis penyedia seksi penunjangmedik oo asisten apoteker pelaksana pemula '')') ) seksi penunjangmedik lo asisten apoteker pelaksana ' ' ) seksi penunjangmedik oo asisten apoteker pelaksana lanjutan '' ) seksi penunjangmedik oo asisten apoteker penyelia ' '' ) seksi penunjangmedik oo fisioterapis pelaksana seksi penunjangmedik oo fisioterapis penyelia seksi penunjangmedik oo eren pedesaan laka isattpemunangmesa pemula pranata laboratorium kesehatan pelaksana ' seksi penunjangmedik oo segan peran pepagan laksana isatspemunjangmea jam lanjutan jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia ' seksi penunjangmedik oo pengadministrasi umum seksi penunjang non medik pengolah makanan seksi penunjang non medik ' ' pranata jamuan seksi penunjang non medik binatu rumah sakit seksi penunjang non medik oo pemulasaranjemazah seksi penunjang non medik teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana ') ) )'( seksi penunjang non medik 'o')') | teknisi sarankan prasarana ''' ) seksi penunjang non medik sanitation pelaksana seksi penunjang non medik sanitation penyelia seksi penunjang non medik 'o ' radiografi pelaksana seksi penunjang non medik 'o' radiografi pelaksana lanjutan ''' ) seksi penunjang non medik jjf radiografi medis penyelia '')') ) seksi penunjang non medik 'o) | teknisi elektromedis pelaksana '' ') ) seksi penunjang non medik 'o ) teknisi elektromedis pelaksana lanjutan seksi penunjang non medik ' ')' teknisi elektromedis medis penyelia ' ') )'( seksi penunjang non medik 'o') ) | pengadministrasi umum seksi pengembangan penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana ' ( seksi pengembangan peran antar mena akan istat pengembangan ) jam lanjutan penyuluh kesehatan masyarakat penyelia seksi pengembangan pengadministrasi umum seksi hukuman informasi pranata komputer pelaksana seksi hukuman informasi pranata komputer pelaksana lanjutan seksi hukuman informasi pranata komputer penyelia seksi hukuman informasi dokter pertama rsd bags waras dokter muda ' ' rsd bagas waras page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan poo dokter gigi pertama ' ' o(rsd bagas waras dokter gigi madya ' ' ' o(rsd bagas waras dokter gigi utama ' rsd bagas waras perawat pertama rsd bags waras perawat muda rsd bags waras perawat madya rsd bags waras bidan pertama ' rsd bags waras bidan muda rsd bags waras nutrisionis pertama rsd bagas waras nutrisionis muda ' ' o(rsd bags waras a55 nutrisionis madya ''' ) o(rsd bagas waras jjf pranata laboratorium kesehatan pertama rsd bagas waras jjf pranata laboratorium kesehatan muda '' ) rsd bagas waras jjf pranata laboratorium kesehatan madya ' ' ) rsd bagas waras apoteker pertama ' ' rsd bags waras apoteker muda rsd bags waras jjf penyuluh kesehatan masyarakat pertama rsd bagas waras jjf penyuluh kesehatan masyarakat muda '' ) rsd bagas waras jjf penyuluh kesehatan masyarakat madya ' ' ) rsd bagas waras fisioterapis pertama '' o(rsd bagas waras fisioterapis muda ''' o(rsd bags waras a555 jf fisioterapis madya '' ) o(rsd bagas waras sanitation pertama '' rsd bagas waras sanitation muda '' o(rsd bags waras sanitation madya ' rsd bagas waras perekam medis pertama '' ) o(rsd bagas waras perekam medis muda ' '' ) o(rsd bags waras perekam medis madya ' o(rsd bagas waras fisikawan medis pertama '' ) o(rsd bagas waras fisikawan medis muda ' '' ) o(rsd bags waras a555 jf fisikawan medis madya ''' ) o(rsd bagas waras pranata komputer pertama '' ) o(rsd bagas waras pranata komputer muda ''' ) o(rsd bags waras pranata komputer utama ' ' ) o(rsd bagas waras administrator kesehatan pertama rsd bagas waras administrator kesehatan muda ''' )'( rsd bagas waras administrator kesehatan madya ' '' )'( rsd bagas waras dinas sosial pemberdayaan perempuan vii perlindungan anak dan keluarga berencana pengelola program dan kegiatan ' '' )' subbagian perencanaandan pelaporan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan milih a3. |jf pranata komputer pelaksana subbagian perencanaandan pelaporan pranata komputer pelaksana lanjutan ' ' subbagian perencanaandan pelaporan oo pranata komputer penyelia subbagian perencanaandan pelaporan ' ) | o penata laporan keuangan '' subbagian keuangan pengelola sarana dan prasarana kantor ' ' ') )'( subbagian umum dan kepegawaian ' o | o' pengadministrasi kepegawaian subbagian umum dan kepegawaian oo petugas keamanan subbagian umum dan kepegawaian oo prabu kebersihan subbagian umum dan kepegawaian ' o|ooanalis masalah sosial ' ')') seksi kesejahteraan sosial oo) pengelola bimbingan sosial 'o')') ) seksi kesejahteraan sosial oo) pengelola pemberdayaan lembaga sosial 'o') ) ) seksi kesejahteraan sosial o)')'' )o | o' pekerja sosial pelaksana ' ' ) seksi kesejahteraan sosial 'o') ')' o| pekerja sosial penyelia ' '' ' ) seksi kesejahteraan sosial 'o')'')' )o| pengelola perlindungan sosial 'o')')') ) seksi rehabilitasi sosial oo) pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial 'o' ) ? seksi rehabilitasi sosial 'o')')' o| pengelola penguatan pengarusutamaan gender ' seksi peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga ' ') ) | pihak rentan kuman pie peomnven (sat peningkatan keatas hidup perempuan dan keluarga | ? foot pengunaan perempuan) pamen amanah kanak dan pemenuhan hak anak pengawas perempuan anak) pamen amanah kakak dan pemenuhan hak anak pan penenunan bak ana amanah ana ank doo dan anak dan pemenuhan hak anak kependudukan dan keluarga berencana bersssernrs bemewmamamasesamanmama pengelola data pengendalian masyarakat oo) seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan ' ) ) | analis keluarga berencana ' )')' seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga (atus kerajaan dina kavanatanmn peti kasar berencana ketahanan dan kesjateraankatuarga | keluarga remaja dan bina keluarga lansia soo junpetegasosat petama teayabenan nan aman agn keluarga berencana makan keluarga berencana page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho keluarga berencana ost ferpenytan costa pertama) peanabetnn nan anang keluarga berencana jirpenyutan sostatawaa anabetnn naa peter kanan pass keluarga berencana vii (dinas kependudukan dan pencatatan sipil lho analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ' '( subbagian perencanaan pengolah data ' subbagian perencanaan pengadministrasi perencanaan dan program subbagian perencanaan pengelola sarana dan prasarana kantor '')') )? subbagian umum dan kepegawaian pengolah data subbagian umum dan kepegawaian pengadministrasi umum subbagian umum dan kepegawaian pengolah data ' '' ) seksi identitas penduduk ' ' pranata komputer pelaksana lanjutan '' ) seksi identitas penduduk ' ' pranata komputer penyelia '' ) seksi identitas penduduk ' ' pepennankan perang jenasttettas mengutip operator sistem informasi administrasi feyeriuanankatasanatanjutan an) peeiltettas pangsa) das peyennankan perak ninja jentanttenttas penasaue dum kependudukan penyelia pengolah data ' seksi pindah datang penduduk pranata komputer pelaksana '' ) seksi pindah datang penduduk ' ' pranata komputer pelaksana lanjutan '' ) seksi pindah datang penduduk '' pranata komputer penyelia '' ) seksi pindah datang penduduk ' ' kepenaankan perang aa3 jentirangan datang penauaue feyerimakantusanatanjuan an) peminangan arang penjual sos keyennankan perak unas jentipganptangpentuaue kependudukan penyelia pengolah data ' ' seksi pendataan penduduk pengadministrasi kependudukan '' ) seksi pendataan penduduk '' pengolah data ' ' seksi kelahiran pengadministrasi umum ' seksi kelahiran pranata komputer pelaksana ' ) ( seksi kelahiran pranata komputer pelaksana lanjutan '' '( seksi kelahiran loo page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan jjf pranata komputer penyelia ')) ) seksi kelahiran operator sistem informasi administrasi perak cetakan setastcaanian poo operator sistem informasi administrasi kependudukan pelaksanatanjutan (etsskanan paw peng mana jsetaiketatian kependudukan penyelia j|jf arsiparis pelaksana ') ) seksi kelahiran tao jjf arsiparis pelaksana lanjutan ''))) o ) seksi kelahiran jjf arsiparis penyedia ') ) seksi kelahiran pengolah data ' ) seksi perkawinandan perceraian ' ')) ) | pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak pengolah dan kematian (pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak seksi perubahan status anal kewarganegaraan dan kematian ago pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak pengelola sistem dan jaringan seksi sistem informasi administrasi kependudukan ''))) o) | ) pengelola sistem informasi kependudukan seksi sistem informasi administrasi kependudukan oo) | ) jjf pranata komputer pelaksana '')) ) seksi sistem informasi administrasi kependudukan ')) o) | ) jjf pranata komputer penyelia '')') ) seksi sistem informasi administrasi kependudukan oo) | ) pengelola database ve ) seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan '')) ) | ' ') pengolah data seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan ''))) | ' ') j|jf pranata komputer pelaksana '') ) seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan ')) ) | ) jjf pranata komputer pelaksana lanjutan '' seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan ')' ) | ) jjf pranata komputer penyelia '')) ? seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan ')) ) | ' ') (penguasa protes sumber daya manusia) tana amp baya manusatemmelg aman poco dan komunikasi s1n (penalti pengaduan puti) maan mapan mana nelgimtman dan komunikasi (peneatminitrasi umum) mann amp paa manusa tehnelsioman pas dan komunikasi pengelola informasi kerjasama ') ) seksi kerjasama pengadministrasi umum ' ) seksi kerjasama pengolah data seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan '))) | ' ') pengelola dokumentasi '') ) seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan '))) | ' ') j|jf arsiparis pelaksana ')') ?) seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ') ) | ' ) jjf arsiparis pelaksana lanjutan oo ? seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ') ) | ) jjf arsiparis penyedia seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan '))) | ' ') pengelola data kreativitas dan inovasi '') )' seksi inovasi pelayanan pengolah data ' ) seksi inovasi pelayanan jjf pranata komputer pertama dinas dukcapil jjf pranata komputer muda '') ) dinas dukcapil jjf arsiparis pertama dinas dukcapil j|jf arsiparis muda '' ) dinas dukcapil jjf administrator database kependudukan pertama dinas dukcapil ''))) page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan naa. administrator database kependudukan muda dinas dukcapil ' ' (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa lho pengadministrasi keuangan subbagian perencanaandan keuangdesaan perang aan marak san coat penataan kelembagaan bsa) | kelembagaan pengelola keuangan dan pendapatan desa '' ) ? seksi pembinaan administrasi pemerintah desa '')')' ) | ' ) pengelola pemberdayaan masyarakat 'o)') ) ) seksi sosial budaya perang naas menamakan (saat penguatan tembaga kemasyarakatan seksi penguatan lembaga kemasyarakatan kelembagaan ban bean bee masyarakat tepat guna wenstein pemberdayaan masyarakat) atu pen fanbtenantaan kana tepat guna penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan pranata komputer pertama dinas pemberdayaan masyarakatdan desa '')')'' ) | pranata komputer muda ''' ) dinas pemberdayaan masyarakatdan desa '')')' ) | see terpadu satu pintu pengadministrasi keuangan subbagian perencanaandan keuangan pengolah data ' subbagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor '')') )?elola pengembangan investasi seksi pengembangan iklim penanaman modal ' ' ) | page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan "sa alata pengolah data ' seksi dataran sistemlnformasi pengelola pengawasan seksi pengendalian pengelola dokumen perizinan seksi pelayanan perizinan penanganan pengaduan pranata komputer pertama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pranata komputer muda ' ''' dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu aaa dan menengah pengolah data ''''') )?seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan | ) genera pelaksana seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan genera pelaksana lanjutan ' ) seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan | ) genera penyedia seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan | ) pengelola pasar seksi ketertiban, sarana prasarana pasar dan pedagang kaki lima pengolah data ' ' seksi retribusi pasar oo pengelola bimbingan teknis dan bantuan teknis seksi pemberdayaan koperasi pengelola bimbingan teknis dan bantuan teknis seksi pemberdayaan usaha mikro kecil ' '') '| pengolah data ' seksi pemberdayaan usaha mikro kecil pengamat tera pelaksana dinas perdagangan operasikan ukm |jf pengamat tera pelaksana lanjutan dinas perdagangan operasikan ukm |jf pengamat tera penyelia dinas perdagangan operasikan ukm junitpasarwilayahi pengelola pasar ' subbagian tata usaha page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan sx hess"he" pengelola pasar ' ' subbagian tata usaha juru pungut retribusi ' )www mhs pengelola pasar ' ' )x14 unit pasarwilayah iv uu pengelola pasar '' ) subbagian tata usahajeng www nwn "im pengelola pasar ' ' subbagian tata usaha pengadministtsi umum ' subbagian tata usaha a40 prabu kebersihan ' subbagian tata usaha petugas keamanan subbagian tata usaha xii (dinas perindustrian dan tenaga kerja ) | penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perencanaandan keuangan '' ) | pengadministrasi keuanganpengadministrsi umum subbagian perencanaandan keuangan pengelola sarana dan prasarana kantor '') )? ( subbagian umum dan kepegawaian pengadministtsi umum subbagian umum dan kepegawaian pengemudi subbagian umum dan kepegawaian prabu kebersihan subbagian umum dan kepegawaian oo pranata komputer pelaksana '' )'dea panganan dan patah |petai pembinaan dan pengembanganindwsri usaha daerah si1 penyuluh tenaga kerja seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja ' )')) o) | pengelola tenaga kerjalndonesia '' seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja ' )'))) o o o) | ' ) pengadministrasi umum seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja '')))) o) | penyuluh transmigrasi '' ) ) seksi transmigrasi oo ) pengelola ketransmigrasian '' )' seksi transmigrasi oo ) pengadministtasi umum ' seksi transmigrasi oo a90 |jf mediator hubungan industrial muda '' ' dinas perindustrian dan tenaga kerja opo ')) )) ) | oo pengantarkerja pertama dinas perindustriandan tenaga kerja ')') o)o | oo pengantar kerja muda dinas perindustriandan tenaga kerja '')) ) | xii (dinas komunikasi informatika ole pengelola data belanja danlaporan keuangan subbagian perencanaandan keuangan | ) pengadministrasi keuangan subbagian perencanaandan keuangan pengelola sarana dan prasarana kantor ' '' subbagian umum dan kepegawaian pengemudi subbagian umumkan kepegawaian pengendali jaringan komunikasi '' seksi persandian dan telekomunikasi '')))) o)o e| operator sandi dan telekomunikasi '' seksi persandian dan telekomunikasi '')')))) oo)o | oo ) jf sandman pelaksana seksi persandian dan telekomunikasi ' ') )oe| sandman pelaksana lanjutan seksi persandiandan telekomunikasi ')))) ) e| sandman penyelia '' ) seksi persandiandan telekomunikasi ''))))) ooo)o)oe| oo ) pengolah data seksi komunikasi dan desiminasilnfformasi oo) pengolah data penyuluhan dan layanan informasi seksi komunikasi dan desiminasilnfformasi oo) pengelola situsatau web seksi komunikasi dan desiminasilnfformasi oo) pranata hubungan masyarakat pelaksana seksi komunikasi dan desiminasilnfformasi oo) pen maan pakatan |stai komunilasidan derminasitatemai ) | lanjutan pranata hubungan masyarakat penyelia seksi komunikasi dan desiminasilnfformasi oo) pengelola database ' ' ) seksi sistemlnformasi pengelola sistem dan jaringan ' ) seksi sistemlnformasi teknisi produksi multimediadan web seksi sistem informasi a49 pengendali teknologilnformasi ' ' ) seksilnfrastruktur jaringan oo) io) pengelola sistem dan jaringan '' ) seksilnfrastruktur jaringan ''o)o)o oo) teknisi alat elektro dan alat komunikasi ' ' seksi infrastruktur jaringan '' )o oo) a90 |jf pranata hubungan masyarakat pertama dinas komunikasilnformatika ' ') o o)o| oo) pranata hubungan masyarakat muda '' dinas komunikasilnformatika ' ') o)o| oo) 8so sandman pertama dinas komunikasilnformatika '' o)o | oo) sandman muda dinas komunikasilnformatika ' o)o)o jo |jf pranata komputer pertama dinas komunikasilnformatika '' o)o)o oo) page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ih, mess. pranata komputer muda '') dinas komunikasilnformatika '' dinas perumahan dan kawasan permukiman pengolah data subbagian perencanaandan keuangan o' pengelola sarana dan prasarana kantor ' ')') ) ) ( subbagian umum dan kepegawaian oo pengolah data subbagian umum dan kepegawaian oo pengadministrasi kepegawaian subbagian umum dan kepegawaian oopengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi 'o')')) ) | ' ' pengolah data seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi ')')) o ) | ' ' pengawas tata bangunan dan perumahan ' seksi penyediaan dan fasilitasi 'o ''' | oo juru pungut retribusi seksi penyediaan dan fasilitasi 'o '' o| oo analis bangunan gedung dan permukiman seksi perencanaan teknis dan evaluasi 'o ')') ) | penata bangunan gedung dan permukiman seksi perencanaan teknis dan evaluasi ' )')) o | oo pengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi perencanaan teknisdan evaluasi ' ')')) )o | o' ' pengolah data ' seksi perencanaan teknisdan evaluasi ') )o | o' pengelola imb gedungatau bangunan seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendalian pengelola perencanaan teknis tata bangunan seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendalian pengawas bangunandan gedung seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendalian pak nana gen tamahan sekai pembangunan peringatan kusta dan pengendapan |. pelaksana taman sekai pembangunan peringatan kualitas dan pengendapan | ? | . pelaksana lanjutan teknik tata bangunan dan perumahan penyelia seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendalian pembina jasa konstruksi pertama dinas perumahan dan kawasan permukiman ' )o | pembina jasa konstruksi muda ''' ) dinas perumahan dan kawasan permukiman teknik penyehatan lingkungan pertama ' dinas perumahan dan kawasan permukiman ' o | oo teknik penyehatan lingkungan muda ' ')' )| dinas perumahan dan kawasan permukiman teknik tata bangunan dan perumahan pertama dinas perumahan dan kawasan permukiman ' ' o e| o ' teknik tata bangunan dan perumahan muda dinas perumahan dan kawasan permukiman pranata komputer pertama dinas perumahan dan kawasan permukiman ' o | oo page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ag agama& xiv (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang || lho lho s98 pengolah data ''bendahara subbagian perencanaandan keuangan pengadministrasi umum subbagian perencanaandan keuangan verifikator keuanganemudi ' 'analis kepegawaian pertama ''' ) subbagian umum dan kepegawaian analis jalan jembatan seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang bina marga 'o) ) | pengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang bina marga 'o) ) | pengolah data ' seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang bina marga 'o) ) | pengadministrasi umum seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang bina marga 'o) ) | teknik jalan dan jembatan pertama seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang bina marga 'o) ) ) | ' )' pengelola pembangunan dan peningkatan jalan seksi pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga 'o ) | pengolah data seksi pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga 'o ) bina marga pemamarasaan) sea nana kan gan tempatan kana bina marga bina marga pengaya pemcinarandaan nan lena nana kandang kana bina marga bina marga bina marga bina marga bina marga peng saran dan prasarana kantoran men mama dan domba bang bina margahah pengelola geospasial seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda pemeriksa irigasi seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda pengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda pengolah data seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda pengadministrasi umum seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda teknik penyehatan lingkungan pelaksana seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda ban penyehatan lingkungan pelaksana seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda teknik penyehatan lingkungan penyelia seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda teknik pengairan pertama seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang sda pengawas irigasi seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang pengelola pemeliharaan jaringan irigasi seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang . pengolah data seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang . operator alat berat seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang poso pas teknisi peralatan dan mesin seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang poso pas pengadministrasi umum seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air bidang poso pas |. analis pengelolaan sumber daya air seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda pengelola sumber daya air seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda pengelola penggunaan dan pengendalian seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda pemanfaatan sumber daya air pengadministrasi umum seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda pengelola sarana dan prasarana kantor seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan bidang sda pertamanan pertamanan pengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihan . pertamanan pengolah data seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihan . pertamanan seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihan pengelola sarana dan prasarana kantor pertamanan pengawas bangunan dan taman seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihan pool . pertamanan teknik penyehatan lingkungan pertama seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihanolosanjutan pertamananteknik penyehatan lingkungan penyelia seksi perencanaan teknik dan evaluasi bid kebersihan pertamanan pengawas lapangan petugas kebersihan jalan, seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan saluran dan selokan pertamanan pengawas lapangan petugas kebersihan tempat seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pembuangan akhir pertamanan pengawas lapangan angkutan sampah seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan pengelola limbah seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan prabu kebersihan seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan pengemudi seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan operator alat berat seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan teknisi peralatan dan mesin seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan juru pungut retribusi seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan pengadministrasi umum seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan pengawas tata pertamanan seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan pengawas lapangan petugas pertamantaman seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan pengelola penerangan jalan seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan pemelihara penerangan jalan seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan og1 prabu tampemakaman umum seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan prabu pemakaman seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan teknisi listrik dan jaringan seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan pengemudi seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan pengadministrasi umum seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan analis tata ruang seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang penyusun rencana tata ruang dan zonasi seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang pengolah data seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang |. pengelola sarana dan prasarana kantor seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan pengadministtsi umum seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang pengelola tata ruang seksi pelaksanaan penataan ruang bidang tata ruang ' ' ) | pengelola geospasial '' ) seksi pelaksanaan penataan ruang bidang tata ruang pengadministtsi umum ' seksi pelaksanaan penataan ruang bidang tata ruang penata ruang pertama seksi pelaksanaan penataan ruang bidang tata ruang pengawas tata ruang seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang bidang tata ruang pengelola pengendalian pemanfaatan ruang seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang bidang tata ruang teknik jalan dan jembatan pertama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ' ) | teknik jalan dan jembatan muda ''' ) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang teknik penyehatan lingkungan pertama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ' ) | teknik penyehatan lingkungan muda '' dinas pekerjaan umum dan penataan ruang teknik pengairan pertama '' dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ' ) | teknik pengairan muda ''' ) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pranata komputer pertama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pranata komputer muda ''' )''' dinas pekerjaan umum dan penataan ruang jjf analis kepegawaian pertama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang | ) analis kepegawaian muda ''' )| dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perencana pertama '' dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perencana muda '' dinas pekerjaan umum dan penataan ruang unit pelaksana teknis daerah dinas xiv. pekerjaan umum dan penataan ruang wilayah pengawaslrigasi '' ) subbagian tata usaha pengelola pemeliharaan jaringan irigasi '' ) ) subbagian tata usaha 'o')' ) ''| subbagian tata usaha pengawas jalanan jembatan ' )'| subbagian tata usaha pemelihara jalan ''' subbagian tata usaha ' )''' ) subbagian tata usaha page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan poo io. soho pemelihara jalan iii japan open dan penahanan bande des8 (sufragan tatatsana www pengelola pemeliharaan jaringan irigasi '' ) subbagian tata usaha juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air subbagian tata usaha pengelola pemeliharaan jalan ' subbagian tata usaha ' ') ' ) '| juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air subbagian tata usaha pengelola pemeliharaan jalan ' )'|japan open dan penahanan bande des8 (sufragan tatakai |o2 pengelola pemeliharaan jaringan irigasi '' )'| subbagian tata usaha ' ' | juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air subbagian tata usaha pengawas jalanan jembatan ' )'| subbagian tata usaha pemelihara jalan '' subbagian tata usaha a90 pengelola pemeliharaan jalan ' )'| subbagian tata usaha page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan he" prabu kebersihan ' subbagian tata usaha (dinas perhubungan uu pengolah data subbagian perencanaandan keuangan j|''' )' subbagian perencanaandan keuangan j|jf pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian perencanaandan keuangan pranata komputer penyelia subbagian perencanaandan keuangan ' ) | pengolah data subbagian umumkan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor '') ) ) ( subbagian umum dan kepegawaian pengelola kepegawaian subbagian umumkan kepegawaian pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan kepegawaian arsiparis pelaksana subbagian umum dan kepegawaian arsiparis pelaksana lanjutan subbagian umum dan kepegawaian arsiparis penyelia subbagian umum dan kepegawaian penyidik seksi pengendalian operasional lalu lintas dan perparkian pengelola pengawasan lla ' ' seksi pengendalian operasional lalu lintasan perparkiran pengelola perparkiran '' seksi pengendalian operasional lalu lintasan perparkian pengolah data seksi pengendalian operasional lalu lintasan perparkian pranata tilang seksi pengendalian operasional lalu lintasan perparkian juru pungut retribusi '' seksi pengendalian operasional lalu lintas dan perparkian pengemudi seksi pengendalian operasional lalu lintas dan perparkian analis lalulintas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas ''' ) | pengolah data seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas '' ) | pengadministrsi umum seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas | ) pengemudi seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas '' ) | analis angkutan darat ' '' ) seksi angkutan orang, barangan terminal 'o')') ) | teknisi survei angkutan jalan seksi angkutan orang, barangan terminal oo) pengelola perizinan angkutan jalan seksi angkutan orang, barangan terminal oo) pengolah data seksi angkutan orang, barangan terminal ' ') ) '| operator terminal seksi angkutan orang, barangan terminal ' ')') ) | pengadministrasi karcis seksi angkutan orang, barangan terminal 'o')')' ) | pengadministtsi umum seksi angkutan orang, barangan terminal 'o')') ) | pengolah data seksi teknis keselamatan sarana angkutan pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor seksi teknis keselamatan sarana angkutan ''' ) | pengadministrsi umum ' seksi teknis keselamatan sarana angkutan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan juru pungut retribusi seksi teknis keselamatan sarana angkutan oo) penguji kendaraan bermotor pelaksana '' seksi teknis keselamatan sarana angkutan oo) penguji kendaraan bermotor penyelia '' ) ) )' seksi teknis keselamatan sarana angkutan oo) pranata komputer pertama ''' dinas perhubungan ')o| pranata komputer muda ''' dinas perhubungan ') $| ass xvi dinas lingkungan hidup dan kehutanan vol ole bendahara subbagian keuangandan perencanaan pelaporan pengadministrasi keuangan subbagian keuangandan perencanaan pelaporan pengolah data ' ' subbagian keuangandan perencanaan pelaporan pengelola sarana dan prasarana kantor ''' subbagian umum dan kepegawaian | ) pranata komputer pelaksana subbagian umum dan kepegawaian | ) pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian umum dan kepegawaian '' ) | pranata komputer penyelia ' '' subbagian umumkan kepegawaian '' ) | nnen peng inanendataaan lingkungan hukum 31a2 janatetingkanganttiun) j pekan nen pempek ireann bacaan hukum orang (pengadmistrsi umum ) j papan mana peng inkmendantanaan hukum analis lingkungan hidup seksi pengembangan kapasitaslingkungan oo pengelola lingkungan ' seksi pengembangan kapasitaslingkungan | ) pengadministrasi umum seksi pengembangan kapasitaslingkungan | ) pengelola laboratorium ' ' seksi pengendalian pencemaran lingkungan oo) pengolah data seksi pengendalian pencemaran lingkungan oo) pengelola penyehatan lingkungan '' seksi pengendalian kerusakan lingkungan oo) pengadministrasi umum seksi pengendalian kerusakan lingkungan oo) |jf pengendali dampak lingkungan pertama kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan ' ) e| pengendali dampak lingkungan muda '' kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan pengawas lingkungan hidup pertama ' kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan pengawas lingkungan hidup muda ''' kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan pranata komputer pertama kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan pranata komputer muda ''' ' kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan perikanan pengadministrasi perencanaan dan program subbagian perencanaandan pelaporan '' ) | pengelola sarana dan prasarana kantor ''' subbagian umum dan kepegawaian '' ) '| page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ina. pengelola kepegawaiannyelia subbagian umum dan kepegawaian pengelola tanaman pangan dan hortikultura ' ' ( seksi produksi pengolah data ' ' seksi produksi pengadministrasi umum seksi produksi pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air naa prana tan san (seat perlindungan tanaman dan enatitasilaan | prasarana pertanian pena anna rona nan dan bersiaran (sat bendungan tanaman dan reavitasitaan | pestisida pengelola organisme pengganggu tanaman seksi perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan pertanian pengawas pupuk dan pestisida '')' ) seksi sarankan prasarana pengelola pasca panen ' ) seksi sarankan prasaranaketersediaan pangan pengelola distribusikan pemasaran '' ) seksi distribusi pangan pengolah data ' ' seksi distribusi pangan pengelola pola pangan harapan seksi konsumsidan keamanan pangan aan palma anak stoner gan jangan jan konsumsigan keamananpangan jajanan anak sekolah analis pakan ternak seksi perbibitandan produksi peternakan ape gaga aan pon pan ata (sesi pertanian dan prduksireermatan kecil dan unggas pengawas mutu bibit ternak seksi perbibitandan produksi peternakan pengawas bibit ternak penyelia ')') ) seksi pembibitan dan produksi peternakan aan man kan kesehatan masyarakat veteriner veteriner hewan lainnya veteriner esa veteriner page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan nn. ms. dena pen tangan usaha pemakan dan kesehatan wasiat atas lanjutan veteriner pengawas mutu hasil pertanian pendeta. jpn angan usaha peternakan dan kesehatan wasyardiat| digo |o0 veteriner pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan seksi kesehatan hewan hewan dan wilayah karantina istri kesehatan lean po1 bas hewan pengelola statistik perikanan '' )? seksi produksi perikanan pengelola pengawasan pembudidayaan ikan ' seksi produksi perikanan jenis ikan asa penantian istri sumber hatian usaha perikanan |. dan pemasaran ikan pengelola pengembangan dan pembinaan usaha seksi sumber dan usaha perikanan '' ) | ' ) penyusun teknis usaha budidaya '')) ?' seksi produksi dan pengolahan hasil perkebunan ') o ) e| pengelola organisme pengganggu tanaman ' seksi produksi dan pengolahan hasil perkebunan '' ) e| ' ) pee nagan batesi sarana prasaranadan pengembangan usaha perkebunan |. prasarana pertanian pengelola penilai usaha perkebunan seksi sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan pengolah data seksi sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan jjf analis pasar hasil pertanian pelaksana lanjutan seksi sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan pengelola program penyuluhan '' seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola database profesi sdm pertanian seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola database kelembagaan petani '' seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanianpelaksana seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian pelaksanalanjutan ' seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanianpenyelia '' ?' seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian pertama dkpp |jf penyuluh pertanian muda '' dkpp |jf pengawas mutu hasil pertanian pertama ' ' dkpp ' j|jf pengawas mutu hasil pertanian muda '' ) |( dkpp j' dkpp rph |jf pengawas bibit ternak muda ' ' ) o|(dkpp rph |jf medik veteriner pertama ' dkpp rph j|jf medik veteriner muda dkpp rph |jf analis kepegawaian pertama ' ' dkpp j|jf analis kepegawaian muda '' dkpp page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho pranata komputer pertama )( dkpp .lho |jf pranata komputer muda ' ' ) o|dkpp |jf pengawas benih tanaman pertama ' ' )( dkpp ubt |jf pengawas benih tanaman muda '' )( dkpp ubt pama naa akan leeejuar bajaj pertama muda xvi unit benihtanaman pangan tanaman joubagantatausana pangan dan hortikultura pengelola lahan pertanian '' subbagian tata usaha pengelola penilaian varietas ''' ) subbagian tata usaha pengawas benih tanaman pertama '' )'( subbagian tata usaha pengawas benih tanaman muda '')') )? subbagian tata usaha pam pasang teman isutpagantatavsama pertama pagi daan panas teman (sutbagantata usai jasa xvi. unit budidayaikan pengelola teknologi perbenihan '' subbagian tata usaha prabu benihlkan subbagian tata usaha loh xvi. unit pelayanan peternakan terpadu lho unggas pengadministrasi umum ' subbagian tata usaha paramedis veteriner pelaksana pemula unit pelayanan peternakan terpadu paramedis veteriner pelaksana ''' ) unit pelayanan peternakan terpadu paramedis veteriner pelaksanalanjutan unit pelayanan peternakan terpadu paramedis veteriner penyelia '' unit pelayanan peternakan terpadu pengawas bibit ternak pertama '' ) unit pelayanan peternakan terpadu xvi. unit rumah pemotongan hewan paha ana pers jsutbagantata sara dan lalu lintas daging pengawas bibit ternak pertama '' ) subbagian tata usaha pengawas bibit ternak muda '' )? subbagian tata usaha medik veteriner pertama '' ) subbagian tata usaha xvii (dinas arsip dan perpustakaan lho analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaandan keuangan pengolah data ''' subbagian perencanaandan keuangan pranata komputer penyelipranata komputer pelaksana subbagian perencanaandan keuangan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho pengolah data subbagian umumk'( subbagian umum dan kepegawaian pengadministrsi umum subbagian umum dan kepegawaian prabu kebersihan subbagian umum dan kepegawaian 1o o | petugas keamanan subbagian umumkan kepegawaian pengemudi subbagian umumkan kepegawaian pengelola perpustakaan seksi pelayanan perpustakaan pustakawan pelaksana seksi pelayanan perpustakaanpengembangan perpustakaan '' ) | ' ) pustakawan penyelia seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan '' ) | ' ) pranata kearsipan seksi akuisisidan pengolahan kearsipan pranata restorasi arsip seksi akuisisidan pengolahan kearsipan arsiparis pelaksana seksi akuisisidan pengolahan kearsipan arsiparis pelaksana lanjutan seksi akuisisidan pengolahan kearsipan | ) arsiparis penyelia seksi akuisisidan pengolahan kearsipan arsiparis pertama seksi akuisisidan pengolahan kearsipan | ) penyuluh kearsipan seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan ''' ) | pranata kearsipan seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan ''' ) | ' ) arsiparis pelaksana seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan ''' ) | arsiparis penyelia seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan ''' ) | arsiparis pertama ''' dinas arsipkan perpustakaan arsiparis muda '' ) dinas arsipkan perpustakaan arsiparis madya '' dinas arsipkan perpustakaan pustakawan pertama dinas arsipkan perpustakaan pustakawan muda ''' dinas arsipkan perpustakaan pranata komputer pertama ''' dinas arsipkan perpustakaan pranata komputer muda ''' ) dinas arsipkan perpustakaan xix (satuan polisi pamong praja koo aia '' ) | pranata komputer penyelia subbagian perencanaandan keuangan '' ) | pengelola sarana dan prasarana kantor '') )? ( subbagian umum dan kepegawaian pengolah data.usia pengelola data laporan dan pengaduan ' ' seksi pembinaan, pengawasandan penyuluhan '') ) | ' ) pengelola pelanggaran peraturan daerah ' )'|( seksi penindakan penyidik ' ' seksi penindakan )o| pengadministrasi umum seksi penindakan a90 pengelola ketertiban seksi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pengelola pemantauan seksi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat petugas penindakan seksi operasikan pengendalian '') ) | polisi pamong praja pelaksana '' ) seksi opal bidang tibumttanmas ' )o | polisi pamong praja penyedia ''' ) seksi opal bidang tibumttanmas ') o)o | oo) masyarakat pengadministrasi umum '' ' seksi pemadam kebakaran pranata pemadam kebakaran seksi pemadam kebakaran | ) pengemudi mobil pemadam kebakaran '' seksi pemadam kebakaran |jf pranata komputer pertama satpam |jf pranata komputer muda '' ' satpam a85s8s |jf polisi pamong praja pertama ' ' satpam jf polisi pamong praja muda ' ' satpam a48 aan dara pelatihan daerah bendahara '' ' subang keuangan sekretariat kpud pengelola kepegawaian subang umum dan kepegawaian sekretariat kpud pengelola surat subang umum dan kepegawaian sekretariat kpud |jf pranata komputer pelaksana subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi ' ) pranata komputer pelaksana lanjutan subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi '' ) pranata komputer penyelia subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi ' ) pranata komputer muda ''' subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi ' ' ) arsiparis pelaksana subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi ' ' ) arsiparis pelaksana lanjutan subid data dan informasi bidang kinerjadan informasi ' dan informasi pabean pintas aparat dan penahanan bang nga pas aparatur dan informasi jarpranata komputer alasan) nama ant aperstedan penghargaan bidang mega dan informaspranata komputer pelaksana lanjutan subid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan bidang kinerja dan informasi pranata komputer penyelia subid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan bidang kinerja dan informasi analis kepegawaian pertama subid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan bidang kinerja dan informasi subsid pengadaan dan pengembangan pegawai bidang pengelola formasi dan pengadaan pegawai pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai subsid pengadaan dan pengembangan pegawai bidang analis kepegawaian pertama pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ijf pranata komputer pelaksana subsid pengadaan dan pengembangan pegawai dang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ijf pranata komputer pelaksana lanjutan subsid pengadaan dan pengembangan pegawai dang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai subsid pengadaan dan pengembangan pegawai bidang pranata komputer penyelia pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai analis diklatpengelola penyelenggaraan diklat pendidikan dan pelatihan pegawai pranata komputer pelaksana subid pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai pranata komputer pelaksana lanjutanijf pranata komputer penyelia pendidikan dan pelatihan pegawai |analis pengembangan karir subid penggajian, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun bidang mutasi pengelola pengembangan karir subid penggajian, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun bidang mutasi lur pranata komputer pelaksana subid penggajian, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun bidang mutasi pranata komputer pelaksana lanjutan subid penggali an, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun bidang mutasi pranata komputer penyelia subid penggajian, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun bidang mutasi penyusun rencana mutasi subid mutasi dan promosi bidang mutasi analis pengembangan karir subid mutasi dan promosi bidang mutasi pengelola pengembangan karir subid mutasi dan promosi bidang mutasi ijf pranata komputer pertama subid mutasi dan promosi bidang mutasi ijf analis kepegawaian muda badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah pranata komputer muda badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah ijf arsiparis muda badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah badan pengelolaan keuangan daerah . analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaan dan pelaporan pengolah data perencanaan penganggaran subbagian perencanaan dan pelaporan ijf arsiparis pelaksana subbagian perencanaan dan pelaporan leo ijf arsiparis pelaksana lanjutan subbagian perencanaan dan pelaporan page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan arsiparis penyelia subbagian perencanaandan pelaporan oo verifikator keuangan ' subbagian keuangan pengadministrsi umum subbagian keuangan a90 pengelola kepegawaian subbagian umumkan kepegawaian pengadministrasi kepegawaian ' subbagian umumkan kepegawaian pengadministrasi perbuatan ' subbagian umumkan kepegawaian pengelola pemanfaatan barang milik daerah ' subbidang pendataan dan penilaian '')) o) e| oo ) pengolah data '' ' '| subbidang pendataandan penilaian '' ) e| pengadministrasi pajak subbidang pendataandan penilaian '' ) | |jf pranata komputer pelaksana ' ' subbidang pendataandan penilaian '' ) | pranata komputer penyelia ' subbidang pendataandan penilaian '' ) | pengelola pbb2 dan bpt ' )' )'| subbidang penetapandan pelayanan ' ')) ) e| pengolah data '' ' subbidang penetapandan pelayanan '' ) e| pengadministrasi pajak subbidang penetapandan pelayanan pengelola pendapatan ' '' subbidang penagihandan pemungutan '' ) | pengelola dataran potensi pajak ' subbidang penagihan dan pemungutan '' ) e| ana bag antara entakanesedan jauttidang penaghandanpemungtan retribusi pengolah data subbidang penagihandan pemungutan '' ) e| pengadministrasi pajak subbidang penagihandan pemungutan '' ) e| pengolah data ' subbidang penyusunan anggaran belanja tidak langsung pengolah data ' subbidang penyusunan anggaran belanja langsung pengadministrasi anggaran ' ' subbidang penyusunan anggaran belanja langsung anggaran pengolah data subbidang evaluasidan pengendalian oo) pengadministrasi umum subbidang evaluasidan pengendalian ''' ) | s5 pengelola perbendaharaan dan pelayanan ' subbidang kas daerah pengelola gaji ' ' subbidang belanja gaji pengolah daftar gaji '' subbidang belanja gaji pengolah data perbendaharaan '' subbidang belanja non gaji ' )') )o | page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan nae. pengelola sarana dan prasarana kantor '') )?( subbidang pengadaan dan distribusi pengadministrasi umum ' subbidang pengadaandan distribusi penghapusan barang pengelola pemanfaatan barang milik daerah ' subbidang inventarisasidan penghapusan aset '')') ) ) ) | ' ) pengadministrasi umum ' subbidang inventarisasidan penghapusan aset ' '' ) | analis keuangan '' subbidang analisis data keuangan pengelola data keuangan daerah '' subbidang analisis data keuangan pengadministrasi keuangan '' subbidang analisis data keuangan pengolah data laporan keuangan subbidang pelaporan pengolah datalaporan realisasi anggaran ' '( subbidang pelaporan pengelola akuntansi ' subbidang pengembangan akuntansi pranata komputer pertama badan pengelolaan keuangan daerah pranata komputer muda ''' ) badan pengelolaan keuangan daerah pengembangan dap ram pengembangan daerah |jf pranata komputer pelaksana subbagian perencanaandan program pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian perencanaandan program pranata komputer penyelia subbagian perencanaandan program pranata komputer pertama subbagian perencanaandan program pranata komputer muda ''' ) subbagian perencanaandan program perencana pertama subbagian perencanaandan program perencana muda '') ) subbagian perencanaandan program pengelola sarana dan prasarana kantor '') )? subbagian umum dan kepegawaian prabu bakti '' ' subbagian umum dan kepegawaian arsiparis pertama subbagian umum dan kepegawaian arsiparis muda subbagian umum dan kepegawaian pengolah data '' subbidang ekonomi produktif perencana pertama '' subbidang ekonomi produktif perencana muda ')' subbidang ekonomi produktif pengolah data '' subbidang ekonomi kreatif perencana pertama '' subbidang ekonomi kreatif perencana muda '' subbidang ekonomi kreatif pengolah data ' ' subbidang kesejahteraan sosial perencana pertama '' ) subbidang kesejahteraan sosial perencana muda '') subbidang kesejahteraan sosial pengolah data '' subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 'o')') ) | ' ) perencana pertama '' subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 'o) ) ) | ' )' page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho perencana muda '') subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 'o)') ) | ' ) pengolah data '' subbidang infrastruktur wilayah perencana pertama '' ) subbidang infrastruktur wilayah perencana muda '')') ) subbidang infrastruktur wilayah marah pengembangan wilayah eso junpermeanapetama) penganten gila ananda dog dam pengembangan wilayah jet ferterencanamuta pengembangan aan ananda dos jas pengembangan wilayah analis penelitian dan pengembangan ' ) subbidang penelitian dan pengembangan pengolah data ' subbidang penelitian dan pengembangan perencana pertama '' ) subbidang penelitian dan pengembangan perencana muda '')') ) subbidang penelitian dan pengembangan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ' subbidang pengendalian dan evaluasi ' '' | pengolah data ' '' subbidang pengendaliandan evaluasi perencana pertama '' ) subbidang pengendaliandan evaluasi perencana muda '')') ) subbidang pengendaliandan evaluasi xxi (badan penanggulangan bencana daerah lho analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaandan pelaporan pengolah data ' subbagian perencanaandan pelaporan pranata komputer pelaksana subbagian perencanaandan pelaporan pengadministrasi keuangan subbagian keuangan pengelola sarana dan prasarana kantor '') )? subbagian umum dan kepegawaian pengadministrasi umum subbagian umum dan kepegawaian petugas keamanan subbagian umumkan kepegawaian prabu kebersihan subbagian umumkan kepegawaian 1o' seksi pencegahan pengolah data ' ' seksi kesiapsiagaan rescue pelaksana pemula '') ) seksi kedaruratan rescue pelaksana '' ) seksi kedaruratan rescue pelaksana lanjutan ''' ) ( seksi kedaruratan rescue penyelia '' ) seksi kedaruratan pengolah data ' ' seksi logistik page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan . . |jf pranata komputer pertama badan penanggulangan bencana daerah bpbd) |jf pranata komputer muda '' ) badan penanggulangan bencana daerah bpbd) | ) xxiv (kantor kesatuan bangsa dan lik' | pengolah data subbagian tata usaha pengemudi subbagian tata usaha petugas keamanan subbagian tata usaha prabu kebersihan ' subbagian tata usaha pranata komputer pelaksana ' subbagian tata usaha j|jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' subbagian tata usaha j|jf pranata komputer penyelia '' subbagian tata usaha pengolah data '' ) seksi ideological wawasan kebangsaan ' ' ) | pengolah data seksi politik dan kewaspadaan nasional '' ) | ekonomi asas ppengolanata panama angan budaya, agama kemasyarsiatandan | fog ekonomi xxv (kecamatan xxv1 (kecamatan prambanan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaandan keuangan ' ) | pengolah data subbagian perencanaandan keuangan j|jf pranata komputer pelaksana subbagian umumkan kepegawaian j|jf pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian umum dan kepegawaian '' | j|jf pranata komputer penyelia subbagian umumkan kepegawaian '' ) | pengolah data seksi tata pemerintahan pengelola pemberdayaan masyarakat ' )' ?' seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ')) o) e| ' ) pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum xxv. (kecamatan gantiwarno analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaan dan keuangan '' | pengolah dat'' ) | pengadministrasi sarana dan prasarana ''poo bohoo) pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) | jean www mhs aanaasean. ss. page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ns. "eos,truck' uu aal')') ) | ' ) pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) | pengadministtsi umum seksi ketentraman dan ketertiban umum xxv. |kecamatan kebonarum 'ogonalan uukpengadministtsi umum seksi ketentraman dan ketertiban umum xxv. (kecamatan manisrenggo ujnongkoage nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan : h sso '')') ) | ' ) pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) e| isa www n:n:"speran a' ) seksi tata pemerintahan a90 ')' ) | ' ) page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan ninnin ii, m.m pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) e| pengadministtsi umum seksi ketentraman dan ketertiban umum sae "d"d " shn" m" : s s. ) '| pengadministrasi keuangan subbagian perencanaan dan keuangan pengadministtsi umum subbagian umum dan kepegawaian pengadministrasi sarana dan prasarana '')') )?'') ) | pengelola keamanan dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) e| pengadministrsi umum seksi ketentraman dan ketertiban umum jean h$h, hh8||administrasi kependudukan '' ) seksi tata pemerintahan pengelola pemberdayaan masyarakat '')' )?wonosari dan kepegawaian pranata komputer pelaksanapooranata komputer pertamdiganggu ui kecamatan polanharjosi umum subbagian umumkan kepegawaian pengadministrasi sarana dan prasarana '') )? ' )? seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 'o ')') ) | ' ) pengadministtsi umum seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 'o '')an page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan poo sobbendahara subbagian perencanaan dan keuangan pengadministrasi sarana dan prasarana '') )?kan kepegawaian pengolah data seksi tata pemerintahan pengelola pemberdayaan masyarakat ' aru as,'o ')'atim v20a (kelurahan jatim vi (kecamatan pemalang'| seo " :#" : "ss"page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan soho pengadministtsi umum seksi ketentraman dan ketertiban umum xxv. (kecamatan kalikotes' ai aae|laten utara| pengadministt24a (kelurahan bareng lor4b (kelurahan bergunung aiaage nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan pengadministtsi umum ' seksi pembangunan a90 pengadministtsi umum seksi kemasyarakatan a90 (son wa, analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaan dan keuangan pengolah data ''25a (kelurahan bareng ui aia pengadministtsi umum ' seksi pembangunan a90 pengadministtsi umum seksi kemasyarakatan a90 xxv.25b (kelurahan klaten ui5e (kelurahan kabupaten uitsi umum seksi kemasyarakatan a90 xxv.25d (kelurahan mayan uursi umum ' seksi kemasyarakatan a90 xxv.25e (kelurahan tinggalan ' ia pengadministrasi keuangan sekretariat a90 page nama jabatan fungsional dan nama jabatan kelas nilai persediaan poo pengadministrsi umum ' seksi pembangunan a90 pengadministtsi umum ' seksi kemasyarakatan a90 serunai .maaf "ssseksi kemasyarakatan a90 xxv. (kecamatan klaten selatanpenoun ni. hih:". mawrsi umum seksi kemasyarakatan jumlah bupati klaten, cap ttd sri mulyanlo bs8 page page page rekor dari lopp page page proses pengajuan rekor proses pengajuan rekor pengelola sarat pengadministrs pengadministrs petugas krama petugas krama page page page page page tambah kepala puskesmas page page page page (direktur orang) page page page page page page page page page page page page page page page page page page page rekomendasi propinsi page page page page page page page page page page page page page page page page page kelas pelak fungsional struktural total fo) fo) jml pagtabel hasil evaluasi jabatan struktural lingkungan pemerintah kabupaten klatenplp ana aas, sekretariat daerah o|l ole lee sekretaris daerah jaj jaj| |a| sos |s| asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ' ')'))) ) o) e| true |aj| sos 97s (bagian pemerintahan ) ojo fme| lte kepala bagian pemerintahan '' ) | true 2s15| j1j| |2j 3ao j2| szs kepala subbagian tata pemerintahan umum ' ) | ) 14s0o|j1 j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian administrasi otonomi daerah ' ) e| ) 1480o|j1j j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian kerjasama ' ' ) | 24so| j1| |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao ji| (bagian kesejahteraan rakyat ' ' ) | ojo (mu| lte kepala bagian kesejahteraan rakyat ' ')))) o) | true o2s1i5| j1| |2j 3ao j2| sss pelangi bernama semen kenanga dasa jamur asli jas paf 20o jaja jala jafar |foto keluarga berencana kepala subbagian pendidikan dan agama '')))) ) | j) j1| aso jij j1| ji| pemberian perempuan dan perimbangan anak das (ae asasi jas pal x0o jaja jafar alas fil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagian hubungan masyarakat ojo (mue| lte ill kepala bagian hubungan masyarakat ' )'))))) o)o e| true o2. j1j| |2j 3ao j2| szs kepala subbagian analisis dan kemitraan media '')'))) o o o) e| ) true |j1| j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian pembinaan informasi dan publikasi oo) ) true |j1| j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian protokol a20 24so|i| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao j1i| asisten perekonomian dan pembangunan ')) o) | true |aj| sos 97s (bagian perekonomian fme| lte ill kepala bagian perekonomian ' o) | true o2s15| j1j| |2j 3ao j2| szs kepala subbagian pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam true 1480o| j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian pembinaan dan pengembangan ekonomi ') ) e| ' true j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian pembinaan dan pengembangan usaha daerah true |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao j1i| (bagian pembangunan fme| lte kepala bagian pembangunan ' ) | true o2si5| j1| |2j |3j| 3ao j2| szs kepala subbagian monitoring dan evaluasi pembangunan oo) ) true |j1| |ji1j aso jij ji1| |2j| j1i| kepala subbagian pengendalian pembangunan ' o) e| ) 1480o|j1| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian layanan administrasi pembangunan true |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao ji| bagian pengadaan barang jasa ')) ) | (mu lte kepala bagian pengadaan barang jasa '')'))))) ) o o)o e| true o2. j1j| |2j 3ao j2| szs kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa '')))o)o)o | ) true |j1| |ji1j aso jij ji1| |2j| ji| kepala subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik true j1| |ji1j aso jij |ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa true |ji1j aso jij j1| ji| ji| asisten administrasi umum |aj| sos 97s (bagian organisasi | ) fme| lte ill kepala bagian organisasi ' ') ) | true 2si5| j1| |2j |3j| 3ao j2| szs kepala subbagian kelembagaan ' ) | 24saji j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik ' ' ) | true j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala subbagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi true 1480o| |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao ji| (bagan hukum fme| lte kepala bagian hukum an? true 2s15| j1| |2j 3ao j2| szs kepala subbagian peraturan perundang undangan ' ) e| ) true |ji1j aso ji| |1j| |3j|, tai kepala subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia '')')) e )' true jif 3a0o |i| kepala subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum true 129s| fi1f| jif |2j| |i| bagan umum ' tmu| oo kepala bagian umum ia2 true 23is| 3s0o j1i| |3f| |3j| 3ao s75 kepala subbagian perencanaan, tata usaha dan keuangan ') ) | ' true jij |3j| 3a0o |i| kepala subbagian rumah tangga '' ) | jo true 1205j1| j1| jif |2j| kepala subbagian perlengkapan ' ) o | 1205sj1| jif |2f| |i| sekretariat dewan perwakilan rakyat true daerah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah '' ) o | true .ses| 3so 2so 77s |(3j| 3ao kepala bagian umum 2o90ji 3ao s75 kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian '' ) o | ' true 1295j1 jif |2j| kepala sub bagian perlengkapan dan rumah tangga ''))) o) o | o true 1295j1| jij |2j| |1i| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '') ) o | ' true 1480f1 fij 3a0o |i1| kepala bagian perundang undangan, aspirasi dan dokumentasi true 209jij| |3j| 3ao kepala sub bagian perundang undangan '' ) | true 1480f1 jif 3a0o |i| kepala sub bagian aspirasi dan dokumentasi '))) ) o | o true 129sj1| jij |2j| kepala bagian persidangan dan kehumasan ' ) e| true 2o90ji 3ao s75 kepala sub bagian persidangan dan risalah '' ) o | o true 1295j1 jif |2j| kepala sub bagian humas dan protokol also arus aso|i fans jah too aso jah jap soal mo, ii inspektorat lme| otl oto inspektur ia4 true 2so 77s |(3j| sos sekretaris inspektorat true 2240ofi 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan ' ) o | oo true 1les1 j1| jif fif ji| kepala sub bagian evaluasidan pelaporan ' ) | ' true 1480f1 fif 3ao |i| kepala sub bagian administrasi umum ' ) | rats 14s0ofi j1| jij |3j| 3a0o |i| inspektur pembantu wilayah 1090j1 jaf sos inspektur pembantu wilayah il ) 1990j1 jaf sos inspektur pembantu wilayah ' ') 1990j1 jaf sos inspektur pembantu wilayah 1990f1 jaf sos ji| (dinas pendidikan ologie| ltr tel kepala dinas pendidikan a34 true 2ses| 3so 2so 77s 3ao sekretaris dinas pendidikan oo) true 211is| |3j| 3ao s75 kepala subbagian perencanaan dan pelaporan '' ) o | o true 1les1 |j1| jif fif ji| kepala subbagian umum dan kepegawaian ' ) | true 1295j1| fif |2j| |1i| kepala subbagian keuangan dan aset ' '' ) | true 1480f1 fif 3a0o |i| mag tan ikan anak usa dini dan penaikan pan days (mur 2esjijus jaf (af jal jala fal jal kepala seksi kurikulum dan penilaian ' ) | true 14s0ofi j1| jif |3j| 3ao |i| kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')'))) ) ) ) | ' true jif 3ao |i| kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter '')'))) o o) e| ' true jij 3a0o |i1| kepala bidang pembinaan sekolah dasar '')'))) ) | true 2asli 3ao s75 kepala seksi kurikulum dan penilaian ' ) | true 14s0ji j1| jij 3ao |i| kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')'))) ) ) | ' true jif |3j| 3a0o |i1| kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter '')')) o o o e| ' true 1480f1 jij 3a0o |i| kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama '')))) ) o o ) | o11 true 2oase1i| |3j| 3ao s75 kepala seksi kurikulum dan penilaian true 1480f1 j1| jif |3j| 3a0o |i1| kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')')))) ) o | ) true 1295j1| fij |2j| |1i| kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter '')')) o) o e| )' true 1480f1 jij 3a0o |i| kepala bidang pembinaan ketenagaan ' ) | true 2asli| 3ao s75 lean kan paman nana snake didik dog paras (rear sessjajars jafoaoo nafas palas false faf pendidikan non formal kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 'o)) | true jij |2j| |1i| kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah true fif 3a0o |i| satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan true belajar klaten seen dean dat usaha alan pendidikan ten oma dog pass (ur sesjijas jaja jala jelas jala lepas jafatas tai dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan true olahraga kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga '')) e| (' true .ses| 3so 2so 77s 3ao sekretaris dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga ' ') ) e true 2lis| |3j| 3ao s75 kepala subbagian perencanaan dan pelaporan ' ) o | ' true fijb 3a0o |i| kepala subbagian keuangan ' ) | true 14s0ji fif 3a0o |i| kepala subbagian umum dan kepegawaian ' ) | true 1295sj1| jij |2j| (8s kepala bidang pariwisata ) umur 20asli ons jah too pal joel tel kepada seksi pengelolaan, pengembangan daya tarik sarana wisata) true 14so|i a7s jah aso jif jah soal kepala seksi pembinaan dan pemasaran wisata oo) task aasojif ars jah pa| jah jap soal no, kepala bidang kebudayaan t rue 20asli ons jah too polos joel tel kepala seksi seni dan budaya also true asli ons jah aso jah jap soal jak oo, kepala seksi sejarah dan kepurbakalaan also true aasojif ars jah aso jah soap aon kepala bidang pemuda dan olahraga true 20asli ons jah too pal joel tal kepada seksi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda 1aso last|i jah aso jah jah soal mo, (kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga 1aso trus also|i a7s jah too pi| jah (dinas kesehatan fuel| otl kepala dinas kesehatan ' ) | true 2sesi2| 3so 2so 77s 3ao sekretaris dinas kesehatan '' ) o | true 211is|j1 |3f| 3ao s75 kepala subbagian perencanaan dan pelaporan ' ) o | ' true 1480f1 jif 3a0o |i| kepala subbagian keuangan true 148s0j1 j1| jif 3a0o |i| kepala subbagian umum dan kepegawaian ' ) | true j1| jij |2j| kepala bidang pelayanan kesehatan '' ) | true 2asli |i1| |3j| 3ao s75 kepala seksi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer| true fij |2j| |1i| kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan '' ) o | j o true 1295j1| j1| jij |2j| |1i| kepala seksi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan ') true 129s| f1| jij |2j| |1i| kepala bidang sumber daya kesehatan ''' ) | true 2asli 3ao s75 kepala seksi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan true 129s| jij |2j| |1i| kepala seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan ' ) true jij |3j| 3a0o |i| kepala seksi manajemen informasi kesehatan ''')))) ) ) ) o | o true 1295j1| jij |2j| kapal bidang pencegahan dan pengendalian penyakit oo) true 20asli |3j| 3ao s75 kepala seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi ')) ' true fij |2j| |1i| kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular ')) | ' true fif 3a0o |i| pee gan menahan perak haa benda paras free massa por jaforoo jafoaso nafas jafsofafaos jala kesehatan jiwa kepala bidang kesehatan masyarakat ' ')')) ) ) | true 2o0asli |3j| 3ao s7 kepala seksi kesehatan keluargadan gizi ' ') ) | true 1480f1 jif |3j| 3a0o |i| kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ' ')') true jij |2j| |1i| kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga true |1f| (if |3f| |i| kepala unit laboratorium true 1480f1 j1f jif 3a0o kepala sub bagian tata usaha unit laboratorium ' ) o | ) true 129s| |1f| ti1f |1i| junminsmaras farmasi kepala unit instalasi farmasi true 1480f1 j1f fif 3a0o kepala sub bagian tata usaha unit instalasi farmasi '') ) o) o | ) true 129s| |1f| (if |i| true 1l65s|1f| j1f jai jif jif faf jif kepala sub bagian tata usaha puskesmas kebondalem lor ')o).)o) e| ) true 1es| j1| jij kepala sub bagian tata usaha puskesmas gantiwarno ' ) o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas wedi ')'))) ) o | o true 1les| j1| jai ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas ')'))))) ) | true 1es| j1| jai ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas lawas1 'o')')))) ) o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas lawas 'ho')')) o o )o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas truck '))) o) o | o true 1les| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas truck 'ho)) )o | o true 11es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas kalikotes '')') o o o) | ' true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas kebonarum ') ) o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas jogonalan ') ) o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas jogonalan '')')) o )o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas manis ringgo 11es true |1i| fil aso tari kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangnongko ') ) e| ') true 16es| j1| jij kepala sub bagian tata usaha puskesmas ngawen ')))) ) o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas ceper 'o'))) ) o | o true 1les| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas jambukulon ' ) o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas peran ')) ) o | o true 1les| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangdowo ')) ) | ' true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas juwiring oo) ) true 1es| j1| jai ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas wonosari ho)'))) o o ) o | ' true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas wonosari 'h')'))) o o)o | ' true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas diganggu '')) ) o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas polamharjo '')) o o) o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas karangan ') ) o | ' true 1es| |j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas tulung ')) o) o | o true 11es| j1| jai ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas adegan '')')) ) o | ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas jatim oo) ) true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas banyumas ''))) ) o | o true 1les| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas pemalang ') ) o | o true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten selatan ''))) o o) o | ') true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten tengah oo) ' true 1es| j1| ji| kepala sub bagian tata usaha puskesmas klaten utara ')'')))) ) o o) o | ' true 1es| |j1| ji| |i| (rumah didaerah bagas ras melo oto otot ore kepala bagian tata usaha rumah sakit umum bagas waras ' ') ) | true 20asli 3a0o s7 kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) o | ) true 1295sj1| fi1f| fif |2j| |1i| kepala sub bagian perencanaan oo true 148s0ji j1| jif 3a0o |i| kepala sub bagian keuangan ' ) | true 1asli j1| fif |3j| 3a0o |i| kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan '')) ) o | o true 2asli 3a0o s7 kepala seksi pelayanan medik '' ) | true 120sj1 j1| fij |2j| |1i| kepala seksi pelayanan keperawatan '' ) | true 1480f1 jij 3a0o |i| kepala bidang penunjang medik dan non medik ')'))))) ) | true 2asli 3a0o s7 kepala seksi penunjang medik ' ' ' ) | true 1asli j1| jif 3a0o |i| kepala seksi penunjang non medik '') ) | true 14s0oji jij 3a0o |i| kepala bidang pengembangan hukum dan informasi ' o) o | true 2o0as|ji1| 3a0o s7 kepala seksi pengembangan ' ) | true 14s0ofi fif 3a0o |i| kepala seksi hukum dan informasi ' ') | 11es true 1les1 jif fif ji| dinas sosial, pemberdayaan perempuan, vii perlindungan anak dan keluarga true berencana peraga dera perempuan peruntungan adegan doses (mur 2senja| aso |a| 2so jaf jaja also alas keluarga berencana aan katana berencana perempuan erindunsan dns dag paus fase 2meja jus jaja jeans jal jelas false fals dan keluarga berencana kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan '' ) o | ' true 1480f1 jij 3a0o |i| kepala sub bagian keuangan ' ) | true 14s0fi j1| jif 3a0o |i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ) true 1295j1 jij |2j| |1i| kapal bidang sosial true 2o0asj1 |i1| 3ao s75 kepala seksi kesejahteraan sosial 'o') ) ) o | true 148s0fi jif |3j| 3a0o |i| kepala seksi rehabilitasi sosial ')') ) | true 14s0oji jij 3ao |i| kapal bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ' ') true .0asj1| |3j| 3ao s75 kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga true fif 3a0o |i| pemenuhan pan tanam kru ana) pages false raja jafoaoo jafoaso nafas jafsofafaos jala dan pemenuhan hak anak kapal bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ') ) e| true .0asj1i |i1| |3j| 3ao s75 kepala seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan true jwjf |3j| 3ao |i| kepala seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga true fif 3a0o |i| vut (dinas kependudukan dan pencatatan sipil | ) ms| o|| oto kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil '')'))))) o o o) o | j true .ses| 3so 2so 77s |(3j| 3ao sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil ')'))) o o o o o | j true 21is|1j| |3f| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan ' ) o | jo true 1les1 j1| jwjf fif ji| kepala sub bagian keuangan ' ) | true 1480ji jif 3a0o |i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' ) o | ) true 129s| |i1f |i1dea tee teks nek tee eco pen kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk ''))) ) o | true 20asli |3j| 3ao s75 kepala seksi identitas penduduk ' ' ) | jo true 1295j1 j1| jif |2j| |1i| kepala seksi pindah datang penduduk '')))) ) | j true 129sj1 j1| fij |2j| |1i| kepala seksi pendataan penduduk '' ) o | jo true 1les1 j1| jif fif ji| kepala bidang pelayanan pencatatan sipil '')')) ) ) | true 2asli 3ao s75 kepala seksi kelahiran ) | true 1205j1| j1| jij |2j| |1i| kepala seksi perkawinan dan perceraian '' ) | true 1295sj1| fij |2j| |1i| kepala seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian true 1les1| jwjf fif ji| kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan true .0asj1i| |3j| 3ao s75 kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan ') ' true 1480f1 jif 3a0o |i| kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan true 1les1| fif fif ji| sma mena penata mean panas (arus essa famosos jafoaso nafas jajan nafas jajan dan komunikasi kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ' ) | true 20asj1i |i1| |3j| 3ao s75 kepala seksi kerjasama ' ' ) | ane true 1lesi j1| jif fifa ji| kepala seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ')) e| ' true 1les1| jif fif ji| kepala seksi inovasi pelayanan ' ) o | 116e5 true 1les1| fif fif ji| '|dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |) |mu| oto kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa '')))) ) o o ) o | jo true .ses| 3so 2so 77s 3ao sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa '')')))) o o ) o | true 21is| |3j| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' ) o | ' true 1480f1 jij 3ao |i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ' true 14s0fji1 jij 3a0o |i| kepala bidang penataan dan administrasi desa ''))) ) | true 20asli 3ao s75 kepala seksi penataan kelembagaan desa ''' ) | ' true 1480f1 jif 3a0o |i| kepala seksi pembinaan administrasi pemerintahan desa '')'))) o) o | f' true 1295s| jij |2j| |1i| kepala bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarak true .0asj1| |3j| 3ao s75 kepala seksi sosial budaya true 148s0fi j1| jif 3a0o |i| kepala seksi penguatan lembaga kemasyarakatan '')))) ) ) o | ) true 129s| fi1f| jif |i| pelan dan ekonomi manyar par pama mus 2essfafars faf jaf jaf jajan nafas ja| guna dan ekonomi masyarakat pekan tepat gama nan han dan terangan dog pama fare sao|a pars famosos jafoaso nafas jajan alas wafat teknologi tepat guna one perhanagtangan kematian dangan pos pama fare maso|a pars famosos jafosso nafas jajan alas japan penanggulangan kemiskinan dinas penanaman modal dan pelayanan true terpadu satu pintu kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu true .ses| 3so 2so 77s |3j| 3ao sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu true 2lis| |3j| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | ' true jif 3a0o |i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) o | o true 1295sj1 jij |2j| |1i| kepala bidang penanaman modal '') ) | true 2o0asj1 3ao s75 kepala seksi pengembangan iklim penanaman modal '))) ) o e| ) true |fi1f| fij 3a0o |i| kepala seksi promosi dan kerjasama ' '' ) | true 14s0ofi jij 3a0o |i| kepala bidang pendataan dan pengendalian '' ) | true 2asli 3ao s75 kepala seksi dataran sistem informasi oo jo true 1295sj1 j1| fi1f| jif |2j| |1i| kepala seksi pengendalian ' ) | true 1205j1 j1| jij |2j| kepala bidang perizinan dan pengaduan ' ) | true 2o0asli |3j| 3ao s75 kepala seksi pelayanan perizinan ' ) o | true 1295j1 j1| fij |2j| |1i| kepala seksi pelayanan pengaduan ' ) | true 148s0ofi jif |3f| 3a0o |i| dinas perdagangan koperasi usaha kecil true dan menengah kepala dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah ' ) e true .ses| 3so 2so 77s |3j| 3ao sekretaris dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah true 21is| |(3j| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' ) | ' true jij |3j| 3a0o |i1| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ) true 1295j1 jij |2j| kepala bidang perdagangan ' ) | true 2oase1 |i1| 3ao s7 kepala seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan oo) ' true jij 3ao |i| kepala seksi pengembangan dan promosi perdagangan oo) ' true jij |3j| 3a0o |i1| kepala bidang pengelolaan pasar o11 true 2o0as| |i| jif page faktor fak faktor3 faktor4 faktor faktor kelas marga ruang peng ato saat han kondisi(hub. manajerial pekerjaan e?e?e er timur kepala seksi retribusi |i| 4so |1j| |i| j2| jij| kepala bidang koperasi dan usaha mikro kecil true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi pemberdayaan koperasi true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala seksi pemberdayaan usaha mikro kecil |i| 4so |1j| |i| j2| jij| xi.l2. unit pasar wilayah iii lojfmwe| ill kepala unit pasar wilayah iii true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah iiii dinas perindustrian dan tenaga kerja ) | (me| kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja true |2j| |3j| 3ao j3| 97s sekretaris dinas perindustrian dan tenaga kerjindustrian true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan dan perizinan industri true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala seksi pembinaan dan pengembangan true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala bidang tenaga kerja dan transmigrasi true 20a5| |2j| ji| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja true ji| aso jij| ji| ji| jij| kepala seksi hubungan industrial dan ketenagakerjaan |i| 4so |1j| |i| j2| jij| sio kepala seksi transmigrasi true |i| 4so |if| |i| jif jij| xii |dinas komunikasi informatika bom| lte kepala dinas komunikasi informatika true |2j| |3j| 3ao j3| 97s sekretaris dinas komunikasi informatikkomunikasi dan persandian true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi persandian dan telekomunikasi true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala seksi komunikasi dan destinasi informasi |i| 4so |1j| |i| j2| jij| kepala bidang informatika true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi sistem informasi true |i| 4so |1j| |i| j3| jij| kepala seksi infrastruktur jaringan true |i| 4so |if| |i| jif jij| xiii |dinas perumahan dan kawasan permukiman ) e |mej| oto kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman true |2j| |3j| 3ao j3| 97s sekretaris dinas perumahan dan kawasan permukimanumahan true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala seksi penyediaan dan fasilitasi true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala bidang kawasan permukiman dan tata bangunan true |2j| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan teknis dan evaluasi true |i| 4so |1j| |i| j3| 3ao jij| kepala seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendalian true |i| 4so |i| |j3| 3a0o jij| kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang true |2j| |3j| |3j| 3ao page faktor faktorhah sai 535i eh tulis tu sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ' ) | true j1| |2j| sao j2| sss kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' o) | ) |j1| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' oo o)o | j) j1| aso jij ji1| |2j| j1i| kepala bidang bina marga 2o0a5s|j1| j1| |2j| ji| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi '')')))))o o o o) o e| ) true j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan oo) ) true 1480o|j1| j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan true j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao j1i| kepala bidang sumber daya air ' ' ) | 2o0a5s|j1| j1| |2j| ji| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi '')))) o o o o) e| ) true |j1| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air ' ) ) | true j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan oo) ' true |j1| |ji1j aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala bidang kebersihan dan pertamanan oo) true 2o0a5| j1| |2j| ji1| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ')')))) o o o) o e| ) true j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah true j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman true |j1| |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao j1i| kepala bidang tata ruang 2o0a5s|j1| j1| jij| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi '')) o o o o) e| ) true 1480o|j1| j1| |jij aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pelaksanaan penataan ruang ' ) | ) 14s0o|j1| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang true |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao ji|1 true |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao ji| pekan mean absen man dos pass saji!l true 1480o| |ji1j aso jij |j1| |3j| 3ao j1i| pekan wayan aan enteng dos pass jae asli jas paliii kepala utd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang wilayah true |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao j1i| lae pakatan wayan enteng dos pass janji jas pal sooi1j aso jij |j1| 3ao j1i| lae pakatan wave aan enteng dos pass jae asli jas1| |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao j1i| ono pekan wayan man emang dos pass ame asli jala jaja jafar alas fil penataan ruang wilayah dinas perhubungan holmes| kepala dinas perhubungan ' ) ) | 2ses true 2sos| |2j| 3ao j3| sekretaris dinas perhubungan ' ) | 2a1sj1| j1| |2j| sao j2| sss kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' o) | ) true |j1| j1| aso jij ji1| |3j| 3ao ji| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' o o) o | j) j1| aso jij ji1| |2j| ji| kepala bianglala lintas 2o0a5s|j1| j1| |2j| ji1| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran true |j1| |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao ji| kepala seksi manajemen dan rekayasalalu lintas oo ) true j1| |ji1j aso jij |ji1| |2j| j1i| kepala bidang angkutan 2o0a5s|j1| j1| |2j| ji| |3j| 3ao j2| sss kepala seksi angkutan orang, barang dan terminal '')'))))o o o)o e| j ) true 116e5s| |j1| |jij aso jij ji| ji| kepala seksi teknis keselamatan sarana angkutan oo) ) true |ji1j aso jij j1| |3j| 3ao j1i| dinas lingkungan hidup dan kehutanan |) (me| kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan '))oo oo)o o e| 2ses true .ses| 3ao j3| sekretaris dinas lingkungan hidup dan kehutanan oo j true j1| |2j sao j2| sss kepala sub bagian keuangan dan perencanaan pelaporan true |j1| pageu v ai8ai afi hes3 iis tol oo || kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | j) true 120s| |i| a50 |ij ji| pengembangan kapasitas tentangan indon oat days jamur sesuai |af ja| faf fafad bahasa faf siaan hu| true 120s| |i1j| aso |j1| |ij ji| kepala seksi pengembangan kapasitas lingkungan hidup ' ' ) ) true 120s| aso |ij j1i| kepala bidang pengendalian dampak lingkungan hidup '' ) e| j ) true 20as| jij sao j2| kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan hidup true aso j1| |ij 3ao j1i| kepala seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup ' true aso |ij| 3ao j1i| kepala bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan true 20as| |ij 3ao j2| pena pan man knsansmn paras jamur pass dari jaf a0o nafas panas faso bahas japan kepala seksi kehutanan ane true 116s|1f| |i| a50 |1f| jij |i| ji| xvii dinas pertanian, ketabahan pangan dan true perikanan kepala dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan true 2ses| 2so |s| |sj| sao sekretaris dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan true 2ais| |s3| sao j2| kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan ) true |i| aso j1f| |ij 3ao j1i| kepala sub bagian keuangan true 214s0|1f |i| aso |1j| |ij 3ao ji| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ) true |i| aso |ij| 3ao j1i| kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura ''))) o ) e| true 20as| jij sao j2| kepala seksi produksi oo ) 120s| |i| aso j1| |ij ji| kepala seksi perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan true |1j |i| aso j1| |ij 3ao j1i| kepala seksi sarana dan prasarana true |i| aso |ij 3ao j1| kepala bidang ketahanan pangan ' ' ) | true 20as| |i| jij sao j2| ss75 kepala seksi pengembangan dan ketersediaan pangan ) true |i| aso j1| |ij 3ao j1i| kepala seksi distribusi pangan true 214s0| |i| aso |ij 3ao ji| kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan ' ) | ) true |i| aso |ij 3ao j1i| kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan ' ) | true 20as| jij sao j2| kepala seksi pembibitan dan produksi peternakan |) true a50 |ij j1i| peta ena den kanan dos paras jamur sesali ars |af a00 nafas faces fafad false japan masyarakat veteriner kepala seksi kesehatan hewan ' ) | j true 120s| |i| aso |ij| j1i| kepala bidang perikanan true 20as| |i| jij sao j2| kepala seksi produksi perikanan true |i| aso j1| |ij 3ao ji| kepala seksi sumber dan usaha perikanan ' ) e| ) true |i| aso |ij 3ao j1i| kepala bidang perkebunan dan penyuluhan ' ' ) | true 20as| |i| |ij sao j2| kepala seksi produksi dan pengolahan hasil perkebunan ' true |1j aso j1| |ij 3ao j1i| kepala seksi sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan true 120s| |ij| aso |ij| ji| kepala seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia true 120s| |i1j| 4aso |j1| |ij ji1i| dawn jun peni tanaman oom lot tee 3ea kepamunt bernama pe, bener are kepala sub bagian tata usaha unit benih tanaman ' ) | ) true 120s| |1i| aso j1| |ij ji| dwn2 jun bubibayaipan mel lee kepamunt buaayakah bener are kepala sub bagian tata usaha unit budidayalkan oo j ) true 120s| |i| aso |ij| ji| (xvi. unit pelayanan peternakan terpadu tebo (spam unit pelayanan perlemakan tepak bener are kepala sub bagian tata usaha unit pelayanan peternakan terpadu true 120s| aso j1| |ij| ji1i| (wu rumah pemoroncantmwan oo) mel kejam uni rumah pemotongan wan bener are kepala sub bagian tata usaha unit rumah pemotongan hewan true 120s| aso j1| |ij| ji1i| xvi dinas arsip dan perpustakaan kpaabmas apda perasaan sora era sekretaris dinas arsip dan perpustakaan '' ) |j true 21is| |i| |s3| sao j2| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' ) | ) true |i| aso j1| |ij| 3ao ji| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) |j) true 120s| |i| aso |ij| j1| kepala bidang perpustakaan ' ) | true 20as| |i| jij sao j2| kepala seksi pelayanan perpustakaan ' ) |j) true 120s| |i| aso j1| |ij ji| kepala seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan ' true aso |ij| 3ao j1| kepala bidang kearsipan true 20aspaolo oto area iis, tari kepala seksi akuisisi dan pengolahan arsip '' ) | ' true 1480f1 jif 3ao |i| kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan '' ) | ' true 1480f1 fif |3f| 3a0o |i| xix |satuan polisi pamong praja fue| kepala satuan polisi pamong praja '' ) | 2se5 true 2sesi2| 3so 2so 77s 3ao sekretaris satuan polisi pamong praja ojo true 211is| |3j| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' ) o | ' true 1480f1 fij 3a0o |i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' ) o | ) true 1295j1 jij |2j| kepala bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ') )e| true .0asj1| 3ao s75 kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan oo ' true 1480f1 fif 3a0o |i| kepala seksi penindakan ' ) | a1e5 true 1les1 j1| jif fif ji| kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ') )) ) e| true .0as| 3ao s75 bea nan keenan umam dan keenwaman doa paras lemur asli jaf soo jafoaso nafas jafsofafaos also masyarakat kepala seksi operasi dan pengendalian '' ) | ' true 14s0ofi1 jij 3a0o |i| kepala bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi oo) true 20asli |i1| 3ao s75 kepala seksi perlindungan masyarakat ' ))))))) ) | true 1295j1| j1| fij |2j| |1i| kepala seksi bina potensi ' ) | true 14s0fi j1| jif 3a0o |i| kepala seksi pemadam kebakaran oo true 1205sj1 jif |2f| |i| badan kepegawaian, pendidikan dan true pelatihan daerah kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah ' ) | true .ses| 3so 2so 77s 3ao sekretaris badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah true 2list1| |3j| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan '' ) o | ' true 1480f1 jij |3j| 3a0o |i| kepala sub bagian keuangan ' ) | true 1205j1 j1| fif |2j| |1i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ) true 1295j1 fi1f| jij |2j| |1i| kepala bidang kinerja dan informasi ' ' ) | true 2o0asli |1f| |3j| 3ao s75 kepala sub bidang dataran informasi ' ) | true 14s0ofi j1| fij 3a0o |i| kepala sub bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan ' ) true 1480f1 jij 3a0o |i| kepala bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai true .0asj1 |3j| 3ao s7 kepala sub bidang pengadaan dan pengembangan pegawai '' ) | true jij 3a0o |i| kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan pegawai '') o ) o | ' true 1295j1| jij |2j| kepala bidang mutasi true 2o0asli 3ao s75 beban renesilan kepangkatan pembementan gan pama lemur oassoja safron jafoaso jajak jafsofafao fals kepala sub bidang mutasidan promosi ' ) | true 148s0ofi fif |3f| 3a0o |i| xxi (badan pengelolaan keuangan daerah lme| otl oto kepala badan pengelolaan keuangan daerah soo mur sono| jef jelas seo ale also (a10 sekretaris badan pengelolaan keuangan daerah | true ons jah too pal (sha jahnoojah awal kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan task run nasi a7s jah too aso jah jap soal jah (kepala sub bagian keuangan also asof ors jah aso jah jap soal jar mo, kepala sub bagian umum dan kepegawaian true a205ji ons jah too aso jah jap soal jah kepala bidang pendapatan asli darah true 20asli ons jah pal joel kepala sub bidang pendataan dan penilaian 1aso grup masoni jah iso jah jah soap o, kepala sub bidang penetapan dan pelayanan 1aso grup arloji jah aso jah jah soal mo, kepala sub bidang penagihan dan pemungutan true a205|i ons jah aso jah jap soal jap kepala bidang anggaran rue 2asli ons jah polos joel ago kepala sub bidang penyusunan anggaran belanja tidak langsung | true 14so|i a7s jah jif2s jah soal moh mo, kepala sub bidang penyusunan anggaran belanja langsung 1aso true 14so|i a7s jah f1| jah soal mo, kepala sub bidang evaluasi dan pengendalian 1aso run aasojif a7s jah jah jah soal o kepala bidang perbendaharaan free 20asli ons jah pal joel also tel kepala sub bidang kas daerah also true asli jah too jah jap soal jah, kepala sub bidang belanja gaji ')'))) ) o | j true 120sj1 j1| fij |2j| |1i| kepala sub bidang belanja non gaji '')') ) | true 14s0ofi jij 3ao |i| kepala bidang aset daerah ) | true 2o0asli 3ao s75 kepala sub bidang pengadaan dan distribusi '') ) o | ' true 148s0f1 fif 3a0o |i| kepala sub bidang pemberdayaan dan pemeliharaan '' ) o | ' true jij 3ao |i| kepala sub bidang inventarisasi dan penghapusan aset ')'))) o) e| ' true jij 3a0o |i| kepala bidang akuntansi true 2o0asli j1f| |3j| 3ao s7 kepala sub bidang analisis data keuangan '' ) o | o true 1295j1| fij |2j| |1i| kepala sub bidang pelaporan ' ) | true 14s0fi j1| jif |3j| 3a0o |i| kepala sub bidang pengembangan akuntansi '')) ) o | ) true 129s| |i1ftan lingkup sifat hub.| tujuan lain khusus dampak organisasi hub. manajerial pekerjaan atas badan perencanaan penelitian dan true pengembangan daerah kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah true .03o| 3so ja| sos sekretaris badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah true |3j| s75 kepala sub bagian perencanaan program ' ) | ) true 4aso |ij ji| ji| kepala sub bagian keuangan dan pelaporan ''' ) | ' true 4aso |ij ji1| kepala sub bagian umum dan kepegawaian oo ) true 4so |ij |i1| kepala bidang ekonomi 1x1 20a5 true .0a5s| fij s75 kepala sub bidang ekonomi produktif ')')))))) ) j) true 4so |ij |i| kepala sub bidang ekonomi kreatif ' ')')))))) ) | true |ij ji1| kepala bidang sosial budaya ' ' ) | 20a5 true .0a5| |ifj s75 kepala sub bidang kesejahteraan sosial '' ) | ) true 4so |ij ji1i| kepala sub bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat true |f1| |ij ji1| kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah true .0a5| |ifj s75 kepala sub bidang infrastruktur wilayah '' ) | jo true 4aso |i| |i1| penambangan wajah nana psa dos dao fase oassofa pos jafosoo jafoaso jajak also jap pala pengembangan wilayah kepala bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi true |ifj s75 kepala sub bidang penelitian dan pengembangan ' ) e| ) true 4so |ij |i1| kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi '' ) | true 4aso |i| ji1| xxiii |badan penanggulangan bencana daerah e| |(true| ' ' e kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah oo true .86s| 3so 2so |3j| 3ao sekretaris badan penanggulangan bencana daerah oo) |j true 3a0o s75 kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan '' o) e| ) true 4so |ij |i1i| kepala sub bagian keuangan true 4aso |ij ji1i| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' ) | ) true 4s0o |ij |i1| kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan '' ) | true .0a5| |ij s75 kepala seksi pencegahan true aso |i| ji1| kepala seksi kesiapsiagaan ' ' ) | true |i| ji1| kepala bidang kedaruratan dan logistik ' ) o | true .0a5| |ij s75 kepala seksi kedaruratan true 4aso |ij ji1i| kepala seksi logistik true |ij ji1| kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi '' ) o | true .0a5| |ifj s75 kepala seksi rehabilitasi ' ) | true aso |i| ji| kepala seksi rekonstruksi true aso |ij ji1| xxiv kantor kesatuan bangsa dan politik jame| oto oto kepala kantor kesatuan bangsa dan politik ''' ) o | j true 246s| 3so 2s0o |3f| 3ao s75 kepala sub bagian tata usaha kantor kesatuan bangsa dan politik true 4so |i| ji| kepala seksi ideologi dan wawasan kebangsaan '' ) | ' true 4so |i| ji1i| kepala seksi politik dan kewaspadaan nasional '' ) | ' true 4aso |ij ji1| pena nan jani agama, kenasyadiatan gan dao fase oassoja jafar jafosso jajak jafsofafao jalar ekonomi xxv (kecamatan bole oil ovi kecaman paman camat prambanan ) | true |3f| 3a0o s75 sekretaris kecamatan prambanan ' ) | true 2090o|f1| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | ) true 14s55|i| sxv2 kecamatan cawnwawo camat gantiwarno a12 true |3f| 3a0o s75 sekretaris kecamatan gantiwarno ' ) | true 2o090o|f1| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | )')') ) | ') true 4so fif ji| ji| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum true 4so |ij |i1| page faktor faktor faktor faktoreva kecamatan wen dan bko bean true too j2| sekretaris kecamatan wedia kecamatan bayan dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamat5 direkam tan lawas dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan lawase kecam tan pucuk dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan truck7 (kecamatan keromarum dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan kebonarumjogovalan dan bko bet band bad bnn camat jogonalan true too j2| sekretaris kecamatan jogonal'| ji|l jil xxv3 ikecants tan reng dan bko bet band bad bnn camat manisrenggo true too j2| sekretaris kecamatan manisrenggkarangnongko dan bko bet band bad bnn camat karangnongko true too page faktor faktor2 faktor3 faktor4sekretaris kecamatan karangnongko true to(kecamatan cup dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan ceperkecamatan peran dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan perji| |j2| (fil kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum true |i'| ji|l jil sxv. kegiatan karangdowo dan bko bet band bad bnn camat karangdowo true too j2| sekretaris kecamatan karangdow.t (kecamatan juwiring dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan juwiring. kecamatan wonosari dan bko bet band bad bnn true too j2| sekretaris kecamatan wonosari true 10o j2| s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan true1e kecamatan elang dan bko bet band bad bnn camat diganggu true too j2| sekretaris kecamatan diganggu kecamatan rio dan bko bet band bad bnn camat polanharjo true too j2| sekretaris kecamatan polanharjo true too j2| s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan true |i'| ji|l jil kepala sub bagian umum dan kepegawaian true |1t| (ilono atas |t3a ss6) ) ' true 4so fij |i1| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) o | ) true 4so fij |i1| xxv. (kecamatan karangan ' (mue| ito ss9 camat karangan ) | true |3j s75 sekretaris kecamatan karangan '' ) | true .090o|f1| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | ) true 4so fifa | true 4so fij |i1| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) o | ) true 4so fij |i1| svisikecamatan tuna oom lee ira camat tudung a22 true |3f| s75 sekretaris kecamatan tulung true 2o090of1| 3a0o s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | ) true 14s55|fa |i1i| 6o1' ) o | ) true 4so fi| |i1| xxv. (kecamatan jatim mel| camat jatim true |3f| 3a0o s75 sekretaris kecamatan jatim ' ) | true .o090o|f1| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | true 14s55| fifa ji1| cos kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | ) true 4so fij |i ) o | true 4so fifa |i1| xav. kelurahan jam nom me iii lurah jatim true 4so |i1| sekretaris kelurahan jatim '' ) | true 4so fij |i1| kepala seksi pemerintahan ' ) | jo 16s true 4aso |if| ji| ji| kepala seksi pembangunan ') | 16s true 4aso f1| jij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4aso |if| ji| ji| svsijkecamatan kemana loe ear camat pemalang true |3f| s75 sekretaris kecamatan pemalang '' ) | true 2090o| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | true 4so fifa ji1| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' ) | ) true 4so fifa |i1) true 4so fij |i1i| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum true 4so fifa |i1| xxv. (kecamatan ngawen mel| ill camat ngawen true |3j 3a0o s75 s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) | ) true 14s55| 4so fif ji| kepala sub bagian umum dan kepegawaian '' ) | ) true 4so fij ji| kepala seksi tata pemerintahan '' ) | ) true 4so fij ji| kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat '')) ) ' true 4so fij ji| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum '' ) o | ) true 4so fif| |fi1| sv25 kecamatan strokes joel leo riak camat kaliktes true |3f| 3a0o s75 sekretaris kecamatan kalikotes ''' ) | true )) true 4so fij |i| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum '' ) | ) true 4so fifa |i1| svn kecamatan kate umma leo ita camat klaten utara ' ' ) | true |3f| s75 page faktor faktor2 faktor faktor fsekretaris kecamatan klaten utara ')')))) )) ) | true |f1| 3ao s75 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan '' ) |i| kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat '')) ) ' true 4so fij kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum '' ) | ) true 4so fif| |i1| xxv.21a kelurahan bareng lor ole lurah bareng lor a5a0 true 4so |i1| sekretaris kelurahan bareng lor ' ))) ) | j ) true 4so fij |i| kepala seksi pemerintahan ') | jo 16s true 4aso |if| ji| ji| kepala seksi pembangunan ') | jo true 116s| 4aso |ij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | ) true 4so jif| ji| ji| kxv. kelurahan bergunung oo me iii lurah bergunung true 4so |i1| sekretaris kelurahan bergunung '' ) | j ) true 4so fij |i1| kepala seksi pemerintahan ') | jo 16s true aso jij ji| ji| (os1 kepala seksi pembangunan mes aes|i ons jah jah apbd, kepala seksi kemasyarakatan mes rue aes|i jah aso jah jap alas apo , xxv. (kecamatan klaten tengah mel camat klaten tengah ) | true |3j| s75 sekretaris kecamatan klaten tengah '' ) | true .090o| xxv.25a kelurahan bareng oom lurah bareng v ig ufo elo elsa ( oo1 sekretaris kelurahan bareng as20 true as2oji jah too aso jah, kepala seksi pemerintahan ' ) | jo true 4aso |ij |i1i| kepala seksi pembangunan ' ) | true ( 116s| 4aso jif| ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | ) true 4so |ij |ilurah klaten true 4so |i1| sekretaris kelurahan klaten '' ) | ) true 4so fij |i1| kepala seksi pemerintahan ' ) | jo mes true ( 116s| aso |ij ji| ji| kepala seksi pembangunan ' ) | true 4aso jif| ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4aso |if| ji| ji| xxv.25c (kelurahan kabupaten mel| lil lurah kabupaten true 4so |i| sekretaris kelurahan kabupaten '' ) | ) true 4so fif| |i1| kepala seksi pemerintahan ' ) | jo true 4aso |i| |i1| kepala seksi pembangunan ' ) | jo 16s true (116s| 4aso f1| |ij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4so jif| ji| ji| kev25a kelurahan mayan tie lurah mayan true 4so |i1| sekretaris kelurahan mayan '' ) | j ) true 4so fij |i1| kepala seksi pemerintahan ' ) | jo true 4aso |ij |i1| kepala seksi pembangunan ') | jo true 116s| aso |if| ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4aso |if ji| ji| xev256 kelurahan tinggalan rangga iso been ehe are (oi sekretaris kelurahan tong pur seo raso asof , kepala seksi pemerintahan ' ) | ) true 4aso f1| |ij |i1| kepala seksi pembangunan ' ) | true 4aso jij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4so |ij ji| ji| sev2st kelurahan bantalan oto ian bmh soo been are sekretaris kelurahan buah pur as2oj asy sofa , kepala seksi pemerintahan ') | jo mes true 4aso jif| ji| ji| kepala seksi pembangunan ' ) | jo true 4aso f1| |ij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | j ) true 4aso |if| ji| ji| size|kecamatan klaten sulaman loe emas er, comma (5o01 sekretaris kecamatan katenseatan pete a00 pao ge, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan as2oji aoo sofa o,i| kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat '' ) ) ' true 4so fij |i1| kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum ' ) o | ) true 4so fij |i1| xkv.20a kelurahan gaya rit lo oouououo joo me rai aik lit antar iso been are sekretaris kelurahan gayamprit '' ) | j ) true 4so fifa |i1i| kepala seksi pemerintahan ') | jo 16s true ( 116s| 4aso jif| ji| ji| kepala seksi pembangunan ') | jo m6s true (116s| 4aso |ij ji| ji| kepala seksi kemasyarakatan ' ) | jo true 4so |ij| ji| |i| bupati klaten, sri mulyani page faktor aktor2 faktor faktor beny) faktor kelas harga ruang pengaturan aan pesan kondisi semu nama jabatan jabatan jabatan lingkup penyewaan surat hub. juan pengarah khusus dampak organisasi imun.a g| manajerial pekerjaan odsdooatsti sda asia ara rapemerintah tabel hasil evaluasi jabatan pelaksana, fungsional dan jabatan lainnya lingkungan pemerintah kabupaten klaten faktor faktor faktor faktor faktor faktor nama jabatan fungsional unit kerja kelas nilai pen tor pedomanretariat daerah staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan sekretariat daerah |a| |aj|asoka| (saison| (s|a120j1| jif| staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan sekretariat daerah |a| a50 lalasola |ai20l1| pembangunan bagian pemerintahan lho ole lai analis pemerintahan umum dan otonomi subbagian tata pemerintahan daerah umum analis pemerintahan umum dan otonomi subbagian administrasi otonomi daerah daerah font pat dami snare fals jala fals ajo papa apa aja pls blspengadministrasi umum subbagian kerjasama bagian kesejahteraan rakyat lho oleh lai subbagian kesejahteraan sosial, pengolah data kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana subbagian kesejahteraan sosial, pengadministrasi keuangan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana agama subbagian kebudayaan (pengolah data pariwisata, pemuda olah raga, lil lil lil lil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakao 54k ole subbagian kebudayaan pengadministrasi umum pariwisata, pemuda olah raga, a9o lil lil lil lil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagian hubungan masyarakat ahh penyusun berita dan pendapat umum subbagian analisis dan 1ilas lil jill kemitraan media pengolah data subbagian analisis dan ss0 1ilas lil jill kemitraan media . subbagian analisis dan teknisi elektronik kemitraan media operator radio subbagian analisis dan ss0 1ilas lil jill kemitraan media subbagian analisis dan petugas keamanan kemitraan media penyusun bahan informasi dan publikasi subbagian pembinaan informasi 1ilas lil jill dan publikasi subbagian pembinaan informasi pengelola dokumentasi dan publikasi penata liputan subbagian pembinaan informasi ss0 1ilas lil jill dan publikasi subbagian pembinaan informasi pengadministrasi keuangan dan publikasi subbagian pembinaan informasi pengadministrasi umum dan publikasi pengemudi subbagian pembinaan informasi 1ilas lil jill dan publikasi pranata hubungan masyarakat terampil subbagian pembinaan informasi ss0 1ilas lil l11 lil dan publikasi pranata hubungan masyarakat mahir subbagian pembinaan informasi sso lal lil lil dan publikasi jjf pranata hubungan masyarakat penyelia subbagian pembinaan informasi sso l2li25| lal lil lil dan publikasi analis protokol subbagian protokol petugas protokol subbagian protokol ja| sso j1| ji|les|i| jijesjail jij ji| subbagian protokol ja| sso j1| ji|e5s| jijesjail jij ji| pranata hubungan masyarakat pertama bagian hubungan masyarakat pranata hubungan masyarakat muda bagian hubungan masyarakat pranata komputer pertama bagian hubungan masyarakat pranata komputer muda bagian hubungan masyarakat bagian perekonomian ike tie ket analis data dan informasi subbagian pembinaan dan is| lil lil lil lil pemanfaatan sumber daya alam pengolah data subbagian pembinaan dan ss0 1ilas lil jill pemanfaatan sumber daya alam pengadministrasi umum subbagian pembinaan dan 1ilas lil jill pemanfaatan sumber daya alam analis data dan informasi subbagian pembinaan dan is| lil lil lil lil pengembangan ekonomi subbagian pembinaan dan pengolah data pengembangan ekonomi pengadministrasi keuangan subbagian pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan ekonomi pengemudi subbagian pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan ekonomi analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan usaha daerahe subbagian pembinaan dan bagian pembangunan lho lai pengolah data subbagian monitoring dan ss0 1ilas lil jill evaluasi pembangunan pengadministrasi umum subbagian monitoring dan 1ilas lil jill evaluasi pembangunan pengadministrasi keuangan subbagian monitoring dan 1ilas lil jill evaluasi pembangunan analis program pembangunan subbagian pengendalian 1ilas lil jill pembangunan pembangunan subbagian pengendalian pengolah data pembangunan pengadministrasi sistem informasi subbagian pengendalian pengendalian pembangunan pembangunan pembangunan subbagian layanan administrasi analis perencanaan anggaran pembangunan subbagian layanan administrasi penyusun program anggaran dan pelaporan pembangunan pengolah data subbagian layanan administrasi ss0 1ilas lil jill pembangunan subbagian layanan administrasi ijf pranata komputer pelaksana pembangunan pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian layanan administrasi sso lal lil lil pembangunan subbagian layanan administrasi ijf pranata komputer penyelia pembangunan bagian pengadaan barang jasa lho tuo oleh menelaah kebijakan pengadaan barang dan subbagian pengelolaan pranata barang dan jasa subbagian pengelolaan ss0 1ilas lil jill pengadaan barang jasa pengolah data subbagian pengelolaan layanan ss0 1ilas lil jill pengadaan secara elektronikpengadministrasi umum subbagian pengelolaan layanan 1ilas lil jill pengadaan secara elektronik pengadministrasi keuangan subbagian pengelolaan layanan 1ilas lil jill pengadaan secara elektronik ijf pranata komputer pelaksana subbagian pengelolaan layanan ss0 1ilas lil l11 lil pengadaan secara elektronik pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian pengelolaan layanan sso lal lil lil pengadaan secara elektronik pranata komputer penyelia subbagian pengelolaan layanan sso l2li25| lal lil lil pengadaan secara elektronik subbagian pembinaan dan analis keberatan dan banding advokasi pengadaan barang jasa subbagian pembinaan dan pengolah data advokasi pengadaan barang jasa lur pengelola pengadaan barang jasa pertama bagian layanan pengadaan lil lal lil lil barang dan jasae ,.m. . hii tia lur pengelola pengadaan barang jasa muda bagian layanan pengadaan os0 |i25s13 lal lil lil barang dan jasa lur pengelola pengadaan barang jasa madya bagian layanan pengadaan os0 (s3 |ossia4 3list2|l lil barang dan jasa bagian organisasi uni ati erp ite iki analis kelembagaan subbagian kelembagaan analis jabatan subbagian kelembagaan pengolah data kelembagaan subbagian kelembagaan |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi umum subbagian kelembagaan |analis tata laksana subbagian penatalaksanaan dan i|s5| lil lil li1| lil pelayanan publik pengolah data subbagian penatalaksanaan dan sso lil lil 1los lil lil lil pelayanan publik pengadministrasi keuangan subbagian penatalaksanaan dan lil 1los lil lil lil pelayanan publik pengemudi subbagian penatalaksanaan dan 3a0o |2l l1| lil 1los lil lil lil pelayanan publik subbagian peningkatan kinerja analis laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi analis kinerja subbagian peningkatan kinerja 1ilas lil jill dan reformasi birokrasi pengelola kepegawaian subbagian peningkatan kinerja ss0 1ilas lil jill dan reformasi birokrasi pranata komputer pelaksana subbagian peningkatan kinerja ss0 1ilas lil l11 lil dan reformasi birokrasi pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian peningkatan kinerja sso lal lil lil dan reformasi birokrasi pranata komputer penyelia subbagian peningkatan kinerja sso l2li25| lal lil lil dan reformasi birokrasi bagian hukum egg aaaundangan undangan subbagian peraturan perundang pengadministrasi keuangan undangan subbagian peraturan perundang ijf pranata komputer pelaksana undangan subbagian peraturan perundang pranata komputer pelaksana lanjutan undangan subbagian peraturan perundang pranata komputer penyelia undangan analis hukum subbagian bantuan hukum dan i|s5| lil lil li1| lil hak asasi manusia penyusun bahan penyuluhan hukum subbagian bantuan hukum dan 1ilas lil jill hak asasi manusia penyusun bahan bantuan hukum subbagian bantuan hukum dan 1ilas lil jill hak asasi manusia pengadministrasi umum subbagian bantuan hukum dan 1ilas lil jill hak asasi manusia subbagian jaringan pengelola peraturan perundang undangan dokumentasi dan informasi hukum subbagian jaringan pengelola sistem dan jaringan dokumentasi dan informasi hukumubbagian jaringan pengelola data dokumentasi dan informasi hukum pertama bagian umum jawawa analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian perencanaan, tata 1ilas lil jill usaha dan keuangan subbagian perencanaan, tata sekretaris usaha dan keuangan bendahara subbagian perencanaan, tata lal sso lil lil l1| usaha dan keuangan pengadministrasi keuangan subbagian perencanaan, tata 1ilas lil jill usaha dan keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian perencanaan, tata 1ilas lil jill usaha dan keuangan pengadministrasi kepegawaian subbagian perencanaan, tata 1ilas lil jill usaha dan keuangan pengadministrasi umum subbagian perencanaan, tata 1ilas lil jill usaha dan keuangan subbagian perencanaan, tata ajudan usaha dan keuangan pranata komputer pelaksana subbagian perencanaan, tata ss0 1ilas lil l11 lil usaha dan keuangan pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian perencanaan, tata sso lal lil lil usaha dan keuangan pranata komputer penyelia subbagian perencanaan, tata sso l2li25| lal lil lil usaha dan keuangan pengadministrasi umum subbagian rumah tangga subbagian rumah tangga prabu kebersihan subbagian rumah tangga subbagian rumah tangga pengelola sarana dan prasarana kantor subbagian perlengkapan |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| teknisi listrik dan jaringan subbagian perlengkapan subbagian perlengkapan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah lilit kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian subbagian perlengkapan dan pengelola sarana dan prasarana kantor rumah tangga petugas keamanan subbagian perlengkapan dan 1ilas lil jill rumah tangga pengemudi subbagian perlengkapan dan 1ilas lil jill rumah tangga prabu bakti subbagian perlengkapan dan kilas lil li1| lil rumah tanggauangan keuanganengadministrasi umum subbagian perundang undangan pengelola pengaduan publik subbagian aspirasi dan ss0 1ilas lil jill dokumentasi subbagian aspirasi dan pengelola dokumentasi dokumentasi pengadministrasi umum subbagian aspirasi dan 1ilas lil jill dokumentasi analis protokol subbagian humas dan protokol pengelola dokumen dan informasi hukum subbagian humas dan protokol 5so jij|es|j1i| jil|esai| ji| jif| ji| pengadministrasi umum subbagian humas dan protokol jjf pranata hubungan masyarakat pertama subbagian humas dan protokol inspektorat lho olesubbagian evaluasi dan pemeriksaan pelaporan analis tindak lanjut laporan hasil subbagian evaluasi dan pemeriksaan pelaporan penyusun rencana tindak lanjut dan hasil subbagian evaluasi dan pengawasan pelaporan pengolah data subbagian administrasi umum sso jij|es|ji| jil|resmi| ji| jij| ji| subbagian administrasi umum pengadministrasi keuangan subbagian administrasi umum pengadministrasi kepegawaian subbagian administrasi umum subbagian administrasi umum pengadministrasi sarana dan prasarana subbagian administrasi umum pengadministrasi umum subbagian administrasi umum arsiparis pelaksana subbagian administrasi umum 5so jij|es|i| jeli5ji| ji| jij| ji| jjf arsiparis pelaksana lanjutan subbagian administrasi umum jjf arsiparis penyelia subbagian administrasi umum jjf arsiparis pertama subbagian administrasi umum jjf pranata komputer pelaksana subbagian administrasi umum 5so jij|es|i| jeli5ji| ji| jij| ji| jjf pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian administrasi umum pranata komputer penyelia subbagian administrasi umum jjf pranata komputer pertama subbagian administrasi umum auditor pelaksana inspektur pembantu zoo |aj sso jifjesji| |ej|75jij| fi| j1| |i| jjf auditor pelaksana lanjutan inspektur pembantu jjf auditor penyelia inspektur pembantu jjf auditor pertama inspektur pembantu jjf auditor muda inspektur pembantu auditor madya inspektur pembantu |e| |seroja| |sisi| ji| ji| |i| 17g pengawas penyelenggaraan urusan inspektur pembantu |li25| lal lil lil pemerintahan daerah pertam(pemeritahan baca mada kospaurtembanmi | fass (af panas pefassaf xso jafasfafas jala jala pemerintahan daerah muda (pemeritahan bicara mata nospasurtembanmi) ) fasa paf jafersfaf jafaofafas jala pal pemerintahan daerah madya auditor kepegawaian pertama ' ' )' (inspektur pembantu ) |2eji25| j2j| jif| jif jaf| |jf auditor kepegawaian muda '')'. ?' inspektur pembantu oo) ' issn |eji25s| |s3jason2| jif| jif ja| jjf auditor utama ' inspektur 2a85 |je| 9s0o aso |atas|s| s25 jajessj2| jij ji| ji| (dinas pendidikan too pengolah data ' ' ' subbagian perencanaan dan 5so j1| files lil jijaesjif| |i| ji| ji| pengolah data ' ' ' subbagian umumkan 5so j1| files|ji| jijaesjaif| |i| ji| ji| pengelola sarana dan prasarana kantor ' ' subbagian umum dan ' 5so j1| files lil jijaesjif| |i| ji| ji| pengelola kepegawaian subbagian umumkan ' 5so j1| files lil jijaesjaif| |i| ja| |i| pengelola barang milik negara ' ' ' ) subbagian keuangan dan aset 5so files lil jijaesji| |i| ji| ji| seksi kurikulum dan penilaian |analis pelaksanaan kurikulum pendidikan bidang pembinaan pendidikan is| lil lil lil lilpengolah data anak usia dini dan pendidikan non formal seksi kelembagaan dan sarana la:analis pengembangan peserta didikyusun bahan pembinaan minat dan bakatgolah data pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal pengolah data '' seksi kurikulum dan penilaian 5so |j1| jil2es|ji| jilaesji| jif| |i| ji|eksi kelembagaan dan sarana analis prasarana pendidikan prasarana bidang pembinaan sekolah dasar seksi kelembagaan dan sarana pengolah data prasarana bidang pembinaan sekolah dasar seksi peserta didik dan analis pengembangan peserta didik pembangunan karakter bidang pembinaan sekolah dasar seksi peserta didik dan penyusun bahan pembinaan minat dan bakat pembangunan karakter bidang pembinaan sekolah dasar seksi peserta didik dan pengolah data pembangunan karakter bidang pembinaan sekolah dasar seksi kurikulum dan penilaian analis pelaksanaan kurikulum pendidikan bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi kurikulum dan penilaian pengolah data bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi kelembagaan dan sarana analis prasarana pendidikan prasarana bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi kelembagaan dan sarana pengolah data prasarana bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi peserta didik dan analis pengembangan peserta didikyusun bahan pembinaan minat dan bakatgolah data bea mega lil lil lil lil pertama analis pengembangan karir pendidik dan seksi pendidik dan tenaga seksi pendidik dan tenaga ani dia analis pengembangan karir pendidik dan seksi pendidik dan tenaga seksi pendidik dan tenaga pengolah datlanjutan kependidikan sekolah dasar bidang pembinaan ketenagaan analis pengembangan karir pendidik dan seksi pendidik dan tenagdidik dan tenaga pengolah data kependidikan sekolah menengah lil lil lil lil pertama bidang pembinaan ketenagaan jjf pengawas sekolah muda dinas pendidikan pengawas sekolah madya dinas pendidikan 9so |3j (3je sja| |s3iso| jil lil pengawas sekolah utama dinas pendidikan |e| aso |also|5s| |4less| |s3|ji20|i| ji|l penilik pertama dinas pendidikan penilik muda dinas pendidikan jjf penilik madya dinas pendidikan 9so (3je sja| |s3j|iso| jl1| jil l1i| penilik utama dinas pendidikan 9so aso jajak|s| |less| jij| l1| lil jjf analis kepegawaian pertama dinas pendidikan analis kepegawaian muda dinas pendidikan satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar klaten pamong belajar pertama satuan pendidikan non formal l2| 2l75 l2l lil lil skb klaten pamong belajar muda satuan pendidikan non formal |s| l2| 3list2| lil skb klaten pamong belajar madya satuan pendidikan non formal oso isl 3list2| lil skb klaten pengadministrasi keuangan pengadministrasi umum satuan pendidikan anak usia dini (paud) tee ijf guru madya satuan pendidikan anak usia oso isl 3list2| l2| lil dini paud) |jf guru muda satuan pendidikan anak usia |s| l2| 3list2| l2| lil dini paud) sekolah menengah pertama smp) keke let |jf guru madya sekolah menengah pertama |s|27s|4a4| |s3list| |ji| lil jjf guru muda sekolah menengah pertama jjf guru pertama sekolah menengah pertama pengelola sarana dan prasarana kantor sekolah menengah pertama jaj ji| files lil jil25slip| jij |i| jij| pengadministrasi keuangan sekolah menengah pertama pengadministrasi umum sekolah menengah pertama sekolah menengah pertama sekolah dasar (sd) itl jjf guru madya sekolah dasar sd) |s|27s|4a4| |s3list| |ji| lil jjf guru muda sekolah dasar sd) jjf guru pertama sekolah dasar sd) sekolah dasar sd) dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga lte ito subbagian keuangan penata laporan keuangan subbagian keuangan pengadministrasi keuangan subbagi(petugas keamanan tebe seksi pengelolaan, pemeriksa kepariwisataan pengembangan daya tarik sarana wisata seksi pengelolaan, pengolah data pengembangan daya tarik sarana wisata seksi pengelolaan, pemandu wisata pengembangan daya tarik sarana wisata seksi pengelolaan, juru pungut retribusi pengembangan daya tarik sarana wisata pan seksi pembinaan dan pemasaran analis pariwisata wisata analis kesenian dan budaya daerah seksi seni dan budaya pengolah data seksi seni dan budaya ja| sso j1| ji|les|i| jijesjil jij ji| pengadministrasi umum seksi seni dan budaya analis kepemudaan seksi pembinaan dan i|s5| lil lil li1| lil pemberdayaan generasi muda seksi pembinaan dan pengadministrasi umum seksi pembinaan dan 3so lil lil li1| lil pemberdayaan generasi muda analis keolahragaan seksi pembinaan dan i|s5| lil lil li1| lil pengembangan olahraga pengawas olah raga seksi pembinaan dan 3so lil lil li1| lil pengembangan olahraga pengolah data seksi pembinaan dan ss0 1ilas lil jill pengembangan olahraga asisten pelatih olahraga terampil seksi pembinaan dan 7a0o lal sso lil lil l1| pengembangan olahraga asisten pelatih olahraga mahir seksi pembinaan dan sso l2|i2s| l2l lil pengembangan olahraga ijf asisten pelatih olahraga penyelia seksi pembinaan dan sso l2li25| lal lil lil pengembangan olahraga perencana pertama dinas pariwisata, kebudayaan, l2| 2l75 l2l lil lil pemuda dan olah raga pamong budaya pertama dinas pariwisata, kebudayaan, l2| 2l75 l2l lil lil pemuda dan olah raga pamong budaya muda dinas pariwisata, kebudayaan, oso 3list2| lil pemuda dan olah ragaijf pelatih olahraga pertama dinas pariwisata, kebudayaan, |li25| lal lil lil pemuda dan olah raga ijf pelatih olahraga muda dinas pariwisata, kebudayaan, 3list|l2| l1| lil pemuda dan olah raga ijf pelatih olahraga madya dinas pariwisata, kebudayaan, os0 (s3 |ossia4 3list|l2| l1| lil pemuda dan olah raga dinas kesehatan aaawawwsw: subbagian keuangan subbagian keuangan pengadministrasi keuangan subbagian keuangan subbagian umum dan pengemudi kepegawaian subbagian umum dan pengemudi ambulansseksi pelayanan kesehatan pengadministrasi umum primer, tradisional dan komplementer seksi pelayanan kesehatan pengolah data primer, tradisional dan komplementer pengadministrasi umum seksi standarisasi pelayanan dan 1ilas lil jill jaminan kesehatan pengolah data seksi standarisasi pelayanan dan ss0 1ilas lil jill jaminan kesehatan seksi kefarmasian makanan, pengadministrasi umum minuman dan perbekalan kesehatan seksi kefarmasian makanan, pengolah data minuman dan perbekalan kesehatan analis data dan informasi seksi sumber daya manusia i|s5| lil lil li1| lil kesehatan dan perizinan pengolah data seksi sumber daya manusia ss0 1ilas lil jill kesehatan dan perizinan seksi sumber daya manusia pengadministrasi perizinan kesehatan dan perizina pengadministrasi umum seksi sumber daya manusia 1ilas lil jill kesehatan dan perizinan pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi pengadministrasi umum seksi surveilans, karantina 1ilas lil jill kesehatan dan imunisasi pengelola pemberantasan penyakit menular seksi pencegahan dan langsung pengendalian penyakit menular pengelola pemberantasan penyakit bersumber seksi pencegahan dan binatang pengendalian penyakit menularpengadministrasi umum seksi pencegahan dan 1ilas lil jill pengendalian penyakit menular sanitation pelaksana kepala seksi pencegahan dan lal sso t1l l1| pengendalian penyakit menular ijf sanitation pelaksana lanjutan kepala seksi pencegahan dan sso lal lil lil l2| pengendalian penyakit menular ijf sanitation penyelia kepala seksi pencegahan dan (al sso l2li25| lal lil lil l2| pengendalian penyakit menular seksi pencegahan dan pengelola penyakit tidak menular pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa seksi pencegahan dan pengadministrasi umum pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa seksi kesehatan keluarga dan analis kesehatan ibu dan anak gizi pengelola penggerak peran serta masyarakat seksi promosi kesehatan dan bidang kesehatan pemberdayaan masyarakat pengadministrasi umum seksi promosi kesehatan dan 1ilas lil jill pemberdayaan masyarakat 3as |ur penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana sck promosi kesehatan dan lil t21 lil pemberdayaan masyarakat page faktor faktor kesehatan lingkungan, pan seksi kesehatan lingkungan, seksi kesehatan lingkungan, (peng sarana kesehatan lingkungan era kemamowetam islam tifa jap palas faf seksi kesehatan lingkungan, joe lantaran pratama) )jetumkamamowta |ela sha bela ape papa jala kesehatan kerja dan olah raga kesehatan kerja dan olah raga jorsantarian peran )j kertumkamamowtm jala jafar fafusfah jelas nafas false fals jalan jjf administrator kesehatan pertama ' dinas kesehatan ') o) e| y' |2j |i25| je| |j2| jij ji| ji| administrator kesehatan muda ')' ) | dinas kesehatan ') o) | ) 7s0o |s3jason2| jij ji| ji| jjf administrator kesehatan madya '' ) | dinas kesehatan ') o) |j |e| 9so 27s |raja| |saison2| jij ji| ji| jjf analis kepegawaian pertama dinas kesehatan ') o) | ) 7s0o |2j |i25| j2| jij ji| ji| jjf arsiparis pertama ' dinas kesehatan ') o)o e| ) |2j |i25s| jej| j2| jij ji| ji| jjf sanitation pertama ' dinas kesehatan ') o o)o e| ) 7s0o |i25| jij ji| jjf penyuluh kesehatan masyarakat pertama dinas kesehatan ' )o e| joy) j2| |2j| ji| ji| jjf nutrisionis pertama dinas kesehatan ') o o)o e| ) |2j |i25s| j2| jij ji| ji| jjf epidemiologi kesehatan pertama ' ' ) | dinas kesehatan ') o) e| y) 7so |i25s| je| j2| jij ji| ji| unit laboratorium who ole ole jjf dokter pertama ' unit laboratorium |e| 9so |2j| |i25| |3jason2| jij ji| jjf pranata laboratorium kesehatan pertama unit laboratorium ' ) e| ) |i25s| |e| |j2| jij ji| ji| jjf pranata laboratorium kesehatan muda unit laboratorium )' 7s0o |i25| |s3jason2| jij ji| ji| jjf pranata laboratorium kesehatan pelaksana unit laboratorium ' |a| sso ji1| ji|2sji| jelas jif| jij ji| ji| jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia unit laboratorium ) |a| sso 27s |i25s| |ej| j2| jij ji| ji| sanitation pelaksana ' '' ) unit laboratorium ) |a| sso j1| ji|esai| jelas jif| jij ji| vl2 unit instalasi farmasi ' ) ) iu do ole ole lele pengelola obat dan alat alat kesehatan subbagian tata usaha ' ) ) ) | ' |a| sso |i1| ji| ji| jijfesjif| jij ji| ji| pengolah data ' ' subbagian tata usaha ' |a| sso ji1| ji| ji| jijfesjif| jij ji| ji| jjf apoteker pertama ' ' unit instalasi farmasi 'o o) )o | y' e 7so |i25s| jij ji| jjf apoteker muda '' unit instalasi farmasi oo ) ' |2j |i25| |s3jason2| jij |ji| jjf apoteker madya ' )') unit instalasi farmasi 'o o ) ) e| ' |e| 9so 27s |e7sja| |s3jason2| jij| ji| jjf asisten apoteker pelaksana ' '' )'| unit instalasi farmasi oo ) ' |a| sso ji| |j1| jelas jif| jij ji| (v1. puskesmas who leo ole lele jjf dokter pertama ' puskesmas ' ) ) | ) |e| 9so |2j| |1i25| |3jason2| jij ji| jjf dokter muda ')' puskesmas ' ) ) | |je| 9so |3j| 2rs |i25| |3jason2| jij ji| jjf dokter madya ' ' puskesmas ' ) | |je| 9so |ajasoja| jajessj2| jij ji| jjf dokter gigi pertama ' ' ) | puskesmas ' ) ) | j ) |2j |3jason2| jij ji| jjf dokter gigi madya ' )) puskesmas ' ) ) | je| 9so |ajasoja| j|jesse2| jij ji| jjf bidan pelaksana ' ' puskesmas ' ) ) | ) ja| sso ji| |i|25j1| jelas jif| jij ji| ji| jjf bidan penyedia ' ' puskesmas oo) j) ja| sso 27s |e|i25s| jej| j2| jij ji| ji| jjf bidan pertama ' ' puskesmas oo) j) |2j |i25| je| j2| jij ji| ji| jjf bidan muda ') puskesmas oo) j o 7s0o |3also|l2| jbidan madya puskesmas ') )o | |e| 27s (3kerja|l (|saison2| |1f |1if| perawat pelaksana '' ) '| puskesmas ' ) ) | ) |af| sso j1| files lil jelas perawat penyelia '' ) '| puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| jjf perawat pertama '' puskesmas ') )o | ) (s| |2j125| jjf perawat muda '' puskesmas oo) ) a38es |(s| |2e|j125| |s3iso| jjf perawat madya '' ) '| puskesmas ' ) )o | |e| 27s (3je7sja| (|saison2| jjf perawat gigi pelaksana '' ' puskesmas ) |af| sso j1| files lil jelas jjf perawat gigi penyelia '' puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| nutrisionis pelaksana puskesmas oo) ) tao |af| sso j1| files lil jelas jif| jif| ji| |i| nutrisionis penyelia puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| j2| |i| |jf nutrisionis pertama '' ) '| puskesmas oo) ) (s| |ej125| |i| |i| nutrisionis muda puskesmas oo) ) asas |e| j2| |ej125| |s3jisoo2| |i| |i1| jjf sanitation pelaksana ' ) puskesmas ) |a| 5so j1| files lil jelas jif| j1| |i| jjf sanitation penyedia ''' ) | puskesmas oo ) |a| 5so 27s |eji2s| jjf sanitation pertama ' ' ) '| puskesmas oo) ) (s| |2ej125| jjf sanitation muda '' ) puskesmas ' ) )o | ) (s| |2e|j125| |s3iso| jjf sanitation madya '' ) ) '| puskesmas ' ) o)o | |e| 27s (3je7sja| (saison2| asisten apoteker pelaksana ''' ) puskesmas ' ) ) | ) 7ss |a| s5so files lil jelas jif| j1| ji| jjf asisten apoteker penyelia ' ' ) puskesmas oo ) |a| 5so 27s |eji2s| apoteker pertama ' ' ' ) ' puskesmas ') )o | ) (s| |ej125s| apoteker muda ')' ) '| puskesmas oo) ) (s| |ej125| |s3iso| apoteker madya ' ' ) ) '| puskesmas ' ) )o | 19as |e| 27s (3je7sja| (|saison2| jjf epidemiologi kesehatan pelaksana puskesmas ') ) | ) |af| sso j1| files lil jelas jif| j1| ji| |i| epidemiologi kesehatan penyelia ' ' ) puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| j2| j2| |i1l| |1i| |i| jjf perekam medis pelaksana '' puskesmas ') ) | ) |af| sso j1| files lil jelas perekam medis penyelia ' ''' ) puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| jjf pranata laboratorium kesehatan pelaksana puskesmas oo) )' |a| 5so j1| files lil jelas jif jif| ji| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia puskesmas oo) ) |a| 5so 27s |eji2s| |1i| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan pertama puskesmas oo) ) |(s| |2ej125| |i| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan muda puskesmas oo) ) |(s| |ej125| |s3jisoo2| |i| |i| jjf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana puskesmas oo) ) |a| 5so j1| files lil jelas jif| ji| |i| jjf penyuluh kesehatan masyarakat penyelia puskesmas oo) ) 5so 27s |eji2s| j2| |i| |i| |jf penyuluh kesehatan masyarakat pertama puskesmas oo) ) |(s| |j125| |i| |i| penyuluh kesehatan masyarakat muda ' ' '| puskesmas oo) ) |s| |j125| |s3jisoo2| penyuluh kesehatan masyarakat madya puskesmas oo |e| 9s0 27s |(3kerja| (|saison2| is3| jjf fisioterapis pelaksana '' ) puskesmas ' ) )o | ) tao |af| sso j1| files lil jelas jif| jif| ji| |i| jjf fisioterapis penyelia ' '' ) puskesmas oo ) |a| 5so 27s |eji2s| j2| |i| jjf fisioterapis pertama '' ) puskesmas oo) ) |(s| |ej125s| j2| j2| |i| |i| jjf pranata komputer pelaksana '' puskesmas oo ) |af| sso j1| files lil jelas jif j1f| ji| |i| jjf pranata komputer penyelia ' '' ) puskesmas oo ) |a| 5so 27s |eji2s| j2| |i| pengolah data subbagian tata usaha |4a| 5so j1| files lil jilesjif| j1| ji| |i|(rumah sakit daerah bagas waras' ) | ' lee lee (peng sarana dan prasarana kantor ebeaaaanano|os las bisa pispjopjapis psi kepegawaian kepegawaian (penekan pa beam leo hwa hasil pispjopjapis psi pengolah data kepegawaian kepegawaian (papan keamanan gegana dao las his pispjopjapis psi petugas keamanan kepegawaian freeman beam loo blm las hisp pispjopjapis psi pengemudi kepegawaian kepegawaian (pamueteranan beam lebah hisp pispjopjapis psi prabu kebersihan kepegawaian sea fpamupaai jean lebah hisab plashfohpjapis psi prabu bakti kepegawaian pengelola program dan kegiatan '' )' subbagian perencanaan ) | |a| sso |i1| ji|esai| jijlesjif| jij ji| ji| verifikator medis ' ' ' subbagian keuangan ja| sso ji1| ji| ji| jijfesjif| jij ji| ji| jjf perawat pelaksana '')') ) seksi pelayanan keperawatan |a| sso |i|25j1| jejfaisjif| jij j2| jjf perawat penyelia 'o)') ) seksi pelayanan keperawatan sso 27s |i25| jij| jjf perawat gigi pelaksana '')'') )'| seksi pelayanan keperawatan |a| sso |i| j1| jejfaisjif| jij j2| |2j| jjf perawat gigi penyelia ' '') )'| seksi pelayanan keperawatan sso 27s |1i25| jij jjf bidan pelaksana seksi pelayanan keperawatan |a| sso |i|25j1| jelas jif| jij ji| ji| jjf bidan penyedia '') seksi pelayanan keperawatan sso 27s |i25s| |e| j2| jij ji| ji| jjf perekam medis pelaksana '')') )'| seksi penunjang medik 'o) ) ) | ' |a| sso |i| j1| jejfaisjif| jij j2| jjf perekam medis penyedia ' ')')') )'| seksi penunjang medik oo) o' |a| sso 27s |i25s| j|2e| jij| jjf nutrisionis pelaksana '') )'| seksi penunjang medik oo) ' |a| sso |i|25j1| jelas jif| jij ji| ji| nutrisionis penyedia '') )' seksi penunjang medik oo) o' |a| sso 27s |e|i25s| je| j2| jij ji| ji| jjf asisten apoteker pelaksana '')') ) )'| seksi penunjang medik oo) o' |a| sso |i| |j1| jelas jif| jij ji| jjf asisten apoteker penyedia '')) )| seksi penunjang medik 'o) ) ) | o o |a| sso 27s |i25s| j2| jij ji| jjf fisioterapis pelaksana ' ') )'| seksi penunjang medik oo) ' |a| sso j1| ji|2sj1| jelas jif| jij ji| ji| fisioterapis penyelia '' )'| seksi penunjang medik 'o ) ) ) | o |a| sso ji| |ljjf pranata laboratorium kesehatan pelaksana seksi penunjang medik '') 5so files lil jelas jif| jif| ji| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan penyelia seksi penunjang medik ''))) 5so 27s |eji2s| j2| |j1| |i| pengolah makanan seksi penunjang non medik 69o 5so j1| files|1i| jilesjif| j1| |j1| |i| (sos (teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana seksi penunjang non medik o | ta| sso jaf jalesjal tales ale jjf sanitation pelaksana seksi penunjang non medik 5so files|1i| jelas jif| jjf sanitation penyedia seksi penunjang non medik 5so 27s |ej125s| jjf radiografi pelaksana seksi penunjang non medik 77o |a| s5so files| jelisji| jjf radiografi medis penyelia ' seksi penunjang non medik 5so 27s |ej125s| jjf teknisi elektromedis pelaksana ' seksi penunjang non medik 77o |4a| s5so |j1| files| jelas juf teknisi elektromedis medis penyelia seksi penunjang non medik 5so 27s |ej125s| jjf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana seksi pengembangan ' 77o |4a| s5so files|l1i| jelas jif| ji| |i1| penyuluh kesehatan masyarakat penyelia seksi pengembangan '' ) ' 5so 27s |eji2s| j2| |i| |i| jjf pranata komputer pelaksana seksi hukum dan informasi |a| s5so |j1| files lil jelas jif j1f| ji| |i| pranata komputer penyelia seksi hukum dan informasi 5so 27s |eji2s| j2| |i1| |jf dokter pertama rsd bagas waras ' 1s7o |e| |2j125| |s3jisoo2| jjf dokter muda '' ' rsd bagas waras ' )) ) | ) |e| 27s |eji2s| |s3iso| jjf dokter madya ''' rsd bagas waras |6e| 27s jajasoja| |aljessj2| jjf dokter utama rsd bagas waras 280s |a| aso |atas|a| |s|32s| jjf dokter gigi pertama '' rsd bagas waras ' )) o) | ) |(s |2ej125| |s3jisoo2| jjf dokter gigi madya '' rsd bagas waras ' )) o o | |e| 27s jajasoja| |aljessj2| jjf dokter gigi utama '' rsd bagas waras ' ) ) | ' 280s |a| aso |atas|a| |s|32s| jjf perawat pertama rsd bagas waras '')) )o | ' |(s |2j125| jjf perawat muda '' ) o'|rsd bagas waras '))o o) | ' |s3|iso| perawat madya ''' rsd bagas waras ) ) ) | 27s |(3je7sja| (|sisi| bidan pertama '| rsd bagas waras ' |ej125| ji| |i| bidan muda rsd bagas waras ' |(s |2j125| |s3jisoo2| |i| 5a0 jjf bidan madya '' rsd bagas waras ' )) o) | 27s |(3je7sja| (saison2| |i| nutrisionis pertama ' ' rsd bagas waras ' ')')) o o) | ) |(s| |ej125| |i| nutrisionis muda '' ' o'|rsd bagas waras ')))o ) | ) 1sss |j125| |s3jisoo2| |i| |i1| nutrisionis madya '' )'| rsd bagas waras ' )) ) | 27s |(3je7sja| (|saison2| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan pertama rsd bagas waras ' 12s |2ej125| |i| jjf pranata laboratorium kesehatan muda rsd bagas waras ' |(s5| |s3iso| jjf pranata laboratorium kesehatan madya rsd bagas waras 27s |(3je7sja| (|saison2| |1i| 5a7 apoteker pertama ' '' ) o|(rsd bagas waras ' ')))o o) | ) |(s| |ej125| 5a8 jjf apoteker muda ' '' ) o'|rsd bagas waras ') )) o o) | ) |(s| |2e| |s3iso| jjf apoteker madya ' ' rsd bagas waras ' ')) o | 19as 27s |(3je7sja| (|saison2| jjf penyuluh kesehatan masyarakat pertama rsd bagas waras ' |i| jjf penyuluh kesehatan masyarakat muda rsd bagas waras ' |s3iso| j1| penyuluh kesehatan masyarakat madya rsd bagas waras '' 27s |(3je7rs|a| (|sisi| is3| fisioterapis pertama ' rsd bagas waras '')) ) | ' |(s| |2ej125| |i| jjf fisioterapis muda '' ) o(rsd bagas waras ') )) ) | ') 1sss s3|iso2| |. . . jjf fisioterapis madya ' ')') )'( rsd bagas waras ' ')) ) | j ' o | |e| 9so |3f| 27s |3kerja| |saison2| jij ji| ji| jjf sanitation pertama rsd bagas waras ')) o) | y 7so |2j |i25| |j2| jij ji| jjf sanitation muda ')') rsd bagas waras ' ')) o ) | )' |2j |3jason2| jij |ji| jjf sanitariain madya rsd bagas waras ' ')) ) | o | |6e| 9s0o 27s |raja| |saison2| jij ji| ji| jjf perekam medis pertama '' )| rsd bagas waras '')) o) | y' e |2j |i25| jij jjf perekam medis muda '')')) ) ) ) | rsd bagas waras '')) o) | ' 7s0o |2j |3jason2| jij jjf perekam medis madya '')')) )| rsd bagas waras ' ')) | j o | 9so 27s |e7sja| |saison| jij| jjf fisikawan medis pertama '' ) | rsd bagas waras '')) o) | y' e |2j |e|i25s| je| j2| jij ji| ji| jjf fisikawan medis muda '') )| rsd bagas waras ' ')) o) | y' 9so |2j |1i25| |saison2| jij ji| ji| jjf fisikawan medis madya '') )| rsd bagas waras ' ')) o | j ' o | |6e| 9so 27s |raja| |saison2| jij ji| ji| jjf pranata komputer pertama rsd bagas waras '))) o) | y' 7s0o |2j |i25s| je| |j2| jij ji| ji| jjf pranata komputer muda '')' ) | rsd bagas waras '')) ) | )' 7s0o |i25| |3jason2| jij ji| ji| pranata komputer utama ' ' ) | rsd bagas waras ' ')) ) | ' ' |e| 9so |4a| 4so |a|aso|s| s2s j|jesse2| jij ji| ji| jjf administrator kesehatan pertama ' ' rsd bagas waras '')')) o | y' |2j |i25| |ej| |j2| jij ji| ji| jjf administrator kesehatan muda ')'. ) | rsd bagas waras ''))) o | ' 7s0o |s3jason2| jij |ji| ji| jjf administrator kesehatan madya '' )' irs bagas waras ')') o ) e| ) o | 9so 27s |e7sja| |saison2| jij |i| ji| vii (dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana lil (rencana program gan hutan j jean ant leo bias bisa plshfopjapis psi pelaporan joe anata komputer pasang hwa pisa pelapjopjapis psi pelaporan joeanata komputer perasaan nanang dos dos jam jaja jelaslah fafafa jelajah papi (pena sarana dan prasarana kantor ema nano los las bisa pispjopjapis psi kepegawaian kepegawaian kepegawaian (pouganeamanan gegana dao las hasil pispjopjapis psi petugas keamanan kepegawaian sea (pamureteranan team ojo lebah hisp pispjopjapis psi prabu kebersihan kepegawaian san freeman kesan ) loo hias hisp pispjopjapis psi pengemudi kepegawaian ses joe anata komputer pesanan loe hwa pisa lspjopjapis psi kepegawaian kepegawaian ornata komputer penata) jepagmmm ana dos dos refs jaja jelaslah fafafa jelas pal kepegawaian pengelola bimbingan sosial 'o')') ) )'| seksi kesejahteraan sosial ho) |a| sso |i|2sji| jijlesjif| jij ji| ji| pengelola pemberdayaan lembaga sosial ' seksi kesejahteraan sosial ho) sso |1i| |i|2sj1i| jij mesjid| jij ji| ji| jjf pekerja sosial pelaksana ' ') )'| seksi kesejahteraan sosial oo |a| sso |i|25sj1| jelas jif| jij ji| ji| jjf pekerja sosial penyelia '')') ) ) )'| seksi kesejahteraan sosial oo) sso 27s |e|i25s| |e| j2| jij ji| ji| pengelola perlindungan sosial 'o)') o )| seksi rehabilitasi sosial 'o)) | |a| sso ji| ji| jijfesjif| jij ji| ji| pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial seksi rehabilitasi sosial oo) ' ' sso |i|25j1i| vijesti| ji| |lidup perempuan dan keluarga (peng penguatan pengarusutamaan gender adan perempuan gankanana |s|asm tifa jala palas apod afa hidup perempuan dan keluarga perempuan dan anak hidup perempuan dan keluarga seksi perlindungan hak perempuan, perlindungan analis perlindungan perempuan khusus anak dan pemenuhan hak anak seksi perlindungan hak perempuan, perlindungan pengawas perempuan dan anak khusus anak dan pemenuhan hak anak seksi perlindungan hak pengelola pemberdayaan, perlindungan perempuan, perlindungan perempuan dan anak khusus anak dan pemenuhan hak anak kependudukan dan keluarga berencana penyuluhan dan menggerakan pengelola advokasi konseling dan pembinaan mess emesaar berupa bor aren penyuluhan dan menggerakan reproduksi (peng bata engengatan masyarkat |arintmangantengeraan fs|asm tifa nafas ala palas pado apa faf penyuluhan dan menggerakan seksi keluarga berencana, analis keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga diri bis ana ketahanan dan kesejahteraan keluarga remaja dan bina keluarga lansia keluarga dinas sosial, pemberdayaan ijf pekerja sosial pertama perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dinas sosial, pemberdayaan pekerja sosial muda perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dinas sosial, pemberdayaan ijf pekerja sosial madya perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dinas sosial, pemberdayaan penyuluh sosial pertama perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dinas sosial, pemberdayaan penyuluh sosial muda perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana vin dinas kependudukan dan pencatatan sipil l' ) o o)oi ojo lele lili pengolah data ' ' subbagian perencanaan ) | |a| sso |i1| ji| ji| jijfesjif| jij ji| ji| (peng sarana prasarana kantor) efek nano pls bla apo alel paf kepegawaian ppencaampata keran lebih jauh jala faff pala ja| kepegawaiaauuuvuvuvxnx sa al, tai t tp subbagian umum dan pengemudi keperwrsian 1ilas lil jill pengolah data seksi identitas penduduk ja| sso ji1| jil2s|ji| jilaesjij jij ji| |jil| pengadministrasi kependudukanseksi identitas penduduk 7ao ja| sso ji1| jil25s|ji| jelas jij ji| |jil| jjf pranata komputer pelaksana lanjutan seksi identitas penduduk pranata komputer penyelia seksi identitas penduduk operator sistem informasi administrasi seksi identitasidentitas pendudukidentitas penduduk lal sso lis lol lil lil lil kependudukan penyelia pengolah data seksi pindah datang penduduk sso jij25s| jilesji| ji| |il| pengadministrasi kependudukan seksi pindah datang penduduk pranata komputer pelaksana seksi pindah datang penduduk |a| sso jil25| jelas ji| jif ji| lil pranata komputer pelaksana lanjutan seksi pindah datang penduduk pranata komputer penyelia seksi pindah datang penduduk operator sistem informasi administrasi seksi pindah datangpindah datang penduduk sso lal lil lil kependudukan pelaksana lanjutan operator sistem informasi administrasi seksi pindah datang penduduk kependudukan penyelia pengolah data seksi pendataan penduduk ja| sso ji1| jil2s|ji| jilaesjij jij ji| |jil| pengadministrasi kependudukan seksi pendataan penduduk pengolah data seksi kelahiran ja| sso ji1| jil25s|ji| jilaesjij ji| |jil| pengadministrasi umum seksi kelahiran pranata komputer pelaksana seksi kelahiran 7ao ja| sso ji1| jil25s|ji| jelas jij ji| |jil| pranata komputer pelaksana lanjutan seksi kelahiran pranata komputer penyelia seksi kelahiran operator sistem informasi administrasi seksi kelahirankelahirankelahiran lal sso lis lol lil lil lil kependudukan penyelia arsiparis pelaksana seksi kelahiran 7ao ja| sso ji1| jil25s|ji| jelas jij ji| |jil| jjf arsiparis pelaksana lanjutan seksi kelahiran arsiparis penyelia seksi kelahiran pengolah data seksi perkawinan dan perceraian sso jil25s| jilesji| jif ji| lil pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan seksi perkawinan dan perceraian anak pengolah data seksi perubahan status anak, sso lil lil 1los lil lil lil kewarganegaraan dan kematian pengadministrasi akta kelahiran dan kematian sck perubahan status anak, 1ilas lil jill kewarganegarasck perubahan status anak, 1ilas lil jill kewarganegaraan dan kematian anakseksi sistem informasi pengelola sistem informasi kependudukan seksi sistem informasi sso lil lil lil li1| lil administrasi kependudukan pranata komputer pelaksana seksi sistem informasi 7a0o lal sso lil lil lil lil administrasi kependudukan pranata komputer pelaksana lanjutan seksi sistem informasi sso l2|i2s| 21l l2l lil lil administrasi kependudukan pranata komputer penyelia seksi sistem informasi sso l2|i2s| 21l l2l lil lil administrasi kependudukan seksi pengolahan dan penyajian pengelola database data kependudukan pengolah data seksi pengolahan dan penyajian ss0 1ilas lil data kependudukan seksi pengolahan dan penyajian pranata komputer pelaksana data kependudukan pranata komputer pelaksana lanjutan seksi pengolahan dan penyajian sso lal lil lil data kependudukan seksi pengolahan dan penyajian pranata komputer penyelia data kependudukan seksi tata kelola dan sumber pengelola profesi sumber daya manusia daya manusia tehnologi informasi dan komunikasi seksi tata kelola dan sumber pengelola pengaduan publik daya manusia tehnologi informasi dan komunikasi seksi tata kelola dan sumber pengadministrasi umum daya manusia tehnologi informasi dan komunikasi pengelola informasi kerjasama seksi kerjasama ja| sso j1| ji|les|i| jijesjil jij ji| pengadministrasi umum seksi kerjasama pengolah data seksi pemanfaatan data dan sso lil lil iles lil lil |1l lil dokumen kependudukan pengelola dokumentasi seksi pemanfaatan data dan sso lil lil iles lil lil |1l lil dokumen kependudukan arsiparis pelaksana seksi pemanfaatan data dan 7a0o lal sso lil lil l1| dokumen kependudukan pen seksi pemanfaatan data dan arsiparis pelaksana lanjutan dokumen kependudukan arsiparis penyelia seksi pemanfaatan data dan sso l2|i2s| l2l lil dokumen kependudukan pengelola data kreativitas dan inovasi seksi inovasi pelayanan ja| sso j1| ji|les|i| jijesjail jij ji| pengolah data seksi inovasi pelayanan ja| sso j1| ji|e5s| jijesjail jij ji| pranata komputer pertama dinas dukcapil pranata komputer muda dinas dukcapil arsiparis pertama dinas dukcapil arsiparis muda dinas dukcapil administrator database kependudukan per4 dinas dukcapil (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa lilitkepegawaian subbagian umum dan pengemudi kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian penyusun pembinaan institusi masyarakat seksi penataan kelembagaan pedesaan desa pengelola data pemberdayaan masyarakat dan seksi penataan kelembagaan kelembagaan desa seksi pembinaan administrasi pengelola keuangan dan pendapatan desa pemerintah desa pengadministrasi umum seksi pembinaan administrasi 3so lil (files lil a10 lif lil pemerintah desa penyusun institusi masyarakat pedesaan seksi sosial budaya pengelola pemberdayaan masyarakat seksi sosial budaya jaj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1i| |il| pengelola data pemberdayaan masyarakat dan seksi penguatan lembaga kelembagaan kemasyarakatan kemasyarakatan seksi pengembangan sumber penyusun rencana peningkatan peran serta alam pemanfaatan 1ilas lil jill masyarakat teknologi tepat guna seksi pengembangan sumber pengelola pemberdayaan masyarakat daya alam pemanfaatan teknologi tepat guna seksi pengembangan ekonomi analis pengembangan ekonomi pedesaan masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan seksi pengembangan ekonomi pengadministrasi umum masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan dinas pemberdayaan masyarakat pranata komputer pertama dan desa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu| ' keuangan keuang. memnkyw seksi pengembangan iklim analis pelayanan publik penanaman modal seksi pengembangan iklim pengelola pengembangan investasi penanaman modal penyusun promosi dan kerjasama seksi promosi dan kerjasama pengolah data seksi data dan sistem informasi 5so jij| |1i| jil|esai| ji| ji| ji| pengelola pengawasan seksi pengendalian |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengelola dokumen perizinan seksi pelayanan perizinan jaj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1i| |il| penyusun bahan penerapan standar wajib dan|s pelayanan pengaduan 1ilas lil jill penanganan pengaduan pranata komputer pertama dinas penanaman modal dan |li25| lal lil lil pelayanan terpadu satu pintu pranata komputer muda dinas penanaman modal dan 3list|l2| l1| lil pelayanan terpadu satu pintu dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah ||pengawas barang beredar dan jasa seksi pengawasan dan 1ilas lil jill pengendalian perdagangan pengawas harga pangan seksi pengawasan dan 1ilas lil jill pengendalian perdagangan pengadministrasi umum seksi pengawasan dan 1ilas lil jill pengendalian perdagangan genera pelaksana seksi pengawasan dan 7a0o lal sso lil lil l1| pengendalian perdagangan genera pelaksana lanjutan seksi pengawasan dan sso lal lil lil pengendalian perdagu |jf genera penyelia seksi pengawasan dan sso l2|i2s| l2l lil pengendalian perdagangan analis perdagangan seksi pengembangan dan 1ilas lil jill promosi perdagangan fasilitator perdagangan seksi pengembangan dan 1ilas lil jill promosi perdagangan pengadministrasi umum seksi pengembangan dan 1ilas lil jill promosi perdagangan seksi ketertiban, sarana analis pasar prasarana pasar dan pedagang kaki lima seksi ketertiban, sarana pengelola pasar prasarana pasar dan pedagang kaki lima seksi ketertiban, sarana pengadministrasi umum prasarana pasar dan pedagang kaki lima pengolah data seksi retribusi pasar |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi umum seksi retribusi pasar analis koperasi seksi pemberdayaan koperasi penyuluh koperasi seksi pemberdayaan koperasi pengadministrasi umum seksi pemberdayaan koperasi pengelola bimbingan teknis dan bantuan seksi pemberdayaan usaha teknis mikro kecil pengolah data seksi pemberdayaan usaha ss0 1ilas lil jill mikro kecil pengadministrasi umum seksi pemberdayaan usaha 1ilas lil jill mikro kecil unit pasar wilayah lhoiiie sa, irdinas perindustrian dan tenaga kerja lilitkepegawaian kepegawaian pengawas industri seksi perencanaan dan perizinan 1ilas lil jill industri pemeriksa industri seksi perencanaan dan perizinan i|s5| lil lil li1| lil industri penyusun rencana bimbingan teknis industri sck pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan industri pengelola perindustrian, perdagangan dan seksi pembinaan dan badan usaha daerah pengembangan industri pengadministrasi umum seksi pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan industri tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja pengadministrasi umum seksi hubungan industrial dan 1ilas lil jill ketenagakerjaan penyuluh transmigrasi seksi transmigrasi pengelola ketransmigrasian seksi transmigrasi pengadministrasi umum seksi transmigrasee ee e dinas perindustrian dan tenaga pengantar kerja pertama kerja dinas perindustrian dan tenaga pengantar kerja madya kerja dinas komunikasi informatika | ), tel tete keuangan keuangan keuangan kepegawaian kepegawaian kepegawaian subbagian umum dan pengemudi kepegawaian pengawas telekomunikasi seksi persandian dan is| lil lil lil lil telekomunikasi pengendali jaringan komunikasi seksi persandian dan is| lil lil lil lil telekomunikasi operator sandi dan telekomunikasi seksi persandian dan ss0o lil lil lil lil telekomunikasi sandman pelaksana seksi persandian dan 7a0 lal lil lil tl1l 20l| telekomunikasi sandman pelaksana lanjutan seksi persandian dan sso l2| l2l lil l1| telekomunikasi sandman penyelia seksi persandian dan sso l2| l2l lil l1| telekomunikasi pengolah data seksi komunikasi dan ss0o lil lil lil lil destinasi informasi pengolah data penyuluhan dan layanan seksi komunikasi dan informasi destinasi informasi pengelola situs atau web seksi komunikasi dan ss0o lil lil lil lil destinasi informasi pranata hubungan masyarakat pelaksana ksi komunikasi dan 7a0 lal lil lil tl1l 20l| destinasi informasi pranata hubungan masyarakat pelaksana seksi komunikasi dan olis lanjutan destinasi informasi pranata hubungan masyarakat penyelia seksi komunikasi dan sso l2| l2l lil l1| destinasi informasi penyuluh teknik informatika seksi sistem informasi pengelola database seksi sistem informasi ja| sso j1| ji|les|i| jijesjail jij ji| pengelola sistem dan jaringan seksi sistem informasi ja| sso j1| ji|les|i| jijesjil jij ji| teknisi produksi multimedia dan web seksi sistem informasi pengendali teknologi informasi seksi infrastruktur jaringan pengelola sistem dan jaringan seksi infrastruktur jaringan |a| jilesji| jilesji| ji| j1| jail teknisi alat elektro dan alat komunikasi seksi infrastruktur jaringan jjf pranata hubungan masyarakat pertama dinas komunikasi informatika jjf pranata hubungan masyarakat muda dinas komunikasi informatika sandman pertama dinas komunikasi informatika sandman muda dinas komunikasi informatikjjf pranata komputer pertama dinas komunikasi informatika jjf pranata komputer muda dinas komunikasi informatika xiii |dinas perumahan dan kawasan permukiman lilitkepegawaian kepegawaian kepegawaian analis bangunan dan perumahan seksi pendataan, perencanaan 1ilas lil jill dan evaluasi pengelola kegiatan survei dan perencanaan seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi pengolah data seksi pendataan, perencanaan ss0 1ilas lil jill dan evaluasi analis bangunan dan perumahan seksi penyediaan dan fasilitasi pengawas tata bangunan dan perumahan seksi penyediaan dan fasilitasi pengadministrasi umum seksi penyediaan dan fasilitasi juru pungut retribusi seksi penyediaan dan fasilitasi seksi penyediaan dan fasilitasi prabu kebersihan seksi penyediaan dan fasilitasi analis perencanaan seksi perencanaan teknis dan i|s5| lil lil li1| lil evaluasi seksi perencanaan teknis dan analis bangunan gedung dan permukiman evaluasi seksi perencanaan teknis dan penata bangunan gedung dan permukiman evaluasi seksi perencanaan teknis dan pengelola kegiatan survei dan perencanaan evaluasi pengolah data seksi perencanaan teknis dan ss0 1ilas lil jill evaluasi pengadministrasi umum seksi perencanaan teknis dan 1ilas lil jill evaluasi seksi pembangunan, analis penataan kawasan peningkatan kualitas dan pengendalangunan, pengelola imb gedung atau bangunan peningkatan kualitas dan pengendalian seksi pembangunan, pengelola perencanaan teknis tata bangunan peningkatan kualitas dan pengendalian seksi pembangunan, pengawas bangunan dan gedung peningkatan kualitas dan pengendalian teknik tata bangunan dan perumahan seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pelaksana pengendalian teknik tata dan seksi pembangunan, (his tata bangunan gan perumahan peningkatan kualitas dan sso lal l21 lal pelaksana lanjutan pengendalian teknik tata dan seksi pembangunan, ata bangunan gan perumahan peningkatan kualitas dan sso l2li25| lal l21 lal pengendalian pembina jasa konstruksi pertama dinas perumahan dan kawasan (s1 l2|i2s| l2l lil permukiman pembina jasa konstruksi muda dinas perumahan dan kawasan oso l2li2s| 3list|l2| lil permukiman lur teknik penyehatan lingkungan pertama dinas perumahan dan kawasan lal l21 lal permukiman |yr teknik penyehatan lingkungan muda dinas perumahan dan kawasan |li125| 3list2| l2l permukiman teknik tata bangunan dan perumahan dinas perumahan dan kawasan ol s13 pertama permukiman teknik tata bangunan dan perumahan dinas perumahan dan kawasan ol s13 muda permukiman xiv (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang lilit keuangan subbagian perencanaan dan pengolah data keuangan keuangan subbagian perencanaan dan bendahara keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan subbagian umum dan pengelola kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaifpemsemar pankepegawaian analis jalan jembatan seksi perencanaan teknik dan i|s5| lil lil li1| lil evaluasi bidang bina marga seksi perencanaan teknik dan pengelola kegiatan survei dan perencanaan evaluasi bidang bina marga pengolah data seksi perencanaan teknik dan ss0 1ilas lil jill evaluasi bidang bina marga seksi perencanaan teknik dan pengadministrasi umum evaluasi bidang bina marga teknik jalan dan jembatan pertama seksi perencanaan teknik dan (s1 l2|i2s| l2l lal l2| evaluasi bidang bina marga pengawas jalan dan jembatan seksi pembangunan jalan dan 1ilas lil jill jembatan bidang bina marga pengelola pembangunan dan peningkatan seksi pembangunan jalan dan jalan jembatan bidang bina marga pengolah data seksi pembangunan jalan dan ss0 1ilas lil jill jembatan bidang bina marga pengadministrasi umum seksi pembangunan jalan dan 1ilas lil jill jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pengawas jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pemelihara jalan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pemeriksa jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pengelola pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan operator alat berat pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan teknisi peralatan dan mesin pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pengolah data pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga seksi pemanfaatan dan pengadministrasi umum pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marganan ae hii tia seksi pemanfaatan dan pengelola sarana dan prasarana kantor pemeliharaan jalan dan jembatan bidang bina marga |o28 jamais sumer bayar j tentamamesa ne da0 islam jasa jap palas apa paf analis sumber daya air evaluasi bidang sda seksi perencanaan teknik dan jpengaota cepat j tenamiamesa ne jalan tifa jap palas apod afa seksi perencanaan teknik dan (pengin kesatuan survei dan perencanaan telan mamasa ne jala tifa jap palas apod afa pengelola kegiatan survei dan perencanaan evaluasi bidang sda loan fpengatmpaa tentang lal tifa jap palas paf evaluasi bidang sda joetatote deretan lingkungan perkara jean ameba ne jala raja nafas jala palas faso paso jalan faf ijf teknik penyehatan lingkungan pelaksana evaluasi bidang sda lanjutan evaluasi bidang sda jormatoteperyettan lingkungan permata telan ameba ne does jala jafar fafesfah jelas nafas lala faf sea joematate pengairan pertama )j tertambamesa ne (s|oam james fafrsfah jelas nafas jalan faf ijf teknik pengairan pertama evaluasi bidang sda seksi pembangunan dan pengawas irigasi pemeliharaan sumber daya air bidang sda seksi pembangunan dan pengelola pemeliharaan jaringan irigasi pemeliharaan sumber daya air bidang sda seksi pembangunan dan pengolah data pemeliharaan sumber daya air bidang sda seksi pembangunan dan operator alat berat pemeliharaan sumber daya air bidang sda seksi pembangunan dan teknisi peralatan dan mesin pemeliharaan sumber daya air bidang sda seksi pembangunan dan pengadministrasi umum pemeliharaan sumber daya air bidang sda dan pemanfaatan bidang sda (pengait summer layanan ojitommamneaungann |s|sm tilas nafas pal palas fabio afa faf pengelola penggunaan dan pengendalian seksi operasional, pelestarian pata sama lantemniaantsungsnn |s|sm tilas nafas pal palas fabio afe faf (peng sarana prasarana kantor) kaktemnmamnrungsnn |s|sm timnas nafas jala palas abs faf naa taintemantaan rangga fsfasm tilas nafas palas pablo afa alas faf air dan pemanfaatan bidang sda seksi perencanaan teknik dan analis taman evaluasiperencanaan teknik dan pranata taman evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi perencanaan teknik dan pengelola kegiatan survei dan perencanaan evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi perencanaan teknik dan pengolah data evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi perencanaan teknik dan pengelola sarana dan prasarana kantor evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi perencanaan teknik dan pengawas bangunan dan tamanrtamalaksana evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi perencanaan teknik dan pertamanan seksi perencanaan teknik dan ijf teknik penyehatan lingkungan penyelia evaluasi bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan aa ono saluran dan selokan kebersihan pertamanan esa pee? bla oleh bla bla bsa sampah dan limbah bid tempat pembuangan akhir kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan pengawas lapangan angkutan sampah sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan pengelola limbah sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan prabu kebersihan sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan pengemudi sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan operator alat berat sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan teknisi peralatan dan mesin sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan juru pungut retribusi sampah dan limbah bid kebersihan pertamanan seksi kebersihan, pengelolaan pengadministrasi umum sampah dan limbaheksi pertamanan, penerangan pengawas tata pertamanan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan pengawas lapangan petugas pertamanan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan pengelola sarana dan prasarana taman jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan pengelolemeliharrabu taman jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan lola dan seksi pertamanan, penerangan mbc ana can ftasatana tema kama alan umum dan pemakaman sso lil lil lil li1| lil umum bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan prabu pemakaman jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan teknisi listrik dan jaringan jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan pengemudi jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan seksi pertamanan, penerangan pengadministrasi umum jalan umum dan pemakaman bid kebersihan pertamanan analis tata ruang seksi perencanaan teknik dan i|s5| lil lil li1| lil evaluasi bidang tata ruang seksi perencanaan teknik dan penyusun rencana tata ruang dan zonasi evaluasi bidang tata ruang pengolah data seksi perencanaan teknik dan sso lil lil lil li1| lil evaluasi bidang tata ruang pengelola sarana dan prasarana kantor seksi perencanaan teknik dan evaluasi bidang tata ruang pengadministrasi umum seksi perencanaan teknik dan 3so lil lil li1| lil evaluasi bidang tata ruang analis pemanfaatan ruang seksi pelaksanaan penataan i|s5| lil lil li1| lil ruang bidang tata ruang seksi pelaksanaan penataan pengelola tata ruang ruang bidang tata ruang seksi pelaksanaan penataan pengelola geospasial ruang bidang tata ruang pengadministrasi umum seksi pelaksanaan penataan 3so lil lil li1| lil ruang bidang tata ruang penata ruang pertama seksi pelaksanaan penataan (s1 l2|i2s| l2l lil ruang bidang tata ruang seksi pengendalian dan analis penertiban pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang bidang tata ruanggendalian dan pengawas tata ruang pemanfaatan ruang bidang tata ruang seksi pengendalian dan pengelola pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang bidang tata ruang teknik jalan dan jembatan pertama dinas pekerjaan umum dan lal l21 lal penataan ruang teknik jalan dan jembatan muda dinas pekerjaan umum dan |li125| 3list2| l2l penataan ruang lur teknik penyehatan lingkungan pertama dinas pekerjaan umum dan lal l21 lal penataan ruang teknik penyehatan lingkungan muda dinas pekerjaan umum dan |li125| 3list2| l2l penataan ruang teknik pengairan pertama dinas pekerjaan umum dan lal l21 lal penataan ruang teknik pengairan muda dinas pekerjaan umum dan |li125| 3list2| l2l penataan ruang pranata komputer pertama dinas pekerjaan umum dan |li25| lal lil lil penataan ruang pranata komputer muda dinas pekerjaan umum dan 3list|l2| l1| lil penataan ruang penata ruang pertama dinas pekerjaan umum dan |li25| lal lil lil penataan ruang penata ruang muda dinas pekerjaan umum dan 3list|l2| l1| lil penataan ruang analis kepegawaian pertama dinas pekerjaan umum dan |li25| lal lil lil penataan ruang analis kepegawaian muda dinas pekerjaan umum dan 3list|l2| l1| lil penataan ruang perencana pertama dinas pekerjaan umum dan |li25| lal lil lil penataan ruang perencana muda dinas pekerjaan umum dan 3list|l2| l1| lil penataan ruang xiv. |unit pelaksana teknis daerah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang wil aay ' ) e|l. |al| 5sso lil |il lil25sji| j1| |1i| limem. pengelola pemeliharaan jalan subbagian tata usaha jaf sso t2s|ji| jilaesjif jif jif |iiidinas perhubungan aaawawwsw keuangan keuanganae ,. . rar ira bal pranata komputer pelaksana keuangan rana can false jas alas fals jelas aba jae lah keuangan pranata komputer pelaksana lanjutan keuangan perencanaan dan pranata komputer penyelia tangan nan tan keuangan pengolah data keperakan aan false jala files fals james major pale kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor keperakan aan false jala files fals james major pale kepegawaian subbagian umum dan pengelola kepegawaian kepegawaian pengadministrasi umum keperakan aan kepegawaian pengadministrasi perbuatan keperakan aan kepegawaian subbagian umum dan pengemudi kepegawaian arsiparis pelaksana keperakan aan false jaja files los jelas baja bale anos kepegawaian arsiparis pelaksana lanjutan keperakan aan kepegawaian arsiparis penyelia keperakan aan kepegawaian penyidik seksi pengendalian operasional 1ilas lil jill lalu lintas dan perparkiran seksi pengendalian operasional petugas penindakan lalu lintas dan perparkiran seksi pengendalian operasional pengelola pengawasan lla lalu lintas dan perparkiran pengelola perparkiran seksi pengendalian operasional ss0 1ilas lil jill lalu lintas dan perparkiran pengolah data seksi pengendalian operasional ss0 1ilas lil jill lalu lintas dan perparkiran pranata tilang seksi pengendalian operasional ss0 1ilas lil jill lalu lintas dan perparkiran seksi pengendalian operasional pengadministrasi karcis lalu lintas dan perparkiran seksi pengendalian operasional pengadministrasi umum lalu lintas dan perparkiran seksi pengendalian operasional juru pungut retribusi lalu lintas dan perparkiran pengemudi seksi pengendalian operasional 1ilas lil jill lalu lintas dan perparkiran analis lalu lintas seksi manajemen dan rekayasa i|s5| lil lil li1| lil lalu lintas pengolah data seksi manajemen dan rekayasa ss0 1ilas lil jill lalu lintas teknisi survei lalu lintas jalan seksi manajemen dan rekayasa 1ilas lil jill lalu lintas teknisi listrik dan jaringan seksi manajemen dan rekayasa 1ilas lil jill lalu lintas pengadministrasi umum seksi manajemen dan rekayasa 1ilas lil jill lalu lintas pengemudi seksi manajemen dan rekayasa 1ilas lil jill lalu lintas analis angkutan darat seksi angkutan orang, barang 1ilas lil jill dan terminal,. nii tia pengadministrasi pengujian kendaraan seksi teknis keselamatan sarana bermotor angkutan penguji kendaraan bermotor pelaksana seksi teknis keselamatan sarana pemula angkutan seksi teknis keselamatan sarana penguji kendaraan bermotor pelaksana angkutan penguji kendaraan bermotor pelaksana seksi teknis keselamatan sarana olis lanjutan angkutan seksi teknis keselamatan sarana ijf penguji kendaraan bermotor penyelia angkutan pranata komputer pertama dinas perhubungan pranata komputer muda dinas perhubungan dinas lingkungan hidup dan kehutanan lilit analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan subbagian keuangan dan 1ilas lil jill perencanaan pelaporan bendahara subbagian keuangan dan lal sso lil lil l1| perencanaan pelaporan pengadministrasi keuangan subbagian keuangan dan 1ilas lil jill perencanaan pelaporan pengolah data subbagian keuangan dan ss0 1ilas lil jill perencanaan pelaporan pai seksi analisis mengenai dampak lengkung ejaan bla lingkungan hukumseksi analisis mengenai dampak analis lingkungan hidup lingkungan dan penegakan hukum seksi analisis mengenai dampak pengadministrasi umum lingkungan dan penegakan hukum pan seksi pengembangan kapasitas analis lingkungan hidup lingkungan seksi pengembangan kapasitas pengelola lingkungan lingkungan seksi pengendalian pencemaran pengolah data lingkungan kepala dinas lingkungan hidup pengendali dampak lingkungan pertama dan kehutanan kepala dinas lingkungan hidup ijf pengawas lingkungan hidup pertama dan kehutanan kepala dinas lingkungan hidup ijf pengawas lingkungan hidup muda dan kehutanan kepala dinas lingkungan hidup ijf pranata komputer pertama dan kehutanan kepala dinas lingkungan hidup pranata komputer muda dan kehutanan xvii |dinas pertanian, ketabahan pangan dan perikanan subbagian keuangan pengadministrasi keuangan subbagian keuanganpegawaian kepegawaian kepegawaian pengelola tanaman pangan dan hortikultura seksi produksi |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengolah data seksi produksi |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi umum seksi produksi pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air seksi perlindungan tanaman dan irigasi rehabilitasi lahan pengelola tata guna lahan, air, sarana dan seksi perlindungan tanaman dan prasarana pertanian rehabilitasi lahan pengolah dampak fenomena alam dan seksi perlindungan tanaman dan peredaran pestisida rehabilitasi lahan seksi perlindungan tanaman dan mesin pertanian pengawas pupuk dan pestisida seksi sarana dan prasarana pengelola pasca panen seksi sarana dan prasarana ') ) | 5so jij|es|ji| jilesji| ji| ji| ji| analis pangan seksi pengembangan dan 1ilas lil jill ketersediaan pangan1ilas lil jill ketersediaan pangan pengawas harga pangan seksi distribusi pangan pengelola distribusi dan pemasaran seksi distribusi pangan |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengolah data seksi distribusi pangan jaj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1i| |il| seksi konsumsi dan keamanan pengelola pola pangan harapan pangan pengelola keamanan pangan segar dan pangan seksi konsumsi dan keamanan jajanan anak sekolah pangan |analis pakan ternak seksi pembibitan dan produksi i|s5| lil lil li1| lil peternakan pengawas mutu pakan dan produksi bibit seksi pembibitan dan produksi ternak kecil dan unggas peternakan pengawas mutu pakan dan produksi bibit seksi pembibitan dan produksi ternak besar peternakan pengawas mutu bibit ternak seksi pembibitan dan produksi i|s5| lil lil li1| lil peternakan lur pengawas bibit ternak pelaksana lanjutan sck pembibitan dan produksi sso l2|i2s| l2l lil peternakan pengawas bibit ternak penyelia seksi pembibitan dan produksi sso l2|i2s| l2l lil peternakan seksi pengembangan usaha pengawas sanitasi usaha peternakan, dan peternakan dan kesehatan i|s5| lil lil li1| lil kesehatan masyarakat veteriner masyarakat veteriner seksi pengembangan usaha pengelola budidaya pengembangan ternak dan gerakan dan kesehatan sso lil lil lil li1| lil hewan lainnya masyarakat veteriner seksi pengembangan usaha pengolah data peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. . mna tia ina seksi pengembangan usaha "an pengawas mutu hasil pertanian pelaksana teriakan dan kesehatan sso l2|i2s| l2l lil masyarakat veteriner seksi pengembangan usaha pengawas mutu hasil pertanian penyelia peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner pengawas lalu lintas hewan dan wilayah seksi kesehatan hewan 1ilas lil jill karantina hewan pengadministrasi umum seksi kesehatan hewan analis budidaya perikanan seksi produksi perikanan pengelola statistik perikanan seksi produksi perikanan |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengelola pengawasan pembudidayaan ikan seksi produksi perikanan jaj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1i| |il| penyusun rencana perlindungan dan seksi sumber dan usaha pelestarian jenis ikan perikanan pengelola pengawasan pengolahan, seksi sumber dan usaha pengangkutan dan pemasaran ikan perikanan pengawas mutu hasil perkebunan seksi produksi dan pengolahan 1ilas lil jill hasil perkebunan penyusun teknis usaha budidaya seksi produksi dan pengolahan 1ilas lil jill hasil perkebunan seksi produksi dan pengolahan seksi sarana prasarana dan pengelola tata guna lahan, air, sarana dan sumbangan usaha ss0 1ilas lil jill prasarana pertanian perkebunan seksi sarana prasarana dan pengelola penilai usaha perkebunan pengembangan usaha perkebunan seksi sarana prasarana dan pengolah data pengembangan usaha perkebunan seksi sarana prasarana dan analis pasar hasil pertanian pelaksana pengembangan usaha sso lal lil lil perkebunan seksi penyuluhan dan pengelola program penyuluhan pengembangan sumber daya seksi penyuluhan dan pengelola database profesi sdm pertanian pengembangan sumber daya pengelola database kelembagaan petani seksi penyuluhan dan ss0 1ilas lil jill pengembangan sumber daya pengadministrasi umum seksi penyuluhan dan 1ilas lil jill pengembangan sumber daya seksi penyuluhan dan ijf penyuluh pertanian pelaksana pemula pengembangan sumber daya manusia seksi penyuluhan dan ijf penyuluh pertanian pelaksana pengembangan sumber daya manusiyuluhan dan ijf penyuluh pertanian pelaksana lanjutan pengembangan sumber daya manusia seksi penyuluhan dan ijf penyuluh pertanian penyelia pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian pertama dkpp |jf penyuluh pertanian muda dkpp |jf penyuluh pertanian madya dkpp 9s0 |s3kerja| |sisi|l2| |s3| ji| pengawas mutu hasil pertanian pertama dkpp |jf pengawas mutu hasil pertanian muda dkpp |jf pengawas mutu hasil pertanian madya dkpp 9so |seroja| |sisi|e| ji| j1i| |i| |dkpp rph |jf pengawas bibit ternak muda dkpp rph |jf medik veteriner pertama dkpp rph |jf medik veteriner muda dkpp rph |jf analis kepegawaian pertama dkpp |jf analis kepegawaian muda dkpp |jf pranata komputer pertama dkpp |jf pranata komputer muda dkpp |jf pengawas benih tanaman pertama dkpp ubt |jf pengawas benih tanaman muda dkpp ubt |jf pengendali organisme pengganggu dkpp ubt |li25| lal lil lil l2| tumbuhan pertama pengendali organisme pengganggu dkpp ubt 3list|l2| l1| lil tumbuhan muda evil1unit benih tanaman ujung ( lee ieee penguji coba pembibitan dan perbenihan subbagian tata usaha 1ilas lil jill tanaman pangan dan hortikultura pengadministrasi umum subbagian tata usaha pengelola lahan pertanian subbagian tata usaha |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengelola penilaian varietas subbagian tata usaha |aj sso files|i| jij|esai fi1| j1| |i| |jf pengawas benih tanaman pertama subbagian tata usaha pengawas benih tanaman muda subbagian tata usaha pengendali organisme pengganggu subbagian tata usaha |li25| lal lil lil l2| tumbuhan pertama xvii. |unit budidaya ikan uni ati tee ite iki pengelola teknologi perbenihanprabu benih ikan subbagian tata usaha xvii. |unit pelayanan peternakan terpadu yoo to tee ant pengadministrasi umum subbagian tata usaha unit pelayanan peternakan ijf paramedis veteriner pelaksana terpadu unit pelayanan peternakan ijf paramedis veteriner penyelia terpadu pap unit pelayanan peternakan ijf pengawas bibit ternak pertama terpaduxvii.4unit rumah pemotongan hewan lho pengelola usaha pemotongan ternak atau subbagian tata usaha sso lil lil 1los lil lil lil unggas dan lalu lintas daging pengadministrasi umum subbagian tata usaha pengawas bibit ternak pertama subbagian tata usaha pengawas bibit ternak muda subbagian tata usaha medik veteriner pertama subbagian tata usaha xviii (dinas arsip dan perpustakaan | keuanganrabu kebersihpengelola perpustakaan seksi pelayanan perpustakaan 5so jij|es|j1i| jil|resmi| ji| ji| ji| pengadministrasi perpustakaan seksi pelayanan perpustakaan pustakawan pelaksana seksi pelayanan perpustakaan 5so jij|es|ji| jeli5ji| ji| jij| ji| |jfss0 1ilas lil jill pengembangan perpustakaan pengadministrasi perpustakaan seksi pembinaan dan 1ilas lil jill pengembangan perpustakaan pustakawan pelaksana lanjutan seksi pembinaan dan sso lal lil lil pengembangan perpustakaan |yr pustakawan penyelia seksi pembinaan dan sso l2li25| lal lil lil pengembangan perpustakaan kearsipan kearsipan kearsipan kearsiparsipan kearsipan seksi pembinaan dan penyuluh kearsipan pengembangan kearsipan pranata kearsipan seksi pembinaan dan ss0 1ilas lil jill pengembangan kearsipan arsiparis pelaksana seksi pembinaan dan ss0 1ilas lil l11 lil pengembangan kearsipan arsiparis pelaksana lanjutan seksi pembinaan dan sso lal lil lil pengembangan kearsipan arsiparis penyelia seksi pembinaan dan sso l2li25| lal lil lil pengembangan kearsipan arsiparis pertama dinas arsip dan perpustakaan arsiparis muda dinas arsip dan perpustakaan arsiparis madya dinas arsip dan perpustakaan 9so |seroja| |sisi|e| ji| j1i| |i| |jf pustakawan pertama dinas arsip dan perpustakaan pustakawan muda dinas arsip dan perpustakaan pranata komputer pertama dinas arsip dan perpustakaan pranata komputer muda dinas arsip dan perpustakaan satuan polisi pamong prajangemudi kepegawaian pengelola data laporan dan pengaduan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penyuluh kemasyarakatan seksi pembinaan, pengawasan 1ilas lil jill dan penyuluhan pengelola pelanggaran peraturan daerah seksi penindakan |aj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1| |i| penyidik seksi penindakan pengadministrasi umum seksi penindakan seksi pembinaan ketertiban pengelola ketertiban umum dan ketentraman masyarakatinaan ketertiban pengelola pemantauan umum dan ketentraman masyarakat pengadministrasi umum seksi operasi dan pengendalian petugas keamanan seksi operasi dan pengendalian petugas penindakan seksi operasi dan pengendalian pengemudi vip seksi operasi dan pengendalian polisi pamong praja pemula seksi opal bidang lil tibumtranmas polisi pamong praja pelaksana seksi opal bidang l2| lil i3| tibumtranmas pan seksi opal bidang ijf polisi pamong praja pelaksana lanjutan tibumtranmas polisi pamong praja penyelia seksi opal bidang sso |2li25| lal lil i3i tibumtranmas pranata perlindungan masyarakat seksi perlindungan masyarakat masyarakat pengadministrasi umum seksi pemadam kebakaran pranata pemadam kebakaran seksi pemadam kebakaran ja| sso j1| ji|les|i| jijesjil jij ji| pengemudi mobil pemadam kebakaran seksi pemadam kebakaran pranata komputer pertama satpol |jf pranata komputer muda satpol |jf polisi pamong praja pertama satpol |jf polisi pamong praja muda satpol 3aas (badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah lilit subang. perencanaan dan pengelola kepegawaian subang. umum dan kepegawaian ss0 1ilas lil jill pes sekretariat kpud subang. umum dan kepegawaian pengelola surat sekretariat kpud pengadministrasi sarana dan prasarana subang. umum dan kepegawaian 1ilas lil jill sekretariat kpud subang. umum dan kepegawaian pengemudi sekretariat kpud |jf pranata komputer pelaksana subid data dan informasi bidang ss0 1ilas lil l11 lil kinerja dan informasi pranata komputer pelaksana lanjutan subid data dan informasi bidang sso lal lil lil kinerja dan informasi pranata komputer penyelia subid data dan informasi bidang sso l2li25| lal lil lil kinerja dan informasi pranata komputer muda subid data dan informasi bidang 3list|l2| l1| lil kinerja dan informasi arsiparis pelaksana subid data dan informasi bidang ss0 1ilas lil l11 lil kinerja dan informasi arsiparis pelaksana lanjutan subid data dan informasi bidang sso lal lil lil kinerja dan informasi subid penilaian kinerja aparatur analis pelanggaran disiplin dan penghargaan bidang kinerja dan informasi subid penilaian kinerja aparatur analis kesejahteraan sumber daya manusia penghargaan bidang kinerja 1ilas lil jill aparatur dan informasiubid penilaian kinerja aparatur ijf pranata komputer pelaksanalaksana lanjutannyelia dan penghargaan bidang kinerja dan informasi subid penilaian kinerja aparatur ijf analis kepegawaian pertama dan penghargaan bidang kinerja dan informasi subsid pengadaan dan pengelola formasi dan pengadaan pegawai pengembangan pegawai bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai subsid pengadaan dan analis kepegawaian pertama pengembangan pegawai bidang llaksana pengembangan pegawai bidang 7a0 lal lil lil t1l pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai subsid pengadaan dan pranata komputer pelaksana lanjutan pengembangan pegawai bidang sso l|nyelia pengembangan pegawai bidang |4l sso l2|i25| l2l lil 20l1 pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai subid pendidikan dan pelatihan analis diklat pegawai bidang pengembangan is| lil lil lil lil pendidikan dan pelatihan pegawai subid pendidikan dan pelatihan pengelola penyelenggaraan diklat pegawai bidang pengembangan ss0 1ilas lil jill pegawai subid pendidikan dan pelatihan pranata komputer pelaksana pegawai bidang pengembangan 7a0 lal lil lil t1l pendidikan dan pelatihan pegawai subid pendidikan dan pelatihan pranata komputer pelaksana lanjutan pegawai bidang pengembangan sso l|i25| 2l75 lal lil 20li1| pendidikan dan pelatihan pegawai subid pendidikan dan pelatihan pranata komputer penyelia pegawai bidang pengembangan |al sso l2| 2l75 lal lil 20li1| pendidikan dan pelatihan pegawai subid penggajian, kepangkatan, analis pengembangan karir pemberhentian dan pensiun bidang mutas, )) ,. s, han , ria ina subid penggajian, kepangkatan, pengelola pengembangan karirlanjutan pemberhentian dan pensiun bidang mutasi subid penggajian, kepangkatan, ijf pranata komputer penyelia pemberhentian dan pensiun bidang mutasi dra man analis kepegawaian muda badan kepegawaian pendidikan 3list|l2| l1| lil dan pelatihan daerah badan kepegawaian pendidikan pranata komputer muda dan pelatihan daerah arsiparis muda badan kepegawaian pendidikan 3list|l2| l1| lil dan pelatihan daerah xxi (badan pengelolaan keuangan daerah subbagian keuangan subbagian keuangan verifikator keuangan subbagian keuangan |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi keuangan subbagian keuangan pengadministrasi umum subbagian keuangan subbagian umum dan pengemudi kepegawaian gema (ee menanam nenekilaian analis pajak subbidang penetapan dan 1ilas lil jill pelayanan pengelola pbb dan bpt subbidang penetapan dan ss0 1ilas lil jill pelayanan pengolah data subbidang penetapan dan ss0 1ilas lil jill pelayanan pengadministrasi pajak subbidang penetapan dan 1ilas lil jill pelayanan pemungutan pemungutan pengelola pendaftaran, pendataan pajak, dan subbidang penagihan dan retribusi pemungutan pemungutan pemungutan pemungutan subbidang penyusunan analis perencanaan anggaran anggaran belanja tidak langsung subbidang penyusunan pengolah data anggaran belanja tidak langsung subbidang penyusunan pengadministrasi anggaran anggaran belanja tidak langsung subbidang penyusunan analis perencanaan anggaran anggaran belanja langsung pengolah data subbidang penyusunan ss0 1ilas lil jill anggaran belanja langsung pengadministrasi anggaran subbidang penyusunan 1ilas lil jill anggaran belanja langsung analis monitoring dan evaluasi pelaksanaan subbidang evaluasi dan anggaran pengendalian pengolah data subbidang evaluasi dan sso fil lil lil a10 lif lil pengendalian pengadministrasi umum subbidang evaluasi dan 3so lil lil a10 lif lil pengendalian analis perbendaharaan subbidang kas daerah pengelola perbendaharaan dan pelayanan subbidang kas daerah |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi umum subbidang kas daerah pengelola gaji subbidang belanja gaji |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengolah daftar gaji subbidang belanja gaji |aj sso vijesti| jij|esai| fi| j1| |i| pengadministrasi umum subbidang belanja gaji analis perbendaharaan subbidang belanja non gaji pengolah data perbendaharaan subbidang belanja non gaji ') )| 5so files|ji| jil|esai| ji| ji| ji| pengadministrasi keuangan subbidang belanja non gajn ae hii tia maa penyusun rencana hasil telaahan usul subbidang inventarisasi dan penghapusan barang penghapusan aset pengelola pemanfaatan barang milik daerah subbidang inventarisasi dan ss0 1ilas lil jill penghapusan aset pengadministrasi umum subbidang inventarisasi dan 1ilas lil jill penghapusan aset penyusun laporan keuangan subbidang pelaporan pengolah data laporan keuangan subbidang pelaporan |aj sso jifjesji| jij|esai| fi1| j1| |i| pengolah data laporan realisasi anggaran subbidang pelaporan jaj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1i| |il| subbidang pengembangan pengadministrasi umum akuntansi xxii |badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah ) e| lee subbagian keuangan dan bendahara pelaporan subbagian umum dan petugas keamanan kepegawaian subbagian umum dan prabu baktitaat (ngebut ancaman era non pengolah data subbidang ekonomi produktif 5so jij| |1i| jil|esai| ji| ji| ji| |jf perencana pertama subbidang ekonomi produktif perencana muda subbidang ekonomi produktif pengolah data subbidang ekonomi kreatif |aj sso files|i| jij|esai fi1| j1| |i| |jf perencana pertama subbidang ekonomi kreatif perencana muda subbidang ekonomi kreatif pengolah data subbidang kesejahteraan sosial 5so jij| |1i| jil|esai| ji| ji| ji| |jf perencana pertama subbidang kesejahteraan sosial perencana muda subbidang kesejahteraan sosial pengolah data subbidang pemerintahan dan ss0 1ilas lil jill pemberdayaan masyarakat subbidang pemerintahan dan ijf perencana pertama pemberdayaan masyarakat subbidang pemerintahan dan ijf perencana muda pemberdayaan masyarakat pengolah data subbidang infrastruktur wilayah sso jij|es|ji| jil|esai| ji| ji| ji| perencana pertama subbidang infrastruktur wilayah perencana muda subbidang infrastruktur wilayah subbidang sumber daya alam, pengolah data lingkungan hidup dan pengembangan wilayah subbidang sumber daya alam, ijf perencana pertama lingkungan hidup dan pengembangan wilayah subbidang sumber daya alam, ijf perencana muda lingkungan hidup dan pengembangan wilayah aga subbidang penelitian dan analis penelitian dan pengembangan pengembangan xxiii |(badan penanggulangan bencana daerah subbagian perencanaan dan pengolah data pelaporan subbagian keuangan pengadministrasi keuangan subbagisubbagian umum dan pengemudianalis mitigasi bencana seksi pencegahan pengadministrasi umum seksi pencegahan penyuluh bencana seksi kesiapsiagaan pengolah data seksi kesiapsiagaan |aj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1| |i| analis bencana ' ' seksi kedaruratan pengadministrasi umum seksi kedaruratan rescue pelaksana pemula seksi kedaruratan eos 3so |ifeq| ji| |s3| rescue pelaksana seksi kedaruratan rescue pelaksana lanjutan seksi kedaruratan rescue penyelia seksi kedaruratan penyusun rencana kebutuhan logistik seksi logistik pengolah data seksi logistik |aj sso jifjesji| jij|esai| fi| j1| |i| analis sosialisasi dan rehabilitasi seksi rehabilitasi analis pemberdayaan masyarakat seksi rehabilitasi analis bencana seksi rekonstruksi pengadministrasi umum seksi rekonstruksi pranata komputer pertama badan penanggulangan bencana |li25| lal lil lil daerah bpbd) kantor kesatuan bangsa dan politik pengolah data subbagian tata usaha |aj sso jifesji| jij|esai| fi| j1| |i|prabu kebersihan subbagian tata usaha pranata komputer pelaksana subbagian tata usaha zoo |aj sso jifjesji| |ej|75jij| fi| j1| |i| |jf pranata komputer pelaksana lanjutan subbagian tata usaha pranata komputer penyelia subbagian tata usaha kebangsaan pengolah data seksi ideologi dan wawasan ss0 1ilas lil jill kebangsaan nasional seksi ketahanan seni, budaya, analis forum kewaspadaan dini masyarakat agama, kemasyarakatan dan ekonomketahanan seni, budaya, pengolah data agama, kemasyarakatan dan ekonomi xxv (kecamatan kecamatan prambangantiwarno4aj| sso |ijs|1i| lil 2sl|il| |j1| ji| lilediuangan keuangan keuangpengadministrasi sarana dan prasarana subbagian umum dan kepegawaian kepegawaiengaruh pribadi hubungan fisik kerja pss eelawas wwwtruck wwwbonarumogonalmm mesmanisrenggo1g kecamatan karangnongk| sso j1| |ji|esaceperperrangdowouwiringonosariismeoss mes ra. pengolah data seksi tata pemerintahan ja| sso ji1|xv.1g kecamatan diganggu (pengolah data seksi tata pemerintahan hls hehecamatan polanharjo subbagian perencanaan dan pengolah data keuangan |l11 |i1n. ri kecamatan karanggadministrasi umum seksi ketentraman dan 1ilas lil jill ketertiban umum kxv. kecamatan tulung2i kecamatan jatimaauuuvuvuvuvxnx sa al, tai tjatimpemalang subbagian perencanaan dan pengolah data keuangan lil ji1l lil pengolah data seksi tata pemerintahan jaj| ss0o5ongawelikotes subbagian perencanaan dan pengolah data keuangan lil lil lillaten utaraem pengolah data seksi tata pemerintahan ja| sso ji1| jil2s|ji| jilaesjij jij ji| |jilbareng lorlurahan bergunungklaten tengah subbagian perencanaan dan pengolah data kenangan lil ji1l lil page faktor faktor kto aktor7 kror oco tuannya komputer penyet) kelam dos pam jala jafar efasfaf fals nafas jala kepegawaian |197o pengolah data ' seksi tata pemerintahan ) ja| sso ji|lesi| vijesti| jwjf ji| |isra (penata pemberdayaan masyarakat) ) faritegaam imamat (af jaja ala jala ala pls pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat (peng keimanan dan kesetiaan) j featanumm los alah jasa his ketertiban umum ketertiban umum kelurahan bareng kelurahan klaten kelurahan kabupaten kelurahan mayan kelurahan tinggallurahan bantalanxv. kecamatan klaten selatal lil loslurahan gayampritbupati klaten, cap ttd sri mulyanrekap nama jabatan,kebutuhan pegawai, kelas dan nilai jabatan lingkungan pemerintah kabupaten klaten instansi unit kebutuhan | kurang las nilai merretaru dara h |sekretariat daerah sekretaris daerah bol staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik o |' il1 asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ' ' ) | oo o | i1. (bagian pemerintahan kepala bagian pemerintahan lol kepala subbagian tata pemerintahan umum analis pemerintahan umum dan otonomi daerah ') ' ' kepala subbagian administrasi otonomi daerah o | analis pemerintahan umum dan otonomi daerah o | i i pengolahbata oi. kepala subbagian kerjasama lol i l analis kerjasama i i pengadministrasi pemerintahan pengadministrasi keuangan i i pengadministrsi umum obi (bagian kesejahteraan rakyat leo kepala bagian kesejahteraan rakyat 'o)'| kepala subbagian kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan ') )' ' | ' ' i i pengolahbata i i pengadministrasi keuangan lol kepala subbagian pendidikanya agama oo1 i i pengolah data pengelola kegiatan hari besar keagamaan pengelola bantuan sosialdan hibah i lvf pranata komputer pelaksana i lvf pranata komputer pelaksana lanjutan i vf pranata komputer penyelia loo kepala subbagian kebudayaan pariwisata, pemuda olah raga, 'o ) i i pengolahbata lol i i pengadministrsi umum (bagian hubungan masyarakat | kepala bagian hubungan masyarakat ' o| kepala subbagian analisis dan kemitraan media o | penyusun berita dan pendapat umum i i pengolahbata oo i operator radio lol i i petugas keamanan kepala subbagian pembinaan informasi dan publikasi penyusun bahan informasi dan publikasi ' ' o)o| joe| o pengelola dokumentasi vo i i penata liputan pengadministrasi keuangan i i pengadministrasi umum pengemudi i lvf pranata hubungan masyarakat pelaksana ivf pranata hubungan masyarakat pelaksana lanjutan mahir i lvf pranata hubungan masyarakat penyelia ')'))o| kepala subbagian protokol lol i l analis protokol oli petugas protokol lol i i pranata acara jabatan fungsional ' ole hui i lvf pranata hubungan masyarakat pertama ') )o| i lvf pranata hubungan masyarakat muda ')o i lvf pranata hubungan masyarakat madya 'o| i vf pranata komputer pertama lol i vf pranata komputer muda pranata komputer madya asisten perekonomian dan pembangunan bagian perekonomian kepala bagian perekonomian lol kepala subbagian pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alah ' )' ' ' analis dataran informasi lol i i pengolahbata lol i i pengadministrasi umum lol kepala subbagian pembinaan dan pengembangan ekonomi ' )| analis dataran informasi ' )o aa. i | pengolah data pengadministrasi keuangan 'o)o| pengemudi kepala subbagian pembinaan dan pengembangan usaha daerah analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ') o)o e| o i ( pengolah data bagian pembangunan oto kepala bagian pembangunan 'o)o| 28is kepala subbagian monitoring dan evaluasi pembangunan i f pengolah data pengadministrsi umum )o| a90 pengadministrasi keuangan ' )o a90 