text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
na! te2 ejanaidengan pihak ketiganeka usaha seger lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor dneka usaha segeraneka usaha segersatuasan lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor
|
(rrdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sikka, menimbang bahwa pemenuhan air minum dan penyehatan lingkunganpemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan, perlu disusun suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan masyarakat kabupaten sikka sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaannya, bahwa berdasarkesiko buruk bagiair minum dan penyehatan lingkungair minum dan penyehatan lingkunganminum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut amp bm adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memelihara dan mengawasi prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakhujatas, ataupun bawah permukaan tanahjamban keluarga adalah jamban yang dibangun dan digunakan oleh satu atau lebih keluarga manfaat dalam skala rumah tangga dalam bentuk leher angsa, plensengan, dan cembungperilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya disebut pubs adalah upaya menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannyambangunan air dalamnya, dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. masyarakat adalah komunitas manusia yang tinggal bersama sama suatu wilayah pemerintahan dalam negara kesatuan republik indonesia. masyarakat sasaran adalah masyarakat yang menjadi target sasaran intervensi program dan kegiatan air minum dan penyehatan lingkunganikkdan sanitasi. lembaga pengelola amp bm adalah kelompok masyarakat yang dipercayakan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakatsekretariat air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut sekretariat amp bm adalah tim kerja yang terdiri atas tim koordinasi, tim teknis, dan tim sekretariat amp bm tingkat kabupaten, yang jumlah keanggotaannya terbatas. mitra air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah seluruh instansi terkait, perusahan daerah air minum, perguruan tinggi, dan lembaga keswadayaan masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap amp bm. iuran, dan sasaran maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah mengatur pengelolaan amp bm, agar menjamin kepentingan bersama guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis masyarakat secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah terjaminnya ketersediaan pelayanan amp bm yang memenuhi standar kualitas pelayanan, pengelolaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. sasaran yang dicapai adalah terwujudnya masyarakat desa yang stop buang air besar sembarangan, dapat mengakses air minum layak, terpolanya penanganan limbah dan sampah padat warga tanpa mencemari lingkungan, serta terjadinya sumber sumber air baku secara kuantitatif dan kualitatif. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan pengelolaan amp bm meliputi pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, peran serta masyarakat, dan kelembagaan. bab pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat bagian kesatu pengelolaan air minelolaan air minum dilakukan dengan memperhatikan nilai sosial, nilai lingkungan hidup, dan nilai ekonomis air. pengelolaan air minum dilakukan sesuai tahapan: perencanaan, pelaksanaan cc. pemeliharaan, dan pengawasan. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkanpelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup pemilihan sistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa konservasi sumber mata air, perbaikan jaringan produksi dan jaringan distribusi. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pengelola maupun oleh masyarakat. pendayagunaan air minum berbasis masyarakat dilakukan melalui kegiatanpendayagunaan air minum sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air minum dan peruntukan air pada sumber air. penetapan zona pemanfaatan air minum sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu acuan dalam menyusun atau merubah rencana pengelolaan air minum berbasis masyarakat. peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan: daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk, serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air, usulan masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan, dan pemanfaatan air yang sudah ada. ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua penyehatan lingkungan penyehatan lingkungan diselenggarakan untuk merubah perilaku masyarakat menuju pubs. penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pendekatan stem. stem sebagaimana dimaksud pada mencakup: tidakelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. tidak buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui gerakan membangun jamban keluarga secara mandiri. untuk melaksanakan gerakan membangun jamban sebagaimana dimaksud pada maka setiap rumah wajib memiliki jamban keluarga. setiap orang wajib buang air besar pada jamban. cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada saat paling kritis, seperti: setelah buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, setelah menceboki bayi, sebelum menyusui memberi makan kepada bayi, dan sebelum makan. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengonsumsi air minum dan makanan yang sudah diolah dengan baik dan higiene. pengolahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah, termasuk kotoran ternak pekarangan rumah, dan dikelola secara benar. tempat tempat yang dilarang untuk membuang sampah adalah lapangan umum, sungai, kali, parit, pantai, laut, hutan, dan tempat umum lainnya. pengolahan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membuat sumur resapan untuk limbah cair rumah tangga. setiap rumah tangga wajib menyediakan sumur resapan untuk menyalurkan dan menampung limbah cair rumah tangga. pubs sebagaimana dimaksud dalam wajib ditanamkan sejak usia dini. pubs sebagaimana dimaksud pada wajib diterapkan sebagai muatan materi pendidikan sekolah. komunitas sekolah dan masyarakat wajib menerapkan pendidikan pubs dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. pendidikan pubs sekolah dapat dilakukan dalam bentuk penipuan, kampanye cuci tangan pakai sabun, cc. pembentukan usaha kesehatan sekolah, dan gerakan jumat bersih. muatan materi pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab instansi yang menangani urusan pendidikan dan urusan kesehatan. dalam rangka pelaksanaan stem sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah, dan pemerintah desa wajib mendorong masyarakat untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi masyarakat melalui metode penipuan. perubahan perilaku masyarakat diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas sanitasi dasar seperti sarana air bersih, jamban keluarga, jamban sehat, sarana cuci tangan dan sabun, prasarana pengelolaan sampah rumah tangga, dan prasarana pengelolaan limbah cair rumah tangga. pemerintah daerah wajib menyediakan tempat pembuangan sementara, dan tempat pembuangan akhir sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkatannya. bagian ketiga pembangunan berwawasan lingkungan pembangunan berwawasan lingkungan wajib memadukan aspek kelestarian lingkungan hidup dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, aspek kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan, kaidah dan norma dalam menyediakan sarana air minum mulai dari sumber mata air, penampungan air, sumur pompa, perpipaan, pengaliran air baku, pengolahan dan pengaliran air minum, jaringan distribusi air minum, sampai dengan sambungan rumah warga. peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan, kaidah dan norma kelestarian lingkungan dalam menyediakan prasarana penyehatan lingkungan yang berupa jamban keluarga, pengolahan persamaan, sumur resapan untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, dan institusi. bab peran serta masyarakat dan mitra amp bm dalam pengelolaan amp bamp bm,, memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,dan menentukan pilihan informasi yang tanggap kebutuhanamp bdan membayar iuran atas jasa pelayanan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuamp bm. untuk meningkatkan efektivitas pendekatan tanggap kebutuhan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, wajib memberikan pilihan jenis pelayanan amp bm dalam menginformasikan kepada masyarakat. pilihan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh aspek pembangunan amp bm, yang terdiri atas teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya, dan kelembagaan pengelolaan. pilihan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada wajib ditawarkan kepada masyarakat pengguna agar masyarakat dapat memanfaatkan sesuai dengan pilihannya. dalam pengelolaan amp bm amp bm. dalam pengelolaan amp bmp bm, cc.mp bm, dan menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan amp bm. dalam pengelolaan amp bmp bm, membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan amp bmp bm dan penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat. bab kelembagaan bagian kesatu pembentukan sekretariat amp bm bupati membentuk sekretariat amp bm tingkat kabupaten. sekretariat amp bm sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tim kerja meliputi tim koordinasi dan tim teknis, serta tim sekretariat yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan lembaga non pemerintah. sekretariat amp bm sebagaimana dimaksud pada berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan amp bm. petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretariat amp bm sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua perencanaan pembangunan amp bm sekretariat amp bm sebagaimana dimaksud dalam wajib menyusun rumusan rencana pembangunan amp bm. rumusan rencana pembangunan amp bm sebagaimana dimaksud pada wajib berpedoman pada: data cakupan pelayanan yang target capaiannya dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah dan kajian investasi dan alternatif pendanaan. rumusan rencana pembangunan amp bm sebagaimana dimaksud pada wajib disinkronisasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. rumusan rencana pembangunan amp bm sebagaimana dimaksud dalam dijabarkan dalam rencana aksi daerah amp bm. rencana aksi daerah amp bm sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi skpd terkait dalam setiap penyusunan kegiatan rinci pembangunan amp bm. pedoman rencana aksi daerah amp bm sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga lembaga pengelola amp bm dalam penyelenggaraan pengelolaan amp bm, dibentuk lembaga pengelola. lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada wajib berbadan hukum dan mendapat izin dari pemerintah daerah. izin pengelolaan amp bm sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan oleh bupati kepada kepala desa. lembaga pengelola amp bm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tata cara pemberian izin pengelolaan amp bm sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. lembaga pengelola amp bm sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: melaksanakan tindakan teknis pemeliharaan jaringan dan sumber mata air, memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan amp bm, membantu pemerintah desa dalam penerapan norma, standar, pedoman dan manual penyelenggaraan amp bm, memberikan laporan atas pelaksanaan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan kepada pemerintah desa, memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara pengelola dan manfaat pelayanan air minum dan atau pelayanan sanitasi, melakukan konservasi sumber mata air. lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan kondisi aset amp bm yang dimiliki secara berkala. pemerintah desa wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset amp bm. bagian keempat dukungan dam terhadap lembaga pengelola amp bm dam wajib mendukung lembaga pengelola amp bm. dukungan sebagaimana dimaksud pada meliputi menyalurkan air minum jaringan yang dimiliki oleh lembaga pengelola amp bm,:dan bantuan teknis dalam perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan. dukungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lembaga pengelola amp bm dan dam dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berwewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan amp bm. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi membentuk sekretariat amp bm daerah, menetapkan kebijakan alokasi anggaran pembangunan amp bm pada setiap tahun anggaran, cc. menetapkan pedoman pengelolaan amp bm, dan memberikan bantuan teknis terhadap pengelolaan amp bm kepada pemerintah desa. wewenang dan tanggung jawab pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi melakukan koordinasi, dan evaluasi serta memfasilitasi penyelenggaraan amp bm tingkat kecamatan melakukan pengawasan terhadap daya dukung sumber air antar desa dalam wilayah kecamatan. wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada meliputi memfasilitasi pembangunan amp bm wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan pemerintah tingkat atas dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, menjamin efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengelolaan amp bm, melakukan kerjasama antar desa untuk pengelolaan amp bm, memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola amp bm desa, memfasilitasi peningkatan akses sanitasi dasar masyarakat. menyiapkan dan menginformasikan data akses amp bm kepada pemerintah tingkat atas. menetapkan peraturan desa tentang prosedur, tata cara dan besaran quran atas pelayanan air minum. melakukan pengawasan terhadap daya dukung sumber air minum yang berada dalam desa. bab viii manajemen infrastruktur amp bm bagian kesatu inventarisasi aset amp bm pemerintah desa wajib menginventarisasikan seluruh aset amp bm yang berada wilayah desa, data inventaris aset amp bm wajib dilaporkan kepada bupati dan sekretariat amp bm kabupaten, bentuk dan mekanisme pelaporan inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua serah terima kepemilikan aset aset amp bm berasal dari hasil kegiatan lembaga pengelola, dan bantuan yang sah dan tidak mengikat kepada lembaga pengelola, dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan pra sarana amp bm. dalam waktu (enam) bulan setelah proses pembangunan sarana dan pra sarana amp bm, seluruh aset amp bm sebagaimana dimaksud pada wajib diserah terimakan kepada pemerintah desa untuk dicatat sebagai aset desa. dalam melakukan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa wajib melaksanakan uji tuntas terhadap status yuridis kepemilikan aset untuk memastikan bahwa formalitas serah terima aset telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian ketiga kewajiban pemeliharaan aset amp bm yang dimiliki oleh desa sepenuhnya manjadi tanggung jawab pemerintah desa. aset sebagaimana dimaksud pada wajib dirawat dan difungsikan pemanfaatannya oleh pemerintah desa. pemerintahan desa wajib menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. bagian keempat turun pemerintah desa menetapkan besaran iuran amp bm yang dikelola oleh desa maupun yang dikelola oleh lembaga pengelola. dalam hal penyelenggaraan amp bm dilakukan oleh lembaga pengelola, maka penetapan besaran prosentase nilai pembagian rugi dan laba, wajib ditentukan melalui musyawarah desa untuk kemudian ditetapkan oleh kepala desa. lembaga pengelola amp bm memungut secara langsung iuran air minum dari masyarakat. turun sebagaimana dimaksud pada dapat berupa hasil bumi maupun sumber daya lain yang disetujui bersama oleh lembaga pengelola dan masyarakat pengguna. penggunaan iuran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. pemerintah desa wajib memberikan subsidi iuran bagi masyarakat miskin, orang jompo, dan orang orang difabel. segala pungutan, iuran, dan subsidi sebagaimana dimaksud pada dan wajib dibukukan dan dilaporkan kepada pemerintah desa. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan amp bm dilakukan oleh bupati. pembinaan dan pengawasan secara teknis operasional dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab bidang pengelolaan amp bm. bab pembiayaan pembiayaan dalam pengelolaan amp bmdana lain yang sifatnyaaling lama (tiga) bulan setelah pengundangan peraturan daerah ini bupati menetapkan peraturan pelaksanaannya,sent: daerah kabupaten sikka, setda ami mabikafola ikk penjelasan atasumum kebijakan nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis amp bm), adalah produk pemerintah pusatdan implementasi kebijakan oleh pemerintah melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. fasilitasi yang dilakukan pemerintah berorientasi pada proses penyadaran dan peningkatan kapasitas lembaga berkompeten daerah dalam menyikapi isu dan permasalahan amp bm. walaupun demikian, pemerintah daerah tetap didorong untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan amp bm daerah. peraturan daerah tentang air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya memberi ruang bagi pengaturan kebijakan dalam proses pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat amp bm) secara berkelanjutan kabupaten sikka. ii. demi cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan berlanjut terhadap sarana pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengelolaan air minum dilakukan dengan memperhatikan nilai social, nilai lingkungan hidup dan nilai ekonomi air dimaksudkan air itu selain sebagai benda sosial yang didapat dengan cuma cuma, air juga merupakan barang ekonomi, yang mana manfaat harus membayar atas pelayanan air minum yangya dukung sumber air yang dimaksudkan adalah kapasitas sumber air yang bisa menjawab kebutuhan manfaat air bupati melalui peraturan bupati dapat mengatur pengecualian diberlakukan peraturan daerah amp bm ini pada wilayah tertentu (ration loci) yang dianggap telah menerima layanan dam secara berkesinambungan atau pada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh dam (ration personal). peraturan bupati menge cuplikan pemberlakuan bagian (ration material) dari peraturan daerah ini. prilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, diantaranya adalah persalinan didan tidak merokok dalam rumah. cukup jelas cukup jelas gerakan membangun jamban keluarga secara mandiri dimaksudkan agar proses pembangunan jamban keluarga mengedepankan prinsip non subsidi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas sampah yang dikelola secara benar dimaksudkan agar sampah bisa diolah atau didaur ulang dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. sampah organik bisa diolah menjadi pupuk lokasi, sedangkan sampah anorganik adalah sampah berbahan plastik, botol, kaleng, dil. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf penipuan adalah metode penipuan yang digunakan khusus untuk memfasilitasi proses pembangunan budaya tidak buang air besar sembarangan. huruf cuci tangan pakai sabun saja tidak cukup. hal yang paling baik dilakukan dalam menjalankan pilar kedua adalah cuci tangan pakai sabun air yang mengalir. teknik pengeringan tangan setelah caps dapat dilakukan dengan sistem kipas kipas. huruf pembentukan usaha kesehatan sekolah dilakukan dengan mengaktifkan peran dari guru guru, khususnya guru olah raga dan kesehatan. huruf gerakan jumat bersih dilakukan untuk membudayakan masyarakat untuk selalu bergotong royong pada setiap hari jumat. pendidikan pubs dalam lingkungan sekolah dapat berupa pendidikan pubs yang bisa dimasukan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal. maksud dari merubah perilaku higiene dan sanitasi masyarakat melalui metode penipuan adalah pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah hanya sebagai fasilitator. higiene dimaksudkan untuk perilaku hidup sehat cuci tangan pakai sabun yang memenuhi standar kesehatan adalah cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir. dengan demikian sarana cuci tangan pakai sabun bisa berupa keran air dan ember yang ada keran, serta berbagai teknologi tepat guna, seperti eigen atau bambu yang digantung dan bagian hilirnya dibuat lubang dan ditutup dengan sebatang kayu kecil. bila hendak dipakai untuk mencuci tangan, lubang kayu bisa dibuka dan air mengalir luar bag pancuran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf teknologi yang dimaksud adalah pilihan tekonologi yang cocok dengan kondisi wilayah yang dilayani air minum dan sanitasi. bila tidak ada sumber mata air maka, tekonologi gravitasi tidak efektif untuk diimplementasikan. sebagai alternatif pilihan air minum, berasal dari penampung air hujan, penyulingan air laut, sumur gali, sumur pompa. huruf pembiayaan yang dimaksud adalah sistem pembiayaan kolaborasi. besaran biaya yang digunakan untuk investasi bidang air minum dan sanitasi harus sesuai dengan kondisi wilayah dan juga kesanggupan masyarakat untuk berswadaya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kelembagaan pengelola adalah lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi yang dibentuk desa untuk memudahkan koordinasi dan pengaturan teknis pengelolaan air minum sesuai kondisi dlembaga non pemerintah adalah lembaga yang ada pada sekretariat amp bm tingkat kabupaten yang memiliki kepedulian terhadap air minum dan penyehatan lingkungan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas lembaga pengelola dapat berupa lembaga keswadayaan masyarakat lkm) atau organisasi sejenisnya yang peduli terhadap amp bm. maka lkm yang bersangkutan wajib memiliki akta notaris dan berstatus badan hukum. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas perjanjian kerja sama ini dilakukan antara dam dan lembaga pengelola amp bm memuat kesepakatan bersama yang mengikat kedua pihak. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas uji tuntas atau due dilligence dilakukan untuk memperoleh kejelasan tentang status hukum dan asal usul perolehan aset untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. serah terima aset tersebut perlu mendasari peraturan perundang undangan yang berlaku, bidang administrasi pemerintahan, kepercayaan dan pertanahanpenjabaran dari prinsip prinsip non discrimination, participation, access information dan address. prinsip prinsip ini tercantum dalam general comment tentang hak asasi manusia atas air dan termaktub juga dalam undang undang nomor tahun tentanglia tun imtong.ipbd kabupaten jombangt nyong suhardi handoko diundangkan jombang pada tanggal juni sekretaris daerah imbang, tiwi ati lembu kabupaten jombang tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten jombang, provinsi jawa timur nomor hukum himpunan perdanperda tahun bank jombang .doc penjelasan ataspenjelaswa! pd.bpr bank jombang kabupaten jombang diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah,,d.bpr bank jombang kabupaten jombangparkir dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkanajak paskota bogorsbab masa pajak dan saat pajak terutangperparkiranentuk, isi, dan tata cara pengisian speed ditetapkan oleh walikotapeed atau dokumen lain yang dipersamakanarkirberdasarkan undang undang tahun salah satu sektor pajak daerah yang memungkinkan untuk ditingkatkan adalah pajak parkir yaitu melalui kebijakan penyesuaian tarif yang berlaku dan peningkatan potensi pajaknya. hal ini merupakan salah satu bentuk intensifikasi pajak parkir kota bogor dalam upaya meningkatkan pad kota bogor. kebijakan penyesuaian tarif yang berlaku dan peningkatan potensi pajak parkir dilakukan dengan melakukan penyesuaian peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pajak parkir. walipajak parkirampaikan kepada gubernur jawa barat untuk dievaluasi. evaluasi gubernur telaharkir, danarkir berdasarkan hasil evaluasi gubernur jawa barat. dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan telah selesainya tahapan penetapan peraturan daerah tentang pajak sesuai ketentuan perundang undangan, maka perlu menetapkan peraturan daerah pengganti peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pajak parkir. il. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha seperti fasilitas parkir yang terdapat dalam kegiatan perdagangan dan jasa. yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha seperti tempat khusus parkir (gedung khusus parkir), garasi yang disewakan, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotorparkir sebagai pembayaran kepada penyelenggaryang harus dipenuhi wajib pajak. huruf angka1)r. cukupjelas. cukup jelas. apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surai ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya.k pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. dalam hal demikian, sans keberatan tidak pada waktunya),:ota bogor nomor tahun, skpd, skpdkbtkpdkbt, atau st pajak, dan wajib pajak setiapan besarannya diatur oleh walikota. perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak didasarkan: klasifikasi tempat parkir terdiri dari: gedung parkir: lingkungan parkir, pelataran parkir, garasi yang disewakan: jenis tempat parkir kendaraan lainnya: jenis kendaraan terdiri dari: kendaraan bermotor truk gandengan'kendaraan bermotor roda (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya, frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari:b wilayah pemungutan wilayah pemungutan pajak adalah wilayah kota bogoribuibuidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah pertunjukan seni tradisional. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan htm. tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: tontonan film dikenakan pajak sebesar10 (sepuluh persen), pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana: pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana dikenakan pajak sebesar (lima persen), konser musik atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar (lima belas persen): cc. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): pameran dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya: karaoke atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar (tiga puluh persen), diskotik, pub, klab malam, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar y46 (tujuh puluh lima persen): sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): permainan milyar, golf, dan boling permainan milyar dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): permainan golf dan boling dikenakan pajak sebesar (lima belas persen): pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan: pacuan kuda dan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): permainan ketangkasan yang meliputi: a). ketangkasan manual dikenakan pajak sebesar 10y6 (sepuluh persen), b). ketangkasan mekanik dikenakan pajak sebesar (dua puluh persen): c). ketangkasan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi dikenakan pajak sebesar (dua puluh persen): d). ketangkasan air bukan alami dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center): panti pijat, refleksi, mandi uap spa dikenakan pajak sebesar (dua puluh lima persen): pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen): pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar (sepuluh persen). penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran yang tidak mencantumkan htm sebagaimana dimaksud pada baik dengan menggunakan voucher, doorprize, produk promosi atau sejenisnya dikenakan pajak dengan tarif sesuai jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada dikalikan dengan jumlah pendapatan dari penyelenggaraan hiburajib. dalam hal tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak. setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke, pub, dan klub eksekutif yang tidak menggunakan kas register wajib menggunakan bon penjualan (bill) dan atau karcisskpd. bagi yang tidak mematuhi ketentuan pada dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua puluh lima persen) per bulan dari dasar pengenaan pajakpemungutan pajak dilarang digolongkan.ab penetapan pajak yang membayar sendiri, speedstdsaat terulangnydikenakan sanksi administratif sebesar 50y4p: masa pajak:nyelenggaraan hiburan dalam menyelenggarakan hiburan, pemerintah daerah wajib menyediakan biaya untuk kegiatan pembinaan, pelestarian, pengembangan seni dan budaya, serta penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada dialokasikan dari pajak hiburan yang dipungut dengan besaran (lima persen sampai dengan sepuluh persen) dari total pendapatan pajak hiburan setiap tahun. besaran biaya kegiatdaluwarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan pajakbaik langsung maupun tidak langsung,sanksi administratif jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpdiburan lembaran daerahajak hibuharus diganti dan ditetapkan kembali permainan ketangkasan meliputi ketangkasan manual, ketangkasan mekanik, ketangkasan elektronik, ketangkasan air bukan alami, dan ketangkasan atau salju bukan alami. permainan ketangkasan manual seperti lempar bola, flying fox, permainan area outbond, tembak jitu sasaran, lempar gelang atau sejenisnya dengan tidak ada unsur permainan judi. permainan ketangkasan mekanik seperti gokart, off road, motor cross, kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti dinding, play station, video game, computer game, atau sejenisnya. permainan ketangkasan air bukan alami seperti arung jeram, water adventure, atau sejenisnya. permainan ketangkasan atau salju bukan alami seperti ice skating, snow world, water world, atau sejenisnya. huruf yang dimaksud panti pijat adalah yang berhubungan dengan kesehatan kecuali panti pijat tradisional yang dilakukan oleh peminat tuna netra. yang dimaksud dengan pusat kebugaran (fitness centre) adalah kegiatan atau aktivitas yang membuat orang menjadi lebih bugar dengan menggunakan alat khusus dalam suatu ruangan tertentu dan telah dikelola secara profesional yang menggunakan pembayaran secara harian, bulanan atau tahunan (membership). huruf yang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olah raga dengan nama apapun atau kegiatan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai olah raga sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan daerah inidiselenggarakan bersifat insidentil. apabila tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan cukup jelas. cukup jelas. tanda masuk jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran harus mendapat pengesahan berupa legalisasi perforasi dari kepala skpd, kecuali tanda masuk yang menggunakan kas register atau sistem komputerisd :huruf ketangkasan manual seperti lempar bola, flying fox, permainan area terbuka (outbond), tembak jitu sasaran, lempar gelang atau sejenisnya, serta arena rekreasi keluarga. huruf ketangkasan mekanik seperti permainan gokar, wisata yang dilakukan dengan kendaraan khusus (off road), balapan motor yang menggunakan rintangan rintangan (motor cross), kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya ketangkasan yang huruf menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti permainan dinding, permainan yang menggunakan televisi atau komputer dengan menggunakan program program komputer (play station, video game, computer game) dan sejenisnya ketangkasan air huruf bukan alami seperti arung jeram, wahana air (water adventure), atau sejenisnya, ketangkasan atau salju bukan alami seperti seluncur (ice skating), snow world, dunia air (water world), atau sejeniskan kepercayaan kepada untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan speed. cukup jelas. ini mengatur tentang penertiban skpd atas pajak yang dibayar sendiri. penerbitan skpdpada huruf angka yaituxkpdkup jelas. . kup jelasjelas. tambahan lembaran daerah kota bogor nomor tahun7atas namanyaharga tanda masuk yang selanjutnya disebuwajib pajak yang selanjutnya disebut adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkantermasuk raga, dan sejenisnya: pameran:
|
lembaran daerah kota bogor shot salinan tahun nomor seri peraturan daerah kota bogoruntuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kelurahan telah dibentuk lembaga kemasyarakatterhadap peraturan daerahlembaga kemasyarakatan kelurahan, jenis bagian kesatu umum jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari: lpm, pkk kelurahan, cc. rt, rw: karang taruna, lembaga kemasyarakatan lainnya. bagian kedua lpmparagraf tugas dan fungsi lpm sebagaimana dimaksud dalampengurus lpm terdiri dari: ketua: sekretaris: bendahara: bidang bidang. jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan. pengurus lpmaragrafnama nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan oleh lurah untuk mendapatkan penetapan dengan keputusan camat. paragrafparagraf masa bakti pengurus masa bakti pengurus lpm ditetapkan (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali (satu) periode berikutnya. paragraf hak dan kewajiban pengurus lpm mempunyai hak sebagai berikut: mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah lpm, memilih dan dipilih sebagai pengurus lpm. pengurus lpm mempunyalpm, turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah lpm. bagian ketiga pkk kelurahan paragraf tugas dan fungsi pkk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kerja pkk kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja daerah takeda) kotakelurahan, melaksanakan tertib administrasi, mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun pkk kelurahan, dan pembimbing gerakan pkk. paragraf susunan pengurus pengurus pkk kelurahan terdiri dari: ketua dewan penyantun pkk, ketua: cc. wakil ketua: sekretaris dan wakil sekretaris: bendahara dan wakil bendahara: kelompok kerja pokja) terdiri dari: pokja pokja ii, pokja iii, pokja iv. paragrafcc.paragraf masa bakti pengurus masa bakti pengurus pkk kelurahan adalah (lima) tahun. paragrafparagrafgian keempatiatur dengan peraturan walikota. paragraf tugas dan fungsi mempunyai tugas: membantu dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat wilayahnya, memelihara kerukunandalam mempunyai fungparagraf susunan pengurus pengurus terdiri dari: ketua: sekretaris: bendahara: beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan dan apabila diperlukanpengurus mempunyai hak sebagai berikut: mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah rt, memilih dan dipilih sebagai pengurus rtt, turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah rt. bagian kelimamempunyai tugas: membantu lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat wilayahnya, menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya, cc. membantu kelancaran tugas pokok lpm dalam bidang pembangunan kelurahan.masyarakat dengan pemerintah. paragraf susunan pengurus pengurus terdiri dari: ketua: sekretaris: bendahara: seksi seksiditetapkan (tiga) tahun dan dapat dipilih pada periode berikutnya. paragraf hak dan kewajiban pengurus mempunyai hak sebagai berikutputusan musyawarah rw. bagian keenam karang taruna kelurahan pembentukan karang taruna kelurahan dimusyawarahkan oleh lurah dengan rtkarang taruna memiliki tugas secara bersama sama dengan pemerintah daerahcial, serta pendidikan dan pelatihansusunan pengurus pengurus karang taruna kelurahan terdiri dari:an administrasi: bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan, ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana. paragraf pemilihan pengurusparagrafparagrafkarang taruna mempunyai hak sebagai berikut: mengajukan usul dan pendapat dalam temu karya karang taruna, memilih dan dipilih sebagai pengurus, kecuali yang berstatus warga negara asing. pengurus karang tarunatemu karya karang tarunb tatatatatatabinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan kelurahan dilaksanakan oleh: pemerintah daerah: camat: lurah. pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dan huruf meliputi:ota, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum dilakukan pembentukan lpm, rt, dan sebagaimana dimaksud dalam dan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada harus menyesuaikan paling lambat (enam) bulan setelah tanggallembaga kemasyarakatan kelurahan umum dan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan, maka pemerintah daerah, camat, dan lurah melakukan pembinaan dan pengawasan. selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,, maka kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. cukup jelas. yang dimaksud dengancukup jelas. yang dimaksud lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan lurah yang berpedoman pada peraturan daerah seperti lembagaadat keagamaan, dan sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat konsultmaksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatndukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan, cc.untuk menjembatani kepentingan masyarakat, baik antar anggota masyarakat maupun denglam rangka: peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kelurahan setempat. bab iii tugas, fungsi, dan kewajiban bagian kesatu tugas sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. bagian kedua fungsidanpendukung media komunikasi, informasi, danbab
|
wol ukslam: ,:.'investasipata adalah bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah kirpada perusahaanereertanggal mei bupatniombang as) onabyharyi handoko diundangkan jombang mbp pada tanggal juni plt. sekretaris daerah kabupaten jombang, aman salinan sesuai deng aslinya da: kepala bagian kurun san "lembaran daerah kabupaten jombang faham nomor nitosep ses nip.
|
lembaran daerah kota bogor kota bogor np) salinan dadi pem aan ai: tahun 2011nomor seri peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pajak hotel dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang :a.otelotelterhadap rancangan peraturan daerahdenganotelwilayah pemungutan wilayah pemungutan pajak adalah wilayah daerah tempat hotel berlokasi. bab masa pajak masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan (satu) bulan kalender. bab penetapan pajakwalikota. yang membayar sendiriberupa bunga dan atau dendpbab xiiotehotelotel sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dan ditetapkan kembali. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. jasa penunjang berupa hiburan yang disediakan atau dikelola oleh hotel atau pihak ketiga dengan menggunakan harga tanda masuk dikenakan pajak hiburan sesuai ketentuan peraturan perundangundhotelporaporaangka1) cukup jelas. angka2) cukup jelas. angka3) yang dimaksud dengan penetapcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan kantor.. cukup jelas. cukup jelas. apabila, meskipun persyaratan material terpenuhiak pemohon keberatan cukup jelas. cukup jelas4bogor nomor tahunhotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel atas namanya sendiri atau untuk dan pihak lain yang menjadi tunggangannya. wajib pajak yang selanjutnya disebut adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. masa pajak adalah jangka waktu (satudengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pengusahakopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, spa, tenis, karaoke, pub yang disediakan atau dikelola hotel, serta jasa persewaan ruangan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel
|
lembaran daerah kota bogor tahun nomor seri peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian izin usaha bidang jasa konstruksi, pemerintah kota bogor telah menetapkan peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi; bahwa sehubungan dengan ditetapkanny; saliberita negara republik indonesia tahun nomor .mbinaan dan pengawasan jasa konstruksi. unit kerja adalah skpd lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan bidang penerbitan iju;tujuan pembentukan peraturan daerah inibagian kesatu usaha jasa konstruksi usaha jasa konstruksi meliputi: jenis usaha konstruksi; bentuk usaha jasa konstruksi; bidang usaha jasa konstruksi; bagian kedua jenis usaha jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jasa perencanaan konstruksi; jasa pelaksanaan konstruksi;dalam dapat dilakukan secara terintegrasi. bagian ketiga bentuk usaha bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: usaha orang perseorangan; dan badan usaha. bagian keempat bidang usaha bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bidang usaha perencanaan konstruksi; bidang usaha pelaksanaan konstruksi; bidang usaha pengawasan konstruksi. bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalamijuk bagian kesatu prinsipuntuk menerbitkan ijuk. penunjukkan unit kerjadiberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh walikota atau kepala unit kerja yang ditunjuk atas nama walikota dengan format sertifikat ijuk sebagaimana tercantum dalam lampiran dan peraturan daerah insebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh unit kerj paling sedikit: sbuperaturan daerah ini. bagian kedua permohonan ijuk walikota ataujt buktp); menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak npp). pjt butempatjt bu sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii menyerahkan rekaman kartu pjt bu; menyerahkan rekaman; menyerahkan daftar riw hidup penanggung jawab badan usaha; menyerahkan rekaman ktp penanggung jawab badan usaha; menyerahkan rekaman ktp, npp, ijazah pendidikan formal, ska, dan skt tenaga ahli terampil buk; menyerahkan rekaman kartu tanda anggota kta) perusahaan apaapabila pengurusan permohonan izin baru dikatakan; melampirkan rekaman izin mendirikan bangunan imb); memiliki luas ruang kantor paling sedikit (tiga puluh meter persegi; menyerahkan rekaman sbu yang masih berlaku dan telah registrasi oleh lembaga; menyerahkan rekamanju buizin perpanjangan dikatakan; melampirkan rekaman imb; memiliki luas ruang kantor paling sedikit (tiga puluh meter persegi); mengisi formulir permohonan; memiliki luas ruang kantor paling sedikit (tiga puluh meter persegi)bu yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; imb; menyerahkan; menyerahkan ijuk yang asli; dan menyerahkan surat pajakyang ditunjuk. format formulir permohonan izin baru, perpanjangan izin usaha, perubahan data, dan penutupan izin tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. format surat keterangan penutupan ijuk sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam format lampirsebagaimana dimaksud padanerbitan ijuk unit kerjaterbitdaerah ini. alur proses permohonan pelayanan ijuk sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran vii vii vii dan vii peraturan daerah ini. bagian kelima masa berlaku ijuk masa berlaku ijukbagian kesatu ha daerah. bagian kedua kewajiban pemegang ijuk wajib: memenuhi ketentuan tentang keteknikanstandar atau norma yang berlaku; memenuhi ketentuan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;ketentuan peraturan perundang undangan; memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu. untuk b; untuk buk dengan bidang usaha perencana;pemberi ijuk paling lambat bulan desember tahun berjalan;angkaperaturan daerah ini. bab laporan unit kerjakepala unit kerj, dan kesehatan kerja,ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua tanda daftar usaha orang perseorangan dalam rangka melaksanakan pengawasan jasa konstruksi terhadap usaha orang perseorangan, unit kerja menerbitkan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki ska skt dan terdaftar pada unit kerjadengan format sebagaimana tercantum dalam lampirantpperaturan daerah ini. bab viii sistem informasi unit kerja melakukan input data pelayanan ijuk dalam sistem informasi jasa konstruksi paling sedikitapa; atau pembekuan izin usaha; atau pencabutan izin usaha. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada harus didan huruf dikenakan sanksi berupa peringatan tertulismasing masing peringatan (tujuh) hari kalender. buk akan dikenakan sanksi pembekuan ijuk sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila: mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu (tiga puluh) hari melanggar ketentuan dan huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufpemberi ijuk; dan unit kerja pemberi ijuk menerbitkan surat keterangan pembekuan ijuk. ijuk yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberlakukan kembali apabila buk telah memenuhi kewajibannya; unit kerja pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan apabila dirasakan perlu; apabila berkas permohonan berserta bukti bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja dapat memberikan surat pemberlakuan kembali ijuk; unit kerja dapat memberikan kembali sertifikat ijuk kepada buk pemohon; dan unit kerja mengncabutan ijuk sebagaimana dimaksud dalam hurufsaksi atau tersangka; dan atau skt belum memadai wilayahnaa berita daerah kabupaten tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang .tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah dana alokasi khusus bidang pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapanuli tengah, menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah pada dana alokasi khusus bidang pendidikan perlu disusumengingat undang undang nomor drt tahun tentang pembentukan daerah.dewan pendidikan kabupaten melakukan pengawasan tingkat kabupaten dan komite sekolah melakukan pengawasan tingkat sekolah. bab vii penutup hal hal yang belumoktober bupati tapanuli tengah dto raja besaran situmorang pada tanggal oktober yaris daerah baharuddin manik berita daerah kabupaten tapanuli tengah nomor seritahun anggar:bupati adalah bupati tapanuli teng, anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat apbd adalah rencana rencana keuangan tahunan pemerintahppid yang selanjutnya disingkat dpa ppid:,:. hibah adalah pemberian uang barang atau jasa.yang telah tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd):urat perjanjian pemberian bantuan selanjutnya disingkat sp2b adalah surat perjanjian antara ppid dengan pihak sekolah penerima bantuan dak bidang pendidikan. bab ruang lingkup hibah dak bidang pendidikan ditujukan untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan yang penyaluran dananya melalui ppid: peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada untuk sd sdb meliputi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta kerabatnya dan atau pembangunan ruang perpustakaan beserta kerabatnya, peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada untuk smp small meliputi kegiatan rehabilitasi ruang belajar termasuk kerabatnya. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme swakelola oleh panitia pembangunan sekolah. panitia pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam adalah panitia yang dibentuk oleh satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah penerima dak bidang pendidikan. panitia pembangunan terdiri dari: unsur unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. bab kriteria sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan bagian kesatu kriteria umum sd sdb dan smp sipil penerima hibah dak bidang pendidikan hibah dak bidang pendidikan diprioritaskan untuk sd sdb sebagai berikutsarana dan atau prasarana pendidikan yang memadai,, pada tahun anggaran berjalan tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (apbn) maupun sumber dana daerah (apbd provinsi atau apbd kabupaten. hibah dak bidang pendidikan diprioritaskan untuk smp sipil sebagai berikut mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil dan meningkat, bagi sekolah swasta memiliki status minimal terakreditasi. bagian kedua kriteria khusus sd sdb dan smp small penerima hibah dak bidang pendidikan nag rehabilitasi ruang kelas rusak berat termasuk kerabatnya diperuntukkan bagi sd sdb yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut: memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan lebih dari s.d.mbangunan ruang perpustakaan termasuk kerabatnya diperuntukkan bagi sd sdb yang memiliki kriteria khusus sebagai berikut:diperuntukkan bagi smp small yang memiliki kriteria khusus sebagai berikutbab iii penyaluran dan pelaksanaan hibah dak bidang pendidikan bagian kesatu penyaluran hibah dak bidang pendidikan hibah dak bidang pendidikan untuk sd sdb dan smp small disalurkan sekolah penerima melalui ppid, hibah da, mekanisme dan tata cara penyaluran hibah dak bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaksanaan kegiatan pihak sekolah penerima dak membentuk tim pelaksana kegiatan panitia pembangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan dan pihak sekolah mengelola dana bantuan dak bidang pendidikan dengan metode swakelola, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan selambat lambatnya (lima puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya sp2b oleh kepala sekolah dan ppid, dalam hal pelaksanaan kegiatan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak sekolah dapat mengajukan secara tertulis permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada ppid apabila terjadi masalah yang timbul luar kendali, ppidpihak sekolah ppid dapat menugaskan panitia pejabat peneliti pelaksana perjanjian untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. bab tata cara pencairan dan pertanggungjawaban belanja hibah dak bidang pendidikan bagian kesatu tata cara pencairan hibah dak bidang pendidikan setelah penetapan apbd dan atau perubahan apbd dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah memberitahukan kepada kepala sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima hibah dak bidang pendidikan yang telah dimuat dalam daftar penerima hibah dak bidang pendidikan: daftar sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan beserta besaran nilai dakatas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pemohodaftar penerima hibah dak bidang pendidikan: sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan mempersiapkan sp2b dak bidang pendidikan dalam rangkap (dua) yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ppid sebagai dasar pencairan dak sp2b sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketentuan mengenai landasan hukum pelaksanaan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, nilai dana, penyaluran dana bantuan, tanggung jawab mutlak penerima dak bidang pendidikan, hak dan kewajiban penerima dak bidang pendidikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dak bidang pendidikan, perpanjangan waktu pelaksanaan, lain lain, dan penutup berdasarkan sp2b sebagaimana dimaksud pada sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada bupati melalui ppid dan turut melampirkan surat pernyataan pakta integritas penerima dak bidang pendidikan, ppid selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ppid menerbitkan surat perintah membayar spm):: pencairan hibah dak bidang pendidikan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). bagian kedua tahapan pencairan hibah dak bidang pendidikan pencairan hibah dak bidang pendidikan dilakukan dalam (dudan tahap kedua sebesar dari pagu anggaran pengajuan permohonan pencairan hibah keputusan bupati tentang daftar sekolah penerima hibah dak bidang pendidikan untuk tahun anggaran berkenaan: sp2b: surat pernyataan pakta integritas penerima hibah dak bidang pendidikan, dan rencana anggaran biaya rab) kegiatan yang akan dilaksanakan. pengajuan permohonan pencairan hibah dak bidang pendidikan untuk tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan melampirkan laporan perkembangan realisasi fisik dan keuangan kegiatan. pencairan hibah daapabila seluruh pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan yang disepakati telah selesai,bab pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu pelaporan laporan pelaksanaan hibah dak bidang pendidikan dilakukan secara berjenjang meliputi: laporan ketua panitia pembangunan, laporan kepala sekolah, dan laporan bupati, laporan ketua panitia pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi laporan bulanan, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir, laporan akhir,dan pelaksanaan kegiatan. dalam laporan akhir disertakan file foto kegiatan dalam cd. laporan ketua panitia pembangunan disampaikan kepada kepala sekolah. laporan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf disusun berdasarkan laporan ketua panitia pembangunan dan disampaikan kepada bupati melalui dinas pendidikan. laporan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf berupa laporan triwulan yangmemuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dak bidang pendidikan dan disampaikan kepada: menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, dan menteri dalam negeri, bagian kedua pertanggungjawaban penerima hibah dak bidang pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya. pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir pertanggungjawaban penerima hibah dak bidang pendidikan meliputi laporan penggunaan dak bidang pendidikan, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai sp2bk bidang pendidikan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dak bidang pendidikan meliputi: usulan nama nama sekolah beserta alokasi dana bagi calon penerima hibah dak bidang pendidikan kepada bupati berdasarkan pemetaan dan pendataan, keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah pada dak bidang pendidikan: sp2b, pakta integritas dari penerima hibah dak bidang pendidikan, bukti transfer uang atas penyaluran dana. bab monitoring, evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan hibah dak bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dan tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan peruntukannya, dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi. dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah dak bidang pendidikan berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan dewan pendidikan kabupaten beserta komite sekolah melakukan pengawasan.
|
tan bupati tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun2012 tentang dewan ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan daerah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketahanan pangan nasional sesuai dengan tujuan undang undang nomor tahun tentang pangan, bahwa atas pertimbangan huruf tersebut atas perlu ditetapkan peraturan bupati tentang dewan ketahanan pangan kabupaten tapanuli tengahmenteri pertanian nomor permintaan ot. tentang program pengelolaan bantuan sosial kementerian pertanian tahun anggaradaerah kabupaten tapanuli tengah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas pertanian dan peternakan kabupaten tapanuli tengah, keputusan gubernur sumatera utara nomor tentang dewan ketahanan pangan provinsi sumatera utara. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang dewan ketahanan pangan kabupaten tapanuli tengah tahun babi pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama pembentukan, tugas dan fungsi untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan daerah kabupaten tapanuli tengah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketahanan pangan provinsi maupun nasional, pemerintah kabupaten tapanuli tengah, yang selanjutnya dalam peraturan bupati ini disebut dewan, dengan susunan sebagaimana lampiran peraturan ini. dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua. merumuskan kebijakan dan programmengkoordinasikan perencanaan program peningkatan ketahanan pangan yang meliputi aspek aspek sebagai berikut aspek ketersediaan yang menterpadukan rencana produksi yang bersumber dari usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi: kondisi cadangan pangan dan rencana import dengan rencana kebutuhan bahan pangan masyarakat: aspek distribusi yang berbasis dan berorientasi kepada stabilitas harga yang aman dan terjangkau: aspek konsumsi yang berbasis kepada penganekaragaman konsumsi non beras dan bermutu bergizi dan aman, mengkoordinasikan monitoring program peningkatan ketahanan pangan melalui wadah rapat pleno dewan ketahanan pangan, rapat posko ketahanan pangan dan rapat rapat kelompok kerja ketahanan pangan serta melaksanakan supervisi lapangan dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi yang meliputi hal hal sebagai berikut monitoring pelaksanaan kegiatan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi baik luas areal jumlah populasi maupun aspek aspek pendukungnya penyuluhan, pelayanan sarana produksi kredit dan penerapan teknologi sebagai basis produksi lokal untuk bahan pangan strategis padi, jagung, kedelai, ubi kayu, telur, daging ayam, daging sapi, kacang tanah, cabe merah dan ikan serta komoditas pangan lokal lainnya seperti sagu, talas dan lain lain: monitoring import eksport bahan pangan strategis, cc. monitoring harga bahan pangan strategis dan lokal, monitoring pengadaan penyimpanan cadangan pangan: monitoring daerah rawan pangan, monitoring kewaspadaan pangan bencana alam dan gangguan opt), monitoring penganekaragaman konsumsi bahan pangan: monitoring mutu gizi keamanan bahan pangan: supervisi yang terkoordinasi lapangan. memantau, memonitor dan mengendalikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan terutama sembilan bahan pangan pokok (beras, jagung, kedelai, daging, susu, minyak goreng, gula pasir, ikan dan sayuran pada saat saat panen raya, paceklik, bencana alam dan hari hari besar keagamaan. mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan koordinasi serta mutu, gizi dan keamanan pangan. bagian kedua organisasi d4). susunan organisasi dan keanggotaan dewan sebagaimana pada lampiran peraturan ini. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dewan dapat mengundang pejabattapanuli tengah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah. dinas instansi teknis dan pendukung anggota dewan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing masingdinas pertanian dan peternakan kabupaten tapanuli tengah yang merupakan unit kerja struktural dilingkungan pemerintah kabupaten tapanuli tengah. sekretariat dewa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. bagian keempat tim teknis dan kelompok kerja pokja untuk menunjang tugas dan fungsi dewan, dibentuk tim teknis yang terdiri dari tenaga ahli, pakar dan cendikiawan serta kelompok kerja pokja sesuai dengan aspek ketahanan pangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi mutu, gizi dan keamanan petugas yang terdiri dari pejabat dari dinas, badan dan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program peningkattim teknis dan kelompok kerja ditetapkan oleh ketua dewan ketahanan pangan. bab tata kerja dewan ketahanan pangan dan instansi terkait mengadakan rapat pleno secara berkala sekurang kurangnya dua) kali dalam setahun dan rapat teknis perencanaan untuk merumuskan kebijakan dan program ketahanan pangan tahun berikutnya yang langsung dipimpin oleh ketua dewan. dewan ketahanan pangan dan instansi terkait mengadakan rapat rapat pleno secara teratur dan berkesinambungan satu kali dalam sebulan dan sewaktu waktu sesuai dengan keperluan yang dipimpin oleh ketua harian dewan. ketua harian dewan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati secara berkala (satu bulan sekali dan sewaktu waktu sesuai dengan dengankoordinasi dalam dewan, adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan dan program bidang ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi mutu, gizi dan keamanan pangan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan. pemantauan lapangan untuk membantu pemecahan masalah dilapangan dalam rangka supervisi wilayah dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh efisien dan efektifitas pelaksanaan. bab pembiayaandaerah kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah ini, maka peraturan vo, bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. anaberitahutanggal november api tekan uli tengah pes kan rab situmorang lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tanggal november: susunan organisasi dan keanggotaan dewan ketahanan pangan kabupaten tapanuli tengah ketua bupati tapanuli tengah wakil ketua wakil bupati tapanuli tengah cc. ketua harian asisten ekonomi dan pembangunan setkab tapanuli tengah wakil ketua harian kepala dinas pertanian dan peternakan kab. tapanuli tengah sekretaris kabid. ketahanan pangan dan sdm dinas pertanian dan peternakan kabupaten tapanuli tengah anggota pasi teritorial kodim tapanuli tengah kasat bimas polres tapanuli tengah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten tapanuli tengah kepala kantor pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten tapanuli tengah kepala dinas perdagangan, industri, koperasi dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten tapanuli tengah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten tapanuli tengah kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten tapanuli tengah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tapanuli tengah kepala dinas kesehatan kabupaten tapanuli tengah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten tapanuli tengah kepala badan pusat statistik kabupaten tapanuli tengah kepala dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah kabar, humas setkab tapanuli tengah kabar. ekonomi dan pembangunan setkab tapanuli tengah pimpinan cabang bank sumut sibolga pimpinan pelabuhan perikanan nusantara sibolga kasus. depot logistik sibolga kepala stasiun meteorologi dan geofisika pilangsari pimpinan cabang bank mandiri sibolga pimpinan cabang bank bni sibolga camat kabupaten tapanuli tengah bupati tapanuli tengah buk "raja sa) saran situmorang
|
bupati tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor: tahun tentang pengembangan sisi perencanaan karirperencanaan karirperencanaan karir memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan prestasi pegawai; bahwa agar perencanaan karirengembangan sistim perencanaan karisistem analisis kebutuhan diklatkepegawaian nomor tahun tentangpembinaan disiplin pnstengah;tengah;; peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja badan kepegawaian. kabupaten tapanuli tengah; peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja inspektoratyanan terpaduksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten tapanuli tengah; peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kecamatan kabupaten tapanuli tengah; peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kelurahan kabupaten tapanuli tengah; peraturan daerah nomor tahun tentang akademi keperawatan pemerintah kabupaten tapanuli tengah; dokumen uraian tugas skpd kabupaten tapanuli tengah; menetapkan: surat peraturan bupati tentang pengembangan sistim perencanaan karirang terdiri dari bupati sebagai kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah,karir adalah perjalanan yang dilalui seseorang selama hidupnya. menurut handoko, karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang program pengembangan karier secara umum bertujuan untuk memadukan kebutuhan dan kemampuan pegadaian tujuan yang berkaitan dengan peluang masa yang akan datang. pengertian fit and proper test adalah penilaian kemampuan secara berkala ataupun sewaktu waktu yang ditujukan pejabat atau calon pejabat yang mempunyai tugas pokok pengelolaan dan pengambil keputusan didalam kegiatan operasional. peringkat jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan persamaan tingkat tingkat pekerjaan serta nilai relatif tiap jabattujuan pengembangan sistim perencanaan karir adalahorganisasi; pemanfaatan optimal mungkin sumber daya manusia pada setiap satuan organisasi sesuai dengan kompetensinya dan terarah pada misi organisasi; membina keterampilan, kecakapan, keterampilan secara efeorganisasi;, jabatan dapat mencapai tingkat hasil yang maksimal; dengan tersusunnya pola karier pegawai dan telah teratumya pengembangan karier, maka setiap pegawai akan mendapatkan gambaran mengenai jabatan jabatan, kedudukan dan jalur yang mungkin dapat dilalui dan dicapai, serta persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi guna mencapai jabatan dimaksud. dengan tersusunnya pola karier pegawai setiap pegawai akan dapat diperhatikan perkembangannya demikian pula bagi mereka; pola karier pegawai merupakan dasar bagi setiap pimpinan organisasi dalam rangka pengambilan keputusan yang berkait dengan sistem' manajemen kepegawaian; bila terdapat perpaduan yang serasi antara kemampuan, kecakapan, keterampilan dan motivasi dengan jenjang penugasan, maka jabatan yang tersedia akan menghasilkan manfaat dan kapasitas kerja yang optimal. dengan demikian pegawai negeri sipil pada setiap satuan organisasi pemerintah diharapkan dapat lebih profesional dalam mengantisipasi tantangan yang dihadapi pada saat ini. bab penilaian karir eselon instrumen penilaian karir pegawai untuk eselontingkat pendidikan serendah rendahnya tamat stav; belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam tahun terakhir atau tingkat berat dalam tahun terakhir. penilaian kompetensi eseloninti(kepemimpinan,manajerial, dan kode etik). memiliki kompetensi umum mampu memahami dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam 'pelaksanaan tanggungjawab unit organisasinya; mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai tugas dan tanggungjawab organisasinya; mampu melakukan pengorganisasian dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit organisasinya; mampu mengatur mendayagunakan sumber sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi; mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku unit organisasinya; mampu membangun jaringan kerja melakukan kerjasama dengan unit unit terkait, baik dalam organisasi maupun diluar organisasi untuk meningkatkan mampu melakukan koordinasi, integrasi dan komunikasi dalam unit organisasinya;; mampu melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sdm dalam unit organisasinya; mampu melaksanakan kegiatan kegiatan pengawasan dan pengendalian an para bawahannya, serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan; mampu memberikan masukan masukan tentang perbaikan dan pengembangan kegiatan kegiatan kepada pejabat diatasnya. penilaian kelayakan dan kepatutan fit and proper test) eselon penilaian fit and proper test adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penentuan penempatan dan pengangkatan pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. dalam rangka mengisi jabatan jabatan struktural berdasarkan kompetensi, pemkab tapanuliiii penilaian karir pegawai eselon iiiiii adalah: pendidikan serendah rendahnya setingkat sarjana muda d3menari belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat apapun dalam tahun terakhir. instrumen persyaratan jabatan eselon iii penilaian kompetensi eselon iii adalah: inti (kepemimpinan, manajerial, dan kode etik). memiliki standar kompetensi umum, yaituunit organisasinya; mampu memberikan pelayanan pelayanan yang baik terhadap publik sesuai tugas dan tanggungjawab unit organisasinya; mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris; mampu melakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit organisasinya; mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya; mampu mengatur mendayagunakan sumber sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasdiluar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya; mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya; mampu menumbuh kembangkan inovasi, kreasi, ,dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya; mampu menetapkan kegiatan kegiatan yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sdm didalam unit organisasinya; mampu mendayagunakan teknologi informasi yang berkembang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; mampu menetapkan kegiatan kegiatan pengawasan dan pengendalian dimampu memberikan masukan masukan perbaikan pengembangan program kepada pejabat atasannya baik tentang kebijakan kebijakan maupun pelaksanaannya. penilaian kelayakan dan kepatutan fit and proper test) eselon iii. dalam rangkapenilaian karir pegawai eselon ill adalah:pendidikan rendah rendahnya setingkat strata s1i; pernah menduduki jabatan struktural pada tingkat dibawahnya sekurang kurangnya tahun; belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat apapun dalam tahun terakhir; pada saat pengangkatan berusia minimal tahun untuk eselon dan tahun untuk eselon penilaian. kompetensi eselon memiliki kompetensi teknis yaitu kemampuan pejabat eselon dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing masing). memiliki kompetensi dasar (terdiri atas; integritas, kepemimpinan, perencanaan pengorganisasian, kerjasama dan fleksibilitasdengan nilai bobot memiliki kompetensi inti (kemampuan manajerial, dan kode etik). memiliki kompetensi umum, yaitu:organisasinya; mampu menetapkan program program pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai tugas dan tanggungjawab organisasinya;nya;; mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembanganzarnan; mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik; mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik dalam negeri maupun luarnegeri untuk meningkatan kinerja unit organisasi; mampu melakukan analisis resiko dalam rangka efisiensi unit organisasi;; mampu melakukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam unit organisasinya;; mampu membentuk suasana kerja yang baik unit organisasinya; mampu menetapkan program program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sdm; mampu menetapkan program pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya; mampu memberikan akuntabilitas kpenilaian kompetensi eselon penilaian fit and proper test terdiri dari vision misi lumbantoj3ing diundangkan pandan juni sek baris daerah kabupaten tapanuli tengah jt! sma^ suara berita daerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor seri
|
berita daerah kabupaten tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengahupati tapanuli tengah, menimbang :.a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomeyang mana segala jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl atau spl ditetapkan oleh bupati, ob. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu membentuk"r pemantauan lingkungan hidup. mengingat:00n0 j bb tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tmorir tentang kehutanng " " )b bd"'r e xhe kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah memberikan tanda bukti penerimaan pengajuan ukl upl atau spl yang telah memenuhi format penyusunan ukl upl atau spl kepada pemrakarsa. pemeriksaan ukl upi. dilakukan oleh tim konsultasi instansi terkait setelah menerima ukl upl yang telah memenuhi format penyusunan ukl upl. pemeriksaan spl dilakukan oleh kepala badan. pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten tapanuli tengah dan melakukan koordinasi engan instansi terkait setelah menerima spl yang telah memenuhi format penyusunan spl. tim konsultasi dan instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan atas ukl upl dan spl apabila diperlukan. tim konsultasi instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan ukl upl dan kepala bapedalda wajib menerbitkan rekomendasi ukl upl paling lama (empat belas hari) sejak diterimanya ukl upl. daan kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah berkoordinasi dengan instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan spl dan wajib memberikan persetujuan spl paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya spl. "ngpedalda kabupaten tapanuli tengah. wajib menerbitkan rekomendasi ukl upl atau persetujuan spl paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya ukl upl atau spl yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa. dalam hal kepala bapedalda kabupaten: tapanuli tengah tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dmrakarsa atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah. rekomendasi ukl upl diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. rekomendasi ukl upl digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan:prosedur dan mekanisme. pengajuan dan pemeriksaan ukl upl dan spl hingga terbitnya rekomendasi atau persetujuan sebagaimana pada lampiran peraturan bupati bab isi materi dokumen ukl upl dan spl dokumen ukl upl yang disusun minimal harus memuat identitas pemrakarsa, rencana usaha dan atau kegiatan, gama nama rencana usaha dan atau kegiatan: lokasi usaha dan atau kegiatan, skala usaha dan atau kegiatan, garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan. dampak lingkungan yang akan terjadi: program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. surat pernyataan yang dibubuhi materai : tanda tangan dan cap dokumen spl yang disusun minimal harus memuat: identitas pemrakarsa: nama usaha dan atau kegiatan: lokasi kegiatan: jenis dan kapasitas usaha dan atau kegiatan: perizinan yang dimiliki, keperluan: besarnya modal: pernyataan pemrakarsa atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan. hidup: keterangan yang menyebutkan dampak yang terjadi, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan. bab jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi jki. upl dan sapi. ir: pasat13 jenis rencana usaha danlatau kegiatan yang wajib menyusun dokumen ukl upl meliputi. bidang pertanahan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perhubungan, perindustrian, pekerjaan umum, sumber daya energi dan mineral, kebudayaan dan pariwisata, pengembangan nuklir, kesehatan, pengelolaan limbah b3, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, jenis usaha dan atau kegiatan ying tidak wajib dilengkapi ukl upl wajib dilengkapi spl sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tidak termasuk dalam kategori dampak penting, dan kegiatan usaha mikro dan kecilbat (dn bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak masuk dalam kategori ukl upl dan wajib dilengkapi spl namun diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen ukl upl" kewajiban pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan ukl upl setiap (enam) bulan sekali kepada bapedalda kabupaten tapanuli tengah pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan spl setiap (satu tahun sekali kepada bapedalda kabupaten tapanuli tengah bapedalda kabupaten tapanuli tengah wajib melaksanakan pengawasan atas rekomendasi ukl upl dan persetujuan spl yang diterbitkan. bab vi! masa berlaku ukl upl dan spl. ukl upl dan spl berakhir apabila : berakhirnya usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan desain, proses, lokasi, bahan baku dan atau bahan penolong. pemrakarsa tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang dicantumkan dalam ukl upl atau spl usaha dan atau kegiatan tersebut yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. bab vii! pembiayapbd kabupaten tapanuli teng&h: raja besaran situmorang diundangkan pandan pada tno balik, desember sekretaris serah kabupaten tapanuli tengah aa) ya. ki) berita daerah kabupaten tapanuli tengah nomor seri ukl upi spp lo jenis usaha kegiatan satuan mali skala besaran skala besaran burung puyuh populasi populasi burung walet luas bangunan luas bangunan kerbau ekor campuran populasi populasi kuda populasi 10x populasi50 kelinci ekor campuran populasi populasi 1d, bidang perikanan ukl upl spl jat satuan jenis usaha kegiatan skala besarja. dermaga, mo. panjang ib. penahan gelombang panjang kawasan industri perikanan luas.s. penanganan pengolahan hasil perikanan p2hp) kan usaha penanganan pengolahan usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman,| ton harilunit kapasitas kapasitas pengeringan, pengasapan dan atau fermentasi) usaha penanganan pengolahan modern maju seperti pembekuan cold storage unit pengolahan semua besaran (untuk yang pengalengan ikan acak wajib amdal) penghasil tepung pengekstrasian ikan atau rumput laut ikan, khitan: khitanan, gelatin, atc karageenan, agar agar, produk berbasis surimi perikanan budidaya usaha budidaya tambak udang kan tingkat teknologi maju dan luas luas madya dengan atau tanpa unit pengolahannya budidaya perikanan laut budidaya tiram mutiara .tuas |. tuas 'b.| budidaya rumput laut tuas7 kuasa7 ikan air laut dengan jaring apung unit jumlah jaring (ukuran jumlah jaring (ukuran jaring me) jaring budidaya ikan dengan metode tancap luas lahan luas lahan ikan bersirip . luas lahan luas lahan teripang, kerang, kepiting, luas lahan luaslahan le. pen system dalam budidaya air laut luas, atau jumlah jumlah ukl upl jenis usaha kegiatan satuan skala' besaran kata besaran budidaya perikanan air payau budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutanekorpertahun produksi benar juta produksi benar jut budidaya perikanan air tawar budidaya perikanan air tawardengan menggunakan teknologi intensif luas, atau luas tuas1 kapasitas produksi ton harilunit kapasitas produksi kapasitas produksi bidang kehutanan ukl upl spl jenis usaha kegiatan akan skala besaran skala besaran g1. penangkaran satwa liar hutan indung semua besaran (untuk yang ngn pen tidak wajib amdal) penangkaran satwa liar hutan produksi luas pemanfaatan aliran air hutan lindung semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemanfaatan aliran alr hutan produksi sama besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemanfaatan air hutan lindung dengan pengambilan air max kurang dari dari ketersediaan sumber daya atau debit pemanfaatan air hutan produksi. un. dengan pengambilan air kurang dan dari ketersediaan sumber daya atau debit wisata alam hutan lindung semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) ist: wisata alam hutan produksi semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam luas30. hutan alam pada hutan produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada (hutan produksi hutan tanaman industri hti) dengan luasan luas luas bd. hutan tanaman rakyat htr) dengan luasan luas tuas5 bin mamumnannan hutan tanaman hasil rehabilitasi hth) dengan luasan luas luas ukl upl spl jenis usaha kegiatan satuan nun skala besaran skala besaran ha.maan, luas luas ng:. tuas s11000 luas kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasanmeliputi kegiatan penamaan, luas luas"ha" luas luas kegiatan!luas luas (bintuni) dengan luasan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) untuk luas luas penelitian, dengan luasan industri primer hasil hutan industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, kapasitas produksi industri serpih kayu, industri viewer, industri kayu lapis dan nominated vencer sumber, dengan kapasitas produksi industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan luas luas pembangunan taman safari akas pembangunan kebun binatang luas met pengusahaan pariwisata alam ppa) zona pemanfaatan taman luas nasional, atau blok pemanfaatan taman wisata alam, atau blok ng:ang af! prasarana pengusahaan taman huru dengan luas total sub blok pengelolaan luas it. dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan pengusahaan kebun buru ha luas h8, penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar luas luas ml. inang diperdagangkan pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pembangunan tempat penampungan satwa liar yang luas luas memperdagangkan jak span perhubungan jenis usaha kegiatan satuan kulup spl skala besaran skala besaran lil perhubungan darat pembangunan terminal angkutan jalan semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) depo pool angkutan depo angkutan luas luas pembangunan depo peti kemas luas asc025 pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi luas lahan .na luas pembangunan terminal angkutan barang r usa lahan ha luas asa) denis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran perasantendaan baek valuasi5 was208 pembangunan jaringan jalur kereta api pembangunan stasiun kereta api semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) stasiun tuas luas depo dan balai yasa luas luas alan rel dan fasilitasnya panjang panjang100 kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) darat values oh00 luas area dumping luasfile atau open pile panjang luas kedalaman tambatan lws penahan gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang water) panjang panjang le. wrestler dermaga seluas luas untuk kapal bobot mn, prasarana pendukung pelabuhan |b. terminal pati kemas tuas lapangan penumpang luas |d. gudang luas pengerukan dan reklamasi |a.| pengerukan untuk pemeliharaan maintenance) volume volume asean volume volume volume reklamasi pengurusan luas, atau tha luas c25 luas tote 0in0 tag volume dumping volume karang ller paeteambaranar perang too panjang kabel listrik wp tegangan kabel telekomunikasi . panjang panjang perhubungan udara pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitasi nan berikut menpan pacu im. panjang terminal penumpang atau terminal kargo luas pengambilan air tanah liter detik debit dari sumur s d sumur salam satu area, luas 10ha ppl jenis usaha kegiatan, satuan perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya prasarana sisi udara, terdiri kanan la. perpanjangan landasan pacu panjang panjang pembangunan taxi way luas pengembangan apron luas luas pembuatan air strip luas luas pembangunan helped semua besaran semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemotongan bukit dan pengurungan lahan dengan volume volume ig. reklamasi pantai luas, atau luas volume volume prasarana sisi darat terdiri pembangunan terminal penumpang ra? limas limas pembangunan terminal cargo 500s luas2000 luas jasa boga porsi hari produksi produksi |&. power houselgenset daya daya (nee menara pengawas lalu lintas udara semuabesaran semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk liter volume volume fasilitas penunjang lainnya pembangunan fasilitas pemancar ndb semua ukuran semua ukuran didalangi lokasi didalam lokasi antara bandara hanggar pusat perawatan pesawat udara semua ukuran didalam lokasi bandara bengkel kendaraan bermotor luas my, uas pemindahan penduduk jumlah ts. je. pembebasan lahan luas pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk semua besaran (termasuk fixed wing maupun rotary wing) bandar udara luar kelas dan beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui) bidang perindustrian anna an. skala besaran skala besaran bobot ton tahun produksi rite produksi riil produksi rilis produksiriils2. pengolahan pengawetan lainnya untuk.buah buahan produksi riil produksi riil tidak wajib amdal) ter ransum pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya, tonitahun produksi roll produksi ransum'pakan jadi ternak besar, ternak kecil aneka ternak ukl upl spp lo jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran imo. ransum pakan setengah jadi teman besar, ternak kecil, aneka ton tahun produksi riil produksi rif ternak: pakan lain untuk ternak, ton tahun produksi riil produksiriil tepung tulang, ton tahun produksi riil produksi riil bir, minuman lainnya yang mengandung malt. semua besaran (untuk yang tidak wajik amdal) minuman keras. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) anggur dan sejenisnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) minuman ringan lainnya: liter tahun produksi rill juta produksi rill juta minuman ringan tidak mengandung co2, liter tahun produksi fill juta produksi rill juta minuman ringan mengandung co2: botol tahun produksi tilt produksi rill minuman beralkohol kurang dari semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) minuman beralkohol tradisional ann semuabesaran benang hasil proses penyempurnaan lainnnya, benang hasil proses semua besaran (untuk yang merserisasi, benang gelandang celup. tidak wajib amdal) pengawetan kulit semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) penyamakan kulit. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) barang dari kulit. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) sepatu kulit. semua besaran (untuk yang tidak amdal) hasil ikutan sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang sentra besaran (untuk yang industri bubur kertas (pulp). budak wajib amdal) senyawa alkali natrium kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, semua besaran (untuk yang hasil ikutan sisa jasa penunjang industri kimia dasar anorganik tidak wajib amdal) "tn kalor alkali gas indus! gas mulia'bukan gas mulia, hasil ikutan sisa jasa semua besaran (untuk yang penunjang industri kimia dasar anorganik gas industri. tdak wajib amdal) elemen kimia, fosfida, karbida, air suling murni, tiara semua besaran (untuk yang cailudara tempaan, asam anorganik, dan persenjataan zat!. tidak wajib amdal) asam dari bukan logam: basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan semua besaran (untuk yang peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan tidak wajib amdal) garam proksi dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromide,l iodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, adat, periodat sulfida, sufi,, tiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat" sianida, silikat, kromat, dikromat, dsb fish elemen kurnia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan semua besaran (untuk yang isotop radioaktif: tidak wajib amdal) industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan sisa jasa semua besaran (untuk yang penunjang industri kimia dasar anorganik. tidak wajib amdal) terpenting, bahan pelarut lainnya bahan dari getah kayu: ti" kayu, semua besaran (untuk yang minyak kayu, kromosom kayu dan bafta kayu: asam gondorukem tidak wajib amdal) dan asam damar, termasuk turunannyna.ca. ukl upl ppl erin denis usaha kegiatan satuan skala besaran skala l besaran je: karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa): semua besaran (untuk yang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) tidak wajib amdal) lainnya: hasil ikutan sisa &jasa penunjang industri kimi4semua besaran (untuk yang las), laki benzene sulphate abs) alkil arial sulfonat, laki .idak wajib amdal) olefin sulphate (aos), alkil lihat sodium ally! sulphate, sodium laura!cuk buatan tunggal semua besaran (untuk yang (lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri, pupuk buatan tidak wajib amdal) tunggal. bahan pembersih semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) perekg), perekat tidak wajib amdal), club rubber semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) barang dari fiberglass. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) perabot rumah tangga barang hiasan barang lainnya dari semua besaran semen, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang tinggal dari semen, pot bunga dari semen, kapurtohor, kapur sih kapur tembok, kapur hidrolik, kapur tonitahun produksi ri produksi iilton tahun produksi pill produksi riil barang dari kapur. perlengkapan rumah tangga dari tanah ilat tanpa dangan lajur,| ton tahun produksi riil produksi ri! hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang dari tanah iat untuk keperluan rumah tangga: piring tanah ilat tanpa dangan lajur (segala jenis), cangkir pisan tanah ilat tanpa dengan lajur. batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata) ton tahun producer produksi riil press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah ilat, batu batal: genteng ton tahun produksi riil produksi iill, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil setahun producer ris dog produksi aaa mera daan: ri ikutan sisa jasa penunjang industri bata tahan ap! dan segalanya r10 dari tanah liat, drl upl spp jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran barang santer dan ubin dari tanah fiat tidak dikalahkan, barang ton tahun produksi riil produksi riilfifa untuk keperluan bahan bangunan lainnya: barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari ton tahun produksi riil produksi riil| batu picisan. barang dari batu untuk keperluan industri,barang lainnya dari batu ton tahun produksi riil produksi riil untuk keperluan lainnya, hasil ikutan sisa &| ton tahun produksi rii! produksi riil dari granit marmeribatu pualam, barang pajangan dari enix, barang granit marmeri| ton tahun produksi rif produksi hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahar bangunan. barang dan marmer batu pualam granit, enix untuk keperluan| ton tahun produksi riil c00 produksi riilstage comma asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh pipa dan alat ton tahun produksi riil produksiaman amalan h:| serat asbes campuran, benang tali asbes, pakaian ton tahun produksi riil produksi riil perlengkapan pakaian alas kaki tuturton tahun produksi rilis produksi lain, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang dari asbes|. untuk keperluan lainnya tepung kaolin, barang dari gaps, barang dari mika, tepung talk. torttahun produksi riil produksi riil (tan bukan logam. industri penggilingan baja: batang kawat baja, baju tulangan, baja semua besaran (untuk yang profil, lembaran pelat baja, termasuk paduannya. tidak wajib amdal) penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja semua besaran (untuk yang paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya. tidak wajib amdal) penggilingan logam bukan besi pelat, sheet, strip, full, dar semua besaran (untuk yang batang. tidak wajib amdal) ekstraksi logam bukan besi. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) penempaan logam bukan seal: bar, rod, angle, shape dan section) semua batara anak index benua nagan semua besaran (untuk yang kulup spl denis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran industri alat pertanian dari logam. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) (industri alat pertukangan dan pemotong dari logam. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri alat dapur dari alumunium. semua besaran (untuk yang idak wajib amdal) industri alat dapur dari logam bukan alumunium. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam. semua besaran (untuk yang trek wajib amdal) barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) barang dari alumunium untuk bangunan. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) konstruksi baja untuk bangunan. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pembuatan ketel dan bejana teken. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) barang dari logam untuk konstruksi lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri paku, mur dan baut semua besaran (untuk yang tidak wali amdal) industri engsel, merender dan kunci dari logam. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri kawat logam kawat galvani non galvani, baja stainless. semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) industri pipa dan sambungan pipa dari logam. semua besaran (untuk yang tdak wajib amdal) (industri lampu dari logam. semua besaran (untuk yang idak wajib amdal) |industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun. semua besaran (untuk yang ida wajib amdal) un. industri mesin uap, turbin dan kincir. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) wr. industri motor pembakaran dalam. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula, luas luas industri mesin pertanian dan perlengkapannya. semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) pemeliharaan dan perbaikan masin pertanian. luas luas mesin pengolah pengerjaan logam dan perlengkapannya. semua besaran (untuk yang nan tidak wajib amdal) masif pengolah pengerjaan kayu dahi perlengkapannya, sinica besaran (ufuk yang tidak wajib amdal) pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu, nana luas tuas industri mesin tekstil. semua besaran (untuk yang! . ndak wajib amdal) mesin percetakan. semua besaran (untuk yang ledak wajib"amdal) ukl upl spl denis usaha kegiatan satuan w skala besaran skala besaran mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan semua besaran (untuk yang dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah tidak. wajib amdal) lainnya komponen dan suku cadang mesin industri khusus. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus. ma. luas luas mesin kantor dan akuntansi manual. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) ki: industri mesin jahit. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) alat berat dan alat pengangkat semua besaran (untuk yang naa tidak wajib amdal) mesin fluida. semua besaran (untuk yang sal tidak wajib amdal) mesin pendingin. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) mesin lainnya dan perlengkapannya pemanas air, mesin lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) man industri komponen dan suku cadang mesin jahit peralatan lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) mesin pembangkit listrik. semua besaran (untuk yang tdak wajib amdal) mga motor stik, semua besaran (untuk yang tidakgyajib amdal) transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) panel !listrik dan switch gear. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) mesin las listrik. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) ye. mesin mistik lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik. semua besaran untuk yang tidak wajib amdal) maan tanaman industri radio dan tv. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri alat komiihikasi. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) peralatan dan perlengkapan sinar semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) sub assembly dan komponen elektronika. semua besaran (untuk yang . ndak wajib amdal) industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga. semua besaran (untuk yang tan tidak wajib amdal) industri akumulator listrik. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) bar, aan anna anna raga sen manga bola lampu pilar, lampu penerangan terpusat dan lampu semua besaran (untuk yang |ultraviolet tidak wajib amdal) industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik) semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) tan anna pangan aang komponen lampu listrik. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal uki ipl spl jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran kabel listrik dan telepon. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) ho alatlistik dan komponen lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) bangunan baru kapal. dwt kapasitas kapasitas m2. motor pembakaran dalam untuk kapal. semua besaran (untuk yang sidak wajib amdal) na. peralatan dan perlengkapan kapal. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) perbaikan kapal. kapasitas kapasitas pemotongan kapal. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) m6. industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses| semua besaran (untuk yang pengecatan yang didahului oleh proses decreasing celup:, tidak wajib amdal) kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan (bermotor yang melakukan proses elektroplating. perlengkapan kendaraan roda empat industri komponen semua besaran (untuk yang kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang tidak wajib amdal) didahului proses decreasing celup, industri komponen kendaraan (bermotor yang melakukan proses elektroplafing. kendaraan bermotor rada dua'tiga. semua besaran (untuk yang as. tidak wajib amdal) komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua'tiga. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri sepeda. semua b8saran (untuk yang tidak wajib amdal) set. industri perlengkapan sepeda. semua besaran (untuk yang so: tidak wajib amdal) peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur semua besaran (untuk yang tang industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik semua besaran (untuk yang untuk ilmu pengetahuan, tidak wajib amdal) kamera fotografi. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri jam dan sejenisnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) berlian perhiasan, intan perhiasan batu mula, batu permata, serbuk) semua besaran (untuk yang |dan bubuk batu mulia, batu semata sintetik, permata lainnya, hasil tdak wajib amdal) ikutan sisa jasa penunjang industri permata: barang perhiasan industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari luas luas (bahan logam mulia. industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari luas luas bahan bukan logam mulia, i0. stick, bad dan sejenisnya: bola. luas luas nas pena dan perlengkapannya, pensil. luas luas pita mesin tulis gambar, luas luas payung kali, luas. luas klndusti kerupuk, mm. ang tenaga kerja tenaga kerja . industri sabun, arang. daan tea w w oma ukl upl spl :sa jenis usaha kegiatan satuan strata besaran skala besaran 3g. industri rokok, tenaga kerja tenaga kerja industri genteng. tenaga kerja tenaga kerja furniture. orang tenaga kerja tenaga kerja mo. perusahaan kosmetik. orang tenaga kerja tenagakerja tim. peleburan emas. semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) rumah potong ayam, semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) rumah potong ayam dan pengolahan daging. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) hua industri barang dari semen luas luas perakitan barang elektronik. . has ye, furniture dari alumunium dan rotan. luas luas industri formulasi pestisida. semua besaran (untuk yang. tidak wajib amdal) penjernih air. luas luas "ag. kertas box. semua besaran untuk yang idak wajib amdal) farmasi. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) amannya dana tar corrugata offset packaging mfg. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) irina. keramik mozaik, luas luas pipa stainless. semua besaran (untuk yang tidakswajib amdal) ipa. sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa semua besaran (untuk yang kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, tidak wajib amdal) daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kalang: susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang |diawetkan, susu cair dan susu kental. mentega, keju dan makanan dari susu lainnnya. semua besaran (untuk yang $:: tidak wajib amdal) luar edo tua ao. oleochemisal,minyak kasar lemak hewani, minyak kasar nabati. semua besaran untuk yang margarin. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) minyak goreng kelapa: ton tahun |. produksi produksi riil minyak goreng kelapa sawit. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani. seraya besaran (untuk yang tdak wajib amdal) olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani semua besaran (untuk yang idak wajib amdal) bie. tepung terigu. pengolahan pengolahan makanan dari tepung beras atau tepung lainnya: ton tahun produksi riil 500x produksiril ll. makanan dari tepung terigu! toritahun produksi rill produksi fil pembuatan gula lainnya ton tahun produksi riil produksi riil sirup dari bahan gula. tonitahun pemakaman gula pemakaman gula pengolahan gula lainnya selain sirup, ton tahun pemakaman gula pemakaian gula s200 kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan! tonftahun produksirlil produksiril yang mengandung kakao: kembang gula yang tidak mengandung kakao, ton tahun produksi riil produksi ril ukl upl ppl jenis usaha kegiatan satuan w "an skala besaran skala besaran pati sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil ikutan sisa industri pati serif ton tahun pengolahan pengolahan tubi kayu. pati palma, hasil ikutan sisa industri berbagai pati palma. ton tahun pengolahan pengolahan ati tahu. tonitahun jumlah kedelai jumlah kedelai komponen bumbu masak. tonitahun pengolahan pengolahan industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi. ton tahun pengolahan pengolahan garam meja, garam bata dan garam lainnya. ton tahun pengolahan pengolahan industri aneka tenun. luas luas kain kelantan dari serat tekstil hewani, campuran serif, sintetis semua besaran (untuk yang dan setengah sintetis, tumbuh tumbuhan, kain celup dari serif tidak wajib amdal), pe: "in kain cetak. luas luas karung goni, luas uas penggergajian dan pengawetan kayu. luas luas komponen rumah dari kayu (prefix housing). luas2500 tuas500 decorative plywood. luas luas particle board, hard board dan block board luas luas rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan luas luas sendok krim dari kayu. kan perabotkelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv. luas luas igo. rotan barang jadi. luas luas a87. sumpit dan tusuk sate dari bambu. luas luas kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, semua besaran (untuk yang hasil ikutan sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri tidak wajib amdal) kertas budaya: kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil semua besaran (untuk yang ikutan sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas tidak wajib amdal) industri, ka, kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil semua besaran (untuk yang ikutan sisa jasa penunjang industri kertas tissue: tidak wajib amdal) ii.i kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berikut, kertas semua besaran (untuk yang dan kertas karton tdi. hasil ikutan sisa jasa penunjang industri tidak elib amdal) kertas lainnya. kertas. keraton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan sisa jasa semua besaran (untuk yang (penunjang industri barang dari kertas karton yatim. idak wajib amdal) stm industri percetakan dan penerbitan, semua besaran (untuk yang . tidak wajib amdal) pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead old) atau semua besaran (untuk yang senyawa chrome, pigmen dengan dasar campuran zinc sulfide dan tidak wajib amdal)militan sisa @&jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen, zat warna tekstil. san nan" nanang benennkc.oeu mnnnnnn dan. jenis iat ata jenis usaha kegiatan skala besaran skala besaran hasil antara phenol hasil antara alilin dan turunannya, zat warna semua besaran (untuk yang untuk makanan obat obatan, pigmen organik, zat warna pigmen tidak wajib amdal)semua besaran (untuk yang vinil acetaldehide, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic sidak wajib amdal) ia. acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya. aan propilena oxide dan gyeol, dichlaride: turunan propilena lainnya: semua besaran (untuk yang metil butadiena, butadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylic, tidak wajib amdal) butylene glycol, turunan butena lainnya. ally! benzene, tricolor benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, semua besaran (untuk yang sirene acryionitril polimer san), benzene dan turunan lainnya tidak wajib amdal) benzaldehide, benzoin acid, enzim alkohol, enzim chloride, semua besaran (untuk yang caprolaktam, toluena dan turunan lainnya. tidak wajib amdal) phtafic anhidrida, pure terephthalic acid pta), comune byline dan semua besaran (untuk yang turunan lainnya. idak wajib amdal) hasi ikutan sisa jasa penunjang ikd organik yang bersumber dari semua besaran (untuk yang minyak dar gas bumi serta dari batubara tidak wajib amdal) bahan kimia khusus bkk) untuk pengolahan air, bahan kimia semua besaran (untuk yang khusus untuk minyak gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk tidak wajib amdal)semua besaran tanduk yang ini khusus tidak wajib amdal) pelarut kloroform, ethyl asetat, ether, carbon disulfida, dlootyl semua besaran (untuk yang pon bhtalate dop), giycarin, dubutyi palate (dbp), dilakoni palate tidak wajib amdal) disp), dilsodecy! palate (did), diheptyl palate (dhp), rcetonltrlie, amylacetat, carbon sulfur, diethyiphtalata, dimethyl kan, ulphoxide, pelarut lainnya. ster fabric acid, italic acid, polyhidrie alkohol, dipicu acid, acetic semua besaran (untuk yang: bid, ester lainnya. tidak wajib amdal) knn sam organik: nitric, ovalis,.formil (asam semut), sannio, tartutaric, semua besaran (untuk yang topic acid, fatty, gluconio, polri, asli acid (sintetis bukan dari tidak wajib amdal) iyu), palmeri, static, glutamat acid, asam organik lainnya. aktif permukaan alkil sulphate linier alkylate sulphinal las), semua besaran untuk yang benzene sulfonat sy alkil areal suiphonat, laki olefin budak wajib amdal) phone (aos), laki sulphate sodium laki sulphate, podium lauryn plate, alkil eter sulphate laki aril ether sulphate, seni, amonium partner, zat aktif permukaan lainnya. pengawet: formalin (larutan formaldehida), naagin, dipasok, semua besaran (untuk yang sorbat, natt formaldehida sulfoksida, nitrit isoaskorbat, april tidak wajib amdal) ydroacetat, bahan pengawet lainnya. hof dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol semua besaran (untuk yang alkohol! lemak lainnya, sidak wajib amdal) alkohol pentaerythritol, mannitol, d.glusitol, polyhydrio semua besaran (untuk yang! lainnya: blo gas. tdak wajib amdal) organik intai mono sodium glutamat (msg), kalsium semua besaran (untuk yang saccharhn, natrium selamat, garam garam stearat, bahan tdak wajib amdal) lainnya " tukul to jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran hasil ikutan sisa jasa penunjang ikd organik lainnya semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pupuk alam yang berasal dai batuan bukan batuan, pupuk luas luas alaminya sintetis lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri pupuk alam non sintetis. rm. pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan sisa jasa luas luas penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran, pupuk pelengkap cair, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri luas luas :8f pupuk lainnya. damar: asked dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, oxide, semua besaran (untuk yang sil iphenolie, silicon, damar buatan lainnya tidak wajib amdal) hasil ikutan sisa jasa penunjang industri damar buatan (resin) semua besaran (untuk yang (sintetis) bahan plastik. tidak wajib amdal) lateks sintetis, polybutadine br), polychlorobutacline sirene semua besaran (untuk yang cr), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (br), acrylonitrile tidak wajib amdal) butadiena rubber (ndr), ethylene propilena non conjugate diesel "sm rubber edm), karet buatan lainnya, hasil ikutan sisa jasa ipenunjangindusti karetbuatan obat nyamuk padat. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) jasa penunjang industri bahan baku memberantas hama (industri semua besaran untuk yang manufacturing) tidak wajib amdal) bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, plenty, semua besaran (untuk yang ethylene generator, piperidine, amn.oniumguartener, #iacantanol, fda web amdal) senyawa lainnya zat pengatur tumbuh, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri zat semua besaran untuk yang pengatur tumbuh tidak wajib amdal) industri cat, penis dam lak: cat ant lumut'anti karat cat dasar cat semua besaran (untuk yang bg, lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air. dak wajib amdal) cat anti lumut anti karat cat dasarcat lainnya dari polymer vinil atau semua besaran (untuk yang aoryilo, yang dilarutkan dalam media bukan air tidak wajib amdal) cat anti timur anti karatcat dasar oat lainnya dari bahan lainnya semua besaran (untuk yang yang dilarutkan dalam media bukan air. tidak wajib amdal) cat anti lumut anti karat cat dasar oat lainnya dari polymer vinil atau semua besaran (untuk yang acrylic, yang dilarutkan dalam media ar. tidak wajib amdal) cat anti lumut anti arafat dasar cat lainnya dari bahan lainnya semua besaran (untuk yang |yang dilarutkan dalam media air, budak wajib amdal) cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan: semua besaran (untuk yang lainnya diencerkan dengan air, tidak wajib amdal) nan "laga lak (langues), dempul, player: cat pernis dan lak lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) ikutan sisa jasa penunjang industri cat, pernis dan lak. semua besaran (untuk yang ep: tidak wajib amdal) sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah! semua besaran (untuk yang tangga, deterjen, pemutih, lelembut cucian, enzim pencuci, tdak wajib amdal) bahan pembersih, semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan sisa semua besaran (untuk yang jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tidak wajib amdal) mma tangga termasuk tapal gigi ukl upl sepp jenis usaha kegiatan satuan skala besaran saja besaran sediaan: rias wajah, wangi wangian, rambut, perawatan rambut, semua besaran (untuk yang kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur." tidak wajib amdal) kosmetik lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) aip4. hasil ikutan sisa jas penunjang industrikosmetik. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) perawa). perekat tidak wajib amdal) dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan ka), perekat lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri perekat. i86: tinta tulis, tinta cetak, cinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan sisa semua besaran (untuk yang dan jasa penunjang industri tinta. ian tidak wajib amdal) sg. industri pengolahan paha kodok. semua besaran (untuk yang idak wajib amdal) bb. industri pasta ubi jalar. ketan semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pa: maa memang kamar aan kaka aka #po (industri jenner kayu karet. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri aspal goreng aspal mix. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri mdf kayu karet. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri karoseri mobil. semua besaran (untuk yang tidak wafer amdal) industri gas dan n,. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri minyak kelapa sawit semua besaran untuk yang tidak wajib amdal) na, h5. industri asam sulfat dan alumunium sulfat. semua besaran (untuk yang idak wajib amdal) sales dan service kendaraan bermotor, semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) industri wood working. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri pengolahan kayu. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) stasiun pemanas crude oil. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal industri barang barang dari plastik. so. semua besaran (untuk yang . tidak wajib amdal) industri gula pasir putih, produksi produksi industri penggilingan karet short. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) !industri baterai basah (akumulator listrik) ton tahun produksi pusat perdagangan perbelanjaan relatif terkonsentrasi. luas lahan, atau (ooh luas luas bangunan, m luas show room kendaraan furniture dil, luas luas bengkel, service kendaraan. luas dooremeer, tambal ban uss tuas tani gudang, depo. luas tuas industri handyeraft kerajinan, orang tenaga karla ana peran garamnya museum, gallery, dan sejenisny.ngelolaan bahan berbahaya dan." t c ukl upl spl jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran wat shop. luas tes paris mandi uap! spa. luas luas bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) dana industri penggergajian kayu pengolahan kayu. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) tan industri says, snn ton tahun produksi riil juta produksirlil juta industri kaca. semua besaran (untuk yang iida wajib amdal) gudang longsor. luas luas industri pembuatan mesin tenun. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) manna daan industri pemecah batu. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) industri pelindungan rokok. luas luas kan gudang tembakau. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) usaha pengeringan ikan teri. luas luas (industri plastik lembaran. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) klkemasankarin ton tahun produksi riil produksi riil paku, kawat, berat. ton tahun produksi riil 8juta produksi riil juta. elektronik ac. unit'bulan produksi ril produksi riil inmate, nihil pogikeimta4800 proouramic1s0. pembuatan bahan sintetik (makron). yarditahun produksi riil juta produksi riil juta rantai jangkar. ton tahun produksi riil produksi riil produksi rokok. ton tahun produksi riil produksi riil pengolahan biji mete. ton hari produksi riil produksi riil minyak mete. ton hari produksi produksi riil album foto. ton tahun produksi rill produksi riil jamu serbuk minuman serbuk. ton tahun producer riil produksi riil pengolahan minyak randu, semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pengolahan tempurung kelapa, ton tahun produksi riil produksi riil buah buahan dalam botol, ton tahun produksi riil produksi riil buah buahan lumat (selalu jam dan jeli): ton tahun produksi riil produksi riil sayuran yang dilumatkan tontahun produksi riil produksi! air sari pekat buah buahan: tomitahiun produksi riil produksiril pengolahan pengawetan lainnya untuk buah buahan dan ton tahun produksi riil produksi riil sayuran: air sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah buahan. ton tahun produksi produksi riil kali atau biota perairan lainnya'yang dikalengkan, binatang lunak tomtahun produksi prediksi "il tau berkulit keras yang dikalengkan. binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, kari atau biota ton tahun produksi riil produksi riil perairan lainnya beku. leo chemical, minyak kasar lemak dari hewani, minyak kasar ton tahun produksi riil produksi riil abadi. lahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hawaii, ton tahun produksi riil produksi riil ekstrak, tan tahun produksi ri. produksi rill aging sintesis, bubuk sari kedelai, ton tahun produksi produksi riil peta ,, ukl upl spl heo jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran "k97. kegiatan industri yang tidak termasuk angka sampai dengan ban, langka dengan penggunaan areal: nag urban: kota sedang: luas bidang pekerjaan unum uig upl spl jenis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran img. sumber daya aff pembangunan bendungan waduk. pembangunan bendungan waduk atau jenis tampungan afr| lainya tinggi: tinggi tinggi luas genangan, ken 50x luas luas volume tampungan volume volume "ag rehabilitasi bendungan waduk atau jenis tampungan air lainnya. tinggi: tinggi tinggi huma los volume tampungan volume volume "gg |daerah irigasi la, pembangunan baru dengan luas, luas luas ib. peningkatan dengan luas ha) skuas luas pencetakan sawah, luas (berkelompok), luas luas ie: pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya luas luas pertanian). pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. sejajar pantai (sea wall pavement): panjang panjang agak lurus pantat (grown break water). mm. panjang panjang normalisasi sungai (termasuk sunatan) dan pembuatan kanal banjir laf oikotasedang. panjang panjang panjang volume pengerukan luas luas ib. pedesaan. panjang panjang panjang25o volume mengartikan luas luas jalan dan jembatan. aa. pembangunan peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah luar pumila ruang milik jalan) kota sedang. panjang, atau panjang panjang pengadaan tanah luas luas35 pesan penanda atau panjang panjang pengadaan tanah luas tune ukl upl spl denis usaha kegiatan satuan skala besaran skala besaran pembangunan subway underpass, terowongan tunnel, jalan layangffly over, dan jembatan jalan layang fly over. panjang bentang utama mm. benteng utama benteng utama cipta karyawaa: kapasitas total. kapasitas tpa daerah pasang surut luas landfall, atau tha luas kapasitas total, ton kapasitas kapasitas bochari kapasitas pembaruan elksipengomtansanpa padi kapasitas ton hari kapasitas pembangunan instalasi pembuatan kompos. maen kapasitas ton ha kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas pembangunan pernikahan permukiman, kota sedang. pedesaan. termasuk fasilitas penunjang pembangunan instalasi pengolahan alr ilmiah ipar). ai eee naa beban organik beban24ilmiah. debit216. pembangunan kolam retensi palmer area kawasan pemukiman. luas kolam retensi polder dataran kts jenis usaha kegiatan satuan spl skala besaran skala besaran air minum nagan uni pembangunan jaringan distribusi (luas layanan), luas tuas ios pembangunan jaringan pipa transmisi (dangan panjang). kota sedang panjang panjang pengambilan air baku dari sungai, danau laut dan sumber alr permukaan lainnya (debit). sungai danau: laut liter detik debit. debit matahari. itar dati debit debit pembangunan instalasi pengolahan air dengan itar detik debit.s debit pengolahan lengkap. pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggara swadaya latar detik debit debit masyarakat, kegiatan lain dengan tujuan komersil, liter detik debit debuts pembangunan gedung atas tanah bawah tanah| luas luas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tema kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. tb. pembangunan bangunan.s10. luas luasluas luas kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan. kota terpadu mandiri ktm eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas ppl perbatasan): pengembangan kawasan permukiman baru dengan luas luas pendekatan kasih fisika kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun). ukl ipl jenis usaha kegiatan satuan spl skala besaran skala besaran peningkatan kualitas permukiman, kegiatan ini dapat berupa: penanganan kawasan kumuh perkataan dengan limas kawasan luas pendekatan pemenuhan kebutuhan dadar (basic need)! pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk: pembanguan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan luas kawasan luas perbatasan, dan pulau pulau kecik pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan luas kawasan luas ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusa pertumbuhan desa ktp2d, desa pusat pertumbuhan dpp). pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging) volume volume pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) dumping jarak site, dengan jarak dan luas dumping sita luas pemasangan saringan sampah sungai drainase primer, luas luas dengan luas saringan. bidang sumber daya energi dan mineral sat ukl upl spl jenis usaha kegiatan suar kata besaran skala besaran mineral, batubara, dan panas bumi, kegiatan eksplorasi detail pada tahap iup eksplorasi, semua besaran (untuk yang yang berupa kegiatan melintasi dimensi yang mencakup: idak wajib amdal) pemboran man pembuatan paritas ipa lubang bor shaft terowongan mineral, batubara dan panas bumi. tuas perizinan: atau semua besaran (untuk yang tidak wali amdal) iya daerah terbuka untuk pertambangan. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) tahap operasi produksi. panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas daya bumi untuk listrik, batubara gambut kapasitas: dan atau ton tahun kapasitas jumlah material penutup yang dipindahkan. ton tahun kapasitas mineral logam. kapasitas, dan atau ton tahun kapasitas jumlah material penutup yang dipindahkan. toivtahun volume mineral bukan logam atau mineral batuan kapasitas: danau kapasitas kapasitas50. jumlah material penutup yang dipindahkan: ton tahun material material pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur liter detik debit, lapangan minyak: bold produksi ||. lapangan gas. mmscm . produksi jenis usaha kegiatan satuan up. skala besaran skala besaran eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi laut, lapangan minyak: produksi lapangan gas. reduksi jumlah total lapangan semua pembangunan kilang: lng mmscm produksi minyak produksi pembangunan kilang biofuel. ton tahun produksi terminal gasifikasi lng (baratlaut) pembangunan kisah minyak pelumas bekas (termasuk ton tahun produksi survei seismik darat. aga semua besaran (untuk yang "tidak wajib amdal) tidak wajib amdal) pemboran eksplorasi.minyak dan gas bumi darat. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) tidak wajib amdal) pemboran eksplorasi cbm gas metana darat. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pengembangan lapangan terbatas gas cbm gas metana mmscm produksi pipanisasi minyak dan gas bumi darat tidak wajib amdal) pipanisasi minyak dan gas bumi laut. panjang atau panjang pipa tidak wajib amdal) ng, stasiun kompresor gas. semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) blending prefix: bahan bakar khusus, semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) blending minyak pelumas. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) stasiun pengisian aspal curah. bni tidak wajib amdal) stasiun pengisian bahan bakar umum darat dan kilometer perairan. png tidak wajib amdal) stasiun pengisian bahan bakar gas. tan semua besaran untuk yang stasiun pengisian bulk elpiji. tidak wajib amdal) stasiun mini cng. mmscm semua besaran (untuk yang listrik dan pemanfaatan energi. tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. sman meme skt saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah): tegangan kabel laut tegangan tinggi tegangan . tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. ukl upl jenis usaha kegiatan satuan spl skala l besaran skala besaran pltu batubara (dalam lokasi) daya eptgpitgu (dalam toke) daya daya pltu minyak(dalam satu lokasi) daya pld (dalam satu lokasi) daya plt mw daya daya tinggi bendungan, atau tinggi tinggi kapasitas daya: atau daya genangan sinar pusat tenaga listrik jenis lain. surya terpusat plus), daya daya biomassa dan gambut daya daya1 angin bayu terpusat plt). daya tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. daya daya ang kebudayaan dan pariwisata anto uso urut ois csaharsegiatan acuan skala besaran skala besaran laya tarik wisata buatan binaan) kebun raya dan kebun binatang. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) taman buru dan kebun buru, semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) theme park (taman berteman, semua besaran (untuk.yang tidak wajib amdal) taman rekreasi (non theme), luas wisata buatan lainnya. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) asa makanan dan minuman. tag jasa makanan dan minuman lainnya hotel bag semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) vila .| semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) pondok wisata semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal bumi perkemahan semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) persinggahan karavan semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) kaa uu jenis usaha kegiatan satuan spp skala besaran skala besaran penyediaan akomodasi lainnya semua besaran (untuk yang tdak wajib amdal) pengembangan nuklir ukl jenis usaha kegiatan satuan spl skala besaran skala besaran keran nuklir indigo luar kegiatan rumah sakit instalasi untuk pemanfaatan terapi bangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor isian. daya termal. daya bangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. fabrikasi bahan bakar nuklir. ng: produksi. elemen bakar! produksi tahun ng:ta" aktivitas sumber atau aktivitas aktivitas teran nuklir diagnostik vivo. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) jenis industri penghasil tenor. semua besaran (untuk yang tidak wajib amdal) kesehatan sasa usaha kegiatan sat kulup spp lo jenis usaha kegiatan skala besaran skala besaran dan khusus. kelas b,g semua besaran (untuk yang atau sejenis tidak wali amdal) bebas dengan rawat inap. semua besaran (untuk yang budak wajib amdal) kesehatan (blk, bintil ppm, laksda), bpk badai semua besaran (untuk yang kawasan fasilitas kesehatan). . . dak wajib amdal) farmasi yang memproduksi bahan baku obat. semua besaran (untuk yang dak wajib amdal) bslas tanpa rawat inap. kesehatan, semua besaran jang besar farmasi, semua besaran semua besaran dokter umum: semua besaran dokter gigi, semua besaran dokter spesialis, pol semua besaran bidan. semua besaran benoeuotaan limbah urlupl jenis usaha kegiatan satuan spl skala besaran skala besaran kegiatan pengumpulan ilmiah sebagai kegiatan utama semua besaran (untuk yang kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oli, imah dan tidakwajlb amdal) ider, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau lainnya yang terkontaminasi limbah b3. kata meter skt saluran kabel tegangan tinggi meter persegi pltu pembangkit listrik tenaga uap meter kubik pltu pembangkit listrik tenaga gas dan uap kilometer plta pembangkit listrik tenaga alr hektar. pld pembangkit listrik tenaga diisi dead weight tonnage bobot mat) plt pembangkit listrik tenaga panas bumi kilovolt plus pembangkit listrik tenaga surya. kilo volt ampere plt pembangkit listrik tenaga bayu angin kilowatt p2hp penanganan pengolahan hasil perikanan mega watt hti hutan tanaman industri kepa!a keluarga htr hutan tanaman rakyat rupiah hth hutan tanaman hasil reboisasi kilogram ppa pengusahaan pariwisata alam barrel oil per day (minyak barrel per hari) uphhbk usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu millon metric square cubic feet per day juta tpa tempat pembuangan akhir metric persegi kaki kubik perhari) plt instalasi pengolahan lumpur tinja terra bacguerei ipar. instalasi pengolahan air limbah urie ktm kota terpadu mandiri barrels ppl pos pemeriksaan lintas batas water springs kasih kawasan siap bangun putri kimia dasar fisika lingkungan siap bangun compressed natural sas blk balai laboratorium kesehatan iguofied natural gas laksda laboratorium kesehatan daerah defied petroleum gas bintil ppm balai besar teknik kesehatan lingkungan aliran utama tegangan tinggi pemberantasan penyakit menular bupati tapanuli tengah dto ana, raja besaran situmorang ndi pandan al. desember darah kabupaten tapanuli tengah ahh behamundin manik merah kabupaten tapanuli tengah nomor seri lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor: tahun tanggal desember mekanisme pengajuan dan pemeriksaan ukl upl dan spl pemrakarsa mengajukan permohonan penetapan penyusunan dokumen lingkungan hidup atas rencana usaha dan atau kegiatan, dengan melampirkan akta notaris perusahaan perizinan yang dimiliki antara lain izin lokasi atau izin prinsip usaha dan atau kegiatan keterangan yang menyatakan bahwa lokasi rencana usaha dan atau kegiatan.sesuai dengan rtrw uraian singkat mengenai rencana usaha dan atau kegiatan. kepala bapedalda memberikan penetapan jenis dokumen atas rencana usaha dan atau kegiatan tersebut. untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai rtrw maka permohonan dokumen tolak. pemrakarsa menyusun dokumen lingkungan yang telah ditetapkan bapedalda bila diperlukan kepala bapedalda jan instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan. dokumen yang telah disusun disampaikan secara resmi bapedalda kabupaten tapanuli megah ne. untuk dokumen ukl upl maka dilakukan pemeriksaan atau evaluasi oleh tim konsultasi. untuk dokumen spl kepala bapedalda berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sx. melakukan pemeriksaan. dari pemeriksaan dokumen.dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki. pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan secara resmi kepada kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah kemudian kepala bapedalda memberikan rekomendasi untuk dokumen ukl upl atau memberikan persetujuan untuk dokumen spl: untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, maka rekomendasi dan dokumen ukl upl tersebut menjadi dasar permohonan izin lingkungan bupati tapanuli tengah. tae pemrakarsa yang. telah mendapat rekomendasi ukl upl wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ukl upl tersebut setiap bulan sekali. pemrakarsa yang telah mendapat persetujuan. spl wajib menyampaikan laporan pelaksanaan spl tersebut setiap bulan sekali.":ipengelolaan kawasan lindung peraturan menteri lingkungan hidup nomor tahun tentangperaturan menteri lingkungan hidup nomer tahun tentangformat permohonan penetapan dokumen lingkungan kop surat bertarenarng mnememeanunen2012 kepada amor yth. kepala bapedalda fat : penting kab, tapanuli tengah lampiran berkas in: perisai permohonan penetapan penyusunan pandan dokumen lingkungan hidup kami yang bertandatangan bawah ini: nama. klononovmmmnsenansmanomanemmemmamema jabatan aaa aaa nomnnnmmmmumemtanmnemmmmnovow alamat kantor keraninnnenmnmonemananenaenooamemewenasamoem mesum selaku penanggung jawab atas rencana kegiatan ii. nama kegiatan penanaman ana nana eman mem mama mann lokasi kegiatan dgn menanam nee man name lammammmnm skala besaran kegiatan kapasitas) dame mana maman luas lahan name nama mama luas bangunan total daan nama mamanmemenmemammamamma kesesuaian rtrw status kegiatan nenek dengan ini mengajukan permohonan penetapan penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan rencana kegiatan tersebut diatas. demikian kami sampaikan atas perhatian ibu karni ucapkan terima kasih. nama perusahaan (tanda tangan dan stempel) nama penanggungjawab jabatan bupati tapanuli tengah tag dto raja besaran situmorang sedangkan pandan tanggal: desember .e. dea benda sela bah kabupaten tapanuli tengah gil robin manik berita daerah kabupaten tapanuli tengah.nomor serie lampiran iii peraturan bupati tapanuli tengah nomor: tahun tanggal des'nomor telepon fax rencana usaha dan atau kegiatan namarencana usaha: dan atau kegiatan lokasirencana usaha: dan atau kegiatan keterangan: tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan akan dilakukan, seperti antara lain: nama'| . letak lokasi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. skala usaha dan atau kegiatan: .o. (satuan) keterangan: tuliskan ukuran luasan dan atau panjang danle:, dbmungkin terjadi) dapat menyatakan lah yang perlu| terhadap lingkungan) besaran dampak) diam pakan untuk menjelaskan dampak lingkup ngan yang akan terjadi) anton. contoh: contoh: kegiatan peternakan pada (pa operasi pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:. limbah cair terjadinya penuh sunan.| padat (kotoran) terjadinya penuh sunan limbah padat yang kualitas air sungai xyz dihasilkan adalah akibat pembuangan m4 minggu. lim bah padat limbah gas akibat penurunan kualitas pembakaran sisa udara akibat span makanan ternak pembakaran:format penyusunan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl upl) laporan ukl upl minimal berisi hal hal sebagai berikut bab pendahuluan identitas perusahaan nama perusahaan namapemrakarsa alamat kantor, nomor telepon fax il. nama usaha dan atau kegiatan nama usaha dan atau kegiatan lokasi usaha dan atau kegiatan paman mam tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan akan dilakukan, seperti antara jain:.nama yan letak lokasi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. skalausahadanlatau kegiatan: satuan) keterangan: tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume danau kapasitas atau besaran j'energia jumlah penggunaan air bidang pertambangan: luas bahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahanpeledak bidang perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun:nan " " " deskripsi kegiatan tuliskan proses uraian usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan. teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaanperkembangan lokasi sekitar tuliskan perkembangan yang terjadi lokasi sekitar usaha dan atau kegiatan tan bab pelaksanaan pelaksanaan dampak lingkungan yang terjadi uraikan secara singkat dan jelas mengenai: kegiatan yang menjadi.: ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti bawah ini: dgn masi menghasilkan dampak terjadi) dapat menyatakan besaran lain yang perlu hadap lingkungan) dampak) disampaikan untuk menjelaskan contoh: contoh: contoh: dampak lingkup kegiatan peternakan pada ngan yang akan hap operasi terjadi) pemeliharaan ternak menimbulkan limbah. rupa:m liter fitri, bah cair limbah padat terjadinya penurunan limbah padat yang (kotoran) kualitas air sungai xyz dihasilkan adalah akibat pembuangan m3minggu. limbah padat limbah gas akibat penurunan kualitas pembakaran sisa udara akibat makananternak pembakaran ap upaya pengelolaan lingkungan ukl). uraikan secara jelas langkah langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan yang terjadi, upaya pemantauan lingkungan upl) ce. uraikan secara jelas langkah langkah yang: dilakukan untuk memantau dampak lingkungan yang terjadi, pastikan untuk menguji sample air, tanah dan udara ambien, evaluasi evaluasi kecenderungan tuliskan dengan rinci hasil evaluasi terhadap kecenderungan yang terjadi. bab iii kesimpulan efektifitas ukl upl dan kendala kendala yang dihadapi kesesuaian dengan ukl upl tanda tangan dan cap stempel perusahaan gan lampirkan hasil uji laboratorium. bupati.tapanuli tengah dto bo, raja besaran situmorang nan undangan di: pandan idatanggal desember fkretarisidke kabupaten tapanuli tengah san dpekup ddin manik (rita daerah kabupaten tapanuli tengah nomor serie. lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tanggal desember format penyusunan spl ppl minimal berisi hal hal sebagai berikut kanaa nanti jabatan kanan yaaa alamat nan nomor telp. meeretteetnn nan reagen enam nda selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari namaperusahaan usaha voodoo oom alamat perusahaanlusaha .eweneewenhrtooowememense nomortelp. perusahaan? sereevoeooooooeteneeee ena ena men aman jenis usaha sifat usaha eileen enanennenanenanen nasrani kapasitas produksi kentanetetnnnnasnslnbanpnee enam perizinan yang dimiliki ppp ana ana para pipet asap yaaa keperluan krnannennnnentennatapena anna besarnya modal eenraree oren ema rekan dengan ini menyatakan bahwa karn"bbasi bd. pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan: .dst. pemantauan atas pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan ., yang menyatakan kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah materai sapaan tandatangan, maa nip. bnn bupati tapanuli tengah dto raja besaran situmorang undangan pandan ada tanggal rap desember sekretaris rah kabupaten tapanuli tengah pase pen kenn dean bean, kana " ers baharupdidamanik daerah kabupaten tapanuli tengah:nomor seri lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun2012 tanggal des tapanuli tengah pandan, tanggal, bulan, tahun nomor : kepada yth. lampiran (satu) berkas direktur manager serial rekomendasi atas penanggungjawab lainnya pt. ukl upl kegiatan. oleh pt, teyshatyantenspptnnn anti tempat menindaklanjuti surat saudara nomor kesanae. apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan atau proses dan atau kapasitas lan atau bahan baku dan atau bahan penolong atas usaha dan atau kegiatan, terjadi bencana alam lan atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik!lari kegiatan .jalan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten tapanuli tengah dan instansi instansi terkait setiap (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi memutuskan kan menetapkan peraturan bupati tapanuli tengah(. b.!tag'e. kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah yang selanjutnya disebut kepala bapedalda adalah kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten tapanuli tengah pemrakarsa adalah penanggung jawab'. disingkat apple adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi.lanjutnya kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten tapanuli tengah dan instansi instansinasi dimaksud. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah tembusan yth.: an kepala instansi sektor tata kepala instansi sektor kepala instansi dsb: bupati tapanuli tengah dto pan raja besaran situmorang diundangkan pandan padatanggal. desember kia sekretaris dah kabupaten tapanuli tengah pena mania nanang ana bahakubesa income tr, berita rah kabupaten tapanuli tengah nomor seri po." ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup..produktivitas lingkungan hidup. pelestarian'ain, dan keseimbangan antarkeduanya. llseorinslh pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah ganfatau kebijakan,rencana, dan atau program. tan oo"terhadap 'gur pencemar .'s':ttdan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi."bbccada lingkungan hidup. dd. dampak lingkungan hidup adalah. pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. ce. organisasi. lingkungan!ff. ekoregion'adalah wilayah.g. kearifan lokal adalah nilai nilai luhur. yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola. lingkungan hidup secara lestari. ma. hhs masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang "secara turun temurun bermukim wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usu!setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yand'mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ter"agi maksud dan tujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup: bermaksud mengikat pemrakarsa dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan. ukl upl dan spl bertujuan: melindungi wilayah kabupaten tapanuli tengah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup: menjamin keselamatan,', dan mengantisipasi isu lingkungan global. 'bab iii penyusunan, pengajuan, pemeriksaan, persetujuan ukl upl dan spl ukl upl disusun oleh pemrakarsa atau dibantu konsultan untuk jenis usaha po. @alata kegiatan yang'idak wajib dilengkapi amdal spl disusun oleh pemrakarsa untuk usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi ukl upl ve ukl upl disusun sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii tag spl disusun sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran iv. tag lampiran sebagaimana disebutkan pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturanini. pemrakarsa mengajukan ukl upl atau spl kepada kepala bapedalda kabupaten tapanuli tengah dengan ketentuan lokasi untuk usaha dan atau kegiatan berada wilayah kabupaten tapanuli tengah dan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan rtrw lokasi usaha dan atau kegiatan tidak berada ats berbatasan dengan. kawasan lindung dampak yang ditimbulkan diperkirakan tidak mempengaruhi kawasan lindung terdekat:a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan kota pandpemerintahan kabupaten tapanuli tengah; bahwa untuk menjaga agar perkembangan pembangunan masa yang akan datang arahnya jangan menyimpang dari fungsi tersebut atas, maka perlu membentuk peraturan bupati tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan kota pandan. bupati tapanuli tengah, rencanatata bangunan dan lingkungan kawasan ko.ta pandan tent ang peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tengah tapanuli bupati bagian kesatu pengertian.n daerah adalah daerah kabupaten tapanuli tengah babi ketentuan umum menetapkan peraturan bupati tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan kota pandan. memutuskr.lqlsebagai .nggada tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; peraturan daerah propinsi sumatera utara nomor tahun tentang rencana pernbanqstrategi pengembangan adalah langkah langkah sistematis penataan bangunan dan lingkungan serta pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan penataan area yang telah ditetapkan. rencana tata r~ang wilayah rtrw) adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah. wilayah adalah ruang yang merupakan desa~;;.n suatuet properti kawasan. penataan bangunan dan lingkungan ada\ah kegiatan pernbanq; up, melakukan kegiatan, dan mernehkota adalah kegiatan penyusunan rencana rencana koi;ebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas urun, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, saran pencahayaan dan sarana penyehatan !lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru, rencana urun; rencana investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan .investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinarnbunqan pertahanan pelaksanaan pembangunan;;;n;;:,g dikuasai; tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan seba,javelinn ruang ruang publik;; tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana materi pokok rtl kawasan kota pandan meliputi: bab ketentuan umum bab mater! pokok rencanatata bangunan dan lingkungan bab \ii program bangunan dan lingkungan bab rencana umum dan panduan rancangan bab materi rencana tata bangunan dan lingkungan bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik punca bangunan; sistim jaringan jalan dan pergerakan adalah rana~gan pergerakan yang terkait antara jenis jenis hirarki kelas jalan yan~ tersebar pada kawasan perencanaan jalan lokal lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masukan keluar kawasan, maupun rasuk dan keluar kavling; sistem sirkulasi kendaraan umum adalah rancang sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hirarki k]luas jalan yang ada pada kawasan perencanaan; sistem sirkulasi kendaraan pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi ke. kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki kelas jala yang ada pada kawasan perencanaan; melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas; tata kualitas lingkungan merupakan rekayasa ele en elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan sub area dengan sister lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan mem wiki orientasi tertentu; sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah lengkap dasar fisik suatu lingkungan yang penamaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya; peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarat secara sukarela dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan atau :r evaluasi). pembinaan pelaksapara pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan 1pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) pada tahap penyusunan rtl, penetapannya menjadi peraturan gubernur bupati walikota, pelaksanaan pembagi1 nan, dan peninjauan kembali evaluasi terhadap penerapan rtl. peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat} secara sukarela dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kupu~, ctkr evaluasi). pandan desember peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, peraturan ini disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan untuk diketahui dan dilaksanakpanuli tengah. bab viii ketentuanpenutup pen_angan11rnuklrnan, pola kelembagaan yang akan dikembangkan merupakan pola sinergitas antara pemerintah,
|
bupati tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor: tahun tentang sistem analisis kebutuhan diklatanalisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk proye(good governance); b.analisis kebutuhan diklat;sistem analisis kebutuhan diklrpm d) pemerintah kabupaten tapanuli tengah tahun lembaran daerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor peraturan bupati tapanuli tengah tentang sistem analisis kebutuhan diklat menetapkbupati adalah peraturan kepala daerah tapanuli tengah; sistem analisis kebutuhan diklat adalah hasil suatu kajian tentang kebutuhan diklat pemerintah kabupatenprogram pengembangan diklat adalah suatu kegiatan diklat yang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah. bab ruang lingkup sistem analisis kebutuhan diklat pendidikan dan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperhatikan kinerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan jenis dan jenjang diklat adalah diklat prajabatan, merupakan syarat pengangkatan cons menjadi pns. diklat dalam jabatan, merupakan pengembangsebaik baiknya. diik; diklat dalam jabatan terdiri dari diklat kepemimpinan diklat fungsional diklat teknis diklat kepemimpinan terdiri dari diklaim tingkat adalah diklaim untuk jabatan struktural eselon iv; diklaim tingkat iii adalah diklaim untuk jabatan struktural eselon iii; diklaim tingkat adalah diklaim untuk jabatan struktural eselon ii;. program pengembangan diklat terdiri dari diklat calon praja ipdn pns tugas belajar dan diklat pns diklat teknis; diklat pns diklat prajabatan golongan iii; diklat pns diklat ujian dinas tingkat ii; diklat outbond bagi pejabat eselon ii, iii iv; diklat pemegang kas; diklat penyusunan rasa; diklat penyusunan kpj laki; diklat penyusunan renstra dinas dan kabupaten; diklat pengawas tk, sd, slip sta; diklat pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba bagi pns; diklat pelaksanaan bimbingan emosional spiritual question esq); diklat penyaringan pns; diklat penyaringan calon mahasiswa ipdn dan pns tugas belajar dan diklat penyaringan calon peserta diklat teknis fungsional; diklat pengiriman pelaksanaan kursus keprotokolan; diklat peningkatan kapasitas; diklat calon ppn; diklat teknis telaahan staf; diklat teknis administrasi perkantoran; diklat pengadaan barang dan jasa; diklat teknis sekcam; diklat kepemimpinan kepala desa; diklat analisis jabatan; diklat simpeg; diklat calon kepala tk, sd, slip lta; diklat kearsipan; diklat standar pelayanan minimum; diklat pengawasan; diklat akuntansi pemda . .*a35 bupati tapanuli tengah lu. peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang pedoman penyediaan dan pendistribusian tabung gas liouefied petroleum gas (lpg) kilogram kabupaten tapanuli tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapanuli tengah, menimbang :a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian.bahan.bakar,.mengurangi subsidi bahan bakar minyak gan meringankan beban keuangan negara maka perlu melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah liguefied petroleum gas lpg) kilogram: bahwa untuk mengatur pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian tabung gas ligucfied petroleum gas lpg), dipandang perlu adanya pedoman penyediaan dan pendistribusian tabung gas liguefied petroleum gas lpg) kilogram kabupaten tapanuli tengah bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf penetapan peraturan bupati tapanuli tengah tentang pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah lpg3 kg. mengingat undang undang pembentukan daerah,eelengang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liguefied petroleum gas tabung kilogram: peraturan menteri energi dan sumber daya mineral!peraturan daerah nomor tahun tentang urusan pemerintahan: yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tapanuli tengah. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyediaan dan pendistribusian tabung gas liouefied petroleum gas lpg) kilogram pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propane,butana atan campuran keduanya. liguified petroleum gas tabung kilogram yang selanjutnya disebut lpg tabung kilogram adalah lpg yang diisikan dalam tabung dengan berat isi kilogram. stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elpiji yang selanjutnya disebut space adalah filling point (titik pengisian milik swasta yang melakukan pengangkutan lpg dalam bentuk curah dari filling point dari pt. pertamina dan melakukan pengisian tabung tabung lpg milik agen pt. pertamina yang menjual lpg. agen lpg tabung adalah usaha untuk menyalurkan lpg tabung yang ditunjuk oleh badan usaha yang diberi penugasan untuk mendistribusikan lpg tabung pangkalan pangkalan. pangkalan lpg tabung adalah usaha penyaluran lpg tabung yang ditunjuk oleh bupati dan diberi penugasan untuk mendistribusikan lpg tabung konsumen rumah rangga dan usaha kecil kabupaten tengah. ijin pangkalan lpg tabung adalah ijin yang dikeluarkan oleh bupati tapanuli tengah melalui dinas perdagangan, industri, koperasi, dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah konsumen pengguna adalah konsumen yang menggunakan gas lpg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga dan usaha kecil menggunakan lpg tabung termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya badan pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disebut bp2t adalah perangkat daerah yang menerima delegasi kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan. bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati tapanuli tengah ini adalah sebagai pedoman operasional penyediaan dan pendistribusian gas lpg serta pengawasannya agar tepat sasaran, efektif dan efisien. tujuan peraturan bupati tapanuli tengahtapanuli tengah. bab harga eceran tertinggi bupati tapanuli tengah menetapkan harga eceran tertinggi het lpg kabupaten tapanuli tengah berdasarkan peraturan presiden republik indonesia yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab pola distribusi penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan lpg tabung mulai dari space sampai pangkalan dilaksanakan oleh badan usaha. badan usaha sebagaimana dimaksud pada aya## wajib memiliki izin usaha niaga umum lpg dan telah memenuhi persyaratan penugasan bupati tapanuli tengah. ketentuan mengenai persyaratan penugasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati tapanuli tengah. distribusi lpg kabupaten tapanuli tengah dimulai dari space, agen. pangkalan sampai konsumen pengguna. space kabupaten tapanuli tengah wajib menyediakan gas lpg sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten tapanuli tengah. agen wajib menyediakan dan mendistribusikan gas lpg pangkalan. pangkalan wajib menyediakan dan mendistribusikan gas lpg konsumen pengguna baik rumah tangga maupun usaha mikro kecil menengah. bab konsumen lpg penyediaan dan pendistribusian lpg tabung hanya diperuntukkan bagi konsumen "pengguna rumah tangga dan usaha mikro. konsumen pengguna rumah tangga merupakan konsumen yang menggunakan gas lpg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga. konsumen pengguna usaha kecil merupakan konsumen yang menggunakan gas lpg untuk keperluan usahanya. babe penataan spade, agen dan pangkalan bagian kesatu penetapan space, agen dan pangkalan lpg bupati tapanuli tengah menetapkan operasional space, agen dan pangkalan kabupaten tapanuli tengah melalui badan pelayanan perizinan terpadu bp2ttapanuli tengah. bagian kedua izin spire lpg bagian ketiga izin agen lpg. bagian keempat izin pangkalan lpg kilogram permohonan izin pangkalan diajukan secara tertulis kepadadengan melampirkan: surat keterangan memiliki kerja sama dengan agen lpg kabupaten tapanuli tengah. foto copy izin usaha niaga umum lpg cc. foto copy tanda daftar perusahaan tdp) foto copy izin gangguan ho) bagi yang menyalurkan lpg dengan volume sebesar tabung atau lebih perhari. surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan lpg dari rt rw dan kelurahan foto ukuran sebanyak (tiga) lembar surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturbagian kelima tata cara pemberian izin pasai tata cara pemberian izin diatur sebagai berikut: pemohon mengambil formulir permohonan izin mendirikan pangkalan dinas perdagangan, industri, koperasi: dan bernanamarr medal kabupaten tapanuli tengah. formulir permohonan yang telah diisi kelengkapannya diserahkan dinas perdagangan, industri, koperasi, dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah. dinas perdagangan, industri, koperasi, dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah beserta tim teknis mengadakan penemuan alas kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan pemeriksaan lokasi usaha. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh tim teknis. selambat lambatnya dalam waktu (lima) hari kerja terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan lokasi, dan setelah seluruh persyaratan ditanyakan lengkap dan benar diterbitkan izin pangkalan lpg yang ditanda tangani kepala dinas perdagangan industri koperasi dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah atas nama bupati tapanuli tengah. bagan keenam masa berlaku gan perpanjangan izin izin pangkalan berlaku selama dihampiri izin usaha pangkalan yang lama. bab vii kewajiban, hak dan larangan space, agen dan pangkalan berkewajiban: badan usaha yang mendapat penugasan atau perizinan penyediaan dan pendistribusian lpg tabung bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan pada rumah tangga dan usaha mikro terutama wilayah kabupaten tapanuli tengah. badan usaha yang mendapat izin wajib menjamin ketersediaan lpg untuk rumah tangga dan usaha kecil. agen wajib memenuhi standart dan mutu lpg yang dipasarkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. agen wajib melaporkan realisasi pendistribusian lpg setiap bulan kepada dinas perdagangan industri koperasi dan penanaman modal kabupaten tapanuli tengah sebagaimana tersebut lampiran iv. setiap pangkalan lpg yang akan melakukan usaha wajib memiliki izin pangkalan dari bupati tapanuli tengah setiap pangkalan lpg wajib memiliki surat izin usaha perdagangan sup) dan ganda daftar perusahaan tdp) baru bupati tapanuli tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pangkalan lpg yang menyalurkan lpg dengan volume sebesar tabung atau lebih perhari wajib memiliki izin gangguan ho) agen dan pangkalan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usahanya. space, agen dan pangkalan berhak:. ' . space berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh pt. pertamina persero. agen berhak mendapatkan kuota sesuai alokasi yang telah ditentukan oleh pt. pertamina persero dari space kabupaten tapanuli tengah. pangkalan berhak mendapatkan kota dari agen sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna lpg wilayah kabupaten tapanuli tengah. agen dan pangkalan melaporkan secara dini apabila terjadi permasalahan dalam distribusi lpg kg, khususnya bila diyakini dapat menimbulkan kelangkaan lpg kepada bupati tapanuli tengah. agen berhak mengelola distribusi lpg apabila terjadi kelangkaan agar terjadi pemerataan distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. space, agen dan pangkalan dilarang melakukan penimbunan dan atanizin pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin bupati tapanuli tengah. untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka setiap pemegang izin space, agen dan pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi. bab viii pembinaanmelakukan pembinaan.terhadap agen dan pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran r73 kg. bupati tapanuli tengah melalui tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian lpg kabupaten tapanuli tengah melakukan pengawasan terhadap distribusi lpg dari pangkalan sampai konsumen pengguna dan melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur sumatera utara sebagaimana dimaksud lampiran peraturan ini. bab ketentuan lain lain space, agen dan atau pangkalan yang melakukan penyimpangan dalam penyediaan dan pendistribusian lpgtapanuli tengah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati tapanuli2ol bupati tapanuliyengah jabonaran situmorang
|
patasikmalaya, menimbang bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desauntuk mencegah dan menekan risiko penyebaran corona virus disease covid cc. bahwa sebagai upaya menegakan protokol kesehatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepalaada musyawarah penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh panitia pemilihan tingkat desa, bpd, calon kepala desa, tim pendukung kepala desa dan paling banyak (tiga) orang tokoh masyarakat. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada mencantumkanparagraf kampanye pelaksanaan kampanye dimaksud dalam hurufatau olah raga bersama, pemasangan foto dan spanduk sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan, dan mengandung isu suku, agama, ras dan antargolong. kampanye sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan covid dan dampak sosial ekonomi desa. dalam hal terdapat pembagian bahan kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada diutamakan berupa:ungutan suara penerapan protokol kesehatan pada tahapanling singkat (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, petugas pemungutan suara melakukan tes rapid, dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak disediakan panggung untuk calon kepala desa. selama pelaksanaan pemungutan suara, petugas pemungutan suara wajib: melakukan upaya kedisiplinan pemilih dan saksi calon kepala desa untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, menyediakan masker yang memenuhi standar kesehatan untuk pemilih yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan plastik sekali pakai, menyediakan tempat sampah untuk membuang sarung tangan sekali pakai, menghimbau pemilih untuk tidak membawa anak anak, memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil dan lanjut usia, menyediakan bilik suara khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh lebih dari (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan atau sedang sakit, dan menjaga situasi agar tidak terjadi kerumunan dalam maupun luar tps. petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada yanggantikan dengan petugas lain. selama pelaksanaan pemungutan suara, calon kepala desa dan tim pendukung calon kepala desa dilarang melakukan kunjungan setiap tps. selama pelaksanaan pemungutan suara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya wajib untuk:mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa: dan tidak membawa anak anak lokasi tps. pemilih tetap mengikuti pemilihan kepala desa dengan ketentuan: surat suara disampaikan tempat isolasi pemilih oleh petugas pemungutan suara dengan didampingi oleh panitia yang berasal dari unsur gugus tugas dan unsur pusat kesehatan masyarakat, dalam hal isolasi dilakukan secara mandiri, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan selama pelaksanaan pemungutan suara, dan dalam hal pemilih melakukan isolasi pada fasilitas kesehatan atau tempat yang ditunjuk sebagai tempat isolasi, petugas pemungutan suara dan panitia berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan atau tempat yang ditunjuk sebagai tempat isolasi. bagian kelima penetapanlantikanc. camat, perangkat acarbab sanksi calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar ketentudalamdalam huruf dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh sub kepanitiaan kecamatan. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam. sanksi diskualifikasigugus tugas percepatan penanganan covid bupati selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihanab vii pelaporan panitia pemilihan tingkat desa melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara berjenjang kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten melalui sub kepanitiaan tingkat kecamatan. panitia pemilihan tingkat kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bupatihas bab ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana covid yang ditetapkan oleh presidekarriasikmalaya, yu) agjsuctanno diundangkan singapura pada tanggal januari sekretaris daerah ten tasikmalaya, setda larasub kepanitiaan pemilihan kepala desa kecamatan yang selanjutnya disebut sub kepanitiaan kecamatan adalah sub kepanitiaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan tingkat kabupaten dalam kondisi bencana ngalam corona virus disease penjaringan adalah melalui pengumuman dan pendaftaran. penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan calon kepala desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis dan atau wawancadalah gugus tugas percepatan penanganan covid yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati. swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel) yang dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring dan atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus polymerase chain reaction yang selanjutnya disebut pcr adalah metode pemeriksaan virus dengan mendeteksi deoxyribo nucleic acid dna) virus. rapid adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan corona virus disease bab panitia pemilihan kepala desa bagian kesatu panitia pemilihan tingkat kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desasebagaimana dimaksud pada terdiri dari: unsur forum komunikasi pimpinan daerah, gugus tugas percepatan penanganan covid tingkat kabupaten: dan unsur terkait lainnya. susunan panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam meliputi merencanakan, mengbagian kedua sub kepanitiaan pemilihan kecamatandalam yang terdiri dari: unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, gugus tugas percepatan penanganan covid tingkat kecamatan, dan unsur terkait lainnya. susunan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanggung jawab: ketua: wakil ketua, sekretaris, dan anggota. sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam. bagian ketiga panitia pemilihan tingkat desa panitia pemilihan tingkat desa terdiri atas: unsur perangkat desa lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. susunan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah wilayah. panitia pemilihan tingkat desdengan menerapkan protokol kesehatan, menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, menetapkan jumlah tps dengan jumlah pemilih paling banyak (lima ratus) daftar pemilih tetaptiap tps, melaksanakan pemungutan suara, melaksanakan dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tiap tps serta mengumumkan hasil pemilihan, oo.tingkat desa sebagaimana dimaksud pada bersifat mandiri dan tidak memihak. tata cara pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iiidan menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lainwajib menjaga kepatuhan tim pendukung untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid dalam hal bakal calon kepala desa atau calon kepala desapat isolasi yang ditunjuk. bakal calon atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada tidak diperkenankan melakukan aktifitas secara langsung yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desapemilihan kepala desa dalam kondisi bencana ngalam corona virus disease bagian kesatu umum penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam pelaksanaan pem: pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. secara umum penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksudanggota gugus tugas percepatan penanganan covid desa:bagian kedua tahap persiapan penerapan protokol kesehatan padasebagaimana dimaksud dalam bagian kedua tahap pencalonan paragraf umum penerapan protokol kesehatan pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi kegiatan: pendaftaran, seleksi: cc. penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut, dan kampanye. pada kegiatan pendaftaran, seleksi, penetapan calon kepala desa, pengambilan nomor urut dan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan hurufdaftaran pendaftaranseleksi seleksi atau suhu tubuh lebih dari (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), maka seleksi dilakukan pada ruangan khususmmana dimaksud pada melaksanakan seleksi calon kepala desa secara virtual dengan media yang disediakan oleh panitia. paragraf penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh: calon kepala desa, panitia pemilihan tingkat desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak (tiga) oranganggota gugus tugas percepatanunsur peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), maka tidak diperkenankan menghadiri musyawarah pengambilan nomor urut.memberikan kuasa kepada yang mewakili. unsur peserta musyawarah selaindigantikan oleh peserta lain dari unsur yang sama. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam berita acara.
|
nlaksanaan konfirmasi status wajib pajak bupati mamuju tengah, menimbang la.tengah nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat daerah kabupaten mamuju tengah,ingkat depts kukumamuju tengah, direktorat jenderal pajak adalah salah satu direktorat jenderal yang didisasi teknis dibidang perpajakan, kantor pelayanan pajak pratama yang selanjutnya disingkat kpotelah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar didalam lingkup wilayah kerja direktorat jenderal pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak mptsp kukukonfirmasi yang diberikan olehpelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan meneng dipercayakan, keterangan status wajib pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah, layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik yang selanjutnya disingkat secantik adalah aplikasi berbasis online untuk menyederhanakan proses perizinan dan sistem pendataan bangunan gedung, status valid adalah perbuatan tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan secara sahih atau sesuai dengan aturan yang semestinya. maksud ditetapkankait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan. tujuan dari peraturan bupati ini adalah terlaksananya konfirmasi status wajib pajak, terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam azas layanan publik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan mendapatkan status wajib pajak. bab iii tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dpmptsp kuku dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan npp, pemohon melakukan unggah dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan, petugas penerima berkas pada dpmptsp kuku akan melakukan pemeriksaan dokumen yang diunggah oleh pemohon dan menunjukkan dokumen asli untuk dilakukan klarifikasi, npp pemohon akan dilakukan klarifikasi melalui aplikasi ksw pajak.go.id atau alamat lain yang ditentukan linknya oleh direktorat jenderal pajak, jika valid maka proses perizinan dapat dilanjutkan ketahanan berikutnya, jika tidak valid, akan diberikan surat keterangan konfirmasi status wajib pajak kantor pelayanan pajak pratama mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses klarifikasi pajak pemohon, klarifikasi host host terhadap data npp pemohon dapat dilakukan apabila aplikasi ksw telah terintegrasi dengan software oss, secantik, simba atau software lainnya. bab jenis jenis layanan publik jenis jenis perizinan yaitu surat izin perdagangan sup izin mendirikan bangunan imb izin pemasangan reklame. publikasi izin mendirikan bangunan. pemecahan izin mendirikan bangunan. perubahan fungsi izin mendirikan bangunan. balik nama izin mendirikan bangunan. izin usaha jasa konstruksi nasional hujan izin mempekerjakan tenaga asing ita izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links izin operasional lembaga pelatihan tenaga kerja swasta. izin lokasi. izin lingkungan. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup spl). izin pengelolaan persamaan. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian siklik). izin praktek dokter. izin praktek bidan. surat izin kerja apoteker. surat izin kerja perawat. surat izin kerja perawat gigi. izin toko obat. surat izin kerja radiografi. surat izin kerja refragsionis option. izin apotek. surat izin kerja bidan. izin praktek pengobatan tradisional. surat izin praktek apoteker sisa izin pendirian optik. izin pendirian balai pengobatan. izin praktek fisioterapis. izin penyelenggaraan rumah bersalin. izin analis kesehatan. izin pendirian rumah sakit. izin praktek perawat. surat izin klinik. surat izin kerja apoteker. surat izin ahli teknologi laboratorium analis izin praktek gizi. izin praktek kesehatan lingkungan. izin praktek promosi kesehatan. izin pembangunan dan pengembangan perumahan. izin pengumpulan sumbangan. izin usaha hotel dan penginapan. izin usaha rumah makan. izin penyelenggaraan klinik kecantikan salon. izin membawa cagar budaya keluar daerah. izin penyelenggaraan pendidikan. izin trayek. izin penyelenggaran fasilitas parkir diluar ruang milik jalan. izin penyelenggaraan angkatan kawasan tertentu taksi). izin usaha angkutan laut. izin usaha angkutan laut pelayanan rakyat. izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. izin penyelenggaraan angkutan penyeberangan. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penumpang. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. izin usaha pengumpul lokal pelabuhan. izin pengembangan pelabuhan untuk pengumpul lokal. izin pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal. izin pengerukan perairan pelabuhan. izin reklamasi perairan pelabuhan. izin koperasi simpan pinjam izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan lembaga kearsipan. surat izin usaha perikanan budidaya. izin usaha peternakan. izin usaha pemotongan hewan atau ternak. izin pemanfaatan langsung panas bumi. izin usaha pusat perbelanjaan. izin usaha minuman beralkohol. izin usaha industri iui izin budidaya tanaman perkebunan. izin industri pengolahan hasil perkebunan. izin usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan. izin usaha pertanian. izin usaha produk benih atau bibit ternak dan pakan izin usaha pengecer. jenis jenis non perizinan yaitu tanda daftar gudang tdg). tanda daftar industri tdi tanda daftar usaha pariwisata tiup rekomendasi kegiatan. rekomendasi peminjaman fasilitas umum. rekomendasi kelayakan surat izin usaha perikanan budidaya. rekomendasi kelayakan surat izin usaha penangkapan ikan. surat keterangan asal. sertifikat produksi pangan dan industri rumah tangga. pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam enam diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan dilanjutkan ketahanan proses perizinan berikutnya, dalam hal terjadi gangguan sistem, maka proses klarifikasi ksw dapatnovember pjs. bupati mamuju tengah, ttd bau akrab dai diundangkan badak pada tanggalgfjiai dengan aslinya kepaldgka ban hukum mls kat betapa nun w07b39720619 man
|
humans lipi bupati buru selatan peraturan bupati buru selatan nomor tahuupati buru selatan menimbang:atepat, efisien dan terpaduburu selata. mengingatbagan alur prosedur pelayanan perizinan adalah sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati buru selatan ini persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, besarnya biaya dan bagan alur perizinan yang diperlukan untuk proses perizinan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati buru selatan ini.petugas ptsp dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: mengisi formulir permohonan: photo copy ktp pemegang izin: bukti laporan kehilangan dari kepolisian (untuk dokumen yang hilang): menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak). bab tim teknis tim teknis yang terdiri dari skpd teknis terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan oleh bupati buru selatan. keanggotaan unsur skpd teknis terkait tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditunjukan oleh kepala skpd. tim teknis sebagaimana dimaksud pada memiliki kewenangan untuk pemeriksaan lapangan, memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan ball) mengenai diterima ditolaknya suatu permohonan perizinan. anggota tim teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan perizinan sesuai fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut oleh skpd teknis terkait. bab tata hubungan kerja koordinasi antara bpmf kabupaten buru selatan dengan skpd teknis terkait dalam pemrosesan perizinan dilakukan melalui tim teknis. pemeriksaan teknis lapangan dilakukan oleh tim teknis yang dikoordinasikan oleh bpmf kabupaten buru selatan segala jenis rekomendasi dan atau berita acara pemeriksaan lapangan ball). kepala bpmf kabupaten buru selatan dapat mengingatkan kepala skpd teknis terkait untuk percepatan proses penertiban rekomendasi jika waktu yang ditetapkan akan berakhir. kepala bpmf kabupaten buru selatan wajib memberikan tebusan laporan kegiatan perizinan secara berkala kepada skpd teknis terkait. kepala bpmf kabupaten buru selatan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kepala skpd sekurang kurangnya satu kali dalam bulan. setiap dokumen perizinan yang dikeluarkan terdiri dari asli untuk diserahkan kepada pemohon, lembaran kedua sebagai arsip bpmf kabupaten buru selatan, selebihnya diserahkan kepada skpd teknis terkait. bab viii mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat bentuk pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan, meliputi, pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduansms, fax dan website. mekanisme pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada meliputi tahap tahap kegiatan sebagai berikut: pengaduan langsung: pengaduan langsung diterima petugas loket informasi dan pengaduan, petugas mencatat pengaduan pada buku register pengaduan: jika pengaduan dapat ditangani petugas, petugas menanggapi dan menyelesaikan pengaduan tersebut: jika pengaduan tidak dapat ditangani petugas, dibahas dan diselesaikan secara berjenjang. pengaduan tidak langsung petugas loket pengaduan membuka kotak pengaduan dan atau media lainya setiap hari kerja: petugas mencatat dan memilah milah pengaduan berdasarkan kategori pengaduan, pengaduan yang dapat ditangani oleh petugas, langsung ditanggapi dan diselesaikan oleh petugas bersangkutan, pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh petugas, dibahas dan diselesaikan secara berjenjang. baik pengaduan langsung maupun tidak langsung,alur mekanisme pelayanan pengaduburu selatan ini. bab vii pengawasan dan pembinaan pengawasngawasan masyarakat dilakukan melalui dprd atau langsung melalui mekanisme pelayanan pengaduan sebagaimana peraturan bupati buru selatan ini. pembinambinaan dapat pula dilakukan oleh tim pembina perizinan yang dibentuk oleh bupati buru selatan. skpd terkait teknis terkait, wajib bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya. kepalaburu selatan melalui sekretaris kabupaten buru selatan dengan tembusan disampaikan kepada kepala bpmf kabupaten buru selatan sebagai bahan tindak lanjut. bab viii monitoring dan evaluasi monitoring dilakukan secara berkala minimal setahun sekali ole bupati buru selatan, wakil bupati buru selatan, sekretaris kabupaten buru selatan dan kepala skpd terkait perizinan. evaluasi dilakukan oleh bpmf kabupaten buru selatan melalui peneliti indeks kepuasan masyarakat ikm) secara berkala sesuai peraturan perundang undangan bidang pelayanan publik dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen. kepala bpmf kabupaten buru selatan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada bupati buru selatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu waktu diperlukan melalui sekretaris kabupaten buru selatan. bab ketentuan lain lain apabila kepala bpmf kabupaten buru selatan berhalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perizinan, bupati buru selatan menunjukan pejabat yang berwenang menandatangani perizinan bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan ini, semua tarif retribusi masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang retribusi berdasarkan undang undang nomor tahun dengan ditetapburu selatan ini dengan penempatan dalam berita daerah kabupaten buru selatan. para koordinasi disahkan parole pada tanggal januari pit. sekretaris daerah nan bupati buru selatan, aan kepala badan penanaman top sudarso souls modal daerahtusan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah:erah: peraturan daerah nomor tahun tentang penetapanggaran tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran memutuskan menetapkan. pemerintah kabupaten adalah bupati buru selatan dan perangkat daerah kabupaten buru selatan. bupati adalah bupati kabupaten buru selatan. sekretaris adalah sekretaris kabupaten buru selatan. inspektorat adalah inspektorat kabupaten buru selatan. pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah unsur pendukung tugas bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan terpadu. kepala badan penanaman modal daerah adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten buru sel mudah terjangkau dan terukur. prosedur pelayan perizinan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lainrizinan. tata cara pelayanan perizinan adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan perizinan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi, dan sistem kerja pada unit yang bersangkutpenerbitan dokumen,pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada skpd yang dilakukan bupati buru selatansebagai bentuk pengawasan masyarakat. mekanisme pengaduan masyarakat adalah tahapan tahapan kegiatan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan, dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan pengaduan indeks kepuasan masyarakat adalah data dari informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran secara kuantitatif dan atau kualitatif atas pendapat masyarakat mengenai pelayanan perizinanskpd teknis terkait adalah dinas, badan dan kantor pengelola pelayanan perizinan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan. anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelanjut nya sebut apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang setujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru selatan. bab maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk: mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan: penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan kejelasan prosedur. terwujudnya hak hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dari pemerintah daerah. bab iii prinsip ,yaitu koordinasi yaitu melakukan koordinasi dengan skpd terkait dalam penyelenggaraan perizinan daerah. transparansikesederhanaan yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar tidak berbelit belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. kepastian waktu yaitu pemrosesan permohonan perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon. tanggung jawab yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. kemudahan akses yaitu. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian secara objektif. kenyamanan yaitu memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai untuk memberikan rasa nyaman bagi pemohon. pelayanan perizinan meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan ber registrasi daftar ulang perizinansatu pintu pada bpmf kabupaten buru selatan meliputi: surat izin usaha perdagangan sup) izin usaha industri iui) tanda daftar perusahaan tdp) tanda daftar industri tdi) tanda daftar gudang tdg) surat izin tempat usaha situ) izin gangguan tempat usaha ho situ) izin usaha timbunan izin usaha pariwisata izin usaha hotel izin usaha kost kost an izin usaha penginapan izin usaha losmen izin usaha motel izin usaha pondok wisata izin usaha vila izin usaha restoran izin usaha rumah makan izin usaha bar rumah minum izin usaha cafe izin usaha boga izin usaha karaoke izin usaha rumah milyar izin mendirikan bangunan imb) surat izin usaha minuman beralkohol izin salon kecantikan izin praktek dokter spesialis, umum, gigi) izin optik izin tukang gigi izin toko obat izin pengobatan tradisional izin praktek konsultasi gizi izin balai pengobatan izin balai pengobatan khusus izin praktek bidan izin rumah sakit bersalin izin rumah sakit izin mendirikan dan izin operasional) izin laboratorium izin shine akupuntur izin apotek izin rumah sakit khusus izin balai khitan izin produksi obat tradisional izin praktek fisioterapi izin klinik radiologi rontgen, ct. scan, mri) izin praktek perawat perawat gigi sik izin pedagang besar farmasi dan alat kesehatan izin chemicalland toko bahan kimia izin klinik kosmetik skin care izin klinik rehabilitasi medic klinik fisioterapi izin pengelolaan restoran rumah makan izin produksi makanan dan minuman izin depot air isi ulang izin trayek tetap izin usaha angkutan izin operasi izin usaha penyelenggaraan radio izin penyiaran televisi kabel rumah izin pemasangan reklame izin pendirian lembaga pendidikan izin penyebaran perbenihan izin usaha peternakan izin usaha pemotongan hewan izin produksi pengolahan hasil peternakan izin galian izin usaha budidaya perikanan izin usaha pengolahan hasil perikanan izin produksi pengolahan hasil perikanan izin usaha penangkapan ikan izin usaha jasa konstruksi izin penjualan vcd dvd izin lingkungan pelayanan perizinan padaproses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan bersamaan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang dimohon. setiap kelengkapan persyaratan yang sama digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon. bab mekanisme pelayanan perizinan terpadu mekanisme pelayanan perizinan terpadu meliputi tahapan tahapan berikut: pemohon mencari informasi pada loket informasilayanan pendaftaran. petugas loket pelayanan pendaftaran memeriksa berkas pemohon dan kelengkapan persyaratan.i data mantap, mencatat pada buku register pendaftaran dan mencetak serta memberikan tanda terima dokumen permohonan izin kepada pemohon. petugas terkait, melakukan pemeriksaan pembahasan terhadap berkas permohonan:bkpm kabupaten buru selatan. hasil pemeriksaan lapangan dimuat dalam berita acara pemeriksaan lapangan ball)bpmf kabupaten buru selatan maksimal satu hari untuk ditindaklanjuti:.skr dan naskah perizinan. kepala bpmf kabupaten buru selatan menandatangani skr setelah dipakai kepala bidang perizinan. petugas memberi nomor dan mencatat pada buku register perizinan serta data entry mantap, dan menginformasikan kepada pemohon bahwa skpd siap dibayar. petugas loket pelayanan memberikan skr untuk dibayarkan pemohon melalui bank maluku. pemohon melakukan pembayaran dan menerima tanda pembayaran dari bank maluku dan menyerahkan kepada petugas layanan bpmf kabupaten buru selatan. kepala bpmf kabupaten buru selatan menandatangani naskah perizinan berdasarkan tanda bukti skr yang sudah dibayar pemohon. pemohon menyerahkan tanda terima dokumen permohonan izin untuk mengambil surat izin. waktu pelaksanaan tahapan tahapan kegiatan sebagaimana secara keseluruhan adalah paling lama (lima belas) hari kerja sejak saat persyaratan lengkap diterima petugas sampai dengan penerbitan surat izin.
|
rka,badanmuju teng,pbb, std pbb,,, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, d, pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud padakan piutang pbb dikarenakan tidak bias tertatih dan atau sudah kedaluwarsa,badan,, jumlah piutang pbb, tahun pajak,, skpd pbb, std pbbbanjartetapdan sebab lain sesuai hasil penelitian.dan sebab lain sesuai hasil penelitian. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangk,,,atu tahun pajak, data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat ditelusuri lagi, dan terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf serta ditatausahakan dalam buku register usulan penghapusan piutang. berdasarkan buku register usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas setiap akhir tahun taklim menyusun daftar usulan penghapusan piutang pbb yang tidak dapat ditagih lagi untuk masing masing desa kelurahan dan kecamatan, paling lama bulan maret tahun taklim berikutnya kepala dinas mengajukan permohonan daftar usulan penghapusan piutang pbb sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. kepala badan jai dengan aslinya kerang ag) hukum, isp pem sea (setahu e ah 2p0312
|
peraturan daerah kabupaten wakatobi nomor tahun tentang pajak reklame bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten wakatobi tahun daf . uraian . hal beraturan daerah kabur: wakatobi nomor tiup tentang pajak reklame si. otot ata ie, una siti jm, an, aa, ang ang aral tana kur fr: ben naa ai, er, ca, mah mag dt, ala kara naa aga hai pig fajak reklame, reklame yang diselenggarakan perorangan masyarakat yang tidak bertujuannghitungan nsrian nsl nilai strategis lokasi ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nsrberhutang dipungut wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan. bab masa pajak dan saat terulangnyberhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitpenetapan bupati dandaerah std) bupati dapat menerbitkan std jika a.ataudalam manga waktu (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutangmaka beberapa ketentuan dalamdua belas persen): untuk nop diatas rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma tiga persen) sehingga berbunyi sebagai berikut pembayarketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bupati dapat menerbitkan std jika spot atau skpd tidak atau kurang dibayarperaturan daerahcap peraturan daerah kabupaten wakatobi nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak peta bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten wafat obi tahun san aturan daerah kabur tet wakatobi nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya tak peta sii li" aam mai tag lali ay pal kama bip seat sia mei ma) png tr, ama mah tana ta, pin kei hate ta, pan fi, maa haicentimeter bujur sangkar (cm?) dikenakan biaya rp. (lima puluh rupiah)vii wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan cetak peretribusi tempat pelelangan ikan bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten wakatobi tahun daf peraturan daerah kabur, wakatobi nomor tentang ref 3us tempat pelelangan si. otot maa amen na maa" np: ang apa pasi oi, pn, mah mang lan tian as, ay a33 #uuntempat pelelangan ikikanikan,lelangan ikan adalah penjualan ikan hadapan umumangkapan ikan adalah kegiatan unpengelolaan tpi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan, cc. pendataan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, meningkatkan pendapatan daerah. bagian ketiga fasilitas tempat pelelangan ikan pemerintah daerah menyediakan gedung tpi dengan perlengkapannya. penyediaan gedung tpi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari bupati dimana lokasi tpi akan dibangun. pemerintah daerah dapat membangun gedung tpi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemanfaatan pengelolaan gedung tpi yang dibangun oleh pemerintah daerah wajib mengacu pada peraturan daerah ini dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat tata cara pelelangan ikan tata cara pelelangan ikan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kelima pendataan dan pendaratan pendaratan dan penjualan secara lelang ikan hasil tangkapan nelayan dicatatkan pada petugas dinas kelautan dan perikanan kabupaten wakatobi tpi dalam rangka pendataan sumber daya ikan. semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi lauk pauk nelayan dan keluarganya. penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan tpi adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten wakatobi. penyelenggaraan pelelangan ikan tpi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan akan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab iii nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi tempat pelelangan ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikanfasilitasnilai lelang atas produksi ikan yang dilelang tpi, lokasi, luas dan jenis fasilitas yang digunakan tpretribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar (lima persen) dari harga transaksi pemenang lelang atas ikan yang dilelang tpi, retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar (tiga persen) dan dibebankan kepada pembeli ikan sebesar (dua persen): cc. retribusi pemanfaatan pelabuhan pelelangan ikan kapal motor keatas. bab viiitempat pelelangan ikpemerintah kabupaten wakatobi ko)i. pemerintah daerah kabupaten kota, maka perlu melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol golongan dan golongan kabupaten wakatobi: bahwa dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menanggulangi dampak negatif pengedaran minuman beralkohol, maka perlu melakukan kegiatan pembinaan dan penertiban serta kegiatan pengawasan, dan pengendalian melalui pengaturan perizinan tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, bahwa biaya yang menjadi beban daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dan menanggulangi dampak negatif pengedaran minuman beralkohol cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinantag undang undang nomor ahun tent lembaran negara republik balaraja ara pidanma sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang undang undang undang nom s208)) nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang perusahaan lembar tahun tentang wajib data undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah nomor tambah negara republik indonesia tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor ahan lembaran negara republik indonesia nomo tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang und undang undang nomor tahun tentang perimbangan peka ham tahun tentang kesehatan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tambahan lembu publik indonesia. tahun nomor lembaran negara republik indonesia tahun nomor egara republik are tahun pangan lembaga peraturan pemerintah nomor tahun tentang perdagangan lembaran negara republik ind nomor tambahan barang barang dalam pengawasan lembaran negara republik pe, ones nomor indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara undang undang nomor republik indonesia nomor maura alam tahun tentang perlindungan andrea tambahan gara republik indonesia tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan lembaran negara republik indonesia nomo kitab undang undang hukum acara pidana lembaran negara undnegara yang bersih dan bebas dari tentang penyelenggaraan lembaran negara ari korupsi, kolusi dan nepotisme peraturan pemerintah nomor tahun tentang koordinasi ben den kara indonesia tahun nomor kegiatan instansi vertikal daerah lembaran negara republik aan negara republik indonesia nomor indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara undang undang republik indonesia nomor riki serah tahun tentang pajak daerah dan maman tambahan negara republik indonesia tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar angin bea lembaran negara republik indonesia nomor nasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun tahun snn elah diubah dengan undang undang nomor nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tenibsihan negara republik indonesia tahun nomor baran nomor negara republik indonesia: peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin usaha undang industri lembaran negara republik indonesia tahun nomor nomor tahun tentang pembentukan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor utara provinsi sulawesi wakatobi dan kabupaten kolaka negara indonesia tahun nomor ana lembaran negara republik peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi republik indonesia nomorrundang undangan lembu tentang pembentukan indonesia tahun nomor tembaga ten peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman republik indonesia nomor lembaran negara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan undang daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor daerah nomor tahun tentang pemerintahan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aran negara republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nom urusan pemerintahan antara tahun tentang pembagian republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara provinsi dan pemerintah daerah kang map mena, republik indonesia tahun negara lomba rebo seong tahun nomor tambahan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk gara republik indonesia nomor mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kabupaten wakatobi nomor tahun setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. ilusi izin usaha industri dan usaha perdagangan: daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum keputusan presiden republik indonesia yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus tentang pengawasan dan pengendalian min nomor tahun urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa peraturan menteri man beralkohol: sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik penyidik apem mega dian era tahun tentang indonesia. peraturan menteri lingkungan pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur dagger asura beban republik indonesia nomor penyelenggara pemerintahan daerah. negara pengedaran dan penjualan, dan perizinan myuran tuah dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wakatobi. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi dengan persetujuan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. juan bersama dai dewan perak badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, ilan rakyat daerah kabupaten wakatobifirma, kongsi, bup koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk ati wakatobimemutuskan:peraturan daerah konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung penjualan minuman bea atribusi izin tempat ethanol yang terbagi dalam (dua) golongan yaitu golongan minuman berkadar alkohol ethanol:( c2h50h) s d were laga golongan minuman berkadar alkohol ethanol. c2h5oh) s d sabperaturan daerah ini yang dimaksud dengan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas adalah daerah kab kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, kabupaten wakatobi. prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga adalah bupati wakatobi. kelestarian lingkungan. rintihan isi keras dibuat secara perintah try dear fp. urusan pemerintahan oleh magna teadtaral asal inilah pama yang ini otonomi prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan naa surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat std adalah surat ilusi ini berupa bunga tempat penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi beralkohol yaitu bar, restoran, hotel dan tempat tempat tertentu yang ditetapkan denda. oleh bupati. bab ibu retribusi izin tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, yang nama, obyek dan subyek ret: retribusi sebagai dengan nama retribusi izin penjualan minuman beralkohol dipungut tribus pengajaran intan beraikahal diskusi, pembayaran untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. toko distributor sub distributor adalah tempat terdistribusi minuman beralkohol. pengedaran adalah pengedaran minuman beralkohol untuk diperdagangkan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan obyek retribusi adalah pemberian izin akun penjualan dan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. pengedaran minuman beralkohol golongan . subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh nih pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan melakukan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol golong mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan golongan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang bab iii sa, undangan retribusi daerah. pengedar 'penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan lang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut 'penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan peredaran minuman beralkohol golongan wan golongan dilakukan oleh tersangka. penjual langsung untuk diminum ditempat penjualan yang telah mendapat izin. surat izin usaha perdagangan yang disingkat sup adalah surat izin untuk dapat volume dan jumlah minuman beralkohol golongan dan golongan yang dijual, melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. diatur sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan dengan keputusan bupati. urat izin usaha perdagangan minuman beralkohol disingkat sup mb adalah selain peredaran minuman beralkohol golongan dan golongan sebagaimana urat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan minuman beralkohol. dimaksud pada pengendalian dan pengawasan peredarannya' tetap urat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat ssd adalah surat yang oleh dilakukan oleh pemerintah daerah. wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ang terutang kas daerah atau tempat pembayaran lain yang tetapkan bab bupati. golongan retribusi urat ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat skr adalah surat tetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. urat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang dapat disingkat skrdlb retribusi penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan salah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tertentu. tribus karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang tidak seluruhnya terutang. bab bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa minuman beralkohol tradisional setiap orang atau badan yang akan memproduksi dan atau menjual minuman penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat penjualan, jangka waktu izin beralkohol tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang. ota yang ditetapkan untuk dapat diedarkan oleh pemegang izin. tempat memproduksi dan pengedaran minuman beralkohol tradisional bab sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh peraturan bupati dan atau konsumen dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang yang ditunjuk. orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum tempat penjualan bab diperkenankan diminum tempat lain, selain tempat yang telah ditetapkan oleh wilayah pemungutan bab vii ama nan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tembus harus dibayarkan wilayah daerah penjualan minuman beralkohol diberikan. dan besarnya tarif bab masa retribusi dan saat retribusi terutang,empat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol. masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (dua belas) bulan. ssaat terulangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi bab viii daerah skr) atau dokumen lain yang dipersamakan. struktur dan besarnya tarif retribusi bab xii sia tata cara pemungutan penjualan minuman beralkohol oko distributor sub distributor sebesar rp. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. oko pengecer sebesar rp. retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau restoran sebesar rp. dokumen lain yang dipersamakan dan surat ketetapan retribusi daerah kurang safe sebesar rp. bayar tambahan marker). hotel sebesar rp. bab xiii meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau sanksitiap orang atau badan yang melanggar dan peraturan daerah sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: osaka koinnya dapat dianut pemeriksa buku buku, catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan setiap penjual yang tidak memiliki label stiker dapat dicabut siu nya.bab xiv catatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap tata cara pembayarmbayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 'ata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 'peraturan bupati.aman pengawasan dan pengendali'@pengawasan, pengendalian penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung ang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. jawabkan. terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker, akan disita penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum 'perundang undangan yang berlaku. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun bab xvi tentang hukum acara pidana. penyidikan bab xvii pend ketentuan pidana 'pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah diberi nan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana setiap pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud bidang retribusi daerah: dan wajib wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dan sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak (empat) kali atau laporan tersebut menjadi lengkap atau kelas: jumlah retribusi terutang. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada,j1 laba ka) pase daerah kabupaten wakatobi, par, ser sek aranda #rah kabupaten wakatobi tahun nomor: eka
|
pemerintah kabupaten wakatobi ia.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wakatobi, menimbang 'a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem pada sumber daya perairan laut kabupaten wakatobi, maka alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut dipandang perlu diatur pemakai# . kan wani polis tote republik indonesia tahun nomor undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lembaran negara nomor lingkungan hidupanalisis indonesia nomor mengenai dampak lingkungan lembaran negara republik bahan lembaran undang undang nomor tahun tentang pemkbeniukar: indonesia sea san tam kabupaten bombana, kabupaten wakatobi dan kabupaten negara republik indones kolaka utara provinsi sulawesi tenggara lembaran negara: peraturan daerah nomor tahun tentang pengujian republik indonesia tahun nomor tamiahiar kapal perikanan: membran negara rapih idaman manyar #a3 peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin undang undang nomor tahun tentang pembentukan usaha perikanan. peraturan perundangan lembaran: seckanan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wakatobiarar bupati wakatobi daerahan atau alat bantu: dengan undang undang nomor tahun: tentang menetapkan pemakaian alat tangkap perubahan kedua atas undang undang nomor tahun pengambilan hasil laut dalam wilayah perairan laut tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik kabupaten wakatobizona ketentuan umumpemerintah nomor tahun tentang usaha daerah adalah daerah kabupaten wakatobi, perikanan lembaran negara republik 'indonesia tahun indah kabupaten wakatobi: nomor tambahan lembaran negara republik indonesia pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten" nomor kepala daerah adalah bupati wakatobi: peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah dprd suaka alam dan kawasan pelestarian: alam lembaran negara kabupaten wakatobi, republik indonesia tahun name tambahan lah dinas kelautan dan perikanan kabupaten lembaran negara republik indonesia nomor dinas kelautan dan perikanan adala peraturan pemerintah nomor tetua tentang pengendalian pencemaran dan stay kerusakan laut jaring kepiting dan rajungan, sumber daya laut adalah unsur unsur dan non didalam perairan laut bagan tancap stationery lift net), yang secara keseluruhan membentuk ekosistem: bagan perahu mobile lift net): pencemaran sumber daya laut adalah mencampurnya sumber daya laut dan i drive in net): mahkluk hidup, zat, energi atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga murakami murakami drive sumber daya laut semakin berkurang atau tidak berfungsi sebagaimana payang dengan alat bantu rumpon seine net): seharusnya atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya, payang dengan alat bantu lampu seine net): kerusakan sumber daya laut adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya redi beach seine), laut yang dapat membahayakan kelestariannya yang menimbulkan gangguan soma dampak rosea redi botol (danish seine): sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekosistem laut: pukat tepi kramat, dodol cangkang datang poto kegiatan perikanan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh perorangan atau lampard dasar bottom lampard), badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan pukat udang: menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan komersil pula maupun untuk tujuan lain, jaring insang lingkar (circling gill net), hasil laut adalah sumber daya laut yang dimanfaatkan untuk kepentingan jaring gondrong jati lap (travel net): komersil dan kepentingan lainya, jaring insang tetap (bottom set girl net), alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dana (drift gill net): digunakan untuk mengambil hasil laut: m2. jaring insang hanyut ornamental fish): ing ias (encirclin alat bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang jaring kan ikan digunakan untuk membantu dalam upaya pengambilan hasil laut: soma' jaring gion (gion net), perairan laut kabupaten wakatobi adalah wilayah perairan laut kabupaten pukat cincin dengan alat bantu rumpon, wakatobi dengan luas kurang lebih mil dari daratan garis pantai). pukat cincin dengan alat bantu lampu: bab nai ine skipjack tuna), lang purse seine jenis jenis alat tangkap dan atau alat bantu pukat cincin cakalang nan pengambilan hasil laut pancing rawai dasar bottom long line), pancing rawai tuna tuna long line), is jenis alat tangkap meliputi boat pancing pole end line). seo wonder tangkai soda dari sodok push net), pancing tonda (troll line), songo skimming net): pancing ular hand line): ad tua fishing bubu portable fish pot), rumpon laut dalam dan pancing tuna deep sea agregat device pakaian drifting fish pot), hand), sebesar dalam guiding barru): tawi. togo ganda multiple tidal trap): g4. target nona semar pancing cumi cumi dan pancing layangnayany. termal bubu termal tidal trap): jenis alat bantu meliputi seo wonder tangkai soda dari sodok push net), sampan: songo skimming net): perahu: pakaian drifting fish pot), bahan peledak: sero besar dalam guiding barru): bahan berbahaya: togo ganda multiple tidal trap), racun: termal bubu termal (tidal trap), kompresor hooks dan alat selam lainya, jaring kepiting dan rajungan: bius: murakami murakami drive in net), selang kompresor: bagan tancap stationery lift net), linggis: bagan perahu mobile lift net), banco: payang, kapal motor: soma damper rosea red beach seine), kawat: pukat tepi kramat, dodol cangkang datang botol danish seine), rumpon: lampard dasar bottom lampard), seok, jaring insang. jarum suntik: jaring gondrong jati lap travel net): eigen: jaring lingkar, penyemprot: soma jaring gion (gion net), lampu penerang: pukat cincin dengan alat bantu rumpon, akustik: pukat cincin dengan alat bantu lampu, fish finder: pukat cincin cakalang (purse seine skipjack tuna): scuba. pancing rawai dasar (bottom long line), bab iii pancing tuna dan pancing rawaituna (tuna long line): pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu hate pancing (pole line): pengambilan hasil laut pancing tonda, pancing ulur, jenis jenis alat tangkap dan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam dan ef. lompat, yang dapat dipakai adalah sebagai berikut ab. hermnoresan selang kompresor, linggis: kawat.ilakukan juga oleh penyidik pegawai bantu linggis dan kawat sebagaimana dimaksud pada khusus negeri sipil ppn) lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya akan daerah padang lamun pada areal pasang surut. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. gunakan alat bantu kompresor dan selang kompresor sebagaimana melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil ppn) issue pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. sebagaimana dimaksud ini yang berwenang sebagai berikut menerima laporan atau pengaduan dari semarang tentang tindak pidana, nis alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut sebagaimana melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan dalam dan yang dilarang adalah pemeriksaan: wilayah perairan laut kabupaten wakatobi adalah bahan peledak seperti menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa 'opium dan potassium nitrat atau bom, bahan kimia, racun alami seperti tuba, tanda pengenal diri tersangka: kimia seperti potassium sianida, herbisida dan pestisida dan alat selam aya ya, jarum suntik, penyemprot, banco dan sejenisnya. mengambil sidik jari dan memotret seseorang terbang alat lainnya yang dianggap berpotensi merusak sumber daya laut kabupaten memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai atom. tersangka atau saksi, orang berperan aktif untuk menjaga dan melindungi ekosistem terumbu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan ing wilayah sekitarnya dalam perairan laut kabupaten wakatobi. pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bab bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan ketentuan pidanaasa event dal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. bela: moo jabarkan retro tip dian gaga pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dan atau denda paling banyak rp. lima juta rupiah) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana dimaksud pada ini adalah pelanggaran. pidana. ancaman pidana yang dimaksud pada ini tindakan yang sebabkan kerusakan ekosistem sumber daya laut ancam pidana sesuai bab vi: jan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan penutup bab pengawasan dan penyidiknya lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. kawasan oleh instansi terkait yang ditunjuk oleh bupati wakatobi. kawasan sebagaimana dimaksud dalam atas adalah pengawasan angka dan atau alat bantu dilaksanakan oleh instansjs. bit ris daerah kabupaten wakatobi, (ai ni, lan fa. jardin promo anji 'lembaran daerah kabupaten wakatobi tahun nomor sia alas pan sae ka:
|
pemerintah kabupaten wakatobi peraturan daerah kabupaten wakatobi|yen tai lembaran daerah kabupaten wakatobi nomor tahun seri aan aaa sana aan ana peraturan daerah kabupaten wakatobierah. mengingattentang undang undang nomor tahun tentang keuangan peraturan nomor tahun tentang negara lembaran negara republik indonesia tahun mak pidana lembaran negara republik (aa mencapai tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik muda indonesia nomor pena lam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan hun tentang een eta negara republik mobi tahun peraturan pee berperan negara republik nomor tambahan lembaran negara republik indonesia apek nomor tambahan lembaran negara nego kaba . republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan pemerintah nomor tahun peraturan perundang undangan lembaran negara republik keuangan bupati dan wakil bupati lem indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara medal publik indonesia tahun nomor tambahan republik indonesia nomor hata republik indonesia nomor pada undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan indah nomor tahun tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran peraturan republik indonesia tahun negara republik indonesia tahun nomor tambahan dash merana han lembaran negara republik indonesia lembaran negara republik indonesia nomor sabang fe, hun tentang retribusi median maa memorial maman pan pelan sea republik indonesia tahun republik indonesia tahun nomor tambahan daerah lembaran sega baran negara republik indonesia lembaran negara republik indonesia nomor nan undang undang nom ahun pemberi hun tentang kedudukan dasa tperihedlaa pagar papan jae tahun zona ban pimpinan dan anggota santa nomor tambahan, lembaran negara republik indonesia proto klan rakyat daerah lembaran negara dah nomor sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan perwakilan hun nomor tambahan lembaran neg undang undang nomor tahun tentang perubahan indonesia nomor sebagaimana telah diubah kedua atas undang undang nomor tahun tentang republik ong peraturan pemerintah nomor tahun pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia lap ang ketiga atas peraturan tahun nomor tambahan lembaran negara republik aan tahun tentang kedudukan et indonesia nomor keuangan pimpinan dan anggota perda hak indonesia undang undang nomor tahun tentang perimbangan daerah lembaran mag republik indonesia keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nomor tambahan lem lembaran negara republik indonesia tahun nomor nomor4712), tentang tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor lembaran nan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah pengelolaan keuangan pan nomor tambahan dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia negara republik ingus: nomor pan tahun nomor tambahan lembaran negara republik lembaran negara republik indonesia works indonesia nomor meminati tahun tentang organisasi peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar peraturan kop negara republik indonesia tahun akuntansi pemerintahan lembaran negara republik indonesia . perangkat tambahan lembaran negara republik tahun nomor tambahan lembaran negara republik nomor maesa mere san indonesia nomo tahun tentang urusan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pinjaman peraturan blah kewenangan pemerintah daerah daerah lembaran negara republik indonesia tahun pemerintahan lembaran daerah kabupaten wakatobi nomor tambahan lembaran negara republik indonesia kabupaten sakato nomor tahun omar tahun tentang susunan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana peraturan sekretariat daerah dan sekretariat perimbangan lembaran negara republik indonesia tahun organisasi wakilan rakyat daerah kabupaten wakatobi nomor tambahan lembaran negara republik indonesia ala merah kabupaten wakatobi tahun nomor nomor susunan tahun tentang peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem peraturan peng dinas daerah kabupaten wakatobi informasi keuangan daerah lembaran negara republik organisasi haa kuburan wakatobi tahun nomor indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara lembaran tentang susunan republik indonesia nomor peraturan daerah nomor ea. bappeda, penanaman ins at, peraturan pemerintah nomor tahun tentang hibah naga teknis daerah kabupaten wakatobi kepada daerah lembaran negara republik indonesia tahun modal dan kabupaten wakatobi tahun nomor nomor tambahan lembaran negara republik lembaran daerah hun tentang susunan saat peraturan. daerah tua santan polisi pamong praja haa dapat rja peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi wakatobi tahun nomor pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik lembaran der tentang susunan dar nomor" tahun tentang indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara peraturan daerah tan dan kelurahan kabupaten republik indonesia nomor organisasi dan tata sapa aan wakatobi tahun daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman nabe bela penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal nomor negeri nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri sebagaimana telah tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pedoman pengelola nama negeri nomor iba aturan peraturan pemerintah nomor tahun. tentang laporan diubah laa perubahan atas peraturan menteri keuangan dan kinerja instansi pemerintah lembaran negara tahun nomor tahun tentang pedoman pengelola republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negeri daerah: negara republik indonesia nomor keunjuan bersama dewa perwakilan rakyat daerah desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kabupaten wakatobiupati wakatojapan memutuskan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan. kegiatan yang meliputi daan uan daerah tentang pen perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan merah kelolaan keuangbab rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui ketentuan umum bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. peraturan daerah ini yang demak pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang karena daerah adalah kabupaten dimaksud dengan jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan paten wakatobi. keuangan daerah. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten wakatobi pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah bupati adalah bupati wakatobi obi. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan sekretaris kepala skpd yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan apbd dan ris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten wak bertindak sebagai bendahara umum daerah. wakatobi aah rakyat daerah yang pelanjut bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat bud adalah ppid yang lan rakyat daerah kabupaten wakatobi nya disebut dprd adalah dewan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. pemerintahan daerah adal jaba pendek pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan cite dan dewan ama peran dean eenerntahan oleh anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi skpd yang dipimpinnya. tugas tem dan ken aan dangan prinsip otonomi pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang lam undang undang dasar nagan stan indonesia. sebagaimana tea milik daerah. 'merah otonom, selanjutnya indonesia tahun kuasa bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat kuasa bud adalah mempunyai beta bas trah, adalah kesatuan masyarakat huk pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bud, ang aan umum son dan kepentingan bhaolupa nang mengatur dan mengurus kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan berdasarkan aspirasi masyarat harakat setempat menurut prak sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas ones harakat dalam sistem prakarsa negara kesatuan republik dan fungsi skpd. pejabat ketatausahaan keuangan skpd yang selanjutnya disingkat ppk skpd hama . adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada skpd. pejabat pelaksana teknik etnis pegiat pejabat pada unit kerja niatan yang selanjutnya isi rja skpd disingkat ppt suatu program sesuai dengan annee satu atau beberapa kenalan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka 3bendahara adalah setiap nanya, penyusunan apbd yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, ppid daerah menteri orang atau badan yang diberi dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. berharga aan pb. eba tank ban adan atas kebijakan umum apbd yang selanjutnya disingkat kua adalah dokumen yang bendahara penari memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang menyimpan, man iman adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mendasarinya untuk periode (satu) tahun. pendapatan damri daan menatausahakan, dan menerima, prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat pas keneiahara puan santan apbd pada skpd. merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan menyimpan membayar adalah pejabat fungsional yang ditunjuk kepada skpd untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rka skpd. an, nju ang untuk keperluan belanja dan mamperanogunpibmiakar rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya kpd. alam rangka pelaksanaan apbd afi disingkat rka skpd adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 'organisasi adalah unsur pada rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan skpd serta rencana pemerintah pembiayaan sebagai dasar pen usulan apbd. bupati dan merah yang ter pen aturan mak kerja perangkat daerah. terdiri dari dprd, bupati wakil rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah yang mahal peralatan daerah yang selanjutnya disingkat skpd selanjutnya disingkat rka ppid adalah rencana kerja dan anggaran dinas ahan daerah selaku pengguna anggaran adalah perangkat pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah pekan) selaku bendahara kerja pengelolaan keuangan daerah pak barang sadari opa daerah pada periatintah selanjutnya disingkat skpd kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai guna barang, yang juga melaksanakan mean selaku pengguna sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang abe pelaporan adalah unit pemerintahan san ansi iri sii anyattipatken menurut ketentuan kung atau lebih entitas penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan peran pertanggungjawaban berupa laporan ng undangan wajib tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna entitas akuntansi adalah unit pemerintah keuangan. melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian oleh karenanya wajib menyela tahan pengguna anggaran pengguna efisiensi alokasi dana. tangan untuk digabung selenggarakan akuntansi dan guna barang ngan pada entitas pelaporan menyusun laporan kegiatan multi tahunan (multi yeard) adalah suatu kegiatan yang secara teknis kerja adalah bagian dari skpd diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari (satu) gram. yang melaksanakan satu atau beberapa nana pembangunan jan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran jmd adalah dokumen men kenangan daerah yang selanjutnya disimak berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan mar untuk periode (lima) tahun. kat tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan bangunan tahunan daerah mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada perintah daerah selanjutnya diset tu) tahun rkd), adalah dokumen perencanaan mera kerja tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. iegerame ntuk periode a1. prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun pemerintah daerah yang selanjutnya isi anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan engan keputusan bupati dan dipimpin aing tapi adalah tim kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar sekretaris daerah yang penyusunan anggaran tahun berikutnya. fungsi adalah perwujudan dalam rangka 'an tugas pemerintahan diri gxa mencapai tujuan pembangunan bidang tertentu yang dilaksanakan pan urusan pemerintahan adalah signal. belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai kewajiban setiap fungsi fungsi pemberi pengurang nilai kekayaan bersih. tingkatan dan ata pemerintahan yang menjadi fungsi fungsi tersebut sari usulan pemerintahan untuk men hak dan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat pad adalah pendapatan yang melindungi, melayani, memberdayakan dan dadi kewenangannya dita maan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan program adalah peni ejanterakan masyarat perundang undangan. penjabaran kebijakan harakat. atau lebih kegiatan dengan aan skpd dalam bentuk upaya yang berisi sat dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan apai hasil yang terukur sesuai yang disediakan untuk saka yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan kegiatan adalah bagian daerah dalam.rangka pelaksanaan desentralisasi. program kerja pada skpd sebagai sah ang dilaksanakan oleh satu atau lebih dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan apbn yang program dan terdiri dari ari pencapaian sasaran lebih unit dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka orientasi untuk mendanai berupa personil (sub sekumpulan tindakan pengerahan sad pada suatu kebutuhan taman dalam rangka pelaksanaan dennis teknologi, dana atau saya manusia), barang modal toga daya balik yang gra tersebut sebagai masuk invasi dari beberapa atau ketemu masuk peralatan dan dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat dau adalah dana yang bersumber bentuk barang jasa (input) untuk menghasilkan kedua jenis sumber daya dari pendapatan apbn yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan sasa ran (output) dalam keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka ran (target) adalah hasil yang pelaksanaan desentralisasi. yang diharapkan dari suatu yang diharapkan dari suatu program kedua kegiatan. gram atau keluaran dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat dak adalah dana yang bersumber. hata ran (output) adalah barang atau dari pendapatan apbn yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan kanakan untuk mendukung jasa yang dihasilkan oleh segi untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan kebijakan. pencapaian sasaran dan tujuan seba pk. sesuai dengan prioritas nasional. dan (outcome) adalah segala sesuatu hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, kegiatan kegiatan dalam satu yang mencerminkan berfungsinya badan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah pusat, kas daerah adalah program. keluaran badan lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah untuk men kampung sta penyimpanan uang daerah yang dit atau dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak seluruh pengeluaran daerah penerimaan daerah dan bana oleh bupati perlu dibayar kembali ntu rekening kas umum membayar dana darurat adalah dana yang berasal dari apbn yang dialokasikan kepada yang ditentukan oleh adalah rekening tempat penyimpan daerah yang mengalami bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa. untu digunakan untuk membayar menampung seluruh pam age: daerah surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan ditetapkan. seluruh pengeluaran daerah pada aas dan belanja daerah. yang penerimaan daerah adalah uang yang masuk defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan pengeluaran daerah adalah kas daerah. belanja daerah. uan pendapatan daerah adal yang keluar dari kas daerah. pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali nilai kekayaan bersih alah hak pemerintah daerah yang diakui dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sebagai penambah semua transaksi sejumlah yang mengakibatkan para gan manfaat yang bernilai kap arah ima surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat spp adalah dokumen wajibkan untuk membayar kembali. nsemngga yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan piutang dae danjatau palapa jumat uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan nabila pembayaran. perjanjian atau akibat rah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai daerah surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat spp ls akibat lainnya yan lainnya berdasarkan peraturan perundangunda gai akibat adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan yang san. ngan atau pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau utang daerah adalah jumlah uang yang wajib surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, kewajiban pemerintah daerah yan sai dibayar pemerintah daerah dan atau peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh berau perundang undangan dag ian dengan uang berdasarkan ppt. san. rdasarka sebab lainnya yang surat permintaan pembayaran uang persediaan yang selanjutnya disingkat spp dana cadangan adalah dana yang disisi adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan memerlukan dana relatif besar yang tid untuk menampung kebutuhan yang uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (resolving) yang tidak dapat anggaran. tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun dilakukan dengan pembayaran langsung. investasi adalah surat pergi lang disingkat penggunaan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan yang lanjutnya disingkat bunga, deviden, royalti, manfaat akn bera amina manfaat ekonomis seperti spp gu adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk meningkatkan kemampuan pemerintah mar manfaat lainnya sehingga dapat permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan masyarakat. ntah dalam rangka pelayanan kepada pembayaran langsung. dokumen pelaksanaan surat pergi tambahan lanjut anggaran surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan yang lanjutnya disingkat dpa skpd jai kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat spp tu dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembiayaan yang digunakan sebagai dear memuat pendapatan, belanja dan permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan skpd yang anggaran. pelaksanaan anggaran oleh pengguna bersifat: mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran. langsung dan dokumen pelaksanaan anggaran pei lang peran, selanjutnya disingkat pcs pengelola keuangan" daerah yang surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat spm adalah dokumen yang pendapatan, pengelolaan keuangan dan umen pelaksanaan anggaran dinas digunakan diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk daerah. set daerah selaku bendahara umum penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd. dokumen pelaksanaan perubahan surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat spm ls adalah yang selanjutnya disingkat dpp skpd satuan kerja perangkat daerah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran anggaran pendapatan, belanja dan pembina asgokumen yang memuat perubahan untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd kepada pihak ketiga. laki yang angan perubahan anggaran oleh pengguna agra akan sebagai dasar surat perintah membayar uang persediaan yang selanjutnya disingkat spm uf anggaran kas adalah dokumen perkiraan adalah. dokumen yang. diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna: penerimaan dan perkiraan arus kas arus kas masuk yang bersumber dari anggaran untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd yang ketersediaan dana yang cukup guna digunakan untuk mengatur dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. santan surat penyediaan dana yang selanjutnya isi pbd setiap periode. surat perintah membayar ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat spm menyatakan tersedianya dana antik disingkat spd adalah dokumen yang adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna penerbitan spp. melaksanakan kegiatan sebagai dasar anggaran untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd yani nan enam dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. lakukan dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam surat perintah membayar tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat jasa yang dijual mah ada prinsip efisiensi dan produktivitas. spm tu adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa kegiatannya didasarkan pengguna anggaran untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd, bab karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah batas pagu uang persediaan yang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. bagian kesatu surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp2d adalah dokumen ruang lingkupkeuangan daerah meliputi dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari. ruang bea memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan untu barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban daerah dan apbd atau berasal dan perolehan lainnya yang sah. pin) daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dae area kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata bapa tagihan pihak ketiga, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. penerimaan daerah, pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengeluaran daerah, leh pihak lain berupa uang, surat badan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui kekayaan daerah yang dikelola sendiri dapat dinilai dengan uang, pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. utang, barang, serta hak hak lain yang dan koe berharga, piu ang dipisahkan pada perusahaan daerah, gar pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dprd termasuk kekayaan dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang: dan haknya kekayaan pihak lain yang ali kepentingan umum. dae pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang penyelenggaraan tugas pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan rencana program dengan ear esa kenyataan yang ada, daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi dae sistem akuntansi keuangan daerah yang selanjutnya disebut said adalah sistem pengelolaan kerang keuangan daerah: akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peningkatan ruang lingkup pengelolaan sea transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam: rangka mum pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan apbd sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. azas keuangan daerah: kelolaan sistem pengendalian internal keuangan daerah merupakan suatu proses yang kekuasaan peng berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga badan unit yang mempunyai struktur apbd: tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk nan apbd: menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai e. penyu dengan rencana dan peraturan perundang undangan. penetapan apbd: badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah skpd unit pelaksanaan dan perubahan apbd: kerja pada skpd dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk bukan keuangan bupati dan wakil bupati, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau kedua ketatausahaan keuangan daerah, akuntansi kesan gan daerah: serta nggungjawaban pelaksanaan apbd: efisien, bahwa pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu pengendalian defisit dan pen gunakan suri atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, surplus pengelolaan kas umum daerah: sena ekonomis, bahwa perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada pengelola piutang tingkat harga yang terendah, daerah: oo. pengelolaan transparan, bahwa prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk investasi daerah mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan pengelolaan barang mili daerah, milik daerah: pengelolaan dana cadangan: bertanggung jawab, bahwa perwujudan kewajiban seseorang untuk tr. pengelola mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan aan utang daerah: pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian pembina tujuan yang telah ditetapkan, dan pengawasan keuangan daerah: yang penyelesaian kerugian daerah: keadilan, bahwa keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya pengelolaan ah, dan dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan keuangan badan layanan yang obyektif, mum daerah. bagian kedua ii. kepatutan, bahwa tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan azas umum proporsional, manfaat untuk masyarakat, bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pengelolaan keuangan daerah adal pemenuhan kebutuhan masyarakat. adalah perencanaan, pelaksanaan, penalusahean, pelapor, kesan gan daerah. pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang undang searah dikelola secara tertib, taat pad diwujudkan dalam apbd yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. memperhatikan aafoowa tema (transparan dan undang: panai kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah keuangan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah daerah sebagaimana dimaksud dalam yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. tertib, bahwa keu yat dikelola secara tpy,bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu bab iii taat pada peran i bukti administrasi yang dapat dipertanggung yang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah perahu akan, harus berpedoman perundang undangan, bahwa pengelola bagian kesatu uan sap pada peraturan perundang undangan, olahan keuangan daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah text, bahwa pencapaian hasi itu hasil program yaitu dengan cara membandingkan keluaran deg target yang telah ditetapkan gan hasil, bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan' sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan aku coord kepala skpd selaku ppid: dan pengelola keuangan daerah, dimaksud pada mempunyai tugas koordinasi bidang kepala skpd selaku pejabat pengguna penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan apbd: ngga pelimpahan sebagian atau seluruh kedua 9garan pengguna barang daerah. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. aka pada intip pemisahan aib dimaksud pada penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd: yang menerima mengeluarkan ara yang memerintahkan pelimpahan kekuasaan seb ng. penyusunan perda apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban keputusan bupati bagaimana dimaksud pada ditetapkan den pan gea pemegang kekuasaan gan tugas tugas pejabat. perencana daerah, ppid. dan. pejabat. pengawas ian pengelolaan keuangan daerah: dan mempunyai kewenangan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada menetapkan kebiri penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban kebijakan tentang pelaksanaan apbd: pelaksanaan apbd. me, kebijakan tentang pengelolaan barang daerah: koordinasi sebagaimana dimaksud pada menetapkan menabung barang, memimpin tim anggaran demesiih daerah: masa pengguna menetapkan bere pan hua pengguna barang, menyiapkan pedoman pelaksanaan apbd: menetapkan pejabat yang wig bendahara pengeluaran, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah: mela merah, akan pemungutan penerimaan memberikan persetujuan pengesahan dpa skpd dpp skpd), tetapkan pejabat yang bertugas melekuk melaksanakan tugas tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya utang dan piutang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati. menetapkan pejabat yang bagian ketiga merah dan bertugas melakukan pengelolaan barang milik pejabat pengen keuangan daerah menetapkan pejabat memerintahkan pmb bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan neng kepala skpd selaku pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas koordinator koin menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah: uan tamat gan daerah menyusun rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd: sekretaris daerah pita lah selaku komedi cc. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan aga dalam keuangan daerah sebagaimana peraturan daerah, penyelangaanamtu bupati menyusun kena, dengan pan fungsinya melaksanakan fungsi bendahara umum daerah: pemberi koordinasi daerah. perintahkan daerah termasuk pengelolaan palapa menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban sekretaris daerah sepak pelaksanaan apbd, dan selaku komedi meja amino kantor pengelolaan keuangan daerah sebagaimana melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati, www . mengelola menatausahakan ppid dalam melaksanakan fungsinya selaku bud berwenang melaksanakan penempatan uang daerah dan meng menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd: investasi daerah: intan pejabat pengguna anggaran mengesahkan dpa skpd dpp skpd: melakukan pembayaran kraton beret tas beban rekening melakukan pengendalian pelaksanaan apbd: melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, bag petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan utang daerah. melaksanakan pemungutan pajak daerah: melakukan penagihan piutang aan tugasnya kepada ppid. menetapkan spd: kuasa bud bertanggung jawab atas pelaksana dimaksud pada dapat sebagaimana kelolaan menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pelimpahan wewenang selain dilingkungan satuan kerja peng pemerintah daerah: dilimpahkan kepada pejabat mai naa keuangan daerah. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah: kutuk pen ili menyajikan informasi keuangan daerah: dan dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan dapa nada j . melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang anhu sad tugas tugas sebagai berikut milik daerah. tangan perubahan apbd, menyusun rancangan apbd dan rancang ppid selaku bendahara umum daerah menunjuk pejabat dilingkungan satuan dalian pelaksanaan apbd, kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa bud. melakukan pence pada ppid. bertanggung. jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui cc, melaksanakan pemungutan pemberian jaminan atas nama pemerintah sekretaris daerah. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan aga tani dan pelaporan keuangan daerah: penunjukan kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan melaksanakan sistem aku dengan keputusan bupati. menyajikan informasi keuangan daerah, serta penghapusan barang kelolaan kuasa bud sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pedoman peng menyiapkan anggaran kas: milik daerah. bagian keempat menyiapkan spd: anggaran! pengguna barang tiap pejabat pengguna angg cc. menerbitkan sp2d: skpd yang menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah: kepala skpd dalah pengguna anggaran pengguna barang bag epa memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dipimpinnya. sebagaimana dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk: skpd selaku pejabat pengguna anggaran pengguna barang kepa mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd: dimaksud pada mempunyai tugas menyimpan uang daerah: menyusun rka skpd, menyusun dpa s skpd, melakukan badan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi melaksanakan anggaran beban anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ran skpd yang dipimpinnya: belanja: pelaku poinnya, kan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pam melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, ena ajaran: engan spm: saran: cc. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaka mengadakan ikatan perjanjian kerjasama anggaran yang telah ditetapkan ara bgi telah ditetapkan: engan pihak lain dalam batas menandatangani spm ls dan spm tu: enge diri orang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, mengelola bara sis skpd yang melaksanakan tugas tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan skpd yang ipin daerah kekayaan daerah yang menjadi kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. menyusun dan jadi tanggung jawab kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan keuangan skpd bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna mengawasi pelaksanaan anggaran skpd anya anggaran pengguna barang. ang dipimpin melaksanakan tugas tugas pengguna yang dipimpinnya: bagian keenam "pasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh besa pengguna barang lainnya pejabat pelaksana teknis kegiatan skpd bertanggung jawab atas pelaku sekretaris daerah pelaksanaan tugasnya kepada bupati bupati melalui pejabat pengguna anggaran pengguna barang dan kuasa pengguna ian anggaran kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan pejabat kuasa pengguna dapat menunjuk pejabat pada unit kerja skpd selaku ppt. uas pengguna barang pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pejabat pengguna berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, tugasnya saja aan anggaran pengguna barang dalam lokasi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. kewenangannya desa dapat karna paga ppt yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran pengguna barang anggaran kuasa pengguna barang kerja pada skpd selaku kuasa sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas pelaksanaan pelimpahan tugasnya kepada pengguna anggaran pengguna barang. bagian kew berdasarkan pertimbangan tingkatan sebagaimana tersebut pada ppt yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang yang dikelola, beban kerja daerah, besaran skpd, besaran mia sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas pelaksanaan pertimbangan objektif area si, kompetensi, rentang kendali ear tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang. pelimpahan sebagi ppt mempunyai tugas mencakup ditetapkan oleh aan kewenangan sebagaimana demak punyai tug pati atas usul kepala skpd. sud pada kegiatan. umen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran sebagaimana dim bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada persyaratan registrasi kegiatan maupun dekan ata ayat huruf pencak w adalah pejabatfungsional. admin undangan. ajaran yang ditetapkan sesuai mini rasi yang terkait dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun gan ketentuan perundang tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pembohongan bagian ketua dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas pejabat penatausah dai kegiatan pekerjaan penjualan, serta membuka rekening giro pos atau menyimpan keuangan skpd uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. untuk melaksanakan mrk dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian. kewenangannya kepada menetapkan pejabat yang dimuat dalam kuasa pengguna anggaran, bupati menetapkan bendahara penerima pembantu sebagai ppk s yang melaksanakan fungsi tata pemda. kepala skpd dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. ppk skpd sebagaimana gan pada skpd bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional meneliti dimaksud pada mempunyai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ppid selaku bud. ele tugas oleh spp ls pengadaan barang dan bupati atas usul ppid menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pengeluaran dan diketahui disetujui jasa yang disampaikan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada skpd yang kelengkapan spp up, spp jul oleh ppt, mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, tunjangan pns serta penghasilan gu, spp tu dan spp ls gaji bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan bantuan perundang undangan yang diajak yang ditetapkan sesuai de peminat una dgn, cc. melakukan verifikasi pp: bukan oleh bendahara pengeluaran bab menyiapkan spm: anggaran pendapatan dan belanja daerah mel sea. bagian kesatu yana verifikasi harian atas penerimaan: kene umur apbd .m laksanakan akuntansi skpd: dan menyiapkan ppk skpd laporan keuangan skpd. penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan idak boleh desentralisasi didanai dari apbd. pemungutan penari merangkap sebagai pei penerimaan negara daerah, bendahara ang bertugas melakuend sag delapan acara penerimaan dan bendahara penyusunan apbd sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada pengeluaran rkd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bupati atas usul ppid a17 tujuan bernegara. pengeluaran untuk melaksanakan tara bendahara penerimaan apbd mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi dan ngaran pada skpd. gas perbendaharaan dalam rangka pel pengawasan. sana, eaaaamseemgns fungsi tori kamis irigasi leslie antar alkana dimaksud dalam belanja daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan perkiraan beban belanja pada tahun menjadi dasar untuk melaksanakan mengandung arti pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adit dan merata agar relatif dapat fungsi yang bersangkutan. pendapatan dan dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam @rencanakan sebagai pemberian pelayanan umum. arti bahwa gimana dimaksud dalam merencanakan kegiatan daerah menjadi pedoman bani mengandung pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada adalah fungsi pada tahun yang bersangkutan. manajemen dalam pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang nasi alokasi sebagaimana demak bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. bahwa anggaran daerah maksud dalam kerja mengurangi penganut harus diarahkan untuk menciptakan ari uran apan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seal pemborosan sumber daya dalam menyusun apbd, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud fungsi distribusi sebagai onion, dalam harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya bahwa kebijakan ang mana dimaksud dalam penerimaan dalam jumlah yang cukup. kepatutan. ngaran daerah harus memperhatikan mengandung arti artikan rasa keadilan dan penganggaran untuk setiap pengeluaran apbd harus didukung dengan dasar fungsi stabilisasi sebagai hukum yang menandainya. bahwa gimana dimaksud dalam kan ngaran pemerintah daerah menjadi mengandung arti jumlah belanja yang dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk upayakan keseimbangan fundamental perikanan tau memelihara dan setiap jenis belanja, fungsi pengawasan lan daerah. sebagaimana arti bahwa angga dimaksud dalam penyelenggara pemarah menjadi pedoman untuk mena mengandung pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam apbd harus ditetapkan. daerah sesuai dengan ketentuan sia berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. elah seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan penerimaan secara bruto dalam apbd. daerah. merah terdiri dari pendapatan dae rah dan penerimaan pembiayaan salah pendapatan daerah sebagaimana demak apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa (satu) tahun pen dope terukur secara rasional yang pada merupakan anggaran terhitung mulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember. pendapat capai untuk setiap kelompok apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd setiap beban omer yang dianggarkan dalam apbd tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. ura penari perundang undangan. berdasarkan pada peraturan daerah tentang apbd merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk mera pembiayaan sebagaimana dimaksud: pad melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. bersangkutan maa perlu dibayar kembali baik pada adalah semua satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban apbd pada tahun tahun anggaran berikutnya, anggaran yang adalah mata uang rupiah. pasai bagian kedua pengeluaran bagian keju iri daerah. rah. terdiri dari belanja daerah dan. pengeluaran tembi struktur apbd layanan. struktur apbd merupakan satu kesatuan terdiri dari 'mw wyn dan dimaksud pada biaya sebagaimana diri. pendapatan daerah: pendapatan, tai keuangan daerah dengan kode persen berupa pada dihimpun belanja daerah: dan untuk tertib penganggaran, kode cc. pembiayaan daerah. (@) menjadi satu kesatuan yang disebut kode tik daerah serta keselarasan rishi struktur apbd sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan menurut untuk memenuhi kebutuhan rutan penambahan koeln relating urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab statistik keuangan negara, dimana dimaksud pada aya melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang aan objek pendapatan dan belanja daerah sebab undangan: diatur dengan peraturan bupatibagian ketiga ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. pendapatan daerah huruf pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bagaimana dimaksud dalam meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang pendapatan daerah sebab menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan dikelompokan atas tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. pendapatan asli daerah: belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi dana perimbangan: dan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas daerah yang sah. dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan lain lain pendapatan daerah diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. kepada pemerintah tangan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapatan asli daerah bertujuan memberikan kerena sesuai dengan potensi meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk untuk mendanai. pelaksanaan otonom memanfaatkan surplus. daerah sebagai perwujudan desentralisasi. jenis pendapatan yang terdiri iasslsii kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci atas menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan pajak daerah: rincian obyek pendapatan. ilusi daerah: belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci retribusi kayan daerah yang dipisahkan: dan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, hasil pengelolaan kekal jenis, obyek dan rincian obyek belanja:. lain lain pendapatan asli daerah yang sah. dimaksud pada ima pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci pajak daerah dan retribusi daerah aan buruk sesuai dengan undang menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan sar huruf dirinci kent bela rincian obyek pembiayaan. pajak daerah dan undang tentang paj ipi sebagaimana dimaksud urusan pemerintahan, organisasi dan atau program, kegiatan, kelompok, jenis, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sak pantai obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud pada mempunyai kode huruf dirinci menurut obyek pendar tersendiri. bagian laba bu. blank penyertaan modal pada perusahaan milik daerah bumi atas pen dan penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah bumn dana alokasi umum, dan cc. bagian laba ata dana alokasi khusus. kelompok usaha penyertaan modal pada perusak teman ssi masyarakat. aan milik swasta atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari pajak lain lain pendapatan asli daerah dan bukan pajak, tut disediakan untuk menganggarkan bagaimana dimaksud pada jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup kekayaan daerah ang pajak daerah, retribusi daerah heh yang tidak bagi hasil pajak, dan lain dipisahkan dirinci menurut obyek asil pengelolaan pendapatan yang antara bagi hasil bukan pajak. hasil penjualan kena map angsuranfcicilan: aan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau tea yen bni ala kosta pala jasa giro: giro, pajak bumi dan bangunan pbb): cc. dapatan bunga: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt): penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah: pajak penghasilan ph) dan serta orang pribadi penerimaan komisi, pot dalam negeri penjualan dan atau serangan ataupun bentuk lai nan lha lae amors pengadaan barang dan atau sebagai akibat dari dana bagi hasil yang bersumber dari bukan pajak sebagaimana dimaksud pada penerimaan keuntungan dari selisih pan anak huruf been bali sina isi nilai sang nilai tukar rupiah terhadap mata uang kehutanan, pendapatan denda atas keterlamb pertambangan umum, h. pemakan die atan pelaksanaan pekerjaan: enda pajak: perikanan, pam apalah denda retribusi: pertambangan minyak bumi, pen apalah hasil eksekusi atas jaminan: pertambangan gas bumi, pendapatan dari pengembali alian: pertambangan panas bumi. sya fasilitas sosial dan fasilitas umum: dana alokasi umum dau) sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pendapatan dari penyelam dana yang bersumber dari pendapatan apbn yang dialokasikan untuk mendanai pendapatan dari anggaran pendidikan dan pelatihan: kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. ari adan layanan umum daerah blue). jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. perampok pendapatan dana perimbangan dibagi (wb) dana alokasi khusus dak) sebagaimana dimaksud pada huruf adalah as: agi menurut jenis pendapatan yan dana yang bersumber dari pendapatan apbn dengan tujuan untuk membantu dana bagi hasil: pose mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan sanam prioritas nasional. atas air brunei nama kendaraan bermotor dan kendara jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan bagi hasil bea balik yang ditetapkan oleh pemerintah. band kaa), bermotor bbb): bagi hasil pajak bahan bakar kenderaan jabatan air bawah tanah dan air nan mati penanda kelompok lain lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang bagi hasil pajak pengambilan dan mencakup . permukaan. (3g hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga pasi yang dipisahkan, lain lain organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat perorangan dan lembaga kelolaan kekayaan daerah kas daerah, dana ikat: daerah, hasil peng transfer langsung uar negeri yang tidak mengikat asli daerah yang sah yang dera sah dianggarkan pada skpd. antara eran yan dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan tambangan dan lain lain pendapatan alih nilai tukar rupiah, akibat bencana alam: komisi, potongan, keuntungan pelatihan, hasil penjualan pama ta. atribusi daerah, kenegaraan pendidikan dan pemanfaatan atau cc. dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten: pendapatan dari penyu ana dak dipisahkan dan hasil pia penguasaan iba. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah: dan kekayaan nan ara daerah yang tidak php rta pendayagunaan pengguna barang dianggarkan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. pengguna anggaran p eem anta daerah kmendanai pelaksanaan urusan internasional, pemerintah, badan lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam daerah dipergunakan dalam rangka ten yang terdiri dari urusan wajib, bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan belanja dae ang menjadi kewenangan kabur bagian atau bidang tertentu pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. air lan urusan yang penanganannya dan pemerintah daerah atau urusan tara pem undangan. bersama undang un omdelrurn yang ditetapkan dengan ketentuan pada antar dimaksud pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam merupakan bantuan kenegaraan urusan kta beda kehidupan masyarakat yang tidak mengikat. tara alga melindungi dan sak rage diwujudkan dalam dag diario jiran daerah fasilitas hibah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam suatu naskah dalam upaya memenuhi sain kesehatan, fasilitas sosial dan perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. peningkatan senar bangtan sistem jaminan sosial. hibah sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai dengan naskah umum yang laya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ami perjanjian. peningkatan kualitas mara dalam pencapaian standar aan peraturan drink pemerintah daerah sesuai berdasarkan dana bagi hasil dari provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf perundang undangan. bersumber dari pajak daerah provinsi. bagaimana dimaksud dalam . ili jenis dana bagi hasil pajak daerah provinsi dirinci menurut objek pendapatan yang klasifikasi belanja menurut urusan bini belanda urusan pilihan. mencakup terdiri dari belanja uru bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air pkb kaa): klasifikasi belanja menu mencakup rut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pendidikan: kanan rpuntekaan. ie) klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada apes ati mencakup pekerjaan umum, pertanian: perumahan rakyat: yat, bh. kehutanan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan: pariwisata: perhubungan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup: perdagangan: pertanahan: industri, kependudukan dan catatan sipil, ih, ketransmigrasian. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau il. keluarga berencana dan kel bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan keluarga sejahtera, pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan sena dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut ketenagakerjaan: tki urusan wajib dan urusan pilihan. koperasi dan usaha kecil dan menengah: penta penanaman modalkebudayaan: r. ketemu pelayanan umum: muda ata arta raga, ih. ketertiban dan ketentraman: aturan otonomi saba ekonomi: pemerintahan umum ina silva perangkat daerah, kepegawaian dan tersandi keuangan daerah, lingkungan hidup: ketahanan pangan: perumahan dan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat dan desa: kesehatan, statistik: pariwisata dan budaya: xx. kearsipan: pendidikan, dan komunikasi dan informatika: dibakar berebut perlindungan sosial. klasifikasi belanja menu bantu lal, organisasi sebagai bantuan sosial: disesuaikan dengan susunan organisasi hamba abu dalam belanja bagi hasil: bantuan keuangan: dan kelima melanda tidak terduga. gasifikasi belanja menurut program dan segi ana disesuaikan dengan dalang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan menjadi belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya ngka sinkronisasi program dan ang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan program dan kegiatan ana hai peta pemerintah ketentuan perundang undangan. den maksud gan perkembangan dan kebutuhan daerah. padbelanja menurut kel ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dianggarkan dalam tenda. mpok belanja sebagaimana dimaksud dalam belanja pegawai. belanja tidak langsung: dan belanja langsung pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai nagari sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan kelompok belanja tidak langsung sebagaimana memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dprd telak belanja yang dianggarkan tidak pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. buana dag program dan kegiatan. secara langsung dengan persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada pan bean dimaksud pada huruf senja lima program dan kegiatan serta hasilnya. terkait secara langsung dengan pelaksanaan dna tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diberikan paragraf dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, belanja tidak langsunglompok belanja tidak ala tidak langsung sebagai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada dibagi menurut jenis belanja yang tera otr dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk belanja pegawai: menyelesaikan tugas tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. bungasubsidi, berada daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. hibah, pada diberikan asalkan kelangkaan profesi kepada pegawai an profesi sebagaimana memiliki keterampilan khusus nmr negeri sipil yang dalam mengemban tamba esai penghasilan berdasarkan prestasi kerja belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk tinggi ala kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada inovasi. yang memiliki prestasi kerja yang pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan tebakan penghasilan berdasarkan perti organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. ima arti protege eng lema has dalam rangka penangan objektif lainnya sebagaimana belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan rian uang makan. kesejahteraan umum pegawai keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan bupati. kriteria pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat teria pemberian tambahan penghasil melarikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam ditetapkan dengan peraturan bupati, sebagaimana dimaksud dalam memutar perundang undangan. belanja bunga seb damai sebagaimana menganggarkan pembayaran masa dalam huruf digunakan hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan opa outstanding) berdasar yang dihitung atas kewajiban fokus benang ren taiga pen trans daerah. eng yes lanjutan pink utan gah dan jangka panjang. pinjaman jangka pendek, tensisubsidi sebagaimana hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan menganggarkan bantuan iya perak sug kama huruf digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. arga ike untu jual produksi jasa yang dihasilkan pra peru sapaan lembaga tertentu agar (di hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk perusahaan lembaga tertentu sebagai jangkau oleh masyarakat banyak. meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara perusahaan lembaga yang bagaimana dimaksud pada fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. masyarakat. menghasilkan produk atau jasa pelayan) umum perusahaan lembu aga penari harus terlebih hun dana.p anja subsidi sebagaimana dimaksud belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam bersifat bantuan audit kesan audit keuangan. pada yang tidak mengikattidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus dengan ket gan sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian bantuan peraturan perundang undangan, dilakukan oleh bpk sesuai noah daerah. ala siak sebagai pertanggungjawaban pelaksana hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan pertanggung dimaksud pada apbd, penerima subsidi bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan jawaban penggunaan dana subsidi wajib menyampaikan laporan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang belanja subsidi sebagaimana dimaksud kepada bupati penyelenggaraan pemerintahan daerah. apbd an, usahakan lembaga penerima dianggarkan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada sekurang ditanak atau perubahan apbd yang alam peraturan daerah tentang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah gran dalam peraturan bupati. aturan pelaksanaannya lebih lanjut yang yang dihibahkan. seni huruf adalah mana dimaksud dalam bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk belanja tidak terduga peta rba tidak biasa dan tidak diharapkan berulang menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam belanja untuk kegiatan bandana san dan bencana sosial yang tidak dah bahan bentuk uang dan atau barang kelompok anggota masyarakat dan partai politik. berpori gap darurat, termasuk pengembalian atas lele dan ditutup. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan secara selektif, tidak daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup itu ntuk terus menerus tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya pang sifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada yai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan kegiatan yang bersifat jiwa rangka pencegahan gangguan bra): kat paha lan wabah pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentuan bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus tidak mengikat diartikan drh aeyarskat daerah. sebelumnya yang bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap kelebihan penerimaan daerah tahun tahun ses bala aun anggaran. bagaimana dimaksud pada harus didukung deng khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan syah yang sah. perundang undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. akan pada belanja pegawai sebagaimana dimaksud lamo merah belanja bagi hasi sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk: belanja organisasi berkenaan sesuai dengan belanja menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, arka kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan belanja keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana hirta pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan hasil, belanja bantuan huruf huruf huruf huruf dan huruf ketentuan perundang undangan. dalam huruf huruf see dapat dianggarkan pada belanja paragraf bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan belanja langsung dan kepada pemerintah daerah dalam lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dala daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan kelompok belanja langsung jenis belanja yang terdiri dari keuangan. huruf dibagi menurut jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada belanja pegawai, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah belanja barang dan jasa, dan daerah pemerintah desa penerima bantuan. dal modal. bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada . belanja peruntukan dan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan bupati. huruf digunakan untuk uru pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada dapat belanja pegawai sebagaimana dimaksud har mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam apbd atau anggaran melaksanakan program dan kegiatan pemberi pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. ian kelima belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada mencakup pengeluaran india) apbd honorarium upah, uang lembur dan belanja beasiswa, kursus, pelatihan, sosialisasi urp serta bimbingan teknis. belanja daerah linen tara anggaran pendapatan agro laa beliau antar fisik apbd. belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan mengakibatkan terjadinya surplus atau defimerah diperkirakan lebih daerah surplus apbd terjadi apabila anggaran pendapatan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada mencakup belanja besar dari anggaran belanja daerah. kan untuk pembayaran pokok utang, barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan hal apbd diperkirakan surplus, utama pinjaman kepada pemerintah kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah gedung gudang parkir, dalam pemerintah daerah, pemberian. sera peningkatan jaminan sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, perintah daerah lain dan atau medan makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian pusat puri khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan sosial. angkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud sulit pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain lain pengadaan pendanaan belanja pening aga ram dan kegiatan pelayanan dasar barang jasa dan belanja lainnya yang sejenis. diwujudkan mala ntuk tari secara fungsional terkait dengan dianggarkan eta program dan kegiatan tersebut. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk diperkirakan lebih pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang bila anggaran pendapatan daerah tipe mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam defisit anggaran terjadi ala merah kegiatan pemerintahan. kecil dari anggaran belanja daerah. ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit isi, ditata aran nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada yang dianggarkan dalam hal apbd diperkirakan mahap dari sisa lebih perhitungan dalam belanja modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja tersebut yang diantaranya hara dana cadangan, hasil raa pemberian yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap tahun anggaran sebelumnya, pinjaman dan penerimaan kem digunakan daerah yang dipisahkan, penerimaan pink penerimaan piutang. bupati menetapkan batas minimal kapasitas (capabilization threshold) sebagai pinjaman atau bagian keenam dasar pembebanan belanja modal. pembiayaan daerah diri dari belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta mana dimaksud dalam huruf cte belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah pembiayaan daerah sebagaimana keluaran pembiayaan. dianggarkan pada belanja skpd berkenaan. penerimaan pembiayaan dan peng sal mencakup penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pas pen sisa lebih terhitung gan anggaran tahun ngaran pencairan dana cadangan: sebelumnya lpa): paragraf hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: maan penerimaan pinjaman daerah: penerima kembali pemberian pinjaman: dan (nw pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan penerimaan piutang daerah. yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus sepenuhnya dibebankan dalam pengeluaran pembina satu tahun anggaran. pembentuk, mang dimaksud dalam mencakup pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan ngan, dengan peraturan daerah. penyerta sertaan modal (investasi) pemerintah daerah: peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mencakup penetapan cc. pembayaran pokok utang: dan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang pemberian pinjaman daerah dibiayai dari dana cadangan tersebut. mbiayaan neto merusak peraturan daerah tentang apbd. selisih pengeluaran pembiayaan. selisih antara penerimaan pembiayaan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan jumlah pembiayaan angan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati bersamaan dengan kan aan neto harus dapat menutup defisit anggaran penetapan rancangan peraturan daerah tentang apbd. (g)sisa lebih terhitung paragraf khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk gan anggaran tahun anggaran saum si: pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan. nya pantura) pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk lpa sebagai menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan karisagan pang sam dalam huruf rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. penerimaan lain lain pendaratan aan dana perimbangan ranah jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada yaitu sesuai lea hak penghematan belanja, kewalahan han sah, penampakan bererinaa dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan mak ketiga sampai dengan pembentukan dana cadangan berkenaan. jutapenggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. ini bunga dan biaya lain paragraf pembayaran kembali pinjaman jai berkenaan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan salurannya harus dilunasi dalam mana dimaksud pada huruf sebagai tahun anggaran jaman daerah dalam jangka ang maupun pokok pinjaman, bunga berupa pinjaman yan ihi sisa jabatan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam dan kewajiban bling: mmg waktu yang tidak melebihi sisa jaba huruf digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan dan biaya lain harus dilan perusahaan milik daerah bumi dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang bupati, dimaksud pada huruf merupakan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah yan jangka panjang sebagaimana dima satu tahun anggaran dan kewajiban daerah. mati dalam jangka waktu lebih dari bunga dan biaya lain pinjaman daerah dalam ang meliputi pokok pinjaman, ratan paragraf bayaran kembali pinjaman yang berikutnya sesuai dengan persia penerimaan pinjaman daerah dilunasi pada tahun tahun anggaran perjanjian pinjaman yang bersangkutan. pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan dimaksud dalam memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan jangka pendek sebagaimana arus kas selama satu tahun pinjaman jang tutup kekurangan daerah, dipergunakan hanya untuk pinjaman daerah bersumber dari anggaran. sud dalam tanah pusat bar gunakan untuk membiayai penyediaan aa. kiper pemerintah daerah lain: sad ssiikaan penerimaan. maksud dalam lembaga keuangan bank: pinjaman' jangka panjang sebagaimana dimakan menghasilkan penerimaan. lembaga keuangan bukan bank: dipergunakan untuk membiayai proyek inv sebagaimana dimaksud pada jang menengah dan jangka pan mengantar wedi mendapatkan persetujuan dprdasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada iib memenuhi persyaratan huruf berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. dalam melakukan pinjaman, daerah wajib akan ditarik wak ini daerah ditambah jumlah pinjaman yang umum apbd jumlah sisa pinjaman per seratus) dari jumlah penerimaan melebihi (tujuh jenis pinjaman daerah terdiri atas tahun sebelumnya: mengembalikan pinjaman keuangan daerah untuk pinjaman jangka pendek: bh. memenuhi rasio kemampuan emak pemerintah pinjaman jangka menengah, yang ditetapkan oleh akan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pinjaman jangka panjang. tidak mempunyai tunggu pemerintah pusatsatu tahun anggaran dan kewajiban paragraf pemberian pinjaman daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera kanan sebagaimana dimaksud dalam diperjualbelikan dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko tea men aku menganggarkan pinjaman yang diberikan huruf rendah serta dimiliki selama kurang dari (dua belas) bulan. rene bia daerah lainnya. sererintan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada mencakup deposito buru ngan daerah sebagaimana dimaksud dalam berjangka waktu (tiga) bulan sampai dengan (dua belas) bulan yang dapat penerimaan untuk menganggarkan penerimaan ninja asal diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara sun), sertifikat anggaran bak penelitan obligasi daerah yang akan serah termasuk mank indonesia sbi) dan surat perbendaharaan negara spn). penerimaan fana tahun investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi kembali pemberian pinjaman sebagai yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari (dua belas) bulan yang terdiri dari dan kar digunakan untuk ken bebe dalam investasi permanen dan non permanen. lainnya. diberikan kepada pemerintah pusat dawet pertaiolah mana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada antara lain surat pemberian pini berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal juan dprd. yat wajib mendapaterima paragraf investasi permanen sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk dimiliki aan piutang daeraherimaan piut penggunausahaan pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada digunakan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam mum dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pihak ketiga. menganggarkan penerimaan yang bersumber huruf pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan pemerintah penerimaan piutang daerah dari ena sal kepada masyarakat. bukan despite dan dewan lain, lembaga keuangan bank, pembagi nba investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk piutang lainnya. bapainvasi paragraf disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan pemberdayaan masyarakat pemerintah daerahsebagai investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah digunakan untuk mengelola dimaksud dalam huruf yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam dalam jangka pendek maupun ang penjemrintah daerah yang diinvestasikan baik baya nata penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan 'peraturan perundang undangan. investasi pemerintah daerah sebagai bagian kedelapan again dasar dalam pengeluaran pembiayaan. gimana dimaksud dalam dianggarkan pgn divestasi pemerintah daerah jani tea dianggarkan dalam penerimaan pembina hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. aan pada pemerintah daerah dapat mencari sumber sumber pembiayaan lain melalui peter smua pasrah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip damai pembiayaan pada jenis penyerta anggaran yang timbul akibat dari kerjasama bagaimana dimaksud pada aya (investasi) pemerintah daerah. penyewaan modal dicantumkan dalam apbd. kedetadma hasi investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok bagian kesembilan dipisahkan. pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang kode rekening penganggaran paragraf pembayaran pokok utalag utang sebagaimana dimaksud dalam huruf penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan dihitung air mb. pembayaran kewajiban atas pokok utang yang kode akun pembiayaan. ian pin panjang. jian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka setiap program, kegiatan dan kelompok, jenis, objek serta rincian objek yang sima dicantumkan dalam apbd menggunakan kode program, kode kegiatan dan kode bagian ketujuh kelompok, kode jenis, kode objek serta kode rincian objek. negara ngaran multi tahunanmerintah daerah dengan persegi set anggaran multi tahunan patas wang dprd dapat menyelenggarakan kegiatan alokasi anggaran untuk segi mulai dari niatan sebagaimana dimaksud pada urutan susunan kode rekening apbd dimulai dari kode urusan pemerintahan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap batu membakar daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode pelaksanaannya. anggaran selama ban kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek. mekanisme alokasi ngaran dan pelaksanaan kegiatan multi susunan kode rekening apbd sebagaimana dimaksud pada diatur dan dengan peraturan bupati. tahunan ditetapkan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab penyusunan rancangan apbd kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan bagian kesatu prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan azas umum peraturan perundang undangan. penyelenggaraan urusan pemberi jami intensi rkd disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, dan atas beban apbd. perintahkan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari penganggaran, presi ban dan pengawasan. penyusunan rkd diselesaikan paling lambat akhir bulan mei sebelum tahun seluruh penerimaan anggaran berkenaan. pengeluaran pemberi uang, barang dan atau jasa pada perintahkan daerah baik dalam bentuk rkd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. dianggarkan pada tahun anggaran yang alam apbd. yang berkenaan harus dengan tata cara penyusunan rkd sebagaimana dimaksud pada berpedoman ngaran penerimaan ada peraturan perundang undangan. penganggaran, pengeluaran apbd harus memiliki dasar hukum bagian ketiga anggara kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemberi gimana ditetapkan dalam peraturan femurdanandangan pemerintahan jalan bupati menyusun rancangan kua dan rancangan pas berdasarkan rkd dan apbd merupakan rencana keuangan tah pedoman penyusunan apbd yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun. nan nana oleh dprd dan ditetapkan dengan peraturan daerah, perintahkan daerah yang disetujui pedoman penyusunan apbd sebagaimana dimaksud pada memuat antara lain bagian kedua rencana kerja pemerintahan daerah pakpak darat memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam prinsip dan kebijakan penyusunan apbd tahun anggaran berkenaan, rangka pemerintah hana pencapaiannya tujuan pembangunan nasional, teknis penyusunan apbd, dan red setau yang merupakan dasar penyusunan apbd hal hal khusus lainnya bagaimana dimaksud pada den yat merupakan pen dengan menggunakan than dat rencana koa (en) krb gam pada rencana rkd sebagaimana dimaksud raja rendah, dalam menyusun rancangan kua dan rancangan pas sebagaimana dimaksud daerah, prioritas emban ara memuat rancangan kerangka ekonomi dalam bupati dibantu oleh tapi yang dipimpin oleh sekretaris dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan daerah, rencana kerja yang terukur asia provinsi dan kabupaten dengan mendorong pemerintah, pemerintah rancangan kua dan rancangan pas yang telah disusun sebagaimana dimaksud pasi masyarakat.tata cara penyusunan kua dan pas sebagai berpedoman pada peraturan perundang undangan dimaksud pada bagian keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd apbd, kebijakan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan pembiayaan wal pen rapatan daerah, kebijakan belanja daerah kebijakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam strategi pencapaiannya. tapi menyiapkan rancangan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan aah pee sebagaimana dimaksud pada memuat langkah rka skpd sebagai acuan kepala skpd dalam menyusun rka skpd. grit dalam mencapai target. granrancangan pas sebagaimana dimaksud prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait: aks tahapan sebagai berikut dalam disusun dengan alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program kegiatan skpd, menentukan skala prioritas pembangunan daerah: cc. batas waktu penyampaian rka skpd kepada ppid, menentukan prioritas program untuk masing masing urusan: dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi kua, pas, kode rekening menyusun plafon anggaran segment urusan: apbd, format rka skpd analisa standar belanja dan standar satuan harga, enta ing masi naa untuk masing masing program' kegiatan. surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan rka skpd sebagaimana pasa! dimaksud pada ditetapkan paling lambat awal bulan agustus tahun rancangan kua dan rancang anggaran berjalan. pas disampaikan bupati kepa agamanya dimaksud dalam berdasarkan pedoman penyusunan rka skpd sebagaimana dimaksud pada tahun upa berjalan untuk dibahas dalam mba kepala skpd menyusun rka skpd. ngaran berikutnya. uluan rapid lembah rka skpd disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran pembahasan sebagaimana dimaksud jangka. menengah daerah, prakiraan maju, penganggaran terpadu dan badan anggaran dprd. pada dilakukan oleh tapi bersama penganggaran berdasarkan prestasi kerja. rancangan kua dan rancangan pendekatan jangka daerah sebagai pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana aan selanjutnya tama mania sebegakmtan dimaksud dimaksud pada dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. ulan juli paling lamb uli tahun anggaran berjalan. akhirkuat berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. ditanda telah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yan pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada dilakukan dai sama antara bupati dengan pimpinan dprd. dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, alam hal bupati berhalangan belanja dan pembiayaan dilingkungan skpd untuk menghasilkan dokumen rencana yang bersangkutan diberi wewenang untuk menang tangani maan kua pejabat yang kerja dan anggaran. dalam hal bupati berhalangan tetap, penandatangan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada pas dilakukan oleh penjabat yang turut aan nota kesepakatan kua dan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pejabat yang berwenang.nyusunan rka skpd berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam memuat kelompok belanja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ramadan analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal tidak langsung dan belanja langsung yang masing masing diuraikan jenis, peran obyek dan rincian obyek belanja. indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada adalah ukuran keberhasilan kelompok dari rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada memuat kelompok yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit apbd dan indikator sebagaimana dimaksud pada meliputi masukan, keluaran dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus apbd yang hasil. masing masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayainformasi seti rka skpd sebagaimana dimaksud dalam juga memuat info pelaksanaan dari setiap programa kegiatan. tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja target kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil yang yang akan dicapai dari program dan kegiatan. diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada memuat analisa standar belanja sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi organisasi. kegiatan, organisasi sebagaimana dimaksud pada memuat nama organisasi atau standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada merupakan harga nama skpd selaku pengguna anggaran pengguna barang. maria yang dera asah yang ditetapkan dengan prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tara wal indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja. tandaprogram sebagaimana dimaksud pada memuat nama program yang merupakan urusan wajib daerah. dilaksanakan skpd dalam tahun anggaran berkenaan. tolak ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan ukuran kegiatan sebagaimana dimaksud pada aya memuat nenek kegiatan yang ana prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan dilaksanakan skpd dalam tahun anggaran berkenaan.pada skpd disusun rka skpd dan rka ppid. objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun kul berikutnya. rka skpd memuat program kegiatan yang dilaksanakan oleh ppid selaku skpd. rencana pendapatan sebagaimana dimaksud padarka ppid digunakan untuk menampung penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana rancangan peraturan daerah tentang apbd sebagaimana dimaksud pada perimbangan serta lain lain penerimaan yang sah: sebelum disampaikan kepada dprd disosialisasikan kepada masyarakat. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanda sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang apbd sebagaimana dimaksud bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga: naacc. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. yang direncanakan. mekanisme dan tata cara penyusunan rka skpd rka ppid ing kode rekening penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang apbd dilaksanakan oleh dia latar lebih lanjut dengan peraturan bupati. sekretaris daerah. bagian kelima penyiapan perda apbdrka skpd yang telah disusun oleh skpd disampaikan kepada ppid untuk dilengkapi dengan lampiran terdiri dari dibahas lebih lanjut oleh tapi. pembawa lah tapin ringkasan apbd: perbatasan oleh tai sebagaimana dimaksud nada silakan dansa mebel aah bagaimana dimaksud pada dilakukan untuk ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: rincian organisasi, pendapatan, kesesuaian rka skpd dengan kua, pas, perkiraan maju pada rka skpd ansar lisan "pemerintahan daerah pona tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya: kesesuaian sam rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, satu ana anggaran dengan standar analisa belanja dan standar program dan kegiatan: cc. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yan maan rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusanemerintahan daerah dari fungsi dalam enak rangpalata dik: proyeksi prawira pong untk tahun anggaran berikutnya, daftar jumlah pegawai pertolongan dan berjabatan: sinkronisasi program doa tana kegiatan antar rka skpd. daftar piutang daerah: alam hal hasil pembahasan rka skpd terdapat ketidaksesuaian dimaksud pada kepala skpd melakukan penyu meera daftar penyertaan modal kasasi) daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: rka s yang telah disempurnakan oleh kepala skpd disampaikan kepada daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lain, ppid sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran apbd. dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: rancangan peraturan daerah tentang apbd yang telah disusun oleh pejabat daftar dana cadangan daerah: dan pengelola keuangan daerah disampaikan kepada bupati. na. daftar pinjaman daerah. bab atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada bupati penetapan apbd menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran apbd. bagian kesatu penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentangpengeluaran setinggi tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan dimaksud pada dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti persetujuan bersama. belanja pegawai, belanja layanan jasa dan keperluan kantor sehari hari. penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada disertai dengan nota keu untuk peraturan daerah tentang apbd, bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam setinggi tingginya sebesar angka apbd tahun anggaran sebelumnya untuk disesuaikan dengan tata tertib dprd. membiayai keperluan setiap bulan. pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan pengeluaran setinggi tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana apbd dengan kua dan pas. dimaksud pada diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd, dprd dapat belanja yang bersifat wajib. meminta rka skpd berkenaan dengan program kegiatan tertentu. belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh dokumen persetujuan bersama antara bupati dan dprd. persetujuan bersama antara bupati dan dprd terhadap rancangan peraturan jasa yang pegbupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dalam hal bupati dan atau pimpinan dprd berhalangan tetap, maka pejabat yang setelah peraturan bupati tentang apbd tahun peranan ditetapkan.selamatan dari pengeluaran setinggi tingginya sebagaimana ditetapkan dalam daftar dana cadangan daerah: dan dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan undangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang daftar pinjaman daerah. ditetapkan dalam undang undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga bagian kedua pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali 'pemerintah daerahdaerah tentang apbd yang telah disetujui bersama dprd dirwakenat mes ta) dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran apbd sebelum ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang apbd sebagaimana dimaksud pada aya oleh bupati paling lama (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur. dievaluasi, pengesahan rancangan peraturan bupati tentang apbd sebagaimana dimaksud penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pada ditetapkan dengan keputusan, gubernur. basi dimaksud pada persetujuan bersama 4ntara pemerintah daerah dan dprd terhadap rancangan peraturan bupati tentang apbd sebagaimana dimaksud rancangan peraturan daerah tentang apbd: dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari dan pas kat dera ang disepakati antara bupati dan pimpinan dprd: ringkasan apbd: imp ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: terlarang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah rincian apbd menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan haa aan tag keuangan dan pidato bupati perihal penyampaian pengantar nota iis jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan keuangan pada sidang dprd. evaluasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menciptakan melapilala pena menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara pendiam gan ker at, kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan apbd tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan dan atau peraturan daerah lainnya. negara, untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada daftar jumlah pegawai pertolongan dan berjabatan, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten yang terkait. daftar piutang daerahdaftar penyertaan modal (investasi) daerah, terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lain,laki peraturan penetapan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati fana tara panah sapa mena rancangan dimaksud menjadi peraturan tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling peran dan asa lambat tanggal desember tahun anggaran sebelumnya. dalmenjabarkan apbd tidak dalam hal bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat pelaksana tugas bupati yang tinggi, bupati bersama dprd melakukan penyempurnaan paling lama (tujuh) hari aka ruu daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. penjabaran bupati menyampaikan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupatitentang penjabaran apbd kepada gubernur paling lambat (tujuh) hari kerja bupati tentang penjabaran apbd menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, setelah ditetapkan. gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud untuk memenuhi asas transparansi, bupati wajib menginformasikan substansi sekaligus menyatakan berlakunya pagu apbd tahun sebelumnya. peraturan daerah tentang apbd kepada masyarakat yang telah diundangkan pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan berlakunya dalam lembaran daerah. pagu apbd tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan bab vii dengan peraturan gubernur. kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati paling lama (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara diberikan bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah hak hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan selanjutnya dprd bersama bupati mencabut peraturan daerah dimaksud. perundang undangan yang berlaku. pencabutan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan bupati diberikan biaya penunjang operasional untuk menunjang kegiatan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang apbd. operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pelaksanaan pengeluaran atas pagu apbd tahun sebelumnya sebagaimana perlindungan masyarakat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan bupati.evaluasi rancangan peraturan dan damkar papaya dan akuntabel. bupati tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam pasa aya pemadaman hanja menteri tajam negeribagian ketigabagian kesatu azas umum pelaksanaan apbd asasemua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd.nan dna atm mam penerimaan skpd dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, dpa skpd memuat program kegiatan yang dilaksanakan oleh ppid selaku skpd, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan. dpa ppid digunakan untuk menampung jumlah belanja yang dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana setiap pengeluaran belanja. perimbangan dan lain lain penerimaan yang sah: pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam apbd. bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga: pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan jika dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.mekanisme dan tata cara penyusunan dpa skpd dan dpa ppid ditetapkan kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan saluran bupati dengan peraturan perundang undangan. setiap skpd dilarang beban anggaran daerahuntuk tapi melakukan verifikasi rancangan dpa skpd bersama sama dengan kepala tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam skpd paling lama (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan bupati pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, tentang penjabaran apbd. efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ppid bagian kedua mengesahkan rancangan dpa skpd dengan persetujuan sekretaris daerah. dokumen pelaksanaan anggaran skpd dpa skpd yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paragraf. kepada kepala skpd, satuan kerja pengawasan daerah dan badan pemeriksa penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran skpdpkb paling lama (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang apbd barang. ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala skpd agar menyusun paragrafkepala skpd berdasarkan rancangan dpa skpd menyusun rancangan anggaran pendapatan yang diperkirakan. kas skpd. kepala skpd menyerahkan rancangan dpa skpd kepada ppid paling lama nih rancangan anggaran kas skpd sebagaimana dimaksud pada (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid selaku bud bersamaan dengan rancangan dpa gkps. pembahasan rancangan anggaran kas skpd dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan dpa skpdpid selaku bud menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna laki apa untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun tahun ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran pengeluaran sesuai sebelumnya dibebankan pada belanda tidak terduga dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam dpa skpd yang telah disahkan. pengembalian sebagaimana dimaksud pada dan harus didukung anggaran kas sebagaimana dimaksud pada memuat perkiraan arus kas dengan bukti yang lengkap dan sah.semua pendapatan dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam (laksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan peraturan bupati. daerah bagian ketiga bagian keempat pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pelaksanaan anggaran belanja daerah semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan setiap pengeluaran belanja atas beban apbd harus didukung dengan bukti yang tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. lengkap dan sah. setiap pendapatsetiap skpd yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban apbd tidak dapat dilakukan sebelum pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. rancangan peraturan daerah tentang apbd ditetapkan dan ditempatkan dalam bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya rekening lembaran daerah. kas umum daerah selambat lambatnya dalam waktu (satu) hari kerja. pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk untuk skpd dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan daerah.komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun peraturan daerah ini.pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. persetujuan bupati dan atau pejabat yang tunjuk. aaaaaa attuk kelancaran agung tugas skpd, kepada pengguna anggarankuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang tersedia tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bendahara ang persediaan (up) yang dikelola oleh bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam bagian kelima peraturan bupati. pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam apbd. paragraf pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun sebelumnyabila tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran arabi isasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan realisasi belanja ngaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada atas persetujuan yang diatur berdasarkan peraturan bupati. isi sumber pembiayaan untuk untuk pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, penerimaan bantuan agar belanja langsung, untu manasi pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada bupati. kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam apbd pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mendanai penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial yang didasarkan pada dpa skpd yang telah disahkan kembali oleh ppid menjadi dpa tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk lanjutan skpd (deal skpd) tahun anggaran berikutnya. ega dengan kena tahun tahun sebelumnya yang beban belanja langsungperaturan bupati sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada menjadi dpa lanjutan skpd (deal skpd) tahun anggaran berikutnya. dprd paling lambat (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. (b)bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan ph) dan pajak lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan, inminah aas pang deal skpd dapat disahkan setelah terlebih dahulu ank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan pengujian undang undangan.sp2d yang belum dituangkdalam hai dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum berkenaan, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. pengguna anggaran barang atau rekanan, namun karena akibat dari force penerimaan hasil bunga deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam major. portofolio sebagaimana dimaksud pada menambah jumlah dana cadangan, beam dan tata cara penyusunan deal skpd ditetapkan dengan peraturan portofolio sebagaimana dimaksud pada meliputi: paragraf me. tan dana cadangan sertifikat bank indonesia sbi), surat perbendaharaan negara spn): dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan surat utang negara sun), dan pemerintah daerah yang dikelola oleh bud. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain ketatausahaan. pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan diperlakukan sama dengan ketatausahaan pelaksanaan program cadangan. kegiatan lainnya. program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah paragraf sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila dana cadangan telah investasiinvestasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal daerah. (investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sejumlah pagu pengurangan, penjualan dan atau pengalihan investasi dicatat pada rekening dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerimaan tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan pembiayaan. daerah tentang pembentukan dana cadangan. paragraf pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat pengelolaan pinjaman daerah dan obligasi daerah perintah pemindahbukuan oleh kuasa bud atas persetujuan ppid. tensi tag aspenerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan rekening kas umum daerah. umum daerahana mau pembayaran pokok pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok tan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang saran por dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan. tas pinjaman daerah dan obligasi daerah. kepala skpd melakukan ketatausahaan pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. pasa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban mengatur mengenai pinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap akhir penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk semester tahun anggaran berjalan. kebijakan pengendalian resiko: posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah: naik terdiri bias: keenan cc. penerbitan obligasi daerah: seat masa ptp) kali dan penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang: pinjaman (pokok dan bunga), dan pembayaran pinjaman pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo: sisa pinjaman. pelunasan: dan aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana pasar sekunder pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi obligasi daerah. daerah yang telah jatuh tempo. paragraf apabila anggaran yang tersedia dalam apbd perubahan apbd tidak mencukupi piutang daerah tuk bayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebagaimana untuk pembuatsetiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan dan kekayaan penampakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dprd dalam pembahasan awal perubahan apbd atau dalam laporan realisasi dengan tepat waktu. anggarkepala skpd melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang jatuh tempo, diselesaikan menurut peraturan peran dang undangan. dan atau obligasi daerah yang jatuh tempo. pesan dai pembayaran bunga pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening asa belanja bunga dalam belanja daerah. piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan pembayaran denda pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. belanja bunga dalam belanja daerah. babdan piutang daerah lainnya yang diatur perubahan apbd tersendiri dalam peraturan perundang undangan. bagian kesatu dasar perubahan apbdrubahan apbd dapat dilakukan apabila terjadi penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. brio gal ea penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada dapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dilakukan dengan cara penghapusan piutang daerah. keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada dapat organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai oo. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan digunakan dalam tahun berjalan: perundang undangan. keadaan darurat: dan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan keadaan luar biasa. oleh: fan perubahan apbd hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun bupati untuk jumlah sampai dengan (lima miliyar rupiah): anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. bupati dengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari bagian kedua .000l000, (lima reiiyar rupiah) kebijakan umum serta protes dan plafon anggaran sementara tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada perubahan apbd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan apbd disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kepala skpd melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. kua sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa kep pena yai sanga untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada terjadinya penampakan atau tidak tercapainya indikator indikator ekonomi makro kepala skpd menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.kepala skpd setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada dalam rancangan kebijakan umum perubahan apbd dan pas perubahan apbd bupati. sebagaimana dimaksud pada disajikan secara lengkap penjelasan bukti bukti pendukung penyetoran atas piutang skpd dari pihak ketiga harus mengena dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran perbedaan asumsi dengan kua yang ditetapkan sebelumnya: berjalan. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan aka dengan rka skpd dan atau dpa skpd yang telah diubah apbd dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan apbd tahun dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan apbd, pas anggaran berjalan. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam sabda, kening apbd: format rka skpd dan atau'dpp perubahan apbd apabila asumsi kua tidak tercapai, dan bala kai a.s apa! ion akan dalam pedoman penyusunan rka skpd dan atau kriteria dpa yang dapat diubah capaian target kinerja program dan regista sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati paling lambat minggu perubahan apbd apabila melampaui asumsi agar ketiga bulan agustus tahun anggaran berjalan. bahan rancangan kebijakan umum perubahan apbd serta pas perutata cara penyusunan rka skpd dan dpp skpd sebagaimana dimaksud dalam rancangan kebijakan umum perubahan apbd dan pas perubahan apbd lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati.perubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud dalam dapat dalam hal persetujuan dprd terhadap rancangan peraturan daerah tentang berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan perubahan apbd diperkirakan pada akhir bulan september dari yang telah ditetapkan semua. fhhadar bangunan fisik dalam bakalan, agar meli ana aan peningkatan atau pengurangan. capaian target kinerja program dan kegiatan rancangan peraturan daerah tentangaoi dalam format dpp skpd dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis pas perubahan apbd yang telah disepakati beban eun perubahan, dag mesdetmmesina ditusmikari kemala obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara bupati dengan pimpinan dprd dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. dalam waktu bersamaan. perubahan dpa skpd sebagaimana dimaksuderdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam tapi bagian ketiga menyiapkan rancangan surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan rka pergeseran anggaranasal kepala skpd. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja rancangan surat edaran bupati sebagaimana dimaksud pada mencakup sebagaimana dimaksud dalam huruf serta pergeseran antar pas perubahan apbd yang dialokasikan untuk program baru dan atau kriteria obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dpa skpd yang dapat diubah pada setiap skpd berikut rencana pendapatan dalam dpp skpd dan pembiayaanmendanai kegiatan kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari persetujuan sekretaris daerah. ena pekan serangan dalam dpa skpd tahun anggaran berjalan yang diselesaikan sampai den atas akhir pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dalam tahun aer berjalan bah akhir pages pemancarpi saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tentang perubahan apbd. diformulasikan kenari huruf huruf huruf dan huruf dahulu dala pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dpp skpd. dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang apbd. abrasi angan lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran dimaksud pada anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan atau deal skpd. yat huruf diformulasikan terlebih dahulu dalam(v) penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran perubahan apbd. dimaksud pada huruf diformulasikan terlebih dahulu dalam tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pend bagian kelima bagian keempat undangan keadaan darurat penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dalam perubahan apbd dead satu again darurat sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut yat pak saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun bukan mer lupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah der anggaran sebelumnya. dapat diprediksikan sebelumnya: ganga keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus tidak diharapkan terjadi secara berulang: berjalan sebagaimana dimaksud dalam aan kara berjalan sebab berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan memiliki inici membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang melampaui ancam penta bag terhadap anggaran dalam rangka, pemulihan anggaran yang tersedia mendahului perubahan apbd sebagaimana dimaksud aan darurat. dalam darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang lum term melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga: aya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pns akibat adanya kebijakan pemerintah: jang pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimakan dimaksud pada dapat menggunakan belanja tidak terduga. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud eiafann pte armenjadwal mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan penjadwalan ulang capaian target kinerja sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan: dan atau berjalan: dan memanfaatkan uang kas yang tersedia. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada termasuk bap untuk dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd mengalami peningkatan lebih dari (lima puluh persen) sebagaimana apbd yang bersangkutan. dimaksud dalam dapat dilakukan penambahan kegiatan baru isteri mendesak sebagaimana dimaksud pada dan atau penjadwalan ulang peningkatan capaian target kinerja program dan bela kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada diformulasikan tersedia dalam tahun anggaran berjalan:luan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian get prog lebih besar bagi pemerintah daerahdan masyarakat. mata dimaksud pada diformulasikan terlebih dahulu dalam dpp 'siwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam anggaran berjalan sebartimena dimaksud pada huruf rka skpd dan dpp skpd sebagaimana dimaksud pada dan diformulasikan terlebih dahulu dalam dpp skpd. digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua apbdalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia apbd mengalami penurunan lebih dari (lima puluh persen) sebagaimana anggarannya dan: pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi dimaksud dalam maka dapat dilakukan penjadwalan anggarasar pengeluaran untuk kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ngaran berjalan hana diformulasikan terlebih dahulu dalam rka skpd untuk dijadikan dasar pengesahan penjadwalan ulang pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada dpa skpd oleh ppid setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. diformulasikan dalam dpp skpd. pelaksanaan pengeluaran" untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dpp skpd sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar sebagaimana dimaksud pada dan terlebih dahulu ditetapkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua apbd. dengan peraturan bupati. bagian ketujuh bagian keenam penyiapan perda perubahan apbd pendanaan keadaan luar biasasebagaimana dimaksud dalam huruf dea menyebabkan estimasi penerimaan dan ata kepada ppid untuk dibahas lebih lanjut oleh tapi. pengeluaran dalam apbd mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar pembahasan oleh tapi dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara rka skpd (lima puluh persen). dan dpp skpd sebagaimana dimaksud pada dengan kebijakan umum bahan apbd serta ppa perubahan apbd, prakiraan maju yang direncanakan 50x (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada peru sena yang selisih gian batuan antara pendapatan dan belanja dala atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, apbd. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. organisasi, program dan kegiatan: rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan meter aduananan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada skpd gara, melakukan penyempurnaan.rka skpd yang memuat program dan kegiatan baru dan dpp skpd yang akan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: dan dianggarkan dalam perubahan apbd yang telah disempurnakan oleh skpd, daftar pinjaman daerahrancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbd oleh ppid. dimaksud dalam terdiri dan rancangan peraturan bupati tentang bagian kedelapan penjabaran perubahan apbd beserta lam perannya. penetapan perubahan apbd lampiran rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada terdiri: paragraf dari: rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd dan ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbdrancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan bupati tentang kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud ppid disampaikan kepada bupati. dalam terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud beserta laporannya. pada sebelum disampaikan oleh bupati kepada dprd disosialisasikan lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri kepada masyarakat. dari sosialisasi rancangan peraturan daerah" tentang perubahan apbd sebagaimana ringkasan perubahan apbd:ringkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan apbd tahun anggaran yang direncanakan. organisasi: penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd rincian perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dilaksanakan oleh sekretariat daerah. pendapatan, belanja dan pembiayaan: paragraf paragraf pelaksanaan perubahan anggaran skpd penyampaian, pembahasan dan penetapan perda perubahan apbd ppid memberitahukan kepada semua kepala skpd agar menyusun dar menyampaikan rancangan dpa skpd paling lambat (tiga) hari kerja setelah bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd peraturan daerah tentang perubahan apbd ditetapkan.penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada kerja perangkat daerah dpp skpd). disertai dengan nota keuangan perubahan apbd. dalam dpp skpd sebagaimana dimaksud pada terhadap rincian obyek dprd menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau sebagaimana dimaksud pada pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umu perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan apbd serta ppa perubahan apbd yang telah disepakati antara bupati dilakukan perubahan. dan pimpinan dprd. dpp skpd dapat dilaksanakan setelah dibahas tapi dan disahkan oleh ppid pengambilan keputusan dprd untuk menyetujui rancangan peraturan daerah berdasarkan persetujuan sekretaris daerah. tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada paling lambat bab (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. pengelolaan kas bagian kesatu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kasmengelola kas daerah, bud membuka rekening kas umum daerah pada selambat lambatnya pada akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan, untuk bank yang sehat. tema kaget pon koma telan rangka penyusuntapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati setelah mendapat persetujuan dari gubernurbab potongan aspen: ketatausahaan keuangan daerah lae bagian kesatu kes, potongan ask azas umum ketatausahaan keuangan daerah potongan ph: potongan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan penerimaan titipan uang muka, dan pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai penerimaan uang jaminan: sae ydenjsanakan ketatausahaan sesuai kas sebagaimana dimaksud pada seperti pengeluaran kas sesat pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan penyetoran aspen: dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas penyetoran akses:nyetoran ph, penyetoran ppn: bagian kedua pengembalian titipan uang muka: dan pelaksanaan ketatausahaan keuangan daerah pengembalian uang jaminan. penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada diperlakukan sebagai untuk pelaksanaan apbd, bupati menetapkan penerimaan: perhitungan pihak ketiga, pejabat yang diberi wewenang menandatangani spd: pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada sepert dilakukan sebagai'' nan beweluara perhitungan pihak ketiga. pejabat yang diberi wewenang menandatangani spm: informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pejabat yang diberi wewenang mengesahkan spj: dan disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. pejabat yang diberi wewenang menandatangani sp2d, penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan standar bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran: akuntansi pemerintahmekanisme dan tata cara pengelolaan penerima . mana direkerii bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu dimaksud pasa pence dan turun bupati. dalam mati? pelan pskpd untuk menetapkan pejabat lainnya bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan rekening kas umum bupati mendelegasikan kepada kepala umum mma daerah paling lambat (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang kebutuhan. dal nya lebih dari (satu) hari kerja dan atau atas nama pribadi alam penguasaannya lebih dari (satu) hari kerja atas pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup pada giro bos, ppk skpd yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan (o) atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi pada skpd: transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana ppt yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati.bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan ketatausahaan terhadap seluruh pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, penerimaan lainnya yang sah: dan ketatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan menggunakan pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran apbd. buku kas umum: penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada dan buku pembantu perincian objek penerimaan: dan dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.bagian ketiga pada menggunakan: ketatausahaan penerimaan surat ketetapan pajak daerah skp daerah): pasal surat ketetapan retribusi skr): penerimaan daerah disetor rekening kas umum daerah mand rembiiaskla surat tanda setoran sts): imuni terima nota kredit. yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bud kota sensasi surat tanda bukti pembayaran: danbukti penerimaan lainnya yang sah. ina bendahara penerimaan pada skpd wajib mempertanggungjawabkan secara disetor langsung bank oleh pihak tiga: administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna pihak ketiga: dan anggaran kuasa pengguna anggaran melalui ppk skpd paling lambat tanggal disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. bulan berikutnya. bendahara penerimaan pada skpd wajib mempertanggungjawabkan secarfungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan diterbitkan dan disahkan oleh ppid menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada ppid selaku . .pati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang sa: boku kas umum bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampaikan laporan buku pembantu perincian objek penerimaan: pertanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada bupati melalui buku rekapitulasi penerimaan harian: dan bud. bukti penerimaan lainnya yang sah. bagian keempat ppid selaku bud melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan ketatausahaan pengeluaran pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada skpd sebagaimana dimaksud pada persetujuan dari ppid dengan memperhatikan rincian kebutuhan permintaan alam pangelunsi dan analisis sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembayaran dilakukan melaui penerbitan spp ls, spp up, spp gu dan sepatu! pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan spp ls melalui pejabat mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi, analisis, pertanggungjawaban, penetapan dan penyetoran serta ketatausahaan penerimaan daerah diatur lebih ketatausahaan keuangan pada skpd kepada pengguna anggaran kuasa lanjut dengan peraturan bupati.dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis bendahara pengeluaran melalui pejabat ketatausahaan keuangan pada skpd wajib pajak dan atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya mengajukan spp up kepada pengguna anggaran setinggi tingginya untuk langsung pada badan, lembaga keuangan tml kantor pos yang bertugas keperluan satu bulan. tan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara kar ben bea pengajuan spp up sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan rincian rencana penggunaan danauntuk penggantian dan penambahan penggunaan uang persediaan, bendahara pihak ketiga. pengeluaran mengajukan spp gu dan atau spp tu. atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan ( ) batas jumlah pengajuan spp tu sebagaimana dimaksud pada harus transportasi, dapat melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud mendapat dan waktu penggunaan. ditetapkan dalam peraturan bupati. bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan ketatausahaan paragraf terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi penyediaan dana tanggungjawabnya. asa bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal setelah penetapan anggaran kas, ppid dalam rangka manajemen kas bulan berikutnya. menerbitkan spd. spd sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh kuasa bud untuk paragraf ditandatangani oleh ppid. perintah membayardalam hal masa san anakan uatakukan per pan bu. sepatu, spp, sebagaimana @nggarankuagn pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.paragraf dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, pengguna permintaan pembayaranberdasarkan spd atau dokumen lain yang dipersamakan dengan spd dimaksud pada diajukan kepada bud kuasa bud untuk penerbitan sp2d,spp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pena ran dana spp uang persediaan spp up): pak spp ganti uang spp gu): budi ss5 bud meneliti kelengkapan dokumen spm up, spm gu, spm tu, m ls yang diajukan'oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran agar cc. spp tambahan uang spp tu), dan l. pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang spp langsung spp ls). ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf kelengkapan dokumen spm up untuk penerbitan sp2d adalah surat pernyataan dihampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. belanja. kelengkapan dokumen spm gu untuk penerbitan sp2d mencakup: penerbitan spp up, spp gu, spp tu, spp ls sebagaimana dimaksud pada ang diajukan oleh 'bendahara pengeluaran kepada, pengguna anggaran kuasa surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna pengguna anggaran melalui ppk skpd. negara ppk skpd meneliti kelengkapan spp up, spp gu, spp tu dan spp:ls bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan kelengkapan dokumen spm tu untuk penerbitan sp2d adalah surat pernyataan perundang undangan.@a, surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran: m aas aon bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan paragraf persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. pertanggungjawaban penggunaan dana dalam hal dokumen spm sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, kuasa bud menerbitkan sp2d. bendo pengeluaran beat secara administratif wajib dalam hal dokumen spm sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak penggunaan uang persediaan ganti uang sersediaantam mat hah lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu kepada kepala skpd melalui ppk skpd paling lambat tan anggaran, kuasa bud menolak penerbitan sp2d. berikutnya. ulan dalam hal kuasa bud berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat dalam melakukan verifikasi atas laporan yang diberi wewenang untuk menandatangani sp2d. ppk skpd berkewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan, dalam hal spm up, spm gu, spm tu, spm ls sebagaimana dimaksud pada meneliti kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap, bud kuasa bud menerbitkan sp2d. bukti bukti bengatnanan yang dia enggungjawaban 230p) malahan dalam hal: spm up, spm gu, spm tu, spm ls sebagaimana dimaksud pada menguji kebenaran terhitung bar dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut tercantum dalam asah bela sialan per tinotanso0laki yang melampaui pagu anggaran, bud kuasa bud menolak menerbitkan sp2d. cc, anganpenerbitan sp2d sebagaimana dimaksud dalam paling lama sebelumnya. (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spm. aka: tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, penolakan penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud dalam pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spm. tanggal desemberpengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang anggaran kuasa pengguna anggaran. bros, oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekali dalam ulsa1 mekanisme dan tat dokumen yang digunakan kuasa bud dalam menatausahakan sp2d mencakup bupati. acara ketatausahaan pengeluaran kas diatur dalam peraturan register sp2d: register surat penolakan penerbitan sp2d: buku kas penerimaan dan pengeluaran. sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada bab xii diselenggarakan pada skpd dan skpd akuntansi keuangan daerah sistem akuntansi pemerintahan daerah pada skpd sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu dilaksanakan oleh ppk skpd. sistem akuntansi. bupati mengacu pada peraturan sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh ppid, daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. sistem akuntansi skpd dilaksanakan oleh ppk skpd. dimaksud pada sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana m1) ppk skpd sebagaimana dimaksud pada mengkoordinasikan pelaksanaan meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan agar sistem dan prosedur ketatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rang pengeluaran.pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan keuangan yang meliputi daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi laporan realisasi anggaran, anggaran. b. neraca:. rekening. kewajiban, dan. kode rekening . laporan arus kas, dan ekuitas dana. catatan atas laporan keuangan, kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada menyusun laporan terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun keuangan yang meliputi pembiayaan. laporan realisasi anggaran: kode rekening sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan kepentingan. penyusunan. laporan statistik keuangan . neraca, dan man daerah negara. catatan atas laporan keuangan. bagian kedua sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi paling sedikit meliputi pasa1 a. prosedur akuntansi penerimaan kas: kas: bupati menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi untuk dijadikan prosedur akuntansi pengeluaran kas, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, prosedur akuntansi aset tetap barang milik daerah: dan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta bentuk laporannya. prosedur akuntansi selain kas. kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada memuat pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dar definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan keuangan: dan sebaik baiknya. 'b. prinsip prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. disusun dengan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud. pada pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan berpedoman pada standar akuntansi kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efesiensi, pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. skpd yang barang milik daerah diperoleh atas beban apbd dan perolehan lainnya yang sah, menyusun laporan kap ana ara poarinelpa keuangan pemerintah perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada mencakup daerah. barang yang diperoleh dari hibah sumbangan atau yang sejenis: bagian ketiga barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil dan kerja prosedur akuntansi man nan han pengeluaran kas sama pemanfaatan barang milik daerah: net barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang undangan: dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada skpd meliputi barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, samapai dengan spora keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bak pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang dapat dilakukan secara mana pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan menggunakan aplikasi komputer. terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, sdt aset pada skpd meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, ketatausahaan, penilaian, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan. terhadap aset tetap yang dikuasai digunakan skpd. barang milik daerah yang diperlukan untuk melayani kepentingan umum tidak prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau ppk skpd serta pejabat pengurus dan penyimpan barang skpd. digadaikan. bab xiii pengelolaan barang milik daerah pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalambupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk kepala skpd adalah pengguna barang bagi skpd yang dipimpinnya. pemindahtanganan tanah dan atau bangunan: tidak termasuk berikutnya sebagaimana dimaksud pada kepada ppid sebagai dasar tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf tidak term penyusunan laporan realisasi semester pertama apbd paling lama (sepuluh) tanah dan atau bangunan yang hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, anggaran untuk bangunan pengganti sudah giendiakan dalam bakuman pelaksanaan anggaran,diperuntukan bagi pegawai negeri, semester pertama anggaran pendapatan dan belanja skpd serta prognosis untuk tangan umum: dan (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam paling diperuntukan bagi sepenting iki lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan dikuasai daerah berdasarkan pengadilan yang telah bs: kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, buatan hukum tetap dan atau berdasarkan met akad yang jika batu kepemilikannya dipertahankan tidak layak laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis untuk (enam) bulan secara ekonomispemindahtanganan barang milik daerah selain ane dan atau bangunan yang sebagai laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis untuk (enam) bernilai tidak lebih dari (lima miliyar rupiah) bulan berikutnya. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau ema islan laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis untuk (enam) bulan memulai.sampai.dengan (lima.miliyar rupiah) dilakukan berikutnya sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprd paling mendapat persetujuan dprd. lambat akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan. bab xiv bagian kedua pertanggungjawaban pelaksanaan apbd laporan tahunan bagian kesatu tan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja ".isasi dapatan kepala skpd menyusun parah jampang semester pertama anggaran pen hadi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dan belanja skpd sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi ppid sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. tanggunkeuangan skpd sebagaimana dimaksud dalam laporan sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh ppk skpd dan disampaikan kepada bupati melalui ppid paling lambat (dua) bulan setelah disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk muse arm ang bela tahun anggaran berakhir. realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja serta esanpseat dimaksud vad leh kerja setelan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pejabat prognosis untuk sa) sembari: ara era masa kabar pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada skpd semester pertama tahun angg yang menjadi tanggung jawabnya. lahat isasi semester pertama near aer boleh ang mer atap ana kental pola blm lara haa (enam) san laporan keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari laporan realisasi anggaran: laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan neraca, dan disampaikan oleh bupati kepada bpk selambat lambatnya (tiga) bulan setelah catatan atas laporan keuangan. tahun anggaran berakhir. ran keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan pemeriksaan laporan keuangan oleh bpk sebagaimana dimaksud pada lap surat pernyataan kepala skpd bahwa pengelolaan apbd yang menjadi tanggung diselesaikan selambat lambatnya (dua) bulan setelah menerima laporan jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem nisa intern yang keuangan dari pemerintah daerah. suai dengan peraturan memadai standar akuntansi pemerintahan gan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada bpk belum perundang undangan.pemerintah daerah dengan cara su, brg ang onta ray skpd sebagaimana dimaksud dalam dapat klarifikasi terhadap hasil poin alang: telah berakhirnya tahun anggaran keuangan pemerintah daerah bagaimana dimaksud dalam pasa paling lambat (tiga) bulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada esa perangan bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pemeriksaan bpk atas laporan keuangan pemerintah daerah. pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. bagian ketiga laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada' terdiri dari.: penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd laporan realisasi anggaran: neraca: bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban laporan arus kas: dcatatan atas laporan angan maksud papua disusun dan disajikan setelah tahun anggaran berakhir. ngan sebagaimana dimaksud pada aya dea peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya pemerintahan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan dimaksud pada keuangan, serta dihampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud badan usaha milik daerah perusahaan daerah. .dihampiri.dengan laporan ikhtisar realisasi. kinerja dandimaksud pada sebagaimana dimaksud pada dirinci dalam rancangan peraturan bupati laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. dihampiri dengan surat pernyataan bupati yang menyatakan pengelolaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada dilengkapi pengendalian: intern yang: memadai, sesuai dengan peraturan perundang engan lampiran terdiri dari undangan. bagian kedua ringkasan laporan realisasi anggaran: dan penggunaan surplus apbd penjabaran laporan realisasi anggaran.agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban penggunaan surplus apbd diutamakan untuk pengurangan utang dan atau pena apbd sebagaimana dimaksud dalam ditentukan pembentukan dana cad angan. persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan bab xvi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd oleh dprd paling lama (satu) bulan pembinaan dan pengawasan pengelolaan terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah. keuangan daerah bagian kesatu pengendalian intern laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan. adalah laporan keuangan aan keuangan #bagaimana dimaksud dapa peka mana jan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan yang keuangan daerah, bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian bab aan surplus apa intern lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. pengguna nn, pengendalian dan! sega pertama pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada merupakan proses yang susu bagian kesatu dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian pengendalian defisit apbd tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan kehandalan laporan keuangan, @dalam hal apbd diperkirakan defisit ditetapkan sumber sumber pembiayaan untuk: (y) pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang apbd. memenuhi kriteria sebagai berikut: defisit apbd sebagaimana dimaksud pada terjadi apabila jumlah terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat: pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran. tenun terselenggaranya penilaian risiko: defisit apbd sebagaimana dimaksud pada ditutup dengan pembiayaan mata cc. terselenggaranya aktivitas pengendalian: 4dbatas maksimal defisit apbd berpedoman padbagian kedua pemeriksaan pengawasan dap pelaksanaan peraturan daerah tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh dprd mes mengapa teka bpk sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pemeriksaan apbd. tani pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negarabagian keempat ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd. tindak lanjut sesuai dengan pengawasan oleh dprd sebagaimana dimaksud pada tugas dan wewenang melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pena panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib sesuai kepala skpd wajib menindaklanjuti rekomendasi tentang laporan hasil dengan peraturan perundang undangan. pemeriksaan. kepala skpdnaa peraturan perundang undangan. pengawasan dana apbd oleh aparat pengawas fungsional dilakukan sesuai dengan naa guncang peraturan perundang undangan. bab xvii penyelesaian kerugian daerah . sma ita untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalambupati menugaskan inspektorat kabupaten untuk melakukan pengawasan kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. sesuai dengan ketentuan fungsional. perundang undangan. pengawasan internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain atau pihak pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban pemerintahan daerah. yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten sebagaimana dimaksud mengganti kerugian tersebut. pada melalui kegiatan kepala skpd dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui mani bahwa dalam skpd yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu, pihak manapun. yangerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala skpd kepada korupsi, kolusi dan nepotisme: dan bupati dan diberitahukan kepada bpk selambat lambatnya (tujuh) hari kerja penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan telah kerugian daerah itu diketahui. kegiatan. keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada segera dimintakan surat bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga tidak membebaskan yang pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi beranak ikutan dari tuntutan ganti rugi.insulana dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat ketentuan lebih tani jut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan jpn pen arang penggantian kerugian sementara kepada yang peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan, bab xvii bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lain dan atau pihak: bad olj yan keuangan ketiga sebagaimana dimaksud dalamnan ahli waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bupati dapat menetapkan skpd atau unit kerja pada skpd yang tugas pokok dan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan. fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum. tanggung jawab pengampunan ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada berhubungan dengan sebagaimana dimaksud pada menjadi hapus apabila dalam waktu (tiga sejak keputusan. nga menetapkan pengampunan ht. penyediaan barang dan atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan dan kuantitas pelayanan masyarakat, atau sejak bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampunan ahli waris perekonomian masyarakat atau layanan umum: tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.ketentuan penyelesaian kerugian daerah berlaku pula untuk uang dan atau barang tap huruf diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri an, pelayanan perizinan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, bukan bendahara dan pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah dan dana perumahan. pemerintahan. ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada dale berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan badan lain yang: mak menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. sebagaimana dimaksud dalam skpd atau unit kerja pada skpd mena lip yang menerapkan ppk blue diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. asa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yan: bab xixkeputusan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaannya.wakatobi, ditetapkan wangi wangi .pada tanggal bupati wakatobi, tni ttd cap juga diundangkan wangi wangi pada tangga a: ane sara 'aris der kabupaten wakatobi, ian ulu na: lamo aoa lembaran d#merah kabupaten wakatobi tahun nomor silat met tap bee
|
tagkabupaten wakatobikabupaten wakatobi adalah bagian keuntungan bersih bank pembangunan daerah sulawesi tenggara setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten wakatobimbangunan daerah provinsi sulawesi tenggara, selanjutnya disebut bpd sultra adalah badan usaha milik daerah provinsi sulawesi tengtujuan penyertaan modal daerah pada bpd sultra bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahapemerintah daerah pada bpd sultra yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini sebesar rp. (dua puluh lima miliar rupiah). apabila penyertaan modal telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah. penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan dalam apbd kabupaten wakatobi. bab pengawasan bupati dapat menunjuk pejabat profesional dan akuntabel lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah. penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembagian keuntungan bagian keuntungan dari penyertaan modal pemerintah daerah yang dibayar setiap akhir tahun buku bpd sultra menjadi hak daerah. bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas umum daerah sebagai pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. bab ketentuan peralihan semua penyertaan modal pemerintah daerah yang telah adaperaturan daerah kabupaten wakatobi nomor tahun tentang penanaman modalanaman modal kabupaten wakatobi cc. lembaran daerah kabupaten wakatobi fifgunoofanaman modalnmak dan koperasi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, cc. bahwa untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah secara optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptak kabupaten wakatobi diperlukan adanya penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asingmaka kabupaten wakatobi sebagai daerah yang menjadi destinasi pariwisata perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien melaluiaman modal kabupaten wakatobanaman modal dan meningkatkan kesejahterawargaerian disintesis adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan perizinan dan nonperizinan dari pemerintah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi setiap dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat daerah. rumpun usaha adalah jaringan dari himpunan usaha yang saling terkait yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai. tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan penanamandan penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disebut bpmf dan ptsp adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten wakatobi yang menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. badan koordinasi penanaman modal, yang selanjutnya disingkat bkpm adalah lembaga pemerintah nonkoneksi secara online antara badan penyelenggara perizinan melalui ptsp dan bkpm pusat serta beberapa kementerian dan lembaga non kementerinasionallam perekonomibab strategianpenciptaan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, transparan dan akuntabel yang diatur lebih lanjut. lembaga sebagaimana dimaksud pada memiliki kewenangan khusus untuk menanganidapat sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin keselamatan aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin aset yang menjadi milik sah masyarakat dari penerobosan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan yang berlakuanterutama penduduk kabupaten wakatobi. perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara indonesia terutama penduduk kabupaten wakatobi melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuterutama penduduk kabupaten wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perusahaan penanaman modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakupemerintah daerah memprioritaskan penanaman modal pada bidang usaha unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip prinsip pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama dengan badan usaha milik daerah. pemerintah daerah dapat melakukan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bidang atau jenis usaha yang diberikan pengaturan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal bagian kesatu hak setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, b.informasi yang luas dan terbuka tentang penanaman modal daerah yang berlaku. bagian kedua kewajiban setiap penanam modal berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan terutama yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah rtrw),menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menghormati budaya dan tradisi setempat, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan, menyampaikan laporan kinerja penanaman modal lpm) setiap tahun kepada bupati melalui bpmf dan ptspjaga kelestarian lingkungan hidupdaerahbab penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagian kesatu ruang lingkup dan jenis pelayanan ruang lingkup pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan, pelayanan nonperizinan. jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, cc. izin prinsip pelunasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin lokasi: izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan, persetujuan pemanfaatan ruang, rekomendasi kelayakan lingkungan, izin mendirikan bangunan imb), j . izin gangguan (uug ho), surat izin pengambilan air bawah tanah, il. tanda daftar perusahaan tdp) tanda daftar usaha pariwisata (tiup), hak atas tanah, izinantara lain: fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas import, rencana penggunaan tenaga kerja asing (rata), rekomendasi visa untuk bekerja (ta.o1), izin memperkerjakan tenaga kerja asing (ita), insentif daerah, layanan informasi dan layanan pengaduan. permohonan perizinan dan nonperizinan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pedoman permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua mekanisme pelayanan perizinan calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal wajib mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal kepada bupati melalui kepala bpmf dan ptsp. pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala bpmf dan ptsp atas nama bupati selambat lambatnya (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap. permohonan sebagaimana dimaksud pada apabila ditolak, maka keputusan penolakan harus dilengkapi dengan alasan penolakan dengan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. keputusan penolakan permohonan disampaikan kepada pemohon selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima. apabila bupati atau pejabat lain yang berwenang bidang penanaman modal tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan maka permohonan dianggap diterima. penanam modal yang permohonan pendaftarannya dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam dan maka penanam modal selanjutnya dapat mengurus perizinan sebagaimana dimaksud dalam mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga layanan informasi dan layanan pengaduan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh bpmf dan ptsp kepad a.penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bpmf dan ptsp, b.prosedur atau mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan, cc. pengisian formulirbpmf dan ptsp menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal bagi para penanam modal. pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara langsung, disampaikan kepada bpmf dan ptsp atau secara tidak langsung melalui spipise. pengaduan sebagaimana dimaksud pada harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang. bab pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagian kesatu prinsip dan bentuk pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan insentif dan atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dilaksanakan sesuaimemberikan kemudahan perizinan dan nonperizinan, meliputi a.surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh bupati untuk penanaman modal paling lama (dua) tahun, b.dalam hal penanam modalgian penanaman modal derah, bupati menetapkan izin usaha. apabila dalam jangka waktu (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan penanaman modal tidak dapat merealisasikan usahanya maka bupati dapat memberikan surat peringatan bidang usaha pengelolaan sarana dan prasarana umum publik yaitu: kepelabuhanan, kebandarudaraan dan angkutan dalam arti luas, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pembangunan sarana air bersih, pasar modern, pendidikan dan kesehatan. bidang usaha pengelolaan sumber daya alam dan industri terdiri atas: kepariwisataan dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, budidaya perikanan, perhotelan, industri galangan kapal tradisional, industri kerajinbagian ketiga kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada perusahaanberada indikator penilaian dari masing masing kriteria sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keempat syarat syarat perusahaan penanaman modal yang diprioritaskan untuk memperoleh pemberian insentif dan kemudahan, untuk mengelola usahanya, , calon penanam, calon penanam modal bermitra dengan pemerintah daerah, dalam hal sharing profit melalui kemitraan dengan perusahaan daerah,, analisis kajian lingkungan dan status penyelesaian kepemilikan lahan, bersedia melatih dan mempekerjakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan. bagian kelima dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada perusahaan yang termasuk dalam jenis usaha diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam dan telah memenuhi kriteria dan syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan ditentukan berdasarkan skala prioritas yang meliputi prioritas tinggi, prioritas sedang dan prioritas rendah. perusahan penanaman modal yang memenuhi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan insentif dan kemudahan sebagai berikut prioritas tinggi pemberian insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, b)rioritas sedang pemberian insentif pengurangan dan keringanan pajak daerah, pengurangan dan keringanrioritas rendah pemberian insentif pengurangan pajak daerah, pengurangmberian bantuan teknis, dan atau percepatan pemberian perizinan. perusahan penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan dengan skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi minimal (delapansedang sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi (dua) sampai (tujuhrendah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi (satu) kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalambelas) tahun, nilai investasi rp. (lima puluh miliar rupiah) atau lebih diberikan minimal (enam puluh persen) untuk jangka waktu maksimal (dua belas) tahun,lima belas persen) untuk jangka waktu maksimal (tigdiataspuluh) tahun, penetapan insentif berupa pengurangsepuluh persen) untuk maksimal (satu) kalilima belas persen) untuk maksimal (satu) kali6o (dua puluh persen) untuk maksimal (satu) kalitiga puluh persen) untuk maksimal (satu) kali, nilai investasi diatas rp. (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal (empat puluh persen) untuk maksimal (satu) kali, pemberian insentif berupa pembebasan pajak daerah, pembebasan retribusi, pemberian dana stimulan dan atau pemberian bantuan modal serta pemberi dan atau percepatan pemberian perizinan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. bagian keenam tata carabupati dengan melampirkan: proposal feasibility study dan atau profil perusahaan, b.izin prinsip, c.izin usaha bagi perusahaan penanaman modal yang sudah berjalan, garansi bank serta bukti simpanan pada bank umum, rekomendasi pemanfaatan ruang, hasil kajian lingkungan, sertifikat kepemilikan lahan bagi perusahaan penanaman modal yang sudah berjalan. penilaian terhadap kelayakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakuberupa rekomendasi, selanjutnya menjadi dasar pertimbangan bupati. permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan maka permohonannya ditolakpemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dan dalam ditetapkan dengan keputusan bupati,kemudahan penanaman modal. bagian ketujuh pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan penanaman modal yang memperoleh insentif dan atau kemudahan penanaman modal. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas penyelenggaraan kegiatkoordinasikan oleh bpmf dan ptsp. bagian kedelapanbpmf dan ptsp sekurang kurangnya (satu) kali setahun. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat laporan pengelolaan usaha dan realisasisetiap (satu) tahun sekali. bupati bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pengendalian penanaman modal pengendalian penanaman modal dapat berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendapatkansebagai bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk. bab x penyelesaian, maka dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketabab xiitersebutd yang berlaku. selain dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturbidangaman modal, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang penanaman modalaman modalanaman modalanaman modal, meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang penanaman modacapperaturan daerah nomor tahun tentangiubah sebagai berikut ketentuan dan diubah,dan diantara huruf dan huruf sisipkan huruf baru yakni huruf al, diantara huruf dan huruf disisipkan huruf baru yakni huruf bl, serta diubahberbasis akrualberbasis akrual sebagaimana dimaksud pada menunju dan diakhirperubahan saldo anggaran lebih,operasional, neraca, b1. laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada meliputi sistem akuntansi kas dan setara kas, sistem akuntansi investasi,sistem akuntansi beban dan belanja, sistem akuntansi pendapatan, il. sistem akuntansi pembiayaan, sistem akuntansi transfer, sistem akuntansi koreksi kesalahan, dan oo. sistem akuntansi laporan konsolidasi. sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan pada skpd dan skpd. sistem akuntansi pemerintah daerah pada skpd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh ppk skpdsistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh ppid sedangkan bupati menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk dijadikan dasar pengakuan, pengukuran, penyaji. kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada memuat definisi, pengakuan, pengukuran, penyajiberbasis akrual sebagaimana dimaksud pada disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. ketentuan diantara huruf dan huruf disisipkan (dua) huruf baru yakni huruf dan huruf a2al. laporan operasional, a2. laporan perubahan ekuitas, neraca,al. laporan perubahan saldo anggaran lebihubah sehingga berbunyi sebagai berikut bupatielisihtahun utusan tunjuk aoi pemerintah kabupaten wakatobi peraturan daerah kabupaten wakatobi nomor tahun tentang pembentukan ran organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten wangi wakatobi laa mana bata pem emang mana lan tan dna ata penanaman bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten wakatobi tahun karang yen.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wakatobi, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia.dibentuk badan penanggulangan bencana daerah kabupaten wakatobi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud.mankan ana eorganisasi turun pemerintah nomor done tahun undang undang nomor tahun tentang pemain pera kuat daerah lembaran ara negara republik indonesia kabupaten bombana, kabupaten wakatobi dan kabupaten nomor tambahan lem utara provinsi sulawesi tenggara lembaran negara ref nomor tahun tentang indonesia tahun nomor tambahan lembaran pemerintah nomor lembaran negara republik indonesia nomor peraturan garapan penanggulangan bea tambahan lembaran undang undang nomor tahun tentang pemain ren iik indonesia tahun nanah peraturan perundang undangan lembaran negara rep negara republik indonesia tentang badan nasional indonesia tahun nomor tambahan lembaran ide nomor tahun republik indonesia nomor peraturan presiden penanggulangan bencana: tentang urusan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah nomor tahun pemerintahan daerah daerah lembaran negara republik indonesia tahun peraturan menjadi kewenangan kabupaten wakatobi tambahan lembaran negara republik indonesia pepeubanan selai lembaran daerah kabur sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan unda kabupaten aah san undang nomor tahun tentang perubahan kedua tesipars aon opini si) eri nomor tahun jer undang undang nomor tahun tentang pemerintah keputusan menteri dalam aan dan penanganan penguna daerah lembaran negara republik indonesia tahun pedoman penanggulangan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor daerah: nomor tahun tentang undang undang nomor tahun tentang berimbang peraturan menteri dalam data keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dae kewaspadaan dini masyarakat, tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun nomor nyeri dalam negeri nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan tani mitigasi bencana: tahun tentang undang undang nomor tahun tentang penanggalan menteri dalam negeri nomo badan penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun peraturan isasi dan tata kerja nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nom pedoman organ bencana daerah, dan nasional penanggulangan wsncann peraturan pemerintah nomor tahun tentang koordinat peraturan kepada tentang pedoman pemain kegiatan instansi vertikal daerah lembaran negara republik nomor bencana daerah, cara indonesia tahun nomor tambahan lembaran naga penanggalan nomor tahun tentang tata sah republik indonesia nomor peraturan bupati las pembahasan kelak nae peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman ino ata keputusan bupati asi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan peraturan pemerintah kabupaten wakatobi. daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomo lingkungangi persetujuan bersama kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten makara badan penanggulangan bencana daerah kabupaten wakatobi. dan bab pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi bupati wakatobi bagian kesatu memutuskan pembentukan menetapkan pembentukan sea paten wakatobi tentu penunggu organisasi dan tata kerja bad (w) dengan peraturan daerah ini dibentuk badan penanggulangan bencana daerah wakatobi tangan bencana daerah kabupaten kabupaten wakatobi. bagan susunan organisasi bpbd kabupaten wakatobi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tidak bab terpisahkan dari peraturan daerah ini. ketentuan umum bagian kedua kedudukan dalam peraturan daerah ini yang dimas daerah adalah daerah kabu tag in) bpbd berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. aten pemerintah daerah aral, bpbd dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara officio dijabat oleh buat alah pemerintah kabupaten wakatobi sekretaris daerah. bupati naa pati adalah bupati wakatobi. bagian ketiga dewan perwakilan rakyat daerah tugas dan fungsi yang selanjutnya disini seakan rakyat daerah kabupaten wakatobi. kat dprd adalah dew se kreasi kata daerah adalah sekretaris daerah kabupaten wakatobi: bpbd mempunyai tugas penanggulangan bencana aan daerah kabupaten wakatobi sapa adalah badan penanggulangan benda menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana unsur pen juta disingkat bpbd. yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta pemerggulandan, penanggulangan bencana adalah unsur dengar rekonstruksi secara adil dan setara, kabupaten wakatobi. paca badan penanggulangan bencana der menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan unsur pelaksana bencana berdasarkan peraturan perundang undangan, enam penanggulangan bencana haag ptangabaa unsur pelaksana menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, abu gulanya wakatobi. gan bencana der menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, kepala pelaksana bpbd adalah kepala pelaksana bpbd kabupaten wakatobi melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap atom. mempertanggungjawabkan ben penyaluran uang dan barang: keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf pendapatan dan belanja daerah apbd) anggaran yang diterima dari anggar dipilih melalu uji kepatutan yang dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat melaksanakan rana kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undang bagian ketiga unsur pelaksana bpbd dalam melaka par anakan menyelenggarakan fungsi tugas sebagaimana dimaksud dalam perumusan mn) unsur pelaksana berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bpbd. dan penetapan kebijakan nan pengungsi denga penanggulangan bencana unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu maan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien: penengah kepala bpbd dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana bpbd beam ilnasian pelaksanaan kegiatan penanggalan sehari hari. terpadu dan menyeluruh. gulungan bencana seal mol bab danbagian kesatu ali susunan organisasi prabencana, saat tanggap darurat dan yan bencana. susunan organisasi pasca ker organisasi bpbd terdiri atas lena ala, unsur pengarah: unsur pelaksana bpbd menyelenggarakan fungsi unsur pelaksana. mengkoordinasikan, pengkomandoan, dan bagian kedua pelaksana. unsur pengarah nan sal? fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan fungsi pengaturan unsur pengarah bpbd ditetapkan koordinasi unsur pelaksana bpbd dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perundang undangan. pran sesuai dengan ketentuan peraturan perangkat daerah lainnya daerah, instansi vertikal yang ada daerah, lembaga unsur |maha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, pengarah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari lembaga in bip. man pemerintah daerah yakni dari dinas badan terkait nana, engang fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan fungsi masyarakat profesional yakni dari pak. komando unsur pelaksana bpbd dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya daerah. pakar, profesional dan tokoh masyarakat (fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan fung pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat,lugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan teratur perundang undangan. penyusunan program dan peraturan perundang undangan: pengelolaan administrasi keuangan: susunan organisasi unsur pelaksana bpbd terdiri dari pengelolaan administrasi kepegawaian, kepala pelaksana: pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan dan surat menyurat: sekretariat unsur pelaksana: inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganansatuan tugas: dan sekretariat unsur pelaksana terdiri atas kelompok jabatan fungsional. sub bagian program dan perundang undangan: bagan struktur organisasi sebagai unsur pelaksana bpbd tercantum dala sub bagian keuangan dan kepegawaian: lampiran ini peran peraturan daerah ini. sub bagian umum dan tata usaha. menjabat jabatan tugas dan fungsi bpbd akan ditetapkan dengan per aturan bupatikepala pelaksana mna . kepala pelaksana bpbd mempunyai tugas membantu bupati dalam sub bagian program dan perundang undangan mempunyai tugas melakukan pengkoondinasian satuan kerja perangkat daerah, lembaga vertikal, lembaga usaha penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan perundang undangan, pengkomandoan yang meliputi pengarahan sumber daya manusia logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan mem alien bakal pagan keuangan can akalan yha son besi penyelenggaraan bencana dan ketentuan kebijakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi peraturan perundang undangan. urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi. paragraf sub bagian umum dan tata usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sekretariat unsur pelaksana, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah bertanggung jawab kepada kepala pelaksana bpbd. paragraf paragraf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bidang penanganan darurat dan logistik inai insani bidang penanganan darurat dan logistik dipimpin oleh seorang kepala bidang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana bpbd.! bidang penanganan darurat dan logistik mempunyai tugas menyusun dar standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan gejala bencana: pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang dalamnanganan darurat dan logistik mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana, menghadapi bencana, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasikan peta rawan bencana: terencana, terpadu dan menyeluruh: cc. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan cc. penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, bencana, pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana: pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.kepala pelaksana bpbd, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri atas sub bidang pencegahan, bidang penanganan darurat dan logistik terdiriatas: b. sub bidang kesiapsiagaan. sub bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi: sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan sub bidang sarana dan prasarana darurat dan logistik. bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. tts sub bidang dipimpin oleh seorang kepada sub bidang yang berada dibawah dan pasai bertanggung jawab kepada kepala bidang penanganan darurat dan logistik. sub bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi mempunyai sub bidang kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada tugas menginventarisir korban bencana untuk dan mengevakuasi masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana. serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat, efektif dan efisien.paragraf paragraf bidang rehabilitasi dan rekonstruksi unit pelaksana teknis dan satuan tugas satgas) pasai bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang unit pelaksana teknis dan satuan tugas satgas) mempunyai tugas melaksanakan berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana bpbd. tugas tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan bpbd dengan berpedoman bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi pada peraturan perundang undangan yang berlaku. dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan paragraf masyarakat pada umumnya. kelompok jabatan fungsional dalamada bpbd dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang un dangan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kala ala, kepada kepala pelaksana bpbd. penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana: kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana bpbd. dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang danbidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri atas sub bidang rehabilitasi: bab kepangkatan, pengangkatan dan sub bidang rekonstruksi. pemberhentian dalam jabatan sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah . pertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. suntremam, berpedoman pada peraturan hakkepala pelaksana bpbd adalah eselon ii.b. sub bidang rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana sekretaris bpbd diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi. daerah. sekretaris bpbd adalah eselon ill.a. bidang adalah eselon iii.b. kepala sub bagian sub bidang lingkup bpbd adalah eselon iv.a. pengangkatan jabatan fungsional disesuaikan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.anggota unsur pengarah bpbd dari instansi lembaga pemerintah daerah melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana. diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku. anggota unsur pengarah bpbd dari masyarakat profesional dian kat dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja bpbd diatur oleh kepala bpbd. diberhentikan oleh bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari dprd. bab pembinaan dan pengawasan mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah bpbd dari masyarakat profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. asal pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan bab penanggulangan bencana dilakukan oleh menteri dalam negeri. tata kerjaasa negeri. bpbd dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. bab vil pembiayaan pimpinan unsur pelaksana bpbd melaksanakan sistim pengendalian intern pembiayaan bpbd dalam penanganan bencana dibebankan pada anggaran dilingkungan masing masing.i pimpinan unsur pelaksana bpbd bertanggungjawab memimpin dan ketentuan penutup mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi: pelaksanaan tugas bawahan. dengan terbentuknya bpbdrapat koordinasilampiran peraturan daerah kabupaten wakatobi nomor 2tahun peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. nina pemetaan bermani dan cina baal papan kabupaten wakatobi agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini bagan susunan organisasi dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten wakatobi. bean enam ditetapkan wangi wangi pada tanggal bupati wakatobi, ttd cap teror geram juga an bulan asi mda diundangkan wangi wangi enetananom kerana penjara kuba padajangga. sman men masa ( j sesi evo mean kabupaten wakatobi, naa pemmomupengnga amat ibis sempre usang tud mda gan fe: antoijeomo lembaran.daerah kabupaten wakatobi tahun nomor bea tam aka cas boa gbi bupati sakato: ttd oap juga