kepala subbagian pengendalian pembangunan analis program pembangunan ' o| pengelola program dan kegiatan )) )o o o0o (i | pengolah data ibongaimintsuasi sisemintomasitengengatan pembangunan |os pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan kepala subbagian layanan administrasi pembangunan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ')) o)o e| o analis perencanaan anggaran ' o o| o penyusun program anggaran dan pelaporan ' ) e| ') i | pengolah data |jf pranata komputer pelaksana ' 'o |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' )oe| ) ijf pranata komputer penyelia 'o)) o)o bagian pengadaan barang jasa kepala bagian pengadaan barang jasa '))) o)o e| oo o | o1 kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa ''))) e| ' ' menelaah kebijakan pengadaan barangan jasa '')))) o)o e| ')' pranata barangan jasa ' ' )) o)o ojo kepala subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektro i ( pengolah data pengelola layanan pengadaan secara elektronik oo) ' ') |i pengadministrsi umum )o| pengadministrasi keuangan ' o o| a90 |jf pranata komputer pelaksana ' )oe o0 |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' ' o)oe| pranata komputer penyelia ' ')) )o o0 kepala subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang ja analis keberatandan banding i ( pengolah data jabatan fungsional ' ' )o1 pengelola pengadaan barang jasa pertama ' ') o) | |jf pengelola pengadaan barang jasa muda '))))oo o)oe| ) ) |jf pengelola pengadaan barang jasa madya ')) o)oe| ) |je pranata komputer pertama ' ')o asisten administrasi umum bagian organisasi ' ' kepala bagian organisasi ' ' ) o)o| 28is kepala subbagian kelembagaan ' o| 1a20 analis kelembagaan oa, analis jabatan pengolah data kelembagaan o| pengadministrsi umum )o| oa, a90 kepala subbagian penatalaksanaan dan pelayanan publik analis tatalaksana i | pengolah data pengadministrasi keuangan ' o)o| a90 pengemudi aa, kepala subbagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi analis laporan akuntabilitas kinerja oo) analis kinerja pengelola kepegawaian pranata komputer pelaksana ' ' o)o |jf pranata komputer pelaksana lanjutan oo) ) |jf pranata komputer penyelia ' )) )o (bagian hukum kepala bagian hukum )o| oa, kepala subbagian peraturan perundang undangan tee peraturan perundang undangan pengadministrasi data peraturan perundang undangan pengadministrasi keuangan ' o)o| a90 |jf pranata komputer pelaksana ' ') o |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' )oe| ) |jf pranata komputer penyelia 'o)) )o kepala subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia ' ' analis hukum '')')') ,! penyusun bahan penyuluhan hukum ')oe| a31 penyusun bahan bantuan hukum ')oe| pengadministrsi umum )o| a90 kepala subbagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum pengelola peraturan perundang undangan o pengelola sistem dan jaringan oo) jo. oa. pengelola data siyabatan fungsional ' ) perancang peraturan perundang undangan pertama ')) e| ' ' |jf perancang peraturan perundang undangan muda '))j)e| ). |jf perancang peraturan perundang undangan madya ')))) e| '). keruh . sa:a kepala bagian umum )o| oa, kepala subbagian perencanaan, tata usaha dan keuangan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ') o) e| ) ) sekretaris bendahara ' ')')o pengadministrasi keuangan 'o)o ojo a90 pengadministrasi perbuatan ' ' )oe ojo a90 pengadministrasi kepegawaian ' o o| a90 |i pengadministrsi umum oo) labuan ')o1| |jf pranata komputer pelaksana |jf pranata komputer pelaksana lanjutan oo) ) pranata komputer penyelia ' )) )o kepala subbagian rumah tangga '')) o)o pengadministrsi umum oo) i f pramubakti i f prabu kebersihan )o| petugas keamanan o| kepala subbagian perlengkapan ' o)oe| pengelola sarana dan prasarana kantor ' )))) ooo o)oe| jo oo. teknisi listrikdanjaingan oo ) oa3 a90 pengemudi ' ''')o1| sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah ' ) | ioi sekretaris dprd oa. kepala bagian umum o| oa, kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian ' o | i f pengolah data pengadministrasi kepegawaian ' o| a90 pengadministrsi umum )o| pengadministrasi perbuatan ' ' o)o e ojo a90 lanjutan kepala subbagian perlengkapan dan rumah tangga 'o)))o o)o e| o pengelola sarana dan prasarana kantor ' '))) o oo)o e| jo petugaskeamanan o| pengemudi ' )o1| i f prabu bakti ))o1| kepala subbagian perencanaan dan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan ' ) e| oo o | bendahara ' )o1| pengadministrasi keuangan ' o)o a90 kepala bagian perundang undangan, aspirasi dan dokumentasi kepala subbagian perundang undangan 'o)oe| peraturan perundang undangan pengadministrsi umum )o| a90 kepala subbagian aspirasi dan dokumentasi ''))))oo o)o e| o o | o pengelola pengaduan publik ' o| pengelola dokumentasi ' ) o| pengadministrsi umum )o)o| a90 kepala bagian persidangan dan kehumasan oo) oo oo kepala subbagian persidangan dan risalah oo) o i f penyusun risalah pengadministrasi rapat a90 pengadministrsi umum )o)o | a90 kepala subbagian humas dan protokol 1a30 analis protokol aa, pengelola dokumen daninformasihukum oo) j ) pengadministrsi umum )o| oa, a90 |jf pranata hubungan masyarakat pertama oo wlaspektur sekretaris inspektorat ' o| a32 kepala sub bagian perencanaan ' o)o| i analis perencanaan i i pengadministrasi perencanaan dan program kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan analis penyelesaian laporan hasil pemeriksaan analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan o | penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan pelaksana sistem pengendalian internal '')')| kepala sub bagian administrasi umum i i pengolahbata bendahara pengadministrasi keuangan lol i i pengadministrasi kepegawaian ' loo1 pengemudi i i pengadministrasi sarana dan prasarana oo1o i i pengadministrasi umum i vf arsiparis pelaksana lol i vf arsiparis pelaksana lanjutan arsiparis penyelia i bf arsiparis pertama i lvf pranata komputer pelaksana i lvf pranata komputer pelaksana lanjutan o1o i ivf pranata komputer penyelia ' ) i lvf pranata komputer pertama inspektur pembantu wilayah i'll i lvf auditor pelaksana i lvf auditor pelaksana lanjutan lai auditor penyelia i lvf auditor pertama i bf auditor muda auditor madya ijf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pel ijf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerahauditor penyelia i lvf auditor pertama i wf auditor muda i bf auditor madya i ijf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pe| ijf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ' em1 oli i lvf auditor pelaksana i lvf auditor pelaksana lanjutan i vf auditor penyelia i vf auditor pertama i bf auditor muda auditor madya wol ijf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah| ii vf auditor penyelia i lbf auditor pertama obi i bf auditor muda auditor madyaivf pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah i lvf auditor kepegawaian pertama i vf auditor kepegawaian muda loo i lvf auditor kepegawaian madya jabatan fungsional ' lol ole i lvf auditor utama (dinaspendidikan lol lho kepala dinas pendidikan lol sekretaris dinas pendidikan kepala subbagian perencanaan dan pelaporan ' ) | oo analis perencanaan, evaluasidan pelaporan pengadministrasi perencanaan dan program oo) i i pengolah data kepala subbagian umum dan kepegawaian ' ) | oo i i pengolah data pengelola sarana dan prasarana kantor ' ')) ) | o | pengelola kepegawaian a34 pengadministrasi kepegawaian oo o) pengadministrasi umum 6a pengadministrasi perbuatan o i i pengemudi i i petugas keamanan kepala subbagian keuangandan aset ' ' ) | i i penata keuangan i i bendahara pengadministrasi keuangan ' ) oo| pengelola barang milik negara 'o) ) ) | oo kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidik ' ) kepala seksi kurikulum dan penilaian analis pelaksanaan kurikulum pendidikan ') o) oo| i i pengolah data kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')')))) o o) e| oo analis prasarana pendidikan ' ) )o|dasar ' )' ) | kepala seksi kurikulum dan penilaian analis pelaksanaan kurikulum pendidik kan ' ') o) oo|o pengolah data kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')')'))) o o o) | oo i j analis prasarana pendidikan ') )o| i i pengolah data kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter ' ) ) e analis pengembangan peserta didik oo )menengah pertama kepala seksi kurikulum dan penilaian analis pelaksanaan kurikulum pendidik kan ' '))cbooo)o oo| o ) o | i i pengolah data kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana ')'))))o o o o) | oo analis prasarana pendidikan)) o) o | i i pengolah data kepala bidang pembinaan ketenagaan ' ) | kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dinilai ')o) e1 nas pengembangan kare pendidikan tenasaepenaaranl i i pengolah data kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar nas pengembangan karir pendis dan tenasaepenaaranl |or analis pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan i i pengolah data ijf pranata komputer pelaksana '' ) ) oo| ijf pranata komputer pelaksana lanjutan oo) ')' kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah ' ) | lintas pengembangan karir pendis dan tenasaepenaaranl "|? soo i i pengolah data jabatan fungsional pengawas sekolah muda ldr pengawas sekolah madya ' )o| i ljf pengawas sekolah utama )o| i or penilik muda i or penilik madya lok penilik utama i jf analis kepegawaian pertama ' ') )o| ijf analis kepegawaian muda ')) )o| satuan pendidikan non formal dna dna iv. (satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar| ' e| kepala satuan pendidikan non formal skb klaten pamong belajar ' kepala sub bagian tata usaha satuan pendidikan non formal sky pengadministrasi keuangan pengadministrsi umum petugas keamanan jabatan fungsional lt. koo i jf pamong belajar pertama pamong belajar muda ijf pamong belajar madya iv. satuan pendidikan anak usia dini paud) yoo kepala sekolah guru madya) lo) jjf guru kelas madya guru kelas muda i jf guru kelas pertama satuan pendidikan formal lo. iv. sekolah menengah pertama smp) koo jabatan pelaksana lo. ko. pengelola sarana dan prasarana kantor ' pengadministrasi keuangan pengadministrsi umum petugas keamanan jabatan fungsional koo kepala sekolah menengah pertama guru madya) yoo guru madya guru kelas muda i ljf guru kelas pertama iv. |sekolah dasar (sd) to. too k1. '@pp ip6'#"mp i lsf guru madya guru kelas muda guru kelas pertama maa ii6$ii')'#s. mmm, petugas keamanasekretaris dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga kepala subbagian perencanaan dan pelaporan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengadministrasi perencanaan dan program kepala subbagian keuangan i l bendahara penata laporan keuangan pengadministrasi keuangan kepala subbagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor pengadministrsi umum lo. pengadministrasi kepegawaian petugas keamanan |jf pranata komputer pelaksana |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' |jf pranata komputer penyelia kepala bidang pariwisata kepala seksi pengelolaan, pengembangan daya tarik sarana wisata ' ) pemeriksa kepariwisataan i f pengolah data pemandu wisata juru pungut retribusi kepala seksi pembinaan dan pemasaran wisata ' ) | o | i analis pariwisata i f pengolah data ita pengadministrsi umum kepala bidang kebudayaan kepala seksi seniman budaya analis kesenian dan budaya daerah i f pengolah data pengadministrsi umum kepala seksi sejarah dan kepurbakalaan analis cagar budaya dan koleksi museum i f pengolah data ita kepala bidang pemuda dan olahraga kepala seksi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda analis kepemudaan i f pengolah data la. pengadministrsi umum kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga analis keolahragaan pengawas olah raga i f pengolah data i lbf asisten pelatih olahraga pelaksana i lbf asisten pelatih olahraga pelaksanalanjutan i lbf asisten pelatih olahraga penyelia jabatan fungsional lol ole hui i vf perencana pertama perencana muda i lvf pamong budaya pertama i vf pamong budaya muda i lvf pamong budaya madya ' i vf pelatih olahraga pertama pelatih olahraga muda i vf pelatih olahraga madya (dinas kesehatan leo kepala dinas kesehatan lol sekretaris dinas kesehatan lol kepala subbagian perencanaan dan pelaporan penyusun program anggaran dan pelaporan o | o pengelola program dan kegiatan kepala subbagian keuangan lol i i penata keuangan bendahara pengadministrasi keuangan kepala subbagian umum dan kepegawaian oo1 pengelola barang milik negara lol i i pengadministrasi sarana dan prasarana oo pengadministrasi kepegawaian pengadministrsi umum i i pengadministrasi perbuatan pengemudi pengemudi ambulans petugas keamanan i i prabu kebersihan kepala bidang pelayanan kesehatan kepala seksi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplek ') )' ' i i pengadministrasi umum i i pengolahbata lol kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan i i pengadministrasi umum i i pengolahbata lol kepala seksi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan i i pengadministrasi umum oli i i pengolahbata kepala bidang sumber daya kesehatan o 1o 1i| kepala seksi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kereta| ') i i pengadministrasi umum i i pengolahbata kepala seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan analis dataran informasi lol i i pengolahbata i i pengadministrasi perizinan i i pengadministrasi umum kepala seksi manajemen informasi kesehatan 1o | o1 i i pengadministrsi umum i i pengolahbata analis dataran informasi i lvf pranata komputer pelaksana i lvf pranata komputer pelaksana lanjutan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ' )') ) | kepala seksi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi ' | ' pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi oo ) i i pengadministrasi umumifengadministrasi program pemberantasan penyakit menular i i pengadministrasi umum sanitation pelaksana idol i vf sanitation pelaksana lanjutan a11 i f sanitation penyedia kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular| ') ) ' ' pengelola penyakit tidak menular ' ) i i pengadministrsi umum kepala bidang kesehatan masyarakat ' )' kepala seksi kesehatan keluargadan gizi ' )o i|oo1o analis kesehatan bulan anak lol i analis gizi pengelola program kesehatan keluarga oo1 pengelola program gizi oo pengelola kebidanan pengadministrasi umum nutrisionis pelaksana nutrisionis pelaksana lanjutan ' )o| nutrisionis penyelia oo) kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tee kesehatan pengadministrasi umum ijf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana oo) o | ' kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah ra| ') ) e1 analis kesehatan kerja i j analis lingkungan hidup pengelola sarana kesehatan lingkungan ') ) | pengadministrasi umum i jf sanitation pelaksana a21 ijf sanitation pelaksana lanjutan ' )o| i lvf sanitation penyedia oo 12a5 jabatan fungsional administrator kesehatan pertama o' administrator kesehatan muda ') )o| administrator kesehatan madya ')) )o| oo i jf analis kepegawaian pertama ' ' ) ) oo| i b arsiparis pertama i ljf sanitation pertama ijf penyuluh kesehatan masyarakat pertama oo) ' nutrisionis pertama ijf epidemiologi kesehatan pertama '')) )o| vl1 unit laboratorium too kepala unit laboratorium kepala sub bagian tata usaha unit laboratorium pengadministrasi umum jabatan fungsional jjf dokter pertama penanggung jawab teknis) oo ') ijf pranata laboratorium kesehatan pertama ' ') ) | ' ' jjf pranata laboratorium kesehatan muda '))))) ) o | ijf pranata laboratorium kesehatan pelaksana ' ')) ) | oo ijf pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan ijf pranata laboratorium kesehatan penyelia oo) i jf sanitation pelaksana vi. unit instalasi farmasi kepala unit instalasi farmasi ' ' )o| kepala sub bagian tata usaha unit instalasi farmasi 'o')))) e | . pengelola obat dan alat alat kesehatan ') ) | i i pengolah data pengadministrasi gudang farmasi ' ') ) | o ) pengadministrasi umum i i petugas keamanan i i pengemudi jabatan fungsional i ljf apoteker pertama i ldf apoteker muda ldr apoteker madya 19a5 ijf asisten apoteker pelaksana pemula ' ') ) o | i jf asisten apoteker pelaksana ' ') ) oo| ijf asisten apoteker pelaksana lanjutan ' ) o | ' ' vi. nn. kepala puskesmas kepala sub bagian tata usaha puskesmas ' ')) ) | ) i i pengolah data i i bendahara a20 pengadministrasi keuangan pengadministrasi umum ) | i i prabu kebersihan pengemudi i i pengemudi ambulans a20 i i petugas keamanan 6a jabatan fungsional dokter pertama dokter muda ldr dokter madya i jf dokter gigi pertama oo dokter gigi muda oo njf dokter gigi madya oo )o| bidan pelaksana a7 7ao bidan pelaksana lanjutan ' ')o| joy i lvr bidan penyelia a02 i ljf bidan pertama bidan muda i bf bidan madya i lvf perawat pelaksana i lvf perawat pelaksana lanjutan perawat penyelia ' .l. perawat pertama perawat muda perawat madya lvf perawat gigi pelaksana lvf perawat gigi pelaksanalanjutan log lvf perawat gigi penyelia nutrisionis pelaksana nutrisionis pelaksana lanjutan nutrisionis penyedia ' nutrisionis pertama nutrisionis muda 0lo3 sanitation pelaksana sanitation pelaksana lanjutan loo sanitation penyelia sanitation pertama sanitariain muda . sanitariain madya asisten apoteker pelaksana lvf asisten apoteker pelaksanalanjutan '' )o| asisten apoteker penyelia ' ) lbf apoteker pertama apoteker muda apoteker madya lvf epidemiologi kesehatan pelaksana epidemiologi kesehatan pelaksanalanjutan ivf epidemiologi kesehatan penyelia lvf perekam medis pelaksana '') lvf perekam medislanjutan ivf pranata laboratorium kesehatan penyelia ') )o| ivf pranata laboratorium kesehatan muda 'o)o| lvf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana )' ivf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana lanjutan ' ' ivf penyuluh kesehatan masyarakat penyedia ) lvf penyuluh kesehatan masyarakat pertama ) lvf penyuluh kesehatan masyarakat muda '))o| ivf penyuluh kesehatan masyarakat madya '))o| oo fisioterapis pelaksana ' lol6 fisioterapis pelaksana lanjutan fisioterapis penyelia oo fisioterapis pertama wool pranata komputer pelaksana lvf pranata komputer pelaksana lanjutan ivf pranata komputer penyelia ' ' (rumah sakit daerah nagaswara lho direktur rsd bagas waras lol kepala bagian tata usaha rumah sakit umum bagas waras | . kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor '' | o2 i i pengadministrasi kepegawaian i i pengolahbata pengadministrasi umum petugas keamanan pengemudi pengemudi ambulans i i prabu kebersihan prabu bakti kepala sub bagian perencanaan lol penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola program dan kegiatan pengadministrasi umum kepala sub bagian keuangan lol i i bendahara sol la. i i penatakeuangan pengadministrasi keuangan werifikator medis i i pengadministrsiumum kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan ''' ) e| o | kepala seksi pelayanan medik lol pengadministrasiumum kepala seksi pelayanan keperawatan i i pengadministrasiumum i lvf perawat pelaksana i lvf perawat pelaksana lanjutan loi8 i vf perawat penyelia i lvf perawat gigi pelaksana pemula i lvf perawat gigi pelaksana i lvf perawat gigi pelaksana lanjutan i lvf perawat gigi penyelia bidan pelaksana pemula 5ao i vf bidan pelaksana i vf bidan pelaksana lanjutan i bf bidan penyedia kepala bidang penunjang medik dan non medik '')' ) e| 1o o | kepala seksi penunjang medik lol i i pengadministrasiumum i lvf perekam medis pelaksana i vf perekam medis pelaksana lanjutan perekam medis penyelia ' ) i bf nutrisionis pelaksana i bf nutrisionis pelaksana lanjutan nutrisionis penyedia i lvf asisten apoteker pelaksana pemula ')| i lvf asisten apoteker pelaksana i lvf asisten apoteker pelaksanalanjutan i vf asisten apoteker penyelia i vf fisioterapis pelaksana i vf fisioterapis pelaksana lanjutan ' ooo i vf fisioterapis penyelia oo ivf pranata laboratorium kesehatan pelaksana pemula ' ))| i lvf pranata laboratorium kesehatan pelaksana i vf pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan ivf pranata laboratorium kesehatan penyelia 'o)) o o o o ) o e| o 1o oo| o1 1i| kepala seksi penunjang non medik i i pengadministrasiumum i i pengolah makanan i l pranatajamuan binatu rumah sakit loo 3a0 i i pemulasaranjenazah sao teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana ipsos) teknisi saranadanprasarana i vf sanitation pelaksana i vf sanitation pelaksana lanjutan i vf sanitation penyedia i vf radiografi pelaksana i lvf radiografi pelaksana lanjutan i lvf radiografi penyelia ' ) i lvf teknisi elektromedis pelaksana i lvf teknisi elektromedis pelaksana lanjutan i vf teknisi elektromedis penyelia kepala bidang pengembangan hukum dan informasi ' )' ) e| o | kepala seksi pengembangan lol i i pengadministrasiumum i lvf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana ivf penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana lanjutan ivf penyuluh kesehatan masyarakat penyedia 'o)') o o o o o ) o e| o 1o o| kepala seksi hukum dan informasi lol i i pengadministrasiumum lvf pranata komputer pelaksana lvf pranata komputer pelaksana lanjutan ivf pranata komputer penyelia loo jabatan fungsional ' ' ooh i ivf dokter spesialis penyakit dalam pertama oo1 ivf dokter spesialis penyakit dalam muda 'o| ivf dokter spesialis penyakit dalam madya '))o i ivf dokter spesialis radiologi pertama ' ' i ivf dokter spesialis radiologi muda i ivf dokter spesialis radiologi madya i ivf dokter spesialis syaraf pertama i ivf dokter spesialis syaraf muda lol ivf dokter spesialis syaraf madya i ivf dokter spesialis tht kl pertama ivf dokter spesialis tht kl muda olok i ivf dokter spesialis tht kl madya i ivf dokter spesialis paru pertama i ivf dokter spesialis paru muda lol ivf dokter spesialis paru madya ' ) aa. ivf dokter spesialis obstetri dan ginekologi pertama ivf dokter spesialis obstetri dan ginekologi muda ') ) | o | ivf dokter spesialis obstetri dan ginekologi madya '))| |jf dokter spesialis anestesi pertama ' ' ) o)oe| ) jjf dokter spesialis agassi muda ') )o |jf dokter spesialis agassi madya ')) )o jo a.n |jf dokter spesialis bedah pertama ' )) o)o ojo jjf dokter spesialis bedah muda ' ) )o a30 |jf dokter spesialis bedah madya ' )) o)o a12 |jf dokter spesialis anak pertama ' )oe| jo jjf dokter spesialis anak muda ') )o |jf dokter spesialis anak madya ' ) )o a12 |jf dokter spesialis patologi klinik pertama ) jjf dokter spesialis patologi klinik muda ') )oe i|e j o o0 a30 jjf dokter spesialis patologi klinik madya ') o)oe| jo) a12 jjf dokter spesialis rehab medik pertama ' ' )oe| ) jjf dokter spesialis rehab medik muda ')) o)o i|e a30 jjf dokter spesialis rehab medik madya ')') o)oe jo a12 jjf dokter spesialis kulit dan kelamin pertama ) jjf dokter spesialis kulitdan kelamin muda ') )oe| j ) a30 jjf dokter spesialis kulit dan kelamin madya ' ) o)oe| j ) a12 |jf dokter spesialis ortopedi pertama ' ' )oe| o ) jjf dokter spesialis ortopedi muda ') )o a30 jjf dokter spesialis ortopedi madya ') o)o jjf dokter gigi spesialis bedah mulut pertama oo) ) ) jjf dokter gigi spesialis bedah mulut muda ') o)oe|e j) o0o a20 jjf dokter gigi spesialis bedah mulut madya ')') o)oe| j ) |jf dokter spesialis mata pertama ' ' ) )o |jf dokter spesialis mata muda a30 |jf dokter spesialis mata madya ' )) o)o ai |jf dokter spesialis jantung pertama ' ' )o |jf dokter spesialis jantung muda ') )o a30 jjf dokter spesialis jantung madya ' ) o)o ai dokter pertama a22 dokter muda a30 dokter madya dokter utama dokter gigi utama perawat pertama perawat muda perawat madya ' )o1| bidan pertama ' '')')o1| bidan muda ' ')')o1 bidan madya nutrisionis pertama )o| nutrisionis muda ' ')') nutrisionis madya lau |jf pranata laboratorium kesehatan pertama oo) ) |jf pranata laboratorium kesehatan muda ')) o)oe|j ) |jf pranata laboratorium kesehatan madya ') o)oe| j ) |jf apoteker pertama apoteker muda ' )o1| apoteker madya aa, |jf penyuluh kesehatan masyarakat pertama ' ' ) e| ' ) |jf penyuluh kesehatan masyarakat muda ') o)oe| j ) penyuluh kesehatan masyarakat madya ') o)oe| ) fisioterapis pertama )o| fisioterapis muda ' ))o1| (jf fisioterapis madya sanitation pertama ) o sanitation muda ' ) o1| sanitation madya ' ) lau perekam medis pertama ' )o| perekam medis muda ' ) )o a30 perekam medis madya |jf fisikawan medis pertama ' ')o fisikawan medis muda ' ) )o1| fisikawan medis madya (jf pranata komputer pertama ' ')o (je pranata komputer muda ' )o| pranata komputer madya ' ))o| pranata komputer utama ')o 2a85 |jf administrator kesehatan pertama '' ) o| ) |jf administrator kesehatan muda '))) ) oe ijf administrator kesehatan madya ') )o vii (dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana nan dena dan ketua bermakna san perempuan perlindungan poo pan asa anak dan keluarga berencana anak dan keluarga berencana kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan ' ) | oo penyusun program anggaran dan pelaporan '' ) | o | pengelola program dan kegiatan ijf pranata komputer pelaksana '' ) oo| jjf pranata komputer pelaksana lanjutan ' ) o | )' i jf pranata komputer penyelia kepala sub bagian keuangan i i bendahara penata laporan keuangan pengadministrasi keuangan ' ) oo| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | oo pengelola sarana dan prasarana kantor ' '))))) ) | o | ' pengadministrasi kepegawaian oo oo pengadministrasi perbuatan i i petugas keamanan i i prabu kebersihan pengemudi ijf pranata komputer pelaksana '' ) ) oo| ijf pranata komputer pelaksana lanjutan ' ) | o ) i ljf pranata komputer penyelia kapal bidang sosial kepala seksi kesejahteraan sosial '')')) ) ) ) | analis masalah sosial 'o' ) pengelola bimbingan sosial 'o')') ) pengelola pemberdayaan lembaga sosial 'o))))) o) o | oo) o | ' i pekerja sosial pelaksana ' )o| a34 7ao pekerja sosial pelaksana lanjutan oo) o) ljf pekerja sosial penyelia kepala seksi rehabilitasi sosial 'o)')) ) ) ) | analis rehabilitasi masalah sosial 'o)'))) ) o | pengelola perlindungan sosial 'o')) )o| pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial 'o)))))o oo o) o | ' kapal bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga analis pemberdayaan perempuandan anak ' ' ) o | pengelola penguatan pengarusutamaan gender ')))) o o) e| ' penyuluh peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak pemenuhan hak anak nan peradangan bra poo pom pas anak dan pemenuhan hak anak analis perlindungan perempuan oo| pengawas perempuandan anak pengelola pemberdayaan, perlindungan perempuandan anak kapalpenggerak 'o keluarga berencana berencana dan kesehatan reproduksi pengelola data pengendalian masyarakat l'o))) ) ) | kepala seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan ') analis keluarga berencana ')')) )o| tester eta dan bina keluarga lansia jabatan fungsional pekerja sosial pertama pekerja sosial muda pekerja sosial madya i ljf penyuluh sosial pertama i jf penyuluh sosial muda ) viii |dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil '')))o o) o | ' sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil ''))) | . kepala sub bagian perencanaan oo analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ') | i i pengolah data pengadministrasi perencanaan dan program ') ) | kepala sub bagian keuangan i i bendahara penata laporan keuangan pengadministrasi keuangan o kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) | pengelola sarana dan prasarana kantor ' )'))) ) | oo ' i i pengolah data pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umum i l pengemudi kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk '))) o) | o | kepala seksi identitas penduduk ' ' )o| i i pengolah data pengadministrasi kependudukan oindah datang penduduk ')') ) | i i pengolah data pengadministrasi kependudukan oo? ijf pranata komputer pelaksana ''endataan penduduk ') ) o | i i pengolah data pengadministrasi kependudukan oo kepala bidang pelayanan pencatatan sipil '')')) ) ) | kepala seksi kelahiran i i pengolah data pengadministrasi akta kelahiran dan kematian oo o ' 'i j arsiparis pelaksana arsiparis pelaksana lanjutan ')o| a31 i b arsiparis penyedia oo kepala seksi perkawinan dan perceraian oo i i pengolah data tee ole pengangkatan dan pengesahan anak kepala seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kemal ') ) e1 i i pengolah data pengadministrasi akta kelahiran dan kematian ' ) | ' ) tee ole pengangkatan dan pengesahan anak kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan ' kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan ' ' pengelola sistem dan jaringan pengelola sistem informasi kependudukan oo | ) ijf pranata komputer pelaksana oo 7ao ijf pranata komputer pelaksana lanjutan ' o) o | i ijf pranata komputer penyelia kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan i i pengelola database oo i i pengolah data ijf pranata komputer pelaksana oo oo 7ao ijf pranata komputer pelaksana lanjutan oo) ') pranata komputer penyelia sama dan koma pan kemas tetap pra informasi dan komunikasi pengelola profesi sumber daya manusia '') ) | pengelola pengaduan publik pengadministrasi umum kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kepala seksi kerjasama pengelola informasi kerjasama pengadministrasi umum kepala seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan i i pengolah data pengelola dokumentasi oo i b arsiparis pelaksana oo i |jf arsiparis pelaksana lanjutan arsiparis penyelia oo kepala seksi inovasi pelayanan opd i i pengolah data ' akte .#. i jf pranata komputer pertama ' oo)o pranata komputer muda i |jf pranata komputer madya i bf arsiparis pertama arsiparis muda i b arsiparis madya i |jf administrator database kependudukan pertama ''))) | ' ) jjf administrator database kependudukan muda ')))e| ijf administrator database kependudukan madya ')') )o e| ) ) dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ann kepala dinas pemberdayaan masyarakatdan desa ')') o) e| oo sekretaris dinas pemberdayaan masyarakatdan desa ')) ) e| j3| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan | penyusun program anggaran dan pelaporan ' ) e| o | bendahara pengadministrasi keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian | pengelola sarankan prasaranakantor ' )) ) e i| o 1o | pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umum i ljf pranata komputer pertama kepala bidang penataan dan administrasi desa '')') o)o e| oo o | kepala seksi penataan kelembagaan desa ') ) | o o | penyusun pembinaan institusi masyarakat pedesaan ' ) ) | ' ' pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kepala seksi pembinaan administrasi pemerintah desa ' ) ) | pengelola keuangan dan pendapatan desa ')')) )o e| o ) pengadministrasi umum oa. kepala bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemas| kepala seksi sosial budaya ' penyusun institusi masyarakat pedesaan ') ) e|o 1o o pengelola pemberdayaan masyarakat 'o)') )o e o ) kepala seksi penguatan lembaga kemasyarakatan ' ') ) e| pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengadministrsi umum o)o1| asa guna dan biologi manyar datang tepat guna dan ekonomi masyarakat kans tepat ana pns danfenantaa poo jus teknologi tepat guna penyusun rencana peningkatan peran serta masyarakat ') ) | '| ' pengelola pemberdayaan masyarakat 'o)') ) o | penanggulangan kemiskinan analis pengembangan ekonomi pedesaan ' ' ) e| o 1o o | pengadministrasi umum jabatan fungsional tu ijf pranata komputer muda (| ') )' sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu ') )' j3| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ' ) e| oo o | bendahara pengadministrasi keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| o | pengolahbata ' pengelola sarana dan prasarana kantor ' )) ) e o 1o o | pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umumnanaman modal ' ) kepala seksi pengembangan iklim penanaman modal ' ') ) ) e| o | analis pelayanan publik pengelola pengembangan investasi 'o ') ) o oo kepala seksi promosi dan kerjasama ' ' o 3a20 penyusun promosi dan kerjasama ' ' )o kepala bidang pendataan dan pengendalian ') )oe|o oo | kepala seksi data dan sistem informasi ' ') o) o jo pengolah data ' oa. i f pengelola data oo a.n kepala seksi pengendalian i i pengelola pengawasan kepala bidang perizinan dan pengaduan ' ' ) o kepala seksi pelayanan perizinan ')o pengelola dokumen perizinan o| kepala seksi pelayanan pengaduan penyusun bahan penerapan standar wajib dan penanganan jabatan fungsional i jf pranata komputer pertama pranata komputer muda pranata komputer madya |dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kepala dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sekretaris dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah) '| ' kepala sub bagian perencanaan dan keuangan | analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ' ) e| oo o | i f pengolah data ' oa. bendahara pengadministrasi keuangan 'o| kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e|o o | i i pengelola kepegawaian pengadministrasi kepegawaian pengadministrsi umum o| pengelola sarana dan prasarana kantor ' )') ) e i|o 1o o | (i petugas keamananrdagangan kepala seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan ) | '| pengawas barang peredaran jasa '')') o )o e j) pengawas harga pangan pengadministrasi umum i jf genera pelaksana i jf genera pelaksana lanjutan i lvr genera penyelia oo kepala seksi pengembangan dan promosi perdagangan ' ) | analis perdagangan oa. fasilitator perdagangan pengadministrasi umum kepala bidang pengelolaan pasar kepala seksi ketertiban, sarana prasarana pasar dan pedagang ka| analis pasar pengelola pasar pengadministrsi umum o| kepala seksi retribusi pengolahbata pengadministrsi umum kepala bidang koperasi dan usaha mikro kecil ' ' ) ) e| oo o | kepala seksi pemberdayaan koperasi ' ')') ) o analis koperasi ' penyuluh koperasi pengelola bimbingan teknis dan bantuan teknis ')) )oe| ) pengadministrsi umum o| kepala seksi pemberdayaan usaha mikro kecil ' ') o) e| oo o | pengelola bimbingan teknis dan bantuan teknis '')) oe| ' e i f pengolahbata pengadministrasi umum jabatan fungsional i jf pengamat tera pelaksana i |jf pengamat tera pelaksana lanjutan ' ' )o o i ljf pengamat tera penyelia xl. junitpasarwilayahi ke kepala unit pasar wilayah1 kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah1 ') ) | pengelola pasar pengadministrsi umum juru pungut retribusi oo i f prabu kebersihan petugas keamanan junitpasarwilayahii oo kepala unit pasar wilayah ' ') kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah! ' )) o) o e o o | pengelola pasar pengadministrsi umum o| juru pungut retribusi i f prabu kebersihan i f petugas keamanan junitpasar wilayah, i kepala unit pasar wilayah ' kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah ' )) ) e o | pengelola pasar pengadministrsi umum juru pungut retribusi i f prabu kebersihan aa. petugas keamanan junitpasarwilayahiv kepala unit pasar wilayah kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah ' pengelola pasar pengadministrsi umum juru pungut retribusi oo i f prabu kebersihan a18 a83 petugas keamanan junitpasarwilayahv $ kepala unit pasar wilayah kepala sub bagian tata usaha unit pasar wilayah ' ' ) e| pengelola pasar pengadministrsi umum juru pungut retribusi prabu kebersihan petugas keamanan a15 dinas perindustrian dan tenaga kerja kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja ' ') )o| o 1o o | sekretaris dinas perindustrian dan tenaga kerja ' ')) o o)oe| o 1o o | j3| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan ' ) e| o | penyusun rencana kegiatan dan anggaran ' ) e| bendahara pengadministrasi keuangan i ( pengadministrasi perencanaan dan program ' ) e| pengadministrsi umum kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| o | pengelola sarana dan prasarana kantor ' )) ) e i| o 1o o | pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umum i ( pengadministrasi perbuatan i f pengemudi i f prabu kebersihan i |jf pranata komputer pelaksana ' o o)o idr pranata komputer pelaksana lanjutan ' ' o)o| oo) kepala bidang perindustrian kepala seksi perencanaan dan perizinan industri ')' ) o o) o e| oo oo | pengawas industri oo pemeriksa industri pengadministrsi umum kepala seksi pembinaan dan pengembangan ' ) e| o | penyusun rencana bimbingan teknis industri ') ) o o) ooe| jongen irisan perasangandan jadanbsata daerah pengadministrasi umum kepala bidang tenaga kerjakan transmigrasi 'o)')o o o o o o o) o ei| ' kepala seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja 'o ' ) ) | o | penyuluh tenaga kerja oo) pengelola tenaga kerjalndonesia 'o) ) )o oo) pengadministrsi umum kepala seksi hubungan industrial dan ketenagakerjaan pengadministrasi umum kepala seksi transmigrasi 'o o| oa. penyuluh transmigrasi oo pengelola ketransmigrasian pengadministrasi umum jabatan fungsional ' lho jjf mediator hubungan industrial muda ')ooo)o)o)o ijo jjf mediator hubungan industrial madya ')') oo o)o jo i |jf pengantar kerja pertama idr pengantar kerja muda i lvf pengantar kerja madya xii dinas komunikasi informatika kepala dinas komunikasi informatika ') o) o sekretaris dinas komunikasi informatika ')))) o)oe jo 2i5 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan o | bendahara pengelola data belanja dan laporan keuangan pengadministrasi keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| oo o | pengelola sarana dan prasarana kantor ' ) ) e| ) pengadministrasi umum pengadministrasi kepegawaian i f pengemudi kepala bidang komunikasi dan persandian o | kepala seksi persandian dan telekomunikasi ' ' o)o e|o 1o | pengawas telekomunikasi pengendali jaringan komunikasi operator sandi dan telekomunikasi ' ' o o) oe ojo sandman pelaksana i jf sandman pelaksana lanjutan i lbf sandman penyelia kepala seksi komunikasi dan destinasi informasi ' ')) )oe| o pengolah data oa. pengolah data penyuluhan dan layanan informasi ' )) ) | ' ) pengelola situsatau web i |jf pranata hubungan masyarakat pelaksanaan i |jf pranata hubungan masyarakat pelaksanaan lanjutan i ljf pranata hubungan masyarakat penyelia ')')) ) o)o| ) kepala bidang informatika ' kepala seksi sistem informasi ' ' i j penyuluh teknik informatika ' ) o| i ( pengelola database oo pengelola sistemas jaringan o| (teknisi produksi multimediadan web jo kepala seksi infrastruktur jaringan ' o)o jo. pengendali teknologi informasi pengelola sistem dan jaringan o| teknisi alat elektro dan alat komunikasi ' ' o)o i|u j o0 a90 akte . . i |jf pranata hubungan masyarakat pertama ' ' i jf pranata hubungan masyarakat muda ') o)o o ) 0o i |jf pranata hubungan masyarakat madya ')') )oe| ) i jf sandman pertama sandman muda sandman madya | . i |jf pranata komputer pertama pranata komputer muda pranata komputer madya xiii ( bagian perencanaan dan keuangan analis perencanaan i f pengolah data ' bendahara pengadministrasi keuangan ' o)o a90 kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e|o o | pengelola sarana dan prasarana kantor ' )) ) e i f pengolahbata ' pengadministrsi umum pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi perbuatan petugas keamanan oa.rumahan kepala seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi '')) ) e| o analis bangunan dan perumahan o| pengelola kegiatan survei dan perencanaan ') o)o e| o) i f pengolah data ' kepala seksi penyediaan dan fasilitasi ' ') )o ( j analis bangunan dan perumahan o| pengawas tata bangunan dan perumahan ' ) e| ) pengadministrsi umum o| i guru pungut retribusi oo petugas keamanan i f prabu kebersihan kepala bidang kawasan permukiman dan tata bangunan ' kepala seksi perencanaan teknisdan evaluasi na) analis bangunan dan gedung permukiman ' penata bangunan gedung dan permukiman ' pengelola kegiatan survei dan perencanaan oo pengolah data pengadministrsi umum kepala seksi pembangunan, peningkatan kualitas dan pengendali analis penataan kawasan oo pengelola imb gedungatau bangunan ' )o pengelola perencanaan teknis tata bangunan ') ) e| oo o | pengawas bangunan dan gedung i |jf teknik tata bangunan dan perumahan pelaksana ' ))) | jjf teknik tata bangunan dan perumahan pelaksana lanjutan i vf teknik tata bangunan dan perumahan penyelia 'o)))o | ') jabatan fungsional i jf pembina jasa konstruksi pertama ' ' )o jjf pembina jasa konstruksi muda 'o)o a.n i jf pembina jasa konstruksi madya ')') o)o i |jf teknik penyehatan lingkungan pertama ' ' )o| teknik penyehatan lingkungan muda teknik penyehatan lingkungan madya ')') )o j 0o i |jf teknik tata bangunan dan perumahan pertama ') ) | ) i jf teknik tata bangunan dan perumahan muda ') | ) i vf pranata komputer pertama ' )o xiv (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang | sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ' e j3| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan o | analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan oo) o ) i| f pengolahbata pengadministrasi perencanaan dan program ' ) e| bendahara pengadministrasi keuangan pengadministrasi umum penata laporan keuangan ' werifikator keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| o | pengelola kepegawaian pengelola sarankan prasaranakantor ' ')) ) e o pengadministrasi kepegawaian pengadministrsi umum pengemudi petugas keamanan i| f prabu kebersihan pranata komputer pelaksana ' o | |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' ' o)o| oo) ijf pranata komputer penyelia oo | l analis kepegawaian pertama kepala bidang bina marga oo kepala seksi perencanaan teknik dan evolusi ')) ) e| oo o | analis jalan jembatan pengelola kegiatan survei dan perencanaan ') ) e| i| f pengolah data o pengadministrasi umum i ljf teknik jalan dan jembatan pertama ') o)o ojo kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan ' ' ) e| o | pengawas jalan dan jembatan pengelola pembangunan dan peningkatan jalan i| f pengolah data ' oa. pengadministrsi umum oa. kepala seksi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan| pengawas jalan dan jembatan ' )o | f pemelihara jalan pemeriksa jalanan jembatan ' )o pengelola pemeliharaan jalan i operator alat berat ' ' teknisi peralatandan mesin i| f pengolahbata pengadministrasi umum pengelola sarana dan prasarana kantor ' )) ) e o 1o o | kepala bidang sumber daya air ' ) kepala seksi perencanaan teknik dan evolusi ' ') )o e| oo o | analis sumber daya air pengelola geospasial oo) i8 | f pemeriksalrigasi oo oa. oa. pengelola kegiatan survei dan perencanaan ') ) e| oo o | ' i| f pengolahbata ' pengadministrsi umum op. l32 kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air pengawaslrigasi oo pengelola pemeliharaan jaringanlrigasi oo) pengolah data i operator alat berat teknisi peralatandan mesin ' ))o| pengadministrasi umum kepala seksi operasional, pelestarian dan pemanfaatan ' ')) analis pengelolaan sumber daya air ' ) ) | pengelola sumber daya air oo anaanaan dan pengendalian pemanjatan amber doa pos daya air pengadministrasi umum pengelola sarana dan prasarana kantor ' ')) ) | juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air ' )) o) ' ' 8a kepala bidang kebersihan dan pertamanan kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ' '))) o o) | o | i analis taman i l pranata taman | i pengelola kegiatan surveilans perencanaan oo) ' ' pengolah data pengelola sarana dan prasarana kantor ' ')') ) | bobo kepala seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah seakan akhir pengawas lapangan angkutan sampah | ) pengelola limbah i i prabu kebersihan is6 i i pengemudi i operator alat berat | i teknisi peralatandan mesin ' ) )o| suru pungut retribusi pengadministrasi umum a31 kepala seksi pertamanan, penerangan jalan umum dan pemadam| pengawas tata pertamanan o | | i pengawas lapangan petugas pertamanan ' ) | ' pengelola sarana dan prasarana taman ') ) | o0 pengelola penerangan jalan pemelihara penerangan jalan oo) oo) a42 a0 i l prabu taman lag ga pengelola sarana dan prasarana pemakaman umum ' ' i l prabu pemakaman teknisi listrikdan jaringan i i pengemudi a31 pengadministrasi umum kepala bidang tata ruang kepala seksi perencanaan teknik dan evaluasi ' ')) o o) | o | | l analis tata ruang penyusun rencana tata ruangan zonasi ')) o o)o | i i pengolah data pengelola sarana dan prasarana kantor ' )') ) | pengadministrasi umum o kepala seksi pelaksanaan penataan ruang | l analis pemanfaatan ruang ' )o| pengelola tata ruang pengelola geospasial oo ) pengadministrasi umum i lif penata ruang pertama kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang analis penertiban pemanfaatan ruang oo pengawas tata ruang pengelola pengendalian pemanfaatan ruang jabatan fungsional | l teknik jalan dan jembatan pertama oo) o) ijf teknik jalan dan jembatan muda ')') )o| teknik jalan dan jembatan madya ')') ) oo| | l teknik jalan dan jembatan utama oo) | ljf teknik penyehatan lingkungan pertama oo) njf teknik penyehatan lingkungan muda ')') o) oo| ) teknik penyehatan lingkungan madya ')')))cbooo) o o| ) ljf teknik penyehatan lingkungan tama '))ooo) o | ) (| ljf teknik pengairan pertama )o| o | l teknik pengairan muda | l teknik pengairan madya teknik pengairan utama i lof pranata komputer pertama '')') ) ie ' i lvf pranata komputer muda ')') ) i lvf pranata komputer madya ')')') o i lvf pranata komputer utama ' )' i lvf penata ruang pertama ' ') i lvf penata ruang muda '') i lvf penata ruang madya ' ) i lof analis kepegawaian pertama ' ')') o o o )i i lof analis kepegawaian muda '') o o o )i i lf analis kepegawaian madya ' ')') o perencana pertama ' ) perencana muda ' ) ior perencana madya ')' ) ) lof perencana utama ' penataan ruang wilayah kepala upt pupr wilayah1 ' kepala sub bagian tata usaha unit wilayah1 ' pengamat operasi dan pemeliharaan sumber daya air'o )' )i e| ' | . pengawastrigasi | ' pengelola pemelihara jaringan irigasi 'oo)') o o o o o o o)ie i o) o | guru operasi dan pemeliharaan sumber daya air ' '). o o) o e|' ') pemeriksa jalan dan jembatan ' ' | pengawas jalanan jembatan ' ' pemeliharajaaan | f pengelola pemeliharaan jalan ' pengadministrasi umum i i petugaskeamanan sao penataan ruang wilayah kepala utd pupr wilayah1o )' )i e| ' | . pengawastrigasi vo | ' pengelola pemelihara jaringan irigasi 'oo)') o o o o o o o o o)it oo) guru operasi dan pemeliharaan sumber daya air'). o) o e|' ') pemeriksa jalan dan jembatan ' 'iii kepala utd pupr wilayah! )' )i| ' ') pengawastrigasi | f pengelola pemelihara jaringan irigasi 'oo)') o o o o o o)it oo) guru operasi dan pemeliharaan sumber daya air'). o) ooe|' ') elpemeriksayalan dan jembatan a20kepala utd pupr wilayah ' kepala sub bagian tata usaha utd pupr wilayah ' ) ) | | pengamat operasi dan pemeliharaan sumber daya air 'o )' )i e| ' | . pengawastrigasi oo | f pengelola pemelihara jaringan irigasi 'oo)') o o o o o o o)it i juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air'). o) o e|' ') pemeriksa jalan dan jembatan ' ' pengawas jalanan jembatan ' ' pemeliharaan | ' pengelola pemeliharaan jalan ' pengadministrasi umum i i petugas keamanan ' penataan ruang wilayah kepala unit utd pupr wilayah ' kepala sub bagian tata usaha utd pupr wilayah ' ')' .) |' ) pengamat operasi dan pemeliharaan sumber daya air'o )')i| ' ') pengawastrigasi vo | f pengelola pemelihara jaringan irigasi 'oo)') o o o o o o o o)io i o) buru operasi dan pemeliharaan sumber daya air '). o) o e| ') i | pemeriksa jalanan jembatan o| i | pengawas jalanan jembatan i f pemelihara jalan a85 pengelola pemeliharaan jalan i f pengadministrsi umum la. i f petugas keamanan oa. (dinas perhubungan too too no0o0 kepala dinas perhubungan sekretaris dinas perhubungan kepala sub bagian perencanaan dan keuangan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengolah data bendahara pengadministrasi keuangan pranata komputer pelaksana pemula pranata komputer pelaksana 7a0 pranata komputer pelaksana lanjutan pranata komputer penyelia kepala sub bagian umum dan kepegawaian i f pengolah data pengelola sarana dan prasarana kantor pengelola kepegawaian pengadministrsi umum pengadministrasi perbuatan pengemudi i |sf arsiparis pelaksana 7a0 |sf arsiparis pelaksana lanjutan i sf arsiparis penyelia (5l kepala bidang lalu lintas a11 kepala seksi pengendalian operasional lalu lintas dan perparkirai penyidik petugas penindakan a85 pengelola pengawasan lla pengelola perparkiran i f pengolah data i f pranata tilang ta, pengadministrasi karcis ' o o| pengadministrsi umum juru pungut retribusi pengemudi kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas analis lalu lintas pengolah data ita teknisi survei lalu lintas jalan o| teknisi listrikdan jaringan )o| pengadministrsi umum a3a pengemudi kepala bidang angkutan kepala seksi angkutan orang, barang dan terminal ' e| analis angkutan darat teknisi survei angkutan jalan o| pengelola perizinan angkutan jalan pengolah data i operator terminal pengadministrasi karcis pengadministrsi umum juru pungut retribusi kepala seksi teknis keselamatan sarana angkutan pengolah data pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor ' ) | pengadministrsi umum teknisi mesin juru pungut retribusi |jf penguji kendaraan bermotor pelaksana pemula |jf penguji kendaraan bermotor pelaksana |jf penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan jjf penguji kendaraan bermotor penyelia ' jabatan fungsional koo i |sf pranata komputer pertama |jf pranata komputer muda a3a |jf pranata komputer madya a3a xvi (dinas lingkungan hidup dan kehutanan kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan sekretaris dinas lingkungan hidup dan kehutanan kepala sub bagian keuangan dan perencanaan pelaporan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan bendahara pengadministrasi keuangan i i pengolah data ' la. kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umum oa. pengelola sarana dan prasarana kantor ' )) ) e| )(mesum bas ' ' ban ben non hidup analis lingkungan hidup pengadministrsi umum kepala seksi pengembangan kapasitas lingkungan hidup ' ' analis lingkungan hidup i f pengelola lingkungan oa. pengadministrasi umum kepala bidang pengendalian dampak lingkungan hidup kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan hidup analis lingkungan hidup pengelola laboratorium i f pengolah data ' kepala seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup analis lingkungan hidup pengelola penyehatan lingkungan pengadministrsi umum kepala bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan kepala seksi konservasi sda dan keanekaragaman ') ) ) e| kepala seksi kehutanan oa. akte . . . i jf pengendali dampak lingkungan pertama ' ) )o | o jjf pengendali dampak lingkungan muda j jjf pengendali dampak lingkungan madya ') )o o 0o i |jf pengawas lingkungan hidup pertama ') )o o 0o i |jf pengawas lingkungan hidup muda ') )o i |jf pengawas lingkungan hidup madya ') o i |jf pranata komputer pertama pranata komputer muda i ljf pranata komputer madya xvii (dinas pertanian, ketabahan pangan dan perikanan kepala dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan sekretaris dinas pertanian ketahanan pangan dan perikananoo) ) pengadministrasi perencanaan dan program ' ) e| kepala sub bagian keuangan bendahara pengadministrasi keuangan ' )o kepala sub bagian umum dan kepegawaian | pengelola sarana dan prasarana kantor 'o)) o ) e| o) pengelola kepegawaian pengadministrasi kepegawaian o jo a90 pengadministrsi umum petugas keamanan i f pengemudi i f prabu kebersihan i |jf pranata komputer pelaksana i |jf pranata komputer pelaksana lanjutan ' )o i ljf pranata komputer penyelia oo kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura kepala seksi produksi oa. pengelola tanaman pangan dan hortikultura '))) o e| ) pengolahbata ' pengadministrsi umum kepala seksi perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi oo ) pertanian pengolah dampak fenomena alam dan peredaran pestisida pengelola organisme pengganggu tanaman ' ) )o e|o o | kepala seksi sarankan prasarana analis pengembangan kelembagaan alat dan mesin pertanian pengawas pupuk dan pestisida 'o) ) pengelola pasa panen kepala bidang ketahanan pangan kepala seksi pengembangan dan ketersediaan pangan analis pangan aa, pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan ')) o) | o pengadministrsi umum ')o)o| a90 kepala seksi distribusi pangan ' o| 1a30 pengawas harga pangan pengelola distribusikan pemasaran ' o)o e| i ( pengolah data kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan analis pengolah hasil pertanian ' o)o pengelola pola pangan harapan ' o| o0 pengelola keamanan pangan segar dan pangan jajanan anak ') ) ' ' kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan kepala seksi pembibitan dan produksi peternakan analis pakan ternak o| unggas pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak besar ' )) e| | . ' ' pengawas mutu bibit ternak ' o)o| |jf pengawas bibit ternak pelaksanalanjutan o pengawas bibit ternak penyelia ' ')) o)oe ojo ank vena dena dengan dan kesehatan poo pos dress masyarakat veteriner iki masyarakat veteriner ibengibta sudidengemangan temakdanttewantainya| pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya i | pengolah data |jf pengawas mutu hasil pertanian pelaksanalanjutan ' ') e| ' ' ijf pengawas mutu hasil pertanian penyelia ''))) ) o)o| ' )' kepala seksi kesehatan hewan ' o)o| pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan ' ' pengawas lalu lintas hewan dan wilayah karantina hewan pengadministrsi umum )o| a90 kepala bidang perikanan a31 kepala seksi produksi perikanan ' oe| 1a30 analis budidaya perikanan oo) pengelola statistik perikanan ' o)o pengelola pengawasan pembudidayaan ikan ' o)o e| ) kepala seksi sumber dan usaha perikanan ') ) e| ' analis mutu hasil perikanan o| penyusun rencana perlindungan dan pelestarian jenislkan tee pemasaran ikan pengelolapengembangan dan pembinaan usaha '') o) | ' ) pengadministrsiumum )o| oa, a90 kepala bidang perkebunan dan penyuluhan oo) kepala seksi produksi dan pengolahan hasil perkebunan pengawas mutu hasil perkebunan ' o)o| penyusun teknis usaha budidaya '))))oooooooo o)o) o kepala seksi sarana prasarana dan pengembangan usaha berkebun aon pertanian pengelola penilai usaha perkebunan ' ) o)oe| i | pengolah data ijf analis pasar hasil pertanian pelaksana lanjutan ' ' kepala seksi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manus, pengelola program penyuluhan 'o)o| pengelola database profesi sdm pertanian | ) pengelola database kelembagaan petani 'o)')) ) | oo o | pengadministrsi umum )o)o| penyuluh pertanian pelaksana pemula ') ) o)oe| ) penyuluh pertanianpelaksana '' o o)oe penyuluh pertanian pelaksanalanjutan '' )oe| ) penyuluh pertanianpenyelia ' o o)oe j ) jabatan fungsional penyuluh pertanian pertama ' ' o)oe| jo penyuluh pertanian muda ') o ) ) v penyuluh pertanian madya ' ) |jf pengawas mutu hasil pertanian pertama ) |jf pengawas mutu hasil pertanian muda ')) oo)o)oe |jf pengawas mutu hasil pertanian madya ')')) ooo)o)oe| jo) |jf analis pasar hasil pertanian pertama ' ' o) e| oo |jf analis pasar hasil pertanian muda ')))))ooo)o)o)oe |jf analis pasar hasil pertanian madya ')) ) e| o) |jf pengawas bibit ternak pertama ' oo o o)oe |jf pengawas bibit ternak muda ') o)o pengawas bibit ternak madya ' ' )o i vf medik veteriner pertama oli medik veteriner muda medik veteriner madya loo i lvf analis kepegawaian pertama i vf analis kepegawaian muda oli i vf pranata komputer pertama i vf pranata komputer muda i lvf pengawas benih tanaman pertama i lvf pengawas benih tanaman muda1 unit benihtanaman beo lho kepala unit benih tanaman lol kepala sub bagian tata usaha unit benih tanaman penguji coba pembibitan dan perbenihantanaman panganan| i i pengadministrasi umum i i pengelola lahan pertanian pengelola penilaian varietas jabatan fungsional ' ) ole hui i lvf pengawas benih tanaman pertama i lvf pengawas benih tanaman muda i ivf2 junitbudidayaikan lho kepala unit budidayalkan ' blood kepala sub bagian tata usaha unit budidayalkan o e| pengelola teknologi perbenihan lol i i pengadministrasi umum prabu berisikan xvii. unit pelayanan peternakan terpadu kepala unit pelayanan peternakan terpadu oo1o kepala sub bagian tata usaha unit pelayanan peternakan terpadu pengelola kesehatan ternak besar, kecil dan unggas 'o) ) ) | i i pengadministrasi umum jabatan fungsional ole hui i vf paramedis veteriner pelaksana pemula ')| i lvf paramedis veteriner pelaksana i vf paramedis veteriner pelaksanalanjutan i vf paramedis veteriner penyedia ' ) lvf pengawas bibit ternak pertama xvi1. unit rumah pemotongan hewan lho kepala unit rumah pemotongan hewan kepala sub bagian tata usaha unit rumah pemotongan hewan i tintasbaing jala i i pengadministrasi umum jabatan fungsional ole hui i lvf pengawas bibit ternak pertama i vf pengawas bibit ternak muda i lvf pengawas bibit ternak madya i lvf medik veteriner pertama loo xviii (dinas arsip dan perpustakaan leo kepala dinas arsip dan perpustakaan sekretaris dinas arsip dan perpustakaan oo1 kepala sub bagian perencanaan dan keuangan o | i i analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan i i pengolahbata bendahara pengadministrasi keuangan lol i vf pranata komputer penyelia i lvf pranata komputer pelaksana lanjutan i vf pranata komputer pelaksana kepala sub bagian umum dan kepegawaian o | o1 i i pengolahbata lol i i pengadministrasi kepegawaian. i i pengadministrasi sarana dan prasarana i i pengadministrsi umum prabu kebersihan la. petugas keamanan pengemudi oi. kepala bidang perpustakaan lol kepala seksi pelayanan perpustakaan oo1 i i pengelola perpustakaan lol i i pengadministrasi perpustakaan pustakawan pelaksana i lvf pustakawan pelaksana lanjutan i bf pustakawan penyelia kepala seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan i i pengelola bahan pustaka lol pengadministrasi perpustakaan oe a90 i lif pustakawan pelaksana lanjutan i lif pustakawan penyelia kepala bidang kearsipan |oa1 kepala seksi akuisisi dan pengolahan arsip pranata kearsipan pranata restorasi arsip o| i lvf arsiparis pelaksana 7a0 arsiparis pelaksana lanjutan i lv arsiparis penyelia i lv arsiparis pertama kepala seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan penyuluh kearsipan to. pranata kearsipan arsiparis pelaksana 7a0 arsiparis pelaksana lanjutan arsiparis penyelia jabatan fungsional poo, i lv arsiparis pertama i lv arsiparis muda ane mma". i lif pustakawan pertama i lif pustakawan muda i lif pustakawan madya tai pai pranata komputer pertama i lvf pranata komputer muda tai xix (satuan polisi pamong praja too too no0o0dan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan bendahara pengadministrasi keuangan ivf pranata komputer pelaksana pemula pranata komputer pelaksana ijf pranata komputer pelaksana lanjutan ' lvf pranata komputer penyelia kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor pengolah data tai pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi perbuatan pengadministrasi umum a90 pengemudi tai kepala bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati| kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pengelola data laporan dan pengaduan | penyuluh kemasyarakatan o o| kepala seksi penindakan oa. ties pengelola pelanggaran peraturan daerah i i penyidik pengadministrasi umum tai kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepala seksi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masy| pengelola ketertiban pengelola pemantauan o| kepala seksi operasi dan pengendalian ' | pengadministrasi umum petugas keamanan doa ton petugas penindakan pengemudi ' a90 ivf polisi pamong praja pelaksana pemula seo polisi pamong praja pelaksana 7as ivf polisi pamong praja pelaksana lanjutan ivf polisi pamong praja penyelia kepala bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi ' | kepala seksi perlindungan masyarakat pranata perlindungan masyarakat ' ) | jo a90 kepala seksi bina potensi penyusun rencana peningkatan peran serta masyarakat ' kepala seksi pemadam kebakaran pengadministrasi umum to. pranata pemadam kebakaran o| pengemudi mobil pemadam kebakaran jabatan fungsional poo, pranata komputer pertama pranata komputer muda tai i lif pranata komputer madya lai pai polisi pamong praja pertama polisi pamong praja muda ass polisi pamong praja madya 'o badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah sekretaris badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan o | ( i analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan oo) o) kepala sub bagian keuangan bendahara pengadministrasi keuangan ' o) o a30 kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| o | pengelola kepegawaian pengelola surat pengadministrasi sarana dan prasarana ')) o o o) e| ) i f pengemudi kepala bidang kinerjadan informasi ' ' )o kepala sub bidang dataran informasi ' ' o opranata komputer muda oa. arsiparis pelaksana oo i bf arsiparis pelaksana lanjutan kepala sub bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan analis pelanggaran disiplin analis kesejahteraan sumber daya manusia aparatur ' )))e| '|i lbf analis kepegawaian pertama kepala bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai kepala sub bidang pengadaan dan pengembangan pegawai 'o '| pengelola formasi dan pengadaan pegawai 'o') ) ) | i |jf analis kepegawaian pertamapendidikan dan pelatihan pegawai '') ) ) | analis diklat pengelola penyelenggaraan diklat 'o')) o)o e jo jobidang mutasi ' kepala sub bidang penggajian, kepangkatan, pemberhentiandan analis pengembangan karir pengelola pengembangan karir oo) i |jf pranata komputer pelaksana ' o o)omutasi dan promosi penyusun rencana mutasi analis pengembangan karir lo pengelola pengembangan karir oo i ljf pranata komputer pertama jabatan fungsional jjf analis kepegawaian muda ' ) i jf analis kepegawaian madya ' pranata komputer muda i |jf pranata komputer madya arsiparis muda i bf arsiparis madya | . xxi |badan pengelolaan keuangan daerah kepala badan pengelolaan keuangan daerah ' ) | oo o | sekretaris badan pengelolaan keuangan daerah' ) e| oo o | pengolah data perencanaan penganggaran i b arsiparis pelaksana oo arsiparis pelaksana lanjutan arsiparis penyelia oo kepala sub bagian keuangan bendahara penata keuangan oa. erifikator keuangan pengadministrasi keuangan pengadministrsi umum kepala sub bagian umum dan kepegawaian o | pengelola kepegawaian lol i i pengadministrasi kepegawaian i i pengadministrasi perbuatan i i pengadministrasi sarana dan prasarana ') | pengemudi oil kepala bidang pendapatan asli daerah oo1o kepala sub bidang pendataan dan penilaian pengelola pemanfaatan barang milik daerah o | i i pengolahbata i i pengadministrasi pajak i lvf pranata komputer pelaksana i lvf pranata komputer pelaksana lanjutan pranata komputer penyelia loo kepala sub bidang penetapandan pelayanan o | i analis pajak pengelola pbb2 dan bpt i i pengolahbata i i pengadministrasi pajak kepala sub bidang penagihan dan pemungutan o | o1 i i pengelola pendapatan pengelola dataran potensi pajak pengelola pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi ' ')| ' i i pengolahbata i i pengadministrasi pajak i i pengadministrasi keuangan lol kepala bidang anggaran lol 1i| kepala sub bidang penyusunan anggaran belanja tidak langsung| ' ' analis perencanaan anggaran i i pengolahbata i i pengadministrasi anggaran lol kepala sub bidang penyusunan anggaran belanja langsung analis perencanaan anggaran i i pengolahbata i i pengadministrasi anggaran kepala sub bidang evaluasi dan pengendalian o | analis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ' i i pengolahbata i i pengadministrsi umum kepala bidang perbendaharaan kepala sub bidang kas daerah lol analis perbendaharaan pengelola perbendaharaan dan pelayanan i i pengadministrsi umum idol kepala sub bidang belanja gaji ') ) lol pengelola gaji oo pengolah daftar gaji i i pengadministrsi umum kepala sub bidang belanja non gaji ')') i l analis perbendaharaan lol pengolah data perbendaharaan i i pengadministrasi keuangan lol kepala bidang aset daerah lol kepala sub bidang pengadaan dan distribusi '' ) e| o | penyusun kebutuhan barang inventaris ' ) ) i|o o1o| pengelola sarana dan prasarana kantor '') | i i pengadministrsi umum kepala sub bidang pemberdayaan dan pemeliharaan i i penata kendaraan dinas lol i i pengadministrsi umum 2i kepala sub bidang inventarisasi dan penghapusan aset '| penyusun rencana hasil telaahan usul penghapusan barang ' ' pengelola pemanfaatan barang milik daerah ' i i pengadministrsi umum kepala bidang akuntansi ' blood kepala sub bidang analisis data keuangan analis keuangan pengelola data keuangan daerah pengadministrasi keuangan kepala sub bidang pelaporan lol penyusun laporan keuangan lol pengolah data laporan keuangan pengolah data laporan realisasi anggaran kepala sub bidang pengembangan akuntansi ')' ) e| o | o1 i i pengelola akuntansi oli i i pengadministrasiumum jabatan fungsional ' ole hui i vf pranata komputer pertama oli ijf pranata komputer muda a21 ijf pranata komputer madya badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah sekretaris badan perencanaan penelitian dan pengembangan der| 'o) ' ) ' ' kepala sub bagian perencanaan program ijf pranata komputer pelaksana 7ao ijf pranata komputer pelaksana lanjutan ' ' ijf pranata komputer penyelia ijf pranata komputer pertama ijf pranata komputer muda ' ) i jf perencana pertama perencana muda kepala sub bagian keuangan dan pelaporan bendahara pengadministrasi keuangan a90 kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor pengadministrsi umum a90 petugas keamanan prabu bakti lo. pengemudi 3a0 arsiparis pertama arsiparis muda kepala bidang ekonomi kepala sub bidang ekonomi produktif ' ') | pengolah data i jf perencana pertama a21 perencana muda kepala sub bidang ekonomi kreatif pengolah data i jf perencana pertama perencana muda kepala bidang sosial budaya kepala sub bidang kesejahteraan sosial ' ')' ) e| oo pengolah data i jf perencana pertama perencana muda oa. kepala sub bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pengolah data i jf perencana pertama perencana muda kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah kepala sub bidang infrastruktur wilayah pengolah data lo. i jf perencana pertama a21 perencana muda ena angan aah sanam batangan idaman poo pos pan pengembangan wilayah pengolah data i jf perencana pertama perencana muda kepala bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan eval4 kepala sub bidang penelitian dan pengembangan analis penelitian dan pengembangan a21 pengolah data lo. i jf perencana pertama a21 perencana muda kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan ' ' pengolah data i jf perencana pertama i jf perencana muda jabatan fungsional too too too i ijf perencana madya xxiperencanaan dan pelaporan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengolah data ijf pranata komputer pelaksana 7ao kepala sub bagian keuangan bendahara la. pengadministrasi keuangan a21 a90 kepala sub bagian umum dan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana kantor ' ' e| pengadministrsi umum a90ncegahan dan kesiapsiagaan ') ) e| oo kepala seksi pencegahan analis mitigasi bencana pengadministrsi umum kepala seksi kesiapsiagaan penyuluh bencana i f pengolah data ' kepala bidang kedaruratan dan logistik kepala seksi kedaruratan analis bejana pengadministrasi umum i jf rescue pelaksana pemula ' 6es i jf rescue pelaksana i |jf rescue pelaksana lanjutan i lvf rescue pelaksana penyelia oo) kepala seksi logistik oa. oa. penyusun rencana kebutuhan logistik ' o o o)o jo i f pengolah data ' kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ' ' o ) e| o 1o o | kepala seksi rehabilitasi analis sosialisasi dan rehabilitasi ' ')' ) oe i|o o | analis pemberdayaan masyarakat ' )) ) o kepala seksi rekonstruksi ' ' analis bencana pengadministrsi umum jabatan fungsional i jf pranata komputer pertama pranata komputer muda i jf pranata komputer madya xxiv (kantor kesatuan bangsa dan politik kepala kantor kesatuan bangsa dan politik ' ' ) e| kepala sub bagian tata usaha kantor kesatuan bangsa dan politik ')'). pengolah data ' bendahara oo pengadministrsi umum o| i fseksi ideologi dan wawasan kebangsaan o | i j analis wawasan kebangsaan i f pengolah data ' kepala seksi politik dan kewaspadaan nasional '') o ) e| 1o o | analis politik dalam negeri i f pengolah data ejaan ekonomi a.n analis forum kewaspadaan dini masyarakat ' )) o o) e| o 1o o | pengolah data xxv (kecamatan kecamatan) xv. kecamatan prambanan te alamat sekretaris kecamatan j3| kepala sub bagian perencanaan dan keuangan o | analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan | ) i f pengolah data ' bendahara i i pengadministrasi keuangan kepala sub bagian umum dan kepegawaian ' ) e| o | pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi umum pengadministrasi sarana dan prasarana ')) ) e| o 1o o | i |jf pranata komputer pelaksana i |jf pranata komputer pelaksana lanjutan i lvf pranata komputer penyelia kepala seksi tata pemerintahan pengolahbata ' oa. i ( pengadministrasi pemerintahan ')o pengadministrasi kependudukan ' ' o kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ' ) pengelola pemberdayaan masyarakat 'o)') )o o|bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerahtujuh ratus delapan delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluhenam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tigapap nlu sungai tengah, uan gas diundangkan barabai pada tanggal november pas sekretaris daerah a& kabupaten dulu sungai tengah, aap ttd ttp far akhmansyah sungbagi hasil pajakharus tenang osn cisssal teorema tomohon soon sasa sato nat grfparman pengarang apesase| states| stuns sae asam own asas mea bealma amssettan pemuarepyang areas| teams solo| also sman asa galovaramassaaan oase|acara| tdoktama seo saloon sasa pda golloovan amassaatan powranganang tidoktanas seo soo galmnamasetn jemaat asas sms teams sel atom arsen alonso| galian amssettan ponareyaat asas issn| stuns testo| gaon ass asasi galmnpmssettan jami assets| astana| stuns same also gamas asas amassettan iarsratng asasi| opera| teattns tempo| ambon ons giovane| man amassettan iwa asas) aras) teams eso| som| gomes ass (ar avunamarsttan atargpataarg asma aon) antena |o0 losses| aman ses2san (an aotanamarsttan pursinraan asmara asas) tangan soon sense| serasa oran mea srjvwnamarvara pamatupeg sesat arora tangan msson star aras salvtnamarvara pamatemnmng asmara saman) tangan san session saga poo salounamarvara pasangan asasi panen) mantu mom range estos sen salvunanarvara pennginseseang asasi pass) tangan essseof tegas seo ssavwnamarvara fomranangan asasi areas) tangan now range dragon soo softvunamarvara pejuang asmara asas) tangan son sosio| aero satoe selavunamarvara permesinan asasi psms) antena soon asset| tomas osoba: bea corfaowmamarvara iruntap asesasaj astana mentan seo essen sfbosmamatas astra) teruna emo ena donovan sastra jemaimmua tidaktanas a00 sia sofpandanon terutama grosse| fortunes gaston m0solo gen fana pematang sosis pasaran) tdoktanas sea o0of beo seat too gnfpodwan petang atretongirg asas) asasi| tentang testo| aow asas aaressn| gafpandaman tentang oase| 2g7aksi) portals tassooof tomo angin ros off atongreee asmsase| stars| tama) answer oom eos sastra ossorap| arfpdasan dvatngsungatamar sman 2asiae) tentu tomo sanspo| oase osn afgan patangamaun asmara| tosrsosa) tangan songo sesama aro ofamasai ikatan asmsase| amors taun seo ena sisa amiewmtomaos sensor anggaran anggaran anggaran per desa alokasi formula alokasi kinerja tahun solat pesongawa assam 25asal maths sena asrama batang alai selatan batang alai selatan tidak lunas loo batang alai selatan tembok belalang batang alai selatan batang alai selatan tidak lunas loo batang alai selatan batang alai selatan bukan lipatolbasne ativora deumangseneang oase| berasal tertanam sesosok too ampas injoaang tiara demang angan) tdoktanas sio ooo most anfesongiaita iomageapesase| passage| tetanus same seo asn garlesongiaita jamngaak apaan esai) museums same oom sara asas ganfomonemotvara pawang asmara| arca) tentu mom sos rsssf pass hanfamoneotvara urersartama asmsase pasa mantu sesama| ganas oren gaolhanatanpantaan asmara asas) tanttuna session| asa ozon arfhanatan eng asmara| sos tentu atom solo| serap sasnfesongilatimar andr aan) asasi| meat eso| ssow ganas amo2san|total kontrol penghitungan pagu bagi hasil pajak daerah hasil perhitungan pagu bagi hasil pajak daerah a3bup) sungai tengah pagu alokasi dasar dari pagu bhp) sdn hasil perhitungan pagu alokasi dasar aka pagu bagian formula dari dari pagu bhp)) rim total pagu bagian formula tas pagu bagian kinerja dari dari pagu bhp)) ung chairansyah total pagu bagian kinerja jumlah pagu bhp pagu kurang jalur hasil perhitungan pagu bhp pagu kurang jalur jumlah desa lampiran peraturan bupati hulu sungai tengah nomor tahun tanggal november rincian bagi hasil retribusi(aa dara tenang ato asasi| terus spoof emo arisan dataran peran aatoraf sambas| teoktms omooof soo esa goa paras permanseteang gta assists| tertanam spoof moo stasis soo dapar pengamtavitas toga 00sara| tree dasar asnooof sesosok santos caesar grfpaman dongeng arogan spora| mesum nmo| som| sea sos suparman omega pastor ses) memutus | simo| ason| nan sasa gnfamusenawa rataan toga 2nears| tamu toko season goro dafamusenawa tata samar arogan antena |o0 tao sono seluas asas bofamutenawa tata arogan asas mantu oom sooseof sebesar asgnfamutenawa penerbang arogan asas) mantu pon songo sensor areas gnfamusenaya patah toga| mas tentu atom samo| toko proses avtnamarsttan atasi datogai sara) antena |o0 tao sensor desas sasando geaownamarsttan pantatambevangrme dato7ai grease) antena atom sasseof mass sson arlavunamarsttan amatarerng datogai asas) annum iso toko| kemas tomas olavwnamarsttan porancaneng datogai glucose) mantu sense nasa sans anjownamarsttan pangan datogai papa) antena naso sense mass soo javunamasttan paresmewaa datogai aman) antena asas sis sasa gajotnamarsttan (rareadng toga rasa) mantan son sos ramon togo sesar amassaatan rwangraat ato tdoktanas ooo segoe siswa bara0 van amassaatan dengitangs ato area) teoktanas mrsooof sion sao dar joon amossaatn pesengsetatng ato soso3| tdoktanas ooo seto van amassaatan dengarkan dataran tdoktanas kiasooof moon encer pro donovan awatara perumahan toga gasaioe| tdoktanas orsooof ses00o sisi sorotan gamasutra pengantar tidoktanas kon o0o seo ora taro sivan sastra pemuatupang ato tidoktanas k2so0of monsoon sosok saloon sastra ianoutemnmg ato 285sga3| tdoktanas goo book slovan gamasutra pemanen toga ass5sa| tdoktanas kasooof srono sasa das slovan gamasutra ppemangensebaang ato 2noaa7) tdoktanas seo seo sain sslloovan awatara jemairenangan dataran costa| tdoktanas kto0of seo slovan gamasutra demang toga tdoktanas soo tattoo bass sorloovan amara pendanaan sato atar7e| teoktanas aaooof a00 sana oraftamnamasuta pastor spissa| mentions sae anon| ass assist| onfavunamarvara pamartaa toga games taun rom oma san ara doaavwnamarvara pompa datogai pamor) mantu seo amas| sesan sasa sofa ppamatamar aatogai| pama) tentu game senen sana! rda pass toga asnsase| mantu now seo senar semasa afgan pama tang arogan pesan) tangan iso sense| sangan sanalah ong date sstngtangang aatogai aren tentu atom tanoe ses a05 sofpananan prangraat slogan asst3| yuna asspato gassooof soo ses organ dalam pematung toga semasa| tertanam smaooo soo emas daro0 bofparaa pangan toga sesar) rektum soo soo segan grace drfpaeaa semua toga 2logos| teoktans sao sos sar dafparaa tempat toga scores| tertanam 3roof season says alba temuan toga sastra| tekan ooo sesosok igoefesasi ewangosar arora asasi| stuns some| san| sis asaossa| honlamunemoisettan atasan aatogai asian tentu also sense tangan area anfomoneoisttan rara tatang patogen asean tentang aro season oase sena elbasme ativora deumangeseseang dataran senar) teoktans asnooof tomohon sasa injoasng tiara demands toga asasi0| teoktanas kiasooop assooop mass pass anfbasng tiara rome slogan asasi| tdoktanas 5000p tokoh pasa haolbatmg tiara insani getaran san) tidoktanas koo moon sena das hanlbatmg tiara ipapmgn toga rossa0| tdoktanas kao soon gan haolbatmg antara dewan toga sson2| tidoktanas soo sengon da7 hanlbatng tiara dewantara story 9as276| tdoktanas o0of asam ooo sts57 toga gaslbatmg antara parents toga tidoktanas a00 saysbaafhanatan pong arogan ensee tamu mom sawo eos onar ganfpanatan pesan anatomi| mass tenun mom asso| mass snooasn anfamonemortmar ppauranga topan asiae| mantu rom ass ssen s2s255 gaofamoneoitmr ranjang arogan mor tangan sense rensen psmirdrom kontrol penghitungan pagu bagi hasil retribusi daerah hasil perhitungan pagu bagi hasil retribusi daerah sungai tengah pagu alokasi dasar dari pagu bhp) pe), hasil perhitungan pagu alokasi dasar jan ia pagu bagian formula dari dari pagu bhp)) total pagu bagian formula cita pagu bagian kinerja dari dari pagu bhp)) airanyyah total pagu bagian kinerja jumlah pagu bird pagu kurang jalur hasil perhitungan pagu bird pagu kurang jalur jumlah desa |
berita negara republik indonesia semen esdm. perizinan bidangyelenggaraan pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk mendorong pengembangan pengusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu melakukan penyederhanaan perizinanertambangan mineral dan batubara sertajenis izin usaha bidang pertambangan mineral dan batubaradan tiup. izin usaha bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud padab iii iup eksplorasi dan ipk eksplorasi bagian kesatu duup eksploraeksplorasi yang telah melakukan perubahan status dari mdn menjadi pma kepada menteri untuk diperbarui iup eksploramineral logam atau batubara dapat mengajukan iup eksplorasi kepada menteri apabila: merupakan iup eksploraeksploraprovinsi, kepada menteri untuk diperbarui iup eksplorasinya. ipk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh menteri. bagian kedua tata cara pemberian iup eksplorasi atau ipk eksplorasi iup eksplorasi atau ipk eksplorasi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui tahapan: pemberian tiup atau tiup, dan pemberian iup eksplorasi atau ipk eksplorasi. pemberian tiup atau tiup sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara prioritas, mekanisme lelang, atau permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian iup eksplorasi atau ipk eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan permohonan iup eksplorasi atau ipk eksplorasi yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan tiup atau tiup. permohonan iup eksplorasebagaimana dimaksud pada harus diajukan kepada menteri paling lambat (lima) hari kerja: setelah bumn atau bumi diberikan tiup secara prioritas atau ditetapkan sebagai pemenang lelang tiup, atau setelah badan usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang lelang tiup.batsetelah. permohonan, evaluasi, dan penerbitan iup eksplorasi atau ipk eksplorasiiup eksplorasi dan ipk eksplorasi iup eksplorasi atau ipk eksplorasi meliputi: paling lama (delapan) tahun untuk iup eksplorasi mineral logam atau ipk eksplorasi mineral logam, paling lamacc. paling lama (tiga) tahun, untuk: iup eksplorasi mineral bukan logam, atau iup eksplorasi batuan. mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf angka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab iup operasi produksi dan ipk operasi produksi bagian kesatuup operasi produkoperasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan iup operasi produksi kepada menteri apabila: merupakan iup operasi produkoperasi produksi mineral logam atau batubara, dan cc. tiup nya berada pada lebih dari (satu) provinsi, kepada menteri untuk diperbarui iup eksplorasi nya. ipk operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh menteri. bagian keduaadan ipk operasi produksi iup operasi produksi atau ipk: paling lamapaling lamacc. paling lamapermohonatau ipk operasi produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangbtidak dapat mengajukan permohonan iup operasi produksi untuk pengolahan dan atau pemurnian serta ipjp sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bab iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian bagian kesatuiup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurniankhusus untuk pengolahan dan atau pemurnian khusus untuk pengolahan dan atau kemurniannya. bagian keduapaling lamapermohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus dilengkapi: salinan iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, laporan keuangan yang telah audit oleh akuntan publik (dua) tahun terakhir, dan laporan kegiatan satu tahun terakhirkhusus untuk pengolahan dan atau pemurnian apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian tidak menunjukkan kinerja yang baik.zin usaha jasa pertambangan bagian kesatudiipjppjp yang telah melakukan perubahan status dari mdn menjadi pma kepada menteri untuk diperbarui ipjp nya. bagian kedua tata cara pemberian ipjp ipjp untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan diermohonan, evaluasi, dan penerbitan ipjp diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam lampiran iva yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. bagian ketigatercantum dalam lampiran ivbusaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud padajangka waktu (tigenam) bulan dan paling lambat (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu ipjp. permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus dilengkapi: salinan ipjp: dan bukti penyampaian laporan kegiatan kepada kepala teknik tambang, menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan ipjp apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang ipjp tidak menunjukkan kinerja yang baik. permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangan ipjp diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam lampiran ivcpat menyerahkan kegiatan penambangan kepada pemegang ipjpmineral aluvialpemegang ipjp yang diterbitkan oleh gubernur melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan menterib viikegiatan usaha pertambangan, melakukan kerja sama dengan pemegang ipjp sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya,ngajukan permohonan penciuman sebagian atau mengembalik, mengajukan permohonan peruajukan permohonan untuk mengusahakan mineral ikutan termasuk mineral logam tanah jarang pada saat pengajuan persetujuan studi kelayakan, mengajukan permohonan wilayah luar tiup atau tiup nya untuk menunjang kegiatan usaha pertimbangannyarencana kerja dan anggaran biaya, il. membangun tempat penyimpanan penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biayarencana kerja dan anggaran biaya, dan mengoperasikan kapal keruk isap sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf hurufmenteri melimpahkan wewenang kepada gubernur untuk memberikan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran biayadandan ipk dapat bekerja sama untuk menunjang kegiatan usaha pertimbangannya meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dengan pemegang ipjp. pemegang iup dan ipk dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha penunjang selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalamil.dan ipk wajib melaksanakan: pengelolaan teknis pertambangan, pengelolaan keselamatanuntuk melaksanakan sebagian wewenang dan tugas kepala inspektur tambang dalam mengesahkan kepala teknik tambang, menerbitkan kartu pengawas operasional, dpengujian kelayakan penggunaan peralatan dan atau pengujian kelayakan penggunaan instalasi, pengoperasian kapal keruk isapdandan tanpa persetujuan direktur jenderalpenunjangdan ipjp, menjadikan komoditas tambang yang belum tergali kepada pihak laindan ipk nya kepada pihak laincc.rencana kerja dan anggaran biayab yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini dan kewajiban pemegang ipjp paragraf hak pemegang ipjp berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. paragraf kewajiban pemegang ipjp wajib: menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, cc. mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja lokal, dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui kepala teknik tambang. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha dari periode tahun sebelumnya. dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf pemegang ipjp wajib:dan iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan mengalihkan ipjp nya kepada pihak lain. bab viii pembinaan dan pengawasan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemegang iup, ipk, iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan ipjp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang tersendiri. babatau dan huruf atau sampai dengan huruf huruf atau sampai dengan huruf atau huruf huruf atau huruf huruf atau sampai dengan huruf atau huruf atau huruf atau huruf atauedan ipjpyebutan perizinan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan sebelumperizinpenyebutannya disesuaikan dengan penyebutan perizinan dalam peraturan menteri ini. permohonan perizinan yang telah diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannyaketentuan mengenai persetujuan rencana kerja dan anggaran biayakontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi: tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi. penyesuaian tahap kegiatilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka.angka sepanjang terkait dengan pemberian perizieksplorasi mineral logam dan batubara tan pemenang lelang menteri persyaratan checklist dan surat dari pemenang dokumen lelang tiup tiup kelengkapan paling lambat (lima) pengajuan ah. persyaratan: peni hari kerja setelah peampnonan administratif, pengumuman teknis, pemenang lelang. lingkungan, dan paling lambat (lima) finansial. hari kerja sejak diberikan secara prioritas kepada bumn buminan keterangan tata cara permohonan, evaluasi, dan penerbitan iup atau ipk eksplorasebagai pemenang lelang tiup tiup atau bumn bumi yang diberikan secara prioritas, mengajukan permohonan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara langsung ataueksplorasi mineral logamnilai kompensasi data informasi tiup. persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial pemberian ipk eksplorasi mineral logam dan batubara: persyaratan administratif untuk ipk eksplorasi mineral logam dan batubara yang diajukan bumn dan bumi dan diberikan secara prioritas:untuk ipk eksplorasi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang tiup: surat permohonan yang ditandatangani atas materai oleh direksi badan usaha, susunan direksi dan pemegang saham, dan surat keterangan domisili. persyaratan teknis pengalaman bumn, bumi atau badan usaha swasta dibidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit (tiga) tahun,eksplorasi, dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data atau sesuai dengan penawaran. mineral bukan logam dan batuan menteri kegiatan pemohon kelengkapan keterangan gubernur waktu output persyaratan checklist dan surat permohonan dokumen paling lambat pol kelengkapan (lima) hari kerja pengajuan persyaratan: hari setelah penerbitan permohonan administratif, peta tiup mineral teknis, bukan logam dan lingkungan, dan batuan finansialkaveksplorasi mineral bukan logam dan batuoleh menteri atau gubernur sebagai pemegang tiup mineral bukan logam atau batueksplorasi mineral bukan logam atau batu, dan atau salinan paspor bagi warga negara asing wna) koperasi: surat permohonan yang ditandatangani atas materai oleh ketua koperasi,orang perseorangan: surat permohonan yang ditandatangani atas materai, kartu tanda penduduk ktp), nomor pokok wajib pajak npp), dan surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, susunan pengurus dan daftar pemegang sahambiaya pencanangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta tiup. menteri energi sumber daya mineral republik indonesia, ttd ignatius jonan(.) dokumen pengajuan ah: persyaratan: hari permohonan administratif, teknis, lingkungan, dan wwpetaiatau ipk operasi produkipk eksplorasi mineral logam atau batubara, mengajukan permohonan peningkatoperasi produksi mineral logam atau batubaraatau ipk operasi produk2g.cc. bukti pembayaran iuran tetap (tiga) tahun terakhir. persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial pemberian iup operasi produkmbayaran retribusi daerah (tigkam persyaratan: hari permohonan administratif, teknis, lingkungan, dan wwm .hop pama|perpanjangan iup atau ipk operasi produksioperasi produksi ipk operasi produksi, mengajukan perpanjangperpanjangan operasi produksiatau ipk operasi produksilunasan iuran tetap dan iuran produksi (tiga) tahun terakhir untuk pemegang iup operasi produksi komoditas mineral logam dan batubara atau bukti pembayaran retribusi daerah (tiga) tahun terakhir untuk pemegang iup operasi produksi mineral bukan logam dan batuanw m. dna keterangan: badan usaha koperasi perusahaan firma perusahaan komanditer orang perseorangan c5. keteranganzin usaha dan finansial pemberian iup operasi produksi khusus dan atau salinan paspor bagi warga negara asing. daftar pemegang saham,asal modal koperasi,kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat,maksud dan tujuan usaha dalam akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak bidang perdagangan komoditas mineral atau batubara hasil pengolahan dan atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal.paling sedikit (tiga) cc. dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian mineral atau batubara yang telah disetujui oleh menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, c9. pemegang ipk operasi produksi:,salinan dokumeaudit oleh akuntan publik, rencana pembiayaan dan rencana investasi, cc.,eka luu dokumen kelengkapan: administratif hari unit teknis verifikasi dan teknis konsep lingkungan, persetujuan dan finansial. penerbitan surat keputusan hari izinperpanjangan iupoperasi produksi khusus untuk dengan melampirkan salinan kartu tanda penduduk ktp) dan nomor pokok wajib pajak npp) bagi pengurus perusahaan berkewarganegaraan warga negara indonesia wni).dan nomor pokok wajib pajak npp).dan surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.salinan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (dua) tahun terakhir, salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan (dua) tahun terakhir,. perjanjian kerja sama jual beli dengan pembeli dalam negeri dan atau luar negeri. persyaratan finansial laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan surat pemberitahuan tahunan spt) pajak penghasilan badan perusahapjp menteri gubernur waktu output persyaratan checklist dan tanda terima tjp yang dokumen diterbitkan kelengkapan menteri dapat pengajuan persyaratan hari diajukan oleh permohonan administratif badan usaha dan berbentuk teknis. perseroan terbatas, tjp yang diterbitkan gubernur dapat diajukan oleh perusahaan firma, perusahaan komanditer, dan orang perseorangan. evaluasi dokumen hari administratif unit teknis kelengkapan dan teknis, administratif dan dan teknis. draft surat evaluasi keputusan ipjp surat keputusan surat keputusan bita tjp tjp berlaku surat keputusan hari izin selama (lima) tahun jumlah keterangan tata cara permohonan, evaluasi, dan penerbitan ipjp pengajuan permohonan badan usahatjp. evaluation membuat hasil evaluasi dan draf surat keputusipjp disampaikan kepada pemohon. persyaratan administratif dan teknis permohonan persyaratan permohonan t npp) perusahaan dan nomor pokok wajib pajak npp) jajaran direksi (sesuai dalam akta), surat pernyataan tertulis atas materai dan s. menteri energi sumber daya mineral republik indonesia, ttd ignatius jonanjenis, bidang, dan subbidang usaha jasa pertambangan konsultasi, penyelidikan survei tinjau perencanaan, umum reconnaissance) pelaksanaan, remote sensing dan atau proyeksi pengujian peralatan konsultasi, eksplorasi manajemen eksplorasi perencanaan, penentuan posisi sek sana, pemetaan topografi dan atau pemetaan geologi pengujian kerajaan geokimia geofisika survei bawah permukaan geoteknik pemboran eksplorasi person tkonsultasi, konstruksi perencanaan, pertambangan penyematan tambang dan atau peredaran bawah tanah sistem penerangan tambang alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah fasilitas penimbunan bahan tni konsultasi, pengolahan pengurusan batubara perencanaan, dan pemurnian pencucian batubara dan pengujian pencampuran batubara peralatan peningkatan mutu batubara pembuatan briket batubaramenggunakan lori pelaksanaan, menggunakan ban berjalan dan pengujian (belt conveyor) peralatansurvei rkl rpl pelaksanaan, pengelolaan air asam dan pengujian tambang peralatan audit lingkungan pertambangan konsultasi, pasca tambang reklamasi perencanaan, dan reklamasi penutupan tambang pelaksanaan, pembongkaran fasilitas dan pengujian pelajaran penyiapan dan penataan lahan pembibitan perawatan konsultasi, keselamatan pemeriksaan dan pengujian perencanaan, dan kesehatan teknik pelaksanaan, kerja audit keselamatan dan dan pengujian kesehatan kerja peralatan pertambangan konsultasi, penambangan pengupasan, pemuatan, perencanaan, dan pemindahan pelaksanaan, tanah batuan penutup dan pengujian pemberian pembongkaran peralatan tanah batuan penutup pengangkutan tanah, penutup, batubara,.penggalian endapan mineral mineral aluvial aluvial menteri energi sumber daya mineral republik indonesia, ttd ignatius jonan lampiran ivcpjp menteri kegiatan badan usaha kelengkapan keterangan gubernur waktu output persyaratan checklist dan tanda terima dokumen kelengkapan pengajuan syar: ga) ah: persyaratan hari permohonan administratif dan teknis. evaluasi dokumen hari administratif unit teknis kelengkapan dan evaluasi administratif teknis, dan dan teknis. draft surat keputusan tjp surat surat keputusan penerbitan keputusan perpanjangan ipjp surat keputusan hari peran izin perpanjangan berlaku selama tjp (lima) tahun keterangan tata cara permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangan tjp: pengajuan permohonan badan usaha mengajukan permohonan perpanjangan ipjp.perpanjangan ipjp. evaluation membuat hasil evaluasi dan draf surat keputusan perpanjangperpanjangperpanjangan ipjp disampaikan kepada pemohon. persyaratan administratif dan teknis permohonan perpanjangan ipcc. npp perusahaan dan npp jajaran direksi (sesuai dalam akta), surat pernyataan tertulis atas materai dan di tata cara permohonan, evaluasi, dan penerbitan tanda registrasitanda terima dokumen pengajuan tsy: ah. pen arteri hari permohonan administratif. dokumen form kelengkapan. hari evaluasi, unit teknis check list dan evaluasi konsep surat tanda registrasi. pengumuman penerbitan dan penerbitan surat tanda tanda hari melalui surat registrasi registrasi tanda registrasi pan maa|oo keterangan tata cara permohonan, evaluasi, dan penerbitan tanda registrasidokumen belum sesuai dengan persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan badan usaha pemohon. dalam halevaluasi evaluation membuat hasil evaluasi dan konsep surat tanda registrasi. penerbitan tanda registrasi surat tanda registrasi ditandatangani oleh direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara, surat tanda registrasi yang sudah ditandatangani diumumkan melalui website dan diserahkan badan usaha. persyaratan tanda reg perizinan dari lembaga terkait yang masih berlaku akta pendirian badan usaha perubahan terakhir nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan dan direksi komisaris (sesuai akta pendirian perubahhari dokumen pengajuan kelengkapan permohonan persyaratan. pemberian sertifikat dan tanda registrasi hari pengumuman dan database website online minerva keterangan:memenuhi persyaratan secara administrasi, teknis, finansial dan lingkungan, akan diberikan tanda terima permohonan kepada badan usahapenerbitan tanda registrasi berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, unit teknis menyiapkan sertifikat nomor tanda registrasi dan memperbaharui data perusahaan database tanda registrasi pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara. sertifikat nomor tanda registrasi perusahaan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara diberikan kepada pemohonfi), pernyatalindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan keselamatan dan kesehatan kerja, menteri energi sumber daya mineral republik indonesia, ttdcc.operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing belum berproduksi dan melakukan penjualan, lihat laporan kegiatan format surat permohonan: skorkegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara: uraian pemanis bemantamtais terbaru dengan pengesahan dari kemenkumham, laporan pemberitahuan tahunan spt) pajak penghasilan badan (dua) tahun terakhirpma belum berproduksi dan melakukan penjualan, lihat laporan kegiatan (format surat permohonan: kop uraianlaporan |
berita negara republik indonesia no786., semen esdm. perhitungan harga jual eceran bbm. perubahan kelimkegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi786n diubah, dan dihapus, diantara dan disisipkan (satu) yakni (6a), serta ditambahkan (satu) yaknisehingga berbunyi sebagai berikut: no786.harga jual eceran jenis bbm umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada menteri. dihapus. dihapus. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri melalui direktur jenderal. &a) direktur jenderal melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran jenis bbm umum yang disalurkanmenteri menetapkan harga jual eceran jenis bbm umum. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi harga jual eceran jenis bbm umum ditetap). merk lag..!.des!tan pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnyasi produk yang telah diakreditasi atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui oleh komite akreditasi nasional kan). direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi melakukan pengawasan terhadap penerapan sni sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran terhadap peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai tan dengan ketentuan peraturan perundang undanganmaret,. bagian mengenai pemutus sirkuit untuk operasi arus bolak balik sebagai standar wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kanan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta om. padatanggal september menteri energi dan sumber daya mineral, yel: untuk operasi arus bolak balik |
olta cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi menteri energi dan sumber daya mineral, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerjlu meninjau kembali peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun dimaksud: mengingatfebruariwilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja namun tidak dapat ditetapkan pemenangnyawilayah kerja atau penawaran langsungadalah mekanisme penawaran wilayah kerja yang wilayahnya disiapkan oleh direktorat jenderalatau bentuk usaha tetap. studi bersama joint study)dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. dokumen lelang bid document) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai lelangatau.tim penawaran wilayah kerja. tim lelang adalah bagian dari tim penawaran wilayah kerja yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta lelang dalam rangka pelaksanaan lelang wilayah kerja. tim penilai adalah bagian dari tim penawaran wilayah kerja yang: bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi bersama dan peserta lelang dalam rangka pelaksanaan penawaran langsung wilayah kerja. bab kebijakan penawaran wilayah kerja menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerjbadan pelaksana. penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui melalui lelang wilayah kerja dan penawaran langsung wilayah kerja. dalam rangka pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja, direktur jenderal membentuk tim penawaran wilayah kerja, yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari unit unit lingkungan departemen, badan pelaksana dan perguruan tinggi. menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam berbab iii penyiapan wilayah kerja bagian kesatu umum pasa! direktur jenderal menyiapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang berasal dari wilayah terbuka. wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada berasal dari, antara lain: wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai wilayah kerja:::. bagian kedua penyiapan wilayah kerja dalam rangka penawaran wilayah kerja melalui lelalelang wilayah kerja, dilakukan oleh direktorat jenderal melalui evaluasi teknis dan ekonomi sertabada direktur jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan batas batas wilayah kerja dengan menggunakan sistem grid: prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan penawaran wilayah kerja: bentuk dan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja sama. direktur jenderal menyampaikan kepada menteri mengenai usulan penetapan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap sesuai hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data sebagaimana dimaksud pada kan bagian ketiga penyiapan wilayah kerja dalam rangka penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsupenawaran langsung wilayah kerja, dilakukan oleh direktorat jenderal berdasarkan usulan badan usaha atau bentuk usaha tetap. usulan penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan terhadap wilayah terbuka yang belum dievaluasi untuk dicadangkan dalam rangka lelang wilayah kerja oleh direktorat jenderal. penawaran langsung wilayah kerja terhadap wilayah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu dilaksanakan melalui studi bersama. usulan penawaran langsung wilayah kerja terhadap wilayah terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf danpada wilayah kerja available kepada direktur jenderal, sepanjang belum dicadangkan kembali dalam rangka lelang wilayah kerja oleh direktorat jenderal. fasal usulan penawaran langsung wilayah kerja terhadap dan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hanya dapat diajukan oleh badan usaha. usulan penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam dan wajib disampaikan secara tertulis kepada direktur jenderal dengan melampirkan persyaratan batas batas dari wilayah terbuka atau wilayah kerja available yang diusulkan sesuai dengan kode grid dan tidak melebihi (delapan) grid, ketersediaan dan akses data yang mewakili daerah yang diusulkan, geologi regional, petroleum system, dan konsep eksplorasi: oo. dalam hal penawaran langsung wilayah kerja diusulkan terhadap bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan: profil badan usaha atau bentuk usaha tetap, yang meliputi antara lain kegiatan bidang usaha badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bersangkutan atau bentuk usaha tetap yang telah berdiri lebih dari (tiga) tahun: surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan jakarta, yang menerangkan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai studi bersama bagi badan usaha atau bentuk usaha tetap baru, mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman bidang minyak dan gas bumi: pernyataan kesanggupan penyerahan jaminan pelaksanaan studi bersama: rencana kerja pelaksanaan studi bersama dan tata waktunya. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak lengkap, usulan tersebut dikembalikan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap dan tidak dicatat sebagai usulan penawaran langsung wilayah kerja. badan usaha atau bentuk usaha tetaplebih dari (dua puluh lima persen) dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap area area yang diusulkan tersebut dicadangkan untuk lelang wilayah kerjakurang dari atau sama dengan (dua puluh lima) persen dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengusulkan berikutnya wajib menyesuaikan areanya dengan usulan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang pertama. usulan penawaran langsung wilayah kerjilai. dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap data data yang disampaikan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalamlakukan presentasi dihadapan tim penilai. setelah dilakukannya presentasi sebagaimana dimaksud padailai dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja sejak tanggal dilakukannya presentasi. badan usaha atau bentuk usaha tetap yang tidak menyampaikan seluruh dokumen dalam jangka waktuyang telah disampaikan dinyatakan tidak berlaku. tim penilai melakukan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada direktur jenderal. berdasarkan hasil evaluasi tim penilai, direktur jenderal menyetujui atau menolak usulan penawaran langsung wilayah kerj atau bentuk usaha tetap wajib melaksanakan studi bersama pada wilayah lapangan, dalam pelaksanaan studi bersama direktorat jenderal dapat menyertakan pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan atau data atas nama direktorat jenderal atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersama. www www badan usaha atau bentuk usaha tetapjangka waktu pelaksanaan studi bersama, badan usaha atau bentuk usaha tetap atau bentuk usaha tetap lain. badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana penawaran langsung wilayah kerja wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan jakarta sebesar usderja sejak persetujuan penawaran langsung wilayah kerja diterbitkan. badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana penawaran langsung wilayah kerja yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama karena mengundurkan diri: tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan dalam persetujuan studi bersama: atau cc. mengurangi komitmen studi bersama atau sebab sebab lainnya, surat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan direktoratdalam pelaksanaan studi bersama, badan usaha atau bentuk usaha tetap atau bentuk usaha tetap yang telah mendapatkan persetujuan penawaran langsung wilayah kerj atau bentuk usaha tetap yang mengajukan usulan penawaran langsung wilayah kerja merupakan konsorsium danantara lain surat pernyataan dari anggota konsorsium yang mengundurkan diri: dan surat pernyataan kesanggupan untuk melanjutkan pelaksanaan studi bersama. atas dasar penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal melakukan perubahan administratif terkait persetujuan penawaran langsung wilayah kerja. badan usaha atau bentuk usaha tetapningkatkan mutu data danbadan usaha atau bentuk usaha tetapkerja yang berasal dari bagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf danilai melaksanakan evaluasi atas hasil studi bersama yang dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap meliputi aspek teknis dan ekonomi, tidak melebihi (enam) grid untuk wilayah lepas pantai (offshore) dan (empat) grid untuk wilayah daratan (onshore). a1 badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersamapeserta lelang penawaran langsung wilayah kerja lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi. badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersama yang tidak dapat memenangkan penawaran langsung wilayah kerja dimaksuderja setelah pemenang penawaran langsung pada wilayah kerja tersebut diumumkan. dalam hal pelaksanaan studi bersamasalah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri dari keanggotaan konsorsium dan. tidak memasukkan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pelaksanaan studi bersama yanglelang penawaran langsung wilayah kerja,dan usaha atau bentuk usaha tetap atau bentuk usaha tetap persetujuan penawaran langsung wilayah kerja sampai dengan proses lelang penawaran langsung wilayah kerja, pemegang saham mayoritas dari badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersama dilarang mengalihkan saham secara mayoritas atau melakukan tindakan lain yang berakibat pada berubahnya pengendali utama pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan studi bersama. badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersama yang melakukan tindakan pengalihan saham atau tindakan laib penetapan wilayah kerja menteri menetapkan wilayah kerjasebagaimana dimaksud dalam dan sebelum ditetapkannyasebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktorat jenderal. naa lelang wilayah kerja: dan atau lelang penawaran langsung wilayah kerja. dalam pelaksanaan penawaran wilayah kerjadan tim penilaidepartemen dan badan pelaksan. pasa! penawaran wilayah kerja melalui lelang wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja dilaksanakan oleh direktur jenderal melalui: pengumuman wilayah kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya: dan promosi wilayah kerja. dalam pelaksanaan pengumuman dan promosi wilayah kerjwilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja leladipersiapkan oleh direktorat jenderal sebagaimana dimaksud dalam dan wilayah kerja available. terhadap lelang wilayah kerjamerupakan hasil studi bersama sebagaimana dimaksud dalam untuk pelaksanaan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam: informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi (geological synopsis), cc. cadangan dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi:wilayah kerja atau peserta lelang, yang meliputi jenis, rencana lintasan kuantitas survei seismik dan atau rencana lokasi pemboran sumur taruhan (wildcat well):: surat pernyataan kesanggupan calon peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelang(operation cost) kontrak kerja sama indonesia:wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja yang membentuk konsorsium: surat pernyataan yang menyatak.pembelian dokumen lelang bid document), salinan akte pendiri:: asli surat jaminan penawaran, surat pernyataan dari calon peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja untuk tunduk pada hasil lelang yang diumumkan pemerintah, kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lelang bid document!i). dalam hal wilayah kerja yang akan ditawarkan berasal dari bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan ketentuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan tidak berlaku dan digantikan dengan dokumen sebagai berikut rencana kerja dan anggaran pengembangan lapangan antara lain penambahan sumur, kerja ulang (worker) dan atau pembangunan fasilitas produksi dan atau tahap produksi lanjut eor) serta komitmen mulai produksi: kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja berdasarkan kontrak kerja sama yang ditunjukkan dalam: laporan keuangan tahunan (annual financial statements) untuk (tiga) tahun terakhir badan usaha yang bersangkutan yang telah diaudit oleh akuntan publik. penyerahan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud,wilayah kerja atau peserta lelang) lelang wilayah kerja, paling lambat (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman lelang wilayah kerja:pengumuman lelang penawaran langsung wilayah kerja. berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan dalam rangka keberhasilan penawaran wilayah kerja, direktur jenderal dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu penyerahan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud pada kepada menteri. calon peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelangwilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja. calon peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelangwilayah kerja atau peserta lelangr lengkap, peserta lelawilayah kerjailaisekurang kurangnya separupenawaran langsung wilayah kerja. khusus untuk penilaian akhir terhadap pelaksanaan lelang penawaran langsung wilayah kerja pada wilayah kerja yang berasal dari bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan,dilaiyang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerjatama (prime bank) yang berkedudukan jakartawilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerjawilayah kerja atau lelangwilayah kerja atau lelangwajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya (sepuluh persen) dari total komitmen pasti eksplorasidanjaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada wajib diserahkan kepada direktur jenderal paling"r, berdasarkan pemberitahuan oleh badan pelaksana kepada direktur jenderal. peserta lelangbab vii kriteria penilaian lelangwilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja dari wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan: penilaian keuangan: dan, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik, danatau: anggaran biaya komitmen pasti (tiga) tahun pertama masa eksplorasi (firm commitment)a.dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dengan mempertimbangkan diperlukannya percepatan eksplorasi pada suatu wilayah kerja yang ditawarkan, penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik atau,montage dan dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang sesuai dan mendukung. pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta penawaran langsung wilayah kerja pada bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan berdasarkan: penilaian teknis: penilaian keuangan: cc.reservoa'juta british thermal unit mutu) untuk gas bumiwilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja, maka terhadap peserta lelang wilayah kerja atau peserta lelangwilayah kerja kepada direktur jenderal. berdasarkan urutan peringkat calon pemenang lelangwilayah kerjwilayah kerja urutan. peringkat berikutnya untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang wilayah kerja. apabila tidak terdapat pemenang leladapat menyetujui atau menolak usulan peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja pelaksana studi bersama. dalam hal hasil penilaian akhir tim penilai sebagaimana dimaksud pada telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan direktur jenderal mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan peserta islandra (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman lelang penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalamlelang menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen keuangan. apabila peserta lelangapabila peserta lelangtersebut melalui hakanapabilaperalihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku terhadap penerapan sistem batas koordinat dalam lelang wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja yang telah diperoleh persetujuannya sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan tata cara pelaksanaan penawarannya berlakuwilayah kerjnovember (oa menteri energi dan sumber daya mineral, das purnomo yusgiantoro |
rela han kementerian energi dan sumber daya mineral. izin usaha.tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin bagserta usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh menteri. bab usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bagian kesatupenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh badan usaha sebagai berikut:, yang berusaha bidang penyediazin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri untuk: badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi, badan usaha milik negara, atau cc.izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan sesuai dengan jenis usahanya. permohonan izin usaha penyediaanengesahan sebagai badan hukum indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi:terdiri atadan persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik dari menteridenganpenyediaanpenyediaanbagaimana dimaksud dalam kapasitas pembangkit tenaga listrik, jenis usaha, nama badan usaha,dicabut oleh menteri. permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listriktif, teknis,: setelahzin usaha penyediaan tenaga listrik sementara sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepadaizin usaha penyediaan tenaga listrik sementara. pemberian atau penolakan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementarab iii usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri bagian kesatu umum:: surat keterangan terdaftar, laporanyang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi dari menterdiajukan secara tertulis oleh pemohomenteridirektur jenderalsampai dengan kva yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar dari direktur jenderal. permohonan keterangan terdaftar oleh pemohon sebagaimana, dan cc.surat keterangan terdaftardirektur jenderalyang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada direktur jenderal. laporan sebagaimana dimaksud pada:bagian keduamenteri. usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalamnegara, badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing, dantata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan menteri tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.:jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu menteriraturan menteri ini berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik: penggunaan tenaga kerja, pemenuhan tingkat mutu pelayanan, pemenuh, izin operasi, surat keterangan terdaftar, pelaporan, atau izin usaha jasa penunjang tenaga listrik: dan j . penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, direktur jenderal: melakukan verifikasi sarana dan prasarana usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik: dan memberikan bimbingan dan supervisi. bab sanksi administratif pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik,. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara sementara, dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal berupa: teguran tertulis, dan atau pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara. pemegang izin operasioperasi. pemegang surat keterangan terdaftarsurat keterangan terdaftar dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal berupa: teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar. instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, dan lembaga badan usaha lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal berupa teguran tertulis, dan ataudan, izin operasi, atau izin usaha jashuruf dan huruf dalam hal pemegang surat keterangan terdaftardalam hal instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, dan lembaga badan usaha lainnytentuan pelaporan, direktur jenderal mengenakan sanksi administratif berupaatau huruf dikenakan untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan. dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara,ncabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara sebagaimana dimaksud pada huruf sanksi administratif berupa pencabutansebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf atau huruf dikenakan kepada pemegangyang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ataubab vii ketentuan peralihan semua buku sementara, izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara, buku, izin usaha penyediaan tenaga listrik, ius, dan izin operasi serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah ada sebelum dikeluarkannya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara, dan izin operasi, serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah diajukan dan masih dalam proses, wajibdesember tentang usaha penunjang tenaga listrik bidang konsultasi, bidang pembangunan dan pemasangan, dan bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan,esdm. izin usaha. ketenagalistrikan. pelayanan terpadu. satu pintu. kepala badan koordinasi penanaman modal. pendelegasian wewenangseptember tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tanggkewenangan pemberian izin usaha ketenagalistrikanengan hak substitusi. kewenangan pemberian izin usahasa penunjang tenaga listrik, izin jual beli tenaga listrik lintas negara,penugasan survei pendahuluan panas bumi, izin panas bumi, persetujuan usaha penunjang panas bumi, dan izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi. dalam hal pemberienergi dan sumber daya mineral menunjuk pejabat dengan status dipekerjakan badan koordinasi penanaman modal, yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis dan atau perizinan operasional. penunjukan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada adalahenergi dan sumber daya mineral. kepala badan koordinasi penanaman modal dalam memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam bertindak untuk dan atas nama menteri energi dan sumber daya mineral. atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalampembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikanpada saat peraturan menteri ini berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang pemberian izin bidang usaha ketenagalistri.esdm. penyelenggara negara. asn. laporan harta kekaya, dan nepotisme, dan sehubungan dengan adanya aturan baru mengenai pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negarakutu presiden nomor tahun tentang pembentukan badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahandan atau aparatur sipilharta benda yang dimiliki oleh, yang selanjutnya disingkat lokasi, adalah daftar seluruh harta kekayajenderal kementerian energi dan sumber daya mineral, yang selanjutnya disebut inspektorat jenderal adalah inspektorat jenderalph migaskretariat jenderalnyelenggara negara selama dan setelah memangku jabatannya wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada kpk dengan mengisi formulir lakon. pegawai asn selain penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada menteri melalui inspektur jenderal dengan mengisi formulir lokasi. penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: menteri, anggota dewan energi nasional, komite bph migas, staf khusus menteri, pejabat struktural eselon i.a atau jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat struktural eselon i.b atau jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat struktural eselon il.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural eselon ii.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural eselon lla atau jabatan administrator yang bertugas sebagai kepala unit pelaksana teknis: pejabat struktural eselon atau jabatan administrator yang bertugas sebagai pengelola pelayanan usaha dan perijinan, pejabat struktural eselon atau jabatan administrator yang memiliki bidang tugas penyusunan peraturan perundang undangan lingkungan direktorat jenderal, il. ketua sekolah tinggi energi dan mineral akamigas, pejabat fungsional auditor, dan pejabat pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. pejabat pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, perangkat organisasi unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. bab iii tata caratata cara laporan harta kekayaan penyelenggara negara. penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada apabila melaporkan harta kekayaannya yang: untuk pertama kali maka mengisi formulir lakon model kpk aj, atau pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir lakon model kpk b. pengisian formulir lakon sebagaimana dimaksud pada menggunakan format yang ditentukan oleh kpk. penyampaian sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan kepada kpk: secara langsung kepada customer service lakon, melalui pos, secara kolektif dengan dikoordin, dan atau secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal esdm melalui kepala biro yang membidangi kepegawaian. penyelenggara negara yang menyampaikan lakon secara langsung kepada customer service lakon dan atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian lakon dari kpk kepadapenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan kembali harta kekayaannya kepada kpk, dengan mengisi formulir lakon model kpk setiap (dua) tahun selama memangku jabatannya. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan januari tahun yang bersangkutan. dalam hal dipandang perlu, kpk sewaktu waktu dapat meminta penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta bukti surat kepemilikan harta kekayaannya dalam rangkap (dua). dokumen atau ahli warisnya. formulir lakon model kpk a dan formulir lakon model kpk b sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua tata cara laporan harta kekayaan aparatur sipil negara pegawai asn selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam wajib: menyampaikan lokasi kepada menteri melalui inspektur jenderal dengan mengisi formulir lokasi dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan setelah peraturan menteri ini diundangkan,telah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, emosi, atau berhenti dari jabatan, cc.belum pensiun, dan atau menyampaikan kembali lokasi kepada menteri melalui inspektur jenderal secara berkala dalam jangka waktu setiap (empat) tahun. formulir lokasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan format yang ditentukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. formulir lokasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistem online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. penyampaian lokasi dengan format yang ditentukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan kepada menteri melalui inspektur jenderal secara kolektif dengan dikoordinasikan olehdaftar wajib lakon dan lokasipada setiap awal tahun menyusun daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam dan pegawai asn selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam: menyampaikan seluruh daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada kepada menteri melalui sekretaris jenderal dengan tembusan kepala biro yang membidangi kepegawaian, dan menyampaikan seluruh daftar nama pegawai asn selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada kepada menteri melalui inspektur jenderal, dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan januari tahun berjalan. sekretaris jenderal menyampaikan seluruh daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kpk dengan tembusan kepada menteri dan inspektur jenderal dalam jangka waktu paling lambat (dua) minggu setelah diterimanya daftar nama penyelenggara negara dari pejabat struktural eselon iigian kedua penyampaian lakon dan lokasi sekretaris jenderal esdm menyampaikan kepada kpk dengan tembusan kepada inspektur jenderal apabila terdapatkepada inspektur jenderal apabila terdapat pegawai asn selainbagian ketiga ketatausahaan lakon dan lokasi tanda terima penyampaian formulir atau fotokopi tanda terima penyampaian lakon dari kpk didokumentasikan oleh pejabat struktural eselon illa atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai fungsi bidang kepegawaian lingkungan esdmtanda terima penyampaian formulir lakon atau fotokopi tanda terima penyampaian lakon dari kpk sebagaimana dimaksud pada kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian. tanda terima penyampaian formulir lokasi dari inspektorat jenderal didokumentmonitoran dan evaluasi inspektorat jenderal selaku aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas sebagai berikut: melaksanakan pemonitoran kepatuhan penyampaian lakon kepada kpk, melaksanakan pemonitoran kepatuhan penyampaian lokasi kepada menteri, melaksanakan koordinasi dengdalam rangka pelaksanaan pemonitoran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf melakukan verifikasi atas kewajaran lokasi yang telah dilaporkan kepada menteri, melakukan klarifikasi kepada pegawai asn selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalammenteri dengan tembusan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. prosedur, mekanisme, dan implementasi pemonitoran dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut oleh inspektur jenderal. bab kerahasiaan lakon dan lokasisebagaimana dimaksud dalam yang telah diserahkan kepada kpk merupakan dokumen resmi negarwajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir lakon. inspektur jenderal wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir lokasi. bab vii sanksi administratif sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diberikan kepada: penyelenggara negara atau pegawai asn selain penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dyang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau inspektur jenderal yang melakukan pelanggaran ketentuandalam negeri oleh badan usaha swasdan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kilang minyak swasta yang selanjutnya disebut kilang minyak adalah kilang minyak bumi dan atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya yang dibangun oleh badan usaha swasta dalam negebadan usaha swast yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swastmbangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta bertujuan untuk: mewujudkan ketahanan energi, penambahan volume kapasitas produksi bahan bakar minyak nasional, dan cc. mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. bab pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak dalam negeri. pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan izin usaha pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swastab iii penyediaan bahan baku untuk kilang minyak penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan atau impor. bab hasil produksi kilang minyak hasil produksi kilang minyak berupa bahan bakar minyak diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. hasil produksi kilang minyak dapat dijual luar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil produksi kilang minyak berupa bahan bakar minyak dapat dijual kepada semua pengguna akhir dalam negeri. badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam yang menjual hasil produksi kilang minyak kepada semua pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada diberikan izin usaha niaga umum. badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasandalam negeri. penunjukan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas distribusi. badan pengatur memberikan penugasan kepada badan usaha swastayang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembangunan kilang minyak harus: menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan mengutamakan penggunaan produk dalam negerioleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. badan pengatur melakukan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyakjualan mineral luar negeri. pensyaratan dan pemberian rekomenddilakukbahwa dalam rangka pelaksanaperlu diatur kembali pengertian verifikator independen, tata cara penetapan verifikator independen, dan tata cara pelaksanaan vercc.surat pernyataan keabsahan dokumenkta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeriyakni sa), sehingga berbunyi sebagai berikut:sa) direktur jenderal dapat memberikan persetujuan keadaan kahar luar kemampuan manusia atau kendali perusahaaniia danverifikator independen diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: verifikator independen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan hurufdandani yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri iniketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:) persen dalam jangka waktu selambat lambatnya januari kemajuan pembangunan fisik fasilitas pemurnian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam angka ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen. dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri belum mencapai (tiga puluh lima) persen, jaminan kesungguhan disetorkan kas negara melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan setelah januari rekomendasi yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator independenpadapakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeripak bertindak untuk pt cv firma koperasi.ipk operasi nomor: . tentang: .o bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar al203 luar negeri kabupaten kota) . provinsi) ... (tempat), . (tanggal). (bulan) . (tahun) materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan) (nama lengkap) jabatapa. tanggal . lampiran :. and clean"):),"),all03 y60, nomor pos tarif harmonized system), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan #)##) dilampirkan bagi pemegang iup operasi produksi mineral logam s#tet4)###l03 y0.#) isi sesuai dengan hasil pengolahan konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor) isi sesuai dengan hasil pengolahan konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ignatius jonan tea kam s.s site2 (ep! e33 iva esm xyz sas isl sss 8g: ma sel a58 member sus epl(ig lar ads sme dak loss pen gala (ailiaspsss s kee sols. car bob skl un ses ata aga nah saga ae5 honda sda abs esa 5i3 bko 3x8 iss a33 ser),komoditas lokasi pada dievaluasi perusahaan yang telah atau sedang entitas pembangun membangun fasilitas pemurnian dengan kondisi sebagaimana berikut: produk hasil iup operasi produksi, ipk ada tidak ada, pengolahan operasi produksi, atau iup (jelaskan) (konsentrat) operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian yang telah menghasilkan produk konsentrat dan telah membangun fasilitas pemurnian sendiri atau sedang membangun dievaluasi (dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan), atau iup operasi produksi atau ipk operasi produksi yang telah menghasilkan produk konsentrat dan bekerja sama dengan pihak lain dalam negeri untuk melakukan pemurnian yang dibuktikan dengan: kontrak jangka panjang pasokan bahan baku, atau contract sales and purchase agreement copa). nikelnikelaspek yang bauksitbauksitlumpur anoda pihak lain yang telah ada tidak ada, (anode slime menghasilkan lumpur anoda (jelaskan) (anode slime) dan membangun fasilitas pemurnian lumpur anoda anode slime) sendiri, atau pihak lain yang bekerja sama melakukan pemurnian lumpur anoda anode slime) dalam negeri dengyang dibuktikan dengan: dievaluasi kontrak jangka panjang pasokan bahan baku, atau contract sales and purchase agreement copa).aspek yangneraca massa dalam bentuk bagan alir, neraca panas dalam bentuk bagan alir, site infrastruktur pendukung yang battery limit? berhubungan langsung dengan proses utama yang meliputi: dievaluasi pelabuhan, dan nilai investasi cape) menampilkan informasi biayapersiapan awal preliminary), persiapan proyek project preparation), pelaksanaan proyek unite battery limit project execution), utilitas, infrastruktur pendukung off sit:ss,oppo sub kegiatan al total plan kec sub kegiatan a2 total plan sape sub kegiatan a3 total plan jamal oo yoo kegiatan sub kegiatan bl total plan |yi jalur (ee sub kegiatan b2 total plan actual sub kegiatan b3 total plan ore tan dn: torah) (roar) torah) torah) (eng) total total total total total alb 1x83 12x b3 in (roar) torah) (roar) gora) keterangan: al, a2, a3, dst biaya sub kegiatan x1, x2, x3, dst bl, b2, b3, dst biaya sub kegiatan y1, y2, y3, dst dl(offsid: dan commissioning and start jadwal pembangunan deskripsi kegiatan dan subkegiatan bobot kegiatan cc.pa. komoditas pak lokasi pak dievaluasi summary mencantumkan summary kemajuan ada tidak ada, fisik pembangunan fasilitas (jelaskan) realisasi kemajuan mencantumkan realisasi biaya dan pembangunan fasilitas kemajuan fisik pembangunanaspek yang kriteria kelengkapan dievaluasi battery limit)apaian kegiatan nilai score)plan) wietoneg cost(us dj|' status hasil hasil pan par fee jpreummarr titi traseunsun sol ii. were lil iiadara cost( usd| wf hasil hasil bear bra kakak kaki jereummas tee titel alrasisiumvstuov oa) span| lo. joo jos |akses| yo0 z9.lol plan) milestone report bulanan costatus wr hasil ira soo cfproecrexecuon o | teri ajswteina oo oo opt eter la pondasisinteing o.s) pan po |ooofrinisned lb entering machine | sal pan oo ko tuo dia loro bebiaton a50) poco were dewey oss| |oco note breton as00| ace doc noteatus dj sw aan tanpa asn tea cfprorecrexecuon | answering tete trio la pondasi sintang | og) t0000| pan | |oas raised oas lo sop a00 lbesintering machine | sas) span| oo oo oo hee |36e| note 22j tere ter irabricaton aes| sso0| act note oeiwery act o42 note o0o (| erection act |oo0o| note0costatus dj|) pon (bera reason fproecrexecuon ) ) o | ill afiwreana oo ja pondasi sinting! oas| pan ter lb entering machine | | 108s00| as) topan left tee heli lte fabrication sofia dewey noaa oo benetton | | dos scoops oocost( usd| bulan san pok (ea bora |an (reda pong cfprorcrexecumon o| ojo tel astina tete lie la pondasisinteringl oxs) pan pool x00| |oas rimsnea x00| z00| x00| jo steringmasiiwe joran loh wolves eee fabrication a6s| soo| finished joeivery oss| o8s finished erection notyo.y60 dari total peralatan entering itu sendiri. cc. erection untuk erection masih progress, dengan progress total dengan rincian sub kegiatan:dan belum selesai, sehingga progress dinyatakan yo.ngusahaan gas metana batubara menteri energi dan sumber daya mineral, menimbang bahwa gas metana batubara merupakan salah satu sumber daya alamgas metana batubara perlu dikembangan secara optimal: bahwa untuk meningkatkan pengusahaan gas metana batubara sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun perlu mengatur kembali pengusahaan gas metana batubara dan mencabut peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahui november tentang tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud denganeksplorasi gas metana batubargas metana batubara wilayah kerja gas metana batubara. eksploitasi gas metana batubara adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan gas metana batubara dari wilayah kerja gas metana batubara, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian gas metana batubara lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungny. wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut wilayah pkp2b adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan pemerintah dalam lampiran perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang dapat diubah melalui pengurangan pengurangan dan perluasan perluasan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. wilayah kuasa pertambangan batubara yang selanjutnya disebut wilayah batubara adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran kuasa pertambangan batubara. wilayah terbuka gas metana batubargas metana batubara, wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah pkp2b atau wilayah batubara. kontraktor minyak dan gas bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanaperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut kontraktor pkp2b adalah perusahaan swasta yang melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara wilayah pkp2b. pemegang kuasa pertambangan batubara yang selanjutnya disebut pemegang batubara adalah perusahaan swasta nasional atau perorangan yang diberi kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan batubara suatu wilayah batubarwilayah terbuka gas metana batubara atau wilayah kerja available untuk mengetahui potensi dan keekonomian gas metana batubara. evaluasi bersama joint evaluation) yang selanjutnya disebut evaluasi bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor minyak dan gas bumi atau kontraktor pkp2b atau pemegang batubarayang tersedia wilayah kerjanya untuk mengetahui potensi dan keekonomian gas metana batubarlembaga penelitian adalah instansi pemerintah lingkungan departemen energi dan sumber daya mineral yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penelitian dan pengembangan bidang minyak dan gas bumi. institusi tertentu adalah instansi pemerintah lain, institusi atau lembaga yang melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan gas metana batubara. departemen adalah departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya bidangbidang minyak dan gas bumi. tim penawaran wilayah kerja gas metana batubara yang selanjutnya disebut tim penawaran sas metana batubara. bab penguasaan dan pengusahaan gas metana batubara gas metana batubarasas metana batubaragas metana batubaragas metana batubara dipusatkan pada direktorat jenderal. menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja gas metana batubaragas metana batubargas metana batubara, wajib mengutamakan pemanfaatan data dan informasi yang berada pada departemen. dalam rangka pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja sas metana batubara, direktur jenderal membentuk tim penawaran wilayah kerja, tim lelang dan tim penilai yang keanggotaannya dapat terdiri atas wakil dari unit unit lingkungan departemen, badan pelaksana, perguruan tinggi, dan instansi terkait. tim penawaran wilayah kerja, tim lelang, dan tim penilai sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan fungsipengusahaan gas metana batubara meliputi kegiatan eksplorasi gas metana batubara dan kegiatan eksploitasi gas metana batubara. pengusahaan gas metana batubargas metana batubara dilakukan oleh badan pelaksanaberdasarkan pertimbangan teknis dan keekonomian wilayah kerja gas metana batubara yang bersangkutan.: wilayah kerja gas metana batubara dan mengembalikannya, kewajiban pengeluaran dana: perpindahan kepemilikan hasil produksi gas metana batubara: jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak, penyelesaian perselisihan, 9g. kewajiban pemasokan gas metana batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, berakhirnya kontrak: kewajiban pasca operasi pertambangan,ga. pengutamaan penggunaan tenaga kerja indonesia, gas metana batubara hasil ikutan penguraian air (dewatering), dan proyek percontohan pilot project). dalam hal kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil, wajib mencantumkan ketentuan mengenai pengembalian biaya operasi. tag bab iii tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja gas metana batubara pengusahaan gas metana batubara dapat dilakukandengan luas maksimal km2 (tiga ribu kilometer persegi). tata cara penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja gas metana batubaraberlaku, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan menteri ini. untuk penawaran wilayah kerja gas metana batubara dari wilayah terbuka gas metana batubara, wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah pkp2b dan atau wilayah batubara, menteri terlebih dahulu menetapkan wilayah kerja gas metana batubara. dalam menetapkan wilayah kerja gas metana batubara sebagaimana dimaksud pada menteri terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan gubernur yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja gas metana batubara yang akan ditetapkan. terhadap wilayah kerja gas metana batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal melaksanakan penawaran wilayah kerja melalui lelang wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja sesuai denganwilayah terbuka gas metana batubara atau wilayah kerja available, dapat diusulkan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan mengajukan usulan penawaran langsung melalui studi bersama kepada direktur jenderaldalam wilayah kerja minyak dan gas bumi dapat diusahakan oleh kontraktor minyak dan gas bumi yang telah memenuhi komitmen pasti (tiga) tahun pertama masa eksplorasi wilayah kerja minyak dan gas bumi tersebut. kontraktor minyak dan gas bumiterhadap kontraktor minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b, atau pemegang batubara yang kontraknya ditandatangani atau izinnya dikeluarkan setelah adanya usulan studi bersama yang akan ditindaklanjuti dengan pengusahaan gas metana batubara, kontraktor minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b, atau pemegang batubara tidak mendapatkan hakdalam hai wilayah pkp2b atau wilayah batubara telah diajukan untuk dilakukan evaluasi bersama dan kemudian wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah kerja minyak dan gas bumi, kontraktor minyak dan gas bumi pada wilayah kerja tersebut tidak mendapatkan hak atasgas metana batubara yang terdapat wilayah pkp2b atau wilayah batubara dapat diusahakan oleh kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang telah melakukan kegiatan eksploitasi batubara paling sedikit (tiga) tahun wilayah pkp2b atau wilayah batubara tersebut. kontraktor pkp2b atau pemegang batubaradalam hal gas metana batubara terdapat wilayah kerja minyak dan gas bumi dan wilayah pkp2b atau wilayah batubara, kontraktor minyak dan gas bumikontraktor minyak dan gas bumi yang berminat mengusahakan gas metana batubara wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada wajibpkp2b atau pemegang batubara mengenai rencana pengusahaan gas metana batubara oleh kontraktor minyak dan gas bumi. kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang berminat mengusahakan gas metana batubara wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam dapatnyak dan gas bumi rencana pengusahaan gas metana batubara oleh kontraktor pkp2b atau pemegang batubara, dan meminta klarifikasi kepada kontraktor minyak dan gas bumi mengenai minat untuk mengusahakan gas metana batubara. dalam hal kontraktor minyak dan gas bumi tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada kesempatan pertama kontraktor minyak dan gas bumi dinyatakan tidak berlaku dan usulan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur jenderal memberikan persetujuan studi bersama sebagaimana dimaksud dalam atau evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam dan setelah melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah dan atau unit terkait untuk menginventarisasi titik titik koordinat batas wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah pkp2b dan atau wilayah batubara serta status perusahaannya yang berada dalam wilayah usulan studi bersama atau evaluasi bersama. kontraktor minyak dan gas bumi dan atau kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang melakukan pengusahaan gas metana batubara wajib mendirikan badan usaha atau bentuk usaha tetap tersendiri, wilayah pkp2b atau wilayah batubara, direktur jenderal memberitahukan. rencana pengembangan pengusahaan gas metana batubara kepada kontraktor minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b atau pemegang batubara wilayah yang bersangkutan. kontraktor minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang berminat mengusahakan gas metana batubara wilayah sebagaimana dimaksud pad. minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b atau pemegang batubaranetapkan kebijakan perusahaannya melalui lelang dan wilayah pkp2b atau wilayah batubara, direktur jenderal memberitahukan rencana pengembangan pengusahaan gas metana batubara kepada kontraktor minyak dan gas bumi sebagai pihak yang diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan usulan penawaran langsung melalui evaluasi bersama, dengan tembusan kepada kontraktor pkp2b atau pemegang batubara wilayah yang bersangkutan. dalam hal kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada berminat mengusahakan gas metana batubarnyak dan gas bumimberitahukan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara. dalam hal kontraktor pkp2b atau pemegang batubara tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan, kontraktor pkp2b atau pemegang dianggap tidak berminat atas wilayah kerja tersebut dan selanjutnya direktur jenderal menetapkan kebijakan perusahaannya melalui lelang. apabila hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam dan akan ditindaklanjuti perusahaannya, terhadap wilayah kerja dimaksud dilakukan lelang penawaran langsung dan pelaksana evaluasi bersama diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right match) dengan ketentuan sekurang kurangnya menyamai penawaran tertinggipelaksanaan evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam pasa! dan diberikan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang (satu) kali paling lama (empat) bulan. ketentuan mengenai studi bersama berlaku ketentuanbadan usaha atau bentuk usaha tetap dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan penawaran langsung wilayah kerja diterbitkan wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan evaluasi bersama dari bank utama prime bank) yang berkedudukan jakarta, sebesar us$ (satu juta dollar amerika serikat). dalam rangka memperoleh hasil evaluasi bersama yang optimal yang didasarkan atas kaidah keteknikan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, direktorat jenderal dapat menyertakan unit lingkungan departemen dan pihak lainevaluasi bersama menjadi beban dan tanggung jawab badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana evaluasi bersama dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi kontrak kerja sama. badan usaha atau bentuk usaha tetap dan pihak lain yang melakukan evaluasi bersama wajib menjaga kerahasiaan data yang dihasilkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dituangkan dalam surat pernyataan kerahasiaan. badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana evaluasi bersama yang tidak dapat menyelesaikan evaluasi bersama karena mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja, maka surat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja yang telah diterbitkan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan direktorat jenderal berhak mencairkan jaminan pelaksanaan evaluasi bersama dan wajib disetor kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. dalam pelaksanaan evaluasi bersama, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan akhir kepada direktur jenderal. bab pemanfaatan data dan informasi serta penggunaan sarana dan fasilitas kontraktor yang melakukan pengusahaan gas metana batubara dalam melakukan kegiatannya dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai oleh kontraktor minyak dan gas bumi, kontraktor pkp2b, dan pemeganggas metana batubara dapat menggunakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh kontraktor minyak dan gas bumi,kontraktor yang melakukan pengusahaan gas metana batubara dapat menggunakan sarana untuk kegiatan operasional yang dimiliki kontraktor pkp2b dan atau pemegangkontraktor pkp2b dan pemegang batubara. penggunaan saranaberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor pkp2b atau pemegang batubara. bab penelitian, pengkajian dan pengembangan gas metana batubara lembaga penelitian atau institusi tertentu yang terkait dapat melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan gas metana batubara pada wilayah hukum pertambangan indonesia. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan. yang dilakukan oleh institusi tertentu sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu mendapatkan izin direktur jenderal. terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh direktur jenderal setelah mendapat pertimbangan dari lembaga penelitian. hasil pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada direktur jenderal paling lambat (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian. dalam hal hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan gas metana batubara oleh lembaga penelitian dan institusi tertentu ditindaklanjuti perusahaannya, maka wajib berpedoman pada peraturan menteri ini. hak dan kewajiban yang timbul dalam pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. bab penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan antara kontraktor gas metana batubara dengan kontraktor minyak dan gas bumi atau kontraktor pkp2b atau pemegang batubara, perselisihan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, menteri dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud padadiselesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia. bab vii ketentuan gas metana batubara sebagai sumber daya ikutanusahakan secara komersial, tunduk pada peraturan menteri ingunakan sendiri, wajib melaporkan kepadadibakar (feared), wajib mendapatkan persetujuanmanfaatkan untuk pengembangan masyarakat setempat, wajib mendapat persetujuan menteri mengenai perencanaannya. bab viii pemanfaatan gas metana batubara untuk kebutuhan dalam negeri gas metana batubara yang merupakan hasil dari kegiatan pengusahaan gas metana batubara, pemanfaatannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. j bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlakutelah memenuhi persyaratan,belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini, cc. terhadap kontraktor minyak dan gas bumi yang kontraknya ditandatangani setelah adanya usulan evaluasi bersama oleh kontraktor pkp2b: atau pemegang batubara, kontraktor minyak dan gas bumi tidak mendapat hak kesempatan pertama atas pengusahaan gas metana batubara. pada saat peraturan menteri ini berlaku terhadap permohonan atau pelaksanaan evaluasi bersama pada wilayah kerja minyak dan gas bumi dan wilayah pkp2b atau wilayah batubara yang belum dicapai kesepakatan perusahaannya antara kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara, kepemilikan interest (hak dan kewajiban) bagi kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara pada wilayah kerja tersebut ditetapkan masing masing sebesar (lima puluh persen) sesuai kelaziman bisnis (business business), dan diproses sesuai dengapabila dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya. peraturan menteri ini, kesepakatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, maka menteri meminta kontraktor minyak dan gas bumi, dan kontraktor pkp2b, atau pemegang batubara untuk menyampaikan jaminan kesungguhan masing masing sebesar us$ (satu juta dollar amerika serikat). apabila setelah jangka waktu (satu) bulan sejak menteri meminta jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada hanya salah satu dari kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang menyampaikan jaminan kesungguhan, maka kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara yang menyerahkan jaminan kesungguhan mendapatkan hak untuk mengajukan usulan perusahaannya. dalam hal kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara belum atau telah menyampaikan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada pada dan masih belum tercapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada jaminan kesungguhan tersebut dikembalikan kepada pembayar jaminan dan wilayah kerja dilelang. dalam hal tercapai kesepakatan pengusahaan antara kontraktor minyak dan gas bumi dan kontraktor pkp2b atau pemegang batubara, maka jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada pembayar jaminan. pada saat peraturan menteri ini berlaku terhadap pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sas metana batubara yang telah dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan institusi tertentu sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini dapat tetap dilaksanakan dan wajib melaporkan hasilnya kepada menteri dengan tembusanenergi dan sumber daya mineral, oo. purnomo yusgiantoro |
kementerian energi dan sumber daya mineral. permohonan izin. pemanfaatan tenaga listrik. telekomunikasi dengan: jaringan tenaga listrik yang selanjutnya disebut jaringanpenyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga jaringan. serat optik adalah saluran yang terbuat dari kaca atau plastik terisolasi untuk menyalurkan data digitalkabel pilot adalahkomunikasi data sistem pengendali supervisor control andmanfaat jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau inforizin pemanfaatan jaringanpemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang ipj telematikanya diberikan oleh menteri. ipj telematika sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemilik jaringan yang mempunyai izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dari menteri. bab pemanfaatan jaringan bagian kesatu umum jaringanpemanfaatan jaringanengan ketentuan sebagai berikut: untuk pemanfaatan penyangga dan atau jalur sepanjang jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan: ketersediaan kapasitas jaringan yang masih dapat dimanfaatkan, dan kekuatan konstruksi penyangga, untuk pemanfaatan serat optik pada jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kanal dan atau serat optik yang masih dapat dimanfaatkan, untuk pemanfaatan konduktor pada jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan frekuensi dan spesifikasi konduktor, untuk pemanfaatan kabel pilot pada jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi kabel pilot. pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan setelah memperoleh ipj telematika dari menteri. bagian kedua pemanfaatan penyangga dan atau jalur sepanjang jaringan pemanfaatan penyangga dan atau jalur sepanjang jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika dapat dilakukan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi stet), saluran udara tegangan tinggi (suit), jaringan tegangan menengah jtm) dan jaringan tegangan rendah jtr). pemanfaatan penyangga dan atau jalur sepanjang jaringan sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan kekuatan konstruksi penyangga. bagian ketiga pemanfaatan serat optik pada jaringan pemanfaatan serat optik pada jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatikasebagaimana dimaksud pada wajibdari konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik. pemanfaatan konduktor pada jaringan sebagaimana dimaksud pada yang menyatu dan atau bersamaan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrikkabel pilot sebagai cada. bab iii pelaksanaan permohonan dan penetapan ipj telematika pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam yang jaringannya akan dimanfaatkan oleh manfaat jaringan wajib memiliki ipj telematika. manfaat jaringan, dan koperasi yang bergerak bidang telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika. untuk memanfaatkan jaringan sebagaimana dimaksud dalam calon manfaat jaringan harus mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan jaringan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik jaringan dengan melampirkan: identitas pemohon, akte pendirian badan usaha, cc., dan atau informatika. calon manfaat jaringan sebagaimana dimaksud pada harus membuaterta spesifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika yang akan digunakan. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik jaringan melakukan analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas dan keselamatan ketenagalistrikan. hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik jaringan dituangkan dalam dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan jaringan. dalam hal hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan laik dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik jaringan harus mengajukan permohonan ipj telematika. permohonan ipj telematika sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengancc. profil calon manfaat jaringan: akte pendirian calon manfaat jaringan, serta:ermohonan ipj telematika diajukarektur jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan ipj telematikapj telematikpj telematikapj telematika sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan ipj telematika sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu (tiga) bulan sebelum ipj telematika berakhir. permohonan perpanjangan ipj telematika harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan ipj telematika berakhir karena: habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dikembalikan oleh pemegang ipj telematika, atau dicabut oleh menteri. bab pemasangan, pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika bagian kesatu pemasangan pemasangan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika wajib dilaksanakan sesuai dengan: rancangan pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. bagian kedua pengoperasian pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika tidak boleh mengganggu penyaluran tenaga listrik. bagian ketiga pengamanan setiap jaringan yang dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika wajib diberi tanda yang jelas. tanda yang jelas sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya menunjukan identitas manfaat jaringan dan jenis perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika. pemberian tanda dan peringatan dilaksanakan oleh manfaat jaringan. bagian keempat pemeliharaan setiap alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika yang digunakan dalam pemanfaatan jaringan wajib dipelihara. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada meliputi:,wajib memperhatikan fungsi jaringan yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. pemeliharaan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab pemegang ipj telematika dan manfaat jaringan sesuai dengan kesepakatan. manfaat jaringan wajib memberitahukan rencana pemeliharaan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika kepada pemegang ipj telematika. bab hak dan kewajiban pemegang ipj telematika berhak memanfaatkan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika sesuai dengan ipj telematika yang diberikan. pemegang ipj telematika berhak melaksanakan penertiban terhadap manfaat jaringan yang tidak sesuai dengan persetujuan pemanfaatan jaringan antara pemegang ipj telematika dengan manfaat jaringan. penertiban sebagaimana dimaksud pada berupa pembongkaran kabel, alat, dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika pada jaringan. ketentuan penertiban atas pemanfaatan jaringan ditetapkan oleh pemegang ipj telematika atau pihak yang diberikan kewenangan oleh pemegang ipj telematika. pemegang iplaporan berlaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan ipj telematika dilakukan oleh direktur jenderal. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pemenuhan: persyaratan keteknikan: dan kewajiban dalam ipj telematika. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat: melakukan pemeriksaan lapangan, meminta laporan pelaksanaan ipj telematika, dan melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan ipj telematika. dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. bab vii sanksi administratif setiap pemegang ipj telematika yang melanggar ketentuan dalam huruf atau huruf dan atau pemanfaatan jaringan, dan atau pencabutan ipj telematika, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan hanya (satu) kali apabila kegiatan pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan atau informatika yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan. dalam hal pemegang ipj telematikahurufpj telematika sebagaimana dimaksud pada huruf dikenai kepada pemegang ipj telematikpemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada pencabutan ipj telematika sebagaimana dimaksud pada tidak menghapus kewajiban pemegang ipj telematika kepada pihak ketigaesdm. standar nasional indonesia. persyaratan umum. instalasi listrik. amandemenadanya perkembangan teknologi standar nasional indonesia sni) mengenai persyaratan umum instalasi listrik kuil beserta aransemennya telah diubah dengbahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan, perlu memberlakuksebagai standar standar wajib. memberlakukberlakuan wajib sebagaimana dimaksud pada (l), dikecualikan untuk angka gawai untuk proteksi terhadap voltase lebih serta lampiran pemasangan gps pada sistem tn, lampiran pemasangan gps pada sistem tt, lampiran pemasangan gps pada sistem dan lampiran pemasangan gps diuji kelas ii, dan iii sebagaimana dimaksud pada bagian pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik isolasi, penyakelaran dan kendali. direktorat jenderal ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalamketenagalistrikan dapat berkoordinasi dengan instansi terkaitdanbeasiswa. bantuan diklat. peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor tahun tentang bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswaenaga kerja yang terampil dan profesional serta mendukung program kerja kementerian energi dan sumber daya mineral, perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral, bahwa masyarakat yang khususnya bertempat tinggal dari dan terluar atau pedalaman dan atau daerah berpotensi bencana, perlu diberikan kesempatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi, bahwa pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswadiklatbantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral bab ketentuan umum dalam peraturan menterin pelatihan, selanjutnya disebut diklat, adalah proses pengembangan kompetensi yang menitikberatkan pada pengetahuan, keterampilan dan keahlian bidang energi dan sumber daya mineralpeserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. bantuan diklat adalah dukungan biaya penyertaan diklat bidang energi dan sumber daya mineral. beasiswa adalah dukungan biaya untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan tinggi. masyarakat adalah warga negara indonesia sebagai orang perseorangan. kementerian energi dan sumber daya mineralselanjutnya disebut badan pengembangan sdm esdm, adalah badan yang menyelenggarakan uruspusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat adalah instansi yang melaksanakan tugas dan fungsisekolah tinggi energi dan mineral, selanjutnya disebut stem akamigas, adalah perguruan tinggi lingkunganketentuan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan dan beasiswa bantuan diklat dan beasiswa diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: bertempat tinggal, dan terluar atau pedalaman dan atau daerah berpotensi bencana, tidak mampu membiayai diklat atau pendidikan tinggi, penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan bidang energi dan sumber daya mineral, dan atau memiliki prestasi akademik dan atau prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional dan atau internasional. bantuan diklat dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh badan pengembangan sdm esdm. pelaksanaan penyelenggaraan diklat dilakukan oleh pusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh stem akamigas. bab iii program dan persyaratan bagian kesatu program bantuan pendidikan dan pelatihan dan beasiswa bantuan diklat diberikan untuk program diklat teknis yang mendukung kebijakan strategis bidang energi dan sumber daya mineral. diklat teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bidang energi dan sumber daya mineral. beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi diploma (d iv) atau strata s1). jenjang pendidikan tinggi strata s1) sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pendidikan tinggi. jangka waktu pemberian beasiswa pendidikan tinggi diploma (d iv) atau strata sl) sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: selama (delapan) semester untuk beasiswa yang berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas sederajat, atau selama (empat) semester untuk beasiswa yang berlatar belakang pendidikan diploma iii (d iii). ketentuan lebih lanjut mengenai program diklat teknis dan jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan kepala badan. bagian kedua persyaratan bantuan pendidikan dan pelatihan dan beasiswa untuk mendapatkan bantuan diklat, calon penerima bantuan diklat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara republik indonesiadan persyaratan administruntuk mendapatkan beasiswa, calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara republik indonesia, untuk lulusan sekolah menengah atas sederajat: berusia bawah (dua puluh satunilai rata rata kelulusan paling rendah (enam koma nol), cc. untuk lulusan diploma iii (d iii): berusia bawah (dua puluh empatindeks prestasi kumulatif paling rendah setara (dua koma lima puluh)tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lembaga lainnya, persyaratan administrasi. dalam hal masyarakat atau mahasiswa yang berprestasi bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi pada tingkat nasional dan atau internasional dengan melampirkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestcalon penerima bantuan diklat dan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh kepala badan. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pejabat struktural eselon atau pimpinan tinggi pratama atau ketua stem akamigas, pejabat struktural eselon iii atau pejabat administrator atau wakil ketua stem akamigas, pejabat struktural eselon atau pejabat pengawas, dan pejabat fungsional dosen atau widyaiswara. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu tenaga ahli. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan sosialisasi promosi kegiatan pemberian bantuan diklat atau beasiswa, melakukan seleksi penerima bantuan diklat atau beasiswa, cc. menentukan hasil seleksi penerima bantuan diklat atau beasiswa, mengusulkan penerima bantuan diklat atau beasiswa kepada kepala badan, dan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf kepala badan atas nama menteri menetapkan penerima bantuan diklat dan beasiswa. bab perencanaan dan pembiayaan perencanaan penyelenggaraan bantuan diklat dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam disusun untuk kurun waktu (satu) tahun yang disesuaikan dengan program kerja badan pengembangan sdm esdm. program kerja badan pengembangan sdm esdm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala badan dan dilaksanakan oleh pusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat dan stem akamigas. kepala badan menetapkan pedoman pemberian bantuan diklat dan beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral. pusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat berkewajiban: menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan bantuan diklat: menyelenggarakan diklat, cc. menyusun laporan penyelenggaraan diklat, dan melakukan evaluasi bantuan diklat. stem akamigas berkewajiban: menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan beasiswa, menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan cc. melakukan evaluasi beasiswa per semester. penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan memperhatikan: program esdm, pemenuhan kebutuhan prioritas peningkatan kompetensi masyarakat, rencana penyiapan tenaga terampil bidang energi dan sumber daya mineral, prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu. dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan beasiswa sebagaimana dimaksud pada memperhatikan batasan paling sedikit jumlah calon mahasiswa penerima beasiswa sebesar (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan mahasiswa umum tahun berjalan. pembiayaan bantuan diklat dan beasiswa bersumber dari anggaran esdm. pelaksanaan pembiayaan bantuan diklat sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran pusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat, dan beasiswa dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran stem akamigas. pembiayaan bantuan diklat dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada penggunaannya dipertanggung jawab, mekanisme dan pembiayaanhak dan kewajiban penerima bantuan diklat dan beasiswa hak penerima bantuan diklat sebagai berikut: mengikuti diklat, bahan diklat, fasilitas akomodasi dan konsumsi, transportasi perjalanan pergi dan pulang dan dari tempat diklat, pelayanan pengobatan, perlengkapan keselamatan, dan hak lain sesuai ketentuan yang berlaku. hak penerima beasiswa sebagai berikut: mengikuti pendidikan tinggi, biaya pendidikan tinggi, cc. perlengkapan pendidikan tinggi, fasilitas akomodasi dan konsumsi, transportasi perjalanan dan pulang pergi dan dari tempat pendidikan tinggi stem akamigas, pelayanan pengobatan, perlengkapan keselamatan, dan hak lain sesuai ketentuan yang berlaku. kewajiban penerima bantuan diklat: menandatangani surat pernyataan, mengikuti diklat dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab sampai dengan selesai, bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti diklat, dan kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku. kewajiban penerima beasiswa: menandatangani surat perjanjian, mengikuti perkuliahan dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta menyelesaikan pendidikan tinggi tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh stem akamigas, bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pendidikan tinggi, dan kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban lain penerimaevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan atau beasiswa kepala pusat pengembangan sumber daya manusia atau kepala balai diklat melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat penerima bantuan dan pasca diklat secara berkala setiap tahun. ketua stem akamigas melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan mahasiswa penerima beasiswa secara berkala setiap tahun. kepala pusat pengembangan sumber daya manusia, kepala balai diklat, dan ketua stem akamigas menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program bantuan diklat atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada dan kepada kepala badan secara berkala setiap tahun. bab vii sanksi administratif penerima bantuan diklat atau beasiswacc. penghentian bantuan diklat atau beasiswa. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kepala pusat pengembangan sumber daya manusia atau balai diklat atau ketua stem akamigas. sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan paling banyak (tiga) kalisetelah teguran lisan ketiga. sanksi administratif berupa penghentian bantuan diklat atau beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan setelah peringatan tertulis ketigurvei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi. penugaswilayah penugasan adalah wilayah terbuka panas bumi dengan batas batas koordinat tertentu yang ditawarkan kepada pihak lain untuk dilakukan psp atau pope. wilayah penugasan survei pendahuluan yang selanjutnya disingkat wcsp adalah wilayah penugasan untuk dilakukan psp. wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selanjutnya disingkat pope adalah wilayah penugasan untuk dilakukan pope. pelaksana psp adalah perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang melaksanakan psp. panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan pemilihan pihak lain yang akan melaksanakan pope. dokumen pemilihan adalah dokumen yang berisi pedoman dalam rangka melaksanakan pemilihan pihak lain yang akan melaksanakan pope. dokumen permohonan penugasan adalah kumpulan dokumen yang disusun sesuai dengan dokumen pemilihan dan disampaikan oleh badan usaha selaku pemohon dalam proses penawaran pope kepada panitia pemilihan untuk dievaluasi. pelaksana pope adalah badan usaha yang melaksanakan pope. sumur eksplorasi adalah sumur yang digunakan untuk membuktikan adanya potensi panas bumi sesuai dengan model tentatif reservoir yang dibuat berdasarkan data geosains pada lokasi prospek baru panas bumi. komitmen eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi. rencana kerja dan anggaran biaya yang selanjutnya disingkat kab adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu. aset hasil pelaksanaan pope yang selanjutnya disebut aset pope adalah aset yang berasal dari pelaksanaan pope antara lain berupa sumur eksplorasi dan tanah yang digunakan sebagai helipadb wilayah penugasan dalam melakukan survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi, menteri dapat menugasi pihak lain. penugasan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: psp, dan pope. psp sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian. pope sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada badan usaha. perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang diberikan psp sebagaimana dimaksud pada harus berbadan hukum indonesia. menteri menawarkan wilayah penugasan secara terbuka kepada pihak lain untuk dilakukan psp atau pope. dalam rangka penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal menetapkan wcsp atau pope. penetapan wcsp atau pope sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: apabila suatu wilayah diperkirakan terdapat potensi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, dan setelah berkoordinasi dengan badan geologi. gubernur, bupati walikota atau pihak lain dapat mengusulkan kepada menteri melalui direktur jenderal suatu wilayah terbuka panas bumi untuk ditetapkan menjadi wcsp atau pope. wilayah penugasan digambarkan dalam bentuk peta wcsp atau pope. pencetakan peta wcsp atau pope sebagaimana dimaksud pada paling sedikit menggambarkan: koordinat batas, lokasi dan batas administratif: informasi kehutanan, legenda dan keterangan peta, skala grafis, dan sumber peta. peta wcsp atau pope sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistem koordinat yang telah ditetapkan secara nasional. peta wcsp atau pope sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan format dalam lampiran dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. badan usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mengajukan permohonan pencetakan peta wcsp atau pope kepada direktur jenderal. peta wcsp atau pope berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada selain dicetak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam juga dilengkapi dengan informasi pencetakan peta. biaya pencetakan peta popetata cara psp dan pope bagian kesatu psp kegiatan psp meliputi survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu. evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud padasp sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan survei landasan suhu. (satu) wcsp dapat dilakukan psp oleh lebih dari (satu) perguruan tinggi atau lembaga penelitian. psp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas biaya perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan tidak diberikan penggantian. penawaran wilayah penugasan untuk dilakukan psp sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: pengumuman wcsp melalui media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya, dan atau promosi wcsp kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian. penawaranrguruan tinggi atau lembaga penelitian yang berminat untuk mendapatkan psp mengajukan permohonan psp kepada menteri melalui direktur jenderal. permohonan psp sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan formatcc. struktur organisasi. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: program kerja untuk pelaksanaan psp, dan mempunyai tenaga ahli bidang geologi, geokimia, dan geofisika. program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: tata waktu pelaksanaan psp, dan rencana pembiayaan pelaksanaan psp. persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat pernyataan kepemilikan dana, dan surat dukungan pendanaanselain berdasarkan penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat mengajukan permohonan psp untuk wilayah yang merupakan wilayah terbuka panas bumi dan belum ditetapkan sebagai wcsp. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri melalui direktur jenderal dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif, teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan serta disertai dengan koordinat usulan wcsp. menteri melalui direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan psp sebagaimana dimaksud dalam dan melalui mekanisme first come first served. dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal dapat membentuk tim evaluasi. evaluasi terhadap permohonan pspdalam hal permohonan psp disetujui sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui direktur jenderal menetapkan pelaksana psp. terhadap permohonan dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang diajukan berdasarkan ketentuan penetapan pelaksana psp oleh menteri melalui direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada sekaligus dengan penetapan wcsp. dalam hal permohonan psp ditolak sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui direktur jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan. bagan alir permohonan pssp diberikan untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali paling lama (enam) bulan. permohonan perpanjangan psp sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) bulan sebelum jangka waktu psp berakhir. perpanjangan psppanjangan psp. dalam hal permohonan perpanjangan psp disetujui sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal menetapkan perpanjangan psp. dalam hal permohonan perpanjangan psp ditolak sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan. bagian kedua pope kegiatan pope meliputi: survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu, pengeboran sumur eksplorasi, dan cc. perhitungan cadangan panas bumi. evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada hurufope sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan survei landasan suhu. (satu) pope hanya dilakukan pope oleh (satu) badan usaha. pope sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas biaya badan usaha dan tidak diberikan penggantian. badan usaha yang berminat untuk mendapatkan pope dan keuangan. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud padaprogram kerja untuk pelaksanaan pope, kemampuan teknis operasional dengan menunjukan pengalaman bidang panas bumi, dan cc. mempunyai tenaga ahli bidang panas bumi.naan pope, cc. rencana desain sumur eksplorasi, rencana jumlahar amerika serikat) sebagai komitmen eksplorasi sesuai dengan format dalam lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. badan usaha yang akan diberikan pope dipilih melalui mekanisme kontes untuk ditetapkan menjadi calon pelaksana pope. untuk melaksanakan mekanisme kontes sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui direktur jenderal membentuk panitia pemilihan. keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal dan paling sedikit (lima) orang yang memahami tata cara pemilihan, substansi pengusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, bidang hukum, atau bidang lain yang diperlukan. keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas wakil kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya bidang energi dan sumber daya mineral dan dapat melibatkan instansi lain yang terkait. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi: penyiapan dokumen pemilihan, penyiapan data terkait pope yang ditawarkan, cc. pengumuman penawaran pope, verifikasi permohonan penugasan, evaluasi terhadap permohonan penugasan, penetapan peringkat, pembuatan berita acara hasil pemilihan, penyampaian hasil evaluasi dokumen permohonan penugasan kepada menteri, pengumuman hasil evaluasi dokumen permohonan penugasan, dan pengusulan penetapan calon pelaksana pope. prosedur pemilihan pelaksana pope meliputi: penawaran pope, pengambilan dokumen pemilihan, cc. penjelasan dokumen pemilihan, penyampaian dokumen permohonan penugasan, verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penugasan, evaluasi dokumen permohonan penugasan, penetapan calon pelaksana pope, pengumuman hasil penetapan calon pelaksana pope, dan penetapan pelaksana pope oleh menteri. menteri melalui direktur jenderal menawarkan pope sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada badan usaha. penawaran popenawaran pope sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pengumuman pope melalui media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya, dan atau promosi pope melalui forum nasional atau forum internasional. panitia pemilihan menyiapkan dokumen pemilihan sebagai acuan pelaksanaan pemilihan calon pelaksana pope. dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: persyaratan permohonan, data dan informasi panas bumi pada pope, prosedur pelaksanaan pemilihan, tata cara penyampaian permohonan pope, metode evaluasi dan penilaian, dan tata cara penetapan peringkat calon pelaksana pope. panitia pemilihan menetapkan nilai minimal aspek teknis dan keuangan yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. badan usaha yang berminat untuk mendapatkan pope melakukan pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf pada masa penawaran pope sebagaimana dimaksud dalam penjelasan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat hal sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan dapat melakukan perubahan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan pada saat penjelasan dokumen pemilihan. perubahan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah ada kesepakatan dari pemohon pope yang menghadiri rapat penjelasan dokumen pemilihan tersebut. dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, panitia pemilihan tidak melakukan perubahan dokumen pemilihan. perubahan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penjelasan dokumen pemilihan. badan usaha menyampaikan dokumen permohonan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada panitia pemilihan. panitia pemilihan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disampaikan oleh pemohon pope paling lama (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan penugasan diterima oleh panitia pemilihan. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdapat dokumen permohonan penugasan yang tidak lengkap, permohonan pope ditolak. dalam hal permohonan pope ditolak sebagaimana dimaksud pada pemohon pope dapat mengajukan permohonan pope kembali selama masa penawaran pope sebagaimana dimaksud dalam belum berakhir. dalam hal hanya terdapat (satu) pemohon pope, prosedur pemilihan pelaksana pope tetap dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan melakukan evaluasi dokumen permohonan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (tujuh) hari kerja sejak masa penawaran pope berakhir. evaluasi dokumen permohonan penugasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: keabsahan persyaratan administratif, kualifikasi aspek teknis, dan kualifikasi aspek keuangan. dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan panitia pemilihan dapat meminta kepada pemohon pope untuk memberikan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebelum waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada berakhir. dalam hal dokumen permohonan penugasan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan penugasan sebagaimana dimaksud pada permohonan pope dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada memuat peringkat calon pelaksana pope. menteri menetapkan calon pelaksana pope berdasarkan hasil usulan calon pelaksana pope sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (dua belas) hari kerja sejak usulan diterima. panitia pemilihan mengumumkan hasil penetapan calon pelaksana pope sebagaimana dimaksud dalam huruf peringkat teratas calon pelaksana pope sebagaimana dimaksud pada wajib menempatkan sebagian komitmen eksplorasiberdasarkan penempatan komitmen eksplorasi oleh peringkat teratas calon pelaksana pope sebagaimana dimaksud pada dan menteri menetapkan peringkat teratas calon pelaksana pope sebagai pelaksana pope. dalam hal peringkat teratas calon pelaksana pope tidak dapat menempatkan komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana dimaksud pada peringkat teratas calon pelaksana pope dinyatakan gugur dan peringkat selanjutnya ditetapkan sebagai calon pelaksana pope dengan kewajiban menempatkan sebagian komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada dan sebagian komitmen eksplorasi yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud pada beserta bunga akan dikembalikan kepada pelaksana pope setelah semua kewajiban pelaksana pope terpenuhi. menteri menetapkan pelaksana pope sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana dimaksud dalam dan bagan alir permohonan pope sebagaimana dimaksud dalam sampai denganpope diberikan untukpope sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) bulan sebelum jangka waktu pope berakhir. perpanjangan popeperpanjangan pope. dalam hal permohonan perpanjangan pope disetujui sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan perpanjangan pope. dalam hal permohonan perpanjangan pope ditolak sebagaimana dimaksud pada menteri menyampaikan penolakan disertai alasan. bab pelaksanaan psp dan pope bagian kesatu psp sebelum melaksanakan psp, pelaksana psp sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan kab kepada menteri melalui direktur jenderal paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak penetapan pelaksana psp. pelaksana psp harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan kab sebagaimana dimaksud pada pelaksana psp dapat mengusulkan perubahan kab sebagaimana dimaksud pada pelaksana psp dapat mengusulkan perubahan koordinat wcsp. usulan perubahan koordinat wcspsp wajib melaporkan pelaksanaan psp setiap (tiga) bulan kepada menteri melalui direktur jenderal paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah hari terakhir periode (tiga) bulan. pelaksana psp wajib menyampaikan laporan akhir hasil pelaksanaan psp kepada menteri melalui direktur jenderal sebelum berakhirnya penugasan. direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan akhir hasil pelaksanaan psp sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan hasil evaluasi laporan akhir hasil pelaksanaan psp sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, psp dinyatakan selesai oleh menteri melalui direktur jenderal. bagian kedua pope sebelum melaksanakan pope, pelaksana pope sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan kab kepada menteri paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak penetapan pelaksana pope. selain penyampaian kab sebelum melaksanakan pope sebagaimana dimaksud pada pelaksana pope wajib menyampaikan kab setiap tahun selama masa pope berlaku. pelaksana pope dapat mengusulkan perubahan kab yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada kab sebagaimana dimaksud pada dan usulan perubahan kab sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan menteri. dalam hal pelaksana pope tidak menyampaikan kabharus melaksanakan kegiatan sesuai dengan kab sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dalam pelaksanaan pope, pelaksana pope sebagaimana dimaksud dalam dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksana pope dapat mengusulkan perubahan koordinat pope. usulan perubahan koordinat popeope wajib melaporkan pelaksanaan pope setiap (tiga) bulan kepada menteri paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah hari terakhir periode (tiga) bulan. dalam hal pelaksana pope tidak melaporkanwajib. dalam hal pelaksana pope tidak sebagaimana dimaksud pada pelaksana pope dikenai sanksi pemotongan sebesar 5y6 (lima persen) dari komitmen eksplorasi tidak termasuk bunga dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. jangka waktu (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk jangka waktu penghentian sementara kegiatan pope. sebelum melakukan pengeboran uji dan atau pengeboran sumur eksplorasi pada kegiatan pope sebagaimana dimaksud dalam pelaksana pope wajib: melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki izin lingkungan. pelaksana pope wajib melakukan eksplorasi sesuai dengan kaidah keteknikan panas bumi dan memenuhi standar nasional atau standar lain dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. pelaksana pope yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dancc. pencabutanpelaksana pope wajib menyampaikan laporan akhir hasil pelaksanaan pope kepada menteri sebelum berakhirnya penugasan. laporan akhir hasil pelaksanaan pope sebagaimana dimaksud pada termasuk laporan kelayakan teknis dan kelayakan keekonomian. dalam hal pelaksana pope tidak menyampaikan laporan akhir hasilpencabutan pope. direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan akhir hasil pelaksanaan pope sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan hasil evaluasi laporan akhir hasil pelaksanaan pope sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, pope dinyatakan selesai oleh menteri. bab data dan informasi panas bumi pelaksana psp dan pelaksana pope wajib: menyimpan dan mengamankan data dan informasi panas bumi hasil psp atau pope wilayah hukum indonesia sampai dengan berakhirnya penugasan, merahasiakan data dan informasi panas bumi yang diperoleh, dan cc. menyerahkan seluruh data dan informasi panas bumi hasil psp atau pope kepada menteri melalui direktur jenderal setelah berakhirnya penugasan. data yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada hurufbentuk data fisik dan data digital. pelaksana psp atau pelaksana pope dilarang memindahtangankan data dan informasi panas bumi hasil psp atau pope tanpa izin menteri. pelaksana psp atau pelaksana pope yang melanggar ketentusp atauspcabutan psp sebagaimana dimaksud pada huruf dalam haldirektur jenderal melakukan evaluasi terhadap seluruh data dan informasi panas bumi hasil pelaksanaan psp atau pope sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil evaluasi terhadap data dan informasi panas bumi hasil pelaksanaan psp atau pope sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penetapan wilayah kerja. direktur jenderal menyerahkan hasil kegiatan psp atau pope yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala badan geologi dan sekretaris jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral. bab berakhirnya psp dan pope psp dan pope dinyatakan berakhir dalam hal: jangka waktu psp atau pope berakhir, pelaksana psp atau pope menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mengembalikan psp kepada menteri melalui direktur jenderal atau pope kepada menteri, psp dinyatakan selesai oleh menteri melalui direktur jenderal atau pope dinyatakan selesai oleh menteri, dan atau psp atau pope dicabut. dalam hal psp dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pelaksana psp wajib menyerahkan data dan informasi panas bumi hasil psp kepada menteri melalui direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pope dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pelaksana pope wajib: menyerahkan data dan informasi panas bumi hasil pope kepada menteri melalui direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan melaksanakan penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya termasuk melakukan plug and abandon atau pengamanan sumur eksplorasi jika telah dilakukan pengeboran. pelaksana psp dapat tidak melanjutkan dan mengembalikan psp kepada menteri melalui direktur jenderal dengan menyampaikan alasan pengembalian psp. pelaksana pope dapat tidak melanjutkan dan mengembalikan pope berdasarkan hasil evaluasi kelayakan teknis dan atau kelayakan keekonomian. pelaksana pope dapat tidak melanjutkan dan mengembalikan pope sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat persetujuan menteri. dalam hal pelaksana pope tidak melanjutkan dan mengembalikan pope sebagaimana dimaksud pada sebagian komitmen eksplorasi yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam akan dikembalikan kepada pelaksana pope setelah semua kewajiban mengenai data dan informasi panas bumi dan penyerahan aset pope terpenuhi. dalam hal pelaksana pope tidak melanjutkan dan mengembalikan pope sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. dalam hal pope berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pelaksana pope tidak mendapatkan. bab vii aset pope pelaksana pope wajib memelihara aset pope sampai dengan ditetapkannya izin panas bumi pada wilayah penugasan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan panas bumi. dalam hal pelaksana pope sebagaimana dimaksud pada mengembalikan pope atau tidak menjadi pemegang ipb, pelaksana pope wajib menyerahkan aset pope kepada menteri. tata cara penyerahan aset pohentian sementara penghentian sementara psp atau pope dapat diberikan kepada pelaksana psp atau pelaksana pope. pemberian penghentian sementara psp atau pope sebagaimana dimaksud pada tidak dihitung sebagai masa berlaku psp atau pope. keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada meliputi gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, tsunami, dan atau kebakaran yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan psp atau pope. keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada meliputi kebijakan pusat dan daerah, pemogokan kerja, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau penolakan oleh masyarakat setempat yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan psp atau popeterhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri melalui direktur jenderal dan dapat diperpanjang paling banyak (satu) kali untuk (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi. permohonan penghentian sementara psp atau pope disampaikan kepada menteri melalui direktur jenderalbagaimana dimaksud dalam dan permohonan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan dokumen sebagai berikut: alasan penghentian sementara, bukti bukti, dan surat keterangan tentang dari instansi berwenang. menteri melalui direktur jenderal melakukan evaluasi dalam rangka penghentian sementara paling lama (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada diterima secaraatakan persetujuan atau penolakan permohonan penghentian sementara psp atau pope. permohonan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara, diajukan oleh pelaksana pope psp atau pope. penghentian sementara kegiatan pope sebagaimana dimaksud dalam dan tidak termasuk pengenaan penghentian sementara kegiatan pope sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: badan usaha yang telah melaksanakan psp dan wilayah penugasannya belum ditetapkan sebagapat ditawarkan sebagai pelaksana pope pada wilayah penugasannya, dan badan usaha yang telah melaksanakan psp dan wilayah penugasannya telah ditetapkan menjadn akan dilakukan penambahan data, dapat ditawarkan untuk melaksanakan pope wilayah penugasan yang telah dilakukan psp oleh yang bersangkutan dengan dilakukan pembatalan wilayah kerja terlebih dahulsampai dengan jangka waktu (satu) tahun atau ditetapkan menjadi wilayah kerja setelah berlakunya peraturan menteri inipaling lambat (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan menteri ini atau wilayah kerja telah ditawarkanbadan usaha yang telah melaksanakan psp sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufdalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam permohonan pope sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan keuangan. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalamdokumen program kerja untuk pelaksanaan pope, dan dokumen kualifikasi tenaga ahli bidang panas bumi. dokumenan pope, cc. rencana desain sumur eksplorasi, rencana pengeboran sumur eksplorasi, paling sedikit (dua) sumur eksplorasi, rencana lokasilar amerika serikat) sebagai komitmen eksplorasi sesuai dengan format dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri melalui direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan popembentuk tim evaluasi. evaluasi terhadap permohonan pope sebagaimana dimaksud pada meliputi: keabsahan dokumen administratif, dan kualifikasi aspek teknis dan keuangan. pemohon yang tidak memenuhi keabsahan dokumen administratif, persyaratan kualifikasi aspek teknis dan kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan ditolak atau dikembalikan. badan usaha yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pope wajib menempatkan sebagian komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk rekening bersama (crow account) atau standby letter credit daripenempatan sebagian komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (delapan puluh delapan) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pope. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal menyampaikan usulan pelaksana psp menjadi pelaksana pope kepada menteri. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan pelaksana pope. jangka waktu pope sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak (satu) kali selama (satu) tahun. dalam hal permohonan pope dari pelaksana psp sebagaimana dimaksud dalam huruf pembatalan wilayah kerja dilakukan setelah permohonan pope dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tata cara pembatalan wilayahkep! isa) sica ak. ala sasa en: pts jaa) alan pe9es aan nata pe) lan ona ep) ne) ss tai skk tepi ea) kep) #$e ie? al. als lag) bad $gs8 sai boo lou ee532 seo sas esakoordinat wcsp atau pope daerah . lokasi provinsi kabupaten kota :. potensi energi panas bumi kode wilayah luas wilayah . hektar garis bujur garis lintang (lintang utara (bujur timur (bt)) (lu) lintang selatan (ls)) slot pop yosp nomor hal permohonan penugasan survei pendahuluan daerah nama wilayah penugasan) kepada yang terhormat menteri energi dan sumber daya mineral c.g. direktur jenderal energi baru, terbarukan dan konservasi energi jl. pemangsaan timur menteng, jakarta sehubungan dengan potensi panas bumi penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan wcsp) pada wilayah potensi panas bumi daerah kabupaten kota provinsi bersama ini kami: nama pan (diisi dengan nama wakil sahalamat (diisi dengan alamat perguruan tinggi lembaga penelitian) telepon faks. (diisi dengan telp faks. perguruan tinggi lembaga penelitian) email (diisi dengan email perguruan tinggi lembaga penelitian) menyatakan berminat untuk mendapatkan penugasan survei pendahuluan psp) daerah nama wilayah perluasan|. berkenaan dengan hal tersebut atas, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen persyarat, kami ucapkan terima kasihtembusan: menteri energi dan sumber daya mineral . gubernur pada wilayah penugasan) .pemilikan dana untuk kegiatan pspsehubungan dengan permohonan penugasan survei pendahuluan psp) didaerah kabupaten kota provinsi dengan ini menyatakan bahwa: (diisi dengan nama perguruan tinggi lembaga penelitian) yang saya wakili memiliki dana dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan psp dengan rincian kegiatan sebagai berikut: aa. (diisi dengan kegiatan sesuai dengan permohonan psp b. diisi dengan kegiatan sesuai dengan permohonan psp) (diisi dengan kegiatan sesuai dengan permohonan psp apabila diisi dengan nama perguruan tinggi lembaga penelitian) yang saya wakili ditetapkan sebagai pelaksana psp didaerah untuk pelaksanaan psp sebagaimana dimaksud pada angka kami akan menyiapkan biaya sebesar rupiah). diisi besaran biaya yang dibutuhkan)dukungan pendanaan untuk kegiatan psp sehubungan dengan permohonan penugasan survei pendahuluan psp) didaerah kabupaten kota provinsi oleh dan atas nama instansi organisasi pemberi pendanaan psp) dengan ini menyatakan bahwa diisi dengan nama perguruan tinggi lembaga penelitian instansi organisasi pemberi pendanaan psp) yang saya wakili mendukung dan memberikan pendanaan kepada (diisi dengan nama perguruan tinggi lembaga penelitian pemohon psp) untuk kegiatan psp daerah apabila (diisi dengan nama perguruan tinggi lembaga penelitian pemohon psp telah ditetapkan sebagai pelaksana pspperguruan tinggi lembaga penelitian instansi organisasi pemberi pendanaan pssp perguruan tinggi dilengkapi dokumen persyaratan menteri melalui direktur jenderal pai evaluasi tidak terhadap permohonan psp 3hari kerja lengkap pakan pelaksana psp hari kerja keterangan: perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang berminat mendapatkan psp mengajukan permohonan psp kepada menteri melalui direktur jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. menteri melalui direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan psp melalui mekanisme first come first served. evaluasi terhadap permohonan psp dilakukan paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.ope nomor hal permohonan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi daerah nama wilayah penugasan) kepada yth. menteri energi dan sumber daya mineral jl. merdeka selatan jakarta sehubungan dengan penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi pope) pada wilayah potensi panas bumi daerah kabupaten kota '?. provinsi bersama ini kami: nama misi dengan nama wakil sah) jabatan (diisi dengan jabatan) bertindak untuk (diisi dengan nama badan usaha) dan atas namamenyatakan berminat untuk mendapatkan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi daerah nama wilayah penugasan). berkenaan dengan hal tersebut atas, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen permohonan penugas menteri, kami ucapkan terima kasih. tempat, tangga)kepala badan koordinasi penanaman modal direktur jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi . . gubernur pada wilayah penugasan)sanggupan menyediakan pendanaan untuk melaksanakan popebadan usaha) dan atas nama dengan ini menyatakan bahwa: sanggup menyediakan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi pope) sebesar diisi dengan jumlah paling sedikit us$ sepuluh juta dollar amerika serikat sebagai komitmen eksplorasi. sanggup menempatkan sebesar (lima persen) dari komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angk, apabila badan usaha yang saya wakili ditetapkan sebagai peringkat teratas pelaksana pope. penempatan sebesar (lima persen) dari komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dalam jangka waktu. apabila dalam jangka waktu paling lama (delapan puluh delapan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka badan usaha yang saya wakili tidak dapat menempatkan sebagian komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka maka badan usaha yang saya wakili bersedia untuk dinyatakan gugur. (tempat), (tangga bulan| tahun) hormat kami, meterai rp6000, dan tanda tangan (ope eaamaana penawaran pope bel enam pemilihan penetapan calon pelaksana pope hari kerja permohonan penugasan penandatanganan penandatanganan verifikasi perjanjian rekening perjanjian atas standby kelengkapan hari kerja bersama crow account letter credit dokumen agreement) permohonan aam aan balamhalhanya dalam hal terdapat permohonan terdapat (satu) lebih dari (satu) pembukaan rekening pemohon pemohon, bersamaku at berdurasi dokumen ttg, kementerian persyaratan tidak sm, tidak paper hari kerja hari kerja penempatan pelaksana pope keterangan: badan usaha yang berminat untuk mendapatkan pope mengajukan permohonan pope kepada menteri dalam jangka waktu (satu) bulan dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. panitia pemilihan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penugasan yang disampaikan oleh pemohon pope paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan pope diterima oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan melakukan evaluasi dokumen permohonan penugasan paling lama (tujuh) hari kerja sejak masa penawaran pope berakhir. dalam hal hanya terdapat (satu) pemohon, prosedur pemilihan pelaksana pope tetap dilaksanakan berdasarkan tahapan prosedur pemilihan pelaksana pope dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk pemenuhan persyaratan. menteri menetapkan calon pelaksana pope berdasarkan hasil usulan calon pelaksana pope paling lama (dua belas) hari kerja sejak usulan diterima. calon pelaksana pope wajib menempatkan sebagian komitmen eksplorasi dalam jangka waktu (delapan puluh delapan) hari kerjmenteri menetapkan pelaksana pope.pelaksanaan dak fisik bidang energi skala keciingkatan rasio elektrifikasi nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan daerah, dan mencapai kebijakan energi nasional, perlu dukungan penyediaan energi berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan listrik perdesaan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus fisikbidang energi skala kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur persyaratan dan spesifikasi pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan listrikbidang energi skala kecil yang selanjutnya disebut dak fisikinstalasi pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan listrik perdesapemakai. biogas adalah gas yang merupakan produk akhir pencernaan anaerobik biomassa oleh mikroatas tangki mencerna (digeser) dan penyaluran biogas yang berfungsi menghasilkan biogas untuk rumah tangga. revitalisasi adalahkegiatannya luar kegiatan yang wajib amdal atau ukl upl. pengembangan listrik perdesaan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik daerah perdesaan yang belum berkembang. jaringan tegangan rendah adalah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat terisolasi (konduktor) saluran udara yang bertegangan kerja paling tinggi (satu kilovolt) sesuai standardak fisi. pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada terdiri atasinstalasi biogas skala rumah tangga, revitalisasi putih, dan atau revitalisasi plus fotovoltaik terpusat. pengembangan listrik perdesaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga, atau. kegiatan pembangunan putih sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan prioritas. pembangunan putih dan pembangunan plus fotovoltaik terpusat sebagaimana dimaksud dalamembangunan plus fotovoltaik tersebar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diutamakan untuk daerah yangrevitalisasi putih dan revitalisasi plus fotovoltaik terpusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan milik pemerintah daerah kabupaten kota dan atau pemerintah daerah provinsi. jaringan instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam merupakan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga yang sesuai dengan standar untuk mewujudkan kondisi instalasi yang aman bagi instalasi itu sendiri, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan dan handal. penambahan jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penambahan jaringan tegangan rendah yang dimaksudkan untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terhubung dengan jaringan listrik pln persero).harus dilaksanakan sesuai dengan standarkegiatan pembangunan putih dan pembangunan plus fotovoltaik terpusat, pemerintah daerah provinsi harus membuat spl sebagaimana dimaksud pada disusun dengan format tercantum dalam lampiran angka viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.mbangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan sebagaimana dimaksud padamasyarakat, kelompok masyarakat, atau swadaya masyarakat yang ditunjukjaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipelihara dan dirawat oleh masyarakat penerima manfaat. penambahan jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola oleh pemerintah daerah provinsi melalui kerja sama operangembangan listrik perdesaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas monitoring pengelolaan hasil. gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dak fisik bidang energi skala kecil secara berkala setiap (tiga) bulan dan laporan akhir tahun mengenai realisasi pelaksanaan dak fisik bidang energi skala kecil kepada menteri dengan tembusan kepada direktur jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dan direktur jenderal ketenagalistrikan. menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud padadana, cc.bidang energi skala kecil. laporan triwulan dan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan format dpat disampaikan melalui aplikasi pelaporan daring kementerianstandar teknispembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan: nama kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan yang meliputi: desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsipotensi energi dan estimasi produksi energi yang tersedia lokasi, kapasitas pembangkit atau instalasi pemanfaatan energi terbarukan, dan data pemanfaatan energy, antara lain jumlah rumah, fasilitas umum, dan kegiatan produktif. pengembangan listrik perdesaan: nama kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan yang meliputi: titik koordinat, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi (lokasi masyarakat calon penerima kegiatan berjarak maksimal (dua kilometer) dari jaringan tegangan rendah terdekat)kondisi kelistrikan, data), dokumen kesepahaman kerja sama operasi mou) dengan pln persero) khususj . data tegangan ujung jaringan distribusi, dan gambar teknis, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup dengan status lahan telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan dari pemilik lahan, adanya kesiapan masyarakat dan atau lembaga pengelola yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi penerima dak fisik bidang energi skala kecil selaku calon pengguna untuk menerima, mengelola, mengoperasikan, dan memelihara hasil pembangunan instalasi pemanfaatan terbarukan dan pengembangan listrik perdesaan,, dan khusus untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan dpemerintah daerah provinsi penerima dak fisik bidang energi skala kecil berkoordinasi dengan pt. pln persero) terkait dengan rencana pengembangan jaringan distribusi. ii. pembangunan putih perencanaan pembangunan putih perencanaan pembangunan putih mengacu kepada sni tentang panduan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) dan perubahannya. spesifikasi teknis bangunan sipil putih bangunan sipil putih yang terdiri dari bendung atas .berupa saluran terbuka, saluran tertutup, dan terowongan air tak berteman. penentuan jenis dan konstruksi saluran pembawa mempertimbangkan kontur muka tanah, kerawanan terhadap terhadap longsor, dan aliran silang permukaannamun harus ditanam dengan kedalaman paling sedikit (sepuluh sair atau lubang pengurus). bak penenang foray) bak penenang (foray) dibuat dari pasangan batubak penenang (foray) menghubungkan saluran pembawa (head race) dan pipa pesat (penstock):sentimeter). pipa pesat penstock) atau pipa hisap draft tube) pipa pesat (penstockpenentuan ketebalan pipa pesat (penstock) harus dihitung agar memiliki daya tahan dinding pipa pesat (penstock) terhadap tekanan kejut yang diakibatkan oleh water hammer, pipa pesat (penstock) dari bahan plastik (high density polyethylene (hype) atau polyvinyl chloride (pvc) harus ditanam dalam tanah dengan kedalaman paling sedikit (sepuluh s,paling panjangharus dipasang diantara anchor block atau lebih sesuai dengan jumlah anchor blok yang digunakansentimeter), penyangga pipa pesat (penstock) dibuat dari pasangan batu atau beton bertulang, sedangkan anchor block sebaiknya dibuat dari beton bertulang,, dan pipa pesat (draft tube) hanya dipergunakan pada instalasi jenis turbin reaksi. dimensi pipa pesat (draft tube) pada umumnya tergantung dari desain turbin agar cocok dengan kebutuhan operasi. pipa pesat (draft tube) harus mempertimbangkan beban struktur, pondasi, dan kekuatan erosi dari aliran air dalam pipa pesat (draft tube). material pipa pesat (draft tube) sebaiknya menggunakan baja untuk menahan konsentrasi beban vertikal dan erosi air yang keluar dari turbin karena pada umumnya bersifat turbulent dengan kecepatan tinggi:, baik dari turbin maupun dari pipa pesat (penstock):,:, danalat penyaring sampah (trash rack) harus mampu menahan tekanan air karenangunan pengalih aliran (intake) dan bak penenang (foray) paling tidak memiliki celah dengan lebar paling sedikit (lima sentimeter). khusus turbin crossflow celah trash rack lebih kecil dibandingkan dengan celah sudu runne, dan tidak bocor. saluran pembuang tail race) saluran pembuang (tail setidaknya,, dan pipa pesat (penstock). spesifikasi mekanikal elektrikal putih mekanikal putih turbin air merupakanmerupakan jenislenovo sen k. dai xn,(pat) memiliki efisiensi pada poros turbin sebesar 65y0dan perubahannya: gasket, o ring, )minyak seal, packing karet: )alat pengisi pelumas (gemuk), pelumas, penarik bearing: dan kunci pas, obeng,memiliki panel wh) kilowatt hour meter, memiliki tombol start dan stop yang terletak luar pintu kubik:b)jumlah energi yang dikonsumsi, beban maksimal, dan beban minimal. pengkaderan:: sambungan kabel harus kuat dan tepat, serta:da:uku cadang yang harus disediakan antara lain sekering (fuse), lampu indikator,garansi pemeliharaan selama (dua) tahun. iatas: modul surya spesifikasi teknis modul surya array module) jenis modul mono polyerystalline silicon kapasitas per modul minimal toleransi daya (lebih kurang tiga persen) efisiensi minimal (enam belas persen) koneksi antar modul surya: plug and play, kabel koneksi diletakkan menggunakan cable tray bawah modulsertifikasi pengujian b2tke bppt garansi produk (sepuluh) tahun garansi kinerja (dua puluh) tahun (degradasi (satu persen) per tahuil. label data performance modul surya ditempel bagian belakang modul.dua) unit tegangan output vac (dua ratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh voltage alternating current), (lima puluh hertz), satu fasa atau vac (tiga ratus delapan puluh sampai dengan empat ratus voltage alternating currentjtiga fasa tegangan input minimal vdc (empat puluh delapan voltage direct current)thd): (lebih kecil sama dengan lima persen) sistem proteksi over current, over load, short circuits, over temperature, over under voltage, dan reverse popularity indikator lcd display) inverter voltage dan current, inverter frequency, battery voltage dan current, load current danindeks proteksi (lima puluh empat)array jumlah scr minimal sesuai dengan jumlah array kontrol sistem algoritma mpt maximum power point tracking) efisiensi minimal (lebih besar sama dengan sembilan puluh delapan persen)(empat puluh delapan voltage direct current))off' grid (battery inverter) : daya output total minimal daya output total disesuaikan dengan kapasitas beban puncak jumlah inverter minimal (dua) unituntuk plus sampai (dua puluh kilowatt peak) menggunakan satu atau tiga fasa, untuk plus kapasitas atas (dua puluh kilowatt peak) menggunakan tiga fasa gelombang output sinus murni efisiensi (lebih besar sama dengan sembilan puluh delapan) total harmonic distortion (lebih kecil sama dengan lima persen)dan current, inverter frequency, load current dan load voltage indeks proteksi (enam puluh lima) fitur data longer dan interface dengan rms standarisasi uji i(dua) unit tegangan input baterai minimal vdc (empat puluh delapan voltage direct current)satu fasa tiga fasa(lebih kecil sama dengan empat persen)dan current, inverter frequency, battery voltage dan current, load current dan load voltage indeks proteksi (lima puluh empat), zinc air, atau lithium lon jenis baterai valve regulated lead acid vila) tegangan output minimal vdc (empat puluh delapan voltage direct current) kapasitas baterai (satuan) (seribu ampere hour), (dua volt) temperatur operasional yang bawah (tiga puluh disarankan derajat celcius) kemampuan cycling paling sedikit (dua ribu dua ratus) cycle pada dod (delapan puluh persen depth discharge) garansi minimal (lima) tahun tingkat komponen dalam minimal (empat puluh negeri persen) jenis baterai zinc air atau lithium lon tegangan output minimal vdc (empat puluh delapan voltage direct current)bawah (empat disarankan puluh derajat celcius) garansi (sepuluh) tahun tingkat komponen dalam minimal (empat puluh negeri persen) fitur dilengkapi dengan battery management system bms) penyangga modul surya module array support)(tiga puluh lima kali tiga puluh lima sentimeter) dan tinggi minimal (enam puluh sentimeter). pondasi memiliki kedalaman minimal (empat puluh sentimeter), sehingga ketinggian pondasi atas permukaan tanah minimal (dua puluh si(dua puluh kali dua puluh sentimeter)s)rupas)sstalasi jaringan kabel untuk power dan komunikasi harus dipasang secara terpisah untuk menghindari interferensi gelombangrupaindeks proteksi enam puluh lima), paling sedikit rating vdc (seribu voltage direct currentuntuk input dari kabel string menggunakan connector plug inseribu lima ratus voltage direct current) iec tipe fuse (pembatas arus tipe pv) (seribu voltage direct current), dan lubang ventilasi harus dilindungisatu fasa vac (dua ratus dua puluh dua ratus tiga puluh voltage alternating current) atau tiga fasa vac (tiga ratus delapan puluh empat ratus voltage alternating current) monitoring tegangan, arus, dan meter sistem proteksi fuse dan circuit breaker, surge protection untuk vac (dua ratus dua puluh volt tiga ratus delapan puluh voltage alternating current), dan kokoh dengan ketebalan minimal (dua milimeter). fitur dilengkapi dengan timer dan kontraktor, serta lampu indikator. pyranometer fitur standar iso second class, waterproof, field view (seratus delapan puluh derajat) dan output hasil pengukuran dapat dibaca pada rms. jumlah pyranometer (satu) unitatas,sentimeter). luasan pondasi harus lebih dari (tujuh puluh sentimeter) dihitung dari sisi dinding rumah pembangkit bagian depan dan (dua puluh s(tiga puluh kali tiga puluh sentimeter). ruang baterai harus memiliki ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara sedemikian rupa(delapan sampai dengan sepuluh) inc, dan dicat, cc)senti.(dua puluh kali dua puluh sentimeter) dan tinggi (empat puluh lima sentimeter) dengan kedalaman minimal (tiga puluh sentimeter), sehingga ketinggian pondasi atas permukaan tanah minimal (lima belas s kelurahan, kecamatan kota danatas:pondasi tiang jaringan distribusi dibuat dengan ukuran 20x20 (dua puluh kali dua puluh sentimeter) pada tapak yang berada atas permukaan tanah dan 30x30 (tiga puluh kali tiga puluh sentimeter) pada tapak yang berada bawah dan ditanam dalam tanah. tinggi minimal pondasiminimal (sepuluh sentimeter): kabel antar tiang menggunakan twisted cable 3x35mm? 1x25mm? 1x16mm? (tiga kali tiga puluh lima millimeter persegi ditambah satu kali dua puluh lima milimeter persegi ditambah satu kali enam belas milimeter persegi) yang sesuai dengan standar pln, dengan ketentuan untuk kabel 1x16mm? (satu kali enam belas milimeter persegi) merupakan koneksi lampu jalan dengan timer rumah baterai dan kontraktor, dan kabel dari tiang rumah menggunakan nfa 2x10 mm? (dua kali sepuluh millimeter persegi) yang sesuai dengan standar pln, tinggi lanjutan kabel antar tiang minimal (empat meter)(sepuluh sampai dengan dua belas watt) dengan efikasi lumen (seratus lumen per watt) yang terletak didalam suatu enclosure tertutup yang memiliki indeks proteksi enam puluh lima)..atas: menggunakan jaringan udara, b)jarak antar tiang maksimal (empat puluh meter), menggunakan pole tiang besi atau beton paling rendah11(dua puluh kali dua puluh sentimeter) pada tapak yang atas permukaan tanah dan 30x30 (tiga puluh kali tiga puluh sentimeter) pada tapak yang bawah (yang ditanam dalam tanah). pondasi paling rendahpaling rendah (sepuluh sentimeter):sistem instalasi rumah sub(satu) ampere (termasuk boks dan segel), (dua ratus dua puluh volt),ll?):(empat) titik beban yang terdiri atas (tiga) buah lampu dan (satu) buah kotak kontak, lampu yang dipakai adalah lampu led, garansi pabrikan paling sedikit (dua) tahun, umur lampu led paling sedikit (lima puluh ribu) jam, kabel instalasi rumah menggunakan jenis nym 3x1, mm? (tiga kali satu koma lima milimeter persegi) dan 2x1, mm? (dua kali satu koma lima milimeter persegi)(tiga ratus watt per jam). adapun spesifikasi energi limiter adalah sebagai berikut: tegangan input vac (dua ratus dua puluh voltage alternating current), (satu) fasa, (lima puluh hertz) arus beban maksimum minimal (satu ampere) konsumsi arus input ac) (plus lima belas mili ampere) kontrol micro controller setting programmable dengan password alarm buzzer beepsaat kuota (dua puluh lima persen), indikator pada display saat kuota habis resolusi pengukuran (satu watt per jam), ketelitian (lima persen) temperatur operasional (nol sampai dengan lima ratus derajat celcius) pembatasan pemakaian dapat diprogram berdasarkan waktu dan penggunaan daya(delapan puluh lima sampai dengan dua ratus enam puluh lima voltage alternating current) konsumsi daya (empat sampai enam watt) efikasi (lm watt) minimal im w (seratus lumen per watt) warna cahaya pure white fitting e27 (kode tipe dua puluh tujuh)dan perubahannya. penangkal petir spesifikasi untuk penangkal petir sebagai berikut: menara (tower),rupaketinggian menara (tower) paling rendah (tujuh belas meter), pondasi tower dibuatsepuluh sentimeter) dengan kedalaman paling sedikit (sembilan puluh lima: pondasi akur used wiredua puluh lima sentimeter) dengan kedalaman paling sedikit (seratus sepuluh.memastikan seluruh parameter dari rms dapat direkam, dimonitor dan disimpan dalam data longer. garansi pemeliharaan selama (dua) tahun. ivatas: modul surya spesifikasi teknis modul surya jenis modul mono polyerystalline silicon output modul surya disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah paling sedikit (seratus watt peak) per unit toleransi daya (plus minus tiga persen) efisiensi minimal (lima belas persen)garansi produk (sepuluh) tahun garansi kinerja (dua puluh) tahun, degradasi (satu persen) pertahuncontrollebih besar dari sembilan puluh persen) tegangan baterai paling sedikit vdc (dua belas voltage direct current)(lvd), short circuit protection(seratus ampere hour) kemampuan cycling paling sedikit (seribu dua ratus) cycle pada dod (delapan puluh persen depth dischargevdc (dua belas voltage direct current) atau vac (dua ratus dua puluh voltage alternating current) daya, efikasi minimal im w (seratus lumen per watt)(satu) fasa vac (dua ratus dua puluh dua ratus tiga puluh voltage alternating current) tegangan input paling sedikit vdc (dua belas voltage direct current) bentuk gelombang gelombang sinus murni (pure sine wave) frekuensi (lima puluh hertz) output voltage thd factor (lebih kecil dari tiga persen) efisiensi (lebih besar dari sembilan puluh persen) standarisasi uji tec. tinggi penyangga paling sedikit (satu koma lima meter) (diameter inci) garansi pemeliharaan selama (tiga) tahun. pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga spesifikasi umumelapan meter kubik). instalasi biogas skala rumah tangga yang dapat dibangun terdiri atas), baikdan lampu biogas (jika diperlukan). untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan biogasbahan baku biogas, ketersediaan air tawar, dan bersedia memfungsikan biogas paling sedikit selama (dua) tahun. jumlah ketersediaan bahan baku biogas sesuai tabel tabel ketersediaan bahan baku biogas . jumlah bahan baku ukuran kambing ayam limbah reaktor sapi babi (ekor) (kg hari) keterangan limbah organik berupa jerami padi, eceng gondok, dan sampah sayuran. bahan baku berupa limbah organik terlebih dulu dicacahperubahannya. pembangunan unit tangki mencerna (digeser) dan perubahannyasesuaperalatan jaringan unit biogas mengacu kepada sni tentang peralatan jaringan unit biogas dan perubahannya, sebagaimana tercantum pada gambar bawah ini: papan nanometer kran selang plastik (ama kompor pipa penangkap air gambar skema peralatan jaringan unit biogas kontraktor pelaksana memiliki tenaga pelaksana yang terdiri atas tenagarumah tangga dengan tangki mencerna (digeser) tipe kubah tetap (fixed dome) dari beton dan serat kaca (fiberglass), memiliki pengalaman membangun paling sedikit (lima) unit instalasi biogas rumah tanggateknisi digeser fiber glass memiliki keterampilan dalam menginstalasi mulai dari merakit alat sampai dengan digeser biogas siap digunakan. selain memiliki keterampilan tersebut, baik tukang maupun teknisi digeser fiber glass juga memiliki keterampilan sebagai berikut: mengetahui kelengkapan digeser dan alur pemasangannya, merakit digeser, bak inlet dan outlet, memasang baut, menempuh, mengebor laminasi, merangkai alat dan memasangnya dalam lubang yang sudah disediakan, mengisi digeser biogas pada tahap awal, memasang instalasi biogas skala rumah tangga peralatan aplikasi (kompor, lampu, generator listrik, dan sebagainya), memberikan sosialisasi singkat kepada pengguna mengenai tata cara pengisian, pemeliharaan, dan pemakaian instalasi biogas skala rumah tangga,cc. tahun pembuatan, dan kapasitas tampung. spesifikasi teknis instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap fixed dome) dari beton pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari beton menggunakan material, peralatan, dan dimensi material sebagaimana yang dipersyaratkan pada tabel tabel persyaratan material, peralatan, dan dimensi instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap fixed dome) dari beton ukuran digeser (m3) material dan peralatan satuan sapaan material pondasi untuk tanah kendal dan kayu ubah kayu mahang batang besi beton (diameter batang sasis boa ketentuan pengerjaan bagian bagian instalasi biogas skalawmanhosemen yang memenuhi persyaratan sni yang berlaku. pasir pasirkerikil batu pecah dengan ukuran (dua sentimeter) sampai dengan (tiga sentimeter) besi beton besi beton yang digunakan untuk membangun instalasi biogas skala yang berlaku. pipa pipa saluran pemasukan bahan baku menggunakan pipa pvc jenis aw, pipa pengeluaran gas menggunakan pipa besi berlapis galvanis dan memenuhi persyaratan sni, dan katup utama terbuat dari material logam tahan karat. penambahan kuantitas material dan peralatan pemanfaatan biogas diperkenankan sesuai kebutuhan. metode uji pengujian terhadap instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari beton harus dilakukan dengan uji kebocoran tangki mencerna (digeser), dengan menggunakan salah satu dari metode uji yang mengacu kepada sni tentang unit penghasil biogas dengan tangki mencerna (digeser) tipe kubah dari beton yang berlaku sebagai berikutsentimeter) sampai dengan (lima belas ssentimeter) berarti tidak bocor, permukaan air dalam nanometer uji turun lebih dari (tiga sentimeter) berarti terdapat kebocoran udara, dan permukaan air dalam nanometer uji turun lebih dari (sepuluh sentimeter) sampai dengan (lima belas s sstani dea sem te) ba) a30 selo hand cc. tai ke: opal kun) tua lor lag) see po) feb) fav) hain ling tun ka) (ej tai tea ses haa aje ena dead bee te. ie) s$g sisi te!) ita ssi gns borana stan goa esia3 ppp g4225 mi. .?. emas te8 na! nara anna fee d33 boi spesifikasi teknis untuk instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari serat kaca fiber glass): pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari serat kaca (fiber glass) menggunakan material, peralatan,smoneraat bak inlettpenutup unit bak outlettpenutup unit pipa corong inlet unit dan pipa corong outlet unit (damar jpmsmsode dome (oa sjamaswa dao ana |amertomor nanometer meter unit buku panduan buah mama tabel spesifikasi instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari serat kaca fiber glass) dimensi ruang digeser tinggi total diameter diameter lubang pemasukan minimum lubang pengeluaran minimum tekanan biogas kolom kan denagn benan, gambar contoh instalasi biogas skala rumah tangga tipe kubah tetap dari serat kaca fiber glass) bahan dan dimensi bahan dari komponen utama yang terdiri atas saluran pemasukan, saluran pengeluaran, dan reaktor terbuat atas serat kaca (fiber glass) serta pengeluaran gas terbuat dari pipa polyvinyl chloride pvc). metode uji pengujian terhadap instalasi biogas skala: ) dapat diukur dengan meteran, uji verifikasi tebal dinding dan pipa bahan bahan reaktor biogas dapat menahan beban kgsyarat lulus uji instalasi biogas skalael (spesifikasi reaktor). spesifikasi teknis untuk kompor biogas spesifikasi teknis untuk kompor biogas dengan ketentuan sebagai berikut: secara visual kompor simetris dan proporsional, tidak terdapat sudut dan sisi yang tajam, material dari plastik hanya boleh digunakan pada komponen yang luar badan kompor dengan syarat tahan panas sampai dengan (delapan puluh derajat celcius), tidak mudah retak rapuh, tidak gelar bila terkena panas secara terus menerus, material yang bersentuhan dengan api atau terkena panas tidak boleh mudah terbakar atau terkelupas akibat panas, tidak menimbulkan bau menyengat, dan tidak membahayakan lingkungan, suku cadang dan komponen dari kompor biogas rumah tangga dibuat dari besi cor, stainless steel, atau logam lainnya yang tidak mudah berkarat, apabila badan kompor dan konstruksi kompor lainnya terbuat dari material yang berpotensi korosi, harus dilapisi dengan lapisan anti karat dan tahan api, badan kompor mengacu pada sni kompor gas berbahan bakar lpg satu tungku dan atau dua tungku dengan sistem pemantik mekanik, diameter spider (nozzle) untuk kompor lpg diubah menjadi (dua milimeter) untuk dapat digunakan menjadi kompor biogas, jumlah burner kompor disesuaikan dengan kebutuhan (single atau double): jaminan yang diberikan oleh penyedia paling sedikit (enam) bulan disertai dengan kartu jaminan, dan tersedia petunjuk pemakaian. pemantau 2gp burner aja atas maa was "ss. juni enne men oowenewwan gambar contoh skema kompor biogas satu tungku vi. revitalisasi putihutih yang dapat didanai melalui program revitalisasiputih,,minimal selama dua tahun tanpa masalah teknisdan atau masih beroperasi namun sebagian atau keseluruhan komponen sistem putih mengalami kerusakan yang mengganggu unjuk kerja operasional putih. revitalisasi plus fotovoltaik terpusat revitalisasi plus fotovoltaik terpusat merupakan kegiatan untuk memperbaiki bagian instalasi plus terpusat yang rusak dan sudah tidak berfungsi lagi.lus fotovoltaik terpusat yang dapat didanai melalui program revitalisasi dimaksudyang mengalami kerusakan, pernah beroperasi paling sedikit selama dua tahun tetapi mengalami kerusakan pada bagian tertentu pada operasi normal atau akibat umur teknisnya yang sudah terlampaui, masih beroperasi namun sebagian atau keseluruhan komponen sistem plus mengalami kerusakan yang menganggu unjuk kerja operasional plus fotovoltaik terpusati. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (spl) spl berisi: identitas pemrakarsa, informasi singkat terkait denganurat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl):aanana nana naa aan naa bacaan jabatan dnknananananna anna aan anna alamat dnkkananaanaa ana nomor telp. benakankananannaanana naa ana aan anna selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: nama kegiatan" pembangunan putih plus fotovoltaik terpusat alamat lokasi kegiatan jenis sifat kegiatan penyediaan energi skala kecil kapasitas kaananananananananananana aan anna aan anna anna apberwenang. tanggal, bulan, tahun yang menyatakan, meterai dan tanda tangan nomor bukti penerimaan oleh instansi catatan: pilih salah satu contoh format atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan oleh peraturan pemerintah daerah setempat. ix. pengembangan listrik perdesaan pengembangan listrik perdesaan berupa pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tanggadilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: berlokasi dekat jaringan distribusi tegangan rendah dengan jarak paling jauh (empat puluh meter):tabel persyaratan material dan peralatan instalasi listriksebelum dioperasikan dilakukan sertifikasi uji laik operasi slo) pada instalasi listrik. pengembangan listrik perdesaan berupa pembangunan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga dengan penambahan jaringan tegangan rendahyang belum terjangkau infrastruktur distribusi tenaga listrik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: lokasi masyarakat calon penerima kegiatan berjarak paling jauh (dua kilo meter) dari jaringan tegangan rendah terdekat,pembangunan instalasi jaringan tegangan rendah (jtr) harus memenuhi standar pt. pln persero) span) yang berlaku, sebelum dilakukan pembangunan instalasi jaringan tegangan rendah harus dilakukan kesepahaman kerja sama operasi mou) dengan pln persero), sebelum dioperasikan dilakukan sertifikasi uji laik operasi slo) pada instalasi listrik dan jaringan tegangan rendformat laporan format laporan triwulan untuk pembangunanpembangunan putih dak fisik bidang(|) head race) bak penenang foray) pipa pesat penstock) pipa hisap draft tube'hanya untuk turbin propeller (horizontal, tubular, open flame) ketua bendahara operator belum telahananaanananananaaaananaplus fotovoltaik terpusat dan atau plus fotovoltaik tersebar laporan triwulan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang energi skala kecil nama plus oraranansanasananan tanaka sasa terpusat tersebar) jumlah plus nnenenenaneanaaanannnannnnn tersebar"kabupaten kota tanggal pelaporan pelaksanaan pembangunan plus dak fisik bidanglc) li) rumah pembangkit ) pagar"li) ) sambungan rumah"?) meter instalasi rumah rumah tidak termasuk plus fotovoltaik tersebariinstalasi biogas skalainstalasi loose (ramah biogas tangga) jenis unit tangki denanaananana tenan aan ana aan mencerna (digeser) (beton fiber)" kapasitas unit tangki mencerna 4m? 6m' (untuk beton) (digeser (untuk fiber glass) jumlah unit tangki kenanaananana akan aan annaprovinsi . jjjfisik bidanglurahnaaaanaanananaananaaaaa status fisik terbangun . unit menyala. unit anggaran penyerapan sampai saat totalrevitalisasi putih dak fisik bidang energi skala kecil bangunan sipil status kemajuan persiapan revitalisvitalisvitalisasi selesai dipesan konstruksi tiang distribusi kabel distribusi du), tubular, open flame)kabel sambungan rumah:habilitasi kenaanananaaaananananan menanantaanananaaananalus fotovoltaik terpusat laporan triwulan iii dana alokasi khusus fisikkabupaten kota tanggal pelaporan pelaksanaan revitalisasi plus fotovoltaik terpusat dak bidang energi skala kecil pekerjaan sipil status kemajuan persiapan revitalisli)vitalisvitalisaprovinsi |. jumlah penerima akanaanaaanannaneee uma tanggakabupaten kecamatan kelurahan koordinat bp") kabupaten kota. kabupaten kota. kabupaten kota. catatan koordinat lokasi kelurahan desa (kantor pemerintahan) " ) instalasi telah selesai terpasang biaya penyambungan bp) telah dibayarkan pt. pln persero)aporan triwulprovinsi . jumlah penerima akanaaanaaanananaeee uma tangga) panjang jaringan lnkanaanaanananna naa (kmskabupaten kelurahan kecamatan koordinat kota desa target terbayar kabupaten kabupaten kabupaten catatan koordinat lokasi kelurahan desa (kantor pemerintahan) instalasi telah selesai terpasang biaya penyambungan bp) telah dibayarkan pt. pln persero)okasi kabupaten kota ., kecamatan ., kelurahan desa ., panjang jaringan tegangan rendah .kms status kemajuan persiapan material tiba konstruksi selesai) lokasi tiang konduktor trafo foto kegiatan lokasi kabupaten ., kecamatan ., kelurahan desa ., panjang jaringan tegangan rendah .kms material status kemajuan persiapan tiba konstruksi selesai) lokasi tiang konduktor trafo lc) foto kegiatan catatan instalasi telah selesai terpasang (tempat) (hh tttt) pelapor), nama lengkap) laporan akhir tahun laporan akhir tahun kegiatan dak fisik bidanghdokumentasi dan foto kegiatan simpulan dan saran simpulan saran penutuprta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi bidangmengingatkeputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal desember tentang pelaksanaankeputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal desember tentang pemasukan barang barang dari luar daerah pabean kawasan berikat bonded zone) daerah industri pulau batam: peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal januari tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untukanggal maret peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal marets). babi ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan: kegiatan usaha hulu, kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, kontraktor, departemen, pertamina persero) antara lain kegiatan lng dan atau lpg sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu yang dilakukan kontraktor yang bekerjasama dengan badan pelaksana. masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh kontraktor pertamina persero) untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup kegiatan usaha hulu sebagai dasar pengajuan impor barang operasi yang selanjutnya disebut rencana kebutuhan barang impor rabi). rencana impor barang selanjutnya disebut rib adalah rencana kebutuhan barang impor rabi) yang telah ditandasahkan direktorat jenderal dengan mencantumkan pos tarif (kode harmonized system). pemberitahuan impor barang selanjutnya disebut pib, adalah pemberitahuan pabean yang berupa pernyataan yang dibuat oleh kontraktor pertamina persero) dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apresiasi domestik produk selanjutnya disebut adp adalah suatu daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh direktorat jenderaldepartemen perindustrian. badan pelaksana adalah badan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang selanjutnya disebut migasbarang operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan atau melalui impor. barang operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada adpmelalui impor. kontraktor pertamina persero) yang melakukan impor barang operasi sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan rib untuk pembebasan atau pembayaran bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut. bab pengajuan rencana impor barang (rib) kontraktor pertamina persero) menyusun rencana kebutuhan barang impor rabi) yang memuat nama kontraktor kontrak kerja sama kontrak bagi hasil, alamat, npp, status kontrak kerja sama kontrak bagi hasil yang bersangkutan. dalam menyusun rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud padauntuk perencanaan kebutuhan dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan. kontraktor pertamina persero) mengajukan permohonan rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal melalui migas. migas setelah mempertimbangkan kesesuaian rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud pada dengan authorization for expenditure afe) dan work program and budget wp&b) menyampaikan kepada direktur jenderal. migas menyampaikan rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal dalam jangka waktu paling lama (lima) hari setelah diterimanya permohonan dari kontraktor pertamina persero). dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada migas belum menyampaikan rencana kebutuhan barang impor rabi), kontraktor pertamina persero) dapat langsung mengajukan rencana kebutuhan barang impor rabi) kepada direktur jenderal. pengajuan rencana kebutuhan barang impor rabi) oleh kontraktor pertamina persero) dilakukan sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang operasi yang tercantum dalam rencana kebutuhan barang impor rabi). pengajuan rencana kebutuhan barang impor rabi) dapat dilakukan secara tertulis dan atau melalui media elektronik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. direktur jenderal melakukan verifikasi terhadap rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud dalam meliputi aspek legal, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri. verifikasi terhadap aspek legal sebagaimana dimaksud pada meliputi nama kontraktor dan status kontrak kerja sama kontrak bagi hasil, alamat, npp, daerah operasi, nama kegiatan proyek, nomor dan tanggal pengajuan. verifikasi terhadap aspek teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi. verifikadp dan daftar inventarisasi barang. adp sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan penilaian kemampuan produksi dalam negeri. daftar inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada apabila diperbaharui, disampaikan oleh departemen yang membidangi perindustrian kepada direktorat jenderal. dalam rangka pelaksanaan verifikasi rencana kebutuhan barang impor rabi) sebagaimana dimaksud pada dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal dapat menggunakan jasa surveyor independen. direktur jenderal menandaskan hasil verifikasi rkb! sebagaimana dimaksud dalam menjadi rib dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. terhadap barang yang telah diproduksi dalam negeri dan memenuhi persyaratan kapasitas dan kualitas produksi, tidak dicantumkan dalam rib sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk wajib menandaskan rib sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari setelah diterimanya rabi secara lengkap dan benar. rib disampaikan kepada kontraktor pertamina persero) dengan tembusan kepada departemen perindustrian dan migas. rib sebagaimana dimaksud pada mempunyai masaberdasarkan rib, kontraktor pertamina persero) menyampaikan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh. bab iii pelaksanaan impor barang operasi berdasarkan keputusan, kontraktor pertamina persero) melaksanakan impor barang operasi. impor barang operasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kontraktor pertamina persero)rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan impor barang operasi, kontraktor pertamina persero) dapat memanfaatkan penggunaan kawasan berikat (bounded area. dalam hal impor barang operasi yang diatur tata niaga iparnya, kontraktor pertamina persero) wajib mengikuti sesuai dengan ketentuan tentang tata niaga impor. kontraktor pertamina persero) wajib menyampaikan laporan realisasi impor barang operasi setiap (tiga) bulan sekali. dalam hal terdapat impor barang operasi yang telah tercantum dalam adpdalam hal terdapat impor barang operasi, kontraktor pertamina persero) mengajukan pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut berdasarkan inavoice performa inavoice yang telah mendapat penandasahan direktorat jenderal sebagai pengganti rib. inavoice performa inavoice yang telah mendapat penandasahan direktorat jenderal sebagaimana dimaksud pada digunakan kontraktor pertamina untuk melaksanakan impor barang operasiwaktu bersamaan kontraktor pertamina persero) wajib mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap impor barang operasi untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada kontraktor pertamina persero) wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ini. bab penggunaan, pemindahan dan pengalihan barang operasi yang disewa impor barang operasi yang disewa berdasarkan kontrak antara kontraktor pertamina persero) dengan pihak lain terbatas pada penggunaan barang operasi oleh kontraktor pertamina persero) untuk digunakan dalam kegiatan usaha hulu. terhadap pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas barang operasi yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada berlaku selama masa penggunaan atau selama masa kontrak barang operasi. dalam hal barang operasi yang disewa telah selesai masa penggunaan atau masa kontrak maka masa pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut berakhir, dan kontraktor pertamina persero) dan atau pihak lain yang berkontak dengan kontraktor pertamina persero) wajib segera melaksanakan ekspor atas barang operasi yang disewa. terhadap kontraktor pertamina persero) atau pihak lain yang berkontak dengan kontraktor pertamina persero) tidak melaksanakan ekspor atas barang operasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan atau denda sebesar bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungutdisewa. direktorat jenderal dan migas dapat menggunakan jasa pihak lain yang independen dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kontraktor pertamina persero) dapat melakukan pemindahan lokasi dan atau pengalihan tanggung jawab antar kontraktor pertamina atas barang operasi yang disewa setelah mendapat persetujuan migas. kontraktor pertamina persero) wajib segera menyampaikan laporan kepada migas dan direktorat jenderal mengenai pelaksanaan pemindahan lokasi dan atau pengalihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada secara tertulis dan atau melalui media elektronik. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal dan migas wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas barang operasi yang disewa. bab perbaikan barang operasi kontraktor pertamina persero). dalam hal fasilitas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada tidak mampu, kontraktor pertamina persero) dapat mengirimkan barang operasi untuk perbaikan luar negeri setelah mendapat persetujuan migasnghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang operasi penghapusan barang operasi untuk dimanfaatkan, dipindahtangankan atau dimusnahkan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri keuangan berdasarkan usulan menteri. untuk mendapatkan persetujuan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada migas mengajukan permohonan kepada menteri melalui direktur jenderal. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sewa, bangun guna serah dan dipinjamkan. pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penjualan, hibah, penyertaan modal negara, dan tukar menukar (ruitslag). tatacara penghapusan dengan tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan atau pemusnahan barang operakontraktor pertamina persero) wajib menyampaikan laporan kepada migas dan direktorat jenderal mengenai penggunaan barang operasi yang menjadi barang milik kekayaan negara secara tertulis dan atau melalui media elektronik setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu diperlukan. migas selaku pengelola barang operasi sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan pembukuan dan pencatatan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri selaku pengguna barang melalui sekretaris jenderal departemen dengan tembusan direktur jenderal selaku kuasa pengguna barang milik kekayaan negara. direktur jenderal selaku kuasa pengguna barang milik kekayaan negara atas barang operasi sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan pencatatan atas barang operasi yang menjadi barang milik kekayaan negaramenjadi barang milik kekayaan negara. dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanarektur jenderal atas nama menteri membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari sekretariat jenderal departemen, direktorat jenderal, migas, departemen perindustrian dan instansi terkait lainnya. bab viii ketentuan peralihan terhadap kontraktor pertamina persero) yang melaksanakan impor barang operasi wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas barang operasi. terhadap ribdalam rangka impor tidak dipungut atas barang operasi. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan menteri ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengnyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan atauni menteri energi dan sumber daya mineral, .purn sgiantoro lampiran peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun tanggal juni rekapitulasi rencana kebutuhan barang impor masterlist) alamat dasar kontrak kps kks tanggal kontrak kps kks masa berlaku daerah operasi (wk) dame (wawan yaa serum ( descrptionof goods quantity uom est. value remake wow warga kontraktor kps kks nama jabatan rencana kebutuhan barang impor masterlist alamat kpc pemasukan dasar kontrak kps kks jika lebih dari satu kpc pada kolom keterangan pada setiap item barang ) tanggal kontrak kps kks masa berlaku daerah operasi (wk) hat: dari lokasi tujuan raw uraian barang kondisi pos tarif jumlah satuan perkiraan nilai us$ penggunaan penggunaan keterangan description goods condition code quantity uom est. value placeofusedfor tobeusedfor remake tao ito sub total kima . w nan total kima . kontraktor kps kks nama jabatan menteri energi dan sumber daya mineral, pur yusgiantoro lampiran peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 037tahun juni rencana impor barang operasi nomor rib rkbuml perusahaan pwp status barang (sewa bukan sewa)" dasar kontrak kps kks kpc pemasukan tanggal kontrak kps kks jika lebih dari satu kpc pada kolom keterangan pada setiap item barang ) masa berlaku nama kontraktor kps kks alamat daerah operasi wilayah kontrak sub kontraktor no kontrak tanggal jangka waktu kontrak hal: dari dae oom makamnya emaamad sus em sewa code deserptionof goods quantity uom condition est value remake kontraktor kps kks nama jabatan menteri energi dan sumber daya mineral, purnomo yysgiantoro lampiran iii peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun tanggal juni laporan realisasi impor barang operasi nama kontraktor kps kks alamat daerah operasi wilayah kontrak periode laporan dari tanggal sampai dengan tanggal rencana impor barang realisasi impor barang (sesuai pib loh guy mannii kontraktor kps kks nama jabatan teri energi dan sumber daya mineral, purnomo sgiantoro |
la: tonton bupati maluku tengah provinsi maluku peraturan bupati maluku tengah nomor tahunmanajemen aparatur sipil negara dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya merupakan bagian dari penilaian kinerja yang transparansi dan akuntabilitas, maka perlu menerapkan prinsip merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, bahwa untuk memudahkan pertanggungjawaban dan pelaporan serta penilaian kinerja secara objektif, sistematis dan akuntabel perlu melakukan pelaporan dan penilaian kinerja berbasis teknologi informasi melalui sistem evaluasi kinerja harian daily evaluasi sidaily evaluasi sistem)ystem) kabupaten maluku tengah. aparatur sipil negara selanjutnya disebut asn adalah aparatur sipil negara dilingkupi pemerintah kabupaten maluku tengah. tim penilai kinerja adalah tim yang dibentuk oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal manajemen asn termasuk didalamnya penilai kinerja. atasan langsung adalah pejabat penilaian kinerja asn setingkat lebih tinggi jabatannya dari asn yang dinilai. daily evaluation system selanjutnya disebut de' sys adalah aplikasi sistem evaluasi kinerja harian asn yang digunakan dalam pelaporan. bab maksud dan tujuan maksud dari peraturan bupati ini adalah untuk memudahkan pelaporan kinerja asn dan penilaian kinerja oleh atasan langsung secara berjenjang. tujuan dari peraturan bupati ini adalah untuk memperoleh data kinerja asn yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja oleh atasan langsung maupun oleh pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan karir dan pengambilan keputusan dalam pemberian reward dan punishment secara obyektif, sistematis dan akuntabel. pelaporan dan penilaian kinerja asn melalui de's sys dilaksanakan berdasarkan prinsip: integritas, obyektif: akuntabel: dan transparan. bab ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi: pelaporan kinerja, dan penilaian kinerja, pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari laporan kinerja harian dan laporan capaian sasaran kerja pegawai skp) bulanan. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup waktu kerja efektif sesuai standar dan capaian sasaran kinerja pegawai berdasarkan target yang telah ditetapkan. bab iii mekanisme pelaporan kinerja bagian kesatu input kinerja harian setiap pegawai negeri sipil wajib mengingat kegiatan harian dalam aplikasi de' sys secara jujur dan penuh rasa tanggungjawab. kegiatan yang input sebagaimana dimaksud pada adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari jam kerja dan atau diluar hari jam kerja yang ada kegiatannya baik yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, tugas tambahan maupun tugas kedinasan lainnya dan perintah atasan. waktu penginputan kegiatan dimulai sejak selesai melaksanakan suatu kegiatan sampai dengan tanggal bulan berikutnya. apabila pegawai negeri sipil tidak mengingat kegiatannya sebagaimana dimaksud pada maka sistem akan terkunci secara otomatis dan kegiatan tidak dapat input lagi. bagian kedua kinerja bawahan setiap kegiatan yang input pegawai negeri sipil akan berstatus pending sebelum atasan menerima atau menolak kegiatannya. atasan langsung berwenang menerima atau menolak kinerja bawahannya melalui aplikasi secara obyektif. batas akhir atasan langsung menerima atau menolak kinerja bawahan melalui aplikasi paling lambat sebelum penyampaian laporan kinerja pegawai negeri sipil pada organisasi perangkat daerah tim penilai kinerja. apabila kinerja bawahan masih berstatus pending hingga batas waktu penyampaian laporan kinerja maka atasan langsung dapat membubuhkan para pada setiap laporan kinerja bawahan untuk kegiatannya yang diterima pada printout laporan. dalam hal atasan langsung berhalangan tetap, maka penilaian diteruskan pejabat setingkat diatas atasan langsungnya. bagian ketiga input target dan sasaran kinerja pegawai skp) pegawai negeri sipil mengingat sasaran kinerja pegawai skp) yang telah ditetapkan dalam aplikasi. pegawai negeri sipil menetapkan target skp setiap bulan yang disetujui oleh atasan langsung. apabila dipandang perlu pegawai negeri sipil dapat merevisi target skp bulan berjalan dengan tidak mengubah target skp secara keseluruhan. pegawai negeri sipil mengingat melaporkan realisasi skp yang dicapai setiap bulan dengan memperhatikan kegiatan harian yang telah dilaksanakan paling lambat sebelum batas waktu pelaporan kinerja. bagian keempat pelaporan kinerja penyampaian laporan kinerja seluruh asn pada opd dalam (satu) bulan dilakukan secara kolektif oleh kepala opd kepada tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilaian kinerja paling lambat tanggal bulan berikutnya. apabila penyampaian laporan kinerja tidak memenuhi ketentuan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada maka penilaian kinerja untuk bulan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan penilaian bulan berikutnya. apabila opd belum menyampaikan laporan kinerja setelah (dua) bulan masa penilaian maka akan dianggap tidak menyampaikan laporan. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari laporan capaian skp dan laporan kinerja harian asn selama (satu) bulan berdasarkan hasil input pada aplikasi de' sys laporan kinerja sebagaimana dimaksud dan adalah hasil printout aplikasi de' sys yang dicetak, ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh kepala opd unit kerja sebagai bukti dan arsip laporan kinerja asn. laporan kinerja yang telah disampaikan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim penilaian kinerja, berdasarkan hasil verifikasi yang telah dinyatakan lulus verifikasi, dan apabila dinyatakan tidak lulus verifikasi dikembalikan opd untuk melakukan perbaikan. bab mekanisme penilaian kinerja indikator penilaian kinerja asn pada aplikasi de' sys realisasi skp yang dicapai dalam satu bulan (by input), dan jumlah waktu kerja efektif untuk pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diperoleh dalan satu bulan (by system). penilaian kinerja asn,september. indikator penilaian kinerja pada aplikasi de'sys diukur dari nilai capaian skp bulanan dilihat dari penilaian capaian skp bulan dengan ketentuan jika capaian skp bernilai baik atau sangat baik maka nilai kinerja untuk capaian skp 100y6 jika capaian skp bernilai cukup maka nilai kinerja untuk capaian skp jika capaian skp bernilai sedang maka nilai kinerja untuk capaian skp dikenakan sanksi sedang. jika capaian skp bernilai buruk maka nilai kinerja untuk capaian skp dikenakan sanksi berat. ketentuan waktu kerja efektif wke): wke adalah waktu kerja efektif untuk pekerjaan yang sifatnya tupoksi. jika wke dalam hari jam maka hari kerja efektif hke) hari jika wke kurang dari jam maka hke wke jika wke lebih dari jam maka kelebihan jam kerja kjk) wke jam kelebihan hari kerja khk) hasil dari konversi kjk dibagi jam kjk wke dalam bulan total khk sehingga diperoleh nilai waktu kerja efektif nuke) nuke total hke khk jumlah hari kerja pada bulan tersebut total nilai kinerja nilai capaian skp nilai waktu kerja efektif bupati maluku tengah ttd musikal abu |
eka tunong bupati maluku tengah provinsi maluku peraturan bupati maluku tengah nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku tengah, menimbang wa. bahwa untuk mengukur efektifitas kerja asn pegawai, perlu ditetapkan aturan tentang disiplin kerja dan wewenang penjatuhan hukuman disiplin pegawai asn lingkup pemerintah kabupaten maluku tengah, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil angka dan angka dipandang perlu menetapkan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwmerintah kabupaten malukdan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan. pemeriksaan dan penjatuhan hukuman kepada pns dilaksanakan dengan berpedoman pada formkhusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud pada dan dapat dibentuk tim pemeriksa. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bkd, inspektorat, badan kesbangpol, bagian hukum setda dan atasan langsung pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati. pejabat yang berwenang menghukum sebagai berikut gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin untuk jabatan sekretaris daerah untuk jenis hukumanpk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi sekretaris daerah, untuk jenis hukumaekretaris1disiplindan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin pns yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana lanjutan dan pelaksana pemula, fungsional umum golongan ruang ii a dengan golongan ruang ib pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin jam kerja terhadap pegawai lingkungan pemerintah kabupaten maluku tengah. bupati dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris daerah dan kepala opd lingkungan pemerintah kabupaten maluku tengah.atasan langsung yang tidak mampu melakukan pemeriksaan kepada bawahan yang melanggar disiplin dapat meminta kepada tim pemeriksa, kepada ppk melalui badan kepegawaian daerah. opd dapat menunjuk petugas pengelola disiplin jam kerja dengan tugas dan fungsinya membidangi urusan kepegawai peraturan bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalamtetap berpedoman pada peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan kepala badan kepegawaian negara bkn) nomor tahun dan pelaksanaannya dalam berita daerah kabupaten malukuseptember tentang:gawai negeri sipil contoh surat panggilan rahasia surat panggilan i ii nomor eno catatan bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara ama pangkat nkannanannananan nana ana aan jabatan nananananananaaa anna ana unit kerja gunakan ana untuk menghadap kepada nama akakaanannananan kanan naa pangkat akannananaananannanan anna jabatan kaananananaananana naa pada tanggal nkannanannananan nana ana aan tempat gunakan ana untuk diperiksa diplinimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin .open demikian untuk dilaksanakan. atasan langsung nama. tembusan ythnaanannannannannanaaa ana pangkat nanannanannananaa nana jabatan nkananaaaananaaaaa aan berdasarkan wewenang yang ada, maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap nama nananaanaaannan anna aan pangkat nnanaanananaananaanan aan aan jabatan gunakan unit kerja:: jawaban .toeanaanannanaaan nama banannannannannanaanannaan nip kanaatanananan nip beanananananaalaananaaan tandatangan enanaanananaan tandatangan :.ooo contoh laporan kewenangan pen. maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap nama retakan pangkat nenek jabatan lee. unit kerja: baakanaaanan snama nip tembusan, yth. dst istilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum contoh pembentukan tim pemeriksa kop perangkat daerah rahasia keputusan |. tentang pembentukan tim pemeriksa nomor nnnnntnnlnn. berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. kenanatanaenaananana nip. li. pangkat .jabatan .i j.c.cbpengawaskepegawaipejabat lain yang ditunjukdemikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ppk pejabat yang ditunjuk nama nip tembusan yth contoh keputusan hukuman disiplin teguran lisan kop perangkat daerah rahasia keputusan con) nomor nanaslisan kepada nama oom pangkat naanaananananaaaaananaaaan jabatan nananananaananaaanaanaaaaaaan unit kerja: karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar .voodoo. j.c tembusan yth tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukuhun lembaran negara, republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah denganppp). memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penegakan disiplin pegawai asn dan wewenang pejabat menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai ascontoh keputusan hukuman disiplin teguran tertulis kop perangkat daerah rahasia keputusan .co cs) nomor anna nana membaca berdasarkan. jo.c.tertulis kepada nama danaanaanananaanaananaaa. once) nomor anna nana membaca berdasarkan kerana pelanggaran oleh sdr. hasil pemeriksaan tanggal. jj.o menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr ananannanananaanananaananaan pangkat nananaanananananananaananan jabatan cook unit kerjagaji berkala.pelanggaran oleh sdr . nip. hasil pemeriksaan tanggal. jjj.j menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr1l? ensekekkak pangkat woman jabatan .oooooooo unit kerjawae ndonennnnnnnnpangkat kerana nakanananananaananananaaaaan pangkat aanaatananaanananannaaaaan jabatan look unit kerja oo.nama nnannnnannnnnnaaaaaan contoh keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun kop perangkat daerah rahasia keputusan .kenny) membaca berdasarkan peneaeleaee. pelanggaran oleh sdr. hasil pemeriksaan tanggal. jogranananananananananananananan pangkat denananaaananaanaananaanaan jabatan penaaaaaaaanaaanlaaaa unit kerja .diturunkan dari pangkat . golongan ruang diturunkan dari rp. ccrunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun kop perangkat daerah rahasia keputusan cocoa) menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdrnakananaananananaanananaaaaan pangkat naanaananananaaaaananaaaan jabatan loan unit kerjaee,diturunkan dari rp. . oolimakeenam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan. ditetapkan di. pada tanggal . nama nan nan nnnnnnnnannannaop perangkat daerah rahasia keputusan cook) menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. telah melakukan perbuatan berupa.i kepada nama nnnanaenana nama akjj. nama nnnnnnnnnaannaaperangkat daerah rahasia keputusan cocoa) membaca berdasarkan.. jnama donnnakanananaaenanaanaaan pangkat nnanananananaanananaanaa jabatan le. unit kerja .idola karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memang gat .ooooooooannnnannnnnlnn tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disebut ppk adalah bupati. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya singkat opd adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten maluku tengah. badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten maluku tengah. unit kerja tertentu adalah satuan pendidikan dan puskesmas. tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati terdiri dari bkd, inspektorat, bagian hukum setda dan atasan lansung pns cons ppp phl yang melakukan pelanggaran disiplinharian lepas yang bekerja bertugas lingkup pemerintah kabupaten maluku tengah. aparat sipil negara yang selanjutnya disingkat asn adalah aparat sipil negara lingkup pemerintah kabupaten maluku tengmaluku tengahegawai harian lepas selanjutnya disingkat phl adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah daerah tidak termasuk pada pengertian pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. disiplin pegawai adalah kesanggupan pns, cons, ppp, phdodakaanananananaanana naas anna aaaaaa pangkat .ooo wmnnnnnnnan jabatan .ooo woommabnnn pada hari nakananaananananaaan aan tanggal comment jam nnananananananananana aan aan tempat .novo wocetatatannaaan untuk menerima keputusan .ooooooocc nomor loan tanggal .tentang penjatuhan hukuman disiplin . j.oacontoh keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin kop perangkat daerah rahasia keputusan .co cs) membaca surat keberatan yang diajukan oleh sdr . nip pangkat ee. jabatan . tanggal surat tanggapan sdr . nip . pangkat jabatan ketemu tanggal. sebagai pejabat yng berwenang menghukum, menimbang bahwa berdasarkan keputusan . nomor. tanggal kenanatananan see nip.pangkat . jabatan kepe telah dijatuhi hukuman disiplin berupa. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh sdr penaaantananaananan nip.pangkat .jabatan . tanggal .dan tanggapan dari tanggal. dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada sdr) hukumandisiplin sdrditetapkan di. pada tanggal . nama wanna nnannnnannnnnnananaannaaaan tembusan yth nip nnn enne anne mmk tulislah namajabatan dan pejabat yang berwenang menghukum #) coret yang tidak perlu #x) diisi dalam hal memperingati atau memperberat hukuman disiplin contoh kartu hukuman disiplin pns rahasia kartu hukuman disiplin pegawai negeri sipil jenis hukuman keterangan lingkup non asn contoh surat panggilan rahasia surat panggilan i ii nomor en eca catatan bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara nama donkankanan kanan aan ana jabatan: .ooo woobenaalaklaa unit kerja untuk menghadap kepada nama kakanaanannanan kanan naa aan pangkat nanananaananaanan nana anna jabatan coolant pada tanggal naanaananaanan nana aan anna aan tempat nnanaanaannan nana aan nana untuk diperiksa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin .ooonanelnen demikian untuk dilaksanakan. atasan langsung nama dns tembusan yth coret yang tidak perlu ) tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai non asnakanaanan kanan pangkat akannanannanannananaan aan anna jabatan: neonatal berdasarkan wewenang yang ada, maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap nama nakanaanan kanan jabatan: neonatal unit kerjajs. nama nnananantananaananaaaa tandatangan . tandatangan contoh keputusan hukuman disiplin teguran lisan kop perangkat daerah rahasia keputusan .co cs) menimbang bahwa saudara .iilisanditetapkan teguran tertulis kop perangkat daerah rahasia keputusan cocoa)tertulisnama wanna nnnnnnnannnannannnaan .co cs) nomor anna nanadoakakanannananeanananan akan jabatan oma unit kerja . omtidak dengan hormat sebagai pegawai non asn kop perangkat daerah rahasia keputusan con) menimbang bahwa saudara .on ason asn kepada nama doakakanannananeanananan akan jabatan look unit kerja lelaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di. pada tanggal . nama wanna nnannnnannnnnnananaannaaaan tembusan yth tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukumkanananannanaananan ana aan aan aan pangkat kanananannan anna aan anna jabatan kankannanaanaana nana pada tanggal kanananaananaan anna nana aan jam kanananannananaanaa anakan aan aan aan nana tempat paanananaaaanan ana anna untuk menerima keputusan. nomor lo. tanggal.tentang penjatuhan hukuman disiplin . jooekkteguran lisan adalah jenis hukuman disiplin ringan yangteguran tertulis adalah hukuman disiplipernyataan tidak puas secara tertulis adalah hukuman disiplin ringan yang berupa pernyataan tidak puas yangupaya administrasi adalah prosedur yangida. tanpa alasan yang sah adalah alasan tidak hadirnya termasuk tidak diterima secara akal sehat. pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan disiplin kepada pegawai. apel pagi dan apel sore adalah kegiatan apel yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari oleh masing masing opd dipimpin oleh pejabat opd yang bersangkutan sebagai pembina. apel mingguan kabupaten adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama setiap hari senin bertempat halaman kantor bupati bagi pegawai negeri sipil dari opd lingkup pemerintah kabupaten maluku tengah. apel mingguan kecamatan adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pegawai kecamatan, kelurahan dan utd opd yang ada wilayah kecamatan. contoh kartu hukuman disiplin pns rahasia kartu hukuman disiplin pegawai non asn jenis hukuman keputusan disiplin yang keterangan dijatuhkan pejabat nomor tanggal bupati maluku tengah, ttd musikal abu wajib bersepeda adalah kegiatan bersepeda bagi pegawai pemda yang dilaksanakan setiap hari jumat dan sabtu pada saat masuk dan pulang kantor, kerja bakti adalah kegiatan sosial yang wajib dilaksanakan setiap hari sabtu dari jam s d wit lingkungan kantor masing masing opd atau secara bersama. upacara peringatan hari besar nasional adalah kegiatan memperingati hari besar nasional dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kecamatan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pegawai pemerintah daerah dan instansi vertikal kabupaten atau kecamatan masing masing. bab hari dan jam kerja hari kerja pemerintah kabupaten maluku tengah ditetapkan (enam) hari kerja yaitu senin hingga sabtu dengan jam kerja efektif jam berminggu luar jam istirahat dan skj, dengan rincian jam kerja sebagai berikut hari senin kamis jam hari jumat jam hari sabtu jam jam kerja sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut hari senin sampai dengan kamis, masuk kerja jam wit pulang kerja jam wit hari jumat, masuk kerja jam wit pulang kerja jam wit hari sabtu: masuk kerja jam wit pulang kerja jam wit jam istirahat pada jam kerja sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut hari senin s.d. kamis jam s.d. wit hari sabtujam s.d. wit kegiatan olah raga dan kerja bakti dilaksanakan pada hari jumat jam s d wit. jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan. bab iii kewajiban dan sanksi bagian kesatu kewajiban setiap pegawai wajib mengikuti apel harian mingguan yang dilaksanakan setiap hari yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maluku tengah atau kecamatan sesuai dengan wilayah masing masing. setiap pegawai wajib melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan tugas dan apel sore setelah mengakhiri tugas yang dilaksanakan secara bersama oleh masing masing opd dipimpin oleh pejabat opd yang bersangkutan sebagai pembina. setiap pegawai dapat melaksanakan olahraga yang dilaksanakan secara bersama pada hari jumat oleh masing masing opd atau gabungan opd untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani. setiap pegawai wajib menggunakan sepeda setiap hari jumat dan sabtu masuk dan pulang kantor. untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani. setiap pegawai wajib melaksanakan kerja bakti sesuai wilayah kerjanya yang diatur atas opd masing masing. setiap pegawai sesuai wilayah kerjanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara memperingati hari besar nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maluku tengah atau kecamatan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi opd tertentu untuk tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore. pegawai yang tidak masuk kerja setelah mengikuti kegiatan apel mingguan, apel pagi dan apel sore akan diakumulasikan jam ketidakhadirannya setiap hari. pegawai yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tanpa alasan yang sah dikenakan hukuman disiplin pegawai atau sanksi administratif. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh pns dan cons berlaku ketentuan yang dalam peraturan pemerintah nomor tahun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh pns akan dikenakan pemotongan tpp dan bagi phl dan ppp akan dikenakan pemutusan kontrak. bagian kedua sanksi pns dan cons yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebagai berikut: disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat.isiplin ringanjam kerja dapat dianggap menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman yang diberikandisiplin sedangpenundadisiplin beratdan dansanksi administratif bagi pns, cons, ppp dan phl sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sebagai berikut pemotongan tpp bagi pns atau cons sebesar (dua persen) dari besarnya penghasilan atau hak yang diterima perhari, apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, apel mingguan, upacara phn dan olahraga tanpa alasan yang sah yang dilaksanakan pada hari itu: pemutusan kerja kontrak bagi ppp atau phl, setelah diakumulasikan setiap (enam) bulan, terjadi (sepuluh) kali tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore tanpa alasan yang sah, dan pemutusan kerja kontrak bagi ppp atau phl, setelah diakumulasikan selama (enam) bulan kurang dari 50y6 (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan apel mingguan, upacara phn dan olahraga tanpa alasan yang sah. bab kewenangan pelaksanaan disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawaiyang melakukan pelanggaran disiplin. |
ara pare bupati maluku tengah provinsi malukumaluku tengah tentang pengelolaan aset negeri dan negeri administrnegeri berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan bupati maluku tengah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan negeri dan negeri administratifgelolaan aset negeri dancamat adalah perangkat daerah yang berada wilayah kecamatan. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten maluku tengahdan negeri administratif adalah kepala pemerintahan negeri dibantu perangkat negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri. keadaan dinegeri dan negeri administratif berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakannya serta lembaga kemasyarakatan negeri dan negeri administratif. pinjam pakai aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif paling lama (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. pinjam pakai aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif, dan meningkatkan pendapatan negeri dan negeri administratif. kerjasama pemanfaatan aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif dalam apb negerinegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif:negeri dan negeri administratif memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negeri dan negeri administratif: tidak tersedia dana dalam apb negerinegeri dan negeri administratifaoleh kepala pemerintah negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif dan wajib masuk rekening kas negeri dan negeri administratif. paragraf kelima pengamanan pengaman. pengamanan aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apb negeri. paragraf keenam pemeliharaan pemelihara serta pihak lain yang melakukan pemanfaatan aset. paragraf ketujuh penghapusan penghapusan aset negeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan karena terjadinya, antara lain beralih kepemilikan, pemusnahan, atau cc. sebagain. penghapusan aset negeri dan negeri administratif yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pemindahtanganan atas aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif. pemusnahan aset negeri dan negeri administratifpemerintah negeri dan negeri administratif tentang pemusnahan. penghapusan aset negeri dan negeri administratif bencana alam. penghapusan aset negeri dan negeri administratif yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam dan aset negeri dan negeri administratifpemerintah negeri dan negeri administratif setelah mendapat persetujuan bupati. penghapusan aset negeri dan negeri administratifmerintah negeri dan negeri administratif. format berita acara dan keputusan kepala pemerintah negeri dan negeri administratif tentang penghapusan aset negeri dan negeri administratif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan. aset milik negeri dan negeri administratif yang negerimaluku tengah sebagai pendapatan daerah. aset milik negeri dan negeri administratif yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik negeri dan negeri administratif. uang pengganti sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan negeri dan negeri administratif yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana negeri dan negeri administratif. aset negeri dan negeri administratif yang negeri dan negeri administratif nya dihapus dan atau digabung dalam rangka penataan negeri dan negeri administratif, aset negeri dan negeri administratif yang negeri dan negeri administratif nya dihapus menjadi milik negeri dan negeri administratif yang digabung. paragraf kedelapan pemindahtanganan bentuk pemindahtanganan aset negeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tukar menukar, penjualan,dan cc. penyertaan modal pemerintah negeri dan negeri administratif. pemindahtanganan aset negeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud pada hurufnegeri dan negeri administratif dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila aset negeri dan negeri administratif tidak memiliki nilai manfaat dan atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negeri dan negeri administratif: aset negeri dan negeri administratif berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah negeri dan negeri administratifpemerintah negeri dan negeri administratif tentang penjualan, dan uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dimasukan dalam rekening kas negeri dan negeri administratif sebagai pendapatan asli negeri dan negeri administratif. penyertaan modal pemerintah negeri dan negeri administratif atas aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif bum neg). penyertaan modal sebagaimana dimaksud berupa tanah kas negeri dan negeri administratif. tanah kas negeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud pada tidak bisa dilakukan pemindahtanganan kepada pihak lain selain pemerintah negeri dan negeri administratif. paragraf kesembilan ketatausahaan aset negeri dan negeri administratif yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam harus inventaris dalam buku inventaris aset negeri dan negeri administratif dan diberi kodifikasi. format buku inventaris aset negeri dan negeri administrpada peraturan bupati ini. kodifikasi sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati tersendiri. paragraf kesepuluh penilaian pemerintah daerah kabupaten maluku tengah melakukan penilaian terhadap aset negeri dan negeri administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii tukar menukar pemindahtanganan aset negeri dan negeri administratif berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dalam huruf terdiri dari untuk pembangunan baginegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif setempat, danilakukan dengan tahapan kepala pemerintah negeri dan negeri administratif menyampaikan surat kepada bupati terkait hasil musyawarah negeri dan negeri administratif tentang tukar menukar tanah milik negeri dan negeri administratif dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada negeri dan negeri administratif setempat,telaah untuk memberikan persetujuan atau penolakan,an dalam kas negeri dan negeri administratif dan penggunaannya ditetapkan dalam apb negeri. bagian kedua bukan kepentingan umum tukar menukar tanah milik negeri dan negeri administratif dan rencana detail tata ruang rdr)negeri dan negeri administratif setempat, cc.engan ketentuan sebagai berikut maluku tengah, tim kajian kabupaten maluku tengaluku tengah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mengikutsertakan tenaga penilai, tim kajian kabupaten maluku tengah sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi negeri dan negeri administratif, menguntungkan negeri dan negeri administratif, dan tidak merugikan aset negeri dan negeri administratif, dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai bahan pertimbangnegeri dan negeri administratif selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanah milik negeri dan negeri administratif yang berada diluar negeri negeri administratif atau tanah milik tidak negeri dan negeri administratif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan atau tanah milik negeri dan negeri negeri administratif yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar lokasi negeri dan negeri administratif setempat. tukar menukar tanah milik negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan ketentuan: a.tukar menukar tanah milik negeri dan negeri administratif dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar, b.dan cc.. aset negeri dan negeri administratif yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam dan dihapus dari daftar inventaris aset negeri dan negeri administratif dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset negeri dan negeri administratif. santri negeri dan badan pemerintahan negeri adalah lembaga yang melaksanakan fungsinegeri dan negeri administratif adalah barang milik negeri dan negeri administratif yang berasal dari kekayaan asli milik negeri dan negeri administratif, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negeri apb neg) atau perolehan hak lainnya yang sah. pengelolaan aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif. pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negeri dan negeri administratif. penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset negeri dan negeri administratif yang sesuai dengan tugas dan fungsi. pemanfaatan adalah pendayagunaan aset negeri dan negeri administratif secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negeri dan negeri administratif dengan tidak mengubah status kepemilikan. sewanegeri dan negeri administratif serta lembaga kemasyarakatan negeri dan negeri administratif negeri dan negeri administratif lainnyuntuk meningkatkan pendapatan negeri dan negeri administratif lainnya. bangun guna serahpembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif, pembiayaan dibebankan pada apb negeri. bab ketentuan peralihan pengelolaan aset negeri dan negeri administratif khususnyamaluku tengah berskala lokal negeri dan negeri administratif yang ada negeri dan negeri administratif dapat dihibahkan kepemilikannya kepada negeri dan negeri administratif. aset negeri dan negeri administratif yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada negeri dan negeri administratif, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. kekayaan milik pemerintah negeri dan negeri administratif dan pemerintah daerah berskala lokal negeri dan negeri administratif yang dihibahkan kepada negeri dan negeri administratif serta aset negeri dan negeri administratif yang dikembalikan kepada negeri dan negernovember bupati maluku tengah, ttd musikal abu diundangkan masehi pada tanggal novformat keputusan kepala pemerintah negeri dan negeri administratif tentang penetapan status penggunaan aset negeri dan negeri administratif kabupaten maluku tengah keputusan kepala pemerintah negeri dan negeri administratif.kecamatan. oo. nomor.tahun. tentang status penggunaan aset negeri dan negeri administratif kepala pemerintah negeri dan negeri administratif.o. bahwa penggunaan aset negeri dan negeri menimbang administratif digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah negeri dan negeri administratifdan negeri administratif tentang status penggunaan aset negeri dan negeri mengingat administratifnegeri dan negeri administratif, dst. memutuskan menetapkan kesatu: aset negeri dan negeri administratif yang diperoleh dari kekayaan asli negeri dan negeri administratif, apb negeri dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan negeri dan negeri administratif.negeri dan negeri administratif. ketiga aset negeri dan negeri administratif yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negeri dan negeri administratif dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negeri dan negeri administratif. keempat keputusan kepala pemerintah negeri dan negeri administratif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di. j. pada tanggal. kepala pemerintah negeri dan negeri administratif, negeri dan negeri administratif ena. lampiran keputusan kepala desa.( nama desa) nomor.tahun.t barang barang asli desa apb desa lain yang sah nama desa).,tanggal. kepala desa.( nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat)4: bupati maluku tengah, musikal abu lampiran peraturan bupati maluku tengah nomor.tahun. tentang pengelolaan aset desa( nama desa) tahun. pengelola aset desa telah melakukan pengecekan penelitian atas aset desa berupa( nama desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sa.ee. je, tanggal. yang bertandatangan dibawah ini sekretaris desa selaku pembantu pengelola pengurus pengelola aset desa aset desa, format keputusan kepala desa tentang penghapusan aset desa kabupaten maluku tengah keputusan kepala desa.kecamatan. nomor.tahun. tentang penghapusan aset inventaris milik desa kepala desa.(.. nomor :.oa. tah ud.yang beralih kepemilikan, musnah, dan atau hilang, kemudian, terbakar milik pemerintah desa. .sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini. kedua dt. ketiga keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di.n pada tanggal.ee kepala desa, lampiran keputusan kepala desa.( nama desa) nomor.tahun. tentang penghapusan aset inventaris milik desa daftar aset desa yang dihapus asal usul barang tahun jenis banyaknya perolehan ket. barang barang kekayaan apbd pero lahan asli desa esa ain pembelian yangbupati maluku tengah musikal abu lampiran iii a bangun serah gunanegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negeri dan negeri administratif. penghapusan adalah dengan keputusan kepala pemerintah negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif kepada pihak lain. tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset negeri dan negeri administratif yang dilakukan antara pemerintah negeri dan negeri administratif dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang. penjualan adalah pemindahtanganan aset negeri dan negeri administratif kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. penyertaan modal pemerintah negeri dan negeri administratif adalah pemindahtanganan aset negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif dalam bum nenegeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif. penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data ataunegeri dan negeri administratif. tanah negeri dan negeri administratif adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah negeri dan negeri administratif sebagai salah satu sumber pendapatan asli negeri dan negeri administratif dan atau untuk kepentingan sosial. peraturan bupati maluku tengah nomor.tahun tentang pengelolaan aset desa format buku inventaris aset desa buku inventaris aset desa pemerintah desa. tahun. kode lokasi desa :. tahun jenis kode identitas perolehan aset perolehan barang lain pembelian sah asli desa a h mengetahui desa.,tanggal sekretaris desa selaku pembantu pengelola barang milik desa petugas pengurus barang milik desa petunjuk pengisian. kode lokasi desa diisi dengan urutan desa pada provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan:maluku tengah musikal abubab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud ditetapkannya peraturan bupati ini untuk memberikanpedoman bagi pemerintah negeri dalam melaksanakan pengadaan barang sayang pembiayaannya bersumber dari apb negeri. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar pengadaan barang jasa dilakukan oleh pemerintah negeri dan negeri administratiftatanilaipengada prinsip pengadaansebagaiberikut: efisien, berartipengadaanharusdiusahakandenganmenggunakan danadandayayangminimumuntukmencapaikualitasdansasarandalamwa ktu yang ditetapkanataumenggunakandanayang telahditetapkanuntuk mencapai hasil dansasarandengankualitasyang maksimum, efektif, berartipengadaanharussesuaidengankebutuhandansasaranyangtel ahditetapkanserta memberikanmanfaat yangsebesar besarnya, transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifatjelasdandapatdiketahuisecaraluasolehmasyarakatdanpenyediaya berminat, terbuka,berartipengadaandapatdiikutiolehsemuapenyediabarang jasa yang memenuhipersyaratan kriteriatertentuberdasarkanketentuandan proseduryangjelas, pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan harus dijadikan sebagai wahanapembelajaranbagimasyarakatuntukdapat mengelolapembangunan desanya, f.gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaankegiatanpembangunandi desa, bersaing, berartipengadaanharusdilakukanmelaluipersainganyangsehat diantarasebanyak mungkinpenyediayangsetaradanmemenuhi persyaratan, adil, berartimemberikanperlakuanyangsamabagisemuacalonpenyedia dan tidakmengarahuntukmemberi keuntungankepada pihaktertentu, dan i.akuntabel, berartiharussesuaidenganaturandanketentuanyangterkait denganpengadaansehingga dapat dipertanggungjawabkan. para pihakyangterlibat dalamketepatan tujuanpengadaan, bekerjasecaraprofesional,mandiri,danmenjagakerahasiaaninformasiyang menurutsifatnyaharus dirahasiakanuntuk mencegah menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusanyangditetapkan sesuai dengankesepakatan tertulis pihakyangterkait, menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentinganpihakyang terkait, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung,yang berakibat persainganusaha tidak sehat dalampengadaan, menghindari danmencegahpemborosandankebocorankeuangandesa, menghindari danmencegahpenyalahgunaan kewenangan atau kolusi, dan tidakmenerima,tidakmenawarkan,atautidakmenjanjikanuntukdesayangkegiatandan anggarannya bersumberdari apb desa. kewenangandesasebagaimanadimaksudpada| )dilaksanakan berdasarkanperaturanperundang undangan. pengadaanmengutamakanperansertamasyarakatmelalui swakeloladengan memaksimalkanpemanfaatansumberdayayang adadidesasecaragotong royong dengantujuanmemperluaskesempatankerjadandapat dilakukanmelaluipenyediabaiksebagianmaupun seluruhnya denganpenjelasan tertulis dari kepala pemerintah negeri pengadaanmelalui penyedia dapat dilakukanuntuk: mendukungswakelola,atau kegiatanyangtidak dapat dilaksanakandenganswakelola. babi para pihak bagian kesatu para pihak dalampengadaan para pihak dalampengadaan terdiri dari kepala pemerintah negeri, kasi kaur, tpk, masyarakat, dan penyedia. bagian kedua kepala pemerintah negeri tugas kepala pemerintah negeri dalampengadaanadalah: menetapkan hasil musrenbangnegeri, mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada dalam rkp desa sebelumdimulainya prosespengadaanpada tahunanggaranberjalan, dan menyelesaikanperselisihanantara kasi kaurdengan tpk,dalamhalji terjadiperbedaanpendapat. bagian ketiga kepala seksi kepala urusan kasi kaur mengelola pengadaanuntuk kegiatansesuai bidangtugasnya. tugas kasi kaurdalammengelolapengadaan: menetapkandokumenpersiapanpengadaan, menyampaikandokumenpersiapanpengadaankepada tpk, melakukanpengadaansesuaidenganambangbatasnilaiyangditetapkan musrenbangdes, menandatangani bukti transaksi pengadaan, mengendalikanpelaksanaanpemerintah negeri, dan menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala pemerintah negeri denganberitaacara penyerahan. kasi kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani suratperjanjiandenganpenyediaapabilaanggaranbelum tersediaatau anggaranyangtersediatidakmencukupi. kaur keuangantidakbolehmenjabatsebagaipengelolapengadaan sebagaimana dimaksudpada bagian keempat timpelaksana kegiatan terdiri dariunsur: perangkat negeri diutamakanpelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan negeri,dan masyarakat. tpk ditetapkandenganjumlahpersonil minimal (tiga) orang. berdasarkan pertimbangkan kompleksitaspengadaan,personil dapat ditambahsepanjangberjumlahgasal. organisasi kterdiriatas: ketua, sekretaris, dan cc. anggota. tugas kdalampengadaanadalah: melaksanakanswakelola: menyusundokumenlelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilihdanmenetapkanpenyedia, memeriksa danmelaporkan hasil pengadaankepada kasi kaur, dan mengumumkan hasil kegiatandari pengadaan. khususuntukpekerjaan konstruksiyangdilaksanakansecara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaandarianggota tpk yang mampu danmemahami teknis kegiatan pekerjaankonstruksi. tpk dapatdiberikan honorariumsesuai denganstandardisasi. bagian kelima masyarakat peransertamasyarakatdalampengadaansebagaiberikut,namuntidakterbatas pada berpartisipasidalampelaksanaankegiatanswakelola, dan berperanaktif dalampengawasan terhadap pelaksanaanpengadaan. bagian keenam penyedia penyedia negeri memenuhi persyaratansebagai berikut memilikitempat lokasiusaha,kecualiuntuktukangbatu,tukangkayu,dan sejenisnya, memiliki sumberdaya manusia,modal, peralatandanfasilitaslainyang diperlukandalampengadaan, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan:dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenagaahli terampil dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. babi perencanaanpengadaan perencanaanpengadaandilakukanpada saat penyusunan rkp negeri. perencanaanpengadaansesuai dengan rkp negerimeliputi jenis kegiatan, lokasi: volume: biaya, sasaran, waktu pelaksanaankegiatan, caradanmetode pengadaan|(swakelola penyedia): pelaksana kegiatananggaran, tim yang melaksanakankegiatan, dan j . rinciansatuanharga untuk kegiatanpengadaanyangakandilakukan. hasilperencanaanpengadaansebagaimanayangdimaksudpada dituangkandalam beritaacarahasilmusrenbang negeripadasaatpenyusunan rkp negeri. perencanaanpengadaanmenjadiacuandalam penyusunanrencanakegiatan dananggaran negeri danrencana kerja kegiatan negeri. hasilperencanaanpengadaanyang adadidalam rkp negeri diumumkanoleh kepala pemerintah negeri melaluimediainformasiyang mudahdiakses olehmasyarakat, sekurang kurangnya pada papanpengumuman negeri. pengumumanperencanaanpengadaansebagaimanadimaksudpada palingsedikit memuat namakegiatan, nilaipengadaan, jenispengadaan, keluaran output (terdiri dari volume dansatuan), nama tpk, lokasi: waktu pelaksanaan, dan cara danmetode pengadaan(swakelola penyedia). babi persiapanpengadaan bagian kesatu persiapanpengadaansecaraswakelola kasi kaurmenyusundokumenpersiapanpengadaansecaraswakelola berdasarkan ayangterdiri dari: jadwal pelaksanaankegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhanbahan, danperalatan, gambarrencana kerja (apabiladiperlukan): spesifikasi teknis(apabila diperlukan), dan pengadaan. bpengadaansebagaimanadimaksudpada| )hurufedisusunoleh si kaur menjelangdilaksanakannya kegiatanswakelola. khusus untuk pekerjaankonstruksi, dokumenpersiapanpengadaanmelalui swakelolaberupa gambarrencana kerja, jadwal pelaksanaankegiatan, cc. spesifikasi teknis, bpengadaandananalisa harga satuan, dan rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhanbahan, danperalatan. kasi kaur menyusundanmenetapkan bpengadaanyangdihitungdengan menggunakan harga pasar. hargapasarsebagaimanadimaksudpada )memprioritaskanharga pasar negeri setempat. kasi kaur dapatmenggunakanhargapasar negeri sekitar lainnya,apabila barang jasa yangdibutuhkan tidaknya negeri setempat. dalam halterdapatperbedaan rab pengadaandenganrab padanya, sepanjang tidak melebihi nilaipagurincianobjek belanja,pengadaandapat dilanjutkandengan terlebihdahulu melakukanrevisira pada dpa. dalam halterdapatperbedaan bpengadaandengan pada ayang melebihinilaipagurincianobjek belanja,pengadaantidakdapatdilanjutkan dan kasi kaur melaporkepada kepala pemerintah negeri. kasi kaurmenyampaikandokumenpersiapanpengadaansebagaimana dimaksud pada( l)dankepada tpk untuk dilakukanpengadaan melalui swakelola. bagian kedua persiapanpengadaanmelalui penyedia kasi kaurmenyusundokumenpersiapanpengadaanmelaluipenyedia berdasarkan ayangterdiri dari: waktu pelaksanaanpekerjaan, gambarrencana kerja(apabila diperlukan): kerangka acuan kerja kak) spesifikasi teknis (apabila diperlukan) daftarkuantitas dan harga (apabila diperlukan), harga perkiraansendiri (hps), dan rancangansurat perjanjian. ssebagaimanadimaksudpada| )hurufdditetapkan oleh kasi kaur menjelang dilaksanakannyakegiatanpengadaanmelaluipenyediadengan merujuk pada hargapasar. hargapasardiperolehdengancaramencariinformasitentangharga barang jasadinegeri setempatdan ataunegeri sekitar lainnya,menjelang dilaksanakannya pemilihanpenyedia. kasi kaur dapatmenggunakanhargapasar didesasekitar lainnya,apabila barang jasa yangdibutuhkan tidaknya desasetempat. kasi kaur menentukanhargapasar denganmemperhatikankondisisebagai berikut dalamhalhanyaterdapatl (satu)penyedia,makahargapasaradalah harga yangditawarkanpenyedia tersebut. dalaman terdapat lebihdari (satu) penyedia,maka hargapasaradalah harga yangpalingbanyak ditemukan,atau hargayangpalingrendahjikatidakadahargasebagaimanadimaks pada angka kasi kaur menyusundanmenetapkan sdenganmemperhitungkan: harga pasarsebagaimana dimaksud pada pajak pertambahan nilai ppn), dan biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut sesuatu tempat yang memerlukanbiaya angkut. dalaman terdapatperbedaan dengan pada dpa, sepanjangtidak melebihi nilaipagurincianobjek belanja, pengadaandapatdilanjutkan dengan terlebihdahulu melakukanrevisi pada dpa. dalamhalterdapatperbedaan dengan pada ayangmelebihi nilaipagurincian objekbelanja,pengadaantidakdapatdilanjutkandan kasi kaur melaporkepada kepala desa. rancangansuratperjanjiansebagaimanadimaksudpada| )huruf digunakanapabilabukti transaksi pengadaantidak cukup tidak dapat menggunakanbutkti transaksi struk,nota dankuipengadaan babviii pelaksanaanpengadaan bagian kesatu pengadaanmelalui swakelola swakeloladilaksanakanberdasarkandokumenpersiapanpengadaanyang disusunlah kasi kaur sebagaimanadimaksud dalam (l)atau swakelola sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: tpk,atau tpk denganmelibatkanmasyarakat. pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut kmelakukanrapatpembahasankegiatanyangmenghasilkancatatanh asil pembahasan. apabiladiperlukan, kmenentukannarasumber tenagakerjadengan ketentuansebagai berikut narasumberdapatberasaldarimasyarakatnegeri setempat,perangkat daerah, dan atau tenaga profesional, dan atau tenaga kerja diutamakanberasaldari masyarakat desa setempat. kmenyusunlaporanhasilpelaksanaankegiatanbesertadokumentasikegi atan. dalammelaksanakankegiatanswakelola, kmemanfaatkansarana rasa rana peralatan material bahanyangtercatat dikuasainegeri. dalamhalpelaksanaanswakelolamembutuhkansaranaprasarana peralatan material bahanyang tidakdimiliki dikuasainegeri maka tpk melaksanakanpengadaanpelaksanaankegiatan, dan atau penggunaan narasumber tenaga kerja, saranaprasarana peralatandan material bahan. berdasarkan hasil pengendalian, kasi kaur melakukanevaluasi swakelola. apabiladalam hasilevaluasisebagaimanadimaksudpada )ditemukan ketidaksesuaian, kasi kaurmeminta tpk untuk melaksanakanperbaikan target direalisasi pelaksanaanpekerjaan. hasil kegiatandari pengadaanmelalui swakeloladiumumkanmelalui media informasikan mudahdiakses olehmasyarakat,sekurang kurangnyapada papanpengumumannegeri. untukpekerjaankonstruksiselaindiumumkanpadapapanpengadaansecara swakelola meliputi nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran outputfterdiridari volume dansatuan), nama tpk, lokasi, waktu pelaksanaan(tanggalmulai dan tanggal selesai), dan cara danmetode pengadaan(swakelola). bagian kedua pengadaanmelalui penyedia pengadaanmelalui penyedia dilakukandengancara pembelianlangsung, permintaanpenawaran, dan lelang. pelaksanaanpengadaanmelalui penyedia dilakukan: berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh kasi kauregeri. mengutamakan penyediadari desasetempatdenganmempertimbangkan prinsip pengadaan. dalaman pengadaanmelalui penyediadengancara lelangsebagaimana dimaksud pada kmenyusundokumenlelang. dokumenlelang sebagaimanadimaksud padamencantumkanantara lain: ruanglingkup pekerjaandalambentuk kerangka acuankerja kak), daftarkuantitas dan harga, cc. spesifikasi teknis, gambarrencana kerja (apabila diperlukan), waktu pelaksanaanpekerjaan), persyaratanadministrasi, rancangansuratperjanjian,dan nilai total hps. dokumenlelangsebagaimana dimaksud pada dapat mengacu dengan formatsebagaimanatercantum dalam lampiran yangmerupakanbagian tidakterpisahkandari peraturan bupati ini. persyaratan administrasi untuk penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf berupa surat pernyataankebenaranusaha. khususuntukpengadaansepertikendaraanbermotor,genset, traktor dan pengadaandenganmetode lelang, persyaratanadministrasisebagaimana dimaksudpada )huruf berupaizinusahadannomorpokokwajib pajak( npp). paragraf1l pembelianlangsung pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan (sepuluhjuta rupiah). pembelianlangsungdilaksanakandengantata cara sebagai berikut: kasi kaur membeli barang jasa kepada satu penyedia, kasi kaur kmelakukannegosiasi(tawar menawar)denganpenyediauntukmemperoleh harga yanglebihmurah, dan transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama kasi kaursebagaipelaksana kegiatananggaran. pelaksanaanpengadaan dengan metodepembelianlangsungdapatdilakukan kepadapenyediayangsamadalam jangkawaktu2(dua)jtahunanggaran berturut turut. setelahjangkawaktu2(dua)tahunanggaran, kasi kaur melakukan pembelianlangsungkepadapenyedia lindi desa setempat atau sekitar. apabilatidak terdapatpenyedialainyang mampumenyediakanbarang jasa maka kasi kaur tpk dapat melakukanpembelianlangsungkepada penyedia sanggama. paragraf2 permintaanpenawaran permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan (dua ratusjuta rupiah). permintaanpenawarandilaksanakandengan tata cara sebagai berikut meminta penawaransecara tertulis dariminimal2(dua)penyedia, dalam haldidesasetempathanyaterdapat1l (satu)penyedia,permintaanpena warandapat dilakukanteknis berupa kerangka acuankerja kak), rincianbarang jasa, volume, spesifikasi teknis, gambarrencana kerja (apabila diperlukan), waktu pelaksanaanpekerjaan), dan formulirsurat pernyataankebenaranusaha. penyediamenyampaikansuratpenawaransebagaimanadimaksuddalamdo kuman lelang dalam dan harga disertai surat pernyataankebenaranusaha, mengevaluasi penawaranpenyedia, penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga, dalamhalpenyediayangluluslebihdari1l(satu),maka menetapkan penyediadenganharga penawaranterendahsebagaipemenanguntuk melaksanakanpekerjaan, dalamhaladalebihdari1l(satu)penyediamenawardenganhargayangsama, maka kmelakukannegosiasi(tawar menawar)dengansetiap penyedia untukmemperoleh harga yanglebihmurah, dalamhalhanya1(satu)penyediayanglulus,maka kmelakukannegosiasi (tawar menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yanglebihmurah, j . hasil negosiasi harga (tawar menawar) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf, dituangkandalamantara kasi kaur sebagaipelaksanakegiatananggaran dengan penyedia, dan il. dalam haldinegeri setempathanyaterdapatl1 (satu)penyedia,permintaan penawarandapat dilakukankepada (satu) penyedia tersebut. paragraf3 lelang lelangdilaksanakanuntukpengadaandiatas rp200. (auratus juta rupiah). lelangdilaksanakandengan tatacara sebagai berikut pengumumanlelang, pendaftarandanpengambilandokumenlelang, cc. pemasukandokumenpenawaran, evaluasi penawaran, negosiasi, dan penetapanpemenang. mekanisme pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada hurufadilakukandengancara kmengumumkanpengadaandanmemintapenyediamenyampaikan penawaran tertulis. pengumumandilakukanmelaluimediainformasiyangmudahdiakses olehmasyarakat,sekurang kurangnyadipapanpengumuman desa. pengumumanpengadaansekurang kurangnya berisi nama paket pekerjaan, nama tpk, lokasi pekerjaan, ruanglingkup pekerjaan, nilai total hps, jangka waktu pelaksanaanpekerjaan, dan jadwal proseslelang. bersamaandenganpengumumanpengadaan, kdapatmengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untukmengikuti lelang. mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada dilakukandengancara penyedia mendaftarkepada kuntukmengikuti lelang, dan kmemberikandokumenlelangkepada penyediaan mendaftar. pendaftarandanpengambilandokumenlelang sebagaimanadimaksudpada huruf dilakukan penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulisyangberisidokumenadministrasisertapenawaranteknis dahaga kepada tpk. evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakanoleh tpk denganmelakukanevaluasidokumenadministrasi serta penawaran teknis dan hargnegeri dan negeri administratif. kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset negeri dan negeri administratif dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. jenis aset negeri dan negeri administratif terdiri atas kekayaan asli negeri dan negeri administratif', kekayaan milik negeri dan negeri administratif yang dibeli atau diperoleh atas beban apb neg, kekayaan negeri dan negeri administratif yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan negeri dan negeri administratifnegeri dan negeri administratif, dan kekayaan negeri dan negeri administratif yang berasal dari perolehan lain yang sah. kekayaan asli negeri dan negeri administratif sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas tanah kas negeri dan negeri administratif, pasar negeri dan negeri administratif, pasar hewan, bangunan negeri dan negeri administratif, pelelangan hasil pertanian, mata air milik negeri dan negeri administratif, pemandian umum, dan lain lain kekayaan asli negeri dan negeri administratif: bab pengelolaan bagian kesatu pengelolaan pengelolaan aset negeri dan negeri administratifmerintah negeri dan negeri administratif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset negeri dan negeri administratif berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset negeri dan negeri administratif. negosiasisebagaimanadimaksudpada dilakukandengan memperhatikankondisi sebagai berikut apabila terdapat hanya (satu) penyedia yang lulus, makaterdapatlebihdari1l(satu)penyediayanglulusmenawardengan harga yang sama, maka tpk melakukan negosiasi (tawar menawar) dengansetiap penyediauntuk memperolehhargayang lebihmurahyang dituangkandalamberita acara hasil negosiasi. penetapanpemenang sebagaimanadimaksud padafdilakukan oleh kkepadapenyedia yanganggarandenganpenyedia. suratperjanjian sebagaimanadimaksudpada )dapatmengacuformat sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakanbagiantidak terpisahkandari peraturan bupatiini. paragraf4 pengendalian kasi kaur melakukanpengendalianpelaksanaanperkerjaanyang tercantum dalambukti transaksi. dalam halterjadiperbedaanantaratargetdalam pelaksanaandenganbukti transaksimaka kasi kaur memerintahkanpenyediauntukmelaksanakan perbaikan target direalisasi pelaksanaanpekerjaan. apabilapenyediatidakmampumencapaitargetyangditetapkanmaka kasi kaur dapatmemberisanksikepadapenyediasebagaimanatercantum dalambukti transaksi. bagian ketiga buktitransaksi bukti transaksi pengadaan terdiriatas: bukti pembelian, dan surat perjanjian. buktipembeliansebagaimanadimaksud padahurufadapatberupa setrum,nota dankuitansi. buktipembeliansebagaimanadimaksudpada| )hurufasurat perjanjiandilakukandalamhal terjadi keadaankahar,atau terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengangambardengangambardan atauspesifikasi teknis kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada (l)huruf kasi kaur bersama penyedia melakukan perubahansurat perjanjianyang meliputi perubahan: spesifikasi teknis sesuai dengankondisi lapangan, volume, dan atau jadwal pelaksanaan. dalamhalperubahansuratperjanjianmemerlukanperubahananggaran, kasi kaurdapatmelakukanperubahansuratperjanjiansetelah dilakukan penyesuaiandokumenanggaran. penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada berdasarkanketentuanperaturanperundang undangan terkait pengelolaan keuangannegeri. perubahansuratperjanjiansebagaimanadimaksudpada| )dilakukan si kaurdenganpersetujuan kepala pemerintah negeri. bagian kelima pengumumanhasil pengadaan kmengumumkanhasilpengadaanmelaluipenyediadimediainformasi yang mudahdiakses olehmasyarakat,sekurang kurangnyapadapapan pengumumandesa. pengumumankepadamasyarakat, hasilpengadaanmelaluipenyediadengan metode permintaanpenawarandansatuan), lokasi, dan waktu penyelesaianpekerjaan(tanggal mulai dan tanggal selesai). bab pembayaranprestasiker pembayaranatasprestasipekerjaandiberikankepada penyedia barang jasa setelahpekerjaanselesaisesuai ketentuanperjanjian. pembayaranatasprestasipekerjaansebagaimanadimaksudpada| diberikankepadapenyedia barang jasa setelah kmelakukanpemeriksaan yang dituangkandalam berita acara pemeriksaan barang jabatan berita acara serah terima barang jasa. babi keadaankahar keadaankaharmerupakansalahsatukeadaanyangterjadidiluar kehendak parapihakdan tidakdapat diperkirakansebelumnya,sehinggakewajiban yangditentukandalamsurat perjanjianhalterjadikeadaankahar,penyediabarang jasamemberitahukan tentang terjadinyakeadaan kaharkepada ksecaratertulisdalam waktu paling lambat3(tiga)harikalender sejak terjadinya keadaankahar,dengan menyertakansalinanaslipernyataankahar yang dikeluarkanlah pihak instansiyang berwenang sesuaiketentuanperaturanperundang undangan. hal halmerugikandalam pengadaanbarang sayang disebabkanoleh perbuatanataukelalaianpihak penyediabarangtidaktermasukkategori keadaankahar. keterlambatanpelaksanaanpekerjaanyang diakibatkanterjadinyakeadaan kahartidak dikenakansanksi. setelahterjadinyakeadaankahar,parapihakdapat melakukankesepakatan kembali, danselanjutnya dituangkandalamperubahansurat perjanjian. babi pemutusansurat perjanjian kasi kaursecarasepihakdapatmelakukanpemutusansurat perjanjian apabila waktuketerlambatanpelaksanaanpekerjaanakibatkesalahanpenyediabara ng jasa sudahmelampaui 50lima puluh) hari kalender, dan penyedia barang jasa lalai cidera janji dalam melaksanakankewajibannyadantidakmemperbaikikelalaiannyadalamjang waktu yangtelahditetapkan oleh kasi kaur. apabilapenyediabarang jasa terbukti melakukankorupsikolusinepotisme, kecurangandan ataupemalsuandalam prosespengadaanyang diputuskan olehinstansi yangberwenang. sanksi penyedia barang jasa dapat diberikansanksi jika terbukti melakukandengan sengaja perbuatanatau tindakansebagai berikut berusahamempengaruhi kasi kaur, kataupihaklainyangberwenangdala mbentukdancaraapapun,baiklangsungmaupuntidaklangsunggunameme nuhikeinginannya yangbertentangandenganketentuan proseduryangtelahditetapkandalamdokumenperjanjian, dan atau ketentuanperaturanperundang undangan, melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa lain untuk mengatur hargapenawarandiluar prosedur pelaksanaanpengadaan barang jasa, sehinggamengurangi menghambat, memperkecil dan atau meniadakan persainganyangsehat dan atau merugikan orangan, membuatkan ataumenyampaikandokumendan atauketeranganlain yangtidak benaruntukmemenuhi persyaratanpengadaanbarang jasa, mengundurkandiridaripelaksanaanperjanjiandenganalasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dan atau tidakdapat diterimaoleh kasi kaur, dan atau tidakmenyelesaikanpekerjaansesuai dengansurat perjanjian. perbuatansebagaimana dimaksudpada dikenakansanksi sanksi administratif, berupa peringatan teguran tertulis, gugatansecara perdata, dan atau cc. pelaporansecara pidana kepada pihakyangberwenang. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukansesuai denganketentuanperaturanperundang undangan. apabiladitemukanpenipuan pemalsuanatasinformasiyangpelanggarandan ataukecurangandalam proses pengadaanbarang jasa, maka dikenakan: sanksi administrasi: tuntutanganti rugi, dan atau sanksi pidana. selainpengenaansanksisebagaimanadimaksudpada| pelanggaran dan ataukecuranganyang dilakukandengansengajaoleh kasi kaur tpk dalam prosespengadaanbarang jasadidesa,makadapatdiberhentikan sebagai kasi kaur tpk sesuai denganperaturanperundang undangan. tuntutangantirugidansanksipidanakepada kasi kaur tpk sebagaimana dimaksud padabdanhuruf dilaksanakansesuaidengan peraturanperundang undangan. babxiii penyelesaianperselisihan dalamhalterjadiperselisihanantarapara pihak dalampengadaan,para pihak terlebihdahulumenyelesaikanperselisihantersebutmelalui musyawarahuntukmufakat. |
aneka tunong bupati maluku tengah provinsi maluku peraturan bupati maluku tengah nomor tahun tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku tengah menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif kabupaten maluku tengah perlu diatur rencana pembangunan kawaskawasan perdesrtrw) lembaran daerah nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang rencana pembangunan kawasan perdes. pembangunan negeegcial dan kegiatan ekonomi. pembangunan kawasan perdesaan adamenyelenggarakkabupaten maluku tengah tahunpembangunan kawasan perdesaan terdiri dari beberapa negeripembangunan kawasan perdesaan diatur lebih lanjutorganisasi perangkat daerah dan atau negeri dan negeri administratif dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maluku tengah. pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh negeri dan negeri administratif dalam hal pendanaan berasal dari dana negeri dan negeri administratif yang berpedoman pada rpm negeri dan negeri administratif. tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan kpop) dapat menunjuk organisasi perangkat daerah atau negeri dan negeri administratif untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal sumber lain yang sah dan tidak mengikat. tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan kpop)tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan kpop) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab ruang lingkup pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan sesuai potensi sumber daya alam dan rencana pembangunan daerah kabupaten maluku tengah sebagai berikut megapolitan tangkap saparua salahsatu pulau haruki teori seram utara barat seram utara leihitu banda megapolitan budidaya seram utara barat kerapu dan udang seram utara seram utara timur kopi seram utara timur seti megapolitan budidaya seram utara barat rumput laut seram utara banda kepulauan tns nusalaut kota terpadu mandiri seram utara timur kopi perkebunan cengkeh banda dan pala leihitu barat leihitu salahsatu pulau haruki saparua nusalaut mahal teori pelatih industri terpadu kelapa seram utara timur kopi seram utara timur seti seram utara seram utara barat tns teluk elpaputih wisata bahari, budaya banda dan sejarah leihitu barat leihitu salahsatu pulau haruki mahal seram utara barat seram utara holtikultura dan buah leihitu salahsatu mahal tns peternakan sapi terpadu mahal tns teori seram utara timur seti seram utara timur kopi seram utara seram utara barat tanaman pangan mahal tns seram utara timur seti seram utara timur kopi seram utara seram utara |
bupati mamasa peraturan bupati mamasa nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten mamasadipandang perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten mamasa tahun anggaran bahwa rencana kerja pemerintah daerah memuat arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten mamasa selamapada huruf dan huruf atas dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah rkd)peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten mamasa tahun memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun perihal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah: surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor il bangsamamasa tahun anggaran dalam peraturan bupati, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten mamasa: bupati adalah bupati mamasa, pemerintah daerah adalah bupati mamasabupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah: kabupaten adalah kabupaten mamasa provinsi sulawesi barat, satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah dinas, badan, kantor atau lembaga teknis lainnya yang masuk dalam perangkat daerah kabupaten mamasa berdasarkan peraturan yang berlaku:tahun susun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan berisi latar belakang, menguraikan tentang pengertian rkd, proses penyusunan rkd, kedudukan rkd tahun rencana dalam periode dokumen rpm, renstra skpd, senja skpd, serta tindak lanjut proses penyusunan rapid, landasan hukum, memberikan uraian tentang dasar hukum penyusunan rkd, maksud dan tujuan: tahun ball menguraikan evaluasi pencapaian hasil pelaksanaan rkd tahun lalu meliputi: evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd tahun lalu dan realisasi rpm, isu strategis dan masalah mendesak. ball menguraikan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, kondisi ekonomi daerah tahun dan perkiraan tahun (tahun berjalan), arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. bab menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun bab menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. bab penutup. (l) rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaranmakro daerah tahun antara lain termasuk dalamnya arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan. rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi skpd kabupaten mamasa dalam penyusunan rencana kerja tahun anggaran acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementarancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran pemerintah daerah menggunakan rencana kerja pemerintah daerahkabupaten mamasa menggunakan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggarannya dengan dewan perwakilan rakyat daerah. (l)gelolaan keuangan dan aset daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah paling lambat (sembilanabappeda) menelaah kesesuaian antara rencana kerja dannggaran dalam hal rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaraencana kerja pemerintah daerah hasil pembahasan dengsekretaris daerah kabupaten mamasa, drs. bernhard buntutiboyong,mh, pangkat pembina utama madya nip berita daerah kabupaten mamasa tahun nomor |
bupati mamasa peraturan bupati mamasa nomor tahun tentang struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten mamasa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa, menimbang bahwa pentingnya investasi dan pad dalam pembangunan kabupaten mamasa maka dipandang perlu menambah staf ahli bidang investasi dan pad dalam struktur organisasi dan tatakerja pemerintah daerah: bahwa penambahan satu jabatan struktural diperlukan peraturan baru:: menetapkan peraturan bupati mamasa bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten mamasa, bupati adalah bupati kabupaten mamasa, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten mamasa: staf ahli adalah staf ahli bupati kabupaten mamasa, asisten adalah asisten sekretaris daerah, terdiri atas asisten tentang pemerintahan, asisten tentang perekonomian dan pembangunan, asisten bidang administrasi umum: bagian adalah sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi sekretariat daerah, sub bagian adalah sub bagian sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi sekretariat daerah: opd adalah organisasi perangkat daerah kabupaten mamasa, yang mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang pemerintahan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat serta pelayanan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian humas dan protokoler mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan kebijakan teknis bagian dan penyelenggaraan program kerja bagian, mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang humas dan protokoler dan persandian, mengkoordinasikan peringatan hari besar nasional dan hari nasional lainnya, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang humas dan protokolerpengkoordiasian penyiapan sambutan bupati. rincian tugas kepala bagian humas dan protokoler sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang humas, protokoler dan sandi meliputi pengumpulan informasi peliputan dan penerbitan, protokoler dan perjalanan dinas, serta sandi dan telekomunikasi, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang humas dan protokolhumas dan protokol: mengoreksi dan merancang konsep proses release , konsep surat dan laporan lainya sesuai kewenangannya: melakukan koordinasi peringatan hari hari besar nasional, dan hari nasional lainnya dan hari jadi kabupaten mamasa dan semacamnya, mengkoordinasikan pemberitaan yang memuat berita media massa yang dapat menawarkan, meresahkan masyarakat umum: membina hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan, menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan pers atau jumpa pers, organisasi kemasyarakatan lainnya secara berkala sesuai dengan kebutuhan: mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kegiatan pemerintah daermendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: melakukan monitoring, evaluasi, penilaian dan pengendalian secara rutin dan insidentil berdasarkan data dan laporan sebagai pertanggung jawabannya, oo. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dan konsep sambutan bupati: mendokumentasikan sambutan sambutan bupati: melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian humas dan promoter meliputi sub bagian pemberitaan dan informasi, sub bagian protokoler, sub bagian sandi dan telekomunikasi. sub bagian pemberitaan dan informasi sub bagian pemberitaan dan informhumas dan protokoler dalam memberikan pelayanan meliputi pemberitaan untuk menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai pemerintahan daerah, kebijaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pemberitaan dan informasi mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sub bagian: pengelolaan pemberitaan peristiwa atau kegiatan, dan informasi lingkup pemerintah daerah: pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan peredaran pemberitaan media massa dan surat surat masyarakat terhadap pemerintah daerahpemberitaan dan informasi sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja sub bagian, menyediakan bahan petunjuk teknis pembinaan kehumasan lingkup pemerintah kabupaten, mengumpulkan dan menganalisis dan mengolah isi berita, menyampaikan dan mendokumentasikan berita secara akurat, tertib dan aman, melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pemberitaan, dan dokumentasi, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kehumasan, menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat pembaca media massa atau surat surat dari masyarakat: mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers dengan pemerintah: membuat laporan hasil kegiatan sub bagian humata dan mengolah bahan bacaan dalam bentuk media cetak:rotokol: kepala sub bagian protokol mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian humas dan protokol untuk mengkoordinasikan, menyiapkan sarana, mengatur dan mengendalikan kegiatan keprotokolan serta perjalanan dinas pejabat dan sekretariat daerah: dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada kepala sub bagian protokoler mempunyai fungsi penyusunan program kerja sub bagian: pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaangelolaan administrasi perjalanan dinas, pendistribusian tugas kesalahan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian. rincian tugas sub bagian protokoler sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keprotokolan: mengolah surat perintah perjalanan dinas pejabat dan staf, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keprotokolan: menginventarisasi agenda agenda yang berhubungan dengan keprotokolan, menyiapkan acara penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya, mengurus penerimaan tamu pemerintah daerah baik dalam maupun luar negeri, mengatur persiapan rapat pertemuan, resepsi, upacara yang memerlukan pelayanan protokoler, mengatur akomodasi, pengawalan dan acara perjalanan tamu negara maupun tamu daerah, menyiapkan acara dan menata perjalanan dinas pimpinan dan staf sekretariat daerah, melakukan persiapan upacara dan mengatur keprotokolan, berkoordinasi peliputan serta melakukan kerja sama dengan unit kerja terkait bidang keprotokolan, membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya dan memberi petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas: menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi: oo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.dalam pelaksanaan penerimaan dan pengiriman sandi, pengamanan terhadap informasi dan pelaksanaan kegiatan telekomunikasi lingkup pemerintah daerah: dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian sandi dan telekomunikasi mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sub bagian: penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang persandian dan telekomunikasi: mengkoordinasikan dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian sandi dan telekomunikasi: pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. rincian tugas sub bagian sandi dan telekomunikasi sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja: merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan sandi: cc. merencanakan, mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan persandian dan penyiapan perangkat sandi lingkungan skpd: menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang persandian dan telekomunikasi: melaksanakan kegiatan atau usaha usaha pengamanan informasi, berita sandi dan telekomunikasi serta menjaga informasi rahasia yang telah ditetapkan oleh pimpinan, melaksanakan tugas pengelolaan dan ketatausahaan sandi telekomunikasi termasuk mengirim berita surat kawat, melaksanakan tugas mengatur jaringan telekomunikasi lewat telephone dan satelit, serta merawat dan memelihara sarana prasarana persandian dan telekomunikasi lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan data dan informasi rahasia mulai tahap pembuatan, pengolahan, penyampaian, penyimpanan dan pemusnahan, melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya yang diberikan oleh pimpinan: mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelayanan internet, telephone fax dan sarana telekomunikasi lainnya, mengarsipkan dokumen dan berita berdasarkan klasifikasi, mengkoordinasikan dan mengatur pelayanan penggunaan peralatan sound system. bagian ketiga asisten bidang ekonomi dan pembangunan (asisten ii) asisten bidang ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh seorang asisten yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah kabupaten, asisten bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan, pembinaan dan pengendalian program kerja , dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada asisten bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan kesra: cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan ekonomi, pembangunan dan kesra: pemantauan pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan kesra. rincian tugas asisten sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang administrasi perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan bidang administrasi kesejahteraan rakyat: mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, statistik, perkembangan kebudayaan, pariwisata, pekerjaan umum serta kesejahteraan rakyat,,milik daerah:: mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang administrasi perekonomian pembangunan dan kesra, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan penentuan kebijakan,asisten bidang ekonomi dan pembangunan meliputi. bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal, kepala bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu asisten administrasi perekonomian dan penanaman modal dalam merumus:dan penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis bagian: penyelenggaraan program kerja bagian: pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian: pengelolaan peresmian tempat usaha, penyelenggaraan evaluasi tugas kepala sub bagian. rincian tugas kepala bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal sebagai berikut menyusun program perencanaan pembangunan ekonomi: menyusun program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, cc. menyusun program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, mengkoordinir perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi perekonomian serta penanaman modal dan badan usaha daerahmelakukan analisis, pendataan perekonomian dan penanaman modal daerah: melakukan pengendalian administrasi, evaluasi perekonomian yang dibiayai apbd dan bantuan pembangunan serta dana bantuan lainnya, mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama ekonomi dan penanaman modal antar lembaga pemerintah maupun non pemerintahbidang ekonomi serta penanaman modal dan badan usaha daerah, mengkoordinasikan pengembangan dan pengendalian kebijakan perekonomian daerah, mengkoordinasikan administrasi perizinan usaha perekonomian,: oo. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian hasil pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal: mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka upaya pengembangan bidang penanaman modal dan badan usaha daerah, mengkoordinasikan upaya pengendalian dalam rangka pengembangan dan menumbuh kembangkan kegiatan penanaman modal dan badan usaha daerah: mengkoordinasik, mengumpulkan dan mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penggalangan dan terjalinnya kerja sama perekonomian bidang penanaman modal dan badan usaha daerah, uu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal meliputi sub bagian analisis dan pengembangan perekonomian, sub bagian kerja sama perekonomian: sub bagian penanaman modal daerah. sub bagian analisis dan pengembangan perekonomian sub bagian analisis dan pengembangan, kepala sub bagian analisis dan pengembangan perekonomian mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam pelaksanaan pembinaan analisis dan pengembangan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal perumusan kebijakan bidang analisis dan pengembangan perekonomian: pengelolaan teknis perizinan tempat usaha: mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang analisis dan pengembangan perekonomian, pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang analisis dan pengembangan perekonomian, pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang analisis dan pengembangan perekonomian. rincian tugas kepala sub bagian analisis pengembangan perekonomian sebagai berikut menyusun perencanaan pengembangan klinik ekonomi: menyusun master plan pengembangan ekonomi daerah, cc. menyusun pengembangan ekonomi masyarakat, memfasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi melalui kegiatan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi dan koordinasi percepatan pengembangan kawasan produksi daerah tertinggal p2pdt), menyusun data potensi ekonomi unggulan dan grafik pengembangan perekonomian daerah: mengkoordinasikan perumusan analisis perekonomian, mengkoordinasikan upaya pengembangan perekonomian melalui sektor kecil: mengkoordinasikan pengembangan ekonomi melalui kegiatan kelompok usaha masyarakat, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan: melakukan koordinasi, pembinaan dan pelayanan perizinan tempat usaha, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisis dan pengembangan perekonomian,ukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. sub bagian kerja sama perekonomian sub bagian kerja samakerja sama perekonomian mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal dalam merumuskan kebijakan dalam rangka menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau investor atau pihak pihak lain yang bergerak pada sektor perekonomian, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kerja sama mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis sub bagian: penyelenggaraan program kerja sub bagian: mengkoordinasikan, pengendalian kerja sama dengan pihak terkait: pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi. rincian tugas kepala sub bagian kerja sama perekonomian sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan: cc. menyusun indikator ekonomi daerah, menyusun master plan penanggulangan kemiskinan: menyusun indikator dan pemetaan daerah rawan pangankerja sama perekonomian: menginventarisasi permasalahan bidang kerja sama perekonomian daerahkerja sama perekonomiankerjasama perekonomian,kerja sama perekonomian daerah dan pemberdayaan badan usaha milik daerah, oo.kerja sama perekonomian: melaksanakan monitoring, evaluasi pengawasan dan pengendalian hasil pelaksanaan kebijakan bidang kerja sama perekonomiansub bagian penanaman modal daerah sub bagian penanaman modalpenanaman modal daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan penanaman modal daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian penanaman modal daerahlaksanaan evaluasi tugas pegawai non struktural dalam lingkup sub bagian. rincian tugas kepala sub bagian penanaman modal daerah sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan: cc.penanaman modal daerah, peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar, dan usaha kecil menengah: penyelenggaraan pameran investasi, peningkatan kegiatan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, menyusun data base penanaman modal daerah: pendataan investasi unggulan: menginventarisasi permasalahan bidang penanaman modal daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:penanaman modal daerahpenanaman modal daerah: oo.,penanaman modal daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi pengawasan dan pengendalian hasil pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal daerahdan pembangunan, kepala bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang ekonomi dan pembangunan dalam menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pembangunrekonomian dan pembangunan, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada kepala bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsirumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang administrasi pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi pembangunan: pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang administrasi pembangunanadministrasi pembangunan sebagai berikut mengkoordinasikannyusunan rencana program dan kegiatan bidang administrasi pembangunanadministrasi pembangunan: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang administrasi pembangunan,bangunan:bangunan meliputi sub bagian administrasi dan pembinaan pembangunan, sub bagian program dan pengendalian pembangunan, sub bagian evaluasi dan pelaporan. sub bagian administrasi dan pembinaan pembangunan sub bagian administrasi dan pembinaadministrasi pembinaan pembangundan pembinaan pembangunan, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian administrasi dan pembinaan pembangunan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian pembangunan: pengelolaan perumusan kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengelolaan penyelenggaraan dan pelaporan pembinaan administrasi proyek, pendistribusian tugas kepada bawahan. rincian tugas kepala sub bagian administrasi dan pembinaan pembangunan sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sub bagian, merencanakan, melaksanakan kebijakan administrasi pembangunan dan sub bagian, mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dengan pihak terkait: menginventarisir permasalahan kendala pelaksanaan administrasi proyek dan memberikan saran pemecahannya: membuat laporan hasil kegiatan sub bagian administrasi pembangunsanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. sub bagian program dan pengendalian pembangunan sub bagian program dprogram dan pengendalian pembangunan mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi pembangunan dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan program pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraanprogram dan pengendalian pembangunan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pembangunan: mengkoordinasikan program dan pengendalian pembangunan dengan instansi terkait, pembinaan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku: pendistribusian tugas dan petunjuk teknis kepada bawahan. rincian tugas kepala sub bagian program dan pengendalian pembangunan sebagai berikut menyusun program sub bagian, merumuskan kebijakan pengendalian pembangunan: mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan instansi terkait, mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pengendalian pembangunan: melaksanakan pembinaan administrasi pengendalian pembangunan administrasi penyusunan program, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pembangunkepala bagian administrasi pembangunan., kepala sub bagian evaluasi dan pelapormengkoordinasikan penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan, pengelolaan bahan bahan yang akan dievaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan evaluasi, penginventarisasian masalah dengan saran tindak permasalahan, pengelolaan kegiatan evaluasi dan pelaporan, pendistribusian tugas kepada bawahan. rincian tugas kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan sebagai berikut merumuskan rencana kerja sub bagi: dan supervisi dalam rangka pembinaan. bab susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah kabupaten mamasa terdiri atas sekretaris daerah kabupaten mamasa ii. staf ahli, terdiri atas staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintah staf ahli bidang sosial dan sumber daya manusia staf ahli bidang investasi dan pendapatan asli daerah pad) iii. asisten bidang pemerintahan, terdiri atas bagian administrasi pemerintahan, terdiri atas sub bagian administrasi pemerintahan umum dan prasarana sub bagian administrasi pemerintahan desa kelurahan sub bagian administrasi pembinaan wilayah dan pertanahan. bagian hukum dan organisasi, terdiri atas sub bagian organisasi sub bagian bantuan hukum dan penyelesaian sengketa sub bagian perundang undangan dan publikasi hukum. bagian humas dan protokoler, terdiri atas sub bagian pemberitaan dan informasi sub bagian protokoler sub bagian sandi dan telekomunikasi iv. asisten bidang ekonomi dan pembangunan, terdiri atas bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal, terdiri atas sub bagian analisis dan pengembangan perekonomian sub bagian kerja sama perekonomian sub bagian penanaman modal daerah bagian administrasi pembangunan, terdiri atas sub bagian administrasi dan pembinaan pembangunan sub bagian program dan pengendalian pembangunan sub bagian evaluasi dan pelaporan bagian administrasi kesejahteraan rakyat, terdiri atas sub bagian kesejahteraan rakyat: sub bagian pembinaan pelayanan keagamaan sub bagian data, evaluasi dan monitoring. asisten bidang administrasi umum terdiri atas bagian umum dan perlengkapan, terdiri atas sub bagian tata usaha dan kearsipan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan sub bagian kepegawaian bagian keuangan, terdiri atas sub bagian anggaran sub bagian pembukuan sub bagian verifikasi. melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan tugas bidang administrasi pembangunan, menginventarisir masalah dan kendala pelaksanaan kegiatan dalam bidang administrasi pembangunan serta upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh sub bagian yang lain dalam bidang administrasi pembangunan, mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan dalam lingkup bagian administrasi pembangunan: membuat kebijakan pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan: membuat laporan pelaksanaan kegiatan bagian administrasi pembangunan:perintahkan oleh kepala bagian administrasi pembangunan:berada bawah dan bertanggungjawab kepada asisten bidang ekonomi dan pembangunan yang, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi,rumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan rakyat: cc. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat, pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk teknis kegiatan kepada bawahan: rincian tugas kepala bagian kesejahteraan rakyat, sebagai berikut mengkoordinasikannyusunan rencana program dan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat untuk menjadi pedoman dalam pelaksakesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat: memakskesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan dan penyusunan kua, dpa, laki, renstra dan rendah bagi, bagian administrasi kesejahteraan rakyat terdiri dari sub bagian kesejahteraan rakyat: sub bagian pembinaan pelayanan keagamaan: sub bagian data, evaluasi dan monitoring, sub bagian kesejahteraan rakyat sub kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berda bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat, kepala sub bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi perumusan kebijakan sub bagian kesejahteraan rakyat: mengkoordinasikan pelayanan kesejahteraan rakyat dengan instansi terkait atau pihak pihak yang terkait: pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat, pendistribusian tugas dan petunjuk teknis kepada bawahan: pemantauan, pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat. rincian tugas kepala sub bagian kesejahteraan rakyat sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian, melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait mengenai bantuan orang terlantar, rumah ibadah, lembaga adat serta acara seremonial kenegaraan daerah, cc. membantu dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian: mendistribusikaningkatan karier: memberitasan. sub bagian pembinaan pelayanan keagamaan sub bagian pembinaan pelayanan keagamapembinaan, pemantauan mental dan spritual keagamaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagipembinaan pelayanan keagamaan mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan sub bagian, mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pembinaan mental dan spritual, mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan pelayanan keagamaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang pembinaan pelayanan keagamaan, pendistribusian tugas kepada bawahan: penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. rincian tugas kepala sub bagian pembinaan pelayanan keagamaan sebagai berikut merencanakan kebijakan sub bagian menyangkut pembinaan pelayanan keagamaan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut kegiatan siraman rohani, hari hari besar keagamaan, peringatan kwalitas iman, lomba lomba kegiatan keagamaan, dan semacamnya, memberikan telaahan staf kepada atasan sesuai dengan tugasnya: menyelenggarakan pembinaan pelayanan keagamaan: mengkoordinasikan perumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan tugas dan fungsinya: yang diperintahkan oleh kepala bagian administrasi kesra: menginventarisir rumah rumah ibadah dan lembaga organisasi keagamaan kabupaten mamasa, mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengevaluasi hasil pekerjaannya, sub bagian data, evaluasi dan monitoring sub bagian data, evaluasi dan monitoring dipimpin oleh seorang kepala sub bagian berada dimelakukan pendataan dan evaluasi serta monitoring peningkat: perumusan kebijakan dan program sub bagian: mengkoordinasikan pendataan dan pengolahan data bagian, cc. pembinaan administrasi dan analisa: pemantauan analisa data dan evaluasi pelaksaan kebijakan sub bagian: penyelenggaraan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya rincian tugas sub bagian data dan analisa sebagai berikut: mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data dasar bidang kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan data dengan pihak terkait: melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi data, melaksanakan pemantauan dan analisa informasi permasalahan kesejahteraan rakyatasisten bidang administrasi umum (asisten iiiadministrasi umumumum, sertaet sekretariat daerahdan kepegawaian, dalambidang administrasi umum meliputi keuangan, humas dan protokoler serta urusan umum: mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi umum: mengkoordinasikan perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi umum: pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang administrasi umum, penyelenggaraan tugasadministrasi, sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi umum meliputi keuangan, serta urusan umum dan perlengkapan: mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha rumah tangga dan keuangan sekretariat daerah, membina dan mengevaluasi kebijakan bidang rumah tangga, kepegawaian dan keuangan sekretariat daerah, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kebijakan daerah bidang administrasi umum: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang administrasi umum:umum:administrasi umum meliputi bagian umum dan perlengkapan, bagian keuangan.umum dan perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tata laksana dan urusan rumah tangga sekretariat daerah, menyusun program dan perlengkapan, pengelolaan perlengkapan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian sekretariat daerah serta membina dan menyelenggarakan administrasi barang sekretariat daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian umum dan perlengkapan mempunyai fungsirumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang umum, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum: pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang umumumum dan perlengkapan sebagai berikut mengkoordinasikannyusunan rencana program dan kegiatan dibidang umumumum, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan perlengkapumum dan perlengkapan,umum dan perlengkapan meliputi sub bagian tata usaha dan kearsipan: sub bagian rumah tangga dan perlengkapan: sub bagian kepegawaian. sub bagian tata usaha dan kearsipan sub bagian tata usaha dan kearsitata usaha dan kearsipan mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian umum dan perlengkapan dalam rangka penyelenggaraan penatalaksanaan dan kearsipan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata usaha dan kearsipanpelaksanaan tugas staf sub bagian: penataan dan pengolahan arsip, pelaksanaan evaluasi tugas staf sub bagian. rincian tugas kepala sub bagian tata usaha dan kearsipan sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja sub bagian, melaksanakan administrasi dan surat menyurat lingkup skpd setda kabupaten, cc. melakukan pengelolaan arsip dan pengiriman surat suratmbimbing staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik, memberi petunjuk: menyusun laporan pelaksanaan tugas sub berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan perlengkapan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian umum dan perlengkapan dalam urusan rumah tangga dan perlengkapanrumah tangga dan perlengkapan mempunyai fungsi menyusun program dan kegiatan sub bagian, pelaksanaan program dan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan rumah jabatan: mengkoordinasikan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, rumah dinas dan fasilitas lainnya yang merupakan aset daerah pada lingkup sekretariat daerah, pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan staf dalam lingkup sub bagian. rincian tugas sub bagian rumah tangga dan perlengkapan sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja sub bagian, menata dan mengatur pemanfaatan dan administrasi barang inventaris daerah pada lingkup sekretariat daerah, rumah jabatan atau rumah dinas, cc. mengurus administrasi dan dokumen kendaraan dinas antara lain bpk, stok, pajak kendaraan, jasa raharja dan kir: mengatur dan mendata penggunaan kendaraan dinas pada lingkup, membina staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja rencanakan, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian umum dan perlengkapan: menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian sebagai bahan evaluasi: melaksanakan tugas kedinasankepegawaian mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian umum dan perlengkapan dalam menata administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada kepala sub bagian kepegawaian mempunyai fungsi perencanaan evaluasi pegawai: pengumpulan dan penganalisaan data kepegawaian lingkup sekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah: penyiapan bahan petunjuk teknis pengurusan hak hak pegawai lingkup sekretariat daerah: mengkoordinasikan urusan kepegawaian dengan instansi terkait: pendistribusian tugas dan petunjuk teknis kepada bawahan. rincian tugas kepala sub bagian kepegawaian menyusun perencanaan kepegawaian sesuai kebutuhan sekretariat daerah: melakukan pengelolaan data pegawai dalam lingkup sekretariat daerah: cc. merencanakan kenaikan pangkat, kenaikan berkala pegawai dalam lingkup sekretariat daerah: menyusun daftar urut kepangkatan duk) pegawai dalam lingkup sekretariat daerah, mengelola dp3 pegawai lingkup sekretariat daerah setiap akhir tahun: mengkoordinasikan perumusan kebijakan dibidang kepegawaian: membina pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf sub bagian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.keuangan mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang administrasi umum dalamsekretariat daerah, verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat daerah serta pelayanan gaji pegawai lingkup sekretariat daerah: dan akuntansi lingkup sekretariat daerahmengkoordinasikan anggaran secara internal dalam lingkup sekretariat daerah: mengkoordinasikan pengendalian, verifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan sekretariat daerah: pendistribusian tugas pengelolaan keuangan kepada bawahan disertai dengan petunjuk teknisnya. rincian tugas kepala bagian keuangan sebagai berikut menyusun rencana kerja dan anggaran rka) lingkup sekretariat daerah: merumuskan kebijakan teknis dibidang keuanganmbuat laporan hasil kegiatan bagian keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pimpinan, mengkoordinasikan pengelolaan keuangan tiap tiap bagian dalam lingkup sekretariat daerah: melakukan verifikasi pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah: mendistribusikan tugas dalam pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sertabagian keuangan meliputi sub bagian anggaran: sub bagian verifikasi: sub bagian pembukuan. sub bagian anggaran sub bagian anggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian keuangan dalam pengelolaan keuangan, penyusunan rencana kerja anggaran rka) lingkup sekretariat: penyusunan kebijakan teknis lingkup sub bagian, mengkoordinasikan rencana kerja anggarananggaran sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran rka) dengan bagian bagian dalam lingkup sekretariat daerah: membuat surat permintaan pembayaran spp) dan surat perintah membayar spm) untuk diajukan dinas pengelola keuangan dan aset daerah: melakukan koordinasi dengan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah mengangkat kebijakan teknis dibidang keuangan: membuat laporan hasil kegiatan sub bagian anggarpembukuan sub bagian pembukupembukuan mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian keuangan dalam pengadministrasian laporpembukuan mempunyai fungsi penyusunan administrasi pembukuan baik pendapatan maupun belanja pada lingkup sekretariat daerah: penyusunan neraca laporan realisasi anggaran, pembinaan mengkoordinasikan dan pengendalian administrasi pembukuan dan neraca lingkup sekretariat daerah, penyelenggaraan evaluasi tugas bawahan. rincian tugas kepala sub bagian pembukuan sebagai berikut menyusun administrasi pembukuan baik pendapatan maupun belanja pada lingkup sekretariat daerah: menyusun laporan realisasi anggaran per semester dan laporan realisasi anggaran akhir tahun padalaksanakan koordinasi dengan dinas pendapatan, dinas pengelola keuangan dan aset daerah menyangkut kebijakan kebijakan teknis dibidang keuangan: membuat laporan hasil kegiatan sub bagian pembukuverifikasi sub bagian verifverifikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian keuangan dalam melakukan pemantauan evaluasi dan verifikasi terhadap proses pengelolaverifikasi mempunyai fungsi mengkoordinasikan, pengumpulan data pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah, mengkoordinasikan kegiatan verifikasi pengelolaan keuangan sekretariat daerah: pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian verifikasi. rincian tugas sub bagian verifikasi sebagai berikut menyusun rencana kegiatan verifikasi: memverifikasi permintaan pembayaran lingkup sekretariat daerah, melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan dan bertanggung jawaban keuangan dalam lingkup sekretariat daerah: memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program verifikasib staf ahli staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, staf ahli mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kajian dan analisis bidang masing masing baik diminta maupun tidak diminta, serta memberikan telaahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, bidang hukum politik dan pemerintahan, bidang sosial, kesejahteraan dan sumber daya manusia: dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, staf ahli mempunyai fungsi pengidentifikasian isu isu strategis dan aktual yang ada wilayah pemerintah kabupaten, perumusan alternatif pemecahan masalah: mengkoordinasikan dan pengkonsultasian isu isu strategis dengan instansi terkait: pemberian pertimbangan berupa saran pendapat dan masukan kepada bupati melalui sekretaris daerah: pengkajian dan analisis meliputi proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan secara komprehensif, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati. rincian tugas staf ahli memberikan telaahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan luar tugas dan fungsi perangkat daerah: memberikan telaahan bidang hukum, politik dan pemerintahan luar tugas dan fungsi perangkat daerah: memberikan telaahan bidang sosial, kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia, menjalin hubungan kerja dengan opd yang bersifat konsultatif, koordinatif dalam penyusunan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan tugas lain dari bupati sesuai dengan bidang tugas, luar tugas dan fungsi perangkat daerah. staf ahli terdiri darstaf ahli bidang sosial dan sumber daya manusia, staf ahli bidang investasi dan padiii tugas pokok, fungsi, rincian tugas bagian pertama sekretaris daerah sekretariat daerah adalah penunjang pemerintah daerah: sek: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah: pembinaan administrasi aparatur pemerintahan daerah,asisten bidang pemerintahan (asisten asisten bidang pemerintahanpemerintahanpemerintahmerintahan,teknis bidang pemerintahan meliputi administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat humas) dan protokoler, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai ruang lingkup bidang tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan: pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemerintahan: penyelenggaraan tugas kedinasanpemerintahan, sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan: mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan: mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dalam sektor dan pemberian bantuan serta menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahdi: mamasa pada tanggal: september bupati mamasa, ttd ramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal september plt. sekretaris daerah kabupaten mamasa ttd drs. warna edison, pangkat: pembina utama muda nip berita daerah kabupaten mamasa tahun nomor melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang administrasi pemerintahan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya: menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pembangunpemerintahan meliputi bagian administrasi pemerintahan: bagian administrasi hukum dan organisasi, bagian humas dan protokoler. bagian administrasi pemerintahan bagian administrasi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bagian administrasi pemerintahan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada asisten bidang pemerintahan, kepala bagian administrasi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu asisten dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa kelurahan, pembinaan pengembangan wilayah dan pembinaan administrasi pengadaan aset daerah bidang pertanahan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian pemerintahan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pemerintahan, meliputi pembinaan kecamatan dan kelurahan, kerja sama daerah dan pelayanan pertanahan bidang administrasi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemerintahan: penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya, rincian tugas kepala bidang administrasi pemerintahan sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pemerintahan meliputi pembinaan kecamatan dan kelurahan, kerja sama daerah dan pelayanan pertanahan: mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan : mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintaherintaherintahan meliputi sub bagian administrasi pemerintahan umum dan prasarana,sub bagian administrasi pemerintahan umum dan prasarana sub bagian administrasi pemerintahan umum dan prasarana pimpin oleh seorang kepala sub bagian berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi pemerintahan dalam menyiapkan dan mengolah bahan pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian camat, dan melakukan pembinaan dan penataan penyelenggaraan tugas kecamatan, serta melakukan pembinaan dan penataan prasarana pemerintahan: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini, kepala sub bagian administrasi pemerintahan umum mempunyai fungsi pengelolaan penyusunan rencana kerja sub bagian: pengelolaan perumusan kebijakan pelaksanaan penataan administrasi kecamatan, pengelolaan pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan prasarana, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pemerintahan. rincian tugas sub bagian administrasi pemerintahan umum menyusun rencana kerja sub bagian administrasi pemerintahan umum, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan umum: cc. mengurus administrasi pengadaan barang inventaris daerah serta kendaraan dinas pada kantor kecamatan, kelurahan dan kantor desa: menginventarisir infrastruktur prasarana kantor pemerintah daerah serta pembangunan kantor pemerintah daerah, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan bidang administrasi pemerintahan umum, melaksanakan pembagian kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pemerintahan umum: melaksanangolah data untuk perumusan kebijakan bidang administrasi umum:pemerintahan umum: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sub bagian administrasi pemerintahan desa kelurahan sub bagian administrasi pemerintahan desa kelurahpemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian administrasi pemerintahan dalam pembinasaan administrasi desa dan kelurahan:esa kelurahan mempunyai fungsi penyusunan program dan kegiatan sub bagian, |
bupati mamasa peraturan bupati mamasamamasaperusahaan pemerintah amerika serikat yang diwakili oleh lembaga millenium challenge corporation mcc) dengan pemerintah indonesia yang diwakili oleh kementerian keuangan, merupakan sebuah perjanjian internasional yang akan diatur deng: b.bahwa bupati mamasa selaku kepala pemerintahan kabupaten mamasaasaselama kurun waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung, c.atur dalam,b dan huruf maka perluperjanjian millenium challenge compactasa nomor mou x1bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten mamasa, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd: pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah lingkup kabupaten mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten mamasa, bupati adalah bupati mamasa, dinas pendapatan daerah kabupaten mamasa yang selanjutnya disingkat didenda adalah dinas yang mengelola pendapatan daerah, pajak daerahillenium challenge corporation selanjutnya disebut mcc,akui oleh mcc dalam pengelolaan semua kegiatan program perjanjian hibah compact, program compact adalah keseluruhan program dan dana hibah dari mcc kepada pemerintah indonesia yang dikelola oleh mca l indonesia yang akan dilaksanakan selama (lima) tahun, sejak tanggal entry into force. bab ruang lingkupcc) untuk mendukung pelaksanaan: kegiatan proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi anak pendek,, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan atas kegiatan atas nama lembaga atau institusi mcc dan atau mca l indonesia dan atau lembaga yang ditetapkan oleh mca llndonesia tidak diberikan pembebasan pajak daerah. pembebasan pajak daerah kabupaten untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk transaksi dengan nilai atas usd500.pada akan dikonfirmasikan kepada pemerintah daerah kabupaten mamasa untuk mendapatkan pembebas, pada tanggal februari bupati mamasa, h.ramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal februari sekretaris daerah, drs. bernhard buntutiboyong, mh.m. pangkat pembina utama madya nip berita daerah kabupaten mamasa tahun nomor |
ae, ram walikota banjarmasin www wjwjwjwj5l:lo:i!iresi struk hilang. senen setandangin tata par mea manaii!atau tempat lain yang telah ditentukan.: dan cc.dapat.kasubpag. perundangan kabar. hukum kepala skpdheijawa like banjarmasin, mujahidin diundangkan banjarmasin padatanggal januari sekretaris daerah kota banjarmasin: (fph. zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor . masa lampiran blank surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan pemerintah kota banjarmasin skpd pbb dinas pendapatan daerah (surat ketetapahun $$. png aman aan ban nama alamat nop tanggal jatuh tempobanjarmasin, .ooo. an. walikota banjarmasin kepala dinas pendapatan daerah, laa naa lan nan ane aman kan uan landasan ing sini nn0ninnin anu nun unhan nun nunununnun nor skpd pbb tanda terima nama alamat nop banjarmasin mean yang menerima, petanatnd aura erna migas kasubbag perundang kabar hukum kepala kpu lampiran blank surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan pemerintah kota banjarmasin std pbb dinas pendapatan daerah (surat tagihee lo. enrsesereoeewaeanssnsna nama alamat nop tanggal jatuh tempo il.beorenowea nama pajak notesil. pajak yang kurang dibayar rp anon o0nnonnnnnnnnnnnn sanksi administrasi bunga sebesar (dua persen) perbulan ir: perucenpensrsencenetanenangan jumlah yang masih harus dibayar rp. senen nnnnnnnnnatanaa. bandara sin oem ama an. walikota banjarmasin kepala dinas pendapatan daerah, laa naa lau nana aan uaanuananan gunting sin n552nnnnnnn nan una namun nan una namun no: std pbb isisassrsorin tanda terima nama alamat nop banjarmasin remaneenasrenan yang menerima, kapan pemandangan kabar. hukum kepala ako run mama naa ana. |
turefektifitas tertib administrasi perjalanan dinas lingkungan pemerintah kota bukittinggi perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadapperubahan(haenon struktural adalah fungsional umum dan atau asn struktural yang tidak memiliki jabatan eselon. unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan utd rsud adalah unit pelaksana teknis daerengan direktur rsud adalah direktur rumah sakit umum daerah kota bukittinggi ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: perjalanan dinas dalam kota lebih dari (delapan) jamiv, pejabat fungsional, asn non struktural dan ptt,sekretaris daerah:.eselon iv, eselon pejabat fungsional, asn non struktural dan ptt,kepala kantor, camat, direktur rsud dan kepala bagian pada sekretariat daerah berwenang menyetujui adalah walikota. dan masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah sekretaris daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat tugas sebagaimana dimaksud dalam: penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, cc.: perjalanan dinas dalam kota lebih dari (delapan) jam, pejabat eselon ii, ditandatangani oleh sekretaris daerah, pejabat eselon iii, ditandatangani oleh asisten, atau pejabat eselon iv, pejabat fungsional, asn non struktural dan ptt, ditandatangani oleh kepala bagiakepala dinas kesehatan: pejabat eselon ii, ditandatangani oleh sekretaris daerah, atau pejabat eselon iii, eselon iv, pejabat fungsional, asn non struktural dan pit, ditandatangani oleh asiste: atau pejabat eselon iii, eselon iv, eselon pejabat fungsional, asn non struktural dan ptt,direktur rsud), ataudan wakil walikota ditandatangani oleh walikota. pimpinan dan anggota dprd, ditandatangani oleh ketua dprd. sekretaris daerah, eselon ii, kepala kantor, camat, direktur rsud dan kepala bagian pada sekretariat daerah ditandatangani oleh sekretaris daerah. eselon iii, eselon iv, eselon pejabat fungsional, asn non struktural dan ptt, ditandatangani oleh asisten, atau asn non pemerintah kota bukittinggi dan masyarakat, ditandatangani oleh kepala skpd atau asisten untuk sekretariat daerahadalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di: hotel,peraturan walikota tentang standar harga satuan pemerintah daerdihapus. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada walikota,pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat diberikan sewa kendaraan dalam hal melaksanakan tugas lebih dari (satu) tempat dalam (satu) hari. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada dan#. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pelaksanaan perjalanan dinas diberikan uang harian selama jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: pelaksanaan perjalanan dinas (satu) hari sebelum dan (satu) hari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan uang harian mempedomani biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan kategori luar kota atau dalam kota lebih dari (delapan) jam. selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan uang harian dibayarkan mempedomani biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan kategori diklat. dihapussame seko ng, german safar diundangkan bukittinggi pada tanggal manek sekretaris daerah kota bukittinggi, martial want berita daerah kota bukittinggi tahun nomor |
, bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian terutama untuk menunjang pelayanan didalam utd pusat kesehatan masyarakat kota surabaya, maka peraturan walikota surabaya nomor tahun tentang pelimpahan wewenang penandatangan naskah dinas bidang kepegawausat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatanbeberapa ketentuan dalamubah)dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota surabaya. dinas kesehatan adalah dinas kesehatanntuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsekretaris badan kepegawaian dan diklat, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala dinas pendidiksekolah sekolah lainnya pada jenis atau jenjang sekolah yang sama, kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala dinas kesehatunit pelaksana teknis dinas puskesmas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dan dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan diklat. proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas pendidikan. proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam hurufhkan $suai dengan aslinya, bagian hukum kan sia akan tj) silo sh.mh pem kat r99303 |
tag bar rem walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasinyampaian surat pemberitahuan objek pajak dan surat pemberitahuan pajak berh energi dmo ahun nde.te tana clean dadap biner tag pedoman lwarga, yang selanjutnya disingkat rw, adalah lembaga kas pra dibentuk meat ssygwara us wilayah kerjanya yang oleh itulne)asai pendataan objek pbb dilakukan dengan menggunakan pop pop pbb. dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada dinas utd dapat dibantu petugas arsetemm kelurahan, dan rt. perundangan. dinas utd sebagaimana dimaksud pada menyampaikan pop pop pbb kepada subjek pajak. bagan alur penyampaian pop pop pbb sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian kedua pengembalian surat pemberitahuan objek pajak pop pop pbb sebagaimana dimaksud dalam dikembalikan kepada walikota melalui dinas dan atau utd, selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pop pop pbb oleh subjek pajak. ng) dinas utd sebagaimana dimaksud pada. walikota dapat mengeluarkan skpd dalam hal hal sebagai berikutyampaian dan pengambilan surat pemberitahuan pajak terutang berdasarkan pop pop pbb sebagaimana dimaksud dalam walikota menerbitkan spot pbb perkotaan. penyampaian sapi pbb.dilakukan.oleh. dinas brief subpage dalam melakukan penyampaian spot pbb sebagaimana dimaksud pada dinas utd dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan, dan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran pbb. jangka waktu penyampaian spot pbb adalah (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya spot pbb oleh dinas utd, petugas kecamatan, kelurahan, atau rt. bagan alur penyampaian spot pbbkantor utd pbb kecamatan banjarmasin timur untuk objek pajak pbb yang terletak wilayah kerja kecamatan banjarmasin timur. kantor utd pbb kecamatan banjarmasin barat untuk objek pajak pbb yang terletak wilayah kerja kecamatan banjarmasin barat. cc. kantor utd pbb kecamatan banjarmasin tengah untuk objek pajak pbb yang terletak wilayah kerja kecamatan banjarmasin tengah. kantor utd pbb kecamatan banjarmasin selatan untuk objek pajak pbb yang terletak wilayah kerja kecamatan banjarmasin selatan. kantor utd pbb kecamatan banjarmasin utara untuk objek pajak pbb yang terletak wilayah kerja kecamatan banjarmasin utarasenilembar (satu) untuk dinas, lembar (dua) untuk utd: lembar (tiga) untuk lurahbab tanggal jatuh tempo pembayaran had jangka waktu pelunasan pbb adalah (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spot pbb oleh wajib pajak. bab pelaporan kelurahan menyampaikan laporan hasil penyampaian spot pbb kepada dinas dengan tembusan disampaikan kepada camat. utd membuat laporan spot pbb yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada dinas. bab pemberian honorarium atas penyampaian dan pengembalian pop pbb, ketua akan diberikan honorarium. honorarium sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan walikota. pertanggungjawaban honorarium untuk ketua sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan data pop dan spot tersampaikan dari lurah. kasubbag perundangan foo kavagiakam oo) keputkro ken bab jin mujahidin diundangkan banjarmasin pada tanggal januari y sekretaris daerah kota banjarmasin, psi zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor .&. lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tanggal januari bagan alur penyampaian pop pop pbb utd kecamatan kelurahan rt rw subjek pajak keterangan penyampaian pop pop koordinasi berita acara penyampaian walikota banjarmasin, sela mujahidin obat. perundang kabar hukum kepala skpd lampiran ii! peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tanggal bagan alur penyampaian spot pbb utd kecamatan kelurahan rt rw wajib pajak keterangan r penyampaian spot pbb koordinasi berita acara penyampaian walikota banjarmasin,. ai. mujahidin kasubbag perundangan kabar hukum ) kepala skpd |