|
wakatobi nomor tentang pendirian perusahaan daerah kabupaten wakatobi iii opor pn, ad" ang, ana aa, las ig: ana tila, fans oi, ang ana nih hy, itam ita "at isi nan "ih, sy) a3, ni. fk,unjang peningkatperlu dibentuk perusahaan daerah, bahwakatobi dipandang perlu memiliki badan usaha milik daerah dalam bentuk perusahaan daerah yang pembentukdirian perusahaan daerahselanjutnya disingkat adalah perusahaan daerah kabupaten wakatobi. pengurus perusahaan daerah adalah dewan pengawas dan direksi. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah wakatobi. direksi adalah direksi perusahaan daerah wakatobi. pegawai adalah pegawai perusahaan daerah wakatobi. bab status hukum perusahaan daerah berbentuk badan hukum. dengan peraturan daerah ini merupakan dasar bagi perusahaan daerah dalam melakukan kegiatan usahanyakukan peraturan hukum yang berlaku dalam negara kesatuan republik indonesia. perusahaan daerah berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui dewan pengawas. bab iii kedudukan, nama dan pendirian kantor pusat wakatobi didirikan dan berkedudukan ibu kota kabupaten wakatobi. nama wakatobi adalah aneka usaha wakatobi. wakatobi dapat membuka kantor cabang pembantu perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sepanjang memungkinkan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas dan diketahui oleh bupati. perubahan nama dan bentuk wakatobi dilakukan dengan persetujuan dprd. bab maksud dan tujuan wakatobiuntuk mencapai maksud danstujuan sebagaimana dimaksud pada pengelolaan dan pembinaan wakatobiwakatobi adalah badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah bidang perekonomian, dan dalam menjalankan usahanyawakatobi menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pariwisata meliputi pengembangan sarana dan prasarana wisata, industri pariwisata, perhotelan dan restoran, serta jasa wisata lainnya, jasa konstruksi dan jasa non konstruksi, perhubungan, transportasi darat, laut dan udara, informasi meliputi pengembangan teknologi, sarana dan prasarana informasi dan bidang percetakan, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk pembibitan, pengolah dan mendistribusikannya, kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman serta mendistribusikannya, industri pengolahan hasil hasil pertanian dalam arti luas agro industri): kelautan dan perikanan meliputi, penangkapan, budidaya, pengolahan, suplai dan industri pendukung serta penyediaan alat tangkap, perdagangan umum termasuk perdagangan eksport, import, lokal dan distributor, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain bidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura dan simpan pinjam, melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab modal modal wakatobi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wakatobi dan tidak terbagi atas saham saham. besarnya modal wakatobi pada saat peraturan daerah ini diundangkan adalah sebesar rp. lima miliar rupiah) sebagai modal penyertaan pemerintah kabupaten wakatobi. penyertaan modal yang berasatau pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam pada wakatobi ditetapkan dengan peraturan daerah. semua alat alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh wakatobi disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pembinaan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap wakatobi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati mewakili pemerintah kabupaten wakatobi selaku pemegang saham tunggal. bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah kabupaten wakatobi untuk mewakilinya sebagai pemegang saham tunggal. pihak yang menerima kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan bupati dalam mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan jumlah modal, cc. penggunaan laba, pengalihan aset tetap, investasi dan pembiayaan jangka panjang, kerja sama antar perusahaanerusahaan. bab viii kepengurusan perusahaan daerah wakatobi pengurus wakatobi terdiri atas dewan pengawas, direksi. bab dewan pengawas bagian kesatu pengangkatan dewan pengawas diangkat oleh bupati dengan persetujuan dprd.wakatobi. untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh dprd. pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud padwaktu yang cukupcalon dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal ibukota kabupaten. pengangkatdewan pengawas diangkat paling banyak (dua) kali masa jabatannya. masa jabatan dewan pengawas ditetapkan selama (tiga) tahun. pengangkatan dewan pengawas untuk kedua kalinya dilakukan dengan persetujuan dprd karena mampu mengawasi wakatobi sesuai dengan program kerja, mampu memberikan saran kepada direksi agar wakatobdewan pengawas wakatobi mempunyai tugas sebagai berikut melakukan penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan daerah: melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan kepengurusan perusahaan daerah, melakukan penetapan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan daerah: melakukan pembinaan dan pengembanganlakkinerja perusahaan daeraherusahaan daerah, diminta dan tidak diminta kepada bupati untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan daerahewanbadan pengawas dihembuskan kepada dprd. ketua dewan pengawas mempuditetapkan oleh ketua dewan pengawas, dan melaksanadan dianggap sah apabila dihadiri oleh dari anggota dewan pengawas. bagian ketiga penghasilan dan penghargaan dewan pengawas karena tugasnya menerima honorarium. ketua dewdewan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga puluh lima persen) dari penghasilan direktur utama, ccdewan pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi. dewkewenangannya, terlibat dalam tindakan yang merugikan wakatobi. apabila dewan pengawas karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf maka bupati memberhentikan sementara. apabila dewan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf danterbuktidewan pengawas. bagian keempat ketentuan lain lain untuk membantu tugasdewan pengawas dan dibebankan kepada wakatobi. besarnya jasa produksi untuk direksi, dewan pengawas, pegawai dan tenaga kerjadewan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh direksi. bab direksi bagian pertama pengangkatan wakatobipendidikan sekurang kurangnya sarjanwakatobi. anggota direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal (enam puluh) tahun. bagian kedua tugas dan kewenangan direksi dalam mengelola wakatobi mempunyai tugas sebagai berikut memimpin dan mengendalikan semua kegiatan wakatobi, menyampaikan rencana kerja (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran wakatobiwakatobi, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, mewakili wakatobwakatobi mempunyai wewenang sebagai berikut mengangkat dan memberhentikan tenaga kerja lainnya, mengangkat, memindahtugaskan dan memberhentikan pegawai dari jabatan bawah direksi, menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi pegawai dari jabatan bawah direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlakukurangnya aset dan membebani anggaran wakatobwakatobiwakatobidan atau badan yang ditunjuk dan dihembuskan dprddewwakatobi.wakatobi yang diajukan, maka, direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari wakatobiwakatobdari dewan pengawas, sudah mengeluarkan keputusan bupati tentang pemberhentian sebagai direksi yang melakukan perbuatan dalam huruf huruf dan hurufwakatobiiwakatobselakuwakatobi. bab pengelolaan barang milik wakatobi tata cara pengelolaan barang milik wakatobi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii pembagian keuntungan perusahaan laba bersih setelah dikurangi dana penyusutan dan pajak menurut perundang undangan yang berlaku dibagi untuk kas daerah dana pembangunan daerah cadangan umum dana kesejahteraan pegawai jasa produksi yo. pengguna dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan keputusan bupati. bab xiii pembubaran wakatobi pembubaran wakatobi ditetapkan dengan peraturan daerah. sebelum pembubaran wakatobi sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan wakatobi oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk dengan keputusan bupati. dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi bertanggung jawab kepada bupati. sisa kekayaan wakatobi setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah. bab xiv ketentuan peralihan instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani wakatobi dengan segala bentuk pengeluaran. wakatobi tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran instansi pemerintah. wakatobi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara fungsional, pengawasannya dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten wakatobi dan pengawasan legislasi oleh dprdwalikota tomohon, serta dalam rangka memotivasi kinerja pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tomohonomor nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tomoho: kepala daerah adalah walikota tomohon: pemerintah daerah adalah pemerintah kota tomohon: apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tomohon::pp yang akan diterima pns: pelaksana tugas yang disingkat plt.:kesehatanambahan penghasilan pegawai tujuan dari pemberian tpp adalah meningkatkan kesejahteraan pns: memotivasi pns untuk bekerja lebih giat dan profesional:"ag pokok dan fungsi. bab iii besaran dan jenis tambahan penghasilan pegawai besaran dan jenis tpp bagi pns diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota tomohon: setiap pns hanya dapat menerima (satu) jenis tambahan penghasilan, tpp bagi pns golongan dan dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan. bab kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai kriteria pembayaran tpp terdiri dari: tpp berdasarkan: tpp berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pns yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan atau inovasi: tpp berdasarkan pertimbanganpegawai tpp diberikan kepada pns yang melaksanakan tugas sehari hari skpd kota tomohon: pnspp: tpp dapat diberikan kepada pns yang melaksanakan tugas pemerintah kota tomohon. bagi pns yang melaksanakan tugas diklat, tugas luar ti) yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat berwenang disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh, bagi pns yang tidak hadir karena ijin alasan penting yang sah, seperti ijin sakit bagi pns yang bersangkutan dan keluarga terdekat, ijin duka bagi keluarga dekat pns yang bersangkutan, maka pembayaran tpp diatur sebagai berikut: maksimal (dua) hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan tpp, apabila yang bersangkutan memiliki surat keterangan sakit dari alasan langsung dan atau surat keterangan dokter: apabila (tiga) hari atau lebih ijin karena sakit, maka ttp dibayarkanmaksimal (dua)(dua) hari vang bersangkutan memiliki surat keterangan dari atasan langsung: apabila (tiga) hari atau lebih ijin karena sakit duka yang dialami keluarga terdekat, maka tpp dibayarkan dengan ketentuan pns yang bersangkutan harus melaksanakan hak cuti karena alasan penting berdasarkan ketentuan cuti. bagi pns yang (satu) kali tidak hadir tepat waktu dikenakan pemotongan tpp diatur sebagai berikutdan atau tidak melaksanakan sidik jari masuk kerja atau tidak mengisi daftar hadir dikenakan pengurangan dari nilai tpp, bagi pns yang (satu) kali pulang sebelum waktunya pemotongan tpp diatur sebagai berikutdan atau tidak melaksanakan sidik jari pulang kantor atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikenakan pengurangan dari nilai tpp. bagi pns yang (satu) kali meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa disertai surat tugas surat ijin yang sah, maka pembayaran tpp dikenakan pengurangan sebesar dari nilai tpp, bagi pns yang melaksanakan cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, maka tpp dibayarkan secara penuh sesuai jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan cuti, bag pns yang melaksanakanjin atau tanpa keterangan, maka pembayaran tpp dikenakan pengurangan sebesar dari nilai tpp: hadir, tetapi tidak melaksanakan sidik jari (satu) kali pagi dan (satu) kali sore siang nilai tpp,peraturan ini:it vang diberikan kepadanyatau jabatan plt diperhitungkan mulai tanggal bulan berikutnya: surat keputusan surat pengangkatan pelaksana tugas plt) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau serendah rendahnya kepala skpd: pns yang melaksanakan jabatan rangkap sebagai plt, pembayaran tpp hanya dibayarkan untuk satu jabatan sie) semua kriteria dan tatacara pembayaran yang diberlakukan bagi pns kota tomohon sebagaimana diatur dalam peraturan ini, juga berlaku sama bagi pns yang dipekerjakan diperbantukan pada pemerintah kota tomohon, proses pembayaran tpp sebagai berikutdisampaikan kembali kepada pejabat pengguna anggaran untuk dijadikan dasar pembayaran tpp: waktu pelaksanaan verifikasi tanggal s d bulan berikutnya. tpp dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah kehadiran pns dan dibayarkan pada bulan berikutnya:ls gaji tunjangan akhir tahun pada bendahara umum daerah. bab pembiayaan pembayaran tpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daer) kota tomohon. ditetapkan tomohon pada tanggal januari walikota tomohon, jimmy ide eman diundangkan tomohon padatanggal damri sekretaris daerah, arnold poli berita daerah kota tomohon tahun nomor
|
san pi.bangunan daerah kota tomohon tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tomohon, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan alaterta dan peraturan menteri dalam negeri nomerencana kerja pembangunan daerah kota tomohon tahun mengingat undang undang nomor tahun tenn negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah:peraturan daerah kota tomohon nomor tahun tentang kencana pembangunan jangka menengah daerah kata tomohon tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang rencana kerja pembangunan daerah kota tomohon tahun babi ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengar: daerah adalah kota tomohon provinsi sulawesi. walikota adalah walikota tomohon. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan skpd adalah perangkat daerah kota tomohon. badan perencanaan pembangunan daerah kota tomohon yang selanjutnya disebut dengan bappeda adalah.tahunkota tomohon tahun yang selanjutnya disingkat dengan fmd adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode jima) tahun. rencana strategis skpd kota tomohon tahunli. rencana kerja pembangunan daerah kota tomohon tahunkota tomohon tahun yang selanjutnya disebut dengandenganrr sistematika rkd fast keptri peraturan walikota ini. bab iii masa berlaku rkd pasa' rkd terhitung mulai tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember bbb fungsi rkd (il) rkd menjadi landasan penyusunan rancangan kua dan pas untuk menyusun rancangan apbd tahun anggaran rkd dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan senja skpd. babyditetapkan dengan peraturan walikota dan menjadi landasan penyusunan rancangan kua dan pas perubahan untuk menyusun rancangan perubahan apbd tahun anggarafbab pengendalian dan evaluasi rkd bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi rkd. pengendalian dan evaluasi rkd sebagaimana dimaksud pada (lh meliputi: pengendalian kebijakan: pengendalian pelaksanaan: dan cc. evaluasi hasil,. (&|anggarainput), keluaran output, dan hasil (outcome yang telah ditetapkan dalam rkd, pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam il), dilaksanakan bersama dengan penyusunan rkd, pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam fe), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan kua dan pas. bab vii pembinaan dan pengawasan fasal walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rkd. bab viii ketentuanmohon. ditetapkan tomohon pada tanggal hei wal tomohon, jimmy pidie eman diundangkan tomohon pada tanggal nei sekretaris daerah, arnold poli berita daerah kota tomohonbers): peraturan daerah kota tomohon namevaretomohon, ditetapkan memohon pada tanggal 'szussus walik tomohon, jimmy pidie eman diundangkan tomohon pada tanggal bulbus sekretaris daerah, arnold poli lembaran daerah kota tomohon tahun nomor
|
sya walikota tomohon provinsi sulawesi utarabidang undang horor tahun 2n6enalat j6| undang undang dasar antara republik lndonesia tahun undang undang nomer taman tentang sejak bum'mu tambahan lembaran negara republik indonesia karno undang undang nomor tahun tentang bea peroleang perubahan atas undang undang nomor6bkama, lembaran negara .ahun katahun kamar tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ita undang undang nomor tahun lestari perbendaharaanumfor tambahan lembaran negara republik indonesia kumur undang undang nomor taun g04 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran cars republik indonesia tahun kamar tumbungd tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat can pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomer tambahan lembaran kepada republik indonesia nomor d8, undang undang nomor tahun uo9 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun pernko4712k peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan backepad0s nomor tambahan lembaran secrubah dengar peraturan pemerintah nomor tahun tentang pen.bahan atas peraturan pernerinteh may): peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran nekara republik indonesia tahun molar tambahan lembaran negara republik indonesia horor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan misc504i: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaporan ket:t.baik indonesia nomor f2lh: 2run telling pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kota memohon tahun nomor 18k15j: s1.acher tahun near shoa adalah kota tomohon. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota tomohon. s3lengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam syuiesyaraks! dalam sistem kepad'uk kekayaan yang bergabung gan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dpr dengan persetujuan. bersama kepala daerah, termasuk namun yang berlaku provinsi nanggroe aceh darussalam dan peraturan daerah provinsi predasifebian aan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, ksitatgeginyawaban. dan pengawasan keuangan daerah. ll. anggara:, dan ditetapkan dengan peraturan cacah. penerima daerah adalah ng yang masuk kas daerah. perpecahpasrah adalah kewajiban pemerintah gairah yang dialami sebagai pengurang niladgjiarssr pertanggungjawaban pelaksanaan apps pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berupa laporan keuangan mena: laporan realisasi anggaran: neraca: tc. laporan arus kas: dan dl. catatan alas laporan kemasaa. pendapatan tp. belanja rp. surprise rp. pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. pembayarhp, bh. realisasi rp. selisih kurang rp. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp. aj. dengan rincian sebagai berikut anggaran belanja setelah perubahan rp. realisasi rp. bersih kurang rp. ,o0j selisih anggaran dengan scalisas! surplus defisit r5. ,c0ri bukaan setelah perubahan rp. realisasi rp. selisih lebih rp. a1, selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan rp. tol. jul. bh. realisasi tol. selisih kurang ep. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah rp, dengan rincian sebagai berikut anggaran pembiayaan ncl setelah perubahan ep. realisasi rp. selisih lebih ,0o pasal neraca sebagaimana dimaksud pada huruf per desember sebagai berkait: jumlah ase. rp. jumlah kewajiban rp. jumlah ekuitas dana kp. pegas awal per januari tahun rp. arus kas dari aktivitas operasi rp. artis kas dasi aktivitas ine stasi asset non keuangan rp. (i23. t8a cl. arus kas dari aktivitas pembiayaan kp. arus kas dari aktivitas el sebagaimana dimaksud pada tercantum jalar lampiran peraturan daerah inf, terdiri dari mampuan laporan realisasi anggaran lampiran ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemenntahar daerah dan organisasi! lampiran rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan permerinlahandaerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pem biaya: lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menunalrketerpaduan urusan pemeritahan daerah clan fungsi dalam: kerangkapengelslaan keuangan negara: lampiran daftar piutang daerah: lampiran daftar penyertaan mnaclal (investasi) daerah:et lainnya, lampiran daftar selatan kegiatan rang belum diselesaikan sampai akhir layanan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: sampiran l1u daftar dan cadangan daerah: dan lampiran l11 daftar pinjaman. daerah dan obhyasi daerah. bh, lampiran neraca lampiran jyal terdiri dari purun kinerja tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, ikhusehae iii ketentuan penutup! mu.ajmm. dengan penempatannya dalam lembaran daerah. ditetapkan memohon pada tanggal s5. walik tomohon, mana jimmy pidie eman diundangkan toinehon pada tanggal pretty sekretaris daerah kota tomohon, arnold poli lembaran daerah kota tomohon tahun nomor
|
nge bebas ian sa. walikota tomohon peraturan walikota tomohon nomor tahun tentang tata cara pembagian jasa pelayanan pada dinas kesehatan dan sosial tomohon dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tomohon, menit lang: mernginyas undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten minahasa selatan dan kota tomohonmen 1273h sedang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun nomor tamba tang pemerintahan daerah lembaran negara tahun nomer tambahan lembaran negara nomor 484aj: undang undang nomer tahun rentang sistem jaminan sosial nasional! lembaran negara republik indonesia tahun nomor tb,songbant: peraturan menteri dalam negeri kamar tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kuuu9 tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah daerah: peraturan menteri kesehatan republik indonesia minor tahun tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat: peraturan daerah kota tomohon nomor tahun tentang retribusi jasa umum lembaran da#merah kota tomohon tahun nomor memutuskan. bab ketentuan umum fasal dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota tokoh on, pemerintah daerah adalah pemerintah kota token: kepala dinas kesehatan dan sosial adalah kepala dinas kesehatan dan sosial kota tomohon: pu: kota tomohon: pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan puskesmas dengan jaringannya, bab pemanfaatan dan penerima jasa pelayanan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari retribusi pelayanan kesehatan diperkirkitar kriteria yang ditetapkan: jug: tim keperawatan atau tirinan pemberi pelayanan uraian jenis | . langsung pelayanan dokter keperawatan ho. profesi lain pemeriksaan umum. a90 pemeriksaan dokter laga perkataan toman pom eh bidan persalinan penyulut pemeriksaan lah to, pemeriksaan gigi a94, vo. s dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menghinakan sistem jasa pelayanan designsetiap penerima jasa pelayanan wajib dipotong pajak sesuai dengan perundang pandangan yang berlaku, bar ilt monitoring dan jadi il! kepala puskesmas secara pendis wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanfimplementasi pernbasian jasa pelayaran: kepala puskesmas melakukan pengeluaran indeks kepuasan karyawan ikk, bab ketentuan penutup peraturan walikota ini berlaku pada pembagian jasa pelayanan pada penerimaan, agar setiap grav.20td ega jimmy pidie eman undangan tomohon pada tangga! janur sta sekretaris daerah, arnold poli berita daerah kota tomohon tahun nomor
|
ai walikota manado tana peraturan walikota manado nomor tahun tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota manado, menimbang bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu daerah, terutama mengenai pelaksanaan peraturan perundang undangan retribusi daerah tidak semata mata menganut prinsip komersial, namun memiliki fungsi sosial bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam wilayahnya, sehingga terhadap wajib retribusi perlu diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kewajiban retribusi daerah, bahwa sebagai tindak lanjut peraturan daerah kota manado nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, maka diperlukan pengaturan khusus tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin ganggutata cara pemberian keringanan, pengurang sebagaimana telah (gg, peraturan daerah kota manadotata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi izin gangguan arabagian perekonomian sekretariat daerah kota manado adalah instansi teknis penyelenggara penetapan dan pemberian rekomendasi izin gangguan ho) dan tempat usahport adalah singkatan dari kepanjangan surat pemberitahuan retribusi berhutang. skr adalah singkatan dari kepanjangan surat ketetapan retribusi daerah. skrk adalah singkatan dari kepanjangan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar. sdkrbkbt adalah singkatan dari kepanjangan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan. skrdlb adalah singkatan dari kepanjangan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar. saran adalah singkatan dari kepanjangan surat ketetapan retribusi daerah nihil. std adalah singkatan dari kepanjangan surat tagihan retribusi daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur ketentuan mengenai keringanan retribusi izin gangguan, pengurangan retribusi izin gangguan, pembebasan retribusi izin gangguan. bab iii keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi bagian kesatu kriterianghapusan retribusi atas permohonan wajib retribusi atas permohonan wajib retribusi, dapat diberikan keringanan dan pengurangan dalam hal: wajib retribusitermasuk usaha usaha yang baru dimulai: wajib retribusi yang membantu pemerintah atau pemerintah kota dalam penanggulangan bencana nasional daerah sehingga telah mempempengaruhi neraca keuangan usahanya, wajib retribusi yangkota. wajib retribusi yang jenis usahanya merupakan fungsi pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, dan wajib retribusi yang jenis usahanya tergolong usaha ekonomi kecil. wajib retribusi yang jenis usahanya dengan memiliki luas lebih besar atau sama dengan m2. atas permohonan wajib retribusi, dapat diberikan pembebasan retribusi dalam hal: wajib retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi force major keadaan luar kekuasaan wajib retribusi, dan wajib retribusi yang jenis usahanya berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum, wajib retribusi yang jenis usahanya mengalami pergantian pimpinan dengan masa izin masih berlaku dan berada ditempat alamat yang sama, wajib retribusi yang jenis usahanya oleh pemerintah dan atau pemerintah kota dianjurkan untuk tidak dipungut, dan wajib retribusi yang jenis usahanya tergolong usaha ekonomi mikro. wajib retribusi harus mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi beserta sanksi administrasinya kepada walikota melalui instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk paling lama (satu) bulan sejak menerima sport skr skrk sdkrbkbt skrdlb saran std. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang berhutang kepada walikota melalui instansi tekniketetapan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis, bukti bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi yang terutang, bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah, masa retribusi tahun retribusi sebelumnya, dan sport skr skrk sdkrbkbt skrdlb saran std. permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis usahauntuk melengkapi persyaratan paling lama (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, permohonan wajib retribusi ditolak. bagian kedua besaran nilai keringanan dan pengurangan retribusi keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan paling tinggi (lima puluh persen) dari retribusi yang terutang, penetapan keringanan dan pengurangan atas jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam (tiga), adalah kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada instansi teknis sebagai skpd yang dibebani pad. instansi teknis mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi. atas nama walikota, instansi teknis harus memberikan jawaban atas permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi paling lambat (tiga) bulan sejak menerima permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada wajib retribusi. walikota instansi teknis dalam waktu paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangjangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah terlampaui dan walikota instansi teknis tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. keputusan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disampaikan kepada wajib retribusi dan temuannya diteruskan kepada instansi yang membidangi pelayanan perizinsekretariat daerah kota manado pada tanggal walikota manado ik lum tun kepala bagian administrasi perekonomian lumentut (enwencunpomnmusipensowoman pp. tesla diundangkan manado pada tanggal ol1 sekretaris8 daerah kota manado sendok berita daerah kota manado tahun nomor
|
dicabut dengan perda nomor tahun kas ikta, royorganisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya masih berdasarkan kepada peraturan daerah kabupaten tasikmalaya, bahwa dengan telah ditetapkannya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan kota tasikmalaya, maka pembentukan dan susunan organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya perlu dibentuk sesuai dengatas, maka pengaturannya perlu ditetap, keputusan presiden nomor tahun tentang unit swadaya dan tata cara pengelolaan keuangannysekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota tasikmal: rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum kelas non pendidikan milik pemerintah kota tasikmalaya: jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang kedudukannya mempunyai, direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya, peraturan daerah adalah peraturan daerah kota tasikmalaya, peraturan walikota adalah peraturan walikota tasikmalaya. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk susunan organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya. bab iii kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi paragraf kedudukan rsud kota tasikmalaya berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang kedudukannyrsud mempunyai tugas pokok sebagai berikut: melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. paragraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah:sud, terdiri dari direktur, wakil direktur pelayanan, membawakan: bidang pelayanan, membawakan: seksi pelayanan medis, seksi penunjang medis: seksi diklat dan rujukan: bidang keperawatan, membawakan: seksi asuhan keperawatan, seksi etika dan mutu pelayanan keperawatan, seksi penunjang pelayanan keperawatan, wakil direktur umum dan keuangan, membawakan bagian sekretariat membawakan: sub bagian tata usaha, sub bagian kepegawaian: sub bagian rumah tangga dan perlengkapan: bagian perencanaan, membawakan: sub bagian rekam medis, sub bagian penyusunan program dan laporan, sub bagian hukum, perpustakaan, publikasi dan informasi: bagian keuangan, membawakan: subbagian penyusunan anggaran, subbagian perbendaharaan, subbagian akuntansi dan mobilisasi dana: instalasi, komite medik: staf medik fungsional, komite keperawatan: kelompok jabatan fungsional: dewan penyantun, satuan pengawas intern. bagan struktur organisasi rsudnstalasi instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional. instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural. kepala instalasi ditetapkan dengan keputusan direktursertabab komite medik komite medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggot dengan masa bakti (tiga) tahun. komite medik mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayank dapat dibantu oleh beberapa panitia serta dipimpin oleh seorang anggota komite medik. pembentukan panitia ditetapkan oleh direktur. staf medik fungsional adalahk fungsional dikelompokan sesuai dengdan ditetapkan dengan keputusan direktur. babasuhan keperawatan, dan etika profesi keperawatan. dalam melaksanakan tugasnya komite keperawatan dapat dibantu oleh beberapa komisi yang anggotanya terdiri dari paramedis perawatan bidan. ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur dengan masa bakti (tiga) tahun. bab vii kelompok jabatan fungsional pada rsud dibentudirektur. jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh walikota atas usulan direktur melalui sekretaris daerahviii dewan penyantun dewan penyantun adalah kelompok pengarah penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur profesi, unsur lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. dewan penyantun ditetapkan oleh walikota untuk masa kerja (tiga) tahun. dewan penyantun mengarahkan direktur dalam melaksanakan misi rsud dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah. bab satuan pengawas intern satuan pengawas intern disingkat spi adalah kelompok yang bertugas membantu direktur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rsud. anggota satuan pengawas intern ditetapkan oleh direktur dengan masa kerja (tiga) tahun. dalam melaksanakan tugasnya spi berdasarkan perintah dari direktur. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok kota tasikmalaya. dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, rsud mempunyai hubungan jaringan pelayanan yang terkait dengan institusisesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap pimpinan satuan unit kerja lingkungan rsudbagi pelaksanaan tugas bawahannya. bab kepegawaian pembinaan kepegawaian lingkungan rsud dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. eselonering rsud ditetapkan sesuai dengan keputusan presiden nomor tahun tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural. bab x. bab xiii ketentuan tambahan uraian tugas unit rsud sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan waliapril bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya penyantun wakil direktur mba pelayanan keuangan kelompok jabatan pelayanan keperawatan bagian bagian bagian keuangan sekretariat perencanaan sex pelayanan medis asuhan subbab aan keperawatan subbab subbab penyusunan tata usaha rekam medis anggaran seksi seksi penunjang medis etika mutu pelayanan subbab subbab keperawatan subbab penyusunan perbendaharaan kepegawaian program dan seksi seksi laporan dik dan penunjang rujukan pelayanan subbab hukum, subbab keperawatan subbab perpustakaan, akuntansi rumah tangga dan publikasi dan mobilisasi dana perlengkapan informasi instalasi instalasi maa musa keperawatan keterangan garis komando walikota tasikmalaya be emi. . garis koordinasi ttd. bubuk benyamin
|
dicabut dengan pilwalkot nomor nomor netbahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat pelaksana dan wajib pajak, maka perlu memperjelas batasan obyek pajak hiburan sebagaimana telah diatur: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf atas, perlu merubahpengaturannya dituangkan melalui peraturan walikota: mengingatangka diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi nama, obyek dan surat pemberitahuan pajak daerah pd),:diantara dan sisipkan (satu) yaitu sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut bab iii nama, obyek dan surat pemberitahuan pajak daerah pd)tiap penyelenggaraan hiburan. hiburan sebagaimana dimaksud pada ini antara lain pertunjukan film, antara lain pemutaran film dalam dan luar gedung serta tayangan lainnya, pertunjukan kesenian, antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pertunjukan drama, pertunjukan wayang, pameran busana, pameran produk dan jasa, kontes kecantikan: pagelaran musik dan tari, antara lain pertunjukan musik, diskotik, karaoke, kontes tembang, permainan billiards: permainan ketangkasan, antara lain video game, play station, road race, motor cross, pertandingan olah raga, antara lain pertandingan cabang olah raga, sepeda santai, jalan santai, kegiatan hiburan lainnya, antara lain sauna spa, panti pijat, pemancingan, kontes burung unggas dan hewan ternjan walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor 21akepastian hukum dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya, perlu mengatur uraian mengenai jenis pelayanan medik dan bentuk serta isi skr sebagai penjabar: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu membentuk:. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota. pasien adalah pengunjung rumah sakit yang bermasalah dalam bidang kesehdanmasangan ngt, dan resusitasi kecamatan. mata, yaitu refraktometer, funduskopi indie, usg. tht, yaitu ekstraksi corpus alienus telinga (sulit): tampon anterior, cauterisasi faring: angkat iud benang positif: pasang iud: buka jahitan, penyuluh, dan bilas lambung. penyakit dalam paru, yaitu pleura punct: biopsi jarum: dan halus kelenjar. kulit dan kelamin, yaitu electro surgery, fulgurasi, destilasi, koagulasi: lisis, ordo bedah beku): dan bedah kimia. igd, yaitu mengeluarkan benda asing kemasukan binatang, reposisi lucasi:: combustion kedalaman sampai otot: terjepit seting, luka tusuk sampai dengan otot: amputasi jari ruas, reposisi fraktur tertutup: atraksi kuku dengan infeksi, dan ga) jahit luka diatas jahitan. anak, yaitu fototerapi, resusitasi, fungsi lumbal sites pleura: fungsi sumsum tulang nebulizer, perawatan bayi dalam inkubator, dan diserap. anestesi, yaitu laringoskopi: dan pemasangan cup. besar, yang meliputi: bedah mulut, yaitu splitting reinplantasi): dislokasi: atraksi causa, buka kawat, dan incisa multiple. mata, yaitu korpus alienus (gram). tht, yaitu tampon bello kandungan dan kebidanan, yaitu pap smear:: pasang angkat pesarium: visum repertum kebidanan: j)) pengajar berilium, dan konsultasi dokter: ruptur tenda otot: cc) venue sectio: reposisi fraktur terbuka: corpus alienus milis, amputasi jari, dan circumcision. anestesi, yaitu laringoskopi:: epidural, dan aksiler. khusus, yang meliputi: bedah mulut, yaitu, operculektomi, manula mars realisasi),i. tht, yaitu spoofing hidung: incisa pericardial fusion, granulasi telinga cae, tampon blog: incisa peritonsiler abses: biopsi nasofaring, biopsi tensil: incisa abses mastid:bagian kedua pelayanan penunjang medik paragraf pelayanan laboratorium klinik pelayanan laboratorium klinik terdiri dari: sederhana, yaitu hemoglobin, eritrosit: hematokrit: leukosit, trombosit, laju endap darah led), waktu pendarahan: waktu pembekuan: hitung jenis leukosit, hitung eosinofil: hitung retikulosit: urine rutin: feses rutin: preparat gram, preparat bta, preparat malaria, apus tenggorok, pemeriksaan sekret, dan hematologi analyzer parameter). sedang, yaitu gula darah: reum: kreatinin: cholesterol total, cholesterol hdl ldl: asam urat, protein total: albumin globulin: bilirubin total, bilirubin derek indie: slot: .sept, alkali fosfatase, amilase: lipase: kalium: natrium: kalsium: klorida, magnesium: rf: kidal: tes kehamilan: ict malaria: ict tbc, rapid dengue, dengue blot ac, morfologi darah, trigliserida, asli aso, .crp, narkoba meliputi: golongan thc, golongan amfetamin, dan golongan morfin. ldh, comb: gamma gt: ag, anti bs, anti hav igm, dan hcv. canggih, yaitu polymerase chain reaction pcr): spacing: analisa gas darah agd): dan test kultur dan resistensi, paragraf pelayanan laboratorium patologi anatomi pelayanan laboratorium patologi anatomi terdiri dari sedang yaitu pop smear pemeriksaan sitopatologi). sedang yaitu jaringan biopsi pemeriksaan histopatologi jaringan). canggih yaitu sitologi serial cairan tubuh pemeriksaan sitopatologi). canggih yaitu jaringan operasi besar pemeriksaan histopatologi jaringan): dan pulasan khusus beraragraf pelayanan pemeriksaan radiologi radiodiagnostik pelayanan pemeriksaan radiologi radiodiagnostik terdiri dari ultrasonografi usg) yaitu usg abdomen: usg mama):: manus, bahu navicula, tharacalis: lumbis: pelvis: blast, mandibula, dan solomon antresiani. sedang yaitu kepala ap lat. sedang yaitu leher ap lat. sedang yaitu panoramic gigi. sedang yaitu foto perbandingan. sedang yaitu abd posisi. canggih, yaitu bno ivp, omd, hsg, colon loop: retro cystografi, bone survey dan bone survey paragraf pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik terdiri dari:, electroencephalografy syaraf):: ukg (tht),: tiap jenis psikologi analisa: tiap jenis test gizi, dcg holder, phonocardiografi jantung): victocardiografi jantung): dan echocardiografi jantung). canggih read milmonitoring icu iccu, nica bagian ketiga pelayanan kebidanan dan ginekologi berupa pelayanan persalinan dengan penyulut pelayanan persalinan dengan penyulut meliputi vakum atraksi: forcephal atraksi, dekapitasi: perforasi, parts dengan placenta manual, parts dengan episiotomi heating perineum: parts dengan hemoragik post parfum: dan parts dengan dition drip. bagian keempat pelayanan rehabilitasi medik pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari: sederhana, yaitu infra red: ultra violet,: lumbal traction: cervical traction, manual muscle test mmt), manipulation: parafin bath: whirpool bath: kontras bath, nominator, hydrotherapy, sonotherapy, nebuliser inhalation: manual exercise, cryotherapy: .lontophoresis: interferential therapy, aktifitas pertukangan: aktifitas administrasi: aktifitas kreatif, ultra soun diathermy: latihan koordinasi: adl pribadi: pemintalan:: kelainan campuran tanpa rekaman: kelainan bahasa dengan rekaman: kelainan wicara dengan rekaman, kelainan suara dengan rekaman: kelainan irama dengan rekaman, kelainan campuran dengan rekaman, penanggulangan problem sosial rs: pemeriksaan sosial, wawancara: bimbingan dan motivasi, kunjungan rumah, kunjungan ketempat kerja:: bladder training, electric stimulation diagnosis), dan massage test complex. canggih, yaitu emg biofeedback diagnostic), dan low power laser. bab jenis, bentuk dan isi skr bagian kesatu jenis skr pada rsud meliputi (sembilan) jenis pelayanan, yaitu: instalasi gawat darurat: poliklinik gigi, poliklinik: konsultasi gizi: konsul antar dokter, catatan medik rawat jalan, cost sharing instalasi gawat darurat: cost sharing poliklinik, dan surat keterangan sehat. bagian kedua bentuk dan isi skr sebagaimana dimaksud berupa karcis yang bentuk dan isinya tercantum pada lampiran peraturan walikota ini. setiap skr mempunyai warna yang berbeda sesuai dengan jenis pelayanan, yaitu instalasi gawat darurat warna dasar putih: poliklinik gigi warna dasar putih, poliklinik warna dasar hijau muda, konsultasi gizi warna dasar biru muda, konsul antar dokter warna dasar kuning, catatan medik rawat jalan warna dasar merah muda, cost sharing instalasi gawat darurat warna dasar putih: cost sharing poliklinik warna dasar putih: dan surat keterangan sehat warna dasar putih. bagian ketiga tempat pengambilan skr skr sebagaimana dimaksud pada peraturan ini ditempatkan pada bagian loket. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota dan atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur hal yang sama dengan peraturan walikota ini, dan robotik prosteti pelaksana dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rsud. bab iii ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur uraian mengenai jenis jenis pelayanan medik dan bentuk serta isi skr atau dokumen lain yang sejenis meliputi: pelayanan medik pelayanan tindakan medik, terdiri dari jenis jenis pelayanan tindakan medik operatif, yaitu operasi kecil, operasi sedang: operasi besar, dan operasi khusus. jenis jenis pelayanan tindakan medik non operatif, yaitu sederhana: kecil: sedang: besar, canggih: dan khusus. pelayanan penunjang medik, terdiri dari pelayanan laboratorium klinik yaitu sederhana: sedang, dan canggih. pelayanan laboratorium patologi anatomi yaitu sedang sedang canggih canggih dan lampiran peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tanggal september bentuk dan isi skr skrinstalasi gawat darurat perda th. tgl agustus instalasi gawat darurat nama peanaaanaaanaaaanananaaaaaaaan nama pasien .ooooooocococo nama onnnneennnneananenaaaaaaaaa alamat: loan alamat bs. alamat? tanggal .voodoo woo diagnosa manan tanggal io. strok tanggal dakaanaanaa anna aan untuk dokter ybs. igd cocococococooooooe igd nor. igd cocococococooooooe skrpoliklinik gigi perda th. tgl agustus poliklinik gigi alamat: loan alamat bs. alamat? tanggal look diagnosa manan tanggal io. strok tanggal pekan aan untuk dokter ybs. cocococoooooo0o0o000 ccc.orcooocaoooaa sococococooooooooe skr poliklinik (si pemerintah kota tasikmalaya pemerintah kota tasikmalaya (si pemerintah kota tasikmalaya poliklinik perda th. tgl agustus poliklinik nama hinaaannunanannyannanalyanaa anna nama pasien .oooooeea nama dovenanannnnnenananananaaaaan tanggal loco diagnosa mana tanggal strok tanggal hanna kanan untuk dokter ybs. scococoooooo0o000o000 tete tete tet tetateetetateeta ceocococococoooo0o0oe skr konsultasi gizi (astasi gizi perda th. tgl agustus konsultasi gizi nama aovandangonnn9005005005000005c nama pasien .o.comobeee nama dananenanennananaaaaaaaan alamat? cocoa alamat donanannnanannnan nana kanan alamat? cook tanggal look diagnosa ana aan dasi kening nurbubunuulan strok tanggal danaananan ana naa nana anna ana nana ana untuk dokter ybs. cocococoooooooo0o00 sococcccooooooooon cocococoooooooo0o00 skr konsul antar dokter (ar antar dokter perda th. tgl agustus konsul antar dokter nama dananesaeeneeneanaananaeaaaaan nama pasien .io.oooooe nama dnnenenneeaeeaaaaaaaaaaaaaa alamat: alamat bass. alamat? tanggal loose diagnosa pakkanaa nana nana tanggal ii. strok tanggal dakaananan anna aan untuk dokter ybs. cocococococonooooe ccc.orcooooooooaa sceococooooooo0o00000 skr catatan medik rawat jalan pemerintah kota tasikmalaya pemerintah kota tasikmalaya (ai pemerintah kota tasikmalaya catatan medik rawat jalan perda th. tgl agustus catatan medik rawat jalan nama dogansanannananan uan uanannanaan nama sien lena. nama donat taat aan enak uni alamat panama nana nas sea alamat open ain nan diagnosa panama nanas tanggal iii strok tanggal daknananan ana anna naa nana ana ana untuk dokter ybs. cocococococoooooo0 socococococonooo00 cococococococococo skr cost sharingcost sharing perda th. tgl agustus cost sharing instalasi gawat darurat instalasi gawat darurat spesialis .o.oo. peranan gonna) spesialis .o. rp see eentnetnaatta nama pasien .i rp. eetetettaaata tanggal .ooooocoooooo tanggal panama tanggal strok untuk dokter ybs. csid soo. csid coco. csid sc. skr cost sharing poliklinik pemerintah kota tasikmalaya pemerintah kota tasikmalaya pemerintah kota tasikmalaya cost sharing perda th. tgl agustus cost sharing poliklinik poliklinik spesialis . j.ooo. peranan gonna) spesialis . jo. rp see eentnetnaatta nama pasien .i rp. eetetettaaata nama dakaananananananaaana anna alamat nama dakaananannanannan nana alamat diagnosa alamat? tanggal .voodoo woo tanggal panen nana tanggal octa strok untuk dokter ybs. spk sa. spk ser. spk sen. skr surat keterangan sehat pemerintah kota tasikmalayadijamah sakit umum daerahrumah sakit umum daerah surat keterangan sehat sen cnc. tanggal . ooh untuk dokter ybs. pemerintah kota tasikmalaya nomor . ket um20 io. surat keterangan sehat yang bertandatangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama beranak pekerjaan . ion alamat telah diperiksa kesehatan terdapat . dan ana ana ana walikota tasikmalaya tasikmalaya, . j. . ttd. dokter yang memeriksa bubuk benyamin nip. canggih pelayanan pemeriksaan radiologi radiodiagnostik yaitu ultrasonografi usg), sederhana: sedang sedang sedang sedang sedang sedang dan canggih. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik yaitu sederhana: sedang, dan canggih. pelayanan kebidanan dan ginekologi berupa pelayanan persalinan dengan penyulut, pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari sederhana, sedang: besar, dan canggih. bentuk dan isi skr atau dokumen lain yang sejenis. paket perawatan. bab pelayanan medik bagian kesatu pelayanan tindakan medik paragraf jenis jenis pelayanan tindakan medik operatif jenis jenis pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari: operasi kecil yang meliputi bedah umum, yaitu tumor jinak terima, lima dll), atraksi kuku, circumcision, incisa abses: dan rover post (paronidia). bedah ortopedi, yaitu angkat wire exposed':i: insist othematorne: parasentesis:: insist abses submandibula: biopsi tumor hidung, biopsi tumor faring rongga mulut: ekspirasi kista terima telinga:: incisa, penjahitan perineum sub total grade iii: dan manual placenta. bedah mata, yaitu extirpasi kista kecil: extirpasi million:, heating algebra kecil, dan tritium satu mata, epilepsi, heating. operasi sedang, yang meliputi bedah umum, yaitu masinis incisa), appendicitis,: batu buli buli, uretra, tumor jinak kulit, sub kuis, payudara, karotis leher tanpa komplikasi: pleural function wsd: hermiotomy, herniorhady, hydrocelectomy: corpus alienus: koloid (kecil): j)) fibrosa, ortopedi, dan skin graffiti cm? bedah ortopedi yaitu amputasi repair stump dua jari tangan kaki, debridement dan repair dua tendon jari tangan kaki, ekspirasi ganglion polita::, open reduction internal fixation orig) dengan wire pada jari tangan kaki: j)) reposisi tertutup closed reduction) dislokasi sendi bahu hip:::: torus palatina: multiple atraksi: sial denektomi, apes resepsi: dan oro antara fistula. bedah tht, yaitu polipectomy, konkotomi tonsilektomi: irigasi sinus maksila, ekspirasi tumor hidung, adenoidectomi:, eksis stet. pre kurikuler, reposisi fraktur hidung:: myomektomi, laparatomi percobaan, ket, colporapia: operasi perineum: saling oforektomi, sterilisasi: laporan copy, j)) kuldoskopi, diagnostik laparatomi, penjahitan perineum total grade iv: dan curetage: kriftorkismus, megalodon, hipospadia: tumor tiroid, mama, paru, rahang, laparatomi simple: bph, hernia hidrogen (khusus), semua j))::: eksis luas soft tissue bone tumor pada lengan tungkai: amputasi repair stump satu lengan tungkai, debridement luka yang luas: orig tbw pada satu fraktur avulsi olecranon paella alveolar): debridement dan drainage osteon: release contractor dua jari tangan kaki: oo) koreksi tertutup dan gips ctv congenital tales equipo harus) bilateral,: fraktur komplit unilateral dan bilateral: blok resepsi:: card well luc operation: transpalatal: dan rhinotomy lateral. bedah kandungan dan kebidanan, yaitu tumor jinak vagina vulva: neoplasia ovarium dengan perlengkapan: reparasi sistem: kista ovarium: tumor ganas ovarium:, dan sectio caesarea. bedah mata, yaitu heating selera, heating kornea: nukleasi, dan repair punctum. operasi khusus, yang meliputi: bedah umum, yaitu nephrektomy: cole cystectomi: amastomose usus, skin graffiti spelenektomi, radical vasektomi: cystektomi:::: eksternal fiksasi pada satu fraktur lemur, orig pada satu fraktur tibia plateau, j)),:uu):ll: dan demi mandibulektomi. bedah tht, yaitu timpanopalsti, maksilektomi:: trabekulektomi, dan reposisi retina. paragraf jenis jenis pelayanan tindakan medik non operatif jenis jenis tindakan medik non operatif terdiri dari: sederhana, yang meliputi kandungan dan kebidanan, yaitu vulva hygiene, ganti perban: dan difteri. ruang perawatan, yaitu perawatan luka, buka jahitan, dan pemasangan infus iv: apus biopsi:: ekstraksi corpus alienus telinga (mudah):: dan pasang infus. ruang perawatan, yaitu pavement, pemasangan suction: pemasangan kateter, dan transfusi: pemasangan suction: spoofing mata: atraksi kuku tanpa infeksi: kena kail pancing:: bedah umum, yaitu luka bakar diatas tanpa operasi, gigitan binatang tanpa operasi,
|
ik: tahun tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikndidikndidikndidikan nasional nomor tentang pedoman standar pelayanan minimal urusan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengjumlah ruang belajarketersediaan orang tenaga tenaga non guru kependidikan non guru tenaga pengajar kualifikasi sd mi adalah tenaga pendidik lulusan pgsd d2 atau yang sederajat setiap sd mi kebutuhan buku, memiliki sarana dan perpustakaan prasarana yang lengkap ada goo pendidikan bagi anak usia sekolah untuk mereka yang tidak mampu rawan putus sekolah alokasi dana anak berprestasi pendidikan bagi sekolah anak usia sekolah maupun luar yang diutamakan sekolah untuk anak berprestasi alokasi dana untuk dari dana pembiayaan kkg pendidikan setiap memiliki diikuti dengan alat alat olah raga pengaktifan dan kesenian kembali impor dan ipk pengawassatu bulan sekali tahun sekali guru kelas bidang studi pelayanan angka partisipasi jumlah anak pendidikan kasar apk) yang bersekolah smp mmurid yang mengikutimurid melanjutkan yang diterima pendidikan sma terhadap menengah jumlah murid yang lulus slip terpenuhinya jumlah tenaga tenaga pendidikan kependidikan yang ada terhadap jumlah yang seharusnya menurut rasio ideal prasarana dan jumlah rombel sarana sekolah terhadap jumlah yang layak ruang belajar, kelengkapan bangunan terhadap kelengkapan prasarana belajar. jumlah siswa per rombel maksimal orang.setiap smp mts ketersediaan memiliki tenaga tenaga pengajar sesuai kependidikan dengan jumlah dan tenaga mata pelajaran pendidikan non yang diberikan, guru seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu urusan kepala sekolah ditambah tenaga laporan, pustakawan, dan bp bk tahun sekali guru kelas bidang studi alokasi dana dari dana untuk pembiayaan pendidikan mgm penyelenggaraan pelayanan angka partisipasi jumlah anak pendidikan menengah pendidikan smaikutanak melanjutkan yang diterima terhadap jumlah anak yang lulus ketersediaan jumlah guru tenaga yang ada kependidikan terhadap jumlah yang seharusnya menurut rasio ideal guru yang layak jumlah guru mengajar yang layak mengajar terhadap jumlah guru sarana sekolah jumlah rombel yang layak terhadap jumlah ruang belajar, kelengkapan bangunan terhadap kelengkapan prasarana belajar, jumlah biaya yang dipersiapkan untuk perawatan siswa yang jumlah anak memiliki buku terhadap buku pelajaran lengkap nya setiap sekolah ketersediaan menengah memiliki tenaga tenaga pengajar kependidikan sesuai dengan dan tenaga jumlah mata pendidikan non pelajaran yang guru diberikan, seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membidangi bagian kurikulum, humas sarana prasarana, dan kesiswaan ditambah tenaga laporan, pustakawan, dan bp bk sekurang sarana dan kurangnya sekolah prasarana menengah proses belajar mempunyai buah mengajar laboratorium dan satu buah perpustakaan, yang disesuaikan dengan bidang yang diem bangka oleh sekolah setiap sekolah kelengkapan mempunyai sarana sarana prasarana olah prasarana olah raga dan kesenian raga dan kesenian tenaga pengajar kualifikasi sekolah menengah tenaga adalah lulusan pendidikanera paamnamk (ro aje for rata pengembangan kemampuan tenaga mengajar pengajar alokasi dana dari dana untuk pembiayaan pendidikan mgm pengawasan teknis dilakukan oleh edukatif dan eval pengawas asi sesuai standar sekolah kelayakan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta satu bulan sekali guru guru sesuai mata pelajarannya pelayanan angka partisipasi jumlah anak pendidikan smkndidikan yang selanjutnya disingkat spm bidang pendidikndidikan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendidikmengikuti evaluasi. jumlah murid yang jumlah murid lulus yang lulus terhadap jumlah murid yang mengikuti ujian akhir anak yang jumlah anak melanjutkan yang diterima perguruan tinggi terhadap jumlah anak yang lulus guru yang layak setiap sekolah mengajar menengah memiliki tenaga pengajar sesuai dengan jumlah materi pelajaran yang diberikan ketersediaan smk memiliki tenaga tenaga non guru kependidikan non sesuai dengan guru rasio jumlah rombel jumlah murid yang jumlah murid mempunyai buku terhadap buku pelajaran yang pelajaran setiap lengkap mata pelajaran dengan rasio manajemen jumlah sekolah berbasis sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya setiap smk sarana dan memiliki satu ruang prasarana laboratorium proses belajar dengan kelengkapan alat praktek dan alat peraga sekurang sarana dan kurangnya tiap prasarana proses smk memiliki satu belajar ruang praktek lengkap dengan alat alat praktek dan alat peraga jumlah ruang kelas kelengkapan berbanding lurus sarana dan dengan jumlah prasarana rombongan belajar setiap sekolah kelengkapan memiliki satu ruang sarana dan perpustakaan prasarana lengkap dengan penunjang pustakawan sekolah tenaga pengajar guru yang layak smk adalah lulusan mengajartara pesanan pengembangan kemampuan tenaga pengajar setahun kali adanya seluruh guru implementasi memahami kurikulum secara kurikulum utuh dan optimal dengan baik oleh para guru terlaksananya terwujudnya penilaian terhadap soal yang peningkatan daya standar serap siswa pembinabulan sekali setiap smk ketersediaan memiliki tenaga tenaga tenaga pengajar sesuai kependidikan dengan jumlah non guru mata pelajaran yang diberikan, seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membidangi bagian kurikulum kesiswaan, humas dan saran prasarana, ketua program keahlian ditambah tenaga laporan, pustakawan, dan bp bk guru guru sesuai mata pelajaran penyelenggaraan pelayanan jumlah penduduk perbandingan pelayanan pendidikan pelatihan melek huruf usia jumlah penduduk luar sekolah kekasaran tahun keatas usia s d tahun fungsional yang melek huruf terhadap jumlah penduduk usia atas yang melek huruf adanya program menurunnya penyelenggaraan jumlah bebas buta huruf penduduk yang buta huruf usia tahun atas pendidikan penyelenggaraan perluasan kesetaraan program pendidikan kesempatan paket setara belajar jumlah warga persentase jumlah ana laa belajar paket tertampung sd yang sederajat rasio tutor terpenuhinya terhadap kelompok tutor belajar rasio modul dengan rasio modul warga belajar terpenuhinya pendidikan jumlah warga kesetaraan belajar paket smp m sekurang kurangnya dalam satu kecamatan terselenggara pendidikan paket rasio tutor terhadap kelompok belajar rasio modul dengan rasio modul warga belajar terpenuhinya kesetaraan sma jumlah warga aliyah belajar paket penyelenggaraan pendidikan paket terhadap kelompok belajar rasio modul dengan rasio modul warga belajar terpenuhinya pengembangan sekurang kurangnya lembaga pls dalam satu kelurahan terdapat satu pkb pembinaan terhadap penilik pls lembaga lembaga keterampilan rasio tutor terhadap kelompok belajar pengembangan kelayakan lembaga| peningkatan lembaga kursus kursus setahun kualitas kursus kali perizinan kursus izin kursus sesuai dengan setiap program yang diselenggarakan penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah pelayanan pendidikan terhadap murid mengembangkan murid usia dini usia tahun penyelenggaraan pendidikan usia dini pengawasan pembinaan dan pendataan pendidikan usia dini setahun kali sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan usia dini yang layak tenaga pengajar adalah lulusan sta setiap kelurahan memiliki lembaga paud pelatihan penggerak posyandu setahun kali penyelenggaraan olah raga prestasi olah raga kegiatan olah raga pendidikan sekolah dan pendidikan kesenian tingkat kesegaran jasmani siswa jumlah klub dan cabang olah raga| (non (non yang ada sekolah persen) persen) jumlah siswa yang mengikuti polda (non (non tingkat provinsi persen) persen) lapangan olah raga yang layak rasio guru rombongan pendidikan jasmani belajar terhadap rombel peralatan olah raga yang layak terbentuknya adopsi kota (non (non tasikmalaya persen) persen pembinaan terbitnya pendidikan apresiasi pendidikan kesenian kesenian sekolah terbentuknya kelompok kesenian disekolah sedikitnya jenis kesenian daerah setempat jumlah guru kesenian terhadap rombel adanya lomba kesenian daerah tahun sekali peningkatan partisipasi peningkatan pemerintah wajib too pemuda wawasan memfasilitasi kepemudaan pembentukan organisasi kepemudaan pemerintah melakukan pembinaan tentang keorganisasian kepada pemuda tahun kali sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, baik itu yang berkenaan dengan hiv aids, bahaya narkotika peningkatan partisipasi pemuda keterampilan dalam kegiatan pemuda ekonomi produktif jumlah sanggar sekurang pusat pelatihan kurangnya dalam keterampilan satu kecamatan memiliki satu lembaga pendidikan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah yang bersangkutan hoon bimbingan usahndidikan yang diharapkan sampai padatandidikndidikndidikan dalam skala minimal. tujuan ditetapkannya spm bidang pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pendidikan kepada masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pendidikndidikan. fungsi ditetapkannya spm bidang pendidikndidikan kepada masyarakat bagi para pemuda setahun kali penyelenggaraan pelayanan pendataan statistik pendidikan pendidikan pelaporan kemajuan pemuda dan olah pemuda pendidikan pemuda raga dan olah raga dengan tim yang kompeten dalam pembuatan data base tahun sekali penerbitan statistik pendidikan pemuda dan olah raga tahun sekali peningkatan partisipasi penyelenggaraan fungsi dewan masyarakat dewan pendidikan pendidikan sesuai kota tasikmalaya dengan standar mewakilinya semua kelompok kepentingan dalam dewan pendidikan terbentuknya dan terselenggaranya forum komunikasi tingkat kecamatan satu tahun sekali evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun sekali penyelenggaraan pembinaan dan komite sekolah evaluasi kinerja pada satuan komite sekolah satu pendidikan tahun sekali penyuluhan terselenggaranya pendidikan penyuluhan pentingnya pendidikan terhadap masyarakat tahun sekali penyelenggaraan guru peningkatan pengangkatan jumlah dan jenis dan tenaga jumlah dan tenaga instrumen yang kependidikan kualitas tenaga kependidikan sd mi tepat dalam pendidikan dasar dan kependidikan seleksi menengah sd mi pengangkatan guru,pelatihan bidan studi, buku pegangan dan bahan ajar pelatihan tenaga pelatihan pendidikan terlaksananya karir bidang kesempatan pendidikan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsi onal maupun dalam jalur struktural bidanglip tepat dalam kependidikan seleksi pengangkatan smp kependidikan smp m pengangkatan sistem, tenaga kependidikan mekanisme dan slip mseonal maupun dalam jalur struktural urusanma smk ma pengangkatan kependidikan tenaga sma smk ma kependidikan smu smk mk pengangkatan sistem, tenaga kependidikan mekanisme dan sma smk maregional dan onal maupun dalam jalur struktural urus an pendidikan kepala sekolah, wakil kepala se kawalikota tasikmalaya ttd bubuk benyaminndidikan kepada masyarakatndidikndidikan daerah. bab iii bentuk dan isi spm spm bidang pendidikndidikndidikan. skpd lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ini, wajib menunjang terlaksananya pencapaian spm bidang pendidikndidikndidikndidikan. penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai spm bidang pendidikndidikan adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang pendidikbidang pendidikan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan skpd penyelenggara spm bidang pendidikndidikan tim evaluasi spm bersama skpd penyelenggara spm bidang pendidikan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang pendidikndidikndidikndidikndidikan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai spm bidang pendidikan mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang pendidikndidikan tim evaluasi sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan penyelenggaraan spm bidang pendidikndidiyelenggaraan pendidikan sd mi angka partisipasi jumlah anak pendidikan dasar kasar apk) yang bersekolah tahunmurid perempuan yang bersekolah perempuan terhadap jumlah anak perempuan perempuan dalam kelompok perempuan usia tahun aps) putus sekolah terhadap jumlah anak dalam satu tahun jumlah anak yang jumlah murid naik kelas yang naik kelas terhadap jumlah yang mengikuti evaluasi jumlah anak yang jumlah anak lulus yang lulus terhadap jumlah anak yang mengikuti ujian akhir siswa yang jumlah anak melanjutkan smp yang diterima slip terhadap jumlah anak yang lulus ketersediaan guru rasio guru sd mi yang terhadap murid mencukupi terhadap rombongan belajar guru yang layak jumlah guru mengajar yang layak mengajar terhadap jumlah guru yang layak rombongan belajar terhadap
|
ikan fkesehatkesehatkesehatkeputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang standar pelayanan minimal urusan penanganan bidang kesehatkesehat. dasar dasar puskesmas puskesmas pembinaan cakupan kgs kgs yang dibina pelayanan kesehatan gigi kunjungan cakupan kunjungan petugas petugas puskesmas puskesmas untuk pembinaan untuk kesehatan gigi dan pembinaan mulut kesehatan gigi dan mulut pembinaan jumlah kelurahan yang kesehatan gigi dibina dan mulut kelurahan kunjungan cakupan kunjungan petugas petugas puskesmas puskesmas kelurahan untuk kelurahan untuk pembinaan kesehatan pembinaan gigi dan mulut kesehatan gigi dan mulut pembinaan cakupanpembinaan kesehatan jiwa kesehatan jiwa anak anak pra sekolah pra sekolah pembinaan cakupan pembinaan kesehatan jiwa kesehatan jiwa pada pada ibu hamil ibu hamil pembinaan cakupan pembinaan kesehatan jiwa kesehatan jiwa pada pada masyarakat masyarakat pembinaan dan cakupan pembinaan pelayanan dan pelayanan kesehatan mata kesehatan mata pelayanan cakupan pelayanan laboratorium laboratorium kesehatan kesehatan pelayanan cakupan kunjungan kesehatan ibu ibu hamil k4) dan bayi) yang ditangani pelayanan cakupan deteksi dini kesehatan anak tumbuh kembang pra sekolah dan anak balita usia sekolah cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak pra sekolah cakupan pemeriksaan kesehatan siswa dancakupan peserta aktif keluarga berencana pelayanan desa kelurahan imunisasi universal child immunization uci) pelayanan cakupan rawat jalan pengobatan perawatan cakupan rawat inap penyelenggaraan pemantauan balita yang naik berat perbaikan gizi pertumbuhan balita badannya masyarakat balita bawah garis s15 s15 merah pelayanan gizi cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin kali per tahun cakupan ibu hamil yangyang mendapat perawatan subur yang mendapat kapsul yodium penyelenggaraan pelayanan obstetri akses terhadap pelayanan kesehatan dan neonatal ketersediaan darah dan rujukan dan emergency dasar komponen yang penunjang dan komprehensifneonatal resiko tinggi komplikasi yang ditangani pelayanan gawat sarana kesehatan darurat dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat penyelenggaraan penyelenggaraan kelurahan mengalami t00| pemberantasan penyelidikan klb yang ditangani penyakit menular epidemiologi dan jam penanggulangan kejadian luar biasa klb) dan gizi buruk kecamatan bebas rawan gizi pencegahan dan| acute acid paralysis| pemberantasan afp) rate per penyakit polio penduduk tahun pencegahan dan kesembuhan penderita| ii pemberantasan tbc bta positif penyakit paru pencegahan dan cakupan balita dengan pemberantasan pneumonia yang penyakit ipa ditangani pencegahan dan klien yang pemberantasan mendapatkan penyakit hiv aids penanganan hiv aids infeksi menular seksual yang diobati darah donor yang skrining hiv aids pencegahan dan penderita dbd yang pemberantasan diobati penyakit demam berdarah dengue dbd) pencegahan dan balita dengan diare pemberantasan yang ditangani penyakit diare pencegahan dan penderita malaria yang pemberantasan diobati penyakit malaria pencegahan dan penderita kusta yang pemberantasan selesai diobati penyakit kusta pencegahan dan kasus filariasis yang pemberantasan ditangani penyakit filariasis penyelenggaraan pelayanan institusi yang dibina kesehatan lingkungan kesehatan dan sanitasi dasar lingkungan pelayanan rumah bangunan pengendalian bebas jentik nyamuk vektor andes pelayanan hygiene tempat umum yang sanitasi tempat memenuhi syarat umum penyelenggaraan penyuluhan rumah tangga sehat promosi kesehatan perilaku sehat bayi yang mendapat asi eksklusif kelurahan dengan garam beryllium baik ken iii pencegahan dan penyuluhan upaya penyuluhan penanggulangan pencegahan dan napa oleh penanggulangan penyalahgunaan penyalahgunaan petugas kesehatan napa narkotika, psikotropika dan zat adiktif p3. napa) berbasis masyarakat penyelenggaraan pelayanan ketersediaan obat pelayanan penyediaan obat sesuai dengan kefarmasian dan pembekalan kebutuhan kesehatan pengadaan obat esensial pengadaan obat generik pelayanan penulisan resep obat penggunaan obat generik generik penyelenggaraan penyelenggaraan cakupan jaminan pembiayaan dan pembiayaan untuk pemeliharaan pelayanan kesehatan memutuskan, menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang standar pelayanan minimal bidanghathatkesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang kesehatjaminan kesehatan perorangan kesehatan pra bayar penyelenggaraan cakupan jaminan pembiayaan untuk pemeliharaan keluarga miskin kesehatan keluarga dan masyarakat miskin dan masyarakat umum rentan walikota tasikmalaya ttd bubuk benyaminkesehatkesehatkesehatkesehatan dalam skala minimal. tujuan ditetapkannya spm bidang kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup kesehatan kepada masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup kesehatkesehatan. fungsi ditetapkannya spm bidang kesehatkesehatkesehatan kepada masyarakatkesehatkesehatan daerah. bab iii bentuk dan isi spm spm bidang kesehatkesehatsehatkesehatkesehatkesehatkesehatan. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm bidang kesehatsehatan adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang kesehatsehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spm bidang kesehatan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan skpd penyelenggara spm bidang kesehatkesehatan tim evaluasi spm bersama skpd penyelenggara spm bidang kesehatan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang kesehatkesehatkesehatkesehatkesehatan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai spm bidang kesehatan mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang kesehatkesehatan tim evaluasi sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan penyelenggaraan spm bidang kesehatkesehatbl. |ao| penyelenggaraan pelayanan cakupan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan kerja kesehatan kerja pada dasar pekerja formal cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal pelayanan cakupan pelayanan kesehatan usia kesehatan pra usia lanjut lanjut dan usia lanjut perawatan cakupan pembinaan kesehatan keluarga rawan keluarga dan komunitas kesehatan gigi dan dan pelaksanaan mulut anak kesehatan gigi dan sekolah dasar mulut anak sekolah dasar sekolah dasar pelaksanaan sikat gigi 8x 8x sd 8x sd masal thn thn thn isd isd yang thn thn thn melaksanakan kegiatan sikat gigi masal pemeliharaan cakupan pemeliharaan kesehatan gigi dan kesehatan gigi dan mulut masyarakat mulut masyarakat pemeliharaan cakupan pemeliharaan kesehatan gigi dan kesehatan gigi dan mulut sederhana mulut masyarakat oleh masyarakat oleh kader kader kunjungan baru cakupan kunjungan rawat jalan gigi ibu baru rawat jalan gigi hamil dan anak ibu hamil dan anak pra pra sekolah sekolah kunjungan baru cakupan kunjungan sapa anak sekolah baru anak sekolah
|
industrian dan perdagangan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang aindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangbidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangjasa jasa lalu lintas barang dan jasa wilayahnya pemerintah daerah membuat laporan hasil pemantauan sebagai bahan kajian perkembangan sektor industri dan perdagangan wilayahnya kali dalam tahun pemantauan pemerintah daerah kegiatan impor melakukan pemantauan terhadap kegiatan impor kali dalam tahun pemantauan pemantauan lalu atas distribusi lintas barang dan bahan kebutuhan jasa meliputi aspek pokok aspek yaitu harga barang dan jasa kelancaran distribusi penyediaan jumlah distributor distributor harus sebanding dengan tingkat kebutuhan barang dan jasa penyediaan evaluasi dan data base pengambilan data menyangkut arus perkembangan arus barang dan jasa barang dan jasa setiap bulan perizinan pelayanan pemerintah daerah perizinan usaha mempunyai rencana strategis perijinan sektor izin usaha industri dan industri iui) perdagangan wilayahnya surat ijin usaha perdagangan sup) tanda daftar gudang tdg) tanda daftar perusahaan tdp) izin gangguan izin usaha perdagangan waralaba lokal izin usaha pasar modern teregistrasi daftar ulang) sistem dan| prosedur kerja pelayanan perizinan harus sederhana dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan sebagai berikut izin usaha segala industri persyaratan kerja) dokumen lengkap surat ijin usaha segala perdagangan persyaratan dokumen sup) lengkap kerja) tanda daftar segala gudang tdg) persyaratan kerja) dokumen lengkap tanda daftar segala perusahaan persyaratan tdp) dokumen kerja) lengkap ijin usaha segala perdagangan persyaratan waralaba lokal dokumen kerja) lengkap izin usaha pasar segala modern persyaratan kerja) dokumen lengkap ijin gangguan segala ho) persyaratan kerja) dokumen lengkap teregistrasi segala kerja) persyaratan dokumen lengkap dilakukan setiap tahun dilakukan secara transparan sosialisasi tentang perizinan usaha dilakukan secara berkala bulan sekali pengawasan atas evaluasi dan pelaksanaan monitoring atas perizinan yang pelaksanaan pelayanan diberikan perizinan kali dalam tahun penyelenggaraan fasilitasi pemerintah daerah| kemitraan pengembangan memiliki rencana kemitraan kerja antara idm dan pengembangan usaha besar kemitraan wilayah kerjanya pemerintah daerah mengembangkan model kemitraan yang sesuai dengan karakteristik sektor industri dan perdagangan wilayahnya terdapat idm yang bermitra dengan usaha besar baik wilayah kerjanya maupun luar wilayah kerjanya fasilitas fasilitas temu usaha permodalan bagi idm permodalan perbankan kali dalam tahun pemerintah daerah wajib meningkatkan jumlah idm yang difasilitasi dalam memperoleh permodalan fasilitas pelatihan fasilitas pemerintah daerah teknis manajemen pelatihan menyelenggarakan bagi idm pelatihan teknis manajemen bagi idm mengadakan pelatihan kali dalam setahun terdapat idm yang memperoleh idm idm idm idm idm idm pelatihan teknis dalam setahun materi pelatihan sekurang kurangnya menyangkut wawasan bisnis pengelolaan usaha yang baik manajemen dan sistem produksi konsep pengembangan produk pengembangan bahan baku strategi pemasaran penguatan kelembagaan pedagang pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah pengendalian dari wajib memiliki satu tim pengawasan pengawasan atas atas pencemaran limbah pencemaran industri limbah industri untuk pengawasan yang dilakukan secara rutin, pemerintah daerah harus menyusun sistem dan prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran industri sekurang kurangnya pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri kali dalam tahun pengawasan atas pengawasan penerapan standar penerapan standar mutu mutu kali dalam tahun pengawasan dan pengawasan dan pengendalian pengendalian dilakukan distribusi barang secara berkala kali dan jasa dalam tahun pembinaan pembinaan koordinasi dengan kemetrologian kemetrologian kali balai kemetrologian dalam tahun tasikmalaya penyediaan penyediaan pemerintah daerah informasi informasi pasar melayani permintaan baik lokal, atau permohonan regional berbagai informasi maupun yang dibutuhkan oleh internasional dunia usaha peningkatan ekspor pelayanan pemerintah daerah daerah persyaratan wajib memiliki ekspor rencana dan target peningkatan ekspor daerahnya target dimaksud harus terkait dengan target tingkat provinsi dan pusat capaian peningkatan ekspor daerah wajib dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat sekurang kurangnya setiap bulan mengadakan pembinaan dan pembinaan untuk penyuluhan para eksportir dan bagi para calon eksportir kali eksportir dalam setahun pembinaan perlindungan pemerintah daerah perlindungan konsumen wajib membentuk konsumen kelompok independen dalam rangka perlindungan konsumen pemerintah daerah memberikan pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen bagi para pengusaha kali dalam setahun penerapan pemerintah daerah sanksi atas wajib memberikan pelanggaran perlindungan yang dilakukan konsumen yang produsen mengacu kepada barang dan undang undang jasa konsumen yang berlaku inventarisasi pemerintah daerah koordinasi dengan data melakukan inventarisasi balai kemetrologian data kemetrologian kemetrologian kali dalam setahun tasikmalaya peningkatan penyediaan pemerintah daerah penggunaan produksi data memiliki rencana dalam negeri penggunaan kampanye penggunaan produksi dalam produk dalam negeri negeri daerahnya pengembangan pengembangan pemerintah daerah lembaga asosiasi mendorong terwujudnya perdagangan asosiasi asosiasi kelompok usaha industri dan perdagangan berdasarkan kelompok kepentingan pembinaan terhadap asosiasi kali dalam setahun terdapat asosiasi tingkat kota pendataan usaha jasa penyediaan data pemerintah perdagangan daerah melakukan pendataan (ulang) sektor industri dan perdagangan kali dalam serindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disingkatan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pemerintah daerah memiliki sistem data base berkenaan dengan sektor industri dan perdagangan penyusunan profil penyediaan penyusunan profil| sektor industri dan profil sektor sektor. perdagangan industri dan industri dan perdagangan perdagangan wilayahnya kali dalam setahun profil sektor industri dan perdagangan harus disebarluaskan kepada berbagai pihak yang membutuhkan pembinaan tenaga pembuatan tim penyuluh penyuluh memiliki fungsional penyuluh program wajib menyusun kompetensi dan pelatihan dan program pelatihan kualifikasi sesuai pembinaan dan pembinaan dengan kebutuhan untuk tenaga teknis fungsional pelatihan terhadap tenaga teknis fungsional kali dalam setahun penyediaan pemerintah tenaga penyuluh daerah wajib memiliki tim penyuluh sektor industri dan perdagangan anggota tim penyuluh sekurang kurangnya berpendidikan atau pernah mengikuti pelatihan dalam bidang pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan penyediaan pemerintah materi daerah penyuluhan memiliki modul pelatihan yang menjadi standar materi dalam penyuluhan materi penyuluhan sekurang kurangnya mencakup metode dan teknik pemberian penyuluhan model pengembangan sektor industri dan perdagangan strategi pencarian pasar (pemasaran) strategi penguatan usaha penyelenggaraan penyuluhan penyuluhan sekurang kurangnya dilakukan setiap bulan sekali bentuk penyuluhan dapat berupa tatap muka atau melalui media masa walikota tasikmalaya ttd bubuk benyaminan dalam skala minimal. tujuan ditetapkannya spm bidang perindustrian dan perdagangan adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan. fungsi ditetapkannya spm bidang perindustrian dan perdagangrindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan kepada masyarakat dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan daerah. bab iii bentuk dan isi spmrindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan. penyelenggaraan pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai spm bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spm bidang perindustrian dan perdagangan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan skpd penyelenggara spm bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan tim evaluasi spm bersama skpd penyelenggara spm bidang perindustrian dan perdagangan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang perindustrian dan perdaganganindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai spm bidang perindustrian dan perdagangan mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan tim evaluasi sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan penyelenggaraan spm bidang perindustrian dan perdagangrindustrian dan perdagango. |g9 |al| perencanaan sektor proses pemerintah daerah industri dan penyusunan harus memiliki perdagangan rencana perencanaan bidang industri dan perdagangan (panjang, menengah dan pendek) perencanaan sektor industri dan perdagangan harus mempertimbangkan perencanaan yang ada disektor yang sama tingkat provinsi dan pemerintah pusat pemerintah daerah dialokasikan dari harus mengalokasikan belanja publik dana khusus bagi apbd pengembangan sektor industri dan perdagangan daerah masing masing pelaksanaan proses penyusunan rencana perencanaan dilakukan secara partisipatif pelaksanaan monitoring dan monitoring dan evaluasi atas evaluasi pelaksanaan pelaksanaan perencanaan rencana dilakukan secara berkala penyelenggaraan pembinaan pembinaan dan pembinaan dan terhadap idm pengembangan pengembangan usaha industri dagang usaha dilakukan kecil menengah) secara berkala bulan sekali dalam tahun terdapat idm yang dibina dalam waktu dkm dkm ikm dkm dkm satu tahun anggaran fasilitasi pengembangan pengembangan usaha diarahkan kepada pemanfaatan usaha potensi lokal pengembangan pengembangan sentra dan usaha diprioritaskan penumbuhan pada daerah sentra industri kecil baru sentra idm pemantauan lalu pencatatan pemerintah daerah lintas barang dan arus barang dan melakukan pemantauan atastanitanitanitanian nomor pts ot. tentang pedoman standar pelayanan minimal bidang pertanitani kota tasikmalaya. pelayanan pelaksanaan rehabilitasi lahan rehabilitasi lahan kritis kawasan kritis dilaksanakan pertanian tanaman satu tahun sekali pangan dan peternakan pengadaan pemetaan potensi pemetaan potensi dan pengelolaan dan pengelolaan lahan harus sumberdaya lahan dilakukan setiap tahunnya seiring dengan perubahan kondisi alam yang ada pelayanan pemerintah daerah rehabilitasi sumber merealisasikan air kawasan kegiatan rehabilitasi pertanian sumber air kawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap tahunnya pemanfaatan air pembangunan adanya satu irigasi irigasi program perbaikan dan pemanfaatan irigasi yang direalisasikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya peel bimbingan dan pembimbing pemanfaatan pemanfaatan dan pemeliharaan pemeliharaan jaringan irigasi jaringan irigasi setiap kecamatan bimbingan teknis bimbingan teknis| pengelolaan pengelolaan sumber sumber air sumber sumber air dan air irigasi dilaksanakan untuk budidaya secara berkelompok tanaman oleh pemerintah daerah setahun dua kali pemantauan dan dalam jangka bulan untuk pemanfaatan waktu bulan sekali seluruh sumber sumber sumber air pemantau harus air dan irigasi dan air irigasi mampu melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber sumber air dan air irigasi yang ada daerahnya evaluasi laporan evaluasi| pengelolaan air pengelolaan air irigasi pertanian irigasi pertanian maksimal dilakukan setiap bulan sekali kepada provinsi pengembangan pengadaan kegiatan pendidikan kedinasan bidang kedinasan pertanian tanaman bidang pertanian pangan dan tanaman pangan peternakan dan peternakan dilakukan setiap satu tahun sekali pelaksanaan pelaksanaan diklat pegawai diklat pegawai sesuai kebutuhan dilakukan setiap lokal tahun satu kali pembinaan dan minimal ada satu| pengembangan pusat pelatihan diklat yang dikelola pertanian tanaman petani pangan dan peternakan pedesaan swadaya, satu unit untuk satu kecamatan pengumpulan data pengumpulan data| dan informasi sdm dan informasi sdm bidang pertanian pertanian tanaman tanaman pangan pangan dan dan peternakan peternakan, dilakukan pemerintah setiap satu tahun sekali evaluasi dampak pemerintah harus| melakukan evaluasi maa program dampak kebijakan bidang pertanian setahun sekali tanaman pangan setelah kebijakan ang bersangkutan dan peternakan dikeluarkan penyuluhan bidang penetapan penetapan pertanian tanaman kebijakan dan kebijakan dan pangan dan program program peternakan penyelenggaraan penyelenggaraan penyuluhan bidang penyuluhan pertanian tanaman bidang pertanian pangan dan tanaman pangan peternakan dan peternakan disesuaikan dengan permasalahan nyata yang dialami oleh petani setahun sekali penyusunan, adanya kegiatan| perbanyakan dan sosialisasi penyebaran kepada seluruh metode petani setiap ada penyuluhan bidang metode baru pertanian tanaman setahun sekali pangan dan peternakan serta materi penyuluhan, baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai kebutuhan lokal. kembangan terhadap kelompok tani dan kelompok tani, kelembagaan kelembagaan ekonomi ekonomi petani petani, setiap bulan penyuluh dan peneliti dan lsm pembinaan terhadap penyuluh dan lsm, dilaksanakan bulan sekali pembinaan dan pemerintah pengembangan harus kerja sama mensponsori kemitraan petani kegiatan penyuluh, peneliti konsolidasi antar dan lsm petani nelayan, penyuluh dan lsm, minimal bulan sekali pembinaan dan adanya kegiatan 1thn 1thn 1thn 1thn 1thn 1thn pengembangan diklat, pelatihan dan kaji kai akar akar kali kari tenaga penyuluh studi banding pertanian tanaman penyuluh daerah pangan dan lain yang dianggap peternakan lebih baik setiap tahun satu kali pembinaan dan adanya pusat unit untuk satu pengelolaan pembinaan dan wilayah kerja lembaga pengelolaan penyuluhan penyuluh pertanian lembaga penyuluh tanaman pangan pertanian tanaman dan peternakan pangan dan peternakan setiap kecamatan pembinaan adanya satu tim| unit untuk satu kepemimpinan pembina wilayah kerja petani, wanita tani penyuluhan dan pemuda tani pengelolaan adanya unit untuk satu laboratorium laboratorium wilayah kerja informasi dan informasi dan penyuluhan perpustakaan perpustakaan bidang pertanian dengan buku buku tanaman pangan pertanian tanaman dan peternakan pangan dan peternakan pengadaan, setiap unit untuk satu pengembangan pelaksanaan wilayah kerja dan bimbingan harus penyuluhan pemeliharaan menggunakan alat sarana penyuluh peraga bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan kendaraan roda dua untuk operasional bagi setiap wilayah kerja penyuluh penyuluhan dan unit kendaraan roda empat untuk setiap kota penelitian, mengidentifikasi kegiatan pengembangan data potensi identifikasi data potensi teknologi bidang wilayah dan agro wilayah dan agro pertanian ekosistem ekosistem dilakukan satu tahun kali analisis teknis, adanya database| ekonomis dan tentang keadaan sosio budaya alat pertanian yang dan mesin update setiap pertanian tanaman tahun satu kali pangan dan peternakan pembinaan pembinaan supervisi dan supervisi dan akselerasi, akselerasi, aplikasi aplikasi teknologi teknologi dalam dalam demonstrasi demonstrasi penerapan penerapan teknologi bidang teknologi dilakukan pertanian tanaman pemerintah setiap pangan dan bulan kali peternakan spesifik lokasi melaksanakan bimbingan dan bimbingan dan pengawasan pengawasan penerapan penerapan teknologi anjuran teknologi anjuran oleh petani oleh petani dilakukan setiap bulan kali (opo jas, sonata morales. utama tenan |r00 jim teknologi dan penyuluhan pada bimbingan aplikasi setiap kelompok teknologi tingkat tani desa petani mengadakan demonstrasi demonstrasi pengkajian pengkajian penerapan penerapan teknologi teknologi anjuran dilakukan oleh kondisi spesifik pemerintah lokalitas bulan kali melaksanakan pembinaan pembinaan penerapan penerapan teknologi dilakukan teknologi oleh pemerintah daerah bulan kali rekayasa pengadaan prototipe dan rekayasa modifikasi alat prototipe dan dan mesin modifikasi alat pertanian untuk dan mesin keperluan lokal pertanian untuk keperluan lokal melakukan kaji kegiatan kaji ulang alat mesin ulang alat mesin yang telah yang telah direkomendasikan direkomendasikan secara periodik dilakukan setiap tahun mempelajari adanya kegiatan temuan temuan pembelajaran teknologi baru temuan temuan baru bulan satu kali mencatat dan adanya database| melaporkan tentang perkembangan perkembangan teknologi teknologi pertanian pertanian tanaman tanaman pangan pangan dan dan peternakan peternakan yang secara spesifik update setiap bulan kali mengadakan kerjasama kerjasama dengan dengan sumber sumber sumber sumber teknologi dalam teknologi rangka visualisasi dilakukan setiap penerapan bulan kali teknologi yang disuguhkan menginventarisasi inventarisasi hasil | hasil hasil hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh tim dilakukan oleh khusus dan lembaga menjadi suatu penelitian informasi yang bisa diakses setiap saat, satu tahun satu kali melakukan pengawasan pengawasan teknologi dan teknologi dan pengujian hasil pengujian hasil dilakukan setiap bulan kali sosialisasi dan sosialisasi dan| pemantauan pemantauan terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan hari hari dilaksanakan setiap tahun kali pupuk dan pestisida perencanaan adanya database| database kebutuhan pupuk yang memuat untuk kebutuhan pupuk petani suatu kecamatan daerah pengembangan ada unitusaha| unit usaha pupuk pupuk dan dan pestisida pestisida setiap tingkat kecamatan kecamatan bimbingan bimbingan penyediaan, penyediaan, penyaluran dan penyaluran dan penggunaan pupuk penggunaan dan pestisida pupuk dan pestisida dilakukan pemerintah setiap bulan kali (op tia lamongan can megan can fr0o jian a00) memutuskan, menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang standar pelayanan minimal bidang pertanitanian yang selanjutnya disingkat spm bidang pertanitatatanian adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pertaniembinaan pupuk pembinaan pupuk dan pestisida dan pestisida dilakukan bulan satu kali pemantauan pemantauan dan| dan evaluasi evaluasi ketersediaan ketersediaan pupuk dan pupuk dan pestisida pestisida dilakukan setiap bulan pelaksanaan adanya minimal peringatan dini dan unit pelayanan antisipasi terhadap pupuk setiap kelangkaan pupuk kecamatan dan pestisida pengawasan pengawasan peredaran, peredaran, penyimpanan, penyimpanan, penggunaan serta penggunaan serta pemusnahan pemusnahan pupuk pestisida pupuk pestisida dilakukan pemerintah setiap bulan sekali obat hewan bimbingan bimbingan pemakaian pemakaisekali bimbingan bimbingan pengawasan pengawaskali pengawasan adanya tim tim pemantau peredaran obat pemantau terhadap untuk hewan tingkat peredaran obat kecamatan kios dan pengecer hewan pengawasan pemakaian sediaan biologi, farmasetic, dan premis dilakukan pemerintah setiap bulan sekali alat dan mesin perencanaan sebelum pertanian tanaman pengadaan alat perencanaan pangan dan dan mesin dilakukan, minimal peternakan pertanian tanaman ada kegiatan pangan dan pendataan peternakan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali penggunaan alat rekomendasi mesin pertanian penggunaan alat untuk keperluan mesin pertanian lokalitas harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan petani satu tahun sekali perizinan selambat pengadaan dan lambatnya izin peredaran alat dan dikeluarkan mesin pertanian minggu setelah produk lokal atau persyaratan impor terpenuhi pembinaan dan pembinaan dan pengawasan mutu pengawasan mutu alat dan mesin alat dan mesin pertanian untuk pertanian untuk keperluan lokalitas keperluan lokalitas dilakukan bulan sekali pembinaan dan adanya sentra| sentra setiap pengembangan pembinaan dan kecamatan pelayanan jasa pengembangan alat dan mesin pelayanan jasa pertanian alat dan mesin pertanian setiap kecamatan bimbingan cara bimbingan cara| pengoperasian dan pengoperasian pemeliharaan alat dan pemeliharaan dan mesin alat dan mesin pertanian pertanian dilakukan secara periodik, setelah pengadaan alat dilakukan bulan sekali pembinaan dan adanya program| bimbingan diklat bagi bengkel pengrajin pengrajin bengkel alat mesin alat mesin pertanian pertanian minimal dilakukan setiap tahun kali pakan ternak bimbingan terlaksananya produksi dan bimbingan penggunaan produksi dan pakan dan bahan penggunaan baku konsentrat pakan dan bahan baku konsentrat secara rutin bulan kali bimbingan bimbingan produksi pakan