anpan les wali kota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan wali kota baubau nomor: .sistem akuntansi pemerintah kota baubau:pedoman pelaksanaan penilaian resikoanggaran pendapatan dan belanja daeraubaubaubau: peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah kota baubau, peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan wali kota baubau: perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd, merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanunit skpd adalah bagian skpd yang melaksanakan (satu) atau beberapa program, badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah selanjutnya disingkat blue rsud adalah blue rsud kota baubaunon pegawai asn adalah pegawai tidak tetap dan atau masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam skpd, eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh pns, jabatan fungsional umum, yang selanjutnya disingkat jfuisyaratkan dengan angka kredit, jabatan fungsional tertentu, yang selanjutnya disingkat jftisyaratkan dengan angka kredit,mbantu bendahara pengeluarankpd: kas transistors adalahaturan daerahgangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah wali kota, pengelola barang milik daerah adalah sekretaris:, pengadaan barang jasa pemerintah,,:pemerintah kota baubau, yang selanjutnya disebut bagian pengadaan barang jasa adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah kota baubau,nyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola, pengelola pengadaan barang jasa adalah pejabat fungsionarencana umum pengadaan barang jasa,,lembaga: organisasi kemasyarakatan,:: penyedia barang jasa pemerintah,tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi,::, surat jaminan,,,,: kas umum: sisa lebih pengdari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar yang bernilai uangyang tidak dapat dibebankan dalam (satu), permendagri halrencana perubahanalisasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran, surat penyediaan dana, yang selanjutnya disingkat spd adalah dokumen menyatakan tersedianya dana sebagai dasar yang penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan apbd, surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat spp adalah untuk digunakan mengajukan dokumen permintaan yang pembayaran: pembayaran langsung dankerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung,,untuk,: bagan akun standar yang selanjutnya disingkat bas adalah daftar kod: hibah adalah alokasi anggaran bantuan bersifatbantuan sosial adalah alokasi anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,,, bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya atauemksudkepada ketentukantentangi.sebutkan,s5):ketentuan mengenai koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawabengan peraturan daerah,"melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ppid mempunyai: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan skpd dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah,, dalam hal kewenangan mengelola investasi sebagaimana dimaksud pada huruf dipisahkan dari kewenangan skpd sesuai ketentuan peraturan perundangundangan: kuasa bud sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota,selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kuasa bud mempunyai tugas lain dalam pengelolaan kas yaitujawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ppid selaku bud::kriterianya ditetapkan dengan keputusan wali kotasebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenangsebagaimana dimaksud dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungngelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf:mana dimaksud pada huruf,sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada wali , dan atau rentang kendali utd), dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota atas usul dengan mencantumkan rincian kegiatan dan anggarannya, (s5) pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada il)gawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya, dan melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnyaapat dilakukan oleh: sekretaris daerah kepada kepala bagian lingkup sekretariat daerah, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kepada sekretaris dan atau kepala bidang lingkup dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kepada kepala sekolah dasar negeri sdn) dan kepala sekolah menengah pertama negeri smpn): kepala dinas kesehatan kepada kepala puskesmas: camat kepada lurah. pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada khusus pada lingkup: dinas kesehatan, untuk kegiatan yang bersumber dari dana kapital jkn (bpjs) dan dak non fisik bidang kesehatan yaitu bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan: dinas pendidikan dan kebudayaan, untuk kegiatan dana bantuan operasional sekolah dana bos), kecamatan, untuk kegiatan peningkatan pelayanan kelurahan, kegiatan kelurahan gempar tangguh, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang bersumber dari dana apbd. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kpa bertanggungjawab kepada pa,, dalam hal melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit skpd selaku kpa sebagaimana dimaksud pada kpa menandatangani spm tu dan spm ls, (ll)unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada yaitu blue rsud,: surat keputusan penetapan kpa, disampaikan kepada sekretaris daerah c.g, kepala bagian pengadaan barang jasa. bagian keenam pejabat pelaksana tehnis kegiatan satuan kerja perangkat daerah, ppt bertugas membantu tugas dan wewenang pa kpa, sebagaimana dimaksud pada ppt pada skpd bertanggungjawab kepada pa, dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada ppt pada unit skpd bertanggungjawab kepada kpa,, pa kpa dapat menetapkan lebih dari (satu) ppt lingkungan skpd unit skpd,,:, dalam hal kelimpahan kepada kpa,:selaku ppt dengan kriteria fungsional umum dan atau fungsional tertentu yang setara atau satu tingkat dibawah pejabat dimaksud lingkungan skpd bersangkutan selaku ppt, yang ditetapkan dengan keputusan pa kpa. bagian ketujuh pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ppk skpd, pada skpd,,: kota baubau,,dalam,wali kota baubau: sebagaimana dimaksud dalam wali kota dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit skpd yang bersangkutan, bendahara penerimaan pembantu pada unit skpd sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala skpd kepada wali kota melalui ppidwali kota baubau, tugas dan wewenang bendahara penerimaan pembantu baubau, bendahara penerimaan, bendahara penerima,wali kota,kpkwali kota atas usul ppid menetapkan bendahara pengeluaran pembantu, penetapan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud padabagaimana dimaksud dalam, bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada secara administratif bertanggungjawab secara administratif dan fungsional: bendahara pengeluaranjawab sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada bertanggungsebagaimana dimaksud pada (l),:ngelolaan barang milik daerah bagian pertamawali kota dibantu oleh: sekretaris daerah selaku pengelola barang, kepala skpd selaku pengguna barang: kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah selaku pejabat ketatausahaan barang, kepala bidang pengelolaan aset daerah selaku pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantuvpejabat ketatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota, pejabat ketatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada (l),: pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota,batas waktu penyampaian laporan hasil pengadaan barang triwulan, semester dan laporan barang tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut: laporan hasil pengadaan barang triwulan, paling lambat tanggal bulan april, juli, oktober tahun berjalan dan bulan januari tahun berikutnya, laporan hasil pengadaan barang semester paling lambat tanggal bulan juli tahun berjalan, laporan hasil pengadaan barang tahunan paling lambat tanggal bulan januari tahun berikutnya,,penatansahaan pengguna barang pengguna barang dibantu oleh pejabat ketatausahaan pengguna barang,,,,,,lainnya yang sah, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milikmembuat,:laksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, apbd sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mempedomani kua pas yang didasarkan pada rkd, apbd mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas, penerimaan daerah sebagai dan, setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada harus memiliki dasar hukum yang menandainya,bagian kedua pelaksanaan dan ketatausahaan semua penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bud, dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada (l)an,,,:untuk pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. (l): pelaksanaan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembukaan rsud, pembukaan rekening operasional: cc.pelaporan oleh bendahara umum daerah. bagian ketiga dokumen pelaksanaan anggaran skpd paragraf kesatu penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran skpd, dpa skpsurat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada,rancangan dpa belanja skpd, rancangan dpa rincian belanja skpd, rancangan dpa pembiayaan skpd. ringkasan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada huruf, dpa pendapatan skpd dalam tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, dpa, dpa rincian, dpa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan skpd dalam tahun anggaran yang direncanakan, sebagaimana dimaksud pada hurufpid menyampaikan rancangan dpa skpd kepada tapi untuk dilakukan verifikasi: tapi melakukan verifikasi atas rancangan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) hari sejak diterimanya rancangan dpa skpd, verifikasi rancangan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada, berdasarkan hasil verifikasi tapi atas rancangan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada skpd melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada tapi, dan badan pemeriksa keuangan paling lambataragraf kedua penyiapan anggaran kasanggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pad, anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada disusun dengan,,,, anggaran kas yang telah disahkan oleh ppid digunakan sebagai dasar penyusunan spd,nyusunan anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut::cckuasa bud menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada ppid selaku bud, flragraf ketiga surat penyediaan dana spd), spd sebagaimana dimaksud pada,,pd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: kuasa bud menyiapkan rancangan spd berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah, kuasa bud menyampaikan rancangan spd kepada ppid selaku bud untuk disahkan: kuasa bud menyampaikan spd yang telah disahkan kepada kepala skpd. bagian keempat pelaksanaanya ketatausahaan pendapatan daerah paragraf kesatu penerimaan dan penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud padahari: dalam hal kondisi geografidengan ketentuan sebagai berikut: bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu melaporkan kepada atasannya kepala skpd unit kerja), laporan sebagaimana dimaksud huruf memuat jumlah uang, sumber penerimaan, beserta buktinya dan alasan belum disetor, disimpan didalam brankas tempat yang aman pada kantor dan selanjutnya segera disetor apabila kondisi telah dinyatakan kondusif. setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran, bukti sebagaimana dimaksud pada dapat meliputi dokumen elektronik, penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada menggunakan surat tanda setoran sts),, bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasa, pendapatan daerah berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud padapemungutan pembayaran pendapatan daerah, dapat dipungut berdasarkan penetapan wali kota dan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan), ketatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada,, cc), daftar sts yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam register sts,wali kota atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah, penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada, untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan langkah langkah,:. penerimaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara tunai dan atau secara non tunai: penerimaan pendapatan daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada:, ccsecara,penerimaan pendapatan daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam, pembayaran secara online sebagaimana dimaksud pada,dalam hal pendapatan diterima secara tunai sebagaimana dimaksud dalamli kota,aragraf kedua pembukuan bendahara penerima, dalam menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu melakukan pembukuan atas penerimaan tunai, pembukuan atas penerimaan non tunai dan pembukuan atas penerimaan rsud, pembukuan atas penerimaaketiga: pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:,::,gembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut: tahap penerbitan slb: bendahara penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah:, setelah terverifikasi, bendahara penerimaan menyiapkan slb,:(a) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, (b), daeraragraf keempat secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi, sebagaimana dimaksud meliputilima, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendaharasecara manual, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada melalui ppk skpd dan ppid paling lambat tanggal bulan berikutnya, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada unit skpd sebagaimana dimaksud wajib disampaikdan secara fungsional kepada ppid selaku bud paling lambat pada tanggal bulan berikutnya, laporan pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana dimaksud pada: laporan penerimaan dan penyetoran, cc.laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud merupakan hasil konsolidasi dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, ppk skpd melakukan verifikasi lpj bendahara penerimaan sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud ppk skpd menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan kepada pengguna anggaran. bagian kelima pelaksanaan dan ketatausahaan belanja paragraf kesatu pelaksanbukti sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iniyang ditempatkan dalam lembaran daerah serta peraturan wali kota tentang penjabaran apbd ditetapkan dan diundangkan dalam berita daerah,sebagaimana dimaksud wajib menolak melakukan pembayaran dari pa kpa apabila persyaratan tidak dipenuhi, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya,melakukan verifikasi belanja sebagai dasar penyusunan lpj penggunaan up, untuk melakukan verifikasi belanja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan langkah sebagai berikut:proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan lpj penggunaan up. paragraf kedua ketatausahaan belanja bagian penetapan besaran uang persediaan penetapan besaran uang persediaan up) ditetapkan dalam keputusan wali kota berdasarkan perhitungan besaran yang dilakukan oleh bud, besaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut, menentukan besaran dengan rumus: besaranpenetapan besaran sebagaimana dimaksud merupakan batas maksimal nilai berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki skpd. besaran untuk masing masing skpd ditetapkan sebesar diluar dari belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya, telah menyetor sisa up tup (sisa uud) beserta bukti kas pengembalian bend. tahun anggaran sebelumnya, telah menyampaikan data data keuangan tahun anggaran sebelumnya, telah menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya, telah menyampaikan dpa dan anggaran kas tahun anggaran berjalan bagian, permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud serta biaya penumpangnya, kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain: hibah berupa uang, ii. bantuan sosial berupa uang: iii. bantuan keuangan, iv. subsidi: bagi hasil, vi.vii. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi api dan atau rekomendasi bpk pengajuan dokumen spp lssaran sebagaimana dimaksud dalam huruf, pengajuan spp gu sebagaimana dimaksud dalam hurufminimal dari up. besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf: pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam hurufpenyampaian laporan pertanggung jawaban lpj) dan sisa sebagaimana dimaksud pada yang tidak habis digunakan harus disetor rekening kas umum daerah selambat lambatnya (satu) bulan sejak diterbitkannya sp2d,spp ls sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai dengan kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada(l) pelaksanaan pengajuan permintaan pembayaran terdiri dari: pengajuan permintaan pembayaran up, pengajuan permintaan pembayaran gu, pengajuan permintaan pembayaran tu, pengajuan permintaan pembayaran untuk gaji dan tunjangan, pengadaan barang dan jasa dan pihak ketiga lainnya. pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan sebagai berikut: bendahara pengeluaran menyiapkan spp up sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan wali kota,: besaran spp gu adalah sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran, spp gu diajukan apabila telah dipergunakan paling sedikit (delapan: pengajuan permintaan yang didokumentasikan dalam spp gu:, setelah memberikan persetujuan,, pengajuan tersebut disampaikan kepada melalui ppk skpd. pengajuan dokumen spp ls paling lambat tanggal bulan berjalan dan atau ringkasan kontrak bermaterai, berita acara serah terima pertama pho):, berita acara serah terima akhir (fho):, berita acara pembayaran: surat jaminan bank, surat referensi keterangan banknaskah perjanjian hibah daerah nph) termasuk nota perjanjian hibah daerah nph)bagian perintah membayar pa kpa menerbitkan spm untuk belanja yang telah dianggarkan dalam dpa skpd, proses perintah membayar sebagaimana dimaksud padpenerbitan spm sebagaimana dimaksud padaflketentuan proses penerbitan spm sebagaimana dimaksud pada diatur,:: ppk skpd ppk unit skpd dalam penerbitan setiap spm, melakukan pencatatan pada register spm. spm up sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan sebagai berikut:spm gu sebagaimana dimaksud huruf angka dilaksanakan sebagai berikut::,:spm tu sebagaimana dimaksud huruf angka dilaksanakan sebagai berikut:ls sebagaimana dimaksud huruf angka angka dan angka dilaksanakan sebagai berikut:bagian perintah pencairan dana kuasa bud membuat surat perintah pencairan dana untuk mengeluarkan uang dari rsud berdasarkan spm yang diterima dari pa kp aj: perintah pencairan dana sebagaimana dimaksudpaling lama (dua) hari sejak spm diterimaroses perintah pencairan dana diatur dengan,peraturan perundang undangan,, kelengkapan dokumen spm ls barang dan jasa pihak ketiga yang disampaikan kepada bud untuk penerbitan sp2d mencakup: pencairan untuk uang muka: risalah kontrak: berita acara pembayaran, pencairan untuk termin: risalah kontrak, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan hasil, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara persetujuan kemajuan fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, sp2d yang terbit, ditandatangani oleh: bud, dan kuasa bud, khusus untuk sp2d gaji dan tunjangan lainnya. apabila bud berhalangan maka dengan persetujuan bud, sp2d dapat ditandatangani oleh kuasa bud, sp2d yang terbit dan ditandatangani oleh bud kuasa bud merupakan alat pembayaran yang sah untuk pemindahbukuan dari rekening kas daerah rekening skpd pihak ketiga dan pihak ketiga lainnya. dokumen yang digunakan kuasa bud dalam menatausahakan sp2d mencakup: register surat penolakan penerbitan sp2d: dan register sp2d yang telah diterbitkan, buku kas penerimaan dan pengeluaran. pengajuan spp tu gu ls dapat dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari jumat pada jam kerja, spp tu gu ls yang diajukan setelah jam istirahat, akan diproses pada keesokan harinya, batas pengajuan spp, diatur sebagai berikut: spp tu sampai dengan tanggal november tahun berjalan, spp goals belanja barang dan jasa untuk kebutuhan skpd sampai dengan tanggal desember tahun berjalan spp ls pihak ketiga sampai dengan tanggal desember tahun berjalan. bagian pembukuan bendahara yangrangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud padaer sub rincian objek belanja. pencatatan buku buku sebagaimana dimaksud pada bersumber pada data, antara lain: bukti transaksi yang sah dan lengkap, spp up gu tugas, spm up gu tugas, sp2d, dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang undangan., penutupan bku dihampiri berita acara pemeriksaan kas. paragraf ketiga laporanbatas waktu penerbitan surat pengesahan lpj pengeluaran paling lambat tanggal bulan berikutnya dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa penundaan pencair, pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada jawaban penggunaan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanak jawaban penggunaan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanak,. pertanggung jawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut:: jawaban fungsional sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut:, jawaban bendahara pengeluaran pembantu meliputi: bertanggungjawab::,bagian kelimacc.(s5),kara. bagian keenam belanja wajib dan mengikat pemerintah daerah menganggarkan belanja yang bersifat wajib dan mengikat:,wajib sebagaimana dimaksud pada adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, s5)kara tentang belanja wajib dan mengikat,: belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dalam hal keterlambatan penetapan apbd dan dokumen belum siap. bagian ketujuhdalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears) sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah,bersamaan dengan penandatanganan kua dan pas persetujuan bersama antara wali kota dan dprd tahun jamak sebagaimana dimaksud dalamkriteria sub kegiatan tahun jamak, jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan wali kota: dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan wali kotabagian kedelapan pembiayaan paragraf kesatudilakukan melalui rekening kas umum daerah,: sebagaimana dimaksud dalam,sebagaimana dimaksud pada hurufkedua ketatausahaan pengeluar:,::: kota dalam bentuk deposito dan atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah, s5) dalam hal terdapat bunga dana cadangan sebagaimana dimaksud pada,, penggunaan bungapenyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada:,, pemberian pinjaman daerah dapat dilakukan apabila apbd diperkirakan surplus, (s5) pengalokasian anggaran untuk pemberian pinjaman daerah,kara. (l), pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembebanan melalui rsud,: tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh temposembilan pegawai asn dan non pegawai asn paragraf kesatu gaji pegawai asn dan honorarium non pegawai asn gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai asn: pegawai asn dapat diberikan tunjangan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya maupun tunjangan lainnya yang setara dengan gaji, yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tambahan penghasilan bagi pegawai asn diberik, yang diatur dengan perkara, pegawai asn calon pegawai asn, dapat diberikan honorarium dan atau jasa yang ditetapkan dengan surat keputusan wali kota, sekretaris daerah dan atau kepala skpd selaku pa, disesuaikan dengan kemampuan anggaran kegiatan setiap skpd, besaran maksimal dan jenis honorarium jasa bagi pegawai asn calon pegawai asn yang dapat diberikanegawai non asn yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan dan diangkat berdasarkan keputusan wali kota dan atau keputusan kepala skpd dapat diberikan honorarium jasa setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada masing masing skpd: besaran maksimal dan jenis honorarium jasadua perjalanan dinas pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti ujian dinas ujian jabatan lelang jabatan, mengikuti pendidikan dan pelatihan,. menjemput mengantarkan tempat pemakaman jenazah pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan terakhir (tempat tujuan penugasan) daerah asal dan atau kota tempat pemakaman. setiap perjalanan dinascc.),,: biaya menjemput mengantar jenazah, adalah biaya yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya, mencakup biaya tiket, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, yang dibayarkan secara sumsum sesuai dengan kemampuan daerah. perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah kota baubau. bagi pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wilayah kota, diberikan uang harian per hari: perjalanan dinas luar daerah, diklasifikasikan menjadi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi. bagi pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, diberikan biaya tiket pergi pulang (pp) dan biaya sewa hotel yang dibayarkan secara riil (at cost serta uang harian dan satuan biaya taksi, yang dibayarkan secara sumsum: biaya perjalanan dinas luar daerah, dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: biaya tiket pp) dari daerah asal daerah tujuan tempat kegiatan, menggunakan biaya riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti bukti yang sah, dengan ketentuan: angkutan darat: dalam hal perjalanan dinas daerah tujuan jauh dari bandara, maka dapat menggunakan jasa sewa mobil dan atau jasa travel. untuk perjalanan dinas lebih dari (satu) orang dan atau rombongan dengan daerah tujuan yang sama, maka biaya sewa mobil dan atau jasa travel dapat dibebankan dibayarkan pada salah satu orang dari rombongan perjalanan dinas. angkutan laut kapal laut, dapat menggunakan tiket kelas vip, angkutan udara: keluar daerah dalam provinsi, dapat menggunakan tiket kelas ekonomi untuk maskapai penerbangan, kecuali jfu jft non pegawai asn: keluar daerah luar provinsi, dapat menggunakan tiket kelas ekonomi untuk semua maskapai penerbangan: apabila biaya tiket adc wali kota wakil wali kota melebihi ketentuanmaka kelebihannya dapat dihitung akumulasi sebagai biaya tiket: bagi jfu jft pegawai non asn yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi, apabila menggunakan maskapai penerbangan, maka biaya tiketnya dibayarkan sebesar harga tiket angkutan laut kelas vip. biaya sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost dan dilengkapi dengan bukti bukti yang sah bill hotel: cc. lamanya biaya sewa hotel dibayarkan sebesar atau sebagai berikut: lama perjalanan dinas (tiga) hari, diberikan biaya sewa hotel selama (dua) hari, lama perjalanan dinas (empat) hari, diberikan biaya sewa hotel selama (tiga) hari, lama perjalanan dinas (lima) hari, diberikan biaya sewa hotel selama (empat) harmaka diberikan biaya penginapan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel tempat tujuan dan dibayarkan secara sumsum setiap hari: uang harian, yang dibayarkan secara sumsum setiap hari: uang representasi perjalanan dinas, yang dibayarkan secara sumsum setiap hari, satuan biaya taksi, yang dibayarkan secara sumsum setiap kali perjalanan. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan roda empat mobil, maka tidak dapat dibayarkan satuan biaya taksi, tetapi dibayarkan biaya bahan bakar paling banyak (dua) kali pengisian dan biaya penyeberangan pergi pulang, yang dibayarkan secara riil (at cost), pengeluaran biaya perjalanan dinas riil (at cost), harus dilengkapi dengan bukti bukti yang sah, sebagai bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas atas satuan biaya taksi atau perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka diharuskan membuat daftar pengeluaran riil, sesuai form yang tercantum dalam lampiran peraturan ini: bagi adc wali kota wakil wali kota yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi, dapat menggunakan tiket kelas vip untuk angkutan laut dan tiket kelas ekonomi untuk angkutan udara, serta dapat menginap hotel yang sama dengan wali kota wakil wali kota dengan menggunakan kamar kelas tarif terendah pada saat check in: jfu jft non pegawai asn yang melaksanakan perjalanan dinas, dapat menginap bersama dalam (satu) kamar dan menggunakan kamar kelas tarif terendah pada saat check in, dengan biaya sewa hotel dibebankan pada masing masing dan dihitung secara merata. besarnya biaya sumsum:pegawai asn dan non pegawai asn ditandatangani oleh sekretaris dprd, sekretaris daerah atas nama wali kotajfu sekretariat daerah yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, kepala skpd sekretaris dprd, dinas, badan, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan camat) dan direktur blue rsud yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, surat perintah tugas spt) ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama wali kota dan surat perintah perjalanan dinas spp) ditandatangani oleh kepala skpd dan direktur blue rsud: pejabat eselon iii, eselon dan jfu jft, yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan direktur blue rsud, apabila kepala skpd tidak berada tempat dan atau berhalangan, maka surat perintah tugas spt) dan surat perintah perjalanan dinas spp) ditandatangani oleh pelaksana tugas pelaksana harian masing masing skpd yang ditunjuk oleh kepala skpd dan blue rsud:, kepala sekolah guru jfu jft, tkn, sdn, smpn, skbdan kebudayaan, kepala puskesmas jfu puskesmas,puskesmaskesehatan: lurah jfu kelurahan, yang melaksanalurahcamat: setiap pejabat anggota dprd pegawai asn calon pegawai asn: lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah diatur sebagai berikut: perjalanan dinas dalam daerah hanya dapat dilakukan oleh: anggota dan sekretariat dprd dalam rangka kegiatan reses: badan pendapatan daerah dalam rangka kegiatan pendataan, penagihan, verifikasi, uji petik dan pengawasan pendapatan asli daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka kegiatan pemanfaatan dan pengendalian bmd, satuan polisi pamong praja dalam rangka kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah, penertiban pkl, pembinaan lintas, pengawalan dan pengamanan wali kota dan wakil wali kota, pengamanan unjuk rasa, pengamanan kegiatan pemerintah kota pada hari hari besar nasional dan keagamaan, inspektorat daerah dalam rangka tugas tugas pengawasan dan pemeriksaan, dan atau skpd yang kegiatannya bersumber dari apbn dak. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh anggota dan sekretariat dprd serta satuan polisi pamong praja dapat dilaksanakan pada hari sabtu, minggu dan atau hari libur. perjalanan dinas dalam daerah paling lama (dua) hari, dengan ketentuan apabila perjalanan kurang dari jam tidak diberikan uang harian. perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka: kegiatan reses, paling lama enam) hari: kegiatan pendataan, penagihan, verifikasi, uji petik, dan pengawasan pendapatan asli daerah, lamanya disesuaikan dengan kebutuhan: kegiatan pemanfaatan dan pengendalian bmd, lamanya disesuaikan dengan kebutuhan. kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah disesuaikan dengan kebutuhan. lama perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka: mengantar mengurus dokumen dan laporan, konsultasi dan atau koordinasi paling lama (tigaonsinyering penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah skpd) yang dilaksanakan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah kota baubau disesuaikan dengan kebutuhan: pendampingan asistensi dengan menggunakan anggaran daerah dan jasa lembaga pihak lain, disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan serta dibayarkan sesuai dengan jabatan struktural fungsionalnya. koordinasi konsultasi kunjungan kerja dan atau rapat kerja dengan tujuan kab. buton, kab. buton tengah, kab. buton selatan, paling lama (dua) hari dan bagi yang memiliki atau menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan uang harian. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka: mengantar mengurus dokumen dan laporan, konsultasi dan atau koordinasi, paling lama (empatajian antar daerah, disesuaikan dengan kebutuhan atau paling lama (enam) hari, pengurusan administrasi kepegawaian pensiun, kenaikan pangkat, pengurusan nip, kartu kursi) yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sdm, disesuaikan dengan kebutuhan atau paling lama (limatas kapal laut tidak dihitung: pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd yang melakukan perjalanan dinas kemudian mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain, baik pada daerah yang sama maupun daerah lain sehingga terjadi penambahan jumlah perjalanan dinas perjalanan dinas lanjutan), diatur sebagai berikut: besarnya biaya tiket, dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya airport tax selama melakukan perjalanan lanjutan, besarannya biaya kesehatan dibayarkan sesuai dengan riil (at cost) selama melakukan perjalanan lanjutan, besarnya satuan biaya taksi, dengan ketentuan: perjalanan dinas lanjutan pada daerah tujuan yang sama, satuan biaya taksi dibayarkan satu kali perjalanan: perjalanan dinas lanjutan pada daerah tujuan berbeda, satuan biaya taksi dapat dibayarkan dua kali (pada daerah tujuan pertama dan daerah tujuan kedua lanjutannya). besarnya uang harian dibayarkan sesuai lamanya perjalanan atau paling lama (tujuh) hari: besarnya uang representasi perjalanan dinas dibayarkan sesuai lamanya perjalanan atau paling lama (tujuh) hari: pertanggungjawaban atas perjalanan dinas lanjutan dibebankan sesuai dengan tujuan daerah perjalanan. pejabat anggota dprd pegawai asn calon pegawai asn yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, diatur sebagai berikut: lamanya perjalanan dan kegiatan sampai dengan (tigaiga:, transportasi, akomodasi dan konsumsi kegiatan. lamanya perjalanan dan kegiatan antara (empat) sampai dengan (tujuhujuhtiga) hari untuk dalam provinsi dan maksimal (empat) hari untuk luar provinsi, transportasi dan akomodasi kegiatan ditanggung oleh panitia penyelenggara, makayang dibuktikan dengan spt ditandatangani dan ditempel panitia penyelenggara, transportasi, akomodasi dan konsumsidibuktikan dengan spt yang ditandatangani dan ditempel panitia penyelenggara. lamanya perjalanan dan kegiatan lebih dari (tujuh) hari: tanpa pembebanan biaya kontribusi, diberikan biaya tiket, satuan biaya taksi, biaya sewa hotel, uang saku serta uang representasi perjalanan dinas sesuai dengan lamanya perjalanan dan kegiatan. dengan pembebanan biaya kontribusi'''! perjalanan dan kegiatan.uang saku danakomodasi kegiatan ditanggung oleh panitia penyelenggaraperjalanan dinas dalam rangka diatur sebagai berikut: jumlah pendamping paling bayak (tiga) orang terdiri dari: adc (satu) orang dan protokoler (dua) orang, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan: biaya perjalanan dinas terdiri dari: biaya tiket, biaya kesehatan, satuan biaya taksi, sewa hotel dan uang harian: apabila lamanya pengobatan name dirawat rumah sakit luar daerah melebihi tahun anggaran berkenaan, dapat dibayarkan pada tahun berikutnya. apabila terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada dpa skpd dengan ketentuan telah diterbitkan dan ditandatangani spt dan spp dan melengkapi dokumen yang meliputi: surat perintah tugas spt) dan surat perintah perjalanan dinas spp) yang ditandatangani oleh sekretaris daerah kepala skpd, yang dibatalkan, surat undangan serta surat pembatalan penundaan kegiatan dari panitia penyelenggara kegiatan, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani spt, sesuai form yang tercantum dalam lampiran peraturan ini, surat pernyataan pembebanan biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh kepala skpd selaku pengguna anggaran, sesuai form yang tercantum dalam lampiran. adalah sebagai berikut: biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan, atau sebagian seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan no resund. perjalanan dinas dalam rangka studi banding kajian antar daerah agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif dan membuat laporan hasil kajian, perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan lokakarya, harus atas undangan tawaran dari panitia penyelenggara lembaga pemerintah instansi pemerintah kementerian, serta dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan anggaran, kecuali: adanya kerjasama antara pemerintah kota baubau dengan panitia pihak penyelenggara, pendidikan dan pelatihan terkait pengadaan barang jasa pemerintah bagi pegawai asn sekretariat daerah kota baubau. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah, kebenaran dan kelengkapan bukti bukti atas perjalanan dinas, menjadi tanggungjawab sendiri pegawai asn calon pegawai asn dan anggota dprd yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut, jft golongan iv auditor tk. ahli utama auditor tk. ahli madya dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biaya perjalanan dinas pegawai asn eselon iii, sedangkan auditor tk. ahli muda dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biaya perjalanan dinas pegawai asn eselon iv, penceramah penyaji narasumber pejabat tenaga ahli yang berasal dari luar daerah luar lingkup pemerintah kota dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran (satu) tingkat atas golongan eselonnya, staf khusus wali kota dan wakil wali kota yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan biaya perjalanan dinas, yang besarnya sesuai dengan biaya perjalanan dinas pegawai asn eselon iii, perjalanan dalam rangka menjemput mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibayarkan kepada keluarga yang sah (isteri suami anak kandung anak tiri keluarga yang dikatakan) untuk (dua) orangdan uang sakutiga perjalanan dinas luar negeri pegawai asn calon pegawai asn, pegawai non asn dan anggota dprd perjalanan dinas luar negeri: mendampingi wali kota wakil wali kota yang menjalani pengobatan name dirawat rumah sakit luar negeri. setiap perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud::, besarnya unsur, surat perintah tugas spt) anggota dprd yang melakukan perjalan dinas luar negeri ditandatangani oleh ketua dprd dan spp ditandatangani oleh sekretaris dprd, sekretaris daerah atas nama wali kota baubau menandatangani surat perintah tugas dan spp asn dan non pegawai asn yang melakukan perjalan dinas luar negeri, dalam hal perjalanan dinas non pegawai asn kegiatan dilakukan tim rombongan biaya hotel diberikan (satu) kamar untuk (dua) orang, dalam hal tim rombongan sebagaimana dimaksud pada (enam) berjumlah ganjil sehingga tersisa (satu) orang atau berbeda jenis kelamin atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diberikan biaya sewa hotel (satu) kamar untuk (satu) orang, lamanya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan lamanya kegiatan undangan dibayarkan (dua) hari sebelum dan (dua) hari sesudah pelaksanaan kegiatan dan untuk kegiatan paling lama (enam) hari: biaya tiket, biaya kesehatan, biaya penginapan sewa hotel, satuan biaya taksi, uang harian, uang representasi bagi pejabat eselon dan anggota dprd selama berada dalam negeri menggunakan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan standar biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsiempat perjalanan dinas non pegawai asn non pegawai asn dapat diberikan perjalanan dinas serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengembangan sdm untuk kepentingan daerah, perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diklasifikasi berdasarkan jarak, serta diberikan biaya tiket pp) dan biaya sewa hotel yang dibayarkan secara cost serta satuan biaya taksi dan uang harian per hari: non pegawai asn dalam melakukan perjalanan dinas mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai asn, non pegawai asn (masyarakat pelaku usaha) yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti pameran dalam pertanggungjawabannya diwajibkan melampirkan foto copy surat keterangan usaha dan ktp: (s5) isteri wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menunjang tugas daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: isteri wali kota dan wakil wali kota, isteri sekretaris daerahi. besaran maksimal biaya tiket, satuan biaya taksi, biaya sewa hotel, dan sumsumlima kerja lembur pegawai asn calon pegawai asn dan non pegawai asn,luar jam kerja dengan waktu kerja lembur maksimal (empat) jam sehari pada hari kerja dan (delapan) jam sehari pada hari libur, kecuali pegawai asn calon pegawai asn non pegawai asn badan pengelola keuangan dan aset daerah kota baubau disesuaikan dengan kebutuhan,, pegawai asn calon pegawai asn dan non pegawai asn yang melaksanakan kegiatan yang sifatnya tertentu dan atau melakukan suatu kegiatan lembur minimal (empat) jam dapat diberikan makanan dan minuman selama melaksanakan kegiatan lembur, pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat perintah kerja dan daftar hadir yang ditandatangani oleh atasan langsung penanggungjawab kegiatan, pegawai asn calon pegawai asn dan non pegawai asn yang pada waktu tanggal bersamaan melaksanakan lembur dan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus memilih salah satu dibayarkan uang lembur atau uang harian: yang diperlukan yang dikeluarkan oleh kepala skpd, besaran maksimal uang lemburgian kesepuluh pengadaan barang jasa paragraf kesatu pelaksanaan pengadaan barang jasa pengadaan barang jasanegakan etika pengadaan barang jasa lingkup pemerintah kota baubau, dalam rangka peningkatan disiplin dan martabat pengelola layanan pengadaan barang jasa diatur sebagaimana ketentuan. paragraf kedua pelaku pengadaan barang jasaparagraf ketiga pengguna anggaran pa) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengadaan barang jasa mencakup. menetapkan ppk, menetapkan pejabat pengadaan: menetapkan penyelengaraan,adaan barang jasa dijabat oleh sekretaris daerah pada sekretariat daerah, kepala dinas badan, sekretaris dewan pada sekretariat dewan perwakilan daerah, camat pada kecamatan: sebagaimana dimaksud pada dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kpa: pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku pada: sekretariat daerah kepada kepala bagian, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kepada sekretaris dan kepala bidang, badan pengelola keuangan dan aset daerah kepada sekretaris dan kepala bidang, inspektorat daerah kepada sekretaris dan inspektur pembantu, dinas kesehatan kepada direktur blue rsud. (s5) pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada, dapat meminta keterlibatan profit advisor, profit auditor dan advokasi (pendamping) dalam pengelolaan barang jasa unit kerjanya. paragraf keempat: kpa dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada memilikidan atau melaksanakan tugas kpa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kpa berwenang menjawab singgah banding peserta tender pekerjaan konstruksi, kpa dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa dan tenaga ahli. paragraf kelima pen. penyelesaian kegiatan kepada,oo. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli: dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. ppk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh ppt dan pengelola pengadaan barang jasa. tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan surat keputusan pa kpa, penetapan tim pendukung pejabat pembuat komitmen, tidak terbatas pada: staf administrasi kontrak, tim survey dan penyusun hps: cc. direksi lapangan direksi teknis, tim pho fho, tim pho fho sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari unsur skpd yang membidangi pekerjaan konstruksi. tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan pa kpa: penetapan tim atau tenaga ahli diperuntukkan pada pekerjaan yang penyelesaiannya membutuhkan keahlian khusus. paragraf keenampersyaratan untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan, dalam hal keterbatasan personil pada badan dinas untuk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, pa kpa badan dinas dapat meminta personil melalui bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah untuk ditunjuk menjadi pejabat pengadaan, penunjukan pejabatpengadaan barang jasa sekretariat daerah menyampaikan daftar nama personil yang dapat ditunjuk sebagai pejabat pengadaan kepada kepala skpd setiap tahunnya,pk untuk paket pengadaan yang sama: pengelola lpse, atau ppt pada instansi yang bersangkutan. dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah pemerintah. paragraf ketujuhingkup pemerintah kota baubauberjumlah gasal.ppk untuk paket pengadaan barang jasa yang sama, pengelola lpse, atau aparat pengawas intern pemerintah api), terkecuali menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang jasa yang dibutuhkan instalasinya. pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli: komposisi penugasan pejabat struktural sebagai anggota pokja pada setiap paket pekerjaan yang diencerkan, tidak boleh melebihi dari jfu. pokja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kota baubau. pengangkatan dan penunjukan pokja pemilihan melalui keputusan wali kota atas usul kepala bagian pengadaan barang jasa melalui sekretaris daerah dan tidak terikat tahun anggaran, pokja pemilihan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menjaga serta menjunjung tinggi etika pengadaan. paragraf kedelap,,sebagaisebagaipenyelenggara swakelola tipe ditetapkan oleh pa: penyelenggara swakelola tipe ii, untuk tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh sebagai penanggungjawab anggaran serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah lain sebagai pelaksana swakelola: penyelenggara swakelola tipe iii, untuk tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh sedangkan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana swakelola, dan atau penyelenggara swakelola tipe iv, ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. tim persiapan dan tim pelaksana pada swakelola tipe dapat terdiri dari personel yang sama,, penyelenggara swakelola tipe dan tipe dapat dibantu oleh tim teknis dan atau tim tenaga ahli: jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe tidak boleh melebihi 50x (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana. paragraf kesembilancc.kesepuluh, perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka sk,:para pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan, meliputi: pa kpa, ppkanggaran pengadaan barang jasa, terdiri atas: biaya barang jasa yang dibutuhkan, dan biaya pendukungcc.:, pengumuman rup dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan revisi paket pengadaan atau dpa. pengumuman rup sebagaimana dimaksud dalam sudah selesai dilaksanakan paling lambat tanggal januari pengumuman rup dimulai dengan tahapan inventarisasi rup yang diselenggarakan oleh bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kota baubau setelah apbd disetujui oleh dprd kota baubau: dapat menunjuk admin rup untuk melakukan inventarisasi rup sebagaimana dimaksud paragraf kesebelas persiapan pengadaanpada ditetapkan oleh pa kpa, penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagaimana dimaksud dalam,,, rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh ppk) atau penyesuaian harga. pelaksanaan persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang jasa. paragraf kedua belas bentuk kontrak bentuk kontrak terdiri atas: bukti pembelian pembayaran, nota pesanan, faktur dan berita acara penyerahan barang:. (sepuluh juta rupiah) dan atau akumulasinya dengan ditandatangani dan ditempel oleh penyedia barang dan pengurus barang. contoh bukti pembelian pembayaran antara lain akuntansi, faktur bon inavoice, struk, dan nota kontan: nota pesanan, faktur dan berita acara penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen yang dijadikan sebagai bukti transaksi yang ditandatangani dan ditempel oleh penerima uang penyedia dan pengguna barang, dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai atas rp. (sepuluh juta rupiah) dan atau akumulasinya: surat perintah kerja spk) sebagaimana dimaksud pada huruf: dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak rp. (dua ratus juta rupiah). s5) surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruflam jaringan. paragraf ketiga belas uang muka pejabat penandatangan kontra. lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp. dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah lima puluh persen), nilai pagu anggaran kontrak paling sedikit atas rp. dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp. dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah tiga puluh persen): dan nilai pagu anggaran kontrak paling sedikit atas rp. dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp. lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi tiga puluh persen), besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran kontrak lebih dari rp. lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi dua puluh persen):lima belas persen). besaran uang muka sebagaimana dimaksud untuk kegiatan yang dibiayai dari dak disesuaikan dengan besaran tahapan penyaluran dari pemerintah pusat: setiap pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan: pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan: permintaan pembayaran uang muka paling lama diajukan (empat belas) hari kerja sejak kontrak ditandatangani. paragraf keempat belas jaminan,, jaminan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga keuangan bank, pejabat penandatangan kontrak wajib mengklarifikasi jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank dengan dibuktikan surat pernyataan tentang kebenaran dokumen tersebut dan bermaterai: pejabat penandatangan kontrak wajib mengesahkan fotokopi jaminan yang disampaikan kepada bud dan diketahui oleh pa kpa. bagian jaminan penawaran jaminan penawaran diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai total hps paling sedikit atas rp10. (sepuluh miliar rupiah)::bagian jaminan singgah banding jaminan singgah banding diberlakukan pada proses tender untuk pekerjaan konstruksi besarnya (satu persen) dari nilai total hps:bagian jaminan pelaksanaan jaminan pelaksanaan diminta ppk kepada penyedia untuk barang pekerjaan konstruksi kontrak bernilai atas rp. (dua ratus juta rupiah): jaminan pelaksanaan dapat diminta pejabat penandatangan kontrak kepada penyedia jasa lainnya untuk kontrak bernilai atas rp. (dua ratus juta rupiah), dikecualikan untuk pengadaan jasa lainnya mana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna atau pengadaan barang jasa dalam katalog melalui e purchasing,,(s5)garansi layanan purna jual untuk pengadaan barang jasa lainnya,: atau setelah dilakukan serah terima pertama (provisional hand over pho) oleh penyedia kepada ppk untuk pekerjaan konstruksi. bagian jaminan uang muka penyedia barang jasa dapat diberikan uang muka: nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, jaminan uang muka diberikan kepada penyedia barang jasa terhadap pembayaran uang muka yang diterimanya, besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterimanya, s5) jaminan uang muka diterbitkan oleh lembaga keuangan bank, penyedia barang jasa dapat: pejabat penandatangan kontrak mengajukan permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah menerima jaminan uang muka dari penyedia barang jasa, pengembalian uang muka diperhitungkan secara berangsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau paling lambat uang muka sudah terlupakan (seratus keseratus) pada pembayaran terakhir tahun berjalan. bagian jaminan pemeliharaan penyedia barang jasa memberikan jaminan pemeliharaan kepada pejabat penandatangan kontra, berupa: retensi, jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank garansi bank)apabila masa pemeliharaan telah selesai dan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya pihak ketiga tidak mengajukan permintaan pembayaran dan atas persetujuannya, maka hutang retensi akan dijadikan sebagai pendapatan lain lain dan hutang retensi disebut dari neraca, persetujuan sebagaimana dimaksud pada berupa surat pernyataan hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana form pada lampiran peraturan wali kota ini: penyedia pekerjaan konstruksi wajib memberikan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan banks: jaminan pemeliharaangaransi layanan purna jual dalam pengadaan barang belanja modal, penyedia wajib menyerahkan garansi layanan purna jual, garansi layanan purna jual, garansi layanan purna jual diterbitkan oleh produsen atau distributor. bagian kelima belas,, s5): dan dimungkinkan dapat menyebutkan merektata cara pemilihan penyediamekanisme proses pengadaan barang jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur sop) dan atau standar dokumen pemilihan sdp) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. bagian keenam belas pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola paragraf kesatupa kpa melakukan perikatan dengan penyediaejabat penandatangan kontranandatangan kontrak dengan pimpinan ormas, pelaksanaan swakelola tipe dilakukan berdasarkan kontrak pejabat penandatangan kontrak dengan pimpinan kelompok masyarakat, s5) pejabat penandatangan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan adalah pa kpa: untuk pelaksanaan swakelola tipe sebagaimana dimaksud pada tipe, tatacara pelaksanaan swakelola dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf kedua pembayaran, pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf ketigapenggunaan keuangan kepada pejabat penandatangan kontrak secara berkala, tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada pejabat penandatangan kontrak dengan berita acara serah terima, pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala, tata cara pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang jasa. bagian ketujuh belas pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia paragraf kesatu pelaksanaan pemilihan penyedia (l)tata cara pelaksanaan pemilihan melalui tender seleksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang jasa. paragraf kedu:penanganan keadaan kahar, penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah dpa disahkan:, (s5) tata cara pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf ketig: retensi sebagaimana dimaksud pada (l),:,:,: untuk kontrak tahun jamak dan atau pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana pinjaman daerah bahwaapat menggunakan jaminan atas pembayaran yang selanjutnya disebut sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, yang merupakan jaminan tertulis dari lembaga keuangan, dan atau dapat dipergunakan pada pekerjaan yang menuntut penyedia tetap wajib menyelesaikan pekerjaan sementara sudah penutupan batas akhir pembayaran pekerjaan,:: dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambahumum dan harga satuan, dan kontrak terima jadi turkey):: s5)aragraf kelima mengenai penyesuaian harga dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf keenam keadaan kahar dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan: dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak,,, tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. paragraf ketujuh penghentian kontrak, pemutusan kontrak dan berakhirnya kontrak kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar,:,:aragraf kedelap, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang ,alam penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana diatur pada diatur dengan ketentuan sebagai berikut: penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai,:. penyedia menyampaikan penambahan jangka waktu jaminan pelaksanaan, dalam hal penyelesaian sisa pekerjaan melewati tahun anggaran, penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai,paragraf kesembilan, sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan:: tata cara pembayaran denda diatur dalam dokumen kontrakparagraf kesepuluh penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan kontrak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, dalan, arbitrase, dewan sengketa konstruksi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf: pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan: pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis: s5nyedia menyerahkan barang jasa kepada pa kpa: penyerahan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. pengguna anggaran pengguna barang melaporkan hasil pengadaan barang jasa yang termasuk klasifikasi belanja modal kepada wali kota melalui kepala bidang pengelolaan aset badan pengelola keuangan dan aset daerah kota baubauragraf kedua belas,,: s5)(serah terima pertama), dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi atau mengembalikan jaminan pemelihar,,, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan tercantum yangfinal hand over fho) oleh penyedia, berdasarkan serah terima akhir final hand over fho) sebagaimana dimaksud pada maka pejabat penandatangan kontrak mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang jasa, jaminan pemeliharaan dikembalikan (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesaibelas daftar hitam sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan penyedia: peserta pemilihan yang mengundurkan diri tidak menandatangani kontrak katalog, ataumenyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat penandatangan kontratata cara penetapan daftar hitam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesembilan belas pengadaan khusus paragraf,,kepemilikan, s5) untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pejabat penandatangan kontra,,aragraf kedua pengecualian pengecualian pada peraturan wali kota ini adalah pengadaan barang jasa pada badan layanan umum,: pengadaan barang jasa pada badan layanan umum yang belum diatur khusus dengan peraturan pimpinan badan layanan umum, tetap mengacu pada peraturan wali kota ini. bagian kedua puluhpengadaan secara elektronik sse) dan sistem pendukung:: cc.pengelola untuk sistem pengadaan secara elektronik lpse (sse lpse) ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua puluh satu pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang jasa kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan kapasitas sdm pengelolaan barang jasa dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang jasa, bagian pengadaan barang jasa selaku penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan sdm pengadaan barang jasa berfungsi sebagai mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan. bagian kedua puluh dua pendampingan dan advokasi pendampingan dilakukan dalam hal skpd menginginkan pengadaan barang jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku: pendampingan dilaksanakan dalam bentuk: profit advice yang dilakukan oleh ukpga dalam hal pelaksanaan prosedur pengadaan yang dimulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, profit audit yang dilakukan oleh api untukperaturan perundang undangan yang berlaku: pendampingan dalam setiap pengadaan barang jasa dari awal sampai akhir secara hukum dari aparat penegak hukum yang dikoordinir oleh api: pelaksanaan pendampingan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman antara pemerintah kota baubau, kejaksaan dan kepolisian. skpd mengajukan permohonan pendampingan kepada wali kota melalui sekretaris daerah, ukpga dan api inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai kewenangannya menindaklanjuti permohonan pendamping yang diajukan oleh skpd yang membutuhkan: hasil pendampingan dituangkan dalam dokumen pendampingan. bagian kedua puluh tiga pelayanan hukum wali kota memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang jasa pemerintah dan api dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup pengadaan barang jasa pemerintah: khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud diberikan hingga putusan pengadilan: pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dengan bagian hukum sekretariat daerah kota baubau. bab pengendalian administrasi kegiatan pembangunan dan sistem pelaporan bagian kesatu pengendalian administrasi kegiatan pembangunan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran khususnya menyangkut kegiatan pembangunan sebagaimana program yang direncanakan perlu didukung dengan sistem pengadministrasian yang tertib dan terkendali: sekretaris daerah memberikan tugas kepada bagian administrasi pembangunan sebagai pengendali dan pelaporan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, bagian administrasi pembangunan selaku pengendali pelaporan administrasi kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dan berfungsi sebagai mengkoordinasikan pelaksana kegiatan: skpd dalam rangka memproses administrasi kegiatan sebelum melaporkan kepada wali kota, wakil wali kota dan atau sekretaris daerah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian administrasi pembangunan selaku pengendali administrasi kegiatan. bagian kedua sistem pelaporan skpd wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan semua kegiatan pembangunan yang dikelolanya kepada wali kota pada setiap tanggal (lima) bulan berikutnya melalui bagian administrasi pembangunan selaku pengendali administrasi, setiap laporan harus menggambarkan keadaan fisik dan barang daerah, permasalahan yang dijumpai, solusi pemecahan masalah: laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan dibuat oleh kepala skpd dengan tembusan disampaikan kepada bappeda, inspektorat daerah, dan badan pengelola keuangan dan aset daerah kota baubau. bab standar biaya perencanaan desain, pengawasan dan biaya pendukung pemilihan penyedia biaya perencanaan desain dan pengawasan teknik pada setiap kegiatan belanja barang jasa dan belanja modal harus dimuat dalam dpa skpd dengan perhitungan analisa kebutuhan sesuai spesifikasi teknik dan pertimbangan jauh dekatnya lokasi yang akan didesain diawasi, biaya perencanaan desain dan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud pada sepanjang belum diatur dalam dpa skpd masing masing kegiatan, biaya dimaksud dibebankan dari pagu anggaran masing masing kegiatan, besaran maksimal biaya perencanaan desain dan pengawasan teknikdalam hal perencanaan desain bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diperuntukan bagi bangunan yang prototipe maka biaya perencanaan desain sebagai berikut: bangunan prototipe pertama dari nilai perencanaan: bangunan prototipe kedua s d seterusnya dari nilai perencanaan. biaya administrasi dan biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi biaya atk, penggandaan dokumen pengadaan, dokumen kontrak, selama proses pelaksanaan pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, apabila dalam dpa skpd tidak terdapat biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya penunjang kegiatan (honorarium pembantu ppk, dan biaya administrasi lelang), maka biaya fisik yang terdapat dalam dpa skpd sudah termasuk dengan biaya biaya tersebut, apabila salah satu point pada tidak ada, maka disesuaikan dengan rincian yang tercantumsaran maksimal biaya administrasi dan biaya pendukung lainnya,b vii pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagian pertamadengan walikpd dan atau sesuai dengan kebutuhan:asn daerah.setiap kepala skpd, harus melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan apbd satuan kerjanya, selain membuat berita acara hasil pengawasan, kepala skpd harus membuat laporan hasil pengawasan yang memuat: kesesuaian antara kegiatan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien, menyusun laporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang dan jasa aset daerah, cc.langkah langkah yang akan diambil untuk meminimalisir resiko dan melakukan perbaikan, kepala skpd harus melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada minimal (satu) kali dalam (tiga) bulan, kepala skpd wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada kepada wali kota sebagai bahan penetapan kebijakan untuk mewujudkan tata ke: inspektorat daerah dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan oleh masing masing skpd, selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada inspektorat daerah dalam melaksanakan uji pemeriksaan atas kegiatan pekerjaan, harus bersama sama dengan kepala skpd, rekanan penyedia barang jasa, dan konsultan pengawas. setiap kepala skpd wajib menyiapkan dan menyampaikan dokumen dokumen, rencana kerja, anggaran, smk, kontrak kerja dan hal hal lain yang dilaksanakan dalam tahun anggaran bersangkutan kepada inspektorat daerah untuk terbitnya pelaksanaan pengawasan yang berlaku. bab vpaling lama (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui, segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai asndalam 17lasnasn bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai asn asnwali asn, putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai asnasn bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluri: apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, bpk riasn bukan bendahara ditetapkan oleh wali kota dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab perubahan apbd paragraf kesatu prasyarat perubahan apbd pemerintah daerah dapat melakukan perubahan apbd: perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan laporan realisasi semester pertama apbd:: keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa. paragraf kedua perubahan kua dan perubahan pas pemerintah daerah dapat melakukan perubahan kua dan perubahan pas: perubahan kua dan perubahan pas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan,,, rancangan perubahan kua sebagai mana dimaksud pada disiapkan oleh tapi menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan rkd, rancangan perubahan pas sebagai mana dimaksud pada disiapkan oleh tapi, wali kota menyampaikan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan pas sebagaimana dimaksud pada, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan pas sebagaimana dimaksud pada wali kota dan dprd melakukan kesepakatan bersama dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan kua dan nota kesepakatan perubahan pas, kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan pas sebagaimana dimaksud pada ditandatangani bersama antara wali kota dengan pimpinan dprd. paragraf ketiga pergeseran anggaran (l)tata cara pergeseran anggaran mengacu kepada peraturan wali kota. paragraf keempat penggunaan siapapada tahun anggaran berjalan, penggunaan lpa tahun sebelumnya dalam perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuanmendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain, pekerjaan yang telah selesai: penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,: (s5) mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada hurufinkrachi:,aragraf kelima, dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut dengan perkara. paragraf keenam penyusun:aragraf ketujuh penyusunan perubahan kua dam perubahan pas,: perubahan kua dan perubahan pas yang telah disepakati wali kota bersama dprd sebagaimana dimaksud menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan rka skpd,:, (s5):aragraf kedelapan, berdasarkan perubahan kua dan perubahan pas sebagaimana dimaksudsurat edaran wali kota sebagaimana dimaksud, kegiatan dan sub kegiatan baru, batas waktu penyampaian rka skpd dan perubahan dpa skpd kepada ppid, dan atau: perubaha,:, rancangan perda tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksusebagaimana dimaksusebagaimana dimaksud disertai penjelasan, penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan, penganggaran belanja sebagaimana dimaksudpenganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, rancangan perda tentang perubahan apbd yang telah disusun oleh ppid sebagaimana dimaksud disampaikan kepada wali kota. pelaksanaan penyusunan perubahan kua dan perubahan pas dilaksanakan dengan ketentuan, kota menyampaikan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan pas: wali :pelaksanaan penyusunan perubahan rka skpd dilaksanakan dengan ketentuan: berdasarkan perubahan kua dan perubahan pas yang telah disepakati bersama wali kotalaksanaan penyusunan perubahan apbd dilaksanakan dengan ketentuan:wali kota, penyusunan perubahan dpa skpd dilaksanakan dengan langkah yaitu(s5) penyusunan perubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud padaaragraf kesepuluh, proses pengajuan rancangan perda tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud padambahasan rancangan perda tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada: pembahasan rancangan perda tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud berpedoman pada perubahan rkd, perubahan kua, dan perubahan pas, (s5) dalam pembahasan rancangan perda tentang perubahan: hasil pembahasan rancangan perda tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalamoleh wali kota dan pimpinan dprd. paragraf kesebelas persetujuan rancangan perda perubahan apbd ketentuan umum terkait dengan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam:,persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebagai berikut: wali kota: wali kota,paragraf kedua belas evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan perkara penjabaran perubahan apbd rancangan perda kota baubaulambat (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan perda kota baubau tentang perubahan apbd untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh wali kota, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan perda kota baubauaubau bersama dprd melakukan penyempurnaan paling lama (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima, penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wali kota melalui tapi bersama dengan dprd melalui badan anggaran:dengan dijadikan dasar penetapan perda tentang perubahan apbd, keputusan pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dengan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, keputusan pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dengan, dalam hal pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dengansebagaimana dimaksud deng, perda perubahan apbd sebagaimana dimaksud dengan harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari gubernur. paragraf ketiga belas akuntansi dan pelaporan keuangan:,, meliputi, sapi meliputi sistem akuntansi skpd dan sistem akuntansi skpd,pertanggung jawaban pelaksanaan apbd bagian pertama laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester kepala skpd menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, dankeuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan pertanggungjawaban keuangan: buku kas umum bku), rincian obyek belanja, spj fungsional, laporan penutupan kas bulanan, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, pengesahan spj. laporan keuangan: perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, laporan realisasi bulanan, laporan operasional bulanan neraca bulanan: laporan perubahan ekuitas. laporan keuangan triwulan. laporan keuangan semester pertamalaporan keuangan dimaksud pada disiapkan oleh ppk skpd dan disampaikan kepada ppid paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaandalam hal ppk skpd tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada maka pembayaran honorarium ppk skpd tidak dibayarkan. ppid menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester pertama apbd dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja skpd sebagaimana dimaksud dalam pada dan paling lambat pada minggu keduakeuangkeuangan(s5)6 kota dan laporan kinerja intern lingkup pemerintah daerah::, laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh wali kota kepada menteri dalam negeri paling lambat (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. bab ketentuan penutup ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan apbd tahun anggaran yang tercantum dalam lampiranit. wali kota au, ahmad montase diundangkan baubau . . pada tanggal, januari para koordinasi! no, instanisuunit kerja para sekretaris inka taman pad eny roni mustar berita daerah kota baubau tahun nomory plt. wali kota au, ahmad montase diundangkan baubau pada tanggal, januari sekretaris daerah, ron mustar berita daerah kota baubau tahun nomor . |
peraturan walikota pagar alamagar alam, bahwa memenuhi ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan. belanja daerah perubahanapbd perubahan tahun anggaran undang undang nomor tahun tentang pembentukan kircornelia alnaa belanja tidak terduga rp. .596000s, ) pembiak pagar alam. pelaksanaan penjabaran apbd yang ditetapkan dalam perawatan dituangkan terbit tanjutalam berita daerah. ditetapkan pap alam. pada tanggal februari walik (au. lazuli kursi diundangkan dalam lembaran daerah kota pagar alam nomor tanggal tleramra sekretaris daerah, (rs h.a. faberi, nip. ikatan lembaran daerah kota pagar alam tahun nomor seri |
walikota kediri peraturan walikota kediri nomor tahuninerja pada .pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.s kota kediri tahun anggaran maka dipandang perlusuntuk memberikan honorarium bagi pengelola keuangan,.pengelola barang, x,. dan panitia pengadaan barang:dan jasa, panitiapene ang pekerjaan serta tim pelaksana lingkungan jatah kota kediri, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada (lutut ba. dalam peraturan walikota tentang pedoman pemastian honorarium bagi pengelola keuangan,dengan peraturan walikota ini menetapkanan kegiatan lingkungan pemerintah kota kediri dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, ii, dan peraturan walikota ini. honorarium sebagaimana dimaksud dalam merupakan batas tertinggi yang dibayarkan dengan menyesuaikan besarnya pagu anggaran. pemberian honorarium dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi anggaran. pembentukan tim pelaksana kegiatan harus dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, bersifat koordinatif serta tidak terus menerus.: tahun ana error lang ari. honor pengelola keuangan tahun anggaran diatas diatas diatas |. diatas | . diatas diatas uraian satuan juta s d juta s d juta s d diatas sid diatas diatas s d sid juta juta k u venin vuv kek hle i a pengguna anggaran orang bulan kuasa pengguna anggaran orang bulan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) orang bulan bendahara penerimaan orang bulan bendahara pengeluaran orang bulan bendahara pengeluaran pembantu orang bulan pembantu ppk orang bulan pembantu bendahara penerimaan orang bulan pembantu bendahara pengeluaran orang bulan pejabat pengelola teknis kegiatan ppt) orang bulan pembantu ppt orang bulan walikota kediri, ttd samsul ashar |
walikota tidore kepulauan propilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota tidore kepulauanunit layanan pengadaan kota tidore kepulauan yang selanjutnya disingkat ulp adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah dilingkungan pemerintah kota tidore kepulauan, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi bagian umum sekretariat daerah kota tidore kepulauan. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini, dibentuk organisasi dan tata kerja unit layanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah kota tidore kepulauan. bab iii dan efisien, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja teknis didiluar ulp dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab kedudukan, tugas, dan wewenang ulp kota tidore kepulauan berkedudukan sekretariat daerah kota tidore kepulauan. ulp sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. ulp kota tidore kepulauan mempunyai tugas: melayani pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah kota tidore kepulauanil.oo.walikota untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab susunan organisasi dan uraian tugas susunan organisasi ulp, terdiri dari kepala, sekretariat: kelompok kerja, dan staf pendukung. bagan susunan organisasi ulpala ulp sebagaimana dimaksud pada huruf secara ex officio dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha pada bagian umum sekretariat daerah kota tidore kepulauan, kepala ulpulp sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang sekretaris,dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang jassebagaimana dimaksud pada dankpa untuk penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai diatas rp. (seratus meliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas rp. (sepuluh miliyymbuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang jasa kepada kepala ulp. staf pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pns kota tidore kepulauan,rsyaratan, pengangkatan dan pemberhentikelompok kerja pejabat pengadaan ulp wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki status pegawai negeri sipil, memiliki sertifikasipengangkatan kepala, sekretaris, kelompok kerja dan staf pendukung ulp kota tidore kepulauan oleh walikota dengan mempertimbangkan usulan dari sekretaris daerah kota tidore kepulauan setiap tahun anggaran. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada berasal dari pegawai negerikepala, sekretaris, kelompok kerja dan staf pendukung ulp diberhentikan oleh walikota dengan mempertimbangkan masa tugas sebagai pegawai negeri, pendapat pejabat pengawasan internal kota tidore kepulauan, pendapat tim baperjakat kota tidore kepulauan, peraturan bidang kepegawaian. bab vii karier dan honorarium pegawai negeri sipil yang ditugaskan ulp dapat dipertimbangkan untuk jenjang karier fungsional sesuai peraturan yang berlaku, menerima honorarium yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. bab viii tata kerja kepala ulp, sekretaris, kelompok kerja dan staf pendukungdalam lingkungan pemerintah daerah. setiap kelompok kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala ulp dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada sekretaris ulp, dalam pengambilan keputusan wajib melakukan musyawarah secara mufakat, namun apabila tidak dapat menghasilkan sebuah keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak voting), ulp menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan kepada skpd dan sekretaris daerah, mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan kepada skpdunit kerja dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa, daninspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh ulberita daerah kota tidore kepulauan tahun nomor lampiran peraturan walikota kota tidore kepulauankota tidore kepulauan struktur organisasi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kota tidore kepulauan kepala sekretariat kelompok kerja, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, perlu mengbadan pelayanan pajak daerah paddalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan walikota adalah walikota surabaya. badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah, yang selanjutnya disebut dengan badan adalah badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah kota surabaya. kepala badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat dengan kepala badan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan pajak daerahtinggi dari klasifikasi dan besarnya nop bumi sebagaimana dimaksud dalam maka nilai jual bumi dimaksud ditetapkan sebagai nop bumi. dalam hal nilai jual bangunan lebih tinggi dari klasifikasi dan besarnya nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam maka nilai jual bangunan dimaksud ditetapkan sebagai nop bangunan. walikota berwenang untuk menetapkan nop bumi dan atau nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam walikota melimpahkan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala badan. kepala badan menetapkan nop bumi dan atau nop bangunan sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan kepala badan. penerbitan keputusan kepala bad!dengan aslinya kepala bagian hukum, tari sekar non para pensil perierta surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan ditetapkan dalam);ajuan uang persediaan pada unit kerjauang persediaan sebagaimana dimaksud pada belum membebani rekening belanja. besaran uang persediaan setiap perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan sebagai berikut: uang persediaan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) untuk rumah sakit; uang persediaan sebesar (seratus juta rupiah) untuk: kantor kesatuan bangsa dan politik; dan kecamatan; uang persediaan sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah) untuk: dinas pendidikan dan kebudayaan; badan penanggulangan bencana daerah; dinas perumahan dan permukiman; dinas pertanahan dan penataan ruang; badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dinas perhubungan; dinas; dinas ketenagakerjaan; dinas sosial; dinas koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian; dinas perdagangan; dinas komunikasi dan informatika; dinas penanaman modal dan perizinan terpadu; satuan polisi pamong praja; badan pengelola keuangan daerah; badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; inspektorat; badan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah; dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata; dinas pangan, pertanian dan perikanan; dan dinas perpustakaan dan arsip. uang persediaan sebesar rp300. (tiga ratus juta rupiah) untuk: dinas pekerjaan umum; dan dinas kesehatan; uang persediaan sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dinas lingkungan hidup; uang persediaan sebesar (satu milyar rupiah) untuk sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; uang persediaan sebesar rpl. (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan; uang persediaan sebesar rpl. (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk sekretariat daerah; dan uang persediaan sebesar rp3. (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk unit kerja satuan pendidikan smp, sd, skb, dan pembina pada dinas pendidikan dan kebudayaan. besaran uang persediaan untuk setiapang persediaan untuk setiap unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan, secara proporsional diberikan sesuai dengan kebutuhan unit pelaksana teknis daerah padauang persediaan diberikan, hanya digunakan untuk belanja langsung dengan jenis belanja: belanja pegawai; dan belanja barang dan jasa. uang persediaanang persediaan untuk belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada paling banyak senilai (sepuluh juta rupiah). jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf khusus untuk honorarium pegawai honorer tidak tetap (gaji upah pegawai non pns) pembayarannya melalui spm lsembayarannya melalui spm ls, apabila uang persediaantujuh puluh persen). pengajuan ganti uang persediauang persediaan atau langsung ls). tambahan uang persediaantambahan uang persediaan yang diajukan perangkat daerahperangkat daerah dapat mengajukan tambahan uang persediaan melalui spm tujawaban tambahan uang persediangkat daerah diwajibkan menyampaikan surat kepada ppid selaku budjawaban, tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dipenuhi, kepada perangkat daerahytugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipildalam upaya meningkatkan sumber daya manusia aparaturpemerintah kota balikpapan memberikan peluang bagi pegawai lingkungan pemerintah kota balikpapan untuk mengikuti pendidikan vokasi, akademik dan profesi melalui program tugas belajar dan izin belajar, bahwa kepala bpsdm adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota balikpapan. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah wargdengan biaya sendiri. pegawai tugas belajar adalah pns lingkungan pemerintah daerah dalam status mendapat tugas belajar dari wali kota atau pejabat yang ditunjukrekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh kepala bpsdm kepada pns yang akan mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajarbab tugas belajar bagian kesatu jenis tugas belajar pns yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki surat keputusan tugas belajar. jenis pendidikan tugas belajar terdiri atas:1), dan program pasca sarjana yaitu program magister (s2). pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: program diploma (di), program diploma (dii), cc. program diploma iii (diri): dan program diploma (div). pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan program pendidikan spesialis. bagian kedua waktu pelaksanaan dan perpanjangan tugas belajar tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan sta sederajat untuk setiap program diberikan jangka waktu paling lama: program diploma dengan jangka waktu (satu) tahun, program diploma dengan jangka waktu (dua) tahun, cc. program diploma iii dengan jangka waktu (tiga) tahun, dan program diploma iv, sarjana (s1), dengan jangka waktu (empat) tahun. tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan diploma iii yang melanjutkan program diploma iv, sarjana (s1), dengan jangka waktu (dua) tahun. tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan sarjana s1) yang melanjutkan program magister (s2) dengan jangka waktu (dua) tahun. tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, jenjang profesi dengan jangka waktu (enam) bulan sampai dengan (dua) tahun. tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, program dokter spesialis dengan jangka waktu sesuai ketentuan penyelenggaraan program spesialis. ketentuan mengenai tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, program dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. pegawai tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan perpanjangan. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan ketentuan: paling lama (satu) tahun atau (dua) semester dan pengajuannya sudah pada tahap penyelesaian tugas akhir, apabila belumcc. pembiayaan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan kecuali perpanjangan bukan akibat dari kelalaian pegawai tugas belajar, dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf pns tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada pegawai tugas belajar, usulan perpanjangan waktu tugas belajar diajukan paling lambatkepala perangkat daerah dimana pns yang bersangkutan bekerja, dan mendapat penetapan perpanjangan tugas belajar dari wali kota. tata cara perpanjangan waktu tugas belajar meliputi: mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada wali kota melalui kepala bpsdm dengan melampirkan rekomendasi kepala perangkat daerah pns yang bersangkutan dan rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan, dan bpsdm menyiapkan konsep keputusan perpanjangan waktu tugas belajar dan disampaikan kepada wali kota untuk ditetapkpersetujuan pemberian izin belajar dalam menyelesaikan tugas belajar ditetapkan oleh wali kota. bagian ketiga penanggung jawab tugas belajar penyelenggaraan tugas belajar bagi pns lingkungan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bpsdm. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada bpsdm dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. bpsdm sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk: menyusun rencana induk program tugas belajar cipta) dan rencana pelaksanaan tugas belajar, menyusun rencana dan mengalokasikan kebutuhan anggaran tugas belajar, mengumpulkan dan menyampaikan informasi kesempatan tugas belajar seluruh perangkat daerah, memeriksa kelengkapan persyaratan akademik calon pegawai tugas belajar, melaksanakan seleksi administrasi setiap usulan calon pegawai tugas belajar, melaksanakan uji kompetensi bagi calon pns tugas belajar yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. mengirimkan calon pns tugas belajar untuk mengikuti seleksi akademik pada perguruan tinggi yang dituju, memproses pemberian tugas belajar, dan melakukan pemantauan pelaksanaan tugas belajar dan mengevaluasi hasil pemberian tugas belajar. perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk: menganalisis kebutuhan tugas belajar lingkungan perangkat daerah, b.menyusun rencana kebutuhan tugas belajar untuk disampaikan kepada bpsdmdan mengusulkan calon pegawai tugas belajar. bagian keempatdaerah. rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada disusun dalam rencana tahunan berdasarkan rencana induk program tugas belajar cipta). rencana kebutuhan tugas belajar terdiri atastahapan penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar meliputi: perangkat daerah menyusun rencana kebutuhan tugas belajar untuk disampaikan kepada bpsdm, bpsdm menyusun rencana kebutuhan tugas belajar lingkungan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan tugas belajar, dan rencana kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah disusun oleh bpsdm bersama bagian organisasi sekretariat daerah dengan mempertimbangkan formasi, linearitas pendidikan, akreditasi program studi dan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. bagian kelima pembiayaan tugas belajaryang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau anggaran pendapatan dan belanja negarbiayaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada huruf harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari wali kota. bagian keenam persyaratan calon pegawai tugas belajar persyaratan calon pegawaisingkat (tiga) tahun sejak diangkat menjadi pns, bidang ilmu yang akan ditempuh linier dengan pendidikan terakhir atau sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan serta tersedianya formasi, usia dengan ketentuan: il. paling tinggi (tiga puluh tujuh) tahun untuk program diploma diploma ii, diploma iii, diploma iv, dan strata (s1), dan paling tinggi (empat puluh dua) tahun untuk program strata (s2) atau setara. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah dari lembaga yang berwenang, pns yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya, pns yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya selama tugas belajar, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik, selama (dua) tahun terakhir, h.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns, tidak pernah melanggar kode etik pns tingkat sedang atau berat, menandatangani surat perjanjian tugas belajar, (pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai, berbadan sehat dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya menurut surat keterangan dokter pemerintah, bagi yang telah menikah mendapatkan izin dari suami istri, oo.dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan penyelenggara. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan jenis pendidikannya meliputi: pendidikan akademik dengan ketentuan: calon peserta program sarjana s1) memiliki ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (sta) atau sederajat dan telah diakui dalam database kepegawaian, dan calon peserta program magister (s2) memiliki ijazah sarjana (s1) dan telah diakui dalam database kepegawaian. pendidikan vokasi dan profesi dengan ketentuan: calon peserta program pendidikan vokasi memiliki ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau sederajat, dan calon peserta program profesi memiliki ijazah paling rendah sarjana s1) atau sederajat. bagian ketujuh tata cara penetapan pegawai tugas belajar calon pegawai tugas belajar yang berasal dari perangkat daerah diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada wali kota melalui bpsdm. bpsdm membentuk tim seleksi tugas belajar yang akan melakukan selekpsdm menyampaikan usulan kepada wali kota, b.surat perjanjian calon pegawai tugas belajar yang sudah ditandatangani, daftar riw hidup calon pegawai tugas belajar, dan d.persyaratan lain yang dibutuhkan atau diperlukan oleh lembaga pendidikan. bagian kedelapan hak dan kewajiban pegawai tugas belajar pegawai tugas belajar berhak untuk menerima: gaji, biaya pendidikan kecuali ditentukan lain, cc. tunjangan tugas belajar kecuali ditentukan lain, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat golongan, dan hak kepegawaian lainnya. hak pegawai tugastugas belajar berkewajiban untukwali kota, menjaga nama baik,wali kota melalui kepala bpsdm dan kepala perangkat daerah yang bersangkutan meliputi pencapaian indeks prestasi dan penggunaan dana tugas belajarwali kota melalui bpsdmwali kota melalui bpsdm pada setiap akhir bulan desember, pegawai tugas belajar yang telah selesai tugas belajar, berkewajiban bekerja kembali pada unit kerja pemerintah daerah paling singkat selama (dua) kali masa tugas belajar (n) tambah tahun atau dalam rumus (2n dan menyampaikan laporan kepada wali kota melalui kepala bpsdm dan kepala perangkat daerah yang bersangkutan paling lambat (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan. bagian kesembilan pendidikan lanjutan pns yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan akan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, berkewajiban bekerja kembali pada unit kerja pemerintah daerah paling singkat selama (dua) tahun. bab iii izin belajar bagian kesatu umum pns yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki surat izin belajar. izin belajar dapat diberikan kepada pns untuk mengikuti pendidikan pada jenjang, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan akademis, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi. wali kota mempunyai kewenangan memberikan izin belajar sebagaimana dimaksud pada kewenangan sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah. bagian kedua persyaratan izin belajar persyaratan izin belajar meliputi: memiliki masa kerja paling singkat (tiga) tahun sebagai pns, tidak meninggalkan pekerjaannya, dikecualikan dalam kondisi mendesak harus meninggalkan sebagian waktu kerja, maka kepala perangkat daerah dapat memberikan izin meninggalkan kantor selama tidak mengganggu tugas kedinasan, penilaian prestasi kerja dalam (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik, program studi linier dengan pendidikan terakhir atau sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan serta tersedia formasidiikuti telah terakreditasi paling rendah, il. jarak lokasi pendidikan paling jauh (enam puluh kilometer) dari tempat bekerja, danbagian ketiga tata cara pemberian izin belajar pns yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada wali kota melalui atasan langsung, sebelum menempuh pendidikan dengan melampirkan: surat pengantar dari kepala perangkat daerah yang ditujukan kepada wali kota c.g kepala bpsdm, rekomendasi dari kepala perangkat daerah, fotokopi ijazah terakhir yang telah diakui dalam database kepegawaian, dan dilegalisir oleh pejabat berwenang, penilaian prestasi kerja (dua) tahun terakhir, fotokopi surat keputusan sk) pengangkatan sebagai pns, fotokopi surat keputusan (sk) pangkat terakhir, fotokopi surat keputusan (sk) jabatan, fotokopi surat akreditasi program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh dari lembaga yang berwenang, surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan: bersedia mengikuti kegiatan perkuliahan luar jam kerja, bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan mulai awal sampai dengan akhir, dan .tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah apabila telah selesai mengikuti pendidikan. surat pernyataanmelampirkan uraian tugas yang ditanda tangani atasan langsung, hasil seleksi akademik yang berupa surat keterangan diterima sebagai mahasiswa baru dengan mencantumkan program studi dari perguruan tinggi yang dituju, dan segera dilaporkan kepada wali kota kepala bpsdm untuk proses penerbitan surat izin belajar. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diajukan sebelum waktu pendaftaran untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi dari kepala bpsdm atas permohonan dan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan sebagai persetujuan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi akademik pada program studi perguruan tinggi yang akan ditempuh. untuk hasil seleksi akademik yang tidak lulus tidak diterima agar segera dilaporkan kepada wali kota kepala bpsdm. bagian keempat hak dan kewajiban pegawai izin belajar pns yang mendapatkan izin belajar berhak mendapatkan: gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat golongan, dan hak kepegawaian lainnya. hak pns yang mendapatkan izinmendapatkan izin belajar berkewajiban untuk: melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pns, dan melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester dan hasil akhir pendidikan dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai kepada kepala perangkat daerah pns yang bersangkutan dan bpsdm. bab surat keterangan memiliki ijazah pns yang telah memiliki ijazah pendidikan setingkat lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi cons harus mengajukan permohonan surat keterangan memiliki ijazah. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan kepada wali kota melalui kepala bpsdm. kepala bpsdm atas nama wali kota menandatangani surat keterangan memiliki ijazah. surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk proses pencantuman gelar apabila telah menduduki pangkat dasar kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki. pns yang akan mengajukan surat keterangan memiliki ijazah harusb.penilaian prestasi kerja dalam (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik, cc.rogram studi dalam negeri yang diikuti harus mendapat persetujuan akreditasi paling rendah dari lembaga yang berwenang. untuk mendapatkan surat keterangan memiliki ijazah pns yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada wali kota melalui atasan langsung, dengan melampirkan: surat permohonan dari kepala perangkat daerah yang ditujukan kepada wali kota balikpapan kepala bpsdm, fotokopi ijazah yang telah diakui dalam database kepegawaian, dilegalisir oleh pejabat berwenang, fotokopi ijazah terakhir yang telah ditempuh dan dilegalisir oleh pejabat berwenang, penilaian prestasi kerja (satu) tahun terakhir, fotokopi surat keputusan sk) cons, fotokopi surat keputusan (sk) pns, fotokopi surat keputusan (sk) pangkat terakhir, fotokopi surat keputusan (sk) jabatan penempatan, fotokopi surat akreditasi program studi pada universitas yang ditempuh dari lembaga yang berwenang, surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan: ijazah yang telah diperoleh adalah sah, dan tidak akan menuntut jabatan penyesuaian ijazah. surat pernyataan yangbab pencantuman gelar kesarjanaan persyaratan pencantuman gelar kesarjanaan meliputi: surat permohonan dari kepala perangkat daerah, surat keputusan sk) tugas belajar izin belajar surat keterangan memiliki ijazah, cc. surat keputusan sk) kenaikan pangkat terakhir, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, fotokopi print out dokumen profil mahasiswa, pns bersangkutan telahslip, saat pengajuan telah menduduki pangkat juru, golongan c, ijazah sta, saat pengajuan telah menduduki pangkat pengatur muda, golongan ii a, ijazah sarjana muda, akademi, diploma iii saat pengajuan telah menduduki pangkat pengatur, golongan ii c, ijazah sarjana s1), atau diploma saat pengajuan telah menduduki pangkat penata muda, golongan iii a, dan ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah magister (s2)ns dilakukan evaluasi oleh setiap perangkat daerah yang terkait. tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: bpsdm bersama perangkat daerah terkait dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar, dan bpsdm membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar. bab vii sanksi administratif pegawai tugas belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa: hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, b.menyetor kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya, apabila yang bersangkutandan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan selama menempuh tugas belajar termasuk gaji dan tunjangan lainnya, dalam hal belum terpenuhinya masa pengabdian yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah karena pindah luar daerah atau mengundurkan diri sebagai pns. penghentian atau pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya ditetapkan oleh wali kota dan diberikan sanksi berdasarkan surat perjanjian tugas belajar yang ditandatanganembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada huruf danpegawai izin belajar yang melanggar kewajibtan putraaturan walikota tentang lingkungan hidup yang sudah tidak relevan lagi dengan dinamikancabutan peraturan walikota"lmbule dasa memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pencabutan peraturan walikota dengan peraturan walikota ini, maka beberapa peraturan walikotakota blitar, peraturan walikotab3) usaha dan atau kegiatan kota blitar, peraturan walikota nomor tahun tentang izin lingkungan, dan peraturan walikota nomor tahun tentang tata cara izin pembuangan air limbah kota blitaan anemia nya |
sapadengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbang .a. bahwa rancangan peraturan daerah kota tasikmalaya tentang apbd tahun telah mendapat persetujuan dprd kota tasikmalaya:bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksudkanbulan jancc)belum selesai dievaluasi oleh gubernur, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan f"x5h p (pa)skpd, usulan bendahara pengeluaran ppid lingkungan pemerintah kota banjarmasin dengan surat keputusan. tembusan surat keputusan para pejabat sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin selaku bud. pada setiap awal tahun anggaran, kepala skpd selaku pengguna anggaran barang (pa), kuasa pengguna anggaran (kpa), menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) staf administrasi dan staf teknis dengan surat keputusan. bagian kedua pengguna anggaran pengguna anggaran pa) sebagaimana dimaksud dalamugas pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada adalah'.bagian ketiga kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam adalah pejabat satu tingkat bawah pengguna anggaran atau pejabat eselon iii. tugas kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud padasekretariat daerah kota banjarmasinpejabat ketatausahaan keuangan ppk)agian kelima bendahara pengeluaranota pencairan dana npd) yang diajukan telah disetujui oleh pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran kpa). setelah ppt menerima uang panjar sebagaimana dimaksud pada ppt harus mempertanggungjawabkan uang panjar maksimal (satu) bulan. dalam hal uang panjar sebagaimana dimaksud pada, belanja listrik belanja air dan belanja telpon internet:ang persediaan, dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tantengskpd.(p demensiaaipro bagian kedelapan verifikator verifikator adalah pejabat pada unit kerja skpd yang melaksanakan tugas verifikasi tugas verifikator sebagaimana dimaksud pada adalah: memeriksa dan meneliti dokumen pertanggungjawaban keuangan skpd memeriksa dan meneliti permohonan pencairan dana pada skpd dan. bagian kesembilan pejabat pelaksana teknis kegiatan, staf administrasi dan staf teknis:skpd. penetapan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. s5)sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan uang panjar oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu:: rekapitulasi daftar yang dimintakan, surat setoran pajak ssp): kartu gaji rekap kuning), cons, pns, pns berkala, pangkat: kartu kendali belanja tidak langsung ng) surat pindah, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas:pora surat perintah membayar, daftar gaji susulan yang dimintakan, surat setoran pajak ssp):: surat setoran pajak ssp), daftar kekurangan gaji dan tunjangan yang dimintakannp)na (untuk bantuan sosial). bendahara pengeluaran skpd sebagaimana dimaksud dalam hurufuruf:tiga) bar kesatu dan kedua disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,spmpada dilakukan oleh pa kuasa dan selanjutnya: pengguna anggaran kuasa menyampaikan spm beserta dokumen pendukung kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. wb. dokumen pendukung spm yang diserahkan yaitu: surat pernyataan tanggung jawab belanja dari pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran kpa) dibubuhi materai dan stempel skpd surat pernyataan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen spm oleh pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran kpa) dibubuhi materai dan stempel skpd akuntansi surat setoran pajak ssp) ringkasan kontrak spk berita serah terima pekerjaan laporan bulanan (monthly certificate) atau laporan kemajuan pekerjaan bagi belanja kontruksi dalam pengerjaan laporan pengadaan belanja modal dari bukan banjarmasin (untuk kode rekening belanja modal) kartu inventaris barang dari sima barang modal daerah (untuk pengadaan barang dengan kode rekening belanja modal): salinan rekening bank rekanan rekening koran) salinan nomor pokok wajib pajak npp) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah memeriksa kelengkapan spm dan dokumen sebagaimana dimaksud pada mengisi check list kelengkapan berkas spm, dan meneruskan check list sertadokumeberita acara pembayaran, surat keputusan, daftar tanda terima nominatif dan lain lain), menguji surat pernyataan tanggungjawab belanja spt) dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pa kpa)akuasa bendahara umum daerah danppk skpd menyiapkan laporan keuangan skpd tahun berkenaana. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin sebagai dasar pen asuhan laporan keuangan pemerintah kota berakhir paing lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran kepala badan pengelolaan kesan gan dan aset daerah pemerintah banjarmasin ota kepala daerah. menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepadaadalah tempat rekreasi yang dimiliki dikelola oleh pemerintahrekreasi dan olah, pariwisata dan olahraga. bab iii golonganklasifikasi kelas dan frekuensi waktu untuk pemanfaatan objek wisatarekreasi, pariwisata dan olahragakelas sebesar rp. , orang kelas sebesar rp. , orang kendaraan bermotor pada setiap kelas obyek tempat rekreasi dikenakan tarif retribusi kelas sepeda motor rp. rp. jeep sedan dan sejenisnya rp. rp. minibus kecil dan sejenisnya rp. rp. minibus besar dan sejenisnya rp. rp. bus kecil dan sejenisnya rp. rp. bus sedang dan sejenisnya rp. rp. bus besar dan sejenisnya rp. rp. pemungutan selain retribusi dimaksud pada besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pengelola tempat rekrepada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga daerah. babariwisata. kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta badan lembaga masyarakat sesuaiorang badan memasuki area pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisatitempat rekreasi dan olahraga umum. dalam melakukan pelaksanaan kegiatan retribusi tempat rekreasi harus adanya landasan demi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan tempat rekreasi maka, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan tempat rekreusaha perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandarandalam rangka meningkatkan pelayanan izin usaha perikanan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan, pemungutan retribusi izin usaha perikannjelasan atas peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor tahun tentang retribusi izin usaha perikanan budidaya penjelasan umum optimalisasi penggalian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat vital guna menunjang percepatan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. kabupaten pangandaran memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dengan panjang pantai km, potensi produksi lestari ton tahun fishing ground km?, pemilikan kolam air tenang ha, tambak ha, mina padi ha, kolam air deras unit, keramba jaring apung unit dan budidaya laut dengan pemanfaatan rata rata sehingga masih banyak potensi yang belum gali, hal ini jelas memiliki prospek yang sangat baik dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. namun demikian besarnya potensi yang dimiliki, tidak otomatis merupakan jaminan keberhasilan apabila dalam penggalian dan pemanfaatan potensi itu sendiri telah dilaksanakan secara konseptual dan proporsional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek ekologis. oleh karena itu dalam upaya optimalisasi penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kabupaten pangandaran pada umumnya pelaksanaan otonomi daerah pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran pada umumnya, pelaksanaannya perlu atur dan dikendalikan sejak awal kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sedapat mungkin terantisipasi. dalam kerangka pemikiran itulah dirasa perlu untuk melakukan pengaturan dan penertiban penggalian sumberdaya kelautan dan perikanan ini dengan tujuan: memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan rasional, menjaga keseimbangan ketersediaan stok (kelestarian) sumberdaya yang dimiliki: menggali sumber income daerah secara optimal, mengindentifikasi usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, memudahkan pembinaan dan pengendalian mendapatkan sumberdaya kelautan dan perikanan. salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ini adalah dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan budidayusaha perikanan budidayaikausaha perikanan budidaydaerah atas pemberian izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh pemerintah daerah. objek retribusi adalah pemberian izin usaha pembudidayaan ikan. pemberian izin pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembudidayaan air tawar, air payau, dan laut. pembudidayaan ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada meliputi budidaya ikan kolam air tenang, budidaya ikan perairan umum, budidaya ikan kolam air deras, dan budidaya ikan hias, pembudidayaan ikan air payau sebagaimana dimaksud pada meliputi: budidaya tambak, dan pembenihan ikan udang. pembudidayaan ikan laut sebagaimana dimaksud pada meliputi: budidaya lobster, budidaya kerang kerangan, budidaya ikan bersirip, dan budidaya rumput laut, tidak termasuk objek pembudidayaan ikan adalah pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha yang tidak bertujuan untuk komerspenggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis air, jenis dan jumlah ikan, luas tempat pembudidaybudidayaan ikan air tawar kolam air tenang rp. , budidaya ikan perairan umum rp. , m2? kolam air deras rp. , m? ikan hias rp. , m2 pembudidayaan ikan air payau tambak rp. , pembenihan udang kapasitas produksi sampai dengan ekor tahun rp. pembenihan udang skala rumah tangga kapasitas produksi sampai dengan ekor tahun rp. cc. pembudidayaan ikan laut lobster rp. , m? kerang kerangan rp. , ikan bersirip rp. , budidaya rumput laut rp. , m2wajib membayar retribusi. setiap pembayaran retribusiimb dan pembebasan retribusi izin usaha perikananpemungutan retribusi izin mendirikan bangunan kabupaten pangandaran dimaksudkan untuk membiayai kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan dan pengawasan penggunaan bangunan guna memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempatimendirikan bangunmendirikan bangunan. pemungutan retribusi izin mendirikan bangunmendirikan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat kabupaten pangandaran sebagai daerah otonom barmb dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian imb yang dilakukanlokasi, fungsi, kelas jalan, struktur dan harga dasar bangunan. harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ditentukan atas dasar lokasi bangunan yang meliputi wilayah pengembangan wilayah pengembangan ii, dan wilayah pengembangan iii, fungsi bangunan yang meliputi khusus, komersial usaha, hunian, keagamaan, dan sosial budaya. cc. status jalan yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. struktur bangunan yang meliputi: bangunan permanen, semi permanen, dan tidak permanen. penetapan wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka sampai dengan angka ditetapkanretribusi imb struktur tarif retribusi imb:o, imb rehabilitasi renovasi sedang yaitu perbaikan antara sampai dengan imb rehabilitasi renovasi ringan yaitu perbaikan antara sampai dengan y0kumulatif adalah sebagai berikut: indeks lokasi dengan nilai sebagai berikut: wilayah adalah wilayah adalah dan wilayah iiisosial dan budaya adalah dansebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatiimb wajib membayar retribusi imb. setiap pembayaran retribusi imbimbimbmbimbmb yang kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan retribusi imbmbpengakuanutangretribusidariwajibretribusibaiklangsungmbmbimb bupati dapat memberikan kepingan dan atau pengurangcara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi imbimbuntuk meningkatkan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin gangguan pemungutan retribusi izin gangguganggugangguan. pemungutan retribusi izin ganggugangguan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat kabupaten pangandaran sebagai daerah otonom baruanggal mei, industri textile, industri farmasi, industri kimia, industri semen, industri penyematan, industri pemotongan hewan, industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengalembekuan ikan dan biota perairan lainnya, industri pemandangan ikan dan biota perairan lainnya,, industri pengasinan pemanasngolahan dan pengawetan lainnya untuk buah buahan dan sayuran, industri minyak kasar minyak makan) dari nabati dan hewani, industri margarin, industri ransum pakan ternak ikan, industri konsentrat pakan ternak ikan, industri anggur dan sejenisnya, industri malt dan minuman yang mengandung malt, industri minuman ringan soft drink), industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya, industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan robot kawung, industri pengawetan kulit, industri penyamakan kulit,peti kemas dari kayu kecuali peti mati, industri bubur kertas pulp): industri kertas budaya, industri kertas berharga, industri kertas khusus: industri kertas industri, industri kertas tissue, industri kertas lainnya, industri barang barang dari batu bara, industri barang barang dari hasil kilang minyak bumi, industri kimia dasar anorganik, kalor dan alkali, industri kimia dasar anorganik, gas industri, industri kimia dasar anorganik, pigmen, industri kimia dasar anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah gum) hasil pertanian, industri kimia dasar organik, hasil antara siklis, zat warna dan pigmen,, industri kimia dasar organik yang tidak diklasifikasikan tempat lain, industri pupuk alam non sintetis, industri pupuk buatan tunggal, industri pupuk buatan majemuk dan campuran, industri pupuk lainnya, industri damar buatan resin sintetis) dan bahan plastik, industri karet buatan, industri bahan baku memberantas hama bahan aktif): industri memberantas hama formulasi, industri zat pengatur tumbuh, industri cat, pernis dan lak, industri bahan farmasi, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi, industri kosmetik, industri perekat lemy, industri tinta, industri minyak atsiri, industri korek api, industri bahan kimia dan barang kimia lainnya, industri ban luar dan ban dalam, industri vulkanis ban, industri pengasapan karet, industri remilling karet, industri karet remah club rubber), industri barang barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, industri barang barang dari karet untuk keperluan industri, industri pipa dan slang dari plastik, industri barang plastik lembaran, industri media rekamgelas, industri alat alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, industri barang gelas untuk keperluan sampul, industri kemasan dair gelas: industri barang barang lainnya dari gelas, industri perlengkapan rumah tangga dari porselin, industri bahan bangunan dari porselin, industri alat laboratorium dan alat listrik teknik dari porselin, industri barang barang lainnya dari porselin, industri bata tahan api dan sejenisnya, industri barang barang tahan api lainnya dari tanah liat keramik, industri semen, industri kapur, industri gips, industri barang barang dari semen, industri barang barang dari kapur, industri barang barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, industri barang barang dari semen dan kapur lainnya dan pajangan, industri barang dari marmer, granit dan batu lainnyabarang barang dari asbes lainnya, industri barang galian bukan logam lainnya, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu: industri furnitur dari plastik,, industri pencelupan bulu, industri kulit buatan imitasi, industri sepatu olah raga, industri sepatu teknik lapangan keperluan industri, industri alas kaki lainnya, industri serat benang filamen buatan, industri serat scope buatan,dari logam bukan besi dan baja, industri penempaan, pengereman, dan penggulingan logam, jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang barang logam, industri alat pertanian dari logam, industri alat pertukangan dari logam, industri alat pemotong dan alat alat lain yang digunakan dalam rumah tangga, industri peralatan lainnya dari logam, industri alat alat dapur, industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furnitur, industri paku, mur dan baut: industri macam macam wadah dari logam, industri kawat logam dan barang barang dari kawat, industri pembuatan profil: industri lampu dari logam, industri barang logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun, industri mesin uap, turbin dan kincir, industri motor pembakaran dalam: industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, jasa penunjang industri motor penggerak mula, industri pop dan kompresor, industri transmisi mekanik,, industri alat pengangkat dan alat pemindah bukan untuk keperluan rumah tangga, industri mesin mesin umum lainnya, industri mesin pertanian dan kehutanan, jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan, industri mesin peralatan untuk pengolahan pengerjaan logam, industri mesin peralatan untuk pengolahan pengerjaan kayu, industri mesin peralatan untuk pengolahan pengerjaan material selain logam dan kayu,, industri mesin mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi,, industri mesin tekstil, industri jarum mesin dan jarum rajut, industri senjata dan amunisi, industri mesin mesin untuk percetakan, industri mesin mesin pabrik kertas: industri mesin mesin industri khusus lainnya, industri kompor, alat alat pemanas, alat alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan listrik, industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik, industri alat alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga, industri mesin kantor dan akuntansi manual,, industri mesin fotokopi, industri motor listrik, industri mesin pembangkit listrik,, industri peralatan pengontrol arus listrik, industri kabel listrik dan telepon, industri batu baterai kering batu baterai primer), industri akumulator listrik batu baterai sekunder),, industri komponen lampu listrik, industri peralatan listrik yang tidak termasuk golongan manapun, industri tabung dan katup elektronik dan komponen elektronik,, industri perabot untuk operasi, perawatan dan kedokteran gigi, industri peralatan sinar perlengkapan dan sejenisnya, industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopeadic, industri peralatan kedokteran dan perlengkapan orthopeadic lainnya, industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual, industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik, industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik, industri peralatan pengujian dalam proses industri, industri kaca mata: industri teropong dan alat optik, industri kamera fotografi, industri kamera cinematography, proyektor dan perlengkapannya, industri jam, lonceng dan sejenisny, industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kapal perahu, industri peralatan dan perlengkapan kapal, industri jasa perbaikan kapal, industri pemotongan kapal ship breaking): industri bangunan lepas pantai, industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olah raga, industri kereta api, bagian bagian dan perlengkapannya, industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang, industri sepeda motor dan sejenisnya, industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya, industri sepeda dan becak, industri perlengkapan sepeda dan becak, industri alat angkut yang belum termasuk dalam kelompok manapun, industri furnitur dari logam, industri permata: industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia, industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia, industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia, industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari logam bukan logam mulia, industri alat alat musik tradisional, industri alat alat musik non tradisional, industri alat alat olah raga, industri alat permainan, industri mainan, industri alat alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya, industri pita mesin tulis gambar, industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun, industri pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun, daur ulang barang barang logam, daur ulang barang barang bukan logam, ii. jenis usaha dengan intensitas gangguan sedang industri minyak goreng dari minyak kelapa, industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit, industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani, industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani, industri susu, industri makanan dari susu: industri krim, industri penggilingan dan pembersihan padi padian lainnya, industri pengupasan dan pembersihan kopi, industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan coklat kakao), industri pengupasan dan pembersihan biji bijian selain kopi dan coklat, industri pengupasan dan pembersihan kacang kacangan, industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian (termasuk arizona), industri kopra, industri tepung terigu,, industri pati ubi kayu, industri berbagai macam pati palma, industri pati lainnya, industri roti dan sejenisnya, industri gula merah, industri gula lainnya, industri bubuk coklat, industri makanan dari coklat dan kembang gula, industri makaroni, mie, spageti, bihun, soun dan sejenisnya, industri pengolahan teh dan kopi, industri pengeringan dan pengolahan tembakau, industri penggergajian kayu, industri pengawetan kayu, industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, industri pengolahan rotan, industri goulding dan komponen bahan bangunan, industri kemasan dan kotak, dari kertas dan karton, industri barang dari kertas dan karton yang tidak termasuk dalam sub golongan, industri penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya, industri penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah, industri penerbitan lainnya, industri percetakan, industri jasa penunjang percetakan, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), industri kemasan dari plastik, industri barang barang dan peralatan teknik industri dari plastik, industri barang barang plastik lainnya, industri barang barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, industri batu bata dari tanah liat: industri genteng dari tanah liat,, industri persiapan serat tekstil, industri pemintalan benang, industri pertemuan kecuali pertemuan karung goni dan karung lainnya), industri kain tenun ikat: industri penyempurnaan benang, industri penyempurnaan kain, industri percetakan kain, industri batik, industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi, industri barang jadi tekstil, untuk keperluan kesehatan, industri tekstil jadi, untuk keperluan kosmetika, industri karung goni, industri bogor dan karung lainnya, industri permadani kabut: industri tali, industri barang barang dari tali, industri yang menghasilkan kain pita narrow fabric), industri yang menghasilkan kain keperluan industri, industri non woven, industri kain ban, industri tekstil yang tidak diklasifikasikan tempat lain, industri kain rajut, industri pakaian jadi rajutan, industri rajutan kaus kakjek retribusidustri barang jadi rajutan, industri industri kapuk, industri pakaian jadi dari tekstil, industri pakaian jadi lainnya dari tekstil, industri pakaian jadi garment) dari kulit, industri pakaian jadi lainnya dari kulit, industri bulu tiruan, industri pakaian jadi barang jadi berbulu dan atau asesoris, industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik industri, industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan, industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya, industri alas kaki untuk keperluan sehari hari, iii. jenis usaha dengan intensitas gangguan rendah industri sirop, industri pengolahan gula lainnya selain sirop, industri es: industri kecap, industri tempe, industri makanan dari kedelai dan kacang kacangan lainnya selain kecap dan tempe, industri kerupuk dan sejenisnya, industri bumbu masak dan penyedap makanan, industri kue basah, industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun, industri anyam anyaman dari rotan dan bambu, industri anyam anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu, industri kerajinan ukir ukiran dari kyu kecuali furnitur, industri alat alat dapur dari kayu, rotan dan bambu, industri barang dari kayu, rotan, gabus yang belum tercakup sebelumnya, industri bordir sulaman, pabrik bata merah: konfeksi, industri kerajinan rumah tangga, industri perakitan elektronik, industri sirop, industri peraturan, industri permadani: industri kapuk, industri garam tanpa pencucian, industri kecap tauco, industri kerupuk, industri petis, terasi, industri minuman, industri alat musik, industri mainan anak anak, industri pengeringan, pengolahan tembakau, industri permata barang perhiasan, industri alat alat tulis gambar, industri jamu, catering, bioskop, industri radio, dan sejenisnya, perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan,diskotik, karaoke, panti pijat, klub musik, restoran, bengkel kendaraan bermotor, pembibitan ayam ras, peternakan, rumah potong, perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan, perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis, perdagangan besar logam dan biji logam,, perdagangan besar mesin mesin, suku cadang perlengkapannya, perdagangan besar lainnya, menara telekomunikasi: menara instalasi lainnya, gardu induk listrik, real estate: perumahan,, perbankan: rumah bersalin, rumah makan, klinik, laboratorium kesehatan, bioskop, perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan, perdagangan besar mobil, pemeliharaan dan reparasi mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor, suku cadang dan aksesorisnya, perusahaan goreng bawang, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar bahan baku hasil pertani, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar barang barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga, perdagangan besar berbagai barang barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan besar bahan bahan konstruksi, perdagangan besar lainnya, perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau, perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak,ekspor tekstil, pakaian jadi dan kulit, perdagangan ekspor logam dan biji logam, perdagangan ekspor bahan bahan konstruksi,, perdagangan ekspor mesin mesin, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan ekspor lainnya, perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau, perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak,impor tekstil, pakaian jadi dan kulit, perdagangan impor logam dan biji logam, perdagangan impor bahan bahan konstruksi,, perdagangan impor lainnya, asrama, persewaan kendaraan (rental), persewaan alat transportasi air, persewaan alat transportasi udara, persewaan alat pesta, persewaan mesin pertanian, persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil, persewaan mesin kantor dan peralatannya, persewaan mesin lainnya dan peralatannya, persewaan barang keperluan rumah tangga dan pribadi,, hotel bungalow losmen penginapan, tempat rekreasi, hotel melati, youth hostel: pondok wisata: warung nasi, apotek, toko obat: kolam renang, perusahaan mebeulair, perusahaan batik: perusahaan pencucian kendaraan, pabrik tempe, milyar, gedung olah raga yang dikomersilkan, yang dikomersilkan, jamu seduh: pertokoan kegiatan usaha dagang lainnya, perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan, penjualan eceran mobil, penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, penjualan eceran sepedamotor, suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman dan tembakau, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman dan tembakau, perdagangan eceran khusus padi dan palawija, perdagangan eceran khusus buah buahan, perdagangan eceran khusus sayuran, perdagangan eceran khusus hasil peternakan, perdagangan eceran khusus hasil perikanan, perdagangan eceran khusus tanaman hias, perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran khusus beras, perdagangan eceran khusus makanan ringan, perdagangan eceran khusus sembako, perdagangan eceran khusus ikan asin kering, perdagangan eceran khusus minuman, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau, perdagangan eceran khusus pakan ternak unggas ikan, perdagangan eceran khusus makanan lainnya, perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium, perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran khusus bahan konstruksi, perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak pelumas,, perdagangan eceran khusus mesin mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang, perdagangan eceran khusus barang barang kerajinan, mainan anak anak dan lukisan, perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau), perdagangan eceran barang bekas, perdagangan eceran melalui pesanan atau surat, perdagangan eceran keliling, perdagangan eceran lainnya, reparasi barang barang keperluan pribadi dan rumah tangga, jasa pergudangan, jasa terminal darat, jasa pelayanan pelabuhan, jasa kebandarudaraan, jasa pelayanan pelabuhan, jasajalan tol, jasa perparkiran, jasa penunjang angkutan lainnya, jasa biro perjalanan wisata, jasa konvensi, pameran dan event organizer lainnya, jasa pengurusan transportasi, jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, jasa ekspedisi muatan kapal, jasa ekspedisi muatan kapal udara, jasa pengiriman dan pengepakan, jasa penunjang angkutan lainnya, pos nasional, unit pelayanan pos, jasa kurir, jasa sistem telekomunikasi, jasa penyediaan sara telekomunikasi, jasa satelit: jasa komunikasi data: jasa komunikasi lainnya, jasa perantara moneter lainnya, sewa guna usaha (leasing): pembiayaan non leasing, modal ventura: pegadaian, koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi non jiwa, administrasi pasar modal, jasa yang berkaitan dengan efek,, jasa penunjang asuransi dan dana pensiun, jasa penukaran mata uang, rumah kontrakan, warnet, rental permainan: penjualan komputer, suku cadang, dan aksesorisnya, servis dan rental komputer, jasa angkutan, tambal ban dan bengkel kecil, jasa konsultasi piranti keras dan lunak komputer, perawatan dan reparasi mesin masin kantor, akuntansi dan komputer, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jasa akuntansi dan perpajakan, jasa riset pemasaran, jasa periklanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa kebersihan gedung, jasa fotografi, jasa penyelenggaraan pendidikan, jasa kesehatan hewan: jasa kegiatan sosial luar panti, jasa kebersihan, organisasi bisnis dan pengusaha, organisasi buruh, produksi dan distribusi film, kegiatan radio dan televisi, kegiatan drama musik dan hiburan lainnya, kegiatan kantor berita, perpustakaan, museum dan peninggalan sejarah, kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam, jasa penyediaan sarana olahraga, jasa rekreasi, jasa binatu, pangkas rambut dan salon kecantikan, jasa pemakaman.bpembuatan izin gangguan dengan perhitungan luas ruang usaha indeks lokasi indeks gangguan tarifdan jalan desa dengan indeksdan2. luas ruang usaha dari s d m2? sebesar rp. , m2dengan keputusgangguan dipungut wilayah daerah. bab viiizin gangguan diatur dengan peraturan bupati. paragraf tata cara pembayaran setiap wajib retribusi izin gangguan wajib membayar retribusi izin gangguan.izin gangguanzin gangguan sebagaimana dimaksud dalam disetorkan kepada bendahara penerimab viiizin gangguan yang kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan retribusi izin gangguanzi gangguanzin gangguan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah wajib retribusi izin gangguanzin ganggzin gangguan. piutang retribusi izin ganggzin gangguanretribusi izin gangguan bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguanbab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi izin gangguanrizinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang bahwa untuk menjamin iklim investasi yang baik, kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara keutuhan lingkungan hidup merupakan kewajiban pemerintah kabupaten pangandaran, bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan kemasyarakatan yang memiliki dampak bagirangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasar deraturan perundang undangan berdasarkan peraturan perundang undangbupati. bupatiengan peraturan bupati.pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin. ccj .m.veabupaten pangandaran, katagori izin, jenis izin,: peran serat masyarakat,dan, kesamaan prosedur dan persyaratan serta substansi pengatu: kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, manfaat: keadilan, dan berwawasan lingkungabupaten pangandaranengan dan pelatihan, jasa boga, kesehatan, sosial, perdagangan, perindustrian, kebinamargaan, pelayaran, lainnya. dan sesudah masa kerja. |
pemerintah kabupaten purwakarta rpm, kabupaten purwakarta. tahun li)badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah tahun lwibawa karta raharja pemerintah kabupaten purwakarta tahuyakni perubahan kebijakan nasional, bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional terkait dengan penanganan dampak pandemi covid dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka rpm kabupaten purwakarta tahun harusdiubah sebagai berikut:,, dan pada saat perubahan rpm ditetapkan, maka rkd dan senja tahun wajib mempedomaneseeranggal mei zvd (tn purwakarta, aan sy) xt, mustika diundangkan purwakarta pada tanggal mei aiereipris daerah putting jakarta, sad nikmat, dimana nak lembaran daerah kabupaten purwakarta tahun nomor nomor registrasi peraturan daerah kabupaten purwakarta, provinsi jawa barat penjelasan atumum sebagai pelaksanaan dari ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah kabupaten purwakarta telah menetapkaatas dasar tersebut diatas, maka perlu dilakukanyang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten purwakarta. ii. demi cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten purwakarta nomor lampiran peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor tanggal mei tentangaftar isi hal daftar gambar.ocococoococooooooooooooooooooooo.oo.ooo. bab pendahuluan. .oococooooooooooooooooooooooooo. latar belakang. i i dasar hukum penyusunan. jik. hubungan antar dokumen. jik. maksud dan tujuan. sistematika penulisan. bab gambaran umum kondisi daerah.o. ti aspek geografi dan demografi. jj. letak, luas dan batas wilayah. ii topografi. jena klimatologi. been geol ogi. ocean ti hidrologi.bea penggunaan lahan. jj. demografi. jea wilayah rawan bencana.( aspek kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. kesejahteraan sosial. joo seni budaya dan olahraga. aspek pelayanan umum. jee. pelayanan urusan wajib. jj. jo. pelayanan urusan pilihan. jj. aspek daya saing daerah. jj.. pencapaian sustainable development goals gs). analisis daya tampung dan daya dukung kerjasama daerah. capaian penerapan standar pelayanan minimal spm). kinerja badan usaha milik daerah bumi) bab iii gambar keuangan daerah.cocoooooooo tii kinerja keuangan masa lalu. kinerja pelaksanaan apbd.'|hi neraca daerah. jie tii kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. proporsi penggunaan anggaran. analisis pembiayaan daerah. kerangka pendanaan.e proyeksi pendapatan dan belanja. penghitungan kerangka pendanaan. bab permasalahan dan isu strategi daerah. iv permasalahan pembangunan. jj.ido iv aspek kesejahteraan masyarakat. iv aspek pelayanan umum. jj.cio iv aspek daya saing daerah.ii j. iv isu strategi s.j jee tv isu strategis internasional. jj. iv isu strategis nasional. jjj.ii iv isu strategis regional. jjj.iii iv isu strategis kal. iv kajian lingkungan hidup strategis lhs) iv rpm kabupaten purwakarta tahun . perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun telaahan tujuan pembangunan iv berkelanjutan tpb) sd gs. j.i. penetapan isu strategis.i jj. iv bab visi, misi, tujuan dan sasaran.oco. tujuan dan sasaran.i.eeeeee program prioritas bupati dan wakil bupati. bab strategi, arah kebijakan dan program vi pembangunan daerah.ooocoooooooooooooooooooooo. bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan vii program perangkat daerah.oocococoooooo. bab viii kinerja penyelenggaraan pemerintahan viii bab penutup.ooocoocooocoooocoooooooooooooooooooooooooooooix kaidah pelaksanaan. jie00 perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun daftar tabel tabel luas wilayah dan jumlah desa kelurahan ii menurut kecamatan kabupaten purwakarta tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ii penduduk menurut kecamatan kabupaten purwakarta tahun tabel persebaran kawasan rawan bencana gempa ii bumi kabupaten purwakarta tabel persebaran kawasan rawan bencana gerakan ii tanah kabupaten purwakarta tabel persebaran kawasan rawan bencana banjir ii kabupaten purwakarta tabel persebaran kawasan rawan bencana kegagalan ii waduk kabupaten purwakarta tabel kawasan rawan bencana banjir dengan ii peruntukan permukiman perkotaan tabel antara kawasan rawan bencana gempa dengan peruntukan permukiman perkotaan tabel perkembangan produk domestik regional bruto ii (pdrb) kabupaten purwakarta dari tahun tabel laju inflasi kabupaten purwakarta tahun ii tabel garis kemiskinan, jumlah, dan persentase ii penduduk miskin kabupaten purwakarta, tabel pendidikan anak usia dini kabupaten ii purwakarta tahun tabel angka harapan lama sekolah hlsrata rata lama sekolah ii (rls) kabupaten purwakarta tahun tabel kelulusan al) untuk sd mi, dan smptabel jumlah kasus kematian bayi dan ibu kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan angka harapan hidup ahh) kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan ipm metode baru) kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan seni dan budaya kabupaten iihasil pelaksanaan pembangunan bidang ii kesehatan kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan data pembangunan pada dinas ii kesehatan kabupaten purwakarta tahun tabel capaian data pembangunan pada dinas ii kesehatanondisi jalan kabupaten kabupaten ii purwakarta tahun km) tabel tingkat kemantapan jalan kabupaten ii kabupaten purwakarta tahun km) tabel rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten purwakarta tahun tabel kondisi jalan kabupaten kabupaten ii purwakarta tahun tabel tingkat kemantapan jalan kabupaten ii kabupaten purwakarta tahun tabel capaian kinerja bidang kebinamargaantabel perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan sampai dengan tahun tabel perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategisbanyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan kabupaten purwakarta tahun tabel data terminal kabupaten purwakarta sampai dengan tahunperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahunnanganan sampah perkotaan kabupaten ii purwakarta tahunkondisi penyandang masalah ii sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan jumlah pengangguran pencari kerja yang terdaftar) kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan jumlah tenaga kerja kabupaten purwakarta tahun tabel jumlah koperasi kabupaten purwakarta tahun tabel data umkm binaan kabupaten purwakarta ii tahun tabel jumlah perijinan dan realisasi retribusi ijin dan non perijiii purwakarta tahun tabel realisasi investasi pma dan mdn kabupaten iihasil pembangunan bidang kepemudaan dan ii olahraghasil kinerja satuan polisi pamong praja iitabel perkembangan capaian kinerja penyelenggaran iicapaian kinerja urusan kearsipan pada dinas i1 kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten purwakarta tahun tabel data hasil pembangunan pada bagian bahari ii sekretariatpenanaman komoditas strategis dan unggulan ii pertanian tabel produksi tanaman pangan dan sayuran serta ii buah buahan kabupaten purwakarta tahun tabel produksi tanaman perkebunan kabupaten ii purwakarta tahun tabel ketersediaan pangan kabupaten purwakarta ii tahun tabel produksi daging berdasarkan jenis ternak ii kabupaten purwakarta tahun tabel produksi hasil ternak kabupaten purwakarta ii tahun tabel populasi ternak kabupaten purwakarta tahun ii tabel produksi hasil hutan kayu kabupaten ii purwakarta tahun tabel komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu kabupaten purwakarta tahun tabel rehabilitasi lahan kritis kabupaten ii purwakarta tabel data pertambangan kabupaten purwakarta ii tahun tabel kecukupan energi kabupaten purwakarta ii tahun tabel data pemanfaatan air tanah kabupaten ii purwakarta tahun tabel jumlah miskin penerima bantuan listrik pedesaii (otw) kabupaten purwakarta tahun tabel produksi perikanan kabupaten purwakarta tahun tabel jumlah pasar kabupaten purwakarta sampai dengan tahun tabel ekspor kabupaten purwakarta tahuntabel rata rata pengeluaran per kapita per bulan ii menurut jenis pengeluaran kabupaten purwakarta tahun tabel tabel capaian indikator kinerja setiap urusan ii pemerintahan kabupaten purwakarta tahun tabel capaian realisasi indikator kinerja rpm ii kabupaten purwakarta tahun tabel capaian indikator kabupaten purwakartatabel distribusi kelas dan luasan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem tabel kualitas udara ambien kabupaten purwakarta tahun tabel indeks tutupan lahan kabupaten purwakarta ii tahun perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun tabel indeks kualitas lingkungan hidup daerah ii kabupatenpekerjaan umum kabupaten purwakarta tahun tabel capaian spm bidang pekerjaan umum kabupaten iisosial kabupaten ii purwakarta tahun tabel capaian spm bidang sosial kabupaten iirata rata pertumbuhan apbd kabupaten iii purwakarta tahun tabel rata rata pertumbuhan neraca daerah iiianalisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kabupaten purwakarta tabel defisit riil anggaran kabupaten purwakarta iii tahun tabel komposisi penutup defisit riil anggaran iii kabupaten purwakarta tahun tabel realisasi sisa lebih perhitungan anggaran iii kabupaten purwakarta tahun tabel realisasi dan proyeksi apbd tahun iii kabupaten purwakarta tabel realisasi dan proyeksi sisa lebih perhitungan iii anggaran siapa) kabupaten purwakarta tahun tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah iii tahun untuk mendanai pembangunan daerah kabupaten purwakarta tabel realisasi dan proyeksi rencana penggunaan iii kapasitas riil kemampuan keuangan kabupaten purwakarta tahun tabel telaahan rpm daerah lain iv tabel rekomendasi program dan sasaran dimensi iv sosial tabel rekomendasi program dan sasaran dimensi iv ekonomi tabel rekomendasi program dan sasaran dimensi iv lingkungan tabel rekomendasi program dan sasaran dimensi iv kelembagaan tabel pencapaian indikator kabupaten iv purwakarta tabel proyeksi indikator makro pembanguvisi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten purwakarta tahun tabel keterkaitan visi, misi dan program prioritas pembangunan bupati dan wakil bupati tabel visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi vi kabupaten purwakarta tabel arah kebijakan pembangunan kabupaten vi purwakarta tahun tabel keterkaitan janji kepala daerah dengan program vi prioritas pembangunan kabupaten purwakarta tahun tabel program pembangunan daerah yang disertai vi pagu indikatif kabupaten purwakarta tahun tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah vii kabupaten purwakarta tahun kabupaten purwakarta tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai vii kebutuhan pendanaan kabupaten purwakarta tabel penetapan indikator kinerja utama iku) viii kabupaten purwakarta tabel penetapan indikator kinerja daerah terhadap viii capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahftar gambar gambar bagan alir tahapan penyusunan perubahan rpm gambar hubungan rpm dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya gambar peta orientasi kabupaten purwakarta ii gambar peta administrasi kabupaten purwakarta gambar kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya gambar produksi daging berdasarkan jenis ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam kg) gambar produksi hasil ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam kg) gambar populasi ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam ekor) gambar produksi perikanan kabupaten i1 purwakarta tahun (dalam ton) gambar proporsi pendapatan asli daerah, dana i11 perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah kab. purwakarta tahun gambar proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah kabupaten purwakarta tahun gambar proporsi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan terhadap total pembiayaangambar visi, misi, arahan presiden dan agenda iv pembangunan gambar keterkaitan visi dan misi rpm kab. purwakarta tahun dengan rpm kab. purwakarta tahun gambar tema pembangunan lima) tahunan v. hal ini memiliki makna bahwa pemerintahanpelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus engan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun berakhirnya masa bakti bupati dan wakil bupati purwakarta periode tahun pada bulan maret maka pemerintah kabupaten purwakarta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada), dimana pasangan bupati dan wakil bupati purwakarta terpilih untuk periode tahun hj. anne ratna mustika, dan asing telah dilantik oleh gubernur provinsi jawa barat pada tanggal september oleh karena itu sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan tersebut, pemerintah kabupaten purwakarta harus sudah menyusun dan menetapkan rpm tahun dokumennyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun disusun melalui berbagai tahapan, analisis, uji publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan dprd serta pemangku kepentingan lainnya. berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan rpm kabupaten purwakarta tahun serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, rpm memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai nilai strategis dan politis sebagai berikut: rpm kabupaten purwakarta tahun merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat. rpm kabupaten purwakarta tahun merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama (lima) tahun. rpm kabupaten purwakarta tahun merupakan pedoman penyusunan rencana strategis renstra) perangkat daerah dan perencanaan tahunan dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd). rpm kabupaten purwakarta. rpm kabupaten purwakartarpm kabupaten purwakarta tahun merupakan alat atau instrumen pengendalian dan evaluasi bagi satuan pengawas internal spi) dan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan. penyusunan rpm kabupaten purwakarta tahun berpedoman pada ipjp kabupaten purwakarta tahun khususnya pada tahap rencana pembangunan lima tahunan. arah kebijakan pembangunan tahap dalam ipjp kabupaten purwakarta tahun ditekankan pada: penuntasan wajar diknas tahun, peningkatan kontribusi ekonomi daerah terhadap kondisi ekonomi provinsi jawa barat, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun mempertahankan dan mengembangkan komoditi unggulan spesifik lokal, dan mewujudkan kawasan kawasan bisnis berskala nasional. dalam penyusunan rpm kabupaten purwakarta tahun menggunakan (empat) pendekatan yaituteknokrat ini dilakukanrubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun pendekatan partisipatif dalam penyusunan rpmtahapanperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahuselain itu, penyusunan rpm kabupaten purwakarta tahun juga memperhatikan pemenuhan pendekatan subtansi penyusunan dokumen perencanaan, yang meliputi: pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial. pendekatan holistik tematik:: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. kebijakan anggaran belanja money follow programme perubahanperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahuubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakartsedangkan tahapan penyusunan perubahan rpm sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun berlaku mutasi mutans sebagaimana tahapan penyusunan rpm, yaitu sebagai berikut: persiapan penyusunan perubahan rpm, penyusunan rancangan awal perubahan rpm, yang terdiri dari: penyusunan rancangan awal perubahan rpm, konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan bersama kepala daerah dengan dprd, konsultasi gubernur, adapun tahapan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut: perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun gambar bagan alir tahapan penyusunan perubahan rpm dasar hukum penyusunan penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun berlandaskan pada dasar hukumperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahunperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun susunan perangkat daerah kabupaten purwakarta lembaran daerah kabupaten purwakarta tahun nomor hubungan antar dokumen hubungan rpm kabupaten purwakarta dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi jawa barat penyusunan rpm kabupaten purwakarta memperhatikan rpm provinsi jawa baratmemperhatikan rpm provinsi jawa barat tahunsasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. hubungan rpm kabupaten purwakarta dengan ipjp, rkd, renstra perangkat daerah dan senja perangkat daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten purwakarta tahunpenyusunan rancangan rpm kabupaten purwakarta tahun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ipjp kabupaten purwakarta tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis perangkat daerah renstra pd). renstrastra termuat dalam rencana kerja perangkat daerah senja pd) setiap tahun selama (lima) tahun. selanjutnya,rkd menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun senja pdpurwakarta dengan rtrw kabupaten purwakarta penyusunan rpm kabupaten purwakarta tahun berpedoman pada rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten purwakarta tahun yang ditetapkanurwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun hubungan rpm kabupaten purwakarta dengan kajian lingkungan hidup strategis lhs) rpm kabupaten purwakarta salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan rpm yaitud). untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan rpm kabupaten purwakartabupaten purwakartperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahungambar hubungan rpm dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya tahun tahun bedanya dijabarkan pedoman rvhpn rpm g rkp meme apbn 'pedoman diacu fat renstra k l pedoman senja tan sal jpp pedoman rpm dijabarkan rkd pedoman rapid prov prov prov prov pedoman diacu pedoman renstra senja prov lena, prov sil pedoman kab. kota kab. kota kab. kota kab. kota pedoman diacu os! renstra pedoman senja kab. kota kab. kota sumber bappelitbangdmaksud dan tujuan perubahan rpm kabupaten purwakarta tahun disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan program d penyusunan perubahan rpm kabupaten purwakartrumuskan isu isu strategis pembangunan lima tahun depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal kabupaten purwakarta, merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten purwakarta selama (lima) tahun depan, merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah, memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakartaperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:dokumen rpm. bab ii.selain itu, bab ini memuat hasil rpm periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian sustainable development goals sdg's). bab iii. gambaran keuangan daerah bab ini memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan untuk (lima) tahun kedepan. bab iv. permasalahan dan isu strategis daerah bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu stategis pembangunan daerah kurun waktu (lima) tahun kedepan. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahunvi..purwakarta, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif. bab viii. kinerja penyelenggarabab ix.rubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun bab gambaran umum kondisi daerah aspek geografi dan demografi letak, luas dan batas wilayah secara geografis wilayah kabupaten purwakarta terletak bagian utara provinsi jawa barat dengan batas koordinat yaitu antara bujur timur dan lintang selatanisajikan pada gambar bawah ini: gambar peta orientasi kabupaten purwakarta men dea mau han tan mna yama a.n kana bana pat mean tea ig. sumber: bappelitbangdaberbatasan dengan (lima) kabupaten, yaitu dengan kabupaten karawang, kabupaten subang, kabupaten bandung barat, kabupaten cianjur dan kabupaten bogor, dengan rincian sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kabupaten karawang dan kabupaten subang. sebelah timur berbatasan dengan kabupaten subang dan kabupaten bandung barat. sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bandung barat dan kabupaten cianjur. sebelah barat berbatasan dengan kabupaten karawang, kabupaten cianjur dan kabupaten bogor. luas wilayah kabupaten purwakarta hektar km?) atau persen dari luas wilayah provmeter atas permukaan laut perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun dpl. dilihat dari aspek topografi, kabupaten purwakarta dapat dikelompokkan dalam (tiga) wilayah, yaitu:peta administrasi kabupaten purwakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar peta administrasi kabupaten purwakarta . sea sumber: bappelitbangda kab. purwakarta kabupaten purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang unik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun tenggara dan barat, mendatar tengah dan utara. purwakarta juga terdapat danau jatiluhur sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah jawa bali. purwakarta berkembang kegiatan kegiatan industri bersama dengan perkembangan kabupaten bekasi dan karawang. pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional internasional. perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. umumnya kegiatan ini terjadi wilayah utara purwakarta. kabupaten purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional jakarta, bandung dan cirebon). masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. masa yang akan datang potensi pariwisata kabupaten purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya. kabupaten purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama pasar induk bandung dan jakarta. kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat ditanami banyak jenis pohon. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi. kedekatan dengan pusat pusat permintaan (demand) seperti jakarta dan bandung adalah keunggulan geografis purwakarta. sektor finansial yang berkembang pesat purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian. sebagai salah satu daerah tujuan investasi, purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. momentum potensi investasi ini harus lebih perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya. luas wilayah dan jumlah desa kelurahan kabupaten purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel luas wilayah dan jumlah desa kelurahan menurut kecamatan kabupaten purwakarta kecamatan jumlah desa maan plered babakanciao apa0 as6 sumber: badan pusat statistik kabupaten purwakartao, sedangkan kecamatan purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas km? atau untuk jumlah desa kelurahan terbanyak berada kecamatan plered sebanyak perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahuntopografi berdasarkan data bps kab. purwakarta,|( wilayah kab. purwakarta berdasarkan relief buminya dibagi menjadi tiga bagian yaitu: wilayah pegunungan. wilayah ini terletak tenggara dengan ketinggian dpl, meliputi dari total luas wilayah. wilayah perbukitan dan danau. wilayah ini terletak barat laut dengan ketinggian dpl, meliputi dari total luas wilayah. wilayah daratan. wilayah ini terletak utara dengan ketinggian dpl, meliputi dari total luas wilayah. klimatologi purwakarta beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona sedang, berkisar antara pada siang hari pada malam hari. secara agroklimat, purwakarta berada daerah lembab permanen bulan basah tahun dengan curah hujan mm bulan). jumlah bulan kering rata rata bulan tahun. curah hujan antara mm tahun, dengan curah hujan rata rata mm tahun. curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan januari, februari, maret dan desember. kondisi ini biasa terjadi kecamatan wanayasa mm). hari hujan paling banyak adalah hari. mengenai reservoir atau resapan air, kabupaten purwakarta memiliki beberapa sumber mata air yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air. diantaranya terdapat gunung sanggabuana, gunung parang, serta pasir katungandak wilayah kecamatan wanayasa dan pasir madang kecamatan campaka. selain itu, zona air tanah dari ukuran sedang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il sampai dangkal terdapat wilayah sungai cikal kecamatan purwakarta, kecamatan plered dan kecamatan campaka. untuk zona air tanah ukuran dalam, terdapat wilayah kecamatan larangan dan kecamatan wanayasa. untuk air genangan antara lain adalah bendungan ir. juanda dan sebagian area bendungan dirata. geologi kondisi geologi daerah purwakarta terdiri dari batuan sedimen klastik, berupa batu gamping (kapur), batu lempung, batu pasir dan batuan vulkanik seperti tuf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung awalan, konglomerat dan napal. untuk jenis batuan beku terobosan meliputi andesit, dioxide, retrofit, basal dan gabro. batuan ini umumnya bertebaran bagian barat daya wilayah kabupaten purwakarta. jenis batuan napal atau batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua wilayah kabupaten purwakarta yang sebarannya terdapat tepi bendungan jatiluhur bendungan ir. juanda). sedangkan batu lempung yang usianya lebih muda (miosen) tersebar sekitar wilayah barat laut dan bagian timur kabupaten purwakarta berikut endapan bekas gunung api tua yang berasal dari gunung rangrang dan gunung sunda, yaitu berupa tuf, lava andesit basalis, breksi vulkanik dan lahar. pada bagian permukaan batuan itu terdapat endapan hasil erupsi gunung api muda yang meliputi batu pasir, lahar, famili, breksi lava basal, aglomerasi tuan, pasir tufa, famili dan laca storia. berdasarkan kondisi dan jenis batuan atas, maka wilayah kabupaten purwakarta terdapat kandungan geologi berupa batu kali batu andesit, batu gamping (kapur), tanah lempung, pasir, pasir kuarsa, pasir batu (situ), tras, fosfat, barit dan batu gips. sebagian besar jenis tanah adalah tanah latosol dan sebagian kecil adalah tanah aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik dan regosol. berdasarkan potensi yang dipaparkan atas telah mendorong munculnya kegiatan pertambanganl purwakarta berada pada cekungan daerah aliran sungai das) citarum dengan kemiringan dan das cilamaya. hal itu sangat berpengaruh pada hidrologi dan sistem drainase daerah purwakarta. pada cekungan itu dibangun bendungan ir. juanda jatiluhur ha.) dan dirata ha.), yang berfungsi sebagai "flow control", irigasi, pembangkit tenaga listrik, juga sebagai sumber air minum dki jakarta. luas kedua bendungan tersebut setara dengan luas wilayah kabupaten purwakarta. pembanguan bendungan tersebut dimungkinkan oleh keberadaan sejumlah sungai. hidrologi berdasarkan basis data lingkungan hidup, sungai sungai kabupaten purwakarta adalah sungai cilamaya yang merupakan induk sungai (orde das) dengan panjang km, lebar rata rata dan debit air m3 detik. sungai cilamaya ini mempunyai orde das yaitu antara lain: sungai ciracas, sungai jambe, sungai disaat, sungai cibongas, sungai cilandak, dll. sungai cikal, yang merupakan induk sungai (orde das) dengan panjang sungai km, lebar sungai cikal terdiri dari beberap|a sungai orde das, yaitu antara lain: sungai digantung, sungai digabung, sungai dikembang, sungai cicada, sungai gajah, sungai disitu, sungai cibingbin, sungai cigorogoy, sungai ciledug, sungai cianjur, sungai cigugur, sungai disangka, dll. sungai ditangkap, yang merupakan induk sungai (orde das) dengan panjang km, lebar sungai ini mempunyai orde das yaitu sungai citra dan sungai hijau. sungai sampel yang merupakan induk sungai (orde das) dengan panjang dan lebar sungai sungai sampel ini mempunyai orde das, yaitu sungai didapuk, sungai sumurbeunying, sungai silabus, sungai waru dan sungai kantong. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun i1 penggunaan lahan secara umum intensitas pemanfaatan lahan kabupaten purwakarta didominasi oleh permukiman dan perumahan, hal ini menunjukan sebagian besar wilayah ini telah bersifat urban. penggunaan lahan untuk kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penggunaan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan terbangun kegiatannya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu perumahan permukiman yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan. perumahan penduduk secara individual ini tersebar, dari bentuk, ukuran kopling, sempadan bangunan maupun lokasinya. penempatan perumahan individual relatif kurang ada kesamaan. sehingga terkesan tidak teratur. perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara masal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas yang umumnya disebut kompleks perumahan. masing masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. untuk perkampungan yang berada sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus merapat, orientasi akses perumahan penduduk umumnya memanfaatkan jaringan jalan utama kota. perumahan kawasan pusat kota relatif banyak berkelompok pada kawasan 'dalam' dengan jaringan jalan penghubung atau jalan lingkungan yang relatif sempit dan berupa gang, serta kepadatannya sudah relatif tinggi. kondisi orientasi akses yang tetap memanfaatkan jalan utama kota sebagai akses pergerakan lokal memudahkan timbulnya kemacetan lalu lintas jalan utama. sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sebaran perumahan yang terdapat kabupaten purwakarta, sebagian besar berada kecamatan purwakarta dan penyebarannya cukup besar seperti kelurahan nagrikaler, kelurahan munjuljaya, kelurahan citeureup, kelurahan tegalmunjul dan desa pialang. pembangunan dan pengembangan perumahan kecamatan purwakarta masih terus berlangsung sampai saat ini, baik yang kerjakan oleh pengembang besar maupun yang berskala kecilsumber bps, purwakarta dalam angka wilayah rawan bencana kawasan rawan bencana krb) pada daerah purwakarta berdasarkan data yang didapatkan dari rtrw kabupaten purwakarta dan badan geologi kementerian esdm yaitu gerakan tanah, gempa bumi, banjir dan kegagalan waduk. paragraf bawah akan menjelaskan ke empat krb tersebut. kabupaten purwakarta merupakan daerah yang cukup memiliki potensi bencana gempa yang cukup besar. hal ini dikarenakan terdapatnya www perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sesar aktif pada bagian selatan terdapat sesar mandiri dan lembang bagian utara yaitu sesar baris. hal ini membuat hampir berada pada kawasan rawan bencana menengah dengan intensitas vii viii mmi. sisanya adalah krb tinggi pada kecamatan manis, sukamara, larangan, babakancikao, bojong, wanayasa, kiarapedes. tabel persebaran kawasan rawan bencana gempa bumi kabupaten purwakarta kawasan kawasan seluruh rawan berpotensi kecamatan bencana tertanda menengah goncangan gempabumi dengan intensitas viiviii mmi modified mercalli intensity). kawasan kawasan manis, sukamara, rawan berpotensi larangan, bencana tertanda babakancikao, tinggi goncangan bojong, gempa bumi wanayasa, kuat dengan kiarapedes skala intensitas lebih dari vih mmi modified mentally intensity). sumber: badan geologi kawasan rawan bencana gerakan tanah pada kabupaten purwakarta didominasi lebih dari setengah wilayahnya adalah krb menengah yang hampir tersebar diseluruh kecamatan. kawasan dengan potensi gerakan tanah tinggi hanya kurang dari dan beberapa berada pada bagian selatan hingga bagian tengah, tenggara dan barat. sedangkan kawasan dengan kerentanan rendah sampai sangat rendah memiliki persentase masing masing dan yo. kawasan ini cukup banyak tersebar bagian utaratabel persebaran kawasan rawan bencana gerakan tanah kabupaten purwakarta tama emang mem sangat daerah yang mempunyai babakancikao, rendah tingkat kerentanan bungursari, sangat rendah untuk campaka, terkena gerakan tanah. cibatu, pada zona ini jarang atau purwakarta, hampir tidak pernah tegalsari, terjadi gerakan tanah, manis baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. rendah daerah yang mempunyai seluruh tingkat kerentanan kecamatan rendah untuk terkena purwakarta, gerakan tanah. hanya sedikit umumnya pada zona ini pada jarang terjadi gerakan kecamatan tanah jika tidak pondoksalam mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. menengah daerah yang mempunyai seluruh tingkat kerentanan kecamatan menengah untuk purwakarta, terkena gerakan tanah. hanya sedikit pada zona ini dapat pada terjadi gerakan tanah kecamatan terutama pada daerah campaka dan yang berbatasan dengan bungursari lembah sungai, gawit, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. tinggi daerah yang mempunyai sukamara, tegal tingkat kerentanan waru, tinggi untuk terkena sukatani, gerakan tanah. pada manis, plered zona ini sering terjadi larangan, gerakan tanah, pasawahan, sedangkan gerakan pondoksalam, tanah lama dan gerakan bojong, tanah baru masih aktif wanayasa bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat sumber: badan geologi perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun selanjutnya adalah kawasan rawan bencana banjir dan kegagalan waduk. krb banjir terdapat pada kecamatan babakancikao, sukamara dan jatiluhur yang memiliki total luas ha. sedangkan krb kegagalan waduk terpusat pada lokasi, yaitu pada waduk jatiluhur meliputi kecamatan sukamara, babakancikao, jatiluhur dan pada waduk dirata meliputi kecamatan manis, larangan, plered, tegalsari. kedua lokasi tersebut memiliki luas ha. tabel persebaran kawasan rawan bencana banjir kabupaten purwakarta sangat tinggi babakancikao dan jatiluhur sukamara, babakancikao dan jatiluhur sukamara, babakancikao dan jatiluhur sumber: hasil pengolahan peta revisi rtrw kabupaten purwakarta, tabel persebaran kawasan rawan bencana kegagalan waduk kabupaten purwakarta sukamara, babakancikao, jatiluhur, sedang tegalsari, manis, plered, larangan sukamara, babakancikao, jatiluhur, tinggi tegalsari, manis, plered, larangan sumber: hasil pengolahan peta revisi rtrw kabupaten purwakarta, rawan bencana banjir kawasan rawan bencana banjir pada permukiman perkotaan mencapai dengan persebaran pada kecamatan yaitu kecamatan babakanckao dan jatiluhur. kawasan dengan potensi perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sangat tinggi mencapai dan berada hanya pada babakancikao. sedangkan pada kecamatan jatiluhur dominan dengan potensi bencana banjir menengah. berikut merupakan tabel dan gambar yang menjelaskan antara kawasan permukiman perkotaan dengan rawan bencana banjir. tabel kawasan rawan bencana banjir dengan peruntukan permukiman perkotaan kesamaan kas tata sumber: hasil pengolahan peta revisi rtrw kabupaten purwakarta, tabel antara kawasan rawan bencana gempa dengan peruntukan permukiman perkotaan pen perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahuntinggi sumber: hasil pengolahan peta revisi rtrw kabupaten purwakarta, secara umum, gambaran kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya kabupaten purwakarta dapat lihat pada gambar dibawah ini gambar kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya kondisi geologi kondisi kondisi klimatologi hidrologi kondisi penggunaan topografi lahan letak, luas potensi kondisi dan batas pengembangan cg. geografi wilayah wilayah lainnya perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun aspek kesejahteraan masyarakatdan sumberdaya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto pdrb). ada dua cara perhitungan pdrb, yaitu pdrb menurut harga berlaku dan pdrb berdasarkan, dalam publikasi ini digunakan harga tahun pdrbdrbdangkandrb juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung defector pdrb (perubahan indeks implisit). indeks harga implisit merupakan rasio antara pdrb menurut harga berlaku dan pdrb menurut harga konstan. produk domestik regional bruto pdrb) kabupaten purwakarta dariproduk domestik regional bruto pdrb) kabupaten purwakarta dari tahun pre doi 201e apsis 0a0| atas dasar oem angan (milyar) atas dasar harga pan: (milyar) laju bertumbuh atas dasar arga konstan sumber: badan pusat statistik kabupaten purwakarta data diolah) kinerja pembangunan ekonomi kabupaten purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun tahun. data pdrb kabupaten purwakarta atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun namun pada tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan karena dampak dari adanya pandemi covid yang menghantam seluruh sektor perekonomian baik daerah, nasional bahkan global, dimana banyak para pelaku usaha industry mengalami keterpurukan dalam menjalankan usahanya akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan sehingga hal ini menurunkan daya beli masyarakat pada beberapa sektor industry, seperti pariwisata, otomotif, manufaktur, perhotelan, travel, perdagangan, transportasi dll. hal ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang harus menerapkan pembatasan sosial berskala besar psbb) guna memutus mata rantai penyebaran covid yang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun semakin meluas yang dapat mengancam keselamatan nyawa banyak seseorang. laju inflasi dalam ilmu ekonomi, invasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus (kontinyu). dengan kata lain peristiwa dan bukan tinggi rendahnya tingkat harga. inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintahan. dengan kata lain, inflasi merupakan dinamika harga barang jasa yang dikonsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset kewajiban serta nilai kontrak transaksi bisniskebutuhan rumah tangga sehari hari. pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen atau dengan menggunakan defector pdrb. perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai pdrb atas dasar harga berlaku dan harga konstan, menunjukan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten purwakarta inflasi tahun mencapai angka persen, atau turun dari tahun yang mencapai angka persen. berikut adalah tabel perkembangan laju inflaslaju inflasi kabupaten purwakarta tahun sumber: badan pusat statistik kabupaten purwakarta penduduk miskin kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layakabupaten purwakarta tahun adalah rp. angka ini meningkat pada tahun menjadi rp. sedangkan jumlah penduduk miskin kabupaten purwakarta tahun adalah sebanyak orang atau sebesar y o dari penduduk kabupaten purwakarta. jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu orang. hal ini diakibatkan karena adanya pandemi covid yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari keterpurukan pada sektor perekonomian, sehingga meningkatkan permasalahan sosial masyarakat. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il adapun garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin kabupaten purwakarta, garis jumlah persentase tahun kemiskinan penduduk penduduk rp. miskin orang miskin sumber: badan pusat statistik kab. purwakarta kesejahteraan sosial pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia diniandan informal. perkembangan pendidikan anak usia dini kabupaten purwakarta tahun yang terus bergerak naik dari pada tahun dan mencapai sebesar tahun berikut adalah tabel pendidikan anak usia dinndidikan anak usia dini kabupaten purwakarta tahun uraian van s1a rote t2dis) roe usia dini sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakartharapan lama sekolah kabupaten purwakarta tahun yang terus bergerak naik dari angka pada tahun kemudian mencapai sebesar tahun berikut adalah tabel angka harapan lama sekolah kabupaten purwakarta tahun tabel angka harapan lama sekolah hls) kabupaten purwakarta tahun angka harapan lama sekolah hls) sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakarta angka rata rata lama sekolah rls) angka rata rata lama sekolah rls), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun formal. capaian rata rata lama sekolah kabupaten purwakarta terus mengalami peningkatan. pada tahun capaian rata rata lama sekolah kabupaten purwakarta mencapai sebesar tahun dan meningkat perlahan sebesar tahun pada tahun masih besarnya proporsi penduduk yang hanya berpendidikan bawah mempunyai kontribusi sebagai penyebab relatif lambatnya kemajuan rata rata lama sekolah kabupaten purwakarta. berikut adalah tabel perkembangan angka rata rata lama sekolah rls) kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan angka rata rata lama sekolah rls) kabupaten purwakarta tahun laeta |zona aon |axe rata rata lama sekolah sumber: disdukcapil, disdik dan bps kabupaten purwakarta angka pendidikan yang ditamatkan perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan atau dalam hal ini angka kelulusan al) kabupaten purwakarta tahun untuk sd mi secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada tahun angka kelulusan al) untuk sd mi kabupaten purwakarta pada tahun telah mencapai sebesar sedangkan angka kelulusan al) untuk smp kabupaten purwakarta tahun sudah mencapai berikut adalah tabel perkembangan angka kelulusan al) untuk sd mi, dan smp,elulusan al) untuk sd mi, dan smp, kabupaten purwakarta tahun al) sd mi (y0) adam" |anan says (rosa fase fara anon (al) smp(? sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakartaartisipasi murni apm) untuk sd mi paket dan smp m sederajat, kabupaten purwakarta tahunerubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun partisipasi murni apm) untuk sd mi paket dan smp m sederajatsma |amiaaote |arus aoas oat |zona|aoas: angka partisipasi murni apm) untuk sd mi paket sederajat angka partisipasi murni apm) smp m sederajat sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakarta angka kelangsungan hidup bayi kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan kabupaten purwakarta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat. pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja pada indikator derajat kesehatan masyarakat. derajat kesehatan masyarakat ini dihitung dati tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti angka kematian bayi akb) dan angka kematian ibu aki). perkembangan jumlah kasus kematian bayi dan ibu kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel jumlah kasus kematian bayi dan ibu kabupaten purwakarta tahun ho. uraian soya t2obat edisi bo1e t2oistboio. keterangan penyebab neonatal kematian: asfiksia, bbl, tn, cacat bawaan, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sora lola pos ug01t keterangan keterangan wo. lan some are edisi pole t2oie pneumonia, dan lain lain. bayi penyebab kematian: ipa, diare, pneumonia, dan lain lain. jumlah penyebab kasus kematian: kematian pendarahan, peb, ibu eklampsia, infeksi, parts lama dan lain lain sumber: dinas kesehatan kabupaten purwakarta dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian neonatal dan ibu dalam kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. kondisi ini menunjukan perkembangan yang positif dari dampak pelayanan yang terus menerus dilakukan oleh dinas kesehatan kepada masyarakat diantaranya adalah dengan dilakukannya penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi masyarakat (ibu hamil dan bayi), peningkatan kesehatan anak serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. angka harapan hidup ahh) perkembangan angka harapan hidup ahh) kabupaten purwakarta tahun berdasarkan data dari badan pusat statistik bps) kabupaten purwakarta secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun angka harapan hidup kabupaten purwakarta mencapai sebesar tahun dan pada tahun menjadi sebesar tahun berikut adalah perkembangan angka harapan hidup ahhharapan hidup ahh) kabupaten purwakarta tahun masa ana (ane ate |asr fat hidup ahh) tahun) sumber: bps kabupaten purwakarta indeks pembangunan manusia ipm) undp united national development programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan pilihan bagi penduduk. dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebgai tujuan akhir (principal means) untuk mencapai tujuan itu. untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan, undp, konsep pembangunan manusia dalam pengertian atas jauh lebih baik dari pada teori teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia sdm), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan kebutuhan dasar manusia. model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan peningkatan dan produksi nasional gnp). pembangunan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai agen perubahan dalam pembangunan. pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. untuk dapat membuat indeks pembanguan manusia ipm) maka undp mensponsori sebuah proyek tahun yang dilaksanakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il oleh tim ekonomi dan pembangunan. tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. umur panjang yang dikualifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut angka harapan hidup ahh). pengetahuan dikualifikasikan dalam kemampuan baca tulis angka melek huruf amh) dan rata rata lama bersekolah rls). daya beli dikualifikasikan dalam kemampuan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. perkembangan ipm kabupaten purwakarta menunjukkan trend yang meningkat, pencapaian ipm kabupaten purwakarta tahun telah mencapai dalam kurun waktu tersebut, dapat dikatakan bahwa pada seluruh komponen ipm terjadi peningkatan. berikut adalah tabel perkembangan indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan ipm metode baru) kabupaten purwakarta tahun gam anti ane asing anta sumber bps kabupaten purwakarta seni budaya dan olahraga.oleh masyarakat dan pemerintah daerah. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina pada tahun sebanyak kelompok, sedangkan target untuk tahun yaitu sebanyak kelompok, artinya bahwa target kinerja untuk indikator kinerja tersebut belum tercapai. sedangkan jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan diselenggarakan sampai dengan pada tahun sebanyak event dari target event atau sebesar sedangkan untuk indikator kinerja persentase seni dan budaya yang dibina dan dilestarikan pada tahun baru mencapai dari target atau ,50y0, seperti terlihat pada tabel bawah ini. berikut adalah tabel perkembangan seni dan budaya kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan seni dan budaya kabupaten purwakarta tahun can eng penyelenggaraan festival seni dan budaya kali) sarana penyelenggaraan seni dan buday. purwakartan dengan banyaknya klub olahraga. dari tahun jumlah organisasi olahraga kabupaten purwakarta mencapai sekitar buah. sementara jumlah organisasi pemuda kabupaten purwakarta sampai dengan tahun mencapai sekitar buah dengan kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan mencapai sebanyak kali. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun aspek pelayanan umum pelayanan urusan wajib pendidikan pelayanan umum sektor pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten purwakarta ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia sdm) yang berkualitas sebagai salah satu faktor utama pembangunan. oleh karen itu peningkatan kualitas sdm terutama lebih difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terhadap bidang pendidikan. relatif baiknyadata ikk urusan pendidikan kabupaten purwakarta tahun selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini: tabel indikator kinerja kunci ikk) urusan pendidikan kabupaten purwakarta tahun tahun yo) trend own (ot (aontsmp mts sederajat ikk angka kelulusan al) sd mi smp ikk angka melanjutkan dari sd mi paket sederajat smp mts sederajat ikk angka melanjutkan dari smp mts sederajat sma smk ma sederajat perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il melo 0mean aon 20ne pare trend ame jaan pas memenuhi kualifikasi s1 d.iv sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakarta adapununtuk lebih jelasnya mengenai data indikator kinerja kunci urusan pendidikan kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini. dengan melihat tabel berdasarkan data tahun pada dinas pendidikan kabupaten purwakarta dapat dikatakan bahwa dari indikator kinerja kunci urusan pendidikan masih terdapat indikator yang belum memenuhi target rpm tahun sebagaimana terlihat pada tabel dari indikator yang ada ataugka partisipasi kasar paudtetapi sudah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen rpm tahun ikk angka partisipasi murni apm) sd mi paket sederajat meningkat point, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan pada dokumen rpm tahunartisipasi murni apm) smp ts paket sederajat belum mencapai target yang ditetapkan pada rpm yang ditargetkan sebesarutus sekolah aps) sd sederajat, smp sederajat, masih terkoneksi pada point, ikk angka kelulusan al) sd mi, smp m tetap bertahan pada persentase angka melanjutkan dari sd smp sudah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il rpm yang ditargetkan sebesar meningkatnya kualitas pendidikan non formal sebesar point dibandingkan dengan tahun ikk guru guru yang memenuhi kualifikasi s1 d.iv tetap masih bawah target rpm tahun sebesar y6, yang menjadi alasan belum tercapainya target adanya guru guru yang belum memenuhi kualifikasi, sedang mengikuti beasiswa dan tercapainya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sebesar atau meningkat point dibandingkan tahun yaitu sebesar dan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu pada prinsipnya, dari seluruh ikk urusan pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun tabel indikator kinerja kunci ikk) urusan pendidikan kabupaten purwakarta tahun realisasi target (realisasi target tahun rpm tahun tidak tercapai tahun angka partisipasi kasar paud penduduk yang berusia bawah tahun yang melek huruf angka partisipasi murni terdapat anak dari apm) sd mi paket kabupaten sederajat purwakarta yang bersekolah luar purwakarta daerah perbatasan angka partisipasi murni terdapat anak dari apm) smp sederajat kabupaten purwakarta yang bersekolah luar purwakarta daerah perbatasan angka putus sekolah aps) sd sederajat angka putus sekolah aps) smp sederajat angka kelulusan al) sd angka kelulusan al) smp meningkatnya kualitas pendidikan non formal guru guru yang memenuhi guru guru yang kualifikasi s1 d.iv belum memenuhi kualifikasi, sedang mengikuti beasiswa oo: uo e perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ses anno pendidikan sumber: dinas pendidikan kabupaten purwakarta, tahun berdasarkan data tahun pada dinas pendidikan kabupaten purwakarta dapat dikatakan bahwa indikator kinerja kunci urusan pendidikan memenuhi target rpm tahun sebagaimana terlihat pada tabelak usia diniikk angka partisipasi murni apm) sd ml paket sederajat mengalami peningkatan sebesar point, sedangkan yang lainnya tetap sama. kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasina kesehatan yang baik dan tersebar setiap kecamatan. berdasarkan data dari dinas kesehatan tahun kabupaten purwakarta terdapat unit rumah sakit negeri (daerah), unit rumah sakit negeri tni), unit rumah sakit umum swasta, unit rumah sakit ibu dan anak swasta, unit puskesmas dan telah terakreditasi, unit puskesmas dtp, unit pond, unit puskesmas pembantu, poliklinik kesehatan, dan posyandu yang tersebar kecamatan, unit poskesdes yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah tenaga medis dan keperawatan. dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten purwakarta sampai dengan tahun telah membangun unit puskesmas rawat inap dpt dengan tempat perawatan) yang berlokasi kecamatan cibatu, kecamatan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun purwakarta, kecamatan wanayasa, kecamatan sukatani, kecamatan manis dan kecamatan larangan. selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri unit pelayanan obstetri neonatal emergency dasar pond) yang berlokasi kecamatan pesawahan, kecamatan campaka, kelurahan munjuljaya, kecamatan tegalsari, kecamatan tegalsari, kecamatan sukatani, dan kecamatan manis. berikut adalah tabel perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten purwakarta tahun tabel hasil pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan kabupaten purwakarta tahun jumlah rumah sakit rumah sakit negeri daerah) rumah sakit negeri tni) rumah sakit umum swasta rumah sakit khusus swasta swasta rumah bersalin jumlah puskesmas jumlah puskesmas jumlah puskesmas dengan tempat perawatan dtp) jumlah puskesmas pembantu jumlah klinik kesehatan jumlah puskesmas yang terakreditasi jumlah pond jumlah posyandu jumlah poskesdes persentasilmunisasi dpt (dpt polio polio campak permohonan register obat dan aon asn operasi pengawasan obat dan makanan survei part) penemuan dan penanganan balita gizi buruk penemuan dan penanganan penderita tbc penemuan dan penanganan jumlah masyarakat yang memanfaatkan jamkesmas jkn) jumlah masyarakat yang memanfaatkan program jampi oo: uo e perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun |2o1s jumlah tenaga kesehatan poo perawat gigi) (dahwantongakesehstan 1x02 bantuan tenaga kesehatan persentase ibu yang mendapatkan kunjungan pertama k1) kasa arti |aan sos dua danar maa pelayanan kehamilan dan kunjungan kali k4) persentase stimulasi deteksi anak balita cakupan penjaringan anak jumlah kasus kematianlbu sumber: dinas kesehatan kabupaten purwakarta tabel perkembangan data pembangunan pada dinas kesehatan kabupaten purwakarta tahun rpm tahun tahun |target tidak tercapai |a. rumah sakit negeri daerah) b. rumah sakit negeri tn) |c. rumah sakit umum swasta ' | ' |d. rumah sakit khusus swasta asa swasta |f rumah sakit bersalin jumlah puskesmas |) jumlah puskesmas dengan perawatan dtp jumlah puskesmas pembantu jumlah klinik kesehatan pee terakreditasi jumlah pond jumlah posyandu jumlah poskesdesbee rpm tahun tahun (target tidak tercapai bcg b.dpt 999a |c. polio |d. campak makanan aan san pangan makanan adaa maman batal gizi buruk emdemapemami tato penderita penyakit tbc andemapemamidtd penderita penyakit dbd memanfaatkan program jamkesmas momantmsikan mopamdampi memanfaatkan program jampi la. tenaga medis |b. tenaga keperawatan jumlah persalinan dengan tenaga kesehatan pelayanan kehamilan dan kunjungan mendapatkan pelayanan kehamilan dan kunjungan yo) persentase stimulasi deteksi tee anak balita cakupan pemberian vitamin cakupan penjaringan anak anang mens kesan lansia la. neonatal ' lo000000 .,n,n##?. jumlahkasuskematianibu hidup bps sumber: dinas kesehatan kabupaten purwakarta, tahutabel capaian data pembangunan pada dinas kesehatan kabupaten purwakarta tahun rencana tingkat tingkat (ndretos capaian capaian target penurunan kasus kematian dakota posskamatan penanganan balita gizi buruk cakupan balita gizi buruk yang dapat pemasaran bantuan terarakesenatan bantuan tenaga kesehatan pelayanan kehamilan dan kunjungan kn1 persentase ibu yang mendapatkan see kunjungan kn4 persentase stimulasi deteksi dini tumbuh kembangan bata tor cakupan pemberian vitamin a00 ots pp ikgiiuidannan tenunan den ann bening sekolah persentase ketersediaan obat dan akalan kembaran ngan dan makanan yang diproses dan makanan jumlah puskesmas dengan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang berstandar jumlah puskesmas pond dengan tenaga, sarana, yang berstandar jumlah puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang berstandar sarana, prasarana dan alat kesehatan yang berstandar tingkat kinerja puskesmas berdasarkan hasil penilaian kinerja puskesmas pkp) dengan kategori baik kesehatan terakreditasi kesehatarencana tingkat tingkat (ndretos capaian capaian target imunisasi bcg poo persentase penduduk yang nan brg imunisasi polio imunisasi campak cakupan penemuan dan per penyakit tbc cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dbd imunisasi dasar lengkap universal coverage immunization uci) (klb) penyakit masalah kesehatan yang tertangani cakupan sarana sanitasi dasar (air ter keluarga dan spal) emamainyasa one memenuhi syarat mencapai purnama dan mandiri cakupan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat memiliki jaminan kesehatan persentase masyarakat yang memanfaatkan program jaminan kesehatan sumber: dinas kesehatan kabupaten purwakarta, tahun pekerjaan umum pelaksanaan pembangunan kabupaten purwakarta bidang pekerjaan umum merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam pendistribusian barang dan jasa. sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastrukturwilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun tahun. kebijakan dalam urusan pekerjaan umum yang terdapat dalam rpm diantaranya: pembangunan mengembangkan dan memperbaiki ruas ruas jalan strategis, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana air bersih komunal dan perpipaan, meningkatkan dan merevitalisasi fungsi jaringan irigasi dan keadaan air alami berbasiskan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (arsip)) membangun dan memperbaiki jalan lingkungan, dan membangun dan memperbaiki sistem drainase lingkungan. capaian urusan pekerjaan umum sub bidang jalan, berdasarkan data dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta, panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun sepanjang km, yang terdiri tipe perkerasan jalan hotmix sepanjang atau #o, jalan beton sepanjang atau dan jalan batu kerikil sepanjang atau y6. komposisi jenis permukaan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini. tabel komposisi jenis permukaan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun sumber: dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairil tabel komposisi jenis permukaan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun tipepermukaan '!? ' e jalan aspal alpen) sumber dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta grafik komposisi jenis permukaan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun m2014 m2016 hotmix alpen beton batu tanah sumber dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir dalam kondisi baik sepanjang atau yo, kondisi sedang sepanjang atau yo, kondisi rusak sepanjang atau yo, dan kondisi rusak berat sepanjang atau yo. jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun mengalami peningkatan sebesar o, kondisi sedang naik y o, kondisi rusak turun dan kondisi rusak berat berkurang sebesarkondisi jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il tabel kondisi jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun km) sumber:sampai dengan tahun rusak rusak berat baik sedang rusak rusak berat sumbertahun km) t baik ii sedang serie rusak i rusak berat sumber: dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta.kemantapan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun km) kondisi jalan sumber dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta grafik tingkat kemantapan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun yo) ang n mn mn oo mantap kurang mantap kritis sumber: dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta: daerah irigasi solokangede ha, daerah irigasi wanayasa ha,dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, pemerintah kabupaten purwakarta telah melaksanakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun beberapa kegiatan daerah irigasi di) kewenangan kabupaten, yaitu dengan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi. hasil kegiatan fisik bidang keimigrasian selama kurun waktu tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten purwakarta tahun rehabilitasi lining(m) talang pvc rangka baja tembok penahan tanah tpt) rehabilitasi bendung buah) freeintake terjun bangunan pengambilan bangunan bagi pintu air pasangan brondong normalisasi saluran sumber: dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta kebutuhan air bersih atau air minum merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial maupun untuk kebutuhan lainnya. sistem pelayanan air minum spam) yang ada kabupaten purwakarta terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. cakupan layanan administrasi air minum sistem perpipaan perkotaan sebesar meliputi kota purwakarta, plered, wanayasa, kiarapedes dan larangan. sedangkan cakupan layanan untuk sistem non perpipaan dengan sumber air yang digunakan berasal dari sumur dangkal atau mata air yang terlindungi sebanyak atau jiwa dan yang tidak terlindungi sebanyak atau jiwa. apabila dilihat dari kondisinya, jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang atau yo, kondisi sedang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sepanjang atau y o, kondisi rusak sepanjang atau dan kondisi rusak berat sepanjang atau kondisi jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel kondisi jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun tipe panjang jalan permukaan taman edema sumber dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta kondisi jalan kabupaten dengan kondisi mantap kabupaten purwakarta tahun sepanjang atau bila dibandingkan dengan kondisi jalan mantap pada tahun yang panjangnya km, maka mengalami peningkatan sepanjang atau: tabel tingkat kemantapan jalan kabupaten kabupaten purwakarta tahun panjang jalan km) kondisi jalan sumber dinas bina marga dan pengairan kabupaten purwakarta data capaian kinerja bidang kebinamargaan dan pengairbidang kebinamargaan kabupaten purwakarta tahun jenis jumlah panjang ruas jalan baru km) jumlah jembatan baru titik) panjang jalan aspal beton rusak yang rusak berat yang direhabilitasi km) panjang jalan aspal beton kondisi sedan dan baik yang ditangani km) pemeliharaan periodik rutin jembatan rusak yang diperbaiki titik) panjang saluran drainase jalan dalam kondisi baik jumlah gorong gorong yang diperbaiki (unit) penanganan jalan dan jembatan rusak oleh bencana lokasi alam jumlah alat berat dalam kondisi baik panjang saluran irigasi dalam kondisi baik km) luas sawah beririgasi ha) bangunan air dalam kondisi baik (unit) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan km) jumlah perkumpulan p3a kelompok) sumber dinas pekerjaan umum, bina marga dan pengairan kab. purwakarta dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan, selain mengerjakan bidang kebinamargaan, perangkat daerah ini mengerjakan juga bidang pengairan khususnya irigasi. daerah irigasi selokan gede ha, daerah irigasi wanayasa ha, dancapaian kinerja bidang pengairan khususnya irigasi pada tahun dapat rehabilitasi lining rehabilitasi bendung krim brondong sumber dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kab. purwakarta perumahan kebutuhan hunian yang layak kabupaten purwakarta semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan para pengembang kawasan perumahan, namun jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri ternyata masih sangat besar. kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan diantaranya adalah ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagian kelompok masyarakat. seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga, kawasan permukiman kabupaten purwakarta dari tahun tahun semakin tersebar luas dan padat. agar derajat kesehatan dan tingkat produktivitas penduduk yang tinggal dalamnya tidak terganggu, kawasan permukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar banyak lokasi permukiman dapat dikatakan masih minim. jumlah fasilitas dan utilitas yang ada belum sebanding dengan penduduk yang harus dilayani. sementara fasilitas dan utilitas yang ada terus mengalami degradasi seiring dengan perjalanan waktu. untuk menghadapi realitas diatas, pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah langkah strategis dalam rangka mewujudkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan atau merangsang tumbuhnya intensitas pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman. penataan ruang penyelenggaraan penataan ruang kabupaten purwakarta memasuki babak baru setelah ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun tentang rtrw kabupaten purwakarta tahun fokus utama pembangunan bidang penataan ruang pasca penetapan perda tersebut lebih diarahkan kepada penyusunan rencana detail dan pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang.ntuk merasionalisasi rtrw kabupaten, disusun rencana rinci tata ruang terdiri atasperaturan zonasi. jumlah total rencana rinci tata ruang yang harus disusun dan ditetapkan sebagai peraturan daerah adalah sebanyak rencana rinci, terdiri dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. sampai tahun jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun sebanyak rencana rinci, terdiri dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. tingkat pencapaian penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang adalah y6. hal ini bisajumlah rencana rinci tata dan lah yang yang persentase ruang diamanatkan telah de) rtrw disusun rtr kawasan strategis kabupaten jumlah ' 'e sumber: dinas tata ruang dan permukiman kabupaten purwakarta adapun perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan sampaiperkotaan sampai dengan tahun jala perkotaan purwakarta rencana detail tata ruang rdr) kawasan sudah belum daan wanayasa kawasan peran param perkotaan plered perkotaan babakancikao perkotaan bojong masi perkotaan pondoksalam perkotaan campaka penataan banana kemasan peran param perkotaan pasawahan beban ana kemasan peran param perkotaan bungursari perkotaan sukatani sumber: dinas tata ruang dan permukimdangkan perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sampai denganstrategis kabupaten purwakarta tahun erna monte rencana tata ruang kawasan strategis sudah belum kabupaten ksk) perkotaan cibatu rencana tata ruang kawasan strategis sudah belum kabupaten ksk) perkotaan sawit larangan rencana tata ruang kawasan strategis sudah belum kabupaten ksk) sedang rencana tata ruang kawasan strategis sudah belum kabupaten ksk) agropolitan tenggara kabupaten purwakarta rencana tata ruang kawasan strategis sudah belum kabupaten ksk) jatiluhur sumber: dinas tata ruang dan permukiman kabupaten purwakarta perencanaan pembangunan arahan kebijakan pembangunan kabupaten purwakarta untuk urusan perencanaan pembangunan diantaranya adalah meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah, menerapkan mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah:, dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. berdasarkan data capaian target makrolindikator makro pembangunan, terlihat bahwa capaian indeks pembangunan manusia sampai dengan tahun mencapai sebesar point, tersedianya sebanyak angkatan kerja. terbukanya jumlah kesempatan kerja sebesar kesempatan kerja dari pencari kerja (data ipm). peningkatan capaian makro lainya sampai dengan tahun antara lain meningkatnya angka rata rata lama sekolah rls) menjadi sebesar tahun, meningkatnya angka melek huruf perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun amh) menjadi sebesar o, meningkatkan capaian angka harapan hidup ahh) menjadi sebesar berikut adalahindeks pembangun manusia rata rata lama sekolah rls) angka harapan lama sekolah hls) tahun) angka harapan hidup ahh) jumlah penduduk orang) laju bertumbuh penduduk laju bertumbuh ekonomi lpe) pdrb adb tahun milyar) pdrb adik tahun milyar) pdrb adh berlaku per kapita pdrb adh .991i. konstan per kapita kerja kerja yo)kerja per year sumber: bps kabupaten purwakarta perhubungan pembangunan bidang perhubungan bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, pelayanan transportasi umum yang terbatas, serta budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah. hal tersebut disinyalir menjadi faktor penyebab utama kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. sasaran pembangunan bidang perhubungan ditujukan pada tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas melalui pengembangan sistem pengaturan dan pengamanan lalulintas kendaraan dan pengembangan pelayanan angkutan umum. pengujian kendaraan menjadi salah satu faktor penentu bagi peningkatan keselamatan berlalu lintas. kendaraan yang sudah diuji dan layak jalan, dapat memperkecil kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas. adapun banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan kabupaten purwakarta tahun sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan kabupaten purwakarta tahun paniai sore pelayanan mobil bus boh boh perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun jenis tahun unit mini bus lumen aja jala jajan angkutan angkutan perkotaan mobil barang truck bak terbuka tertutup kereta gandengan tempelan bland van ambulance derek lela |al|sja nyi wagon kendaraan khusus kendaraan bermotor tni kendaraan bermotor polri alat berat forklift, crane, buldoser, mesin gila, loader penyandang cacat sumber: dinas perhubungan kabupaten purwakarta ketersediaan terminal sebagai salah satu simpul sistem transportasi, dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dalam arus lalu lintas kendaraan suatu daerah. adapun data terminal kabupaten purwakarta sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: oo: uo e perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun tabel data terminal kabupaten purwakarta sampai dengan tahun lokasi .x0. nama terminal kecamatan luas (m2) tipe kec. jatiluhur simpang gembong plered cite kec. larangan sumber: dinas perhubungan kabupaten purwakarta faktor lain yang dapat menentukan keselamatan berlalu lintas adalah tersedianya berbagai fasilitas atau perlengkapan keselamatan jalan raya. kabupaten purwakarta sampai dengan tahun banyaknya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:jenis s d tahun sumber: dinas perhubungan kabupaten purwakarta lingkungan hidup pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. sastra pembangunan bidangpada tahun adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas ruang dan fasilitasi publik, dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat.rget tara nga strategis sasaran meningkatnya jumlah aparatur yang aparatur yang professional dan bersertifikat memiliki kompetensi dalam bidang mewujudkan jenis layanan laboratorium pengujian lingkungan yang lingkungan terakreditasi hidup yang terakreditasi meningkatnya jumlah perlindungan dan dokumen konservasi yang disusun sumber daya alam dan keanekaragaman meningkatkan prosentase pengamanan mata air yang sumber mata air diamankan meningkatnya waktu kualitas penyelesaian pelayanan bidang rekomendasi dan izin menurunkan jenis kualitas beban lingkungan pencemaran yang dipantau lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan meningkatnya prosentase penataan dan pengaduan penegakan dan sengketa hukum lingkungan lingkungan hidup yang diselesaikan sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten purwakartcapaian kinerja urusan lingkungan hidup pada sub bidang persamaan kabupaten purwakarta tahun adalah sebagai berikut: tabel penanganan sampah perkotaan kabupaten purwakarta tahun mel volume produksi sampah rata rata volume sampah yang dapat diangkut hari tpa oleh dkp volume sampah yang dapat diangkut hari tpa oleh masing masing kelurahan sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten purwakartacapaian sasaran strategis indikator sasaran meningkatnya aparatur yang jumlah aparatur yang profesional dan memiliki bersertifikat kompetensi dalam bidang mewujudkan laboratorium jenis layanan pengujian lingkungan yang terakreditasi lingkungan hidup yang terakreditasi meningkatnya perlindungan dan jumlah dokumen konservasi sumber daya alam yang disusun dan keanekaragaman meningkatkan pengamanan prosentase mata air sumber mata air yang diamankan yo) meningkatnya kualitas waktu penyelesaian hari pelayanan bidang rekomendasi dan izin menurunkan beban pencemaran jenis kualitas lingkungan dan meningkatkan lingkungan yang baku mutu lingkungan dipantau meningkatnya penataan dan prosentase pengaduan penegakan hukum lingkungan dan sengketa perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sasaran strategis indikator sasaran lingkungan hidup yang diselesaikan yo) sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten purwakarta kependudukan dan catatan sipil kebijakan pemerintah daerah pada urusan kependudukan dan catatan sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan (dasar) yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh desa seta kelurahan, yang dijabarkan pada program penataan administrasi kependudukan. adapun capaian jenis pelayanan pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah cakupan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk) dan akta. tingginya capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun sebagian besar didukung oleh kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan secara gratis dan lempengan buruan urang lembur antara lain meliputi kegiatan pelayanan pembuatan ktp, dan akta gratis. berikut adalahuraian ara bola anemia bot ooo2 jumlah dokumen kartu tanda penduduk yang diterbitkan jumlah dokumen kartu keluarga yang diterbitkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il capaian kinerja jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan jumlah dokumen angka kematian yang diterbitkan jumlah dokumen akta perceraian yang diterbitkan jumlah dokumen perceraian yang diterbitkan jumlah dokumen skt yang diterbitkan jumlah dokumen kik wna yang diterbitkan jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten purwakarta pemberdayaan perempuan dan perlindungan ibu dan anak kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten purwakarta diarahkan untuk meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi) setiap individu dan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumahtangga, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama bidang pendidikan. kesehatan, dan hukum, memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengurus gender dan anak dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan bidang politik, serta melanjutkan penyusunan data dan statistik gender. berikut adalah.2o1a a02 presentase partisipasi pns perempuan pemkab per angkatan kerja perempuan ( ) jumlah kdrt yang dilaporkan kasuskasus) sumber dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten purwakarta keluarga berencana dan keluarga sejahtera pembangunan pada bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kabupaten purwakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan kb, serta administrasi kependudukan. kegiatan ini didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi ke) bagi masyarakat, keluarga pasangan usia subur pus) serta remaja yang membutuhkan. capaian kinerja bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai dengan tahun sebagian besar didukung oleh kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan lempengan antara lain meliputi meningkatkan kualitas hidup perempuan diadakan kegiatan pelayanan (ud dan implant dengan bekerjasama dengan instansi terkait, antara lain dinas kesehatan, serta ikut berpartisipasi pada kegiatan pkk kb kes. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun berikut adalahcapaian kinerja total fertility rate tfr) point) rasio akseptor pus cakupan peserta aktif capaian akseptor jenis iud capaian akseptor jenis implant capaian akseptor jenis suntik capaian akseptor jenis pil capaian akseptor jenis lainnya sumber dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten purwakarta il. sosial kebijakan pembangunan sosial kabupaten purwakarta diarahkan pada upaya untuk menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pks pks, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup pks pks dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar, meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial: meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi,dan rsos lsm dalam penyelengaraan pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial, menjamin perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan pks pks lainnya. selanjutnya pelayanan kesehatan diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yaitu anak bermasalah sosial, anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak bermasalah sosial psikologis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban tindak kekerasan, wanita tuna susila, lansia terlantar, pengemis, lansia korban kekerasan, gelandangan, penyandang cacat, waria, penyandang cacat eks penyakit kronis, bekas warga binaan lk, korban penyalahgunaan napa, keluarga fakir miskin, jumlah perkembangan rumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat tinggal pada daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah, orang dengan hiv aids dan keluarga rentan. berikut adalah tabel perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial kabupaten purwakarta tahun tabel perkembangan kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten purwakarta tahun |ao1s lal oo anak balita ken anak berhadapan anak bermasalah begal ben ben ben dak biasa mesias met sosial ekonomi wanita korban tindak iii milik dgn mai susila lansia terlantar 3s9 perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun dai dao kawin dante a01 admin a01 lansia korban kekerasan waria penyandang cacat eks penyakit kronis bekas warga binaan korban penyalahgunaan napa keluarga fakir miskin jumlah perkembangan rumah tidak layak hunikorban bencana alam korban bencana sosial pekerja migran bermasalah orang dengan hiv aids keluarga rentan loo jumlah sumber: dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten purwakarta ketenagakerjaan permasalahan klasik yang menjadi issue strategis urusan ketenagakerjaan kabupaten purwakarta yaitu relatif belum bertanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi sdm tenaga kerja, serta relatif masih adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tingkat turn over pegawai perusahaan. oleh karena itu perlu tersinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan www perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju masyarakat purwakarta yang produktif dan sejahtera. iklim ketenagakerjaan kabupaten purwakarta yang perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja, maka pemilihan kebijakan output program kegiatan pembangunannya diarahkan pada meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja, akselerasi pertumbuhan lapangan kerja, dan memberikan perlindungan bagi para pekerja. berikut ini data perkembangan jumlah pengangguran pencari kerja yang terdaftar) mulai tahun berdasarkan pada tingkat pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel perkembangan jumlah pengangguran pencari kerja yang terdaftar) kabupaten purwakarta tahun pendidikan aon i9.a2n issue0| sumber: dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana dapat lihat dari data tabel atas, bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar selama tahun sebanyak orang yang terdiri dari orang yang berpendidikan dan sederajat, orang slip, orang sta, orang diploma, dan orang berpendidikan sarjana. karakteristik penduduk yang bekerja sektor industry dan perusahaan swasta masih menduduki peringkat perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il teratas, dibanding sektor informal lainya. jenis pekerjaan sektor buruh industri karyawan menjadi sektor yang sangat diminati, akan tetapi tidak menjadikannya menjadi satu satunya prioritas pilihan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan atau angkatan kerja. jumlah kesempatan kerja yang ada pada tahun sebanyak orang, sedangkan pencari kerja sebanyak orang. perkembangan jumlah tenaga kerja kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat tabel dibawah ini: tabel perkembangan jumlah tenaga kerja kabupaten purwakarta tahun sumber: dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kab. purwakarta koperasi dan usaha kecil menengah perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) kabupaten purwakarta banyak memberikan kontribusi terhadap sektor industri pengolahan dan perdagangan, sehingga peranannya dipandang sebagai salah satu sektor yang banyak mempengaruhi aspek pendapatan regional bruto masyarakat kabupaten purwakarta. berdasarkan data dari dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan kabupaten purwakarta. tabel jumlah koperasi kabupaten purwakarta tahun jumlah koperasi unit) tahun tidakatas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif kabupaten purwakarta sampai dengan tahun mengalami peningkatan sebesar y0. data umkm binaan dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangumkm binaan kabupaten purwakarta tahun industri oo jumlah umkm uni) nilai usaha rp, ega mini dengan eni asn pens pens annan benunnnann orang) jumlah umkm unit nilai usaha rp00) dang said. bnn dns orang) jumlah umkm uni) nilai usaha rp00) orang) jumlah total umkm uni) imuntaitemm kemang ats ramtersebut terlihat bahwa nilai total usaha tahun bahwa terjadi peningkatan dibandingkan tahun yaitu bertambah sebesar y0, jumlah total tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar bila dibandingan dengan tahun oo.luarndang undang nomor tahun tentang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan nonndang undang nomor tahun tentang penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, adalahperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahunkebijakan pemerintah dalam urusan penanaman modal ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal,ini pemerintah undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, dwenangan pemerintah kabupaten purwakarta dalam urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp) yang dibentuk melalui. adapun kebijakan daerah terkait penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan nilai investasi pma dan mdn, serta menyediakan regulasi kebijakan dan sarana prasarana pelayanan publik terkait pelayanan perijinan dan non perijinan yang ramah, cepat mudah diakses dan representatif. dpmptsp kabupaten purwakarta melaksanakan pemberian pelayanan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan bupati berdasarkan peraturan bupati purwakarta nomor tahun sertaumlah pelayanan perizinan yang dikelola oleh dpmptsp dari tahun atau sebelum diberlakukannya oss online single submission) sebanyak izin, sedangkan setelah diberlakukannya oss meningkat menjadi izin atau bertambah izin. sampai dengan tahun telah dikeluarkan perizinan dan non perizinan sebanyak izin dengan jumlah retribusi sebesar rp. data jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel jumlah perijinan dan realisasi retribusi ijin dan non perijinan kabupaten purwakarta tahun aon aman sabar sma kedu depo ago asrama dalam asse toonogsasra sumber: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintupurwakarta tahun non perizinan nan aan nan aan aan nan nan esp jaga ken ban dea bkn dea dana senar sejajar jajar pen tomo ampar ban din dk. dan dan aje aya angs pass pam pas pipa pen lan nan pelan kes dan dan dan pas pan pas pas ppp ajar pap pipa dgn asas asas sepak era (emasaromnyia (asi (es ena ppt apes aer errata aaaa jajan ajar app semasa pada men bella dan aa, seperoaa pemusowora ppasip toko ill los bee ill izin penggunaan pelataran persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi seminar dagang surat tanda pendaftaran waralaba (spw) tanda daftar gudang (tdg) surat keterangan penelitian izin pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) anom izin fasilitas pelayanan kesehatan tradisional izin unit transfusi darah izin praktek tenaga kesehatan sip izin operasional rumah sakit (ios) izin operasional klinik izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus izin toko alat kesehaten sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (spp irt) sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga (lhs) sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan resto (hhrm) izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjamjamak jajan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir aan psms hai izin perluasan usaha industri izin usaha kawasan industri (uki) paoememaasa tanda daftar usaha pariwisata (tiup) suk p.izin lembaga pelatihan kerja swasta (linkp.izin usaha lembaga penempatan swasta p.izin mendirikan rumah sakit (mrs) p.izin koperasi simpan pinjam izin mendirikan bangunan (imb) izin pemasangan dan pembongkaran reklame keterangan rencana kabupaten sertifikat laik fungsi bangunan gedung izin pembangunan pengembangan perumahan izin pembangunan pengembangan kawasan pemukiman izin penggunaan pemanfaatan tanah (ppt) pengesahan setelan izin pengelolaan limbah padat (ipjp) izin pembuangan air limbah (ipar) plb3 usahajasa' | ) izin pengelolaan sampah izin pelayanan jasa medik veteriner izin dokter hewan praktik izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewizin tenaga kesehatan hewan warga negara asing izin usaha pengecer obat hewan izin mendirikan rumah potong hewan izin usaha pemotongan hewan penanganan daging izin budi daya hewan peliharaan izin fasilitas pemeliharaan hewanyelenggaraan satuan pendidikan non formal bis p.izin usaha hortikultura p.izin usaha tanaman pangan p.izin usaha perkebunan p.izin usaha peternakan izin usaha perikanan sp3f iga situ har gan snn its ito suppten montase oe a sup kad tai loo izin sekolah mengemudi jumlah ans1 sumber: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. purwakarta anaknya perijinan dan non perijinan yang dilayani ole dil leh dpmptsp kabupaten jakarta, memperlihatkan bahwa realisasi investasi kabupaten purwakarta, perlihatkan bah kabupaten jakarta cukup menari agi para investor untu kabupaten purwakarta kup bagi tuk berinvestasi menanamkan modalnya bai penanaman moda sin halnya baik modal asing pma) maupun penanaman modal dalam negeri mdn). adapun data realisasi penanaman modal investasi penanaman modal asing pma) maupun penanaman modal dalam negeri mdn) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini tabel realisasi investasi pma dan mdn kabupaten purwakarta tahun realisasi investasi laju tahun total pertama pma mdn than jumlah sumber dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purwakarta r::aaw perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun kebudayaanuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keberagaman keseniannya saja. kebudayaan bangsa indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. dengan demikian kebudayaan khas indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa indonesia. kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan kebijakan strategis yang akan diambil. kebijakan pembangunan urusan kebudayaan kabupaten purwakarta diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan nilai tambah budaya, pelestarian dan pengembangan nilai nilai kekayaan budaya yang positif. berikut adalah|201s a|o2 penyelenggaraan festival seni budaya kali) jumlah kelompok seni budaya yang dibinpemudaan dan olahraga peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olah raga dilakukan melalui dua fokus prioritas. pertama, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui: peningkatan character building, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan. revitalisasi gerakan pramuka, pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewiraswastaan, dan kreativitas pemuda. penyadaran pemuda.kreativitas pemuda. kedua: peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan, pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan penghargaan kepemudaan. kebijakan pemerintah daerah kabupaten purwakarta pada urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan kepada pembinaan para pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama, terbitnya kelompok usaha pemuda produktif kupu) dan kelompok pemuda sebaya kps), terbitnya atlet dikalangan pelajar, terbitnya kelompok klub olahraga masyarakat, dan tersedianya sarana olahraga masyarakat. berdasarkan data dari dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten purwakarta kabupaten purwakarta, sepanjang tahun tercatat memiliki buah lapangan sepakbola, buah lapangan basket, lapangan volley, buah lapangan bulu tangkis, buah lapangan tenis lapang, buah lapangan tenis meja, buah kolam renang dan lain lain sebanyak lapangan yang tersebar kecamatan. total jumlah sarana prasarana keolahragaan kabupaten purwakarta sebanyak unit. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun tabel hasil pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga kabupaten purwakarta tahun jumlah pembinaan kepemudaan kegiatan kegiatan (kegiatan) jumlah kegiatan pembinaan kompetisi kegiatan kegiatan olahraga (kegiatan) jumlah prasarana olahraga yang unit unit direvitalisasi dibangun (unit) cabang olahraga yang sarana disiapkan buah buah (buah) sumber dinas kepemudaan, olah raga, pariwisata dan kebudayaan tahun berdasarkan data tersebut atas dapat diuraikan bahwa terjadi peningkatan jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan dari kegiatan pada tahun menjadi kegiatan tahun dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten purwakarta pada tahun anggaran khusus untuk urusan kepemudaan dan olahraga, menangani program yang terdiri dari kegiatan. satuan polisi pamong praja dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri satuan polisi pamong praja satpol pp) merupakan bagian perangkatberikut adalah tabel indikator kinerja dari frekuensi pengendalian perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ilcapaian kinerja arah kebijakan india kinerja meningkatkan frekuensi pengendalian pengendalian, pengamanan dan penanganan dan penertiban penertiban penegakan perda penegakan perda sumber: satpol kabupaten purwakarta tabel hasil kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten purwakarta tahun tahun tahun .x0. jenis jumlah anggota satpol jumlah anggota satlinmas jumlah anggota satlinmas jenis pelatihan penanganan kamtibmas frekuensi pengamanan kamtibmas frekuensi pengendalian kamtibmas frekuensi penertiban kamtibmas penertiban pekerja seks komersial penertiban gelandangan penertiban pengemis penertiban anak jalanan inn penertiban pedagang kaki lima jumlah pelanggaran perda (disertakan rinciannya) sumber satpol kabupaten purwakarta kebijakan pemerintah daerah pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, memelihara kantramtibmas dan mencegah tindak kriminal, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun il meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat pekat) memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pemutakhiran data pemilih, perbaikan proses politik: penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, pembinaan politik bagi ormas dan lsm, dan pengembangan budaya politik. mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan musica, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala permasalahan atas. adapun data hasil kinerja kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten purwakarta hingga tahun tercatat bahwa jumlah forum masyarakat untuk ketertiban dan keamanan sebanyak forum, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan. sedangkan data capaian kinerja kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten purwakarta pada tahun tercatat telah melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, diantaranya: kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat pakem). kegiatan forum pembauran kebangsaan fpk). kegiatan forum kerukunan umat beragama kub). kegiatan pelatihan kader bangsa. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm).xo. jenis tahun tahun jumlah forum masyarakat untuk ketertiban dan keamanan jumlah lsm ormas dan yayasan jumlah partai politik jumlah pembinaan wawasan kebangsaan prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada y6) pileg pilpres yo) sumber kantor kesbanglam tataran makro, ada dua hal yang merupakan pekerjaan rumah bagi urusan ini, yaitu pertama, menentukan arah kebijakan prioritas bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antar daerah dan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah antar kabupaten kota, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. arah kebijakan pembangunan tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan berbagai strategi pembangunan. kedua, merupakan arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dengan membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efesien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. kebijakan pemerintah daerah kabupaten purwakartaarahkan pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah: meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. berikut adalahasa dame la|lo. lo3 jumlah produk hukum daerah perda) yang telah diterbitkan jumlah produk hukum daerah perlu) yang telah diterbitkan jumlah produk hukum daerah kebun) yang telah diterbitkan nota kesepakatan perjanjian kerjasama penyaluran raskin lo. lo) pts pm (kk) alokasi kg rts bln) beras yang disalurkan (kg) jumlah temuan dari inspektorat jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dari inspektorat jumlah laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat ttir )o1| . pemeriksaan pengaduan masyarakat jumlah pegawai negeri sipil berdasar o perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ama dame pama golongan ii, iii, dan iv) perempuan golongan perempuan golongan perempuan golongan iii perempuan golongan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan eselon ii, ih, iv, dan eselon e o o o ooo sumber: sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat dan bpsdm kabupaten purwakarta ketahanan pangan ketahanan pangan masih menjadi persoalan nasionalzani manusia manusia yang dijamin dalam uud negara republik indonesia tahdenyelenggaraan pangan menurut nomor tahun tentang pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberika manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. urusan ketahanan pangan tidak ditangani oleh badan atau dinas secara khusus, akan tetapi dilaksanakan oleh beberapa dinas yaitu dinas pangan dan pertanian, dinas kelaudan perikanan serta oleh bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten purwakarta. kebijakan daerah dalam urusan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketersediaan, akses dan penganekaragamana pangan masyarakat. kebijakan ini mendapat dukungan program peningkatan ketahanan pangan dan program penyelenggaraan urusan ketahanan pangan daerah. adapun capaian urusan ketahanan pangan adalah ketersediaan energi per kapita kabupaten purwakarta tahun diperoleh sebesar kkal kap hari dan ketersediaan protein g kap hari sedangkan pencapaian ketersediaan pangan idealnya sebesar kkal kap hari dan g kap hari berdasarkan npg sehingga pencapaian ketersediaan energi protein per kapita pada tahun sebesar apabila capaian tahun ini dibandingan dengan target tahun dan target akhir rpm maka capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan. pemberdayaan masyarakat dan desa desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. penanganan dan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh pemerintah daerah adalah upaya pencapaian pembangunan dalam rangka menumbuh kembangkan dan mewujudkan pembangunan masyarakat dan desa yang memiliki kemampuan serta budaya guna memberikan kontribusinya terhadap proses pembangunan desa. pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada upaya partisipasi masyarakat dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun membangun kembali karakter budaya dan tradisi adat istiadat setempat yang menjadi ciri khas kearifan lokal suatu daerah. pemberdayaan masyarakat sifatnya membangun kesadaran dan memberdayakan kemampuan serta ketrampilan masyarakat dan desa. kebijakan pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten purwakarta diarahkan pada upaya untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penumpangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, menggalakkan promosi dan pemasaran produk produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan, meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. berikut adalahmah pama ame a01 rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan eri sumber bagian pemerintahan desa setda dan badan keluarga berencana dan perlindungan ibu dan anakarsipan arsip merupakan aset yang paling berharga dan warisan nasional dari generasi generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan.arsip merupakana perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel ditempuh kebijakan operasional manajemen kearsipan. kebijakan pembangunan urusan kearsipan kabupaten purwakarta diarahkan pada upaya untuk pengembangan sistem administrasi kearsipan, pembangunan database informasi kearsipan, pembangunan sarana dan prasarana, penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip, serta pemeliharaan arsip. secara umum capaian kinerja dinas kearsipan dan perpustakaan daerah mengalami peningkatan dalam pelaksanaan urusan dibidang kearsipan yang berkaitan dengan hal penataan dan pengelolaan dokumen kearsipan termasuk penataan dokumen arsip aktif dan non aktif, penyelamatan dokumen arsip dan pembinaan pengelolaan kearsipan. berikut adalahsampai dengan tahun dapat dilihattahun wajar aman men ben cai terselamatkan sumber dinas kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten purwakarta komunikasi dan informatika pengelolaan urusan bidang komunikasi dan informatika menitikberatkan pada upaya meningkatkan penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan informatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat. dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi publik pada masa kini harus dituntut serba cepat, akurat dan mudah diakses oleh smua pihak, mengingat perkembangan komunikasi dan informasi public pada masa kini berkembang sangat pesat dan dinamis, oleh karena diperlukan teknologi dan informasi yang unggul dan terkini serta media sarana komunikasi yang efektif dan cepat dalam penyampaian informasi publik tersebut. kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan. keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat kurang baik bahkan dapat menimbulkan ekses yang megalit bukan hanya bagi daerah itu sendi melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah. adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk urusan informasi dan komunikasi pada bagian bahari sekretariat daerah tahun anggaradata hasil pembangunan pada bagian bahari sekretariat daerah kabupaten purwakarta tahun target tan mela daun tes eta jumlah perjanjian kerjasama buah yang telah ditandatangani peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang berkelanjutan layanan informasi publik sumber sekretariat daerah kabupaten purwakarta perpustakaan perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk. undang undang nomor tahun tentang perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya masyarakat. berbagai upaya yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain ditandai oleh meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan, tersedianya unit perpustakaan keliling, promosi budaya baca melalui media cetak dan elektronik, berkembangnya unit perpustakaan desa kecamatan, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan dalam pembangunan. pengelolaan urusan perpustakaan daerah lebih menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, penyediaan bahan pustaka atau koleksi buku yang beraneka ragam, pembinaan perpustakaan sekolah dan luar sekolah masyarakat dan peningkatan minat baca anak sekolah dan masyarakat. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun kebijakan pada urusan perpustakaan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan budayabaca dikalangan pelajar dan masyarakat serta membina lembaga lembaga unit unit perpustakaan yang ada sekolah dan masyarakat. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan penambahan buku sumber bacaan dan pembinaan unit unit perpustakaan sekolah dan masyarakat. berikut adalahena ena (ana con con can a20 perustakaansp das perpustakaan taman bacaan (hammer oo) jaa raja perpustakaan keling sumber: dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten purwakarta pelayanan urusan pilihan pertanian kewenangan urusan pertanian kabupaten purwakarta ditangani oleh dua opd, yaitu dinas pangan dan pertanian), dan dinas peternakan dan perikanan. kebijakan umum urusan pertanian adalah meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. arah kebijakan pembangunan pertanian periode tahun sebagaimana tercantum dalam rpmtahun yang dirumuskan dalam sembilan tangga cinta purwakarta istimewa , prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pertanian dan kehutanan adalah: pengembangan sistem pertanian organik kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional kecamatan pasawahan, pondoksalam, wanayasa, kiarapedes dan larangan. peningkatan kemampuan aparat dan kelompok tani dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat dan bintik yang diikuti penyuluh dan kelompok tani. hasil dari kegiatan tersebut berupa penerapan teknologi pertanian oleh kelompok tani yang ada kabupaten purwakarta. pelaksanaan penanaman pengembangan komoditas strategis dan unggulan terdiri dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. luas penanaman padi sawah cenderung mengalami peningkatan dari tahun tahun. kebutuhan masyarakat akan makanan pokok yang berasal dari padi terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. sedangkan untuk luas penanaman manggis, teh, cengkeh dan pala mengalami fluktuasi. luas tanam ubi kayu cenderung menurun karena jatuhnya harga jual dan penurunan kualitas. perkembangan penanaman per komoditas tercantum dalam tabel berikut: tabel penanaman komoditas strategis dan unggulan pertanian modica manggis (pohon) ' | teh( |) cengkeh ha) oo ubikayu ha) pala( ha) s08| sumber dinas pangan dan pertanian perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun pengembangan pertanian organik yang dikembangkan seluas ha. untuk pengembangan usaha tani diberikan bantuan kepada kelompok tani. sedangkan promosi produk pertanian dan kehutanan setiap tahunnya dengan mengikuti hari krida pertanian dan hari pangan se dunia serta mengikuti pekan nasional pertanian) yang diadakan setiap tahun. dari segi sarana dan prasarana, dikembangkan irigasi pertanian berupa jaringan irigasi usaha tani dan jaringan irigasi desa sebanyak unit yang tersebar kecamatan. produksi pertanian berupa tanaman pangan (padi dan palawija) serta sayuran dan buah buahan mengalami fluktuasi. hal ini disebabkan karena produksi pertanian sangat bergantung pada iklim dan curah hujan. gambaran produksi sejak tahun tercantum pada tabel berikut: tabel produksi tanaman pangan dan sayuran serta buah buahan kabupaten purwakarta tahun mean ben eren erie ena neta sayuran dan buah buahan (ton) sumber: dinas pangan dan pertanian produksi tanaman perkebunan utama terdiri dari teh, cengkeh dan pala. produksi teh tahun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sedangkan produksi cengkeh dan pala relatif meningkat. produksi komoditas perkebunan sejak tahutanaman perkebunan kabupaten purwakarta tahun sumber: dinas pangan dan pertanian ketersediaan pangan berupa makanan pokok, sayuran dan buah buahan dari tahun sampai dengan tahun sebagai berikut: tabel ketersediaan pangan kabupaten purwakarta tahun jenis pangan ara sumber: dinas pangan dan pertanian besarnya produksi pertanian, sangat tergantung pada angka produktivitas yaitu angka produksi pertanian per satuan luas (kuintal hektar), untuk tahun produktivitas komoditas pertanian utama yaitu padi sawah sebesar ku ha, padi lading sebesar ku ha, jagung sebesar ku ha dan ubi kayu sebesar ku ha. sedangkan untuk produktivitas komoditas perkebunan yaitu teh ku ha, cengkeh ku ha dan pala ku ha. data produksi daging berdasarkan jenis ternakdaging berdasarkan jenis ternak kabupaten purwakarta tahun jenis produksi kg) ternak ayam ras pedaging ayam ras petelur titik jumlah sumber: dinas perikanan dan peternakan kabupaten purwakarta data sampai dengan triwulan gambar produksi daging berdasarkan jenis ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam kg) mem tahun sumber: dinas perikanan dan peternakan kabupaten purwakarta dari tabel atas terlihat trend produksi daging secara keseluruhan sampai dengan tahun semester mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun produksi daging ruminansia seperti daging sapi, kerbau, kambing dan domba mengalami penurunan sebagai dampak beredarnya daging sapi beku dengan harga yang lebih murah pasar tradisional dan supermarketpeningkatan produksi terbesar dicapai oleh komoditi ayam ras pedaging dan itik karena daging ayam pedaging dan itik harganya lebih terjangkau, sehingga masyarakat beralih mengkonsumsi daging ayam pedaging dan itik dibanding daging ruminansia yang jauh lebih mahal. untuk data produksi hasil ternak kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel produksi hasil ternak kabupaten purwakarta tahun produksi oo) telur ayam sas. buras kg) telur ayam ras petelur kg) pan itik julia sumber: dinas peternakan dan perikanan kabupaten purwakarta data sampai dengan triwulan gambar produksi hasil ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam kg) lan any tahun sumber: dinas perikanan dan peternakan kabupaten purwakarta dari tabel atas terlihat bahwa produksi hasil peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun semester mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun produksi telur ayam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun buras dan produksi ayam ras petelur mengalami penurunan sebesar dibandingkan tahun sedangkan produksi telur itik meningkat besar data populasi ternak kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini: tabel populasi ternak kabupaten purwakarta tahun jenis produksi kg) ternak sapi potong sapi perah ' |o00 kuda ' ayam buras ayam ras petelur ayam ras pedaging malah sumber: dinas peternakan dan perikanan kabupaten purwakarta gambar populasi ternak kabupaten purwakarta tahun (dalam ekor) naa tahun sumber: dinas perikanan dan peternakgrafik atas terlihat bahwa trend populasi peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun mengalami peningkatan, akan tetapi populasi ternak untuk tahun diprediksi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun kehutanan dalam sektor kehutanan kebijakan prioritas pembangunan rpm dalam pengembangan kabupaten purwakarta sebagai kabupaten pariwisata juga memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata berbasis hutan dan air kecamatan jatiluhur, sukamara, tegalsari dan sukatani, serta penataan kawasan hutan sirene, rajawali dan cibukamanah. dalam hal ini dinas pertanian kehutanan dan perkebunan menjadi stakeholder terkait untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan tersebut. urusan kehutanan menjadi kewenangan kabupaten purwakarta sampai tahun karena sejak tahun urusan kehutanan dilimpahkan kepada pemerintah provinsi jawa barat. data produksi hasil hutan kayu kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel produksi hasil hutan kayu kabupaten purwakarta tahun volume m3) volume m3) volume m3) volume m3) asal jenis kayu hutan rakyat albania sengon ii. hutan negara perum perhutani kph purwakarta) jumlah total sumber: dinas pangan dan pertanlain produksi hasil hutan kayu juga dikembangkan komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu, antara lain jamur kayu, madu, dan sarang burung walet. data komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu kabupaten purwakarta tahun produksi produksi produksi produksi jamur kg) sarang burung walet kg) sumber: dinas pangan dan pertanian kabupaten purwakarta untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pembuatan bangunan konservasi tanah sejak tahun adalah sebagai berikut: tabel rehabilitasi lahan kritis kabupaten purwakarta kegiatan bangunan konservasi tanah (uni) sumber: dinas pangan dan pertanian kabupaten purwakarta energi dan sumber daya mineral pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah upaya yang ditujukan untuk pengelolaan sumber dan pemanfaatan bahan dasar yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan itu sendiri, yaitu energi, bahan tambang, dan air tanah. selain itu, pembangunan urusan ini mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah penting, yaitu memitigasi bencana alam. sebagaimana diketahui, bencana alam adalah fenomena yang sulit dihindari namun dapat diminimalisir dampaknya. selaras perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun dengan hal tersebut, fokus utama pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun sampai dengan adalah meningkatkan rasio elektrifikasi serta pengendalian pemanfaatan bahan tambang dan air tanah. sasaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral kabupaten purwakarta adalah meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana, dengan langkah langkah strategis berupa optimalisasi pengendalian pemanfaatan bahan tambang, air tanah dan daerah rawan bencana. sedangkan arah kebijakannya adalah dengan mengembangkan basis data dan pengkajian geologi tata lingkungan sda, mengintensifkan pemantauan kegiatan pemanfaatan bahan tambang dan air tanah, mengintensifkan penertiban kegiatan pemanfaatan lahan tambang dan air tanah tidak berizin. data perkembangan pertambangan dan data kecukupan energi kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel data pertambangan kabupaten purwakarta tahun jenis satuan ore peran jumlah) ore kerusakan lingkungan eks lokasi lokasi tambang penertiban lokasi tambang tidak berizin aan doosan conan ara penambangan penambangan liar tak m2? berizinkecukupan energi kabupaten purwakarta tahun jenis tangga duma rss|star massal amore sumber: dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten purwakarta data pemanfaatan air tanah kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel data pemanfaatan air tanah kabupaten purwakarta tahun jenis tahun jumlah jumlah ijin ijin titik sisa (abt) sumur jumlah ijin sumber: dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten purwakarta sementara itu, capaian kinerja urusan energi sumber daya mineral bidang kelistrikan dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah miskin penerima bantuan listrik pedesaan kabupaten purwakarta tahun tahun miskin yang realisasi miskin belum beristri beristripariwisata sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan tingkat lokal. tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah kabupaten purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. jumlah potensi objek dan daya tarik wisata wilayah kabupaten purwakarta tidak kurang lokasi, baik berupa wisata alam, minat khusus maupun budaya. kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten purwakarta difokuskan pada pengembangan, penataan dan pemasaran promosi pariwisata. upaya pengembangan pemasaran promosi pariwisata wilayah kabupaten purwakarta dilaksanakan melalui kegiatan penghargaan aplikasi sapta pesona usaha jasa pariwisata, pengembangan duta wisata, event pameran produk wisata, pemutakhiran data pariwisata, pengadaan sarana atraksi situ wanayasa, serta pementasan kreasi seni luar daerah. kabupaten purwakarta mempunyai berbagai potensi bidang pariwisata, antara lain: wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus, yang diperkaya dengan seni dan budaya pertunjukan, antara lain tari buncis, calung, pencak silat, wayang golek, kaidah, jaipong dan degung. data potensi obyek dan daya tarik wisata otw) kabupaten purwakarta hinggotw) kabupaten purwakarta tahun nama obyek no) kecamatan kava die masakan dayak wisata purwakarta air mancur pariwisata alam situ alam, taman kota, taman sri arena jogging badug situ bulu) songket karesidenan yusuf rumah kuno pariwisata budaya bangunan kuno pialang atraksi wisata surawisesa kota datar kota warna kota panyabungan resmi kota pembaharuan kota pancaniti kota rahayu pusat bisnis pariwisata buatan pusat bisnis dan dan rekreasi rekreasi trans studio mini) wisata alam renang dan waterpark pesanggrahan pariwisata buatan taman bertema taman pajajaran kota alun alun kian santang) jatiluhur bumi satelit pariwisata buatan teknologi, satelit brug perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun nama obyek kecamatan kawasan jenis klasifikasi daya tarik wisata kuning jatiluhur renang cisaladah renang sarana wisata pariwisata buatan wisata air kolam tirta dan renang kegiatan usaha kawasan pariwisata penyingkiran makam mbah pariwisata budaya ziarah religius guna pengetikan kota kembang gombong jatiluhur alam sukamara campaka makam pariwisata budaya ziarah religius panembahan gunung jatiwangi cakrabuana wisata pariwisata buatan wisata air kampung air cibayawak campaka cakrayuda parung taman wisata pariwisata alam wisata edukasi pendidikan dan buatan kampung kahuripan bungursari purwakarta kawasan pariwisata alam wisata alam wisata alam dan waterpark water park perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun eos mc kansas mason kecamatan kawasan jenis klasifikasi daya tarik wisata babakan makam ibu pariwisata budaya ziarah religius sedang plered makam mbah pariwisata budaya ziarah religius sumadhita anggatuda tunggal kuwa tempur gandasoli budaya andil gandasoli litbang cenderamata keramik tegalsari panorama pariwisata alam panorama alam, rekreasi catampit pent ham panorama can renews! tebing jatiluhur bongkok sukatani pusat pariwisata buatan cinderamata kerajinan nenek makanan khas jatiluhur manis manis jaring tepung larangan hijau berinfrastruktur hijau kawasan agro pariwisata buatan agro wisata wisata larangan adventure pariwisata buatan wisata buatan ema wates wanayasa agro wisata pariwisata alam agro wisata, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun ren kedai setrruaman marian) kecamatan kawasan jenis klasifikasi daya tarik wisata makam dalem pariwisata budaya ziarah religius seni pen fasciata budaya bah situs kahuripan rekreasi long renang hijau berinfrastruktur hijau serpong para kusuma golden melon manggis ciracas panorama panyabungan pamoyanan wisata perkebunan wisata alam teh kampung pariwisata budaya desa wisata oam wanita budaya dermaga tirta abadi renang cihanjawar renang wisata pariwisata budaya wisata edukasi pedesaan lembur kahuripan taman batu pariwisata alam wisata air mata air dan buatan cimanuk alam pandita hijau berinfrastruktur hijau pondoksalam makam mbah pariwisata budaya ziarah religius peta madara farah aus agropolitan pariwisata buatan agrowisata andalan lana pasta beowsaa sumber: dinas kepemudaan, olah raga, pariwisata dan kebudayaan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun kelautan dan perikanan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perikanmengemukakan bahwmenerangkan bahwdata produksi perikanan kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut dan grafik berikut ini: tabel produksi perikanan kabupaten purwakarta tahun jenis ikan produksi ton) sepatsiim lele bawal lainnya human sumber: dinas perikanan dan peternakan kabupaten purwakarta data sampai dengan triwulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun gambar produksi perikanan kabupaten purwakarta tahun (dalam ton) sumber: dinas peternakan dan perikanan kabupaten purwakarta dari tabel atas terlihat produksi perikanan secara keseluruhan sampai dengan tahun semester kabupaten purwakarta cenderung fluktuatif, pada tahun mengalami penurunan produksi sebesar yo. khusus untuk produksi ikan gurame mengalami peningkatan sebesar ikan mas dan ikan lele perdagangan kewenangan pemerintah untuk urusan perdagangan kabupaten purwakarta menjadi kewenangan dari dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan kabupaten purwakarta. dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah bidang perdagangan, pemerintah daerah melalui dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan. adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan perdagangan adalah meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatnya perlindungan konsumen, dengan indikator sasaran sebagai berikut: terciptanya pasar tradisional yang modern sebanyak unit, terbangunnya kantor perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun pengelola pelayanan pasar tradisional yang representatif sebanyak unit, terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern sebanyak aturan, pertamanya sarana dan prasarana yang representatif untuk pedagang kaki lima dan asongan lokasi, pengawasan barang jasa terhadap pelaku usaha, dan penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen. dalam bidang perdagangan, pasar merupakan salah satu tempat dimana pertukaran terjadi, sehingga roda perekonomian meningkat. pasar kabupaten purwakarta dikelompokan kedalam tiga jenis pasar, yaitu pasar modern (hypermarket, departemen store, super market dan mini market), pasar tradisional (pasar milik pemerintah kabupaten maupun yang dikelola oleh pihak swasta) dan pasar desa (pasar milik pemerintah desa). data jumlah pasar kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel jumlah pasar kabupaten purwakarta sampai dengan tahun jenis pasar pasar modern mini markt ' ? e sum lah ) o) e| sumber: dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan kabupaten purwakarta, data sampai dengan triwulan sementara itu, berdasarkan data ekspor kabupaten purwakarta tahun terlihat ekspor pada tahun mengalami peningkatan, begitu juga untuk nilai ekspor cenderung meningkat, dengan negara tujuan ekspor sebanyak negara. hal ini seperti terekspor kabupaten purwakarta tahun jenis pasar are s0a taman itt sportif teraman negara tujuan jakttortasam ana jumlah komoditas jenisindustrindustri khususnya industri kecil dikelompokan dalam tiga jenis, yaitu: industri agro dan hasil hutan iah), industri kimia, pulp dan kertas ikk) serta industri logam, mesin, elektronika dan aneka ilmiah). banyaknya unit usaha tenaga kerja perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun industri kecil menurut kelompok kabupaten purwakarta tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:kos iah unit usaha uu) tenaga kerja tk) unit usaha uu) 7e1 tenaga kerja tk) unit usaha uu) tenaga kerja tk) amampantoga (ane (anang (0g aandari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah industri kecil kabupaten purwakarta tahun semester sebanyak unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak orang. transmigrasi kebijakan urusan transmigrasi kabupaten purwakarta diarahkan pada pembinaan, penyuluhan dan penempatan transmigran serta pembinaan pasca transmigrasi. transmigrasi regional dilaksanakan melalui rekrutmen dan pembekalan calon transmigran dan penjajahan kerjasama transmigrasi regional antar daerah. transmigrasi tidak lagi hanya merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan suatu wilayah. metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun dalam pengelolaan urusan bidang ketransmigrasian menitikberatkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjajahan daerah transmigrasi dan kerjasama antar daerah serta perekrutan dan pembekalan bagi calon transmigran. capaian pembangunan bidang transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten purwakarta melalui dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi tahun sampai dengan telah melaksanakan penjajahan dan kerjasama transmigrasi antar daerah sebanyak daerah atau lokasi transmigrasi, sedangkan jumlah kepala keluarga yang telah diberangkatkan sampai dengan tahun sebanyak dan jiwa. adapun lokasi atau tujuan para transmigran yang paling banyak adalah pulau kalimantan kemudian pulau sulawesi dan sumatera, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:jumlah transmigrasi |loa upt hyangbana kabupaten kk kepingan, kalimantan tengah orang upt serupa kk kabupaten sambas, kalimantan barat orang upt buaya ceper kk mas sp. kk kabupaten orang musiklawas, jiwa sumatera selatan upt tumbang jatuh sp. kabupaten kk gunung mas, kalimantan tengah orang kabupaten konawe kk utara, sulawesi tenggara orang kabupaten kapuas kk kalimantan tengah orang kabupaten kapuas, kk kalimantan tengah orang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun jumlah transmigrasi kabupaten kolaka kk kk timur, sulawesi tenggara orang orang kk kk kk kk kk kk jumlah orang orang orang orang jiwa orang sumber: dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi1kabupaten kota lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. kondisi daya saing dapat digambarkan melalui pengeluaran rata rata per kapita sebulan. data pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun dan tahun dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode tahun rata rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk kabupaten purwakarta mengalami peningkatan dari sebesar rp. pada tahun menjadi rp. tahun tabel rata rata pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis pengeluaran kabupaten purwakarta tahun tahun jenis mengelu. to) to) umbi umbian telur dan susu sayur sayuran minyak dan lemak makanan dan minuman jadi tembakau dan sirih jumlah makanan sa06 sasa perumahan dan fasilitas rumah pakaian, alas kaki dan tutup kepala barang barang yang tahan lama keperluan pesta dan upacara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun jenis pengeluaran jumlah bukan makanan total ' ' sumber bps kab. purwakarta berikut adalah tabel capaian indikator kinerja setiap urusan pemerintahan kabupaten purwakarta tahun tabel tabel capaian indikator kinerja setiap urusan pemerintahan kabupaten purwakarta tahun indikator daerah aspek kesejaht ejaan masyarat pdrb atas milyar dasar harga berlaku pdrb atas milyar dasar harga konstan pdrb per milyar kapita atas dasar harga berlaku pdrb per milyar kapita atas dasar harga konstan eee naa mas miskin ikk pendidikan anak usia dini angka harapan lama sekolah hls) angka rata rata lama sekolah rls) angka kelulusan al) sd mi angka kelulusan al) smp angka partisipasi murni apmuntuk sd mi pake sederajat angka partisipasi murni apm) smp m sederajat jumlah ibu kasus kematian ibu angka perahu harapan hidup ahh indeks pembangun manusia ipm penyelenggara kali rain festival seni dan budaya sarana buah penyelenggara rain seni dan budaya benda, buah situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan aspek pelayanan umumsederajat ikk angka kelulusan al) sd mi ikk angka kelulusan al) smp ikk angka melanjutkan dari sd mi pake sederajat smp m sederajat ikk angka melanjutkan dari smp mts sederajat sma smk sederajat ikk guru guru yang memenuhi kualifikasi s1 d.iv jumlah rumah sakit rumah buah sakit negeri daerah) rumah buah sakit negeri tni) rumah buah sakit umum swasta rumah buah sakit khusus swasta rumah buah sakit ibu dan anak swasta mama maa masa masa mas man bersalin sanam puskesmas maa mas maa mita asas masa puskesmas jumlah buah puskesmas dengan tempat perawatan dtp jumlah buah puskesmas pembantu jumlah buah klinik kesehatan jumlah buah puskesmas yangdan pond dan mai masa posyandu poskesdes dgn imunisasi 'e bca dan ben men polio |a. campak permohonan kali register obat dan makanan part) operasi kali pengawasan obat dan makanan survei part) penemuan kasus dan penanganan balita gizi buruk penemuan kasus dan penanganan penderita tbc penemuan kasus dan penanganan penderita dbd jumlah orang masyarakat yang memanfaatkan jamkesmas jkn) jumlah orang masyarakat yang memanfaatkan program jampi jumlah tenaga kesehatan tenaga orang medis (dr. drg) tenaga orang keperawatan perawat, perawat gigi) bidan orang sanitation orang masyarakatgizi apoteker orang farmasi orang msi kesehatan medis jumlah kali persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kehamilan dan kunjungan pertama k1) persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kehamilan dan kunjungan kali persentase stimulasi deteksi internet dini tumbuh kembang anak balita cakupan pemberian vitamin cakupan penjaringan anak sekolah cakupan pemeriksaan lansia jumlah kasus kematian ja. neonatal orang ib. bayi bayi jumlah ibu kasus kematian ibu komposisi jenis permukaan jalan kabupaten sani mnc nasi men (hotmix jalan aspal alpen) jalan beton dan manga batu kerikil jalan tanahondisi jalan kabupaten kabupaten purwakarta baik sedang rusak rusak berat tingkat kemantapan jalan kabupaten mantap mia dna men mantap kritis rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi saluran lining dna kena rangka baja tembok penahan tanah tpt) dna bendung freetntake | terjun |oo bangunan pengambilan bagi pintar brondong pal mas manga kena benang saluran banyaknya kendara kendaraan yang diuji ann hidup meningkat aparatur yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidang mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi meningkat p hxperlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaraga man meningkat pengamanan sumber mata air meningkat kualitas pelayanan bidang menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkat baku mutu lingkungan meningkat penataan dan penegakan hukum lingkungan urusan kependudukan dan catatan sipil jumlah dokumen dokumen kartu tanda penduduk yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen kartu keluarga yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen akta kelahiran yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen angka kematian yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen akta perceraian yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen perceraian yang diterbitkanjumlah dokumen dokumen skt yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen kik wna yang diterbitkan jumlah dokumen dokumen pindah datang yang diterbitkan perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan ibu dan anak presentase partisipasi pns perempuan pemkab per angkatan kerja perempuan ( ) jumlah kasus kdrt yang dilaporkan kasus) partisipasi orang angkatan kerja perempuan penyelesaian kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan kasus) total poin fertility rate tfr) point rasio akseptor pus cakupan peserta aktif capaian jenis akseptor jenis iud capaian jenis akseptor jenis implant capaian jenis akseptor jenis suntik capaian jenis akseptor jenis pilcapaian jenis akseptor jenis lainnya eee masi maia man terlantar terlantar anak anak berhadapan dengan hukum anak anak bermasalah sosial psikologis dea jalanan wanita wanita rawan sosial ekonomi wanita wanita korban tindak kekerasan inen miss man man man tuna susila boa mia terlantar pengemis orang lansia orang korban kekerasan eossmsali miss mal man kang men cacat waria orang | a800| o0 penyandang orang cacat eks penyakit kronis bekas orang warga binaan korban orang penyalahguna naan napa fakir miskin jumlah unit perkembang rumah tidak layak huni keluargai1 no) kerja satuan goa ton bos otg tpt kinerja satuan korban orang bencana alam korban orang bencana sosial pekerja orang migran bermasalah orang orang dengan hiv aids pee iis pena dea ben ben bea rentan sederajat |strp orang isra orang akademi orang universitas orang jumlah tenaga kerja pos maa misa kerja ban kerja naam kerja ipm) jumlah izin perijinan dan non perizinan kabupaten purwakartarata rata buah jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) posyandu poskesdes jumlah perpustakaan layanan baca binaan dan titik layanan pusing kabupaten purwakarta desa men pen bean nsd ben men smp konten men maa mesjid taman buah bacaan masyarakat lapaseliling ha) bea (pohon) ten ha) ha) tenda mis dana masa mana ha) pala ha) s08| produksi tanaman pangan dan sayuran serta buah buahan scene pan dan buah buahan produksi tanaman perkebunan jake pemain teh ' toko cengkeh ton pala ton pangan kabupaten purwakarta beras ton besi bea mete mess mana pre men bea miss mata mens mea umbian dan buah buahan bass ets mess bed masa kerbau ekor kambing ekor domba ekor eta ooh sana8g51 pedaging petelur misa basa bee bek bank buras pee maa mes messi minta misal ras petelur teoritik sapi perah ekor |domba ekor petelur ayam ras ekor pedaging besa peter biakan msc komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu jamur madu liter burung walet lahan kritis ban lahan kritis bangunan unit konservasi tanah data pertambangan kabupaten purwakarta kerusakan lokasi lingkungan eks lokasi tambang penertiban lokasi tambang tidak berizin total area penambang poso elo liar tak berizin sosial eea tangga bea bensin bes: medis mana pan aoo| s0o| pemerintah bes men mia mens bisa msc mana sisa (abt) sumur jumlah ijin ijin spamono perikanan kabupaten purwakarta sepat siam ekor ikan ekor ama prp solo pasar kabupaten purwakarta modern tradisional gen bal kabupaten purwakarta aan tujuan eksporpencapaian sasaran pembangunan kabupaten purwakarta pada tahun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan rpm dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. dari sasaran (awalnya berjumlah sasaran, sasaran dengan indikator kinerja sasaran berpindah wewenangnya provinsi jawa barat) telah ditetapkan pada tahun anggaran lalu, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen penetapan kinerja kabupaten purwakarta. sasaran tersebut memiliki indikator sasaran yang terdiri dari sasaran dengan indikator kinerja sasaran untuk misi sasaran dengan indikator kinerja sasaran untuk misi dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran untuk misi iii. pada tahun anggaran pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan indikator kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun dari indikator kinerja sasaran yang diukur, sebanyak indikator kinerja sasaran mencapai atau melebihi target, sebanyak indikator kinerja sasaran o) tidak mencapai target serta indikator wewenangnya dialihkan provinsi jawa barat. untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja sasaran pada masing masing misi diuraikan sebagai berikut dimana capaian misi memberikan kontribusi sebesar indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target. misi memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar indikator kinerja sasaran yang mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan pada misi memberikan kontribusi yaitu sebesar indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target.realisasi indikator kinerja rpm kabupaten purwakarta tahun target tingkat indikator kinerja satuan akhir bea. pencapaian perang rpm ( e) soo soo soo misi mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat rata rata lama sekolah tidak tercapai angka melek huruf sasaran meningkatnya prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat jumlah titik layanan perpustakaan titik tercapai keliling jumlah perpustakaan binaan jumlah buku perpustakaan pol sasaran meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan berkembangnya nilai nilai tradisi dan budaya yang dibina jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan diselenggarakan event (s3 tercapai pol sasaran berkembangnya potensi generasi muda dan prestasi keolahragaan jumlah pembinaan kepemudaan jumlah kegiatan prasarana olahraga yang direvitalisasi buah tercapai dibangun cabang olahraga yang sarananya disediakan"aa pol sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat jumlah kematian bayi jumlah kematian ibu persentase bayi dan balita gizi buruk sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial sasaran meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja indeks pemberdayaan gender indeks pembangunan gender penanganan korban kekerasan kasus tercapai terhadap perempuan dan anak sasaran meningkatnya keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk cakupan sasaran pasangan usia subur yang persen tercapai menjadi peserta aktif |. sasaran meningkatnya kualitas dan iklim ketenagakerjaan banyaknya pelatihan yang diselenggarakan kegiatan tersedia jumlah transmigran yang diberangkatkan tercapai pengusaha sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat ketersediaan energi protein per kapita persen tidak tercapai penganekaragaman konsumsi pangan skor pph tidak tercapai |. sasaran meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan produksi padi produksi palawija tidak tercapai produksi perkebunan (teh dan ton tercapai cengkeh)mesra produksi holtikultura (sayuran dan ton tercapai buah buahan) |. sasaran meningkatnya produksi pangan hasil peternakan dan perikanan peningkatan produksi peternakan peningkatan produksi perikanan tidak tercapai sasaran meningkatnya fungsi ekologi dan ekonomi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan luas lahan kritis yang direhabilitasi wewenang beralih produksi hasil hutan (kayu) provinsi jawa barat pol sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi pma dan mdn peningkatan proses pengolahan persen tercapai pelayanan administrasi perijinan berperan serta pada kegiatan pameran even tidak tercapai investasi dalam negeri sasaran terwujudnya koperasi yang sehat dan umkm yang tangguh jumlah pelaku umkm terbina menjadi orang tercapai wiraswasta yang profesional sasaran terwujudnya industri kecil dan menengah yang produktif, memiliki mutu produk kompetitif dan mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat jumlah umkm yang difasilitasi untuk mendapatkan kredit perbankan dan non umkm tercapai perbankan jumlah industri kecil yang memiliki luas lahan kawasan ikm yang lokasi sarana prasarana promobara rpm ( e) a12 lou sasaran meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatkan perlindungan konsumen jumlahpasartradisional yang modern unit tercapai pendar adusta ngen unt t0000| tercapai pasar tradisional yang representatif penataan dan pemetaan lokasi pasar modern sega erat ora sea representatif untuk penataan pedagang kaki lokasi tercapai lima dan asongan pelaku usaha usaha |reasalhatpengadvanikensumen perma a00 tidak tercapai permasalahan pengaduan konsumen sasaran meningkatnya tingkat kunjunganwisatawan kata neng tamah, udara dan barabai dee pen aan ban ana serta unsur tanah, air, udara dan matahari mantap persentase daerah terisolir ''' ' ) |j persen | ? tercapai sasaran tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamananlalulintas pengaman lalu lintas sasaran terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat rasio elektrifikasi masyarakat persen jenis potensi energi daerah yang wewenang beralih jenis provinsi jawa barat daan aan ema sasaran terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakatee. persentase desa rawan air bersih persentase mata air yang diamankan persen sasaran terpenuhinya kebutuhan air areal persawahan rasio luas daerah irigasi kabupaten dalam persen tercapai kondisi baik sasaran meningkatnya kualitas ruang dan fasilitasi publik jumlah rth, fasilitas publik dan ornamen titik tercapai kota yang dibangun direvitalisasi persentase rth yang terpelihara persentase ornamen kota yang persen tercapai terpelihara sasaran meningkatnya pelayanan sarana prasarana lingkungan rasio lampu hias yang terpasang persentase yang jalan lingkungannya persen tercapai bangun diperbaiki tertangani jumlah unit pengelolaan limbah unit tidak tercapai komunal yang dibangun (unit) persentase panggilan kebutuhan persen tercapai penyediaan tinja yang terpakai yo) persentase volume sampah yang terangkat menuju tpa (x6) persen tercapai tingkat waktu tanggap wilayah managemen kebakaran wmk) persen tercapai rasio ketersediaan tpu milik pemda tidak tercapai sasaran tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat rasio rumah layak huni sasaran meningkatnya kualitas pengelolaanjenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi jenis tercapai waktu penyelesaian perijinan hari tercapai lingkungan hidup dipantau yang disusun persentase pengaduan dan sengketa persen tercapai lingkungan hidup yang diselesaikan |. sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang daerah lama proses pengesahan rencana tapak penertiban rekomendasi imb hari tercapai persentase pemegang izin persen tercapai pemanfaatan ruang yang dipantau persentase pengaduan dan sengketa persen tercapai pemanfaatan ruang yang diselesaikan sasaran meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah berizin yang tinjau persen dan bina sistem informasi geologi tata unit wewenang beralih lingkungan sda provinsi jawa barat persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah tidak berizin yang persen ditertibkan misi mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis perdesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat |. sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dasar kependudukan cakupan penerbitan cakupan penerbitan akte kelahiran tidak tercapacakupan penerbitan ktp tidak tercapai cakupan penerbitan akte kematian sistem informasi kependudukan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan persentase konsistensi antar dokumen persen tercapai perencanaan daerah jumlah dokumen perencanaan pembangunan dokumen tercapai daerah tahunan yang tepat waktu ketersediaan sistem informasi perangkat persentase penyelesaian tindak lanjut persen tidak tercapai hasil pemeriksaan sasaran meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah secara aman dan tertib jumlah dokumen arsip yang dapat box tercapai diselamatkan sasaran meningkatnya sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah jumlah aplikasi layanan public yang dapat unit tercapai diakses secara online opd yang melaksanakan layanan berbasis tidak tercapai elektronik sasaran optimalisasi tata kelola pertanahan persentase pemenuhan kebutuhan persen tercapai tanah untuk pembangunan |. sasaran meningkatnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel rasio pendapatan asli daerah terhadap persen tercapai pendapatan daerah jumlah persentase capaian temuan orang tercapai hasil pemeriksaan persentase inventarisasiasetdaerah persen jumlah asset daerah yang unit tercapai tersertifikaa12 lou sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) yang ditetapkan jumlah standar pelayanan minimal jumlah aparatur yang mengikuti diklat bintik orang tercapai jumlah perjanjian kerjasama yang buah tercapai ditandatangani pimpinan daerah pol sasaran meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan jumlah kelompok binaan lembaga kelompok tercapai pemberdayaan masyarakat sasaran meningkatnya sistem peraturan perundang undangan fasilitasi penetapan perda dan perlu sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat forum partisipasi masyarakat dalam forum tercapai sishankamrata frekuensi pengendalian, pengamanan dan kegiatan tercapai penertiban penegakan perda sasaran meningkatnya kesadaran politik masyarakat persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada, pileg, pilpres dan persen tercapai pilkades perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun pencapaian sustainable development goals (sd g,, bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi public yang efektif dan akuntabel, dan visi dan semangat baru kemitraan global. peran spesifik bagi setiap aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, cso, dan lain lain). konsep sustainable development goals sdg's) merupakan kelanjutan dari konsep millenium development goals mdg's). sdg's adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru dengan dan lingkungan. dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitassdg's berisikan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan negara negara diseluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang. tujuan dan sasaran dalam sdg'smengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana. mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia. menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua. menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi. mengurangi ketimpangan dalam suatu dan antara negara negara. membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan pesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan. melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penurunan, memulihkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hi., dan inklusif semua tingkatan. memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan. secara garis besar, (tujuh belas) tujuan sdg's atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance. pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. upaya pencapaian sdg's pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. upaya pencapaian pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hi, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hi. sedangkan tujuan dalam bidang governance, upaya mencapai tujuan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun sdg's antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel. pelaksanaan kabupaten purwakarta disajikan pada tabel dibawah. penyajian berdasarkan indikator dengan data yang tersedia, sebagai berikut: tabel capaian indikator kabupaten purwakarta indikator satuan capaian ( o) tahun penduduk miskin dengan garis of, per hari penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional) balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus produktivitas tanaman pangan (t ha) angka kematian bawah per1000 kelahiran tahun hidup angka kematian nasional per1000 kelahiran hidup angka harapan hidup saat lahir jumlah korban kecelakaan lalu per lintas penduduk penduduk dengan kebiasaan merokok diatas usia tahun rata rata lama sekolah angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar penduduk usia tahun dengan pendidikan menengah atas perguruan tinggi gap t10b40 penduduk usia dengan pendidikan tersier gap t10b40 partisipasi murni sma gap t10b40 penduduk usia gender gap penduduk usia gender gap penduduk usia angka melek huruf usia kelahiran per tingkat kesuburan wanita wanita usia tahun tingkat partisipasi angkatan kerja wanita parlemen uuuuuu kww perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun indikator satuan capaian ( o) tahun layak layak rumah tangga dengan akses of, listrik tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak pelatihan penduduk usia tahun yang termasuk kedalam kategori pekerja anak kondisi jalan dengan kualitas dari total panjang baik dan sedang jalan rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam bulan terakhir rasio gini ' ' | rasio palma persentase pengeluaran kelompok penduduk terbawah rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sederhana sehat rumah tangga kota dengan xx, jaringan air ledeng rumah tangga dengan perilaku memilah sampah emisi co2 bbm listrik rumah co2 kapita tangga proporsi luas area hutan area konservasi yang dilindungi luas wilayah persentase lahan kritis kriteria sangat kritis) terhadap luas wilayah per kejadian pembunuhan penduduk risiko penduduk terkena tindak per pidana crime rate penduduk anak dibawah tahun yang sah meme ale kelahiran saas sumber: menyongsong kesiapan kabupaten kota provinsi jawa barat, center universitas pajajaran dengan bappelitbangda provinsi jawa barat, new zvv perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun analisis daya tampung dan daya dukung lhs keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. perlu diperhatikan pula hubungan antar wilayah, untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah tertentu, sehingga dapat dipenuhi dengan penyediaan dari wilayah lainnya (prinsip ekspor impor). hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung berkehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang. identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (ecosystem services) sebagaimana yang dilakukan dalam millenium ecosystem assessment united nation. manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. secara menyeluruh, manfaat ini dikenal denganistilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (valuation) suatu ekosistem perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun hein al. ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu, seperti tercantum dalam peraturan kementerian lingkungan hidup nomor tahun mengenai pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis lhs) ketersediaan baik kuantitas dan kualitas jasa ekosistem akan berpengaruh dan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai panduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun daya duk . salah satu hasil kajian daya duk. berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada data terkait jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut tersebut berkaitan dengan luasan satuan ekoregion yang mendominasi kabupaten purwakarta yaitu dataran fluid vulkanik. kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluid vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan berakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. ekosistem dataran fluid vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng o. dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahundistribusi kelas dan luasan daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem jenis jasa sangat bea lai dera) ost aog atas tong sono ser amar san tari tan pangan angel tomat nang osis mar emosi too a20 bersih gee aon dian wanna naa tam biodiversity sumber: lhs rpm kabupaten purwakarta tahun daya tampsalah satu hasil kajian daya tamp yang tersaji pada tabel bawah ini. tabel distribusi kelas dan luasan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem distribusi kelas dan luasan daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem jenis jasa santan iklim pengaturan tataaliran h493: co, air dan banjir pencegahan dan perlindungan dari bencana pemeliharaan udara sumber: lhs rpm kabupaten purwakarta tahuberdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada tabel jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu o. tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan kawasan non terbangun yang meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masih cukup besar. keberadaan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau akan mampu menginfiltrasi air dalam tanah sehingga harian air (run off) akan semakin kecil sehingga siklus hidrologi dalam kondisi yang stabil. indeks kualitas lingkungan hidup daya dukung lingkungan juga dapat diukur dan didekati dengan menggunakan parameter indeks kualitas lingkungan hidup daerah, dengan asumsi semakin tinggi indeks kualitas lingkungan hidup, semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungan juga semakin meningkat. indeks kualitas lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program program pengelolaan lingkungan. selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal: membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendesain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengen kondisi lingkungan. undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. dengan adanya indeks kualitas lingkungan hidup daerah, diharapkan dapat menjadiperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun depan. dalam perhitungannya, masing masing parameter diberikan bobot yang berbeda. pemberian bobot berbeda dari ketiga indeks kualitas berdasarkan dampak serius dari kelangkaan yang meliputi indeks kualitas air dengan bobot o, indeks kualitas udara dengan bobot dan indeks tutupan lahan dengan bobot berdasarkan dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah ikplhd) kabupaten purwakarta tahun pengukuran masing masing parameter iklan kabupaten purwakarta ialah sebagai berikut. indeks kualitas udara iku) pengukuran kualitas udara kabupaten purwakarta dilakukan (sepuluh) titik pemantauan pada dua periode yaitu bulan juli dan oktober tahun hasil pengukuran kualitas udara tersebut disajikan pada tabel berikut. tabel kualitas udara ambien kabupaten purwakarta tahun lokasi lama tanggal so? no2 pengukuran pengukuran (ug nm3) (ug nm3)perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahun pengukuran pengukuran (ug nm3) (ug nm3) keterangan: berdasarkan hasil sampling passive sampler tanda ( ) menunjukan parameter tersebut tidak dianalisa sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten purwakarta sumber: lhs rpm kabupaten purwakarta tahun berdasarkan tabel atas dapat diketahui bahwa pada periode waktu pengukuran bulan agustus tahun kadar so2 tertinggi berada kawasan kantor pemkab purwakarta dan kadar no2 tertinggi berada kantor dpmptsp kab. purwakarta. sedangkan pada periode bulan oktober tahun kadar so2 tertinggi berada lokasi kantor pemkab purwakarta dan kadar no2 tertinggi berada kantor dpmptsp kab. purwakarta. atas dasar hasil perhitungan tersebut, maka dihitung indeks kualitas udara kabupaten purwakarta. parameter uji kualitas udara ambien jalan raya yang diukur mengacu pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengendalian pencemaran udara. parameter yang diukur dengan menggunakan passive sampler yang tersebar wilayah kota dan wilayah yang berpotensi sumber pencemar lebih tinggi dengan rentang waktu pengukuran dimulai dari bulan juli oktober terdiri dari parameter nitrogen dioksida no), sulfur dioksida so2), dilakukan dengan waktu pengukuran jam. berdasarkan hasil pengamatan semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan tahun baku mutu udara ambien nasional. terlihat semua parameter so2, no2 yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan peri tahun baku mutu udara ambien nasional. semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan debu dari lalu lintas pada daerah titik sampling. keberadaan konsentrasi dari parameter yang terukur lokasi ini lebih disebabkan oleh aktifitas jalan raya yag pada saat ini bila melihat data faktual terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta penambahan ruas jalan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha. ketentuan dalanpada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu pemakaian. besarnya tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokolampiran:tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan kabupaten rembang pasar grosir besarnya objek retribusi tarif satuan rp) ternak besar sapi, kerbau, kuda) per ekor hari ternak kecil kambing, domba) per ekor hari ternak unggas per ekor hari pedagang selain pedagang ternak per ekor hari pemakaian amalan: a.hewan kecil, per ekor b.hewan besar. per ekor pertokoan besarnya objek retribusi tarif satuan rp) pertokoan kelas per m hari pertokoan kelas per m hari pertokoan kelas iii per m hari bupati rembang, abdul hafidz |
got sekretariat jenderal biro biro biro perencanaan dan organisasi dan bagian bagian bagian bagian bagian pengelolaan kinerja perbankan keuangan, dan risiko perbendaharaan, dan bagian bagian hukum kekayaan negara, bagian penganggaran penatalaksanaan perusahaan, dan advokasi iii informasi hukumbagian bana bagian akuntansi dan hukum sektor keuangan pelaporan keuangan jabatan tunggal: dan perjanjian see beb sense tertera pan ketomeox sayatan ketomeor sasaran kelompok sasaran tretompox sasaran ruwasiowat it) rumasiona nasional ruvasiona litititil) mereka bee lena biro napa biro bagian bagian bagian perencanaan dan bagiankevin manajemen informasi manajemen hubungan pemilikan dan asistensi ps. span sumber daya manusia kelembagaan negara pengadaan manajemen hubungan ian baca bagian bagian mutasi dan kepangkatan masyarakat, dan barang milik negara bagian manajemen sistem bagian bagian informasi dan edukasi pearl ana barang, kepatuhan internal bagian bagian manajemen barang milik otomasi proses bisnis dan manajemen informasi iia see ata lilltititi kompor samaran (kelompok santan kelompok sasaran kelompok sasaran i ) rasional runasiona, runasiona, runasiona, littttitititli lilittittiti litiitiititii jdisubbagian subbagian subbagian subbagian mugaagian pengelolaan akuntansi dan perencanaan mete ana penganggaran perbendaharaan bei subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pengelolaan akuntansi dan perencanaan esai penganggaran perbendaharaan tan eri subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian berbahan pengelolaan peranan, pengelolaan tunjangan akuntansi dan peterpan kinerja dan risiko tata cara biro kinerja pelaporan keuangan lllliilit! iketomporsasatan nasional lliliiiiliia penatalaksanaan penatalaksanaan iia jabatan fungsional organisasi organisasi penatalaksanaan penatalaksanaan jabatan fungsional organisasi organisasi iic penatalaksanaan penatalaksanaan nic jabatan fungsional iii tata usaha biro (tiititit tketomeorsaaatan ruwasiona lliiiiitit) bagan organisasi biro hukum biro bagian maan bagian bagian hukum anggaran, hukum kekayaan negara, hukum pengelolaan bagan pen subbagian subbagian subbagian subbagian enejanyamud subbagian subbagian subbagian bagian subbagian pellliilt iketomborsasatan runasiowat. liltitititi bagan organisasi biro advokasi biro advokasi advokasi advokasi advokasi iii advokasi advokasi advokasi advokasi iia advokasi iva advokasi advokasi iib advokasi ini advokasi ivb advokasi advokasi nic advokasi ini tata usaha biro see ike kompor sasaran fungsional bagan organisasi biro sumber daya manusia biro sumber daya manusia bagian bagian bagian bagian ana perencanaan dan penghargaan, penegakan subbagian subbagian subbagian subbagian sudenaan subbagian subbagian subbagian subbagian senja ani subbagian penempatan sdm naa arta pengintegrasian data pengembangan pat pena dan lena subbagian subbagian sis lilit ikevomporsasatan rasio, tiim bagian bian manajemen hubungan media, latinbea ah, data dan layanan informasi pan subbagian subbagian nona man tik hubungan kelembagaan misa madan mamak maan (avonevematmasks negara informasi dan referensi subbagian pe) bagian subbagian subbagian per mai subbagian subbagian jawa ellliin (kevomporaasaran muasal lelilliiiii pengadaan iii barang milik negara iii subbagian subbagian stilisasi dan optimalisasi tata usaha biro barang milik negara bagian pemindahtanganan dan bagian bagian bagian penghapusan barang milk sarana barang milik otomasi proses bisnis dan negara bilik negara dominan aannformasi tketomeoruasaran #nasional,.dugaan pengelolaan bangunan nan dan mutasi sumber daya dan lingkungan manusia subbagian subbagian bagian, pengelolaan mekanikal bes ary pengembangan sumber dan elektrikal daya manusia subbagian subbagian apa subbagian administrasi perjalanan pengelolaan peralatan ml.sera una badan dan operasional akuntansi dan pelaporan pembinaan mental bagian bagian organisasi, tata laksana, manajemen barang milik naa tran lan kepatuhan internal dep bbbagian ema alah subbagian jabatan fungsional sapa barang milik negara iii subbagian subbagian subbagian iketomporyasaran runasiona direktorat jenderal anggaran tni oroambasi dan tata nenkan perencanaan lan tas dan sumber daya manusia seriparaa bagian kepatuhan internal, umum manajemen risiko, dan advokasi direktorat direktorat direktorat larkkyoray penyusunan anggaran anggaran bidang anggaran bidang (en oopatepaehe soopenyy pendapatan dan belanja perekonomian dan pembangunan manusia dan ktp them nekara kemaritiman kebudayaan macan subdirektokat burdirektorat kelas politik dan pendapatan negara ape pen surdikektorat surdirektokat bea enta obrol anggaran bidang anggaran bidang bundirektokat pena pekerjaan umum, kesejahteraan sosial anggaran bidang hukum agraria, dan tata ruang dan kepresidenan murpeprktocat, mayan bala anggaran bidan mama anggaran bicara bia leg gee rae pena eng dan lembaga tinggi pertahanan dan tan dan sana kecil menengah negara keamanan surdikektorat subdirektokat bubdirektorat sean hot anggaran bidang anggaran bidang riset, mitra pembantu pranaburdikektorat bundikektomat subdikektorat pai song nia dpi rina bsa anggaran bidang energi, power luan dian laporan keuangan racun perindustrian, dan amigakan wendanaka umum penganggaran risiko spp kesehatan kerapatan fiskal subsidi dan belanja lainnya sumdirektorat bubdirektorat subdirektokat len naga data dan dukungan data dan dukungan data dan dukungan peak tengah pend "teknis penyusunan teknis anggaran bidang: teknis anggaran bidang hukum, pertahanan dan anggaran pendapatan perekonomian dan pembangunan manusia (keamanan. lan aia! dan belanja negara kemaritiman dan kebudayaan ena naa panah dress5e nikel piiititti tietomeoksanaran teetomor sasaran iretomporaauaran iketomror sasaran wuwasionat ( muwastanat puwastonat (mi muwastomat littittititi letitititili litilitititii letitititiii dang irs, direktorat direktorat penerimaan negara bukan pajak direktorat penerimaan negara bukan harmonisasi peraturan subdirektorat tunnnrntoray surdirektorat bubdirektorat penerimaan sumber daya ewe rta transformasi sistem han pemakan (alam angan dar dan mung kementerian lembaga pengangkatan kementerian lempacia kan penerimaan sumber daya potensi, penerimaan, dan subpikektorat harmonisasi peraturan alam non minyak dan gas pengawasan standar biaya penganggaran bum kementerian lembaga kementerian lembaga surdirektorat sumdirektorat subdikektorat subdikektorat penerimaan kekayaan pre arie yee page evaluasi kinerja harmonisasi peraturan negara dipisahkan kanan nak penganggaran jaminan sosial buhdirektora" subgenre klorat tea dan pengawasan peraturan dan dukungan subdirektorat tomat penerimaan negara bukan teknis penerimaan negara teknologi informasi pajak sumber daya alam lian bukan pajak kementerian penganggaran pelarangan kekayaan negara dipisahkan lembaga remunerasi peraturan dan dukungan teknis penerimaan secara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara ikan plot edo kita telitititi iititiitit trevomporaanaran tkeromeor samaran tretomror sasaran tketompor santan (.muwasionat rowasiowas (ti. rotasional lilit letittittitii jakut ter tell tttittitit .y.advokasi subbagian subbagian subbagian ebeg pengembangan sumber rata layanan anggaran dan pengendalian dan daya manusia tata usaha kepatuhan internal subbagian bagian perencanaan dan subbagian subbagian riki tata laksana pengembangan karir perbendaharaan rumah tangga dan maa pata sumber daya manusia subbagian subbagian manajemen informasi subbagian pen jan, pengelolaan kinerja dan sumber daya manusia dan akuntansi, pelaporan peng papan dansa antar pelaporan pengelolaan jabatan keuangan, dan gaji sapa pbanjodipah fungsional subbagian tata usaha pimpinan tketomeor sasaran id. runasiona direktorat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara surdirektokat subdeektonat sumertorat mumoulktorat sumoikektorat pan pra eng age data dan dukungan tukang analisis ekonomi makro penyusunan anggaran penjuru nam anggaran menyusu nan anggaran anggaran han penyusunan anggaran dan pendapatan negara belanja negara belanja negara belanja negara geo non manga: pendapatan lan belanja seni hye seksi sen ata dan dukungan suka penyusunan anggaran data dan dukung penyusunan anggaran penyusunan angga han penyusunan pembiayaan teknis penyusunan amalia ekonomi makro belanja pegawai eny bersih kasa belanja subsidi energi utang anggaran pendapatan lan belanja negara meski sex sena sek bekal data dan dukungan analisis penerimaan penyusunan anggaran pen han anggaran panas ane kanan penyusunan pembiayaan terus penyusunan perisakan dan murai belanja rahang lembaga energi utang anggaran pendapatan dan mulanya negara seksi sena semi sena seri seri data dan dukungan negara bukan pajak belanja modal belanja bantuan sosial transfer daerah now antang anggaran pendapatan dan belanja negara lil wen seksi besi ama lab kppmbonran seksi penyusunan anggaran seksi seksi data dan dukungan bali mana tesebut penyusunan angga kan belanja hibah dan menyusu nan anggaran pengunggahan kini teknis penyusunan anggaran penempatan daa belanja lakinya konsolidasi data belanja transfer daemon fiskal anggaran pendapatan "gaia negara negara than belanja negara peri warna kelompok jabatan fungsional lele . direktorat anggaran bidang perekonomian dan kemaritiman sumdmektokat subdirektorat pun pan bumdiwektorat sngnrertoant anggaran bilang prkkiliaan anggaran lana pemnumuntan, pengen anggaran bidang energi, dng mob yen luna anggaran minang pertanda, mantra tanpa adage eren pegang adonan anggaran bilang keuangan sama ban kerabat anggaran pulang kelautan dan kiemitanan api ragi hedketron dan ketenagakerjaan phenodesua perekonomian dan kemaritiman sek seksi nara seksi anggaran pertanian, anggaran pekerjaan anoda wan ceria non: badung anggaran energi, anggaran regangan dan kelautan dan kehutanan umum, agraria, dan magi lara bersebee perindustrian, dan tata ruang den kersanoakeraaan perdagangan semasa sesi aan sen seksi anggaran pertanian, anggaran pekerjaan bekal keagajaraa ppa jer panas anggaran energi, pengolahan data kelautan dan kehutanan umum, agraria, dan mag perindustrian, dan anggaran kementerian data kuang bean leni perdagangan lembaga sena lunasi pram mens anggaran pertanian, anggaran pekerjaan lengan perang ogyurpeyaramak) dia angkatan energi, kelautan dan kehutanan umum, agraria, dan laga eri pelan kanoman lag pgn year pep perimustkian, dan tata ruang enka perdagangan sea seksi suu seks anggaran pertanian, anggaran peek.ikan leg bet rotor cek panda anggaran energi, kelautan dan kehutanan umum, atika kia, dan kiat ema ent asas perindustrian, dan tata kuang menengah perdagangan kompor tanaman (hi ruwasiowas (h7 direktorat anggaran bidang pembangunan manusia dan kebudayaan subbagian tata usaha mumikiktomat tomat iek muudimektokat sunbikek tor data dan dukungan teknis anggaran tulang pendidikan enam bidan anggaran bidang agama dan penternnenpapantakayera kua tiba anggaran bilang dan kepemudaan pikun lembaga tinggi negara aan pembangunan manusia lan kebudayaan anggaran kempahteraan kena anggaran user seksi seksi anggaran penipuan dan anggaran agama dan sosial dan kepresidenan bea "pad teknologi dan anggaran kesehatan dukungan teknis sea tani kaa aas pendidikan tinggi awal (akan kesejahteraan apa anggaran sen, pengolahan data ani mere nan parenppn pan gantikan pan sosial dan kepresidenan meri eiga ghe tgm kran teknologi dan angkatan kesehatan anggaran kementerian fi) pendidikan tinggi lembaga negara anggaran bebpamekaan jkt angg kis mens anggaran pendidikan dan angkatan agama dan sosial dan kepresidenan teknologi dan anggaran kesehatan eprartoaan pendidikan tingga laras anggaran meslamiterakn ana anggaran rise, seksi anggaran pendidikan dan anggaran agama lan rt, sosial dan kepresidenan teknologi dan anggaran kesehatan dad luas west pendidikan tinggi dkevompox samaran nasional .yiman keamanan, dan bagian anggaran bendahara umum negara subbagian tata usaha umb kto ray usu goa akan can get laa vera sumpirektorat sundikektorat protein mitra pembantu pengguna kanoman keuangan padian angsana tan teluk, minum, anggaran milano politik anggaran bidang hukum were bagi anggaran bendahara umum ianobayan mengenang uas men ana pertanahan dan keamanan, dan menara pembelokan belanja buah han bagian anggapan menganiaya umum "belanja lainnya negara sekai seks seksi seksi ksa mitra pembantu anggaran bidang penyusunan rencana seksi anggaran bidang ancaman bidang pengguna anggaran pertahanan dan anggaran belanja tikungan teknis ksi sek sesi seksi gakk jarang anggaran bean sindiran aaa pengguna anggaran naan beneran pengalaman data pertamanan dan anggaran belanja anggaran adi kei keamanan nuansa lainnya kementerian lembaga seksi ksi sesi seksi seksi mitra pembantu, anggaran mudang anggaran bidang eceng biaya pengguna anggaran meranti sora plan hukum ana pendanaan visum negara pesanan seksi tenan seks seksi seksi anggaran bidang mitra pembantu penyusunan laporan anggaran bidang anggaran bidang mencnjorpetap pengguna anggaran keuangan belanja politik hukum aan penganiaya umum negara susun dan belanja lainnya direktorat penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dilisankan pepe span ear subdirektorat peraturan dan dukungan sumoirektorat daa aka sumdirektokat potensi dan pengawasan pan dan aan, penerimaan sumber daya tnyaenpa itn penerimaan kekayaan penerimaan negara bukan nata alam minyak dan gas bumi negara dipisahkan pajak sumber daya alam dan peace pena kelapa kekayaan negara dimakamkan yan ama akan penerimaan binder data lag pamen dan pengawasan panorama bukan pama penerimaan energi dan penerimaan kekayaan dalam minyak gas bumi sumber naya minimal negara dipisahkan bag denda sopan kpud uin sahkan pengenalan bullet pangan lorena man ewa kpn fermesijumagi nya hasan penerimaan negara bukan tanpa penerimaan kehutanan penerimaan kekayaan |alam minyak dan gas bumi penerimaan non miny pajak mumbikr daya alam dan perikanan negara dipisahkan montok peranakan dang anyirahkan das seks seks pengelolaan data penerimaan sumber daya sena pare." ntb potensi dan pengawasan yeneklmaan negara bukan alam minyak dan gas bumi penerimaan panas bumi penenppajngerntakorrskhagan kekayaan negara pajak sumber daya alam disahkan dan kekayaan negara wntrsankan kek seksi penerimaan sumber daya ksi pala nolan pemeran (alam minyak dan gas bumi penerimaan panas bumi neraka bukan pajak suren daya alam dan kekayaan negara inttsahkan (revomeoranstan fungsional jdih.kemenkeu.go.id direktorat penerimaan negara bukan pajak kementerian lembaga tata usaha surdirektorat subdikektokat subwihektorat siekakektonat. potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan pin open engan pengawasan kementerian pengawasan kementerian pengawasan kementerian ngen lembaga lembaga ii! lembaga (ii rebana negara bijian pa.iak lembaga lembaga lembaga ina kemenag pian mega sex seksi seksi seksi potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan aga rtproenyeag pengawasan kementerian pengawasan kementerian pengawasan kementerian adukan itiak kementerian lembaga lembaga lembaga lembaganic kementerian lemisacia seksi seksi sesi mr. potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan veneta sun pod pengawasan kementerian pengawasan kementerian pengawasan kementerian pangean lembaga lembaga lembaga id: kementerian lembaga llllitititi tkecompor samaran fungsional lilit)ba evaluasi kinerja teknologi informasi penganggaran penganggaran penganggaran per seksi seksi perencanaan sistem standar biaya bidang evaluasi kinerja bidang seksi ada apastandar biaya bidang evaluasi kinerja bidang pamannya pembangunan manusia pembangunan manusia pena dan kebudayaan dan kebudayaan seksi seksi bars standar biaya bidang evaluasi kinerja bidang iii politik, hukum, pertahanan politik, hukum, pertahanan napa ttm dan keamanan, dan bagian dan keamanan, dan bagian pera ran eta gang, anggaran bendahara umum anggaran bendahara umum negara negara sanga seksi seksi seksi evaluasi kinerja dukungan teknis klasifikasi anggaran nan ima tata usaha subdirektorat subdirektorat pena tia harmoni peraturan harmonis ara uran harmonisasi peraturan harmonisasi penganggaran kementerian lembaga kementerian lembaga teman oral, remunerasi woman rumah harsiowsas peraturan asep hanmeabasi harmonisasi peraturan kementerian lembaga kementerian lembaga jaminan sosial kesehatan remuneraharmonisasi peraturan harmonisasi peraturan nana harmonisasi penganggaran penganggaran api sarang ben penganggaran kementerian lembaga kementerian lembaga nic depan remunerasi iii pilliliiit kompor sasaran runestona lllliiiil jdih.kemenkeu.grid direktorat jenderal pajak direktorat jenderal bagian organ basi dan tata rima ata bagian pengembangan, dan pemberhentian pegawai direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat tomat ana pan peraturan perpajakan peraturan perpajakan pemeriksaan penagihan penegakan hukum ekstensifiasi dan pembalap keberatan dan banding nanang peraturan teman suboirektorat subowektorat subdirektorat subdirektopat lead subdirektopat subdirektorat iia tata cara perwatakan peraturan pajak perencanaan pemeriksaan bukti pengurangan dan manga pak demak penghasilan badan pemeriksaan permulaan keberatan pens gerakan subdirektorat subokestnoat peraturan pajak enteng pan dariku apn dis ekspor forests sublirentorat subonrentorat pertambahan nilai legenda naaktroran penyidikan pendataan banding dan gugatan dampak kebijakan industri penghasilan corak: praja din pertama peraturan pajak pertambangan nilai suboirektorat kentang, lmnpennaorad subdirektorat suroirektorat snn urat pemeriksaan transaksi forensik dan barang kepatuhan wajib pajak perdagangan jasa dan bantuan hukum penta has penilaian batang dan gugatan berkerah nya bumoirestorat peraturan pajak bumi sublarentorat subdirektorat siman suboerektolat subdirentobat (dan bangunan dan bea harmonisasi peraturan kerjasama dan dukungan penilaian peninjauan kembali dan administrasi dan perolehan hak atas perpajakan pemeriksaan walks evaluasi penerimaan tanah dan bangunan penagihan bosengih pilliiiiii nos ake peliiiiit pelliliii pte lilit sosok mwasowe moscow ("| some muncsow mas sow lilit lilit 1nnnnnnan lilit lilit (pil (lilit direktorat direktorat derek rat direktorat kepatuhan internal dan rek tomat direktorat direktorat penemuan, telatanke dan pen tak transformasi sumber daya ane nan tekanan, transformasi proses perpajakan internasional intelijen perpajakan hubungan masyarakat perpajakan perda komunikasi dan reformasi sup rat swbdarektorat subdiertorat sngarusropan menempa ppn basa perjanjian dan kerja seno penyuluhan perpajakan pelayanan operasional kepatuhan internal sama perpajakan intelijen strategik sistem informasi penyuluhan internasional subokrektorat pemakan direktorat sumlxrektorat subowektorat subokrektorat subdifektopat pelayanan perpajakan pendukung operasional investigasi internal fear pengembangan pelayanan bas sen hora lag menjual internasional suncarertopat sean sta suboirektorat swbdirektorat menawan pertukaran informasi sane hubungan masyarakat pemantauan sistem dan pengembangan intelijen penegakan subdirektorat subdirektorat pns pengembangan subdipektorat kerjasama dan kemitraan kiki basterspias dan operasi intelijen ata kompetensi dan subonpertorat pengembangan kapasitas manajemen transformasi pegawai pil pil lilit (lilit pellllun cell. drecomeoraauatan dkewwporasaatan dkevowpoxaasatan dkevowpoxasastan ikevowporussaran deevoweorasaaran drevompoxasaaran wosiomt moscow mwosomu jokowi maskot atom mason llititittn litititit llllitiiii lltiiititi lelilitiii leliiiil lilit direktorat jenderal bagian perencanaan, bagan bagian organisasi dan tata laksana pengembangan, dan mutasi uan kepangkatan keuangan pemberhentian pegawai bagian subbagian rna bagian bagian bagi subbagian subbagian bag subbagian subbagian subbagian subbagian surgawi bagian subbagian bagian inventarisasi, subbagian pemeliharaan, dan urusan dalam penghapusan lam pasar fungsional iri bee direktorat peraturan perpajakan tata usaha peraturan ketentuan umum subdirektorat mubdarertorat pertemuan pake kun dan dan tata cara perpajakan peraturan pajak kan tambahan bangunan dan bea dan penagihan pajak dengan pertambahan nilai industri lan lada perolehan hak atas tanah surat paksa dan bangunan peraturan ketentuan peraturan pajak peraturan pajak seri umum dan tata cara pertambahan nilai pertambahan nilai merana perpajakan industri perdagangan peraturan pemenuhan peraturan pajak menyurat pasi seri penari pajak dengan surat pertambahan nilai pertambahan nilai peran plan paksa industri perdagangan seksi seksi seksi seksi peraturan pajak peraturan bea peraturan perpajakan peraturan pajak pertambahan nilai perolehan hak atas peraturan pajak tidak langsung lainnya illllitlt iketomeorsasatan runesionat teeliseie direktorat peraturan perpajakan tata usaha subdirektorat peraturan pemotongan dan subnaieokan subdirektorat peraturan pajak pemungutan pajak penghasilan bantuan hukum harmonisasi peraturan penghasilan badan dan pajak penghasilan orang perpajakan seksi seksi seksi peraturan pajak peraturan asongan soda analisis peraturan penghasilan badan bantuan hukum perpajakan seksi sena peraturan pemotongan bal seks penghasilan seksi seksi peraturan pajak seksi peraturan pajak sinergi peraturan maan penghasilan orang bantuan hukum ini epa seksi analisis peraturan beban binary perpajakan internasional idi alibi ikeuomeorsanatan fungsional denatkiei direktorat pemeriksaan dan penagihan pemeriksaan dan penagihan tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat seksi seksi seksi li, perencanaan pengendalian mutu pemekaran was pajak dukungan penamaan dan pemeriksaan wajib pajak end pemeriksaan sektor sumber daya alam pemeriksaan evaluasi penagihan seks evaluasi dan segera taman pkn dan data dan dukungan pemebdalian heru dadi serapan bemernann pemeriksaan transaksi khusus lainnya pemeriksaan administrasi penagihan sesi fungsional www jdih.kemenkeu.offs bagan organisasi direktorat penegakan hukum direktorat penegakan hukum tata usaha subdikektorat. subdirektroat subdirektorat hampa penyidikan forensik dan barang bukti seksi seksi aksi mua pemeriksaan bukti barang bukti dan permulaan iii tahanan ike lomeoxsasatan fungsional llliiiitii bagan organisasi direktorat ekstensifikasi dan penilaian direktorat ekstensifikasi dan penilaian 'tata usaha ekstensifikasi pendataan penilaian penilaian seksi seksi ara sii seksi perencanaan perencanaan benda penilaian massal ekstensifikasi dan pemetaan perilisan massal pama bangunan seksi seram seksi seksi awan seksi liliitiiti kelompok sasaran runasiona, lliiitiititii bagan organisasi direktorat keberatan dan banding direktorat tata usaha subdirektorat subdirektorat ktp aan seksi seksi seksi kenangan banding dan gugatan banding dan gugatan iia peninjauan kembali sesi seksi pad seksi seksi evaluasi banding, orangan banding dan gugatan banding dan gugatan 1ic gugatan, dan peninjauan pengurangan dan keberatan iv. sespepibd nasional lliliiiiti bagan organisasi direktorat potensi, kepatuhan, dan penerimaan perpajakan potensi, kepatuhan, dan penerimaan perpajakan tata usaha subdirektorat subdirektorat seksi sesi sesi potensi sektor industri damai akan beraturan ajak header potensi sektor dampak kondisi makro kepatuhan wajib pajak pembukuan dan perdagangan ekonomi sektor perdagangan rekonsiliasi seksi seksi piliititit has ruwasionat ltttitititi www jdihikomankeu.gaet bagan organisasi direktorat penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat tata usaha subseksi sesi seksi dukungan penyuluhan pena mutu pengelolaan berita kemitraan wajib pajak paras pemueraaban tan pai den knowledge based pengklooaalesn ton: bea kelompok jabatan (h. rumasiona. (j dana bagan organisasi direktorat teknologi informasi perpajakan teknologi informasi perpajakan tata usaha subdirektorat pelayanan sistem ita pemantauan konfigurasi informasi bimbingan mater dan kapasitas bag sera pena keamanan lea enak dan pemutaran data sistem dan jaringan pertukaran data ada papan kia ara pemantauan basis data pelayanan jaringan pengelolaan intranet pemantauan pengolahan komunikasi data dan internet data dan dokumen (ulas aas fungsional bagan organisasi direktorat kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur tata usaha subdirektorat murdireatorat pegawai sesi seksi sin seksi seksi seksi pengujian kepatuhan investigasi internal pengembangan depan pengembangan stan pena mara seksi dek seks pengembangan men tua aparat asean nga pililiiiiti pas ruvastona. liliititit) bagan organisasi direktorat transformasi teknologi komunikasi dan informasi transformasi teknologi komunikasi dan informasi tata usaha subdirektorat subdirektorat bar perancangan sistem dan pengembangan pengembangan aplikasi prosedur perpajakan konfigurasi basis data perpajakan analisis konfigurasi dan pengembangan jaringan pengembangan aplikasi kapasitas komunikasi data informasi geografis masa jaringan sesi per komunikasi data pengelolaan basis data informasi dan pelaporan ulan haram seksi pekan prosedur pengelolaan data spasial pileg hasan ltlitittiti #uwasionat llliiiititl direktorat transformasi proses bisnis tata usaha bubdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat seksi seksi seksi seksi sea pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan por anin penyuluhan pelayanan penegakan hukum ekstensifikasi pen vera seksi seksi seksi seksi pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pemetaan pung ema peta penyuluhan pelayanan penegakan hukum dan penilaian pee apa ali dia tkevomeor sasaran ruwasionat bebek direktorat perpajakan internasional tata usaha subdirektorat subpirertorat surdirektorat perjanjian dan kerja sama beban dan pertukaran informasi perpajakan internasional anime tiga bpr perpajakan internasional seksi seksi ksi perjanjian dan kerja pan pertukaran informasi sama perpajakan perpajakan internasional internasional seksi seksi seksi perjanjian dan kerja can ana pertukaran informasi sama perpajakan plane perpajakan internasional aan internasional seksi seksi sesi perjanjian dan kerja pena cat ira pertukaran informasi sama perpajakan lan perpajakan internasional iii mba. ear internasional iii pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional aini tketomeoryasatan #owasiowau pmi bagan organisasi direktorat intelijen perpajakan direktorat intelijen perpajakan tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat seksi seksi seksi pop perencanaan dan perencanaan dan perencanaan dan agai pari seksi dan distribusi idp potensi hukum seksi seksi seksi pengumpulan, seksi intelijen penggalian intelijen penegakan #pengamanan dan telaten penggalian intelijen penegakan lantaran penggalangan potensi iii hukum ill desenann iketomeoryasatan runastona lliliiiiit)bagian bagan pengelolaan barang direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat burdikektorat burdirektorat bubdirektorat cukai harga surdirektorat buddikektorat subdirektokat subdirektorat subdikektorat surdirektorat bubdirektorat bubdirektorat bubimrektorat sumdirektorat putih surdikektorat burdikektorat subdikektorat subdikektorat bubdirektorat penitensi cukai dan subdirektorat surdirektokat barang kena cuka subdirektokat bubdikektorat bubdikkktorat program prioritas dan avihorben economic operator illiititi) ciliiititi piliititt iilititititi kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan oku (ne ttd papan direktorat direktorat direktorat dekat, informasi kepabeanan dan penerimaan dan cukai kepatuhan internal audit kepabeanan dan cukai penindakan dan penyidikan perencanaan strategis bubdirektorat perencanaan sistem pencegahan perencanaan audit intelijen penerimaan informasi subdirektorat suburektorat surdirektorat pengembangan sistem pengawasan kepatuhan enggan kanan iban informasi dan investigasi internal oak neon bubdirektokbubdikektorat bana tomat subdirektorat monitoring, evaluasi, subdirektorat layanan data pengelolaan kinerja dan kualitas penyidikan patroli laut bpa aaa see mikami ealidepi treromrox sasaran tkevomror sasaran tketompoxganaran tketomror santan tretomror santan fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional anak lititititi lilittitit ben seen .y. bagan organisasi sekretariat direktorat jenderal direktorat jenderal organisasi dan tata laksana administrasi kepegawaian pf.pengembangan kepegawaian negara tata laksana mutasi kepegawaian pengembangan pegawai perbendaharaan pengadaan rumah tangga bagian subbagian semadi (tttiiiit fungsional llliliitiii bagan organisasi direktorat teknis kepabeanan teknis kepabeanan tata usaha impor ekspor nilai pabean klasifikasi barang registrasi keparahan impor ekspor nilai pabean klasifikasi registrasi kepabeanan boononc pelatuk odt ekspor klasifikasi registrasi ketahanan monitoring dan evaluasi impor ekspor nilai pabean klasifikasi registrasi keparahan prioritas impor nilai pabean klasifikasi registrasi kepabeanan ellliliti) fungsional litititiii www jdih.kemenkeu.solid direktorat fasilitas kepabeanan tata usaha subdirektorat pembebasan kepentingan yag pantas impor tujuan nek fasilitas kawasan industri terbatas migas ekspor pembebasan kawanan berikat perdagangan bebas ena seksi gua seksi paritas kawasan esa mea ingin fasilitas aneka tambang maa uan gudang berikat ekonomi khusus dan horor evaluasi dan harmonisasi evaluasi dan marmotabasi ale evaluasi dan barmonbasi pembebasan kepentingan tempat ata kebijakan fasilitas kebijakan paritas impor peta apes mal kebijakan fasilitas sea pura dan harmonik evaluasi dan harmonisasi kebijakan fasilitas kebijakan fasilitas pembebasan acara san non dosa tketomporsaaaran runasiona, ttw direktorat teknis dan fasilitas cukai direktorat teknis dan fasilitas cukai tata usaha subdirektorat bubdirektorat subdirektorat poin arpokaan potensi cukai dan tarif cukai dan harga dasar perizinan dan fasilitas cukai kepatuhan pengusaha pengembalian cukai bea men sai javana seksi seksi seksi pane perizinan dan fasilitas pelunasan cukai potensi cukai aksi seksi seksi seksi seksi aib aina seksi tarif cukai dan kepatuhan pengusaha harga dasar pertamanan parlilitan pengembangan camat barang kena cukai lielilliiiti iketomporyasatan (|. runastonat dinrektor subdirektorat seksi seksi sesi persegi seksi multilateral bilateral regional pra penyuluhaned fungsional tekebessstan keberatan banding upaya hukum peraturan keberatan banding upaya hukum peraturan seksi ter seksi seksi evaluasi keberatan naval upaya hukum peraturan ill hee (). ruvasiona wuw jdih kemenkeu gak bagan organisasi informasi kepabeanan dan cukai tata usaha subdirektorat rektor nama penanganan pengembangan era huta any ker gar penanaman dan sistem informasi informasi apem anatara layanan data maan seksi pengendalian keamanan tea kelola kebijakan mea nan setan pop pengelolaan basis data knpi infrastruktur ppa esai seksi sesi manajemen program penahan nia yakni teknologi informasi sistem informasi teknologi informasi ann bpa tank sistem informasi lllliiilt kelompok jabatan ih) puwasiowa leliiitititi bagan organisasi direktorat kepatuhan internal direktorat kepatuhan internal subbagian direktorat puadirann oa, direktorat tenekoahan pan aan ban pen jaminan urutan pengelolaan milik seksi elukan dan perjamuan kualitas pemomkonnan kotak pengendalian gratifikasi pemain mesin pengawasan kepatuhan seksi seksi analisis data dan dan investigasi penjaminan kualitas pengelolaan kinerja internal ata pengawasan kepatuhan seksi seksi versi yari pengaduan dan investigasi penjaminan kualitas iii pengelolaan kinerja iii internal iii ketomeorsanatan runasionat www jdih.kemenkeu.grideksi seksi perencanaan audit iii pelaksanaan audit pelaksanaan audit iic penjaminan kualitas penjaminan kualitas ptitititt ini fungsional kue bagan organisasi direktorat penindakan dan penyidikan penindakan dan penyidikan #tolkien penindakan narkotika penyidikan sarana operasi patroli laut intelijen kepanjangan penindakan umpak intelijen narkotika penyidikan sarana operasi patroli laut intelijen cukai penindakan ekspor penindakan nakkittika penyidikan sarana operasi patroli laut sesi pemanasan penampakan cukai operasi narkotika barang mal pemindahan mama penjara pan tinunwden fungsional www jin.kemenkeu.gettata usaha beapengembangan proses penagihan dan perencanaan dan evaluasi penerimaan lliliititi fungsional direktorat jenderal perbendaharaan sekretariat bagian bagian bagian lan direktorat direktorat direktorat direktorat pembinaan pengelolaan sumdikektorat mens sumdirektokat one pen banyak bala kaa kerjakan investasi dan standardisasi teki rasi anggaran mana aan badan layanan umum tan subdirektokat kebijakan treasury penganggaran, tarif, remunerasi, dan pelaksanaan anggaran dealing roman pengelolaan kinerja dan informasi badan layanan manajemen risiko risiko investasi umum surdikektorat sundirektokat pen fae senin surdikektorat pembinaan pengelolaan pelaksanaan anggaran hukum keuangan badan layanan subdirektokat subdirektokat san diakatoran, sundirektorat pembinaan pengelolaan pelaksanaan anggaran aan elu keuangan badan layanan subdirektorat mamkimen merenung investasi pemerintah maan perak peri bolaan pelaksanaan anggaran pete ega nan daerah badan usaha keuangan badan layanan bendahara milik daerah umum sumdiektorat subdirektokat analisis dan setelan, akuntansi, dan ninja pengembangan pelaporan pengelolaan liliiiiit) lilit) itiiitittiti dkevomeor santan tkevomrox sasaran pketomeoraanatan tkevompor santan #rasional #nasional th) runasionas #nasional ted iei kuba dna daa direktorat pat direktorat akuntansi dan pelaporan rar leg papan (sistem informasi dan surdikektorat subdirektorat subdirektorat standar akuntansi transformasi nana lasi pemerintahan kelembagaan burdirektorat sunting penelitian dan akuntansi pengembangan, mana selama informasi internal sundikektokat bimbingan akuntansi harmonisasi peraturan pengelolaan sistem menyamar perbendaharaan informasi eksternal sundiektorat surdirektorat subdirektorat ppp epova pembinaan proses bisnis pengelolaan bendahara umum negara daur nerndarun subdikektorat kuno wwe rat subpirektorat penyusunan laporan pen deg orippag pengelolaan keuangan pemerintah kata rara transformasi teknologi perbendaharaan tea subdirektorat pembayaran program statistik dan analisis jaminan boreal, perhitungan laporan keuangan pihak ketiga, uan kerjakan tuntutan ganti rugi bea aah (ea dieomron sasaran pkeuomroraanatan tetomvor saluran puwastonat rotasional (m7 (hi runasiowat lilit lilititiiti lititiitlit:) .y. sekretariat direktorat jenderalsubbagian kehumasan, layanan subbagian subbagian pengembangan kompetensi dan budaya perbembaharkan pengakuan karan pemakaman barang jasa organisasi paper pengendalian internal subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian sistem informasi dan pengelolaan belanja subbagian jertopttadtel layanan sumber daya pegawai dan rumah tangga manusia kesejahteraan pilititit jkevomeorsasatan runasiona sia pelaksanaan anggaran data usaha sumiirektokat sektor tomat supresi subimkgktokat seksi seksi pengelolaan data dan seksi seksi yaknbatee pelaksanaan anggaran anggaran ika anggaran ui a anggaran ivab anggaran anggaran iv:katan ancaiaran anggaran angajakan anggaran iv cv d pelaksanaan anggaran iv. cllllititi bes: fungsional litittiititii direktorat pengelolaan kas negara bubbachian sumdilektorat mea pat surdirektokat subdikektorat suboirektokat manajemen rekening subuolktokat aha kebijakan treasury dealing manajemen penerimaan dan manajemen kas pinjaman lainnya dan pembinaan setelan, akuntansi, dan goodman manajemen risiko, pengeluaran kas dan hutan pertanggungjawaban pelayanan pengelolaan kas bendahara sesi seksi pengelolaan rekening aia peraturan dan pengelolaan rekening manajemen kas pinjaman lainnya slim pengrlantaan laras kepatuhan pengeluaran dian hibah alam dan nok sumber load emas daya alam men fisik kayanya enggan pengelolaan rekening setulmem, akuntansi, dan mamalia ko, oktfolo dar dukungan pena binatang: lamanya milik pelaporan transaksi ssetaahilitv committee kementerian lembaga treasury dealing kolom seksi seksi sung sesi besi seksi keunikan rekening kan pembinaan pengelolaan investasi riset ekonomi dan umum negara dan ang organi desa pertanggungjawaban aji anang kas sung benang medan: pangan atasan peruntungan final ketiga na. bendahara mais sesi bekal kek seksi seksi konsolidasi pelaporan pengelolaan balita konsolidasi rekening akuntansi dan pelaporan pelaporan pengelolaan keuangan kuasa dan hibah bendahara pusat dromo santan fungsional johan rol cpi direktorat sistem manajemen investasi data usaha bukmirektokat sumnkektorat surdirektorat sundirektorat subdikektokat invest: peter subimrkktokat mabukan kelembagaan kinerja dan risiko investasi hoon pny tan sana dalm badan usa mak key lainya daerah senayan seksi seks investasi pemerintah karya! pengembangan, dan investasi badan usaha kredit program dan perencanaan strategis soraanooarn matan milik negara (ena investasi lainnya investasi sein seksi seksi seksi seksi investasi pemerintah mnubuingan kelembagaan investasi badan usaha kredit program sesi seksi seksi seks seks seks investasi pemerintah hubungan kelembagaan perjanjian dan investasi badan usaha kredit program dan versi seksi seksi seksi seksi analisis dan analisis dan pengembangan analisis uan analisis kelayakan data, informasi. dan perjanjian dan pengembangan investasi stasi pembuatan pengembangan kredit investasi pelaporan kepatuhan badan usaha milik dekan badan berada milik program dan investasi negara daerah lainnya clepeeli tretompor santan fungsional tes bii . direktorat pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum subbagian 'tata usaha subdniii seksi seksi seksi seksi seksi peraturan dan ada nyamiia umum i a seksi seksi seksi seksi peraturan dan remunerasi!n b seksi seksi seksi seksi seksi penelitian dan informasi badan layanan pembinaan pengelolaan pembinaan pengelolaan pembinaan pengelolaumum il umum ili tketomporwasaran ruwasiona direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan subbagian sundikektokat sumdirektokat rektorat subdirektorat buwakektorat subdikektorat bimbingan akuntansi akuntansi pusat dan diana pena sistem akuntansi instansi dan bendahara pelacakan keuangan apn naa muat legend pra tontonan umum negara bendahara umum negara seksi eka sesi sek seksi pelacakan kas dan konsoukasi dan dukungan pengembangan. sek pengembangan manual satuan akuntansi sistem akuntansi pusat men pia tertahan kapital lag conan statistik keuangan pemeritahan bendahara umum negara operasional seksi sek sex sesi dukungan implementasi seksi akuntansi pusat dan seksi konsolidasi dan konsolidasi dan standar akuntansi bimbingan akuntansi pelaporan realisasi pusat umum negara basa busa seksi sek sesi sex seksi dukungan implementasi seksi pelaporan badan lainnya, sistem akuntansi konsolidasi dan konsolidasi dan dan unit khusus anggaran lebih sektor publik daerah negara sekai seks seksi sena sks seksi analisis laporan fasilitasi komite standar pengelolaan bagan akun perang laten nek kevopemad tep penyusunan larikan keuangan lan pelaporan akuntansi pemerintahan standar pembenaran plp anya nara keuangan manajerial keuangan bens aan teetompor instan suasana bahasan sistem perbendaharaan muroinektonai sunumrektokat sundikektorat bindanektorat pembayaran program jabatan sundirkktomat penelitian dan standardisasi dan transformasi kelembagaan mengembangan, dan pena naa par tendemdangan kapasitas plang maps seksi seksi tenenocman mien penelitian dan minsomgasi ratu ran pembiruan ose max pengembangan kapasitas pertama kosan pembayaran dan pengembangan sistem penerimaan perbendaharaan verbendianaraan uan hukum peter stasiun sek penelitian dan seksi seksi standardisasi dan seksmembawakan jaminan pengelolaan likuiditas perbendaharaan perbendaharaan dan hukum pengelola kesehatan peni sebab asia seksi seks standardisasi dan pembayaran pembukaan pelaporan dan masi kerjasama kelembagaan kar laten tani behind bean (en pengembangan kapasitas fihak benda cos yekdendaharaan ganti rugi reksa seksi seksi mana (iv bening pase fungsional rangka direktorat sistem informasi dan teknologi perbendaharaan tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat perancangan dan subdirektorat pengelolaan sistem pengelolaan sistem pengelolaan transforma ape paparan perencanaan dan pengelolaan sistem pengelolaan sistem pengelolaan perangkat pengembangan aplikasi informasi internal informasi eksternal lemak karena tak mobsstai sik pengkolan sentani pengelolaan sistem pengelolaan. pengelolaan kinerja jaringan pengembangan ata informasi internal informasi eksternal dan komunikasi data bea ea dukungan teknis dan pengelola data sesi sana pengendalian mutu referensi dan pengguna layanan pengguna pengelolaan dananaleni aplikasi sistem bra peta iiitttitit tketomporyanaran phi runastonat .y. direktorat jenderal kekayaan negara direktorat jenderal dena bagian bagian ane dan kepegawaian keuangan perlengkapan direktorat direktorat direktorat pan abg pia pengelolaan kekayaan barang milik negara kekayaan negara dipisahkan kei utang segara dan negara dan sistemkekayaan negara kekayaan negara pengelolaan kekayaan subdirektorat snoaanan ja, pa, barang milik negara ayan neo pengembangan sistem aplikasi kekayaan negara pengolahan data dan lain lain iii layanan ional pilliililt lillililt lllliliti illiiliii lombok batan kevomporyasatan kelompok sasaran kelompok sasaran nasional fungsional nasional nasional lilitiititit) keeeibetu ltittttiiti direktorat direktorat tuk menorah penilaian lelang psa ari san, subdirektorat subdirektorat subdirektorat standardiktorat kualitas penilai subdirektorat subdirektorat pena bina lelang iii hubungan masyarakat analisis data dan informasi penilaian llliliilit! liliiitiiti tliititiiti tkevompor sasaran kelompok samaran kelompok sasaran i | runasiona. runastona. runasionau lllliititit litiititii llliiitiitl) bagan organisasi sekretariat direktorat jenderal direktorat jenderal bagian subbagian subbagian penyanyi subbagian misa subbagian subbagian kepatuhan internal dan perencanaan dan subbagian tupeaan subbagian evaluasi hasil administrasi umum akuntansi dan pelaporan vena dan rumah tangga pemeriksaan kepegawaian jadi clliiiiit: dea fungsional leliiiiitl) bagan organisasi direktorat barang milik negara direktorat barang milik negara tata usaha barang milik negara barang milik negara barang milik negara barang milik negara barang milik barang milik barang milik barang milik negara negara ila negara iia negara iva barang milik barang milik barang milik barang milik negara negara iib negara uib negara ivb barang milik barang milik barang milik barang milik negara negara iic negara negara ivc barang milik barang milik barang milik barang milik negara negara iid negara ind negara ivd lllilitit: fasa runasionat lltiitiitl!na kekayaan negara kekayaan negara kekayaan negara dipisahkan dipisahkan 1ib dipisahkan iii kekayaan negara kekayaan negara kekayaan negara dipisahkan dipisahkan iic dipisahkan tic kelompok jabatan fail fungsional kdi bagan organisasi direktorat piutang negara dan kekayaan negara lain laintid lain lain iii angeli hear fungsionalumat subdirektorat pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan pap pengolahan data dan negara negara negara pangan layanan operasional seksi seksi sesi seksi seksi pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan aon han pengolahan data dan negara negara iia negara iia layanan informasi sepengembangan sistem standardisasi teknologseksi seksi seksi aki sesi pengelolaan perangkat pengelolaan kekayaan tenaga kencan era man patahan integrasi sistem aplikasi keras, lunak, dan nana, jaringan (iiliiiiit kevomeorsasatan rasional liliititititi direktorat penilaian subbagian btantartabas pranala standamaneaa pemklala mubdirektoral analisis data dan standardisasi data dan informasi properti bisnis dan sumber daya alam kuartal penilaiproperti khusus sumber daya alam penilai pemerintah informasi penilaian seksi seksi seksi properti khusus sumber daya alam etik penilai pemerintah dketompor samaran ruwasiona, liiitiil bagan organisasi direktorat lelang direktorat lelang tata usaha bina lelang bina lelang bina lelang ini bina lelang bina lelang iia bina lelang iii bina lelang bina lelang iib bina lelang iii bina lelang bina lelang iic bina lelang ini afi find nomor sasaran fungsional iiiiiiil bagan organisasi direktorat hukum dan hubungan masyarakat hukum dan hubungan masyarakat tata usaha peraturan perundangan bantuan hukum hubungan masyarakat seksi peran lenbnino penyuluhan dan layanan perundangan bantuan buram:1i informasi perguruan kaga publica dik perundangan iii bantuan hukum in: dokumentasi seksi epa tketomporyasaran runastona. lietittiititi) bagian bagian umum, advokasi, dan bagian organisasi dan bagian direktorat direktorat direktorat direktorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat dana alokasi khusus fisik nai subdirektorat nano lal persela tekanan retribusi daerah supdirektorat sinkronisasi, subdirektorat pepaya papan pengawasan, dan pen day kk. sektor pembangunan pama oma ana mana manah daa pan mea kuat kayak dara. daerah surlirektokat subdirektorat subdirektorat dana insentif daerah, subdirektorat otonomi kisi dat dana alokasi khusus pembiayaan dan penataan nan sunan subdirektorat subdirektorat subdirektorat peningkatan kapasitas png nga japan dana desa hibah daerah pengelola keuangan daerah subdirektorat subdirektorat penyaluran dana informasi keuangan transfer sebagai ena subdirektorat pengembangan aplikasi,ee natasiein tni elia iketombor sasaran kelompok sasaran iketomeor sasaran iketompokyasartan runasiona, runasiona runasiona. runasiona, lilit nssradasi nasa wajan.kemenkeu.got sekretariat direktorat jenderal bagian bagian umum pena dan kerja groameasi dan kepatuhan harmonisasi kebijakan dan perencanaan dan keuangan sumber daya manusia arena bertuntapaari ann buana subbagian subbagian subbagian subbagian lean liter oaa sama penyusunan anggaran hirenokenges pakkapnerr dana transfer subbagian sorbasian subbagian subbagian rumah tangga dan tata subbagian harmonisasi kebijakan perbendaharaan ten nmanajemen informasi dan pia ana subbagian manajemen strategi akuntansi dan pelaporan layanan sumber daya arena retak kepatuhan proses bisnis komunikasi dan layanan manusia informasi publik subbagian subbagian subbagian lllliilitit) iketompor sasaran runasiona. ( ) lllliititti direktorat dana transfer umum tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat dana insentif daerah, subdirektorat dana bagi hasil dana alokasi umum otonomi khusus, dan dana dana desa keistimewaan seksi ksi perencanaan dana apk perencanaan dana bagi perencanaan kapasitas insentif daerah, otonomi penerangan ane akan hasil pajak fiskal dan alokasi dasar khusus, dan dana pap orang rap gol seksi seksi seksi seksi alokasi dana bagi hasil perencanaan kebutuhan alokasi dana insentif periegagaan kemenakan pajak fiskal daerah daerah pelaporan dana desa seksi seksi ahasil sumber daya alam umum herba edisi seksi seksi seksi alokasi dana bagi hasil bantuan teknis dana bantuan teknis dana viliiitiiti tkecompor santan hi. punasionat liliitiititli direktorat dana transfer khusus subbagian 'tata usaha subdirektorat subdirektorat dana alokasi khusus fisik dana alokasi khusus fisik subdirektorat subdirektorat sektor pembangunan sektor pembangunan dana alokasi khusus nan paksa perekonomian dan manusia dasi kebudayaan nonfisik kemaritiman seksi kir man dang, perencanaan dana seksi seksi maa alokasi khusus fisik perencanaan dana perencanaan hibah oma edan sektor pembangunan alokasi khusus nonfisik daerah manusia dan kebudayaan kemaritiman seksi alokasi dana alokasi khas dana lokal keatas alokasi hera alokasi seksi khusus fisik bidang fisik bidang kesehatan dan khusus nonfisik bidang alokasi hibah seks seksi alokasi dana alokasi alokasi dana alokasi alokasi dana alokasi khusus fisik bidang khusus fisik bidang khusus nonfisik bidang keras dar irigasi, pertanian, pasar, pendidikan, pariwisata, kesehatan, nasirri dana bantuan teknis dana seksi sektor pembangunan alokasi khusus fisik bantuan teknis dana pepengnomhan dan sektor pembangunan alokasi khusus nonfisik manusia dan kebudayaan kemaritiman tketomeorsasatan runcstonat direktorat kapasitas dan pelaksanaan transfer subbagian tata usaha subdirektorat ben hai sinkronisasi, pengawasan, sndirektomat subdirektorat pan aap subdirektorat dan pengendalian pajak pembiayaan dan penataan peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan para pia daerah dan retribusi daerah pengelola keuangan daerah pencairan dana tangere: dana transfer daerah sekeksi korean mpn seksi sesi ppt arp fasilitasi dan pelaksanaan seksi seksi pengembangan potensi sinkronisasi retribusi petetea ina seksi teka perencanaan dian seksi padmimistran pajak pengendalian pajak investasi, kerja sama, stunosiomal analisis penyaluran dana dan pelaporan transfer daerah keuangan pusat dan transfer daerahpembinaan jabatan penyaluran dana daerah dan retribusi pengendalian retribusi fungsional analisis irak daerah daerah keuangan pusat dan daerah kelompok sasaran fungsional direktorat evaluasi dan sistem informasi subbagian tata usaha subdikgene sos banjarsi evaluasi pengelolaan standardisasi peran pengembangan sistem pengembangan aplikasi dana transfer umum perencanaan keuangan page informasi keuangan teknologi informasi sesi seksi sesi sesi seksi evaluasi dan seksi evaluasi pengelolaan standardisasi tno naan pan pep nolan dan, eur buaantar operasional aplikasi dana transfer umum pelaksanaan keuangan tanah dra, pengalihan daya man yan, teknologi informasi keuangan daerah keuangan daerah keuangan daerah seksi arm dan seksi seksi seksi pnp keenam pengumpulan dan pengumpulan dan standardisasi sistem seksi ppi. ppn ini pengolahan data pengolahan data non informasi keuangan pengelolaan basis data pay keuangan daerah keuangan daerah iii daerah seksi seksi seksi evaluasi dan seksi manajemen perubahan evaluasi pengelolaan pengendalian pelaporan keuangan dan komunikasi sistem infrastruktur dan dana transfer khusus pengelolaan keuangan daerah informasi keuangan hugerdepi pake daerah daerah tketomorsanatan fungsional .y. direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko direktorat jenderal bagian bagian bagian kepatuhan internal, bagian kinerja, dan harmonisasi teknologi informasi peraturan direktorat direktorat direktorat direktorat pengelolaan risiko subdirektorat subdirektorat subdirektorat suboirektorat perencanaan dan analisis pengelolaan portofolio aangentar bate) pmekbenapa aan pinjaman dan hibah surat utang negara negara negara subdirektorat subdirektorat oentokat, pengembangan dan pengelolaan proyek dan uan obat, pendalaman pasar surat aset surat berharga perebnperepan cengeng utang negara syariah negara subdirektorat subdirektorat subdirektorat ega mpr analisis keuangan dan analisis keuangan gan mitigasi risiko lembaga petakania pak set ayat: subdirektorat subdirektorat pinjaman dan hibah sitomabolk yana peraturan dan analisis pengelolaan risiko aset bilateral jeda hukum keuangan syariah dan kewajiban negara tawon lilititit! txetomeor samaran ikevomeor sasaran kelompok batan tkeuomeor sasaran runasiomat runastonat funastonas runostowat ssaensese here see ase direktorat direktorat direktorat see elo aan kanbama analisis dan pengujian pemerintah dengan transaksi kewajiban badan usaha senaterenaanayaan pembiayaan subdirektorat subdirektorat subdirektorat surdirektorat been laten dan. perencanaan dan analisis pergi ann pembiayaan infrastruktur kemaren pantun era subdirektorat subdirektorat hubungan investor ness bak tretompor sasaran tketomrorvasatan tketomeorsasatan runasionat (hi runasiowat nasional llliilitli aia ika senang bagan organisasi sekretariat direktorat jenderal imnrektokat jkninehal, mes ena bea iej nning ena nwosomal llllllllli bagan organisasi direktorat pinjaman dan hibah direktoratebatseksi rar dna permanen ubah hibah depan penataan multilateral bilateral bilateral iic evaluasi pelaksanaan meki ben ewu sena ema esa dasar teeendbbe ketomeoryasatan runosiona direktorat surat utang negara subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengembangan dan subdirektorat hukum dan evaluasi pengelolaan portofolio pedalaman pasar bukan analisis keuangan dan pasar transaksi surat utang surat utang negara surat utang negara utang negara negara seksi seksi seksi seksi perencanaan transaksi! kerjasama kelembagaan surat utang negara dan pasar surat utang aan ngan dan tekanan mae derivatif saan fiskal negi seksi seksi aansay dokumen hukum transaksi derivatif surat utang negara baka surat utang negara seksi seksi seksi seksi pelaksanaan transaksi strategi pemasaran dan analisis tran surat utang negara dan layanan investasi surat taeneaatannan aja tek ananta derivatif utang negara internasional seksi mann bei seksi ketatausahaan dan ngan pelaporan transaksi edukasi dan informasi lean sii barat utang negara surat utang negara ana iketomporyasuboirenorat pengelolaan transaksi pengelolaan proyek dan analisis keuangan dan pasar pra surat berharga syariah aset surat berharga surat berharga syariah lada kaka negara syariah negara negara kan stalseksi seksi santan pelaksanaan pembiayaan analisis kesesuaian kings eksonna ska pelaksanaan pembiayaan analisis fiskal, data sesi pelaksanaan transaksi keuangan, dan surat berharga syariah dananayre rina pengelolaan perusahaan ket enna kenangan proyek surat berhargiketompor sasaran fungsional direktorat pengelolaan risiko keuangan negara 'tata usaha subdirektorat subdirektorat mitigasi risiko anggaran bapak kau mitigasi risiko lembaga surdarbkyaran mitigasi risiko badan usaha pengelolaan risiko aset dan pendapatan dan belanja koni oka keuangan dan instrumen aan negara mitigasi risiko seksi sek pep seksi risiko dukungan dan risiko pelaksanaan public analisis struktur aset jaminan atas penugasan service obligation pada saran dan kewajiban pemerintah badan usaha milik negara keuangan pemerintah seksi seksi seksi aksi risikopelaksanaan public haa tea analisis risiko aset dan risiko jaminan sosial service relation pada maskapai kewajiban lintas badan usaha milik negara keuangan generasi seksi seksi risiko penugasan non puriisi sesi seksi seksi pengungkapan risiko pena yan peraturan pengolahan data dan keuangan negara mana mitigasi risiko pengembangan model tni lom jajaran fungsional ket direktorat pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur tata usaha subdirektorat surdirkusahaseksi seksi penyiapan proyek kerja dukungan pemerintah sama sektor proyek sektor karena seksi seksi seksi penyiapan proyek kerja dukungan pemerintah pengelolaan dana sama sektor lil proyek sektor iii dukungan pemerintah sekamketompoksamatan fungsional direktorat strategi dan portofolio pembiayaan tata usaha surdirektorat subdirektorat ra) subdirektorat subdirektorat perencanaan dan analisis seksi sesi sesi seksi seksi perencanaan, strategi strategi pengelolaan pengelolaan risiko pengembangan model investor seksi seksi seksi seksi tiaka uang hse seksi seksi seksi seksi sak kane kumara perencanaan pembiayaan perencanaan peraturan dan pengembangan utang lindung nilai perjanjian pembiayaan alternatif aan. dan nasrani tketomporsasatan runasiowa lelliiititipete dika transaksi kewajiban setelan transaksi akuntansi pinjaman nya asi: pembiayaan seksi analisis dan pengujian seksi dag mokmonane dan transaksi kewajiban setelan transaksi akuntansi hibah nan pembiayaan seksi seksi teman day penganan kal argntann bukan monitoring dan transaksi kewajiban setelan transaksi iii pena aja makna seksi analisis dan pengujian seksi sukai datang konsolidasi dan perencanaan dan proses transaksi kewajiban setelan transaksi paetgengn pelaporan bisnis setelan pusio ( ) inspektorat jenderal inspektorat jenderal organisasi dan analis hasan, perencanaan dan hasil pengawasan sumber daya manusia keuangan kepatuhan dan verifikasi sistem informasi umum dan komunikasi kekayaan pegawai pengawasan bubuk tata usaha tata usaha tata usaha tata usaha llliittiiit: tea iiliiiilii ketomporvasaran tketomporasatan kevomporyasatan ketomporsasatan (hl runasiona. (hi nasional rotasional. phi ruwasiowa. lellitititi tabanan bei lilitititi tata usaha tata usaha tata usaha tata usaha ng ada lliiiiit) (aaa absnieya kevomporyasaran ketomeoryasatan kevomporyasatan lombok sasaran runasiona runasiowa (hi nasional #nasional. telu lilitititt) lilitititl) aeon sekretariat inspektorat jenderal bagian akan bagian mutan bagian bagian (organisasi dan analisis: sumber daya manusia perencanaan dan kepatuhan dan verifikasi sistem informasi umum dan hasil pengawasan keuangan kekayaan pegawai pengawasan komunikasi publik bagian bagian bagian subbagian subbagian subbagian perencanaan dan pengembangan manajemen karier gan perencanaan dian tata usaha dan subbagian subhan subhan subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pengelolaan dan subbagian verifikasi pelaporan analisis hasn. oye rasional teknologi rumah tangga dan subbagian subbagian submagun subbagian eaenrop analisis hasil manajemen pengetahuan akuntansi uan pengelolaan data dan pengelolaan barang pengawasan dan informasi perpajakan keamanan informasi men onang han penugasan pengawasan (illicit) kelominik jabatan fungsional litittittt) .y. badan kebijakan fiskal badan bagian bagian informasi dan komunikasi publik kebijakan anggaran pusat hana ian san pendapatan dan belanja kebijakan ekonomi makro negaralilitititi isbn trevomeor samaran teeuomeor santan detomporsanatan ruwasiona, ( ) sumastona, ruwasiona. kuu lilitititi litititit) pusat kerusakan pertanyaan ema kebijakan sektor keuangan perubahan iklim dan ata null,rjakan kebijakan pilitittiti tiitititi see band prevomboranatan tketomeor samaran iketomvor santan suvasiosat rumasiomat #uvasiowat bel eli lititititi sekretariat badan bagan bagian bagian bagan bagun organisasi dan kepatuhan informasi dan komunikasi sumber daya manusia perencanaan dan keuangan apa umum subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian organisasi dan tata pengembangan sumber perencanaan dan sistem manajemen mine laksana daya manusia penyusunan anggaran pengetahuanperan subbagian subbagian subbagian subbagian rat senna mutasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan strategi dan manajemen manajemen aset dan kotadid tketomporyasatan fungsional tik said pusat negara ema data kelola dan pengelolaan kinerja subbidang perencanaan dan tata della pemantauan kegiatan analis perencanaan dan manajemen pelaporan pengetahuan pengelolaan kinerja dan manajemen riko pengetahuan lea pungskinal menit .y:rpidmng perencanaan dan tata selama pemantauan kegiatan analis manajemen pengetahuan pengelolaan biner ia dan manajemen risiko pengetahuan haa fungsionalola pemantauan kegiatan analis perencanaan dan manajemen pelaporan pengetahuan vengelanaan kinerja dan resiko ha fungsional sasaki bagan organisasi pusat kebijakan sektor keuangan pililititi fungsional saprieeit bagan organisasi pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral borsnibin fungsional llliiliiii bagan organisasi pusat kebijakan regional dan bilateral haa fungsional lilitilili) gold badan pendidikan dan pelatihan keuangan badan bagian bagian bagian teknologi informasi dan kbteiawaian komunikasi pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pura, pengembangan sumber daya anggaran dan oma manusia perbendaharaan bidang bidang bidang bia adal perencanaan dan perencanaan dan pengembangan diklat pengembangan diklat pengelolaan tes terpadu penyelenggaraan penyelenggaraan sikka bidang bidang pengelolaan beasiswa analog cetakan neo oran tata usaha tata usaha tata usaha tunda kelompok batan kelompok amalan pke nomor samaran runastona. ii) fungsional runasionat ptt pusat pusat pusat pendidikan dan pelatihan teriakan ban eeaniban pendidikan dan pelatihan bea dan cukai peta negara dsee peron bea tke lomporvasatan kelompok sasaran kompor samaran fungsional runasioral nasional mere lllliiiiti bagan organisasi sekretariat badan sekretariatumum kepegawaian sse tketomeor sasaran fungsional jalapenyelenggaraan penyelenggaraan tes seleksi dan penempatan seni das fungsional fisikkeuangan pengelolaan aset and senar perumpamaan dan pisang evaluasi dan pelaporan pengembangan diklat pertereyagaransidang ikevomporsasatan runasionat bagan organisasi pusat pendidikan dan pelatihan pajak pendidikan dan pelatihan pajak tata usaha subbagian burragian tata usaha, keperawatan pesanan pengelolaan aset dan hubungan perencanaan dan bidang evaluasi dan pelaporan pengembangan diklat penyrlennarnaespana subbidang naa fungsional dam tan je.subbagian serapan perencanaan dan rumah tangga dan tata usaha. kepegawaian bidang prerirrih fungsional bee rgasubbagian subbagian top dan. bibie fungsional lilitititil .y. bagan organisasi pusat pendidikan dan pelatihan keuangan umum pendidikan dan pelatihan keuangan umum tata usaha subbagian subbagian subdean bidang bidang bidang rencanakan dan penyelenggaraan batasi dan treanokanpilittitiiti fungsional lllliitiiti coba pusat sistem informasi dan teknologi keuangan subbagian organisasi dan sumber daya manusia tan karenakan mantan bara, mon perencanaan ikan kohli| layanan keamanan informasi dan bidang teknologi informasi dan yee teknologi informasi dan layu pete aaa cenaerdang sumedang perencanaan strategis perancangan dan manajemen tingkat sumbang ppa mpg ann susunan teknologi informasi dan pengembangan sistem layanan teknolakh layanan pengguna informasi manajemen basis data komunikasi aplikasi dan basis data informasi dan komunikasi! pedagang pakan, sumbang sumbang sumbang arsitektur dan analisis perancangan dan sturuwang kapasitas teknologi pengembangan sistem isi bisanya terpbdalann keamanan, manajemen basis data informasi dan komunikasi aplikasi dan basis data subbidang subbidang subang subbidang pengembangan kebijakan perancangan dan manajemen jaringan dan alap pal manajemen risiko dan nett aia teknologi informasi dan pengembangan jaringan ikerastkuktur teknologi organ kelangsungan teknologi pantas komunikasi dan infrastruktur tik informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi subbidang sumedang subbidang subbidang subbidang manajemen program manajemen aset dan susunan kepatuhan pengelolaan jabatan teknologi informasi dian pada konfigurasi teknologi operasional pusat data teknologi informasi dan fungsional pranata komunikasi informasi dan komunikasi komunikasi komputer kelompok jabatan rungstona bagan organisasi pusat pembinaan profesi keuangan pusat pembinaan profesi keuangan tata subbagian subbagian organisasi dan subbagian bidang bidang peranan dan kepatuhan spg ebay pengembangan esi pembinaan tebak pemain, profesi akuntansi profesi kel, angan lainnya keuangan profesi akuntansi keu, jangan lainnya subbidang: subbidang saya dotaana siksaan analisis dan pelaporan amunisi dan pelaporan pengembangan pemula, pemeriksaan pemain, aktuaris, dan profesi akuntansi profesi keu angan lainnya keu, jangan lainnya profesi akuntansi bao angan bidang ore subbidang pemeriksaan aktual8, dan promosi profesi akuntansi profesi keuangan keuangan lainnya lainnya iii millllitt kelompok jabatan fungsional lilit www jdih.kemenkeu.goanalisis dan harmonisasi analisis sengau bee analisis dah bermain menteri dan wakil menteri aan nen toner: dearatnk dan subbidang menteri perpajakan penganggaran sumber daya aparatur perencanaan dan ban antusias dan harmonisasi analisis dan harmonisasi steasawaoateuea #el adawreare maan subbidang subbidang subbidang pillilliit tretomeorsasatan fungsional elika kepala bagian t.u, kementerian a ann bro umum arif bintaro yuw& nip |
kementerian keuangan. dana belanja pensiun. pt. aspen. prosedurjl) dalam rangka pengelolaan dana belanja pensiunspen persero) mengajukan kebutuhan dana belanja pensiubelanja pensiunnghitung kebutuhan dana belanja pensiu(l)belanja pensiu negara kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) dalam hal terdapat tuntutan ganti kerugian negara, aspenaspen. aspen persero) harus menyetorkan potongan belanja pensiun sebagaimana dimaksud dalam dan tuntutan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dan kas negara kas daerah paling lambat tanggal bulan berikutnya. (l)penggunaan dana belanja pensiun sebagaimana dimaksud pada diaudit oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganjl)2 tentang tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan peran mutlak kop surat aspen (persero) surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor: oo mena yang bertanda tangan bawah ini: nama pnnanannnnnnnnanannnnannan anna jabatan pankananannnnnnanannnannan annainenennnnnnnanananaaaaan tanggal.ee. sejumlah rp. dennanennnannnaaanaaanpensiun kepada penerima pensiunaspen persero) petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) ketentuanbelanja surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor: node binaan satuan kerja pnnanannnnnnnnanannnnannan anna kode satuan kerja pankananannnnnnanannnannan anna nomor tanggal dipa eco akanbelanja pensiun yang dibayarkan melalui aspen persero) sebagai berikut: kode keg. sub nilai nomor dan tanggal keg. (dalam rupiah) spam sesuai spam, menjadi tanggung jawab aspen persero) jawab belanja (spt) dan mata anggaran dapat lebih dari satu mata anggaran menteri keuangan, agus d.w. martowardojo |
han kementerian keuangan. alokasi sementara. dsementara dana bagi hasil pajak penghasilan dbh ph) tahun anggaran didasarkan atasnegara dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri popn)masing masing daerah untuk tahun anggaran merupakan perkiraan. alokasi sementara dbh popn dan masing masing daerah untukmasing masing daerah tahun anggaresar rp22. (dua puluh dua triliun seratus enam miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dbh popn sebesar rp1. (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah): dan dbh sebesar rp20. (dua puluh triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). alokasi sementara dbh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar penyaluran. penyaluran dbh popnaas kemenkeu. ppn. pembayaran kembalidan guna penyelarasan dengan ketentutata cara pembayaran kembali (reimbursement), bahwa berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun diatur bahwa bagi kontraktor yang telah menyetorkan bagian negara, terhadap pajak selain pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh kontraktor secara langsung pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah),telah dibayarkan oleh kontraktor dapat dikembalikan kepada kontraktogian negara adalah bagian produksi yang diterima oleh pemerintah dari hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja samadan ketentuan peraturan perundang undangan. rekening depkespembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah bagian negara diterima rekening kas negara. nilai pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar bagian negara, tidak termasuk ftp yang telah diterima oleh pemerintahdanasliasli. dalam rangka melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada skk migas: melakukan penelitian untuk memastikan adanya penyetoran ppn atau ppn danmelakukan penelitian untuk memastikan adanya asli surat keterangan fiskal. permintaan konfirmasi kepada direktorat jenderal pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh skk migasmemberikan jawaban konfirmasi kepada skk migasmenyampaikan penjelasan tertulis kepada skk migasdilengkapi data dengan informasi paling kurang: jumlah permintaan pembayaran kembali reimbursementkepada direktur jenderal anggaran sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh kepala skk migasbagian negara yang telah diterima dari suatu wilayah kerja, yakni jumlahnya harus lebih dari jumlah permintaan pembayaran kembali reimbursement) ppn atau ppn dan bm. surat permintaan pembayaran beserta warkat pembebanan rekeningbeserta warkat pembebanan rekeningdavis dan rekening koran atast) ppn atau ppn dan berdasarkan davis dan rekening koran atasusat so.www jdih.kemenkeu.go.lfendahara umum negara dan pengguna anggaran bagian anggaranunit eselon pada kantor pusat depepan yang selanjutnya disingkat kanwil depan adalah instansi vertikal depepwww jdih.kemenkeu.go.et:awwjdih.kemenkeu.go.tl: dan penanggung jawab sabun adalah direktur jenderal perbendaharaan.terdiri atas: neraca, lak, lpecc. penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada spm dengan potongan, dan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening kuasa bun daerah tetapi mempengaruhi neraccc.jeniswajcllnke menekan sori penerimaan dan pengeluaran transistors, dan atau pengembalian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:akun daerah:,daerah. penyajian dalam neracakun pusat atau akun daerah lainnya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri atas: neraca, lak:, sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri atas: neraca, lak lpe: dan skema ori sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka penyusunan laporan keuangan,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:www .jdih.kemenkeu. 2o.idpusat. penyajian dalam neracakun daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri atas: neraca, lak: lpe, dan lk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri atas: neraca lak,: akun daerah belum dapat menyusun lpe sebagaimana dimaksud dalam huruf c:, akun kanwil belum dapat menyusun lpe sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau akun pusat belum dapat menyusun lpe sebagaimana dimaksud dalam huruf lpe disusun oleh sabun ap.p. ang nb. kepala bagian t.u, kementerian arif, bintaro yukon nmodul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat www .jdih.kemenkeu.go.id daftar isi babi pendahuluan eeooooeoeeeee0eeennennennnnnann nana bab unit akuntansi dan pelaporan keuangan oo. bab iii akuntansi dan pelaporan keuangan me. bab ilustrasi jurnal standar pada kuasa bun. bab laporan keuangan kuasa bun.oooooocoooo bab penutup needed eeeeee kenakan anna nana nana www .jdih.kemenkeu.go.id bab pendahuluan umuapp) mengatur bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbn berupa laporan keuangan pemerintah pusat lopp), app dibagi menjadi (dua) subsistem yaitu: sistem akuntansi instansi sai) yang dilaksanakan oleh kementerian negara lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan kementerian negara lembaga k l): dan sistem akuntansi bendahara umum negara sabun) yang dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku bun untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bendahara umum negara akun). selanjutnya melalui app dilakukan proses konsolidasi k l dan bun menjadi lopp. tahun tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa menteri keuangan selaku bun memiliki beberapa kewenangan seperti melakukan pembayaran, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara, menyimpan uang negara, mengelola pinjaman, menatausahakan investasi, dan lain lain. mengingat beragamnya kewenangan dan fungsi menteri keuangan selaku bun, sabun dibagi dalam beberapa subsistem yaitu: sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat siap)::sapi). huruf tahun tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa menteri keuangan selaku bun menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. tahun tentang standar akuntansi pemerintahan pada paragraf dan asap tentang laporan arus kas menyatakan bahwadalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, menteri keuangan selaku bun menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat ap). siapap dilaksanakan oleh direktorat jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun. memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan penatausahan penerimaan dan pengeluaran kas negara pada kuasa bun dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. melakukan proses akuntansi atas aset, kewajiban, ekuitas,serta pengembalian dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban kuasa bun berupa neraca, lak, lpe, dan lk. juga dapat menghasilkan laporan keuangan lainnya untuk kebutuhan manajerial seperti rekonsiliasi, monitoring penyerapan, dan kebutuhan manajerial lainnyamenyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan peraturan menteri keuangan. berdasarkan hal hal tersebut atas, untuk memberikan pedoman pelaksanaan pada setiap unit akuntansi pada kuasa bun, disusun peraturan menteri keuangan tentang ap. dalam rangka memberikan penjelasan lebih rinci tentang pelaksanaan siap, perlu disusun modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan ini. tujuan tujuan penyusunan modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bun mulai dari tingkat ppn selaku akun daerah, kanwil ditjenselaku sabun ap. awwidih.kemenkeu.go lfd sistematika modul siap disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan meliputi umum, tujuan, dan sistematika bab unit akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi penjelasan unit akuntansi dalam ap, yang terdiri atas akun pusat, akun kanwil, akun pusat, dan sabun ap. bab iii akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi dokumen sumber, kebijakan akuntansi, jurnal standar, unsur unsur laporan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat akun daerah, tingkat uakkbun kanwil, tingkat akun pusat, dan tingkat sabun ap. bab ilustrasi jurnal standar pada kuasa bun meliputi jurnal saldo awal, jurnal realisasi, jurnal standar transistors, jurnal standar pengembalian, dan jurnal penutup bab laporan keuangan kuasa bun meliputi sistematika penyusunan laporan keuangan dan contoh format laporan keuangan kuasa bun serta pernyataan tanggung jawab. bab penutup www .jdih.kemenkeu. solid bab unit akuntansi dan pelaporan keuangan menteri keuangan selaku bun menunjukdimaksudyang berlaku. kuasa bendahara umum negara melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran berdasarkan perintah membayar dari kuasa pengguna anggaran. atas kegiatan dimaksud bendahara umum negara wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. dalam rangka pelaksanaan tugas tugas perbendaharaan tersebut atas, menteri keuangan menunjuk direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bun. fungsi kuasa bun pada ditjen perbendaharaan dilaksanakan oleh direktorat pengelolaan kas negara pkn) sebagai kuasa bun pusat dan kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) sebagai kuasa bun daerah. dalam melaksanakan tugas tugasnya selaku kuasa bun daerah, ppn berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kanwil ditjen perbendaharaan kecuali ppn khusus pinjaman dan hibah dan ppn khusus penerimaan. ppn khusus pinjaman dan hibah serta ppn khusus penerimaan berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur pkn. selanjutnya direktur pkn dan kepala kanwil direktur jenderal perbendaharaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tugas perbendaharaan kepada direktur jenderal perbendaharaan. tidak termasuk lingkup kuasa bun adalah ppn khusus investasi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur sistem manajemen investasi smi). mengacu pada struktur tugas dan tanggungjawab kuasa bun tersebut atas, dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan pusat siap) dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut: ppn selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara daerah akun daerah) kecuali ppn khusus investasi. penanggungjawab akun daerah adalah kepala ppn, kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan kanwil depan) selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan koordinator kuasa bendahara umum negara kanwil uakkbun kanwil). penanggungjawab uakkbun kanwil adalah kepala kanwil depan, direktorat pengelolaan kas negara dit. pkn) selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara pusat akun pusat). penanggungjawab akun pusat adalah direktur pkn, dan direktorat jenderal perbendaharaan depan) selaku unit akuntansi pembantu bendahara umum negara akuntansi dan pelaporan keuangan pusat sabun ap) yang dilaksanakan oleh dit. pkn. penanggung jawab sabun adalah direktur jenderal perbendaharaan. sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat ap) merupakan salah satu subsistem dari sistem akuntansi bendahara umum negara bun). hubungan antara sabun dengan siap dapat diilustrasikan pada gambaran umum kedudukan dalam sabun. gambaran umum kedudukan dalam sabun sin sup sirusa sap sayap sato abs sal sapit satu gambaran umum ruang lingkup sabun (dipan cg. dit. pkn) yakobus kanwil kanwil djpbnj dae aas deras" jungauwsua: cad ungu ara penerimaan lil tas ppn) (ppn) ppn selaku akun daerah ppn adalah instansi vertikal dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kanwil ditjen pbn yang bertugas memberikan pelayanan kepada mitra kerja yang berada wilayahnya. ppn mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan kuasa bun yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan melakukanuntuk melaksanakan tugas tersebut ppn memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik transaksi anggaran maupun transaksi transistors. terdapat (tiga) jenis ppn yang melakukan transaksi khusus, yaitu: ppn khusus pinjaman dan hibah, ppn khusus penerimaan, dan ppn khusus investasi. ppn khusus pinjaman dan hibyang sumber dananya berasal dari pinjaman dan hibah (kecuali hibah langsung tunai dalam rupiah dan hibah langsung barang jasa surat berharga)ppn khusus penerimaanppn khusus investasi bukan merupakan akun daerah. ppn selaku akun daerah mempunyai tugas antara lain melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan tingkat akun daerah untuk disampaikan uakkbun kanwil, kecuali laporan keuangan ppn khusus pinjaman dan hibah serta laporan keuangan ppn khusus penerimaan disampaikan bukan uakkbun kanwil tetapi sabun ap. kanwil depan selaku uakkbun kanwil kanwil depan adalah kantor vertikal ditjen pbn yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada dirjen perbendaharaan. kanwil ditjen pbn mempunyai tugas antara lain pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah wilayahnya. kanwil depan selaku uakkbun kanwil menggabungkan data dan laporan keuangan tingkat akun daerah yang berada dalam wilayah kerjanya, melakukan rekonsiliasi, dan menyusun laporan keuangan tingkat uakkbun kanwil untuk disampaikan sabun ap. dit. pkn selaku akun pusat dit. pkn adalah unit organisasiselaku akun pusat, dit. pkn melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat akun pusat untuk disampaikan sabun ap. depan cg. dit. pkn selaku sabunfungsi depan selaku sabun dilaksanakan oleh dit. pkn. sabun melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi data dan laporan keuangan dari uakkbun kanwil, ppn khusus penerimaan, ppn khusus pinjaman dan hibah, dan akun pusat dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat sabun untuk disampaikan sabun. tww.jdih.kemenkeu. go. bab iii akuntansi dan pelaporan keuangan dokumen sumber dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada antara lain: surat perintah membayar spm) surat perintah pencairan dana sp2d), surat perintah pengesahan hibah langsung sp2hl) surat pengesahan hibah langsung spl), surat perintah pengesahan pengembalian hibah langsung sp4hl) surat pengesahan pengembalian hibah langsung sp3hl): notice disbursements d), surat perintah pengesahan pembukuan sp3), surat perintah pembukuan penarikan pln (sp4hln), warkat pembebanan rekening wpr), surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja blu (sp3b blu) surat pengesahan pendapatan dan belanja blu (sp2b blu),billet giro, nota debut, surat perintah transfer spt), nota kredit, dan rekening koran, memo penyesuaian, dan dokumen sumber lainnya yang sah. kebijakan akuntansi jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh kuasa bunpengembalian. dalam rangka penyusunan lak dan neraca, pengakuan dan pengukuran transaksi penerimaan dan pengeluaran pada kuasa bun dilaksanakan sebagai berikut: go.idl pendapatan dan pengembalian belanja diakui pada saat: kas diterima rekening kuasa bun pusat daerah sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber penerimaan, pengesahan, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber pengesahan, atau terbit sp2d untuk penerimaan pendapatan melalui potongan spm, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. belanja, transfer daerah dan dana desa, dan pengembalian pendapat, atau terbit sp2d untuk pengeluaran melalui spm dengan jumlah pembayaran nihil, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. penerimaan pembiayaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan diakui pada saat: kas diterima rekening kuasa bun pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber penerimaan, atau pengesahan oleh kuasa bun daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam sp3. pengeluaran pembiayaan dan pengembalian penerimaan pembiaya. penerimaan transistors dan pengembalian pengeluaran transistors diakui pada saat: kas diterima rekening kuasa bun pusat daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber penerimaan, atau terbit sp2d untuk penerimaan transit dan pengembalian pengeluaran transit melalui potongan spm, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. pengeluaran tansitoris dan pengembalian penerimaan transistorsterbit sp2d untuk pengeluaran transistors melalui spm dengan potongan yang jumlah pembayarannya nihil, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan dalam neraca. neraca terutama menggambarkan posisi kas pada tanggal pelaporan seperti kas bi, kas ppn, kas dalam transit, kas bendahara pengeluaran, kas pada blu, dan lain lain. sedangkan kewajiban yang disajikan neraca pada umumnya terkait dengan penerimaan kas rekening kuasa bun tetapi melekat kewajiban kepada pihak ketiga seperti penerimaan dana return sp2d. return sp2d terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya kesalahan nomor dan nama pemiliki rekening tujuan) sehingga oleh bank penerima dana sp2d tersebut dikembalikan rekening bank operasional dan ditampung dalam rekening return. pada saat diterimanya dana return sp2d rekening return dicatat oleh kuasa bun dengan mendebat kas dan mengedit penerimaan transistors sebesar jumlah kas yang diterima rekening return berdasarkan nota kredit rekening koran. selanjutnya, penerimaan transistors dari penerimaan dana return sp2d ditutup menjadi utang kepada pihak ketiga. penerimaan transistors disajikan dalam lak kuasa bun pemilik rekening return. kas rekening return disajikan dalam neraca pemilik rekening return. sedangkan utang kepada pihak ketiga disajikan dalam neraca ppn mitra kerja satker penerbit spm. atas dana return sp2d dapat dilakukan pembayaran kembali rekening penerima berdasarkan permintaan satker dan spm sp2d return atau disetor kas negara. pengeluaran kas dari rekening return dicatat sebagai pengeluaran transistors dengan mendebat pengeluaran transistors dan mengedit kas sebesar jumlah kas yang disebut dari rekening return berdasarkan nota debut rekening koran. pengeluaran transistors disajikan dalam lak kuasa bun pemilik rekening return. selanjutnya pengeluaran transistors ditutup sebagai pengurang saldo utang kepada pihak ketiga neraca ppn mitra. atas dana return sp2d yang tidak akan dimintakan kembali oleh kpa dapat disetor kas negara dan dicatat sebagai: pengurang realisasi belanja tab, jika penyetoran dilakukan atas return dan sp2d untuk return sp2d belanja tahun anggaran berjalan, atau penerimaan kembali pengembalian belanja tayl, jika penyetoran dilakukan atas return dan sp2d belanja tahun anggaran yang lalu. kuasa bun menyajikan pengurangan realisasi belanja dan penerimaan kembali belanja tayl dalam lak kuasa bun pemilik rekening dan pengurangan kas rekening return dan penambahan kas rekening bank pos persepsi serta pengurangan utang pihak ketiga dalam neraca ppn mitra. kebijakan akuntansi yang berbeda dapat diterapkan dalam rangka penyusunan laporan lainnya untuk tujuan manajerial. jurnal standar proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada dimulai dengan pencatatan transaksi kejadian ekonomi dalam bentuk jurnal akuntansi. tata cara pembuatan jurnal pada dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang jurnal standar akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat. selanjutnya secara kronologis dan sistematis jurnal dilakukan posting dalam buku besar. berdasarkan saldo pada masing masing perkiraan dalam buku besar, kuasa bun menyusun dan menyajikan laporan keuangan. unsur unsur laporan keuangan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh kuasa bun paling sedikit terdiri dari:aset, kewajiban, dan ekuitas. aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan dalam neraca merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diproses oleh kuasa bun. neraca berbeda dengan neraca k l yang dapat menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terjadi. neraca tidak menyajikan aset dan kewajiban yang merupakan kewenangan pengguna anggaran seperti kas bendahara penerimaan, piutang pajak, piutang pnb, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek pengguna anggaran, dan kewajiban jangka panjang. laporan arus kas lak) sepertidan pendapatan penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri dalam negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri dalam negeri tidak disalurkan melalui rekening milik bun tetapi langsung digunakan untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjukdari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. sedangkan arus keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk: belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain lain, dan transfer daerah dan dana desantara lain terdiri dari: penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, penerimaan dari investasi: dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri dari: perolehan aset tetap, perolehan aset lainnyapembiayaan dalam negeri, penerimaan pembiayaan luar negeri, dan penerimaan pengembalian penerusan pinjaman. sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: pengeluaran pembiayaan dalam negeri, pengeluaran pembiayaan luar negeri, dan penerusan pinjaman. aktivitas transistors mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasantara lain: penerimaan pfk, penerimaan kiriman uang, penerimaan transit pihak ketiga, dan penerimaan kembali uang persediaan tambahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran. sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transistors antara lain: pengeluaran pfk, pengeluaran kiriman uang, pengeluaran transit pihak ketiga, dan pemberian uang persediaan tambahan uang persediaan kepada bendahara pengeluaratersebut sekurang kurangnya menyajikan pos po, neraca, dan lpeakuntansi dan pelaporan keuangan tingkat akun daerah proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan ppn selaku akun daerah menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran dana atas beban anggaran serta ketatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui rekening milik bun pada kuasa bun daerah. kegiatan penyaluran dana atas beban anggaran dilaksanakan dengan menerbitkan sp2d atas spm yang diajukan oleh kuasa pengguna anggaran. sp2d juga dapat diterbitkan untuk penyaluran dana yang tidak membebani anggaran (spm non anggaran) seperti penyaluran dana pfk. sedangkan transaksi penerimaan dilaksanakan melalui beberapa cara seperti penyetoran oleh wajib setor bank pos persepsi mitra ppn menggunakan surat setoran, setoran secara elektronis melalui layanan mpn g2, atau potongan spm. jenis dari transaksi transaksi yang diproses data transaksinya oleh akun daerah tersebut dapat berupatransaksi penerimaan dan pengeluaran pada kuasa bun dapat dilaksanakan melalui rekening milik bun daerah atau rekening milik bun pusat dan bahkan tidak melalui rekening milik bun. dalam rangka penyusunan lak, neraca, dan lpe, ppn selaku akun daerah melakukan proses akuntansi atas transaksi: penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening kuasa bun daerah. transaksi ini meliputi transaksi penerimaan yang diterima rekening kuasa bun daerah dan pengeluaran yang keluar dari rekening kuasa bun daerah. transaksi pengeluaran melaui rekening kuasa bun daerah antara lain: penyaluran dana sp2d belanja dan pengeluaran pembiayaan melalui rekening pengeluaran bank indonesia, penyaluran dana sp2d belanja pegawai melalui ii pos pengeluaran, penyaluran dana sp2d transfer dbh melalui iii, penyaluran dana return dana sp2d pada rekening return pada ii, iii, dan atau pos pengeluaran mitra ppn, dan atau pengeluaran kiriman uang pemindahbukuan dana rekening kuasa bun pusat atau kuasa bun daerah lainnya. transaksi penerimaan melalui rekening kuasa bun daerah antara lain: www jdih.kemenkeu.go id ten ina setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan transistors melalui bank pos persepsi mitra ppn menggunakan surat setoran yang belum melalui layanan mpn g2, setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan transistors secara elektronis melalui layanan mpn g2), penerimaan dana return dana sp2d rekening return pada ii, iii, dan atau pos pengeluaran mitra ppn, dan penerimaan kiriman uang pemindahbukuan dana dari rekening kuasa bun pusat dan atau kuasa bun daerah lainnyasesuai ketentuan yang berlaku, terdapat transaksi penerimaan yang diperoleh oleh kementerian negara lembaga yang dapat secara langsung digunakan sebagai pengeluaran untuk mendukung tugas dan fungsi k l atau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melalui rekening kuasa bun daerah. selanjutnya atas penerimaan dan pengeluaran tersebut dilakukan pengesahan oleh ppn antara laingesahan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan harus mendapat pengesahan dari ppn. penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada spm dengan potongan. transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada spm dengan potonganmisalnya spm belanja pegawai yang penyaluran dana sp2 nya melalui ii pos pengeluaran, misalnya spm nihiltransaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening kuasa bun pusat atau kuasa bun daerah lainnya dapat mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas akun daerah tertentu, antara lain kas bendahara pengeluaran. contoh: transaksi pengeluaran transistors atas sp2d up tup yang membebani rekening rukun disajikan sebagai pengeluaran transit pada lak akun pusat dan pengurang saldo kas rukun pada neraca akun pusat. sedangkan kas bendahara pengeluaran yang timbul akibat transaksi tersebuttransaksi penerimaan pengembalian dana up tup yang disetor melalui mpn atau bank pos persepsi mitra ppn lain disajikan sebagai penerimaan transit pada lak ppn penerimaan atau ppn lain dan penambahan saldo kas ppn pada neraca ppn penerimaan atau ppn lain. sedangkan pengurangan atas saldo kas bendahara pengeluarankebijakan akuntansi dalam rangka penyusunan lak dan neraca, transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh akun daerah diakui pada saat: penerimaan kas yang melalui rekening kuasa bun daerah. penerimaan diakui pada saat kas diterima rekening kuasa bun daerah lain berdasarkan: bukti setor yang sudah mendapatkan ntp untuk penyetoran pendapatan pengembalian belanja pengembalian dana up tup setoran lainnya melalui bank pos persepsi mitra ppn sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. struk setoran dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti setoran pendapatan pengembalian belanja pengembalian dana up tup setoran lainnya secara elektronik melalui layanan mpn g2, yang telah mendapatkan ntp sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. nota kredit rekening koran untuk transaksi penerimaan kiriman uang pemindahbukuan antar rekening kuasa bun daerah atau dari rekening kuasa bun pusat (misalnya kiriman uang dari akun rekening ii) atau dari rekening lainnya (misalnya so.id maya penerimaan dana return sp2d pada ii bo iii pos pengeluaran) sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. pengeluaran kas yang melalui rekening kuasa bun daerah. pengeluaran diakui pada saat kas keluar rekening kuasa bun daerah berdasarkan: sp2d atas spm yang pembayarannya membebani rekening kuasa bun daerah pada bank pos mitra ppn sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. spt nota debut rekening koran untuk transaksi pengeluaran transistors seperti kiriman uang pemindahbukuan pengeluaran transit pihak ketiga pengeluaran transit lainnya sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. contoh: a). kiriman uang pemindahbukuan antar rekening kuasa bun daerah atau dari rekening kuasa bun daerah rekening kuasa bun pusat (misalnya pelimpahan dana dari bank pos persepsi sukun ppn, pelimpahan dana dari sukun ppn akun, atau penitipan rekening ii pos pengeluaran). b). pengeluaran transistors pihak ketiga seperi penyelesaian return dana sp2d pada ii pos pengeluaran rekening penerima sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebutpenerimaan dan pengeluaran yang melalui proses pengesahan oleh ppn diakui pada saat: terbit spl atas sp2hl untuk pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar nilai bruto yang tercantum dalam sp2hl, terbit sp3hl atas sp4hl untuk pengesahan pengembalian pendapatan yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar nilai bruto yang tercantum dalam sp4hl, terbit sp2b blu atas sp3b blu untuk pengesahan pendapatan dan belanja blu sebesar nilai bruto yang tercantum dalam sp3b blu, sp3 untuk pengesahan pendapatan penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah pinjaman yang oleh pemberi hibah pinjaman dananya tidak sebesar nilai bruto yang tercantum dalam sp3. www .jdih.kemenkeu. so.id penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada spm dengan potongan. penerimaan dan pengeluaran atas spm dengan potongan diakui pada saat: terbit sp2d atas spm dengan potongan yang pembayarannya melalui rekening kuasa bun daerah sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. terbit sp2d atas spm yang jumlah potongannya menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spmpengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada neraca akun daerah yang timbul karena pengeluaran yang melalui rekening kuasa bun pusat diakui pada saat kas keluar dari rekening kuasa bun pusat berdasarkan sp2d sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. contoh: pencatatan kas bendahara pengeluaran oleh akun daerah dilakukan pada saat kas keluar dari rekening kuasa bun pusat berdasarkan sp2d up tup yang diterbitkan oleh ppn atas spm up tup yang disampaikan oleh satker mitra kerja ppn. pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada neraca akun daerah yang timbul karena diakui pada saat kas masuk rekening kuasa bun pusat kuasa bun daerah lainnya berdasarkan: a). bukti setor yang sudah mendapatkan ntp atas setoran melalui bank pos persepsi mitra ppn lainnya. contoh: berdasarkan ssp setoran pengembalian dana up tup melalui bank pos persepsi mitra ppn lainnya yang telah mendapatkan ntp, akun daerah menyajikan penyesuaian saldo kas bendahara pengeluaran neraca. b). sp2d atas penerimaan potongan spm yang pembayarannya melalui rekening kuasa bun pusat rukun p). contoh: berdasarkan sp2d atas spm dengan potongan penerimaan pengembalian dana up tup yang pembayaran atas spm tersebut melalui rekening rukun akun daerah www jdih.kemenkeu.go.ihl menyajikan penyesuaian saldo kas bendahara pengeluaran neraca. akun daerah menyajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam lak dan menyajikan pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. apabila terdapat koreksi atas penerimaan dan pengeluaran tersebut atas, akun daerah menyajikan dan mengungkapkan pengaruh koreksi tersebut pada laporan keuangan. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan akun daerah menyusun laporan keuangan tingkat akun daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut atas. laporan keuangan tingkat akun daerah disusun setelah dilakukan rekonsiliasi baik rekonsiliasi internal maupun rekonsiliasi eksternal dengan tanpa tanpa bun.akun daerah paling sedikit terdiri atas: neraca, lak, lpe: dan lk. laporan keuangan tingkat akun daerahppn menyampaikan laporan keuangan tingkat akun daerah uakkbun kanwil sedangkan ppn khusus penerimaan serta ppn khusus pinjaman dan hibah menyampaikan laporan keuangan tingkat akun daerah sabun ap. penyampaian laporan keuangan tingkat akun daerah uakkbun kanwil sabun dilakukan setiap bulan, semester, dan tahundaerah uakkbun kanwil sabun disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh kepala ppn. akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat uakkbun kanwil uakkbun kanwil menyusun laporan keuangan kuasa bu dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. www jdih.kemenkeu.go.ii laporan keuangan tingkat uakkbun kanwil disusun berdasarkan data laporan keuangan yang telah rekonsiliasi antara uakkbun kanwil dengan kappa w. rekonsiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara rekonsiliasi. laporan keuangan tingkat uakkbun kanwil paling sedikit terdiri atas: neraca, lak, lpe: dan lk. laporan keuangan tingkat uakkbun kanwiluakkbun kanwil menyampaikan laporan keuangan sabun setiap triwulan, semester, dan tahunan. apabilabulanan sabun dapat diluakkbun kanwil sabun disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh kepala kanwil depan. akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat akun pusat proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam rangka penyusunan dan penyajian lak, neraca, dan lpe akun pusat melakukan proses akuntansi dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi atas: transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening kuasa bun pusat.penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening kuasa bun daerah tetapi mempengaruhi neraca akun pusat. jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh akun pusat tersebut meliputi: pendapatan, www .jdih.kemenkeu.go.idspm dengan potongan yang pembayaran atas spm tersebut melalui rekening kuasa bun pusat adalah pembayaran atas beban spm yang pembebanan sp2d nya membebani rekening pusat. meskipun sp2d tersebut diterbitkan oleh ppn selaku kuasa bun daerah, namun apabila pemerannya adalah pada rekening pusat, maka transaksi tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan akun pusat. dikecualikan dari ketentuan ini adalah apabila untuk penyajian neraca pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut atas terhadap neraca harus disajikan oleh akun daerah seperti kas bendahara pengeluaran. kebijakan akuntansi transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh akun pusat diakui sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat: penerimaan melalui rekening kuasa bun pusat penerimaan diakui pada saat kas diterima rekening kuasa bun pusat antara lain berdasarkan: nota kredit rekening koran d sp4hln atas transaksi pendapatan, pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengembalian pengeluaran pembiayaan pada rekening kuasa bun pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber tersebut: nota kredit rekening koran d sp4hln atas transaksi penerimaan transistors seperti penerimaan kiriman uang pemindahbukuan antar rekening milik bun penerimaan transit pihak ketiga penerimaan transit lainnya, sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber tersebut. pengeluaran melalui rekening kuasa bun pusat pengeluaran diakui pada saat kas keluar rekening kuasa bun pusat untuk transaksi belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transistors, dan pengembalian antara lain berdasarkan: sp2d atas spm yang membebani rekening kuasa bun pusat sebesar nilai bruto yang tercantum dalam spm. dalam hal spm terdapat potongan, maka akun pusat mencatat secara bruto seluruh transaksi yang terdapat pada spm, spt wpr billet giro d sp4hln nota debut rekening koran waw.jdih.kemenkeu.go.it sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. akun pusat menyajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut atas dalam lak dan menyajikan pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. penyajian neraca akun pusat tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kuasa bun pusat terhadap neraca akun daerah. contoh: sp2d yang diterbitkan oleh ppn akan membebani rukun atas transaksi tersebut, dit. pkn selaku akun pusat akan menyajikan transaksi transistors pengeluaran transit dalam lak dan pengurangan saldo kas rukun dalam neraca. namun penyajian kas bendahara pengeluaran yang terbentuk dari transaksi tersebut tidak sajikan oleh akun pusat tetapi oleh ppn penerbit sp2d selaku akun daerah. koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pada kuasa bun pusat, harus disajikan dan diungkapkan pengaruhnya pada laporan keuangan akun pusat. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan akun pusat menyusun laporan keuangan tingkat akun pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut atas. akun pusat menyusun laporan keuangan tingkat akun pusat paling sedikit terdiri atas: neraca, lak, lpe: dan lk. laporan keuangan tingkat akun pusatakun pusat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sabun ap setiap semester, dan tahunan. apabila kemudian terdapat kebutuhan akan laporan keuangan bulanan, makapusat semester dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh direktur pengelolaan kas negara selaku penanggung jawab akun pusat. akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat sabun sabun menyusun laporan keuangan tingkat sabun berdasarkan data gabungan dan laporan keuangan uakkbun kanwil, akun pusat, dan akun daerah ppn khusus penerimaan dan ppn khusus pinjaman dan hibah) dengan menggunakan aplikasi terintegrasi. laporan keuangan tingkat sabun ap disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. pelaksanaansabun paling sedikit terdiri atas: neraca, lak, lpe: dan lklaporan keuangan tingkat sabunsabun menyampaikan laporan keuangan sabun secara semester dan tahunan. apabila terdapat kebutuhan laporan keuangan bulanan, sabun dapat meminta sabun untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan. penyampaian laporan keuangan bulanan dapat dikuasa bun tingkat sabun ap semester dan tahunap. oinemamikeunoric bab ilustrasi jurnal standar pada kuasa bun jurnal standar pada kuasa bun dilaksanakan mengacu pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai jurnal standar akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat. ilustrasi jurnal standar pada kuasa bun meliputi: jurnal standar saldo awal, jurnal standar realisasi, jurnal standar transistors, dan jurnal standar penutup. jurnal standar saldo awal jurnal standar saldo awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. jurnal standar saldo awal yang dicatat pada buku besar kas oleh kuasa bun untuk menghasilkan neraca adalah sebagai berikut: debut dj uraian kredit ekuitas kakak digunakan untuk mencatat saldo awal pada neraca. jurnal standar realisasi jurnal standar realisasi dilakukan pada saat terjadinya pendapatan, belanja, transfer daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dan pengembalian. jurnal standar realisasi dicatat oleh kuasa bun dalam buku besar kas dan buku besar akrual meliputi: jurnal standar realisasi pendapatan, jurnal standar realisasi belanja, jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan, dan jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan. jurnal standar realisasi pendapatan buku besar akrual buku besar kas: debut d) uraian kredit ik) kas diterima dari entitas lain xxx digunakan untuk mencatat terjadinya penemuan kas dan perayaan pnb hibah. www .jdih.kemenkeu. co.id jurnal standar realisasi belanja buku besar akrual buku besar kas: debut urai kredit dialihkan entitas lam digunakan untuk mencatat pembayaran belanja) transfer. jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan buku besar akrual buku besar kas: bet dj kredit diterima dari entitas lam digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan dalam gegen, seperi fenenmaan nyaman dalam negeri, penerbitan sumi berharga negara, dan penemuan penemuan kembar penerusan pinjaman oleh kuasa bun. debut djf uraian kredit diterima dari entitas lam digunakan untuk mencatat penerimaan pembinaan luar gegen seperti penerimaan pinjaman luar gegen oleh kuasa bun. jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan buku besar akrual buku besar kas: debut rais kredit ek) dialihkan entitas lam kak kas xxx digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dalam gegen, seperti, perolehan investasi penyediaan modal negara dan pembayaran @olan pokok pinjaman dalam gegen. go.id debut di dialihkan entitas lam kakak digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan luar gegen, seperti pembayaran jalan toko pinjaman sinar negeri. jurnal standar transistors jurnal standar transistors digunakan untuk mencatat transaksi perhitungan fihak ketiga, pemindahbukuan kiriman uang, dan transit uang persediaan). jurnal standar transistors dilakukan oleh kuasa bun, kecuali untuk uang persediaan yang dilaksanakan oleh kuasa bun dan satuan kerja. jurnal standar pfk jurnal standar pfk dilakukan oleh kuasa bun dalam buku besar kas meliputi jurnal standar penerimaan pfk dan jurnal standar pengeluaran pfk. jurnal standar penerimaan pfk debut uraian kredit je a penerimaan pfk kak digunakan untuk mencatat penerimaan perhitungan fihak ketiga pki. jurnal standar pengeluaran pfk debut di (d7 urai kredit pengeluaran ffk kas digunakan untuk mencatat pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk jurnal standar penerimaan pemindahbukuan kiriman uang jurnal standar pemindahbukuan kiriman uang dilakukan oleh kuasa bun dalam buku besar kas meliputi jurnal standar penerimaan pemindahbukuan kiriman uang dan jurnal standar pengeluaran pemindahbukuan kiriman uang. www .jdih.kemenkeu. so.id jurnal standar penerimaan pemindahbukuan kiriman uang bet d) basa ip) urai kredit penerimaan pemmdahbukuan kiriman uang digunakan untuk mencatat pemindahbukuan kidman uang. jurnal standar pengeluaran pemindahbukuan kiriman uang kredit pengeluaran pemmdahbukusan kiriman uang digunakan untuk mencatat pengeluaran pemindahbukuan kiriman uang. jurnal standar penerimaan transit uang persediaan) dalam rangka penyusunan lak dan neraca, kuasa bun membuat jurnal standar penerimaan pengeluaran transit dalam buku besar kas. jurnal standar penerimaan transit debut uraian kredit in, kas kkkkkk digunakan untuk mencatat penerimaan transit berupa pengembalian uang persediaan jurnal standar pengeluaran transit dekat di uraian kredit pengeluaran transit xxxkkkk aha ite digunakan untuk mencatat pengeluaran transit berupa penyediaan uang persediaan. www .jdih.kemenkeu. go.id| jurnal standar pengembalian jurnal standar pengembalian dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. jurnal standar pengembalian terdiri dari jurnal standar pengembalian pendapatan, jurnal standar pengembalian belanja, dan jurnal standar pengembalian pembiayaan. untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya. jurnal standar pengembalian dicatat dalam buku besar akrual dan buku besar kas. jurnal standar pengembalian pendapatan pengembalian tahun anggaran berjalan buku besar akrual: debut d) an. hana uraian kredit diterima dari entitas lain kakak digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan buku besar kas: debut di uraian kredit pendapatan kakak digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan pengembalian tahun anggaran sebelumnya buku besar akrual: debut di uraian kredit ik) diterima dari entitas lain kakti pengembalian pendapatan perpajakan. debut di g. (di uraian kredit ik) ekuitas memakai digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematik? idak berulang. buku besar kas: debut di uraian kredit pendapatan kakak kasi pengembalian pendapatan perpajakan. bet sat ora kredit ik) spa hati digunakan untuk mencatat penyembahan atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematik tdak berulang. jurnal standar pengembalian belanja pengembalian tahun anggaran berjalan buku besar akrual: debut dj, uraian kredit dialihkan kepada entitas lain xxkkkk digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja transfer tahun anggaran berjalan buku besar kas: debut di uraian kredit ik) kas kkkkkk belanja transfer hak digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja transfer tahun anggaran berjalan pengembalian tahun anggaran sebelumnya buku besar akrual: debut di uraian kredit diterima dari entitas lain kos digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja transfer tahun anggaran sebelumnya buku besar kas: debut di uraian kredit kas kxkknk pendapatan lain lain kxkkkk digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja transfer tahun anggaran sebelumnya jurnal standar pengembalian pembiayaan pengembalian tahun anggaran berjalan pengembalian penerimaan pembiayaan www .jdih.kemenkeu.go.id buku besar akrual: debut dj kredit rain diterima dari entitas lain klo digunakan untuk mencatat pengembalian koreksi atas penerimaan pembiayaan tahun anggaran berjalan buku besar kas: debut dj kredit penerimaan pembiayaan kkkkkk digunakan untuk mencatat pengembalian flores) atas penerimaan pembiayaan tahun anggaran berjalan pengembalian pengeluaran pembiayaan buku besar akrual: debut dj) papi uraian kredit pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat pengembalian koreksi) atas pengeluaran pembiayaan tahun anggaran berjalan buku besar kas: debut dj uraian kredit dialihkan kepada entitas lain digunakan untuk mencatat pengembalian koreksi atas pengeluaran pembiayaan tahun anggaran berjalan pengembalian tahun anggaran sebelumnya pengembalian penerimaan pembiayaan www .jdih.kemenkeu.go.id buku besar akrual: debut di uraian kredit digunakan untuk mencatat pengembalian koreksi atas penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya buku besar kas: debut d) uraian kredit do. lpa xxkkak digunakan untuk mencatat pengembalian fkareksy atas penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya pengembalian pengeluaran pembiayaan buku besar akrual: debut di uraian kredit kas ekuitas kkkxkk digunakan untuk mencatat pengembalian flores| atas pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya buku besar kas: debut di mn. ur: kredit kas kaki spa ked digunakan untuk mencatat penyembahan koreksi) atas pengeluaran pembiayaan ton anggaran sebelumnya jurnal standar penutup jurnal penutup transaksi transistors jurnal standar penutup transaksi transistors dilakukan oleh kuasa bun. debut kredit penerimaan pfk kkkkkk pengeluaran pfk takkan utang pfk xxxx digunakan untuk mencatat penutupan penerimaan pfk dan pengeluaran pek menjadi utang pfk. utang pfk disajikan pada neraca unit akuntansi transaksi khusus dan sebagai pembanding pada kuasa bun daerah yang menjadi putra kerja wut akuntansi transaksi khusus pengelola utang pfk. debut dj uraian kredit ik) jememanta uang persediaan xakkkk pengeluaran transit xkkkkk digunakan untuk mencatat penutupan penggunaan transit dan pengeluaran transit menjadi uang persediaan. dalam hal penggunaan transtv lebih besar dan pengeluaran transit, maka terjadi pengurangan uang persediaan kredit). dalam hal penerimaan transit lebih kecil dari pengeluaran transit, maka terjadi penambahan uang persediaan debut). debut dj uraian kredit penerimaan xrkkak pegrundahbukuan kiriman uang kas dalam transit kakak pengeluaran takkan pemundahbukuan kiriman uang digunakan untuk mencatat penutupan penerimaan pemindahbukuan kiriman uang dan pengeluaran penmundahbukuar iman uang menjadi kas dalam transit. bab laporan keuangan kuasa bunbukankeuangan kuasa bun, disusun suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bun dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun serta sistem akuntansi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. berupa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat siap). di serta pengambilan keputusan. komponen laporan keuangan laporan keuangan kuasa bun meliputi laporan keuangan untuk tujuan pertanggungjawaban kuasa bun dan laporan untuk tujuan manajerial. laporan keuangan kuasa bun terdiri dari: laporan keuangan kuasa bun yang disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi tujuan pertanggungjawaban kuasa bun (accountability report) terdiri dari: neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. laporan kuasa bun yang disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi kebutuhan manajerial (managerial report) antara lain terdiri dari: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca (buku besar akrual), laporan kas posisi, dan laporan manajerial lainnya. laporan keuangan kuasa bun ditandatangani oleh setiap penanggung jawab unit akuntansi dankuasa bukuasa bun. sistematika penyajian laporan keuangan kuasa bun adalah sebagai berikut: laporan arus kasposisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. catatan atas laporan keuangan dan neracastruktur catatan atas laporan keuangan terdiri dari: gambaran umum entitas dasar hukum entitas) awwidih.kemenkeu.go.d menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada. dineraca, lak, dan lpepenjelasan atas laporan arus kas disajikan sebagai berikut: perbandingan dengan periode yang lalu, rincian lebih lanjut atas masing masing pos laporan arus kas:ekuitas penjelasan atas laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu. perbandingan dengan periode yang lalu, rincian atas masing masing pos laporan perubahan ekuitajadian kejadian penting setelah tanggal neraca, dan pengungkapan lain laineraca, lak, dan lpe serta pengungkapan lainnya dalam rangka penyajian yang wajar. aww jdih.kemenkeu.gold contoh format neraca kuasa bun kementerian keuangan direktorat jenderal perbendaharaan kanwil . neraca tingkat . per desember 20x1 dan 20x0 langgam halaman ppn: ., dalam rupiah) aset aset lancar rekening kas bun bank indonesia dalam rupiah kkx.xxx.kkk) kxx.kkx.kaki rekening kas bun bank indonesia dalam valas xxx.xxx.kaki xxx.xxx.xxi rekening pemerintah lainnya xxx.xxx.xxi xxx.xxx.kx| rekening kas ppn xxx.kxx.kxx) kxx.xxx.xxx| kas dalam transit xxx. xxx.kxk xxx.xxx.xkx kas bendahara pengeluaran xxx.xxx.kxk xxx.xxx.xxk kas lainnya pada kementerian negara lembaga xxx.xxx.xx| kxx.xxx.xxx| kas pada badan layanan umum investasi jangka pendek kxk.kxx.xxk xxx.xkx.xkx uang muka dari rekening bun xxx.xxx.xxk xxx.xxk.kkk jumlah aset lancar xxx.kkx.kxk xxx.xxx.kxx (aset lainnya dana yang dibatasi penggunaannya xxx.xxx.kxk xxx.xxx.kxk jumlah aset lainnya xxx.xxx. xxx xxx. kxx.kxk utang jangka pendek lainnya kxx.xxx.kkk xxx.xxx.xxx jumlah kewajiban jangka pendek xxx. kkk.kkk xxx.xxx.xkx aaa ekuitas ekuitas xxx. kxx.xxx xxx.xxx.kkx mar aaa www .jdih.kemenkeu. contoh format laporan arus kas kuasa bun kementerian keuangan direktorat jenderal perbendaharaan kanwil laporan arus kas tingkat . untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20x0 tanggal ppn halaman dalam rupiah) guratan 20x0o gaan bamiamak pembayaran pegawai xxx.xkx.kxx.kkk xxx.xxx.kxx.xxk pembayaran kewajiban utang kkx.kxx.xxx.kxx) kkx.kkx.xxx.xxk pembayaran subsidi xxx.xxx.xxx.xxi xxx. xxx.xxx.kki arusrasdarartutas imv arus kas masuk www .jdih.kemenkeu. solid pee akrab kam keluar . .| arus kas bersih dari aktivitas pendanaan xxx eno) yeon. arun kas dari aktivitas transitorla arus masuk arus kas keluar n.| meter met) bea ikan dalam transit 000p www .jdih.kemenkeu. san contoh format laporan perubahan ekuitas kuasa bun kementerian keuangan dire klorat jenderal perbendaharaan kanwil laporan perubahan ekuitas tingkat. untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20xo tanggal ppn: halaman dalam rupiah koreksi koreksi yang langsung kek. kkk kaki kxk.kkk.kxk menambah mengurangi ekuitas #2t3t445 koreksi nilai persediaan koreksi nilai piutang koreksi nilai aset tetap non evaluasi bea go.id contoh format pernyataan tanggung jawab laporan keuangan kuasa bun tingkat akun daerah ppn pernyataan tanggung bawah isi laporan keuangan ppn nama ppn , selaku akun daerah yang terdiri dari (a) neraca (bj laporan arus kas (cl laporan perubahan ekuitas dan (dj catatan atas laporan keuangan periode bulan .. ., tingkat uakkbun kanwil pernyataan tanggung jawab penggabungan laporan keuangan gabungan seluruh akun daerah tingkat wilayah lingkup nama kantor wilayah ditjen perbendaharaan yang kamu susun selaku uakkbun kanwil yang terdiri dari jal neraca (bj laporan arus kas (fc) laporan perubahan ekuitas dan (d) catatan atas laporan keuangan periode insulin . semester . tahun anggaran. sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kam, sedangkan subtansi laporan keuangan ini merupakan tanggungjawab akun daerahusianya jumlah akun d yang mengirim dan budak mengirim laporan keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapk .,diri dari fa) neraca (b) laporan arus kas (c) laporan perubahan ekuitas dan (d.dinkemenkeunotfa) neraca (bj) laporan arus kas (ci laporan perubahan ekuitas dan (dj catatan atas laporan keuangan periode semester . tahun anggaran.xipa bab penutup modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan manajerial kuasa bunegara. diharapkan dengan tersusunnya modul ini penyusunan dan penyajian laporan keuangan kuasa bun dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu dalam rangka pertanggungjawaban kuasa bun maupun pengambilannun biro sum arif bintaro yuwono nip. "4riat jensen www .jdih.kemenkeu.go.id |
a.a) a:. bab ketentuan umum bagian kesatu definisitaneuuangkeukeuangeuangan. kepala satuan kerja adalah pemimpin pada .unit eselon atau unit eselon tingkat pusat, instansi nan naa vertikal, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya lingkungan kementerian keuangeukeuanglingkungan kementerian keuenterian keuangan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak aww jdih.kemenkeu.gorduanguanganeuanganpati www .jdih.kemenkeu.go.ieuangeuwww .jdih.kemenkeu.go.idpak www .jdih.kemenkeu.go.idsebagaimana dimaksud dalampati www .jdih.kemenkeu.go.idsan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam hurufpai www .jdih.kemenkeu.go.idpas www .jdih.kemenkeu.go.id30y6ona kankepala satuan kerjawww .jdih.kemenkeu.go.idwww jdih.kemenkeu.did:'pejabat eselon lingkungan sekretariat jenderal selaku ketua: inspektur jenderal pejabat eselon lingkungan inspektorat jenderal selaku wakil ketua, cc. sekretaris direktorat jenderal badan lingkungan kementerian keuangan selaku anggota, dan (dua) pejabat eselon i eselonkwww .jdih.kemenkeu.golf |
sang departemen keuangan. jasa bank. pinjaman luar negeri. peraturan menteri keuangan republik indonesianggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa salah satu pengeluaran yang menjadi kewajiban negara sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pembayaran jasa bank dalam rangka ketatausahaan penerusan pinjaman luar negeri, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan tertib administrasi pembayaran jasa bank terkait dengan ketatausahaan penerusan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur mengenai tata cara pembayaran jasa bank dalam rangka. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: bank penata usaha adalah bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menatausahakan penerusan pinjaman luar negeri. jasa bank penata usaha, selanjutnya disebut jasa bank, adalah sejumlah imbalan yang diterima bank penata usaha atas aktivitas ketatausahaan penerusan pinjaman luar negerisurat perintah membayar,jabat penanda tangan srekening kas umum negara,uasa bendahara umum negara pusat, selanjutnya disebutata cara penyediaan dan pembayaran jasa bank jasa bank diberikan kepada bank penata usaha atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. dalam rangka penyediaan dana dan pembayaran jasa bank, menteri keuangan selaku menunjuk direktur jenderal perbendaharaan sebagai kpa. direktur jenderal perbendaharaan dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk. direktur jenderal perbendaharaan selaku kpa mengajukan permintaan penyediaan anggaran jasa bankkpa menyampaikan konsep dipa kepada direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara untuk mendapat pengesahan menjadi dipa. dipa sebagaimana dimaksud pada berlaku sebagai dasar pelaksanaan pembayaran jasa bank. jl) dalam rangka pembayaran jasa bank, kpa menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai: pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penanda tangan spm. salinan suratjasa bank dibayarkan setiap (tiga) atau (enam) bulan sesuai ketentuan dalam surat penunjukan sebagai bank penata usaha. (l) jasa bank yang telah dibayar pada tahun anggaran disahkan dengan menerbitkan dipa berdasarkan caps yang diterbitkan oleh direktur jenderal anggaran atas usul direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa pa. berdasarkan dipa sebagaimana dimaksud pada pejabat pembuat komitmen mengajukan spp pengesahan kepada pejabat penanda tangan spm dengan melampirkan: fotokopi surat pencairan jasa bank, dan fotokopi nota debut atas pembayaran jasa bank. pejabat penanda tangan spm mengajukan spm pengesah dengan dihampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada berdasarkan spm pengesahan sebagaimana dimaksud pada pengesahan. bab iii rekonsiliasi dan verifikasi jl) dalam rangka meneliti kebenaran dokumen yang disampaikan oleh bank penata usaha, dilakukan rekonsiliasi oleh kpa dan bank penata usaha. hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. bank penata usaha mengajukan surat permohonan pembayaran jasa bank yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan dengan melampirkan: a.rincian jasa bank per mata uang sesuai masing masing valuta dan periode yang ditagih, b.bukti pembayaran akuntansi yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk, dan berita acara rekonsiliasi. berdasarkan surat permohonan pembayaran jasa bank, pejabat pembuat komitmen melakukan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam yang dituangkan dalam berita acara verifikasi. pejabat pembuat komitmen mengajukan spp kepada pejabat penanda tangan spm dengan dihampiri berita acara verifikasi dan dokumen dokumen sebagaimana dimaksud dalam pejabat penanda tangan spm menyampaikan spm beserta dokumen sebagaimana dimaksud padadirektur jenderal perbendaharaan c.g. direktur pengelolaan kas negara selaku kuasa bun pusat melakukan pengujian atas spm sebagaimana dimaksud pada sesuai peraturan perundangan yang mengatur mengenai mekanisme pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja negara melalui rekening kun s5) apabila berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada spm yang diajukan dinilai telah.gembalikan spm kepada pejabat penanda tangan spmauthorized economic operator. perlakuan kepabeanan. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang perlakuan kepabeanan terhadap authorized economic operaiklim investasi dan iklim usaha, perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang kepabeanan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor dengan memberikan perlakuan kepabeanan khusus terhadap authorized economic operator, bahwa berdasarkan world customs organization safe framework standards secure and facilitate global trade, perlakuan kepabeanan khusus yang direkomendasikan untuk diterapkan terhadap authorized economic operator berupa pemeriksaan pabean secara selektif, bahwa berdasarkmenteri keuangan berwenang untuk mengatur pemeriksaan pabean secara selektif terhadap barang impor dan atau ekspor, bahwa berdasarlu pengaturan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai untuk authorized economic operator dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor untuk mendukung iklim investasi dan iklim usaha. dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: operator ekonomi adalah pihak pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dalam berbagai fungsi rantai pasokan global. framework standards secure and facilitate global trade yang selanjutnya disingkat safe adalah standar world customs organization wco) yang terkait dengan prinsip keamanan dan fasilitas pada rantai pasokan global. authorized economic operator yang selanjutnya disingkat afo adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh dan atas nama administrasi kepabeanan nasional bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar safeoperator ekonomi dapat diakui sebagai afo sepanjang memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan dalam safe operator ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai afo sebagaimana dimaksud pada dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu. operator ekonomi yang dapat diberikan pengakuan sebagai afo sebagaimana dimaksud dalam adalah: importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha tempat penimbunan berikat. persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai afo sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem manajemen data perdagangan yang memadai, kemampuan keuangan, konsultasi, kerjasama, dan komunikasi, pendidikan, pelatihan, dan kepedulian, pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan, keamanan kargo, keamanan pengiriman, keamanan lokasi: keamanan pegawai, keamanan mitra dagang, il. manajemen krisis dan pemulihan insiden, dan tindakan, analisis, dan peningkatan. untuk mendapatkan pengakuan sebagai afo, operator ekonomi harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal. berdasarkanoperator ekonomi sebagai afo. dalam hal permohonan disetujui, direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan keputusan mengenai pengakuan operator ekonomi sabagai afo. dalam hal permohonan ditolak, direktur jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. operator ekonomi yang telah mendapat pengakuan sebagai afo sebagaimana dimaksud dalam memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam berupa: percepatan proses pengeluaran barang dengan tidak dilakukan penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik, penyingkatan waktu transit sehingga mengurangi biaya penumpukan, akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan para aeo, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan perdagangan serta ancaman yang meningkat (elevated threat level), dan atau prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan. pelaksanaan penerapan persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai aeo sebagaimana dimaksud dalam dan pemberian perlakuan kepabeanan terhadap operator ekonomi yang telah mendapat pengakuan sebagai afo sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan perjanjian pengakuan timbal balik mutual recognition agreement) mengenai afo. perjanjian pengakuan timbal balik mutual recognition agreement) sebagaimana dimaksud pada dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara lain yang mengatur mengenai pengakuan aeo. perjanjian pengakuan timbal balik mutual recognition agreement) sebagaimana dimaksud pada antara lain memuat persyaratan afo, perlakuan kepabeanan terhadap afo dan pengakuan aeo terhadap suatu operator ekonomi antar kedua negara secara timbal balik. penerapan ketentuan mengenai afo sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini mengacu kepada prinsip prinsip dalam safe yang dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh pengakuan aeo, rincian persyaratan aeo dan rincian perlakuan kepabeanan terhadap afo, penetapan afo, dan tata cara penyusunan perjanjian pengakuan timbal balik mutual recognition agreement)as kemenkeu. badan layanan umum. said susanto jakartasaid susanto jakarttarif tindakan keperawatan rawat inapkonsultasi emergency dokter umum, tarif instalasi rawat inap khusus, tarif instalasi rawat jalan: tarif instalasi gawat darurat: tarif one day care bedah, tarif psikologi, tarif instalasi forensik, tarif pemakaian ambulance, dan tarif bimbingelas rawat inap, visite dan konsultasi administrasi sekali selama dirawat rawat inap kelas per hari visite dokter spesialis per kunjungan konsultasi dokter per kunjungan spesialis tindakan medik operatif aur kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan gigi dan mulut kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan odc mata sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d cc. khusus per tindakan s.d bedah kecil anestesi lokal per tindakan anestesi umum per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan khusus perortopedi hip and per tindakan knee surgery ortopedi spine per tindakan surge bedah syaraf sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan khusus per tindakan kebidanan dan penyakit kandungan kecil per tindakan sedang per tindakan s.d besar per tindakan khusus per tindakan paket luar sectio berarrato! per tindakan laparascopy per tindakan tindakan medik non operatif haemodialisa per tindakan ruang icu per tindakan s.d anak baykecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d penyakit dalam sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d kebidanantindakan persalinan persalinan normal oleh bidan per tindakan oleh dokter per tindakan persalinan per tindakan patologis paru kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tht kecil per tindakan s.dedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan syaraf per tindakan s.d kardiologi kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan gigi dan mulut bagian gigi periodonsia kecil per tindakan s.d kecil per tindakan sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d bagian gigi prostodonsia kecil per tindakan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan besar per tindakan bagian umum kecil per tindakan kecil per tindakan sedang per tindakan s.d bagian orthodonsia kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan bagian konservasi gigi kecil per tindakan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d bagian pedodonsi kecil per tindakan kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d tindakan keperawatan rawat inap kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d be. penunjang medik patologi klinik hematologi per tindakan s.d kimia klinik per tindakan s.d mikrobiologi per tindakan s.d urinalisa per tindakan s.d faces per tindakan s.d analisa cairan otak per tindakan s.d analisa pleura sites per tindakan s.d imunologi per tindakan s.d narkoba per tindakan s.d patologi anatomi per tindakan s.d radiodiagnostik pemeriksaan umum per pemeriksaan s.d pemeriksaan khusus per pemeriksaan s.d pemeriksaan usg per pemeriksaan s.d pemeriksaan per pemeriksaan scan s.d fisioterapi per tindakan s.d transfusi darah labu darah per kantong cross math per tindakan pemakaian oksigen per jam pemakaian n2o per tabuonsultasi emergency dokter per konsultasi umum instalasi rawat inap khusus ruang rawat perisai perinatologi per hari resiko tinggi) icu iccu nica per hari visite dokter spesialis perisai per kunjungan icu iccu nica per kunjungan konsultasi dokter spesialis perisai per konsultasi icu iccu nica per konsultasi konsultasi emergency per konsultasi dokter umum icu iccu instalasi rawat jalan administrasi per kunjungan visite dan konsultasicatatan medis per orang pemeriksaan psikiatri per orang instalasi gawat darurat igd) administrasi per kunjungan pemeriksaan dokter per kunjungan konsultasi dokter per kunjungan spesialis jung tindakan medik non operatif emergency unit) kecil per tindakan s.done day care bedah per tindakan psikologiinstalasi forensik per jenazah s.d pemakaian ambulance wilayah jabodetabek ambulance jenazah per wilayah s.d ambulance pasien per wilayah s.d pendamping ambulance pasien perawat per kegiatan dokter umum per kegiatan dokter spesialis per kegiatan bimbingan dan penelitian praktek fakultas per siswa bulan kedokteran praktek kerja keperawatan kesehatan non kesehath polri per siswa bulan smk sederajat per siswa bulan praktek mandiri perorangii polri per siswa bulan smk sederajat per siswa bulan kunjungan per orang hari profesi per orang hari s l per orang hari mil ics d iv per orang hari d iii per orang hari smk sederajat per orang hari instansi per orang harigo.id.dan pelaporan keuanganwww .jdih.kemenkeu.go.idketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kapaltingkat sabun pbl berupa neraca, lpe, dan lk, menyusun ilk tingkat sabun pbl, dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan ilk sebagaimana dimaksud pada huruf kepada sabun. judul bagian kedua bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua akuntansi dan pelaporan keuangan unit badan lainnya satker bagian satker www .jdih.kemenkeu.go.id naa judul bagian ketiga bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga akuntansi dan pelaporan keuangan unit badan lainnya bukan satker ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:tingkat sabun pbl berupa neraca, lpe, dan lk. www .jdih.kemenkeu.go.id berdasarkan ilk yang disampaikan oleh seluruh ubl sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan sabun pbl menyusun ilk tingkat sabun pbl. laporan keuangan tingkat sabun pbl sebagaimana dimaksud pada dan ilk tingkat sabun pbl sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sabun secara semester dan tahunan. penyampaian laporan keuangan tingkat sabun pbl dan ilk tingkat sabun pblbl sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan konsolidasi dalam rangka penyusunan akun dan lopp. ilk tingkat sabun pbl sebagaimana dimaksud pada menjadi lampiran akun dan lopp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: laporan keuangan tingkat sabun pbl sebagaimana dimaksud dalam dan ilk tingkat sabun pblwww .jdih.kemenkeu.go.idlaporan keuangan tingkat sabun pbl dan ilk tingkat sabun pbl kepada bun. revi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai revi atas laporan keuangan. mengubah lampiran lampiran ii, dan lampiran iii peraturan menteri keuangan pmk. tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnyatak yuwono nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 21yfinisi, jenis jenis, dan karakteristik serta daftar unit badan lainnyakl) dimana secara hierarkis tidak bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepadubl bersifatjenis jenis unit badan lainnya ubl bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan kementerian negara lembaga tertentu sehingga bentuk organisasinya bervariasi, tergantung dari kebutuhberbagai jenis ubl yang telah ada sampai sekarang antara lain: akademi: badan, dewan: komisi: komite: konsil, korps, lembaga, otorita, unit kerja, dan yayasan.(dua) jenis, yaitu: ubl satker bagian satker dan ubl bukan satker. perbedaan dari kedua jenis ubl tersebut adalah: ubl satker bagian satker secara struktural tidak berada bawah kementerian negara lembaga namun pengelolaan keuangannya menginduk kepada bagian anggaran tertentuubl bukan satker bukan bagian dari kementerian negara lembaga tertentu dan pengelolaan keuangannya tidak menginduk bagian anggaran tertentunegara, peraturan pemerintah, peraturan presiden: atau keputusan presiden. karakteristik unit badan lainnya karakteristik yang membedakan ubl dengan kementerian negaranegara. keanggotaan dari ubl tidak semata mata dari pns, namun dapat berasal dari swasta, pensiu, dan fungsi kementerian negara lembaga tertentu.negara lembaga.kriteria ubl: pembinaan dan pengawasan dariarif bintaroaftar unit badan lainnya daftar unit badan lainnya, antara lain sebagai berikut: uraian keterangan akademi ilmu pengetahuan indonesia satker bagian satker badan koordinasi pemberantasan rupiah satker bagian satker palsu botasupal) badan nasional sertifikasi profesi nbsp) satker bagian satker badan koordinasi penataan ruang satker bagian satker nasional born) badan pelaksana pengelola masjid istiqlal satker bagian satker badan pendukung pengembangan sistem satker bagian satker penyediaan air minum bpp spam) badan pengatur hilir migas bph migas) satker bagian satker badan perlindungan konsumen nasional satker bagian satker (bpk) badan pertimbangan kepegawaian satker bagian satker badan promosi pariwisata indonesia satker bagian satker dewan energi nasional den) dewan kawasan perdagangan bebas dan satker bagian satker pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun dewan kelautan indonesia dekan) satker bagian satker dewan ketahanan pangan dkp) satker bagian satker dewan koperasi indonesia deepin) satker bagian satker www .jdih.kemenkeu. go.id, uraian keterangan dewan nasional kawasan ekonomi satker bagian satker khusus kek) dewan pengupahan nasional depends) dewan pertimbangan otonomi daerah satker bagian satker dprd) dewan pertimbangan presiden satker bagian satker imam satker bagian satker dewan teknologi informasi komunikasi satker bagian satker nasional detiknews) sar komisi banding merek satker bagian satker satker bagian satker komisi keamanan produk rekayasa satker bagian satker satker bagian satker satker bagian satker komisi nasional anti kekerasan terhadap satker bagian satker perempuan komnas perempuan) komisi nasional lanjut usia komnas satker bagian satker lansia) komisi penanggulangan aids nasional satker bagian satker span) komisi pengawas haji indonesia phi) satker bagian satker komisi penyiaran indonesia kpi) satker bagian satker komisi perlindungan anak indonesia satker bagian satker kpai) komite akreditasi nasional kan) satker bagian satker komite kebijakan industri pertahanan satker bagian satker klip) komite percepatan penyediaan satker bagian satker infrastruktur prioritas kppip) www .jdih.kemenkeu. so.id komite nasional keselamatan transportasi satker bagian satker komite olahraga nasional indonesia satker bagian satker komite pengarah reformasi birokrasi satker bagian satker komite privatisasi perusahaan perseroan satker bagian satker persero) komite standar akuntansi pemerintahan satker bagian satker asap) komite standar nasional untuk satuan satker bagian satker komite kebijakan pembiayaan bagi usaha satker bagian satker mikro, kecil dan menengah komisi aparatur sipil negara kain) satker bagian satker satker bagian satker korps pegawai republik indonesia satker bagian satker lembaga kerja sama tripartit nasional satker bagian satker ema lembaga perlindungan saksi dan korban satker bagian satker lembaga produktivitas nasional lpn) satker bagian satker lembaga sensor film lsf) satker bagian satker majelis disiplin tenaga kesehatan mdtk) satker bagian satker sekretariat pengadilan pajak staf khusus presiden badan koordinasi nasional penyuluhan satker bagian satker pertanian, perikanan dan kehutanan sean badan pelaksana pengembangan kawasan satker bagian satker strategis dan infrastruktur selat sunda komite koordinasi nasional pencegahan satker bagian satker dan pemberantasan tindak pidana www .jdih.kemenkeu. go.id komite percepatan dan perluasan satker bagian satker komisi pesona pengendalian zesnsis setia7 balan sadar |pesandaminan yasan sada7 began star badan pengelola dana abadi umat bukan satker badan pertimbangan tabungan bukan satker yayasan harapan kita badan pengelola bukan satker (ena andrea yayasan gedung veteran graha purna bukan satker otoritas jasa keuangan ojk) ubl satker bagian satker (selaku satuan kerja sementara atas realisasi apbn dan aset kewajiban ekuitas yang bersumber dari apbn yang belum diserahkan ojk), dan ubl bukan satker (selaku pengelola pungutan ojk) satuan kerja khusus pelaksana kegiatan ubl satker bagian usaha hulu minyak dan gas bumi skk satker (selaku satuan migas) kerja sementara atas realisasi apbn dan aset kewajiban ekuitas yang bersumber dari apbn www .jdih.kemenkeu. co.id uraian keterangan yang belum diserahkan skk migas), dan ubl bukan satker (atas pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh sampai dengan,modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya daftar isi babi pendahuluan neeooooooeernen0nenenannnnnnnnnnnnnannnnnnanannanan22 babi tata cara pelaporan keuangan oom bab iii format laporan keuangan dan ilk ereeeeenennen nana bab format pernyataan tanggung jawab oom bab penutup eeeeee0ennennneannnnnnanannnnnn anna bab pendahuluan latar belakang penyusunan laporan keuangan danundang undang nomor tahun menyatakan bahwa laporan keuangan seakun) dan laporan keuangan pemerintah pusat lopp).usunan dan penyampaian laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan ilk) tingkat unit badan lainnya ubl), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ilk tingkat unit akuntansi pembantu bendahara umum negara pelaporan badan lainnya sabun pbl) untuk seluruh ubl yang secara hierarkis organisasi tidak bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada kementerian lembaga tertentu. ubl dalam pengambilan keputusan dan operasional instansi tidak berada bawah kementerian negara lembaga sehingga berdiri secara independen, namun dalam penganggaran dapat memperoleh dana antara lan dari kementerian negara lembaga, bun, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak ketiga, dan atau sebagian memperoleh dana dari kementerian negara lembaga bun pemerintah daerah masyarakat pihak ketiga. peraturan menteri keuangan ini tidak mengatur mengenai: konsolidasi per akun atas pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas ubl, dan konsolidasi atas aset, kewajiban, dan ekuitas instansi organisasi perusahaan yang termasuk dalam kekayaan negara yang dipisahkan. maksud maksud disusunnya modul ini adalah: agar seluruh posisi keuangan, operasi, dan realisasi dana dari apbn pada ubl dapat dilaporkan kepada menteri keuangan selaku bun. agar berdasarkan laporan keuangan dari seluruh ubl bukan satker dapat disusun laporan keuangan yang menjadi bahan konsolidasi penyusunan akun dan lopp. agar berdasarkan ilk dari seluruh ubl dapat disusun ilk yang menjadi lampiran akun dan lopp. agar laporan keuangan dan ilk badan lainnya dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan. tujuan tujuan modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya adalah: memberikan pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ilk badan lainnya. memberikan pedoman bagi pengguna laporan keuangan dan ilk badan lainnytata cara pelaporan keuangan meliputi penyusunan laporan keuangan dan atau ilk tingkat ubl, penyampaian laporan keuangan dan atau ilk ubl sabun pbl, penyusunan laporan keuangan dan ilk tingkat sabun pbl, penyampaian laporan keuangan dan ilk dari sabun pbl bun. bab iii format ikhtisar laporan keuangan meliputi format neraca, lo, lpe, dan ilk yang disusun oleh ubl. babi format pernyataan tanggung jawab meliputi format surat pernyataan tanggung jawab ubl dan surat pernyataan tanggung jawab sabun pbl. bab penutup www jdih.kemenkeu.go.id bab tata cara pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang entitas pelaporan. ubl sebagai entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan ilk) kepada sabun pbl untuk selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan dan ilk tingkat entitas pelaporan sabun pbl. laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pada tanggal pelaporan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. sedangkan ilk memuat informasi mengenai pendapatan, beban, surplus defisit, aset, kewajiban, ekuitas dan atau realisasi anggaran atas dana yang diperoleh dari apbn dalam penguasaan ubl. ubl secara struktural bukan bagian dari kementerian negara lembaga tertentu, mengingat ubl merupakan bagian dari keuangan negara yang harus disajikan dan. diungkapkan dalam lopp, maka ubl wajib menyampaikan informasi mengenai sumber daya yang dikuasai dan penggunaannya dalam bentuk laporan keuangan dan atau ilk kepada menteri keuangan selaku bun dengan akurat dan handal. ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan atau ilk tingkat ubl penyusunan laporan keuangan dan ilk ubl bukan satker. ubl bukan satker memiliki bentuk, struktur,standar akuntansi yang berbeda beda dengan format laporan seusai dengan kebutuhannya menggunakan standar akuntansi pemerintahan sap) atau standar akuntansi keuangan. ubl bukan satker menyusun laporan keuangan paling sedikit terdiri atas: neraca atau laporan keuangan yang dipersamakanpada www .jdih.kemenkeu. co.id ubl bukan satker. neraca disusun berdasarkan basis akrual. ubl bukan satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan neraca seperti laporan posisi keuangan. laporan operasional atau laporan keuangan yang dipersamakan laporan operasional lo) merupakanubl bukan satker untuk kegiatan penyelenggaraan aktifitas ubl bukan satker dalam satu periode pelaporan. ubl bukan satker disusun berdasar basis akrual. ubl bukan satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan laporan operasional seperti laporan aktivitas. laporan perubahan ekuitas atau laporan keuangan yang dipersamakan laporan perubahan ekuitas lpe) merupakan laporan keuangubl bukan satker disusun berdasarkan basis akrual. ubl bukan satker menyusunlaporan keuangan yang dipersamakan dengan laporan perubahan ekuitas. lpe atau laporan keuangan yang dipersamakan tersebut sekurang kurangnya menyajikan pos pos: ekuitas aset bersih awal, perubahan ekuitas aset bersih, koreksi, dan ekuitas aset bersih akhir. catatan atas laporan keuangan lk) ubl bukan satker berisi tentang hal hal yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi yang digunakan oleh ubl. berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, ubl bukan satker menyusun ilk sesuai format ilk badan lainnya yang terdapat pada modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. penyusunan laporan keuangan dan ilk ubl satker ubl satker menyusun laporan keuangannegara lembaga. ubl satkersidiakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar. termasuk yang disajikan lra adalah pendapatan dan belanja yang tidak melalui dari rekening kas umum negara tetapi harus mendapatkan pengesahan oleh ppn. laporan operasional lo)dalam suatu periode pelaporan tertentu. disusun berdasarkan basis akrual, artinya: pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomirdasarkan dapat diketahui surplus defisit lo selama periode akuntansi yang akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. www .jdih.kemenkeu.go.idberdasarkan laporan keuangan yang disusun, ubl satker menyusun ikhtisar laporan keuangan ilk)terpisah dari laporan keuangan kankernya. berdasarkan laporan keuangan satker terkait anggaran yang dialokasikan untuk ubl bagian satker dan realisasinya, ubl bagian satker menyusun ilk. penyampaian laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan tingkat ubl. penyampaian laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan ubl satker bagian satker. ubl satker bagian satker menyampaikan ilk kepada sabun pbl setiap semester maupun tahunan secara tepat waktu sesuaiwww .jdih.kemenkeu. go.ide laporan keuangan konsolidasi bun agar dapat digabungkan secara tepat waktu tingkat sabun pbl. disamping menyampaikan ilk kepada sabun pbl, ubl satker sebagai tanpa pada kementerian negara lembaga juga menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi atasnya setiap bulanan, semester, dan tahunan. untuk penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan, ubl satker melampirkan ilk. untuk ubl bagian satker, selain menyampaikan ilk sabun pbl juga menyampaikan ilk kankernya, untuk kemudian ilk tersebut dilampirkan pada laporan keuangan satker yang disampaikan unit akuntansi instansi atasnya. penyampaian laporan keuangan yang dihampiri ilk disampaikan secara berjenjang sesuai struktur organisasi pada masing masing kementerian negara lembaga. menteri pimpinan lembaga melakukan penggabungan ilk dari seluruh ubl satker bagian satker. ilk gabungan tingkat kementerian negara lembaga dilampirkan pada laporan keuangan kementerian negara lembaga semester dan tahunan yang disampaikan kepada menteri keuangan. penyampaian ilk ubl satker disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab ubl satker yangsedangkan penyampaian ilk ubl bagian satker disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab ubl bagian satker yang memuat pernyataan ilk telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada ubl bagian satker. penyampaian laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan ubl bukan satker. ubl bukan satker menyampaikan laporan keuangan dan ilk kepada sabun pbl setiap semester maupu agar dapat digabungkan secara tepat waktu tingkat sabun pbl. penyampaian laporan keuangan dan ilk ubl bukan satker dihampiri dengan pernyataan tanggung jawab. pernyataan tanggung dih.kemenkeu. go.idf pp. jawab tersebut ditandatangani oleh penanggungjawab ubl bukan satker, yangketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan tingkat sabun pbl berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari ubl bukan satker, sabun pbl menyusun laporan keuangan berupa neraca, lpe,dan talk badan lainnya. neraca badan lainnya menyajikan posisi keuangan berdasarkan nilai ekuitas yang terdapat dalam laporan keuangan ubl bukan satker dengan ketentuan sebagai berikut: disajikan sebagai aset lainnya dan ekuitas jika memenuhi kriteria aset dan ekuitas atau disajikan sebagai aset lainnya dan utang kepada pihak ketiga jika memenuhi kriteria aset dan kewajiban, dan pos tersebut atas disajikan sebesar nilai ekuitas bersih ubl bukan satker. neraca badan lainnya tidak menyajikan konsolidasi nilai aset dan kewajiban ubl bukan satker. aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat pada ubl satker bagian satker tidak konsolidasi dalam neraca badan lainnyayang terdapat pada ubl bukan satker yang bersumber dari apbn, sepanjang belum dipindahtangankan kepada ubl bukan satker, tidak dimasukkan dalam neraca badan lainnya, karena sudah dikonsolidasikan dalam neraca bagian anggaran yang mengalokasikan dana apbn. lpe badan lainnya menyajikan informasi perubahan nilai ekuitas sampai dengan periode pelaporan yang isinya meliputi: ekuitas awal, koreksi lain lain, dan ekuitas akhir. koreksi lain lain menyajikan kenaikan penurunan ekuitas ubl bukan satker yang memenuhi kriteria ekuitas. sabun pbl tidak melakukan konsolidasi atas atau laporan keuangan yang dipersamakan yang disampaikan oleh ubl satker, oleh karena itu surplus defisit pada lpe badan lainnya seharusnya nihil. sabun pbl juga tidak melakukan konsolidasi atas lpe atau laporan keuangan yang dipersamakan. lpe atau laporan keuangan yang www .jdih.kemenkeu. oi ina dipersamakan yang disampaikan oleh ubl bukan satker merupakan bahan informasi penyajian dan pengungkapan perubahan ekuitas badan lainnya. proses akuntansi pada sabun pbl dilaksanakan dengan melakukan jurnal akrual atas kenaikan penurunan ekuitas ubl bukan satker sebagai berikut: apabila terjadi kenaikan ekuitas ubl bukan satker yang memenuhi kriteria aset dan ekuitas. f111 aset lainnya dari ekuitas pada unit badan lainnya ekuitas badan lainnya apabila terjadi penurunan ekuitas ubl bukan satker yang memenuhi kriteria aset dan ekuitas. akun uraian debut kredit ekuitas badan lainnya kai 1esf11i1 aset lainnya dari ekuitas pada unit badan lainnya apabila terjadi kenaikf111 aset lainnya dari ekuitas kat pada unit badan lainnya utang jangka panjang bapertarurn apabila terjadi penurunutang jangka panjang bapertarurn sf111 aset lainnya dari ekuitas pada unit badan lainnya agar memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan, disusun catatan atas laporan keuangan lk) yang memberikan: penjelasan rinci atas pos pos laporan keuangan. www .jdih.kemenkeu. go. disamping menyusun laporan keuangan badan lainnya berupa neraca, lpe, dan lk, sabun pbl juga menyusun ikhtisar laporan keuangan ilk) berdasarkan: ilk ubl bukan satker: dan ilk ubl satkerpenyampaian laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan tingkat sabun pbl sabun pbl menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, lpe, dan ilk sabun pbl kepada sabun setiap semester daampaian laporan keuangan dan ilk sabun pbl disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab sabun pbl yang memuat pernyataan sebagai berikut: neraca, lpe, dan ilk uapbunpbl disusun berdasarkan laporan keuangan dan atau ilk seluruh ubl. neraca, lpe, dan ilk disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan ekuitas dan posisi keuangan secara layak sesuai ketentuan yang berlaku. isi dari laporan keuangan tingkat ubl bukan satker merupakan tanggung jawab masing masing ketua kepala pimpinan ubl bukan satker. sabun pbl hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan tingkat sabun pbl. didalam pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh sabun pbl dapat ditambahkan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id bab iii format laporan keuangan dan ilk neraca badan lainnybadan lainnya yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. ilustrasi format neraca sabun pbl dapat digambarkan sebagai berikut: neraca badan lainnya per desember 20uk1 dan desember 20xo aji jumlah uraian (penurunan jumlah aset o aa aset agar aset tetap aset lainnya dari ekuitas pada unit badan lainnya kewajiban utang jangka panjang dalam x00x negeri lainnya tuan kesatuan urutan jumlah kewajiban dan 00x kana ekuitas laporan perubahan ekuitas (lpe) badan lainnyakomponen atau unsur dari lpe badan lainnya sekurang kurangnya pos pos ekuitas awal, koreksi koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. format laporan perubahan ekuitas lpe) sabun pbl sebagai berikut: laporan perubahan ekuitas badan lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah desember desember ema ekumasawal doo anang anna surplusdefsitlo 2000p, koreksi koreksi yang langsung carumomurwaacrsamaeraowg menkeetettte men koreksi nilai pisang evaluasi ast bumn pop koreksi nilai aset tetap non evaluasi selandia transaksiantarenttas )o | xxxxx xxx ekumtasakhir (ps0)lain lain. laporan sabun pbl mengungkapkan informasi terkait: penjelasan angka angka dan analisis turunnya yang disajikan pada neraca. penjelasan angka angka dan analisis turunnya yang disajikan pada lpe. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan sabun pbl. www jdih.kemenkeu.go.idneraca aset lancar aset tetap aset lainnya kewajiban jangka panjang ekuitas penjelasan atas pos pos laporan perubahan ekuitas ekuitas awal surplus defisit lo:s.d ikhtisar laporan keuangan uni? badan lainnya dana apbn non apbn dalam ribuan rupiah realisasi alokasi jumlah no, kuat kom. belanja benua errata bela jumlah ranjan lain realisasi apbn pegawai barang modal lain pole desa jual lal iogasuar inc drl bala 'os8 teri noni alih ile sll tere ver ori a liter tan www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian format ikhtisar laporan keuangan unit badan lainnya dana apbn non apbn nomor id) rain isian diisi dengan nomor urut diisi dengan nama unit badan lainnya digi dengan alokasi dana apbn apabila memperoleh alokasi dana apbn diisi dengan jumlah realisasi apbn netto jenis belanja pegawai diisi dengan jumlah realisasi apbn netto jenis belanja barang diisi dengan jumlah realisasi apbn netto jenis belanja modal diisi dengan jumlah realisasi apbn netto jenis belanja lain lain diisi dengan total realisasi (jumlah kolom s d kolom diisi dengan sisa dana alokasi apbn (kolom dikurangi kolom te) te) diisi dengan dana non apbn ke) diisi dengan keterangan bagian anggaran yang mengalokasikan dana kepada ubl diisi dengan status ubl satuan kerja bagian satuan kerja bukan satuan kerja atau belum aktif atau tidak aktif www dih kemenkes.ded ikhtisar laporan keuangan unit badan lainnya pendapatan, beban, dan surplus defisit untuk periode pelaporan yang berakhir sampai dengan tanggal dalam ribuan rupiah pawoaparan pewowparanwon 1o1o pmr psaarwon xo1 rebus umunya operasional operasional pendapatan operasional operasional beban (oasis) m0) t totoooou format ilk atas diisi oleh ubl satker dan ubl bukan satker) www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian ikhtisar laporan keuangan unit badan lainnya pendapatan, beban, dan surplus defisit nomor uraian isian aussi dengan nomor urut duri dengan nama unit badan lainnya duri dengan jumlah pendapatan operasional diisi dengan jumlah pendapatan non operasional diisi dengan total pendapatan (penjumlahan kolom dan kolom dust dengan jumlah beban operasional diisi dengan jumlah beban non operasional diisi dengan total beban (penjumlahan kolom dan kolom diisi dengan jumlah surplus atau defisit (selisih kolom dan kolom (8j| diisi dengan keterangan bagian anggaran yang mengalokasikan dana kepada ubl diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan) so.idt ikhtisar laporan keuangan unit badan lainnya aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam ribuan rupiah) mama aset nyeemeer| aset aset korapaser kewajiban kewajiban total total mol ker potret demang) tpp prem dunya ppp green nua kewajiban ekuitas yna alnlolnlalaloal lana (ulu man oi) moi) format ilk atas isi oleh ubl satker dan ubl bukan satker www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian ikhtisar laporan keuangan unit badan lainnya aktiva, kewajiban, dan ekuitas uraian isian diisi dengan nomor urut diisi dengan total nilai bersih aset lancar diisi dengan total nilai investasi dan kolom (penjumlahan kolom dan kolom keuangan) www .jdih.kemenkeu.go.id bab format pernyataan tanggung jawab pernyataan tanggung jawab unit badan lainnya satker bagian satker pernyataan tanssuns jawab isi ikhtisar laporan keuangan (dis dengan nama ubl father bagian satker)ri pimpin merupakan bagian dari keuangan negara, baik yang mendapatkan dana dari maupun non keuangan negara, baik yang mendapatkan dana dari apbn maupun nor apbn, sehingga karijelaskan teritori dengan hal yang diutus dalam penyusunan laporan keuangan?. jakarta, kepala) ketua pimpinan unit badan lainnya www .jdih.kemenkeu.go.id pernyataan tanggung jawa unit badan lainnya bukan satuan kerja pernyataan tanggung jawab isi laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan j. (diisi dengan nama url bukan after), sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang keuangan secara dan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan secyelashan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan? laporan keuangan dan ikhtisar, jakarta, kepala) ketua pimpinan unit badan lainnya www .jdih.kemenkeu. pernyataan tam agung jawab sabun pelaporan keuangan unit badan laitniiya pernyataan tanggung jawab isi dari laporan keuangan dan atau ikhtisar laporan keuangan di| tingkat unit badan lainnya merupakan tanggung jawab masing masing ketua) kepala, pimpinan unit badan lainnya. kari harga bertanggung bawah atas kebenaran penyusunan laporan keuangan berupa merasa, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan serta ikhtisar laporan keuangan tingkat unit akuntansi pernabantu bendahara umum negara pelaporan keuangan badan lainnya sabun fel). paragraph penjelasan uruk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait gam had yem khusus dalan penyusunan laporan kemerngam merasa, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas ker. sedangkan ikhtisar laporan keuangan sabun pbl disusun berdasarkan ikhtisar laporan keuangan seluruh unit badan lainnya. neraca, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan serta ikhtisar laporan keuangan badan lainnydan ketentuan yang berlaku. jakarta, direktur jenderal perbendaharaan, selaku pimpinan dari uap pel www .jdih.kemenkeu.go.id bab penutup modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya disusuakun dan lopp sehingga informasi yang disajikanparu b. kepala bagian t.u. kementerian arif bintaro nip www .jdih.kemenkeu.go.id www .jdih.kemenkeu.go.id |
kementerian keuangan. penjaminan. kredit usaha rakyat telah ditandatangani, bahwa untuk mendukung pelaksanaan addendum nota kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan persyaratan penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, danbank pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk kur. bank pelaksana wajib menatausahakan kur secara terpisah dengan program kredit lainnya. bank pelaksana dapat mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan kur secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tatacara ketatausahaan yang berlaku. bank pelaksana dapat menyalurkan kur secara langsung kepada umkm k dan atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing dan atau pola channing. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)) umkm k yang dapat menerima fasilitas penjaminan kur adalah usah,, dan kredit konsumtif lainnya) dapat menerima kur,,, untuk kur sampai dengan rp5. (lima juta rupiah) dan kur melalui lembaga linkage sampai dengan rp5. (lima juta rupiah) per end user5. (lima, atas rp5. (lima1. (satu miliar rupiah), tingkat bunga kredit:, untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit. persentase jumlah penjaminan kur yang dijadikan kepada perusahaan penjaminan ditetapkan sebesar (tujuhpuluh persen) dari kur yang diberikan oleh bank pelaksana kepada umkm k dan lembaga linkage. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah memberikan imbal jasa penjaminan kur, sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara bulanan atas pelaksanaan penjaminan kur, pengajuan klaim kur, realisasi pembayaran klaim,, realisasi penyaluran kur menurut sektor ekonomi, realisasi penyaluran kur menurut provinsi,ini mulai berlaku setelah satu bulan sejakimpor barang. eksplorasi(l)(d0jkementeria, memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rib sebagaimana dimaksud pada atau, nomor pokok wajib pajak npp), alamat, dasar kontrak, wilayah kontrak, kantor pabean tempat pemasukan barang, pos tarif: ii. uraian barang, j . negara asal barang, jumlah satuan barang, il.rmohonan sebagaimana dimaksud pada atau diajukan bersama sama dalam (satu) rib(l)atau disampaikan kepada: direktur jenderal minyak dan gas bumi, kementeriabelanja subsidi pajak ditanggung pemerintah, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan. berdasarkan daftar jumlah pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud padadirektur jenderal pajak dan febrdana bagi hasil. minyak dan gas bumi. papua barat. perkiraan alokasi415. (empat ratus lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu39. (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). dalam hal terdapat perubahan asumsi indikator20x (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasdalam rangka otonomi khusus untuk provinsi papua baratdalam rangka otonomi khusus untuk provinsi papua barat berdasarkan realisasi penerimaan las kemenkeu. sistem perbendaharaan. anggaran negara. plotting. pelaksalotting sistem perbendaharaan dan anggaran negara pada satuan kerja tertentu, menteri keuangan telah menetapkanbahwa hasil pelaksanaan plotting sebagaimana dimaksud dalam huruf telah sesuai dengan spesifikasi pengembangan sistem perbendaharaan dan anggaran negara sehingga dipandang perlu untuk menambah satuan kerja yang melaksanakan plottingngingatiubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:masing masing pimpinan unit eselon lingkungan kementerian keuangan yang melaksanakan plottingketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:,satker pengelola bagian anggaran kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi sumatera utara, provinsi jawa barat, provinsi yogyakarta, provinsi jawa timur, provinsi sulawesi selatan, dan provinsi nusa tenggara timur,huruf ppn jakarta jakarta iii, jakarta iv, dan jakarta danplotting span sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada tanggal: januari untuk pelaksanaan plotting span pada satker sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dan maret untuk pelaksanaan plotting span pada sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan plotting span, menteri keuangan dapat membentuk tim atau kelompok kerja. pembentukan tim atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris jenderal kementerian keuang: xii pusdokkes tanggal desember hal pengiriman usulan tarif rumah sakit bhayangkara kendari, telah mengajukan usulan tarif layanan badan layanan umum rumah sakit bhayangkara tingkat iii kendari, bahwa usulanrawat kebidanan, perinatologi, dan intensive care unit, tarif tindakan keperawatan dan penggunaan alat kesehatan, tarif instalasi rawat jalan: tarif instalasi gawat darurat: tarif penunjang medik, tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara, tarif pendidikan dan pelatihan: tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan ambulan, tarif pendidikan dan pelatihan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif ambulansperalatan, dan atau tenaga ahli. tarif pendidikan dan pelatihantransportasi, akomodasijamin berdasarkan kebudariengan mempertimbangkan kondisi keuangumum a lema arif bintarokelas ii jenis layanan satuan tarif rp)gigi per kunjungan cc. visite dokter spesialis per kunjungan konsultasi dokter gigi per konsultasi konsultasi dokter spesialis per konsultasi gizi per makan s.d. tindakan medis operatif bedah kecil per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan penyulut per tindakan bedah kebidanan dan kandungan kecil per tindakan sedang per tindakan www .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan tarif rp) besar per tindakan khusus per tindakan penyulut per tindakan tindakan kebidanan patologis per tindakan fisiologis per tindakan parts bidan per tindakan karetenterian umum ear arif bintara won dirikan$jenis layanan satuan tarif rp) administrasi rawat inap per pendaftaran rawat jalan pasien baru per pendaftaran pasien lama per kunjungan ruang rawat kebidanan, perinatologi, dan intensive care unit ruang rawat kebidanan per hari ruang rawat perinatologi per hari ruang rawat intensive care per hari unit tindakan keperawatan dan penggunaan alat kesehatan tindakan keperawatan bidan ruang rawat inap per tindakan s.d. ruang kebidanan per tindakan s.d. ruang perinatologi per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan satuan tarif rp) ruang intensive care per tindakan s.d. unit penggunaan alat kesehatan monitor per hari infus pump per tindakan seiring pump per tindakan nebulizer per tindakan suction pump per tindakan oksigen per liter per menit ekg per tindakan ventilator per hari shock defibrilator per tindakan instalasi rawat jalan surat keterangan medis per surat s.d. pemeriksaan dan konsultasi dokter pemeriksaan dokter per umum pemeriksaan pemeriksaan dokter gigi per pemeriksaan pemeriksaan dokter per spesialis pemeriksaan konsultasi dokter per konsultasi spesialis konsultasi dokter per pasien laboratorium tindakan poliklinik poli anak per tindakan poli tht per tindakan s.d. poli bedah per tindakan s.d. poli kebidanan dan per tindakan s.d. ., kandungan poli jantung per tindakan jenis layanan satuan tarif rp) poli fisioterapi per tindakan s.d. poli urologi per tindakan s.d. poli paru per tindakan poli mata per tindakan s.d. j . poli kulit dan kelamin per tindakan s.d. poli gigi per tindakan s.d. instalasi gawat darurat per tindakan s.d. penunjang medik radiologi per tindakan s.d. usg per tindakan s.d. laboratorium per tindakan s.d. rehabilitasi medis dan per tindakan s.d. fisiotera ax, buwono nip 197109y1 www .jdih.kemenkeu.go.id |
kementerian keuangan. pengadaan tanah. jalan tol. pertanggungjawabgelolaan, dan pertanggungjawaban dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tollancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) telah dialokasikan dana bergulir sebagai dana talangan pengadaan tanah, bahwa agar dana bergulir untuk pengadaan tanah yang akan dikelola oleh satuan kerja badan layanan umum bidang pendanaan sekretariat badan pengatur jalan tol. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol yang selanjutnya disebut dana bergulir pengadaan tanah adalah dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol sebagaikementerian pekerjaan umum adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. satuan kerja badan layanan umum bidang pendanaan sekretariat badan pengatur jalan tol yang selanjutnya disebut satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt adalah satuan kerja pemerintah pada kementerian pekerjaan umum yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mengelola dana bergulir pengadaan tanadan layanbendahara umum negara bun) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. bab penyediaan dana bergulir pengadaan tanah bagian pertama umum menteri keuangan selaku bun adalah pengguna anggaran pa) atas dana bergulir pengadaan tanah. pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt adalah kuasa pengguna anggaran kpa) atas dana bergulir pengadaan tanah. bagian kedua penyediaan dana bergulir pengadaan tanah dari apbn menteri pekerjaan umum berdasarkan usulan dari pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt mengajukan usulan penerbitan surat penetapan satuan anggaran per satuan kerja sp caps) kepada menteri keuangan. usulan penerbitan caps sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan rba yang memuat kegiatan yang dibiayai dari kementerian pekerjaan umum dan bun. berdasarkan usulan penerbitan sp caps sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal anggaran kementerian keuangan menerbitkan sp caps: pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt melalui menteri pekerjaan umum, direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. s5) direktur jenderal anggaran kementerian keuangan menyampaikan tembusan sp caps sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan. berdasarkan sp caps sebagaimana dimaksud pada pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt selaku kpa bun menyusun konsep dipa dana bergulir pengadaan tanah bundana bergulir pengadaan tanah bun) yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pencairan dana bergulir pengadaan tanah dari rekening kas umum negara rekening satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt. direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan menyampaikan tembusan dipa dana bergulir pengadaan tanah bun) yang telah mendapat pengesahan kepada direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan. bagian ketiga penyediaan dana bergulir pengadaan tanah dari pendapatan dan atau hibah blu penambahan pokok dana bergulir pengadaan tanah dapat bersumber dari: pendapatan dari kegiatan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt: dan atau hibah. (l) menteri keuangan dapat menetapkan penambahan pokok dana bergulir pengadaan tanah yang bersumber dari pendapatan dari kegiatan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt sebagaimana dimaksud dalam huruf penetapan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan dari menteri pekerjaan umum dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana kerja satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt (d) penambahan pokok dana bergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan dalam dipa dana bergulir pengadaan tanah bun) dan dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam apbn. dalam hal proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk apbn telah ditetapkan, penambahan pokok dana bergulir pengadaan tanah diusulkan untuk dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam apbn perubahan. pagu dana bergulir pengadaan tanah dalam dipa dana bergulir pengadaan tanah bun) merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui. bab iii mekanisme pencairan dana bergulir pengadaan tanah jl) pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt selaku kpa dana bergulir pengadaan tanah menerbitkan keputusan untuk menunjuk: pejabat pembuat komitmen ppk), yaitudipa dana bergulir pengadaan tanah bun), pejabat penanda tangan surat perintah membayar spm), yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk menguji permintaan pembayaran dana bergulir pengadaan tanah dan menandatangani spm, dandirektorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. berdasarkan alokasi dana dipa dana bergulir pengadaan tanah bun), ppk mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) dana bergulir pengadaan tanah kepada pejabat penanda tangan spm. spp sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan (enam) bulan. pejabat penanda tangan spm melakukan pengujian terhadap spp sebagaimana dimaksud dalam dan selanjutnya menerbitkan spm langsung spm ls) dana bergulir pengadaan tanah. spm dana bergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada (l) disampaikan kepada ppn jakartauntuk kebutuhan (enam) bulanbergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ppn jakartapencairan dana bergulir pengadaan tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tahap pertama dicairkan sesuai rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam tahap berikutnya dicairkan sesuai kebutuhan apabil, yang dinyatakan kebenarannya dalam spam sebagaimana dimaksud dalam, ppk dapat mengajukan spp dana bergulir pengadaan tanah kepada pejabat penandatangan spm dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan spp sebagaimana dimaksud pada pejabat penandatangan spm satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt dapat menerbitkan spm dana bergulir pengadaan tanah untuk mencairkan sisa pagu pada dipa dana bergulir pengadaan tanah bun) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan spm dana bergulir pengadaan tanahbatas akhir pengajuan spm dana bergulir pengadaan tanahnyaluran dan pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah bagian pertama penyaluran (l) dana bergulir pengadaan tanah disalurkan oleh satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt kepada penerima dana bergulir pengadaan tanah. tata cara penyaluran dana bergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diatur oleh menteri pekerjaan umum. bagian kedua pengelolaan terhadap dana bergulir pengadaan tanah yang telah disalurkan kepada penerima dana bergulir pengadaan tanah, pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt pejabat yang ditunjuk melakukan penagihan kepada badan usaha. badan usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan badan hukum yang bergerak bidang pengusahaan jalan tol. penagihan dana bergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi pengembalian pokok, beserta pendapatan berupa bunga bagi hasil dan atau hasil lainnya. penerimaan kembali pokok dana bergulir pengadaan tanah digunakan hanya untuk pergiliran kembali dana bergulir pengadaan tanah. pendapatan dari dana bergulir pengadaan tanah yang berupa bunga bagi hasil, dan atau hasil lainnya sebagaimana dimaksud dalam(l) satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari apbn tetapi belum disalurkan kepada penerima dana bergulir, sepanjang tidak mengganggu rencana penyaluran dana. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari apbn sebagaimana dimaksud pada hanya dapat digunakan untuk pengeluaran dana bergulir pengadaan tanah. pendapatan dari pengelolaan saldo pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud padabagian ketiga pertanggungjawaban pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penyaluran dan pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab menteri pekerjaan umum. bab laporan keuangan dan audit (d) pemimpin satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt selaku kpa yang mengelola dana bergulir pengadaan tanah wajib menyelenggarakan akuntansi atas pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sak) laporan keuangan sesuai dengan sak sebagaimana dimaksud pada memuat seluruh transaksi dari dipa satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt dan dipa dana bergulir pengadaan tanah bun), disampaikan kepada direktur jenderal perbendaharaan c.g. direktur pembinaan pengelolaan keuangan blu. untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian pekerjaan umum, pimpinan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjtunit kerja vertikal yang lebih tinggi dengan dihampiri laporan keuangan sesuai dengan sak sebagaimana dimaksud pada transaksi yang dimuat dalam laporan keuangan sap sebagaimana dimaksud pada adalah seluruh transaksi dari dipa satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt (ba termasuk transaksi atas penerimaan pendapatan bunga bagi hasil dan atau hasil lainnya dari dana bergulir pengadaan tanah bun). laporan keuangan sapseluruh daftar rekening satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt.dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan secara periodik. untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan bun, pimpinan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dari dipa dana bergulir pengadaan tanah bun) sesuai dengan sap kepada menteri keuangan selaku bun c.g. direktur jenderal kekayaan negara dengan dihampiri laporan keuangan sesuai dengan sak sebagaimana dimaksud dalamsesuai dengan ketentuan perundang undangan secara periodik. dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sap sebagaimana dimaksud dalam dan akuntansi untuk transaksi dana bergulir pengadaan tanah adalah sebagai berikut: pengeluaran dana bergulir pengadaan tanah yang bersumber dari pembiayaan apbnpengeluaran dana bergulir pengadaan tanah yang berasal dari penambahan pokok dana bergulir pengadaan tanahdana bergulir pengadaan tanah yang bersumber dari penarikan kembali pokok dana bergulir pengadaan tanah, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari apbn dan sumber lainnya yang telah dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbn tidak dilaporkan dalam lra bun, cukup dalam laporan keuangan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt sesuai dengan sak. pengeluaran dana bergulir pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf disajikan neraca bun sebagai investasi jangka panjang investasi non permanen dana bergulir pengadaan tanah dan dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir pengadaan tanah. pengelolaan piutang dana bergulir pengadaan tanah mengacu kepada peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan piutang blu. penerimaan kembali pokok dana bergulir pengadaan tanah yang ditagih dari penerima dana bergulir pengadaan tanah tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada lra bun dan tidak mengurangi dana bergulir pengadaan tanah pada neraca bun, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan bun, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan sak. penerimaan pendapatan dari dana bergulir pengadaan tanah berupa bunga bagi hasil dan atau hasil lainnya yang diterima dari penyaluran dana bergulir pengadaan tanah dilaporkan sebagai pendapatan pada lra pengeluaran untuk keperluan operasional satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt yang bersumber dari pendapatan dana bergulir pengadaan tanah dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa dan atau belanja modal pada lra laporan keuangan satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjkop satker bpjt pada kementerian surat pernyataan tanggung yang bertanda tangan bawah ini nama nnananannnnnnnneeaanan nip dnannnnnennaannenaaaaaamn jabatan denaananlnlnnnnanaanan satuan kerja .oeennnaann dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: saya bertanggung jawab terhadap pencairan dana bergulir pengadaan tanah sebesar rp. .oooooooo woo (enanlnnnnaaaa rupiah) (s5). sis. ketentuan pada angka atas tidak berlaku) apabila dikemudian hari terjadi kerugian negara atas penyaluran dana bergulir pengadaan tanah yang bukan disebabkan karena alasan keadaan kahar (force majeure), maka saya bersedia bertanggung jawabtanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai persyaratan lampiran permintaan pencairan dana bergulir pengadaan tanah jakarta, .e. kuasa pengguna anggaran, nama lengkap) . nip aan annnnnnnnannnnnnn10) petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak uraian isidiisi dengan nama jabatan kuasa pengguna anggaran diisi dengan nama satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt (s5) diisi dengan jumlahrencana penggunaan dana nama satker? oo) kode satker? uraian kebutuhan dana rencana kegiatan yang akan dicairkan penyaluran dana jumlah yo. jakarta, .e. kuasa pengguna anggaran, nama lengkap) . nip anna.) petunjuk pengisian rencana penggunaan dana uraian isi diisi dengan nama satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt diisi dengan kode satker blu bidang pendanaan sekretariat bpjt diisi dengan nomor urut diisi dengan uraian rencana kegiatan penyaluran dana bergulir pengadaan tanah pihak penerima s5) diisi dengan jumlah rupiah dana bergulir pengadaan tanah yang akan dicairkan diisi dengan bulan dan tahun rencana penyaluran dana bergulir pengadaan tanah pihak penerima diisi dengan jumlah total.w. martowardojo |
tas kementerian keuangan. pembiayaan. konsumen. kendaraan bermotor. uang mukinsip kehati hatian perusahaan pembiayaan atas risiko penyaluran pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, perlu menambah ketentuan mengenai uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda (tiga) dan roda lebih dari (empat): bahwa sehubungan dengan huruf tersebut atas dan agar terdapat kesetaraan pengaturan uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor sebagaimana diatur. beberapa ketentuaniubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan:y60 (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan:atau lebihatau lebih yang digunakan untuk tujuan non produktif. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor roda tiga sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagi kendaraan bermotor roda lebih dari empat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam perjanjian pembiayaan konsumen paling lambat sejak tanggal januari perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan ketentuan uang muka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam dalam akad pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah paling lambatpoliteknik kesehatan jakarta iijtarif layanan akademik lainnya, tarif layanan non akademik, tarif penggunaan sarana dan prasarana, dan tarif kliniktidak dapat ditetapkan melebihi tarif yang berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun sebagaimana dimaksud padabadan layanan umum politeknik kesehatan jlain. terhadap pegawai badan layanan umum politeknik kesehatan jakarta dan pegawai kementerian kesehatan dapat diberikan tarif layanan paling rendah sebesar (lima puluh persen) dari tarif penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam hurufegawai badan layanan umum politeknik kesehatan jakartaerhadap mahasiswa dari keluarga miskin makin) dapat diberikan tarif layanan akademik sebesar (lima puluh persen) dari tarif layanan akademik badan layanan umum politeknik kesehatan jjiii div jalur penelusuran minat dan per caloteknik per mahasiswa elektromedik semester program studi d iii teknik per mahasiswa radiodiagnostik dan radioterapi semester program studi d iii farmasi per mahasiswa semester program studi d iii analisa per mahasiswa farmasi dan makanan semester program studi d iii teknik gigi per mahasiswa semester program studi d iv gizi per mahasiswa semester program studi d iv teknik per mahasiswa elektromedik semester program studi d iv tro per mahasiswa semester program studi d iv kesehatan per mahasiswa lingkungan semester tarif layanan akademik lainnya her pengenalan program studi per mahasiswa mahasiswa pembuatan ulang ktm per mahasiswa her registrasi mahasiswa cuti per mahasiswa pembuatan ijazah pengganti per mahasiswa legalised ijazah dan transkrip per lembar semester pendek per mahasiswa sks tarif layanan non akademik pelayanan survei radiasi per orang pelayanan review penelitian ethical clearance dosen politeknik kesehatan per ethical minimal jakarta clearance ethical clearance penelitian kesehatan mahasiswa per ethical clearance penelitian kesehatan mahasiswa per ethical s2 s3 dosen luar clearance komersil per ethical clearance tarif penggunaan sarana dan prasarana bis per jam ruang diskusi ruangan kapasitas orang per jam ruangan kapasitas orang per jam asrama pendaftaran penghuni baru per penghuni kali penggunaan asrama per penghuni bulan guest house per orang malam auditorium per jam menteri keuangan republik indonesia, bambang p.s. bojonegorwisata mikro, kecil, dan menengah pada kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah menteri keuangan, menimbang bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. telah diaturbahwa menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui surat nomor m.kuku. ix tanggal september dan nomor m.kuku. x tanggal oktober perihal usulan tarif layanan program penyaluran dana bergulir, telah mengajukan usulan perubahan terhadap,tetapkan dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. bahwamaksud pada huruf, peraturan menteri keukeputusan presiden nomor tahuiubah, sehingga menjadi sebagai berikut: strata strata umk penerima (kuku penerima strata pinjaman program kuku bakal program pembiayaan pinjaman anikable) dana bergulir) pembiayaan) khusus pola konvensional tingkat suku bunga dari pdb umkm lkb lbb adalah sebesar sbi dibagi (sbi dari suku bunga sbi (tiga) bulan. tingkat suku bunga dari lkb lbb koperasi primer adalah sebesar tingkat bunga pada butir ditambah maksimal (sepuluh persen). tingkat suku bunga dari koperasi primer peraturan menteri keuangandengan koperasi primer sebesar (empat puluh persen) dibanding (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. nisbah antara koperasi primer denga anggota adalah sebesar (empat puluh persen) dibanding (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. pola konvensional pola konvensional pdb umkm ksp usp koperasi pdb umkm ksp usp primer koperasi primer tingkat suku bunga dari pdb tingkat suku bunga dari pdb umkm ksp usp koperasi umkm primer adalah sebesar maksimal ksp usp koperasi primer tingkat suku bunga sbi (tiga) bula adalah sebesar maksimal tingkat ditambah (empat persen) suku bunga sbi (tiga) bulan) per tahun. ditambah (empat persen) per tahun. tingkat suku bunga dari koperasi tingkat suku bunga dari primer .pdb umkm ksp usp koperasi melalui koperasi sekunder primer melalui lkb lbb (chanelling). tingkat suku bunga dari pdb tingkat suku bunga dari pdb umkm ksp usp koperasi umkm koperasi sekunder primer adalah sebesar maksimal adalah sebesar sbi (tiga) bulan tingkat suku bunga sbi minus (dua persen) per (tiga) bulan ditambah (empat tahun.sekunder koperasi ketentuan yang berlaku ksp usp primer adalah sebesar tingkat yang bersangkutan. suku bunga pada butir peraturan menteri keuanganmelalui koperasi sekunder melalui lkb lbb tingkat suku bunga dari pdb tingkat suku bunga dari pdb umkm koperasi sekunder umkm lkb lbb adalah adalah sebesar sbi (tiga) bulan sebesar sbi (tiga) minus minus (dua persen) per tahun. (dua persen) per tahun. tingkat suku bunga dari koperasi tingkat suku bunga dari sekunder koperasi primer adalah lkb lbb koperasi primer sebesar tingkat suku bunga pada adalah sebesar tingkat suku butir ditambah (enam persen) bunga pada butir ditambah per tahun. (enammelalui lkb lbb tingkat suku bunga dari pdb umkm lkb lbb adalah sebesar sbi (tiga) bulan minus (dua persen) per tahun. tingkat suku bunga dari lkb lbb koperasi primer adalah sebesar tingkat suku bunga pada butirn umk sebesar (empat puluh persen) peraturan menteri keuangan dibanding (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. a2. nisbah antara pdb umkm dengan nisbah antara pdb umkm kks uks sebesar (empat puluh dengan kks uks sebesar persen) dibanding (enam puluh (empat puluh persen) dibanding persen) dari pendapatan kotor. (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. nisbah antara kks uks dengan umk nisbah antara kks uks dengan (empat puluh persen) dibanding umk (empat puluh persen) (enam puluh persen) dari pendapatan dibanding (enam puluh persen) kotor. dari pendapatan kotor. tingkat suku bunga dari pdb umkm lmv adalah sebesar sbi (tiga) bulan ditambah (tiga persen) per tahun. bagi hasil antara lmv dengan kuku setara dengan tingkat suku bunga pada butir ditambah (enam persen) per tahun. tingkat suku bunga dari pdb umkm perusahaan pembiayaan maksimal sebesar sbi (tiga) bulan ditambah (tiga persen) per tahun.(enam persen) per tahun. pola konvensional peraturan menteri keuangan tingkat suku bunga dari pdb umkm lkb minimal sebesar sbi (tiga) bulan minus (dua persen) per tahun dan maksimal sebesar sbi per tahun. tingkat suku bunga dari lkb kuku adalah sebesar tingkat suku bunga pada butir ditambah (enam persen) per tahun. pola syariah nisbah antara pdb umkm denga kks uks sebesar (empat puluh persen) dibanding (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. tingkat suku bunga dari pdb umkm kuku minimal sebesar suku bunga sbi (tiga) bulan per tahun ditambah channelling fee kepada ilk lbb sebesar (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun. tingkat suku bunga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemberi hibah terikat. pola konvensional peraturan menteri keuangan tingkat bunga dari pdb umkm koperasi primer non simpan pinjam) adalah sebesar maksimal tingkat suku unga sbi (tiga) bulan tambah (empat persen). pola syariah nisbah antara pdb umkm dengan koperasi primer non| simpan pinjam) sebesar (empat puluh persen) dibanding (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. catatan untuk dasar perhitungan bunga kepada lkb lbb, digunakan tingkat suku bunga sbi bulan keterangan program khusus program pinjaman pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam usaha simpan pinjam ksp usp) koperasi primer adalah program khusus dari dana apbn berupa pemberian pinjaman pembiayaan dari pdb umkm kepada koperasi simpan pinjam usaha simpan pinjam ksp usp) koperasi primer yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank lkb lbb) sebagai executing untuk kegiatan usahanya dengan menggunakan pola konvensional (sistem bunga). program pembiayaan kepada koperasi jasa keuangan syariah usaha jasa keuangan syariah kks uks) koperasi primer adalah program khusus dari dana apbn berupa pemberian pembiayaan dari pdb umkm kepada kks uks koperasi primer yang disalurkan melalui lkb lbb sebagai executing untuk kegiatan usahanya dengan menggunakan pola syariah (sistem nisbah). programperaturan menteri keuangan, yang disalurkan melalui lkb lbb sebagai channing. cc. program program pembiayaan kepada koperasi jasa keuangan syariah usaha jasa keuangan syariah kks uks) adalah program pemberian pinjaman dari pdb umkm kepada koperasi jasa keuangan syariah usaha jasa keuangan syariah kks uks)program program pembiayaan atau lmv sebagai eksekutif. program program pembiayaan pada kuku melalui perusahaan pembiayaan (sewa guna usaha leasing dan anjak piutang atau factories) adalah pembiayaan modal kerja (factories anjak piutang) dan atau investasi (sewa pembiayaan kepada kuku adalah program pemberiandengan pola syariah. program program pembiayaan pada kuku strategi melalui lkb lbb adalah program pembiayaan ataunelling. program program pembiayaan kerja sama dengan lkb lbb. program program pembiayaan kepada koperasi primer non simpan pinjam) adalah program pembiayaan dari pdb umkm kepada koperasi primer non simpan pinjam) untuk kegiatan usahanya dengan pola konvensional dan pola syariah. peraturan menteri keuangansaha jasa keuangan syariahlembaga keuangan bank lkb) dan lembaga keuangan bukan bank lbb)peraturan menteri keuangan ini,kementerian keuangan. ppn. ditanggung pemerintah. bppn. tvri. pt. kaikereta api indonesia (pt kaibppn), televisi republik indonesia tvri), dan pt. kereta api indonesia ka dan pt. kereta api indonesia (pt kai). atas utang pajak tertentutelevisi republik indonesia tvript. kereta api indonesia kai) yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran iiiutang pajak sebagaimana dimaksud pada dan ditanggung pemerintah. utang pajak yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut: untuk utang pajak eks bppn, untuk utang pajak tvri, dan untuk utang pajak kailampiran sebagaimana dimaksud pada lampiran sebagaimana dimaksud pada dan lampiran iii, direktur jenderal anggaranketetapan tgi jatuh jenis pajak nilai piutang tempo jan ppn lainnya 19j jan ppn dalam negeri jan ppn dalam negeri total menteri keuangan, agus. martowardojo lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 22televisi republik indonesia (tvri) asa ketetapan tgl. jatuh jenis pajak tahun nilai piutang tempo pajak o1 apr ppn dalam negeri 0kt pnb okt gap pena 0kt gap pena o1 apr ppn dalam negeri apr ppn dalam negeri feb ppn dalam negeri apr ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri apr ppn dalam negeri apr ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri feb pnb apr ppn dalam negeri agt ppn dalam negeri agt ppn dalam negeri feb ppn dalam negeri 0kt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri 0kt ppn dalam negeri 0kt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri okt ppn dalam negeri total menteri keuanganp.t. kereta api indonesia (p.t. kai) asa ho) makanan pa| sur tamu maung tempo pajako1 jan bungapenagihan ppn, bm, dan pajak tidak langsung lainnya jan bunga penagihan ppn, bm, dan pajak tidak langsung lainnya menteri keuangan, agus. martowardojo |
han kementerian keuangan. tarif bea masuk. asean india free trade areindia free trade area (iindia): bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan kerangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam: cc. bahwa berdasarkanbahwa berdasarkan modalitas yang termuat dalam persetujuan mengenai jadwal skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka asean india free trade area ifta) sebagaimana tersebut dalam huruf dan penetapan sistem klasifikasi barang berdasarkan harmonized system tahun sebagaimana tersebut dalam hurufbahwa berdasarkan surat menteri perdagangan nomor m dag sd tentang permohonan penerbitan peraturan menteri keuangan pmk) dalam kerangka asean india free trade area ifta) berdasarkan harmonized system hs)fl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruffta)(ifta). menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari republik india dan negara negara asean dalam rangka asean india free trade area iftkolom koloindia free trade area ifcc.india free trade area ii) sebagaimana dimaksud pada huruf dan kode fasilitas dalam rangka asean ndia free trade area ifta), pada pemberitahuan impor barang, lembar asli dari surat keterangan asal form ai) dalam rangka asean india free trade area isean india free trade area io11 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka asean india free trade area iakuntansi. transaksi khusus. sistetransaksi khusus, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan bendahara umum negara antara lain mengenai ruang lingkup transaksi khusus, pembentukan unit akuntansi transaksi khusustransaksi khususdanbertugas mengelola, keloladukungan kelayakan proyek kerjasama yang selanjutnya disebutaturan menteri ini mengatur sistem akuntansi untuk transaksi khusus, yang terdiri atasketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:,embayaran dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam hurufterdiri atas: pendapatan minyak bumi dan gas bumi, dan pendapatan panas bumi. aset yang berada dalam pengelolaan djka sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: aset bekas milik asing cina, bmn yang berasal dari pertambangan yang terdiri atas: bmn yang berasal dari kkk, dan bmn yang berasal dari kontraktor pkp2b. cc. aset eks pertamina: bmn idle yang sudah diserahkan djka, aset yang timbul dari pemberian babi, yang terdiri atas: piutang pada bank dalam likuidasi bdl): aset eks bppn: aset eks kelolaan ppa, dan aset yang diserahkelolakan kepada ppa aset lain lain dalam pengelolaan djka, yang terdiri atas: barang gratifikasi, aset dari pembubaran entitas non kementerian negara lembaga, dan aset lain lain dalam penguasaan pengelola barang.antara lain terdiri atas: pendapatan atas pengelolaan kas negara oleh kuasa bun pusat, pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik bun, pendapatan dari transaksi treasury dealing room tdr): belanja dari transaksi treasury dealing room tdr): dan belanja selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik bun. ketentuan huruf dan huruf diubah, dan ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan sa tk, dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas: uap bun tk, uap bun tk, cc. hakka bun tk, tanpa bun tk. uap bun sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh depan. uap bun sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: uap bun pengelola pengeluaran keperluan hubungan internasional dan dukungan kelayakan dilaksanakan oleh uap bun bkf, uap bun pengelola pnb yang dikelola dja dilaksanakan oleh uap bun dja, uap bun pengelola aset yang berada dalam pengelolaan djka dilaksanakan oleh uap bun djka, dan uapdilaksanakan oleh uap bun depan. hakka bun sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: hakka bun pengelola pembayaran dukungan kelayakantanpa bun sebagaimana dimaksud padambayaran dukungan kelayakangelola pnb:kekayaan negara dipisahkan:tausahaklaksanakan oleh unit eselon depan yang melakukan pembayaran belanja pensiun, belanja ppn rtgs dan belanja selisih harga beras, dan tanpa bun pengelola pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara dilaksanakan oleh unit eselon depan yang melakukan pengelolaan kas negara. ketentuan dan diubah dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalamterdiri atas: dipa: dipa revisi: spm: sp2d:yang terdiri atas: memo penyesuaian: bukti penerimaan negaradukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: dipa: dipa revisi, spm, dan sp2ddukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf yangsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: memo penyesuaian, bukti penerimaan negara bpn): dan cc. surat setoran bukan pajak ssp)nb yang dikelola oleh dja sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: dipa: dipa revisi, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: keputusan menteri keuangan kmk) atau surat penetapan nilai harga aset: laporan hasil inventarisasi dan penilaian, dokumen perjanjian serah kelola, laporan hasil pengelolaan aset, berita acara serah terima aset, memo penyesuaian, perjanjian pengalihan hak tagih (jessie), keputusan menteri keuangan kmk) tentang penghapusan bmn idle pada pengelola barang: keputusan menteri keuangan kmk) tentang penyelesaian aset bekas milik asing cina, dan keputusan menteri keuangan kmk) tentang bentuk pengelolaan atas aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: dipa: dipa revisi, spm, sp2d, surat setoran bukan pajak ssp) bukti penerimaan negara bpn) bukti setoran lain: kartu pengawasan pengelolaan aset,terdiri atas: dipa: dipa revisi oleh aspen persero) dan sabri persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun, dan kartu pengawasan utang,terdiri atas: dipa: dipa revisi, spm, sp2d: dan laporan realisasiyang: rekening koran atas rekening milik bun dalam valuta asing: dan dokumen dokumen lain terkait. antara dan disisipkan (satu) yakni (3a) dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tanpa bun sebagaimana dimaksud dalam harus memproses dokumen sumber sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran untuk selanjutnya disusun menjadi laporan keuangan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disusun secara semester dan tahunan, yang terdiri atas: lra: neraca, dan lksemester dan tahunan. (3a)tanpa bun menyampaikan laporan keuangan yang telah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada kepada: hakka bun tk, atau uap bun tk, dihampiri dengan adk dan pernyataan tanggung jawab. dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran pada bulan berjalan, tanpa bun menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada secara bulanan, yang terdiri atas: lra: dan neracabulanan. tanpa bun menyampaikan laporan keuangan yang telah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada beserta adk kepada: hakka bun tk, atau uap bun tk. hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada (3a) dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasnyataan tanggung jawab statement responsibility)mbayaran dukungan kelayakan ditandatangani oleh kpa yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dukungan kelayakantanpa bun pengelola pnb panas bumi ditandatangani oleh pejabat eselon dja yang mengelola pnbatausahakan bmn selaku kpa: pernyataan tanggung jawab statement responsibility) tanpa bun pengelola aset yang timbul dari pemberian babi, ditandatangani pejabat eselon djka yang menangani pengelolaan kekayaan negara selaku kpa: il. pernyataan tanggung jawab statement responsibility)tandatangani oleh pejabat eselon depan yang ditunjuk sebagai kpa pengelurnyataan tanggung jawab statement responsibility) tanpa bun pengelola pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara, ditandatangani oleh pejabat eselon depan yang melakukan pengelolaan kashakka bun pengelola pembayaran dukungan kelayakan ditandatangani oleh pejabapernyataan tanggung jawab statement responsibility) hakka bun pengelola bmn yang berasal dari pertambangan ditandatangani oleh sekretaris jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral, pernyataan tanggung jawab statement responsibility)uap bun bkf ditandatangani oleh kepala bkf, pernyataan tanggung jawab statement responsibility) uap bun dja ditandatangani oleh direktur jenderal anggaran, pernyataan tanggung jawab statement responsibility) uap bun djka ditandatangani oleh direktur jenderal kekayaan negara, dan pernyataan tanggung jawab statement responsibility) uap bun depan ditandatangani oleh direktur jenderal perbendaharaan. pernyataan tanggung jawab statement responsibility) sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh direktur jenderal perbendaharaan antara dan disisipkan (satu)al pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut: laporan keuangan tanpa dan hakka lingkungan kementerian keuangan direvisi oleh aparat pengawasan internal pemerintah pada kementerian keuangan. laporan keuangan tanpa dan hakka lingkungan kementerian negara lembaga direvisi oleh aparat pengawasan internal pemerintahperaturan menteri keuangan mengenai standar revi atas laporanlaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan harus direvisi oleh aparat pengawasan internal pemerintah pada kementerian keuangan. (la) pelaksanaan revi sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada peraturan menteri mengenai standar revi atas laporan keuangan. revi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalampenyusunan laporan keuangan sistem akuntansi transaksi khusus. ketentuan dan dihapus, antara dan disisipkan (satu) yakni (3a), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. dihapus. dihapus. (3a) transaksi belanja sebagaimana dimaksud dalam dan sepanjang perencanaan dan pelaksanaan anggarannya dilaksanakan dengan bagian anggaran selain bagian anggaran transaksi khusus(3a),bab mengenai pendahuluangambaran umum kedudukan sa tk dalam bun sa bun pfp sat: sa tgl sikibaf sei gambaran umum ruang lingkup sa tk sa tk pengeluaran pembayaran pnb yang aset yang pembayaran belanja pendapatan untuk dukungan dikelola berada pensiun, belanja dan belanja keperluan kelayakan oleh dja dalam asuransi kesehatan, yang terkait hubungan pengelolaan dengan internasional djka program tunjangan pengelolaan hari tua tht), kas negara belanja ppn rtgs bi, dan belanja selisih harga beras bulog tai sse3ee sei339 5m ness aan a528 emas dau sisa ser sa3b tiga dus sgg e3: eng: sang ana ari seto ta pes sal z8. s3eg a90 asi can sasa krl dat ses$ esai ess mbovi' singh kel) tas (or) eeigikp bus smeteesa ts) serai onn mep kav) ka): meliputi definisi, mekanisme pembayaran, dokumen sumber, akuntansi dan pelaporan. bab viaakuntansi transaksi pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara: meliputi definisi, jenis jenishuruf dalam bab mengenai akuntansi transaksi aset yang berada dalam pengelolaan direktorat jenderal kekayaan negara, seperti aset benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam bkt) dan aset tegalanxxxx diinvestasikan dalam aset lainnya xxxx jurnal pencatatan realisasi pengelolaan: utang kepada kun xxxxcontoh neraca eetimataseamta yel teman aman aman fovangmua yeo (imago tikam piutang) cesar bagan pesta ema gesa man asa s moses petai viesmtasantmtrenemmantama mmm) semai lainnya) tomat emumanaokarauasa ban mark anan meta mena mma ben amumsomamusms (ll oimotstan batam comma ama men domankewaman danerutas dana senapan fe1 mei mean masi pe) pet pal kiri pel sal sel sel pal pel sal sal sal pel rel pel mei meri meri mere! zi& real sal sel pal bal sel es43 (slsisisiss slalalasi #dz lal sel pal pel tai tai sisisisis sis iss pel sel sel pel sal pal mei men ng1 mei ms) see alel eka pal lal kiki lal islalslalsia small slain sis ssi sis risa (esa rielalala slam sila ala pel ali rel me1 me1 mg: rel mei mg3 ajal alel elu sel sal sel sel pal rel pal sal sel pel id) men neon mas mes mari men mon masi ielasalala ala elia sela ix te! e50 bari kali len joe sjajalala isis bari dap3 bari burn apn hap lalalalaja jalalalalai jalalalala lalalslaia lalalalslc s.s bere sisi sigi| dla label sis laa) |elajala disisi| isisisis sisi|s lela salslss isle| #sisi.s| siklis sss lalalsisis sisisisis|s (en kenal ken ker lelalsjalala isisisle|s sinicus|sig sallei |g sis isis issn.| sia si. goals jejaka fan gl. el. (5s lil tangan id) elles (legal lalu| relatas tae jeeloal ael pel 2ls slam jeli lal rel zis asal dalil sell lal si rel segoe tae teeloel soal sel bil pel sel sal pel salt selo pel ala folk pen sisi six sisi lose tes pos tel em: hei alel (gl. te! ts! eksis delegasi sisa t| sis islelsisisisisi dig ns: etal alalak sis sil pel er) sisik elev sial sila ski (rx rini sel slr relrelk kkal pel sel had fog sll sir sisi sll (xx nla l5 juta lal iss (se malala alla oleo kena sis i sis lala al. sls| (sis elsisisislalal fall (masa snl. zis sisi| (se lol (ee jagal sia fan alel alel apsis sissisizi sisissls| saja alas alas sis isa salsa sala ses saja sala jae lala isl lelolel r28 c73 pai kepmengenai akuntansi transaksi pembayaran pembayaran belanja pensiun, asuransi kesehatan, dan program tunjangan hari tua tht),turun asuransi kesehatan untuk dikelola akses persero),bantuan pelayanan katastrofi dan alat kesehatan canggih. pembayaran program tht berupa pembayaran unro kepada pegawai negeri.rdasarkan undang undang nomor tahun beserta perubahan perubahannya, bank indonesia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pkp) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai, sehingga bank indonesia melakukan pemungutan ppn atas jasa yang terkait dengan layanan operasional yang dilaksanakan oleh bank indonesia. kementerian keuangan selaku bendahara umum negara cg. direktorat jenderal perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara sebagai pengguna jasa transfer sekaligus sebagai pemilik rekening bank indonesia berkewajiban untuk membayar kewajiban ppn pemerintah yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pengenaan tarif ppn. mekanismeberkaitan dengan pengelolakepada masing masing instansi penerima, dibentuk pengelola keuangan yaitu: pejabat pembuat komitmen ppk): pejabat penandatangan spm (pp spm):dimaksudpembayaran belanja pensiun, belanja asuransi kesehatan, program tunjangan hari tua tht), maka mekanisme pembayarannya sebagai berikut:cc.spt):cc.untuk pembayaran belanja ppn rtgs dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: sebelum dilaksanakan pembayaran ppn rtius dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi secara periodik setiap bulan. tahapan kegiatan adalah sebagai berikut: pengumpulan data jumlah transaksi dan jumlah ppn terkait transaksi transfer yang dilakukan oleh kantor pusat ditjen perbendaharaan. direktorat pengelolaan kas negara dan ppn khusus jakarta setiap bulan, rekonsiliasi data jumlah transaksi dan jumlah ppn terkait transaksi yang dimiliki ditjen perbendaharaan dengan yang dimiliki bank indonesia, cc. penyusunan dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi: penyetoran ppn kas negara menggunakan spp dan penerbitan spm nihil dan sp2d nihil. mekanisme pembayaran atas tagihan selisih harga beras bulog dilakukan dengan menghitung selisih harga beras baru dikurangi dengan harga beras lama dikalikan dengan kuantitasnya. tahapan kegiatan pembayaran tagihan selisih harga beras bulog dapat dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: divre sub driv divre, perum bulog pusat dan direktorat pkn. perum bulog mengajukan tagih maka ppm menerbitkan spm untuk disampaikan ppn mitra kerjanyakuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengmerupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen ataxxxx allotment belanja pengeluaran . xxxx estimasi pendapatan . yang dialokasikan xxxx utang kepada kun xxxx akuntansi realisasi atasgakuan realisasi belanja atascc. jurnal jurnal realisasi belanja: belanja pengeluaran. xxxx piutang dari ppn xxxx jurnal realisasi pengembalian belanja: piutang dari pppengeluaran . xxxx belanja .contoh neraca apk piutang) eseaartatama mantap mebel lainnya lainnya) toman semata kejam u ewamanmvararana tnstapanangnttamya oma dana kesan gan mob dowmtntenaitan nata anang raat mma men busana bumspmamwsma boimesatan batam asttamya mean mann mwa maan danekutaspaw semua! fe1 mei mean masi pe) pet pal wellsi sisa rel elsa apa mari mari man nasi pel sal sel sel pal pel sal sal sal pel sel sll zi& real sal sel pal bal sel pela eal oat pel pal pel pal sal pal pel sll sll ala (eksis ala sal pel bs: bs: sisi isis disisipi8s all all sala mei men mer see alel eka pal sal el sal sel sal pel pal sal kiki al (elslalslals slelslslsia (sis ssi sis risa (esa rielalala sil pil pel lal pai ali hei hei mei mg: rel mei mg3 ajal alel elu sel sal sel sel pal rel pal sal sel pel pel pal sel sel pal sel pel sal sel pel ielasalala ala sil silk ix z2. e50 lea jen los jajal lani bari duri burn kasi lalalalala leleleilei (ai jafafajafa lalolelela lololalele aon zis| sisi sisi8 sisi sisi bal fallax sis laa) |elajala sisi slslelel.i 2sells| lela saksi3si3 slalsisis situs|s| lslalols(s sisisisisis isi #lslelolo| isisisis|s alaihi?i sis sim alis sis lolos sisi sia ol. goals jejaka tai bea pai lil tangan kel kel (dj sisi ga) sial relralra teller lgi sll te! bol mei mei not me) tel isi sel sal isa sel sel isi isi azis rela tells ssi rilsalsa tag tol sil sal sel silia pel bal sal rel kei sala kita telat isi ole sis lai isis rel salt ping lala tas sis elvis isl is! is! rilis inersia sia le (sll isles (elelelaislelal ris sisisisalsisi sja sial alel isi eksis sll asi sila sila sll ala sel silk real iga rel kel me: isi lala ns: is! ulas sisi sila lal melela malala alla lalat alel s|e na) sis islas sisi lee) casual | isle| #isisisiels ssi sislalalzis| ialslersisi sls sela isa sis elslalslelsis| sal sel sal isglaalasisieisi ella elslalalala lal sasis alsisisisisi sis| (s8 bag als #lala sai alas resah sisa salsa ssi asas sis kun 5ie| se2 alaska ojalelal (ai ml. lin lai tepiterdiri atas: dipa: dipa revisi:,.ntara bab dan bab viisisipkan (satu) bab, yakni bab via sehingga bab via menjadi sebagai berikut: bab via akuntansi transaksi pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara transaksi pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara terdiri atas tiga macam, yaitu pendapatan atas pengelolaan kas negara oleh kuasa bun pusat, pendapatan dan belanja dari transaksi treasury dealing room tdr), serta pendapatan dan belanja selisih kurs terealisasi. penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing masing transaksi dijelaskan sebagai berikut: pendapatan atas pengelolaan kas negara oleh kuasa bun pusat pendapatan atas pengelolaan kas negara oleh kuasa bun pusat adalah pendapatan yang timbul dari pengelolaan kas negara yang dilaksanakan oleh menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perbendaharaan sebagai bendahara umum negara. kegiatan pengelolaan kas negara tersebut dilaksanakan oleh direktorat pengelolaan kas negara selaku kuasa bendahara umum negara pusat kuasa bun pusat). pendapatan atas pengelolaan kas negara oleh kuasa bun pusat antara lain: pendapatan yang diperoleh dari bunga atas dana yang disimpan pada bank indonesia dan bank umum. pendapatan yang diperoleh dari dana yang disimpan pada bank indonesia adalah sesuai ketentuan yang telah diatur bersama antara menteri keuangan dengan gubernur bank indonesia. pendapatan atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan. pendapatan dari bunga atas dalam rangka pelaksanaan treasury national polling. pendapatan denda atas pelaksanaan kegiatan penempatan pada bank indonesia dan bank umum serta atas pelaksanaan kegiatan tnp. pendapatan dan belanja dari transaksi treasury dealing room tdr) pengelolaan kelebihan kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan oleh bendahara umum negara bun) kuasa bendahara umum negara pusat kuasa bun pusat)pendapatan dari transaksi treasury dealing room antara lain: pendapatan bunga jasa giro dan atau bagi hasil atas penempatan bank sentral dan atau bank umum capital gain dan common atas transaksi penjualan sbn, pendapatan atas penukaran valuta asing pendapatan bunga atas transaksi reverse repo. belanja dari transaksi treasury dealing room antara lain: capital loss dan common atas transaksi penjualan sbn, belanja kerugian atas penukaran valuta asing belanja bunga atas transaksi repo pendapatan dan belanja selisih kurs terealisasi pengelolaan rekening milik bun dalam mata uang asing membukukan setiap konversi dari mata uang asing dalam rupiah dengan mencatat selisih kurs setiap hari kerja. selisih kurs yang terdapat dalam pencatatan atas merupakan selisih antara kurs transaksi hari yang bersangkutan dan kurs tengah bank sentral hari kerja sebelumnya. pendapatan selisih kurs terjadi apabila dalam pengelolaan rekening milik bun, terdapat keuntungkenaikan kas dan setara kas secara nyata dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan pada laporan realisasi anggaran. belanja selisih kurs terjadi apabila dalam pengelolaan rekening milik bun, terdapat kerugipenurunan kas dan setara kas secara nyata dicatat sebagai belanja tahun berjalan pada laporan realisasi anggaran. akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara dikelola oleh direktorat jenderal perbendaharaan dan dilaporkan dalam bagian anggaran bendahara umum negara transaksi khusus dalam pelaksanaan kegiatannya, kuasa pengguna anggaran untuk transaksi pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara dilaksanakan oleh unit eselon direktorat jenderal perbendaharaan yang melakukan pengelolaan kas negara. kuasa pengguna anggaran bun pengelola pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada tingkat uap bun dpb. pelaporan dilakukan mulai dari tanpa bun pengelola pendapatan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara. tanpa bun bertugasb untuk dilakukan penggabungan. uap bun dppb kemudian disampaikan kepada uap bun untuk dilakukan penggabungan. struktur pelaporan pendapatan dan atau belanja pengelolaan kas negarayang terkait pengelolaan kas negara bawah bun adalah kas menuju akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran pp71dapatan dan belanjayang terkait pengelolaan kas negara yang dikelola oleh menteri keuangan selaku bun c.g direktorat jenderal perbendaharaan merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatanyang terkait pengelolaan kasanggaran pengeluaran belanja yang terkait pengelolaan kas negarmentanggaran pengeluaran yang terkaitappropriate maupun allotment, disajikan sebagai target pendapatan yang harus dipenuhi pada laporan realisasi anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. anggarestimasi pendapatan yang dialokasikan xxxx utang kepada kun xxxx piutang dari kun xxxx allotment belanja pengeluaran . xxxx akuntansi realisasi pendapatan dan belanja yang terkait pengelolaan kas negarrealisasi belanja atas pengeluaran untuk pengelolaan kas negara diakui pada saat terjadi transaksi yang mengakibatkan terjadinya selisih kurs terealisasi atau terjadinya capital loss dan common atas transaksi penjualan sbn, atau terjadinya pengeluaran kas atas transaksi repo dari rekening kas negara yang melalui spm sp2d, memo penyesuaian atau dokumen lainnota kredit, dan memo penyesuaian). realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran spm sp2d, nota debut, memo penyesuaian, dan dokumen lain)sp nota kredit untuk pendapatan serta spm sp2d, nota debut, dan adk untuk belanja). jurnal jurnal realisasi pendapatan: utang kepada kun xxxx pendapatan pnb xxxx jurnal pengembalian pendapatan tahun berjalan: pendapatan pnb xxxx utang kepada kun xxxx jurnal pengembalian pendapatan tayl (akun): sal xxxx kas akun xxxx jurnal penutup pendapatan pnbjurnal realisasi belanja: belanja pengeluaran. xxxx piutang dari kun xxxx jurnal realisasi pengembalian belanja: piutang dari kuakun xxxx jurnal penutup allotment belanja pengeluaran . xxxx belanja . xxxx piutang dari kun xxxx pendapatan . xxxx utang kepada kun xxxx estimasi pendapatan . yang dialokasikan xxxx contoh neraca maa ikestainyadan setara kas gaia eta teliti toman kasdam bank oto error mma penyisihan piutang tak tertatih (xxx.xxx. an) (xxx. gn.) mia datang aserrerap redundan bangunan obatan nasi dandaringan asosiasi uci esettetap kainnya kemsirukai dalam pengerjaan tnaamtatiaset tetap eren mobbasaras moasetie ppp tietmtang sangka panjang ciasertaimtain a92. uraian catatan desember 20x1 desember 20xx pemerintah lainnya aset lainnya) dumiahasettatanya esa enam bendahara umum negara neraca per desember dalam rupiah) uraian catatan desember 20x1 desember 20xx kewajsibanjangka pendek jumlah kewajiban jangka kxx.kxk.kxk. kkk xxx. kkk.kkk.kkk pendek utang jangka panjang dalam negeri utang jangka panjang non xxx.kxx.kxk kxx.kxk.kkk perbankan utang jangka panjang xkx.kxk.kkk kxk.kkk.kkk lainnya utang kepada dana pensiun dan xxx.kxx.kxk xxx.xxk.xkx tht jumlah utang jangka kx.xkx.kkx.kkk xx. kkx.kkk.kkk panjang (utang jangka panjang mar eget jumlah utang jangka xx.xxx.kxx. xxx xx. xxx. xx. panjang jumlah kewajiban jangka kxx.kkk.kxk. kkk xxx. kkk.kkk.kkk panjang jumlah kewajiban ama ostenseretan penyesuaian cadangan piutang c215 (cici adanya persediaan buatan diatas danatancar pestnootaootaoog pentaootaooszo0 diinvestasikan dalam aset xxx.kkk.kkk xkx.kkk.kkk tetap diinvestasikan dalam aset xxx.xxx.kxx xxx.xxx. xxx lainnya jumlah ekuitas dana aan) (b: investasi dana aas (aa jerez kela aa: (aa (j2 pegawai ala "il jalang jala bee ma: ter aa: ieee (ada lea (elaalaa al| were (ella (a2 were mada mal) kamala: sea lal zen lala cal leles as$ siapa jaja aja z 5a jalalala balaraja lalalals lalalalala is|$ fan men bis ela asians jala sis #lalu,si sisa: gala esa jelajah sala tangal besa malaga isis ass aas sls zig aas eis tiruan ke: kel aaaaaa (ada zee tee jaga sal situs lal isl pasha alas tel isl (al ad: maa sale ida gagal: sal) selama jelelelalala sala #al (al jala |el jalan sel aka jalanan ses talalala eni sja isl kala lal kal malala alla lalalala alla (eksis jelajah (etal lelelalsl. ala| (ag isa asas sean #lc ic. salad ala fasa (ag ada adas kal ajal (sad asalan asasi, mere ras semu telllilt dokumen sumber dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam mencatat pendapatan dan belanja pengelolaan kas negara adalah: dipa: dipa revisi, spm, sp2d: dan laporan realisasi. selain dokumen sumber atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam prose akuntansi akuntansi dalam mencatat pendapatan dan belanja pengelolaan kas negara, rekening koran atas rekening kun dalam valuta asing: nota debut nota kredit: danyang terkait: uap bun dpb dilaksanakan oleh unit eselon pada direktorat jenderal perbendaharaan yang ditunjuk oleh direktur jenderal perbendaharaan. penyampaian laporan keuangan tanpa bun pengelola pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara menyusun laporan keuangan secara semester maupun tahunan. laporan keuangan disusun berupa laporan realisasi anggaran, neracayang terkait dengan pengelolaan kas negar,atas lra dan neraca dengan dihampiri adk secara bulanan kepada uap bun dpb: berdasarkan laporan keuangan atas, uap bun dpb menyusun laporan gabungan, laporan gabunganiain. raden fatah palembfatah palemboktober telah menyampaikantarif layanan program pasca selayanan akademik layanan seleksi ujian masuk sarjana s1) dan diploma d3) per calon mahasiswa non reguler sarjana s1) kelas internasional per calon mahasiswa sarjana s1) kelas khusus dan per calon mahasiswa alih program tes bebas narkoba per calon mahasiswa layanan non ukt program diploma dan sarjana dana sumbangan pendidikan sarjana s1) kelas per mahasiswa internasional semester sarjana s1) kelas khusus per mahasiswa dan alih semester kuliah kerja nyata mandiri khusus per mahasiswa kegiatan mandiri kelas internasional per mahasiswa semester praktik lembaga kemahiran per mahasiswa hukum mahasiswa kelas semester internasional kuliah kerja lapangan per mahasiswa kegiatan praktikum laboratorium per mahasiswa kegiatan masa orientasi pengenalan per mahasiswa baru akademik mahasiswa baru reguler khusus semester pendek per mahasiswa sks layanan program pasca sarjana seleksi ujian masuk per calon mahasiswa per calon mahasiswa dana sumbangan pendidikan per mahasiswa semester kelas khusus per mahasiswa semester per mahasiswa semester ujian tesis per mahasiswa ujian komprehensif s3) per mahasiswa ujian disertasi tertutup per mahasiswa ujian disertasi terbuka per mahasiswa layanan akademik lainnya jaket almamater per mahasiswa baru kelengkapan registrasi per mahasiswa baru mahasiswa baru pedoman penulisan skripsi per mahasiswa kegiatan sumbangan wali mahasiswa per mahasiswa kegiatan seragam mahasiswa jurusan per mahasiswa kegiatan buku katalog, buku silabus, per mahasiswa baru jurnal dan buku konsultasi buku dan buletin dakwah per mahasiswa baru layanan per mahasiswa konseling konsultasi praktik kegiatan ibadah asuransi kesehatan per mahasiswa kegiatan buku pedoman beasiswa dan per mahasiswa kerjasama kegiatan tes minat dan bakat per mahasiswa kegiatan pembuatan ijazah, legalisasi per mahasiswa mahasiswa kopertis layanan penunjang akademik layanan penggunaan sarana dan prasarana penggunaan gedung akademik per jam center penggunaan bus dalam kota per jam penggunaan bus luar kota per jam penggunaan lapangan olahraga per jam penggunaan ruang seminar fakultas per hari penggunaan asrama mahasiswa per internasional mahasiswa tahun penggunaan kamar rusunawa per orang bulanrbitkbahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pewww .jdih.kemenkeu.go.idmengingatbeberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangandiubah sebagai berikut: ro.id ketentuan diubah, sehingga arin, lo: cc.:www .jdih.kemenkeu.go.id:ketentuan dilksabun pbl kepada sabun: neraca, lpe, dan beserta ilk semester disampaikan paling lambat tanggal juli tahun anggaran berjalan, neraca, lpe, dan beserta ilk tahunan disampaikan paling lambat tanggal februari tahun anggaran berikutnya, dan neraca, lpe, dan besertaeatwww .jdih.kemenkeu. peti ketentuagarmeliputi: laporan keuangan akun daerah paling sedikit terdiri dari neraca, lak, lpe, dan lk: laporan keuangan uakkbun kanwil paling sedikit terdiri dari neraca, lak, lpe, dan lk, laporan keuangan akun pusat paling sedikit terdiri dari neraca, lak, lpe, dan lk: dan laporan keuangan sabun paling sedikit terdiri dari neraca, lak, lpe, dan lk. dalam hal akun daerah, uakkbun kanwil, dan akun pusat belum dapat menyusun lpe sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf lpe disusun oleh sabun ap: www .jdih.kemenkeu. go.idl laporan keuangan tahunan paling lambat tanggal janppnwww .jdih.kemenkeu. co.idketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:beban, pembiayaan, dan transistors dari laporan keuangan sabun uakpbun serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (reciprocal accounts). laporan keuangan bun sebagaimana dimaksud pada disusun setiap semester dan tahunan, terdiri atas: jdih.kemenkeu.go.id lak, lo, lpe, neraca, lra:, sal, dan talka, ot, kepala, bagian kementerian arif bintaro yuwono nip www .jdih.kemenkeu.go.id |
menimbang mending.it peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang rencana kerja peter1ntah daerah (rkd) kabupaten klungkung tahun dengan ram mat tuhan yang maha esa bupati klungkung, bahwa dalam rangka penyusunpas) tahun anggaran maka perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk pcode (satu) tahun: bahwa penyusunan rkd sebagaimana dimaksud huruf tali melalui proses pembahasan dalam forum skpd dan musyawarah perencanaan pcnibangunan kabupaten klungkung tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf perlu mcnclapkan pcraiuian bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten klungkung tahun undang undang nomor taliumli diubah beberapa kalilcncciiicrinlah pusat dan pemerintahchen nomor taliulium tentang tahapan. tatacara penyusunan. pengendalian.okok pokok pengelolaan keuangan daerahpcat uran daerah kabupaten klungkung nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten klungkungkabupaten klungkung memutuskan: peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten klungkung tahun bab ketentuan umum alam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati klungkung daerah adalah kabupaten klungkung pemerintah daerah adalah bupati klungkung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten klungkung vang selanjutnya disingkat rpm kabupaten klungkung adalah: dokumen rencana pembangunan untuk zenodo (lima) tahun yang menggambarkan visi. misi. maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun satuan cria perangkat daerah yang sclanjutina disingkat skpd adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah kabupaten klungkung. rencana pembangunan tahunan daerah.clanjutina disingkat rcna adalah dokumen perencanaan skpd untuk periode (satu) tahun. bab rencana kerja pemerintah daerah kabupaten klungkung rencana cria pemerintah daerah rkd) kabupaten klungkung tahun adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir rencana kerja satuan kerja perangkat daerah rcna skpd) tahunapbd tahun anggaran naskah dan tabel rencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran)ada tanggal mei sekretaris da^ah kabupaten jangkung, ditetapkan semarapura pada tanggal mei un^l^ng. . > da'merah^kabupaten klungkung tahun nomor |
bupati situbondo para.train bup aft sil ubo jl' nomor taiiuii tilt all pbtoiij1jk ~ ak8aiiaaji tata cara pbiicaloiiaii', :pii. ql& pbiigaiigk&tapi pblaiitikaii kepada desa. entmhaftl bio alf raiiiiat t1j11aj1 yaitu juga bs& bup afl toboiido, bahwa guna pelaksanaan ketentuan dan peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dipandang:.elah diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tbd'lam...]a desa lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor llenetaplam pbraturaii bupati tbiitaiig pbtvbjuk bli ksuaaji tata cara pbiicaloiiaii, pbiiilijiaii, pbiigaiigkataii dab pula1itik all kepala db8a. babi kbteiituaii uiiuii pula dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan istilah pemerintah daerah adalah pemerintahan daerah kabupaten situbondo. kabupaten adalah kabupaten situbondo. kepala daerah yang selanjutnya disebut bupati adalah bupatiet.akan bersama badan permusyawaratan desa. kecamatan adalah wilayah kerja ca.mat sebegai perangkat daerah kabupaten. desa ada)1cldesa.n1]>:.kerja pelaksanaan pemerintahan desa. perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala kampung dan unsur pelaksana tehnis lapangan. peta.wai negeri adalah pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia. calonra.t kepala desa adalah seorang pejabat.panitia pemilihan adalah panitia pemilihan kepa)a desa. babu panitia pbiiiliii all bahan nata pembentukan panitia putri jwn pula untuk pelaksanaan.dimaksud pada adalahanggota. yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. i""'\ jumlah anggota panitia pemilihan dimaksud pada paling sedikit (dua) kali jumlah anggota bpd dit.tambah (satu) clan paling banyak (em.pat} kali jumlah bpd ditambah (satu}. penentuan susunan keanggotaan panitia pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan keputusan bpd dengan format surat keputusan sebagaimana tersebut da)arn lampiran dan berupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. anggota panitia dapa.t mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada ketua panitia pemilihan disertai alasan alasan.n yang jelas selambat lambatnya (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa. untuk mengisi kekosongan anggota yang mengundurkan diri rbagairnana dimaksud pada maka selanjutnya ketua panitia pemilihan bersama anggota segera mengganti menunjuk anggota penggantinya yang berasal dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan. bapak kedua tua panitia pet jlh n pula3 secara umum tugas panitia pemilihan, antara lain sebagai berikut: melakukan penjaringan dan penyaringan baka] calon kepala desa; menerima pendaftaran bakal calon kepala desa; melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon clan menetapkan sebagai calon kepala desa; mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada bpd untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa; melaksanakan pendaftaran pemilih; mengesahkan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap; menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daft.ar pemilih yang disahkan; mengatur pelaksanaan kegiatan perkenalan dan penyampaian program calon kepala desa yang berhak. dipilih; menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan format contoh sebagaimana tersebut dalam lampiranbdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini; menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa; melaksanakan pemilihan kepala desa; membuat berita acara semua kegiatan.n pelaksanaan pemilihan kepala desa; melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada bpd. secara khusus tugas panitia pemilihan, antara jain sebagai berikut berkaitan dengan persiapan, meliputi rapat pembahasan dan penetapan program kerja meliputi tahap persiapan, penjaringan bakal calon kepala desa, pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban, dengan format contoh program kerja sebagaimana tersebut jam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. rapat pembahasan ta.ta tertib yang memuat mekanisme pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemungutan clan penghitungan suara dan ketentuan ketentuan lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan panitia. meng adakan sosialisasi, agar masyarakat memata.mi ket.bantuan mengenai pelaksana.an pemilihan kepala desa, yang dapat berupa pertemuan balai desa atau tempat lain dan dalam bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. ra.pat pembahasan biaya pelaksanaan pemilihan kepa]a desa. berkaitan dengan persiapan pendaftaran pemilih, meliputi: pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendant.aran pemilih secara tertulis (melalui rt rw setempat, pemasangan papan pengumuman) dan secara langsung (telah.ri siaran keliling). sebelum memaksa.naan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blank pendaftaran dan laporan basil pendaftaran. pendaftaran pemilih harus dilakukan dari rumah rumah dan untuk memudahkan pendaftaran, peta.gas pendaftar dapat didampingi oleh kepala dusun atau ketua 'frr rw. pendaftaran meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat contoh format terlampir). hasil pendaftaran dituangkan dalan bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara dan diumumkan dalam papan pengumuman yang tahap.t balai desa dengan format contoh rekapitu1asi daftar pemiliherhadap warga yang belum terdaftar:r karena sesuatu hal, dapat dituangkan dalem rekapitulasi daftar pemilih tambahan. pengesahan daftar pemilih sementara dan tambahan d.ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat ba1ai desa. rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan menjadi daftar hak pilih tetap. pengesahan daftar pemilih tetap ditanda t.tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon kepala desa. penandatanganan daft.ar pemilih tetap dilaksanakan paling lama (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa jam wib. dengan telah disahkannya daftar pemilih tetap, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pemilih tambahan. daftar pemilih tetap merupakan dasar untuk membuat undangan panggilan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. berkaitan dengan pendaftaran calon kepala desa, meliputi; membuat pengumuman dan menguonimkan kepada masyarakat tentang pendaftaran baka! calon kepala desa. menerima pendaftaran baka! calon kepala desa. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. melaporkan basil penelitian kepada bpd untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan, meliputi: menetapkan jadwal pemilihan kepala desa. mempersiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang d.disahkan. mengatur pelaksanaan perkenalan dan penyampaian program calon kepala desa. menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa. membuat berita acara setiap tahapan memaksa.naan pemilihan kepala desa. berkaitan dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban yaitu mengajukan rencana biaya pemilihan clan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa. berkaitan pada saat pemungutan suara dilaksanakan, meliputi menjamin agar tata kehidupan demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan t.teratur; menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar. dalam melaksanakan tugas sr.bagaimana dimaksud pada dan harus bersifat adil, jujur dan tidak memihak. pbiicalobaii kepala. desa raguan kepada dll1 uiu pendaftar.a pula pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan secara tertulis maupun siaran keliling; pengumuman sebagaimana dimaksud memuat waktu, tempat dan syarat syarat pendaftaran. baru, kedua ketentuan pendaftaran daa penguatan calon kept.la dead pua1 permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan sendiri) atas materai secukupnya dengan dilengkapi persyaratan. pada saat penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud calon harus hadir ancam pribadi dan tidak diwakilkan. persyaratan pendaftaran calon kepala desa. sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut: warga negara indonesia; bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, dibuktikan dengan surat penyataan dari yang bersangkutan;, dibuktikan dengan sura.t penyataan dari yang bersangkutan; serendah rendahnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama slip) dan atau sederajat dan berijazah bagi bakal calon yang pernah menduduki jabatan bidang pemerintahan sekurang kurangnya (delapan) tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatannya; berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun pe.da saat pendaftaran dilakukan, dibuktikan dengan tanda bukti yang sah; bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dibuktikan dengan surat penyataan dari yang bersangkutan; penduduk dess. setempat atau telah bertempat tinggal sekurang kurang.nya (enam) bulan tidak terputus putus; tidak lemah dihukum penjara. karena melakukan tindakan pidana kejahatan paling singkat.t (lima) tahun dan atau tidak lemah melakukan kejahatan yang berulang ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari inst.ansi yang berwenang dalam hal ini yaitu pengadilan negeri; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huk:um tetap; benn lemah menjabat sebagai kepala dess. paling lama (sepuluh) tahun atau (dua) kali masa jabatan; sehat jasmani dan rohani, serta nyata nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintahtersebut pada juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya, yaitu antara lain menteri pimpinan lembaga pemerintah.ah non departemen sekret.ris jenderal lembaga tertinggi tinggi negara bagi pegawai negeri pusat; gubenur bagi pegawai negeri sipil dari pemerintah propinsi; bupati bagi pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupatenapabila tidak terdapat bakal calon yang berijazah slip sebagaimana dimaksud dalan huruf setelah diumumkan (dua) kali dengan tenggang waktu pengumuman selama empat belas) hari dan pengumuman selama tujuh) hari, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada bupati untuk menurunkan persyaratan pendidikan setingkat lebih rendah yaitu berijazah sekolah dasar sd). apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari (satu) bukti yang sah tentang tanggal lahir usia baka) calon sebagaimana dimaksud dalam huruf maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir usia adalah tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam tanda bukti yang penerbitannya paling awal. i""'\ jika terdapat keliru.an ketidaksamaan data identitas diri maka yang bersangkutan wajib menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa dan dilegalisir oleh camat. baka! calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalan dan oleh panitia pemilihan diserahkan kepada bpd untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. jumlah calon kepala desa sekurang kurangnya dua) orang clan sebanyak banyaknya tujuh} orang. apabila bakal calon kepala desa jumlahnya lebih dari tujuh) orang, maka perlu diadakan penyaringan. penyaringan sebagaimana dimaksud berupa ajian rilis dan pidato; calon kepala desa yang berhak dipilih mengajukan.n saksi saksi kepada panitia untuk diterbitkan surat penetapan sebagai saksi dengan format surat keputus n ketik leplfalr basah pua) jasa sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon kepala desa harus dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut: ijazah sd slip smu smk yang dikeluarkan oleh sekolah swasta (lokal), dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah dan diketahui atau diurutkan oleh pejabat yang berwenang pada dinas pendidikan mana sekolah tersebut berada. ijazah madrasah swasta mi m ts ma) clan pga swasta (lokal), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada kantor kementerian agama mana madrasah atau pga tersebut berada. apabila sekolah yang mengeluarkan ijazah aksi calon telah bar, maka yang berwenang melegalisir ijazah adalah pejabat yang berwenang pada dinas pendidikan bagi slip smu smk) atau pejabat yang berwenang pada kantor departemen agama bagi madrasah dan pga) dimana sekolah tersebut berada. bagian keempat yug berhak dan tic:lak berhak atoll: menjadi ca. ion kepala desa pula yang berhak menjadi calon kepala desa, antara lain sebagai berikut masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud da1am anggota tni, polri clan pns setelah mendapatkan ijin tertulis surat keterangan dari lembaga yang berwenang clan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepala desa yang berasal dari pns, yang baru menjabat {satu) kali masa jabatan setelah mendapatkan surat keterangan persen.tujuan dari bupati, dan tetap menjabat sebagai kepala desa hingga akhir mesa jabatannya; kepala desa yang berasal dari pns non pns umum, yang baru menjabat (satu} kali masa jabatan dan tetap menjabat sebagai kepala desa hingga akhir masa jabatannya serta wajib cu.ti selama kuno waktu masa kampanye dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dengan contoh format surat izin cuti oleh kepala desa yang bersangkut.an dan format surat pemberian izin cuti dari carpet sebegairnana tersebut jam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini; pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tni clan purnawirawan polri yang memenuhi persyaratan sebagirnana dimaksud dalan pasa15 tenaga honorer yang menerima gaji dari anggaran negara yang memenuhi persyaratan.n sebagaimana dimaksud dalam clan membuat surat penyataan mengundurkan diri c1ari tenaga honorer. yang tidak berhak menjadi calon kepala desa, ant.ara lain sebagai berikut: warga masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalan daun. menjadi pegawai negeri sipil, sebelum mass. jabatan sebagai sekretaris desa mencapai (enam) tahun; calon pegawai negeri sipil cons); kepala dess. dan perangkat desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dan atau tidak atas permintaan sendiri sebelum masajabatannya berakhir. babi pedro kepala desa bagian kesatu pelayan n p.mall a pula paling lam bat setelah bpd menetapkan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat desa tent.ang pelaksanaan pemilihan kepala desa tempat t.empat terbuka yang berisi nama nama calon yang berhak dipilih dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa. pemilihan kepala desa harus bersifat uber langsung, umum, bebas dan rahasia). pemilihan kepa]a desa dilaksanakan menggunakan kartu suara. selambat lambatnya (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia sudah harus kenya d1.pakan ul' undangan kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnyandangan panggilan sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada yang berhak disertai dengan tanda terima. apa.bila yang berhak tidak dapa.t ditemui, maka dapat disampaikan me1alun keluarga dan atau orang lain yang menyampaikan secara cepat kepada yang berhak. surat undangan sebagaimana dimaksud diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut daftar pemilih tetap. bagi pemilih yang mempunyai hak pilih yang belum menerima undangan sebagaimana dimaksud dapat melapor mengurusi pada panitia pemilihan. setiap pemilih hanya diperkenankan memberikan satu suara clan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun juga. untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa., panitia pemilihan menyediakan papan pengumumanpad.a bagian bawahnya ditanda.tangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemeran sebagai tanda surat suara yang sah. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya dies1 raihan dengan keburu.han. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. alat mencoblos didalam bilik suara. menyediakan fasilitas bagi pemilih (termasuk alat angkutan apabila tempat pelaksanaan pemilihan jauh dari tempat tinggal pemilih). bentuk. dan model serta ukuran ul'at suara, kotak suara, bilik suara, alat mencoblosua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menetapkan sebagai hari tenang. pada saat hari tenang sebagaimana dimaksud pada semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan. semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pemberiannya dilakukan oleh panitia pemilihan. ballad1'eclav pemilik yang berhak memilih dalan pemilihan kepala desa ada jibuka.ikan dengan ktp atau kartu keluarga. berusia (tujuh belas} tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum t.tetap; tidak sedang menjalani hukuman; dan tidak sedang terganggu jiwanya. babi iiuataii kaiipaiiye pua110 selain kampanye dialog, dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam pelaksanaan kampanye dimaksud pada dilarang: dan calon kepala desa lainnya; menghasut atau manga.du domba perseorangan dan atau k.kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaaan kekerasan kepada seseorang dan atau kelompok masyarakat; mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. babi pelaku alf aar perlu.ngaji suara raguan kepada waktu. clan terlipat ~layanan pem11 dg11tan suara pula dalan hal penentuan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan agar memberitahukan dan mengusulkan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan persetujuan. pelaksanaan pemilihan kepala desa ditempatkan pada satu tempat yang memenuhi syarat. pelaksanaan pemungutan suara dim.mulai pukul wib sampai dengan wib. pelaksanaan pemungutan suara dilakukan da1ain bilik tertutup. jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan banyaknya pemilih clan kondisi lapangan. bagian kedua tata tertib pfi! jabatan pemllllptan suara paul tata tertib pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa antara lain, sebagai berikut: pelaksanaan pemilihan kepala desa dipimpin oleh ketua panitia pemilihan. pada saat pemilihan, calon yang berhak dipilih menempati tempat duduk secara berdampingan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pemilih. pakaian calon kepala desa yang berhak dipilih pada saat pemilihan harus rapi, sopan dan tidak berlebihan.aka yang bersangkutan ditunggu selama (satu) jam dan selanjutnya jika dalan waktu tersebut yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka seba.gai gantinya dapat ditempatkan pas foto yang bersangkutan dengan ukuran or. dalam hal calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, make sebagai gantinya dapat ditempatkan pas foto yang bersangkutan dengan ukuran or. sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, ketua panitia memberikan sambutan tentang nama nama calon kepala desa yang berhak dipilih, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap pemilih yang hampir untuk menggunakan hak pilihnya. panitia membuka kotak suara clan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali dan mengunci kotak suara. panitia mempersilahkan kepada para saksi untuk menempati tempat yang telah disediakan. panitia mempersilahkan kepada petugas untuk menempati posisinya masing masing terutama petugas pintu masuk, petugas penerima surat undangan clan petugas yang memberikan kartu suara. panitia mempersilahkan kepada pemilih untuk masuk dan mempergunakan hak pilihnya. para pemilih agar masuk pintu yang telah diatur oleh panitia, pengaturan pintu masuk bisa dibuat menurut jumlah dusun, sehingga para pemilik diarahkan melewati pintu yang telah diberi tulisan dusun tanda bendera sesuai dengan nama pada sw at undangan yang disampaikan kepa.da pemilih. pemilih yang hadir memberikan surat undangan kepada panitia untuk ditukar denga (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan. setelah menerima surat suara, pemilih dapat memeriksa atau meneliti surat suara clan apabila surat suarjam bilik suara. dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan. pemilih yang keliru pencoblosan sw at suara, dapat meminta surat suara yang.berlipat. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada (satu) orang calon yang berhak.k dipilih. seorang pemilih yang berhalangan hampir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apa.pun. sete jah semua pemilik menggunakan hak pilihnya, panitia membuat berita acara tentang pelaksanaan pemungutan suara yang ditanda tangani oleh calon kepala desa dan saksi. calon kepala dead yang berhak. dipilih, dapat meninggal akan tempat atau menunggu hingga selesainya pelaksanaan penghitungan suara. pin tetap param pe111iklan pula pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh panitia pemilihan penentuan jumlah quorum ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai (dapat dilihat pe.da daftar pemilih yang telah menggunakan hale pilihnya). apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pelaksanaan penghitungan ditunda paling lama (tiga) jam, dengan ketentuan quorum (satu per dua) dari jumlah pemilih. apabila pada waktu penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, quorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam suatu berita acara. babi pelaku all all bilo m tu gaji su.ara pula sebelum penghitungan suara dimulai, panitia memberikan penjelasan kepada para saksi dan pemilih yang hadir tentang sah tidaknya surat suara. suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksuduat tanda yang menunjukcalon yang berhak dipilih yang telah ditentukan. mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan. mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. tidak terdapat colokan pada surat suara. panitia pemilihan membuka kotak suara dan membaca surat suara serta menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi saksi hadir clan siap ditempat yang telah disediakan. setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan d.ditulis d.papan penghitungan, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. pembacaan penghitungan surat suara oleh panitia sebagaimana demak rud dibacakan secara tegas dan jelas serta ditunjuk:kan kepada para saksi. setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan menanda tangani berita acara pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai calon terpilih. berita acara pemilihan juga ditanda tangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih. apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani berita acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka. ketua panitia pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam serta acara. setelah penghitungan suara selesainfi. alf cai.or tbrpiliii pua!terdapat lebih dari (sa.snake diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon calon yang memperoleh jum)ah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama tersebut. pem.pdilakukan pemilihan ulang kembali sampai ada calon yang mempunyai dukungan suara terbanyak. babi gaiigkataii dar pbl&iitikaii kbpaladb&a pula calon kepala desa terpiliholeh bpd kepada bupati melalui camat untuk disahkan dengan menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih, selambat lambatnya lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampai.ian basil pemilihan dari bpd. setelah diterbitkan keputusan bupatilima belas)bersumpah berjanji menurut agamanya dihadapan bupati atau pejabat yang ditunjuk, para anggota bpd dan pemuka pemuka masyarakat. babi pbiibiayaaii pua. biaya pemilihan kepala desa ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata yang diperlukan. biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk administrasi dan pengumuman pendaftaran pemilih; pembuatan undangan panggilan, bilik pemungutan suara, kotak suara dan surat suara honorarium panitia biaya konsumsi dan biaya rapat honorarium petugas yang lain biaya lain lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepa]a dess. biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sumbangan dari pihak (tiga) yang sah dan tidak mengikat; usaha desa lainnya yang sah. selain pembiayaan sebagaimana tersebut pada maka dengan persetujuan bpd, calon kepala desa yang berhak dipilih dapat dibebani sebagian biaya pelaksanaan pemilihan. babi pbiijabat ai. dbs& pula jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka diangkat penjabat kepa1a desa dengan ketentuan, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang masyarakat. dalan hal keputusan bupati tentang pengangkatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pa.da huruf begun maka c.amat menerbitkan swat perintah lcrpeda sekretaris desa menjadi pelaksana tua kepa)a desa. mekanisme pengusulan penjabat kepala desa dilakukan oleh camat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata mufakat, maka camat dapat menunjuk dan mengusulkan penjabat pj.) kepa1a desa. adapun peserta musyawarah mufakat terdiri dari perangkat desa, bpd, dan lembaga kemasyarakatan desa. penjabat kepala desa sebe.gimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari mantan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat atau pegawai negeri sipil dilingkungan kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki lak:i dan perempuan. tokoh masyarakat ~bagaimana dimaksud pada huruf adalah mereka yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa; setia dan taat kepada pemerintah, uud negara dan pancasila; berkelakuan baik, jujur, adil, bijaksana dan tidak pcm.ah melakukan tindakan tercela; tidak sedang dalan proses pemeriksaan penyidikan yang berwajib atau tidak dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana; memiliki kemampuan, menguasai, memahami dan mempunyai pengalaman dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan; mematuhi donna norma yang ada dalam jl8.syarikat; sehat jasmani dan rohani. pengusulan penjabat kepa]a desa oleh camat kepada bupati, harus melampirkan berita acara rapat dan daftar hadir rapat. seseorang yang telah diusulkan untuk menjadi penjara.t kepala desa dan telah ditetapkan dengan surat keputusan bupati, tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan selesainya memaksa.naan pemilihan kepa desa dan atau sampai dilantiknya kepala desa yang baru kecuali meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penjabat kepala desa. masa jabatan penjabat kepala desa selama lamanya (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan atau kepala desa hasil pemilihan telah dilantik. bab.xi kbtbrtuaii penutup pua! pada saat peraturan bupati ini berlaku, raka peraturan bupati situbondo nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaanupi~ sekretaris daerah kabupaten stub otm ditetapkan situbondo pada t.tanggal ('. dadang widianto berita da.brah kabupaten blf stub.&o>o tahun nomor ll tgl unit kerja para q,t,: |
maa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati way kanumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu disusun standar pelayanan minimal, bahwa memperhatikan. madya daerah tingkat metrzainal abidin pagaralam kabupaten way kanan yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kan, bustami zainuddin diundangkan blambangan umpu pada tanggal maretplt. kepala bagian hukum fusion utf bina (iv aj nip. kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja instalasi farmasi target pemenuhan standar standar isi saat ini kesenjangan waktu tunggu pelayanan menit menit menit obat jadi menit menit menit menit menit waktu tunggu pelayanan menit menit menit obat racikan menit menit menit menit menit penulisan resep sesuai formularium tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat obat kepuasan pasienlocator stand pemberi pelayanan rawat jumlah lulusan spk 85y9 95y9 100y0 inap org lulusan orang kep lulusan orang lulusan orang lengkap dokumentasi dokumentasi pengisian asked asked rawat inap asked diisi masih belum dengan lengkap lengkap sesuai standar asked masih belum sesuai standar dokter penanggung jawab setiap ruangan tidak ada dokter jaga pasien rawat inap mempunyai ruangan pada shift dokter sore dan malam penanggung jawab dalam setiap shift ketersediaan pelayanan rawat inap tersedianya dokter spesialis spesialis belum ada secara anak, keseluruhan penyakit memberi pelayanan dalam, bedah poliklinik dan tan target pemenuhan standar oam indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ket kebidanan adanyaruang icu belum ada 10x icu kejadian infeksi nosokomial tidak terjadi masih sering terjadi infeksi infeksi silang pada nosomomialpada pasien dan perawat pasien perawat maksimal tidak adanya pasienjatuh teknik septik teknik septik dan yang berakibat dan aseptik aseptik belum kecacatan kematian diterapkan sepenuhnya dengan benar berjalan terbatasnya alat sterilisasi tidak ada masih ada kejadian kejadian yang pasien jatuh dari menyebabkan tempat tidur terganggunya keselamatan pasien kematian pasien kurang jumlah kematian masih terjadinya dari jam jam dapat kematian pasien dikurangi jam akibat tidak adanya kesinambungan pelayanan igd dan pen target pemenuhan standar indikator kondisi saat ini kesenjangan ket rawat inap kejadian pulang paksa kejadian pulang masih banyak terjadi paksa dapat pasien pulang paksa dikurangi maks sebelum dinyatakan sembuh kepuasan pelanggan tidak ada masih ada keluhan keluhan dari pasien dan keluarga pasien terhadap pasien keluarga pelayanan pasien terhadap pelayanan keperawatan, dokter fasilitasjadian kematian ibu pratap ketawa aki rsud zainal tidak ada bank karena persalinan patologi daratan abidin pagar alam darah persalinan kebidanan way kanan cl minimnya dana bank darah kelahiran anggaran untuk peningkatan hidup tahun pelatihan skill sdm pendidikan bidan kebidanan pemberi pelayanan pratap apn apn sudah anggaran untuk perkalian normal dilaksanakan pelatihan apn dunia sertifikat kejadian infeksi| sulit untuk pelatihan apn kasus mengadakan air persalinan dtt secara tidak ada kasus kontinuitas hypertermi bayi kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja ruang rawat inap (ruang icu) target pemenuhan standar indikator standar kesenjangan ket pemberian pelayanan unit rsud zainal abidin belum ada dokter |70w |sow |90x tembi intensif pagar alam way spesialis anestesi kanan mempunyai tetap perawat beberapa orang icu dokter yang sudah mengikuti pendidikan spesialis tersedia perawat masih ada mahir icu kekurangan sebanyak orang perawatan mahir icu yang tersebar sebanyak orang berbagai ruang perawatan belum ada! pasien dengan kasus penanggung jawab intensif belum dan pelaksana terlayani secara perawatan intensif optimal target pemilu tanda indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ang) ket maan perawat dengan perlu re edukasi sertifikasi manis perawat yang telah icu rata rata tersertifikasi mahir pelatihan tahun icut lel pemberi pelayanan dirawat dokter spesialis standar inap membagi waktu keadaan saat ini jumlah dokter spesialis pasien dengan dokter besar penyakit terlayani umum (asisten) dokter dalam spesialis tiap pelayanan hari hari visinya kerja belum ada dokter spesialis anak pelaksanaan perawat pasien perawat standar keadaan yang kompeten merasa puas melakukan tidak semua tindakan ada yang borongan tidak komplain bisa masalah memberikan pelayanan perawatan dirawat inap paripurna target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ket (bio, psiko, sosial, spiritual) lengkapnya pengisian meningkatnya terpaku pada keadaan saat ini 100y0 asuhan keperawatan mutu pelayanan pekerjaan rutin keperawatan perawat kurang dengan inisiatif karena melaksanakan dituntut oleh standar asuhan rutinitas keperawatan lengkap dan berkesinambungan angka kejadian infeksi terhindarnya pasien rata rata keadaan saat ini nosokomial kejadian infeksi dirawat hari terhindar dari nosokomial infeksi nosokomial pasien yang a.l: plebisit, ilo, dlf dirawat jam kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja sub bagian perlengkapan target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ket aa oil waktu pengawasan 75y0 luas area halaman tidak seimbang dengan tenaga kebun yang ada sarana kebersihan kurang halaman belum rata naik turun opsi belum dijadwalkan dengan tepat tenaga cleaning service belum optimal penambahan shift pagi dan sore jam besok belum optimal informasi pelanggan belum sempurna terlalu banyak pintu masuk tenaga pengamanan kurang lampirankata pengantar puji syukur kami lanjutkan kehadiran allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya kepada kita. atas izin nya standar pelayanan minimal spm) rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan telah selesai tersusun. standar pelayanan minimal merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan kepada masyarakat. dalam penyusunan standar pelayanan minimal ini disusun oleh kelompok kerja tim persiapan penetapan ppk blue way kanan. kami menyadari penyusunan standar pelayanan minimal ini masih ada kekurangan, untuk itu penyusun menunggu masukan untuk penyempurnaan. dalam kenyataan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya standar pelayanan minimal ini. way kanan, len penyusun target pemenuhan standar indikator standar kesenjangan ket ketepatan waktu pengadaan cito nan merencanakan ribu pengadaan yang tidak ada dalam rencana mengikuti arah isu pelayanan ketepatan waktu buku inventaris ruang pengecekan barang belum optimal kurang inventaris berjalan tenaga inventaris ruangan belum ada gudang barang inventaris belum ada untuk unit ruangan tenaga sensus barang masih terbatas ketepatan waktu prosedur arahan ajuan yang panjang proses administrasi yang lama proses pengadaan rekanan yang lama tani target pemenuhan standar (no indikator standar kondisi saat ini kesenjangan so. ketepatan waktu l008a prosedur pemeliharaan dari unit belum jalan tindak lanjut pemeliharaan yang lama kurang aspirasinya unit terkait untuk reparasi pemeliharaan lo. bupati way kanan, ito, disalin sesuai dengan aslinya bustami zainuddin pit. hukum fusion rri se., pembina iv a) nip. daftar isi babi pendahuluan .ooooooooooooooooooooooooooooooomoo.oo. latar belakang .ii.oo woo wmo w##w wan maksud dan tujuan aan jenis pelayanan . jco sistematika penulisan .oooocoococoooo woo bab spm rsud apa way kanan .oooooocoooooco wooooooo co spm pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan. administrasi dan manajemen. j. jok bab iii rincian spm rsud apa way kanan arca cnanannaananan spm pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan . spm instalasi gawat darurat .n spm instalasi rawat jalan . joo spm instalasi rawat nap . joon spm instalasi bedah sentral . jean spm instalasi persalinan dan perinatologi . jjj.c.j. spm instalasi kamar intensif . spm instalasi rehabilitasi medik . spm instalasi farmasi .oooooe spm instalasi radiologi . j.been spm laboratorium .ooooococoococoo woman spm pelayanan transfusi darah . spm rekam medik spm install oom spm instalasi wanita .green spm langi spm ambulance. spm kamar jenazah spm infeksi nosokomial . jok administrasi dan manajemen .eeeeee kta spm sub. bag. umum dan kepegawaian . spm seksi informasi dan komuni . jen spm seksi perencanaan dan pengembangan . ju. spm seksi keuangan .ii jola. bab target pencarian .cbooo#ooooooooocoo.coooococoroocoooooco.o. bab pendahuluan latar belakang rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam way kanan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan. badan layanan rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan merupakan instansiadapun indikator dari standar pelayanan minimal adalah tola. dapat berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan dasarzainal abidin pagaralam kabupaten way kanan kepada masyarakat. maksud dan tujuan maksud ditetapkannya standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam way kanan adalah sebagai acuan bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. tujuan ditetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam way kanan ini adalah meningkatkan akses data dan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayan rumah sakit kepada masyarakat. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis pelayanan yang disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu. menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu layanan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap masyarakat. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan jasa layanan rumah sakit. mengukur kinerja penyelenggara pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. jenis pelayanan jenis pelayanan rupali sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi: pelayanan gawat darurat: pelayanan rawatjalan, pelayanan rawat inap, pelayanan bedah sentral, pelayanan persalinan dan perinalogi, pelayanan intensif, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi: pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium patologi klinik: pelayanan transfusi darah, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, pelayanan sanitasi, oo. pelayanan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos), laundry, pelayan ambulance, pelayanan pemuasan jenazah, pelayanan pencegahan infeksi nosokomial, pelayanan administrasi manajemen, sistematika penulisan sistematika penulisan pada standar pelayanan minimal rsud zainal abidin pagaralam way kanan ini adalah sebagai berikut babi pendahuluan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, jenis pelayanan dan sistematika penulisan babi standar pelayanan meliputi pelayanan medik, minimal penunjang medik dan keperawatan serta administrasi dan manajemen bab iii rincian standar meliputi rincian standar pelayanan minimal pelayanan minimal dari pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan serta administrasi dan meneken babi target pencapaian meliputi kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal bab standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan spm pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan jenis pelayanan indikator standar gawat darurat jam buka pelayanan jam gawat darurat kemampuan menangani live saving gawat darurat pemberian pelayanan pesawat daratan yang bersifat atas bts acts ppid waktu tanggap pelayanan menit terlayani dokter gawat darurat setelah pasien kanan data kepuasan pelanggan gawat darurat kematian pasien jam dua per seribu igd tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka rawat jalan ketersediaan pelayanan klinik anak rawat jalan klinik penyakit dalam klinik kebidanan klinik bedah klinik rehabilitasi medik dokter pemberi pelayanan dokter poliklinik spesialis spesialis waktu pemeriksaan menit pasien dokter klinik instalasi rawat jalan hari buka pelayanan setiap jam kerja rawat jalan sesuai dengan dimulai jam ketentuan s d jam wib kecuali hari jum'at s d wib dan sabtu jam wib waktu tunggu dirawat maksimal jal jalan menit kepuasan pelanggan atas pelayanan rawat jalan rawat inap pemberian pelayanan dokter dan tenaga rawat inap perawat yang kompeten lengkapnya pengisian asuhan keperawatan rawat inap dokter penanggungjawab pasien rawat inap ketersediaan pelayanan penyakit anak, rawat inap dalam, kebidanan dan bedah jam visit dokter spesialis setiap hari kerja kurang dari jam kejadian infeksi pasca maksimal operasi kejadian infeksi maksimalx kepuasan pelanggan max bedah sentral waktu tunggu operasi hari efektifoperasi ' ' ' ' ) | komplikasi investasi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube persalinan dan kejadian kematian ibu pendarahan perinatologi karena persalinan max pre kelam max sepsis max pemberi pelayanan dokteranak tindakan operasi kemampuan menangani bbl 1500g 2500g pertolongan persalinan max melalui resiko kepuasan pasien persalinan pelayanan rata rata pasien yang max intensif kembali perawatan intensif dengan kasus yang sama jam pemberi pelayanan unit perawat intensif minimal dengan sertifikat perawat mahir cu. rehabilitasi kejadian drop out pasien max50medik kepuasan pelanggan farmasi waktu tunggu pelayanan menit obat jadi waktu tunggu pelayanan menit obat racikan penulisan resep rmularium tidak ada kejadian kesalahan pemberian obatdiologi waktu tunggu hasil max 3jam pelayanan thorax pelaksana ekspedisi dokter spesialis radiologi kejadian kegagalan max kerusakan pelayanan rontgen foto kepuasan pelanggan bala laboratorium waktu tunggu hasil max menit klinik pelayanan laboratorium rawat jalan pelaksanaan ekspedisi dokter spesialis hasil pemeriksaan patologi klinik laboratorium kepuasan pelanggan keluhan pra analitik laboratorium 95x tercapai (darah untuk hematologi) pra analitik laboratorium tercapai (darah untuk pasien) ketelitian dan ketepatan ketepatan analisis pencatatan hasil dan pelaporan yang tepat kalibrasi alat laboratorium tepat waktu transfusi darah pemenuhan kebutuhan terpenuhi darah bagi setiap pelayanan transfusi kejadian reaksi transfusi max zamenit dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan gizi pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat inap yang memerlukan diet khusus pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat jalan yang memerlukan diet ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ketepatan pemberian moe makanan dengan diet yang telah ditentukan jumlah makanan yang max y60 dikembalikan oleh pasien sanitasi penyediaan ruang bangunan pengendalian kadar debu pengendalian index angka kuman pengendalian index pencahayaan pengendalianindex penghargaan pengendalian kebisingan kebersihan lantai dan dinding angka kuman makanan minuman kebersihan peralatan y9 makanan minuman penyehatan air bersih pengendalian nyamuk pengendalian kecoa pengendalian kuningan |100x6 anjing kualitas tenaga kesehatan lingkungan pengelolaan limbah pada medis pengelolaan limbah pada non medis pengelolaan limbah gas pengamanan radiasi 1007e upaya prokes dari aspek keling pengelolaanlimbah cair ipsos kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ketepatan waktu y6 pemeliharaan alat ' pelayanan pengelolaan linen laundry tidak adanya kejadian linen yang hilang o ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap ambulance kecepatan memberikan maksimal pelayanan ambulance menit waktu pelayanan jam ambulance pemasaran waktu tanggap pelayanan jam jenazah pemasaran jenazah pelayanan hari gelandangan pelayanan penanganan hari (tidak dikenal) pelayanan mobil jenazah infeksi angka kejadian infeksi c1,5y6 nosokomial osolomal encendal pengurus ada pengurus pengendali pengurus lengkap infeksi nosokomial rumah sakit administrasi dan manajemen sub bag umum ketepatan waktu dan pengusulan kenaikan kepegawaian pangkat ketepatan waktu mengurus gaji berkala ketentuan jam kerja toy pegawai kedisiplinan apel pagi pegawai ketepatan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai ketepatan penyelesaian berkas cuti tahunan seksi keuangan cost recovery nan ketepatan waktu y0 penyusunan laporan keuangan ketepatan waktu pelayanan pembayaran pasien rawat inap maksimal menit ketepatan waktu maksimal tanggal pemberian jasa intensif kecepatan waktu max jam pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap bab iii rincian standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan .1spm pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan standar pelayanan minimal instalasi gawat darurat jam buka pelayanan gawat darurat indikator jam buka pelayanan gawat darurat keterjangkauan tujuan indikator tersedianya pelayanan gawat darurat jam rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam way kanan definisi terminologi jam buka pelayanan gawat darurat adalah yang digunakan instalasi gawat darurat siap memberikan pelayanan jajam buka gawat darurat dalam bulan denominator jumlah hari dalam satu bulan penyebut) standar pencapaian 24jam penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat sumber data instalasi gawat darurat w kemampuan menangani live saving gawat darurat indikator kemampuan menangani live saving gawat darurat dimensi mutu keselamatan tujuan indikator terhambatnya kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat darurat definisi terminologi live saving adalah upaya penyelamatan yang digunakan jiwa manusia dengan urutan airway, breath, circulatiopasien yang dapat pertolongan life saving gawat darurat denominator jumlah pasien yang datang gawat penyebut) darurat yang membutuhkan pelayanan live saving standar pencapaian eeb u v penanggung jawab kepala instalasi igd sumber data rekam medik pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi atas bts acts ppid indikator pemberianindikator tersedianya pelayanan gawat darurat oleh tenaga kompeten dalam bidang kegawatdaruratan definisi terminologi tenaga kompeten pada gawat darurat yang digunakan adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan atas bts acts ppidyang bersertifikat atas bts acts ppid denominator jumlah tenaga yang memberikan penyebut) pelayanan kegawatdaruratan penamaan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi igd sumber data kepegawaianindikatorterminologi kecepatan pelayanan dokter gawat yang digunakan darurat adalh sejak pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokterpenyebut) bea standar pencapaian menit terlayani setelah pasien datang penanggung jawab kepada instalasi gawat darurat sumber data tim mutu panitia mutu kepuasan pelanggan pada gawat darurat indikator kepuasan pelanggan pada gawat darurat dimensi mutu kenyamanan tujuan indikator terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pelanggan definisi terminologi kepuasan adalah pernyataan tentang yang digunakan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yangpenyebut) survei (minimal standar pencapaian y60 penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat sumber data tim mutu panitia mutu u kematian pasien jam gawat darurat indikator kematian pasien jam gawat darurat dimensi mutu efektifitas dan keselamatan tujuan indikator terselenggaranya pelayanan yang efektif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat definisi terminologi kematian jam adalah kematian yang yang digunakan terjadi dalam periode jam sejak pasien datanginggal jam sejak pasien datang denominator jumlah seluruh pasien yang ditangani penyebut) gawat darurat standar pencapaian perseru penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat sumber data rekam medik mw. tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka indikator tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka dimensi mutu akses dan keselamatan tujuan indikatorterminologi uang muka adalah uang yang diserahkan yang digunapenyebut) gawat darurat standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat sumber data registrasi instalasi gawat darurat standar pelayanan minimal instalasi rawat jalan ketersediaan pelayanan rawat jalan rsud zainal abidin pagaralam way kanan indikator ketersediaan pelayanan rawat jalan rsud zainal abidin pagaralam way kanan dimensi mutu akses tujuan indikator tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistik yang seharusnya ada di| instalasi rawat jalan rsud zainal abidin pagaralam way kanan definisi terminologi pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang digunakan rawat jalan spesialistik, berupa poliklinik spesialistik yang tersedia instalasi rawat jalan rsud zainal abidin pagaralam way kanan frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang seharusnya ada rsud zainal abidin pagaralam way kanan denominator jenis pelayanan rawat jalan spesialistik penyebut) yang ada anak, bedah, dalam, kebidanan ian standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan sumber data register rawat jalan pemberi pelayanan klinik spesialis instalasi rawat jalan indikator pemberi pelayanan klinik spesialis instalasi rawat jalan dimensi mutu kompetensi teknis mediswaktuhari buka pelayanan rawat jalan sesuai ketentuan indikator hari buka pelayanan rawat jalan sesuai ketentuan dimensi mutu akses tujuan indikator tersedianya pelayanan rawat jalan rumah sakit dari hari senin sampai sabtu definisi terminologi waktu buka pelayanan rawat jalan adalah yang digunakan setiap hari kerja mulai jam s d jam wib kecuali hari jum'at s d. wib dan sabtu jam s d wib frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah haripenyebut) spesialistik dalam satu bulan standar pencapaian aaa". bab i. penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan sumber data register rawat jalan b m waktu pemeriksaan dokter klinik instalasi rawat jalan indikator waktu pemeriksaan dokter klinik instalasi rawat jalan dimensi mutu kompetensi teknis mediawrrwwvww m waktu tunggu rawat jalan indikator waktu tunggu rawat jalan dimensi mutu akses tujuan indikator tersedianya pelayanan rawat jalan klinik spesialis instalasi rawat jalan pada hari kerja yang mudah dan cepat diakses oleh pasien definisi terminologi waktu tunggu adalah waktu yang yang digunakan diperlukan oleh pasien mulai saat mendaftar sampai dilayani dokter klinik spesialisstandar pencapaian maksimal menit penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan sumber data register rawat jalan kepuasan pelanggan pada pelayanan rawat jalan indikator kepuasan pelanggan pada pelayanan rawat jalan dimensi mutu rasa puas (pelayanan) tujuan indikator tersedianya pelayanan rawat jalan yang mampu memberikan kepuasan kenyamanan kepada pelanggan definisi terminologi kepuasan adalah suatu perasaan atau yang digunakan persepsi yang dinyatakan pelanggan terhadap pelayanan rawat jalan yang diberikan frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode dilakukan setiap bulan analisa numerator (pembilang) jumlah kumulatif mtentang kepuasan pelanggan standar pencapaian diatas baik) penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan sumber data register rawat jalan standar pelayanan minimal instalasi rawat inap .a. pemberi pelayanan rawat inap indikator pemberi pelayanan rawat inap dimensi mutu kompetensi tujuan indikator tersedianya pelayanan rawat inap oleh tenaga kompeten definisi terminologi pemberi pelayanan rawat inap adalh dokter yang digunakan dan tenaga perawat yang kompetetenaga dokter dan perawat d3) yang memberikan pelayanan rawat inap denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat penyebut) yang bertugas dirawat inap standar pencapaian hanna penanggung jawab kepala instalasi rawat inap sumber data seksi perawatan lengkapnya pengisian asuhan keperawatan rawat inap indikator lengkapnya pengisian asuhan keperawatan rawat inap kepedulian perawat tujuan indikator pemberian asuhan keperawatan lebih efektif definisi terminologi pengisian asuhan keperawatan adalah yang digunakan pendokumentasian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien secara paripurna frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) tenaga perawat yang terampil dalam teknis keperawatan denominator seluruh perawat yang bertugas rawat penyebut) inap standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi rawat inap sumber data dokter penanggung jawab pasien rawat inapindikator tersedianya pelayanan rawat inap untuk menjamin kesinambungan pelayanan definisi terminologi penanggung jawab pasien rawat inap yang digunakan adalah dokter yang memberikan pelayanan rawat inap sesuai kebutuhan pasierawat inap dalam satu penyebut) bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi rawat inap sumber data rekam medik ketersediaan pelayanan rawat inap indikator ketersediaan pelayanan rawat inap dimensi mutu akses tujuan indikator tersedianya jenis pelayanan rawat inap yang minimal harus ada rumah sakit definisi terminologi pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang digunakan rumah sakit yang diberikan kepada pasien timah baringenis jenis pelayanan rawat inap spesialistik denominator seluruh jenis pelayanan spesialistik penyebut) standar pencapaian minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah penanggung jawab kepala instalasi rawat inap sumber data rekam medik jam visit dokter spesialis indikator jam visit dokter spesialis dimensi mutu akses, kesinambungan pelayanan tujuan indikator terwujudnya tanggung jawab tenaga medis terhadap ketepatan waktu pemberian pelayanan definisi terminologi jam visit dokter spesialis adalah waktu yang digunakan kunjungan dokter spesialis kepada setiap pasien yang menjadi tanggung jawabnya setiap hari kerja, yang dilakukan kurang dari jam frekuensi tiap bulan pengumpulan data periode dilakukan tia tiga bulan analisa numerator (pembilang) jumlah visit dokter spesialis jam dalam bulan denominator jumlah pelaksanaan visit dokter spesialis penyebut) dalam bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi rawat inap sumber data ' ) | rekam medik standar pelayanan bedah sentral waktu tunggu operasi elektif indikator waktu tunggu operasi elektif dimensi mutu efektifitas kesinambungan pelayanan, efisiensi tujuan indikator terhambatnya kecepatan penanganan antrian pelayanan bedah definisi terminologi waktu tunggu operasi elektif adalah yang digunakanoperasi yang terencana dari seluruh pasien yang operasi dalam satu bulan denominator jumlah pasien yang operasi dalam bulan penyebut) tersebut standar pencapaian hari penanggung jawab kepala ruang kamar operasi sumber data rekam medis kejadian kematian meja operasi indikator kejadian kematian meja operasi dimensi mutu keselamatan, efektifitas tujuan indikator terhambatnya efektifitas pelayanan instalasi camat operasi dan anestesi serta kepedulian terhadap keselamatan pasien definisi terminologi kematian meja operasi adalah kematian yang digunakbulan pengumpulan data periode dilakukan tiap bulan analisa numerator (pembilang)nyebut) pembedahan dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ruang kamar operasi men sumber data rekam medisoperasi yang salah sisi adalah yang digunakan kejadian dimana pasien operasi pada sisi yang salah darisisioperasi salah oran indikator tidak adanya kejadian operasi salah orang dimensi mutu keselamatan, pasiensalah orang adalah kejadian yang digunakan dimana pasien dioperasi pada orang yang salahorangtujuan indikatorterminologi kejadian salah tindakan pada operasi yang digunakan, pasien tujuan indikatorterminologi kejadian tertingginya benda asing dalam yang digunakanpasien tujuan indikatorterminologi komplikasi anestesi adalah kejadian yang yang digunakan tidak galami kombinasi anestesi dalam satu bulan denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu penyebut) satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ruang kamar operasi sumber data rekam medis standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi, kompetensi teknis tujuan indikator mengetahui mutu pelayanan rumah sakit terhadap pelayanan khusus definisi terminologi kematian ibu mencakup pendarahan, pre yang digunakan eklampsia, sepsis. pendarahan adalah pendarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua sekala persalinan dan nifas pre eklampsia dan eklampsia mulai terjadi pada kehamilan trimester ke pre eklampsia dan eklampsia merupakan kumpulan dari dua dari tiga tanda yaitu tekanan darah sistolik 160mm dan diastolik 110mm protein usia sgr jam pada pemeriksaan kualitatif order tungkai eklampsia adalah tanda pre eklampsiaapas yang tidak ditangani dengan tepat oleh pasien atau penolongalam satu bulan denominator jumlah pasien pasien persalinan dengan penyebut) pendarahan pre eklampsia eklampsia atau sepsis dalam bulan standar pencapaian pendarahan pre eklampsia sepsis s0, penanggung jawab rekam medis rumah sakit sumber data komite medikindikator tersedianya pelayanan persalinan normal oleh tenaga yang kompeten definisi terminologi pemberi pelayanan persalinan normal yang digunakanga dokter dan bidan penyebut) yang melayani persalinan normal standar pencapaian penanggung jawab komite medik sumber data kepegawaian pelayanan persalinan dengan penyulut indikator pelayanan persalinan dengan penyulut dimensi mutu kompetensi tehnis, teknis tujuan indikator tersedianya pelayanan persalinan dengan penyulut oleh tenaga yang kompeten definisi terminologi pemberi pelayanan persalinan dengan yang digunakan penyulut adalah dokter sp.penyulut ditolong oleh dokter sp. denominator jumlah seluruh persalinan dengan penyebut) penyulut standar pencapaian penanggung jawab komite medik sumber data rekam medikindikator tersedianya pelayanan persalinan dengan tindakan operasi oleh tenaga yang kompeten definisi terminologi pemberi pelayanan persalinan dengan yang digunaktindakan operasi yang dilakukan oleh tim (dokter sp. og, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi) ken denominator jumlah seluruh persalinan dengan penyebut) tindakan operasi ppa pep standar pencapaian penanggung jawab komite medik sumber data rekam mediksekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten way kanan. rumah sakit umum daerah way kanan yang selanjutnya disingkat rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan adalah rumah sakit umum daerah zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan. direktur adalah direktur rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way ksud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan.rumah sakit yang sesuai dengan indikasi dan efisien definisi terminologi seksi kesatria adalah tindakan persalinan yang digunakan rumah sakit yang sesuai dengan indikasi dan efisien pengumpulan data analisa jumlah persalinan dengan seksi kesatria dalam bulan penyebut) bulan komite medik rekam medik kemampuan menangani bbl dalam menangani bbl yang digunakan badan 1500gr pengumpulan data analisa jumlah bbl 1500gr yang berhasil ditangani jumlah seluruh bbl 1500gr yang penyebut) berhasil ditangani komite medik kepuasan pasien persalinan kepuasan pasien persalinan mutu pelayanan persalinan kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayan(minimal penyebut) penanggung jawab bidang pelayanan standar pelayanan minimal kamarintensif dengan kasus yang sama jam breksi tujuan indikator terhambatnya keberhasilan perawatan intensif definisi terminologi pasien kembali perawatan intensif dari yang digunakan ruang rawat inap dengan kasus yang dama dalam waktu jamkembali perawatan intensi dengan kasus yang sama jam dalam bulan denominator jumlah seluruh pasien ruang intensif penyebut) yang sudah dipindahkan ruang rawat inap dalam bulan standar pencapaian maksimum penanggung jawab kepala ruang icu rekam medis pemberi pelayanan unit intensif indikator pemberi pelayanan unit intensif dimensi mutu tujuan indikator tersedianya pelayanan intensif. an, perawat dengan sertifikat perawat mahir icu setaraan, perawat dengan sertifikat perawat mahir icu setara denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat penyebut) yang melayani perawatan intensif standar pencapaian penanggung jawab kepala ruang icu sumber data kepegawaian standar pelayanan minimal rehabilitasi medik kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan indikator kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan keseimbangan pelayanan dan efektifitas tujuan indikator terhambatnya kesinambungan pelayanan rehabilitasi sesuai yang direncanakan definisi terminologi drop out pasien terhadap pelayanan yang digunakan rehabilitasi yang direncanakan adalah pasien tidak tersedia meneruskan program rehabilitasi medikrop outpenanggung jawab kepala ruang rehabilitasi medik sumber data rekam medik tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik indikator tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik keselamatan dan kenyamanan tujuan indikator terhambatnya kejadian kesalahan tindakan dalam rehabilitasi medik definisi terminologi kesalahan tindakan medik meliputi yang digunakan indikasi prosedur akurasi alatstandar pencapaian penanggung jawab kepala ruang rehabilitasi medik sumber data rekam medik kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan dimensi mutu efektif, efisien, keselamatan, kenyamanandan obyektif setelah pelanggan mendapatkan pelayanan melalui survei respobidang pelayanan standar pelayanan minimal instalasi farmasi waktu tunggu pelayanan obat jadi indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi efektifitas, kesinambungan, efisienjadi adalah yang digunakanyang disurvei dalam bulan menit) denominator jumlah seluruh pasien dalam bulan penyebut) standar pencapaian menit penanggung jawab kepala instalasi farmasi sumber data survei waktu tunggu pelayanan racikan indikator waktu tunggu pelayanan racikan dimensi mutu efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensiracikan yang digunakan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sama dengan menerima obat racdalam bulan denominator jumlah seluruh pasien yang dalam bulan penyebut) standar pencapaian menit penanggung jawab kepala instalasi farmasi penulisan resep formularium indikator penulisan resep formularium dimensi mutu tujuan indikator terhambatnya efisiensi pelayanan kepada pasien definisi terminologi formularium adalah daftar obat yang yang digunakan digunakanpenyebut) sampel dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi farmasi sumber data survei tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat paine dan kesalahan pemberian obat dimensi mutu keselamatan dan kenyamanan tujuan indikator terhambatnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat definisi terminologi kesalahan pemberian obat meliputi yang digunakan salah dalam pemberian jenis obat salah dalam memberikan dosis meracik salah orang salam jumlahyang dilayani penyebut) instalasi farmasi penanggung jawab kepala instalasi farmasi sumber data laporan kepuasan pelanggan indikator kepuasan pelanggan dimensi mutu efektif, efisien, keselamatan, kenyamanan,obyektif setelah pelanggan mendapatkan pelayanan melalui survei respondenakepala instalasi farmasi standar pelayanan minimal instalasi waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto indikator waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto dimensi mutu efektifitas, kesinambungan pelayanan dan efisiensi tujuan indikator terhambatnya kecepatan pelayanan radiologi definisi terminologi waktu tunggu hasil thorax foto adalah yang digunakanpenyebut) bulan tertentu penanggung jawab kepala instalasi radiologi pelaksana ekspektasi tujuan indikator tersedianya pelayanan radiologi denganesialisesialis radiologi denominator jumlah seluruh tenaga dokter yang penyebut) melaksanakan standar pencapaianindikator terhambatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan rontgen definisi terminologi kegagalan pelayanan rontgen adalah yang digunakan kerusakan foto yang tidak dapat dibaca frekuensi bulan pengumpulan data adiologi sumber data register radiologiradiologi definisi terminologi kepuasan pelanggan adalah penyataan yang digunakan puas oleh pelanggan terhadap pelayananpenyebut) standar pencapaian penanggung jawab instalasi radiologi sumber data survei standar pelayanan minimal laboratorium waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium rawat jalan indikator waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium rawat jalanpelayanan laboratorium definisi terminologi pemeriksaan laboratorium yang dimaksud yang digunakan adalah pelayanan pemeriksaan, laboratorium rutin yang meliputi hematologi, kimia urine, feses. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium rawat jalan adalah tenggang waktu mulai sampel terima laboratorium. degan menerima hasil yang sudah diekspertisi. frekuensi tiap hari pengumpulan data periode dilakukan |3bulan analisa numerator (pembilang) jumlah kumulatif waktu tunggu hal pelayanan hasil laboratorium pasien yang disurvei dalam tiga bulan denominator jumlah pasien yang diperiksa penyebut) laboratorium yang disurvei dalam bulan standar pencapaian maksimal menit jam) penanggung jawab instalasi laboratorium sumber data survei bidang pelayanan pelaksanaan ekspedisi hasil pemeriksaan laboratorium indikator pelaksanaan ekspedisi hasil pemeriksaan laboratorium dimensi mutu kompetensi teknis tujuan indikator pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh tenaga ahli untuk menganalisa hasil laboratorium yang telah diperiksa definisi terminologi pelaksanaan ekspedisi laboratorium adalah yang digunakanyang dikirim pda dokter yang meminta atau tanda tangan dapat wakilkan kepada analis dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan hasil yang bermasalah kepada dokter spesialis patologi klinik frekuensi tiap hari pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam bulan denominator jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium penyebut) dalam bulan standar pencapaian dokter spesialis patologi klinik penanggung jawab instalasi laboratorium register instalasi laboratoriumlaboratorium definisi terminologi kepuasan pelanggan adalah tidak adanya yang digunakan keluhan pengguna jasa pelayanan laboratoriukeluhan yang dilaporkan kepada bidang pelayanan selama tiga bulan denominator jumlah total pengguna jasa laboratorium penyebut) dalam tiga bulan standar pencapaian tidak ada keluhan kurang dari penanggung jawab instalasi laboratorium sumber data bidang pelayanan pra analitik laboratorium men indikator pra analitik laboratorium dimensi mutu menjaga kualitas hasil hematologi tujuan indikator menjamin mutu spesimen yang akan periksa memenuhi syarat definisi terminologi suatu tahapan awal pemeriksaan yang digunakan laboratorium sebelum spesimen siap diperiksa misal persiapan alat, pasien, spesimen (darah eda) frekuensi tiap hari pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah darah hematologi yang tidak beku selama bulan denominator jumlah semua darah hematologi yang akan penyebut) diperiksa laboratorium selama bulan standar pencapaian yo0igdzainal abidin pagaralam kabupaten way kanan kepada masyarakat. jenis pelayanan adalah jenis jenis pelayanan yang diberikan oleh rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan sertapembuangan. pra analitik laboratorium identitas pasien ey. indikator pra analitik laboratorium identitas pasien) dimensi mutu kesesuaian identitas pasien sampel dengan formulir pemeriksaan tujuan indikator menjamin identitas pasien sampel sesuai dengan yang tercantum dalam formulir pemeriksaan definisi terminologi suatu tahapan awal pemeriksaan yang digunakan laboratorium sebelum specimen siap diperiksa dengan menyesuaikan antara identitas pasien sampel dengan formulir pemeriksaan frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah kasus yang sesuai antara identitas pasien sampel dengan formulir pemeriksaan selama bulan denominator jumlah semua sampel yang datang penyebut) laboratorium dalam bulan standar pencapaianugd ketelitian dan ketepatan analisis indikator ketelitian dan ketepatan analisis dimensi mutu ketelitian dan ketepatan hasil laboratorium tujuan indikator memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan keadaan sampel sebenarnya definisi terminologi tahapan analitik laboratorium adalah yang digunakan tahap pemeriksaan semua spesimen yang telah memenuhi syarat frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan prosedur kerja denominator jumlah semua pasien pemeriksaan penyebut) laboratorium dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab instalasi laboratorium sumber data register laboratorium pencatatan hasil dan pelaporan yang tepat indikator pencatatan hasil dan pelaporan yang tepat ketelitian dan ketepatan hasil laboratorium tujuan indikator tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan hasil definisi terminologi tahapan dimana hasil pemeriksaan yang yang digunakan sudah diperoleh akan dicatat dan dilaporkan kepada dokter yang meminta frekuensi setiap hari pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah pencatatan dan pelaporan hasil yang benar per pasien yang diperiksa laboratorium denominator jumlah semua yang diperiksa penyebut) laboratorium standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi laboratorium sumber data register laboratorium kalibrasi alat laboratorium tepat waktu indikator kalibrasi alat laboratorium tepat waktu keselamatan dan efektifitas tujuan indikator terhambatnya akurasi pelayanan laboratorium definisi terminologi kalibrasi adalah pengujian kembali yang digunakanperiode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang)penyebut) dikalibrasi dalam tahun standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi laboratorium kepala ipsos sumber data buku registrasi alat laboratorium standar pelayanan minimal pelayanan transfusi darah pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi indikatorindikator terhambatnya kemampuan bank darah sakit dalam menyediakan kebutuhan darah definisi terminologi cukup jelaspenyebut) bulan standar pencapaian penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bank darah sumber data laporan kejadian reaksi transfusi indikator kejadian reaksi transfusi dimensi mutu keselamatan tujuan indikator terhambatnya manajemen risiko pada utd definisi terminologi reaksi transfusi adalah kejadian tidak yang digunakan diharapkan ktd) ynalmu sebagai akibat pemberian transfusi darah frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah kejadian reaksi transfusi dalam satu bulan denominator jumlah seluruh pasien yang mendapat penyebut) transfusi dalam satu bulan standar pencapaian max penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pengelola bank darah sumber data rekam medis standar pelayanan minimalana indikator terhambatnya tanggung jawab dokter. dalam kelengkapan informasi rekam medik definisi terminologi rekam medik yang lengkap adalah, rekam yang digunakanekam medik sumber data surveiindikatori pasien akan tidak yang akan dilakukan definisi terminologi informed content adalah persetujuan yang yang digunakandilakukan bulan analisa analisa (pembilang)ol persetujuan tindakan medik dalam bulan denominator jumlah pasien yang mendapat tindakan penyebut) medik yang disurvei dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi rekam medik sumber data survei cc.efektifitas, kenyamanan, efisien tujuan indikator terhambatnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan definisi terminologi dokumen rekam medis rawat jalan adalah yang digunakan sampel rawat jalan yang diamati denominator total sampel penyedia rekam medik yang penyebut) diamati tidak kurang darruang (pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru diruang rekam medis untuk pasien lamindikator tersebarnya kecepatan pelayanan rekam medis rawat inap definisi terminologi dokumen rekam medis rawat inap adalah yang digunakantiap bs sampel rawat jalan yang diamati denominator penyebut) total penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamatdiruang pendaftaran rawat jalan standar pelayanan minimal instalasi gizi pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat inap yang memerlukan diet khusus indikator pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat inap yang memerlukan diet khusus dimensi mutu keamanan, efisiensi tujuan indikator terhambatnya pelayanan gizi diruang rawat inap definisi terminologi pemberian koleksi gizi kepada pasien rawat yang digunakan inap yang memerlukan diet khusus adalah pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat inapinap yang diberikan konsultasi gizi denominator semua rawat inap yang memerlukan diet penyebut) khusus standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi gizi sumber data instalasi gizi pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat jalan yang memerlukan diet indikator pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat jalan yang memerlukan diet dimensi mutu keamanan, efisiensi tujuan indikator terhambatnya pelayanan gizi diruang rawat jalan definisi terminologi pemberian konsultasi gizi kepada pasien yang digunakan rawat jalan yang memerlukan diet khusus adalah pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat jalanjalan yang diberikan konsultan gizi denominator semua rawat jalan yang memerlukan diet penyebut) standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi gizi sumber data instalasi gizi cc. ketepatan waktu pemberian makanan pasien indikator ketepatan waktu pemberian makanan pasien dimensi mutu keamanan, efisiensi tujuan indikator terlaksananya ketepatan waktu pemberian makanan pasien definisi terminologi terlaksananya ketepatan waktu pemberian yang digunakan makan pasien adalah kesesuaian waktu pemberian makanan pasien dengan jadwalyang diberi makan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan denominator jumlah pasien yang diberi makanan yang penyebut) disurvei standar pencapaian "so penanggung jawab kepala instalasi gizi sumber data instalasi gizi ketepatan pemberian makanan dengan diet yang telah ditentukan indikator ketepatan pemberian makanan dengan diet yang telah ditentukan keamanan, lisensi tujuan indikator terhambatnya pelayanan gizi diruang rawat inap definisi terminologi ketepatan pemberian makan dengan diet yang digunakan yang telah tentukan adalah kesesuaian jenis makanan yang diberikan kepada pasien dengan dietrawat yang telah diberikan makanan sesuai dengan yang telah ditentukan denominator jumlah pasien yang diberikan makanan penyebut) standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi gizi sumber data instalasi gizi jumlah makanan yang dikembalikan oleh pasien indikator jumlah makanan yang dikembalikan oleh pasien dimensi mutu keamanan, efisiensi tujuan indikator terhambatnya pelayanan penyelenggaraan makanan definisi terminologi jumlah makanan yang dikembalikan oleh yang digunakan pasien adalah jumlah makan dari instalasi izi yang dikembalikan oleh pasien sia yang tiket pangan perma frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah makanan yang dikembalikan oleh pasien dalam satu kali makan denominator jumlah makanan yang diberikan oleh penyebut) pasien dalam satu kali makan standar pencapaian penanggung jawab kepala instalasi gizi sumber data instalasi gizi standar pelayanan minimal instalasi sanitasi penyehatan ruang bangunan indikator penyehatan ruang bangunan dimensi mutu keamanan dan keselamatan tujuan indikator terkenalnya kualitas udara ruang definisi terminologi penyehatan ruang bangunan adalah ruang yang digunakan yang tidak berbau h2s dan amoniak (nh#) yang memiliki bau khaskadar debu indikator pengendalian kadar debu dimensi mutu keamanan dan keselamatan masyarakat rumah sakit tujuan indikator terkenalnya kualitas udara ruang definisi terminologi pengendalian kadar debu adalah kadar yang digunakan debu kurang dari mikron pengukuran jam adalah tidak melebihi ug m3index angka kuman indikator pengendalian index angka kuman dimensi mutu mencegah infeksi nosokomial tujuan indikator terkenalnya kualitas udara ruang definisi terminologi pengendalian index angka kuman adalah yang digunakan tiap fungsi ruangan memenuhi syarat kemenkes menkes sk x sumber data instalasi gizi pengendalian kebisingan indikator pengendalian kebisingan dimensi mutu kenyamanan tujuan indikator terkendali kebisingan sehingga tercapai kenyamanan definisi terminologi pengendalian adalah satuan yang yang digunakan digunakan dalam desibel (dba) dengan waktu pemaparan jam frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan nalantai dan dingin indikator kebersihan lantai dan dinding dimensi mutu keamanan dan kenyamanan dan estetika juga mencegah infeksi nosokomial tujuan indikator tercapainya kualitas lantai dan dinding yang memenuhi syarat definisi terminologi kebersihan lantai dan dinding adalah lantai yang digunakan dan dinding harus bersih dengan tingkat kebersihan sesuai persyaratan kesehatan frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analiangka kuman makanan minuman indikator angka kuman makanan minuman dimensi mutu keamanan dalam mengkonsumsi makanan tujuan indikator terpenuhinya kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan a47 pembuangan (numerator) adalah besaran sebagian nilai pembagi dalam rumus indikator kerja. penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kerja. targetzainal abidin pagaralam kabupaten way kanasau jenis pelayanan rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan way kanv. definisi terminologi angka kuman makanan minuman adalah yang digunakan angka kuman e coli makanan minuman frekuensi bulan a.a.peralatan makanan dan minuman indikator kebersihan peralatan makanan dan minuman dimensi mutu keamanan dalam mengkonsumsi makanan minuman tujuan indikator terpenuhinya kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan definisi terminologi kebersihan peralatan makanan dan yang digunakan minuman adalah ditentukan dengan angka kuman kurang dari cm peralatan, makanan minuman tidak terdapat e coli frekuensi bulanpenyehatan air bersih indikator penyehatan air bersih dimensi mutu keamanan dalam mengkonsumsi air bersih dilingkungan rumah sakit tujuan indikator terpenuhinya kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan definisi terminologi penyehatan air bersih adalah kualitas air yang digunakan bersih harus sesuai dengan kemenkes menkes per ix frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) sampel air bersih denominator semua titik sampling yang harusnyamuk indikator pengendalian nyamuk dimensi mutu kesehatan lingkungan rumah sakit yang terbebas dari nyamuknyamuk adalah kepadatan yang digunakan jentik andes aegypti yang diamati melalui container index harus nol frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah container yang terdapat jentik andes aegypti denominator semua containerecoa indikator pengendalian kecoa dimensi mutu kesehatan lingkungan rumah sakit yang terbebas dari kecoaecoa adalah semua ruangan yang digunakan haus bebas dari kecoa, terutama dapur, gudang makan dan ruangan sterilecoa jan aaaa. iau.i l",ucing dan anjing indikator pengendalian kucing dan anjing dimensi mutu kesehatan lingkungan rumah sakit yang terbebas dari kucing dan anjingucing dan anjing adalah yang digunakan semua ruangan harus bebas dari kucing dan anjingucing dan anjingualitas tenaga kesehatan lingkungan indikator kualitas tenaga kesehatan lingkungan dimensi mutu kualitas penanganan kesehatan lingkungan rumah sakit tujuan indikator terhambatnya kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan pada rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakit definisi terminologi kualitas tenaga kesehatan lingkungan yang digunakan adalah tenaga kesehatan dibidang kesehatan lingkungan yang telah mengikuti latihan khusussanitation yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku denominator jumlah tenaga sanitation yang menangani penyebut) kesehatan lingkunganengelolaan limbah padat medis indikator pengelolaan limbah padatnan analisa numerator (pembilang) jumlah timbunan sampah non medis dan medis yang . pengelolaan limbah padat non medis indikator pengelolaan limbah padat nonanalisa numerator (pembilang) jumlah timbunan sampah non medis dan medis yang diepala instalasi sanitasi sumber data kualitas tenaga kesehatan lingkungan pengelolaan limbah cair indikator pengelolaan limbah caircair rumah sakit definisi terminologi pengelolaan limbah cair adalah pengelolaan yang digunakan limbah sesuai dengan baku mutu limbah cair yang memenuhi standar minimal atau ambang batas yang diperbolehkan dan diukur dengan indikatorcaiox. pengelolaan limbah gas indikator pengelolaan limbah gasgas rumah sakit definisi terminologi pengelolaan limbah gas adalah pengelolaan yang digunakan limbah sesuai dengan baku mutu limbah gas yang ditolerir yang diukur dengan indikator sesuai keputusan menteri tentang buku mutu emisi sumber tak bergerakgasamanan radiasi indikator pengamanan radiasi dimensi mutu keamanan dan keselamatan kerja tujuan indikator kualitas lingkungan sekitar yang memenuhi syarat kesehatan definisi terminologi pengamanan radiasi adalah merupakan yang digunakan emisi dari penyebaran energi melalui mediayang sesuai dengan nbd reformator jumlah seluruh hasil pemeriksaanti upaya prom kes dari aspek kesehatan lingkungan indikator upaya prom kes dari aspek kesehatan lingkungan dimensi mutu perilaku hidup bersih dan sehat tujuan indikator tumbuh kesadaran dari masyarakat rumah sakit akan perilaku hidup bersih dan sehat definisi terminologi upaya prokes dari aspek kesehatan yang digunakan lingkungan adalah membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) kegiatan upaya prokes dalam satu tahun denominator kegiatan upaya prokes yang seharusnystandar pelayanan minimal instalasi perbaikan sarana prasaranadan tanggapan dalam menanggapi kerusakan alat definisi terminologi kecepatan waktu menanggapi alat yang yang digunakan rusak adaah waktudilakukan bulan analisa numerator (pembilang)penyebut) dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ipsos sumber data catatan laporan kerusakan alatwaktu pemeliharaan alat adalah waktu yang digunakan(service) tepat waktu dalam satu bulan denominator penyebut) jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ipsos sumber data register pemeliharaan alat standar pelayanan minimal laundry pengelolaan linen indikator pengelolaan linen dimensi mutu pencegahan infeksi nosokomial tujuan indikator terjaminnya pengendalian dan mutu pelayanan laundry definisi terminologi pengelolaan linen adalah tempat pencucian yang digunakan linen yang dilengkapi dengan saran penumpangnya berupa mesin cuci, desinfektan, mesin uap pengering, meja dan mesin setrika dengan persyaratan suhu air panas derajat celcius, penggunaan detergen dan jenis desinfektkelola sesuai dengan standar operasional yang diamati denominator jumlah total linen yang dikerjai dalam satu penyebut) bulan standar pencapaian penanggung jawab koordinator laundry sumber data survei wisiensi dan efektifitas tujuan indikator terhambatnya pengendalinya dan mutu pelayanan laundry definisi terminologi tidak adahitung dalam hari samping dalam satu bulan denominator jumlah linen yang seharusnya ada pada penyebut) hari sampling standar pencapaian penanggung jawab koordinator laundry sumber data survei ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap untuk ruang rawat inap tujuan indikator terhambatnya pengendalinya dan mutu pelayanan laundry ketepatan waktu penyediaan linen adalh yang digunakan ketepatan penyediaan linen sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa penyediaan linen tepat waktu denominator jumlah hari dalam satu bulan penyebut) penanggung jawab standar pelayanan minimal ambulance kecepatan memberikan pelayanan ambulance indikator kecepatan memberikan pelayanan ambulance terhambatnya tanggapan dalan menyediakan kebutuhan pasien akan ambulance definisi terminologi kecepatan memberikan pelayanan yang digunakan ambulance adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan ambulance diajukan oleh keluarga pasien sampai tersedianya ambulance minimal menit pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa jumlah waktu penyediaan ambulance yang cepat dalam satu bulan total seluruh pemakaian ambulance dalam penyebut) waktu satu bulan penanggung jawab koordinator laundry sure waktu pelayanan ambulance indikator waktu pelayanan ambulance akses tujuan indikator tersedianya pelayanan ambulance yang dapat diakses setiap waktu oleh pasien keluarga pasien definisi terminologi waktu pelayanan ambulance adalah waktu yang digunakan yang dibutuhkan oleh pasien keluarga pasien untuk mendapatkan pelayanan ambulance dalam waktu menitpelayanan ambulance satu bulan (dalam jam) denominator total seluruh pemakaian ambulance dalam penyebut) waktu satu bulan standar pencapaian penanggung jawab penanggung jawab ambulance sumber data standar pelayanan minimal kamar jenazah waktu tanggap pelayanan pemasaran jenazah indikator waktu tanggap pelayanan pemasaran jenazah dimensi mutu tujuan indikator terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap kebutuhan pasien akan pemasaran jenazah definisi terminologi waktu tanggap pelayanan pemasaran yang digunakan jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan meninggal sampai jenazah mulai ditangani oleh petugaspenyebut) bulan standar pencapaian (dua) jam penanggung jawab kepala ruang pemasaran jenazah spm ditetapkan untuk jenis pelayanan rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan yang:: pelayanan farmasi: pelayanan gizi, pelayanan transfusi darah bank darah:: pelayanan ambulance mobil: bagian kedua indikator, standar, batas waktu pencapaian dan uraian spm indikator, standar danlaksanaan rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan spm yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. direktur. pelayanan gelandangan dimensi mutu tkp yang digunakan dibawah rumah sakit sampai ditangani desa pengumpulan data analisa numerator (pembilang) penanganan gelandangan dalam satu bulan penyebut) kepala ruang pemasaran jenazah pelayanan penanganan (tidak dikenal indikator pelayanan penanganan (tidak dikenal) tujuan indikator penanganan cepat pihak yang berwenang definisi terminologi jenazah bisa dapat diketahui oleh pihak yang digunakan keluarga pengumpulan data analisa waktu penanganan dalam satu bulan total dalam satu bulan penyebut) standar pencapaian (dua) hari kepala ruang pemasaran jenazah sumber data buku register pelayanan mobil jenazah pelayanan mobil jenazah kenyamanan jalan terciptanya pelayanan mobil terhadap jenazah definisi terminologi pelayanan kendaraan jenazah adalah yang digunakan pelayanan transportasi terhadap jenazah mulai dari rumah sakit rumah keluargapelayanan oleh mobil jenazah denominator total yang diantar dalam satu penyebut) bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ruang pemasaran jenazah sumber data buku register standar pelayanan minimal infeksi nosokomial pasien tujuan indikator mengetahui pengendalian infeksi nosokomial rumah sakit definisi terminologi infeksi nosokomial adalh infeksi yang yang digunakan dialami pasien yang diperoleh selpenyebut) bulan standar pencapaian penanggung jawab kepala ruang instalasi rawat inap panitia sumber data survei ada pengurus pengendali infeksi nosokomial rumah sakit indikator ada pengurus pengendali infeksi nosokomial rumah sakit dimensi mutu keselamatan pasien tujuan indikator terdapat pengurus pengendali infeksi nosokomial definisi terminologi panitia pengendali infeksi nosokomial yang digunakan adalah pegawai yang telah ditunjuk ditugaskan mengendalikan infeksi nosokomial yang merupakan perwakilan tiap tiap pelayanan yang telah terlatihanggota panitia denominator penyebut) jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan standar pencapaian pengurus lengkap penanggung jawab kepala instalasi rawat inap pengurus lengkap survei administrasi manajemen standar pelayanan minimal sub bag umum dan kepegawaiansulan kenaikan yang digunakan pangkat adalah usulan kenaikan pangkat pegawai dilakukan dua periodepegawai yang seharusnya penyebut) diusulkan kenaikan pangkatngurusan gaji berkala indikator ketepatan waktu pengurusan gaji berkalarusan gaji berkala yang digunakan adalah kenaikan gaji secara periodik sesuai perundang undangan yang berlakuusulan kenaikan gaji berkala kgb) denominator jumlah hari standar penyelesaian penyebut) kenaikan gaji berkalantuan jam kerja pegawai indikator ketentuan jam kerja pegawai dimensi mutu efektifitas, efisiensi tujuan indikator terwujudnya kepedulian pegawai terhadap waktu kerja rumah sakit definisi terminologi ketentuan jam kerja pegawai adalah waktu yang digunakan yang digunakan pegawaiasuk dan pulang kerja tepat waktu dalam satu tahun denominator jumlah seluruh pegawai yang seharusnya penyebut) masuk dan pulang kerjadisiplinan apel pagi pegawai indikator kedisiplinan apel pagi pegawai dimensi mutu efektifitas tujuan indikator terwujudnya kepedulian pegawai terhadap disiplin apel pagi rumah sakit definisi terminologi kedisiplinan apel pagi pegawai adaah yang digunakan pelaksanaan upacara rutin setiap hari yang diikuti oleh semua pegawai dan dilaksanakan pagi hari sebelum melakukan kegiatan bekerjengikuti apel pagi setiap bulan denominator jumlah seluruh pegawai yang wajib apel penyebut) dalam bulpenyusunan daftar urut kepangkatan pegawai indikator ketepatan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai dimensi mutu efektifitas, efisiensi tujuan indikator terwujudnya pembuatan daftar urut kepangkatan yang benar sesuai peraturan definisi terminologi daftar urut kepegawaian duk) adalah yang digunakan suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu organisasi negara yang disusun menurut tingkat pelayanan, tmt, jabatan, pendidikan dan usiduk denominator jumlah hari standar penyelesaian duk penyebut) standar pencapaian penanggung jawab sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian umum dan kepegawaian ketepatan penyelesaian berkas cuti tahunan indikator ketepatan penyelesaian berkas cuti tahunan dimensi mutu efektifitas, efisien, kepuasan pegawaicuti tahunan adalah pelaksanaan bebas yang digunakan dinas pegawai selama hari dalam waktuberkas cuti tahunan denominator jumlah hari standar yang diperlukan penyebut) untuk penyelesaian berkas cuti dan tahunmbuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan indikator ketepatan waktu pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaanmbuatan daftar yang digunakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seseorang pegawai dalam jangka waktu satu tahun frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan satu tahun analisa ae, numerator (pembilang) jumlah hari penyelesaian pembuatan dp3 pegawai denominator jumlah hari standar pembuatan daftar penyebut) penilaian pelaksanaan pekerjastandar pelayanan minimal seksi informasi dan komunikasi tindak lanjut pengendalian surat masuk dan keluar indikator tindak lanjut pengendalian surat masuk dan keluar dimensi mutu efektifitas dan efisiensi tujuan indikator terhambatnya kepedulian dan tanggung jawab staf sub bag umum terhadap upaya perbaikan pelayanan rumah sakit umum zainal abidin pagaralam way kanan definisi terminologi tindak lanjut pengendalian surat masuk yang digunakan dan keluar adalah pelaksanaan tindak penyampaian, penemuan kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip yang harus dilakukan oleh staf sub bag umum terhadap kesepakatan atau kepuasan yang diambil sesuai dengan permasalahannyabersama tindak lanjuti dalam bulan denominator total hasil keputusan yang ditindak lanjuti penyebut)tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi indikator tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi dimensi mutu efektifitas tujuan indikator terhambatnya kepedulian direksi terhadap upaya perbaikan pelayanan rumah sakit definisi terminologi tindak lanjut penyelesaian hasil yang digunakanpertemuan direksi yang ditindaklanjuti dalam bulan denominator total hasil keputusan yang harus ditindak penyebut) lanjutistandar pelayanan minimal sub bag umum dan kepegawaian waktu pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan ditata indikator waktu pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan dimensi mutu tujuan indikator terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap kebutuhan pasien, penunggu pasien dan pengunjung pasien akan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan definisi terminologi waktu pengawasan pelaksanaan yang digunakan kebersihan keindahan dan keamanan adalah waktu yang dilaksanakan mulai pasien masuk rumah sakit sampai pulang oleh petugas rumah sakit frekuensi setiap hari pengumpulan data periode dilakukan minggu analisa numerator (pembilang) total kumulatif waktu pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan tiap hari re: total wilayah pengamatan pelaksanaan penyebut) kebersihan keindahan ketertiban dan keamanan standar pencapaian jam penanggung jawab sub bag umum dan kepegawaian sumber data survei ketepatan waktu pelaksanaan merencanakan barang rutin indikator ketepatan waktu pelaksanaan merencanakan barang rutinlam perencanaan kebutuhan barang mesin definisi terminologi ketepatan waktu merencanakan yang digunakan kebutuhan barang rutin adalah waktu yang menunjukkan periode pengumpulan rencana kebutuhan barang rutin untuk tiap kebutuhan barang sesuai dengan anggaran yangtersedia frekuensi tahun pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah rencana kebutuhan barang rutin tepat waktu dalam satu tahun penyebut) disediakan dalam tahun berikut standar pencapaian penanggung jawab sub bag umum dan kepegawaian sumber data ketepatan waktu pengecekan barang inventaris indikator ketepatan waktu pengecekan barang inventaris kesinambungan pelayanan tujuan indikator terhambatnya ketepatan dan pengecekan barang definisi terminologi ketepatan waktu pengecekan barang yang digunakan inventaris adalah waktu yang menunjukkan periode pengecekan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku frekuensi bulan analisa numerator (pembilang) jumlah barang inventaris yang ada dari seluruh unit dalam waktu bulan denominator jumlah seluruh barang inventaris penyebut) penanggung jawa sumber data buku inventaris barang dari seluruh unit ketepatan waktu pengadaan alat dimensi mutu efektifitas, efisien, kesinambungan pelayanan terhambatnya ketepatan dan tanggapan dalam pengadaan alat yang digunakan watu yang menunjukkan periode pengadaan untuk tiap tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah pengadaan alat yang diajukan tepat waktu dalam satu bulan denominator jumlah pengadaan alat dalam satu bulan penyebut) standar pencapaian penanggung jawab kepala sub bag perlengkapan sumber data catatan arahan barangketepatan waktu pemeliharaan alat adalah yang digunakan waktu yang menunjukkan periode pemeliharaanpenyebut) dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan standar pencapaian penanggung jawab sub bag umum dan kepegawaian sumber data register pemeliharaan alat standar pelayanan minimal seksi perencanaan dan pengembangan profil rsud zainal abidin pagaralam way kanan indikator profil rsud zainal abidin pagaralam way kanan dimensi mutu ketepatan dan kelengkapan data tujuan indikator terhambatnya cakupan kinerja, kegiatan setiap unit kerja khususnya dan umumnya rsud zainal abidin pagaralam way kanan definisi terminologi profil rsud zainal abidin pagaralam way yang digunakan kanan adalah merupakan kumpulan hasil kinerja kegiatan masing masing unit kerja khususnya dan hasil kinerja kegiatan rumah sakit secara umum sebagai gambaran cakupan kegiatan pelayanan rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun yang dibuat paling lambat bulan setelah tahun anggaran berakhir frekuensi tahun pengumpulan data direktur rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanankesehatan rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kananzainal abidin pagaralam kabupaten way kananzainal abidin pagaralam kabupaten way kan internal rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan pembinaan. periode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang) profil rsud zainal abidin pagaralam way kanan yang lengkap dan tepat minimal dibuat sekali dalam satu tahun denominator jumlah profil rsud zainal abidin penyebut) pagaralam way kanan yang seharusnya lengkap dan tepat minimal dibuat satu tahun sekali standar pencapaian penanggung jawab seksi perencanaan dan pengembangan seluruh unit kerja rencana kerja rsud zainal abidin pagaralam way kanan indikator rencana kerja rsud zainal abidin pagaralam way kanan dimensi mutu ketepatan sasaran dan waktu tujuan indikator adanya perbedaan rencana pelaksanaan kegiatan rumah sakit umum tahun, anggaran yang akan datang definisi terminologi rencana kerja rsud zainal abidin yang digunakan pagaralam way kanan merupakan kumpulan rencana kegiatan unit kerja dan rumah sakit yang menggambarkan jenis kegiatan, sumber anggaran dan jumlah anggaran sebagai pedoman untuk penetapan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang berikutnya frekuensi tahun pengumpulan data periode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang) rencana kerja rsud zainal abidin pagaralam way kanan yang lengkap sesuai sasaran dan anggaran dan tepat waktu dibuat sekali dalam satu tahun denominator jumlah rencana kerja rsud zainal abidin penyebut) pagaralam way kanan yang seharusnya dibuatrencana kegiatan setiap unit kerja laporan akuntabilitas rsud zainal abidin pagaralam way kanan indikator laporan akuntabilitas rsud zainal abidin pagaralam way kanan kelengkapan dan ketetapan indikator tujuan indikator terhambatnya kepedulian administrasi rumah sakit dalam menunjukkan akuntabilitas kinerja kegiatan pelayanan definisi terminologi laporan akuntabilitas rsud zainal abidin yang digunakan pagaralam way kanan(jawaban secara periodik frekuensi tahun pengumpulan data periode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang) laporan pertanggung jawaban yang lengkap dan dilakukan minimal satu tahun sekali denominator jumlah laporan akuntabilitas yang penyebut) seharusnya disusunmean index kepuasan masyarakat indikator index kepuasan masyarakat dimensi mutu efektifitas, efisien tujuan indikator terhambatnya kondisi pemberi pelayanan keperawatan administrasi rumah sakit terhadap pasien dan keluarganya definisi terminologi index kepausan masyarakat adalah yang digunakan merupakan perwujudan gambaran pemberian kualitas pelayanan, keperawatan dan administrasi rumah sakit terhadap pasien dan keluarganya yang dibuat setahun sekali yang hasilnya dijadikan bahan untuk perbaikan dan peningkatan pemberikepuasan masyarakat yang lengkap dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun denominator jumlah index kepuasan masyarakat yang penyebut) seharusnya disusun dalamtim ikm standar pelayanan minimal seksi perencanaan dan pengembangan pelatihan ppid pelatihan ppid tujuan indikator terhambatnya perawat terampil dalm menolong pasien gawat darurat dan non gawat darurat setiap ruangan perawat pasien definisi terminologi ppid adalah pertolongan yang cepat, yang digunakan tepat, cermat untuk mencegah kematian maupun kecelakaan frekuensi tahun pengumpulan data periode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang) ppid yang akurat dilakukan dalam tahun untuk orang perawat denominator jumlah perawat yang mengikuti pelatihan penyebut) ppidindex penelitian dan tilik kinerja indikator index penelitian dan tilik kinerja efektifitas dan efisiensi tujuan indikator terhambatnya data dan tilik kinerja serta portret dan tilik kinerja dari setiap unit pelayanan definisi terminologi index penelitian dan tilik kinerja adalah yang digunakan merupakan suatu perwujudan gambaran sdm yang memadai disertai sikap perilaku sopan, ramah, gesit, dan teliti dan cermat terhadap pasien dan keluarganya yang dibuat dan dievaluasi setahun sekali yan hasilnya dijadikan bahan untuk perbaikan dan peningkatan pemeliharapenelitian dan tilik kinerja yang lengkap minimal dilakukan kali dalam satu tahun denominator jumlah index penelitian dan tilik penyebut) kinerja yang seharusnya disusunperalatan medik dan non medik mea tea ppp par nor llr uu indikator analisa peralatan medik dan non medik dimensi mutu efektifitas dan efisien tujuan indikator terhambatnya peralatan medik dan non medik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pasien dan keluarganya definisi terminologi analisa peralatan medik dan non medik yang digunakan adalah perwujudan gambaran penelitian terhadap alat medik dan non medik baik kondisi maupun kualifikasi alatperalatan yang akurat dilakukan minimal satu kali satu tahun denominator jumlah analisa peralatanketenagaan rsud zainal abidin pagaralam way kanan indikator analisa ketenagaan rsud zainal abidin pagaralam way kanan dimensi mutu efektifitas dan efisien tujuan indikator terhambatnya jumlah, kualifikasi, beban kerja serta perencanaan penambahan pegawai unit kerja dalam angka pemenuhan pelayanan terhadap pasien dan keluarga definisi terminologi analisa ketenagaan rsud zainal abidin pagaralam way kanan adalah perwujudan yang digunakan gambaran penelitian terhadap jumlah kualitas serta beban kerja pegawai struktural dan fungsional proporsionalketenagaan yang akurat dilakukan satu kali dalam satu tahun denominator jumlah analisa tenagakaryawan mendapat pelatihan minimal jam pertahun indikator karyawan mendapat pelatihan minimal jam pertahun dimensi mutu kompetensiteknis tujuan indikator terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap kualitas sumber daya manusia definisi terminologi pelatihan adalah semua kegiatan yang digunakengumpulan data periode dilakukan tahun analisa numerator (pembilang)penyebut) standar pencapaian penanggung jawab seksi perencanaan dan pengembangan sumber data seksi perencanaan dan pengembangan standar pelayanan minimal seksi keuangan cost recover indikator cost recovery dimensi mutu efisiensi, efektifitas tujuan indikator terhambatnya tingkat kesehatan keuangan rumah sakit definisi terminologi cost recovery adalh jumlah pendapatan yang digunakan fungsional dalam periode waktu tertentu .vi2 dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam waktu tertentu frekuensi bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang) jumlah pendapatan fungsional dalam satu bulan denominator jumlah pembelajaran operasional dalam penyebut) satu bulan standar pencapaian nan, penanggung jawab seksi keuangan sumber data seksi keuanganfitas tujuan indikator terhambatnya disiplin pengelolaan keuangan rumah sakit definisi terminologi laporan keuangan meliputi neraca, realisasi yang digunakan anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan harus selesai sebelum tanggal pada awal triwulan berikutnya frekuensi 3bulan pengumpulan data periode dilakukan bulan analisa numerator (pembilang)as yang harus penyebut) diselesaikan dalam tiga bulan standar pencapaian penanggung jawab seksi keuangan sumber data seksi keuangan ketepatan waktu pelayanan pembayaran pasien rawat inap maksimal menit indikator ketepatan waktu pelayanan pembayaran pasien rawat inap maksimal menit dimensi mutu efektifitas, kepuasan pasien tujuan indikator terhambatnya kecepatan pelayanan administrasi pembayaran pasien rawat inap definisi terminologi administrasi pembayaran pasien rawat yang digunakan inap meliputi perhitungan biaya pasien yang dirawat sampai dengan pemberian bukti pembayaran frekuensi menit pengumpulan data periode dilakukan menit analisa numerator (pembilang) catatan data piutang pasien yang dirawat kkp) dan sistem pembayaran denominator jumlah biaya yang harus dibayar pasien penyebut) standar pencapaian penanggung jawab seksi keuangan sumber data seksi keuangan ketepatan waktu pemberian insentif indikator ketepatan waktu pemberian insentifinsentif adalah imbalan yang diberikan yang digunakan kepada pegawai sesuai dengan kinerja yang dicapai dalam satu bulan frekuensi bulan hari) pengumpulan data periode dilakukan hari analisa numerator (pembilang) jumlah pendapatan, fungsional dalam satu bulan denominator jumlah jasa pelayanan dari jenis tindakan penyebut) medik dalam satu bulan yang harus dibagikan pada tanggal pada setiap bulan berikutnya standar pencapaian maksimal tanggal pada tanggal berikutnya penanggung jawab seksi keuangan sumber data seksi keuangan kecepatan waktu pemberian informasi tentang pasien rawat inap indikator kecepatan waktu pemberian informasi tentang pasien rawat inapkecepatan waktu pemberian informasi yang digunakan tentang tagihan pasien rawat inap adalah waktu yang dibutuhkan untuk bab target pencapaian kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja sub bagian umum kondisi target pemenuhan standar indikator standar saat ini kesenjangan tindakan lanjut yo0 pengendalian surat masuk belum adanya dan surat keluar komputer khusus untuk arsip masih tepatnya pengembalian surat yang harus disposisi oleh unit terkait tindak lanjut penyelesaian surat keputusan kekurangan tenaga pengetikan tindak lanjut penyelesaian surat perintah perjalanan masih adanya spp yang dinas belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kondisi target pemenuhan standar indikator saat ini kesenjangan ket t31 tindak lanjut penyelenggaraan laporan masih adanya ppt yang pelaksanaan perintah tugas terlambat dilaporkan tindak lanjut pengendalian perpustakaan belum adanya tenaga perpustakaan belum adanya ruang khusus perpustakaan masih terbatasnya buku perpustakaan tindak lanjut penyebarluasan informasi belum adanya sentral speaker bag. umum belum terbentuknya panitia pers belum adanya informasi melalui media televisi rawat jalan kondisi target pemenuhan standar tindak lanjut penggunaan telepon dan facsimile belum sepenuhnya pengguna telepon atau facsimile mengisi buku pengguna telp fax tindak lanjut 90y6 penyelenggaraan rapat masih tidak tepat waktu mengikuti rapat masih belum sepenuhnya membuat nobulan rapat tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat belum terlaksananya revisi kesepakatan, evaluasi maupun pemecahan masalah pada bidang masing masing belum sikapnya data data pendukung untuk disampaikan peserta dalam rapat w nana: penyusunan rencana pencarian spm dan penetapan target tahunan pencarian spm: penilaian prestasi kerja pencapaian spm :dan pelaporan prestasi kerja pencarian spm bagian kedua pengawasan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai spm dilakukan oleh bupati. pengawasan operasional dilakukan oleh pengawas internal rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada berkedudukan langsung dibawah direktur rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan selain melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pengawasan internal bersama warna dengan aparatur rsud zainal abidin pagaralam kabupaten way kanan. kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja instalasi rawat jalan target pemenuhan standar pm ket indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ket ketersediaan pelayanan dari dokter spesialis dua orang rawat jalan yang ada hanya dokter dokter spesialis radiologi melaksanakan dak pelayanan rawat mana jalan waktu pemeriksaan dokter hari buka pelayanan klinik rawat jalan menit telah sesuai ketentuan mnt mnt mnt mnt mnt pasien tindak lanjut penyelesaian belum ada data surat perintah perjalanan target pemenuhan standar mm indikator standar kondisi saat ini kesenjangan waktu tunggu dirawat jalan maks belum ada data blm menit ada mnt mnt mnt mnt data kepuasan pelanggan pada diatas blm blm pelayanan rawat jalan (baik) ada ada data data kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal nit kerja instalasi laboratorium target pemenuhan standar no) indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ne: ia waktu tunggu hasil maks menit menit menit pelayanan laboratorium menit menit menit menit menit rawat jalan pelaksanaan expertise hasil analis tidak ada data analis analis analis analis pemeriksaan laboratorium kesehatan kepuasan pelanggan tidak ada tidak ada data blm ada keluhan kurang data dari pra analis laboratorium, tercapai tidak ada data blm ada (darah untuk hematologi) data pra analitik laboratorium tercapai tidak ada data bim ada (identitas pasien) data target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ketelitian dan ketepatan ketepatan tidak ada data bim ada analisis data pencatatan hasil dan tercapai tidak blm ada pelaporan yang tepat terpenuhi data kalibrasi alat laboratorium tercapai tepat waktu pemenuhan kebutuhan terpenuhi 60x. bagi setiap pelayanan transfusi kejadian reaksi transfusi maks kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja instalasi gizi target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan "el7| s1 aoi pemberian konsultasi gizi pasien yang dirujuk 70y9 75y9 80y2 kepada pasien rawat inap konseling gizi baru yang memerlukan diet terbatas pasien khusus pemberian konsultasi gizi tidak tersedia poli 75y0 80y0 kepada pasien rawat jalan konsultasi gizi yang memerlukan diet khusus ketepatan waktu keterlambatan pemberian makanan distribusi pagi jumlah pasien baik persediaan bahan makanan tidak mencukupi ketepatan pemberian perubahan diet tidak 997y0 makanan dengan diet yang segera diberitahukan telah ditentukan target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ker jumlah makanan yang penentuan diet oleh dikembalikan oleh pasien dokter tidak dilakukan kesesuaian jenis masakan makanan yang dengan siklus menu disajikan dingin citarasa nafsu makanan sosbud daftar permintaan human error persediaan makanan pasien (dump) (dengan buku bahan makanan surat permintaan makanan bantu) kadangkala tidak (spm) dan surat mencukupi persetujuan pulang (spp) berjalan optimal terdapat tim asuhan gizi tidak berjalan, ya kesibukan ruangan sehingga tidak diisi belum ada koordinasi kembali dengan target pemenuhan standar standar kondisi saat ini kesenjangan ket sarana, peralatan dan sdm sebelum terpenuhi 170y6 75y9 perlengkapan yang baik koordinasi dengan names dan memadai belum optimal alur kerja tidak beraturan beberapa alat belum memadai kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja ipsos target pemenuhan standar xo| indikator standar kesenjangan ket s8) kecepatan waktu sdm kurang menanggapi kerusakan kemampuan sdm kurang alat medis dan alat non peralatan kerja kurang medis suku cadang daerah masih sulit anggaran baya pemeliharaan perbaikan belum cukup ketepatan waktu belum berjalan sdm kurang 50y2 pemeliharaan alat media kemampuan sdm kurang dan alat non medis peralatan kerja kurang suku cadang daerah masih sulit anggaran biaya pemeliharaan perbaikan belum cukup kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja rehabilitasi medik target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan ket kejadian drop out pasien terhadap pelayanan dari pasien bulan rehabilitasi yang januari maret, direncanakan pasien tidak melanjutkan terapi tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik antara instruksi dengan pelaksanaan kepuasan pelanggan blm ada data kondisi dan target indikator standar pelayanan minimal unit kerja instalasi radiologi target pemenuhan standar indikator standar kondisi saat ini kesenjangan soo waktu tunggu 3jam hari dokter radiologi baru 4hr 4hr selesai pendidikan jam pelaksanaan expertise belum ada dokter radiologi yang menetap kejadian kegagalan pelayanan rontgen kepuasan pelanggan sudah ada dokter spesialis radiologi |
bupati samb) kota mengalokasikeasisten administrasi umum dan aparatur yang selanjutnya disebut asisten iii adalah asisten sekretaris daerah kabupaten sambas bidang administrasi umum dan aparatur,kepala bagian keuangan adalah kepala bagian keuangan sekretariat daerahti mempunyai llaerah yang selanjutnya disingkat apb desaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danfatau diberikanb bagi hasil pajak dan retribusi fasal bagi hasil pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tercantum dalam apb desa. bagi hasil pajak dan retribusi yang dibagihasilkan kepada desa merupakan komponen dari masing masing jenis pajak dan retribusi yang terdiri dari realisasi penerimaan pokok dan tunggakan piutang. penerimaan pokok sebagaimana pada merupakan bagian penerimaan desa tahun anggaran berkenaan. tunggakan piutang sebagaimana pada merupakan bagian penerimaan pajak dan retribusi kepada desa yang belum disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya. bagi hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan. bagi hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan tpajak dan retribusi yang dibagihasilkan adalah semua jenis pajak dan retribusi. jenis pajak dan retribusi mana potensinya tidak terdapat pada desa tertentu yang pendapatannya merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerja pengelola pendapatan dan atau data potensi dan realisasinya tersebar daerah, maka penghitungan bagi hasil kepada desa dibagikan secara merata, yaitu pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan daerah): cc. retribusi pengujian kendaraan bermotor: retribusi pemakaian kekayaan daerah: retribusi izin trayek: dan retribusi penggantian biaya cetak peta. bab iii pejabat pengelola belanja bagi hasil pajak dan retribusi pasaibmpd.bab penganggaran penganggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi ditetapkan setiap tahun dalam apbd yang diperhitungkan berdasarkan rencana penerimaan pajak dan retribusi yang dituangkan dalam rka belanja tidak langsung bagi hasil pajak kepada desa dan belanja tidak langsung bagi hasil retribusi kepada desa. rencana anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi disusun oleh kepala dinas pendapatan daerah dan disampaikan kepada bupati melalui tapi untuk dianggarkan dalam apbd. bab tata cara penghitungan dan persyaratan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi disalurkan setiap semester, dengan bulan juni dan semester (kedua dihitung berdasarkan realisasi sampai dengan bulan oktoberjadialokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa ditetapkan dengan keputusan bupati. guna efektivitas penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, bupati dapat membentuk tim optimalisasi dana bagi hasil pajak dan retribusi. pada semestersemester tahun sebelumnya. pada semester ii,tahun berjalan sampai dengan tahap il. bab penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusioperasional aparatur desa: dan cc. intensifikasi pajak dan retribusi. penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang undangan. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dibuat terintegrasi bersama sama dengan penggunaan dana dana yang tercantum dalam apb desa dan disampaikan kepada bupati sambas cg. kepala bmpd melalui camat wilayah kecamatan masing masing. bab vii monitoring, pengendalian dan pengawasan belanja bagi hasil pajak dan retribusi pasai guna mengefektifkan pelaksanaan anggaran belanja bagi hasil pajak dan retribusi, bupati dapat membentuk tim monitoring pengendalian dan evaluasi, tim sebagaimana dimaksud pada berasal dari dinas pendapatan daerah, bmpd, bagian keuangan dan skpd yang berkaitan, dengan komposisi tim terdiri dari: ketua, sekretaris: dan anggota. tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengumpulkan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi: menganalisis dokumen belanja dana bagi hasil pajak dan retribusi, dan mempersiapkan bahan bahan monitoring dan evaluasi, cc. mengevaluasi pelaksanaan belanja dana bagi hasil pajak dan retribusi dan memeberikan masukan saran kepada penerima dana guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi: melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kepada bupati: dan memberikan masukan kepada bupati guna perbaikan kebijakan pemberian dana bagi hasil pajak dan retribusi pada tahun berikutnya. sekretariat tim monitoring pengendalian dan evaluasi belanja dana bagi hasil pajak dan retribusi berkedudukan bagian keuangan. ketentuan lain yang menyangkut teknis operasional tim monitoring, pengendalian dan evaluasi disusun oleh ketua tim. pengawasan terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusivnis pembina iv a) nip. |
tea bupati sambas peraturan bupati sambas nomor tahun tanggal mei rencana kerja pembangunan daerah (rkd) tahun pemerintah daerah kabupaten sambas rencana kerja pembangunan daerah tahun bab pendahuluan latar belakang tahun merupakan tahun pertama dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sambas karena masa berlaku rpm kabupaten sambas tahun berakhir pada tahun dan belum adanya rpm untuk masa kerja berikutnya maka rkd kabupaten sambas tahun berpedoman pada ipjp kabupaten sambasdaerah provinsi . selain itu, rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun disusun sebagai bagiimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusujangka waktu tahun dan rencana pembangunan jangka pendek tahun yang tertuang dalam rkd rencana kerja pembangunan daerah)satuan kerja perangkat daerah skpd)bab ps) rencana kerja pembangunan daerahini bab1| rencana kerja pembangunan daerah tahunebagaiskpd rancangan awal rkd menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd). senja skpd merupakan bahan penyusunan rkd, yang disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah bab rencana kerja pembangunan daerah tahun aaa skpd) merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten sambaspeta ancaman apbn apbn diacu diperhatikan nenas istana daerah hana kuno tia gambar hubungan rkd dan dokumen perencanaan lainnya sistematika dokumen rkd rancangan awal rkd kabupaten sambas tahun dibagi menjadi (empat) bab dan beberapa sub bab|bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah tujuan dan sasaran pembangunan prioritas pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah maksud dan tujuan rkd kabupaten sambas tahun merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, disusun dengan tujuan untuk menguraikan lebih lanjut secara rinci kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, rkd menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kua) serta prioritas plafon anggaran sementara pas) yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid). selanjutnya rkd ditetapkan dengan peraturan kepala daerah seperti yang diamanatkan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun dalam dan serta undang undang republik indonesia nomor tahun dalam bab1| es)terdiri dari kecamatan dengan letak yang sangat strategis berada pada bagian paling utara provinsi kalimantan barat. pada sebelah utara, kabupaten ini berbatasan dengan berawak malaysia timur) dan laut natuna. pada sebelah selatan berbatasan dengan kota singkawang dan kabupaten bengkayang, kabupaten bengkayang dan berawak sebelah timur serta laut natuna disebelah barat. gambar ii. peta kabupaten sambas tas daratan maa yna selatan meh sen men seniman selama timun laga bab ps) rencana kerja pembangunan daerah tahun bila digambarkan dengan koordinat, kabupaten sambas berada pada lintang utara serta lintang utara dan bujur timur serta bujur timur. dengan luas daratan adalah km2 atau sekitar persen dari luas wilayah provinsi kalimantan barat, kabupaten sambas memiliki panjang pantai km, perbatasan negara km:grafik ii. luas wilayah kabupaten sambas menurut kecamatan km?) timur, karunia. git aaa, bi: awal selatan pane maan sang tengaran: bab rencana kerja pembangunan daerah tahun desa dusun paloh 22an tengaran tana teluk keramat sekarang jawab jawab selatan saingan besar mia galing novi jangkung tak saja subah sambas sebawi tebas mean gpa me, separuh perangkat salatiga tmii selaku timur selaku sumber badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kab. sambas tahun grafik banyaknya desa dan dusun kabupaten sambas selain itu, kabupaten sambas sebanyak memiliki pulau yang tersebar pada kecamatan yaitu jawab selatan, paloh dan sambas. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel i1. pulau pulau wilayah kabupaten sambas jawab selatan pulau belacan tbp, batuan cadas, pohon, terdapat mercusuar dibangun luas m2. pulau nikah pontianak tbp, batuan cadas, pohon mangga danaloh pulau tua tbp, pohon kelapa dan cemara, pada bula tertentu tempat penyu bertelur bab rencana kerja pembangunan daerah tahunsambas pulau mungkin tbp, pantai bakau terdapat daratan ditengahnya. ket tbp tidak berpenghuni. sumber bappeda kabupaten sambas sebagian besar wilayah kabupaten sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan y6c. suhu udara maksimum terjadi pada bulan juli yaitu sebesar sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan februari sebesar jumlah hari hujan tertinggi terjadi kecamatan jangkungjangkung, paloh, salatiga, selaku dan sekarabab rencana kerja pembangunan daerah tahun sumber buku tabel pokok kabupaten sambas data lahan bukan pertanian tahun tidak tersedia dari dinas pertanian dan peternakan kab. sambas grafik luas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian kabupaten sambas tahun.i1. luas lahan pertanian dan bukan pertanian menurut kecamatan kabupaten sambas tahun kecamatan a6a3 3b0o mmo bab rencana kerja pembangunan daerah tahun o oo o o ) sumber buku tabel pokok kabupaten sambas potensi pengembangan wilayah didalam rancangan peraturan daerah kabupaten sambasmaka ada beberapa kawasan strategis yakni: dari sudut kepentingan ekonomi kabupaten yang layak ditetapkan dalam rtrw kabupaten sambas:,ng layak ditetapkan dalam rtrw kabupaten sambasbab rencana kerja pembangunan daerah tahun dari kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam teknologi tinggi yang layak ditetapkan dalam rtrw kabupaten sambas, yaitu: kawasan industri separuh kis), yang layak ditetapkan dalam rtrw kabupaten sambas, yaitu:asi han aa. kai can sama sumber lampiran perda kab. sambas tahun tentang rtrw kab. sambas demografi berdasarkan hasil proyeksi penduduk sementara provinsi kalimantan baratbabgrafik penduduk kabupaten sambas menurut golongan umur dan jenis kelamin tahun na, ganda goa (perempuan sumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun bab rencana kerja pembangunan daerah tahun ama laki laki perempuan paloh area saingan besar jangkung mannsssnn tengaran peran galing mos teluk keramat kamu eoi jawab selatan nsis7sin jawab saja sebawi gap mesin subah mnseosin sambas aan sa. sekarang e.sa7 massa tebas semen salatiga separuh perangkat men selaku timur s.ses selaku pen ular sumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun grafik penduduk kabupaten sambas menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun laju pertumbuhan penduduk kab. sambasjiwa) km2) per km2 per desa yo) selaku selaku timur perangkat separuh bab rencana kerja pembangunan daerah tahun ram jiwa) km2) per km2 per desasumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun menurut data bps kabupaten sambas,jenis kelamin jenis kegiatan laki laki perempuan jumlah penduduk berumur tahun atas oo angkatan kerja tingkat partisipasi angkatan kerja yo) bekerja rea pengangguran terbuka rea tingkat pengangguran terbuka m213 bukan angkatan kerja sekolah mengurus rumah tangga lainnya sumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun bab rencana kerja pembangunan daerahlapangan usaha perusahaan laki laki perempuan jumlah pertanian perkebunan pertambangan industri listrik bangunan perdagangan angkutan jasa perusahaan jasa sosial perorangan sumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun masalah ketenagakerjaan tidak berhenti pada penciptaan lapangan pekerjaan namun juga menjaga agar tenaga kerja terlindungi hak haknya. pemutusan hubungan kerja phk) menjadi ancaman bagi para pekerja. kasus phk dalam tiga tahun terakhir berbeda setiap tahunnya begitu juga jumlah tenaga kerja yang phk. selain masalah phk, para tenaga kerja juga masih menghadapi minimnya upah yang diterima. namun demikian rata rata upah minimum kabupaten masih dibawah rata rata kebutuhan hidup minimum. rasio rata rata penghasilan pekerja terhadap umr tahun sebesar rp. bertambah rp. dari tahun tabel ketenagakerjaan kabupaten sambas man dea put i kasusphk kasus bab rencana kerja pembangunan daerah tahun orang terkenal ta| oo orang terhadap umr angka rata rata jam kerja ema aspek aaaa |o| ala peserta aspek angka partisipasi jamsostek peserta jamsostek balai pelatihan ketenagakerjaan sumber dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. sambas juni,dmadapun jumlah pns kabupaten sambas tahun sebanyak orang dengan komposisi sebagai berikut nnn .| golongan golongan golongan golongan m2013, maa sumber bkd kab. sambas juni, grafik jumlah pns berdasarkan kualifikasi golongan adapun jumlah pns laki laki kabupaten sambas pada tahun sebanyak orang dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah sarjana s1) dan pns perempuan sebanyak orang dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah sarjana s1) bab tabel ii. jumlah pegawai negeri sipil kabupaten sambas berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan golongan golongan golongan golongan jumlah o isu a06 ioi |oe9g d2 oma o28e |3a3 jumlah sumber badan kepegawaian daerah kab. sambas juni, pendidikan menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya untuk menjadi bangsa yang maju. demikian juga pemerintah kabupaten sambas senantiasa terus berupaya meningkatkan pendidikan masyarakat. tabel jumlah sekolah, jumlah siswa mahasiswa, jumlah guru dosen negeri dan swasta di. (pm 2e| ss| meo|one| sam |azan| soo| ce) l01| t sel son| case| 2m| aja awal as| emas sasa t2a0n nasa akan aas a15 amas. saja 2x00 27an soon 155i anna tajam aao| sal sol sam am| an| sala dam amal asm| msl m0| tremanmer oa|kalo tomo pel lembaga pendidikan kai hal han temumanagana: loro os) sa| mo| se| "alm ow| oa) song cas| cas| cee| sa| ea| saj says as) 2me| aer sama ama sal pol mol bab rencana kerja pembangunan daerah tahun op ?# perguruan tinggi agama islam tain stain univ) perguruan tinggi agama kristen teologi sumber dinas pendidikan kab. sambasabupaten sambas pdrb atas harga konstan adik) pada tahun nilai pdrb kabupaten sambas adik mengalami peningkatan dibanding tahun pada tahun nilai pdrb kabupaten sambas adik tercatat juta rupiah, sedangkan pada tahun meningkat menjadi juta rupiah. tabel produk domestik regional bruto kabupaten sambas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha juta rupiah pertanian, kehutanan, dan perikanan pertanian, peternakan, perburuan dan . jasa pertanian tanaman pangan tanaman hortikultura .& tanaman perkebunan 4ao uma anna"go industri tekstil dan pakaian jadi) industri kulit, barang dari kulit dan alas .. tradisional industri karet, barang dari karet dan industri barang galian bukan logam industri logam dasar bab rencana kerja pembangunan daerah tahun industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik: dan peralatan ed, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan tea j . pengadaan listrik dan gas ti, ketenagalistrikan pengadaan gas dan produksi es pengadaan air, pengelolaan sampah, 5siikotoran reputasinya . . m mee perdagangan besar dan eceran, bukan mobildan sepeda motor j?? ek iro transportasi dan pergudangan angkutan rel angkutan darat angkutan laut meski m02970 mi630 angkutan sungai danau dan penyeberangan angkutan udara pergudangan dan jasa penunjang angkutan: pos dan kurir keadaan legenda dan! makan num penyediaan akomodasi t9006, penyediaan makan minum informasi dan komunikasi jasa keuangandan asuransi jasa perantara keuangan asuransi jasalainnya sumber buku tabel pokok kabupaten sambas tahun keterangan angka sementara ) angka sangat sementara struktur lapangan usaha sebagian masyarakat sambas masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar meskipun peranannya cukup besar, namun selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. selain lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sumbangan terbesar pdrb atas dasar harga konstan tahun dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar kemudian diikuti dengan usaha industri pengolahan sebesar yo. sementara peranan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun )# lapangan usaha lainnya masih dibawah persen. tabel ii. distribusi persentase produk domestik regional bruto kabupaten sambas atas dasar harga konstan menurut lapangan usahatanaman hortikultura tanaman perkebunali.man kir, pengelolaan sampah, limbah dan daur konstruksi perdagangan besar dan eceran:dan jasa penunjang angkutan: pos dan rir penyediaan akomodasidan makan minum baba bab rencana kerja pembangunan daerah tahun b v penyediaan akomodasi nan penyediaan makan minum informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi ')uas jasa pendidikan a61 jasa kesehatan dan kegiatan sosial jasa lainnya produk domestik regional bruto pada tahun pdrb kabupaten sambas atas dasar harga konstanberdasarkan hasil proyeksi, kontribusi terbesar dalam pdrb masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. tabel i1. proyeksi nilai dan kontribusi sektor pdrb kabupaten sambas berdasarkan lapangan usaha adik juta rupiah nilai nilai nilai juta rupiah) (bah 7oa66 daa daur ulang konstruksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil ' dan sepeda motor transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum as7 informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi real estat tasa perusahaan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib emas pen jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial jasa lainnya tik regional bruto sumber bappeda kabupaten sambas februari keterangan proyeksi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun b'" pdrb atas dasar harga berlaku adb) pada tahun nilai pdrb kabupaten sambas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya mencapai juta rupiah. tabel produk domestik regional bruto kabupaten sambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha juta rupiah) pertanian, kehutanan, dan perikanan pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian asia tanaman pangan bnn: tanaman hortikultura tanaman perkebunan 'sana ama aan pertambangan batubara dan lignit smaspasipasti bae et industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, komandan sejenisnya ataplastik aa industri barang galian bukan logam industri logam dasar ) ? its industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik: dan pekan inn maa industri mesin dan perlengkapan industri alat angkutan industri furnitur ken' ketenagalistrikan pengadaan gas dan produksi ' pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang konstruksi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun perdagangan besar dan eceran) reparasi mobil dan sepeda motor ' ' perdagangan mobil, sepeda motor dan reputasinya gsi2is perdagangan besar dan eceran, bukan mobildan sepeda motor nan so439290 transportasi dan pergudangan angkutan rel bea eng bin angkutan darat angkutan laut angkutan sungai danau dan penyeberangan angkutan udara bea sea pen pergudangan dan jasa penunjang angkutan postal kurir ses 7ca penyediaan akomodasi dan makan mama tak xl.' jasa perusahaan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ola jasa pendidikasebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian kabupaten sambas didominasi oleh sektor pertanian. struktur perekonomian kabupaten sambas masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai kontribusi sebesar yo, diikuti dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar dan usaha industri pengolahan sebesar y6. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pertumbuhan pdrb kab sambas dan selama tahun sampai dengan tahun peranannya perlahan lahan terus berkurang. tabel. i1. distribusi persentase produk domestik regional bruto kabupaten sambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan inn pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian | . tanaman pangan g33 tanaman hortikultura tanaman perkebunan "www w w e bab rencana kerja pembangunan daerah tahu' ' .o,1i o,1io,i1 o,tidaan air, pengelolaan sampahsia ewe dan jasa penunjang angkutan: pos dan uri penyediaan akomodasi dan makan minumoao oa1bab rencana kerja pembangunan daerah tahupada tahun pdrb kabupaten sambas atas dasar harga berlakuangka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. berdasarkan hasil proyeksi, kontribusi terbesar dalam pdrb masih berasal dari industri pengolahan. tabel proyeksi nilai dan kontribusi sektor pdrb kabupaten sambas berdasarkan lapangan usaha adb juta rupiah nilai nilai nilai kancah ja pengadaan air, pengelolaan sampah, gos limbah dan daur ulang wwe konstruksi perdagangan besar dan eceran: reparasi mobildan sepeda motor tee transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum naas dai jasa keuangan dan asuransi real estat kdminktesi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib wwe jasa pendidikan tasa kesehatan dan kegiatan sosial jasalainnya o9i produk domestik regional bruto sumber bappeda kabupaten sambas februari ket: proyeksi pertumbuhan ekonomi pertumbuhan menurut sektor pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka pdrb baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. biasanya dalam menganalisis digunakan pdrb atas dasar harga konstan. hal ini disebabkan pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain pengaruh inflasi telah ditiadakan. semakin tinggi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun oem hh h$&yxh5 kenaikan angka pdrb maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya demikian pula sebaliknya. perekonomian sambas pada tahun mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. laju pertumbuhan pdrb sambas tahun mencapai persen sedangkan tahun sebesar persen. pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar persen. diikuti dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar persen. sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi lainnya mencatat pertumbuhan yang positif '.meskipun pertumbuhannya masih dibawah persen. tabel pertumbuhan pdrb sambas menurut sektor adik pertanian, kehutanan, dan perlkarkarisloo. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pp. jasa pendidikan ke) jasa kesehatan dan kegiatan sosial jasa sumber buku neraca wilayahberdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas pada tahun dan masing masing sebesar yo, dan y4. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun grafik laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas dan provinsi kalimantan barat yo) tahun www mem prov. kalbar sambas ep, 2015p 2016p) sumber buku neraca wilayah kabupaten sambas buku kalimantan barat dalam angka proyeksi bappeda kab sambas, februari laju inflasistabiltinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam. hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen dapat ditunjukkan oleh indeks harga implisit pdrb. laju inflasi kabupaten sambas tahun sebesar persen, naik dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar persen. sedangkan laju inflasi kalbar pada tahun yaitu persen. laju inflasi kabupaten sambas tahun sampai dengan tahun diperkirakan bawah persen. grafik perkembangan laju inflasi kabupaten sambas dan provinsi kalimantan barat tahun kab. sambas prov. kalbar lan a01 len 2015p) 2016p) 2017p) sumber buku neraca wilayah kabupaten sambas keterangan angka sementara )angka sangat sementara proyeksi bappeda kab sambas, februari bab pdrb perkapita tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini pdrb per kapita. pdrb per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun sebesar juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar persen. sedangkan pdrb per kapita atas dasar harga konstan tahun sebesar juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar persen. pdrb per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan pada tahun sampai dengan tahun diperkirakan mengalami kenaikan. pertumbuhan pdrb per kapita atas dasar harga berlaku tahun sampai dengan tahun diperkirakan diatas persen sedangkan pertumbuhan pdrb per kapita atas dasar harga konstan diperkirakan diatas persen. secara keseluruhan perkembangan pdrb per kapita adb dan adik dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel i1. perkembangan pdrb per kapita kabupaten sambas tahun pdrb per kapita pdrb per kapita tahun tumbuhan juta rp. jutaan sumber buku neraca wilayah kab. sambas keterangan angka sementara"t) angka sangat sementara proyeksi bappeda kabupaten sambas, februari persentase penduduk atas garis kemiskinan berdasarkan data dari bps kabupaten sambas, pada tahun tercatat jumlah penduduk miskin orang jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebanyak orang, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin ditahun sebanyak orang. garis kemiskinan kabupaten sambas sebesar rp. per kapita per bulan. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun tabel indikator kemiskinan kabupaten sambas tahun indeks indeks tahun koma penang garis kemiskinan kedalaman keparahan miskin miskin rp kapita bulan) ian o1a an260 si2o aas0 1a2 oa iso s0000 sas2o asasi sumber bps kab. sambas ban 2014p) 2015p) dibawah garis kemiskinan @diatas garis kemiskinan sumber bps kab. sambas keterangan proyeksi bappeda kab. sambas, januari grafik persentase penduduk bawah dan atas garis kemiskinan kabupaten sambas tahunyo, ditahun diproteksi menjadi yo. sementara itu, persentase penduduk bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebesar dari total penduduk kabupaten sambas diperkirakan menjadi pada tahun keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun sampai dengan bulan juni, jumlah perkara pidana yang dilaporkan sebanyak kasus dan perkara pidana terselesaikan sebanyak kasus, jumlah perkara perdata yang dilaporkan sebanyak kasus dan perkara perdata terselesaikan kasus, jumlah perkara lalu lintas yang dilaporkan sama dengan jumlah perkara lalu lintas yang mmm bab rencana kerja pembangunan daerah tahun ))#d terselesaikan yaitu sebanyak kasus. untuk lebih jelasnya jumlah kasus pelanggaran hukum, keamanan ketertiban masyarakat dan kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut ini tabel jumlah kasus pelanggaran hukum, jumlah perkara terselesaikan dan keamanan ketertiban masy arakan serta kelembagaan patas jenis data atutints t088| perlindungan perempuan dan anak | arts pamkdamam atulints perlindungan perempuan dan anak sumpah perkara tidak terselesaikan perkara) eortikdan ham 5loo " antutints "255jumlah kasus tanah yang diselesaikan | oo| jumlah pengadilan agama " jumlah pengadilan tata usaha negara | | jumlah lembaga pemasyarakatan oo jumlah kasus narkoba oo oo " jumlah kasus pembunuhan jumlah kasus seksual jumlah kasus penganiayaan oo jumlah kasus pemalsuan uang | aparatdan sarana keamanan jumlah aparat pamong praja orang) 1l1| ena nan ana bab rencana kerja pembangunan daerah tahun e # jenis data jumlah pos pemadam kebakaran unit) jumlah pos siskamling unit) jumlah petugas perlindungan masyarakat jumlah kejadian kebakaran lenis produk hukum penegakan || p benturan derah peraturan bupati oo keputusan bupati 6m| seo sumber kantor kesbangpolinmas juni bagian hukum dan perundang undangan juni pengadilan negeri sambas juni fokus kesejahteraan sosial angka harapan lama sekolah hls). sambas tahun yaitu tahun, angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah provinsi kalbar yaitu tahun. namun angka harapan lama sekolah kab. sambas lebih tinggi jika dibandingkan dengan kab. bengkayang, kab. sanggau, kab. ketapang, kab. sintang, kab. sekadau, kab. melawi dan kab. kayong utara. grafik hls menurut kabupaten kota provinsi kalbar tahun ana jill endhomndhondkondkondhomdkomthomdhomd ndk oed omethamtiam ser issn pss spp psps polri pane kai bab rencana kerja pembangunan daerah tahun grafik i1. hls kabupaten sambas dan provinsi kalbar tahun kab. sambas prov. kalbar,keatas. tahun rata rata lama sekolah tertinggi berada kota pontianak yaitu tahun: diikuti kota singkawang tahun: kabupaten landak tahun dan kabupaten kapuas hulu tahun. sementara angka terendah berada kabupaten kayong utara yaitu tahun. kabupaten sambas menduduki urutan dari kab kota provinsi kalimantan barat untuk rata rata lama sekolah, hanya tahun. ega plp les pakar ssp grafik bab rencana kerja pembangunan daerah tahun rata rata lama sekolah menurut kabupaten provinsi kalbar kab. sambas prov. kalbar lp abh grafik rata rata lama sekolah kabupaten sambas dan provinsi kalbar tahun selama tahun sampai dengan tahun rata rata lama sekolah penduduk kabupaten sambas maupun penduduk provinsi kalimantan barat mengalami peningkatan relatif lambat. rata rata lama sekolah provinsi kalimantan barat ditahun sebesar tahun naik dari tahun yang hanya tahun. begitu pula rata rata lama sekolah untuk kabupaten sambas naik dari tahun pada tahun menjadi tahun tahun angka partisipasi kasar apk) salah satu indikator bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar apk) dimana indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yabpada jenjang tertentu. apk biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan sd, slip dan sta. dengan kata lain apk memberikan gambaran daya serap penduduk usia sekolah masing masing jenjang pendidikan. sd smp sma sumber buku analisis kependudukan kab. sambas bab rencana kerja pembangunan daerah tahun grafik angka partisipasi kasar kabupaten sambas tahun pada tahun apk jenjang pendidikan kabupaten sambas sebesar artinya dari penduduk usia tahun (usia sekolah sd) sekitar murid berstatus murid sd. untuk tingkat slip, apk kabupaten sambas mencapai kondisi tersebut dapat diartikan dari penduduk usia tahun (usia sekolah slip) sekitar orang yang berstatus murid slip. pada tingkat pendidikan sta memiliki apk yang berarti dari penduduk bisa (usia sekolah sta) sekitar orang berstatus murid sta. tingkat pendidikan yang ditamatkan ijazah yang dimiliki) hasil survey sosial ekonomi nasional susunan) tahun menunjukkan sekitar persen penduduk usia tahun atas kabupaten sambas yang tidak memiliki ijazah dan sekitar persen memiliki ijazah sd sdb mi. penduduk perempuan usia tahun atas kabupaten sambas yang tidak memiliki ijazah yaitu sekitar persen sedangkan penduduk laki laki sekitar persen yang tidak memiliki ijazah sd. hasil susunan juga menunjukkan sekitar persen penduduk usia tahun atas kabupaten sambas yang memiliki ijazah smp small m ts. sekitar persen telah menamatkan atau memiliki ijazah sma small ma smk. sedangkan penduduk usia tahun atas kabupaten sambas yang memiliki ijazah di ii iii s1 s2 s3 sebanyak persen. kesadaran masyarakat untuk mengikuti program paket a b c tampaknya masih sangat rendah sehingga jumlah penduduk yang memiliki ijazah paket a b c hanya dibawah persen. hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan ternyata juga semakin sedikit jumlah penduduk yang mampu menamakannya. tabel ii. persentase penduduk tahun atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki kabupaten sambas tahun smk laki laki nnarmetem krem sumber buku analisis kependudukan kab. sambas susunan, bab is) rencana kerja pembangunan daerah tahun angka kematian bayi tingkat mortalitas bayi disamping dipengaruhi oleh faktor intern seperti kondisi ibu hamil dan menyusui serta bayi, juga faktor eastern. penyebab faktor intern antara lain kekurangan gizi waktu ibu hamil akan cenderung melahirkan bayi yang ma nutrisi, kelainan fisik, dan gangguan mental pada bayi. persoalannya cenderung bertambah rumit apabila si ibu juga menderita suatu penyakit kronis saat hamil misalnya beban mental akibat depresi berkepanjangan. dampak buruk lain pada bayi juga ditentukan oleh faktor usia ibu yang terkadang mempengaruhi keselamatan bayi saat dilahirkan. mengenai faktor eastern utamanya disebabkan oleh pertolongan saat proses persalinan yaitu mengenai cara, oleh siapa, proses persalinan ditangani. masyarakat tradisional cenderung masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi (tetanus) pada bayi. tetanus biasa terjadi pada saat pemotongan tali pusar (placenta), dan relatif banyak ditemukan negara negara berkembang. guna menekan angka kematian bayi akb) akibat infeksi, maka pemerintah mensosialisasikan program pelatihan para dukun bayi tentang cara penanganan proses persalinan yang sesuai kaidah standar medis.kayong utara melawi sekadau kapuas hulu sintang ketapang sanggau mempawah landak bengkayang sambas sumber buku profil kesehatan provinsi kalimantan barat tahun eta bab rencana kerja pembangunan daerah tahunpetwuraermseuennenn kayong utara mms? melawi memaksa) sekadau lepas hau mana sintang mma anal ketapang sanggau (gg mempawah pancoaeneesina bengkayang naa sumber buku profil kesehatan provinsi kalimantan barat tahun grafik kasus kematian bayi hari bln) yang melaporkan prov kalbar s d desember kota singkawang kota pontianak kubu raya persib kayong utara melawi wee sekadau wna kapuas hulu kesan sintang baik ketapang sanggau pia mempawah landak bengkayang sambas sumber buku profil kesehatan provinsi kalimantan barat tahun bab rencana kerja pembangunan daerah tahun grafik kasus kematian anak balita bln) yang melaporkan prov kalbar s d desember bo soo pete. h83 lebih baik kurang buruk sumber dinas kesehatan kab. sambas grafik perkembangan status gizi balita kabupaten sambas angka harapan hidup saat lahirahh) kabupaten sambas tahun yaitu tahun, meningkat banding tahun sebelumnya yaitu tahun. ahh tertinggi berada kabupaten bengkayang yaitu tahun dan ahh terendah berada kabupaten kayong utara yaitu tahun. mama bab rencana kerja pembangunan daerah tahun loses pps ppn asi pls cells na) grafik ahh tahun) menurut kabupaten provinsi kalbar tahun grafik ahh kab. sambas dan prov kalbar tahun partisipasi angkatan kerja salah satu sumber informasi yang menyajikan data ketenagakerjaan adalah survey angkatan kerja nasional rakernas). berdasarkan rakernas tahun penduduk usia tahun atas kabupaten sambas yang bekerja adalah sebanyak orang dari total penduduk usia tahun atas. tingkat partisipasi angkatan kerja tak) adalah angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) dibandingkan dengan penduduk usia tahun atas atau persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. tinggi rendahnya ann aan bab ps) rencana kerja pembangunan daerah tahun partisipasi angkatan kerja cenderung dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. berdasarkan usianya, tak penduduk usia muda biasanya rendah karena pada kelompok usia tersebut umumnya banyak yang menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. tak kabupaten sambas tahun sebesar persen, artinya dari penduduk usia tahun atas sekitar persen diantaranya termasuk angkatan kerja. tahun tingkat pengangguran terbuka tpt) penduduk usia tahun atas kabupaten sambas sekitar persen dari total angkatan kerja. untuk penduduk usia tahun atas yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti pensiunan dan jompo. tabel persentase penduduk tahun atas menurut kegiatan terbanyak kabupaten sambas tahun kegiatauku tabel pokok kab sambas rakernas fokus seni budaya dan olahraga jumlah suku etnis dominan kabupaten sambas tahun sebanyak etnis. jumlah situs bersejarah ada buah. jumlah organisasi kepemudaan sebanyak organisasi, jumlah obyek wisata tahun sebanyak buah. tabel kebudayaan, pemuda dan olahraga, dan pariwisata jenis data satuan kebudayaan jumlah suku etnis dominan etnis jumlah bahasa daerah dominasi bahasa jumlah situs bersejarah situs jumlah tokoh pemangku adat orang pemuda dan olahraga organisasi kepemudaan buah jumlah organisasi olahraga buah jumlah gelanggang olahraga buah pariwisata hera susanti, moh. ikhsan dan widianto, indikator indikator makro ekonomi, lui bab rencana kerja pembangunan daerah tahun jumlah obyek wisata buah jumlah hotel non bintang buah jumlah kamar hotel penginapan unit tempat hiburan rekreasi bahari unit non bahari unit budaya unit sumber dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten sambas juligukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. indikator ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. berdasarkan data susunan aps pada jenjang pendidikan kabupaten sambas sebesar artinya dari total penduduk usia tahun terdapat sekitar yang masih bersekolah. aps pada jenjang pendidikan smp sebesar yo, artinya dari total penduduk usia tahun terdapat yang masih sekolah. aps pada jenjang pendidikan sma sebesar yo, artinya dari total penduduk usia tahun terdapat yang masih sekolah. hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah, semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan, ternyata semakin sedikit jumlah partisipasi penduduk yang bersekolah. paten pang smp asas sma sumber: susunan nan grafik angka partisipasi sekolah jenjang sd, smp dan sma kabupaten sambas tahun bab is) rencana kerja pembangunan daerah tahun apm menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umurpk karena pembilangnya lebih kecil (sementara menyebutnya sama). apm membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena beberapa factor diantaranya menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal. indikator ini juga menggambarkan kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan. menurut hasil susunan tahun apm kabupaten sambas sebesar yang berarti dari penduduk usia tahun sekitar orang merupakan murid yang berusia tahun (jenjang usia sd). apm untuk jenjang pendidikan smp dan sma masing masing sebesar dan yo. smp sma sumber susunan grafik i1. perkembangan apm menurut jenjang pendidikan kabupaten sambas tahun fokus layanan urusan pilihanimplikasinya adalah bahwapada tahun total rencana investasi kabupaten sambas sebesar rp. yang terdiri dari rencana investasi pma sebesar rp. dan mdn sebesar rp. , . adapun total bab rencana kerja pembangunan daerah tahun realisasi investasi sebesar yang terdiri dari realisasi investasi pma sebesar rp. dan realisasi mdn sebesar rp. , . tabel nilai rencana dan realisasi investasi pma dan mdn kabupaten sambas tahun www wmw klasifikasi jumlah rencana investasi penanaman modal asing pma) rp. penanaman modal dalam negeri mdn) rp. total rp. realisasi investasi penanaman modal asing pma) rp. penanaman modal dalam negeri mdn) rp. total rp. sumber bppt kab. sambas agustus, aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah pengeluaran riil per kapita nan nan kota singkawang geng kota pontianak pang kubu raya mnnnnnnnnnnnnngnnnnn kayong utara. ann . c2 sekadau ers emas sea m sanggau bean mempawah landak (anang maan kalbar sumber bp5 kab. sambas nan grafik pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ppp) menurut kabupaten provinsi kalbar tahun ribu rupiah) bab rencana kerja pembangunan daerah tahun tahun pengeluaran riil per kapita kabupaten sambas sebesar ribu rupiah naik dari tahun yaitu ribu rupiah. sedangkan pengeluaran riil per kapita provinsi kalimantan barat tahun sebesar rupiah. dengan kata lain, pengeluaran per kapita masyarakat kabupaten sambas diatas pengeluaran per kapita provinsi kalbar. kemampuan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau sering disebut daya beli ppp) kabupaten sambas menempati urutan dari kabupaten kota. pengeluaran per kapita tertinggi tempati oleh kota pontianak ribu rupiah), urutan kedua ditempati kota singkawang ribu rupiah.). angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan kabupaten sambas semakin meningkat. hal ini menunjukan adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kabupaten sambas. pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan per kapita pengeluaran konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan. komposisi pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makan) dan kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. perbandingan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makan yang makin kecil terhadap seluruh pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu rumah tangga, jika perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dengan konsumsi non makanan semakin kecil maka kondisi rumah tangga semakin makmur. besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. makin besar proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin menurun hukum angle). tabel persentase rata rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan tahun komoditi pengeluaran perkapita padi padian umbi umbian ikan daging telur dan susu sayur sayuran bab rencana kerja pembangunan daerah tahunminuman mengandung alkohol tembakau dan sirih total makanan ) sumber susunan rata rata pengeluaran perkapita untuk makanan kabupaten sambas tahun sebesar yo. pengeluaran terbesar ada pada padi padian yaitu yo, diikuti komoditi makanan dan minuman jadi yo), ikan y0) dan tembakau dan sirih komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah yo. tabel persentase rata rata pengeluaran per kapita per bulan untuk non makanan tahun uu juj jv bb""vc komoditi pengeluaran perkapita perumahan sabun mandi, cuci, kosmetik biaya pendidikan biaya kesehatan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala barang tahan lama pajak dan asuransi keperluan pesta dan upacara total non makanan sumber susunan proporsi rata rata pengeluaran perkapita untuk non makanan rumah tangga kabupaten sambas tahun sebesar pengeluaran terbesar pada komoditi perumahan sebesar diikuti dengan keperluan sabun mandi, cuci, kosmetik yaitu sebesar yo. komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah yo. kabupaten sambas pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding pengeluaran non makanan. ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya dan mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran barang tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan lebih besar dari pengeluaran makanan. persentase pengeluaran rumah tangga tahun menurut golongan pengeluaran antara rp. rp. adalah merupakan persentase pengeluaran terbesar bab rencana kerja pembangunan daerah tahun untuk makanan yaitu sebesar yo, kemudian diikuti golongan pengeluaran antara rp. rp. yaitu sebesar dan golongan pengeluaran antara rp. rp. yaitu sebesar yo. persentase golongan pengeluaran lainnya masih dibawah yo. sementara persentase pengeluaran tertinggi untuk non makanan adalah golongan pengeluaran kurang dari rp. yaitu sebesar dan terendah adalah antara rp. rp. sebesar yo. maan baa ama naa makanan b1o51 non makanan atb ane smk: bang sa. mesa7 eat kurang dari dan lebih sumber: bps kab. sambas susunpada tahun persentase rumah tangga kabupaten sambas menurut golongan pengeluaran antara rp. rp. merupakan golongan pengeluaran tertinggi untuk makanan yaitu sebesar diikuti dengan golongan pengeluaran antara rp. rp. sebesar selanjutnya golongan pengeluaran antara rp. rp. yaitu sebesar dan golongan pengeluaran antara rp. sebesar yo. persentase golongan pengeluaran lainnya masih dibawah pengeluaran untuk non makanan pada golongan pengeluaran kurang dari rp. merupakan terbesar yaitu y6. li: 10ok3, kurang dari dan lebih makanan (a) non makanan (b) n(a) (b) sumber bps kab. sambas susunan rbab rencana kerja pembangunan daerah tahun fokus fasilitasi wilayah infrastruktur gambaran umum kondisi wilayah infrastruktur dapat dilihat dari infrastruktur wilayah dan penataan wilayah. infrastruktur wilayahuatu daerah daerah lain. kondisi jalan yang ada kabupaten sambas secara umum masih perlu perhatian semua pihak baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri agar kondisi jalan tersebut mampu menjadi sarana transportasi dan penggerak roda ekonomi dan sosial. berdasarkan data dari dinas pekerjaan umum bina marga pengairan energi dan sumber daya mineral kabupaten sambas tahun total panjang jalan kabupaten sambas berdasarkan status pengawasan yaitu sepanjang km, yang terdiri dari jalan nasional yo), jalan propinsi yo), jalan kabupaten yo), jalan desa yo) dan jalan strategis nasional yo). dari total panjang jalan kabupaten yaitu km, dalam kondisi baik sepanjang km, kondisi sedang sepanjang km, kondisi rusak sepanjang dan kondisi rusak berat sepanjang km. panjang jalan dengan kondisi baik tahun meningkat dari ditahun menjadi ditahun hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah jalan dengan kondisi baik, rusak dan rusak berat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan aspal kerikil tanah lainnya jumlah sumbertabel panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan kilometer baik sedang rusak rusak berat jumlah sumberjenis permukakondisi jal. air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak minum maupun mencuci mandi. bagi daerah kabupaten sambas, khususnya daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai danau dan air hujan. akan tetapi sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh dam. untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, perusahaan daerah air minum terus berupaya meningkatkan peranannya. banyaknya air minum yang terjual kabupaten sambas sampai bulan juli tahun sebesar dengan nilai penjualan sebesar rp. tabel jenis pelanggan, air minum yang terjual dan nilai penjualan kabupaten sambas ' '' o o o bbs pers air minum nai penjualan minum nai penjualan kep ogo rp100) ulp) sara pen kep epa golongan sosial umum khusus jumlah golongan rumah tangga tangga tangga tangga sea anal pano| asal pemerintah jumlah kecil menengah besar . jumlah kecil menengah besar jumlah pelabuhan | |oo00 jumlah | |o00000 karyawan jumlah total sumber dam kabupaten sambas juli, bab rencana kerja pembangunan daerah tahun sumber utama kehidupan makhluk hidup adalah air. tidak satupun makhluk hidup muka bumi ini akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air. bagi manusia, 'air selain berpengaruh terhadap kesehatan seperti mandi cuci dan masak minum, juga turut mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan misalnya pendukung dan pelengkap pertamanan kota. kebutuhan air bersih untuk masak minum bagi penduduk kabupaten sambas sebagian besar bergantung pada sumber air hujan baik penduduk perkotaan maupun pedesaan yaitu sekitar yo. selain air hujan, sumber air minum bagi penduduk kabupaten sambas juga berasal dari air sungai yaitu sekitar yo. masyarakat perkotaan cukup banyak yang mempergunakan air isi ulang yo) sebagai sumber air minum sedangkan masyarakat pedesaan hanya mempergunakan sekitar air isi ulang sebagai sumber air minum mereka. tabel persentase rumah tangga menurut sumber air minum berdasarkan klasifikasi desa kabupaten sambas tahun air kemasan bermerk air isi ulang leding meteran leding ecair hujan lainnya sumber susunan pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya hujan akan dirasakan kesulitannya pada musim kemarau. masyarakat terlihat mulai resah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. jika dikaitkan dengan potensi sungai yang terbesar dan terpanjang indonesia, kelangkaan air bersih kabupaten sambas semestinya kurang patut terjadi. namun disadari, cukup besarnya biaya investasi dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah muara sungai (bukan hulu sungai), maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai sudah terinstrusi air laut, sehingga kadar garam air baku dam melebihi batas toleransi pengolahan air yaitu atas ppm m3. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha usaha tersebut tampak lebih nyata setelah dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa. berdasarkan laporan perusahaan listrik negara wilayah ranting sambas pada tahun total daya terpasang yang dibangkitkan dari lokasi pembangkit sebanyak dengan produksi sebesar kwh. sedangkan jumlah pelanggan sebanyak tabel besarnya kapasitas dan produksi listrik pln menurut lokasi pembangkit tahun daya beban terpasang mampu puncak di. (perangkat || loo i ess isemebang tam dam) b7| (sambas asasi| asam) sasitemuan senandung ( sangangesar alm sea sumber buku tabel pokok kab. sambas tabel banyaknya pelanggan listrik pln menurut golongan pelanggan tahun rumah industri badan lokasi paman toto sasak pemerintah jumlah tesla mulo mal jisentebang loo melo (sambas 20x88| 8as| a72| kan gemuruh jesejangkung| mlm nano besar 3sewa ses| a| mel sumber buku tabel pokok kab. sambas bab rencana kerja pembangunan daerah tahun penataan wilayah penataan wilayah kabupaten sambas diatur dalam rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten sambas tahurtrw kabupaten sambas tahun rencana pemanfaatan lahan kabupaten sambas terbagi dalam (dua) kawasan lindung, yakni: hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. kawasan budidaya meliputi: kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan perkebunan, hutan rakyat), kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan kasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan jasa, kawasan hankam). seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. hal ini ditandai dengan timbulnya pusat pusat kegiatan baru seperti: kawasan industri, perdagangan jasa dan tumbuhnya kawasan kawasan permukiman. fokus iklim berinvestasi angka kriminalitas data kepolisian resor sambas mencatat bahwa periode terjadi peningkatan kejahatan pelanggaran yang dilaporkan. tahun jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak kasus bertambah kasus dari tahun yaitu kasus. sedangkan jenis kejahatan yang diselesaikan tahun sebanyak kasus. tabel ii. banyaknya kejahatan pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan polres sambas tahun jenis kejahatan dilaporkan aniaya ringan aniaya berat bunuh dii penemuan m pencabulan perzinahan gurat( pencurian berat) ajamaeees bermotor) penggelapan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun eat a ebi (kebakaran og|oo g2|ooo3| penerobosan tanah | "as pengrusakan mati tenggelam doa trafficking people syuting o5|oo o6|oo bag narkoba oo po , senjataapi sanjay hendak loo megaltogging "2x pemerasan pengeroyokan | a3| a0| 0as| perbuatan tdk menyenangkan 2a pemalsuan percobaan penurunan | soo penistaan agama da7 laporan pasu perlindungan konsumen takar s3hoo kalo lakakena haha jala kejahatan asal usul perkawinan || |oo kekerasan dalam soal resambarpetir (penghinaan poo (peri itegatmning pencemaran nama baik | o5|o pemerkosaan |o da0 orang hilang kekerasan terhadap anak | | o |o o5|o pengancaman "ag pengrusakantahan 'a5 bencana alam |pembuangan bayi penelantaran anak |o pembakaran "so pembunuhan pap penyeludupan (tekehutnan merugikankekayaan negara | | san a a a a a jumlah a51| oo ) o9261 sumber: tabel pokok kab. sambas bab rencana kerja pembangunan daerah tahun fokus sumber daya manusia kualitas tenaga kerja adapun jumlah penduduk kabupaten sambas yang berumur tahun atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. tabel i1. penduduk kabupaten sambas berumur tahun atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak belum pernah sekolah sekolah dasar ibtidaiyah paket paket b diploma ama sumber buku tabel pokok kab. sambaabupaten sambas tahun sebesar persen berarti setiap penduduk produktif menanggung sekitar orang yang tidak produktif) dan yang sudah tidak produktif lagi tahun lebih). diprediksikan rasio ketergantungan penduduk kabupaten sambas tahun dan masing masing sebesar persen dan persen. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun gambar rasio ketergantungan penduduk kabupaten sambas tahun 2015p) 2016p) sumber bps kab. sambas keterangan proyeksi bappeda kab sambas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd tahun berjalan dan realisasi rpm pencapaian pembangunan yang tertuang dalam rkd kabupaten sambas tahun merupakan tahun keempat pelaksanaan rpm kabupaten sambas peran pemerintah daerah era otonomi daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin besar. pelaksanaan pembangunan bukan hanya terkonsentrasi pada satu sektor atau satu bidang saja, tetapi saling terkait antara sektor dengan sector atau bidang lainnya. selama empat tahun perjalanan rpm telah tergambar sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan, upaya upaya yang ditempuh, pencapaian yang telah didapat, kendala yang dihadapi serta upaya lanjutan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan. demikian pula pada tahun program prioritas pembangunan masih konsisten diarahkan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten sambas, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan kesehatan dan kb, pengembangan pendidikan, reformasi birokrasi (tata kelola pemerintah), peningkatan kualitas kehidupan beragama. dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, selama empat tahun perjalanan yang ditunjang oleh peningkatan pelayanan sektor publik oleh pemerintah, maka diharapkan akan dapatserta semakin meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan beragama. tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, akan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan kualitas kualitas hidup seperti peningkatan gizi, pembangunan infrastruktur, pengembangan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun reformasi birokrasi termasuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi dan faktor faktor lainnya. fokus program prioritas pembangunan pada tahun adalah untuk mempercepat visi sambas berprestasi dan sejahtera dari keseluruhan pencapaian visi daerah kabupaten sambas yaitu terwujudnya sambas yang mandiri, berprestasi, madani dan sejahtera prioritas program pembangunan daerah kabupaten sambas itu kemudian dijabarkan kembali kedalam program program yang dilaksanakan skpd agar selaras dengan sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang ditentukan dalam rkd kabupaten sambas tahun sebagai upaya untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil dan kinerja yang dapat diukur. penyajian evaluasi ini menampilkan capaian indikator kinerja daerah terhadap pelaksanaan program rkd dan realisasi rpm tahun yang difokuskan pada pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan kabupaten sambas guna mempercepat mewujudkan visi sambas berprestasi dan sejahtera. maka penyajian data akan dimulai dengan status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah kabupaten sambas berisi indikator indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib pilihan pemerintah daerah dari fokus prioritas program dimaksud yang dijabarkan sebagai berikut visi sambas berprestasi pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan kabupaten sambas pada tahun secara umumpengembangan pendidikan aspek kesejahteraan masyarakat melalui urusan pendidikan terdiri dari beberapa indikator seperti: angka melek huruf (umur th) tahun sebesar mengalami peningkatan sebesar dari tahun sebesar y6. akan tetapi angka ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian angka partisipasi kasar apk tingkat sd mi merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa sd mi paket dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tahun, realisasi (apk) tingkat sd mi sebesar dari target meningkat sebesar yo. capaian indikator kinerja dicapai dengan program kegiatan rehab dan penambahan rkb sd mi tahun yang dilaksanakan pemerintah kabupaten sambas baik dari apbd maupun dak dan apbn, selain itu ada perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah berupa program bos daerah. angka partisipasi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun kasar apk tingkat smp mts paket merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa smp mts paket dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tahun, realisasi (apk) tingkat smp mts paket tahun sebesar ,67y6yo). angka partisipasi kasar apk) tingkat sma ma smk dan paket merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa sma ma smk dan paket dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tahun, realisasi (apk) tingkat sma ma smk dan paket tahun sebesarpada indikator angka pendidikan yang ditamatkan, realisasi angka pendidikan yang ditamatkan jenjang sd mi tahun sebesar ,12y6 dari target yo, akan tetapi menurun sebesar dibandingkan dengan realisasi tahun y6). angka pendidikan yang ditamatkan jenjang smp mts, realisasi angka pendidikan yang ditamatkan jenjang smp mts tahun sebesar dari target serta meningkat sebesar dibandingkan dengan realisasi tahun realisasi angka pendidikan yang ditamatkan jenjang sma ma smk tahun sebesar ,48y6 dari target ,65y6o serta meningkat sebesar ,33y6 dibandingkan dengan realisasi tahun realisasi apm tingkat sd mi paket tahun sebesar dari target serta menurun sebesar ,94y6 dibandingkan dengan realisasi tahun ,30y6). realisasi apm) tingkat smp mts paket taun sebesar dari target akan tetapi meningkat sebesar ,02y4 dibandingkan dengan realisasi tahun ,23y6). realisasi apm) tingkat sma ma smk dan paket tahun sebesar dari target akan tetapi meningkat sebesar dibandingkan dengan realisasi tahun pengembangan kesehatan aspek kesejahteraan masyarakat pada urusan kesehatan dijabarkan dengan indikator kinerja meliputi angka usia harapan hidup, jumlah kasus kematian bayi (berumur kurang tahun) pada satu tahun tertentu, jumlah kasus kematian ibu dan persentase balita gizi buruk. indikator jumlah kasus kematian bayi (berumur kurang tahun) pada tahun sebesar jiwa. meningkat kasus kematian dari tahun sebanyak jiwa. hal ini disebabkan oleh asfiksia, bbl, infeksi, masalah laktasi, dan lain lain (prematur, anencephalus, suspect sepsis, masalah hematologi, hydrocephalus, branch anemon, gangguan pernafasan, hipetermi, perdarahan tali pusat, kelainan jantung, hiperpireksia, gagal nafas, pneumonia dan penyakit menular). bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian bayi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun kecamatan, tahun keempat pelaksanaan renstra dinas kesehatan kabupaten sambas terjadi seluruh wilayah puskesmas. indikator kinerja lainnya adalah jumlah kasus kematian ibu. jumlah kasus ini pada tahun meningkat menjadi kasus dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berjumlah kasus. kasus kematian ibu pada tahun ini belum dapat mencapai target rpm yang ditargetkan dapat menekan jumlah kasus kematian ibu sebanyak kasus. dengan hambatan yang menyebabkan masih tingginya kasus kematian ibu adalah hampir serupa dengan persoalan yang dialami oleh tingginya jumlah kasus kematian bayi yaitu diantaranya perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan sistim peredaran darah, gangguan emboli dan penyebab lainnya. bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian ibu kecamatan, kejadian kematian ibu terjadi kecamatan selaku, kecamatan selaku timur, kecamatan perangkat, kecamatan teluk keramat, kecamatan tengaran, kecamatan separuh, kecamatan sambas, kecamatan jangkung, kecamatan sebawi, kecamatan tebas dan kecamatan sekarang. pada tahun keempat pelaksanaan rpm kabupaten sambas terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dari ditahun menjadi ,05y6 tahun (target dari hasil prevalensi gizi buruk dilakukan penyaringan pengukuran berat badan bagi tinggi badan dengan z score dan atau dengan penyakit penyerta ditemukan sebanyak balita dan dilakukan perawatan pusat pemulihan gizi ppg), dimana dari kasus gizi buruk yang dirawat pusat pemulihan gizi ppg), balita berubah status gizinya menjadi baik. pembinaan perempuan, dan anak dapat dilihat pada indikator persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintaho. rasio kdrt tahun sebesar konstan dari tahun juga sebesar yo, akan tetapi lebih tinggi dari target indikator sebesar (tidak tercapai, target tahun berkenaan sebesar penyelesaian pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasanakan tetapi pada tahun tahun mendatang upaya preventif harus dioptimalkan utk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun pengembangan kualitas pemuda dan olahraga ditunjukan dengan indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olah raga, jumlah kegiatan kepemudaan serta jumlah kegiatan olah raga. jumlah organisasi pemuda tahun masih sama dengan tahun sebanyak organisasi, kemudian organisasi olah raga sebanyak organisasi, sesuai dengan cabang olah raga secara nasional. jumlah kegiatan kepemudaanjumlah kegiatan olah raga6. pengembangan budaya dan pariwisata penyelenggaraan festival seni dan budaya, tahun sebanyak kegiatan, menurun kegiatan dari tahun sebanyako. untuk tahun festival yang dilaksanakan memakai dana apbd sebanyak kegiatan yaitu festival budaya bumi khatulistiwa, festival budaya daerah, festival lagu halaman al quran, festival budaya nusantara kawasan perbatasan, pementasan seni dan budaya, lomba sampan tradisional, selain itu masih ada festival yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti festival drum band. dil. kunjungan wisata tahun sebesar menurun sebesar dari tahun sebesar yo, belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar yo, tidak tercapainya target, hal ini disebabkan kurangnya event pariwisata yang dilaksanakan melalui pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri dan juga kurangnya festival2 yang mampu meningkatkan kunjungan wisata. visi sambas sejahtera pencapaian pelaksanaan visi sambas sejahtera melalui program prioritas pembangunan kabupaten sambas pada tahun secara umum dioptimalkan pada program aksi daerah yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama. indikator kinerja daerah yang ada meliputi: peningkatan bantuan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah capaian kinerja peningkatan bantuan pembangunan atau perbaikan rumah ibadah, sampai dengan tahun sebanyak unit sampai tahun sebanyak unit rumah ibadah dari target kinerja tahun rumah tempat ibadah kabupaten sambas, jumlah rumah tempat ibadah yang bab rencana kerja pembangunan daerah tahun ada kabupaten sambas sebanyak unit. pemberian bantuan pembangunan rehab kepada rumah ibadah pada tahun diberikan pada unit masjid musholla) dengan demikian kinerja pada tahun melampaui target. peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan keagamaan capaian kinerja peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan keagamaan, realisasi penyuluh atau bimbingan keagamaan diberikan bantuan pembinaan sampai dengan tahun adalah orang y6) dari seluruh jumlah penyuluh atau bimbingan keagamaan kabupaten sambas orang target kinerja pada tahun adalah y60) maka capaian kinerja pada tahun melampaui target. cc. peningkatan bantuan untuk perizinan dan sertifikasi tanah wakaf kegiatan peningkatan bantuan izin dan sertifikasi tanah cakap, setiap tahunnya dilaksanakan oleh kementerian agama kabupaten sambas, namun data tersebut dapat input sebagai pelayanan masyarakat kab. sambas, setiap tahunnya ada peningkatan karena merupakan program rutin kementerian agama kab. sambas. capaian kinerja peningkat bantuan untuk perizinan dan sertifikasi tanah cakap, capaian sampai dengan tahun sebanyak lokasi y6) dari seluruh lokasi tanah wakaf yang diajukan untuk disertifikatkan lokasi. sampai dengan tahun target kinerja yang akan dicapai adalah y6, maka capaian kinerja pada tahun belum tercapai. peningkatan pelayanan haji capaian kinerja peningkatan pelayanan ibadah haji, pada tahun sebanyak tema'ah yo) dari kuota pada tahun itu tema'ah). realisasi pelayanan ibadah haji pada tahun sebanyak tidak berangkat dikarenakan (sakit, dan belum dapat memenuhi persyaratan keberangkatan), kegiatan peningkatan pelayanan tema'ah haji dapat melampaui target tahun y6). pembinaan dan pengembangan lembaga lembaga pembina agama capaian kinerja pengembangan lembaga lembaga pembina agama, peningkatan peran serta kelembagaan pada kegiatan keagamaan kabupaten sambas dan pemberian bantuan kepada lembaga tersebut pada tahun pembinaan hanya diberikan pada lembaga target pembinaan pemberian bantuan pada tahun adalah lembaga dengan demikian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan lembaga pembina agama belum mencapai target. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun visi sambas mandiri pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan kabupaten sambas pada tahun secara umum banyak difokuskan pada program aksi daerah yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan investasi serta peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. indikator kinerja daerah yang ada meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur dasar ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan merupaka aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. ketersediaan sektor transportasi, ketersediaan sarana perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasiaspek pelayanan umum untuk urusan pekerjaan umum, beberapa indikator seperti proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik serta proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik dapat dilihat peningkatannya. pada tahun proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai meningkat dari tahun sebesar yo. proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian ,48y6). untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik tahun sebesar y6, meningkat sebesar ,48y6o dari tahun yang sebesar yo, demikian pula proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian aspek pelayanan umum urusan perumahan indikator kinerja yang diukur adalah: rumah tangga pengguna air bersih: rumah tangga bersantai, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni. tahun rumah tangga pengguna air bersih sebesar menurun dari tahun sebesar yo, akan tetapi telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian ,43y6 dari target rumah tangga bersantai tahun sebesar menurun dari tahun sebesar akan tetapi tetap mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian ,43y6 dari target yo). pada tahun lingkungan pemukiman kumuh sebesar menurun ,95y6 dari tahun sebesar ,85y6 telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian dari target yo, indikator ini berupa limit maksimal, sehingga apabila realisasi dibawah target maka status capaian adalah sudah tercapai). untuk rumah layak bab rencana kerja pembangunan daerah tahun huni pada tahun sebesar yo, angka ini naik sebesar dari tahun sebesar rumah yang layak huni. indikator kinerja pada urusan perumahan ini perlu kerja keras belum mencapai target dari rpm untuk tahun keempat (target ,89y2). aspek pelayanan umum urusan pengairan indikator kinerja yang diukur adalah: rasio jaringan irigasi rawa, panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier), jumlah bangunan air dalam kondisi baik: dan panjang tanggul dalam kondisi baik. pada tahun rasio jaringan irigasi rawa sebesar meningkat dari tahun yang sebesar ,59y6 dan telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian ,19y2). panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier) tahun sebesar ,5196o. angka ini meningkat dari tahun sebesar telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian ,48y6). jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun sebesar meningkat jumlahnya sebesar dari tahun sebesar y6. jumlah bangunan air dalam kondisi baik pada tahun telah mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian panjang tanggul dalam kondisi baik pada tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar dan telah mencapai target rpm tahun berkenaan. berkaitan dengan pelaksanaan infrastruktur dasar tersebut, untuk tahun tahun depan perlu penegasan penanganan kegiatan untuk pembangunan maupun pemeliharaan rehabilitasi infrastruktur. keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah pemerintah khusunya pemerintah daerah. pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pemerintah, baik pemerintah pusat melalui apbn maupun pemerintah daerah melalui apbd. untuk itu perlu adanya sinkronisasi penanganan program dan kegiatan yang pendanaannya dari apbn maupun apbd provinsi dan apbd kabupaten. pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sebesar yo, tahun pertumbuhan ekonomi sebesar (proyeksi) meningkat dari tahun sebesar akan tetapi belum mencapai target rpm tahun berkenaan (persentase capaian yo), hal ini disebabkan karena menurunnya kontribusi distribusi dua sektor dari tiga sektor utama perekonomian daerah yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan (sektor pertanian tahun sebesar menurun dari tahun sebesar y6: sektor industri pengolahan tahun sebesar bab rencana kerja pembangunan daerah tahun menurun dari tahun sebesar ,99y2). kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, sewa dan jasa juga konstan serta ada yang mengalami penurunan (sehingga tidak mencapai target tahun berkenaan)pada tahun diproyeksikan capaiannya sebesar menurun dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar (membaik). keadaan ekonomi suatu daerah dikatakan makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil rendah. besarnya pdrb periring meningkatnya pdrb, pdrb perkapita juga mengalami peningkatan. pada tahun pdrb perkapita (harga berlaku) sebesar rp. juta diproyeksikan mengalami peningkatan tahun menjadi rp. juta atau mengalami peningkatan sebesar rp. juta. untuk lebih meningkatkan pendapatan per,pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. menyadari terbatasnya anggaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan, pemerintah daerah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal kabupaten sambas. pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestic mdn) maupun asing (pma). hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal guna mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian. selanjutnya dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta kabupaten sambas, khusunya terkait dengan investasi penanaman modal dalam negeri mdn) dan penanaman modal asing pma), beberapa tahun terakhir iniupaya peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan diantaranya terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal daerah serta terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun peningkatan pertanian dan ketahanan pangan beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang pertanian dan ketahanan pangan yaitu diantaranya berupa tanaman pangan dengan produktivitas padi pada tahun sebesar kw ha menurun80y6). produktivitas kedelai pada tahun sebesar kw ha meningkat sebesar kw ha dari tahun sebesar kw ha, kondisi ini tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,92y0). produktivitas jagung pada tahun sebesar kw ha meningkat68y2). untuk peternakan, jumlah kambing pada tahun sebanyak ekor berkurang sebanyak ekor dari tahun sebanyak ekor, akan kondisi ini tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian yo). jumlah sapi pada tahun sebanyak ekor bertambah sebanyak ekor dari tahun sebanyak ekor, kondisi ini belum tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,47y6). jumlah ayam pedaging pada tahun sebanyak ekor bertambah sebanyak ekor dari tahun sebanyak ekor, kondisi ini telah tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,49y6). jumlah itik pada tahun sebanyak ekor berkurang sebanyak ekor dari tahun sebanyak ekor, akan tetapi kondisi ini masih lebih tinggi dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,64y2). untuk ketersediaan dan cadangan pangan, pada indikator ketersediaan energi dan protein perkapita pada tahun sebesar meningkat dari tahun dengan capaian sebesar yo, akan tetapi kondisi ini belum mencapai dari target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,06y0). ketersediaan pangan strategis sangat diandalkan dalam membentuk ketahanan pangan. permintaan pangan strategistersebut sesuai dengan permintaan. kurangnya pasokan sehingga permintaan pangan strategis tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kenaikan harga yang bisa mengganggu ketahanan pangan daerah. pada tahun total ketersediaan energy per kapita per hari mengalami peningkatan yaitu dari kal menjadi kal, demikian pula ketersediaan protein menurun dari gram menjadi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun gram. dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energy dan protein sudah melebihi anjuran angka kecukupan energi ake) kal ka hari dan angka kecukupan protein gram kap hari. capaian ketersediaan energi dan protein per kapita dipresentasikan sebesar yo. untuk indikator penguatan cadangan pangan pada tahun sebesar meningkat dari tahun dengan capaian sebesar yo, akan tetapi kondisi ini masih belum mencapai target rpm pada tahun berkenaan (persentase capaian ,09y6). capaian penguatan cadangan pangan tahun sebesar ton beras atau setara dengan dari target rpm sebesar ton atau setara dengan yo. secara kuantitas, capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dimana pada tahun jumlah rill cadangan pangan pemerintah kabupaten mengalami penambahan sebesar ton, namun pada tahun mengalami peningkatan sebesar ton beras. kondisi rill ketersediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten secara keseluruhan sampai pada tahun sebesar ton beras yang disimpan lembaga distribusi pangan masyarakat dpm). capaian ini mengalami penurunan kuantitas dibanding tahun lalu, karena adanya distribusi cadangan pangan pemerintah kabupaten lokasi rawan pangan. target cadangan pangan ini bersumber dari dana apbd. pada tahun ada penambahan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak ton beras. sampai pada akhir tahun telah didistribusikan beras sebanyak ton beras masing masing didistribusikan desa temasuk kecamatan paloh kecamatan jawab selatan dan kecamatan perangkat kabupaten sambas, selain terdapat cadangan pemerintah kabupaten juga terdapat lumbung pangan masyarakat yang pembangunannya melalui dak dau dan pengisian oleh dana demon propinsi. pada tahun terdapat lumbung yang mendapatkan bantuan pengisian lumbung dengan besaran ton beras setiap lumbung yang digunakan sebagai cadangan pangan masyarakat apabila terjadi bencana khususnya wilayah sekitar lumbung desa. peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan yaitu diantaranya berupa pencari kerja yang ditempatkan pada tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar yo, dan telah mencapai dari target rpm pada tahun berkenaan sebesar ,42y6. dibandingkan dengan target pencapaian spm standar pelayanan minimal) bidang ketenagakerjaan, angka pencapaian pencari kerja yang ditempatkan telah melampaui target spm yang bab rencana kerja pembangunan daerah tahun ditetapkan kementerian ketenagakerjaan r.i sebesar persen, atau telah melebihi target sebesar ,60y6. angka sengketa pengusaha pekerja pertahun pada tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar yo, akan tetapi kondisi ini tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan sebesar ,50y45, berdasarkan data olahan kemenakan tak tahun sebesar menurun dari tahun sebesar y6o dari angka ,56y6. tak tahun juga belum mencapai target rpm sebesar ,70y6 atau lebih rendah yo. salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya tak adalah meningkatnya jumlah bukan angkatan kerja pada tahun keselamatan dan perlindungan pekerja pertahun pada tahun sebesar meningkat cukup signifikan sebesar dari tahun sebesar yo, kondisi ini telah tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan sebesar ,35y6. untuk penanggulangan kemiskinan diwakili dengan persentase penduduk diatas garis kemiskinan berdasarkan proyeksi pada tahun sebesar meningkat dari tahun sebesar kondisi ini belum tercapai dari target rpm pada tahun berkenaan sebesar yo, akan tetapi persentase penduduk miskin semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya walaupun belum terlalu menggembirakan. peningkatan kemampuan pengelolaan sda yang berwawasan lingkungan hidup untuk pengelolaan sda yang berwawasan lingkungan hidup dapat diwakili dengan telah dilaksanakannya penegakan hukum dibidang lingkungan oleh instansi terkait, dalam hal ini badan lingkungan hidup bersinergi dengan semua stakeholder. kemudian telah dilakukan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dengan ditunjukan pada tahun sebanyak perusahaan badan usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan amdal. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh hingga tahun rencana pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui pendekatan pembangunan kawasan telah berjalan cukup baik meski belum optimal. beberapa kawasan seperti kawasan perbatasan, kawasan megapolitan serta kawasan kebun raya telah mengalami kemajuan yang cukup berarti. kawasan perbatasan pada tahun upaya pemerintah daerah kabupaten sambas dalam mengembangkan wilayah perbatasan kecamatan paloh dan kecamatan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun saingan besar, antara lain dalam bentuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan pertanian dan bantuan sosial daerah perbatasan upaya pengembangan wilayah perbatasan ini dibiayai melalui apbd, dana alokasi khusus dak) dan apbn. kawasan megapolitan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah guna pembangunan dan pengembangan kawasan megapolitan kecamatan jawab selatan (luas sebesar desa jawab laut dan desa jeli air). sedangkan potensi lahan pengembangan terletak kecamatan jawab tepatnya pada kawasan tambak rakyat desa sarang burung dan sarang burung surat seluas ha, sarang burung nilam dan desa sarang burung danau ha. kawasan kebun raya sambas pada tahun kebun raya sambas krs) memasuki tahun ke masa pembangunan sebagai salah satu kebun raya daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten sambas. kebun raya sambas merupakan salah satu kebun raya yang berada bawah pemerintah daerah, yaitu kabupaten sambas yang memiliki keinginan dan komitmen untuk membangun kebun raya. komitmen tersebut dapat dilihat melalui terbitnya perda pembangunan kebun raya sambas pada desember ini setelah proses pembuatan yang dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. selama proses perencanaan dan pembangunan berlangsung, krs yang berada bawah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sambas juga banyak mendapat bantuan, monitoring dan arahan dari pkt kebun raya pusat konservasi tumbuhan kebun raya), selain mendapat bantuan dan dukungan dari pemda kabupaten sambas tentunya. kebun raya sambas memasuki tahun kedua pendampingan pembangunan kebun raya daerah oleh ptt pkt kebun raya bogor, setelah sebelumnya tahun mendapat pendampingan serupa. fokus pendampingan pembangunan kebun raya sambas oleh ptt pkt kebun raya bogor tahun pada pembuatan vak beserta peta kebun, pemeliharaan koleksi, updating data registrasi, inspeksi kebun, pembenahan rumah planet, pembuatan taman sederhana dan penanaman tanaman hias. hingga awal desember jumlah pekerja krs sebanyak orang, yang terdiri dari orang pns dan orang honorer. tahun ini, bab rencana kerja pembangunan daerah tahun krs mendapatkan kali terasering dan kali monitoring dari kebun raya bogor. pegawai krs juga berkesempatan mengikuti diklat teknis dan diklat manajemen kebun raya bogor selama hari. dengan adanya kegiatan pendampingan pembangunan kebun raya daerah, diharapkan kebun raya sambas dapat diarahkan untuk menjalankan beberapa fungsi kebun raya seperti fungsi konservasi dan penelitian. selain itu pihak pengelola juga diharapkan dapat makin bersemangat dalam mempercepat dan memperjuangkan pembangunan kebun raya sambas yang memiliki target launching pada tahun visi sambas madani peningkatan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan) pelaksanaan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini perlu mengedepankan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, transparansi dan membuka partisipasi masyarakat. pelaksanaan prinsip prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. pencapaian pelaksanaan program yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten sambas diantaranya melaksanakan analisis jabatan, membuat perda pelayanan publik, membuat sop skpd, melaksanakan blue pada seluruh puskesmas kabupaten sambas dan pelaksanaan blue pada rsud sambas dan rsud perangkat serta pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu paten) kantor camat kabupaten sambas. kemajuan lain yang dilaksanakan pemerintah kabupaten sambas pada reformasi birokrasi khususnya penguatan pengawasan, pada tahun pemerintah kabupaten sambas telah melaksanakan pembangunan zona integritas. pencanangan pembangunan zona integritas diawali dengan pencanangan atau pernyataan komitmen dari bupati bahwa telah siap untuk membangun zona integritas. hal ini telah dilaksanakan secara kolektif seluruh kabupaten kota se kalimantan barat kantor gubernur kalbar pada tanggal april yang disaksikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan ketua ombudsman perwakilan kalimantan barat sesuai dengan rencana pada road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten sambas tahun pada tahun akan dibangun zona integritas menuju wbk bbm pada (empat) skpd yaitu sekretariat daerah, bab rencana kerja pembangunan daerah tahun inspektorat, bappeda dan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu bppt). pencanangan skpd tersebut sebagaidilaksanakan pada tanggal agustus oleh bupati sambas yang diwakili oleh bapak wakil bupati sambas, dr. pamali musa, ag. selain itu salah satu sasaran yang menjadi agenda reformasi birokrasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. tujuannya adalahadalah (a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,: (c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. unsur unsur yang dinilai sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi antara lainpemanfaatan teknologi informasi. seluruh unsur penilaian reformasi birokrasi tersebut menjadi tugas skpd yang telah dijalankan selama tahun peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan demokrasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan diantaranya ditunjukan dengan telah perdananya dokumen perencanaan ipjp, rpm dan perkataannya rkd kab. sambas, serta dapat pula ditunjukan dengan prosentase konsistensi penjabaran program rpm dalam rkd, tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar yo. dengan realisasi capaian terhadap target tahun berkenaan sebesar peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditunjukan dengan ditetapkannya apbd tahun yang tepat waktu, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah lhd) tepat waktu, serta meningkatnya kualitas opini bpk dengan penilaian wajar dengan pengecualian wdp). peningkatan kesadaran hukum dapat ditunjukan dengan telah dilakukannya peningkatan penegakan perda tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar ,24y6,meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, ditunjukan pada tahun sebesar meningkat sebesar dari tahun sebesar bab rencana kerja pembangunan daerah tahunpeningkatan keamanan dan ketertiban tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan)meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar pemda dan kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban semakin meningkat, begitu pula dengan semakin meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban. permasalahan pembangunan daerah urusan wajib urusan pendidikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan pendidikan pada dinas pendidikan kabupaten sambas tahun adalah sebagai berikut data yang belum ter update sepenuhnya tidak relevan dengan keadaan terkini): meningkatnya kasus kenakalan remaja, rendahnya kompetensi guru dan belum bertanya jumlah guru dengan sekolah yang ada kabupaten sambas yang menyebabkan pemanfaatan guru belum sepenuhnya optimal: peran aktif masyarakat dan dunia usaha bidang pendidikan masih rendah, kurang berkembangnya porsi pendanaan kegiatan fisik dan non fisik guna mendukung peningkatan mutu pendidikan kabupaten sambas. urusan kesehatan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten sambas tahun adalah sebagai berikut terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta tenaga medis kabupaten sambas mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal, kerjasama lintas sektoral yang belum maksimalbab rencana kerja pembangunan daerah tahun banyaknya data yang diperlukan tidak dapat diperoleh dan tingkat validitas data yang belum akurat: ost opportunity) dan berarti masalah mutu pelayanan masih kurang, masih kurang pemberdayaan masyarakat dalam membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat. urusan lingkungan hidup permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup pada badan lingkungan hidup kabupaten sambas tahun adalah sebagai berikut masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup: masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemantauan pencemaran lingkungan, masih lemahnya penegakan hukum bagi pencemar lingkungan (aw enforcement belum optimal): program dan pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial: belum tersedianya sdm aparatur yang memiliki spesifikasi khusus, untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup (belum adanya analis kimia dan sebagainya), masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam aspek kelestarian lingkungan. urusan pekerjaan umum permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum tahun adalah sebagai berikut kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas: kesulitan aksesibilitas antar lokasi: keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik yang disebabkan karena faktor alam yang tidak dapat hindari diantaranya kondisi lapangan dan geografis wilayah serta iklim cuaca dengan curah hujan yang relative tinggi yang mengakibatkan genangan air: cakupan pelayanan air bersih perpipaan serta sanitasi lingkungan yang belum merata: ketersediaan sumber daya energi dan kelistrikan yang masih terbatas dan tidak merata. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan penataan ruang permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan penataan ruang tahun adalah sebagai berikut dalam penataan ruang seluruh sektor mempunyai peran yang strategis, koordinasi antar sektor sangat diperlukan yang dilaksanakan melalui badan koordinasi penataan ruang daerah board) kabupaten sambas, terutama yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw): perda rtrw kabupaten sambas tahun nomor tahun dikeluarkan pada desember setelah perda rtrw kabupaten sambas diterbitkan maka dapat disusun segera produk rencana tata ruang turunannya yaitu rencana detail tata ruang beserta peraturan zonasi, rencana tata bangunan lingkungan, maupun rencana strategis lainnya: kabupaten sambas memiliki sembilan belas ibukota kecamatan ikk). menurut ketentuan setiap ikk wajib memiliki rdr beserta peraturan zonasi. namun hanya terdapat tujuh ikk yang memiliki rdr, empat ikk yang memiliki rdr tetapi telah habis masa berlaku nya sehingga perlu direvisi, dan terdapat delapan ikk yang masih belum pernah memiliki rdr ataupun dokumen perencanaan lainnya. urusan perencanaan pembangunan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan tahun adalah sebagai berikut perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam rpm, renstra, maupun rkd dalam dalam merencanakan kegiatan: adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan urgen yang diusulkan untuk dilaksanakan: belum terintegrasinya program dan kegiatan pada masing masing skpd pada perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektoral sehingga perencanaan masih bersifat parsial. urusan perumahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan wilayah kabupaten sambas pada tahun dapat dikemukakan sebagai berikut: wilayah kabupaten sambas yang cukup luas memerlukan perencanaan teknis kegiatan yang dapat mengakomodir kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana: bab rencana kerja pembangunan daerah tahun kurangnya tenaga teknis lapangan yang dimiliki oleh dinas pekerjaan umum cipta karya, tata ruang dan perumahan untuk memonitor kegiatan yang tersebar seluruh kecamatan kabupaten sambas: keterbatasan anggaran daerah dalam mengimplementasikan dan pemerataan seluruh rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan. urusan kepemudaan dan olahraga hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut: belum terkoordinasinya program dan kegiatan baik: belum bertanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan sesuai standar: keterlibatan peran serta pemuda yang masih rendah dalam kegiatan pembangunan daerah. urusan penanaman modal permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten sambas pada tahun dapat dikemukakan sebagai berikut terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian bidang tehnis (keahlian it): terbatasnya sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan perizinan dan non perizinan: terbatasnya sarana mobilitas untuk melaksanakan kegiatan lapangan: terbatasnya kemampuan sistem perangkat lunak guna menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat: masih lemahnya dukungan dinas instansi kabupaten sambas dalam proses penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu. urusan koperasi dan usaha kecil menengah permasalahan yang dihadapi urusan koperasi dan usaha kecil menengah dalam melaksanakan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut keterbatasan bahan baku sehingga proses produksi terkendala: tingginya ongkos produksi seperti listrik dan bbm, bab rencana kerja pembangunan daerah tahun infrastuktur yang kurang mendukung sehingga menyebabkan akses ikm kurang lancar: kurangnya keterampilan dalam diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat guna, umumnya usaha yang ada masih bersifat konvensional sampingan: masih ada bangunan pasar yang tidak layak untuk ditempati dan terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki pasar: luasnya wilayah pengawasan barang dan jasa kabupaten sambas yang sangat luas: seringkali dijumpai lapangan bahwa terdapat beberapa pedagang yang masih tidak menempati pasar pemda. umumnya mereka merupakan pedagang baru yang baru memulai usaha, belum merasakan pasang surut berjualan, sehingga seringkali ditemukan berjualan dan kadang tidak berjualan. ditambah permasalahan lainnya antara pedagang makanan yang baru memulai usaha dengan yang sudah lama berjualan, seperti pada kasus persaingan pelanggan, rasa dan harga. urusan kependudukan dan catatan sipil permasalahan yang dihadapi urusan kependudukan dan catatan sipil dalam melaksanakan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut minimnya peralatan dan perlengkapan sarana prasarana, gedung ruangan kerja: revisi rincian kertas kerja satker mengenai jumlah volume pengadaan bangko dan formulir pencatatan sipil pada kegiatan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan: revisi rincian kertas kerja satker pada kegiatan pelayanan ktp elektronik dan dokumen kependudukan lainnya mengenai honor output kegiatan semula tim pelayanan ktp elektronik berubah menjadi tim pelayanan administrasi kependudukan: urusan tenaga kerjaan permasalahan yang dihadapi urusan tenaga kerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut sarana dan prasarana yang belum memadai: keterbatasan sumberdaya manusia serta kesulitan aksesibilitas antar lokasi kegiatan: rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan ketahanan pangan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun dapat dikemukakan sebagai berikut kerjasama lintas sektoral yang belum terpadukurangnya sumber daya manusia disetiap jenjang administrasi yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam rangka menentukan strategi (program, kegiatan dan kebijakan): banyaknya data yang diperlukan tidak dapat diperoleh dan tingkat validitas data yang belum akurat,lost opportunity): masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam mendapatkan pelatihan dan pengolahan hasil. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak permasalahan yang dihadapi urusan pemberdayaan dan perlindungan anak dalam melaksanakan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan tingginya kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak rendahnya tingkat partisipasi ekonomi perempuan sulitnya memonitor korban yang disebabkan oleh kasus tkw illegal pergaulan bebas para remaja yang mengarah pada perilaku negative tingginya angka perkawinan diusia dini (dibawah tahun untuk perempuan dan tahun untuk laki laki) tingginya angka perceraian diusia dini terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan sek terhadap anak terdapatnya pengguna zat adiktif oleh kalangan anak. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera permasalahan yang dihadapi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut masih tingginya angka kelahiran balai penyuluhan belum dimanfaatkan secara optimal belum optimalnya penggunaan alat bantu pengambil keputusan bpk) dan kie kit dalam kegiatan konseling bab rencana kerja pembangunan daerah tahun masih rendahnya pemahaman pus muda akan manfaat secara luas sebagai alat pengatur kelahiran rendahnya peserta jangka panjang mkp) dan rendahnya kesehatan pria dalam ber tingkat pengetahuan masyarakat tentang ekspor relatif masih rendah, jumlah tenaga kader yang terlatih masih sangat sedikit: intensitas pelaksanaan kie melalaui media massa masih rendah, pemanfaatan momentum strategis sebagaimedia penggerak belum terlaksana secara maksimal: masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader: rendahnya perserta keluarga dalam keanggotaan kelompok bina bina. urusan perhubungan masalah kendala yang dihadapi dalam hal tugas pokok dan fungsi adalah masih kurang tepatnya struktur organisasi yang ada sekarang dengan kondisi diwilayah kerja dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sambas: selain itu dalam melaksanakan tugas sehari hari adalah minimnya peralatan dan perlengkapan sarana prasarana, gedung ruangan kerja, sumber daya manusia yang kurang baik kualitas maupun kuantitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas perhubungan komunikasi dan informatika serta terbatasnya dana yang tersedia. urusan komunikasi dan informatika permasalahan yang dihadapi urusan komunikasi dan informatika dalam melaksanakan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut adanya tugas pokok dan fungsi dari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sambas yang tidak maksimal yaitu pengelolaan daerah dikarenakan keberadaan daerah sendiri masih belum formal dan tidak mempunyai payung hukum: keterbatasan sdm bidang komunikasi dan informatika serta kurangnya anggaran juga menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika kabupaten sambas: belum bertanya sarana dan prasarana telekomunikasi kabupaten sambas. urusan pertanahan perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan pertanahan serta aturan terkait kewenangan pemberian izin membuka tanah (lahan) guna menghindari sengketa tanah yang dapat pemicu konflik masyarakat: tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah melebihi jauh atas standar harga bab rencana kerja pembangunan daerah tahun yang ditetapkan dengan keputusan bupati sambas dan penilaian tim appraisal lembaga independent penafsir harga ganti rugi tanah jasa konsultasi penafsiran harga tanah untuk pengadaan tanah bagi pemerintah daerah kabupaten sambas). urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara umum kegiatan dapat dilaksanakan, walaupun masih dirasakan adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas, antara lain keterbatasan sdm dan personil apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang semakin meningkat: kegiatan yang dilaksanakan belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena luasnya cakupan wilayah binaan, masih banyak masyarakat yang belum memahami program kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten sambasterkait dengan asistensi pengkajian rancangan peraturan desa, permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami benar tata cara pembentukan peraturan desa, dan masih belum optimalnya peran kecamatan dalam melakukan pembinaan menyangkut materi produk hukum desa. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun dapat dikemukakan sebagai berikut kurangnya data pendukung dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan: keterbatasan sdm dan sarana pendukung. urusan sosial pada sektor sosial, ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti belum maksimalnya bantuan yang disalurkan akibat banyaknya permohonan bantuan dari masyarakat dan bantuan kepada penyandang cacat: jumlah sumber daya manusia sdm) yang melaksanakan urusan sosial masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas. urusan kebudayaan, belum terkoordinasinya program dan kegiatan baik bab rencana kerja pembangunan daerah tahun. urusan statistik data merupakan hal yang paling penting dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi namun masih ada skpd yang belum optimal mengelola data dan beberapa masih terfragmentasi sehingga apabila data tersebut diperlukan dengan cepat menjadi terkendala atau terhambat: penyampaian data data oleh beberapa skpd tidak sesuai dengan jadwal permintaan yang telah ditentukan, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan data dan informasi statistik. urusan kearsipan permasalahan yang dihadapi didalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pada tahun dapat dikemukakan sebagai berikut dalam rangka penyusunan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan urusan diatas, kekurangan data dan informasi serta kelemahan didalam memahami peraturan perundang undangan sebagai aturan pelaksanaan: kurangnya data pendukung dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan: kurangnya personil lingkungan skpd kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten sambas, sehingga masing masing personil mempunyai beban kerja yang lebih besar dalam upaya mencapai sasaran program dan kegiatan yang ditargetkan. urusan perpustakaan permasalahan yang dihadapi urusan perpustakaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun dikemukakan sebagai berikut tidak adanya gedung kantor, depo arsip dan ruang baca perpustakaan yang representatif beserta sarana perlengkapannya seperti meubel kantor: lemari tahan api: perangkat komputer: belum tersedianya sdm kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten arsiparis dan pustakawan) untuk pengelolaan arsip dan perpustakaan: rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan daerah mengindikasikan rendahnya minat baca masyarakat pada umumnya. bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan pilihan urusan pertanian permasalahan yang dihadapi urusan pertanian ialah sebagai berikut: belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antar instansi: belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem budidaya tanaman pangan (penggunaan benih unggul bermutu, pupuk, pengaturan jadwal tanam dan penggunaan jarak tanam): indeks pertanaman ip) masih belum optimal: adanya serangan organisme pengganggu tanaman opt): adanya dampak perubahan iklim kekeringan banjir). urusan kelautan dan perikanan permasalahan yang dihadapi urusan kelautan dan perikanan ialah sebagai berikut: belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya ikan: kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur: kurangnya peningkatan teknologi, inovasi dan promosi pengolahan hasil perikanan, belum optimalnya sistem informasi pasar dan regulasi yang ada: keindahan alam pesisir sambas belum dikelola dengan baik: belum adanya kawasan konservasi sebagai tempat bank ikan dan pelestarian hewan yang dilindungi. urusan pariwisata permasalahan yang dihadapi urusan pariwisata ialah sebagai berikut: belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata daerah kabupaten sambas: terbatasnya ketersedian infrastruktur atau sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan: belum optimalnya sinergitas lintas sektoral bidang kepariwisataan: lemahnya promosi objek wisata serta belum tersedianya kalender event destinasi wisata kabupaten sambas. urusan kehutanan permasalahan yang dihadapi urusan kehutanan ialah sebagai berikut: luasnya lahan kritis yang harus direhabilitasi sesuai kawasan peruntukannya: tingginya intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan khususnya musim kemarau: kurangnya kepedulian masyarakat kelompok masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan: bab rencana kerja pembangunan daerah tahun belum tersedianya data potensi sumber daya hutan yang dapat menggambarkan kondisi kawasan hutan saat ini yang berguna untuk perencanaan penanganan kawasan hutan atau lahan kritis, masih adanya kejadian tindak kejahatan bidang kehutanan. urusan perdagangan permasalahan yang dihadapi urusan perdagangan ialah sebagai berikut: kurangnya kualitas dan kuantitas sarana perdagangan khususnya pasar, lemahnya penanganan pasca panen bagi petani, lemahnya daya saing dan diversifikasi produk, kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, masih banyaknya barang dan kegiatan illegal trading yang dilakukan pelaku usaha, banyaknya pengaduan konsumen yang tidak dapat diselesaikan akibat belum terbentuknya bps kab. sambas. urusan perindustrian permasalahan yang dihadapi urusan perindustrian ialah sebagai berikut: belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan pola pikir pelaku ikm yang masih sederhana, kurangnya penerapan dan penggunaan teknologi tepat guna, kurangnya promosi produk daerah,: tersebarnya ikm usaha yang sejenis disatu wilayah. babpertumbuhan ekonomi tahun diproyeksikan capaiannya sebesar dari target rpm yo. meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai namun secara sektoral, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif meskipun hampir semua pertumbuhannya mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan: perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor: transportasi dan pergudangan: dan jasa perusahaan yang pertumbuhannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan dan galian y0), diikuti sektor jasa keuangan dan asuransi y6) dan sektor konstruksi y6). untuk tahun pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat dari tahun sebelumnya. semua sektor mengalami perlambatan dari tahun meskipun semua sektor mengalami penurunan dari tahun namun pertumbuhannya positif. untuk lebih jelasnya, pertumbuhan ekonomi kabupaten sambasy6) lapangan usaha 20141x) 2015p) 2016p) 2017ppdrb adik sumber tabel pokokrencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii secara sektoral, struktur ekonomi kabupaten sambas masih didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan y6), diikuti oleh sektor industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ,99y6) dan sektor industri pengolahan y6). tabel i11. perkembangan indikator makro ekonomi kabupaten sambas tahun kan pdrb harga berlaku jutaan rp) harga konstan jutaan rp) tingkat pertumbuhan ekonomi masa tingkat inflasi struktur pdrb pendekatan produksi . pendekatan sektoral produktivitas sektoral struktur pdrb pendekatan pengeluaran: besaran icon jumlah penduduk miskin tingkat pengangguran yo) aan disparitas pendapatan regional pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku atas dasar harga konstan kemampuan investasi besaran indeks gini gini ratio indeks) besaran ipm indeks pembangunan masyarakat) maut besaran ratpad) dana perimbangan terhadap pdrb struktur pembiayaan daerah sumber tabel pokok kabupaten sambas keterangan #)angka sangat sementara proyeksi bappeda kab sambas, februari tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun dan tahun adapun tantangan kondisi perekonomian pada tahun antara lain adalah fluktuasi nilai tukar rupiah dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap permintaan internasional terhadap beberapa komoditi penduduk lokal seperti sawit, karet dan lain lain. rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii ketersediaan listrik dan air bersih diprediksi masih belum memadai dikarenakan terbatasnya kapasitas yang terpasang baik dari pihak pln maupun dam sehingga menjadi hambatan investor untuk masuk kabupaten sambas. dengan sudah diberlakukannya masyarakat ekonomi asean (mea) pada tanggal desember itu berarti para pekerja atau produk produk asal negara negara asia tenggara bebas keluar masuk indonesia. pada sektor pertanian tantangan yang dihadapi adalah ancaman bahaya banjir, kekeringan yang berakibat gagal panen serta menjemputnya lahan lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. kemiskinan dan pengangguran masuknya produk produk luar negeri melalui border arus yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mengancam produk daerah jika tidak memiliki daya saing. secara umumyang berbasis pada stimulan ekonomi yang didukung infrastruktur penunjang. perlunya pengembangan produk lokal yang memiliki daya saing. kabupaten sambas sebagai kabupaten perbatasan harus siap menghadapi mea dengan memperbaiki kualitas produk lokal dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta menyediakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang akan mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. penyederhanaan dan transparansi prosedur perijinan serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan dan pelabuhan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif,. peningkatan produksi padi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor faktor produksi. kemudahan pemberian modal kepada umkm sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita. meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dengan pasar internasional. berdasarkan kajian analisis lingkungan internal yaitu unsur kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal yaitu unsur peluang dan ancaman, maka dapat diuraikan sebagai berikut tabel ii. analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal kabupaten sambas analisis slot) strength (s) weakness (w) opportunities (o) threat (t) ada mena ana tata memiliki potensi terbatasnya kebijakan pemerintah menjemputnya lahan sumber daya alam infrastruktur provinsi yang lahan pertanian yang besar. penunjang menempatkan berganti dengan kabupaten sambas pemukiman penduduk. sebagai kawasan prioritas pembangunan pertanian dan kelautan kalimantan barat telah memiliki pengembangan kabupaten sambas akses dari daerah dokumen kawasan strategis merupakan daerah perbatasan ibu kota perencanaan rtrw yang kurang optimal perbatasan kabupaten yang masih rencana tata ruang belum lancar wilayah) menyebabkan penduduk perbatasan lebih memilih berbelanja negara tetangga. memiliki kawasan produk dalam negeri pasar bebas, kuatnya era pasar bebas perbatasan yang memiliki daya saing permintaan terhadap menyebabkan sudah diresmikan yang rendah produk home industry persaingan yang ketat januari sebagai membuka peluang sehingga dapat pintu resmi ppl pasar bagi produk mengancam produk arus) produk unggulan produk lokal yang kabupaten sambas umumnya masih memiliki daya saing yang rendah penduduk yang relatif belum selesainya posisi geografis investor cenderung homogen sehingga batas batas wilayah kabupaten sambas daerah maju yang lebih potensial menjadi dan kejelasan status pada lintasan jalur siap menangkap basis pembangunan aset kabupaten ekonomi utara peluang investasi sosial ekonomi menyebabkan kalimantan barat masyarakat terhambatnya proses pembangunan yang berdampak pada belum optimalnya rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii lingkungan internal lingkungan eksternal strength (s) weakness (w) opportunities (o) threat (t) kekuatan kelemahan peluang ancaman pelayanan pemerintah daerah kabupaten sambas masih banyak nelayan potensi sumberdaya masuknya kapal kapal sebagai kabupaten yang menggunakan ikan yang melimpah nelayan asing pesisir alat tangkap perairan indonesia tradisional sehingga yang memiliki alat lebih hasil tangkapan tidak canggih dari nelayan maksimal lokal. mempunyai potensi kurang optimalnya perkembangan banyaknya komoditas budaya dan sejarah promosi pariwisata ekonomi dan pertanian maupun sebagai kesultanan pembangunan produk ukm ikm kabupaten tetangga sejenis yang dihasilkan singkawang dan daerah lain bengkayang) menyebabkan membuka peluang persaingan yang ketat untuk pemasaran produk produk unggulan kabupaten sambas adapun yang menjadi prospek ekonomi kabupaten sambas tahun antara lain sebagai berikut: penyederhanaan peraturan dan perijinan akan mendorong investasi: cc. sektor pertanian diprediksi meningkat pada tahun seiring dengan upaya khusus melalui program dan kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, percepatan pembangunan infrastruktur mendorong lancarnya keluar masuk barang dan jasa, dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat diharapkan akan menghasilkan sdm yang berkualitas, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan akan meningkatkan ipm kabupaten sambas, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. dengan dimulainya mea pada tanggal desember akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian kabupaten sambas jika diikuti dengan peningkatan daya saing dan sumber daya manusia. rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii arah kebijakan keuangan daerah proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai denganyang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari apbd, sedangkadapun ringkasan apbd adalah sebagai berikut tabel. ringkasan apbd tahun s d proyeksi tahun umat tahun tahun apbd rkd pendapatan daerah pendapatan asli dana perimbangan lain lain pendapatan daerah van sah belanja daerah belanja tidak langsung uasgtagan| osowosmson! sewu) #waumaal pembiayaan daerah penerimaan terseut pengeluaran toke sumber: bagian keuangan setda kab sambas, meirencana kerja pembangunan daerah tahun bab iiiahun s d proyeksi tahun umpan tahun2014 tahun maa opa pemerintahan desa provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desakebijakan pendapatan daerah tahun antara lain meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit unit kerja pengelola pendapatan baik instansi pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian lembaga pemerintah pusat. memaksimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan daerah sebagai upaya menciptakan tertib administrasi penyetoran dan pelaporan penerimaan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan penerimaan daerah. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penerimaan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. mewujudkan aparatur yang berkualitas dan professional untuk meningkatkan penerimaan daerah. rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii meningkatan sarana dan prasarana publik dibidang pendapatan daerah dalam rangka membangun partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak wajib retribusi daerah. tabel realisasi dan proyeksi target pendapatan kabupaten sambas tahun s.d proyeksi tahun pendapatan daerah pendapatan asli daerah hasil pajak hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain lain pendapatan isi daerah ang sah dana perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukhari pajakbitineni khusus bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya bagi hasil ogan propinsi sumber dinas pendapatan daerah kab. sambas, mei rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iii pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan tahun sebelumnya, serta perkiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. proyeksi dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak bukan pajak, dau dan dak adalah nilai proyeksi yang didasarkan sesuai dengan alokasi sementara peraturan menteri keuangan terakhir dengan memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun sebelumnya ketika peraturan menteri keuangan yang dimaksudkan belum ditetapkan. khusus untuk dana perimbangan sektor dana alokasi umum dau) diasumsikan naik sebesar dari tahun hal ini didasarkan atas asumsi dasar pertumbuhan ekonomi nasional tahun sebesar dengan tingkat inflasi y0. perkembangan persentase alokasi penerimaan dana transfer diperkirakan meningkat dari tahun mengingat kabupaten sambas merupakan daerah perbatasan dan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional. penambahan daerah otonomi baru tahun yang mempengaruhi alokasi penerimaan untuk setiap daerah. proyeksi lain lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan memperhatikan potensi penerimaan yang akan dicapai sebelum ditetapkannya peraturan terkait. arah kebijakan belanja daerah kebijakan umum belanja daerah kabupaten sambas mengacu pada prioritas program dan kegiatandana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap skpd. arah kebijakan belanja langsung mencakup upaya peningkatan infrastruktur dasar dengan sasaran utama untuk menunjang sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi. upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. kebijakan pembangunan daerahdan provinsi yang akan dilaksanakan daerah. sedangkan belanja tidak langsung dialokasikan sebagai berikut pegawai dialokasikan secara cermat dan tepat nana kerja pembangunan daerah tahun bab iii rencana kerja pembangunan daerah tahun belanja hibah dan bansos sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. ccsambas. belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi terjadinya kejadian luar biasa dan bencana. adapun hal hal yang berkaitan dengan kebijakan belanja daerah tahun berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai berikut:s.d proyeksi tahun kabupaten sambas belanja tidak langsung say mameta metan) amman| emma| sematsmaemasa mamamanar| keasaman| osmium| mama mem awan meramal sumber: bagian keuangan setda kab sambas, mei bab iiijika terjadi surplus anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pembayaran pinjaman daerah atau bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai program kegiatan strategis. tabel realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah tahun s.d proyeksi tahun kabupaten sambas uraian tahun tahun apbd rkdmeentanaaesa era pembayaran pokok pemberian pinjaman daerah pembayaran kegiatan belanja rencana kerja pembangunan daerah tahun bab iiitujuan dan sasaran pembangunan kabupaten sambas tahun didasarkan pada arah kebijakan yeng tercantum pada rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sambas tahun periode ketiga, yaitu percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kualitas keagamaan religius. percepatan penguatan ekonomi kerakyatan, industri, perdagangan, investasi dan teknologi pendukungkehutanan, perikanan, umkm, pertambangan dan perdagangan terhadap hasil kegiatan yang belum dicapai secara optimal pada periode sebelumnya, serta percepatan pelaksanaan regulasi dan deregulasi investasi dan percepatan pembangunan teknologi pendukung. percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang khususnya terhadap sektor sektor terkait yang belum mencapai hasil yang optimal pada periode sebelumnya. percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh terutama terhadap kawasan yang sudah dilakukan pembangunan pada periode sebelumnya. percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup diprioritaskan pada pembangunan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semakin baik melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat serta peningkatan kualitas produksi yang ramah lingkungan. penguatan kepemerintahan yang baik dan kerjasama pemerintah daerah prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatanserta percepatan dalam rangka peningkatan kualitas kerjasama antara pemda dengan instansi pemerintah lain bab rencana kerja pembangunan daerah tahun prioritas pembangunan adapun prioritas program pembangunan pada tahun masih secara konsisten diarahkan pada peningkatan infrastruktur serta upaya peningkatan ipm perbaikan derajat ekonomi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan semakin efektif meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan yang berkualitas pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. penilaian terhadap peningkatan kemampuan kapasitas otonomi daerah tercermin pada percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan kemampuan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan sdm aparatur, perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, peningkatan jasa publik (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta didukung oleh semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, guna menjamin rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari hari. tahapan prioritas pembangunan daerah pada tahun berdasarkan urusan pemerintah adalah sebagai berikut skpd yang urusan nama program molnabukan pendidikan program pelayanan administrasi dinas pendidikan perkantoran program peningkatan sarana dan dinas pendidikan prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur dinas pendidikan program peningkatan kapasitas sumber dinas pendidikan daya aparatur program peningkatan pengembangan dinas pendidikan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas pendidikan skpd program penataan penguasaan, dinas pendidikan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahdinas pendidikan pendidikan program pendidikan anak usia dini ktr.camat selaku program pendidikan anak usia dini ktr.camat perangkat program pendidikan anak usia dini ktr.camat jawab program pendidikan anak usia dini ktr.camat sambas program pendidikan anak usia dini ktr.camat jangkung program pendidikan menengah ktr.camat jangkung bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program haa program pendidikan anak usia dini ktr.camat teluk keramat program wajib belajar pendidikan dasar ktr.camat paloh sembilan tahun program pendidikan anak usia dini ktr.camat saingan besar program pendidikan anak usia dini ktr.camat galing program pendidikan anak usia dini ktr.camat sekarang program pendidikan anak usia dini ktr.camat separuh program pendidikan menengah ktr.camat saja program pendidikan anak usia dini ktr.camat tengaran program pendidikan anak usia dini ktr.camat selaku timursumber dinas kesehatanobat dan perbekalan kesehatan dinas kesehatan program upaya kesehatan masyarakat dinas kesehatan program pengawasan obat dan makanan dinas kesehatan program pengembangan obat asli dinas kesehatan indonesiadinas kesehatanlayanan kesehatan penduduk dinas kesehatan miskin program pengadaan, peningkatan dan dinas kesehatdinas kesehatan pelayanan kesehatan program peningkatan pelayanan dinas kesehatan kesehatan lansia program pengawasan dan pengendalian dinas kesehatan kesehatan makanan program peningkatan keselamatan ibu dinas kesehatan melahirkan dan anak program kesehatan reproduksi remaja dinas kesehatan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang nama program melaksanakan program jaminan pembiayaan kesehatan dinas kesehatan program peningkatan informasi dinas kesehatan kesehatan, evaluasi program dan pelaporan program peningkatan kesehatan ibu dinas kesehatan hamil program pencegahan, pengendalian dan dinas kesehatan pemberantasan penyakit afp program peningkatan status gizi balita dinas kesehatan program pencegahan, pengendalian dan dinas kesehatan pemberantasan penyakit dbd program pencegahan, pengendalian dan dinas kesehatan pemberantasan penyakit paru program pencegahan, pengendalian dan dinas kesehatan pemberantasan penyakit malaria program peningkatan pelayanan dan dinas kesehatan penanggulangan klb program peningkatan kesehatan anak dinas kesehatan sekolah pengadaan alat kesehatan dinas kesehatan program pencegahan, pengendalian dan dinas kesehatan pemberantasan penyakit hiv aids program pencegahan, pengendalian dinas kesehatan pemberantasan penyakit pneumonia program pencegahan, pengendalian dinas kesehatan pemberantasan penyakit malaria program surveillance penyakit tidak dinas kesehatan menular tpm) program upaya kesehatan masyarakat dinas kesehatan esensial program pelayanan administrasi rsud sambas perkantoran program peningkatan sarana dan rsud sambas prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur rsud sambas program peningkatan kapasitas sumber rsud sambas daya aparatur program peningkatan pengembangan rsud sambas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja rsud sambas skpd program promosi kesehatan dan rsud sambas pemberdayaan masyarakat program standarisasi pelayanan rsud sambas kesehatan program pengadaan, peningkatan sarana rsud sambassambas prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang nama program melaksanakan program kemitraan peningkatan rsud sambas pelayanan kesehatan program peningkatan kualitas pelayanan rsud sambas kesehatan pada badan layanan umum daerah program peningkatan informasi rsud sambas kesehatan, evaluasi program dan pelaporan program pelayanan administrasi rsud perangkat perkantoran program peningkatan sarana dan rsud perangkat prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur rsud perangkat program peningkatan kapasitas sumber rsud perangkat daya aparatur program peningkatan pengembangan rsud perangkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja rsud perangkat skpd program standarisasi pelayanan rsud perangkat kesehatan program pengadaan, peningkatan sarana rsud perangkatperangkatualitas pelayanan rsud perangkat kesehatan pada badan layanan umum daerah program pengembangan lingkungan sekretariat daerah sehat program pelayanan kesehatan penduduk sekretariat daerah miskin program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat selaku program peningkatan kesehatan anak ktr.camat selaku sekolah program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat perangkat program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat jawab program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat tebas program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat sambas program promosi kesehatan dan ktr.camat sambas pemberdayaan masyarakat program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat jangkung program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat teluk keramat program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat paloh program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat saingan besar bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program menhan program perbaikan gizi masyarakat ktr.camat saingan besar program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat galing program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat subah program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat sekarang program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat separuh program perbaikan gizi masyarakat ktr.camat separuh program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat sebawi program promosi kesehatan dan ktr.camat sebawi pemberdayaan masyarakat program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat saja program pencegahan dan ktr.camat saja penanggulangan penyakit menular program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat jawab selatan program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat tengaran program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat selaku timur program peningkatan kesehatan anak ktr.camat selaku sekolah timur program upaya kesehatan masyarakat ktr.camat salatiga program kesehatan reproduksi remaja ktr.camat salatiga program promosi kesehatan dan bmpd pemberdayaan masyarakat pekerjaan umum program pelayanan administrasi dinas esdm perkantoran program peningkatan sarana dan dinas esdm prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber dinas esdm daya aparatur program penyusunan rencana kerja dinas esdm skpd program pembangunan jalan dan dinas esdm jembatan program rehabilitasi pemeliharaan jalan dinas esdm dan jembatan program peningkatan sarana dan dinas esdm prasarana kebinamargaan program pengembangan dan dinas esdmdinas esdm baku program pengembangan, pengelolaan dinas esdm dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya program pengendalian banjir dinas esdm program pelayanan administrasi dinas ck, tata perkantoran ruang dan perumahan program peningkatan sarana dan dinas ck, tata prasarana aparatur ruang dan perumahan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program panen program peningkatan pengembangan dinas ck, tata sistem pelaporan capaian kinerja dan ruang dan perumahan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas ck, tata skpd ruang dan perumahan penataan peraturan perundang dinas ck, tata undangan ruang dan perumahan program penataan penguasaan, dinas ck, tata pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan perumahan tanah program pembangunan jalan dan dinas ck, tata jembatan ruang dan perumahan program pembangunan saluran dinas ck, tata drainase gorong gorong ruang dan perumahan program pengembangan kinerja dinas ck, tata pengelolaan air minum dan air limbah ruang dan perumahan program pembangunan infrastruktur dinas ck, tata perdesaan ruang dan perumahan program pengembangan jasa konstruksi dinas ck, tata ruang dan perumahan program pembangunan jalan dan sekretariat daerah jembatan perumahan program pengembangan perumahan dinas ck, tata ruang dan perumahan penataan ruang program perencanaan tata ruang dinas ck, tata ruang dan perumahan program perencanaan tata ruang bappeda perencanaan program pelayanan administrasi bappeda pembangunan perkantoran program peningkatan sarana dan bappeda prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur bappeda program peningkatan kapasitas sumber bappeda daya aparatur program peningkatan pengembangan bappeda sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja bappeda skpd program pengembangan data informasi bappeda program kerjasama pembangunan bappeda program pengembangan wilayah bappeda perbatasan program perencanaan pengembangan bappeda wilayah strategis dan cepat tumbuh program peningkatan kapasitas bappeda kelembagaan perencanaan pembangunan daerah program perencanaan pembangunan bappeda daerah program perencanaan pembangunan bappeda ekonomi program perencanaan sosial budaya bappeda bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang nama program melaksanakan program perencanaan prasarana wilayah bappeda dan sumber daya alam program penelitian pengembangan, dan bappeda rekayasa program pengembangan data informasi bpk program pengembangan wilayah sekretariat daerah perbatasan program peningkatan kapasitas sekretariat daerah kelembagaan perencanaan pembangunan daerah program perencanaan pembangunan sekretariat daerah daerah program perencanaan pembangunan ktr.camat selaku daerah program pengembangan data informasi ktr.camat perangkat program perencanaan pembangunan ktr.camat perangkat daerah program perencanaan pembangunan ktr.camat jawab daerah program pengembangan data informasi ktr.camat tebas program perencanaan pembangunan ktr.camat tebas daerah program pengembangan data informasi ktr.camat sambas program perencanaan pembangunan ktr.camat sambas daerah program pengembangan data informasi ktr.camat jangkung program perencanaan pembangunan ktr.camat jangkung daerah program pengembangan data informasi ktr.camat teluk keramat program perencanaan pembangunan ktr.camat teluk daerah keramat program perencanaan pembangunan ktr.camat paloh daerah program perencanaan pembangunan ktr.camat saingan daerah besar program pengembangan data informasi ktr.camat galing program perencanaan pembangunan ktr.camat galing daerah program pengembangan data informasi ktr.camat subah program perencanaan pembangunan ktr.camat subah daerah program pengembangan data informasi ktr.camat sekarang program perencanaan pembangunan ktr.camat sekarang daerah program pengembangan data informasi ktr.camat separuh program perencanaan pembangunan ktr.camat separuh daerah program pengembangan data informasi ktr.camat sebawi program perencanaan pembangunan ktr.camat sebawi daerah program perencanaan pembangunan ktr.camat saja daerahdata informasi ktr.camat jawab selatan program perencanaan pembangunan ktr.camat jawab daerah selatan program perencanaan pembangunan ktr.camat tengaran daerah program pengembangan data informasi ktr.camat selaku timur program pengembangan data informasi ktr.camat salatiga program perencanaan pembangunan ktr.camat salatiga daerah program pengembangan data informasi bmpd program perencanaan pengembangan bmpd wilayah strategis dan cepat tumbuh perhubungan program pelayanan administrasi dishub, kominfo perkantoran program peningkatan sarana dan dishub, kominfo prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur dishub, kominfo program peningkatan kapasitas sumber dishub, kominfo daya aparatur program peningkatan pengembangan dishub, kominfo sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dishub, kominfo skpd penataan peraturan perundang dishub, kominfo undangan program pembangunan prasarana dan dishub, kominfo fasilitas perhubungan program rehabilitasi dan pemeliharaan dishub, kominfo prasarana dan fasilitas lla program peningkatan pelayanan dishub, kominfo angkutan program pembangunan sarana dan dishub, kominfo prasarana perhubungan program pengendalian dan pengamanan dishub, kominfo lalu lintas program peningkatan kelaikan dishub, kominfo pengoperasian kendaraan bermotor lingkungan program pengembangan kinerja dinas ck, tata hidup pengelolaan persamaan ruang dan perumahan program pengelolaan ruang terbuka dinas ck, tata hijau rth) ruang dan perumahan program pelayanan administrasi badan lingkungan perkantoran hidup program peningkatan sarana dan badan lingkungan prasarana aparatur hidup program peningkatan disiplin aparatur badan lingkungan hidup program peningkatan kapasitas sumber badan lingkungan daya aparatur hidup program penyusunan rencana kerja badan lingkungan skpd hidupbadan lingkungan sumber daya alam hidup program peningkatan kualitas dan akses sekretariat daerah informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pertanahan program penataan penguasaan, sekretariat daerah pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah program penyelesaian konflik konflik ktr.camat sebawi pertanahan kependudukan program pelayanan administrasi dinas dukcapil dan catatan perkantoran sipil program peningkatan sarana dan dinas dukcapil prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur dinas dukcapil program peningkatan kapasitas sumber dinas dukcapil daya aparatur program peningkatan pengembangan dinas dukcapil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas dukcapil skpd penataan peraturan perundang dinas dukcapil undangan program penataan administrasi dinas dukcapil kependudukan pemberdayaan program pelayanan administrasi bpk perempuan dan perkantoran perlindungan anak program peningkatan sarana dan bpk prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber bpk daya aparatur program peningkatan pengembangan bpk sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja bpk skpd program keserasian kebijakan bpk peningkatan kualitas anak dan perempuan program penguatan kelembagaan bpk pengarusutamaan gender dan anak program peningkatan kualitas hidup dan bpk perlindungan perempuan program peningkatan peran serta dan bpk kesetaraan gender dalam pembangunan program penguatan kelembagaan bpk pengarusutamaan gender dan anak bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program harap keluarga program keluarga berencana bpk berencana dan keluarga sejahtera program kesehatan reproduksi remaja bpk program pelayanan kontrasepsi bpk program promosi kesehatan ibu, bayi bpk dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat program penyiapan tenaga pendamping bpk kelompok bina keluarga program pengembangan model bpk operasional bkb posyandu padu program peningkatan sarana dan bpk prasarana aparatur sosial program pelayanan administrasi dinas sosnakertrans perkantoran program peningkatan sarana dan dinas sosnakertrans prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber dinas sosnakertrans daya aparatur program peningkatan pengembangan dinas sosnakertrans sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas sosnakertrans skpd program pemberdayaan fakir miskin, dinas sosnakertransdinas sosnakertrans kesejahteraan sosial program pembinaan para penyandang dinas sosnakertrans cacat dan trauma program pembinaan panti asuhan panti dinas sosnakertrans jompo program pemberdayaan kelembagaan dinas sosnakertrans dan kesejahteraan sosial program pengelolaan areal pemakaman dinas sosnakertrans peningkatan penanggulangan bencana dinas sosnakertrans program pemberdayaan kelembagaan sekretariat daerah dan kesejahteraan sosial program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat selakuperangkatjawabskpd yang ssi sea bah melaksanakan peningkatan penanggulangan bencana ktr.camat jawab program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat tebas program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat sammbas program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat jangkujangkung program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat teluk komunitas adat terpencil kat) dan keramatluk keramat program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat palohpaloh program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat saingan komunitas adat terpencil kat) dan besar penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya program pemberdayaan kelembagaan ktr.camat saingan dan kesejahteraan sosial besar peningkatan penanggulangan bencana ktr.camat saingan besar program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat galigaling program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat subahekaraekarang program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat separuhurusan nama program fee naa peningkatan penanggulangan bencana ktr.camat separuh program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat sebawiebawi dan kesejahteraan sosial peningkatan penanggulangan bencana ktr.camat sebawi program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat sajaja program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat jawab komunitas adat terpencil kat) dan selattengaranngaran program pemberdayaan fakir miskin, ktr.camat selaku komunitas adat terpencil kat) dan timuralatigaalatiga dan kesejahteraan sosial peningkatan penanggulangan bencana ktr.camat salatiga tenaga kerja program peningkatan kualitas dan dinas sosnakertrans produktivitas tenaga kerja program peningkatan kesempatan kerja dinas sosnakertrans program perlindungan pengembangan dinas sosnakertrans lembaga ketenagakerjaan koperasi dan program pelayanan administrasi dinas kumindag usaha kecil perkantoran menengah program peningkatan sarana dan dinas kumindag prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur dinas kumindag program peningkatan kapasitas sumber dinas kumindag daya aparatur program peningkatan pengembangan dinas kumindag sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas kumindag skpd bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program skpd yang melaksanakan program penciptaan iklim usaha kecil dinas kumindag menengah yang kondusif program pengembangan kewirausahaan dinas kumindag dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program pengembangan sistem dinas kumindag pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah program peningkatan kualitas dinas kumindag kelembagaan koperasi program pengembangan sistem sekretariat daerah pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah penanaman program pelayanan administrasi bppt modal perkantoran program peningkatan sarana dan bppt prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur bppt program peningkatan kapasitas sumber bppt daya aparatur program peningkatan pengembangan bppt sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja bppt skpd program peningkatan promosi dan bppt kerjasama investasi program peningkatan iklim investasi dan bppt realisasi investasi program peningkatan promosi dan sekretariat daerah kerjasama investasi kebudayaan program pengembangan nilai budaya dinas porabudpar program pengelolaan kekayaan budaya dinas porabudpar program pengelolaan keragaman budaya dinas porabudpar kepemudaan dan program pelayanan administrasi dinas porabudpar olahraga perkantoran program peningkatan sarana dan dinas porabudpar prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber dinas porabudpar daya aparatur program peningkatan pengembangan dinas porabudpar sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas porabudpar skpd program pengembangan dan keserasian dinas porabudpar kebijakan pemuda program peningkatan peran serta dinas porabudpar kepemudaan program peningkatan upaya dinas porabudpar penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program upaya pencegahan dinas porabudpar penyalahgunaan narkoba bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program skpd yang melaksanakan program pengembangan kebijakan dan dinas porabudpar manajemen olahraga program pembinaan dan dinas porabudpar pemasyarakatan olahraga program peningkatan sarana dan dinas porabudpar prasarana olahraga reformasi birokrasi dinas porabudpar program pembinaan dan sekretariat daerah pemasyarakatan olahraga program peningkatan peran serta ktr.camat selaku kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat selaku penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat perangkat kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat perangkat penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat jawab kepemudaan program peningkatan peran serta ktr.camat tebas kepemudaan program pembinaan dan ktr.camat tebas pemasyarakatan olahraga program peningkatan peran serta ktr.camat sambas kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat sambas penyalahgunaan narkoba program pembinaan dan ktr.camat sambas pemasyarakatan olahraga program upaya pencegahan ktr.camat jangkung penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat teluk kepemudaan keramat program upaya pencegahan ktr.camat teluk penyalahgunaan narkoba keramat program pembinaan dan ktr.camat teluk pemasyarakatan olahraga keramat program upaya pencegahan ktr.camat paloh penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat saingan kepemudaan besar program peningkatan peran serta ktr.camat galing kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat subah penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat sekarang kepemudaan program peningkatan peran serta ktr.camat separuh kepemudaan program peningkatan peran serta ktr.camat sebawi kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat sebawi penyalahgunaan narkoba bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program skpd yang melaksanakan program pembinaan dan ktr.camat sebawi pemasyarakatan olahraga program pengembangan dan keserasian ktr.camat saja kebijakan pemuda program peningkatan peran serta ktr.camat jawab kepemudaan selatan program upaya pencegahan ktr.camat tengaran penyalahgunaan narkoba program peningkatan peran serta ktr.camat selaku kepemudaan timur program upaya pencegahan ktr.camat selaku penyalahgunaan narkoba timur program peningkatan peran serta ktr.camat salatiga kepemudaan program upaya pencegahan ktr.camat salatiga penyalahgunaan narkoba program pembinaan dan ktr.camat salatiga pemasyarakatan olahraga kesatuan bangsa program pengembangan wawasan bappeda dan politik kebangsaan dalam negeri program pelayanan administrasi kantor kembang perkantoran lintas program peningkatan sarana dan kantor kembang prasarana aparatur lintas program peningkatan keamanan dan kantor kembang kenyamanan lingkungan lintas program pemeliharaan kantrantibmas kantor kembang dan pencegahan tindak kriminal lintas program pengembangan wawasan kantor kembang kebangsaan lintas program pendidikan politik masyarakat kantor kembang lintas program pencegahan dini dan kantor kembang penanggulangan bencana alam lintas program bina manunggal tni dan kantor kembang rakyat lintas program pelayanan administrasi kantor satpol perkantoran program peningkatan sarana dan kantor satpol prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber kantor satpol daya aparatur program peningkatan pengembangan kantor satpol sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja kantor satpol skpd program peningkatan keamanan dan kantor satpol kenyamanan lingkungan program pemeliharaan kantrantibmas kantor satpol dan pencegahan tindak kriminal program peningkatan kesadaran dan kantor satpol budaya hukum masyarakat bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program skpd yang melaksanakan program pemeliharaan kantrantibmas sekretariat daerah dan pencegahan tindak kriminal program pengembangan wawasan sekretariat daerah kebangsaan program pengembangan wawasan ktr.camat selaku kebangsaan program pencegahan dini dan ktr.camat selaku penanggulangan bencana alam program pengembangan wawasan ktr.camat perangkat kebangsaan program pengembangan wawasan ktr.camat jawab kebangsaan program peningkatan keamanan dan ktr.camat tebas kenyamanan lingkungan program pengembangan wawasan ktr.camat tebas kebangsaan program peningkatan keamanan dan ktr.camat sambas kenyamanan lingkungan program peningkatan pemberantasan ktr.camat sambas penyakit masyarakat (pekat) program peningkatan keamanan dan ktr.camat jangkung kenyamanan lingkungan program pengembangan wawasan ktr.camat jangkung kebangsaan program pengembangan wawasan ktr.camat teluk kebangsaan keramat program pengembangan wawasan ktr.camat paloh kebangsaan program pengembangan wawasan ktr.camat saingan kebangsaan besar program pengembangan wawasan ktr.camat galing kebangsaan program peningkatan keamanan dan ktr.camat subah kenyamanan lingkungan program pengembangan wawasan ktr.camat subah kebangsaan program pencegahan dini dan ktr.camat subah penanggulangan bencana alam program pengembangan wawasan ktr.camat sekarang kebangsaan program pengembangan wawasan ktr.camat separuh kebangsaan program peningkatan keamanan dan ktr.camat sebawi kenyamanan lingkungan program pemeliharaan ketahanan ktr.camat sebawi bangsa dan nasionalisme program pengembangan wawasan ktr.camat saja kebangsaan program peningkatan keamanan dan ktr.camat jawab kenyamanan lingkungan selatan program pengembangan wawasan ktr.camat jawab kebangsaan selatan program pengembangan wawasan ktr.camat tengaran kebangsaanwawasan ktr.camat selaku kebangsaan timur program pencegahan dini dan ktr.camat selaku penanggulangan bencana alam timur program pengembangan wawasan ktr.camat salatiga kebangsaan otonomi daerah, program reformasi birokrasi dinas ck, tata pemerintahan ruang dan perumahan umum, administrasi keuangan daerah program reformasi birokrasi bappeda program reformasi birokrasi kantor satpolsekretariat daerahyusunan rencana kerja sekretariat daerah skpdsekretariat daerah kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah progam peningkatan dan pengembangan sekretariat daerah pengelolaan keuangan daerah program peningkatan sistem sekretariat daerah pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh program penataan dan penyempurnaan sekretariat daerah kebijakan sistem dan prosedur pengawasannataan daerah otonomi baru sekretariat daerah program pembinaan dan pengembangan sekretariat daerah aparatur program penyelenggaraan pemerintahan sekretariat daerah umum program pelayanan administrasi terpadu sekretariat daerah bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program skpd yang melaksanakan program reformasi birokrasi sekretariat daerahsekretariat dprdeningkatan kapasitas lembaga sekretariat dprd perwakilan rakyat daerah progam peningkatan dan pengembangan sekretariat dprd pengelolaan keuangan daerah program pelayanan administrasi didenda perkantoran program peningkatan sarana dan didenda prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber didenda daya aparatur program peningkatan pengembangan didenda sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja didenda skpd progam peningkatan dan pengembangan didenda pengelolaan keuangan daerah program peningkatan sistem didenda pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh program optimalisasi pemanfaatan didenda teknologi informasi program peningkatan dan didenda pengembangan pengelolaan pbb program pelayanan administrasi badan kepegawaian perkantoran daerah program peningkatan sarana dan badan kepegawaian prasarana aparatur daerah program peningkatan disiplin aparatur badan kepegawaian daerah program peningkatan pengembangan badan kepegawaian sistem pelaporan capaian kinerja dan daerah keuangan program penyusunan rencana kerja badan kepegawaian skpd daerah program penataan peraturan perundang badan kepegawaian undangan daerah program peningkatan kapasitas sumber badan kepegawaian daya aparatur daerah program pembinaan dan pengembangan badan kepegawaian aparatur daerah bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program skpd yang melaksanakan program pelayanan administrasi inspektorat perkantoran kabupaten program peningkatan sarana dan inspektorat prasarana aparatur kabupaten program peningkatan pengembangan inspektorat sistem pelaporan capaian kinerja dan kabupaten keuangan program penyusunan rencana kerja inspektorat skpd kabupaten program peningkatan sistem inspektorat pengawasan internal dan pengendalian kabupaten pelaksanaan kebijakan kdh program peningkatan profesionalisme inspektorat tenaga pemeriksa dan aparatur kabupaten pengawasan program reformasi birokrasi inspektorat kabupaten program pelayanan administrasi ktr.camat selaku perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat selaku prasarana aparatur program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat selaku pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat selaku program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat selaku program reformasi birokrasi ktr.camat selaku program pelayanan administrasi ktr.camat perangkat perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat perangkat prasarana aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat perangkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat perangkat pengelolaan keuangan desa program peningkatan kapasitas sumber ktr.camat perangkat daya aparatur program pembinaan dan pengembangan ktr.camat perangkat aparatur program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat perangkat program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat perangkat program pelayanan administrasi ktr.camat jawab perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat jawab prasarana aparatur program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat jawab pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat jawab program reformasi birokrasi ktr.camat jawab program pelayanan administrasi ktr.camat tebas perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat tebas prasarana aparatur bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang nama program melaksanakan program peningkatan pengembangan ktr.camat tebas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat tebas skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat tebas pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat tebas program pembinaan dan pengembangan ktr.camat tebas aparatur program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat tebas program reformasi birokrasi ktr.camat tebas program pelayanan administrasi ktr.camat sambas perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat sambas prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat sambas program peningkatan pengembangan ktr.camat sambas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat sambas pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat sambas program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat sambas program pelayanan administrasi ktr.camat jangkung perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat jangkung prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat jangkung program peningkatan pengembangan ktr.camat jangkung sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat jangkung skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat jangkung pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat jangkung program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat jangkung program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat jangkung program reformasi birokrasi ktr.camat jangkung program pelayanan administrasi ktr.camat teluk perkantoran keramat program peningkatan sarana dan ktr.camat teluk prasarana aparatur keramat program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat teluk keramat program peningkatan kapasitas sumber ktr.camat teluk daya aparatur keramat program peningkatan pengembangan ktr.camat teluk sistem pelaporan capaian kinerja dan keramat keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat teluk skpd keramat bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program line dns melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat teluk pengelolaan keuangan desa keramat program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat teluk keramat program reformasi birokrasi ktr.camat teluk keramat program pelayanan administrasi ktr.camat paloh perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat paloh prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber ktr.camat paloh daya aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat paloh sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat paloh skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat paloh pengelolaan keuangan desa program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat paloh program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat paloh program reformasi birokrasi ktr.camat paloh program pelayanan administrasi ktr.camat saingan perkantoran besar program peningkatan sarana dan ktr.camat saingan prasarana aparatur besar program peningkatan pengembangan ktr.camat saingan sistem pelaporan capaian kinerja dan besar keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat saingan skpd besar program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat saingan pengelolaan keuangan desa besar program penataan daerah otonomi baru ktr.camat saingan besar program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat saingan besar program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat saingan besar program reformasi birokrasi ktr.camat saingan besar program pelayanan administrasi ktr.camat galing perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat galing prasarana aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat galing sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat galing skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat galing pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat galing bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yan nama program kenakan program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat galing program reformasi birokrasi ktr.camat galing program pelayanan administrasi ktr.camat subah perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat subah prasarana aparatur program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat subah pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat subah program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat subah program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat subah program reformasi birokrasi ktr.camat subah program pelayanan administrasi ktr.camat sekarang perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat sekarang prasarana aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat sekarang sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat sekarang skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat sekarang pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat sekarang program reformasi birokrasi ktr.camat sekarang program pelayanan administrasi ktr.camat separuh perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat separuh prasarana aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat separuh sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat separuh skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat separuh pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat separuh program reformasi birokrasi ktr.camat separuh program pelayanan administrasi ktr.camat sebawi perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat sebawi prasarana aparatur program peningkatan pengembangan ktr.camat sebawi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja ktr.camat sebawi skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat sebawi pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat sebawi program reformasi birokrasi ktr.camat sebawi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang nama program melaksanakan program pelayanan administrasi ktr.camat saja perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat saja prasarana aparatur program penyusunan rencana kerja ktr.camat saja skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat saja pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat saja program pelayanan administrasi ktr.camat jawab perkantoran selatan program peningkatan sarana dan ktr.camat jawab prasarana aparatur selatan program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat jawab selatan program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat jawab pengelolaan keuangan desa selatan program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat jawab selatan program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat jawab selatan program reformasi birokrasi ktr.camat jawab selatan program pelayanan administrasi ktr.camat tengaran perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat tengaran prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat tengaran program penyusunan rencana kerja ktr.camat tengaran skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat tengaran pengelolaan keuangan desa program penataan daerah otonomi baru ktr.camat tengaran program lomba desa tingkat kecamatan ktr.camat tengaran program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat tengaran program reformasi birokrasi ktr.camat tengaran program pelayanan administrasi ktr.camat selaku perkantoran timur program peningkatan sarana dan ktr.camat selaku prasarana aparatur timur progam peningkatan dan pengembangan ktr.camat selaku pengelolaan keuangan daerah timur program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat selaku pengelolaan keuangan desa timur program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat selaku timur program reformasi birokrasi ktr.camat selaku timur program pelayanan administrasi ktr.camat salatiga perkantoran program peningkatan sarana dan ktr.camat salatiga prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur ktr.camat salatiga bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program skpd yang melaksanakan program penyusunan rencana kerja ktr.camat salatiga skpd program pembinaan dan fasilitasi ktr.camat salatiga pengelolaan keuangan desa program pelayanan administrasi terpadu ktr.camat salatiga ketahanan program peningkatan ketahanan pangan sekretariat daerah pangan pertanian perkebunan program pelayanan administrasi bkp4k perkantoran program peningkatan sarana dan bkp4k prasarana aparatur program peningkatan disiplin aparatur bkp4k program peningkatan kapasitas sumber bkp4k daya aparatur program peningkatan pengembangan bkp4k sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja bkp4k skpd program penataan penguasaan, bkp4k pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah program peningkatan ketahanan pangan bkp4k pertanian perkebunan program peningkatan kesejahteraan bkp4k petani program pemberdayaan kelompok tani bkp4k program pemberdayaan penyuluh bkp4k pertanian perkebunan lapangan program pengembangan sistem bkp4k penyuluhan perikanan program pengembangan dan penyebaran bkp4k informasi teknologi pertanian program pengembangan sistem bkp4k penyuluhan kehutanan program penerapan teknologi bkp4k pertanian perkebunan dan perikanan pemberdayaan program peningkatan kebudayaan sekretariat daerah masyarakat desa masyarakat pedesaan program peningkatan partisipasi ktr.camat selaku masyarakat dalam membangun desa program peningkatan peran perempuan ktr.camat selaku pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat perangkat pedesaan program peningkatan kebudayaan ktr.camat jawab masyarakat pedesaan program peningkatan partisipasi ktr.camat jawab masyarakat dalam membangun desa program peningkatan peran perempuan ktr.camat jawab pedesaan program peningkatan partisipasi ktr.camat tebas masyarakat dalam membangun desa bab rencana kerja pembangunan daerah tahun nama program skpd yang melaksanakan program peningkatan peran perempuan ktr.camat tebas pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat sambas pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat jangkung pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat teluk pedesaan keramat program peningkatan peran perempuan ktr.camat paloh pedesaan program peningkatan kapasitas aparatur ktr.camat saingan pemerintah desa besar program peningkatan peran perempuan ktr.camat saingan pedesaan besar program peningkatan peran perempuan ktr.camat galing pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat subah pedesaan program peningkatan kebudayaan ktr.camat sekarang masyarakat pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat sekarang pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat separuh pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat sebawi pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat saja pedesaan program peningkatan peran perempuan ktr.camat jawab pedesaan selatan program peningkatan peran perempuan ktr.camat tengaran pedesaan program peningkatan partisipasi ktr.camat selaku masyarakat dalam membangun desa timur program peningkatan peran perempuan ktr.camat selaku pedesaan timur program peningkatan peran perempuan ktr.camat salatiga pedesaan program pelayanan administrasi bmpd perkantoran program peningkatan sarana dan bmpd prasarana aparatur program peningkatan kapasitas sumber bmpd daya aparatur program peningkatan pengembangan bmpd sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja bmpd skpd program peningkatan kebudayaan bmpd masyarakat pedesaan program pengembangan lembaga bmpd ekonomi pedesaan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang tan nama program melaksanakaparatur bmpd pemerintah desa program peningkatan peran perempuan bmpd pedesaan statistik program pengembangan bappeda data informasi statistik daerah kearsipan program pelayanan administrasi kantor arpusda perkantoran program peningkatan sarana dan kantor arpusda prasarana aparatur program peningkatan pengembangan kantor arpusda sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja kantor arpusda skpd program penyelamatan dan pelestarian kantor arpusda dokumen arsip daerah program peningkatan kualitas pelayanan kantor arpusda informasi program penyelamatan dan pelestarian kantor arpusda dokumen arsip komunikasi dan program pengembangan komunikasi, dishub, kominfo informatika informasi dan media massa program fasilitasi peningkatan sdm dishub, kominfo bidang komunikasi dan informasi program kerjasama informasi dengan dishub, kominfo mass media program pembangunan sarana dan dishub, kominfo prasarana komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi, sekretariat daerah informasi dan media massa program pengembangan komunikasi, ktr.camat saingan informasi dan media massa besar perpustakaan program pengembangan budaya baca kantor arpusda dan pembinaan perpustakaan program pemerataan informasi dan kantor arpusda pengetahuan program pemasyarakatan perpustakaan kantor arpusda dan budaya baca pertanian program peningkatan produksi sekretariat daerah pertanian perkebunan program pelayanan administrasi dinas pertanian dan perkantoran peternakan program peningkatan sarana dan dinas pertanian dan prasarana aparatur peternakan program penyusunan rencana kerja dinas pertanian dan skpd peternakan program peningkatan kesejahteraan dinas pertanian dan petani peternakan program peningkatan ketahanan pangan dinas pertanian dan pertanian perkebunan peternakan bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang urusan nama program melaksanakan program peningkatan penerapan dinas pertanian dan teknologi pertanian perkebunan peternakan program peningkatan produksi dinas pertanian dan pertanian perkebunan peternakan program pencegahan dan dinas pertanian dan penanggulangan penyakit ternak peternakan program peningkatan produksi hasil dinas pertanian dan peternakan peternakan program peningkatan penerapan dinas pertanian dan teknologi peternakan peternakan program penyediaan dan pengembangan dinas pertanian dan sarana dan prasarana peternakan program peningkatan kesejahteraan dinas hutan petani program peningkatan penerapan dinas hutan teknologi pertanian perkebunan program peningkatan produksi dinas hutan pertanian perkebunan program peningkatan produksi dinas hutan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan kehutanan program pelayanan administrasi dinas hutan perkantoran program peningkatan sarana dan dinas hutan prasarana aparatur program peningkatan pengembangan dinas hutan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas hutan skpd program pemanfaatan potensi sumber dinas hutan daya hutan program rehabilitasi hutan dan lahan dinas hutan program perlindungan dan konservasi dinas hutan sumber daya hutan program perencanaan dan dinas hutan pengembangan hutan program pengembangan aneka usaha dinas hutan kehutanan energi dan program pembinaan dan pengawasan dinas esdm sumber daya bidang pertambangan mineral program pembinaan dan pengembangan dinas esdm bidang kelistrikan program pengawasan dan penertiban sekretariat daerah kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan program pembinaan dan pengembangan sekretariat daerah bidang kelistrikan pariwisata program pengembangan pemasaran dinas porabudpar pariwisata program pengembangan destinasi dinas porabudpar pariwisata program pengembangan kemitraan dinas porabudpar bab rencana kerja pembangunan daerah tahun urusan nama program teu bahu kelautan dan program peningkatan kesadaran dan sekretariat daerah perikanan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut program pelayanan administrasi dinas kelautan dan perkantoran perikanan program peningkatan sarana dan dinas kelautan dan prasarana aparatur perikanan program peningkatan kapasitas sumber dinas kelautan dan daya aparatur perikanan program peningkatan pengembangan dinas kelautan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan perikanan keuangan program penyusunan rencana kerja dinas kelautan dan skpd perikanan program pemberdayaan ekonomi dinas kelautan dan masyarakat pesisir perikanan program peningkatan kesadaran dan dinas kelautan dan penegakan hukum dalam perikanan pendayagunaan sumberdaya laut program pengembangan budidaya dinas kelautan dan perikanan perikanan program pengembangan perikanan dinas kelautan dan tangkap perikanan program pengembangan sistem dinas kelautan dan penyuluhrogram pengembangan kawasan dinas kelautan dan budidaya laut, air payau dan air tawar perikanan program megapolitan dinas kelautan dan perikanan pengembangan sarana dan prasarana dinas kelautan dan perikanan tangkap perikanan pengembangan sarana dan prasarana dinas kelautan dan perikanan budidaya perikanan pengembangan sarana dan prasarana dinas kelautan dan pengolahan peningkatan mutu dan perikanan pemasaran hasil perikanan pengembangan sarana dan prasarana dinas kelautan dan pemberdayaan ekonomi wilayah perikanan pesisir dan pulau pulau kecil perdagangan program perlindungan konsumen dan dinas kumindag pengamanan perdagangan program peningkatan dan dinas kumindag pengembangan ekspor program peningkatan efisiensi dinas kumindag perdagangan dalam negeri program pembinaan pedagang kaki lima dinas kumindag dan asongan program perlindungan konsumen dan sekretariat daerah pengamanan perdagangan perindustrian program peningkatan kapasitas iptek dinas kumindag sistem produksi bab rencana kerja pembangunan daerah tahun skpd yang urusan nama program melaksanakan program pengembangan industri kecil dinas kumindag dan menengah program penataan struktur industri dinas kumindag program peningkatan kapasitas iptek bmpd sistem produksi transmigrasi program pengembangan wilayah dinas sosnakertrans transmigrasi bab |
bupati takalar peraturan bupati takalar nomor tahun z0t6demi sdb smp its small paket a paket negeri dan swasta kabupaten takalar menimbang mengingat bupati takalar, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (r) undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, maka pemerintah daerah wajib mengembangkan, memberi, dan m.tiruan.,gi' buru dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fi.fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan prit"* u*gu, :q"* sebagai bagian dari kekayaan budaya tnioneiia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu mene japan peraturan bupati tentang mata perajururr buh"ru daerah makassar sebagai muatan lokal untuk jenjang pendidikan dasar solar,tvs lb s mpa4 ts lb paket paket b). negeri dan swasta kabupaten takalar. undang undang nomor tahun 2oo3 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara n"p"uii[ indonesia tahun nomor 7g, tambahan te muatan' n.;;"_ara republik indonesia tahun nom tambahan lembaran neg11a republik indonesia no*o. aa3g); undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik magnesia rar,un 2or4 nomor tari$"pulpit indonesia tahun nomor 4r, tambahan tembakan n"g*uor tahun 200g tentang pendanaan p_pendidikanmenetapkan peraturan ivl'st*du, proses2or3 tentang standar penilaianbuku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasa, dan menengah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 8la tahun tentang implementasi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. peraturan daerah kabupaten takalar nomo r tahun 20l tentang sistem penyelenggara*n pendidikan lembaran daerah kabupaten takalar tahun nomor memutuskan peraturan bupatisda4i sdb smp m ts lb paket a paket neg ezu dan swasta kabupaten takalar ben ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang maksud dengan; daerah adalah kabupaten takalar. pemerintah daerah adalah penyerenggararm urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan rd. menurut aziz otonomi dan tugasinas pendidikan adalah dinas :pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten takalar. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten takalar dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang sekolah dasar l madrasah ibtidaiyah sekolah dasar luar biasa sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah sekolah menengah pertama luar bia'sa yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan, kantor agama. matasesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri dan merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum. bahasa daerah makassar adalah bahasa sehari hari yang dipakai dalam berkomunikasi oleh masyarakat pada umumnya kabupaten takalar. bab maksud dan tujuan (l) perah[an bupati ini bermaksud untuk mengatur pedoman pelaksanaan muatan lokal mata pelajaran bahasa daerah makassar pada jenjang pendidikan dasar sd lv dlb s mp m ts mlb paket paket baik geri dan swasta. muatan lokal bahasa daerah makassar sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai nilai pendidikan etika, estetik4 spiritual, dan karakter adat istiadat. peraturan bupati ini bertujuan agar peserta didik sekolah dasar avladrasa ibtidaiyah sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah dapat berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika dan tata bahasa daerah makassar yang baik dan benar. menghargai dan menggunakan bahasa daerah sebagai budaya leluhur sehingga bahasa daerah makassar tetap lestari dan berkembang sehingga tidak akan mengalami kepunahan. bab iii pelaksanaan pembelajaran bagian kesatu umum pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah makassar sebagaimana dimaksud dalam untuk sekolah dasar lr4madrasah ibtidaiyah sekolah dasar luar biasa, diberikan mulai kelas sampai kelas vi. sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah sekolah menengah luar biasa diberikan mulai kelas vii sampai kelas ix. pembelajaran bahasa daerah pelajaran per minggu. makassar sekolah avladrasah diberikan minimal jan untuk lebih meningkatkan kedalaman dan kekuasaan penguasaan materi bahasa daerah makassar yang diberikan secara kurikuler, dan dapat melaksanakan secara ekstrakurikuler. bagian kedua strategi pembelaan strategi pembelajaran bahasa daerah makassar berbasis pada budaya tatanilai, dan kearifan lokal yang berkembang lingkungan masyarakat kabupaten takalar untuk menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan item). pembelajaran bahasa daerah makassar antar jenjang pendidik harus mensingkrongkan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang tindih. pembelajaran bahasa daerah makassar diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, kreatif, dan komunikatif. bagian ketiga kurikulum bahasa daerah (l) kurikulum bahasa daerah makassar disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang g undangan dan mengindahkan kearifan lokal. kurikulum bahasa daerah makassarlima tahun sekali. bagian keempat materi ajar bahasa daerah (l) materi ajar bahasa daerah makassar disiapkan oleh pemerintah kabupaten takalar bekerja sama dengan institusi pihak terkait. materi ajar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada (l) dapat diperkaya dengan ihwal yang konseptual dengan keadaan dan perkembangan uuauyu dan tata nilai yang ada pada masyarakat kabupaten takalar. materi ai ajar bahasa daerah makassar bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang lingkungan masyarakat takalar sebagai integrasi tematik yang (l)kompetensi lulusan, dan standar proses. hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil pembelajaran setiap semester dan ijazah. bagian keenam penanggung awal pelaksana penyiapan guru bahasa daerah makassar, dan pengembangan kompetensinya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten takalar. pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah makassar sekolah madrasah menjadi tanggung jawab kepala dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten takalar pengembangan pembelajaran bahasa daerah makassar menjadi tanggung jawab kelompok kerja guru kkg) musyawarah guru mata pelajaran (umur;. bab pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah makassar diperlukan pengawasan oleh pengawas yang berkompeten. pengawas sebagaimana dimaksud pada (r) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa daerah makassar sekolah madrasah. dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah makassar satuan pendidikan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati takalar. standar daerah makassar sumber lain yang (l) bab pendanaan anggaran penyelenggaraan pendidikan muatan lokal bahasa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta skalar. ditetapkan takalar float@gagal aruanzorc rupa.ti diundangkan takalar pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten takalar, l\l,irwan berita daerah kabupaten tai(alar tah{.in nomor burhanuddin |
. bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor ii{ tanduk ol' ali pi t11k~t itl dii ml' tta saya suga iqi.q watt hour meter (kwh) kepada masyarakat kabupaten pesisir barat tah1jk anggaran gar tunai yang esa bupati pesisir barat; menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat kabupaten pesisir barat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, seimbang dan merata sehingga pemerintah kabupaten pesisir barat melakukan percepatan kenaikan rasio elektrik kasi dalam bidang ketenagalistrikan; bahwa kebutuhan masyarakat akan listrik kabupaten pesisir barat sangat urgen dan semakin meningkat, sehingga perlu disikapi dan ditindak lanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah kabupaten pesisir barat; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan percepatan rasio elektrilllmsi eli kabtipatert pesisir barat melalui kegiatan bantuan biaya pemasangan kilo watt hour kwh) kepada masyarakat kabupaten pesisir barat melalui apbd kabupaten pesisir barat pada dpa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka diperlukan petunjuk teknis sebagainurul diatas, maka. pet menetapkan dengan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan biaya pemasangan kilo watt hour kwh) meter kepada masyarakatltah.qtara pertanggung jawabufi tefitafi all menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk klf pelaku alf aan bantuan' saya ell. asargak kilo watt hour kepada masyarakat kabupaten pesisir barat tahun anggaran basi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati kabupaten pesisir barat daerah adalah kabupaten pesisir barat pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten pesisir barat kilo watt hour meter yang selanjutnya disebut kwh meter adalah alat ukur pernakaianenergy listrik biaya pemasangan kwh meter listrik adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kabupaten pesisir barat untuk memperoleh kwh meter listrikisir baratsisir barat perusahaan listrik negara, yang selanjutnya disebut pl', pln persero) adalah sebuah bumn badan usaha milik negara) yang mengurusi aspek kelistrikan indonesia vendor atau biro adalah pihak yang menyediakan jasa pemasangan instalasi rumah tangga dalam bantuan biaya pemasangan kwh meter. standar adalah standar pemasangan instalasi listrik sertifikat laik operasi, yang selanjutnya disebut slo adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh menteri esdm energi sumber daya dan mineral) pt. konsul perdana lndonesia adalah pihak yang mengecek hasil pemasangan instalasi yang dilakukan vendor atau biro dan mengeluarkan slo bard maksud, tuju all dak kaki gip peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pesisir barat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik yang biaya dari apbd kabupaten pesisir barat. petunjuk teknis ini bertujuan menjamin terbitnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bantuan biaya pemasangan kwh meter kepada masyarakat kabupaten pesisir barat ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi arah kegiatan, sasaran dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan. saudi koordinasi dan penyelam'gara alf pakai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi kecamatan dan perajin dalam rangka untuk meminta data masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik seluruh kecamatan yang ada kabupaten pesisir barat. data nama nama keaton penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik tersebut disampaikan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu oleh pekon melalui kecamatan. nama nama calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik ditetapkan melalui surat keputusan bupati kabupaten pesisir barat. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data data penerima bantuan biaya pemasangan kwh. meter listrik yang valid. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik. babi tug dan tanggung jawab pelaksanaan kimia.t dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pesisir barat mempunyai tugas serta bertanggungjawab terhadap pendataan jumlah kepala keluarga yang belum mempunyai kwh meter listrik seluruh wilayah kabupaten pesisir barat serta mentransfer dana dari kas daerah pemerintah kabupaten pesisir barat rekening pt. pln persero] sekaligus bertanggungjawab secara keuangan dalam kegiatan ini; pasal5 pt. pln persero) area kotabumi rayon liwa melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan rasio elektrifikasi serta menyiapkan tenaga profesional dan dukungan lainnya berupa penyediaan kwh meter, komponen pendukung .mengingat data nama nama pelanggan situs resmi pt,pln persero) serta tanggungjawab mutlak terhadap teknis pelaksanaan kegiatan; camat berkoordinasi dengan perajin wilayah masing masing tentang data masyarakat penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik. para perajin menyeleksi nama nama penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter listrik dan menjelaskan hak dan kewajiban bagi penerima bantuan; babi vendor atau biro dalan rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh listrik maka pemerintah daerah perlu mengawasi vendor atau biro selaku penanggung jawab kualitas dari instalasi listrik yang terpasang rumah tangga calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meteran listrik kabupaten pesisir barat sesuai dengan standar utt biaya jasa instalasi listrik rumah tangga bagi calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh listrik dibebankan kepada masyarakat calon penerima bantuan. babi arab kegiatan; 8a8arak; dan rbc alf pelaksanaan kegiatan arab kegiatan bantuan biaya pemasangan kilo watt hour meter kepada masyarakat, dari pemerintah daerah kabupaten pesisir barat melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diarahkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi biaya pemasangan kwh meter sebelas kecamatan yang telah dibangun jaringan listrik oleh pt. pln persero) secara bertahap. sasaran kegiatencana pelaksanaan kegiatan vendor atau biro melakukan pemasangan insta isi listrik ruma.h tangga calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh listrik. pt. konsul perdana indonesia mengecek hasil pemasangan instalasi yang dilakukan oleh vendor atau biro dan mengeluarkan sertifikat layak operasi) sebagai dasar penginputan registrasi online pt.pln persero) pt.pln persero) melakukan penginputan data calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter secara online situs resmi pr. pln persero], dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mentransfer dana nomor rekening pi'.pln persero] berdasarkan nomor registrasi penginputan data masyarakat penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter secara online. penyebaran pemasangan kilo watt hour meter listrik (sebelas) kecamatan mulai dari kecamatan bengkunat secara bertahap. bandara ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki kwh meter listrik pl'. pln persero) penyesuaian seperlunya. berita acara serah terima antara masyarakat dengan pemerintah daerah dilakukan setelah peka ejaan pemasangan kwh meter oleh pt. pln persero) telah diselesaikan. babad monitoring, evaluasi pelaporan monitoring kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pt. pln persero] area kotabumi rayon liwa; evaluasi kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dalam hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pr. konsul perdana indonesia. laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pi'. pln persero) area kotabumi rayon liwa kepada bupati pesisir barat. laporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran pada tahun berikutnya. bantuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki kwh meter listrik pt. pln persero]penyesualan seperlunya, pergeseran dana akan dilakukan secara transfer dati kas daerah pemerintah kabupaten pesisir barat rekening pt. pln persero). berita acara serah terima antara masyarakat dengan pemerintah daerah dilakukan setelah pekerjaan pemasangan kwh meter oleh pt. pln persero) telah diselesaikan. babi ketentuan penutup peraturan bupati kabupaten pesisirdalam berita daerah kabupaten pesisir barat, ditetapkan krui tanggal terus(", 20i diundangkan krui pada tanggal l~m daerah qwp~tenpesisir barat daerah kabupaten pesisir 8arat nomor nomor lam peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tanggal ~cu.o.,\ tentang petunjuk pelaksanaan bantu alf biaya emas.agar kwh (kilo watt hour) kepada masyarakat kabupaten pesisir jahat tahun anggaran latar be1akan dalam rangka mendukung program dibidang ketenagalistrikan, salah satu bentuk energi yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pesisir barat. untuk itu salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitas bantuan biaya pemasangan kwh meter mulai dari tahap pertama yakni kecamatan bengkunat belimbing serta diikuti seluruh kecamatan yang ada kabupaten pesisir barat berdasarkan pertimbangan diatas maka pemerintah kabupaten pesisir barat melalui anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dalam dpa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun anggaran telah dianggarkan bantuan biaya pemasangan kwh meter kabupaten pesisir bb. fat. dana bantuan biaya pemasangan kwh meter kepada masyarakat kabupaten pesisir barat ditetapkan dalamuntuk kelancaran penyaluran bantuan biaya pemasangan kwh tersebut maka perlu diatur dalam petunjuk teknis jenis) yang bertujuan sebagai arahan dan pedoman kepada dinas penanaman medal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pesisir barat, maksud, tujuan dan sasaran maksud sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan biaya pemasangan kwh meter kepada masyarakat penerima bantuan kwh meter. memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan biaya pemasangan kwh meter secara efektif dan efesien. tujuan memberdayakan masyarakat penerima kwh meter; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kabupaten pesisir barat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kabupaten pesisir barat mendorong berkembangnya produktivitas perekonomian masyarakat kabupaten pesisir barat sasaruang lingkup kegiatan besama bantuan keuangan biaya pemasangan kwh meter tahun anggaran sebesar dua milyar enam ratus juta rupiah) kriteria pemasangan kwh meter diperuntukan kepada seluruh masyarakat yang belum memliki kwh meter listrik. kwh meter adalah milik pln persero) area kotabumi rayon liwa dan bukan milik pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dan untuk itu pelanggan dapat merawat dan memelihara secara baik, apabila terjadi kerusakan karena faktor teknis maka segera melapor, pln persero} area kotabumi liwa untuk diganti, biaya rekening listrik perbulan ditanggung oleh masyarakat penerima bantuan, sedangkan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat hanya menanggung biaya pemasangan kwh meter dengan daya kv. biaya pemasangan instalasi dalam rumah ditanggung oleh masyarakat calon penerima bantuan biaya pemasangan kwh meter. nama nama penerima bantuan kwh meter adalah hasil seleksi dari data yang diserahkan oleh perajin melalui kecamatan yang ada kabupaten pesisir barat. (~ tata tata cam penyaluran biaya bantuan semasa ifi y.h mete latd dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan proses pencairan dana bantuan biaya pemasangan kwh meter rekening pf', pln persero) pembayaran jasa instalasi kepada pihak instalatur dilakukan oleh masyarakat ion penerima bantuan kawasan dan pelaporan pengawasan dalam pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pesisir barat dan pr. konsul perdana indonesia; pelaporan para perajin melalui camat diwajibkan melaporkan realisasi pemasangan kwh meter kepada bupati kabupaten pesisir barat melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. penutup demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.engan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang bahwa dalam rangka pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan kabupaten semarang agar ikut aktif berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, maka perlu didukung dengan bantuan dari pemerintah daer, bahwa agar dalam penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu disusunjejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakatpetunjuk.pendahuluan latar belakang organisasi kemasyarakatan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan membantu atau bersama pemerintah menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaanoptimalisasi organisasi kemasyarakatan kabupaten semarang diperlukan suatu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya keterlibatan perserta dan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara optimal. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh semua pihak tidak hanya mengikuti kegiatan yang programa, tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan. upaya diatas diperlukan langkah langkah strategis untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pendekatan dan kegiatan yang tepat, sehingga organisasi kemasyarakatan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan obyektif. untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan diperlukan bantuan anggaran dari pemerintmasyarakat. agarapat berjalan dengan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat maksud dari disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai berikut pedoman dalam penggunaan bantuan, alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban,an anggaran. tujuan pemberian hibah adalah memberikan motivasi kepada organisasi sosial kemasyarakatan kabupaten semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, meningkatkan kinerja organisasi sosial kemasyarakatan sebagai pilar partisipasi bidang pembangunan, khususnya bidang usaha kesejahteraan sosial, cc. terwujudnya optimalisasi pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, dan memberikan kesempatan untuk mendayagunakan ketrampilan dan sumber sumber yang dimiliki dalam rangka memecahkan masalah secara maksimal dan berdayaguna. ii. sasaran. sasaran pemberian hibah adalah organisasi sosial kemasyarakatan kabupaten semarang yang memenuhi persyaratan. ii. kriteria bantuan jenis belanja bantuan dan kelompok belanja bantuan. jenis belanja bantuan adalahkelompok belanja bantuan adalah bantuan tidak langsung. bentuk bantuan.berikan dalam bentuk uang, selanjutnya untuk besarnya bantuan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai jenis jenis bantuannya, penerima dan besaran bantuan. penerima dan besarantetapkan lebih lanjut dalam keputusan bupati semarang. penggunaan bantudipergunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya kesekretariatan, biaya rapat koordinasi, biaya rapat sosialisasi, biaya konsultasi dan kegiatan penunjang operasional lainnya, dan biaya untuk sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan. iv. kriteria bantuan. kriteria penerima hibah adalah sebagai berikut sudah terdaftar sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten semarang, mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas, cc. mempunyai program kerja dan surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan sudah melalukan kegiatan kesejahteraan sosial. mekanisme pemberian bantuan tata cara pengajuan bantuan organisasi sosial kemasyarakatan kabupaten semarang tersebut mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada bupati semarang melalui kepala dinas sosial kabupaten semarang dengan melampirkan rencana anggaran belanja( rab susunan kepengurusan yang masih berlaku, dan foto copy rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan. tata cara penyeleksian penerima bantuan terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh tim teknis yang berada dinas sosial kabupaten semarang. seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan yang diajukan dan survei lapangan terhadap proposal yang diajukan. tata cara penetapan penerima bantuan bupati semarang menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dengan keputusan bupati semarang berdasarkan peraturan daerah kabupaten semarang tentang anggar bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening badan keuangan daerah kabupaten semarang atas usul dinas sosial kabupaten semarang rekening bank penerima bantuan atas nama pengurus organisasinyabantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudinas sosial kabupaten semarang meliputi laporan penggunaan hibah oleh penerima, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, foto bukti kegiatan, dan rincian penggunaan uang. vi. pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengawasan dilakukan dengan menggunakan system pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban spj) keuangan dan laporan kepada kepala dinas sosial kabupaten semarang. dinas sosial kabupaten semarang berkewajiban melakukan petunjuk pelaksaan ini digunakan sebagai acuan sebagai pelaksanaan pemberiagar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku tentang laboratorium kesehatan:td laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan laboratorium kesehatan daerah. kepala unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat kepala utd adalah kepala utd laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatlaboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan kabupaten sambas kelas bab dipimpin oleh seorang kepala utd yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, melalui sekretaris dinas. utd laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala dinas bidang pengelolaan laboratorium kesehatlaboratorium kesehatan berdasarkan kebijakan teknis dinas, penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium kesehatkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan utd sesuaielenggaraan dan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat, pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pengelolaan laboratorium kesehatan, pembinaan dan mengarahkan kegiatan bidang pengelolaan laboratorium kesehatan: penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan laboratorium, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan laboratorium kesehprogram kerja tugas laboratorium kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan kimia, mikrobiologi dan fisika, pelaksanaan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium: pelaksanaan prosedur tetap pengujian, pengambilan sampel dan pengiriman hasil laboratorium, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan urusan kepegawaian dan organisasi, pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga bidang kesekretariatan: penyiapan bahan laporan program kerjbadanserta sumber lain yang sahlaboratorium kesehs.h. pembina bagan susunansambas kepala utd laboratorium kesehatan daerah kelompok jabatan subbagian tata fungsional usaha iii till iil ili lilin titi bupati sambas, ttd tabah roman surili salinan sesuai (lengan aslinya kepala bagian hukum, arjun, s.h. pembina tingkat nip. |
menu provinsi jawa barat peraturan bupati subang nomor tahun tentang penggunaan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati subangdidukung sistem informasi perencanaan yang terpadu dan terintegrasi, bahwa sistem informasi perencanaan pembangunan daerah direndam),direndam). jalan dewi sartika telepon fans subangpenyusunan perangkat daerah kabupaten subang. peraturan bupati nomor tahun tentang implementasi e government lingkungan pemerintah kabupaten subang berita daerah kabupaten subang tahun nomorpemerintah kabupaten subang. bupati adalah bupatielanja daerah. badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten subang yang selanjutnya disebut bp4d adalah okabupaten subang. kepala bp4d adalah kepala badan perencanaan pembangunan pengembangan dan penelitian daerah kabupaten subaratkabupaten subang dengan memperhatikan rpm nasional dan rpm provinsi jawa baratpemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyrakat. rencana kerja dan anggaran opddirendam adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat digunakan oleholehpengguna direndam adalah setiap orang, pemerintah daerah, pemerintah desa kelurahan, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas, direndam. data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata kata, bagan, grafik,dan dapat dipahami oleh orang orang yang mampu memahaminya. akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan direndam yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. administrator direndamoleh pengguna. kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses dprd, pemerintah desa kelurahan, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input secara langsung dalam direndam. kegiatan eksternal opd adalah usulan kegiatan eksternal tetapi di input oleh opd. nama domain adalah alamat internet direndamdirendadirendamsetiap opd. seleksi usulan kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan yang dilakukan oleh bp4d mengatur pengelolaan direndamn perubahan rkd. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan direndam bagi seluruh opembangunan daerah, sistem pengelolaan satu data perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antar pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, sistemdirendam:, dan sistem informasi yang mengatur penyampaian usulan kegiatan, pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan dan penetapan rencana kegiatan pembangunan daerah. bab iii pengelolaan direndam bagian kesatu pengelola direndam susunan pengelola direndam yaitu bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab, sekretaris daerah sebagai ketua, kepala bp4d wakil ketua, sekretaris bp4d sebagai sekretaris menjadi penanggungjawab sektor dan atau koordinator bidang perencanaan pembangunan pada bp4d, kepala bidang pendanaan dan pemerintahan sebagai administrator pusat menjadi penanggung jawab harian pengelolaan direndam, dan kepala sub bidang pengembangan pendanaan pembangunan sebagai administrator utama. administrator utama direndam sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab terhadap keamanan aplikasi, pengelolaan pengaturan atau batas akses atas pengguna aplikasi baik internal ataupun eksternal, dan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi direndam. administrator utama aplikasi direndam sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh tim help desk direndam yang terdiri dari tim teknis, yaitu tenaga ahli personil yang berpengalaman bidang informasi dan teknologi, dan tim pendamping beranggotakan pelaksana bidang pada bp4d yang memiliki keterampilan dalam pengoperasian komputer. tim help deskdirendam serta perbaikan, penyempurnaan serta perawatan direndam, tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati tim help deskdirendam paragraf umum pengguna direndam terdiri dari bupati dan wakil bupati, dprd, opd: pemerintah desa kelurahan, akademisi, dan umum. pengguna direndam sebagaimana dimaksud pada menyampaikan usulan melalui direndam dengan pembagian sebagai berikut pengguna internal, terdiri dari bupati dan wakil bupati, dprd, dan opd. pengguna eksternal, terdiri dari pemerintah desa kelurahan akademisi, dantor pusat direndam. pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dari administrator pusat direndam, dengan ketentuan sebagai berikut mengikuti ketentuan yang berlaku, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis direndam, konfirmasi kepada pemohon dari administrator pusat, konfirmasi dari administrator pusat berupa persetujuan dan penolakan, dan konfirmasi persetujuan dan penolakan merupakan tanggung jawab dari administrator pusat. administrator pusat dapat memberhentikan pengguna direndam, dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem. bagian ketiga pengelolaan direndam opd dan kecamatan paragraf opd pengelolaan direndam pada opd dilaksanakan dengan ketentuan sekretariat bidang yang menangani perencanaan pada opd menjadi penanggung jawab harian direndam pada opd, kepala sub bagian yang menangani perencanaan pada opd menjadi administrator opd, tanggung jawab administrator opd yaitu mengkoordinasikan pengelolaan direndam lingkup opd, melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal setiap bidang utd bagian pada opddirendam pada opd, yang bertugas melakukan input update delete usulan kegiatan opd dalam direndamdirendam beserta kelengkapan administrasi kegiatan. administrator opd dan operator opd ditunjuk oleh kepala opd melalui surat perintah surat penugasan kepala opd dan disampaikan kepada kepala bp4d administrator opd dan operatoropd. paragraf kecamatan pengelolaan aplikasi direndam kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan kecamatan mengelola direndam, camat sebagai penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi direndam, cc. kasual keuangan dan perencanaan kecamatan sebagai administrator kecamatan, tanggung jawab administrator kecamatan, yaitu melakukan koordinasi pengelolaan direndam, melakukan input update delete usulan kegiatan dalam aplikasi direndam beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator direndamdirendam pada kecamatan, yang bertugas melakukan input update delete usulan kegiatan kecamatan dalam direndam beserta kelengkapan administrasi kegiatan, melakukan input update delete usulan hasil musrenbang desa kelurahan dan hasil musrenbang kecamatan dalam direndam beserta kelengkapan administrasi kegiatan. administrator kecamatan dan operator kecamatankecamatan. paragraf lain lain surat perintah surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala bp4d pada permulaan proses perencanaan tahunan. tim pengelola direndam pada opd dan kecamatan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada direndam. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala opd bab isi, tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan bagian kesatu isi, tahapan dan persyaratan pengusulan kegiatan paragraf isi isi direndam terdiri dari rpm e renstra opd cc. rkd musrenbang e senja opd e kua pas paragraf tahapan tahapan pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui direndam mengikuti ketentuan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten subang. ketentuan penjelasan teknis untuk tahapan penyusunan perencanaan melalui direndam dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dalamaplikasi direndamopd, dokumen perencanaan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam mengajukan usulan kegiatan. pengusulanusulan kegiatan yang disampaikan melalui direndam adalah kepala opd bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui direndamdirendamdirendam sebagai berikut melakukan input update delete usulan kegiatan, terdiri dari usulan kegiatan opd, dan usulan kegiatan internal eksternal opd. menyelaraskan usulan senja awal dengan isu strategis dalam rkd dan rpm kabupaten subang, mengesahkan usulan senja awal menjadi senja akhir. pengguna eksternal melakukan proses pada direndam sebagai berikut melakukan input update delete usulan kegiatan, melakukan upload surat pengantar dan proposal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk setiap kegiatan yang diusulkan melalui direndam. penyampaian usulan kegiatan hasil reses dprd dapat di input dalam direndam oleh setiap anggota dprd dan atau sekretariat dprd. proses hasil reses dprd mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. penyampaian usulan kegiatan hasil reses dprdhurufdan melakukan seleksi usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan dan usulan eksternal eksternal skpd. verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam aplikasi direndam tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan awal, tahap kedua, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan penyusunan rancangan awal rkd dan forum opdpenyusundiatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis kepala bp4dditandatangani kepala opd kriteria substansi, yaitu kesesuaian isi proposal dengan usulan kegiatan, kesesuaiopd, dan. bab penanggung jawab bidang, administrator bidang dan koordinator administrator bidang penanggung jawab bidang adalah kepala bidang pada bp4d administrator bidang adalah kepala sub bidang pada bp4d yang ditugaskan menjadi mitra opd dibantu oleh operator bidang. penanggung jawab bidang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. penanggung jawab bidang dibantu oleh administrator bidang melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan dalam direndam. penanggung jawab bidang dan administrator bidang sebagaimana dimaksud dalam dan melakukan proses dalam direndam, yaitu melakukan input update delete usulan kegiatan, dan melakukan seleksi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan. bab seleksi usulan kegiatan prioritas (l) seleksi usulan kegiatan prioritas dilaksanakan untuk mewujudkan konsistensi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan. seleksi usulan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk memilah dan memilih usulan kegiatan yang diusulkan opd sesuai kriteria yang telah ditetapkan serta usulan kegiatan internal eksternal opd yang telah diverifikasi oleh opd. seleksi usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh penanggung jawab bidang dibantu oleh para administrator bidang. masing masing penanggung jawab bidang bertanggung jawab terhadap hasil seleksi usulan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada seleksi usulan kegiatanseleksi usulan kegiatan prioritas dilaksanakan dalam direndam. (l) kriteria seleksi usulan kegiatan prioritas, meliputi kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar dan buku renstra opd. kriteria substansi. yaitu kesesuaian isi proposal dengan usulan kegiatan prioritas, kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam rpm, dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah. kriteria usulan kegiatan prioritas dapat berubah dan atau disempurnakan dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah. hasil seleksi usulan kegiatan prioritas menjadi kewajiban masing masing kepala bidang pada bp4d untuk mengawal setiap usulan kegiatan prioritas pada setiap tahapan perencanaan. seluruh kepala bidang pada bp4d melaporkan secara periodik hasil pendalaman dan seleksi pada setiap tahapan perencanaan dalam direndam kepada kepala bp4drpm, renstra opd, rkd, dan rencana kerja opd. bab vii pengendalian dan evaluasi kepala bp4d melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan direndamdirendam dapat dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan kebutuhan proses perencanaan serta berorientasi pada kemudahan pengguna. perbaikan dan penyempurnaan direndam sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab tenaga ahli tim help desk sebagaimana dimaksud dalam tenaga ahli sebagaimana dimaksud hire (pekerjaan) sesuai kebutuhan dengan mekanisme ketentuan perundang undangan yang berlakuperencanaan pembangunan daerah kabupaten suemas aryumningsih diundangkan subang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten subang ttd drs. abdurrahman berita daerah kabupaten subang tahun nomorberitazona khusus adalah. zona wilayah adalahzona wilayah adalahbab ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi dasar pengenaan pajak reklame, zona wilayah, perhitungan nsr, spr. bab iiipenetapan nilai pajak reklame untuk jenis reklame kain dibulatkan atas dengan jangka waktu menjadi kelipatan tujuh hari. bab zona wilayah zona wilayah terdiri atas zona khusus zona wilayah dan zona wilayah ii. zona khusus sebagaimana dimaksud padadan area sepanjang jalan ahmad yani wilayah kecamatan jatibarang area sepanjang jalan raya timur jatibarang jl. kecanggungan slawi dan area sepanjang jalan raya barat jatibarang kecanggungan slawi). wilayah kecamatan bumiayu area sepanjang jalan pangeran diponegoro wilayah kecamatan kecanggungan area sepanjang jalan jendral sudirman, dan area sepanjang jalan ahmad yawilayah kecamatan losari. zona wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi wilayah kecamatan brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus, wilayah kecamatan jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus:, wilayah kecamatan losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus,, wilayah kecamatan kerana, wilayah kecamatan banjarharjo, j . wilayah kecamatan larangan, wilayah kecamatan tonjong,srspr, reklame megaton videotron, reklame wallpainting pengecatan, reklame kain,(seratus lima puluh persen) dari nor, zona wilayah dengan bobot nilai (pada ditetapkan dengan bobot seratus dua puluh lima persen dari nor. bab vpemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan bupatianalisis jabatan pada perangkat daerah lingkungan pemerint. beberapa ketentuanpengurangan tambahan penghasilan pegawai kehadiran dilakukan apabila tidak hadir tanpa izn surat keterangan rawat inap. pengurangan tambahan penghasilan pegawai kehadiran sebagaimana dimaksud pada maka pada bulan berjalan kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar: tidak ada kabar tk) dikurangi dari besaran sebagaimana dimaksud pada terlambat datang td) atau tidak mengikuti apel pagi dikurangi dari besaran sebagaimana dimaksud pada izin terlambat datangerlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada pulang cepat pc) sebelum jam pulang kerja atau tidak mengikuti apel sore dikurangi dari besaran sebagaimana dimaksud pada izin pulang cepat karena tugas kedinasan tidak dikurangi dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada izin pulang cepatidak masuk kantor sehari penuh diluar masalah sosial dikurangi dari besaran sebagaimana dimaksud pada sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan, maksimal hari tidak dikurangi. tetapi lebih dari hari tanpa surat keterangan dokter dianggap dikurangi dari besaran sebagaimana dimaksud pada sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, rawat inap maksimal hari, dan waktu pemulihan dianggap izin tidak dikurangi dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada cuti tidak dibayarkan, dan il. tidak mengikuti kegiatan kenegaraan seperti apel hari hari besar, apel gabungan dikurangi dan besaran sebagaimana dimaksud pada selain pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dan bagi pegawai negeri sipil yang menandatangani daftar kehadiran pegawai negeri sipil yang tidak hadir diberikan sanksi. sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa tidak dibawakannya tambahan penghasilan pada bulan berjalan. bagi pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan kegiatan jumat bersih lingkungan pemerintah kabupaten empat lawang diberikan potongan tambahan penghasilan sebagai berikut: eselon ii, iii, dan dan fungsional yang disetarakan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang diterima, dan staf dan fungsional sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilanionik muhammad1963070319860wo015takalar. sekretaris adalah sekretaris pada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kabupaten takalar. bidang adalah bidang pada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten takalar. seksi adalah seksipada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten takalar. subbagian adalah subbagianpada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desunit pelaksana teknis daerah selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana teknis daerahpada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten takalar. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa bagian kesatu kedudukan dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan des terdiri atas: kepala dinas, sekretariat subbagian perencanaan subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian, bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, seksi identifikasi dan penguatan kapasitas, seksi pendampingan,bidang pemberdayaan masyarakat, seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat, seksi pemberdayaan sosial dasar dan usaha ekonomi masyarakat, dan seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pembinaan pemerintahan desa, seksi penataan dan kerjasama desa, seksi pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan seksi pembinaan keuangan dan aset desa, utd, jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan masyarakat dan desadipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakansosial, pemberdayaan masyarakat dan desmberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial,rumusan nyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriaarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisij . melaksanakanpemantauan, evaluasi dan pelaporoo. melaksanakanpelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, mengoordinasikan dan melaksanakanpelayanan ketatausahaan, j .sosial, pemberdayaan masyarakat dan desaubbagian perencanaan, m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaubbagij rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi dan perlindungdan perlindungperlindung, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,fasilitasikoordinasimantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana: melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napa, il.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi dan perlindungbidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosi anak dan lanjut usia dan lanjut usia luar panti dan atau lembaga, menyiapkan bahan koordinnyiapkan bahan fasilitlaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan anak dan lanjut usia, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usi, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang seksi rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, penyandang disabilitas,laksanakoordinasi bidang rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas,mberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantaudata pelayanan sosial orang dengan hiv aids (dha), il. menyiapkan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan nap, oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagperlindungan dan jaminan sosial, cc. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, menyiapkan bahan pencegahan, penanganan korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan integrasi sosial, melakukan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran jaminan sosial keluarga, menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial, menyiapkanbahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bidang perlindungan dlindungan dan jaminan sosial, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi perlindungan dan jaminankebijakan bidangnyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteriapemberian bimbingan teknis dan supervisij . memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanasosial dan penanganan fakir miskin, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskinidentifikasi dan penguatan kapasdentifikasi dan penguatan kapaspenyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidangidentifikasi dan penguatan kapasitas. menyiapkanbahan pemberian bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin lingkup kabupateidentifikasi dan penguatan kapasitas, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi identifikasi dan penguatan kapasitasmenyiapkanbahan penyusunan perumuslaksanakan bimbingan teknis,, menyiapkan bahan koordinasi bidang pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan dengan unit instansi terkait. j . menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidangbahan pemberian bimbingan teknis, supervisi sertapemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan. il. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerjasosial, pekerja sosial masyarakat,, oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepaladipimpin oleh seorang kepala seksikelembagaan,cial, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,, ilembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial, oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosialbimbingan teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidangpemberdayaan masyarakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidangpemberdayaan masyarakat, pelaksanaan administrasi bidangpemberdayakoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaantauan, analisis, evaluasi, dan pelapormberikan fasilitasibinamasyarakat, m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidanglembaga kemasyarakatan dan adat seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adatfasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adlembaga kemasyarakatan danlembaga kemasyarakatan danmberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pengembangan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adpembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatlembaga kemasyarakatan dan adat, oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adsosial dasar dan usaha ekonomi masyarakat seksi pemberdayaan sosial dasar dan usaha ekonomi masyarakaterdayaan sosial dasar dan usaha ekonomisosial dasar dansosial dasar dan usaha ekonomipemberdayaan sosial dasar dan usaha ekonom, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidik, kerukunan dan ketentraman desa, mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis sosial dasar dan usaha ekonomi masyarakat, j ., tata kelola ekonomi desa, pelaksanaan permodalan usaha ekonomi desa dan usaha keuangan mikro, pelaksanaan pelembagaan dan pengembangan badan usaha milik desa bum des), usaha ekonomi produktif, pengembangan kewirausahaan desa dan pemberdayaan usaha ekonomi keluargsosial dasar dan usaha ekonomi masyarakat, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan sosial dasar dan usaha ekonomi masyarakatkndayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat gunndayagunyagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat gutepat gunkebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna, pemasyarakatan dan kerjasama teknologikonservasi dan rehabilitasi lingkunganj . mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat gunyagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat gunamerintahan desa bidang pembinaan pemerintahan desakoordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pemerintahan desa pembinaan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pemerintahan desa, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidangpembinaan pemerintahan desa, pelaksanaan administrasi bidangpembinaan pemerintahan deskoordinasi dan sinkronisasi pelaksananyusun norma, standar, prosedur dan kriteriapemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporj . memberikan bimbingan teknis dan supervisiinaan pemerintahan desa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pembin fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan kerjasamaataatatugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan kerjasama desa, melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan dan kerjasama desa, mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penataan desa dan kerjasama desa, melakukan fasilitasi kerja sama antar desa dalam daerahkerjasamabadan permusyawaratanmusyawarahnataan dan kerjasama desa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penataan dan kerjasamaadministrasi pemerintahan desa seksi pembinaan administrasi pemerintahan desainaan administrasiadministrasiadministrasiadministrasi pemerintahan desa, merumuskan kebijakan database dan atau sistem informasi desaukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi penataan administrasiinaan administrasi pemerintahan desa, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan administrasi pemerintahankeuangan dan aset desa seksi pembinaan keuangan dan asetmbinaan keuangan dan aset desmbinaan keuangan dan auangan dan aina keuangan dan aset desa, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset, j ngoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis binambinaan keuangan dan aset desa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan keuangan dan asetsosial, pemberdayaan masyarakat dan desanomor tahun dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa tentang kedudukan, susunan bupatentakalar organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kepala dinas kabupaten takalarbidang bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dan bidang pembinaan perlindungan jaminan penanganan fakir miskin pemberdayaan sosial masyarakat pemerintahan desa rehabilitasi sosial anak seksi pemberdayaan lembaga seksi penataan dan identifikasi dan dan lanjut usia penguatan kapasitas kemasyarakatan dan adat kerjasama desa seksi seksi seksi seksi pembinaan penyandang disabilitas aman gan, pemberdayaan sosial administrasi pemberdayaan dasar dan usaha ekonomi tuna sosial dan korban masyarakat, penyaluran masyarakat pemerintahan desa perdagangan orang bantuan stimulan dan penataan lingkungan seksi pendayagunaan seksi perlindungan dan jaminan sosial aan sumberdaya alam dan pembinaan keuangan kepahlawanan dan teknologi tepat guna restorasi sosial bupati takalar, utd syamsuar |
tbantuan keuangan dari pemerintah provinsi jawa tengah kepada pemerintah kabupaten kendal pada tahun anggaran sesuai surat gubernur jawa tengah nomor tanggal pebruarijdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idpekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kendal, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kendal, badan perencanaan, penelitian dan pengembangmoh. tha berita daerah kabupaten kendal tahun nomor jdih.kendalkab.go.id |
diriskb) menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor dan nomor:in basah huk kan jai nbopakano berita tingkat yp |
salinan pati bupati semarang provinsi jawa tengah, menimbang bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial kabupaten semarang dapat berjalan tertib, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran, perlu disusun peraturan bupati sebagai pedoman sebagai dasar pelaksanaannya, bahwaketentuan bab huruf angka huruf danpengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: hibahsalah satu kriteria paling sedikit sebagai berikut:ersifat nirlaba, sukareladaerah, dan berkedudukan luar wilayah administrasiparagraflaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah daerah, dan cc. memiliki sekretariat wilayahdapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada bupati. bupati memerintahkan kepala skpd terkait untuk melakukan verifikasi evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada belanja hibah dianggarkanbelanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai deng, bentuk bantuan (uang barang jasa), penerima dan besaran bantuan, penggunaan bantuan, kriteria penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan: tata cara pengajuan bantuan, tata cara penyeleksian penerima bantuan, tata cara penetapan penerima bantuan, tata cara penyaluran bantuan, mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan dan sanksi, dan penutup. hibah berupa uang, barang dan atau jasaatau jasbelanja hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada pemerintah daerah lainnya, hibah kepada badan usaha milik negara, hibah kepada badan usaha milik daerah, hibah kepada badan atau lembaga, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, hibah kepada koperasi, hibah bantuan keuangan kepada partai politik rincian objek dan sub rincian objek belanja disesuaikan dengan uang, barang dan atau jasa yang akan dihibahkan. subkepala skpd selaku pengguna anggaran menyusunskpd yang menyalurkan hibah wajib memberikan tembusan kepada camat dan lurah kepala desa pada lokasi penerimadan besaran bantuan yang dihibahktanda terimahibah, dan apabila diberikan pada bulan desember paling lambat disampaikandalam wilayah administratif daerah. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam rangka membantu penyandang masalah sosial kesejahteraan sosial, pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan sosial untuk orang terlantar kehabisan bekiberikan secara langsung kepadaatau barang terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat dapat berupa:usulan kepala skpd. anggota kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan tertulis kepada bupati melalui skpd sesuai dengan urusan kewenangannya. kepala skpd terkait melakukan verifikasi evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada dan jenis belanja bantuan (uang barang): bentuk bantuan (uang barang), penerima dan besaran bantuan: penggunaan bantuan, kriteria penerima bantuan: mekanisme pemberian bantuan: tata cara pengajuan bantuan: tata cara penyeleksian penerima bantuan: tata cara penetapan penerima bantuan: tata cara penyaluran bantuan: mekanisme pertanggungjawaban: pengawasan dan sanksi: dan penutup. penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dianggarkan pada skpd terkaitpagu alokasi bantuan sosialntuan sosial berupa uang dan barang yang direncanakan, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya), rincian objek dan sub rincian objek disesuaikan dengan bantuan yang akan diberikan. subpenganggaran bantuan sosial yang tidakirencanakan sebelumnya, dilakukan oleh kepala skpd terkait kepada pejabat pengelola keuangan daerah. bantuan sosial berupa uang atau barang, jenis bantuan dan besaraneterai cukup,untuk pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar. pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati tersendirbantuan sosial, dan apabila diterima pada bulan desember paling lambat disampaikan selambat lambatnyayang melaksandalam hal melakukan verifikasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan terdapat kesalahan dalam penetapan sasaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepala skpd yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan, ttd suko marino berita daerah kabupaten semarang tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya jaya, bagian hukum sekitar jat daerah kabupaten semarang, span aryan nip |
ala nasngkat daerah adalah pelaksana pemungut pajak daerah. kepala adalah kepal(dl) insentif diberikan kepada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah. perangkat daerah daerah, dan pihak lain yang membantu perangkat daerah(l) perangkat daerahbumi bangunan perdesaan perkotaan dan (dua puluh lima persen) untuk pajakbumi bangunan perdesaan perkotaan dan (lima puluh persen) untuk pajak daerahseluruh pajak daerah lainnya dari target penerimaan,dan triwulan ke penerimaan dan penyetoran kas daerah sebesar (seratus persen) untuk untuk seluruh pajak daerah lainnya dari target penerimhal(l) kepala perangkat daerahan belanja gaji dan tunjangan bupati wakil bupati serta rincian objek belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi bupati wakil bupati atas pemungutanariwisatariwisatariwisatariwisatariwisata, terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang ekonomi kreatifariwisatabidang pariwisataebijakan operasionalmonitoring dan evaluasiekonomi kreatif bidang ekonomi kreatifdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang ekonomi kreatif, menyelenggarakan fungsi: a.perumusebijakan operasionalmonitoring dan evaluasifungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang ekonomi kreatifa5 din, pembina vip t9 |
salinan remas bupati rembang provinsi jawa tengah peraturan bupati rembangberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlupengelolapengelola kegiatan dbm eks ppm m pd, kesepakatan penyertaan modal pendirian bum desa bersama yang berasal dari modal milik masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan modal dari penyertaan pemerintah desa pendiri bum desa bersama yang disalurkan langsung kepada rekening bum desa bersama paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak keputusan mad, struktur organisasi bum desa bersama terdiri atas penasehat, pengelola operasional dan pengawas, anggaran dasar bum desa bersama, anggaran rumah tangga bum desa bersama, rencana program kerja bum desa bersama, dan h.rekomendasi untuk melaksanakan pendaftaran dan sertifikasi badan hukum bum desa bersama yang terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka tertib administrasi dan menjamin pelaksanaan pembentukan pengelola dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan kelengkapan administrasi dalam semua tahapan. format format untuk memenuhi kebutuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi: berita acara musyawarah desa, berita acara mad, peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan lain lain sebagaimana terlampir dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa badan usaha milik desa bersama. bab pembinaan pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama pembinaan terhadap pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusatbab vii pengawasan dan evaluasi pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: menerima laporan dari tim fasilitasi transformasi kecamatan tentang tahapan pelaksanaan serta perkembangan pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama dari waktu waktu: udaerah, supervisi pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm menjadi bum desa bersama,pemerintah daerahsecara berjenjang kepada pemerintah provinsi dan pusatpemerintah. bab viii organisasi, pengurus dan pegawai bum desa bersama organisasi bum desa bersama terpisah dari pemerintah desa organisasi bum desa bersama terdiri atas: mad:, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. bagian kesatu mad mad sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam bum desa bersama. madmad berwenang: menetapkan pendirian bum desa bersama, menetapkan anggaran dasar desa bersama, membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat bum desa bersama, mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional bum desa bersama, mengangkat pengawas bum desa bersama, mengangkat sekretaris dan bendahara bum desa bersama, memberikan persetujuan atas penyertaan modal padmemberikan persetujuan atas kerja sama bum desa bersama dengan nilai, jumlah investasiersama, il. menetapkan pembagian besaran laba bersih bum desa bersama, menetapkan tujuan penggunaan laba bersih bum desa bersama, memutuskan penutupan unit usaha bum desa bersama, oo. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha bum desa bersama dan atau unit usaha bum desa bersama yang diserahkan kepada desa, menerima laporan tahunanersama dengan asetersama karena keadaan tertentu:. keputusan mad diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. mad terdiri atas: mad tahunan: dan mad khusus. mad tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit dilaksanakan memutuskan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional. mad sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan paling lama (enam) bulan setelah tahun buku lampau. madad. madad khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang mad tahunan. tata cara, dan tempat penyelenggaraan mad tahunan dan mad khusus diatur dalam anggaran dasar bum desa bersama. bagianpenasihat bagi bum desa bersama, dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial yang dipimpin oleh ketua dewan penasihat. jumlah, pengorganisasian hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat bum desa bersama diputuskan dalam mad kemampuan, dan kebutuhan bum desa bersama. jumlah dewan penasihat sebagaimana dimaksud adalah sejumlah desa tiap tiap kecamatanmenetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan mad, melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usahad dalam laporan keuangan, menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan bum desa bersama berdasarkan keputusan mad, bersama dengan pengawasdan bersama dengan pengawasersama, menelaah rancangan, rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja bum desa bersama berdasarkan keputusan mad, menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi bum desa bersama sesuai dengarersama, bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha bum desa bersama untuk diajukan kepada mad, memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi bum desa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan atau keputusan mad:, dan h.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan. bagian ketiga pelaksana operasional pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dipilih dan ditetapkan oleh mad. madmilihan pelaksana operasional dapat melalui mekanisme pemilihan langsung pada forum mad dan pemilihan tidak langsung. pemilihan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dengan cara seleksi oleh panitia seleksi dan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kondisi yang terbaik tiap tiap kecamatan dengan tetap memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terpilih. penentuan mengenai sistem yang dipilih untuk pemilihan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada diputuskan dan hasilnya ditetapkan melalui mad, pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur utama bum desa bersama dan jajarannya,beruntuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar bum desa bersama. jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh mad sesuai dengan kebutuhanersama. pelaksana operasional bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam memegang jabatan selama (limmasa purna baktinya sampai dengan usia pensiun yaitu (lima puluh delapan) tahun. apabilasebagaimana dimaksud pada ada yang pensiun, maka kekosongan posisi tersebut dilaksanakan pengisian sesuai ketentuan yang berlaku padrangga, dan keputusan madtangga, dan keputusan mad, mengoordinasikan pelaksanaan usahersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai bum desa bersama, mengangkat dan memberhentikan pegawaiukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahasanakan pembagian besaran lama bersih bum desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh mad, melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih bum desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh mad, melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh mad:ad, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta mewakiliersama untuk kepentingan bum desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan bum desa bersama, serta mewakiliersama, keputusan mad, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun dan melaksanakan rencana program kerja bum desa bersama, menyusun laporan kegiatan dan keuangan bulanan, semester pelaksanaan pengelolaan usahersama untuk diajukan kepada madersama kepada penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan bum desa bersama kepada mad. bagian keempat pengawas pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf dipilih dan ditetapkan oleh mad. mad dibidang pengawasan dan auditseseorang untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar bum desa bersama. jumlah pengawas ditetapkan oleh mad sesuai dengan kebutuhan bum desa bersamersama. pengawas bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam dengan masa bhakti jabatan selama (lima) tahun dan dapat dipilih dan ditetapkanbersama dengbersama dengan penasihat:: atas perintah mad yang berpotensi dapat merugikan bum desa bersama, memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha bum desa bersama: dan h.hal hal terkait dengan pengawasan, pengendalian dan audit oleh pengawas selanjutnya diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. pengawas sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusanad dan atau ketentuan peraturan perundang undangan, b.melakukan audit rutin dan investigatif terhadap laporan keuangan bum desa bersama, menyampaikan laporan basil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada mad, d.melakukan telaah atas laporan bulanan dan semester pelaksanaan pengelolaan usahadersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada mad, bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha bum desa bersama untuk dijadikan bahan pembahasan dan masukan kepada mad, h.memberikan penjelasan atau keterangan tentang, dan hasil pengawasan dalam mad. bab pegawai bum desa bersama pegawai bum desa bersama merupakan pegawai yang pemilihan, pemberhentian, hak dan kewajibannya diputuskan dalam forum mad dan diatur dalamersama sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris,milihan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui madbab gaji dan tunjanganrujersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk selanjutnya diputuskan dalam forum mad. pegawaibum desa bersama sebagaimana dimaksud pada meliputi: gaji, dan atau b.tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan bum desa bersama. bab modal, aset dan tambahan modal bum desa bersama bagian kesatu modal modal awal bum desa bersama pembentukan dari eks ppm m terdiri atas: penyertaan modal desa desa yang membentuk bum desa bersama, penyertaan modal milik masyarakat kecamatan lokasi eks ppm m pd, cc. penyertaan modal masyarakat desa dan atau pihak ketiga apabila diperlukan, dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam mad untuk menambah modal. penyertaan modal awal pemerintah desa desa sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari apb desa paling sedikit sebesar rp5. (lima juta rupiah) dari setiap desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dan tercantum dalamsemua aset yang dialihkan milik masyarakat kecamatan lokasi eks ppm m pd. penyertaan modal pemerintah desa desa dan atau masyarakat desa untuk:odal awal pendirian bum desa bersama, dan atau b.penambahan modal bum desa bersama. penyertaan modal desa desa sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: a.uang, dan atau b.barang termasuk tanah dan bangunan. penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada berupa: a.uang, dan atau b.ad. penyertaan modal desa desa dan atau masyarakat desa untuk penambahan modal bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk: pengembangan kegiatan usaha bum desa bersama dan atau unit usaha bum desa bersama, dan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. penyertaan modal yang berasal dari desa desa dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disalurkan langsung kepada bum desa bersama paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak pembentukan bum desa bersama melalui madisalurkan dalam rekening bum desa bersamaan barang dicatat dalam laporan keuangan bum desa bersama. dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modalersama sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada mad setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas bum desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan usaha. rencana penambahan modal bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dibahas dan diputuskan dalam mad. penambahan modal bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa dan anggaran dasar bum desa bersama. bagian kedua aset asetd.pinjaman, dan atau sumber lain yang sah. perkembangan dan keberadaan aset bum desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. bum desa bersama melakukan pengelolaan aset berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. bum desa bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pihak lain yang tidak mengikat. bantuan sebagaimana dimaksud pada menjadi asetgian ketiga pinjamanersama: b.d.sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar bum desa bersama. bab xii tata kelola penyelenggaraan bum desa bersama hasil pembentukan dari pengelola kegiatan dbm eks ppm m bum desa bersama hasil pembentukan dari eks ppm m yang selanjutnya disebut bum desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa desa dalam lingkup wilayah kecamatan lokasi eks ppm musaha bum desa bersama hasil pembentukan dari eks ppm m adalah kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh bum desa bersama. unit usaha bum desa bersama hasil pembentukan dari eks ppm m bersam bersama. badan hukum bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada secara administrasi pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. tata cara mengenai pendaftaran badan hukum bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab xiii pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat kegiatan usaha dbm eks ppm minventarisasi aset dan aktiva tetap yang masih menggunakan nama pribadi pengelola untuk dipastikan kepemilikannya dan dihampiri dengan keterangan status kelanjutan penggunaanyakecamatan dalam (satu) wilayah kabupatenbagian kesatu prinsip dasar satuan perhitungan pengelolaan usaha dana bergulir pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan tetap berpedoman aturan aturan teknis operasional pengelolaan yang sudah berjalan petunjuk teknis operasional pergiliran, anggaran dasar anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur dan aturan teknis lainnya. prinsip dasar dan satuan perhitungan pengelolaan operasional dana bergulir masyarakat antara lain sebagai berikut: dana bergulir masyarakat spp uep dan lainnya (operasional) dikelola dan ditampung melalui perbankan milik pemerintah, kas tangan (cash hand) yang dipegang oleh manager keuangan setelah dikurangi untuk kebutuhan operasional harian paling banyak sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah): kas tangan (cash hand) dana angsuran dari kelompok manfaat spp uep karena tidak bisa disetorkan bank rekening spp uep bank penampung, maka harus dibuatkan berita acara oleh manager keuangan diketahui oleh direktur dana bergulir masyarakat dan dewan pengawas, besaran idle capital dana yang ada bank spp uep paling banyak sebesar (lima belas persen) dari jumlah asset dalam jangka waktu minimal (tiga) bulan berturut turut, dalam pengelolaan dana bergulir termasuk katagori berhasil apabila capaian realisasi pergiliran, pendapatan dan surplus dari target yang direncanakan paling sedikit (sembilan puluh persen) dalam hitungan (satu) tahun, dalam penyusunan rencana angsuran pergiliran (pokok dan jasa) katagori berhasil mencapai target kinerja apabila kelancaran angsuran paling sedikit dan pengendalian kondisi non performing loan npl) paling banyak 5y6 dari hitungan (satu) tahun, penyesuaian nilai (evaluasi) terhadap asset yang mengalami perubahan yaitu penyusutan pada inventaris, gedung, sarana prasarana, kendaraan, peralatan, mesin dan lain lain, dan penyesuaian nilai (tambah) pada asset tetap, tanah). perhitungan penyusutan inventaris dengan cara memperhitungkan jenis dan masa ekonomis barang secara periodik, perhitungan penambahan nilai pada asset tetap berupa tanah dapat mendasar pada keterangan pejabat setempat (kepala desa) dimana lokasi asset tanah tersebut berada paling tidak setelah dan setiap tahun dari waktu pembelian atau akibat perubahan status sekitar lokasi tanah dimaksud, pinjaman awal kelompok kelompok dalam satu desa yang berasal dari dana pagu blm ketika masih fase program tidak menjadi modal awal lingkup masyarakat dalam satu desa, maka tidak bisa menjadi tolok ukur perhitungan bagi hasil pendapatan lain lain bagi desa dan yang menjadi salah satu perhitungan besaran pendapatan lain lain untuk desa yaitu jasa dari angsuran kelompok manfaat spp uep yang sudah masuk menjadi pendapatan unit dana bergulir masyarakat dalam hitungan tahun tutup buku, besaran perhitungan biaya operasional unit usaha pengelola dana bergulir masyarakat katagori mampu membagi surplus paling banyak sebesar (empat puluh persen) dari perhitungan rencana pendapatan tahun berjalan, il. besaran perhitungan biaya operasional unit usaha pengelola dana bergulir masyarakat katagori tidak mampu membagi surplus paling banyak sebesar (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan rencana pendapatan tahun berjalan dengan membiayai semua unit kerja kecuali belanja non operasional, rasio katagori kemampuan untuk pemupukan modal dari hasil usaha sendiri (surplus ditambah jumlah cadangan resiko kredit (satu) tahun sebagai berikut: s d dari modal pergiliran termasuk katagori rendah, s d dari modal pergiliran termasuk katagori sedang, dan diatas dari modal pergiliran termasuk katagori tinggi. besaran prosentase cadangan resiko kredit atas kolektibilitas pinjaman piutang sebagai berikut:, dan kolektibilitas cadangan resiko kredit sebesar dari saldo pinjaman. bagian kedua pengelolaan hasil hasil usaha unitsebagai tambahan modal usaha, dan hasil usaha yang dibagikan. besaran pembagian pengelolaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas dan diputuskan dalam forum mad dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: pendapatan jasa dikurangi biaya, apabila hasilnya selisih lebih maka terjadi keuntungan (surplus), apabila hasilnya selisih kurang minus maka terjadi kerugian (defisit), keuntungan surplus sebagaimana dimaksud huruf yaitu surplus bruto.kreditdana bergulir dan kegiatan laidana bergulirusaha minimal (empat puluh persen), dana sosial minimal (tujuh belas persen), operasional dan penguatan kelembagaan maksimal (tiga puluh persen), bagi hasil desa maksimal (sepuluh persen): dan reward bagi kelembagaan maksimal (tigyaitu dana sosial minimal (tujuh belas persen) untuk kegiatan sosial penanggulangan kemiskinan antara lain berupa pemberian sembako, santunan yatim, pembangunan rumah tidak layak huni rth) dan kegiatan lainnya dibahas dan diputuskan pada forum mad yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga,meliputi jajaran direktur utama, dewan penasehat, dewan pengawas dan jajaran unit usaha dana bergulir masyarakat selain direktur, manager tata usaha dan manager keuangan, dan pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana pada huruf angka untuk bagi hasil desa maksimal disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan lain lain desa yang besarannya tiap tiap desa mempertimbangkan besaran kontribusi pendapatan jasa tiap tiap desa terhitung dalam satu tahun anggaran dan diputuskan dalam forum mad. hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka digunakan untuk: penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat, dan atau penambahanad.ad,ad dan dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa. hasil usaha yang menjadi bagian desa desa sebagaimana dimaksud dalam huruf disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan lain desa dalam anggaran pendapatan belanja desa digunakan untuk lingkup kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan dana bergulir oleh kelompok spp uep. bab xiv unit usaha bum desa bersama selain dana bergulir masyarakat bum desa bersama pembentukan dari dbm eks ppm m dapat membentuk unit usaha baru bum desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi unsur tahapan kajian dan kelayakan usaha selain pengelolaan dana bergulir spp uep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembentukan unit usaha lain bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada tidak boleh bersifat spekulatif, harus direncanakan dan dilaksanakan tahapan tahapan rencana kerja tindak lanjut serta kajian kelayakan usaha sebagai berikut: pembentukan tim perumus kajian kelayakan usaha, penggalian gagasan, potensi dan inventarisasi jenis jenis usaha, analisa uji kelayakan jenis jenis usaha, penentuan jenis usaha, identifikasi kebutuhan jenis usaha yang dipilih meliputi, deskripsi usaha, modal usaha, tempat, manajemen, pengelola, operasional prosedur pengelolaan usaha dan sistim pengelolaan hasil usaha, perhitungan simulasi pengelolaan break even point atas usaha yang direncanakan, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. dalam hal unit usaha bum desa bersamaersama. bum desa bersama dapat memiliki modal investasi luar unit usaha bum desa bersama setelah mendapat persetujuan mad. untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada: masyarakat, unit usaha bum desa bersama dapat melakukan kegiatan usaha dengan lingkupb.industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan, d.usaha pada sektor lain yang memenuhi unsur kajian dan kelayakan usaha. dalam pelaksanaan operasional usaha bum desa bersama sebagaimana tersebut pada dapat membentuk badan usaha yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana tersebut pada diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bum desa bersama. bab pengadaan barang dan atau jasa pengadaan barang dan atau jasa padersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau setidaknya oleh seluruh desa desa dan masyarakat desa lingkup kecamatan lokasi bum desa bersama. ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan atau jasa pada bum desa bersama sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvi kerjasama bum desa bersamlembaga,antara lain meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha atau lembaga non pemerintah seperti perbankan, koperasi dan lainnya,bum desa maupun, dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pad, selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada bum desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha, tetapi tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya, kerja sama usah,ad sesuai kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar bum desa bersama. kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bidang antara lain alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, sertakerja sama desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerja dalam musyawarah desaingkapiksa ppm m pddatapokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan madyangmendapat persetujuan dari penasihat dan pengawas. bab xvii pembagian hasil usaha hasil usaha unit kegiatan selain dana bergulir masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya termasuk pajak dan retribusiuntuk tambahan modal usaha, dan hasil usaha yang dibagikan. pembagian pengelolaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada huruf setidaknya dilaksanakan dalam waktu (dua) tahun dari hasil pengelolaan dan atau surplus yang telah dihasilkan dapat untuk dibagi berdasarkan perhitungan dan kelayakan operasional dibahas dan diputuskan dalam forum mad dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: pendapatan usaha dikurangi biaya, hasilnya selisih lebih atau surplus, keuntungan surplus sebagaimana dimaksud huruf yaitu surplus bruto,usahayang dilaksanakausahaminimal (tiga puluh persen), dana sosial minimal 10y6 (sepuluh persen), operasional dan penguatan kelembagaan maksimal (dua puluh lima persen), bagi hasil desa maksimal (tiga puluh persen), dan s.reward bagi pengelola operasional maksimal (lim(dua) untuk dana sosial minimal 10y6 (sepuluh persen)yaitu untuk kegiatan sosial yang dalam pelaksanaannya dibahas dan diputuskan pada forum mad dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga.(dua puluh lima persen) meliputi jajaran direktur utama, dewan penasehat, dewan pengawas dan jajaran unit usaha selain direktur dan manager. pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf angka untuk bagi hasil desa maksimal (tiga puluh persen) disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan asli desa yang besarannya tiap tiap desa sesuai dengan penyertaan modal desa. bab xviii laporan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksana operasional wajib menyusun laporan pengelolaan kegiatan usaha dan keuangan bum desa bersama berdasarkan laporan masing masing unit usaha bum desa bersama dengan diperiksa oleh dewan pengawas kepada dewan penasehat setiap periode bulanan, semester dan tahunan dengan jangka waktu penyusunan sebagai berikut: a.laporan periode bulanan disusun dan disampaikan selambat lambatnya satu minggu pertama pada bulan berikutnya, b.laporan periode semester disusun dan disampaikan selambat lambatnya dua minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester, dan laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pengelola operasional kepada dewan penasehat dengan tembusan kepada pembina kecamatan dan kabupaten. laporan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan narasi atas pengelolaan yang bersifat informatif, faktual, jelas, sistematis dan akuntabel setidaknya mencakup hal hal sebagai berikut: gambaran umum, rencana kegiatan, realisasi kegiatan, kendala permasalahan, dan masukan solusi dan rekomendasi. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada setidaknya memuat tentang: neraca, laba rugi, perkembangan pengelolaan usaha, inventaris, asset tetap dan asset lainnya, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran lampiran pendukung sebagaimana mestinya. setiap unit kerja usaha pengelola operasional bum desa bersama berkewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara internal oleh unit kerja usaha pengelola operasional maupun bersama sama dengan jajaran pengelola operasional, dewan penasehat dan dewan pengawas. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada sekaligus membahas rencana kerja pada periode selanjutnya yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan untuk periode setiap bulan dengan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dicapai, evaluasi kinerja bersama sama oleh jajaran pengelola operasional, dewan penasehat dan dewan pengawas bum desa bersama dengan melibatkan unsur pembina kecamatan dan kabupaten yaitu perangkat daerah yang mengampu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. evaluasi kinerja sebagaimana disebut pada dilaksanakan dalam periode bulanan, semester dan tahunan setelah masing masing periode laporan tersebut diaudit oleh dewan pengawas. laporan pertanggungjawaban pengelolaan bum desa bersama tutup buku sesuai dengan tahun tanwin terhitung mulai januari sampai dengan desember disampaikan oleh pelaksana operasional kepada semua pemerintah desa dan seluruh masyarakat kecamatan lokasi bum desa bersama melalui forum mad. mad sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh jajaran pelaksana operasional dan diikuti oleh dewan penasehat, dewan pengawas, utusan delegasi desa, unsur kecamatan dan kabupaten dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bum desa bersama. materi yang menjadi pembahasan dalam mad pertanggungjawaban yaitu hasil kinerja selama satu tahun anggaran dan rencana kinerja pada tahun anggaran berikutnya yang telah dibahas dalam rapat evaluasi dan perencanaan. pelaksanaan mad sebagaimana dimaksud pada paling lambat sampai maret tahun berikutnya. bab xix pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengembangan bum desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pembinaan dan pengembangan bum desa bersama sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah yang mengampu bidang lainnya dan atau pihak lainnya dengan mempertimbangkan sesuai kebutuhan pembinaan. pembinaan dan pengembangan bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien. pembinaanersama, peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi bum desa bersama, cc. penguatan pengelolaan usaha bum desa bersama dan unit usahersama, cc. peningkatan kapasitas penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum desa bersama, penguatan citra bum desa bersama sebagai badan hukum, diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan bum desa bersama, penyelenggaraan konsultasi dan atau pendampingan terkait kelembagaanersama, dan h.penyediaan klinik konsultasi bum desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah. strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasiersama termasuk mad, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasionalersama. strategi penguatan pengelolaan usaha bum desa bersama dan unit usahersamersama dan atau unit usahersama dan unit usahersama, fasilitasi dan penguatan kerja sama bum desa bersama dengan dunia usaha, fasilitasi dan penguatan kerja sam, bersama:ersameusahajersamersama. bab penutupan unit usaha bum desa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha bum desa bersama, dalam hal sebagai berikut: terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan usaha, b.terdapat indikasi bahwa unit usahersama, sebab lain yang disepakati dalam mad, dan atau e.ersama sebagaimana dimaksud padaersama. bab xxi ketentuan peralihan bum desa bersama yang pembentukannya difasilitasi oleh bad eks ppm sebelum peraturan bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penyesuaian dengan peraturan bupati ini terhitung sejak peraturan bupati ini berlaku sampai dengan batas waktu pelaksanaan peralihan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersamair pate rembang i2( set yan wae deh raha, s.h., pembina nip. lampiran: peraturan bupati rembang nomor tahun tentang tata cara pembentukn pengelolaan kabupaten rembang struktur organisasi bum desa bersama terdiri atas: mad madadkepala bidang dan sekretaris kepala bidang merangkap anggotaad diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas upk dbm eks ppdan dipilih melalui mad serta disahkan dalam peraturan bersama kepala desa selanjutnya diatur dan jajarannya. eks ketua bad ppm dapat ditunjuk sebagai direktur utama dibantu sekretaris dan bendahara eks bad ppm berdasarkan keputusan mad. jajaran pelaksana operasional unit usaha dana bergulir masyarakat sebagai berikut: direktur pengelolaan dana bergulir masyarakat dijabat oleh eks ketua upk ppmijabat oleh sekretaris upkijabat oleh bendahara upkpk dbm eks ppm m pd, bertanggung pk dbm eks ppm m pd, bertanggung ad mengenai penyehatan pinjaman dan melaporkan permasalahan dan memberikan rekomendasi. pelaksana operasional unit usaha baru dan pengembangan usaha bum desa bersama selain dana bergulir masyarakat dapat dilaksanakan oleh direktur dan dibantu oleh jajarannya sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan sumber daya pengelolaan usaha yang efektif, optimal dan efisien. struktur organisasi bum desa bersama musyawarah antar desa pengawas direktur utama penasihat direktur pengelolaan dbm direktur usaha baru manajer tata usaha ema manajer keuangan manajer verifikasi manajer ppm manajer pendanaan berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat bad badan usaha milik desa bersama yang selanjutnya disingkat bum desa bersama adalah badan hukum yang didirikan bersama olehbab prinsip dan tujuan dan melindungi masyarakatserta berkelanjutan. tuju, memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemerintah desa untuk melakukan kerja sama antariksa dalam bentuk bum desa bersamaiii pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan dbm eks ppm msatuan rumusan perhitungan upah gaji honor ketentuan umum biaya operasional pengelola dbm eks pengurus upk yang diperkenankan maksimal selama (satu) tahun sebesar: kurang dari 65y60 lebih dari 55y9 lebih dari 45y6 dari pendapatan jasa pinjaman spp dan uep dari besarnya operasional pada point (satu) tersebut biaya gaji honor pengelola dbm eks pengurus upk, maksimal sebesar: kurang dari 55y6 lebih dari 45y6 lebih dari dari jumlah biaya operasional dbm eks pengurus upk ketentuan khusus komponen honor dbm eks upk meliputi: gaji dasar merupakan gaji dasar masing masing pengelola dbm eks pengurus upk, besarnya sama dengan umk yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. kenaikan gaji berkala kgb) nilai kenaikan berkala, merupakan perkalian masa kerja kali nilai kgb besaran kgb pertahun rp30. (tiga puluh ribu). besarnya kgb ini bisa ditinjau (dua) tahun sekali. rata rata saldo pinjaman bersih: adalah saldo pinjaman bulan januari sampai dengan desember tahun sebelumnya dibagi (dua belas) dikurangi dengan nominal kolektibilitas dan (perhitungan bulan desember tahun sebelumnya). semakin tinggi rata rata saldo pinjaman bersih maka penambahan gaji dari aspek ini akan semakin tinggi tabel terlampir) nilai penambahan rata rata saldo pinjaman diberikan kepada pengurus pengelola lama (masuk mulai ada program ppk ppm mpd tahun s d tahun dihitung setiap tahun masa kerja sebesar untuk pengurus pengelola baru masuk mulai tahun dst dihitung setiap tahun masa kerja sebesar dari nilai saldo pinjaman. perhitungan rms rasio modal sendiri) adalah kemampuan upk memperoleh surplus dalam kurun waktu (satu) tahun sebelumnya perhitungan rms sebagai berikut surplus kotor laba rugi microfinance (jumlah resiko pinjaman (perhitungan kolektibilitas akhir tahun sebelumnya). modal awal tahun nilai perolehan aspek rms: dihitung berdasarkan besar kecilnya rms yang diperoleh, semakin tinggi rms maka nilai penambahan gaji dari aspek ini akan semakin tinggi, dan diberikan sama untuk pengurus karyawan. (lihat tabel). gaji pokok merupakan jumlah gaji dasar ditambah jumlah kenaikan masing masing personil, yang besar kenaikannya perbulan dikalikan gaji dasar umk) dikalikan masa kerja masing masing personil pengelola dbm eks pengurus upk. tunjangan asuransi adalah tunjangan asuransi dan kesehatan yang jumlahnya sebesar rp. per bulan, per orang tanpa melihat jabatan. tunjangan ini langsung dibayarkan oleh upk kepada lembaga asuransi. tunjangan ini juga bukan tunjangan hari tua (pensiun). tunjangan jabatan merupakan tunjangan tanggungjawab jabatan, maksimal rp600. untuk direktur manager keuangan, manager tata usaha, y6, staf kasir tunjangan komunikasi merupakan tunjangan komunikasi yang besarnya setiap orang, setiap bulan sebesar rp150. , . total take home pay merupakan seluruh gaji honor ditambah tunjangan tunjangan. ketentuan tambahan jika setelah dihitung dengan formula penggajian seperti tersebut diatas ternyata setelah dijumlahkan take home pay thp) seluruh personil pengelola dbm eks pengurus upk dibanding total operasional dalam satu tahun berjalan melebihi ketentuan dasar yaitu modal kurang dari maka honor yang diperkenankan :55y0 modal lebih dari 3m, maka honor yang diperkenankan 45y6 modal lebih dari maka honor yang diperkenankan 35y0 maka agar tidak melebihi jumlah thp sesuai ketentuan tersebut, thp dapat mengurangi tunjangan tunjangan, sehingga gaji honor dibanding biaya operasional sesuai ketentuan. untuk staf pengurus baru dan atau pengurus yang memiliki masa kerja kurang dari (satu) tahun, menggunakan perhitungan umk ditambah tunjangan asuransi dan komunikasi pemberian gaji honor take home pay thp) kepada masing masing personil pengurus karyawan dbm eks upk sesuai dengan perhitungan dalam sistim penggajian tersebut, diatas. pengurus karyawan yang habis masa kerja pensiun berhak mendapat dana pensiun sebesar, masa kerja gaji pokok terakhir. ketentuan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut dan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam system penghitungan gaji honor ini akan ditinjau ulang sesuai dengan aturan yang berlaku. lain lain ketentuan mengenai pembayaran upah gaji honor untuk pelaku kelembagaan bum desa bersama disesuaikan dengan beban kerja dan satuan perhitungan harian dari gaji pokok ditambahkan tunjangan tunjangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengupahan dan diputuskan dalam mad. tabel perhitungan aspek rata rata saldo pinjaman bersih yaitu saldo pinjaman spp dan uep bulan januari s d. desember dibagi dikurangi kolektibilitas kelas kurang1 tabel rasio modal sendiri (rms) rumus rms surplus kotor resiko pinjaman spp uep berjalan) dibagi modal awal tahun ikurangaansse tabel tunjangan jabatan formula rumusan gaji dbm eks upk bergaul masa sse| lahan |d3a diberi |a4a (s5 |10o| |16e| ibiektr| titi imeu titi menkeu| lie sar inn non kasir non keterangan nomor urut diisi nama kecamatan posisi dalam struktur jabatan unit usaha dbm eks upk nama jabatan pegawai unit usaha dbm eks upk dasar perhitungan gaji pokok berdasarkan umk umr kabupaten menjadi gaji dasar pengelola usaha dbm eks upk dengan memperhatikan jenjang pendidikan pendidikan sma atau sederajat dihitung umk umr pendidikan dihitung umk umr pendidikan keatas dihitung umk umr asset produktif kas bank #saldo pinjaman spp dan uep elektabilitas atas. jumlah rupiah dihitung asset produktif dibagi juta rp. diberikan bagi pengurus karyawan lama, untuk karyawan baru sesuai masa kerja. dihitung dengan prosentase masa kerja tahun dihitung nilai asset produktif. tahun mulai masuk menjadi pengurus karyawan s d desember tahun berjalan. nilai rupiah masa kerja nilai asset produktif masa kerja. jumlah gaji pokok pendidikan nilai asset produktif masa kerja. angka koefisien asset untuk tunjangan jabatan. tunjangan jabatan direktur nilai asset produktif manager tata usaha nilai asset produktif. manager keuangan nilai asset produktif. staf nilai asset produktif. kasir karyawan baru nilai asset produktif. tunjangan asuransi meliputi kecelakaan kerja, kematian, kesehatan, dan jaminan hari tua sebesar dari umk umr. tunjangan komunikasi sesuai jumlah desa yang dilayani. besarnya tunjangan komunikasi jumlah desa yang dilayani rp. thp 154164t18) honor pembulatan yang diterima. bupati rembang, ttd abdul hafidzadmenjadi modal bum desa bersamamodal bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam merupakan aset abadi yang menjadi milik bersama masyarakat desa dalam (satu) kecamatan eks ppm m dan tidak untuk dibagi. modal bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dinilai sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada bum desa bersama sesuai jumlah desa dalam (satu) kecamatan eks ppm mp4d. modal bum desa bersama dimaksud pada serta penyertaan modal masyarakat desa pada bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan melalui madituangkan dalam petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur ppm dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum desa bersama dengan mempertimbangkan praktik tata kelola yang baikdiselenggarakan berdasarkan kesepakatan semua kepala desa dan pengelola kegiatan dbm eks ppm pd. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada memuat: waktu: tempat, agenda, dan penyelenggara. madpddan perwakilan masyarakat dari masing masing dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks ppm m pd. dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan ketua bpd sebagaimana dimaksud pada huruf berhalangan hadir dapat diwakilkan perangkat desa dan anggota bpd. mad sebagaimana dimaksud pada dihadiri unsur pembina kecamatan dan kabupatedesa, bpd, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan desa. mad sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya menghasilkan keputusan tentang hak dan kedudukan masyarakat desa. hak dan kedudukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar bum desa bersam pengelola kegiatan dbm eks ppm mlain sebagaimana dimaksud padabab penyelesaian permasalahan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan identifikasi terhadap pengelolabupati melaporkan kepada gubernurbupati melalui perangkat daerah yang membidangi melakukan: audit keuangan, fasilitasi restrukturisasi modal, fasilitasi restrukturisasi kepengurusan, dan pembinaan tata kelola kelembagaan. bab persiapan dan pelaksanaan peralihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks ppm m menjadi bum desa bersama bagian kesatu persiapan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan sosialisasi diikuti perangkat daerah terkait, camat lokasi eks ppm m pd, pengurus upk bad kecamatan dan perwakilan kelompok manfaat dana bergulir. bad menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset dbm eks ppm beserta data pendukung kekayaan aset yang dimiliki termasuk data penerima manfaat dana bergulir simpan pinjam perempuan usaha ekonomi produktif setelah divalidasi oleh badan pengawas untuk disampaikan kepada bupati cg. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya dikoordinasikan dengan inspektorat daerah untuk dilakukan revi.ad. kepala desa menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh perangkat desa, bpd, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat. bagian kedua pelaksanaan pembentukan bum desa bersama hasil peralihan dari pengelola kegiatan dbm eks ppm m pada tiap tiap kecamatan dilaksanakan oleh semua desa lokasi eks ppm m pada (satu) wilayah kecamatan. pembentukan bum desa bersama sebagaimana padmad sosialisasi dengan agenda pembahasan: sosialisasi kebijakan tentang peralihan pengelolaan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama, peserta mad sosialisasi sebagaimana dimaksud dalaman selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa tiap tiap desa wilayah kecamatan, disepakatinya jadwal pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi dimasing masing desa wilayah kecamatan, dibentuknya tim fasilitasi transformasi tiap tiap kecamatan dalam forum mad atau menetapkan mad sosialisasi yang telah dibentuk sebelumnya yang ditetapkan dengan keputusan ketua bad. tim fasilitasi transformasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan jumlah ganjil maksimal (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah kebutuhan tiap tiap kecamatan terdiri atas: unsur kecamatan, kepala desa, unsur pendamping desa, dan unsur kelembagaan bad tugas tim fasilitasi transformasi adalah: fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi semua desa wilayah kecamatan, fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan mad pembentukan transformasi, melakukan pembahasan pembahasan perumusan penyelarasan draft transformasi, peraturan bersama kepala desa, anggaran dasar anggaran rumah tangga dan standar prosedur operasional, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan s.dalam melaksanakan tugasnya tersebut perlu koordinasi dan konsultasi dengan kecamatan dan kabupaten. merumuskan calon nama bum desa bersama lebih dari (satu) sebagai alternatif untuk memenuhi tahapan pendaftaran dan sertifikasi. musyawarah desa sosialisasi dengan agenda pembahasan: menyampaikan hasil dari mad sosialisasi,elegasi desa (enam) orang sebagai peserta dalam mad terdiri dari kepala desa, bpd, komitmen pemerintah desa untuk penyertaan modal bum desa bersama dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dan dalam hal kepala desa berhalangan hadir pada forum mad sebagaimana dimaksud dalam huruf maka kehadirannya diwakili oleh perangkat desa. hasil terselenggaranya musyawarah desa, surat mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerja sama antariksa pendirian bum desa bersama dari pengelola kegiatan dbm eks ppm menjadi bum desa bersama, surat mandat kepada delegasi desa untuk mengikuti mad, dan disepakatinya komitmen penyertaan modal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan desa, dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. mad pembentukan bum desa bersama dengan agenda pembahasan: pembentukan bum desa bersama peraturan bersama kepala desa pendirian bum desa bersama, anggaran dasar bum desa bersama, anggaran rumah tangga, dan program kerja. mad pembentukan bum desa bersama menghasilkan: terbentuknya bum desa bersama, peraturan bersama kepala desa tentang pendirian bum desa bersama |
bupati mukomuko propinsi bengkulu peraturan bupati mukomuko nomor tahunhuruf atas,kabupaten mukomuko berita daerah kabupaten mukomuko tahun nomor komukomukomukomukomukointerval waktu dan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa setiap gelombangnya sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (2a). (2a)mberitahuan bpd kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan temuannya disampaikan kepada bupati melalui camat: dan diantara dan disisipkan dengan mempedomani tahapan kegiatan panitia kabupaten, menetapkan daftar pemilih, cc. menetapkan wilayah suara pemilihan, menetapkan tempat pemungutan suara,wilayah suara pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud huruf merupakan wilayah perolehan suara. panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud huruf menetapkan (satu) tempat pemungutan suara tps). panitia pemilihan sebagaimana dimaksud membagi dan menetapkan (dua) wilayah suara pemilihan berdasarkan wilayah dusun terdekat dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih. ketentuan huruf dihapusil.atau tidak berturut. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dilakukan dengan cara melaksanakan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud berupa seleksi tertulis. seleksi tertulis sebagaimana dimaksud merupakan seleksi pengetahuan umum, pemerintahan, kemasyarakatan dan peraturan perundang undangan. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan yakni (la) dan (lb): (la)(1b)(la) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah wilayah pemilihan yang jumlah hak pilih dengan suara sah yang lebih:bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati: dpt, surat suara, surat undangan:dan surat logistik lainnya. ketentuan diubah dan iga) terdiri atas: memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa, tingkat pendidikan, persyaratan lain yang ditetapkan bupati. dalamdari dua (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaiman30tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan:n(lima)sebagaimana dimaksud dan dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaaje chairul huda diundangkan mukomuko pada tanggal jvi sekretaris daerah paten mukomuko, staf berita daerah kabupaten mukomuko tahun nomor |
siri bupati nagan raya provinsi acehwalikotawakab ime. annaganwakil bupati, pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umumgaun kabupaten nagan r. www bab pemberian tunjangan hari raya tunjangan hari raya tahun diberikan kepada: pns lingkungan pemerintah kabupaten nagan raya. pns yang ditugaskan diluar kpk yang gajinya dibayar oleh kpkdan calon pns pns sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi pns dalam jabatan fungsional pemula,jabatan eselon eselon atau setara)prk, pns yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara,dan pns yang sedang ditugaskan diperbantukan luar kpk yang gajinya dibayar oleh instansi tempat tugaskpk atau instansi.oo. iiprestasi kerja, tunjangan bebandbelum dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari baya. bab iii seo bab iii tata cara pembayaran pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran kpk mengajukan spm tunjangan hari raya kepada kuasa bendahara umum kab. spm tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari spm gaji bulanan. kuasa bendahara umum kab menerbitkan sp2d pembayaran tunjangan hari rayatahun dibebankan pada dpa kpk naganlag pada tanggal mei ramadhan bupati nagan raya,p m.j diam diundangkan suka makmur pada tanggal mei ramadhan sekretaris daerah staf t r. johar berita daerah kabupaten nagan rayadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkulu selatan, menimbang: bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program layanan berobat gratis kabupaten bengkulu selatan, bahwadalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf atas, maka bagi penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan daerah non aktif berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program layanan berobat gratis bagi masyarakat. mengingat: undang undang darurat nomor tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan pemerintah tentang kebijakan dasar pusatan kabupaten bengkulu selatan. melayani semua kasus yang dapat ditangani tingkat pelayanan dasar sesuai standar pelayanan puskesmas, melakukan kerja , membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab,kecuali sirkumsisi pemeriksaan dan pengobatan gigi (termasuk cabut dan tambah) pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui pemeriksaan kesehatan bayi dan balita pelayanan keluarga berencana dan penanganan efek samping, pemberian obat sesuai standar. rawat inap tingkat pertama puskesmas perawat dan radiologi, tindakan medis kecil kecuali sirkumsisi: pemberian obat sesuai standar, persalinan normal dan dengan penyulut puskesmas pond), rujukan. pelayanan gawat darurat. bab vii penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan bagian kesatu penyelenggaraan pelayanan rsud rsud dilarang menerima pasien tanpa surat rujukan dari puskesmas kecuali keadaan gawat darurat: dipaksa untuk menerima pasien tanpa surat rujukan dari puskesmas, cc. menaikan kelas perawatan dari kelas iii kelas perawatan atasnya, memperbolehkan pasien pulang sebelum perawatan selesai, merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan rsud hd: menarik iuran biaya yang sudah diatur dalam sistem plug bengkulu selatan dengan alasan apapun. rsud berwenang: menolak pasien plg apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, menentukan pemanfaatan plug sesuai dengan kebutuhan rsud hd. rsud dalam memberikan pelayanan wajib: memenuhi kebutuhan obat dan bhp yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan standar, melayani pasien yang dirujuk oleh puskesmas yang termasuk dalam kasus penyakit sesuai standar rsud hd, cc. melayani pasien gawat darurat melalui ugd, apabila ada rujukan yang masih dapat dilayani fasilitas tingkat dasar maka dikembalikan puskesmas yang merujuk, membuat umpan balik kasus yang sudah bisa dilayani fasilitas yang merujuk jika kasus tersebut sudah bisa dilayani difasilitasi pelayanan kesehatan dasar. pelayanan pada rsud adalah terdiri dari rawat jalan tingkat lanjut, akomodasi rawat inap pada kelas iii, cc. tindakan medis sesuai dengan indikasi, operasi sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya, pelayanan haemodilisa hd): perawatan intensif icu), pelayanan penyediaan darah, j .esiko tinggi dan penyulut pelayanan obstetri neonatal emegensi komprehensif pone), il. pelayanan gawat darurat. bagian kedua pelayanan rujukan rsud pelayanan plug ini hanya untuk pasien dengan ketentuan jamkesda yang non aktif. persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan pada rsud adalah: ktp kk dan kartu jamkesda non aktif, pelayanan gawat darurat ugd rsud akan dilayani dengan ketentuan: pasien dengan keadaan gawat darurat dan dapat menunjukkan persyaratan ktp kk dan kartu jamkesda non aktif, apabila tidak dapat menunjukkan ktp kk dan kartu jamkesda non aktif, apabila tidak dapat menunjukkan dengan waktu yang telah ditentukan maka pasien tersebut dijadikan pasien umum. alur pelayanan kesehatan plug sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab vigratis melalui plug jika pasien berada diluar kecamatan tempat tinggal yang masih berada wilayah kabupaten adalah menunjukan ktp kk dan kartu jamkesda non aktif, menggunakanfasilitas pelayanan kesehatan dasar puskesmas atau jejaringnya) sebagai tempat pelayanan pertama yang menangani keluhan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat. pelayanan plb sebagaimana dimaksud dalam ini dapatdibatalkan apabila: tidak membawa identitas diri, berupa ktp kk dan kartu jamkesda non aktif, telah memperoleh jaminan kesehatan lainnya seperti penerima bantuan iuran pusat, penerima bantuan iuran daerah dan atau peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan mandirikabupaten, membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan plug, berkoordinasi dengan tim pengelola plug jika terjadi masalah kendala lapangan. bab pendanaan, pengelolaan keuangan dan tata carapengajuan obat dan bhp serta pembayaran bagian kesatu pendanaan pendanaan untuk pembiayaan plug yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten bengkulu selatan, pendanaan untuk pembiayaan plug yang diselenggarakan oleh desa bebaskan pada anggaran pendapatan belanja desa. bagian kedua pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan pada plug dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten bengkulu selatan, terdiri dari: puskesmas pengajuan kebutuhan obat dan bhp dinas kesehatan. rsud pengelolaan keuangan pada rsud melalui apbd rsud sebagai penggantian obat dan bhp. pengelolaan keuangan pada plug dilaksanakan oleh desa, terdiri dari: poskesdes perawat bidan desa. bagian ketiga tata cara pengajuan obat dan bhp serta pembayaran tata cara pengajuan obat dan bhp puskesmas: puskesmas mengirimkan dokumen yang berisi rekapitulasi laporan tentang jumlah pasien, obat dan bhp yang digunakan setiap bulan, paling lambat tanggal rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf ditanda tangani oleh kepala puskesmas ditujukan kepada kepala dinas kesehatan melalui tim pengelola plug, tim pengelola plug dinas kesehatan akan meneruskan dokumen sesuai dengan laporan rekapitulasi yang telah disampaikan oleh pihak puskesmas, yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan. selanjutnya akan teruskan gudang farmasi untuk pengambilan obat dan bhp, alur pelaporan dan pengajuan obat dan bhp pelayanan kesehatan plug puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. tata cara pembayaran rsud hd: seluruh dokumen pelayanan kesehatan pada pasien plug dikumpulkan bagian verifikasi, bagian verifikasi meneliti keabsahan berkas dan menghitung jumlah biaya obat dan bhp yang telah digunakan untuk pasien, bagian verifikasi menerbitkan tagihan dan diajukan kepada direktur untuk ditanda tangani, surat tagihan tersebut disampaikan kepala pengelola plug melalui bendahara penerimaan, pengelola plug membayar tagihan tersebut melalui rekening bendahara penerimaan, alur pelaporan dan pembayaran pelayanan kesehatan plug rsud sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. pengajuan obat dan bhp serta pembayaran tidak dapat diproses apabila dokumenpengajuan obat dan bhp dari puskesmas belum dinyatakan diterima oleh tim pengelola plug dinas kesehatan, dokumen pembayaran rsud tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam sistem plug. bab pengorganisasian tim pengelola plug sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan, tim pengelolaan plug sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi dari puskesmas menyampaikan hasil rekapitulasi kepada kepala dinas monitoring dan evaluasi pelaksanaan plug penganggaran biaya operasional penunjang tim pengelola plug anggaran tersendiri diluar anggaran plug, bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan mulai berlaku, pelayanan berobat gratis bagi masyarakat penerima plug yang telah dilaksanakan sejak tanggal januari menjadi tanggungan pembiayaan plug. peraturan bupati ini mulaiberlaku padayanan kesehatan program layanan berobat gratis poskesdes perawat puskesmas masyarakat bidan desa dan penanggung jawab pustu wilayah rujukan balik rujukan ugd rumah sakit rsud pemerintah daerah rsud hd) keadaan gawat darurat) bupati bengkulu selatan ttd gusman mulyadigajuan obat dan bhp pelayanan kesehatan program layanan berobat gratis puskesmas pustu dokumen verifikasi puskesmas laporan | pengelola plug rekapitulasi dinkes pengesahan kepala dinas kesehatan pengambilan obat bhp gudang farmasi bupati bengkulu selatan ttd gusman mulyadi lampiran iiicairan dana pelayanan kesehatan program layanan berobat gratis rsud ruang rawat dokumen laporan tim verifikasi inap ruang rekapitulasi rsud rawat jalan disahkan oleh direktur rsud bupati bengkulu selatan ttd gusman mulyadi bupati adalah bupati bengkulu selatan. program layanan berobat gratis jaminan kesehatan masyarakat kabupaten bengkulu selatan yang selanjutnya disingkat plug) adalah program bantuan sosial dari pemerintah kabupaten bengkulu selatansebagai pendamping jaminan kesehatan masyarakat yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan daerah non aktif dalam upayameningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan berobat gratpesialis sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan. rumah sakit rujukan program layanan berobat gratis adalah rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah yang selanjutnya disingkat rsud hd. unit gawat darurat selanjutnya disingkat ugd adalah unit yang dapat melayani pasien dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan pertolongan segenonperawatan dan pusat kesehatan masyarakatperawatan dan pusat kesehatan masyarakat pembanpuskesmas pembantu yang selanjutnya singkat pustu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau kesehatan dasar suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. jejaring adalah fasilitas terdiri dari atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainyaperawat bidan desa adalah tenaga kesehatan yang berasal dari wilayah setempat dan keberadaannya merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diangkat oleh pemerintah desa. rawat jalan tingkat pertamaadalah pelayanan spesialis yang dilaksanakan pada poliklinik rsud hd. rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap puskesmas perawatan. rawat inap tingkat lanjut adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap rsud hdatau meninggal yang dilayani unit gawat darurat. penduduk kabupaten bengkulu selatan adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu tanda penduduk kabupaten bengkulu selatmerintjaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat jamkesda adalah jaminan bagi masyarakat yang danai oleh pemerintah daerah. dinas kesehatan yang selanjutnya disingkat dinkes adalahunsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatbengkulu selatan. bahan habis pakai selanjutnya singkat bhp adalah bahan atau alat yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. bab persyaratan dan tempat pelayanan kesehatan bagian kesatu peserta plug kriteria peserta plug yaitu: terdaftar sebagai peserta jamkesda yang non aktif, memiliki identitas diri, berupa ktp kk kabupaten bengkulu selatan. bagian kedua tempat pelayanan kesehatan plug tempat pelayanan plug meliputi poskesdes yang ada desa, pustu: puskesmasbeserta jejaringnya semua kecamatan dalam kabupaten bengkulu selatan, rsud kabupaten bengkulu selatan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup plug ini meliputi: pelayanan kesehatan kabupaten bengkulu selatan dilakukan oleh: perawat bidan desa, poskesdes pustu puskesmas, rsud hd. pelayanan kesehatan diluar kabupaten bengkulu selatan tidak menjadi tanggungan plug. bab prosedur dan fasilitas pelayanan bagian kesatu prosedur pelayanan peserta plug membawa identitas diri berupa ktp kk dan kartujamkesda non aktif: apabila terdaftar sebagai peserta jamkesda tetapi kartu hilang maka peserta diwajibkan mengambil surat keterangan dari dinas sosial kabupaten bengkulu selatan, bagi pasien yang memerlukan perawatan lanjutan rsud hd, dengan kriteria: pasien memerlukan fasilitas pengobatan yang tidak dimiliki oleh puskesmas, pemberian surat rujukan tingkat lanjut atas indikasi medis, bisa melakukan pelayanan rujukan balik dari tingkat lanjut tingkat dasar, jika bukan dengan penyakit kronis, apabila dalam keadaan gawat darurat dapat langsung ugd rsud hd. bagian kedua fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan yang diberikan dalam program plug meliputi rawat jalan tingkat pertama poskesdes perawat bidan desa pustu puskesmas). rawat inap tingkat pertama puskesmas perawatan) meliputi: puskesmas tunggal, puskesmas segini, puskesmas pulau: puskesmas lubuk tapi, puskesmas kurang. rawat jalan tingkat lanjut poliklinik rsud hd): rawat inap tingkat lanjut rsud dengan fasilitas kelas iii. bab hal hal yang tidak dijamin dan yang membatalkan pelayanan bagian kesatu pelayanan tidak dijamin plug pelayanan yang tidak dijamin plug, meliput dan keterangan sehat bagi calon penganten, pembuatan gigi tiruan, pengobatanalternatiflakupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti ilmiah). bagian kedua hal hal yang membatalkan pelayanan pelayanan plug dapat dibatalkan apabila: peserta tidak membawa kartu identitas berupa ktp kk dan kartujamkesda non aktif atau surat keterangan dari dinas sosial, peserta datang rumah sakit tanpa membawa rujukan dari puskesmas, peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya. bab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagian kesatu poskesdes perawat bidan desa dan pustu syarat poskesdes perawat bidan desauntuk menjadi jejaring puskesmas pada sistem plug adalah: berada wilayah kerja puskesmas jejaring lokasi poskesdes perawat bidan desa: petugas poskesdes perawat bidan desaharus memiliki surat izin kerja sik). pustu merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai jaringan puskesmas dengan syarat: berada wilayah kerja puskesmas petugas pustuharus memiliki surat izin kerja sik). poskesdes perawat bidan desa dan pustu dilarang mengarahkan memaksa pasien keluarga pasien untuk mengajukandasar, merujuk pasien yang masih dapat ditangani, merujuk rsud hd, menarik iuran biaya yang sudah diatur dalam sistem plug kepada peserta dengan alasan apapun, melakukan pelayanan luar kompetensinya. bagi poskesdes perawat bidan desakan pustu yang mengajukan klaim dana plug akan dikenakan sanksi pengembalian dana klaim. poskesdes perawat bidan desa dan pustu berwenang pustu mengajukan usul kebutuhan obat dan bahan habis pakai bhp)diwilayah kerja pustu berada, poskesdes perawat bidan desa mengajukan usul kebutuhan obat dandesa yang bertanggung jawab wilayah kerja poskesdes perawat bidan desa berada, memberikan rujukan puskesmas dalam lingkungan kerja. dalam memberikan pelayanan poskesdes perawat bidan desa dan pustu wajib: memberikan pelayanan terhadap pasien, menyiapkan obat alat dan bhp yang diperlukan sesuai dalam kompetensinya, melayani antennata care, dan post natal care(termasuk kunjungan neonatus),desa yang bertanggung jawab diwilayah kerja poskesdes perawat bidan desa berada:puskesmas yang bertanggung jawab diwilayah kerja pustu berada, melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan yang telah diberikan poskesdes perawat bidan desa pustu puskesmas dan desa, berkoordinasi dengan puskesmas wilayahnya. bagian kedua pada puskesmas nonperawatan puskesmas non perawatan dilarangrujuk rsud tanpa indikasi medis, menarik iuran biaya yang sudah diatur dalam sistem plug kepada peserta dengan alasan apapun, mengajukanklaim dana plug untuk pasien yang telah dijamin sistem yang lain. puskesmas nonnonperawatan berwenang mengajukan kebutuhan obat dan bhp atas pelayanan yang telah diberikan sesuai. puskesmas nonperawatan, memberikan obat pada pasien untuk (tiga) hari kecuali untuk penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis,,tingkat lanjut yang disertai medik,bagian ketiga pada puskesmas perawatan puskesmas perawatan dilarang memberinarikiuran biaya yang sudah diatur dalam sistem plug bengkulu selatan kepada peserta dengan alasan apapun, mengajukan klaim dana dan atau pke plug bengkulu selatan untuk pasien yang telah dijamin sistem asuransi yang lain. bagi puskesmas perawatan berwenang mengajukanrencana kebutuhan obat atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menentukankegunaan obat dan atau bph sepertimenyiapkan obat alat yang diperlukan, memberikan obat pada pasien rawat jalan untuk (tiga) hari kecuali untuk penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis, |
sesi bupati sidoarjocentang sistem perencanaan pembangunan nasionaldoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) tahun anggaran kesesuaian senja skpd satuan kerja perangkat daerah skpd)satuan kerja perangkat daerah skpd)wia bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan bupati sidoarjo nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kabupaten sidoarjo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidoarjo, menimbang: bahwa sesuaingelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kabupaten sidoarjoa bahan berbahaya damb3, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunembab b3, dan atau menimbun limbah b3ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perizinan pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah b3. pembinaan pengelolaan limbah b3, dan cc. dari bupati. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pemohon mengajukan permohonan kepada bupati. permohonan izin penyimpanan limbah dan atau izin pengumpulan limbahdan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari peraturan bupati inidilokasi kegiatan pengumpulan limbah b3, dan tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah dengan kualifikasi yang telah ditentukandan cc. pemanfaatan ruang untuk pengumpulan limbah sesuai dengan tata ruang. proses penerbit, hasil verifikasi teknis yang sudah lengkap akan diterbitkan rekomendasi teknis dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari, dan persyaratan dan ketentuan teknis dimuat dalam izin yang diterbitkan dan ditetapkan dengan keputusan bupati. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa penerbitan keputusan bupati atau penolakan permohonan izin. permohonan izin dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam penolakan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dalam bentuk surat bupati disertai dengan alasan penolakan. atas diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud pada diumumkan pada papan pengumuman kantor bppt atau website bppt. keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam dihembuskan kepada menteri lingkungan hidup, pusat pengelolaan lingkungan hidup regional jawa dan gubernur jawa timur. izin penyimpanan dan atau pengumpulan limbah masaketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pengajuan permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan tindakan sebagai berikut pemberian teguran untuk pengajuan pada hari kerja (lima puluh sembilan) sampai dengan (satu) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir atau mewajibkan pemohon untuk memproses izin baru untuk pengajuan yang dilakukan setelah masa berlaku izin berakhir. apabila terjadi perubahan terhadap jumlah, jenis, karakteristik, lokasi dan tidak dilakukan perpanjangan izin, dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannyatercantum dalam izin. pencabutan izin sebagaimana dimaksudkan pada huruf dengan pertahan. ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada harus seorangverifikasibab iiibupatipengawas sebagaimana dimaksud dalam berwenang: memasuki areal penghasil, penyimpananberacusong bupati sidoarjo provinsi jawa timurperlu dilakukan penyesuaian tarif layanan rsud, bahwa sehubungan dengan pengembangan layanan kesehatan rsud diperlukan pengaturan penetapan tariftensif terpadu meliputi: intensive care unit icu): intensive cardiac care unit iccu): pediatric intensive care unit picu): emergency care unit ecu). neonatal intensive care unit nica): pelayanan perinatal resiko tinggi perisai) meliputi pelayanan maternal neonatal emergency mne), pelayanan maternal neonatal emergency mne) yaitu zona hijau (level terdiri dari: tindakan dasar periksa dokter zona kuning (level dan terdiri dari pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik: pemeriksaan dan atau tindakan bedah mulut, bader training buka gips kecil |. elecrrocardiography ecm |. reposisi sering pump tarif tindakan medik perinatal risiko tinggi ibu jahitan ruptur perineum klan tki jahitan ruptur perineum tki jahitan ruptur perineum tniv visum kandungan dan kebidanan vi. tarif tindakan medik neonatus perinatal risiko tinggi oksigen masker i2jam hari oksigen nasal212jam hari |oral higiene vii. tarif jasa dokter spesialis anak pendamping pada tindakan sectio caesarea viii. tarif tindakan hemodialisa ix. tarif tindakan endoskopi bronchoscopy hipostatik dengan epinefrin colonoscopy4 biopsi colonoscopy ekstraksi corpus lineup epinefrin lineup esophagogastroduodenoscopy egd ligase varies esofagus ste penunjang medis tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik |amphetamine analisa bau antica m5000 (et3b ifa glukosa reagenkering gula darah2jam gula parah acak rapid helicobacer ghl (igmhcv herpes simplex hsv) thyroid salmonella tarif laboratorium mikrobiologi (parah semiautomatik esa ema amibatkah sns000: automatic aan neo semiautomatik automatic pus swab luka jaringan semiautomatik sama siswanto as000: automatic feses . semiautomatik automatic putus bal sputumett name sns000: spesifik aerob semiautomatik spesifik aerob automatic swab tenggorokan screening mrs atanpauji kepekaan iswabhidung ikerokankulit swab vagina cairan action periksa derek koh |. lkulturjamur .) jet matah mania oral, swab rectal, swab urin, swab axial) tanpa uji kepekaan mikrobiologilingkungan |. jaa siti mangepeasitusaa abangan ok) tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi immunohistokimia perl antibodi manual) jaringan appendix io. jaringan biopsi anus tindakan besar khusus( pelayanan hemodialisa emergency. pelayanan endoskopi meliputi gastroskopi, kolonoskopi, bronkoskopi, laringoskopi. pelayanan bedah sentral meliputi bedah umum, bedah ortopedi, bedah syaraf, bedah urologi. bedah kebidanan dan kandungan bedah mata: bedah tht, bedah plastik, bedah mulut. pelayanan medical check meliputi, perawatan luka pasien, tarif pemeriksaan instalasi radiologi pelayanan foto dan usg yel amebrachirap def apendicography a60 asal projection foramen genus skyline hsg topography lumbal lateral manus ap dengan kontras nasal ap i nasal lateral pedis oblique oo pedis oblique oo petis posisi pelayanan scan muatan rescue nbastice cigaasn arang yaa aan iconography span sinus paranasal non kontras stan lengan atas non kontras) t s00. angiogram abdommats soo angiografi crois angiografi cerebral angiografi aorta torakalis angiografi peripheral cota rum tarif tarif body percussion pal neuro percussion dental angio coronary cardiac xi. tarif tindakan medik operatif jenis tindakan operatif tarif abdomen pelvic reputation and disarculation hip achillotenotomy acl anterior cruciatus ligamen) rekonstruksi (open) adductor tenotomy hip adenoidektomi ade) adenotonsilektomi ate) alveolectomy (luas regio) reputation above knee reputation and disarculation fingers reputation and disarculation fingers, multiple reputation and disarculation foot reputation and disarticulation thumb reputation ankle through alveoli tibia and fibula reputation forearmcand hand reputation through foot reputation through firearm reputation through hand reputation through hand, reputation through canals reputation through humerus, upper arm reputation anal fistulectomy anal fistulotomy anastomosis, small large intestine angkat jahitan dengan general anestesi ankle fusion anterior rejection rektum with synchronous colostomy appendictomy (appendix perforasi) application external fixation device application external fixation device, ring system application hybrid external fixation device arthrodesis elbow arthrodesis hip prostesis biopsipenis lo. blepharospastyatas |. bone grafitofacial bone |. broncoscopi ekstraksi |. first metatarsal chord decision, general anestesi jenis tindakan operatif tarifother specified sites closed reduction dissociation shoulder closed reduction dissociation wrist closed reduction fracture without internal fixation local anestesi closed reduction malar and zigomatik fracture closed reduction mandibula fracture closed reduction maxillary fracture closed reduction nasal fracture closed reduction separated apiphysis closed reduction temporomandibular dissociationcloser nasal fistula closure anal fistula closure branching left fistula closure fistula large intestine closure fistula small intestine, except duodenum dilatation currentpage uterus) anterior technique general anestesi jenis tindakan operatif tariflesson tendon sheath hand ganglionectomydecision destruction lesson tissue abdominal wall umbilicus decision destruction lesson tissue tongue decision destruction other lesson external ear decision destruction peritoneum decision destruction spinal cord and menangis decision other destruction bartholin's gland (cast) excisional debridement wound, infection, burn eksplorasi spinal canal exploration common bile duct arm extended pyelolithotomy extended simple mastectomy exteriorization small intestine extirpasi mucorea salary gland extirpasi tumor jinak saraf kulit kepala extra capsule extraction with iol general anestesi extra capsule extraction with iol local anestesi insert intra lens prostesis time attract) ecc iol non paco) perawatan ibu dan bayi: perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas), perawatan bayi baru lahirdiagnostik dan intervensi kardiovaskular meliputi tindakan diagnostic coronary angiography dca), tindakan intra vaskular ultra sound ius), tindakan percutaneus transluminal coronary angioplasty pca) tindakan temporary pace maker tpm), tindakan percutaneus trans mitral commissurotomies pmc). pelayanan rehabilitasi medik meliputi fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, robotik dan atau prostetik. pelayanan farmasi meliputi layanan farmasi yan far), pemberian informasi obat pio), konseling dan visite. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal meliputi forensik klinik:. pelayanan bank darah meliputi: pelayanan permintaan darah, jenis tindakan operatif tarif extracapsular extraction dengan local anestesi other extracapsular extraction lens) fasciotomy hand fistulektomi repair sistem uretra five one repair knee fixation large intestine abdominal wall firearm, wrist, hand attachment free skin graft, not otherwise specified fleeing adhesion ovary and fallopi tubegeneral anestesi full thickness skin graft (tsg) pada wajah, local anestesi fusi stabilisasi corpus vertebra graft transposisi saraf tepi hepatotomy decision access liver hidrogen per ingguinal ligase tinggi hidrogen per sorotan hipospadia subkoronal incisa abses deep space abses) incisa abses disertai atraksi gigi penyebab deep space abses) incisa abses extra oral deep space abses, ex. phlegmon, submandibular abses) general anestesi incisa abses submandibula incisa abses tht dengan incisa khalazion hordeolum dengan decision and drainage skrotum and tunica vaginalis decision abdominal wall abses retroperitoneal decision chest wall and pleura decision mouth, unspecified structure decision muscle, tendon, fascia and bursa decision muscle, tendon, fascia and bursa decision perdana access jenis tindakan operatif tarif decision with removal foreign body device from skin anestesi jenis tindakan operatif tarif laparotomy jenis tindakan operatif tarif odontektomi gigi dengan general anestesi open and other right hemicolectomy open biopsi breast open biopsi liver open biopsi salary gland and duct open biopsi soft tissue open biopsi thyroid gland open reduction alveolar fracture open reduction dissociation ankle fresh dissociation open reduction dissociation ankle neglected dissociation open reduction dissociation elbow fresh dissociation open reduction dissociation elbow neglected dissociation open reduction dissociation foot and toehand and finger neglected dissociation open reduction dissociation hip fresh dissociationfracjenis tindakan operatif tarifraopen reduction fracture with internal fixation tibia and fibula simple fracture open reduction rajenis tindakan operatif tarif operasi rekonstruksi: telinga, general anestesi jenis tindakan operatif tarif other laparoscopic repair other hernia anterior abdominal subcutaneous tissue jenis tindakan operatif tarif technique phacoemulsification and aspiration attract jenis tindakan operatif tarif railroading ruptur uretra attachment muscle attachment tendon recanalisasi tuba closure postoperative disruption abdominal wall reconstruction dengan skin flap komplek dengan general anestesi reconstruction muscle, tendon and fasciajenis tindakan operatif tarif removal planted devices from bone humerus removal internal fixation appliance dengan diagnosis repair creole hipospadia, general anestesi repair liberation involving lid margin, full thickness repair repair anus repair inguinofemoral hernia with graft prostesibias fragments, reduction fracture vertebra, removal bony spices from spinal canal pemeriksaan golongan darah, tindakan phlebotomy. bab iii tarif pelayanan rsud bagian kesatu dasar perhitungan tarif (l)(l)jenis tindakan operatif tarif implantasi gigi dan fiksasi arch bar) sistoskopitbiopsibuli skin drafting general anestesi small decision attract surgery with iol local anestesi jenis tindakan operatif tarif split thickness graft breast future oflacerationofgum future oflacerationofpharynx future liberation small intestine, exceptduodenum bupati sidoarjo ttd saiful ilah lampiran iiirincian prosentase komponen biaya pelayanan kesehatan rumah sakit daerah kabupaten sidoarjo persentase komponen jasa jenis pelayanan bhp jasa jasa jumlah pelayanan lo. klinik spesialis gawat darurat tindakan medik non operatif tindakan medik operatif laboratorium patologi klinik radiologi anatomi tindakan kedokteran ambulance jenazah ambulance rescue hemodialisa rehabilitasi medik persalinan visite konsul jasa pelayanan administrasi rekam mita was rekam pelayanan farmasi catering makan pasien '!' ii. rincian komponen biaya pelayanan kesehatan paviliun rumah sakit daerah kabupaten sidoarjo persentase komponen jenis pelayanan jasa jasa jumlah bhp #jasa pelayanan klinik spesialis eksekutif tindakan medik non operatif tindakan medik operatif persentase komponen jenis pelayanan jasa jasa jumlah bhp #jasa pelayanan laboratorium patologi klinik aon anatomi rehabilitasi medik hemodialisa persalinan visite konsul keperawatan catering makan pasien bupati sidoarjo, ttd saiful ilah(l)agian kedua besaran tarif besaran tarif pelayanan rsud tercantum dalam lampiran: lampiran tentang tarif rsud, lampiran tentang tarif instalasi graha delta husada rsud, lampiran iii tentang prosentase komponen tarif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daribesaran tarif sewa tanah bangunan, promosi, study banding, pelatihan mandiri, dan jasa sterilisasi ditetapkan oleh keputusan direktur dan tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. besaran tarif pendidikan pelatihan penelitian dan pengembanganrumah sakit umum daerah kabupaten sidoarjo tarif rawat jalan cetak card pasien baru penggantian cetak card hilang |. konsultasi antar klinik ii. tarif tindakan medik rawat jalan klinik non bedah dan bedah rp) klinik anak klinik antologi konseling . rectal touches io. klinik bedah ortho angkat wire simple buka foreslab buka gips besar |. klinik bedah sarat lepas kateter pasang kateter |. pasang lepas nasal ronde magelang |. klinik bedah umum ekspirasi atheroma besar |. bullectomy lo. bullectomy 209o io. rp) klinik bedah urologi |. ekstraksi batu urea (injeksi subkutan penis |. lepas kateter klinik gizi klinik mcu . manan examination without edition siecle tracking beg img . io. emg4 jarum klinik hamil bo. rp) lepas iud inst(dni vaskulapoola tata kelola badan layanan umumnangani urusan kesehatbiopsi io. ekspirasi tumor jahitan5 klinik kulitdan kelamin ekspirasi atheroma kecil biopsi bullectomy s109o bo. rp) kultur klinik bedah plastik angkat wire simple bullectomy bullectomy klinik mata biometrik ekstraksi corpus alienus dengan penyulut ekstraksi granulosa klinik mawar merah klinik paru injeksi oksigen nasal12 jam proof fungsi klinik penyakit dalam klinik psikiatri konseling adisi napa lay therapy kasus kompleks( 1jam) play therapy kasus sederhana ( jam) (min anak) (min. anak) klinik saraf injeksi intra partikular khusus lumbal fungsi pasang kateter klinik tht ekspirasi atheroma kecil biopsi nasofaring biopsi tensil klinik tumbuh kembang |. relaksasi asi tes skrining sederhana) tes skrining sederhana kompleks klinik akupunktur ooh klinik beristri klinik paliatif ' look konseling nebulizing kali tindakan nekrotomi klinik gigi mulut windakanmedikdasar insist intra oral cabut gigi permanen tanpa komplikasi ' cabut gigi sulung dengan topical anestesi tindakan spesialis konservasi kunjungan kunjungan bleaching externa direct vencer composite endodontic one visit per akar tindakan spesialis bedah mulut nukleasi marsupialisasi kista fraktur processus alveolar reposisi) freenulectomy premolar) tindakan spesialis ortodoksi .| panjang diger bonang bucket tube baru ooo (peran cepat1 sisi datang tunai peranti dekat angsuran peranti dekat ra rb extraction care) angsuran ke peranti dekat ra rb non extraction care) angsuran transfer perawatan orto dekat ra rb dari operator lain tanpa ganti braket angsuran oindakanlab. prostetik porcelain tanpa biaya laboratorium) gigitiruan dekat acrylic jaket acryliclunit tri comp unit rahang nak venture nit gigi laboratorium) instalasi rehabilitasi medik tarif tindakan instalasi rehabilitasi medik enc vtanpajarum diagnostic) besar evaluasi mitosislayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, , rawat jalan maupun rawat inap. jasa visite adalah imbalan jasa dari tarif yang tertanggung yang diterima olehtenaga profesi pemberi asuhan atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan rawat inap dan gawat daruratbantu jalan terapilatihan mc. enzim jee masabanan staircase, shoulder wheel, guadricep bench, static bicycle, dll) terapi occupational sos merapisnoeselen soo emapiwicra tarif alat protes those alat bantu jalan instalasi rehabilitasi medik |these anggota gerakatas lorthosespinal also control jewitt race) tlsofel control knight taylor) those anggota gerak bawah kalo brace ps |kalo brace ps knee bracelet irrothese boh hip disarticulation prostesis single axis les knee disarticulation prostesis sach foot pes knee disarticulation prostesis b,sach foot les jenis tindakan tarif rp) trans radial prostesis pcs trans tibia prostesis sach foot pcs trans tibia prostesis sach foot pcs trans tibia prostesis pcs trans tibia prostesis single axis pcs trans tibia prostesis single axis pcs tarif home care tarif administrasi biaya administrasi tarif rp) tarif transportasi home care jarak dan kunjungan tarif rp) jarak jarak jarak tarif diagnostik dan intervensi kardiovaskular tarif jenis tindakan ter memakan diagnostic coronary angiography dca) percutaneus transluminal coronary angioplasty pca) stent penambahan stent berikutnya per stent penambahan dengan intra vascular ultra sound ius) penambahan dengan rotablator temporary pace maker tpm) percutanous trans mitral commissurotomies pmc bmv aso amo laa closure) nan kateterisasi jantung penyadapan) tarif jantung vaskuler jenis tindakan paket endovaskular laser therapy elt) paket phlebectomy paket hybrid paket phlebotomy iii. tarif instalasi gawat darurat (igd) tarif pelayanan dasar pelayanan igd: ja. zona hijau bsi level) |b. zona kuning esi level34) |e. zona merah esi level12) tarif one day care tarif one day care tidak termasuk tindakan medik visite dokter tarif tindakan medik igd bondage bullectomy bullecromy sao pasang gigi pasang sirkuler gips ekstremitas atas tampa reposisi sepasang space datang sering pump aoo. rawat luka besar |. repair amputasi dengan local anestesi reposisi mandibula |. reposisi sendi bahu |. dengan auto pulse |. short arm cast sac) |. short leg cas slo) |. tarif pemakaian alat igd tarif( rp) sewa tarif ruang observasi intensive (roi) lo. jumlah catatan, gc, ronde, dan mayo infant warmer trombolitik tarif visite dokter ruang roi tarif pemakaian alat ruang observasi intensive (roi) tarif( rp) sewa tarif diluar paket kamar ruang observasi intensif (roi) injeksi intra partikular khusus |. pasang btt . periksa gda iv. tarif rawat inap tarif paket kamar isolasi, kelas kelas kelas combustion uraian tetanus, hcu gangren keperawatankonsultasi dr spesialis via telpon tarif tindakan medik rawat inap blade training omg buka gips kecil elecrrocardiography bcg) catatan tindakan medik non operatif rawat inap sama dengan tindakan medik non operatif rawat jalan. tarif maternal neonatal emergency tarif pelayanan dasar mne ibu pelayanan malibu: zona hijau esi level5) |b. zona kuning esi level34) je. zona merah esi level12) dan poliklinik eksekutifpoliklinik eksekutif adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan rawat jalan poliklinik eksekutifhantara intensive care unit icu)ata. tarif tindakan medik mne ibu jahitan ruptur perineum tki gan tki jahitan ruptur perineum tri jahitan ruptur perineum tniv visum kandungan dankebidaman |. tarif pelayanan dasar mne bayi pelayanan mnebayi: |d. zona hijau esi level5) |. le. zona kuning esi level34) |. |f. zona merah bsi level1 |. tarif tindakan medik mne bayi vi. tarif perinatal risiko tinggi (perisai) tarif rawat inap perisai ibu jasa pelayanan keperawatan asa pelayanan keperawatan |. |. jumlah tarif rawat hcu lo. telah tarif visite konsultasi dokter (konsukasidr spesialis via telpon d.tindakan medik instalasi perinatal risiko tinggi ibu jahitan ruptur persicum tet gan tki jahitan ruptur premium tki |latihan ruptur perineum tniv visumkandungan dan kebidanan tindakan non operatif neonatus instalasi perinatal risiko tinggi oksigen masker i2jauhari oksigen nasal212jam hari |oral higiene tarif jasa dokter spesialis anak pendamping pada tindakan sectio caesarea vii.tarif instalasi pelayanan intensif terpadu (pit) tarif ruang instalasi pelayanan intensif terpadu (pit). jumlah catatan tarif tidak termasuk visite dokter.dokter instalasi pelayanan intensif terpadu (pit) tarif pemakaian alat instalasi pelayanan intensif terpadu ((pit) tarif diluar paket kamar instalasi pelayanan intensif terpadu (pit) (imersi intra partikular khusus tes mantu metode kanguru viii. tarif tindakan instalasi hemodialisa ix. tarif tindakan endoskopi bronchoscopy hipostatik dengan epinefrin colonoscopyt biopsi colonoscopy ekstraksi corpus alienus epinefrin corpus alienus esophagogastroduodenoscopy egd ligase varies esophagogastroduodenoscopy egd skleroterapi penunjang medis tarif obat instalasi farmasi harga jual obat harga ppn pph kali tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik |amphetamine io. analisa batu oo. latihan |rr3 eia glukosa reagenkering gula darah2jam gula darah acak rapid 8o|t |1gg helicobacter gusti |mhc herpes simplex( hsv) |1gm thyroid salmonella tarif laboratorium mikrobiologi (parah semiautomatik automatic 0purin(neonatus)diagnostik dan intervensi kardiovaskulardan untukmaternal neonatal emergency mne) ibu adalah tindakan kebidanan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, pemasangan infus dan vaginal touches. tindakan medik dasar maternal neonatal emergency mne)semiautomatik automatic pus swab luka jaringan semiautomatik automatic free semiautomatik automatic putus bal sputumett spesifik aerob semiautomatik kultur, identifikasi, dan uji kepekaan putus non swab tenggorokan semiautomatic screening mrs atanpauji kepekaan iswabhidung kerokankulit swab vagina cairan anion periksa derek koh (kulturjamur candida colonization index swab terdiri dari swab kepekaan simikrobologi lingkungan tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi limmunohistokinia per antibodi manual) tarigan appendix tangan biopsi anas tindakan besar khusus g3) tarif pemeriksaan instalasi radiologi tarif foto dan usg amebraehir selapendkeography anal profession foramen soo semu skyline setlist sesi logogram lumba &lateral do, dengan kompas sao masal soo masal daerah soo pedis obligat sos pedis fatigue soo pers posisi tarif scan tarif tarif kontras kontras tarif tarif kontras scan lengan atas non kontras kontras kontras angiogram abdominalis angiografi crois a00 angiografi cerebral jet angiografi aorta torakalis angiografi periphery body percussion neuro percussion |. . ict dental lo. angio coronary cardiac tarif bank darah pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal pengawetan jenazah pemeriksaan dalam otopsi) wna pengawetan jenazah wna |. administrasi rekam medis surat kematian tarif ambulance rescue dan mobil jenazah kilometer perjalanan dihitung pulang pergi) kilometer perjalanan dihitung pulang pergi) tarif instalasi gizi xi. tarif medical check tapemeriksaantisk be radiologi: pemeriksaan labortomum darah lengkap 5bunimetengkap pemeriksaan sik be radiologi: epemeriksaandantung aea tabemerikaantabomtoram darah lengkap burimetengkap angs aktor mani gia mam seumraih teman darah protitemak ghoteerottotat migiseida em, amp atu daa gutadarah puasa odutadarangjampp pemerksaantiik be radiologi: mao tepemeniksaandantung aea tabemerikaantabortoam otbarahtengkap aurimetengkap angs aktor angs gia serumah lemak darah profil lemak ohoteseroitotal bliserida em, guladarahpusa bat darah jam emak nttepaiais masa ama pemeriksaan fisik bekadiotogi 5bus abgomentuppergtowen pemeriksaan jantung maa pemeriksaan aboratotan darahtengkap urine lengkap amp nia user asa bumi angsa gil sammerain asam lemak darah profil demak ghotesteroitotal biseriata em, suara guladarahpasa data darah jam emak nttepaiais masa amataemerkaamtisik radiologi aro usg abdomen tupperttoweh ebbamerisaan gantung ares mag tepamerisaan tabortomam darah lengkap ame emg mes haa masa esa edammagr ditimbun die bitmdinindiret toei tol satbamia nasi gia mass semi grain asam teman dara prodi lemak ghotesteroltotat oeaiseriah ema daan gutadarah puasa aligarh 2jam ema eps ami amit leave saat pemerisaanfisik be radiologi: usg abdomen tupperttowe mes hai asa ser abitimsindiee biimabimindirea tamak dara profil demak: ehotesteoltotal agiseriah map after mas mama beam tenkonsuttasiimemise pemeriksaan fisik usai pemeriksaan labortoram ummelengap angs ganja mam seungri tetkonsutasiimernist paketnya nikahpremium pemeriksaantiik darah lengkap abuinelengkap anita aktor bsa 3lemak darah protitemak gholeserottotal pigiserida em, jam tua daa gutadarah puasa oduadaran2jampi artis: ama kamis mora ate toksoplsma bag toksoptasma edemtubela anoda cases jas napas golongan daratan rhesus paket pra nikah ria tapemenkamtisk darah lengkap urine lengkap angsa aktor semak darah proti emak gholeserottota agenda gatadarah puasa bata arah jam pati ami golongan daratan rhesus pemeriksaan fisik pemeriksaan jantung lemak darah protitemak ghoteserottotat arsenida emo, amp tua daa gutadarah puasa bata aah jam ter komputasi radiologis xil.tarif tindakan medik operatif adenotonstektomi tamputaton above knee a00 temptation and disaroiaton finger reputation and disarticulation thumb fibula prostesis jenis tindakan operatif tarif bilateral urs stent bilateral varikokelektomi biopsipenis biopsi saraf tepi biopsi iymphatic structure biopsi skin and subcutaneous tissue valve nefrolitotomi bladder neck incisa blepharospasty atas bone graft facial bone broncoscopi ekstraksibusiness dilatasi uretra caldwell luc cauterization hemorrhoids cheiloraphy chord decision, general anestesijenis tindakan operatif tarif closed reduction dissociation foot and toe closed reduction dissociation hip closed reducrionofdislocationofotherspecifiedsites closed reduction dissociation shoulder local anestesi closed reduction ofb fracture with internal fixation debridement open fracture site, unspecified site dilatation currentpage uterus) anestesi advancement, general anestesi jenis tindakan operatif tarif ekspirasi barton ekspirasi reborn mima ekspirasi lima wajah, local anestesi ekspirasi tumor jinak kulit wajah, general anestesi ekspirasi tumor jinak kulit wajah, local anestesi ekstraksi batu ekstraksi coral tht dengan ekstraksi gigi dengan general anestesi (pasien hipersensitif oral) ekstraksi gigi multiple gigi) dengan general anestesi ekstraksi polip tht dua sisi ekstraksi pterigium dengan graft elevasi kraniotomi fraktur impresi, dengan robekan elevasi kraniotomi fraktur impresi, tanpa robekan nukleasi kista ontodogen non odontogen besar) esofagoskopi ekstraksi evacuation thrombosis hemorrhoids evakuasi blood lot eviseration eye ball decision bone for graft decision chalazion eksis insist chalazion)decision lesson tendon sheath hand ganglionectomy wristwall umbilicus peta anenioas gam insert intra lens prostesis time attract) ecc iol non paco) general anestesi local agassi anestesi anestesi jenis tindakan operatif tarif hidrogen per ingguinal ligase tinggi incisa abses extra oral deep space abses, ex. phlegmon, reputation anestesi pelayanan medik meliputi rawat jalan, gawat darurat: rawat inap, rawat intensif terpadu, rawat high care unit hcu), rawat one day care, pelayanan perinatal resiko tinggi perisai), jenis tindakan operatif tarif kistektomi bilateral anestesi palate lembar and lumbosacral fusion the anterior jenis tindakan operatif tarif lisis adhesion tongue dissociation dissociation dissociation dissociation dissociation open reduction dissociation foot and toe open reduction dissociation hand and finger dissociation jenis tindakan operatif tarifrafracjenis tindakan operatif tarif open reduction fracture with internal fixation tibia and fibula simple fracture open reduction fracoperasi rekonstruksi: telinga, general anestesi operasi repair trauma buli operasi sistokel operasi trauma ginjal operasi rakus resepsi rakus operation for multiple fracture and injuries not elsewhere ops rekonstruksi: defek kelainan muka, local anestesi orig dengan approach, general anestesi orig sigma mandibula approach coronal orig sigma manila approach coronal orkhidektomi transkrotal orkhidopeksi torsi testis) orkhidopeksi udt) orkhidopeksi per laparoskopi orkidektomi transinguinal jenis tindakan operatif tarif osteoclasis correction bone deformis) other reputation below knee a41 other and open repair diaphragmatic hernia, abdominal other and open repair other hernia anterior abdominal wall other and open repair umbilical hernia with graft prostesis other arthromy other bilateral destruction occlussion fallopi tubes other closed reduction facial fracture other diagnostic procedures oral cavity other decision lesson tissue lip other decision mouth other decision perdana tissue other decision salary gland lesson other decision destruction brain and menangis other extracapsular extraction lens with general anestesi other eyed repair other hand tendon transposition other hernia repair other hernia repair obturator dll laparotomy other decision perdana tissue other decision skin and subcutaneous tissue escharotomy other decision small intestine other decision with drainage skin and subcutaneous tissue drainase abses kulit mama other knee ligamen a67 other laparoscopic repair other hernia anterior abdominal a69 other local decision destruction lesson tissue skin and subcutaneous tissue other isis peritoneal intestinal adhesion other manipulation lakrimal passage other muscle transposition other open reduction facial fracture other operation uterus, cermin and supporting jenis tindakan operatif tarif structure tissue posterior technique jenis tindakan operatif tarif parathyroidectomy jon and aspirasi anestesi jenis tindakan operatif tarifremoval planted devices from bone humerus removal internal fixation appliance dengan diagnosis aff plate lemur tibia) removal internal fixation appliance dengan diagnosis antebrachii, digit) removal internal fixation device from facial bone jenis tindakan operatif tarif removal nail, nail bed, nail fold nail pgn may last joel repair creole hipospadia, general anestesi repair algebra, full thickness, termasuk lid margin) repair anus pak imanmu mam tan sean miabajand eka tamat utan thicknesmaa fragments, reduction fracture vertebra, removal bony spices from spinal canal reposisi tmj dislokasi tmj) anestesi anestesi sistoskopitbiopsibuli skin drafting general agassi anestesi small decision attract surgery with iol local anestesi tindakan medik operatif': tindakan medik non operatif,cath lab. pelayanan penunjang medik meliputiakupuntur, pengobatan tradisional batra), farmasi pelayanan penunjang non medik meliputi pusat sterilisasi, gizi, pemasaran perawatan jenazah, ambulance rescue: mobil jenazah, pelayanan medicolegal dan forensik, bank darah. pelayanan non medik meliputijenis pelayanan rawat jalan meliputi klinik bedah umum: klinik bedah urologi, klinik bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika klinik bedah syaraf, klinik bedah ortopedi, klinik kesehatan anak, klinik neonatal tumbuh kembang anak), klinik hamil kb, klinik kandungan, j . klinik antologi dan inertia, klinik penyakit dalam, jenis tindakan operatif tarif subtalar joint arthroereisis anestesi extremely sutureoflacerationofgum |. sutureoflacerationofpharynx |. future oflacerationofsmallintestine, exceptduodenum jenis tindakan operatif tarif total elbow replacement jenis tindakan operatif tarif wide decision destruction lesson tissue bony palate last skin bupati sidoarjo, ttd saiful ilahinstalasi graha delta husada rumah sakit umum daerah kabupaten sidoarjo ii. tarif poliklinik eksekutif cetak card pasien baru konsultasi antar klinik iti. tarif tindakan medik klinik non bedah dan bedah klinik anak lho klinik antologi konseling preparasi sperma rectal touches klinik bedah ortho angkat wire simple mmo buka foreslab buka gips besar klinik bedah saraf ' lepas kateter pasang kateter pasang lepas nasal ronde magelang klinik bedah umum ekspirasi atheroma besar bullecromy bullectomy11 klinik bedah urologi ekstraksi batu uretra |. |injeksi subkutan penis lepas kateter lo. klinik gizi klinik mcu bo. manan examination without edition siecle tracking beg lo. jeg . jeg4 jarum ho. klinik hamil lepas iud prt (sni ooodni vaskulebiopsi ekspirasi tumor jahitan5 klinik estetika bedah listrik grade5 bedah scale grade bedah scale grade2 skin lightning rf) grade tes amin sop uji provokasi uji serum autoblog klinik bedah plastik angkat wire simple mmo bullecromy bullectomy klinik syaraf, klinik jantung, klinik psikiatri:, oo. klinik psikologi, klinik tht, klinik mata, klinik kulit dan kelamin, klinik gigi dan mulut, klinik paru: klinik konsultasi gizi, klinik vct hiv aids( mawar merah), klinik rehabilitasi medik, klinik medical check dan akupuntur, klinik beristri, klinik paliatif: aa. klinik nyeri, bb. klinik rawat luka. pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat meliputi pelayanan gawat darurat yaitu: zona hijau (level terdiri dari: igdigdtindakan kegawatdaruratan, rawat konservatif intensif roi). rawat inap dilaksanakan rawat inap kelas iii mawar kuning, mawar merah putih), rawat inap kelas teratai dan mawar merah putih), rawat inap kelas tulip), rawat inap graha delta husada terdiri dari bougenvile vip) dan anggrek vip dan vip b), rawat inap non kelas. klinik mata biomedis ekstraksi corpus alienus dengan penyulut ' ' | ekstraksi granulosa klinik mawar merah klinik paru injeksi oksigen nasal12 jam periksa gda klinik penyakit dalam fungsi sites rawat luka kecil rawat luka sedang klinik psikiatri konseling adisi napa x60eriksa gda play therapy kasus kompleks( jam) (minloanak) (min anak) klinik sarat injeksi intra partikular khusus lumbal fungsi pasang kateter klinik tat ekspirasi atheroma kecil biopsi nasofaring biopsi tensil klinik tumbuh kembang rawat luka tali pusat release lounge tie is000 tes skrining sederhana klinik akupunktur ooh klinik beristri klinik gigi mulut tindakanmedikdasar insisilntra oral periksa gda cabut gigi permanen tanpa komplikasi ' | tindakan spesialis konservasi ' | kunjungan aga kunjungan bleaching extrema direct vencer composite endodontic one visited akar tindakan spesialis bedah mulut nukleasi marsupialisasi kista |. fraktur processus alveolar reposisi) |. freenulectomy premolar) tindakan spesialis ortodoksi |. pasang direct bonding burial tube baru peranti dekat sisi rahang tunai peranti dekat angsuran ke mba tanpa ganti braket angsuran per ber one lain tanpa ganti braket angsuran tindakan lab. prostetik porcelain tanpa biaya laboratorium) gigi tiruan dekat acrylic jaket acrylic unit tri comp unit gigi tiruan lengkap lepasan acrylic full venture men gigi tiruan lengkap rangkap logam full frame venture unit gigi laboratorium) instalasi rehabilitasi medik |enc vtanpajarum diagnostic) esw evaluasi mitosis bantu jalan terapi latihan me. enzim shoulder wheel, guadricep bench, static bicycle, dll) terapi occupational terapi snoezelen terapiwicara tarif diagnostik dan intervensi kardiovaskular rp) temporary pace maker tpm) bmv aso amo laa closure) kateterisasi jantung penyadapan) tarif jantung vaskuler tarif jenis tindakan rp) paket endovaskular last therapy elt) paket phlebectomy paket hybrid paket phlebotomy iv. tarif rawat inap tarif paket kamar anggrek anggrek bougenvile bayi biaya makan jasa pelayanan keperawatan bahu dasarvisite konsultasi tarif rp) visite dokter spesialis visite dokter umum visite ahli gizi visite apoteker konsultasi dokter luar jam kerja via telpon arif tindakan medik rawat inap jenis tindakan tarif rp) angkat jahitan angkat jahitan angkat jahitan angkat jahitan |
bupati gresik provinsi jawa timur peraturan bupati gresik nomor tahuntenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sangat berperan untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsadalam rangka menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dampak pandemi corona virus disease covid terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot sehingga kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, maka perlu diberikan perlindungan sosial, bahwa mengacu, angka huruf angka perlindungan sosial,u diberikan perlindungsosial untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbotperlindungan sosial paling lambat (tujuh(covidbadan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah adalah badan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten gresik. dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten gresik. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten gresikdemi corona virus disease yang selanjutnya disingkatlangsung tunai adalah stimulus bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam perlindungan sosial dampak pandemi covidtenaga pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini baik jalur formal atau non formal (kesetaraan), pendidikan dasar dan pendidikan menengah. tenaga kependidikan adalah sesuai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakbab maksud dan tujuan maksud pemberian perlindungan sosial untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan marbot yaitu menangani dampak ekonomi akibat pandemi covid daerah. pemberian perlindungan sosial untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan marbot bertujuan mengurangi beban dari guncangan dan kerentanan sosial kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal. bab iii penerima manfaat penerima manfaat perlindungan sosial terdiri dari: tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot. penerima manfaatmanfaat sebagaimana dimaksud pada merupakan penduduk daerah. bab bantuan langsung tunai bentuk perlindungan sosial bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam berupa bantuan langsung tunai. besaran bantuan langsung tunaiperlindungan sosial bersumber dari apbd kabupaten gresik tahun anggaran bab data penerima manfaat penyedia data penerima manfaat perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam adalah: dinas pendidikan meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup dinas pendidikan, kantor kementerian agama meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup kantor kementerian agama, bagian administrasi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten gresik meliputi marbot, dannik) dengan akses terbatas. penyedia data sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf mengirimkan data penerima manfaat kepada badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerahperlindungan sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melaksanakan pertandingan data penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam sebagai penerima manfaat perlindungmanfaat perlindungan sosial, pertandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf menghasilkan daftar penerima perlindungan sosial dan diklasifikasikan per jenjang lembaga pendidikan. jenjang lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tenaga pendidik jenjang madrasah diniyah takmiliyah aaliyah, madrasah diniyah takmiliyah usaha, pondok pesantren, taman pendidikan quran alquran, tenaga pendidik jenjang kelompok bermain, taman kanak kanak, raudhatul athfal, sps, tempat penitipan anak, tenaga pendidik jenjang sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, pusat kegiatan belajar masyarakat, tenaga pendidik sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, tenaga kependidikan lingkup dinas pendidikan, tenaga pendidik jenjang raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan tenaga kependidikan lingkup kementerian agama. badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah menyerahkan daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam kepada dinas sosial untuk diolah dan ditetapkan sebagai penerima manfaat. daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii penyaluran penyaluran bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh dinas sosial kepada penerima manfaat dengan cara transfer rekening bank penerima manfaat. penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari belanja tidak terduga yang dilakukan dengan mekanisme tambah uang. mekanisme tambah uang sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh dinas sosial kepada pejabat pengelola keuangan daerah pada badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah setelah mendapat persetujuan bupati. dalam hal penerima manfaatmanfaat. bab mekanisme pengembalian pengembalian perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsuprogram |
ban peraturan daerah kabupaten kapuas nomor: tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten kapuas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuastentang urusan pemerintahan kabupaten kapuas, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten kapuas tentang urusan pemerintahurusan pemerintahan daerah kabupaten kapuasapuas dan dprddengan batas batas wilayah kabupaten kapuas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kabupaten kapuas dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat kabupaten kapuas. otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah kabupaten kapuas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kabupaten kapuas sesuai dengan peraturan perundang undangan. urusan pemerintahan adalah fungsi fungsi pemerintahan kabupaten kapuas yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan kabupaten kapuaskabupaten kapuas, pemerintahan daerah adalah pemerintah kabupaten kapuas. pab urusan pemerintahan pemerintahan daerah bagian kesatu pemerintah daerah kabupaten mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahunpekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan: pegun: kebudayaan dan pariwisata, pemuda, dan pertanian danenergi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan: perdagangan: pariwisata: industri: pariwisata, dan ketransmigrasian. rincianbab iii ketentuan peralihan dalam perkembangan pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat urusan kewenangan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sedangkan kewenangan tersebut nyata nyata menjadi kewenangan daerah, maka akan diadakan perubahan seperlunyaada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kabupaten kapuas nomor tahun tentang kewenangan kabupaten kapun kabupaten kapuas. ditetapkan kuala kapuas naga tanggal juni span kapuas, ka, ptmdhammad mawardi diundangkan kuala kapuas padat juli sek riseyhaerah kabupaten kapuas, majikan lem fda kabupaten kapuasjawa barat nomor kep keu tanggal januari perihallanja pegawai sejumlah belanja bungaa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.