produksi pakan ternak ternak minimal dilakukan setiap bulan kali bimbingan bimbingan produksi benih produksi benih hijauan pakan hijauan pakan ternak ternak minimal dilakukan setiap bulan kali pengawasan pengawasan mutu pakan mutu pakan konsentrat dan konsentrat dan bahan baku dalam bahan baku dalam pemakaian pemakaian dilakukan setahun kali untuk setiap jenis pakan yang beredar pengawasan adanya tim tim pengawas mutu pakan dan pengawas mutu ntuk setiap kot bahan baku pakan pakan dan bahan untuk setiap kota dalam peredaran baku pakan pembenihan tanaman pembinaan pembinaan balai| balai benih milik benih milik swasta swasta dilakukan pemerintah bps) pembinaan dan pemerintah pengawasan daerah penangkap benih diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan penangkap benih pembinaan dan pemerintah pengawasan daerah perbanyakan diharuskan peredaran dan melaksanakan penggunaan pembinaan dan benih sebar pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sebar bulan kali bimbingan dan pemerintah pemantauan daerah produksi benih diharuskan melakukan bimbingan dan pemantauan produksi benih setiap sentralnya setiap bulan bimbingan sekurang penerapan kurangnya standar standar dari petani yang teknis perbenihan ada kecamatan yang meliputi melaksanakan sarana, tenaga standar standar dan metode teknis perbenihan yang telah dianjurkan pembinaan dan setiap unit pusat pengembangan kecamatan harus informasi untuk sistem informasi memiliki pusat satu kecamatan pembenihan informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang pembenihan pelaksanaan melaksanakan bimbingan dan sertifikasi pohon distribusi pohon induk tahun induk sertifikasi kali benih pengaturan petani penggunaan bibit menggunakan unggul bibit unggul yang diprogramkan pemerintah pembangunan ada satu balai| dan pengelolaan benih yang balai benih milik diselenggarakan pemerintah pemerintah pengujian dan mengadakan penyebarluasan kegiatan benih bibit pengujian dan varietas unggul penyebarluasan lokal tanaman benih bibit pangan dan varietas hortikultura unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura tahun kali melakukan penyebarluasan benih bibit varietas unggul lokal tanaman pangan tahun sekali penetapan menetapkan sentra produksi sentra sentra sentra sentra untuk satu produksi produksi secara wilayah sektoral setiap wilayah memperbanyak memperbanyak dan benih bibit menyalurkan hortikultura, mata tempel dan unit perbanyakan bibit hortikultura penyaluran mata| tempel dan bibit hortikultura minimal dilakukan setiap tahun kali identifikasi kegiatan benih bibit identifikasi varietas unggul benih bibit varietas lokal tanaman unggul lokal pangan dan tanaman pangan hortikultura dan hortikultura dilakukan tahun kali pemberian izin izin produksi benih produksi benih diberikan minggu setelah persyaratan dipenuhi (op jinserpamaniaan dan #rasitongastan ton a00 evaluasi mutu pemantauan dan benih yang evaluasi mutu beredar benih yang beredar setiap bulan kali pembibitan ternak bimbingan dari petani| penerapan standar menerapkan standar standar teknis dan teknis yang berlaku sertifikasi pembibitan, meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode bimbingan produksi kegiatan bimbingan bibit produksi bibit dilaksanakan setiap bulan kali bimbingan memiliki database database pembuatan pembibitan ternak untuk kota pengesahan silsilah ternak bimbingan tersedia tenaga ahli| pelaksanaan peternakan pengadaan dan atau produksi mudah, alih mudah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudah (of iasemugan |isi owatpetssaaan dam too pelaksanaan inseminasi buatan inseminasi buatan untuk masyarakat yang dilakukan oleh (masyarakat yang swasta melaksanakan inseminasi buatan diluar pemerintah) tahun kali pengadaan mani tersedianya mani beku ternak produksi beku ternak produksi dalam negeri dalam negeri yang diunggulkan bulan kali pengujian populasi pemerintah pos untuk dasar ternak, seleksi menyediakan pos unit wilayah kerja dan registrasi ternak inseminasi setiap lingkungan bibit unit lingkungan pemberian izin pemberian izin produksi bibit produksi bibit, paling lama dikeluarkan minggu setelah persyaratan diajukan pengawasan adanya satu tim| tim pengawas peredaran mutu bibit pengawas untuk kota pemantauan dan tersedia database database inventarisasi potensi potensi wilayah untuk satu kota wilayah sumber daya sumber daya ternak ternak bibit bibit jago pengawasan khusus yang mengiringitatanitanitanian yang terdiri dari sub bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan, perkebunan, kehutanan, serta perikanan dalam skala minimal. tujuan ditetapkannya spm bidang pertanian adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pertanian kepada masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pertanitanian. fungsi ditetapkannya spm bidang pertaalur ternak bibit pengawasan terhadap yang dilakukan penyalur ternak bibit swasta yang dilakukan swasta pemantauan adanya hasil yang pelaksanaan dan dilaporkan oleh registrasi hasil pemerintah setiap inseminasi buatan bulannya dari hasil registrasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh masyarakat perlindungan pengamatan, memiliki database tanaman identifikasi, yang memuat tentang pemetaan, keberadaan hama pemberantasan dan pengganggu berikut analisis dampak dengan identifikasi kerugian organisme pemerannya pengganggu tumbuhan pengumpulan dan kegiatan pengolahan data pengumpulan dan opt dan agroklimat pengolahan data opt, dilakukan setiap bulan penyebaran terdapat petugas petugas untuk informasi keadaan pemerintah disetiap kecamatan serangan opt dan kecamatan yang rekomendasi mampu menangani pengendaliannya masalah hama dan penyakit tanaman ee pemantauan daerah penelitian dan yang dicurigai perlakuan khusus sebagai sumber terhadap daerah yang infeksi opt dicurigai sebagai sumber infeksi opt untuk daerah yang| dicurigai sebagai sumber infeksi opt, mengadakan pemantauan setiap minggu kali penyediaan menyediakan pos| pos untuk satu dukungan pengendalian kecamatan pengendalian, berabdikasi tanaman radiasi tanaman disetiap kecamatan dan bagian tanaman pelaksanaan memiliki satu tim ahli tim ahli untuk penyidikan penyakit yang mampu setiap tahun tanaman melakukan penyidikan kota penyakit tanaman setiap tahunnya pengaturan dan13. memiliki satu tim| pelaksanaan penanggulangan penanggulangan wabah hama dan wabah hama dan penyakit menular penyakit menular bidang pertanian pengelolaan memiliki laboratorium laboratorium hama hama dan penyakit dan penyakit tanaman setiap tanaman kawasan pertanian bimbingan pembinaan pengamatan, pengamatan dan pemantauan, pemantauan dan peramalan opt peramalan opt, harus kepada masyarakat dilakukan secara partisipasi langsung, bulan kali bimbingan memiliki program pemanfaatan dan pemanfaatan agensi pemantauan untuk pengguna agen perlindungan tanaman bimbingan a11. memiliki satu pengelolaan dan sampel pengelolaan konservasi agen konservasi agen untuk setiap kawasan yang dikelola secara maksimal bimbingan jasa pemerintah minimal perlindungan mengadakan kali tanaman pendidikan dan latihan setiap tahunnya bagi usaha jasa perlindungan tanaman bimbingan dan bimbingan pemantauan pemantauan pelaksanaan pelaksanaan pengendalian hama pengendalian hama dan penyakit dan penyakit tanaman dilakukan pemerintah daerah setiap bulan menetapkan memiliki satu pos| larangan yang akan melakukan pemasukan dan pemeriksaan terhadap pengeluaran media pemasukan dan pembawa hama dan pengeluaran media penyakit tanaman tanaman pengawasan a1. setiap kecamatan| penggunaan harus memiliki laporan pestisida petani petani yang menggunakan pestisida, berikut dengan jumlah penggunaan setiap musimnya penetapan areal menetapkan pus dan atau program eksplosif serangan penanggulangan yang organisme peng dikhususkan untuk ganggu tumbuhan areal pus dan dan bencana banjir penanggulangan serta kekeringan bencana alam pengendalian pemantauan eksplosif hama dan terhadap hama penyakit penyakit minimal dilakukan pemerintah setiap bulan kali kesehatan hewan pembangunan dan memiliki dan kesehatan pengelolaan laboratorium masyarakat laboratorium kesehatan hewan veteriner kesehatan hewan tipe pembangunan dan setiap kawasan pengelolaan pasar peternakan hewan dan unit diharuskan memiliki unit pelayanan satu unit sentra kesehatan hewan peternakan, yang melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan kesehatan pengamatan dan setiap kecamatan pencatatan harus memiliki satu kejadian tim peneliti yang penyakit hewan mengkhususkan satu lingkup kota database lengkap tentang penyakit hewan yang ada daerahnya penyidikan pemerintah epidemiologi daerah memiliki satu penyakit hewan tim peneliti yang parasit, mengkhususkan diri bakterial, virus terhadap dan penyakit epidemiologi penyakit hewan lainnya hewan setiap tahunnya h45 pemetaan pengadaan) t00| penyakit hewan database setiap kawasan peternakan yang berisi tentang pemetaan penyakit hewan bimbingan, pelaksanaan pemantauan dan bimbingan pengawasan bimbingan dan pembangunan dan pengawasan operasional pasar pembangunan dan operasional pasar minimal dilaksanakan bulan satu kali pengawasan t7a. pengadaan urusan program bantuan kesejahteraan khusus untuk hewan kesejahteraan hewan pemantauan dan memiliki standar pengawasan standar teknis pasar penerapan hewan dan unit unit standar standar pelayanan kesehatan teknis pasar hewan hewan dan unit unit pelayanan kesehatan hewan pengawasan memiliki laboratorium kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat veteriner veteriner rph rpu yang memiliki rumah rph untuk diakreditasi nkv potong hewan rph) kota memiliki rumah unit untuk potong unggas kota rpu) sertifikasi melaksanakan peraturan mengenai standarisasi kualitas bahan pangan asal hewan penyebaran dan bimbingan dan tersedianya pengembangan pengawasan pengawas sebanyak peternakan penyebaran dan tim terhadap pengembangan serta penyebaran serta redistribusi ternak redistribusi ternak bimbingan dan bimbingan pengawasan pengembangan ternak pengembangan minimal dilakukan ternak bulan kali penyebaran dan menyediakan pos | pengembangan serta pos distribusi ternak redistribusi ternak disetiap wilayah pemerintah potensial usaha obat hewan rekomendasi izin tingkat depot, kios, terhadap pengusaha toko dan pengecer diselesaikan minggu setelah persyaratan dipenuhi pemberian izin pemberian produksi bibit rekomendasi izin terhadap pengusaha maksimal diselesaikan minggu setelah persyaratan dipenuhi pemberian izin pemberian usaha peternakan rekomendasi izin terhadap pengusaha diselesaikan minggu setelah persyaratan dipenuhi pemberian izin pemerintah kota laboratorium melakukan kesehatan hewan pemantauan terhadap laboratorium yang bersangkutan sebelum izin dikeluarkan pemberian izin persyaratan usaha untuk rumah terhadap pembukaan sakit klinik hewan rumah sakit klinik hewan harus dilaksanakan secara open acces information pemberian izin rph memiliki persyaratan rumah potong yang ditetapkan dalam hewan) kecuali rangka pemberian izin untuk ekspor impor terhadap rph pembinaan usaha pengumpulan, ta. menyediakan pos pengolahan, pelayanan informasi pelayanan dan pertanian tanaman penyebarluasan pangan dan peternakan informasi pertanian pelaksanaan studi pembahasan studi| amdal ukl upl amdal ukl dan upl bidang pertanian dilaksanakan setiap tahun satu kali dengan instansi terkait pelaksanaan setiap kelompok tani promosi komoditas kecamatan harus pertanian menjadi anggota koperasi daerahnya bimbingan minimal terdapat penerapan standar radio komunitas petani standar teknis yang dikelola oleh pembinaan mutu dan pemerintah pengolahan hasil pertanian bimbingan penggunaan alat alat peraga atau pengolahan unit peraga sesuai atau sampel pengolahan, alat sampel, dalam transportasi, unit pelaksanaan bimbingan penyimpanan dan hasil pertanian bimbingan analisis pelaksanaan usaha tani dan bimbingan melibatkan pemasaran hasil ahli sosial ekonomi pertanian pertanian tanaman pangan dan peternakan atau tenaga ahli dari dinas koperasi bimbingan tia. minimal ada kelembagaan usaha koperasi untuk setiap tani, manajemen kecamatan usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani bimbingan memiliki penerapan teknologi penyuluh yang panen, pasca panen ditempatkan disetiap dan pengolahan wilayah kerja penyuluh hasil pertanian bimbingan kegiatan pemantauan dan pembinaan sanitasi pemeriksaan lingkungan dan hygiene dan sanitasi kesehatan lingkungan usaha farm rph rpu pertanian dilaksanakan minimal kali dalam setahun bimbingan ada kali diklat pelaksanaan amdal dalam satu amdal tahun, yang penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pertanitanian kepada masyarakat dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pertanitanitanian daerah. bab iii bentuk dan isi spm spm bidang pertanitanitanitanitanidilaksanakan pemerintah dengan melibatkan aparat dan petani pemantauan dan adanya kegiatan pengawasan pemantauan terhadap lembaga sistem mutu produk yang mutu produk dilakukan setiap panen pertanian dilakukan pemantauan dan17. memiliki sanksi sanksi berupa pengawasan izin khusus dalam rangka keputusan usaha agroindustri pengawasan usaha walikota agro industri pemberian izin memiliki dan| industri menetapkan persyaratan untuk pemberian izin industri sarana usaha bimbingan memiliki tim pemanfaatan tenaga konsultan sumber pembiayaan pembiayaan agribisnis agribisnis bimbingan setiap lkm di| pemanfaatan kredit kecamatan harus agrobisnis memiliki konsultan khusus agrobisnis bimbingan mengadakan diklat terhadap lembaga minimal tahun kali keuangan mikro untuk tenaga pedesaan profesional lkm adanya satu tim pembina pemantauan dan harus memiliki satu evaluasi tim pemantau penyaluran, penyaluran kredit pemanfaatan dan setiap kecamatan pengembalian kredit ketahanan pangan pembinaan memiliki anggaran perbaikan mutu khusus untuk pangan perbaikan mutu masyarakat pangan masyarakat pengembangan melaksanakan sumber daya kegiatan manusia bidang pengembangan sdm kewaspadaan dan bidang pengembangan kewaspadaan dan mutu pangan siap pengembangan mutu konsumsi pangan setiap tahun penggalangan memiliki program partisipasi pengelolaan masyarakat dalam cadangan pangan pengelolaan oleh masyarakat, cadangan pangan tahun kali peningkatan mengadakan kali| motivasi diklat setiap tahunnya masyarakat aparat bagi aparat dan dalam rangka masyarakat pemantapan ketahanan pangan penyuluhan, terdapat tim penerangan kepada penyuluh yang masyarakat tentang bertugas ketahanan pangan melaksanakan pada tingkat rumah penyuluhan kepada tangga masyarakat tentang ketahanan pangan gerakan sosialisasi memiliki satu pengembangan lumbung modern lumbung pangan untuk setiap masyarakat dan kawasan stabilitas harga pangan fasilitasi pengadaan kegiatan penyuluhan dan demo dan pelatihan pelatihan penganekaragaman penganekaraga pangan setiap tahun man konsumsi kali pangan wilayah kebijakan memiliki perda yang pelaksanaan mengatur masalah kewaspadaan ketahanan pangan pangan pengkajian, mengadakan satu perekayasaan dan kali penelitian tentang pengembangan ketahanan pangan kelembagaan setiap tahunnya ketahanan pangan pedesaan pelaksanaan memiliki sentra| promosi pengembangan bahan pengembangan pangan tradisional bahan pangan lokal dan makanan tradisional pemberdayaan adanya program kelembagaan petani pemerintah yang dalam rangka khusus diarahkan ketahanan pangan untuk pemberdayaan masyarakat kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan pengembangan pemerintah daerah kemitraan dalam mengembangkan satu rangka asosiasi setiap meningkatkan kecamatan yang ketahanan pangan diarahkan pada masyarakat ketahanan pangan peningkatan akses terdapat masyarakat koperasi untuk terhadap lembaga kecamatan permodalan, pemasaran hasil dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat gerakan adanya kegiatan pengantara kompetisi bagi zaman konsumsi masyarakat yang pangan berbasis mendorong terhadap sumber pangan gerakan wilayah penganekaraga man pangan kegiatan tahun koordinasi lintas pemerintah daerah| wilayah dalam memiliki kegiatan rangka kecukupan kecukupan pangan pangan dan yang dilakukan secara cadangan pangan bersama, tahun pemerintah dan kali masyarakat fasilitasi pemerintah minimal pelaksanaan, harus memiliki sentra norma norma dan distribusi pangan standar pengembangan distribusi pangan pengelolaan memiliki jaminan mutu pengawas mutu pangan koordinasi memiliki kegiatan penanggulangan rutin dan satu kegiatan kerawanan pangan cadangan untuk menanggulangi kerawanan pangan setiap tahun perumusan memiliki database langkah langkah berikut analisisnya pencegahan dan atas kejadian penanggulangan kerawanan pangan bencana gejala yang telah terjadi kekurangan pangan sebelumnya serta keadaan darurat pangan pengembangan dilaksanakan peran serta koperasi kegiatan ketahanan dan swasta dalam pangan yang dikelola menanggulangi oleh pemerintah setiap kerawanan pangan tahunnya pemantauan kegiatan produksi dan pemantauan produksi ketersediaan dan ketersediaan cadangan pangan cadangan pangan strategis nabati minimal dilakukan hewani setiap bulan kali pemantauan, diadakan kegiatan pengkajian dan penelitian pengembangan pengembangan cadangan pangan pangan setiap bulan pemerintah kali moo pengkajian dan verifikasi untuk pengawasan memantau distribusi penerapan standar pangan pos pos teknis distribusi distribusi pangan pemantauan dan harus ada| pengawasan pengawas untuk setiap distribusi pangan pos distribusi pelaksanaan memiliki sanksi pengawasan mutu khusus dalam rangka dan keamanan pengawasan mutu dan pangan keamanan pangan pemantauan pola19. setiap kecamatan| laporan untuk konsumsi memiliki laporan atas setiap masyarakat kegiatan konsumsi kecamatan yang dilakukan masyarakatnya pengembangan pengumpulan data melakukan kegiatan statistik dan sistem dan statistik spesifik pengumpulan data informasi pertanian lokasi serta informasi statistik setiap bulan spesifik lokasi pengumpulan, memiliki database database pengolahan dan dan analisisnya tentang untuk kota analisis data primer data primer komoditas komoditas pertanian primer dan sumber dan sumber daya daya alam alam peramalan dan memiliki data| update data perhitungan produksi perhitungan produksi setiap tahun hasil pertanian hasil pertanian tanaman pangan dan tanaman pangan dan peternakan peternakan setiap bulan sekali pengadaan sdm mengadakan kali diklat perstatistikan dan kegiatan diklat setiap tahun sistem informasi perstatistikan setiap pertanian tanaman tahunnya pangan dan peternakan pengadaan sarana minimal ada satu| sarana dan prasarana sarana operasional operasional perstatistikan dan untuk setiap tenaga untuk petugas informasi pertanian perstatistikan tanaman pangan dan peternakan diseminasi kepada memiliki pos| pos untuk pemakai pelayanan kota perstatistikan bagi pemakai yang dikelola secara profesional bia evaluasi sistem satu tim yang kota teknologi dan sistem menangani informasi masalah sistem teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi pasar secara berkala il. pelayanan sub bidang perkebulo. lo. . a00 perencanaan dan penyusunan pemerintah daerah tahun sekali pengendalian rencana perkebunan membuat rencana perkebunan pembentukan dan tahun sekali pembagian wilayah areal perkebunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders perkebunan penyelenggaraan penyelenggaraan jika ada inventarisasi dan inventarisasi dan perubahan pemetaan kebun pemetaan kebun dalam melakukan tahun sekali penetapan kawasan perkebunan terpadu harus melibatkan masyarakat setempat dan stakeholders perbenihan pembangunan, pemberian tahun pengelolaan dan rekomendasi untuk pembinaan balai izin usaha benih penangkaran benih harus dipermudah pelaksanaan pemerintah daerah sesuai sertifikasi benih memberikan kebutuhan rekomendasi untuk sertifikasi benih kepada penangkap benih yang memenuhi standar penerapan pemerintah daerah sesuai standar teknis menyelenggarakan kebutuhan perbenihan pengembangan bab pelaksanaan spm bidang pertanitanian. penyelenggaraan pelayanan pertanian sesuai spm bidang pertanitanian adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang pertanitanian pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spm bidang pertanian untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan skpd penyelenggara spm bidang pertanitanian tim evaluasi spm bersama skpd penyelenggara spm bidang pertanian melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang pertanitanitanipembibitan sistem informasi perbenihan pembibitan berdasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh provinsi pemerintah daerah minimal tahun menyelenggarakan sekali pemantauan dan evaluasi benihbibit, mutu benih dan varietas komoditas pupuk dan pestisida penyuluhan pemerintah daerah tahun sekali penggunaan menyusun rencana pupuk kebutuhan pupuk dan pestisida untuk pemenuhan kebutuhan petani pemerintah daerah bulan sekali melaksanakan jika keadaan pemantauan, evaluasi normal dan dan pengawasan bulan sekali jika terhadap pengadaan, keadaan tidak distribusi dan normal penggunaan pupuk pestisida wilayahnya ema informasi sistem informasi sesuai dengan pemupukan pemupukan, kebutuhan pemerintah daerah minimal mengeluarkan brosur resmi atau selebaran kepada masyarakat alat dan mesin penyusunan pemerintah daerah tahun sekali rencana kebutuhan melaksanakan dan identifikasi alat penyusunan rencana dan mesin kebutuhan alat dan mesin pertanian penyelenggaraan sesuai penyuluhan kebutuhan penggunaan alat dan mesin pertanian pemantauan dan tahun sekali evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin pertanian perizinan usaha pemberian izin pemerintah daerah sesuai usaha perkebunan memberikan izin usaha kebutuhan perkebunan sampai dengan luasan hektar pemerintah daerah sesuai memberikan kebutuhan rekomendasi untuk izin usaha perkebunan dengan luas atas pemantauan dan| tahun sekali evaluasi terhadap rekomendasi izin yang sudah keluar dan terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan yang sudah berjalan pemerintah daerah sesuai melaksanakan sistem kebutuhan informasi perizinan usaha perkebunan pengolahan dan penyuluhan pemerintah daerah tahun sekali pemasaran hasil penggunaan unit melaksanakan pengolahan hasil penyuluhan penggunaan unit pengolahan hasil perkebunan pemberian izin pemerintah daerah tahun sekali usaha pengolahan melaksanakan pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan pemerintah daerah tahun sekali memberikan izin usaha pengolahan hasil industri perkebunan sesuai dengan kewenangan dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan ekuivalensi kapasitas produksi pengumpulan data pemerintah daerah bulan sekali informasi pasar melaksanakan (lokal, regional, pengumpulan data dan nasional informasi untuk internasional) pemasaran hasil komoditas produksi perkebunan pemerintah daerah bulan sekali menyebarkan informasi sesuai komoditas perkebunan kebutuhan daerahnya pasar lokal, regional, nasional maupun internasional untuk tahun sekali memperkenalkan komoditas perkebunan, pemerintah daerah harus kerjasama dengan pihak ketiga (patnargankatn pamantman jittpemaman dawan| amunaeat pengamatan, menyelenggarakan peramalan dan pemantauan dan pengendalian pemetaan atas organisme penyebaran organisme pengganggu pengganggu tumbuhan tumbuhan opt) (opt) pemerintah daerah minimal bulan menyelenggarakan sekali penyuluhan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman opt) pemerintah daerah bulan sekali menyelenggarakan pemantauan, pelaporan dan pengendalian gangguan usaha perkebunan. memfasilitasi fasilitasi pengendalian tahun sekali penyelenggaraan hama terpadu pht) pengendalian hama terpadu pemantauan pemerintah daerah bulan sekali penggunaan melaksanakan pestisida pemantauan dan pelaporan penggunaan pestisida oleh petani doo menerapkan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) dengan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan sumber daya penyusunan pemerintah daerah tahun sekali manusia kebutuhan dan menyusun kebutuhan ketersediaan tenaga dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan kerja perkebunan pemerintah daerah tahun sekali dalam menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya manusia sdm) perkebunan harus mengikutsertakan stakeholders budidaya penyusunan pemerintah daerah tahun sekali rencana menyusun rencana rehabilitasi, rehabilitasi, intensifikasi usaha intensifikasi, tani diversifikasi dan ekstensifikasi usaha tani wilayahnya pemerintah daerah sesuai melaksanakan kebutuhan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi penyuluhan penyusunan dan pemerintah daerah tahun sekali penyebaran menyebarkan informasi informasi mengenai mengenai perkebunan perkebunan dalam menyusun satu tahun sekali rencana kebutuhan penyuluhan harus melibatkan stakeholders data dan statistik pengumpulan dan pemerintah daerah bulan sekali pengolahan data melaksanakan dan informasi pengumpulan, perkebunan pengolahan, penyajian dan penyampaian data serta informasi perkebunan ii. pelayanan sub bidang kehutaoo2 pelayanan pemberian pemerintah daerah masa berlaku rekomendasi rekomendasi harus menyertakan (satu) tahun pengelolaan hutan pemanfaatan hasil kebijakan pelestarian dikeluarkan dan hasil hutan hutan kayu, non dan kemanfaatan bagi sesuai kayu serta jasa masyarakat sekitar kebutuhan dalam mengeluarkan rekomendasi usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan pemerintah daerah masa berlaku menyertakan tahun kebijakan pengaturan dalam menyelenggarakan rekomendasi perizinan pengelolaan penggergajian kayu bermesin pemerintah daerah| masa berlaku menyertakan (satu) tahun, kebijakan pengaturan rekomendasi dalam dikeluarkan jika menyelenggarakan dibutuhkan rekomendasi perizinan pengelolaan sarang burung wallet pemerintah daerah masa berlaku memberikan bulan rekomendasi untuk izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungimasa berlaku memberikan bulan rekomendasi izin untuk berburu dengan menyertakan kebijakan pelestarian doo memberikan izin untuk pengelolaan perputaran alamtahun sekali memberikan izin untuk pengelolaan perubahan, usaha tani, budidaya tanaman hias, jamur kayu dan tanaman obat dengan menyertakan kebijakan pelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar pemerintah daerah tahun sekali memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan penataan wilayah penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai hutan inventarisasi harus memiliki kebutuhan terrestris database terrestristanitanian perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pertanian sesuai spm bidang pertanian mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang pertanitanian tim evaluasi sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan penyelenggaraan spm bidang pertanian kepada walikota dan selanjutnya melaporkan kepada gubernur jawa barat. pemetaan hutan setiap pemetaan sesuai dalam kawasan hutan dalam kawasan kebutuhan hutan produksi, hutan produksi, hutan hutan lindung dan lindung dan hutan hutan konservasi konservasi harus wilayah kota partisipatif dan melibatkan seluruh stakeholders setiap pembentukan sesuai wilayah taman hutan kebutuhan raya dan hutan kota harus dikaji dengan strategis dan tepat guna setiap pengelolaan tahun sekali hutan raya dan hutan kota wilayah kota, pemerintah daerah menyediakan anggaran. perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun sekali pembangunan pengurusan lahan memiliki program kritis dan pengurusan lahan peningkatan kritis luar kawasan produktivitas hutan pertahun anggaran pemerintah daerah tahun sekali, menyusun rencana evaluasi setiap peningkatan bulan produktivitas hutan dan hutan rakyat pertahun anggaran penyelenggaraan setiap perencanaan evaluasi tahunan hutan hak pembuatan hutan wilayah kota rakyat dan kegiatan lainnya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders pengelolaan urusan| penyelenggara setiap sesuai pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan kebutuhan perlindungan hasil pembangunan dan pembangunan hutan hutan hutan oleh pengelola harus melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders penyelenggara setiap penertiban| sesuai perlindungan hasil hutan illegal kebutuhan hasil hutan logging harus dilakukan dengan transparan, agar hasil hutan illegal jelas masuk kas negara atau daerah pembinaan penyelenggaraan setiap perehabilitasian sesuai pengelolaan hutan rehabilitasi dan hutan pada hutan kebutuhan reklamasi hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung maka pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat sekitar hutan perlindungan hutan penyelenggaraan penghijauan dan| tahun sekali penghijauan dan konservasi konservasi pelatihan sesuai keterampilan kebutuhan masyarakat dalam urusan penghijauan dan konservasi penyelenggaraan pengadaan tahun sekali pengamanan dan penyelenggaraan, penanggulangan pengamanan dan bencana penanggulangan bencana hutan pencegahan dan pencegahan dan selama daur pemberantasan pemberantasan hama (setiap kali hama penyakit penyakit pada daur pada tanaman tanaman hutan hutan dilakukan oleh pengelola pemerintah daerah setiap saat harus melaksanakan penyuluhan kehutanan ketatausahaan hasil| pemungutan setiap pemungutan| tahun sekat! hutan dan dan penata usahakan setiap awal ketatausahaan provisi sumber daya tahun provisi sumber hutan pdh) harus daya hutan sesuai dengan pdh) perimbangan keuangan dan nominalnya dimasukan kas daerah secara transparan pengenaan sanksi pengenaan setiap pengenaan| dilakukan setiap atas pelanggaran sanksi atas sanksi atas kali pelanggaran peraturan pelanggaran pelanggaran kehutanan pemanfaatan pemanfaatan hutan hasil hutan dan tata usaha provisi sumber daya hutan pdh), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku iv. pelayanan sub bidang perikanlela |al|l kebijakan dan menyediakan penyajian informasi perencanaan informasi kebijakan pengelolaan sumber kebijakan, perencanaan daya kelautan dan perencanaan pengelolaan dan perikanan pengelolaan dan pengawasan sdk pengawasan kali tahun sosialisasi kepada umum kali tahun pengadaan prasarana dan sarana pendukung pelatihan kursus bagian pegawai kali tahun tata ruang wilayah menyediakan tata pemantauan |koordinasi dan potensi kelautan ruang wilayah dan perkembangan tata dengan unit kerja dan perikanan potensi perikanan ruang dan potensi terkait sosialisasi dengan penyediaan maket dan papan peta mengadakan kursus pelatihan bagi pegawai kebijakan menetapkan melaksanakan pemanfaatan dan kebijakan kebijakan pengawasan sumber pemanfaatan dan pemanfaatan dan daya kelautan dan pengawasan pengawasan sdk perikanan sdk) sdk kali tahun sosialisasi kepada umum kali tahun memiliki (empat)| orang pegawai strata satu yang menangani bidang pengawasan sdk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kali tahun peningkatan meningkatkan melaksanakan (aa kelembagaan dan fungsi program peningkatan sumber daya kelembagaan dan kelembagaan dan manusia sdm sdm menyediakan (empat) orang tenaga teknis strata satu pengawasan dan menetapkan melaksanakan perlindungan program program upaya kawasan sdk pengawasan dan pengawasan dan dalam masalah perlindungan perlindungan kawasan pencemaran kawasan sdk sdk dalam masalah dalam masalah pencemaran pencemaran mensosialisasikan kepada masyarakat kali tahun memiliki (tiga) orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut melakukan pelatihan kursus bagi pegawai kali tahun melakukan koordinasi dengan instansi terkait kali tahun jaminan berdasarkan memberikan menerbitkan hukum internasional jaminan keputusan berdasarkan keterangan sebagai hukum nasional jaminan hukum dan konvensi nasional bagi setiap internasional pengusaha perikanan mensosialisasikan kepada masyarakat segala keputusan dan instruksi pemerintah daerah dan pusat kali tahun memelihara menyediakan tama memiliki (satu)| keamanan dan petugas khusus orang petugas penegakan hukum penegakan khusus penegakan hukum hukum melakukan penyuluhan hukum bagi pengusaha perikanan kali tahun melakukan operasi rutin komoditi perikanan bersama instansi terkait kali tahun sistem perijinan meningkatkan memiliki dan terpadu pelayanan melaksanakan (satu) sistem pelayanan terpadu dalam satu atap jai msossisastan pas anom kepada masyarakat seluruh prosedur perijinan melalui pusat layanan informasi kali tahun sosialisasi kebijakan menetapkan melaksanakan dan perundang mekanisme sosialisasi kebijakan undangan kelautan sosialisasi perundang undangan dan perikanan perikanan kepada masyarakat kali tahun memiliki (empat) orang pegawai strata satu yang menangani bidang perundang undangan perikanan pemetaan potensi membuat peta memiliki (dua)| wilayah sdk potensi wilayah buah peta potensi sdk sdk mensosialisasikan kepada masyarakat kali tahun mengadakan pelatihan kursus bagi pegawai kali tahun memiliki (empat) orang tenaga strata satu yang menangani peta potensi sdk membangun fasilitas membangun dan membangun dan bagi terciptanya melengkapi melengkapi fasilitas produksi perikanan fasilitas pendukung bagi terciptanya peningkatan produksi perikanan kali tahun standar mutu standarisasi mutu melakukan standarisasi mutu dan menerbitkan sertifikasi standar mutu sesuai dengan sni kali tahun memiliki (satu) buah laboratorium laboratorium pengujian mutu pengujian mutu hasil hasil perikanan perikanan yang sesuai sni mengadakan pelatihan kursus bagi pegawai kali tahun peningkatan dan melakukan pemerintah daerah pengembangan peningkatan dan membuat program sumberdaya manusia pengembangan dan melaksanakan(sdm) sdm program peningkatan dan pengembangan sdm kali tahun memiliki prasarana dan sarana pelatihan, peningkatan dan pengembangan sdm memiliki (tiga)| orang tenaga profesional perikanan memiliki (tiga) orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut strategi pemasaran menetapkan memiliki strategi kebijakan pemasaran kali strategi tahun pemasaran memiliki (dua) buah pasar ikan khusus memiliki sistem informasi pasar memiliki satu koperasi perikanan yang mampu melayani pembudidaya ikan memiliki (tiga) orang pegawai strata satu yang menangani urusan pemasaran pengawasan membuat melaksanakan terhadap pupuk, program program pengawasan pakan dan obat pengawasan pupuk, pakan dan obatan obat obatan kali tahun melakukan koordinasi kali tahun melakukan sosialisasi tentang pupuk, pakan dan obat obatan yang dianjurkan kali tahun bimbingan penerapan menetapkan memiliki dan| teknologi panen, program melaksanakan pasca panen pembinaan dan program bimbingan bimbingan penerapan teknologi panen pasca panen kali tahun kepada masyarakat kali tahun terdapat (satu)| tenaga teknis setiap kecamatan memiliki (tiga)| pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kali tahun pelayanan perijinan melaksanakan memproses hari hari pelayanan perijinan usaha perijinan perikanan melakukan sosialisasi mengenai proses perijinan usaha perikanan kali tahun mengumpulkan, penyajian data melaksanakan mengolah dan dan informasi pengumpulan, menganalisis data perikanan pengolahan dan statistik serta analisis data statistik informasi perikanan dan informasi perikanan setiap bulan petugas khusus strata satu yang menangani urusan tersebut pemerintah daerah| mengadakan pelatihan kursus bagi pegawai kali tahun pembangunan menetapkan memiliki dan pengawasan dan kebijakan melaksanakan penerapan standar pembangunan, program teknis pasar ikan pengawasan dan pembangunan, penerapan pengawasan dan standar teknis penerapan standar pasar ikan teknis pasar ikan setiap tahun memiliki (dua)| pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut mengadakan pelatihan kursus tentang standar teknis pasar ikan kali tahun pembangunan, membuat memiliki dan pengelolaan, program melaksanakan pengawasan dan pembangunan, program bimbingan teknis pengelolaan pembangunan, irigasi air untuk pengawasan, pengelolaan, budidaya ikan dan bimbingan pengawasan, dan teknis irigasi air bimbingan teknis untuk budidaya irigasi air untuk ikan budidaya ikan kali tahun anna momitiisamias pengawasan dilakukan oleh (dua) orang ahli teknis strata satu mengadakan pelatihan kursus kali tahun melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap bulan bimbingan melakukan memiliki dan pemantauan dan bimbingan, melaksanakan pemeriksaan pemantauan dan program bimbingan, higienis dan pemeriksaan pemantauan dan sanitasi higienis dan pemeriksaan lingkungan usaha sanitasi higienis dan perikanan lingkungan sanitasi lingkungan usaha perikanan usaha perikanan kali tahun melengkapi prasarana dan sarana penunjang program bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienis dan sanitasi lingkungan usaha perikanan dengan laboratorium memiliki (empat) pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut sebagai petugas teknis mengadakan pelatihan kursus kali tahun menganalisa dan melaksanakan memiliki dan menanggulangi analisa dan melaksanakan residu bahan kimia penanggulangan program analisa dan bahan pakan dan residu bahan penanggulangan bahan pangan asal kimia, bahan residu bahan kimia, ikan pakan dan bahan pakan dan bahan pangan bahan pangan asal asal ikan ikan kali tahun melengkapi prasarana dan sarana penunjang program analisa dan penanggulangan residu bahan kimia, bahan pakan dan bahan pangan asal ikan memiliki (empat)| pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut mengadakan pelatihan kursus kali tahun mengawasi dan melaksanakan melaksanakan memeriksa lalulintas pengawasan dan pengawasan dan ikan hidup dari dan pemeriksaan pemeriksaan atau daerah lalulintas ikan lalulintas ikan hidup hidup dari dan dari atau daerah atau daerah kali bulan memiliki (empat)| petugas teknis pengawas yang menangani urusan tersebut mengadakan pelatihan kursus kali tahun perhitungan hasil melakukan memiliki dan produksi perikanan perhitungan melaksanakan dan menamakannya hasil program perhitungan produksi dan perasaannya perikanan dan hasil produksi menamakannya perikanan kali tahun ana potongan son doo prasarana dan sarana penunjang dalam upaya perhitungan dan peramalan hasil produksi perikanan mensosialisasikan hasil pemantauan kepada masyarakat kali tahun memiliki (dua) pegawai yang menangani urusan tersebut melaksanakan pelatihan kursus kali tahun menyusun menetapkan melaksanakan ketenagakerjaan kebijakan penyusunan perikanan ketenagakerjaan ketenagakerjaan perikanan perikanan kali tahun memiliki peta ketenagakerjaan perikanan yang proporsional mensosialisasikan perkembangan ketenagakerjaan perikanan kali tahun pelaksanaan melaksanakan memiliki dan sarasehan tingkat sarasehan melaksanakan kota tingkat kota program sarasehan kali tahun pengawasan dan melakukan melaksanakan bimbingan pengawasan pengawasan dan penggunaan pestisida dan bimbingan bimbingan penggunaan penggunaan pestisida pestisida kali minggu melengkapi prasarana dan sarana pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida dengan laboratorium memiliki (dua)| pegawai strata satu yang menangani bidang tersebut mengadakan pelatihan kursus dan penyuluhan kali tahun aan gea konservasi, program melaksanakan rehabilitasi dan eksplorasi, program eksplorasi, pengelolaan sumber eksploitasi eksploitasi alam konservasi, konservasi, rehabilitasi dan rehabilitasi dan pengelolaan pengelolaan sumber sumber alam alam kali tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat kali tahun melengkapi prasarana dan sarana penunjang program eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber alam memiliki (tiga)| orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut memiliki peta potensi sumber daya alam pengadaan dan membuat intensitas pengawasan alat dan program pengawasan alat mesin perikanan pengadaan dan alat mesin perikanan pengawasan lampiran peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tanggal september pelayanan sub bidang pertanian tanaman pangan dan peternai17 |uol| perencanaan dan pengadaan rencana setiap perencanaan| pengendalian pembangunan, dan pembangunan perencanaan pertanian tanaman program proyek pangan dan pertanian tanaman peternakan harus pangan dan dilaksanakan secara peternakan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder satu tahun sekali pengadaan koordinasi dengan rencana kerjasama kecamatan antar wilayah dilakukan setiap kali kecamatan perencanaan dilakukan, satu tahun dua kali pelaksanaan memiliki sk| pengendalian walikota atau pembangunan kepala dinas yang bidang pertanian mengatur masalah tanaman pangan pembangunan dan peternakan bidang pertanian alat dan mesin kali bulan perikanan memiliki pegawai petugas teknis strata satu yang menangani bidang tersebut mengadakan pelatihan bagi petugas pengawasan, membuat memiliki dan pembinaan dan program melaksanakan penerapan standar pengawasan, program teknis pembenihan pembinaan dan pengawasan, penerapan pembinaan dan standar teknis penerapan standar pembenihan teknis pembenihan kali tahun memiliki sebuah balai benih ikan bbi) sentra pembudidayaan memiliki pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut mengadakan pelatihan kursus bagi pegawai pemetaan dan membuat memiliki dan| pengawasan hama program melaksanakan dan penyakit ikan, pemetaan dan program pemetaan serta bimbingan cara pengawasan dan pengawasan penanggulangannya hama penyakit hama penyakit ikan ikan serta serta bimbingan cara bimbingan cara penanggulangannya penanggulangan nya melengkapi prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan pemetaan dan pengawasan hama penyakit ikan serta bimbingan cara penanggulangannya memiliki (empat)| orang pegawai strata satu yang menangani urusan tersebut memiliki peta hama| mengadakan pelatihan kursus bagi pegawai kali tahun walikota tasikmalaya ttd bubuk benyamin tanaman pangan dan peternakan evaluasi kinerja monitoring dan dan dampak evaluasi pembangunan pembangunan bidang pelayanan pertanian tanaman pertanian pangan dan tanaman pangan peternakan dan peternakan dilakukan satu bulan sekali oleh petugas tingkat kota sedangkan oleh petugas tingkat bpp dilakukan satu minggu satu kali pengelolaan sumber pengadaan setiap penetapan kebijakan daya alam penetapan tata tata ruang dan guna ruang dan guna lahan harus berbentuk perda lahan dikuatkan dengan kebijakan pemerintah pencegahan alih adanya sanksi fungsi lahan sawah khusus atas beririgasi teknis pelanggaran alih dan setengah fungsi lahan sawah teknis beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam peraturan daerahkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum. memutuskan, menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum kota tasikmalaya. jenis pengembangan perumahan dan permukiman (sesuai sni penetapan kebijakan penyusunan terbentuknya lembaga kelembagaan tingkat pengembangan yang khusus menangani kota dalam bidang kelembagaan pengembangan bidang perumahan dan dalam sosialisasi tersedianya program dan anggaran rencana program rencana program tingkat kota bersama dan anggaran dalam masyarakat bidang pengembangan pengembangan perumahan dan bidang perumahan perumahan dan permukiman dan permukiman permukiman tersedianya rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan perumahan dan permukiman penetapan dan penyelenggaraan penanganan bidang pengawasan spm pembinaan teknis perumahan dan penyelenggaraan kegiatan permukiman mulai perumahan dan penetapan dan dari survei, permukiman pengawasan pelaksanaan dan berdasarkan pedoman bidang perumahan pengawasan sesuai penyelenggaraan dan permukiman dengan spm tingkat nasional sesuai spm penetapan dan penyelenggaraan tersedianya penerapan spm pembinaan teknis pedoman spm penyelenggaraan kegiatan bidang bangunan gedung penetapan dan penyelenggaraan berdasarkan penerapan bangunan gedung pedoman bangunan gedung tingkat penyelenggaraan tingkat sesuai tingkat nasional spm sosialisasi kaidah | kaidah yang terkandung dalam spm kepada masyarakat luas pendataan perumahan pengumpulan tersedianya data dan permukiman data perumahan mengenai dan permukiman perumahan dan permukiman penerapan dan mekanisme tersedianya nota pengawasan pedoman perolehan subsidi kesepahaman sistem dan mekanisme perumahan dengan lembaga untuk mobilisasi dan keuangan dalam jangka panjang serta penyediaan rumah subsidi perumahan kpr, rusunawa, sewa, beli, p2b pk) tersedianya pedoman tentang mekanisme yang signifikan dalam penyediaan rumah masyarakat penerapan standar pelaksanaan pengadaan pemasok pelayanan minimal pembangunan barang, konsultan, bidang perumahan dan perumahan dan kontraktor yang permukiman serta permukiman serta sesuai dengan bangunan gedung bangunan gedung peraturan yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimalpelimpahan usulan kesepakatan kewenangan urusan pelimpahan penyerahan usulan perumahan dan kewenangan pelimpahan permukiman yang tidak penanganan kewenangan dapat dilaksanakan bidang penanganan bidang oleh pemerintah perumahan dan perumahan dan daerah kepada permukiman permukiman yang provinsi yang tidak dapat tidak dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada pemerintah provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sosialisasi peraturan pemberian seluruh elemen perundang undangan pemahaman terkait memahami dan spm bidang peraturan peraturan perumahan dan perundang perundang permukiman undangan dan undangan dan spm bangunan gedung, spm bidang bidang rumah, dan gedung perumahan dan perumahan dan negara permukiman, permukiman, bangunan bangunan gedung, gedung, rumah, rumah, dan gedung dan gedung negara negara kepada seluruh elemen terkait penyiapan pendampingan mendampinginya pendampingan urusan masyarakat masyarakat dalam perumahan dan dalam penyiapan permukiman pada pembangunan pembangunan masyarakat perumahan dan perumahan dan permukiman permukiman pengembangan dan penetapan sistem terciptanya sistem pelayanan informasi informasi dan informasi dan dan komunikasi dalam komunikasi dalam komunikasi bidang bidang perumahan danpenelitian dan penyelenggaraan pemanfaatan pengembangan teknik penelitian litbang sni) untuk serta teknologi pengembangan meningkatkan bangunan, perumahan untuk efisiensi dan dan permukiman, serta mewujudkan efektivitas kerja bangunan gedung, teknologi termasuk konservasi bekerjasama arsitektur bangunan dengan instansi dan lingkungan berwenang permukiman memes bencana berskala lokal satkorlak bencana berskala yang berakibat pada penanggulangan lokal yang perumahan dan bencana berakibat pada permukiman perumahan dan permukiman perumusan melaksanakan prosedur penanggulangan penanggulangan sesuai dengan bencana yang prosedur yang telah berakibat pada ditetapkan perumahan dan permukiman penyelenggaraan pembangunan terinventarisir dan bangunan gedung dan bangunan terpeliharanya rumah negara yang gedung dan bangunan gedung menjadi aset kota rumah negara dan rumah negara terselenggaranya pembangunan gedung dan rumah negara sesuai standar harga pembangunan dan perbaikan tersedianya pengelolaan kasih lingkungan rencana pada kawasan yang perumahan dan pengelolaan berada pada wilayah permukiman lingkungan kota yang bukan perumahan dan ditentukan sebagai permukiman kawasan tertentu goon pengelolaan kasih sesuai dengan peraturan yang berlaku pengawasan dan pengawasan terlaksananya pengendalian pembangunan pembangunan penyelenggaraan perumahan dan perumahan dan pembangunan permukiman permukiman, perumahan dan bangunan bangunan gedung, permukiman, bangunan gedung, rumah, rumah dan gedung gedung, rumah dan dan gedung negara gedung negara negara melakukan terkenalnya serta| pengendalian terevaluasinya penyelenggaraan pembangunan dan evaluasi perumahan dan pembangunan permukiman, perumahan dan bangunan, gedung, permukiman, rumah dan gedung bangunan, negara gedung, rumah dan gedung negara pengawasan terhadap penyelenggaraan terlaksananya penerapan peraturan pengawasan pengawasan dalam bidang penerapan terhadap penerapan perumahan dan peraturan peraturan bidang permukiman serta bidang perumahan dan bangunan gedung perumahan dan permukiman serta permukiman serta bangunan gedung bangunan gedung terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung ii. pelayanan sub bidang jasa konstruksipenyusunan tersedianya daerah bidang jasa peraturan daerah peraturan daerah konstruksi berdasarkan bidang jasa bidang jasa pengaturan tingkat konstruksi konstruksi nasional dalam penyusunan peraturan daerah tersebut, perlu memperhatikan pengaturan yang telah ditetapkan tingkat nasional sni penetapan kebijakan menyusun tumbuh dan pengembangan jasa kebijakan dalam kembangnya konstruksi bidang jasa kehidupan usaha konstruksi jasa konstruksi yang aman dan kondusif penetapan kebijakan menyusun terwujudnya kelembagaan bidang kebijakan efektivitas kinerja jasa konstruksi pemerintah pengelolaan bidang daerah dalam jasa konstruksi mengatur kewenangan pengelolaan bidang jasa konstruksi penyusunan rencana, penyusunan tersedianya program dan anggaran rencana, program rencana, program daerah bidang dan anggaran dan anggaran dalam pengembangan jasa dalam pengembangan jasa konstruksi pengembangan konstruksi jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi perlu melibatkan semua elemen jasa konstruksi pemberian ijin usaha| ijin usaha berkembangnya masa berlaku jasa konstruksi bidang jasa usaha jasa tahun dan satu konstruksi konstruksi tahun sekali teregistrasi pengembangan pelatihan setiap perusahaan sdm bidang jasa kemampuan wajib konstruksi tenaga teknis mengikutsertakan bidang jasa pegawainya dalam konstruksi kegiatan pelatihan tenaga teknis bidang jasa konstruksi pelatihan setiap lembaga yang pedoman tata berkaitan dengan cara pengadaan pengelolaan jasa barang dan jasa konstruksi wajibketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah bidang pekerjaan umumsesuai dengan mengikuti sosialisasi peraturan yang tentang tata cara berlaku pengadaan barang dan jasa pengembangan dukungan penjamin dan usaha termasuk lembaga lembaga keuangan mendorong kemitraan keuangan untuk lainnya berperan memberikan serta dalam prioritas, pengembangan pelayanan, usaha bidang jasa kemudahan dan konstruksi akses dalam memperoleh pendanaan dan jaminan pertanggungan resiko sosialisasi peraturan sosialisasi meningkatnya perundang undangan peraturan pemahaman serta dan spm bidang jasa peraturan yang terlaksananya setiap konstruksi berlaku peraturan peraturan yang berlaku oleh elemen yang terkait dengan jasa konstruksi pengembangan sistem mengembangkan tersedianya sistem informasi bidang jasa sistem informasi informasi jasa konstruksi jasa konstruksi konstruksi pembinaan dan setiap lembaga jasa| pengembangan konstruksi harus sistem informasi memiliki pusat menampung dan penyelenggaraan rain forum jasa menyalurkan forum jasa konstruksi konstruksi aspirasi masyarakat tingkat kota tingkat kota memberi masukan kepada pemerintah dalam pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kesepakatan dan kesepahaman dalam pengembangan jasa konstruksi diantara elemen yang terkait penelitian dan pembinaan dan terlaksananya pengembangan jasa pengembangan pembinaan konstruksi uji mutu jasa penelitian dan konstruksi pengembangan jasa konstruksi uji mutu konstruksi yang mencakup kepada peningkatan kualitas bahan (sesuai sni) pengawasan tertib penyerang terlaksananya usaha, tertib garapan pengawasan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap tertib tertib pemanfaatan jasa tertib usaha, usaha, tertib konstruksi tertib penyerang penyelenggaraan garapan dan tertib dan tertib pemanfaatan pemanfaatan jasa jasa konstruksi konstruksi terevaluasinya hasil pengawasan terhadapiii. pelayanan sub bidang sarana dan prasarana perkotaanao| penyusunan peraturan penyusunan diterbitkannya sebagai pelaksanaan peraturan dalam peraturan tentang peraturan provinsi dan bidang prasarana prasarana dan nasional dalam dan sarana sarana perkotaan prasarana dan sarana perkotaan yang tidak perkotaan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi penetapan kebijakan penyusunan tersedianya rencana dalam penetapan rencana pengembangan pengembangan pengembangan prasarana dan prasarana dan sarana prasarana dan sarana perkotaan perkotaan sarana perkotaan tersedianya dengan pedoman mengenai walikota jenis pengembangan sarana dan prasarana perkotaan (sesuai sni) penetapan kebijakan penyusunan terbentuknya kelembagaan bidang pengembangan lembaga yang prasarana dan sarana kelembagaan khusus menangani perkotaan bidang prasarana pengembangan dan sarana prasarana dan perkotaan sarana perkotaan tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan penyusunan rencana, sosialisasi adanya rencana program dan anggaran rencana program program dalam bersama masyarakat dan anggaran pengembangan bidang prasarana dan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan prasarana dan sarana perkotaan sarana perkotaan tersedianya rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan penerapan dan penyelenggaraan adanya pengawasan pengawasan spm pembinaan teknis terhadap urusan prasarana dan kegiatan pelaksanaan sarana perkotaan penerapan dan pembangunan pengawasan prasarana dan prasarana dan sarana perkotaan sarana perkotaan penerapan standar pelaksanaan pengadaan pemasok pelayanan minimal pembangunan barang, konsultan, urusan prasarana dan prasarana dan kontraktor yang sarana perkotaan sarana perkotaan sesuai dengan yang memenuhi peraturan tuntutan standar pelayanan minimal sni)kesepakatan pelimpahan usulan pelimpahan penyerahan usulan kewenangan kewenangan pelimpahan bidang prasarana dan penanganan kewenangan sarana perkotaan yang bidang prasarana penanganan bidang tidak dapat dan sarana prasarana dan dilaksanakan oleh perkotaan yang sarana perkotaan pemerintah daerah tidak dapat yang tidak dapat kepada pemerintah dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh provinsi| kewenangan penanganan prasarana dan sarana perkotaan kepada pemerintah provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sosialisasi spm pemberian seluruh elemen urusan prasarana dan pemahaman terkait telah sarana perkotaan spm bidang memahami spm sarana dan bidang prasarana prasarana dan sarana perkotaan kepada perkotaan seluruh elemen terkait pengembangan sistem penerapan terciptanya sistem| informasi urusan sistem informasi bidang prasarana dan sarana informasi prasarana dan perkotaan bidang prasarana sarana perkotaan dan sarana perkotaan penanggulangan pembentukan tertanganinya bencana berskala kota satkorlak bencana yang yang berakibat pada penanggulangan berakibat pada prasarana dan sarana bencana prasarana dan perkotaan sarana perkotaan perumusan melaksanakan prosedur penanggulangan penanggulangan bencana sesuai bencana ang prosedur yang telah berakibat ditetapkan prasarana dan sarana perkotaan pengawasan fungsi pengawasan terlaksananya dan manfaat prasarana prasarana dan fungsi dan dan sarana perkotaan sarana perkotaan pemanfaatan sesuai fungsi dan prasarana serta manfaat sarana perkotaan pengendalian fungsi melakukan terkenalnya dan| dan manfaat terhadap pengendalian dan terevaluasi fungsi prasarana dan sarana evaluasi fungsi dan manfaat dari perkotaan dan manfaat pembangunan pembangunan prasarana dan dan prasarana sarana perkotaan dan sarana perkotaan pengawasan terhadap pengawasan terlaksananya penerapan peraturan penerapan pengawasan bidang prasarana dan peraturan penerapan sarana perkotaan bidang peraturan bidang pembangunan pembangunan prasarana dan prasarana dan sarana perkotaan sarana perkotaan terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan iv. pelayanan sub bidang jalmenetapkan diterbitkannya bidang jalan peraturan peraturan bidang bidang jalan jalan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi penetapan kebijakan penyusunan tersedianya bidang jalan untuk penetapan rencana program mendukung rencana program jangka menengah pembangunan secara jangka menengah bidang jalan untuk makro bidang jalan mendukung untuk mendukung pembangunan pembangunan secara makro secara makro pengaturan kebijakan penyusunan diterbitkannya peraturan yang kelembagaan pengaturan peraturan ditetapkan adalah tingkat kota dalam pembentukan kelembagaan bidang peraturan daerah bidang jalan kelembagaan nomor tentang bidang jalan jalan pembentukan dan tingkat kota susunan organisasi dinas termasuk didalamnya pembentukan dinas yang membidangi jalan pengaturan dan penyelenggara tersedianya penetapan status rain pengaturan keputusan walikota fungsi dan kelas jalan dan penetapan tentang status, kota tasikmalaya status, fungsi fungsi peruntukan dan kelas jalan dan kelas jalan dengan penyelenggaraan memperhatikan pengaturan pedoman yang telah ditetapkan penyelenggaraan pengaturan pen penerapan dan penyelenggaraan terselenggaranya pengawasan norma penanganan bidang standar pedoman jalan mulai dari dan manual spm) man aan teknis survey, pelaksanaan bidang jalan penerapan dan dan pengawasan pengawasan nsp dengan bidang jalan sesuai spm penerapan standar pelaksanaan pengadaan pelayanan minimal pembangunan pemasok barang, bidang prasarana prasarana jalan konsultan, kontraktor nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum yang terdiri dari sub bidang permukiman, jasa konstruksi, sarana dan prasarana perkotaan, jalan, serta sumber daya air meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pekerjaan umumkerjaan umum. fungsi ditetapkannya spm bidang pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum kepada masyarakat jalan yang memenuhi yang sesuai dengan tuntutan standar peraturan pelayanan minimal penetapan alokasi dana yang sesuai persyaratan produk penetapan sumber daya manusia yang profesional perijinan, pelayanan terselenggaranya terciptanya dan pengendalian keamanan dan fungsi dan tertib pembinaan kenyamanan pemanfaatan jalan perijinan terhadap pengguna jalan ota pemanfaatan jalan pemberian ijin pembinaan setiap pemanfaatan pemanfaatan dimana proses damai, dimana dan daerah manfaat pemberian ijin dewasa yang telah jalan), damai daerah pemanfaatan terbina harus milik jalan), dan dimana, damai, memiliki ijin dewasa daerah dan dewasa pengawasan jalan) untuk jalan untuk jalan nasional, nasional, jalan jalan provinsi dan provinsi dan jalan kota jalan kota penetapan ijin bagi setiap pemohon sesuai peraturan yang berlaku pengusulan penyerahan adanya pelimpahan usulan kesepakatan kewenangan bidang pelimpahan penyerahan usulan jalan yang tidak dapat kewenangan pelimpahan dilaksanakan oleh penanganan kewenangan bidang pemerintah daerah jalan tertentu jalan yang tidak kepada pemerintah yang tidak dapat dapat dilaksanakan provinsi dilaksanakan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah kepada daerah kepada pemerintah provinsi pemerintah provinsi penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang jalan kepada pemerintah provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. sosialisasi peraturan pemberian sosialisasi perundang undangan pemahaman peraturan dan spm bidang peraturan perundang jalan perundang undangan dan undangan dan spm bidang spm bidang jalan terlaksana jalan kepada dengan baik masyarakat pengguna jalan penetapan sistem pembinaan terciptanya sistem informasi jalan kota sistem informasi informasi jalan kota bidang jalan penelitian dan penyelenggara pemanfaatan hasil pengembangan teknik rain penelitian litbang sni) untuk serta teknologi dan meningkatkan bidang jalan pengembangan efisiensi dan untuk efektivitas kinerja mewujudkan teknologi bidang jalan bekerjasama dengan instansi berwenang perencanaan teknis, penyelenggara tersedianya hasil pelaksanaan perencanaan perencanaan pembangunan dan teknis teknis, pelaksanaan pemeliharaan jalan pelaksanaan pembangunan dan kota pembangunan pemeliharaan jalan dan ota pemeliharaan jalan kota pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan perencanaan teknis penanggulangan pembentukan tertanganinya bencana yang satkorlak bencana yang berakibat pada jalan penanggulangan berakibat pada jalan kota bencana kota perumusan melaksanakan prosedur penanggulangan penanggulangan bencana sesuai bencana yang prosedur yang telah berakibat pada ditetapkan jalan kota pengawasan fungsi terlaksananya terlaksananya dan manfaat jalan pengawasan fungsi dan manfaat kota terhadap sistem jalan sesuai dengan jaring jalan ketentuan sesuai fungsi dan manfaat pengendalian fungsi penyelenggara terkenalnya fungsi dan manfaat jalan kan dan manfaat jalan kota pengendalian kota fungsi dan manfaat jalan kota pengawasan terhadap penyelenggara terlaksananya penerapan peraturan pengawasan bidang jalan pengawasan terhadap penerapan penerapan peraturan peraturan bidang bidang jalan jalan secara utuh terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan bidang jalan pelayanan sub bidang sumber daya airaro oo pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang utuh yang berada kabupaten kota konservasi sumber pengamanan pertamanya sempadan daya air daerah sempadan sungai dan saluran sungai, saluran irigasi daerah irigasi dan danau permukiman, danau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku penanganan terkoordinasi dan dilakukan daerah tangkapan terkenalnya daerah bersama sama air tangkapan air sesuai instansi terkait dengan peraturan perundang undangan bidang tata ruang pendayagunaan pendayagunaan ketetapan peruntukan sumber daya air sumber daya air air sesuai ketersediaan dan prioritas kebutuhan penyediaan air terpenuhinya baku untuk kebutuhan air sesuai berbagai dengan prioritas dan keperluan alokasi yang telah ditetapkan pengelolaan a1. terlaksananya dan| jaringan irigasi yang luasnya s.d. dan utuh berada dalam kota terpenuhinyambinaan petani dilaksanakan pembinaan petani secara periodik terbitnya petani seluruh jaringan irigasi melaksanakan pola tanam sesuai kesepakatan bersama pengendalian daya melakukan dilakukan minimal rusak air inventarisasi (satu) kali dalam daerah genangan setahun banjir, prasarana pengendalian banjir dan tanah longsor pengumpulan dan melakukan menyediakan pengelolaan pengumpulan stasiun hidroklimatologi inventarisasi hidroklimatologi data pengambilan data secara periodik dan dikirim instansi berwenang melakukan mempublikasikan analisis data data minimal satu) kali dalam setahun pemberdayaan dan melaksanakan minimal (satu)| pengawasan program kali dalam setahun pemberdayaan dan minimal dan pengawasan dari jumlah kelompok petani keseluruhan p3a pemakai air yang ada berstatus (p3a) termasuk aktif gp3a melalui pelatihan dan penyuluhan melaksanakan program program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat dilaksanakan dalam (satu) kali dalam pembangunan setahun sektor sumber daya air memberikan tersedianya akses kepada informasi yang masyarakat diperlukan untuk ikut masyarakat dan berperan dalam dapat diperoleh pengawasan dengan mudah pelaksanaan dan cepat program pengelolaan sumber daya air emil sosialisasi bertahap minimal spm termasuk (satu) kali dalam sni bidang setahun dengan sumber daya air melibatkan peserta dari tingkat kecamatan perijinan bidang pemberian rekomendasi sumber daya air rekomendasi teknik teknik penambangan penambangan bahan galian gol. bahan galian gol. sungai sungai diterbitkan paling lama (satu) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi pemberian ijin| ijin pembuangan| pembuangan air limbah diterbitkan limbah sungai paling lama (dua) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi pemberian ijin| ijin penggunaan air penggunaan air dan atau sumber dan atau sumber air diterbitkan air paling lama (dua) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi walikota tasikmalaya ttd bubuk benyamin dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum daerah. bab iii bentuk dan isi spm spm bidang pekerjaan umumperaturan ini. bab pengorganisasian skpd yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum. penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum sesuai spm bidang pekerjaan umumkerjaan umum adalah sebagai berikut penyelenggaraan spm bidang pekerjaan umumkerjaan umum pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spm bidang pekerjaan umum untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan skpd penyelenggara spm bidang pekerjaan umumkerjaan umum tim evaluasi spm bersama skpd penyelenggara spm bidang pekerjaan umum melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan spm bidang pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umupembangunankerjaan umumkerjaan umum perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pekerjaan umum sesuai spm bidang pekerjaan umum cc. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan spm bidang pekerjaan umumkerjaan umum tim evaluasi sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan penyelenggaraan spm bidang pekerjaan umumsub bidang permukiml. |ao penyusunan peraturan menetapkan diterbitkannya sebagai pelaksanaan peraturan tentang peraturan tentang peraturan provinsi dan perumahan dan perumahan, nasional dalam permukiman serta permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung bangunan gedung perumahan dan yang tidak permukiman, serta bertentangan dengan bangunan gedung peraturan yang lebih bersama masyarakat tinggi penetapan kebijakan penyusunan tersedianya dan strategi penetapan rencana perencanaan tingkat rencana pengembangan kota dalam bidang pengembangan perumahan dan pengembangan perumahan dan permukiman perumahan dan permukiman permukiman (pembinaan pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat) lee jejak pedoman mengenai
|
tandengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbang aa. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota tasikmalaya perlu mengatur ketentuan teknis mengenai mekanisme pelayanan, syarat syarat administratif dan teknis penerbitan dokumen kependudukan serta mekanisme pemungutan retribusi yang merupakan penjabarstaatblad tahun nomor tentang element pencatatan sipil golongan eropa,: undang undang darurat nomor tahun tentang kependudukan dan orang asing,u penambahan nama keluarga undang undang nomor tahun tentang perkawinan undang undang nomor tahun tentang keimigrasianbagian kedua laporan pembukuan pencetakan dan penggunaan blank laporan pembukuan pencetakan dan penggunaan bangko meliputi nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan bangko, jumlah bangko yang dicetak, dan cc. jumlah dokumen yang diterbitkan. bagian ketigamenggunakan tiga jenis bukukelurahan buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat kecamatan buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat kota buku mutasi penduduk terdiri atas buku mutasi bagi wni buku mutasi bagi orang asing tinggal tetap buku mutasi bagi wni pindah sementara buku mutasi bagi wni tinggal sementara buku mutasi bagi orang asing tinggal terbatas buku induk penduduk terdiri atas buku induk penduduk bagi wni buku induk penduduk bagi orang asing tinggal tetap buku induk penduduk bagi wni tinggal sementara buku induk penduduk bagi orang asing tinggal terbatas jl)tasi register akta catatan sipil berlaku selama lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. laporan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menyampaikan hasilnya kepada camat: camat menghimpun laporan dari lurah dalam bentuk rekapitulasi dan disampaikan kepada walikota melalui kepala skpd, kepala skpd menghimpun laporan dari camat dalam bentuk rekapitulasi dan selanjutnya merupakan bahan laporan walikota kepada gubernur. bab ketentuan peralihan dengan diberlakukannya peraturan walikota iniakan diatur kemudian dalam peraturan walikota tersendiriseptember syarat syarat administrasi penerbitan dokumen kependudukan pelayanan kartu keluargadk kecamatan, pelayanan penerbitan kartu keluarga bagi warga negara asing tinggal tetap dilaksanakan tdk skpd, penerbitan dapat dilakukan kecamatan dan dinas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota, blank kartu keluarga pengalamannya dilaksanakan oleh skpd, spesifikasi blank kartu keluarga untuk penerapan siak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,,kk. jenis permohonan persyaratan pelayanan kartu keluarga didasarkan kepada beberapa jenis permohonan, yaitu permohonan. dengan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari rt rw, melampirkan foto copy buku nikah kutipan akta kawin, bagi penduduk yang sudah menikah, melampirkan foto copy kutipan akta kelahiran bagi keluarga dan anggotanya, mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga, khusus bagi penduduk wni, yaitu dokumen imigrasi, surat keterangan tempat tinggal skt): surat keterangan lapor diri sold): surat izin kerja. permohonan baru yang sudah punya nik. dengan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari rt. rw.: bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru, melampirkan: foto copy lama yang sudah ada nik, foto copy buku nikah kutipan akta perkawinan:, surat keterangan pindah dari daerah asal. bagi penduduk yang nya hilang atau rusak,k, karena:lama. dengan persyaratan sebagai berikut bagi penduduk yang lamanya , foto copy lama yang sudah ada nik. khusus untuk wna tinggal tetap selain persyaratan diatas melampirkan foto copy dokumen dokumen keimigrasian, seperti paspor, kartu izin tinggal tetap kitap): surat tanda melapor diri std) dari kepolisian, surat keterangan tempat tinggal skt). tata cara permohonan pelayanan bagi wni dilaksanakan kecamatan, sedangkan bagi wna tinggal tetap pelayanan dilakukan skpd. tata cara permohonan dan penerbitanmemproses penerbitan sesuai sistem yang ada: menyerahkan kepada penduduk atau kuasanya. pelayanan pencatatan biodata penduduk persyaratan pencatatan biodata penduduk pencatatan biodata penduduk melalui pendataan atau pencacahan, yaitu menunjukan surat pengantar dari rt rw atau dusun lingkungan: menunjukan dokumen penduduk yang dimiliki yaitu kartu tanda penduduk dan akta kelahiran: khusus untuk wni yang baru datang dari luar negeri cukup menunjukan surat keterangan pendaftaran kedatangan dari luar negeri: untuk wna cukup menunjukan kartu izin tinggal terbatas kita) atau kartu izin tinggal tetap kitap). tatacara pencatatan biodata penduduk pencatatan biodata dengan cara pencacahan atau pendataan, yaitu petugas memeriksa status penduduk dan kebenaran bukti identitas penduduk yang dimiliki, seperti kartu tanda penduduk atau surat kenal lahir akta kelahiran atau dokumen identitas penduduk lainnya: untuk wni yang baru datang karena pindah dari luar negeri menunjukan surat keterangan pendaftaran kedatangan dari luar negeri, untuk wna menunjukan dokumen imigrasi seperti paspor, sold, kita kitap. petugas menulis atau mengisi data pada formulir biodata penduduk atas dasar informasi dan bukti kepemilikan dokumen penduduk yang diperlihatkan kepada petugas. petugas mengirimkan hasil pencatatan kepada pengawas atau atasannya untuk proses perekaman data, pengarsipan berkas biodata dan penerbitan biodata penduduk. pencatatan biodata dengan cara pelaporan diri penduduk datang ketempat pelayanan pendaftaran penduduk atau pelayanan pencatatan sipil yang ditunjuk, dengan membawa surat keterangan yang relevan dengan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, seperti surat pengantar dari rt rw, surat keterangan dokter bidan dan lain lain yang diperlukan, pencatatan biodata warga negara asing wna) dilakukan skpd: petugas menerima dan meneliti formulir biodata yang telah diisi beserta kelengkapannya, petugas mengirimkan formulir tempat perekaman data kependudukan tdk) dan mengarsipkan berkas biodata. perekaman data dan pencetakan dokumen biodata petugas menerima dan meneliti isian formulir biodata penduduk, petugas merekamtingkat kota, pusat bank data kependudukan provinsi jawa barat dan nasional: mengarsipkan isian formulir biodata penduduk yang sudah direkam, petugas mencetak hasil perekaman biodata penduduk dan memberikan salinannya kepada penduduk serta mengirimkan hasilnya kelurahan kecamatan yang dapat digunakan sebagai buku induk penduduk. pencatatan biodata penduduk bagi penduduk yang tidak dapat mengisi biodata penduduk atau tidak dapat melaporkan diri bayi atau anak anak dapat diwakilkan kepada orang tua atau anggota keluarganya, tidak mampu karena cacat fisik atau mengalami hambatan lainya dapat dilakukan oleh keluarganya atau orang lain dengan membawa surat kuasa, petugas dapat menolak mencatat biodata penduduk yang diwakilkan atau sikuasakan kepada orang lain yang tidak jelas identitasnya, selanjutnya untuk kebenaran pencatatan, petugas dapat mendatangi rumah penduduk yang bersangkutan: penduduk dapat mengusulkan perbaikan biodatanya kepada petugas pejabat yang berwenang apabila data penduduk yang bersangkutan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan cara mengisi formulir perubahan biodata serta menunjukan bukti yang sah. pelayanan kartu tanda penduduk persyarattpktp penggantibagi pemohon ktp yang sudah rusak, menyerahkan bukti ktp lama yang rusak: bagi pemohon yang kehilangan ktp, surat keterangan kehilangan dari kepolisiantata cara penerbitan ktp ktp diterbitkan oleh skpd atau satuan kerja lain yang ditunjuk untuk wni, skpd untuk wna tinggal tetap. penduduk datang ketempat pelayanan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, petugas menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan, mencatat pada catatan harian pelayanan atau buku register, cc) merekam biodata penduduk: melakukan pemutakhiran data sesuai dengan permohonan perubahan biodata, menerbitkan, mensahkan dan menyerahkan ktp kepada penduduk sesuai sistem yang berlaku. pencatatan kelahiran prosedur pelaporan kelahiran sebagai berikut pelapor,, ketetapan pengadilan negeri untuk wna yang melampaui batas waktu hari kerja. tata carakl lembar (tiga) kepada penduduk keluarga yang bersangkutan, mencatat data kelahiran dalam bapak dan bip bmp:, menyimpan skl lembar (satu) sebagai arsip: merekam dan mengirim skl lembar (dua) beserta berkas pelaporan kelahiran kecamatan. kecamatan menerima dan meneliti skl:,,, mengirimkan perubahan data kependudukan kecamatan, kependudukan dari kecamatan: mencatat dalam bip bmpdiluar negeri dilakukan sesuai peraturan per, pelaporan kelahiran pada skpd menggunakan formulir pelaporan kelahiran luar negeri, berdasarkan pelaporan kelahiran dimaksud huruf diterbitkan bukti pelaporan kelahiran luar negeri. pencatatan lahir mati, wna tinggal terbatas membawa skt orang tua bayi, wna pemegang izin singgah atau kunjungan membawa dokumen imigrasi orang tua bayi. tata cara: menyerahkan sblm lembar (tiga) kepada penduduk keluarga yang bersangkutan, mencatat data lahir mati bapak dan bip bmp: menyimpan sblm lembar (satu) sebagai arsip kelurahan: merekam dan mengirim sblmdk dan menyimpan berkas pelaporan lahir mati sebagai arsip: jika kecamatan tidak ada tdk, mengirim sblm lembar (dua) beserta berkas pelaporan lahir mati skpd. skpd:camatan, melakukan perekaman data atas dasar sblmdan tata cara pencatatan lahir mati wna datang skpd dengan mengisi formulir pelaporan lahir matidan berkas persyaratan yang dilampirkan, melakukan perekaman data atas dasar dan menyimpan berkas pelaporan lahir mati sebagai arsip, mengirimkan perubahan data kependudukan kecamatan: pencatatan kemati, akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki) bagi warga negara asing ktp dan yang bersangkutan bagi wna tinggal tetap, skt untuk wna tinggal terbatas, dokumen imigrasi bagi pemegang izin singgah atau izin kunjungan. tata cara pencatatan kemati., mencatat data kematian dalam bapak dan bipdk dan menyimpan sebagai arsip serta mengirimkan berkas pelaporan kemati,,prosedur pendaftaran pindah dan datang penduduk wni dalam wilayah indonesia umum klasifikasi pindah datang klasifikasi pindah dan datang penduduk dalam wilayah indonesia, meliputi: klasifikasi dalam satu kelurahan klasifikasi antar kelurahan dalam satu kecamataadministrasi kependudukan kota tasikmalaya. kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan kota tasikmalaya. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dokumen kependudukan yang ditetapkan dengan keputusan walikoanggota keluarga cc. alasan pindah alasan pindah dalam wilayah indonesia terdiri atas pekerjaan pendidikan keamanan kesehatan perumahan keluarga pisah dan numpang (jika alamat yang sama ada nomor lain)( bagi anggota keluarga yang pindah datang numpang kk, atau membuat baruersyaratan pindah dan datang persyaratan pendaftaran pindah dan datang penduduk wni dalam wilayah indonesia adalah sebagai berikut surat pengantar dari rt rw, kelurahan dan kecamatan, kartu keluarga kk): kartu tanda penduduk ktp). tata cara pendaftaran pindah dan datang wni dalam wilayah indonesia. cc.tata cara, menandatangani kpd dan menyerahkan lembar kepada penduduk: mengarsipkan lembar kpd, menyerahkan lembar kpd tdk, dan mengirim lembar kpd kelurahan asal., dan ktp. mencatat dalam bapak: menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (lima),:, menggunakan kpd lembar (tiga) untuk perekaman tdk, mengarsipkan lembar (tiga) kpd yang diterima dari kecamatan,., lembar diberikan kepada tdk klasifikasi lembar diberikan kepada pemohon, lembar diberikan kepada kelurahan tujuan: lembar diberikan kepada kecamatan tujuan tdk), lembar diberikan kepada kecamatan asal,,,prosedur pendaftaran pindah dan datang penduduk asing dalam wilayah indonesiatata cara,, menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (tiga),,,(a) kartu izin tinggal terbatas kita) (b) surat tanda melapor diri std) dari kepolisian, dan (c) surat keterangan tempat tinggal skt) untuk orang asing tinggal tetap (a) kartu keluarga kk) (b) kartu tanda penduduk ktp) (c) surat tanda melapor diri std) dari kepolisian mencatat dalam bapak menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (empat) menyerahkan kpd kepada penduduk untuk dibawa daerah tujuan mengarsipkan kpd lembar (empat) yang diterima dari daerah tujuan mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk untuk orang asing tinggal tetapcc) menandatangani kpd,: formulir keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas. prosedur pendaftaran penduduk wni tinggal sementaratata cara dan atau ktp menerbitkan surat keterangan pindah sementara sps) dalam (tiga) lembar mencatat dalam bapak mengesahkan surat keterangan penduduk sementara cc mencatat dalam bapak memberita mengarsipkan pts yang dikirim oleh kelurahan permohonan tinggal sementaraitus). melipat tertutup ukuran kertas x65 dengan laminasi mmx 73mm warna dasar depan kuning dengan lambing garuda berwarna hitam, gambar kepulauan nusantara berwarna orange dan tulisan hitam. warna dasar belakang kuning dan tulisan berwarna hitam pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan bagi penduduk,penduduk yang beragama selain islam syarat syaratnya adalah surat pengantar rt rw atau dusun lingkungan: foto copy dan ktp: cc., bagi wni keturunan yang berganti nama membawa surat keputusan pengadilan,tdizin dari komandan bagi mereka anggota tni polri tata cara untuk melaksanakan perkawinan bagi penduduk yang beragama selain islam adalah sebagai berikut, mencatat dalam bapak, menerbitkan dan memberikan surat keterangan status perkawinan kecamatan untuk pengesahan cc persyaratan pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama selain islam adalah sebagai berikut surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya kutipan akta kelahiran berkas persyaratan pendaftaran perkawinan yang telah diperoleh pas photo berdampingan ukuran sebanyak lembar dua orang saksi yang telah berusia tahun keatas tata cara pencatatan perkawinan bagi penduduk. menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada penduduk mengarsipkan berkas formulir permohonan dan fpk serta berkas persyaratan kelurahan berkewajiban menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari kecamatan sebagaimana tercantum dalam huruf pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan bagi wni beragama islam luar negeriditempat wilayah kerja perwakilan ri. pencatatan pembatalan perkawinan bagi penduduk beragama islammbatalan perkawinan bagi penduduk beragama selain islam pencatatan pembatalan perkawinan bagi penduduk beragama selain islam dilakukan oleh skpd dengan melampirkan syarat syarat sebagai berikut keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kutipan akta perkawinan dan ktptata cara pencatatan pembatalan perkawin mencatat dalam buku register perkawinkawinpencatatan perceraian pencatatan perceraian bagi penduduk beragama islam persyaratan dan tata caraencatatan perceraian bagi penduduk beragama selain islam persyaratan dan tata caracatatan perceraian bagi penduduk beragama selain islam dilakukan dengan melampirkan syarat syaratrceraian bagi penduduk beragama selain islam adalah sebagaierbitkan dan menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pendudukhasil pencetakan perubahan data kependudukan dari kecamatan: pencatatan pembatalan perceraian bagi penduduk beragama islam persyaratan dan tata cata pembatalmbatalan perceraian bagi penduduk beragama islam dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara skpd dengan kantor urusan agama berdasarkan ketentuan yang berlaku. pencatatan pembatalan perceraian bagi penduduk beragama selain islam dilaksanakan dengan melampirkan syarat syarat sebagai berikut:mbatalan perceraiceraian dan formulir pencatatan perceraian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan: skpd menerima dan meneliti formulir permohonan pembatalan perceraian serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan pembatalan perceraiceraikecamatan menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari skpd dan mengirimkannyangkat dan orang tua yang mengangkat. kutipan akta kelahiran anak. kutipan akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat. tata cara pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai berikutkuan anak persyaratan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ktp orang tua. kutipan akta kelahiran. tata cara pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut khasesah. kutipan akta kelahiran. kutipan akta perkawinan orang tuapencatatan pengesahan anak adalah sebagai berikutlakukan catatan pinggir dan menyerahkan kutipan akta kepada penduduk mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan:rubahan data akta persyaratan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ktp. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan tata cara pencatatan perubahan data akt. kutipan akta kedua kali dan seterusnya. persyaratan keterangan kehilangan dari kepolisian. dan ktpkutipan akta kedua kali dan seterusny cc. mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. tanda bukti pelaporan. persyaratan surat pengantar dari instansi yang berwenangtanda bukti pelaporan adalah sebagai berikut penduduk datang dinasdinas. cc. mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. pengesahan tata cara tanda bukti pelaporan adalah sebagai berikut penduduk datang skpd dengan membawa dokumen asli dan foto copy dokumen yang akan disahkan. skpd menerima dan meneliti kebenaran berkas persyaratan yang ditentukan. mengesahkan dan menyerahkan foto copy dokumen telah yang disahkan kepada penduduk. melakukan perekaman data. walikota tasikmalaya, ttd. bubuk benyamiatauskpdskpdddan catatan sipil selanjutnya disebut retribusi,kotaatau penerbitan akta catatan sipilatau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelayanmekanisme pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi aparat pelaksana dan masyarakat yang membutuhkan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi penandatanganan: syarat syarat administrasi penerbitan dokumen kependudukan, standar jangka waktu proses penerbitan dokumen kependudukan, tata cara pelaksanaan program asuransi jiwa bagi pemegang ktp, tata cara pelaksanaan program asuransi jiwa bagi pemegang ktp, syarat dan tata cara pembebasan retribusi, dan bentuk, isi formulir dan tata cara pengisian dan penatalaksanaan dokumen kependudukan dan administrasi penunjang siak. bab penandatanganan penandatanganan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut kepala skpd menandatangani kartu keluarga kk), kartu tanda penduduk ktp), surat keterangan pindah datang wni dalam wilayah indonesia: surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah indonesia, s5. surat keterangan perpindahan penduduk wni luar negeri, surat keterangan kedatangan wni dari luar negeri: surat keterangan tempat tinggal terbatas stat) bagi wna, surat keterangan pindah luar negeri bagi wna: surat keterangan tinggal sementara sets) bagi wni yang berasal dari luar kota tasikmalaya, register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran: register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri: register akta perceraian dan kutipan akta perceraian: register akta pengakuan anak dan kutipan pengakuan anak, register akta kematian dan kutipan akta kematian, camat surat keterangan pindah datang wni antar kecamatan: surat keterangan pindah datang wni antar kelurahan dalam satu kecamatan. lurah yang diketahui oleh camat untuk surat keterangan pindah, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati: surat keterangan kematian, surat keterangan pindah datang wni dalam satu kelurahan: surat pengantar pindah luar negeri. bab syarat syarat administrasi penerbitan dokumen kependudukan syarat syarat administrasi penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab standar jangka waktu proses penerbitan dokumen kependudukan dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan dan kepastian hukum pada masyarakat, maka jangka waktu penerbitan dokumen kependudukan paling lama adalah sebagai berikut: pendaftaran penduduk kartu tanda penduduk ktp) hari, kartu keluarga kk) hari, surat tanda bukti pelaporan perubahan status kewarganegaraan stbppsk) dan wna wni hari, surat keterangan tinggal sementara sets) bagi wni yang berasal dan luar kota tasikmalaya hari, surat keterangan tempat tinggal terbatas stat) bagi wna) hari, surat keterangan kependudukan meliputi: surat keterangan pindah hari, surat keterangan kelahiran hari, surat keterangan lahir mati hari: surat keterangan kematian hari, pencatatan sipil: akta kelahiran hari: akta perkawinan hari: akta perceraian hari, akta kematian hari: akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak hari, akta pengangkatan anak hari, perubahan data akta hari: kutipan akta kedua dan seterusnya hari: tanda bukti pelaporan hari, pengesahan hari. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak seluruh persyaratan penerbitan dokumen kependudukan diterima secara lengkap dan benar. bab vii tata cara pelaksanaan program asuransi jiwa bagi pemegang ktp kepesertaan pemegang ktp dalam program asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersifat sukarela. besarnya premi asuransi ditetapkan dengan keputusan walikota dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan jenis serta besarnya pertanggungan yang disediakan oleh penyelenggara asuransi. dalam menyelenggarakan asuransi jiwa bagi pemegang ktp, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta sebagai penyedia jasa asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. syarat syarat penyedia jasa asuransi adalah sebagai berikut berbadan hukum: berkedudukan atau setidak tidaknya mempunyai perwakilan yang berkedudukan kota tasikmalaya, cc. berpengalaman sebagai penyelenggara jasa asuransi, bersedia untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati bersama melalui perjanjian kerjasama yang telah dibuat sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku: mekanisme pelaksanaan program asuransi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota tasikmalaya dengan penyelenggara asuransi. kepala skpd bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota tasikmalaya menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan asuransi. bab viii syarat dan tata cara pembebasan retribusi tata cara permohonskpd: kepala skpd dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hariatau menolak, baik seluruhnya atau sebagianpembebasan retribusi diberikan kepada penduduk miskin tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, pejuang perintis kemerdekaan yang dibuktikan dengan kartu anggota atau bukti lain yang sejenis, penduduk yang mengalami perubahan data kependudukan akibat dari bencana alam, kerusuhan dan pemekaran wilayah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. bab bentuk, isi formulir dan tata cara pengisian penatalaksanaan dokumen kependudukan dan administrasi penunjang siak bagian kesatu bentuk, isi formulir dan tata cara pengisian serta penatalaksanaan bentuk, isi formulir dan tata cara pengisian serta penatalaksanaan dokumen kependudukan dan administrasi penunjang siak sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
|
penaperizinperizinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangantentang standar pelayanan publik perizinlambang: peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin gangguan: peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan: peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang fatwa pengarahan lokasi: peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin usaha industridaerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin usaha bidang perdagangan: ii. bidang pertanian jenis pelayanan izin euler gabah penggilingan gabah: gergaji bermesin:. penggunaan kios laporkan: penggunaan bak penjajahan dan penitipan ikan: penggunaan gazebo penggunaan gedung olah hasil: perdagangan ikan luar depo pasar ikan: pengolahan ikan.dasar hukum pelayanan: foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku: foto copy tanda bukti kepemilikan sewa tanah: foto copy lunas pajak bumi dan bangunan pbb tahun terakhir: foto copy izin mendirikan bangunan imb): foto copy akta pendirian perusahaan bagi pt, dan sejenisnya: foto copy npp. prosedur pelayan pertanian: ii. pemohon melengkapi syarat syarat tersebut diatas: iii. waktu penyelesaian pelayanan penyelesaian perizinan minimal (lima) hari kerja maksimal (sepuluh) hari kerja. biaya pelayanan izin gangguan baru indeks lokasi indeks gangguan luas ruang usaha tarif izin gangguan ulang (teregistrasi) indeks lokasi indeks gangguan luas ruang usaha tarif produk pelayanan keputusan kepala dinas pertanian kota tasikmalaya tentang izin gangguan. iii. bidang industri dan perdagangan izin gangguan bidang industri dan perdagangan jenis pelayanan izin gangguan bidang industri dan perdangan dasar hukum pelayanan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin ganggupendaftaran form permohonan izin gangguan loket pendaftaran: survey lokasi untuk penentuan luas ruang usaha: penetapan retribusi: penerbitan izin gangguan g)izin gangguan baru luas s.d m2. luas ruang usaha rp. luas selebihnya. luas ruang usaha rp. izin gangguan teregistrasi luas s.d m2. luas ruang usaha rp. , ) luas selebihnya.( luas ruang usaha rp. , ) catatan index gangguan index lokasi produk pelayanan keputusan kepala dinas perindustrian dan perdagangan tentang izin gangguan ig). wajib daftar perusahaan (wdp) jenis pelayanan wajib daftar perusahaan wdp). dasar hukum pelayanan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang wajib daftar perusaha. persyaratan pelayananrseroan (bila ada): asli dan foto copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari menteri kehakiman ri: foto copy kartu tanda penduduk atau paspor direktur utama: foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenangoto copy akta pendirian perusahaan: foto copy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab pengurus(a) foto copy akta pendirian perusahaan(a)(b) foto copy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan: pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran:dengan melampirkan sebagai berikut berwarna merah muda: koperasi berwarna kuning: berwarna biru muda: berwarna hijau muda: perorangan berwarna putih: perusahaan lainnya berwarna ungu muda. prosedur pelayanan pendaftaran permohonan wajib daftar perusahaan wdp) tanda daftar perusahaan tdp): verifikasi persyaratan wdp tdp: cc. penetapan retribusi wdp tdp: penerbitan keputusan wdp tdp) rp. swasta asing rp. asing murni rp. z7. produk pelayanan keputusan kepala dinas perindustrian dan perdagangan tentang wajib daftar perusahaan wdp) tanda daftar perusahaan tdp). izin usaha industri (iui) jenis pelayanan izin usaha industri iui) dasar hukum pelayanan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin usaha industrindustri. persyaratan pelayanan mengisi formulir permohonan yang disediakan dinas: foto copy ktp pemohon yang masih berlaku: foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum: foto copy izin gangguan ho: membuat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan produksi setiap semester:produk pelayanan keputusan kepala dinas perindustrian dan perdagangan tentang izin usaha industri iui). izin usaha perdangan (sup) jenis pelayanan izin usaha perdagangan supusahaan yang berbentuk perseroan terbatas pt) foto copy akta notaris pendirian perusahaan: foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman bagi perseroan terbatas pt): foto copy ktp pemilik, direktur utama, penanggung jawab perusahaan: foto copy izin gangguan g): neraca awal perusahaan. perusahaan berbentuk koperasi foto copy akta pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang: foto copy ktp pimpinan penanggung jawab koperasi: foto copy izin gangguan g): neraca awal perusahaan. cc. perusahaan yang tidak berbentuk perseroan terbatas dan koperasi perusahaan persekutuan (a) foto copy akta pendirian perusahaan akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri: (b) foto copy ktp penanggung jawab perusahaan: (c) foto copy izin gangguan g): (d) neraca awal perusahaan. perusahaan perorangan (a) foto copy ktp pemilik penanggung jawab perusahaan: (b) foto copy izin gangguan g): (c) neraca awal perusahaan. perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban membuat sup (a) foto copy ktp pemilik perusahaan: (b) surat keterangan melakukan kegiatan usaha sesuai prosedur pelayanan pendaftaran permohonan izin usaha perdagangan: verifikasi administrasi izin usaha perdagangan: penetapan retribusi izin usaha perdagangan: penerbitan izin usaha perdagangan. waktu penyelesaian pelayanan selambat lambatnya (lima) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap. biaya pelayanan,, s.d. rp. rp. lebih dari rp. s.d. rp. rp. lebih dari rp. s.d. rp. rp. lebih dari rp. , s.d. rp. retribusi sup besar investasi lebih dari peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang izin usaha pertambanganbursa tenaga kerja khusus: memutuskan menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang standar pelayanan publik (spp) perizin, s.d. rp. lebih dari rp. ,retribusi sup besar investasi lebih dari z7sup) izin usaha pasar modern (ipm) jenis pelayanan izin usaha pasar modernfoto copy surat fatwa pengarahan lokasi dari walikota: foto copy surat izin lokasi dari badan pertanahan nasional bpn): foto copy izin gangguan g): foto copy ktp penanggung jawab:prosedur pelayanan pendaftaran permohonan izin usaha pasar modern ipm): verifikasi administrasi permohonan izin usaha pasar modern tiup): verifikasi lingkungan dan sosial kemasyarakatan: penetapan retribusi izin pasar modern: penerbitan keputusan izin usaha pasar modernrp. daftar ulang rp. produk pelayanan keputusan walikota tentang izin usaha pasar modern ipm). izin usaha pasar berjenjang (ipb) jenis pelayanan izin usaha pasar berjenjang ipsalinan akta notaris pendirian perseroan terbatas pt): foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari instansi berwenang ataufoto copy kartu tanda penduduk ktp) direktur utama penanggung jawab perusahaan: foto copy izin gangguan g): brosur, leaflet atau katalog dan daftar harga barang dan atau jasa: program pemasaran: surat perjanjian penjualan berjenjang: pas foto direktur utama penanggung jawab perusahaan sebanyak (dua) lembar ukuran cm. prosedur pelayanan pendaftaran permohonan izin usaha pasar berjenjang ipb): verifikasi administrasi permohonan izin usaha pasar berjenjang ipb), penetapan retribusi izin usaha pasar berjenjang ipb): penerbitan keputusan izin usaha pasar berjenjang ipatau perpanjangan ipb rpberjenjang ipb) surat tanda pendaftaran usaha waralaba (stub) jenis pelayanan surat tanda pendaftaran usaha waralaba stujanjian waralaba beserta keterangan tertulis: foto copy surat izin usaha perdagangan dan atau izin usaha dari dinas teknis lainnya: foto copy tanda daftar perusahaan tdp). prosedur pelayanan pendaftaran permohonan surat tanda pendaftaran usaha waralaba stub): verifikasi administrasi permohonan stub): cc. penetapan retribusi stub): penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba studaftaran usaha waralaba stub rp. z7. produk pelayanan keputusan kepala dinas perindustrian dan perdagangan tentang surat tanda pendaftaran usaha waralaba stub) iv. bidang perhubungan izin gangguan bidang perhubungan jenis pelayanan izin gangguan bidang perhubungan. dasar hukum pelayan. persyaratan pelayana, dengan dihampiri sebagai berikut:mengajukan surat permohonan izin gangguan dihampiri persyaratan kepala dinas perhubungan cg. bidang perencanaan: surat permohonan , persyaratan dilanjutkan: menghitung biaya untuk retribusi: bayar retribusi: izin gangguan ditandatangani kepala dinas: izin gangguan diterbitkan. waktu penyelesaibiaya pelayanan izin gangguan sesuai dengan luas m2, indeks gangguan, indeks jalan. luas: sampai tarif rp. diatas 100m2 tarif rp. indeksgangguan tinggi sedang rendah indeks lokasi jalan negara jalan propinsi jalan kota jalan lokal besar biaya indeks lokasi indeks gangguan luas ruang usaha tarif ditambah legs rp. herregistraasi y6o dari besarnya retribusi ditambah legs rp. denda keterlambatan per bulan dari retribusi yang harus dibayar bbn dari retribusi. z7. produk pelayanan surat ijin gangguan izin usaha angkutan jenis pelayanan izin usaha angkutannomor pokok wajib pajak npp) foto copy aktafoto copy surat keterangan domisili perusahaan foto copy surat izin gangguan. prosedur pelayanan mengajukan surat permohonan izin usaha angkutan persyaratan dilanjutkan: menghitung biaya untuk retribusi: biaya retribusi: izin usaha angkutan ditandatangani kepala dinas: izin usaha angkutan1i thn mobil penumpang (sampai dengan tempat duduk) rp. end 1i thn angkutan barang jbb sampai dengan kg. rp. end thn jbb s d kg. rp. end thn jbb s d kg. rp. end 1thn jbb lebih dari kg. rp. end 1thn z7. produk pelayanan surat izin angkutan. izin trayek jenis pelayanan izin trayeksurat izin usaha angkutan: data teknis kendaran. prosedur pelayanan mengajukan surat permohonan izin trayekmengecek kendaraan yang diajukan sesuai persyaratan: jika sesuai diteruskan jika tidak sesuai ditunda untuk dilengkapi dahulu: menghitung biaya untuk retribusi: biaya retribusi: izin trayek ditandatangani kepala dinas: izin trayekcc.produk pelayanan surat izin trayek bidang kesehatan izin praktek dokter jenis pelayanan izin praktek dokter spesialis: izin praktek dokter umum: izin praktek dokter gigiraktek kedokterix tentang pendayagunaan dokter spesialislampiran foto copy surat tanda registrasi str) yang diterbitkan konsil kedokteran indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: ijazah terakhir dan kartu tanda penduduk ktp): pas funit pelayanan adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan: pemberi pelayanan adalah pegawai pada skpdpublik yang berkualitas. bab iii ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur dan menetapkan standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh skpd lingkungan pemerintah kota tasikmalaya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pelayanan, yang meliputi bidang pendapatan izin penyelenggaraan reklame. bidang pertanian izin gangguan bidang pertanian meliputi izin euler gabah penggilingan gabah: gergaji bermesin: cc.: penggunaan kios laporkan: penggunaan bak penjajahan dan penitipan ik, alat, jenis pelayanan dan pola tarif, surat rekomendasi organisasi profesi wilayah tempat praktek. prosedur pelayanan permohonan dan kelengkapan lainnya dimasukan dalam klip file inter folder warna merahizin praktek dokter spesialis per tahun izin praktek dokter umum per tahun izin praktek dokter gigi per tahun produk pelayanan surat izin praktek sip). izin praktek bidan jenis pelayanan izin praktek bidanmenkes sk xibidan terakhir: foto copy ktp kartu tanda penduduk): surat izin bidan sib) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: pas phobat,zin dari lingkungan disyahkan oleh rt rw: il. ipbkuningbidan ipb). izin praktek fisioterapi jenis pelayanan izin praktek fisioterapisek fisioterapisfisioterapi: foto copy sif surat izin fisioterapi)surat keterangan sehat dari dokteftfisioterapi spf). izin praktek konsultasi gizi jenis pelayanan izin praktek konsultasi gizgizi: foto copy ktp kartu tanda penduduk): surat keterangan sehat dari dokter: pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak (dua) lembaskonsultasi gizi sipeg). batra catantra jenis pelayanan penyelenggaraan pengobatan tradisionvi tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisionalterdaftar pengobat tradisional stat) permohonan kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: biodata pengobat tradisionaldaftar obat, alat, jenis pelayanan dan pola tarif, surat keterangan lingkungan rt rw lurah setempat: surat rekomendasi asosiasi organisasi profesi wilayah tempat praktek: foto copy ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki: surat pengantar dari kepala puskesmas setempat: surat rekomendasi kejaksaan kab kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan kantor departemen agama bagi pengobat klasifikasi pendekatan agama. surat izin pengobat tradisional sit) selain persyaratan atas ditambah peta lokasi usaha dan denah ruanganengobat tradisional sit): surat terdaftar pengobat tradisional stat). sarana kesehatan dasar jenis pelayanan penyelenggaraan balai pengobatan bp) balai pengobatan khusus bpk) balai khitan rumah bersalin rb) klinik balai kesehatan ibu dan anak kia): daftar alat, obatrnyataan dari lingkungan rt rw lurahbalai pengobatan sementara per tahun balai pengobatan tetap per tahun balai khitan per tahun balai pengobatan khusus per tahun rumah bersalin per tahun produk pelayanan surat izin pendirian sarana kesehatan: surat izin operasional pelayanan kesehatan. laboratorium jenis pelayanan penyelenggaraan laboratorium klinik pratama utama, laboratorium parasitology laboratorium mikrobiologi laboratorium lingkung1i tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan: keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk viii tentang pedoman akreditasi laboratoriumediaan mengikuti program pemantapan mutu laboratorium: daftar obat, alat dan bahannggunaan gazebo: penggunaan gedung olah hasil: perdagangan ikan luar depo pasar ikan: pengolahan ikan:bidang industri dan perdagangan: izin gangguan bidang industri dan perdagangan: wajib daftar perusahaan wdp): cc. izin usaha industri iui): izin usaha perdagangan sup): izin usaha pasar modern ipm): izin usaha pasar berjenjang ipb): surat tanda pendaftaran usaha waralaba stub). bidang perhubungan: izin gangguan bidang perhubungan: izin usaha angkutan izin trayek bidang kesehatan: izin praktek dokter: izin praktek bidan: izin praktek fisioterapi: izin praktek konsultasi gizi: batra catantra: sarana kesehatan dasar: laboratorium: izin apotik: izin toko obat: izin optikal: rumah sakit: il. izin salon: izin tukang gigi: klinik kebugaran: klinik radiologi: izin praktek perawat perawat gigi sik: pedagang besar farmasi dan alat kesehatan: pendaftaran jasa boga: izin penyehatan makanan jasa boga: produksi pangan industri rumah tangga: sertifikasi laik hygiene sanitasi pangan industri rumah tangga, sertifikasi penyuluhan pada perusahaan makanan dan minuman: izin klinik rehabilitasi medik klinik fisioterapilaboratorium klinik pratama per tahun laboratorium klinik utama per tahun laboratorium klinik khusus per tahun z7. produk pelayanan surat izin pendirian laboratorium: surat izin operasional pelayanan laboratorium kesehatan. izin apotik jenis pelayanan penyelenggaraan apotik. dasar hukum pelayanakesehatan: peraturan pemerintah nomor tahun tentang apotikapotik kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya dengan menggunakan contoh formulir model apturat izin kerja apoteker surat penugasan: surat pernyataan apoteker pengelola tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan pengelola apotik lain bermaterai akte perjanjian antara apoteker apa) dengan pemilik sarana apotik psa): foto copy npp apa dan psa: struktur organisasi apotik: daftar obat, alat dan bahan, jenis pelayanan dan pola tarif: surat izin atasan bagi yang memiliki atasansetelah menerima kelengkapan berkas, dengan menggunakan formulir aptapotik melakukan kegiatan: setelah pemeriksaan setempat (enam) hari kemudian telah dibuatapotik dengan menggunakan formulir apt jika belum memenuhi persyaratan kepala dinas mengeluarkan surat penundaan dengan menggunakan formulir apt apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambat lambatnya (satu) bulan sejak penerbitan surat penundaan: jika tidak terpenuhi ketentuan atas maka kepala dinas mengeluarkan surat penolakan dengan formulir aptpuluh empat) hari kerja sejak diterimanya berkas. biaya pelayanan per tahun. produk pelayanan surat izin apotik. izin toko obat jenis pelayanan penyelenggaraan toko obattoko obatasisten apoteker legalised, ktp, pas foto berwarna 3x4 cm, rekomendasi organisasi profesi: surat izin kerja asisten apoteker: surat pernyataan asisten apoteker tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan apotik lain bermaterai akte perjanjian kerjasama antara asisten apoteker aa) dengan pemilik sarana toko obat sto): daftar obat, alat dan bahan, jenis pelayanan dan pola tarif,cc.toko obat melakukan kegiatan:toko obat, jika belum memenuhi persyaratan kepala dinas mengeluarkan surat penundaan: jika tidak terpenuhi ketentuan atas melebihi waktu (satu) bulan maka kepala dinas mengeluarkan surat penolaktoko obat. izin optikal jenis pelayanan penyelenggaraan optikoko obat kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: foto copy situ atau surat keterangan bebas izin tempat usah3x4 lembar:refraksionis optisien ro) untuk penanggung jawab teknis, dengan kelengkapan surat perjanjian pemilik sarana dengan atas materai foto copy ijazah refraksionis optisien ro) legalised, ktp, pas foto berwarna cm, rekomendasi organisasi profesi: surat keterangan sehat dari dokter: surat keterangan tidak buta warna dari dokter ahli matasertifikat pelatihan bidang lensa kontak, pas foto berwarna (dua) lembaroptik. rumah sakit jenis pelayanan izin mendirikan rumah sakit: izin operasional rumah sakitdirektur jendral pelayanan medik depkes republik indonesia nomor hk. tentang petunjuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan swasta bidang medik spesialistikmendirikan rumah sakit permohonan mendirikan kepada walikota tasikmalaya melalui kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya oleh organisasi berbadan hukum yayasan cv pt) dilengkapi dengan proposal, dihembuskan kepada dinas badan lembaga kantor sektor terkait: kelengkapan lain adanya master plan, master program dan study kelayakan ditujukan kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: foto copy akte pendirian organisasi berbadan hukum: struktur organisasi berbadan hukum, surat bukti kepemilikan tanah dan bangun. operasional rumah sakit permohonan operasional ditujukan kepada departemen kesehatan indonesia melalui kepala dinas kesehatan propinsi tembusan kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: struktur organisasi rumah sakit: daftar ketenagaan surat izin praktek profesi, rekomendasi organisasi profesi, masing masing (dua) rangkap: daftar isian rumah sakit sesuai klasifikasi: daftar alat, obat, jenis pelayanan dan pola tarif: study kelayakan merasionalisasi rumah sakit. prosedur pelayanan mendirikan rumah sakit pemohon membuat proposal yang ditujukan kepada walikota tasikmalaya melalui kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya, dihembuskan kepada dinas badan lembaga kantor sektor terkait, dinas kesehatan propinsi dan departemen kesehatan ri, dinas badan lembaga kantor sektor terkait mengolah, meninjau dan mengeluarkan fatwa izin rekomendasi surat keterangan sesuai dengan tupoksi: dinas kesehatan sebagai leading sektor memantau kemajuan proses perizinan masing masing dinas badan lembaga kantor sektor terkait: setelah kelengkapan berkas dan dinyatakan layak sesuai keputusan bersama sektor terkait, kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya mengeluarkan izin mendirikan rumah sakit dengan masa berlaku (tahun) dan bisa diperpanjang (satu) kali dengan lama berlaku (satu) tahun dihembuskan kepada dinas kesehatan propinsi dan departemen kesehatan ri. operasional rumah sakit permohonan operasional rumah sakit ditujukan kepada kepala departemen kesehatan melalui kepala dinas kesehatan propinsi tembusan kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: dinas kesehatan kota tasikmalaya melakukan study kelayakan dan mengeluarkan surat penundaan rekomendasi surat izin operasional rumah sakit: dinas kesehatan propinsi bersama dengan dinas kesehatan kota tasikmalaya dan atas dasar rekomendasi kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya mengeluarkan surat penundaan rekomendasi surat izin operasional rumah sakit: dan kelengkapan lainnya dimasukan dalam klip file inter folder: departemen kesehatan atas dasar rekomendasi dinas kesehatan propinsi dan lampiran rekomendasi dinas kesehatan kota tasikmalaya mengeluarkan izin operasional rumah sakit. waktu penyelesaian pelayanan izin mendirikan seratus delapan puluh) hari kalender izin operasional khusus dua puluh empat) hari kerja izin operasional umum: dua puluh empat) hari kerja biaya pelayanan izin mendirikan per tahun izin operasional khusus per tahun izin operasional umum: per tahun rekomendasi per tahun produk pelayanan surat izin mendirikan rumah sakit: surat rekomendasi pendirian operasional rumah sakit: surat izin operasional rumah sakit. izin salon jenis pelayanan penyelenggaraan salosalon kecantikbidang lingkungan hidup izin usaha pertambangan iup): bidang pekerjaan umum. fatwa pengarahan lokasi: izin mendirikan bangunan imb): izin usaha jasa konstruksi ijuk)dokter umum dokter ahli kulit kelaminsalosalon tipe per tahun salon tipe per tahun salon tipe per tahun salon tipe per tahun produk pelayanan surat izin salon. izin tukang gigi jenis pelayanan izin tukang giukang gigigigiphtukang gigtukang gigi per tahun z7. produk pelayanan surat izin tukang gigi. klinik kebugaran jenis pelayanan klinik kebugarkebugarterlatih guru terlatih instruktur terlatih, sertifikat pelatihan kesehatan olah raga,kebugartujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas. biaya pelayanan klinik kebugaran per tahun z7. produk pelayanan surat izin klinik kebugaran. klinik radiologi jenis pelayanan klinik radioloradiologi kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: surat izin pesawat dari kaptendilengkapi ijazah, ktp, pas photo berwarna): radiografi ijazah, ktp, pas foto berwarna 3x4 lembar): rekomendasi dari dan pari: daftar obat, alat dan bahan, jenis pelayanan dan pola tarif. surat pernyataan kesediaan dokterokter spesialis radiologi dan foto copy ktp: pas foto berwarna lembar: izin atasan langsung tempat bekerjaradiologi: pada saat pengambilan harus kepala sub bagian keuangan dulu untuk membayar retribusi klinik radiologi per tahun produk pelayanan surat izin klinik radiologi. izin praktek perawat perawat gigi sik jenis pelayanan izin praktek perawat perawat gigi s gigirawat perawat gigi terakhir: foto copy ktp kartu tanda penduduk): surat ijin perawat sip) surat ijin perawat gigi sig) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak (tiga) lembar dan 3x4cmatau surat izin kerja sik) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau praktik berkelompok dengan penanggung jawab perawat senior yang telah menyelesaikan masa bakti minimal pendidikan keperawatjin dari lingkungan disyahkan oleh rt rw: surat izin kerja sik) cukup dengan point prosedur pelayanan pemohon mengambil formulir sipp sippa, ditujukan kepad:sipp sippa per tahun surat izin kerja sik) per tempat kerja produk pelayanan surat izin praktek perawat sipp): surat izin praktik perawat gigi sippa): surat izin kerja sik). pedagang besar farmasi alat kesehatan jenis pelayanan penyelenggaraan pedagang besar farmasi alat kesehatanpenyelenggaraan pedagang besar farmasi alat kesehatan legalised, ktp, pas foto berwarna 3x4 cm, rekomendasi organisasi profesi: daftar ketenagaan (dilengkapi ijazah, ktp, pas foto berwarna 3x4 cm) daftar obat, alat dan bahan, jenis pelayanan:, cc. laporan hasil pemeriksaan setempat, dikirimkan pada pihak terkait agar menjadi catatan dan acuan perbaikan: jika sudah memenuhi persyaratan maka paling lambat (dua belas) hari kerja kepala dinas mengeluarkan surat rekomendasi, jika belum memenuhi persyaratan kepala dinas mengeluarkan surat penundaan,. biaya pelayanan rp750. per tahun. produk pelayanan rekomendasi pendaftaran jasa boga jenis pelayanan pendaftarbuk benyamin diundangkan tasikmalaya pada tanggal despendaftaran: foto copy kartu tanda penduduk ktp) (dilengkapi denah bangunan dapur, peta lokasi, sertifikat dan mengisi formulir pendaftaran: kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya melakukan kunjungan lapangan: cc. jika sudah memenuhi persyaratan maka dimasukan dalam daftar jasa boga: kepala dinas kesehatan mengeluarkan sertifikat terdaftar jasa boga. waktu penyelesaian pelayanan selambat lambatnya (lima) hari. biaya pelayanan golongan golongan golongan produk pelayanan sertifikat izin penyehatan makanan jasa boga jenis pelayanan izin penyehatan makanizin penyehatan makanan jasa boga: sertifikat tanda daftar jasa boga: foto copy npp: penunjukan penanggung jawab jasa boga ijazah, ktp, pas foto berwarna 3x4 cmmengisi formulir permohonan diajukan kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya memerintahkan tim pemeriksa melakukan uji kelaikan jasa boga: cc. tim menganalisa hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan diterima atau ditolak pemberian iziizin penyehatan makanan jasa boga. produksi pangan industri rumah tangga jenis pelayanan sertifikasi produksertifikat penyuluhan keamanan pangan: foto copy penunjukan penanggung jawab: foto copy ktp: foto copy situ sup ( tanda daftar industri perusahaan): denah iltp: daftar ketenagaan: daftar alat dan bahan, jenis produksi dan pola tarif. prosedur pelayanan pemilik mengajukan permohonan kepada walikota tasikmalaya melalui kepala dinas kesehatan kota tasikmalaya: tim sertifikasi melakukan pemeriksaan sarana iltp: tim mengevaluasi hasil pemeriksaan: sertifikasi diterbitkan untuk (satu) jenis pangan produk irtproduk pangan industri. sertifikasi laik hygiene sanitasi pangan industri rumah tangga jenis pelayanan sertifikasi laik hygiene sanitasurat penunjukan penanggung jawab: foto copy sertifikat kursus penjajah makanan, foto copy ktp: denah rumah makan restoransertifikasi melakukan kunjungan sarana (rumah makan restoran): cc. tim mengevaluasi hasil pemeriksaan: hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan pemberian sertifikasi hygiene sanitasi rumah makan dan restorsi laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. rekomendasi rumah makan. sertifikasi penyuluhan pada perusahaan makanan dan minuman jenis pelayanan sertifikasi penyuluhan pada perusahaan makanan dan minumanijazah penyuluh: foto copy sertifikat kursus penjajah makanan dan lainnya: foto copy ktpmelakukan pengkajian: tim mengevaluasi hasil pengkajian: hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi sertifikasi penyuluhan pada perusahaan makanan dan minumrekomendasi sertifikasi penyuluhan pada perusahaan makanan dan minuman. izin klinik rehabilitasi medik klinik fisioterapi jenis pelayanan izin klinik fisioterapi klinik rehabilitasi medjin praktek fisioterapisketenagaan: dokter penanggung jawab, dengan melampirkan foto copy sip dokter spesialis rehabilitasi medik: surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung: pas foto 3x4 berwarna (dua) lembar: kartu tanda penduduk ktp) pelaksana harian, dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan: foto copy sip fisioterapi: pas foto berwarna 3x4 (dua) lembar: kartu tanda penduduk ktp). daftar alat, jenis pelayanan dan pola tarif: surat keterangan sehat dari dokter: surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat. prosedur pelayanan permohonan ditujukan kepada kepala dinas kesehatan kota tasikmala z7. produk pelayanan surat izin klinik fisioterapi klinik rehabilitasi medik. vi. bidang lingkungan hidup jenis pelayanan izin usaha pertambangan iup) dasar hukum pelayananpersyaratan pelayanan foto copy kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: foto copy akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum): f: surat kuasa izin pemakaian tanah bagi pengusaha yang memakai tanah milik orang lain:kelurahan dan camat setempat sketsa gambar peta lokasi galian tambang (skala bebas). prosedur pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan izin: pencocokan persyaratan berkas permohonan izin dengan kondisi existing lapangan: kajian lapangan oleh tim koordinasi pengkajian izin usaha pertambangan iup): pengolahan data yang diperoleh lapangan: pembuatan izin usaha pertambangan iup): penandatanganan dan penerbitan sk.iup: penyerahan iup pemohon izin. waktu penyelesaian pelayanan (dua belas) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap. biaya pelayanan: galian tambang golongan sebesar rp. (dua puluh lima rupiah) per meter persegi: izin pengolahan ditetapkan sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah).. produk pelayanan penerbitan iup.perizinan lingkungan pemerintah kota tasikmalaya bidang pendapatan jenis pelayanan izin penyelenggaraan reklame dasar hukum pelayanan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang penyelenggaraan reklamepersyaratan pelayanan setiap permohonan penyelenggaraan reklame harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: foto copy ktp pemohon: foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum: foto copy nomor pokok wajib pajak npp) nomor pokok wajib pajak daerah ppd): foto copy imb bagi penyelenggaraan reklame dengan konstruksi berat: surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila penyelenggaraan reklame tersebut atas atau sekitar tanah orang lain: surat pernyataan sanggup mengasuransikan konstruksi reklame dengan jenis tanggungan segala resiko (all risk) bagi penyelenggaraan reklame atas m?: foto copy surat ijin penyelenggaraan bagi yang akan memperpanjang penyelenggaraan reklame. selain persyaratan tersebut atas, pemohon juga harus memenuhi ketentuan lainnya sebagai berikut membayar pajak reklame: membayar retribusi legs:reklame yang menggunakan penerangan listrik dan alat alat lainnya harus berfungsi dalam keadaan baik: segala kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh reklame menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara reklame: vii. bidang pekerjaan umum fatwa pengarahan lokasi jenis pelayanan fatwa pengarahan lokasi dasar hukum pelayanan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang fatwa pengarahan lokasi: keputusan walikota tasikmalaya nomor kep. bappeda tentang pembentukan tim koordinasi pemberian fatwa pengarahan lokasi lingkungan pemerintah. persyaratan pelayanan melampirkan identitas pemohon yang memuat nama pemohon: alamat pemohon: pekerjaan: lokasi dan luas tanah: rencana penggunaan lahan status tanah. persyaratan atas harus dilengkapi pula dengan foto copy kartu tanda penduduk ktp): foto copy tanda bukti pemilikan tanah: peta situasi lokasi site plan: akta pendirian perusahaan: proyek proposal: ukl upl amdal. ketentuan huruf dan tercantum bagi permohonan penggunaan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan. prosedur pelayanan pemohon datang langsung kantor bappeda untuk mengambil dan mengisi formulir permohonan fatwa pengarahan lokasi dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan: setelah permohonan dan seluruh persyaratan lengkap selanjutnya fatwa pengarahan lokasi diproses: pemrosesan fatwa pengarahan lokasi terdiri dari pengecekan lokasi: pembahasan tim unsur dinas instansi teknis terkait: plotting lokasi: interpretasi rencana tata ruang: penggambaran fatwa pengarahan lokasi. setelah pemrosesan selesai, surat fatwa pengarahan lokasi diserahkan kepada pemohon. waktu penyelesaian pelayanan waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) hari. biaya pelayanan untuk lokasi kegiatan pemerintahan perkantoran rp. , m2: untuk lokasi industri rp. m2: untuk lokasi perumahan perumahan perorangan satu lantai rp. m2: lebih dari satu lantai rp. m2: perumahan yang dibangun pengembang rs rss rp. m2: rumah menengah rp. m2: rumah mewah rp. m2. untuk lokasi pertokoan, perdagangan dan jasa rp. m2: untuk lokasi home industri kerajinan rp. m2: untuk lokasi pariwisata rp. m2: untuk lokasi pertanian seperti usaha perkebunan swasta, tambak, kehutanan, atau kawasan hutan yang dimohon pihak swasta dan lain lain yang sejenis luar persawahan rp. , m2: untuk lokasi yang digunakan bagi kepentingan sosial rp. , m2: untuk lokasi lainnya rp. , . produk pelayanan surat fatwa pengarahan lokasi izin mendirikan bangunan (imb) jenis pelayanan izin mendirikan bangunan imb). dasar hukum pelayanan. persyaratan pelayanan surat permohonan imb baru dilengkapi syarat syarat sebagai berikut fatwa pengarahan lokasi:)foto copy kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku:: gambar perhitungan konstruksi (untuk bangunan yang lebih dari (tiga) lantai: hasil penelitian tanah (untuk bangunan bertingkat): spl upl ukl amdal andal: site plan rencana tapak bangunan.:peta situasi dan rencana tapak site plan): gambar bangunan: surat pernyataan pendirian bangunan: surat keterangan layak huni yang dibuat oleh tim teknis dari dinas. prosedur pelayanan subjek izin pemohon: formulir yang sudah lengkap diteliti oleh pelaksana operasional atau yang ditunjuk sebagai petugas informasi mengenai persyaratan perizinan baik yang bersifat administrasi maupun teknis, bagi persyaratan yang sudah lengkap bisa diusulkan untuk proses: penentuan waktu pemeriksaan lapangan (objek izin): berkas permohonan agenda dan subjek izin diberi surat keterangan penerimaan berkas: pelaksana operasional melakukan pemeriksaan lapangan kemudian menghitung luas objek izin, perhitungan tarif retribusi kemudian diusulkan untuk dibuat surat keputusan yang disyahkan oleh kepala dinas pekerjaan umum atau sekretaris daerah, wakil walikota atau walikota: setelah surat keputusan ditandatangani kemudian penggandaan dinas: pemberitahuan kepada subjek izin, surat keputusan izin telah selesai: subjek izin melakukan pembayaran tarif retribusi kepada pelaksana administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara penerima: pengambilan surat keputusan izin oleh subjek izin. waktu penyelesaian pelayanan selambat lambatnya (tigapuluh) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap. biaya pelayanan:: kelas harga nilai m2 m1 |iterdiri dari dasar lantai viipanggung kelas kayu kelas ii, dinding bambu, tiang kayu kelas iielas kayu,pagar tembok terdiri dari tembok bata benteng merah batak pagar tembok terdiri dari tembok bata dari besi dan tiang besi menara tower terdiri dari dasar beton, tiang besi produk pelayanan surat keputusan izin mendirikan bangunan: surat keputusan izin memperbaiki berat bangunan: surat keputusan izin memperbaiki ringan bangunan: surat keputusan izin pemutihan bangunan. izin usaha jasa kontruksi (ijuk) jenis pelayanan izin usaha jasa konstruksi dasar hukum pelayananpersyaratan pelayanan melampirkan syarat syarat yang meliputi surat pernyataan kebenaran keterangan: profil badan usaha yang diisi lengkap: foto copyfoto copy akta pendirian perusahaan: foto copy surat izin tempat usaha situ) atau keterangan domisili: foto copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak spp) atau nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan, foto copy tanda keanggotaan asosiasi yang masih berlaku: foto copy ktp penanggung jawab badan usaha: foto copy ijazah terakhir penanggung jawab badan usaha yang dilegalisir: daftar pengurus badan usaha: foto copy ktp pengurus badan usaha: foto copyfoto copy: foto copy ijazah penanggung jawab teknik yang dilegalisir (kualifikasi pendidikan sarjana teknik): foto copy ktp penanggung jawab teknik: surat pernyataan penanggung jawab teknik: daftar inventaris barang peralatan: bukti status kepemilikan inventaris barang peralatan: neraca keuangan terakhir kecuali perusahaan yang baru berdiri: pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran sebanyak (empat) buah, terbaru dan berwarna: tanda bukti pembayaran retribusi izin copy sbu: foto copy akta pendirian perusahaan: foto copy tanda keanggotaan asosiasi: izin yang lama: tanda bukti pembayaran teregistrasi. catatanrosedur pelayanan izin usaha jasa konstruksi meliputi izin baru: balik nama: herregistrsi. tata cara permohonan izin adalah sebagai berikut pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui sekretariat: angka sekretariat dibantu oleh tim: : unda, diterima atau ditolak:: waktu penyelesaian pelayanan waktu penyelesaian pelayanan izin usaha jasa konstruksi selama (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap. biaya pelayanan besaran tarif retribusi untuk jasa pelaksanaan konstruksi pemborong) dan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi) tarif kualifikasi taa retribusi (perundang) jasa kecil mampu melaksanakan rp. pelaksana pekerjaan s.d konstruksi rp. kecil mampu melaksanakan rp.besaran tarif teregistrasi untuk jasa pelaksanaan konstruksi (pemborong) dan untuk jasa konsultasi (perencanaan dan pengawasan konstruksi): tarif mo.) mus maros (atasan, teregistrasi (perundang) jasa kecil mampu rp. pelaksana melaksanakan konstruksi pekerjaan s.d rp. kecil mampu rp. melaksanakanpenyelenggara reklame harus menertibkan reklamenya apabila masa izinnya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi: apabila izin penyelenggaraan akan diperpanjang, maka pemohon harus mengajukan permohonan kembali hari sebelum berakhirnya izin. prosedur pelayanan pemohon datang dinas pendapatan daerah: pemohon mengisi formulir permohonan formulir pendaftaran izin penyelenggaraan reklame dengan dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada point atas: permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diproses lebih lanjut. apabila persyaratan tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi: permohonan yang memenuhi syarat administrasi akan diproses secara teknis: apabila persyaratan teknis terpenuhi, akan dikeluarkan surat izin penyelenggaraan reklame. apabila tidak memenuhi persyaratan teknis, maka permohonan akan dikembalikan. waktu penyelesaian pelayanan megaton video wall billboard m2? hari kerja billboard neon box hari kerja papan toko produk hari kerja reklame kain brosur jamproduk pelayanan produk pelayanan izin usaha jasa konstruksi meliputi izin baru: balik nama: teregistrasi. walikota tasikmalaya ttd. bubuk benyamin biaya pelayanan bal pesan nil ukuran rp) reklame dalam ruangan dari nor. papan papan tahun produk tahun papan merk tin plate bulan lembaga balige papan pendidikan neon box , | tahun dari kain minggu nor spanduk banner bulan apabila balige umbul mengguna umbul kan sponsor. poster tempelan , | bulan flag chain bulan berjalan rumus film slide minggu perhitungan peragaan reklame permanen per kegiatan hari luas nor tidak per kegiatan hari jalan pajak permanen produk pelayanan surat izin penyelenggaraan reklame
|
ag san kundilingkungan pemerintah kota tasikmalaya walikota tasikmalaya, menimbang: bahwa untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat kota tasikmalaya perlu didukung dengan pegawai yang memiliki keahlian khusus: bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf perlu memberikan kesempatan kepada tenaga kontrak kerja yang memiliki keahlian khusus dibidang kebersihan dan telah berakhir masa kontraknya untuk diangkat kembali sebagai tenaga yang dikaryakan, bahwa ketentuan mengenai tenaga kontrak kerja yang dikaryakan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pada satuan kerja perangkat daerah sehingga perlu diadakan perubkeputusan walikota nomor tahun tentang pengaturan kontrak kerja lingkungan pemerintah kota tasikmalaya. keputusan walikota nomor kep. kepe tentang penetapan upah atau gaji bagi tenaga kontrak kerja lingkungan pemerintah kota tasikmalaya tahun anggaran memutuskan menetapkandiubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut bagi tenaga kontrak kerja dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya yang telah memasuki akhir masa purna bhakti pengabdian dengan batas usia menjelang (lima puluh enam) tahun, maka kepada yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan baik administratif maupun fisik dan dibutuhkan oleh unit kerjanya, maka dapat diperpanjang masa baktinya untuk diangkat sebagai tenaga yang dikaryakan paling lama (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali: ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ini dikecualikan bagi tenaga kontrak kerja yang memiliki keahlian khusus dibidang kebersihan pada dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan dan utd pasar pada dinas perindustrian dan perdagangan, dimana kepada mereka dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun. dengan berlakunya peraturan walikota ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang samanomor tahun seriadministrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangyang mengatur dan menetapkan standar pelayanan publik bidang administrasi kependudukmemutuskan menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang standar pelayanan publik bidang administrasi kependudukndaftaran pindah datang penduduk wni dalam wilayah indonesia jenis pelayanan pendaftaran pindah datang penduduk wndaftaran pindah dan datang penduduk warga negara indonesia wni) dalam wilayah indonesia adalah sebagai berikut surat pengantar dari rt rw, kelurahan dan kecamatan: kartu keluarga kk): kartu tanda penduduk ktp). prosedur pelayanan ketentuan umum klasifikasi pindah datang klasifikasi pindah dan datang penduduk dalam wilayah indonesia meliputi: klasifikasi dalam satu kelurahan klasifikasi antar kelurahan dalam satu kecamatannggota keluarga. alasan pindah alasan pindah dalam wilayah indonesia terdiri atas pekerjaan: pendidikan: keamanan: kesehatan: perumahan: keluarga:: pisah dan numpang (jika alamat yang sama ada nomor lain):: bagi anggota keluarga yang pindah datang (l) numpang kk: atau membuat baru.kpd) daerah tujuan:rosedur pendaftaran pindah dan datang wni dalam wilayah indonesia:::prosedur: menandatangani kpd dan menyerahkan lembar kepada penduduk: mengarsipkan lembar kpd: menyerahkan lembar kpd tdk, dan mengirim lembar kpd kelurahan asal. prosedur pendaftaran pindah datang wni dalam wilayah indonesia: menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (lima):,: menggunakan kpd lembar (tiga) untuk perekaman tdk.: mengarsipkan lembar (tiga) kpd yang diterima dari kecamatan:tuju:: lembar diberikan kepada tempat perekam data kependudukan tdk). klasifikasi lembar diberikan kepada pemohon: lembar diberikan kepada kelurahan tujuan: lembar diberikan kepada kecamatan tujuan tdk): lembar diberikan kepada kecamatan asal::: cc.waktu penyelesaian pelayanan hari biaya pelayanan rp. produk pelayanan surat keterangan tinggal sementara pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah indonesia jenis pelayanan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah indonesiprosedur pelayananprosedur: menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (tiga)::::: surat tanda melapor diri std) dari kepolisian. mencatat dalam bapak: menerbitkan surat keterangan pindah datang kpd) dalam rangkap (empat): menyerahkan kpd kepada penduduk untuk dibawa daerah tujuan: mengarsipkan kpd lembar (empat) yang diterima dari daerah tujuan: mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk untuk orang asing tinggal tetap:menandatangani kpd:, formulir keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas. waktu penyelesaian pelayanan (tujuh) hari biaya pelayanan rp. produk pelayanan surat keterangan tempat tinggal terbatas pendaftaran wni tinggal sementara jenis pelayanan pendaftaran wni tinggal sementarurat pengantar dari rt rw atau dusun lingkungan: dan atau ktp: cc. bagi yang belum berumur tahun dan belum menikah wajib membawa surat izin orang tua atau wali. prosedur pelayananprosedur: dan atau ktp:: menerbitkan surat keterangan pindah sementara sps) dalam (tiga) lembar::: mencatat dalam bapak: mengesahkan surat keterangan penduduk sementara:: mencatat dalam bapak: memberi:: mengarsipkan pts yang dikirim oleh kelurahan:.: permohonan tinggal sementara.ets), melipat tertutup ukuran kertas 90mm dengan laminasi mmx warna dasar depan kuning dengan lambang garuda berwarna hitam, gambar kepulauan nusantara berwarna orange dan tulisan hitam. cc) warna dasar belakang kuning dan tulisan berwarna hitam. waktu penyelesaian pelayanan (tujuh) hari biaya pelayanan rp. produk pelayanan surat keterangan tinggal sementara pencatatan kelahiran jenis pelayanan pencatatan kelahir: bagi warga negara asing wna tinggal tetap membawa ktp dan orang tua bayi: ii. (wna tinggal terbatas membawa skt orang tua bayi: iii.: ketetapan pengadilan negeri untuk wna yang melampaui batas waktu hari kerja. prosedur pelayanan prosedururat kenal lahir skl) lembar (tiga) kepada penduduk keluarga yang bersangkutan: mencatat data kelahiran dalam bapak dan bip bmp: menyimpan surat kenal lahir skl) lembar (satu) sebagai arsip, merekam dan mengirim surat kenal lahir skl) lembar (dua) beserta berkas pelaporan kelahiran kecamatdiunit pelayanan adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota tasikmalaya yang tunjuk untuk mengelola administrasi kependudukan: pemberi pelayanan adalah pegawai pada unit pelayanan bidang administrasi kependudukyang berkualitas. kecamatan menerima dan meneliti surat kenal lahir skl)::ngirimkan perubahan data kependudukan kecamatan:. ccluar negeri dilakukan sesuai peraturan perundang : pelaporan kelahiran pada skpd menggunakan formulir pelaporan kelahiran luar negeri: berdasarkan pelaporan kelahiran dimaksud huruf diterbitkan bukti pelaporan kelahiran luar negeri. waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) hari biaya pelayanan rp. (bagi wna tepat waktu hari) rp. (bagi wna yang terlambat lebih dari hari) rp. (bagi wna yang terlambat lebih dari hari) produk pelayanan kutipan akta kelahiran pencatatan lahir mati jenis pelayanan pencatatan lahir matprosedur pelayanan prosedur sblm): menyerahkan surat keterangan lahir mati sblm) lembar (tiga) kepada penduduk keluarga yang bersangkutan: mencatat data lahir mati bapak dan bip bmp: menyimpan surat keterangan lahir mati sblm) lembar (satu) sebagai arsip kelurahan: merekam dan mengirim surat keterangan lahir mati sblm)empat perekaman data kependudukan tdk) dan menyimpan berkas pelaporan lahir mati sebagai arsip: jika kecamatan tidak ada tempat perekaman data kependudukan tdk), mengirim surat keterangan lahir mati sblm) lembar (dua) beserta berkas pelaporan lahir mati skpd. skpd menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran surat keterangan lahir mati sblm) lembar (dua) beserta berkas pelaporan lahir mati yang diterima dari kecamatan: melakukan perekaman data atas dasar surat keterangan lahir mati sblm)pencatatan lahir mati wna warga negara asing wna) datang skpd dengan mengisi formulir pelaporan lahir mati dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada huruf angka skpd menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran dan berkas persyaratan yang dilampirkan: melakukan perekaman data atas dasar dan menyimpan berkas pelaporan lahir mati sebagai arsip: mengirimkan perubahan data kependudukan kecamatan. waktu penyelesaian pelayanan (lima) hari biaya pelayanan wni rp. wna rp. produk pelayanan surat keterangan lahir mati pencatatan perkawinan jenis pelayanan pencatatan perkawinrkawinan bagi yang beragama selain islam surat pengantar rt rw atau dusun lingkungan: foto copy dan ktp:: bagi wni keturunan yang berganti nama membawa surat keputusan pengadilan:: izin dari komandan bagi mereka anggota tni polri. syarat pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya: kutipan akta kelahiran: berkas persyaratan pendaftaran perkawinan yang telah diperoleh: pas foto berdampingan ukuran 2x3 sebanyak lembar: dua orang saksi yang telah berusia tahun keatas:. prosedur pelayanan prosedur pencatatan perkawinan bagi yang:rkawinan bagi yang beragama selain islam: mencatat dalam bapak: menerbitkan dan memberikan surat keterangan status perkawinan kecamatan untuk pengesahan. cc. prosedur pencatatan perkawinan bagi yang:::: menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada penduduk: mengarsipkan berkas formulir permohonan dan fpk serta berkas persyaratan.:. pencatatan perkawinan bagi wni beragama islam luar negeri:::tempat wilayah kerja perwakilan republik indonesia. waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) hari biaya pelayanan dalam kantor rp. luar kantor rp. dalam kantor bagi yang terlambat pencatatan rp. rp. luar kantor bagi yang terlambat pencatatan rp. rp. produk pelayanan kutipan akta perkawinan il. pencatatan pembatalan perkawinan jenis pelayanan pencatatan pembatalan perkawinanncatatan pembatalan perkawinan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap: kutipan akta perkawinan: kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp)arga negara asing wna) membawa dokumen imigrasi dan surat tanda melapor diri std). prosedur pelayanan prosedur pencatatan pembatalan perkawinan bagi yang beragama islam,:ncatatan pembatalan perkawinan bagi yang beragama selain islam:: mencatat dalam buku register perkawinarik kutipan akta perkawinan yang telah diberikan kepada penduduk: mengarsipkan berkas formulir permohonan serta berkas persyaratan. waktu penyelesaian biaya pelayanan produk pelayanan pencatatan perceraian jenis pelayanan pencatatan percerarsyaratan pencatatan perceraian bagi penduduk beragama selain islamna membawa dokumen imigrasi dan surat tanda melapor diri std). prosedur pelayananrosedur pencatatan perceraian bagi yang beragama selain islam prosedur:: mencatat dalam buku register perceraierbitkan dan menyerahkan kutipan akta perceraian kepada penduduk:hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari kecamatan, waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) hari biaya pelayanan (wni) yang terlambat pendapatannya rp. , rp. wna) yang terlambat pendapatannya rp. , rp. produk pelayanan pencatatan pengangkatan anak jenis pelayanan pencatatan pengangkat dan orang tua yang mengangkat: kutipan akta kelahiran anak: kutipan akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkati rp. , rp. wna rp. , produk pelayanan kutipan akta pengangkatan anak bab iii ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur dan menetapkan standar pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh skpd yang ditunjuk lingkungan pemerintah kota tasikmalaya yang meliputi administrasi kependudukan, terdiri dari pendaftaran penduduk meliputi kartu keluarga kk): kartu tanda penduduk ktp): pendaftaran pindah datang penduduk wni dalam wilayah indonesia: pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah indonesia: pendaftaran warga negara indonesia wni) tinggal sementara: pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran: pencatatan lahir mati: cc. pencatatan perkawinan: pencatatan pembatalan perkawinan: pencatatan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan pengakuan anak: pencatatan pengesahan anak: pencatatan kematianpencatatan pengakuan anak jenis pelayanan pencatatan pengaku: kutipan akta kelahiran:akuan anak pencatatan pengesahan anak jenis pelayanan pencatatan pengesah: kutipan akta kelahiran: kutipan akta perkawinan orang tu.: kelurahan berkewajibesahan anak pencatatan kematian jenis pelayanan pencatatan kemat: akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki): bagi warga negara asing ktp dan yang bersangkutan bagi wna tinggal tetap: skt untuk wna tinggal terbatas: dokumen imigrasi bagi pemegang izin singgah atau izin kunjungan. prosedur pelayan:: mencatat data kematian dalam bapak dan buku induk penduduk bip)ccempat perekaman data kependudukan tdk) dan menyimpan sebagai arsip serta mengirimkan berkas pelaporan kemati::waktu penyelesaian pelayanan (empat belas) hari biaya pelayanan wni rp. , rp. bagi wna yang terlambat rp. produk pelayanan kutipan akta kematian walikota tasikmalaya ttd. bubuk benyaminkartu keluarga (kk) jenis pelayanan kartu keluarga kkempat perekaman data kependudukan tdk) kecamatan: pelayanan penerbitan kartu keluarga bagi warga negara asing tinggal tetap dilaksanakan tempat perekaman data kependudukan tdk) skpd: penerbitan kartu keluarga kk) dapat dilakukan kecamatan dan dinas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota: blank kartu keluarga pengalamannya dilaksanakan oleh skpd: spesifikasi blank kartu keluarga kk) untuk penerapan sistem informasi dan administrasi kependudukan siak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku::nomor kk. permohonan kartu keluarga kk) dengan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari rt rw: melampirkan foto copy buku nikah kutipan akta kawin, bagi penduduk yang sudah menikah: melampirkan foto copy kutipan akta kelahiran bagi keluarga dan anggotanya: mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga: khusus bagi penduduk warga negara indonesia wni) yaitu dokumen imigrasi: surat keterangan tempat tinggal skt t): surat keterangan lapor diri sold): surat izin kerja. cc. permohonan kartu keluarga kk) baru yang sudah punya nomor induk kependudukan nik), dengan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari rt rw: bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru, melampirkan: foto copy lama yang sudah ada nik: foto copy buku nikah kutipan akta perkawinan: cc.: surat keterangan pindah dari daerah asal. bagi penduduk yang kartu keluarga kk)nya hilang atau rusakkartu keluarga kk)artu keluarga kk), karena kartu keluarga kk)kartu keluarga kk) lama, dengan persyaratan sebagai berikut bagi penduduk yang lamanya di: foto copy lama yang sudah ada nik. khusus untuk warga negara asing wna) tinggal tetap selain persyaratan atas melampirkan foto copy dokumen dokumen keimigrasian seperti paspor, kartu izin tinggal tetap kitap): surat tanda melapor diri std) dari kepolisian: surat keterangan tempat tinggal skt). prosedur pelayanan pelayanan kartu keluarga kk) bagi wni dilaksanakan kecamatan, sedangkan bagi wna tinggal tetap pelayanan kartu keluarga kk) dilakukan skpd. tata cara permohonan dan penerbitan kartu keluarga kk): memproses penerbitan kartu keluarga kk) sesuai sistem yang ada, menyerahkan kepada penduduk atau kuasanya. waktu penyelesaian pelayanan hari biaya pelayanan wni rp. wna rp. produk pelayanan kartu keluarga kartu tanda penduduk (ktp) jenis pelayanan kartu tanda penduduk ktpartu tanda penduduk ktp)arga negara asing wna) tinggal tetap, melampirkan foto copy dokumen imigrasi (paspor, kitap) dan skt:cc. permohonan kartu tanda penduduk ktp) pengganti: bagi pemohon ktp yang sudah rusak, menyerahkan bukti ktp lama yang rusak: sg) bagi pemohon yang kehilangan ktp, surat keterangan kehilangan dari kepolisianrosedur pelayanan kartu tanda penduduk ktp) diterbitkan oleh skpd atau satuan kerja lain yang ditunjuk untuk warga negara indonesia wni): skpd untuk warga negara asing wna) tinggal tetap. penduduk datang ketempat pelayanan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan: petugas menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan: mencatat pada catatan harian pelayanan atau buku register: merekam biodata penduduk: melakukan pemutakhiran data sesuai dengan permohonan perubahan biodata: menerbitkan, mensahkan dan menyerahkan ktp kepada penduduk sesuai sistem yang berlaku. waktu penyelesaian pelayanan hari biaya pelayanan wni rp. wna rp. produk pelayanan kartu tanda penduduk ktp)
|
diubah dengan perhal nomor tahun perhal nomor tahun pola peletakan titik reklame ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan kawasan, yaitu: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf atas, maka pola peletakan reklame sebagaimana diatur dalam lampirperlu disesuaikan dan diubah yang pengaturannyaola penyebaran dan titik reklame dinamis video bando papan papan tin neon reklame flag poster balon reklame loo bapa dela jala jalu dua jas jfa jus lutanineerstrgap tot dilamzmusoa bel luolalmlal lala: lal jaluesuaro bol lala lokal lelolol islam jalunideungaeae lalat jalavudanegra lol tall slot lal islutomtotskandarsinata let isatalulsal lull lal 'e|kompierpasana pol last lol latosol halsall jalapenyeruan bol lat isl lal lal jalacaungang bol lat lol lola islucmeeungsaong bol lala loli legal lol tofanagarawani bol lal llsl lalat hei ilangsabesan bol lala loli islam bat helasanar bol isi lol lah lal bslaampera www bol lal loreal legal lee hei ralupangayungan bol lal islam hehe jisfaayorsttovng bol lalalalst leluolol isl lol efateojuanga bol iaslslolwal lalslsol isl jirjanemanasinata bel luas awal lelsolsl isl lol halamonmata bol lelslawlol lsolssl lal slasuisnasenaya bol luolsloluol islolwml ole eofapumansasitumum lal lolos lolos lerluiporniskemerdekaan jembatananciarang || lolilulol lalwoleol lal leslammasatis lol ielilwlol lelolwol isian leslaanmaayai lali lolos lelaolofl lesladgenteung lol lal lolos tolol lerlarasen ole isl lolos lelolol lol les|komputer pasarotuubue lal lolos slalom loli leo|kompterpasar pancasila lol lola incolor loli isolasimani iwnlilolsl geloof lol isrlasearaso lol lal lokal lol iselusutawami bol leloluol bol lalat isalapemua bol lal loli islam lal isalamayorutanya lal issn isles lala isslatanuwijaya bol lal llsl inhaled iselammawiatanuninggrat lalu inlaolol isis isrlavowisanisa lal llsl islam lalat isalukomirataman lal lal issn isolutetmanttmm ieluolslwlaol luolwlaol issn itolavakwasisarta lal islam telah isi luatantnoeratauy ill ketel jutlutettorbasr surya'd batasnya iia ilslol lalolml lali lselutranmajisa batasnya lelilolsi islalwml salah luslurayasingapamasid batamkota ialilalal lalalml lal jsalatamansai lal lolos inlolal lal luslugegemoongs'a bahasa oo| o|s3| islam lelalasl isi isoluubemursewaa lalaelslol lalslol lebih lurlamasnuait gisumurcauaa isolat paleo bulan isalstantingkungan kecamatan |ls3i lolos i lol lalat lserninderrcsawye" lal loul lolos isis loloaolai loslsolaslasl lmelsrlololesisia lol catatan alternatif reklame megaton, dinamis wall, video wall khusus untuk jalan mustofa mulai dari simpang nagarawangi sampai simpang padangan diluar index (tiga) dan index (dua) walikota tasikmalaya ttd. bubuk benyamin
|
hwa pangindikator sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbang bahwa rencana strategis kota tasikmalaya tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun perlu dilengkapi dengan indikator sasaran, bahwa indikator sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf danmeningkatkan meningkatkan tersusunnya produk hukum penyusunan produk hukum daerah yang adaptif2. meningkatkan koordinasi peningkatan kesadaran kualitas daerah yang adaptif dan dan aspirasi. yang efektif antara koordinasi dicale hukum dan proses aspirasi dinas badan lembaga dengan legislatif menegakkan pembuatan dicale) dengan legislatif supremasi produk mengembangkan pengembangan hukum hukum metode penjaringan penjaringan aspirasi daerah aspirasi masyarakat masyarakat meningkatkan meningkatnya adanya peningkatan frekuensi kegiatan mengembangkan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan terhadap perlindungan terhadap hak hak setiap individu sistem penerapan penerapan hukum kepastian hak hak setiap individu hukum secara secara konsisten hukum bagi konsisten masyarakat terciptanya persamaan adanya peningkatan frekuensi pembinaan hukum mengembangkan pengembangan sistem kedudukan muka sistem penerapan penerapan hukum hukum bagi setiap hukum secara secara konsisten penduduk konsisten tumbuhnya kesadaran jumlah hari yang terdaftar meningkatkan sosialisasi peraturan masyarakat terhadap hak pemahaman perundang undangan kekayaan intelektual masyarakat terhadap tentang hak kekayaan hari) hak kekayaan intelektual intelektual hari meningkatkan213. meningkatnya pemahaman adanya peningkatan jumlah masyarakat yang meningkatkan sosialisasi peraturan kepedulian tentang peraturan mengikuti sosialisasi peraturan perundang penguasaan materi perundang undangan masyarakat perundang undangan undangan peraturan perundang dan undangan pelayanan meningkatnya peran serta jumlah kerjasama yang telah disepakati membangun pengembangan bantuan lembaga lembaga bantuan ditandatangani kemitraan dengan kerjasama antara hukum hukum lembaga lembaga pemerintahan dengan bantuan hukum dalam lembaga lembaga rangka pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat meningkatnya kepatuhan adanya penurunan jumlah pelanggar peraturan menegakkan hukum penerapan dan hukum perundang undangan secara konsekuen penegakan hukum dan konsisten pengembangan budaya hukum meningkatkan2| menurunnya korban narkoba adanya penurunan korban narkoba dan miras meningkatkan sosialisasi tentang moralitas dan dan miras pemahaman psikotropika dan zat perilaku taat tentang psikotropika zat adiktif hukum dan zat zat adiktif optimalisasi pengembangan peran lembaga lembaga dan fungsi lembaga pencegahan dan lembaga pencegahan penanggulangan dan penanggulangan korban narkoba dan korban narkoba dan miras miras aaa.a. menurunnya tingkat adanya penurunan angka kriminalitas optimalisasi peran pengembangan kriminalitas perlindungan partisipasi masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan lintas) lintas dan pembauran masyarakat optimalisasi sistem peningkatan keamanan partisipasi masyarakat lingkungan dalam siskamling siskamling menurunnya angka prostitusi adanya penurunan kegiatan prostitusi menyusun kebijakan pembuatan perda tentang antiprostitusi tentang antiprostitusi mengembangkan sistem rehabilitasi pekerja seks rehabilitasi psk komersial psk) rehabilitasi moral dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap psk meningkatkan terlaksananya ketentraman tersusunnya produk hukum tentang membentuk produk pembentukan produk profesionalitas dan ketertiban ketentraman dan ketertiban kota serta hukum tentang hukum daerah tentang penegak hukum penerapannya ketenteraman dan ketentraman dan ketertiban kota ketertiban kota meningkatnya kualitas terlaksananya diklat ppn dan sat pol mengembangkan pengembangan diklat penyidik pegawai negeri sipil sistem pendidikan ppn dan satpol (ppn) dan sat pol dan pelatihan ppn dan satpol menumbuhkan meningkatkan meningkatnya penerimaan adanya peningkatan penerimaan pajak dan inventarisasi sumber pengembangan sistem kekuatan pendapatan asli pajak dan retribusi daerah retribusi daerah sumber penerimaan informasi pendapatan ekonomi kota daerah daerah (potensial dan daerah aktual intensifikasi dan evaluasi dan ekstensifikasi pajak dan pemutakhiran data retribusi daerah objek pajak dan retribusi daerah sosialisasi kebijakan tentang pajak dan retribusi meningkatnya penerimaan adanya peningkatan penerimaan pajak bumi dan inventarisasi dan pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan bangunan intensifikasi subjek dan pendataan subjek dan objek pbb objek pbb terbentuknya jenis jenis berdirinya perusahaan daerah pendirian perusahaan perintisan pendirian perusahaan daerah yang daerah perusahaan paling layak untuk didirikan perusahaan daerah meningkatkan3.p. meningkatnya proporsi adanya peningkatan jumlah keluarga sejahtera meningkatkan status peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera keluarga pra pembinaan keluarga penduduk sejahtera menjadi sejahtera keluarga sejahtera menurunnya persentase adanya penurunan jumlah keluarga miskin mengembangkan penanggulangan penduduk miskin konsep kemitraan kemiskinan perkotaan dengan berbagai pihak terkait shio, .p. menurunnya tingkat adanya perluasan kesempatan lapangan kerja meningkatkan peningkatan pengangguran perluasan penyebarluasan kesempatan kerja informasi terutama pada ketenagakerjaan sektor industri dan penyediaan dan perdagangan pendayagunaan tenaga kerja perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran meningkatnya daya beli adanya peningkatan pendapatan masyarakat meningkatkan daya penetapan dan masyarakat beli terutama melalui pengawasan penetapan umk pelaksanaan umk .p. meningkatnya bantuan bagi adanya peningkatan bantuan bagi penyandang meningkatkan peningkatan penyandang masalah sosial masalah sosial upaya kesejahteraan penanggulangan sosial masalah sosial bencana meningkatkan pengembangan kemitraan strategis kerjasama dengan dengan lembaga lembaga lembaga lembaga donor donor dalam dan luar dalam dan luar negeri negeri .p. meningkatnya peranan adanya peningkatan wanita yang aktif dalam meningkatkan posisi peningkatan wanita dalam pembangunan kegiatan pembangunan dan peran wanita pemberdayaan yang adil dan kesetaraan gender seimbang pada berbagai aspek kemasyarakatan meningkatkan meningkatnya laju adanya peningkatan investasi membuat kebijakan pemberian pertumbuhan pertumbuhan ekonomi pemberian insentif keringanan ekonomi bagi investor retribusi peningkatan penyederhanaan proses perijinan bagi investor meningkatnya penguatan adanya peningkatan bantuan modal dan kualitas meningkatkan pemberian kelembagaan koperasi dan sdm kuku kesempatan usaha bantuan modal, ukm bagi koperasi dan pemasaran dan ukm sarana produksi peningkatan sdm koperasi dan ukm meningkatnya kelembagaan adanya peningkatan kelembagaan, modal dan meningkatkan pemberian bantuan bmt menjadi bpr syariah sdm bagi bmt kesempatan modal kepada bmt berusaha bagi bmt yang menjadi bpr syariah pengelola bpr syariah hk. |i38 menciptakan mengembang terbangunnya landasan pertamanya kelembagaan pemerintahan memperkuat all. pengembangan pemerintahan kan demokrasi dalam adanya peningkatan akuntabilitas kelembagaan dan penataan yang kepemerintahan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan (pranata dan kelembagaan profesional dan yang baik (good manajemen lembaga organisasi pengembangan bersih governance) lembaga pemerintahan organisasi) akuntabilitas demokrasi dan penyelenggaraan partisipasi swadaya pemerintahan masyarakat peningkatan kemampuan kelembagaan organisasi politik, lsm, dan organisasi memasyarakat lainnya terciptanya kebijakan adanya produk hukum yang disusun dan membuat membentuk penyusunan yang melindungi disosialisasikan produk hukum produk produk kebebasan sosial, politik daerah yang aspirasi hukum dan ekonomi terhadap masalah pemasyarakatan sosial, politik, dan produk produk ekonomi yang hukum berkembang terwujudnya tersedianya produk hukum daerah menjabarkan pengembangan desentralisasi peraturan sistem informasi pemerintahan daerah perundang undangan penyuluhan dan tentang otonomi pendidikan daerah dalam hukum daerah hukum dan ham terciptanya manajemen tersedianya sdm, database, dan terciptanya mengembangkan peningkatan pengawasan yang efektif mekanisme sistem pengawasan. sistem pengawasan pengembangan dan dapa beres, sate formasi ena una akan peningkatan koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah terwujudnya pengawasan adanya peningkatan pengawasan yang efektif mengembangkan peningkatan legislasi yang efektif sistem pengawasan koordinasi yang berorientasi pengawasan antara kemitraan legislatif dan eksekutif mewujudkan terwujudnya aparatur adanya peningkatan kualitas sdm aparatur mengembangkan pengembangan aparatur pemerintah yang sistem pembinaan kualitas sdm pemerintah accountable, efisien, dan aparatur aparatur kota yang transparan pemerintahan yang professional berorientasi kepada pemantapan dan dan berdaya efektivitas pelayanan pengembangan saing umum pelaksanaan diklat aparatur a n. meningkatnya adanya peningkatan frekuensi kegiatan mengembangkan penciptaan lingkungan kemandirian aparatur pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan motivasi kepada kepemerintahan yang pemerintah yang kreatif, lingkungan kerja yang harmonis aparatur dengan kondusif dan jaringan inovatif dan bebas kkn sistem pemberian kerja yang harmonis penghargaan dan sanksi (reward and punishment meningkatnya kualitas adanya peningkatan kurikulum diklat aparatur mengembangkan analisis dan penyelenggaraan diklat yang berorientasi pada pelayanan publik sistem pendidikan dan pengembangan aparatur pelatihan aparatur kurikulum untuk semua jenis diklat aparatur disesuaikan dengan arah kebijakan pelayanan publik pendidikan teknis fungsional dan tugas belajar mewujudkan terbitnya administrasi umum terlaksananya kegiatan penataan menata administrasi penataan sistem sistem pemerintahan administrasi umum pemerintahan kependudukan informasi administrasi tersusunnya dokumen administrasi administrasi umum umum pemerintahan kependudukan pemerintahan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan menata administrasi pelaksanaan akuisisi arsip kearsipan mengembangkan penyusunan data basis data pelayanan pemerintahan pemerintahan aksi mengemban tersusunnya dokumen adanya dokumen perencanaan mengembangkan pengembangan ang kan dokumen perencanaan sistem dan sistem sarana dan sistem manajemen prasarana serta sdm perencana perencanaan perencanaan dan pertamanya lembaga terwujudnya sistem informasi perencanaan kota membangun sistem pengembangan sistem selembar perencanaan kota informasi sumber basis data bagi aan daya alam, sarana perencanaan dan dan prasarana evaluasi sda, sarana perkotaan dan prasarana perkotaan menumbuhkan i1. meningkatkan meningkatnya jumlah lsm adanya lsm yang terbentuk memberikan pemberian dorongan perserta kepedulian yang aspirasi terhadap keleluasaan pembentukan lsm aktif masyarakat, kebutuhan masyarakat pembentukan lsm masyarakat swasta, meningkatnya kepekaan menurutnya intensitas permasalahan sosial politik mengembangkan penciptaan situasi dalam organisasi organisasi organisasi politik sistem koordinasi yang kondusif pembangunan organisasi politik, terhadap permasalahan yang dengan organisasi asosiasi profesi, dihadapi masyarakat organisasi politik dan lembaga meningkatnya peran aktif jumlah partisipasi masyarakat pada kegiatan mengembangkan sosialisasi kebijakan lembaga swadaya masyarakat pada kegiatan pembangunan sistem pemberdayaan dan sistem masyarakat pembangunan sesuai dengan masyarakat dan pemberdayaan kemampuannya asosiasi profesi dalam masyarakat pembangunan meningkatnya peran aktif adanya bentuk bentuk kontrol sosial dari mengembangkan sosialisasi kebijakan masyarakat dan lembaga masyarakat. sistem pemberdayaan dan sistem lembaga swadaya masyarakat masyarakat dan pemberdayaan dalam kontrol sosial lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam lembaga swadaya kontrol sosial masyarakat dalam kontrol sosial s $ mengelola 6l1. meningkatkan tersusunnya rencana adanya pengendalian sda dan mengoptimalkan optimalisasi sumber sumber daya kualitas pembangunan dalam sumber daya alam dan daya alam dan alam dan perencanaan, pengelolaan sumber daya mengendalikan pengendalian lingkungan pemanfaatan, alam dan lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup hidup secara dan melakukan kerja sama pengembangan kerja berkelanjutan pengendalian kemitraan dengan sama pengelolaan sumberdaya pemerintah kabupaten lingkungan hidup alam dan tasikmalaya dalam hal kawasan galunggung lingkungan pengelolaan hidup secara lingkungan hidup berkelanjutan kawasan galunggung terwujudnya rencana tata adanya dokumen rencana tata ruang wilayah menyusun rencana penyusunan rencana ruang wilayah berbasis tata ruang wilayah rinci tata ruang lingkungan kota yang berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan mengembangkan pengembangan sistem pengelolaan sarana dan persamaan prasarana persamaan pengembangan manajemen pengelolaan persamaan meningkatnya kegiatan adanya peningkatan kegiatan untuk konservasi menyusun kebijakan sosialisasi kebijakan konservasi sumber daya alam sumber daya alam dan keanekaragaman tentang konservasi tentang konservasi sumber daya alam dan sumber daya alam dan keanekaragaman keanekaragaman tersusunnya neraca kualitas adanya dokumen neraca kualitas lingkungan menyusun pedoman penetapan standar lingkungan hidup nkh) hidup nkh) dan neraca sumber daya alam tentang standar kualitas lingkungan dan neraca sumber daya daerah nada) yang tersusun kualitas lingkungan hidup dan sumber alam daerah nada) hidup dan sumber daya alam daya alam berkembangnya konsep yang adanya peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi mengembangkan sosialisasi kebijakan berwawasan lingkungan kebijakan tentang konsep pembangunan konsep pembangunan tentang konsep dalam setiap kegiatan berwawasan lingkungan yang dilaksanakan berwawasan pembangunan pembangunan lingkungan berwawasan lingkungan meningkatkan meningkatnya jumlah izin adanya peningkatan jumlah perusahaan yang meningkatkan sosialisasi peraturan kesadaran gangguan ho). mengikuti sosialisasi dan memiliki kesadaran masyarakat tentang tentang izin gangguan (awareness) masyarakat meningkatnya pemenuhan terlaksananya sosialisasi meningkatkan sosialisasi dan alam pengelolaan prasyarat kelayakan tentang amdal kesadaran masyarakat penerapan linggi lingkungan (amdal) terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memenuhi tentang dukungan hidup lingkungan kelayakan lingkungan amdal 84k meningkatkan meningkatnya peranan adanya peningkatan sarana dan meningkatkan kapasitas peningkatan pengembangan agrobisnis dan agrowisata prasarana agrobisnis dan agrowisata dan kualitas budidaya pertanian terpadu agrobisnis dan dalam perekonomian kota adanya peningkatan produksi agrobisnis produk unggulan agrowisata adanya peningkatan kualitas sdm perkotaan pengelola agrobisnis dan agrowisata meningkatkan dan peningkatan mengembangkan infrastruktur dan kawasan agrowisata promosi agrowisata membangun meningkatkan meningkatnya pemanfaatan adanya penurunan pelanggaran dalam sosialisasi kebijakan penyusunan rencana dan mengembang rencana tata ruang wilayah implementasi pemanfaatan tata ruang. tentang rtrw rinci tata ruang mengoptimalkan sarana dan rtrw) kota sarana dan prasarana meningkatnya status desa jumlah desa yang beralih status menjadi menetapkan peningkatan status prasarana kota pemerintahan menjadi kelurahan secara kelurahan desa) perubahan status desa desa menjadi kota bertahap menjadi kelurahan kelurahan secara bertahap meningkatnya daya dukung terwujudnya sarana dan prasarana pendukung meningkatkan fasilitas peningkatan fasilitas fasilitas kerja pemerintahan kerja pemerintahan kerja pemerintahan pendukung kerja pemerintahan meningkatkan meningkatnya kualitas, adanya peningkatan kualitas, kuantitas dan meningkatkan pemeliharaan mengembang kuantitas dan kapasitas kapasitas jaringan jalan dan jembatan penerapan standar jalan dan kan sarana jaringan jalan dan jembatan kualitas jaringan jalan jembatan dan prasarana dan jembatan transportasi jalan jembatan jalan dan jembatan kapasitas terminal bus terminal bus penerapan standar kualitas terminal bus kualitas terminal bus meningkatnya kualitas, adanya peningkatan kualitas, kuantitas dan meningkatkan penerapan standar kuantitas dan kapasitas kapasitas terminal dan subterminalis angkot penerapan standar kualitas terminal dan terminal dan subterminalis kualitas terminal dan subterminalis angkot angkot subterminalis angkot meningkatnya panjang rute adanya peningkatan panjang rute jalan yang meningkatkan peningkatan jalan yang dilintasi dilintasi angkutan kota jangkauan pelayanan jangkauan pelayanan angkutan kota angkutan kota angkutan kota meningkatkan meningkatnya kualitasdan adanya peningkatan fasilitas dan kualitas mengembang kapasitas prasarana pasar pelayanan pasar tentang pasar pelayanan pasar prasarana kota dan pasar induk menjalin kemitraan study lokasi perdagangan dengan investor pengembangan pasar untuk perkotaan mengembangkan kapasitas pasar meningkatnya kualitas adanya peningkatan standar kualitas lingkungan menerapkan standar penerapan standar lingkungan kawasan pusat tentang kualitas kualitas lingkungan bisnis cbd) lingkungan meningkatnya luas lantai adanya peningkatan jumlah tempat menyusun kebijakan penyederhanaan tempat perdagangan dan perdagangan outlet tentang penataan pelayanan perijinan jumlah outlet kawasan perdagangan ako meningkatnya perlindungan adanya sosialisasi tahun tentang melakukan peningkatan konsumen perlindungan konsumen kepada masyarakat. pengawasan sni advokasi barang dan jasa, perlindungan kemetrologian konsumen peningkatan sosialisasi nomor tahun tentang perlindungan konsumen meningkatnya ekspor non adanya peningkatan jumlah komoditi non migas meningkatkan promosi peningkatan migas yang ekspor produk unggulan frekuensi penyelenggaraan pameran baik lokal maupun regional dan internasional meningkatkan peningkatan standarisasi produk sosialisasi iso produk unggulan dan gkm meningkatkan meningkatnya jumlah adanya peningkatan jumlah sentra industri kecil, menyusun kebijakan peningkatan mengembang sentra industri kecil dan menengah dan industri rumahan (home industry) tentang infrastruktur prasarana menengah serta industri pengembangan sentra entra industri rumahan (home industry) sentra industri kecil industri dan menengah peningkatan sarana informasi sentra industri kecil meningkatnya penggunaan memberikan penyusunan perda teknologi produksi industri adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kemudahan dalam perijinan yang lebih maju produksi industri kecil perizinan memfasilitasi dalam peningkatan memperoleh kredit intermedia modal usaha perbankan dengan industri kecil menjalin kemitraan peningkatan dengan lembaga kemampuan sdm pendidikan tinggi industri kecil bidang teknologi mengembangkan peningkatan fasilitasi perlindungan hari perlindungan hari bagi produk produk lokal meningkatkan terwujudnya kondisi adanya peningkatan prasarana lingkungan menata dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman permukiman yang dibangun menyediakan prasarana lingkungan lingkungan yang sehat dan asri berbagai prasarana permukiman permukiman lingkungan permukiman meningkatkan terpeliharanya jaringan adanya peningkatan jumlah jaringan irigasi dan meningkatkan peningkatan operasi jaringan irigasi irigasi dan drainase drainase yang dipelihara pemeliharaan jaringan dan pemeliharaan dan drainase irigasi jaringan irigasi menata sistem jaringan peningkatan drainase pengelolaan jaringan drainase memutuskan: menetapkan peraturan walikota tasikmalaya tentang indikator sasaran rencana strategisdinas badan lembaga teknis satuan kerja adalah dinas badan lembaga teknis satuan kerja lingkungan pemerintah kota tasikmalaya: perencanaan strategiklima: kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik,:bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan diatasnya indikator sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing masing instansi dengan mengacu kepada visi dan misi kota tasikmalaya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup indikator sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun meliputi seluruh proses pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan: untuk memudahkan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dan rincian indikator sasaran rencana strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan il. tabel indikator sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun il penutupimanaberdasarkan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang rencana strategis kota tasikmalaya mencanangkan visi dengan berlandaskan iman dan tawa kota tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju priangan timur tahun visi tersebut merupakan kristalisasi dari harapan dan keinginan masyarakat dan pemerintah kota tasikmalaya yang dijabarkan dalam misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta ditetapkan dalam program yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya guna pencapaian visi kota tasikmalaya tersebut berbentuk laporan yang disampaikan kepada atasan, lembaga lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, yang menggambarkan kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) dengan penyusunannya mengacu kepadadalam kenyataannya, realisasi pencapaian rencana strategik kota tasikmalaya belum dapat diukur secara tepat dan akurat. hal ini dikarenakan rencana strategis kota tasikmalaya belum mencantumkan indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dimana setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing masing. agar visi kota tasikmalaya dapat dicapai secara nyata, spesifik dan terukur, maka ditetapkan indikator sasaran rencana strategis kota tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam poin lampiran peraturan ini. in. penutup pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan pelaporan akuntabilitas. suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti bukti atau indikator indikator atau ukuran ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi. sebaliknya dengan disusunnya perencanaan strategik yang jelas dan perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. dengan ditetapkannya indikator kinerja sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun s d diharapkan keberhasilan pencapaian visi kota tasikmalaya dapat lebih terukur dan realistis, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya untuk masa yang akan datang. walikota tasikmalaya bubuk benyamin tabel indikator kinerja sasaran rencana strategis kota tasikmalaya tahun sasaran visi misi tujuan kebijakan program ket. uraian indikator ijin. "en mbh dengan meningkatkan mewujudkan meningkatnya kualitas adanya peningkatan partisipasi mengembangkan sistem peningkatan berlandaskan kualitas perilaku hidup kehidupan umat beragama masyarakat dalam kegiatan fasilitasi terhadap kehidupan beragama iman dan sumber daya beragama dan fungsi lembaga lembaga keagamaan kehidupan keagamaan dan kerukunan hidup tawa kota manusia yang keagamaan beragama tasikmalaya beriman dan adanya peningkatan upaya upaya peningkatan bantuan menjadi tawa pembinaan keagamaan yang pembinaan lembaga pusat dilaksanakan lembaga keagamaan keagamaan perdagangan meningkatnya jalinan adanya peningkatan toleransi beragama dan mengembangkan peningkatan dan industri komunikasi antar umat pembinaan keagamaan forum komunikasi kehidupan beragama termaju beragama antar umat beragama dan kerukunan hidup priangan beragama timur tahun meningkatnya persamaan adanya peningkatan pemahaman pengelolaan meningkatkan sosialisasi persepsi dan interpretasi zakat pemahaman tahun tingkat teologi dan sosialisasi tahun tentang pengelolaan zakat meningkatkan meningkatnya angka adanya peningkatan angka partisipasi kasar mengembangkan kualitas partisipasi sekolah dan apk) angka partisipasi murni apm) minat belajar belajar masyarakat pendidikan perguruan tinggi baik masyarakat penuntasan program umum maupun wajar diknas tahun keagamaan meningkatnya angka peningkatan angka melek huruf amh) meningkatkan peningkatan mutu melek huruf amh) perluasan dan dan pemerataan kesempatan kesempatan memperoleh memperoleh pendidikan bagi pendidikan seluruh lapisan masyarakat meningkatnya proporsi tersusunnya kurikulum berbasis muatan lokal mengembangkan penyusunan muatan lokal pada sistem koordinasi, kurikulum yang kurikulum sekolah yang integrasi, dan berorientasi pada berorientasi pada sinkronisasi kis) muatan lokal kebutuhan kurikulum muatan lokal meningkatnya sarana dan adanya peningkatan sarana dan prasarana meningkatkan peningkatan sarana prasarana pendidikan pendidikan penyediaan sarana dan dan prasarana serta pemanfaatannya prasarana pendidikan setiap tingkat secara optimal yang representative pendidikan ako sh 84k . meningkatnya adanya peningkatan kualitas manajemen sekolah mengembangkan pembinaan kemampuan manajerial sistem pendidikan dan manajemen lembaga lembaga pendidikan baik pelatihan manajemen pendidikan sekolah maupun luar pendidikan perwujudan efisiensi sekolah termasuk tka, dan efektivitas tpa, madrasah dan pengelolaan pesantren pendidikan meningkatnya adanya peningkatan kualitas tenaga mengembangkan penyetaraan dan profesionalitas tenaga kependidikan sistem pendidikan dan sertifikasi tenaga kependidikan pelatihan manajemen kependidikan pendidikan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik meningkatnya partisipasi adanya peningkatan partisipasi masyarakat mengembangkan pembinaan masyarakat dalam dalam pendidikan motivasi masyarakat manajemen berbasis penyelenggaraan dalam sekolah dan pendidikan baik sekolah penyelenggaraan community base maupun luar sekolah. pendidikan education meningkatnya pembinaan adanya peningkatan pembinaan pemuda meningkatkan peran pembinaan generasi terhadap dan olah raga dan fungsi pemuda muda adanya peningkatan sarana dan pada berbagai jenjang pemuda dan olah raga prasarana olah raga dan tingkatan adanya peningkatan prestasi olah raga menumbuh peningkatan olahraga kembangkan budaya massal bagi olah raga kalangan masyarakat masyarakat mengembangkan peran organisasi dan sarana olahraga raga untuk pertandingan olahraga meningkatkan prestasi pemberian penghargaan untuk olahragawan yang berprestasi mengembang terjadinya jenis jenis adanya peningkatan pembinaan dan pelestarian mengembangkan seni pembinaan dan kan budaya kesenian dan tradisi daerah budaya daerah budaya tradisional dan pengembangan seni daerah prasarana budidaya budaya daerah wisata kesenian tumbuhnya pusat pusat adanya peningkatan fasilitasi kegiatan dan mengembangkan peningkatan fasilitasi kegiatan kesenian daerah lembaga pengelola kesenian daerah sistem fasilitasi untuk sanggar dan lembaga pemerintahan daerah sanggar kegiatan pengelolanya bagi para pelaku seni kesenian daerah budaya berkembangnya tradisi adanya pengembangan kesenian mengembangkan pengembangan dan kesenian daerah daerah sekolah kegiatan ekstra kurikulum bermuatan sebagai potensi wisata adanya pengembangan kesenian dan kurikuler sekolah kesenian daerah budaya daerah menjadi potensi untuk mata ekowisata pelajaran kesenian mengembangkan peningkatan seni budaya dan frekuensi tradisi menjadi apresiasi seni potensi ekowisata budaya daerah meningkatkan meningkatnya sarana dan adanya peningkatan sarana dan optimalisasi pengembangan kualitas prasarana kesehatan sesuai prasarana kesehatan. pemanfaatan sarana sarana dan prasarana, kesehatan dengan standar pelayanan adanya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana perbekalan kesehatan masyarakat dan prasarana kesehatan. kesehatan serta pengawasan obat serta makanan dan bahan berbahaya mengembangkan pengembangan sistem sistem pelayanan pelayanan dan minimal bidang pembiayaan kesehatan kesehatan serta mutu pelayanan meningkatnya jumlah adanya peningkatan sdm bidang kesehatan mengembangkan pengembangan diklat sumber daya manusia kualitas sumber daya dan rekrutmen dalam bidang kesehatan manusia bidang sumber daya manusia ang profesional kesehatan kesehatan meningkatnya partisipasi adanya peningkatan usaha kesehatan meningkatkan masyarakat dalam bersumber masyarakat ukm) perserta murni kesehatan penyelenggaraan masyarakat dalam pengembangan peran kesehatan bidang kesehatan serta masyarakat dan kemitraan bidang kesehatan untuk terwujudnya kemandirian meningkatnya perilaku adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan mengembangkan pengembangan hidup bersih dan sehat sehat paradigma sehat perilaku hidup bersih bagi semua penduduk dan sehat pubs meningkatnya derajat menurunkan angka kesakitan dan mewujudkan kota peningkatan kesehatan masyarakat kematian sehat pencegahan, pemberantasan adanya promosi dan pelayanan penyakit dan kesehatan. perbaikan sanitasi lingkungan serta pemukiman pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang efektif dan responsif serta pelayanan rujukan yang proaktif dan sensitif meningkatnya angka adanya penurunan angka kematian ibu, meningkatkan peningkatan harapan hidup ahh) kematian bayi dan kesakitan kesehatan individu, kesehatan ibu hamil adanya peningkatan status gizi keluarga keluarga, dan menyusui masyarakat peningkatan kesehatan anak dan remaja kesehatan usia lanjut gizi keluarga k34 meningkat meningkatnya jumlah peserta adanya peningkatan jumlah peserta memfasilitasi peningkatan pendidikan dan pelatihan diklat memperkuat pembinaan lembaga adanya penguatan lembaga lembaga lembaga lembaga latihan kerja kualitas diklat kerja pendidikan dan angkatan pelatihan (diklat) dan bale bale latihan kerja kerja blk berkembangnya jiwa adanya peningkatan fasilitasi usaha mengembangkan pembinaan dan wirausaha mandiri wirausaha bimbingan pengembangan produktivitas dan produktivitas kerja usaha mandiri tersedianya jumlah angkatan adanya pengembangan kurikulum berorientasi mengembangkan pengembangan kerja yang berdaya saing lifeskill sistem pendidikan kurikulum berorientasi berbasis kompetensi keterampilan dan berorientasi uifeskilled) pasar kerja meningkatnya perlindungan adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja meningkatkan pembinaan hubungan tenaga kerja pembinaan industrial dan hubungan industrial perlindungan tenaga dan perlindungan kerja tenaga kerja meningkat tersosialisasinya peraturan jumlah peraturan perundang undangan yang meningkatkan sosialisasi peraturan kan perundang undangan disosialisasikan pemahaman peraturan perundang undangan diseminasi daerah perundang undangan informasi terbentuknya perpustakaan adanya pembentukan dan pengembangan diseminasi gagasan pembentukan dan daerah perpustakaan daerah pembangunan pengembangan perpustakaan daerah perpustakaan daerah meningkatnya jumlah judul adanya peningkatan jumlah judul buku meningkatkan alokasi peningkatan sarana buku dan anggota pada setiap adanya pembentukan dan pengadaan buku dan prasarana perpustakaan pengembangan perpustakaan keliling dalam anggaran perpustakaan belanja modal memberikan pembentukan dan kemudahan untuk pengembangan menjadi anggota perpustakaan keliling perpustakaan daerah meningkatnya jumlah adanya peningkatan layanan informasi mengembangkan penyebaran koran pelanggan koran, majalah dan jaringan koran masuk dinding internet serta jumlah provider kelurahan desa jasa internet mengembangkan pengembangan sistem informasi tentang pengelolaan data dan profil informasi mengenai kelurahan desa potensi dan masalah kelurahan desa mengembangkan pengembangan jaringan website jaringan website pada lingkungan pemerintahan kota pemerintahan kota bertambahnya jumlah media adanya peningkatan jumlah media cetak dan memberikan pemberian kemudahan massa cetak dan elektronik elektronik kemudahan perizinan perizinan dalam dalam lingkup lingkup kewenangan kewenangan daerah daerah
|
diubah dengan perda nomor tahurbitnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tasikmalaya, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang mengatur ketentuan khusus dan retribusi pelayanan pada rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf dan atas, makadenda sebagaimana dimaksud pada ini merupakan penerimaan daerah. bab ketentuan pidana wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran,a memutuskan menetapkan peraturan daerah kota tasikmalaya,karcis adalah tanda pembayaran retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan, pasien adalah pengunjung rumah sakit yang bermasalah dalam bidang kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap: pelayanan rawat sehari one day care) rsud, pelayanan rawat gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu,, konsul dokter adalah konsultasi dari perawat dokter jaga kepada dokter yang merawat konsumen: konsultasi antar: konsultasi gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan: visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien diruang rawat inap: jasa visite adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite: pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik, operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasitindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan,,: pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi,,: pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga: pelayanan medica legal,jasa anestesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anestesi,, jasa operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi, jasa perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan rumah sakit:paket perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada ruang perawatan tertentu, penerimaan swadaya adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh rumah sakit unit swadaya rumah sakit pengguna pnb penerimaan negara bukan pajak) yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan:,,,jalan, rawat darurat, rawat inap, dan meninggal dunia diatur lebih lanjut oleh direktur. dalam upaya peningkatan kwini: apabila dipandang perlu, petugas instalasi farmasi mengantarkan obat obatan kepada pasien bersangkutan. bagian kedua kerjasama dengan pihak ketiga rsud dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik jasa maupun sarana. kerjasama sebagaimana dimaksud ini dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh direktur dengan pihak ketiga atas persetujuan dari walikota. pelayanan kesehatan bagi peserta akses meliputi seluruh pelayanan yang ada rsud. persyaratan dan prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta akses rsud berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelayanan sebagaimana dimaksud pada ini meliputi kelompok pelayanan rawat jalan rawat darurat rawat inap meliputi kelas paviliun vip: kelas paviliun utama plus: kelas vip: kelas utama, kelas kelas ii: kelas iii. jenis jenis pelayanan pelayanan medik meliputi pelayanan tindakan medik operatif pelayanan tindakan medik non operatiflogi radiodiagnostik pemeriksaan diagnostik elektromedik pelayanan penunjang non medik pelayanan ambulance pelayanan kereta jenazah pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi persalinan normal persalinan dengan penyulut pelayanan rehabilitasi medik pelayanan konsultasi khusus rehabilitasi mental meliputi konsultasi psikiatri. konsultasi psikoterapi konseling visum repertum psychiatric konsultasi gizi pelayanan gigi dan mulut pelayanan transfusi darah perawatan jenazah pelayanan medico legal penunggu pasien subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan rsudstruktur dan besarnya tarif tarif pelayanan kesehatan terdiri dari (dua) komponen yaitu jasa pelayanan: jasa sarana. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf ini terdiri dari: jasa perawatan: jasa visite, jasa anestesi:, jasa operator: investasi, peralatan dan pemeliharaannya, pemeriksaan dan tindakan medis, pengobatan, penginapan dan konsumsi: pengadaan kartu pasien operasional: besaran tarif pepelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ini tidak termasuk obat obatan, bahan dan alat habis pakai, besaran tarif, besaran tarif gawat darurat ditetapkan (seratus dua puluh lima persen) dari karcis rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan,:dari instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas ii: besaran tarif rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas ii:: biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif pepelayanan ambulance dan kereta jenazah dihitung (sepuluh) kilo meter pertama, untuk selanjutnya dihitung per kilo meter (termasuk pulang pergi), besaran tarif pelayanan uji kesehatan ditambah (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam fakturperaturan perundang undangan yang berlaku dan hasil tuntutannya diatur lebih lanjut oleh keputusan walikota yang besaran tarifnya sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya. tarif sebagaimana dimaksud inidiatas haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawab peserta. besaran tarif sebagaimana dimaksud ini mendapat keringanan sebesar (sepuluh persen). kelebihan pembayaran dari pt. akses kepada rsud penggunaannya diserahkan kepada kebijakan direktur.persero) akses indonesia. bagian keenam wilayah pemungutan retribusi dipungut rsudwalikota untuk disetor rekening rsud. tata cara pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada rsud yang meliputi pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan diatur lebih lanjut oleh direktur.bagian kedelapan, pasien lainnya yang dianggap layak bagian kesembilan sanksi administrasi
|
peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang pembentukan dana cadangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalayambentukan dana cad)walikota dan wakil walikota tasikmalayawalikota dan wakil walia cadangan dengan peraturan daerah ini dibentuk dana cadangan daerah. bab iii besaran dana cadangan besaran dana cadangan ditetapkan sebesar (lima milyar rupiah). babwalikota dan wakil walikotasalinan leo yagantlampiran peraturan bupati ciamis nomor tanggal penghitungan dana desa setiap desa kabupaten ciamis tahun anggaran (ribu rupiah) aman mamas anno (sa aan isi majas sanr si ikat ii g w low low lo lou lo. law jeo ugsunsugsagl gems bias pmo esa oo tee toe 00k, 20f oo nee rose) jams webapp ssaasjeecemane sae logos noah books asal yoo span zoos7 cbooo y e2snow3 jams jimeanasaa csaasfmmu p sap yoga josef books p aaa owe s2of ooo books ioagrsaf jams jimeanasataraa asas zoos7 google rsa romeo poso top oo012 ooo2 poso cbooo voor y esosiaga pos jams eanwerman ssaasfmmu p ap p ease| oo0os p naif ooa7 p a2of books oow2 sap loose cbooo joao rossa carotene carotene sisa mao logo asep voor o0o2o prof oosit yoga aras ooo22 books y uoo2ase2 carotene jmarcaug csaasfmwu p p enp power aarp soosi o0o2e iaf ao0os ooo1 a25p loose cbooo a2na2san segara poe carotene jsimoanesaar ssaaseemcemaang see oosa logo assad poso poso asal aog2 rows isotop toon yoo poso y 2r irg3 poe carotene jpanamacan sioaasfermcemaane 4op s2oe| voor toga neh poso o0oso p aan oops owe asof moore moore 2es2sisi| carotene oaamacawe sasaran pemcemaane pop ara zoos logo y s26f korea zoos2 as2| ooo2e yoo , an7ep poso cbooo joao eros233i pan carotene une ssaasfmau pop p e2anf oo yoga p 2oso books home 2522p loose cbooo analog| carotene jvs, ssaasfmsu pop sao| bogor p 2sef oo0os loose orf aoas color | esp loose books y ooo y prasasti pas jaroneve kamar sssasfmu yp esai yoga horor ooo7 | o0osa y 302f oom3 soap cbooo rasaooo| pia joronene jerermetan siksaan y y ass loose powo asf books oza y ars2| owe 2sef joao cbooo e253api bas jeurunaiwe juamoapurtane asaasfmsu p p y asn zoos2 tools p anne books p staf 0002e | 2e1ap loose woong aongssasf pas jeuruneiwe jomaraang essen msu p sasa moore logos p graf loose y polio oaf books color , 32sif joao cbooo y e22yahoo php jarunaiwe jeotonemeneeee asaasfmsu y ap oosa yoga p prof loose p oof books oow | isa2p ooo2o books loose iooaiaer pas jeruneiwe raranaramuvan essen sasa books logo ooo2e ooo1e asal oggi yoo is7p ooo2e yoo y s2assa7f bas jeurunciwe temasuk assasfeecemane apes logo2 p non eropa o0o1g p ss2f loose home asep loose cbooo loss77e| poo jeuruneiwe jaurungine sisa yp mao zoos logos p oso oo02s ooo1g y inf o002o yoga az7p poso ooo7 caesarea pon jeurungiwe jpamaayan cosasfemcemane sma yoga p ansaof o0o1g p ayah soosi | n2ap moore sigpasf jeutuncine dewasa esaasfmau pep mao logo oss oaa ooo22 aah koboi owg anas ooo2e moore y loose y soo26oo pos jeurunciwe utama asaasfmsu yp ap sp2s| logos p aas o00s2 o0o1e aaf oo01s oow2 asap hoon oom imogaseef jeruneine emas san pemeran voor yoga y aos oo0ss ooo2e yp aise voor color v asp ooo7 cbooo y agar yez.o9oo pras jeurungine jrarancayag cosasfeemcemaane res logo2 p seed p 7osf books 2800f ooo | imasasaf essen) pas jsapanawya jsununesai sisaasjeencemaane oa, 2ese| ooo27 gaza soosi ooo1e sap oo0gi yoo anand poso ooo loose yasin jsnpamanya jawawa sasaasfmau p era poso o0gos p i9orf ooa2 y a7f ooo2a gowa , 0mf zoos moore y loose goeazasaf pas jsapaawa jwerasai esaasfmau pop p e2s7| logos p 2s21f books staf ooo7 o0ooo gor p 2sosassiy pos jsapanawya jmanerusan sasa a2oe| boost yoga p asal joao o0o2o 15f 0001o oow2 3ss2p ooo ooo 4ons25oaf (so jsapawawa ramunsasi coaasfaemcemane p | akses| oosa dogs p massif powo p 3snf sassy books poo p 2ns2sa1a| psi jsapamanya jermasai sasasfmau pop ami books logos p sop joao ooo2o p aas ao01s oow3 3a7ep hoon cbooo loose asnseags pose jawawa suram esasfmmu p esok| oo yo0gos p 2207f books ogo2e p 2sef 2538f ooo books ago p 2n51oe3s| 8225an pose jsapanawya merayap, sasa mau p does moore asap o00s2 o0o1e p aaf moore asep loose books y ooa y ina2a isa depots japocoe sesasfaememane | apse| poso dogs p 4staf zoos7 ogo1e tarif 0007o o0ooe ago p 2osasasf pres japoroe panel sassasfeemcemaane aan (oo logo3 sop oaa y nasi one ooo7 nash loose books y poso asam2s| iss motoe jucanmaa cosasfarmemaana pop | sag| moore logos p isi p pasif 0ago 000i ss17p ooa 000i yoo soispsif taman7 par kapoor prircone sosasfreamnesa soon logo2 p asap ooo1s moore aset ao0as powo7 soap books yoo y poso as2as2oo| .05e| jse motoe japaaar sesasfaentemane are| oo logam osen books telah oo1oe 283sf books | p 2rassssaf jas japoroe jsurasar sssasfreamnesa, ya, | aae| oo0a insaf o0o1e sang google , as2af moore yoo y poso y 4sso3se7| poso jamaurseun suaminya ceaasfaemtemane seo| 000p esai loose p isa 000p anser ooa o00os | p 5assess| ter pot jamausatu surau sssasfreamnesa, ssel| oom p isi ooa2 ass ooo2a gowa , apaan poso cbooo y y eras2so| jamausseun javana cesasfaemtemane s2so| poso oo0ap asof powo p 25f 0001e 2532p zoos ago p asassoo| ekspor| jas jamaurseun suara coaasfaemtemane 27ee| ooo1 oo0o2 p oso 20f 0001e snes poso p 4aosiosf pas jamausaeu sumberdaya cassasfpemcemaane pop a23 books logos p ssh ooo7 moore a2f oog7 powo ag20p oaa yoo korea y sisi7e| jas jamausseun jomaursun cesasfaemcemaana pop | ess2| logos p 22asf books p 3s0f 2531f zoos powo 22ogoosif saran jas jamaurseun jeapamuwa ciosasfaemtemaane pop zoos oo0os p based moore goose p asal moore oo0a 3i27f o00se 00mo rose 20ss0s3s getas5| pas jamausatun jpamoroan sissasfermcemaane pop sasa logo aoa books asal oo02s gowa asap poso ooo7 voor eseoangs (so jemaurseun sum cesasfaemcemane | sson| cbooo po0gos p ses o00se ogo1e p issn 1801f o00os ago so2a7oiy jpanumsangan jpanumsangan ersaasmau pop p e7e oo0os p 20o1f voor p 2s2| 0001e 2520p ons o0ose p aoorrasif sne.te0) joss jpanumeancan suara sassasfpmcemaana case| logos assad oog7 o0o1e aan books powo2 32cof joao cbooo oosa gasiosso| jsa jpanumsancan coat cosasfaencemaana pop | alor| oo oouop 2o2of voor p asia 2018f loose goes p 207desa7 ( se jeanumsancan jaamarawasana eroaasfaentemaang pop sat poso oo0oa 2nsf o00a7 p asal 0opsi 253af zoos books p goal p 2alamiah joss jeanumeancan tawunemutye cissasfermcemaane tao sa2e| loose toga asas powo owg 3p30f poso ooo pose jpanumeancan javunasasi persen fermcemaane pop sas7| voor logo prof ooo2e yp aaa oog7 moore a22p loose cbooo y logam y assis73 poco jeanumeancan area csaasfermcemaane sp | ara toogoap poef loose o0o1e asf oops owg 35a7p joao a9ao2eef pos jpanumeancan renang isaac freamnesa, pop ose| logo2 garap oggi o001s orf ooo7 ooo1 asap voor ooo2 y s7707ao| ea,sor pose jeanumeancan jsimoancmurn cioaasfermcemaane taj nas) ora oo02 p indef oo0pa oat oow2 aan ono oog onasagn ta877o|ay ie jeo ugsunsugsag| an jpanumsancan javawameras (termmaeak o o10l 1575a0| 372a| zoos books moore 6sil loose moore oo ) jean pama gro3as maori | mans2| ozo a088| books books suz8s| other cbooo ooo2z o0oos o0oco jawab irerramanoam o | gie3as joeecemana | mass| books z637| ooo3e 00owg aa2a| books oouop rail 0poso 0oo3s 200sasis| oo ) jean ciomas press oercemana uses| coca books 381e| omega s22s2| zoos7 cbooo 32ca| other coz ses20287| oo ) jeawasu isawoiwaraman gr63as joercemana | books oco c25a| voor moore 0oo3s cbooo o000so 2718020os| pama impian press joerkemana o0org books naa) romeo ooo3a passes| books woong 28se| books cbooo o0osa 32366a7s| oo ) jean jepara press joercemana | 3aco| books books asa20s| books woong 0poso 2takes27| oo )? pama inuunanwu press joercemeana | sea2| zoos t8s0| joao ooo2o 7i23s| rosea romeo books poros yes9sas| o jawab imawoatare o | press joercemana | books ooo3a 3sel ooz3s oouop 00oss 0003a 18a1s0o2| soo,oa| rawa dirawat proses masu spora| ooa 158a| moore cbooo books o0002e tarasaao| o rawa inatmcasai ge3as masu | 3am| books seal org cbooo 3s8| books oouop poso voor kawa irarancpawran gro3as isu | some| ooa tn37| ooo2s oog oouop o00o2e ta0asas3| o kawa twmoursa gelas masu | 6sm| books 25se| loose ooo2g soal ooo2o oouop ooo3s o0oos 000aa 2aras79s| o kawa imarcamuva gro3as masu ooo2 t0ee| 1a7| cbooo ooo1 cbooo r35638co| oo ) kawan lemeureue oo press joercemana | saraf zoos t205| zoos ass| loose books 3re8| poso 00o3a 18as6a29| so0s00| kawa ipurwasai o press joereemeana | 20ca| ooo2 oza cas| loose moore 3r87| ooo3s res2978sa| oo ) kawa iswoanasai oo |o gre3as joercemana | apa2| books s7| voor 3as| ooo2o woong books 0002s tasozore| oo ) kawa irawawimuri gro3as maori | ast| books moore woong cbooo ooo2o o0oos oge7oas| oo ) kawa isetasai press joercemana oo) ooo2 0oo2a moore cbooo 38ss| 00o2g (s3 kawa juncaaeura giro3as isu | also| zoos ooo2e 27a| oog oouop ooo3z cbooo o00o2s a53296e5s3| oo ) penawangan ipawawangan g63as joereemana | sars| 00oaa zoos sel ooo2n ssel books moore books 00o2s tas9oral| penawangan isacatameang oo ) )j gross joeecemeana o | 6ass| books zss| loose woong 0loss 225a87a3| oo ) penawangan inacaraeacun oo ) ) o6r63as joeekemana o | 27as| o0oo2 moore woong 3ar| woong 0omar t28a7782| penawangan inacarati oo | gross joercemana | ooo2 oza oog oouop a275| boost re11ea3s| oo )? penawangan inacarsaya o ) | gre3as joerkemana 3n62| books sza| org cbooo sal books books books o0ooo 0002s ta21s2co| oo ) penawangan ) irerravasa oo | press joercemana ooo2 3as| woong oouop co3| books books 3a7af 00oar t928937| oo ) penawangan jimoracri o ge3as masu t21a| sar books moore a0ca| 0loss 00o3a penawangan jcinvassa o | press joercemana oo) | sa27| books joao ooo2o soosi books zoos 21as2032| blora| penawangan isaoapawaan gr63as joercemana | mass| books 6s7| cbooo t02275sa| oo ) penawangan jungasara o | gelas joereemana | aa8e| zoos ooo22 aas| woong oouop 00oss 3s076r98| vo ) penawangan jcarowaya | press joercemana | @0r| books t28a| ooo2g gal voor books 0oo3z o0oos re89so92| jeanawancan iramanceanwcat oo ) ) o6r63as jeereemsana o | books ooo2e sal books o0oos aa01| books ooo1s o0o3a penawangan jaancumaya or63as joercemana o | moore ooo2 sol o0oo7 3ee| ooo2a oouop anna 0oosa 1376s0e2| jeanawancan jcimiava 6ie3as (termwceak ooo2 books 33s| ooo3 0loss t37s32o1| oo ) penawangan ) irerrmaya gie3as (termmaea os) | 2ass| o0or ooo2 cbooo oouop sse| loose books cbooo jeanawancan inacarawanai oo ) o6r63as jeereemana ooo1 books oouop zoos ooo2 asal books voor ti525217| o |penawangan ) imerassuana | gie3as joeecemana o | ooo2 sos| moore 3as| ooz2 woong 3aa7| 0oos2 tr392000| |pavawancan ) inatawecaa oo ) ) o6r63as jeereemana | ooo2 25a| ooo ooo3 boost books o0o2a t3301500| japan jeunseui o press joereemana | so7| 00oca books books a22) ooo7 o0ooa o0oos 00oas 2azescoa| oo ) japan isekai oo press jeereemsana | 6asa| books books books s20| prosea books books books o0oas toa japan juwana gelas joercemana 6ngn| loose books 259a| zoos7 6ar| voor books poso voor o00oso 2725800o3| japan ema gelas jeereemsana | ams| ooo3se books ooo3s sye| zoos7 moore boost books o0o3s japan jerwumm emas oercemana oo) | case| zoos books a28| woong oouop 3as8| books 000ag 2e3t0s1s| oo ) jabar jera o o | gelas jeereemana 3ess| zoos sso| voor ooo2 a298| boost japan imurnsai oo press joercemana | 6so3| zoos2 books 2ar2| oosa ooo2e oco o0ooo 3r00| books o0ooo o000so 27a132co| | an0 japan jpusarasai oo |o gre3as joercemana oa) | saz2| zoos books 33s| ooo2a oouop 39us| books (am japan jeancsayana oo ore3as jeereemana | 6ate| o0oas books ooo3se das| ooz9 oouop books oco3o 2182es22| (ana japan jemaat gelas jeereemana | sasa| books ooo2s voor ooo2o ooo3 a0si| books o0o3s oo ) (ana japan isurawewuwa re3as joercemana | ana6| books books zoos 3se| books oouop 2as9| poso as89a0or2| tas jatwacaa o ) juamwacaa oo ) ) ore3as jeereemana | case| books t265| ooo2s oza sal oosa books books o0oos coz 1725928s2| ane jsammmacaa o o )j isuranacaa | oi63as joeecemana | 387a| books as2| loose books area| 0poso a17 jatwacaa ) jeiranacaa oo ) ) gr63as jeereemana | sasa books ooo3s sas| poso books ooo1r o0oas 237s72a6e| oo ) tas juammacaa o ) joaveumumur gre3as joeecemana | sos| 000aa oouop ooa7 0oo2a 7aa| books ooo7 0oosa jatwacaa ) imurvasai oo | gre3as jeereemana oo) | asse| ooo3a books 3as| ooo22 ooo3 3ass| boost ooo oco3s t9s730so| jsarmmacaa jaavasai oo ore3as joereemana | sas2| 000aa oouop 0003s aa2| books oouop o0oos t9677000| x2n |ramosa oo irasawesa o ge3as (mau | ana8| books girl cbooo oouop o0oos t00100a8| |races o ) namun gsu o ) | o press joeecemana | sas8| books books ooo7 books poso 276407e3| oo ) a23 |ramosa o ) tahun usai oo r63as joercemana news| books books soosi ooo2e asil coca o0oro 0rose some) aza |ramosa o ) inamungaya press joereemana o | says| books ooo33 ca2| loose books loose o0oos o00o3s 19as022| sios9| |x25 irmaoesa o janoapasam oo | or63as joercemana | @sre| books sy7l books books aa3a| books t08001as| ooow jeo ugsunsugsag|l g2 women |ramosa oo ) isuramaua press joereemana oo) | books woong oza sas| loose o0oos poso o0oaa 2a0a91i3| o o ) |ramosa o ) isursava desa joereemana case| joao zoos x252| ooo2g ss2| loose books 3ara| poso cos t83as75o| oo ) |ramosa oo ) inicameang o | press joeecemana | 6nao| loose books case| voor gel books moore an08| books 2260268a| oo ) |rosacea oo) isirwapaya gross masu |o sam ooa ooo3a 000m oouop ooo2o 170a7a8s9| oo ) |ramosa isimwasaya o o press joercemana | 6anri| books books 33a| woong aa7a| 0loss o0oas 2zas820s1| daan |ramosa oo ) purwa o | press joercemeana | agama| books sa2| ooo3a 3zo| books oouop loose r95796s2o| | x22 jsurapana isurapawa gi63as (termmaea | a2in| books t205| ooo2g ze7| poso 00oo7 books 00o3s 1802arol| oo |aaa jsurapana isataraia oo press joercemana | 3sre| zoos as88| books gel books books books books ooo3s |a2a jsurapana imarcamaa reas joerkemana | anak| books books ooo2o t05| moore voor loose cbooo o0oas 233s2820| |aas jsurapana imarcaaya press joercemana | s2to| books zoos poso books 6srl books books 3an2| zoos 2a9stars2| oo |x26 jsurapana jaunes oo 6reas (termmaeak oa) as75ao| oo osm20| books ora loose o0ooo 2ss7eros| jsurapana jeiparci o gross (termmaead o | anza| ooo2 sas| ooo2o voor asal books woong books cbooo res9a72| das franca iranian gagas masu | are| books sar books books books o0oos stars7783| oo ) o921523) a29 |rancang o irmareeayuna o | goresan jeercemana | 6n22| books t408| zoos 7s2| soosi woong books books o00o3e t9624sas| o o |rancang jemeunasis oo | reas joereemana oa) 6esai 000so books joao ooo2o t048 books 00oro poso o0oas 2a8s9s2| oo ) jaan |rancang jcisowrmoc o |o press joereemeana o | does| oosa books voor ooo2o other voor other a22 |rancang ismumanoamw reas joercemana | 6sos| loose books oosa ooo2e sa9| okovi ooo3e 000os 000ao 2e8saar2| |aaa |rancang irawunctaang gross joercemana | gam 000i books voor books other voor 36ea| books saossaa| oo |aaa |rancang ipataramaum gr63as (termmaeak o6| o | ooo2 sas| org cbooo soosi o0oos ars7| 0osr o00o2s 3s582253| oo ) bias |rancang jeosonecepang goals (termmaead o | 38m zoos ooo2r az3| books cbooo a688| tas |rancang irarangepa8i o | gr63as (termmaea os| o | mass| o0o2a ooo2 t0se| sal books woong a275| boost t923878o| |aa7 |rancang toaowama girona (termmaead o | 2ase| ooo2 8io| org cbooo room oouop 326a| 0poso (tas |rancang juawcatamaya g63as (termmaeak | r600| ooo1 seo| moore oouop books t208231| |aa9 |rancang joirimaya gross (termmaead o | ooo1 cbooo oouop books o0o2s 18a8aso8s| o a50 |rancang iwancunsai 6i63as (terasa o ooo2 sial 0oro ooo2z oouop a280| books 00o2s 15a220o5s8| oo )? asi |ramearsari oo ) itamparsai oo | press joeecemeana o | ane) zoos ooz3 sss| books voor 3asal voor ooo3s so6dte| a52 framearsari ) imerarsai oo |o press joercemana o | aaa| books tas2| books cal voor moore 36sa| 0loss o ) |masa jramearsari o raso press joereemana | sass| books books case| zoos loose other asa framearsari ) iraoupanoak gre3as joereemana | books t212| ooo2e sar okovi 0loss o00o3e t0852320| ass |ramearsari ) isurasai o o press joereemana sis) books zoos as98| books sal books cbooo 30us| cbooo 2r302386| oo ) framearsari ) irarangpanwcak j o6r63as joeecemeana | 3aro| 0002e books ta20| ooo3z 00ore saat okovi o0ooo 2ra402os| (a57 iwloc isivamama press jeereemana books books soosi books 287a| books cbooo o0oss 289920se| ass jiao irerrmava oo oreas joercemana oosa books books as7| poso oouop zoos2 o0o3s 2083700o8| iso iwloc isuraacaa ) | gre3as jeereemana | sso3| books books soal books books books cbooo oco3s jiareoc jeirsara oo reas joereemana books joao ooo2o sas| loose books other dasi iwloc o jemaat press jeereemana | 7am| books 24s| oosa 3s3| books oouop books o0oas 23604270o| as2 iwloc iswoanganain r63as joeeeemeana | s2ao| o0oas books joao ooo2o asi| books oouop 0loss oo) asa iwloc o itamearsa oo re3as jeereemana | 342a| ooo2e books oza ooo3 3s5sa| books te7sss22| oo ) asa iwloc jearecsea oo re3as joercemana oo) | 6nea| zoos2 books tol 3s) ooz3 oouop 0loss 2i1argo| oo )? iwloc irataeasawr oo gre3as jeereemana a2so| zoos ooo37 6os| poso moore books books o0o3s oo ) iwloc irutorane o gelas joeecemana | ma3a| oosa books books 7a| books o0oo7 poso s967te| jsawansari o ) irawan gro3as (mau | 6seo| soosi books books z5a| books aras) poso ooo1s 25as9sse| oo ) asa jeawarsari jcicasar ge3as masu sem oouop 1ea| a21) ooo7 oouop books o0oos o00o3e t96ss33s| oo ) |aso jsawarsari oo ) jeisapak gre3as (mau | sass| ooo7 books ooo2a 6s2| books ozz books o0oas 226assai| o ) jsawarsari jaawarsai oo ge3as isu | 6o2e| books t076| ooo2a ta9| voor ooo1 o0oos ama jsawarsari oo ) isiwoancmayu gre3as (mau | sess| o0oaa books oosa ooo3 books cbooo 23249s17| oo ) a72 jeawarsari ) iswoangasu gre3as masu | man| books 2ara| oosa ooo2e cs3| books ooo7 books a73 jsawarsari oo ) isiwancsai oo | gr63as (mau | ses7| moore ooo7 ooo7i loose 3sal ooz3s ooo3 books si39uses| oo ) aza jeawarsari o membawa o | gelas joeecemana | mass| soosi 60o7| books moore ooo3s o0oos solo8a a75 jsawarsari o ) jpurwasai o |o gre3as (mau | asas| o0oos ooo2s ooo2 books cbooo oo ) jeawarsari o iratawangi o | gr63as joeecemana | mero| books korea a00| books oouop loose o0ooo 27a9a73| o a77 jsawarsai o jew sesat jeereemana | asis| ooo3sa books ooo3s 3s3| moore oouop books voor oco3s #90sa803| aza jeawarsari isurasai ge3as masu mes2| 000sa moore books ooo2g 22a zoos cbooo ooo32z books o0oaa 220080os2| a79 jsawaranyan ) pasawahan | gre3as jeereemsana s7or| books z857| o0oaz ssel korea books ooo1r ocos 2as9m33| o ) jeawaranyar jaawaranyar gr63as joeecemana o | case| books ta8s| voor ooo73 res) ooo3o 2222a06o| (basi jeawaranyan jcicaam ge3as (mau | sao| books ooa2 73s| poso books poso o0oao a82 jeawaranyan jiaweraesai oo | gr63as joeecemeana | sas7| books t850| joao ooo2o 6s2| books books 30e2|) books o0oas 22a39ora| asa jeawaranyan iravuwwa gelas joercemana oo) | also| zoos asal zoos osl books o0oo7 324e| other o0oro o0oo3s asa jeawaranyan ) iswoangrasa o | gro3as isu | a8os| oouop books ozo books books books books 278580ce| jeawaranyan jciwaso gre3as masu | asas| zoos t8s5s| yokai ooo2o ssel books cbooo loose cbooo 227266e2| oo ) a86 jeawaranyan ) cipa press joercemana aa82| omega books oaa ooz2 loose ooo3 a2ee| books so04t6| jsawaranyan iranvamuri o ) | re3as joereemana | a220o| books ta9s| voor soal books cbooo books 2taa7398s| oo )?t ohm log lag lag low ie jeo ugsunsugsag|l an a88 jeawaranyar tahun usai oo or63as joercemana books tar2| 00os asal poso oouop o00oa a89 |american ipamarcan | press joercemana | cam| books voor 6ars| loose books oo ) jpamarican isivamuun gelas joercemana o0oo3s seo| org cbooo poso o0ore other 00o3a 1868a273| oo ) jpamarican irerranau gross masu | sore| moore ooo7 moore oog soal books books ozo 28ss2036| korra| jpamarican isuramuri press joercemana | mer| books books ooo2z 3ss| books oouop 3r38| books a03 jpamarican jeancunsai o | press joercemana soo| books books oosa ssa7| coca voor 0rose books 3205227a| 98666e| asa jpamarican inecuasai gre3as masu | masa| 000sa books books ooo2g ooo73 ooo loose cbooo jpamarican jeantarsai oo | press joeecemana | ooo2 zar books ooo7 0loss jpamarican marganya o 6r63as (termmaeak oo| 3s75ao| aman| books form aso2| books 28071c23| jpamarican isurasaa gro3as masu | assa| books books zoos books books books 2a88ssa2| o a98 jpamarican isuramurp gre3as masu | sass| books 1n80| ooo3s 6sas| books ooo7 books 221901co| jpamarican isurasawi gro3as masu 000i books oosa asal soosi books ooo3z o00os 258ar8s2| o o jpamarican isivamaaa press joercemana | anas| books t37a| a2a| books oouop 25e8| loose o0ooo 1n1aa7go| o jpamarican ipasimwagaa o ) | gross (termmaeak oas75as| oo 2eas| books 256a| ooo2z 6so| books ooo7 ass2| loose o0oas 2a6s0o26e7| jpamarican imerasmuwa 6i63as (termmaeak oa) 3575ao| 372a| books t282| ooo2g 00or ooo7 0osr o00oas 233acces| oo ) jomarscas ) jcimaraas o | gelas joereemana | anga| ooa ooo2e 6ael poso books books books jomarscas ) jarak oo o o | gelas joercemana ooo2a ooo2 sal cbooo a3r| ooo2g oouop t2010623| jomarscas ) irarsaaya o | gelas joereemana | anne| books z002 oaz zoos sa2| books books 35e1| books o00o3a 18801816e| o jcmarscas jeosonematana o ) | i63as joeecemana | ooo2 aril books sar oosa books a9ss| romeo o00o3s t9081s22| jomarscas juavarasa gelas joereemana ooo2 ooo23 6as| poso books a242) boost bahasa sesama gelas masu | mas| o00se moore zoos oog sar books moore o0oos 0003s bahasa isivamuva press joereemana os) ooo2 esi| ooo7 6ss| books ooo7 30e0| cbooo t5ta01s| o bahasa trees press joercemana o ooo2 ssel moore 0poso rer99oz2| bahasa iwancumaya press joereemana o | ooo2 sa2| org cbooo emil oosa ooo7 poso o00o2s bahasa isuramure oo press joercemana o | 00org ooo2 seal ooo2n sa2| oosa woong books re032083| oo ) bahasa jeancunmama press joercemeana o | aso3| o0oga zoos 7sa| cbooo poso 3a0e| voor o00o3a oo ) |2na bahasa inawungaya press joercemana ooo2 gr2| 6so| books o0oo7 asal 0rose 1807578sa| oo ) |2as bahasa imerarmuri srosaslmsu | masa| 000se books books ooo2o sar| books books books r967770| oo bahasa joamasai o gelas joereemana | ooo2 t020| ooo22 cos| books moore books o0ooo as10017a| o o l27 bahasa jerimurn press joereemeana ooo2 case| voor a29| books oouop o0o3a 3875e37e| oo ) bahasa irarvamuwa press joereemana | aneh| zoos books s2s| oosa books areal poso ooo3s |sinoanerasim ) isiwpancrasin oo | gr63as (mau books ooo3s ooo2 moore books o0o3s oo ) siwoanerasim jaununacupu ge3as masu | neo| books seal oza oouop 2au2| poso o00oa sasana| oo ) jsinoanerasim ) jaupiasin oo | reas jeereemana | sao3| books books 3as| ooo3 3ss9| books 21873s22| sianerasim jauoimasa ge3as masu |o masa| 0003e oouop books oouop cbooo o00o3s 2007ass2| jsinoanerasim ) (suami gre3as jeercemsana | 6oaa| books books oosa teo| ooi ooo2 loose cbooo 228sass3| oo ) jsinoanerasim ) isuramanan re3as joereemana sae) books oaa ooz2 3ac| ooz2 oouop loose o0ooo 0003s jsinoanerasim ) isurasewawa oo gre3as jeereemeana | sss| books moore ooo2o ooo3 books cbooo o0osz 278078s9| sinoanerasim ) isuraresir o re3as joeecemana | sa2as| books zoos books ooo2g zoos cbooo books cbooo o00oas 237196s6e| oo )? jsinoanerasim iwanasca o | gre3as (mau books 1nas| ooo3s t83| ooz ooo2 books books t51422| jearecoea ooo ) jaarecsea oo ge3as masu 6s) books 1e7| joao ooo oouop books books a81813n8| oo )? jsareceea oo ) surau gelas jeereemana books books books 30s| ooo2o ooo3 3an2| boost ooo o0oas 253ar22| oo ) jeareceea o oo ) imeraaya gelas oeeeemana a022| books t262| ooo2g 3so| books oouop loose 47575as7| jsareceea oo o o ) isacuuwa oo | press jeereemana | amor| ooo3se books ooo1s sal moore oouop books books te7karya| oo ) jearecoea o ooo ) prematur oo | 6re3as joeecemeana | asa2| ooo3aa books 1n82| books 30e| woong voor t08258s8| oo ) jsareceea oo ) jpusaraacaa oo ) ) o6r63as jeereemana o | ooo2s ooo2 t281| ooo2s voor ooo2 loose cbooo #522s2a3| oo )? |o22a jearecoea o oo ) ocean re3as (termmaeak oo) as7sas| books oosa ooo2e zs8| loose woong ooo3s o0oog jsareceea o ) o|ramancameei oo ) o6re3as jeercemeana | 3aa2| books sa2| books o0oos ooz9o #5682032a| jeareceea o ooo )j isuramuwa 6r63as (termmaeak oo) as7sas| omo8s| 00osa books ooo73 ooo loose o00os jsuramantai ) isuramanri gro3as (mau | 62en| books 1m19| oza s2| books books poso ooo oco3s | 2as |sumantri o ) venice amaya oo ) 6r63as joeekemeana ooo2 books ooo2o asal moore cbooo books 000as oo ) jsuramantai oo ) jemeureum gre3as (mau | sas2| ooo7 o0oe7 ooo3a taa9| prosea voor boost books ocos satoe7sa| oo ) jsukamantri ) iswoancaa 6i63as (termmaeak oa) oas7sao| sen8| books ooa2 sa2| oosa woong ooo3z 000og jsuramantai oo ) imerarwanci oo | gre3as jeercemana o | para| zoos soal zar| books o0oo7 loose cbooo stereo222| oo ) juumsung berupa gelas (termmaea os) angsa ooz asal voor books zoos cbooo ariel 0poso tr20796| |oza3 juumsuna isuraramaya ) | 6r63as (termwceak oe| o | t263| ooo1 a29| cbooo books tes| ooo2 books t00722ea| oo ) |i2aa jtumsung jumeuna gelas joercemana | aas8| books ooo2e 32a| ooo2z oouop books o0ooo a533220| oo ) jtumsung juumeunesari o ) | gr63as joercemana | 6ar2| zoos voor books asal boost books poso voor o00osa oo ) juumsuna jawara press joercemana | sar| oouop voor zoos cbooo boost o0oos o00o3s oo ) jtumsung joarmarsa oo | gelas joercemana | 3ne7| zoos t308| zoos oog oouop 32se| other o0oro re81s20o| |2as samsung iwa press joereemana | mao8| books books poso books sas| books books a010| books books 263s9820| |i2a9 ftumsuna isaoewaa 6i63as (termmaeak 3s75ao| ) opere| books a3s| ooo3s sass| books books loose 219as27a| o j klasifikasi jumlah penduduk jumlah penduduk miskin wita pagu dana desa per kecamatan nama desa alokasi dasar asians desa alokasi afirmasi rasio jumlah indeks ban nanal law law lag lo. lag l ag it jeo uosansagsag| 0y ea agen jeurwapaoi jeanrapawa jeercemana oo oo0o37 o.000e jeurwapaoi oo ) jeurwapaoi o | 6r63as ormcemana o saat| logo jeurwapaoi jeurwaaa (termwceas sm22| o00s0 jeuawapaoi o ) jramancpanmwca o osi63as jermkemang oo) o | 000se books o00oas ooo42 o.0o0e 2sa jeurwapaoi o jstoaramayu (termwceak as7sao| sea| books o.oo29 |2ss jeurwapaoi o ) jeaparwcan oo | gr63as jermeemana oo) o | sz2a3| o.oo04 ooo3e o.0oos jeurwapaoi o jeasimawana o eerremana a23o| ooo36 ooo2s 3a8s| o0oa1z jeurwapaoi jrutawarwan o o| 6r63as ermcemeana o | sao| oza o0oco ass jeuawadani sukamulya atom35345 mbang ass 2sss| total usa792 soo soo sysop4is kontrol penghitungan pagu dana desa kabupaten ciamisyangpenyaluran dana desa ditunda, apabila: bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa belum menerima persyaratan penyalurainas dan atau badinas menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:dinasinasnasdan atau badan pengelolaan keuangan daerahnasinasno)surat edaran menteri dalam negeri nomor sjiubah sehingga selengkapnya berbunyipada dihitung per bulan sesuai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksudupaten ciamis telah mengatur dan menetapkan hak keuangan dan administratif dimaksud dengperhatikan surat edaranentuan besaran tunjangan transportasi harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. sehinggadan bupati jombang provinsi jawa timurkebijakandengan peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun lembaran daerah tahun nomor d)memutuskan menetapkan peraturan bupati jombang. bab ketentuan umum dalam peraturan. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opd adalah dinas teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan kabupaten jombameliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izipenyelenggaraan ptsp yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinpenyelenggaraan perizinan penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan atau dilimpahkan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud meliputi: surat izin usaha perdagangan sup), tanda daftar gudang tdg), izin usaha industri iui), izin perluasan, surat tanda pendaftaran waralaba spw), izin usaha kawasan industri: izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta iulptks), izin lembaga pelatihan kerja lpk): izin lokasi: izin pemanfaatan ruang ipr)), izin penggunaan pemanfaatan tanah, il. izin usaha jasa konstruksi ijuk), tanda daftar usaha perseorangan tiup jasa konstruksi), izin mendirikan bangunan imb), oo. pendaftaran usaha peternakan:hortikultura, izin usaha hortikultura, izin usaha tanaman pangan, izin usaha perkebunan, tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil, surat izin usaha perikanan sup), izin pendirian program atau satuan pendidikan formal), izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal, aa. izin lingkungan, bb. izin pembuangan air limbah, cc. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun b3) untuk penghasil penyimpanan), dd. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun b3) untuk usaha jasa pengumpulan skala kabupaten), ee. tanda daftar usaha pariwisata tiup): ff. izin koperasi simpan pinjam, gg. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, hh. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, ii. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam, ji. izin mendirikan rumah sakit, kk. izin operasional rumah sakit, il. izin pemasangan reklame, mm. izin penelitian survey kegiatan ilmiah, nn. izin kuliah kerja nyata, oo. izin praktek kerja lapangan magang, pp. izin usaha rumah potong hewan, gg surat izin veteriner sive), rr. surat izin praktik dokter hewan sip drh), ss. surat izin praktik paramedis asisten teknik reproduksi sipp atr)) tt. surat izin praktik paramedis inseminator sipp inseminator), uu. surat izin praktik paramedis kesan sipp kesan), vv. surat izin praktik paramedis pemeriksa kepentingan sipp b): ww. izin pengumpulan uang dan atau barang, xx. izin penyelenggaraan puskesmas, yy. izin penyelenggaraan unit transfusi darah, zz. surat izin praktik fisioterapis, aaa. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian, bbb. surat izin praktik penata anestesi: ccc. surat izin kerja terapis wicara site), ddd. surat izin praktik bidan, eee. surat izin praktik apoteker sisa), fff. surat izin praktik akupuntur terapis sipat), ggg. surat izin praktik perawat sipp): hhh. surat izin kerja radiographer sik), iii. surat izin praktik terapis gigi dan mulut, jjj surat izin kerja rekam medis, kkk. surat izin kerja tenaga gizi siktgz), surat izin praktik elektromedis sip e), mmm. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik sip atom), nnn. izin praktik psikolog klinis, surat izin kerja refraksionis optisien. bab iii penandatanganan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh kepala dinas. penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau digital signature, apabila kepala dinas berhalangan selama (tujuh) hari kerja atau lebihinas. penyelenggaraan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan merujuk pada ketentuan angka bab pelaksanaan perizinan bagian kesatu tim teknis dinas. pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua format formulirinasditetapkan dengan keputusan kepala dinas. permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud padamberikan keberatan atas penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada dansecara tertulis kepada pemohon selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan. bab pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara ptsp. dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksuddapat dilakukan secara non , dinas dapat tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam bab pengawasan, pengendalian dan pembinaan opd teknis terkait penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada berkewajiban dan bertanggungdan berkoordinasi dengan dinas. dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengendalian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas dan atau anggota tim yang ditunjuk. hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala dinas untuk penanganan tindak lanjut. bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan. kepala dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan kepada bupati secara: periodik atau berkala setiap bulan, dalam bentuk daftar dan narasi, insidentil, terhadap permohonan izin yang menurut azas kepatutan, wajib diketahui bupati. bab vii pencabutan dan pembatalan izin pencabutan izin dilakukan apabila:dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku, berdasarkan permohonan pelaku usaha karena pembubaran perseroan (likuidasi) tidak termasuk pembubaran (non likuidasi), berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. pembatalan izin dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen perizinan. pencabutan izin sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala dinas dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin. pencabutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis. bab viiia bagian kum, pon set bag abdul madrid nindyagung,sh.,m. pembina tingkat nip. dihukum perlu perlu pendelegasian lin.doc dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sinjai, menimbang bahwa denganbuatan) bupati sinjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pertambangan umunyusunan program pelaksanaan perijinan usaha pertambangan, mineral dan batubara, pelaksanaan bimbingan teknis pertambangan, pembinaan dan pengawasan serta konservasi lingkungan pertambangan, il. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pertambangan untuk peningkatan nilai tambah bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan, pengelolaan informasi pertambangan, mineral dan batubarpengusahase)bimbingan penerapan standar teknis pengusahaan pertambangan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengolahan pengusahaan pertambangpengawasan dan bimbingan teknis pertambangawasan dan bimbingan teknis pertambangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan dan bimbingan teknis eksplorasi tata cara penambangan dan pengembangan proses pengolahan mineral dan batubara untuk peningkatan recovery hasil tambang, melakukan pembinaan teknis dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan pertambangan, melakukan penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin peti), meneliti berkas permohonan dalam rangka pengesahan kepala dan wakil kepala teknik tambang, meneliti berkas permohonan dalam rangka proses pemberian ijin tangki bahan bakar cair (bbc), gudang bahan peledak dan kartu ijin meledakkan (kim) bagi juru ledak, menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan sertifikasi peralatan tambang, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan bimbingan teknis pertambangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, bupati sinjaikonservasi lingkungpertambangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan produksi, pengolahan data produksi, cadangan serta evaluasi kualitas tertentu: melakukan pembinaan teknis terhadap pemanfaatan mineral dan batubara kualitas tertentu: melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanamelakukan pembinaan reklamasi lahan pasca tambang, melakukan zonasi wilayah penambangan, il. melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi konservasi lingkungan pertambanganbagian kelima bidang listrik, pemanfaatan energi dan minyak dan gas bidang listrik, pemanfaatan energi dan minyak dan gas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas energi dan sumber daya mineral meliputi menyiapkan bahan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang listrik, pemanfaatan energi dan bidang migas. bupati sinjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang listrik, pemanfaatan energi dan minyak dan gasrumusan rencana umum energi daerah red) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah rukh), penyiapan bahan perumusan kebijakan minyak dan gas meliputi pengusahaan minyak dan gas, bimbingan teknis minyak dan gas, lindungan dan lingkungan minyak dan gas, pelaksanaan kebijakan teknis ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi il. pelaksanaan perijinan pengusahaan minyak dan gas dan penerbitan ijin usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, pelaksanaan bimbingan teknis minyak dan gas, pendataan sumber energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pengembangan listrik pedesaan, pengaturan harga jual tenaga listrik, pelayanan informasi bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, pembinaan dan pengawasan, penyuluhan minyak dan gas, ss. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan perusahaan minyak dan gas, pengelolaan informasi minyak dan gasan) bupati sinjai seksi pengusahaan tenaga listrik pemanfaatan energiusahaanlakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis untuk penerbitan ijin usaha ketenagalistrikan, melakukan bimbingan teknis mengenai tata cara perijinan usaha ketenagalistrikan, melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penyediaan, pemanfaatan dan penunjang tenaga listrik serta perlindungan konsumen, melakukan pengawasan uji laik operasi instalasi usaha penyediaan tenaga listrik: memfasilitasi pemberian persetujuan harga jual tenaga listrik yang tidak terhubung jaringan transmisi nasional, il. melakukan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak dan gas, melakukan pengawasan jumlah armada pengangkut penyalur bahan bakar minyak bbm) daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan penyalur bahan bakar minyak (bbm): melakukan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir dan hulu, oo. menyiapkan bahan pemberian ijin rekomendasi pembukaan kantor perwakilan perusahaan, lokasi pendirian kilang, pendirian depot local, pendirian spbu, pengumpulan dan penyaluran persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengusahaan) bupati sinjai seksi bimbingan teknis usaha tenaga listrik, pemanfaatan energi,mbingan teknis usahanyiapkan bahan penyusunan rencana umum energi daerah red) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (rukh), melakukan inventarisasi sumber energi baru dan terbarukan, melakukan usaha penyediaan dan pengembangan listrik pedesaan, melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa penunjang migas, il. menyiapkan bahlepas pantai dan atau perairan kepulauan, melakukan penetapan dan pemantauan harga eceran tertinggi het) minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil, melakukan pemantauan penyaluran bahan bakar minyak dan gas, oo. menyiapkan bahan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan teknis, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi bimbingan teknis usaha ketenagalistrikan, pemanfaatan energi, minyak dan gasseksi konservasi lingkungan ketenagalistrikan, pemanfaatan energi danbupati sinjaiketenagalistrikan, pemanfaatan energi dan minyak dan gas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konservasi energi, melakukan pemantauan dan pengawasan lingkungan, standarisasi dan keselamatan ketenagalistrikan, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan teknis konservasi, diversifikasi dan audit energi, melakuahan bakar minyak, melakukan program kegiatan ketahanan penyalur bahan bakar minyak (bbm) dan gas, il. melakukanmenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi konservasi lingkungenergi dan sumber daya mineralupati sinjai bab ketentuan peralihan unit pelaksana teknis dinas energi dan sumber daya mineral diatur dengan perature)energi dan sumber daya mineral, adalah dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten sinjai. kepala dinas, adalah kepala dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineral) bupati sinjai.energi dan sumber daya mineral dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineral. an) bupati sinjai bagian kedua sekretaris sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas kepala dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineralj .bupati sinjai il. penyelia dalam penyelesaian administrasi pegawai dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineralpembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala dinas energi dan sumber daya mineral baik secara lisan maupun tertulisupati sinjaiejabat pelaksana teknis kegiatanilsekretaris. bagian ketiga bidang geologi dan sumber daya mineral bidang geologi dan sumber daya mineral, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas energi dan sumber daya mineral yang meliputi menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan bupati sinjaij . penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang geologi meliputi air tanah, air permukaan dan panas bumi, tata lingkungan geologi dan mitigasi bencana geologi serta sumber daya mineral dan batubara, penyusunan program pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, pemetaan, eksplorasi, evaluasi potensi air tanah, air permukaan dan panas bumi, geologi dan tata lingkungan, sumber daya mineral dan batu bara serta minyak dan gas bumi, mengoordinasikan pelaksanaan dan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan geologi, pengelolaan informasi geologi dan sumber daya mineralgeologse) bupati sinjaigeologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi umum, tata lingkungan geologi, geologi teknik, bencana alam geologi, geologi kawasan karst, geologi pantai dan geologi kelautan serta kawasan lindung geologi, melakukan pengawasan, konservasi dan sosialisasi bahaya bencana alam dan kerusakan tata lingkungan geologi, melakukan pemutakhiran data geologi dan tata lingkungan berbasis sistem informasi geografis (gis): melakukan pengumpulan data dan informasi geologi dan panas bumi dalam rangka penelitian dan pengembangan geologi serta pengembangan ilmu kebumian, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi geologair tanah dan air permukayiapkan bahan, memfasilitasi dan melakukan penyelidikan, pemetaan, eksplorasi eksploitasi, pengembangan, evaluasi dan monitoring pengelolaan air tanah, air permukaan, menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan ijin perusahaan pengeboran air tanah dan rekomendasi teknis pengeboran air tanah, merencanakan dan menyediakan sarana air baku dari pengelolaan air tanah, melakukan pemutakhiran data air tanah, air permukaan berbasis sistem informasi geografis gis): melakukan penetapan nilai perolehan air tanah, air permukaan, il. melakukan pengawasan, pengendalian, pemanfaatan air tanah, air permukaan, bupati sinjai menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi air tanah, air permukpembinaan seksi air tanah dan air permukasumber daya mineral dan batubaraumber daya mineral dan batubara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melakukan pemetaan, penyelidikan, eksplorasi sumber daya mineral, batubara, minyak dan gas bumi, melakukan eksplorasi, pengkajian, pengembangan sumber daya mineral, batubara, minyak dan gas bumi melakukan pemutakhiran data sumber daya mineral, batubara, minyak dan gas bumi berbasis sistem informasi geografis gis), j . melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara, menyusun laporan hasil pelaksanaan seksi sumber daya mineral dan batubarabagian keempat bidang pertambangan umum bidang pertambangan umum, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pertambangan mineral dan batubara.
|
lnetapkan jenis pajak daerah yang dipungut dengan memperhatikan kriteria kriteria yang telah ditetapkan, bahwa salah satu jenis pajak daerah menjadi potensi daerah adalah pajak parkir, agar dapat lebih berhasil guna dan berdayagunaajak park: skpdkbtbupatidiberlakukan, maka semua peraturan yang mengatur tentang pajak parkir sebelumnya ajak parkir umumumber sumber pendapatan asli daerah tersebut antara lain adalah pajak daerah dan retribupajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan undang undang tersebut. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sewa tarif parkir sebagai dasar sebagai dasar pengenaan pajak yang dikelola secara monopoli diatur dengan peraturan daerahhuru hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan,pembatasparatur sipil negara, tni dan polri. non pns adalah staf khusus bupati, tenaga ahli dprd, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, honorer atau yang dipersamakan. pejabat adalah kepala instansi yang ditunjuk kabupaten tanah bumbu yang diberi tugas (tertentu) bidang perpajakan daerahyelenggaraanas daerah adalah kas pemerintah kabupaten tanah bumbu. bab nama, obyek dan suby tempat parkir oleh pemerintah pusatpajakyang harus dibayar oleh penyelenggara parkir cuma cuma sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi pemakaian parkir. tata cara penghitungankabupaten tanah bumbu tempat parkir diselenggarakan. wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan atau bukti lain yang dipersamakan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan penyelenggara parkir. nota penjualan sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu diperporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintpeedharus menyampaikan kepada bupati selambat lambatnya (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan. wajib pajak memenuhi kewajiban perawakannyalakukan penagihanlam rangka meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menginspirasikan kebutuhan masyarakat untuk menunjang kegiatan operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dprd)hlmhlm dari hlm.lm dari hlmhlm dari hlm.kemampuan keuangan daerah rp. (empat ratus sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam koma dua puluh lima rupiah). kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada tergolong pada kelompok tinggi. bab iii tunjangan komunikasi intensif tki bagi pimpinan dan anggota dprd dibayarkan sebanyak (tighlm dari hlmlm dari hlmlm dari hlm. lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal:tinggi uraian jumlah ket kali representasi rermaearasi sana ketua wakil ketua diceritakan uang representasi ketua per bulantinggi uraian jumlah ket kali representasi ata rermesaamasi ana ketua wakil ketua diceritakan orang wakil ketua per bulan uang representasi wakil ketua walikota batu, ttd eddy rampok hlm dari hlm, perlu mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja pemerintah desa sertaengingathsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dari masa jabatan perangkat desa, selain sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil, paling lama (enam) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk (dua) kali masa jabdpdketentulu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darikarena sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf apabila diputus perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dariminimal (satu) orang dan maksimal (dua) orang unsur staf perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepalapadangpakaian dinas dan atribut perangkat desa senin s.d selasa mengenakan pakaian warna coklat hari, rabu mengenakan pakaian warna putih, kamis mengenakan pakaian sasirangan, jum'at mengenakan pakaian olahraga, dan sabtu mengenakan pakaian bebas pantas. perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darisesuai dengan kemampuan keuangan desa,kepala desa wajib menyesuaikan struktur organisasi desanya berdasarkan peraturan bupati ini, paling lambat (enam) bulan setelah diberlakukan. bab xperlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dari, kum, (af si, tang ala sofia syahrini, singa pembina ting kat (iv b) nip. perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dari lampiran peraturan bupati hulu sungai utara nomor tahun tanggal januari struktur organisasi pemerintah desa kepala desa sekretariat desa kepala seksi kepala seksi kepala urusan kepala pemerintahan kesejahteraan umum urusan pelayanan perencanaan keuangan kepala pelaksana kewilayahan yang disebut kepala padang bupati hulu sungai utara, cap ttd abdul wahid perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darperlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darirlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dari pelaksana kewilayahan yang disebut kepala padangkepala padang sebagaimana dimaksud pada ditentukan secara proporsional antara kepala padangpadangangkatan kepala padang wajib dikonsultasikan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui camat, persetujuan diberikan didasarkan pada perhitung(dua) seksi, yaiturlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darilu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darpadpadaperlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darisyarat untuk dapat diangkat menjadi perangkat dan maksimal (empat puluh dua) tahunserta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya, tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan dengan kepala desa, yaitu anak, keponakan, orang tua, saudara, saudara ayah ibu, sepupu sekali, mertua, menantu). perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm dari untuk dapat menjadi calon perangkat desa, calon mengajukan surat permohonan yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermaterai cukup. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan legalisasi pejabat yangsebagai perangkatyang menerangk, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, dan surat keterangan kepala desa, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan kepala desa yaitu (anak, keponakan, orang tua, saudara, saudara ayah ibu, sepupu sekali, mertua, menantu). surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat disampaikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penyaringan, dan apabila terbukti tidak benar dipalsukan, tim wajib menyatakan gugur. perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desa hlm darikeanggotaannya terdiri dari unsur bpd, tokoh masyarakat, dan unsur aparat kecamatan, ditetapkan dengan keputusan kepala desa, tim terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota, dengan jumlah ganjil, tim bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, yang dilaksanakan paling lama (dua) bulan sejak jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, dalam melaksanakan penyaringan, tim dapat melaksanakan seleksi dengan cara test tertulis, test keterampilan, pengalaman melaksanakan tugas dan wawancara, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang kurangnya (dua) orang calon, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa, sekurang kurangnya (dua) orang calon, camat memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan rekomendasi tertulis paling lambat (tujuh) hari kerja sejak kepala desa melakukan konsultasi mengenai calon perangkat desa, rekomendasi camat dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dalam hal rekomendasimaka kepala desa melalui tim yang dibentukkepala desa dan tim dapat mengangkat perangkat desa yang masih bertugas sebagaimana telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditempatkan tugasnya sesuai dengan pengalaman dan keahliannya. bagi perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi ini dapat diberhentikan dengan hormat. perlu hsu tahun ttg sook pemerintah desautara, menimbang bahwa anak adalahyang seutuhnya, bahwa setiap anak memiliknuhan hak hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara individu, orang tua, wali, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah baik pusat maupun daerah, bahwa kabupaten hulu sungai utara berupaya mewujudkan pembangunkabupaten layak anak hlm dari bagian kedua tugas pokok gugus tugas kabupaten layak anak tugas pokok gugus tugas kabupaten layak anak: merumuskan dan menyusun kebijakan kabupaten layak anak, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kabupaten layak anak, menetapkan tugas dan peran keanggotaan gugus tugas kabupaten layak anak, menentukan fokus dan prioritas program kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak, menyusun rencana aksi dearah kabupaten layak anakabupaten layak anak, memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa kelurahanabupaten layak anak tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan rencana aksi yang ada. bagian ketigalima) tahun. materi rencana aksi kecamatan, rencana aksi desa rencana aksi kelurahan meliputi: kelembagaan antara lain: tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin dan umur, keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, adanya gugus tugas tingkat perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari kecamatan desa, adanya peraturan bupati yang mendukung pelaksanaan desa layak anak, dan alokasi dana desa untuk kesejahteraan anak, hak sipil dan kebebasan antara lain: keterlibatan anak atau kelompok anak usia tahun dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang,,ada dan berfungsinya forum kelompok anak kelurahan desa, ada data profil anak kelurahan desa, setiap anak punya akta kelahiran, adanya peraturan kelurahan desa yang berpihak pada kepentingan anak, semua anak terdaftar dalam kartu kepala keluarga (kk) dan setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak, kesehatan dan kesejahteraan antara lain: persentase balita datang posyandu, kualitas pelayanan posyandu, status gizi balita baik, persentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal antennata), ibu yang memeriksakan bayinya neonatus), ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, persentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap dan asi eksklusif, persentase bayi dan balita mendapatkan vitamin persentase kunjungan masyarakat sarana pelayanan kesehatan kelurahan desa, ada petugas kesehatan, tersedia ambulans kesehatan, tersedianya sukarelawan donor darah pendamping kelurahan desa, adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan kelurahan desa, dan infrastruktur kelurahan desa memenuhi standar ramah anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: persentase tempat tinggal keluarga ramah anak, persentase keluarga yang mengakses air bersih, persentase rumah yang memiliki spal sesuai standar kesehatan, tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak, tersedia kawasan hijau untuk pelestarian dan perlindungan alam, persentase lembaga usaha ekonomi desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak, persentase keluarga yang memiliki mata pencaharian, persentase usia produktif memiliki mata pencaharian tahun), kelurahan desa memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal, hak pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya antara lain: adanya lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak, anak usia tahun belajar paud non formal, anak usia tahun belajar fad formal, jumlah sd mi desa kelurahan yang menerapkan sra, anak usia tahun wajib belajar, anak usia tahun melanjutkan sma sederajat, kelurahan desa memberlakukan wajib belajar, tersedia sanggar anak yang dapat akses semua anak, ada event untuk berekspresi kelurahan desa, ada kelompok kesenian desa yang diikuti anak, ada kelompok belajar anak, ada lembaga kursus keterampilan desa, hak perlindungan khusus antara lain:ada lembaga yang mengurusi soal anak kelurahan desa, ada data pilah anak cacat kelurahan desa, anak yang menikah bawah usia tahun, tingkat kekerasan rumah tangga melibatkan anak, ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan napa, ada data yang mengenai anak yang dipekerjakan, ada rumah aman kelurahan desa untuk anak korban kekerasan, tidak ada perkelahian tawuran warga melibatkan anak per tahun. perumusan rencana aksi kecamatan ditetapkan dalam peraturan camat. perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari perumusan rencana aksi desa ditetapkan dalam peraturan kepala desa. bab viii evaluasi dan pelaporan bagian kesatu evaluasi kabupaten layak anak untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kabupaten layak anak dilakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. evaluasi kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud pada menggunakan indikator sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan menggunakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua pelaporan gugus tugas kabupaten layak anakabupaten layak anak kepada bupati. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan kebijakan kabupaten layak anak dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran skpd terkait yang tergabung dalam gugus tugas kabupaten layak anak setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah. biaya penyelenggaraan desa kelurahan layak anak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja desa setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anaksalinan sesuai aslinya was kepala bagi, kum, iii (al s&4tda gjm cs. prs h. sofia syahrini, singa pembina tingkat (iv b) nip. perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari penjelasan atasumum anak adalah penentu masa depan suatu bangsa dan perlu mendapat jaminan atas pemenuhan hak haknya agar mereka dapat berkembang optimal dan memberikan sebesar besar manfaat bagi pembangunan masyarakat indonesia yang berketurunan, makmur dan berkeadilan. adalah merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten hulu sungai utara untuk menciptakan kondisi dan lingkungan terbaik bagi perkembangan anak, hal ini juga diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anakepatnya pada dan dan yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakaupaya membangun kabupaten kotasendiri memiliki makna sebagaiupaya pembangunan kabupaten hulu sungai utara sebagai kabupaten layak anak tentu harus melalui perjuangan yang panjang. pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas lainnya yang ramah anak, sarana kesehatan dan berbagai fasilitas dasar lainnya terutama dengan mempertimbangkan keanekaragaman kondisi anak. keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah merupakan keharusan, terlebih lagi masih tingginya kasus kasus kekerasan terhadap anak dan juga adanya kondisi pekerjaan pekerjaan terburuk untuk anak. ii. demi cukup jelas cukup jelas perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang berasaskan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas asas umum pemerintahan yang baik yang merupakannon diskriminasi adalahdunia usaha merupakan unsur penting dalam pemenuhan hak anak antara lain demi membebaskan anak dari pekerjaan terburuk untuttg kabupaten layak anak hlm dari cukup jelas cukup jelas cukup jelas evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi tingkat kabupaten sebagai bagian dari gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten hulu sungai utara sebagaimana yang disebutkan dalam huruf tim evaluasi tingkat kabupaten ini akan membantu penyiapan laporan untuk bupati jika diminta oleh tim evaluasi nasional sebagaimana yang ditentucukup jelas cukup jelas sumber dana lain yang sah adalah sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan per undang undangan yang berlaku seperti hibah. cukup jelasttg kabupaten layak anak hlm darikabupaten layak anak. perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anakhulu sungai utarawali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massaata terpilih menurut usia dan jenis kelaminunia usaha dan media mass dan berkelanjutan sebagai instrumen dalam mewujudkan kabupaten layak anakperda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari,penelantaran dan eksploitasibaik langsung maupun tidak langsungbh)bab tujuan, asas dan prinsip penyelenggaraan kabupaten layak anak berasaskan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun prinsip penyelenggaraan kabupaten layak anak adalah: tata pemerintahan yang baik, non diskriminasi: kepentingan terbaiktujuan penyelenggaraan kabupaten layak anak adalah: upayaperda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dariningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa kelurahan dan masyarakat, media massaabupaten layak anak. peraturan daerah tentang kota layak anak ini menjadi acuan penyelenggaraan kabupaten layak anak kabupaten hulu sungai utara, pendidikan menjadi acuan pengembangan kabupaten layak anak. bab iii ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup penyelenggaraan kabupaten layak anakabupaten layak anak meliputi kebijakperda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari bab kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah wajib melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan kla yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam tahapan: tahap persiapan antara lain: komitmen politis kla, pembentukan gugus tugas kla dan pengumpulan data basis kla, tahap perencanaan antara lain: penyusunan rencana aksi daerah (rad): tahap pelaksanaan antara lain: mobilisasi sumber daya (pelaksanaan rencana aksi daerah (rad) kla, tahap pemantauandan evaluasi antara lain: pemantauan kla dan evaluasi kla: tahap pelaporan antara lain:pelaporan pelaksanaan kla. pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kabupaten layak anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kabupaten, kecamatan, desa kelurahan. tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi kewajiban untuk: kelembagaan: peraturan kebijakan daerah tentang kabupaten layak anak kla), melembaga kabupaten layak anak (kla),, hak sipil dan kebebasan (ila), dan melembaga partisipasi anak (kelompok forum anak), lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) ruang publik yang ramah anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan: persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (mba) usia bawah tahun, persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi, dan tersedia kawasan tanpa rokok, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya: pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (paud hi), wajib belajar tahun, sekolah ramah anak dan tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, dan kreativitas yang ramah anak, perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari perlindungan khusus: anak korban kekerasan yang terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak pa) dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (bita), anak korban pornografi, napa dan(abh) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diverse, perlindungan anak jaringan terorisme,rencanaan kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf harus memperhatikan perencanaan terkait anak dari pemerintah daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab hak dan kewajiban anak bagian kesatu hak anak hak anak harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha dan masyarakat kabupaten hulu sungai utara.perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dariencana aksi daerah kabupaten layak anak dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak, pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak setiap (tahun). perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anak hlm dari pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan kabupaten layak anak. rencana aksi daerah kabupaten layak anak dilaksanakan untuk memenuhi indikator melalui antara lain: indikator umum: indikator klaster tentang hak sipil dan kebebasan, cc. indikator klaster ii: tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, indikator klaster iii: tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, indikator klaster iv: tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, indikator klaster tentang perlindungan khusus, rencana aksi daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. bab vii kelembagaan bagian kesatu gugus tugas kabupaten layak anak dalam rangka efektifitas kebijakan kla dibentuk gugus tugas kabupaten layak anak. gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten hulu sungai utara. gugus tugas kabupaten layak anak diketuai oleh kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan. untuk membantu kelancaran pelaksanaan gugus tugas kabupaten layak anakabupaten layak anak yang berkedudukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten hulu sungai utara. gugus tugas kabupaten layak anak ditetapkan dalam keputusan bupati pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak diatur selanjutnya dalam peraturan bupati. perda kab.hsu tahun ttg kabupaten layak anakgerakan stop buang air besar sembarangan stop abs)sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian indonesia universal akses: bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah perluerakan stop buang air besar sembarangan stop abs)da kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs drs. h.sofia syahrini, pembina tingkat (iv b) nip. perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop absgerakan stop buang air besar sembarangan stop abs)tahun ttg gerakan stop abs yang terkait langsung dengan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. kabupaten, kecamatan, desa kelurahan adalah kabupaten, kecamatan, desa kelurahan dalam wilayah daerah. kelompok kerja sanitasi, yang selanjutnya disingkat pokja sanitasi adalah lembaga pengelola gerakan stop abs kabupaten hulu sungai utara. gerakan stop buang air besar sembarangan, yang selanjutnya disingkat gerakan stop abs adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygerakan stop abs adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria, antara lain: semua masyarakat telah buang air besar hanya jamban sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat dan tercium tinja manusia lingkungan sekitar,:yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total. pelaku gerakan stop abs, dan limbah rumah tangga. sanitasi total berbasis masyarakat,:perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs bab maksud dan tujuan gerakan stop abs dimaksudkanabs bertujuan meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai nilai keagamaan, dan menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, penyakit kulit, cacing, dan lain lain yang berdampak pada penurunan angka kematian. gerakan stop absbab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerahdalam rangka pelaksanaan gerakan stop abs disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm), strategi sanitasi kabupaten ssk), dan memorandum program sanitasi mps) dalam bentuk roadmap gerakan stop abs. untuk pelaksanaan gerakan stop abs saat ini sampai dengan tahun mengacu kepada rumusan perencanaan roadmap gerakan stop abs yang telah ada dan masih berlaku. perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs penyusunan rumusan perencanaan roadmap gerakan stop abs selanjutnya, setelah masa berlaku roadmap yang ada berakhir, dilakukan oleh pokja sanitasi kabupaten. penyusunan rumusan perencanaan roadmap gerakan stop abs sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten. mekanisme pengelolaan gerakan stop abs dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat, pelibatan semua pihak, cc.abs sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pedoman pelaksanaan stem. pelaksanaan gerakan stop abs dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa kelurahan. pelaksanaan gerakan stop absabs sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pedoman pelaksanaan stem. bab tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintahsehat) melalui pendekatan stem. tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan gerakan stop abs wilayah daerah, mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan stop absabs daerah, dan perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs menyusun rumusan perencanaan roadmap pelaksanaan gerakan stop abs. bab kelembagaan bagian kesatu lembaga pengelola gerakan stop abs dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan stop abs dibentuk pokja sanitasiterdiri dari unsur skpd terkait pengelolaan sanitasi dan mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli sanitasiabs masing masing tingkatan. pokja sanitasi sebagaimana dimaksud pada untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati, dan untuk tingkat kecamatan, desa kelurahan ditetapkan oleh masing masing kepala pemerintahan. bagian kedua penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan gerakan stop abs dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan. penguatan kelembagaan gerakan stop absabs, peningkatan kemampuan lembaga pengelola gerakan stop abs, pengembangan pendanaan untuk gerakan stop abs dari berbagai sumber dana secara optimal, dan prinsip kemitraan dalam gerakan stop abs. perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs bab viiabs dalam bentuk:i penghargaan bupati memberikan penghargaan kepada desa kelurahan dan atauop absabs, percepatan kondisi stop abs daerah, dan mendukung percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan indonesia universal akses. tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dalam mengacu pada roadmap gerakan stop abs. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan gerakan stop absabs, meliputi:perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari: apbn, apbd provinsi kalimantan selatan, apbd kabupaten, dan atauabs wilayah daerah. bupati melalui pokja sanitasi kecamatan, desa kelurahan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan stop abs wilayah kecamatan dan desa kelurahan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan stop abs sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan gerakan stop abs, mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan stop abs, cc. pemantauan kinerja pelaksanaan gerakan stop abs, dan evaluasi dampak pelaksanaan gerakan stop abs. pokja sanitasi kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan stop abs kepada bupati.dalam pelaksanaan gerakan stop abs. bab ketentuan larangan dan sanksi administratif setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum dan atau danau yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang abs. perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs penetapan kawasan yang dilarang abs sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pelanggaran terhadap ketentuan larangpaksa kegiatan pembangunan, dan atau perubahan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun. ketentuan mengenaiagustus salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum, perda kab. hsu tahun ttg gerakan stop abs
|
sah salinan inte. bagian keempat bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayahpenataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah. untuk melaksanakan tugas, bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi, sebagai berikut mengkoordinasikan, pengintegrasian, penyinkroni asian perencanaan dan penganggaran bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kota, lembaga instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota, penyusunan, perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, cc. mengkoordinasikan, penyinkronisasian,dan bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah, mengkoordinasikan, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah, pengawasan dan pengendalian bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. . sub bidang penataan ruang, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kota, menyusualam penataan ruang kota, melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat, penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah kota, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penataan ruang kota, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penataan ruang, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang penataan ruangmukiman, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang permukiman, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persamaan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunganalisis data bahan dalam rangka pengembangyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang permukiman, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. sub bidang . sub bidang sarana dan prasarana wilayah, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, mengidentifikasi permasalahan sub bidang sarana dan prasarana wilayah menyiapkan dan menyusun program sub bidang sarana dan prasarana wilayah dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang sarana dan prasarana wilayahekonomi bidang ekonomidibidang perekonomian. untuk melaksanakan tugas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran bidang ekonomiketenagakerjaan,industri dan perdagangan, pariwisata, mengkoordinasikan. cc.ekonomi, mengkoordinasikan, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran bidang ekonomiariwisata dan agribisniskoordinasikan, mensinkronisasikan penyu sunan dokumen perencanaan sub bidang pariwisata dan agribisnis, dan melakukan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, mempunyai tugas sebagai berikut:koordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usahadan budaya bidang sosial budayasosial budaya. untuk melaksanakan tugas, bidang sosial budaya mempunyai fungsi sebagai berikut a.mengkoordinasikan . mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran bidang sosial budayacatatan sipilpemberdayaan masyarakat dan kelurahan, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan,sosial budaya, mengkoordinasikan, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran bidang sosial budayadidikan dan kebudayaanvaluasi.koordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang pendidikan dansehatan dan kesejahteraan sosial, mempunyai tugas,koordinasikan. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang kesehatan dan kesejahtera pokok melaksanakan sebagian tugas badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa, melaksanakan pengendalian rencana, pelaksanaan program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. untuk melaksanakan tugas, bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut pengendalian dan mengkoordinasikan terhadap penyusunan kebijakan dan rencana program pembangunan, pengendaliancc.pelaksanaan. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan dan capaian indikator program program dan kegiatan kegiatan pembangunan,penyusunan laporan triwulanan hasil pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada kepala bappedapelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. sub bidang monitoring dan pengendalian pembangunan, mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pengendalian kebijakan rencana pembangunan daerah, mengkoordinasikan, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah dengan rencana pembangunanmonitoring.melakukan penyusunan laporan pengendalian rencanaevaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan evaluasi kebijakan rencana pembangunan daerah. badan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota lubuklinggau. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerahadalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di, mengkoordinasikan.daerah tahunan periode sebelumnya, melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaandilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan tanggung dibidang jabatan fungsionala kepala bagian hukum sfs ekr aaron terjadi,sh. hum pembina iv.a mip.berikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bab iii susunan organisasi susunan organisasi badan, terdiri dari kepala badan sekretariat, membawakan sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program, dan sub bagian keuangan. bidang program, data dan informasi, membawakan sub bidang data dan informasi, dan sub bidang program, penelitian dan pengembangan. bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah membawakan sub bidang penataan ruang, sub bidang permukiman, dan sub bidang sarana dan prasina wilayah. bidang ekonomi, membawakan sub bidang pariwisata dan agribisnis: dan sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. bidang sosial dan budaya yang membawakan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, dan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang membawakan sub bidang monitoring dan pengendalian pembangunan, dan sub bidang. sub bidang evaluasi dan pelaporan.fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan, penyinkronisasian, penyusunan rencana pembangunan daerah, cc. mengkoordinasikan, pengintegrasian, penyinkroni asian perencanaan pembangunan antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota:kota, mengkoordinasikan perencanaan kerja sama antar daerah, mengkoordinasikan perencanaan,j . pelaksanaan kegiatan tata usaha badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. bagian. bagian kedua sekretariat sekretariat,,kegiatan ketatausahaan surat menyurat perjalanan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga badan,nyelenggarakan.merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilrogram, mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan perencanaan dan program badan, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program badan, mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran badan perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerahagian keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka ketatausahaan keuangan, meneliti dan menelaah dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan anggaran kas dalam rangka ketatausahaan keuangan anggaran badan, melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan, d.melakukan . melakukan koordinasi dan penyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan surat perintah membayar spm):erta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, melakukan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran badan, melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan. bagian ketiga bidang program, data dan informasi bidang program, data dan informasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menganalisa data dan informasi bagi kebijakan pembangunan daerah. untuk melaksanakan tugas, bidang program, data dan informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:nghimpun.dan penganggaran, mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunannyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan umum pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyediaan data dan informasi: menyusun dan mengelola profil daerah, menyiapkan dan menyusun laporan informasi pembangunan daerah instansi terkait, mengelola. mengelola data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasiidang program, penelitian dan pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, penyusunan mengkoordinasikan, mengkaji dan menganalisis program pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, serta bidang penataan ruang, pemukiman dan prasarana wilayah, melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah, mengkaji dan menganalisis isu isu strategis sebagai bahan penyusunmfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan da, mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan, melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan dan menginvetarisasi kegiatan penelitian bidang perencanaan pembangunan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas, pokok, dan fungsi badan. bagidifisik prasarana unit kerja bidang fisik prasarana tugas jabatanraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang fisik prasaranfisik prasarfisikfisikfisik dan prasaranfisik dan prasaranafisik prasarfisik prasarankerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan. uraian tugas merencanakan kegiatan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubkerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang sesuai disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten cirebon. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah adalah satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanak:kerjaan umum dan penataan ruang dan perhubkerjaan umum dan penataan ruang dan perhubrumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidupuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan drumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, membimbing pelaksanaan tugasrumahan, kawasan permukiman, pertanahanrumahan, kawasan permukiman, pertanahan derintahan dan sosial budaya unit kerja bidang pemerintahan dan sosial budaya tugas jabatan melaksanakan, mengelola,uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang pemerintahan dan sosial budaysosialpemerintahan dan sosial budaypemerintahan dan sosial budaypemerintahan dan sosial budaymerintahan dan sosial budayerintahan dan sosial budaymerintahanuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang pemerintmerintahan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan submerintahmerintahmerintahmerintahan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku: melaksanakan analisis data program pembangunan strategis daerah lingkup pemerintahanmerintmerintamerintakesehatan dan kesejahteraan sosialuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang kesehatan dan kesejahterasehatan dan kesejahteraan sosial, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang kesehatan dsehatan dkesehatan dan kesejahteraan sosialkesehatan dan kesejahteraan sosiallingkupkesehatan dkesehatan dkesehatan dan kesejahteraan sosikesehatan dan kesejahteraan sosididikan, budaya, pemuda dan olahragauraian tugas merencanakan kegiatan subbidang pendidikan, budaya, pemuddidikan, budaya, pemuda dan olahragrencanaan pembangunan daerahubbidang pendidikan, budaya, pemuddidikan, budaya, pemuda dan olahragndidikan, budaya, pemuda dan olah ragpendidikan, budaya, pemuda dan olahragandidikan, budaya, pemuddidikan, budaya, pemuda danndidikan, budaya, pemuda dan olahraga tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunanndidikan, budaya, pemuda dan olahraekonomi unit kerja bidang ekonomi tugas jabatanuraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang ekonomekonomekonomiekonomiekonomiekonomiekonomiekonomekonomngan, pertanian dan perikanan unit kerja bidang ekonomiuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang pangan, pertanian dan perikngan, pertanian dan perikanan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang pangannganangan, pertanian dan perikanangan, pertanian dan perikanangan, pertanian dan perikaangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, melaksanakan analisis data program pembangunan strategis daerah lingkup pangan, pertanian dan perikananpanganngan, pertanian dan perikaangan, pertaniangan, pertanian dan perikanindustri, jasa dan pariwisata unit kerja bidang ekonomi. uraian tugas merencanakan kegiatan subbidang industri, jasa danndustri, jasa dan pariwisata, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang industri, jasindustri, jasindustri, jasa dan pariwisatindustri, jasa dan pariwisatindustri, jasa dan pariwisataindustri, jasa dindustri, jasa danindustri, jasa dan pariwisatindustri, jasa dan pariwisataevaluasi unit kerja bidang pengendalian dan evaluasi tugas jabatan. uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang pengendalian dan evalu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: melaksanakmfasilitasi teknis kegiatan musrenbang dan evaluasi kinerja ipjp, rpm, dan rkngendalian dan evalundalianndalian dan perencanaan unit kerja bidang pengendalian dan evaluasi tugas jabatanuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang pengendalian dan dan perencanaan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang pengendalirumuskan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah dan konsultasierencanaan program pembangunan strategis daerah: memfasilitasi teknis kegiatan musrenbang ipjp, rpm, dan rkpdidang pengendalian dan jabatan kepala badan unit kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tugas jabatan melaksanakan urusan, fungsi dan tugas bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangjabatan penyusun rencana pengendalian pelaksanaan anggaran unit kerja subbidang pengendalian dan perencanaan tugas jabatan melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data obyek kerja bidang rencana pengendalian pelaksanaan anggaran. uraian tugas menerima dan memeriksa bahan dan data rencana pengendalian pelaksanaan anggaran sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan anggaran, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana pengendalian pelaksanandalian pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dalam rangka penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan anggaran, menyusun konsep penyusunan rencana pengendalian pelaksanandalindalian pelaksanaan anggaran, menyusun kembali rencana pengendalian pelaksanandalian pelaksanaan anggaran, mengevaluasi proses penyusunan rencana pengendaliunit kerja subbidang pengendalian dan perencanaidang pengendalian dan perencanaevaluasi kinerja perencanaan unit kerja bidang pengendalian dan evaluasi tugas jabatan melaksanakan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. uraian tugas merencanakan kegiatan subbidang evaluasi kinerjaevaluasi kinerja perencanaan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang evaluasi kinerjaevaluasi kinerja perenc, menyusun pelaporan evaluasi capaian target kinerja perencanaan ipjp, prmd dan rkd sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pembangunan tepat sasaran, melaksanakan monitoring dan evaluasi target capaian hasil perencanaan pembangunan daerah evaluasi kinerjaevaluasi kinerja, evaluasi dan pelaporan unit kerja subbidang evaluasi kinerja mengumpulkan bahan data, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, menyusun laporan hasil analisis perencanaan, evaluasi dan pelapor unit kerja subbidang evaluasi kinerja perencanaan tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang monitoring dan evaluasi. uraian tugas menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapanmonitoring dan evaluasi agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal, mengelola dan mengendalikan monitoring dan evalumonitoring dan evaluelitian dan pengembangan unit kerja bidang penelitian dan pengembangan tugas jabatan merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, meneliti dan mengembangkan teknologi tepat guna. uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang penelitian dan pengembangajian analisisapat rumusan kebijakan yang lebih baik untuk pembangunan dimasa yang akan datang, melaksanakkaji hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat gunelitian sosial ekonomi dan kewilayahan unit kerja bidang penelitian dan pengembangan tugas jabatan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, penelitian dan pengembangan sosial ekonomi. uraian tugas merencanakan kegiatan subbidang penelitian sosial ekonomi dan kewilaysosial ekonomi dan kewilayahan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang penelitian sosial ekonomi dansosial ekonomi dan kewilayahansosial, ekonomi dan kewilayahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan pembangunan daerah, melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan survey sosial, ekonomi dan kewilayahan daerahsosial, ekonomi dan kewilayahansosial, ekonomi dan kewilayahansosial ekonomi dansosial ekonomi dan kewilaysosial ekonomi dan kewilayahngidentifikasielitian dan pengembangan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan penelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil analisis penelitian dan pengembangsosial ekonomi dan kewilayahanelitian dan pengembangan teknologi unit kerja bidang penelitian dan pengembanganuraian tugas merencanakan kegiatan subbidang penelitian dan pengembangdan pengembangan teknologi, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbidang penelitianteknologi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan teknologi, melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan pengembangan teknologipengembangan teknologidan pengembangan teknologidan pengembangan teknologdan pengembangdan pengembangan teknologgembangan teknologteknolombangan teknologi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan pengembangan teknologi, menyusun laporan hasil analisis pengembangan teknolodan pengembangan teknologilayanan publik spp), indeks kepuasan masyarakat ikm), bidang: j . mengendalikan perencanaan pembangunan daerah meliputi ipjp, rpm dan rkd sesuai dengbadanajak hiburan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa hiburan adalah suatu jenis usaha masyarakat yang bertujuan menjadi wadah media dan sarana menghibur masyarakat yang penyelenggaraannya memerlukan peran pemerintah daerah untuk melakukan penertiban; bahwa penertiban dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan pungutan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatojo una una tentang pajak hiburandanhituesputus pertunjukan film; pertunjukan kesenian tradisional dan sejenisnya; pagelaran musik moderen; karaoke; permainan milyar; permainan ketangkasan; panti pijat pertandingan olah raga. salon kecantikan moto cross dan grass tracpertunjukan film sebesar (sepuluh persen); pertunjukan kesenian tradisional dan sejenisnya sebesar (lima persen); pagelaran musik moderen sebesar (sepuluh persen); karaoke sebesar (sepuluh persen); permainan milyar sebesar (sepuluh persen); permaianan ketangkasan sebesar (tiga puluh lima persen); panti pijat sebesar (lima belas persen) pertandingan olah raga sebesar (sepuluh persen); salon kecantikan sebesar (sepuluh persen); moto cross press track sebesar (sepuluh persen); bab wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak hiburan pajak yang terutang dipungut wilayah tempat hiburan diselenggarakantang pajak;;tibkan std ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga dua persennas daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk olehsegerahasan pajak sebagaimana dimaksud padayang; skpd; skin;ceajak tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkanb.ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;nya;yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat mengarahalam melaksanakan undang undang nomor tahun dimaksud, maka perlu dilakukan pengaturan pajak hiburan yang disesuaikan kemampuan dan karakteristik daerah. dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan penerimaan daerah disektor pajak hibutojo una una. ii. penjelasan demi cukup jelas. yang dimaksud dengan hiburan antara lain tontonan film kesenian, pagelaran, musik dan tari, karaoke, permainan milyar, permainan ketangkasan, pertandingan olah raga, salon kecantikan, motocross, dan sejenisnya.hotel dan restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa usaha jasa dibidang perhotelan dan restoran kabupaten tojo una una memiliki prospek dan peningkatan sehingga perlu dikelola secara profesional; bahwa pengelolaan perhotelan yang profesional akan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sumber pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restortarifhotel dan restoran dipungut pajak atas pelayanan pengelolaan hotel dan restoran. obyek pajak adalah setiap pelayanan pengelolaan yang disediakan dengan pembayaran hotel dan restoran. obyek pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat;; fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran fitnes center), kolam renang, tennis, golf, karaoke pub yang disediakan atau dikelola hotel; jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel;; asrama dan pesantren;akai umum hotel; pelayanan perjalanan wisata yang disediakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum; pelayanan jasa boga catering; subyek pajak hotel dan restoran adalahditetapkan sebesar (sepuluh persen) bab wilayah pungutan dan cara perhitungan pajak pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah kabupaten tojo una unadengan peraturanngisiurunanstrasi berupa kenaikandengan peratur.kan dengan secara tertulis kepada;hilafahpermohonan pembetulan, pembatalan,eyang berwenang.hentikan penyidikan; melakuganhotel dan restoran penjelasan umum dengan bergulirnya otonomi daerah yang implementasinya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah mentransformasikan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah yang salah satu diantaranya melakukan pungutan yang berbentuk pajak dan retribusi daerah. hal tersebut menjadikan suatu sumber pendapatan asli daerah yang implementasi dan outputnya dapat menjadi sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. sala satu sektor yang dapat menjadi sumber pendanaan dan pembiayaan adalah pajak hotel dan restoran, sehingga untuk menjamin accountability dan ketertiban pelaksanaan pungutan sektor pajak perlu dilakukan pengaturan yang harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran tidak hanya semata mata implementasi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah juga merupakan penjabaran atau lex specialis logat legi generalis dari undang undang nomor tahun tentang pembatalan atas undang undang nomor tahun tentang pajak daerah sehingga perlu diselaraskan dengan karakteristik dan kemampuan subyek pajak daerah yang dilahirkan atas kesepakatan dan persetujuan bersama sebagai wujud dan kehendak kolektivitas masyarakat dalam bentuk peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukup jelas butir. butir penyewaan rumah atau kamar dimaksud adalah penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel dan tidak menyediakan fasilitas seperti hotel pengusaha hotel dan restoran adalah orang seorang atau badan yang mengolah dan bertindak sebagai pengusaha hotel dan restoran sekaligus sebagai penanggung pajak. dengan perkataan pembayaran tidak hanya dimasukkan semua kamar atau harga makan dan minum saja, melainkan jumlah keseluruhan pembayaran selam menginap, makan, minum dan lain lain. besarnya tarif pajak hotel dan restoran dihitung dari jumlah pembayaran secara keseluruhan dikalikan tarif pajak. cukup jelastahun pajak adalah sama dengan tahun tanwin yang jangka waktu lamanya dari tanggal januari s dlaksanakan penyitaan diterbitkan oleh pejabat setelah pemberitahuan surat paksa diterima diketahui oleh wajib pajaksurat keputusan dimaksud adalah surat keputusan menerima atau menolak sebagian atau seluruh keberatan yang diajukan oleh wajib pajak cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. (c) dimaksud barang bukti adalah sudah termasuk dokumen perpajakan yang digunakan untuk menjadi alat bukti pada tingkat persidanganreklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa pajak reklame adalah salah satu media yang berfungsi memberi informasi kepada konsumen mengenai produksi barang dan jasa tertentu; bahwa penempatan pemasangan reklame perlu ditata sehingga selain dapat menciptakan keindahan kota juga dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak reklamenya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh bupati.; reklame kain; reklame melekat reklame peragaan;penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerbupati. tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh) persen. bab wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah kabupaten tojo una unagenapersen sebulan, dan))) persentelahnas. bupatibupatipkapangbupati atau pejabat atas suatu skpd;permohonan banding sebagaimana dimaksud pada tidak menunda kewajiban membayar pajak)).,catatreklame penjelasan umum otonomi daerah sebagai wujud implementasi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi diberikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dengan konsekuensi daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk didalamnya adalah upaya kemandirian pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatanakan bahwa sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan dan memeragakan kesejahteraan masyarakat. sejalan dengan tujuan yang dimaksud, perlu pemanfaatan potensi daerah yang ada sala satu diantaranya adalah pajak reklame dengan pertimbangan bahwa pajak reklame selain sebagai sumber pendapatan daerah juga berfungsi sebagai pengendalian, pengawasan dan ketertiban penggunaan dan pemanfaatan reklame sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan masalah sosial lainya sehingga untuk mencapai maksud terkadang diatas perlu dilakukan pengaturan yang harus implementasikan dalam bentuk peraturan daerah sebagai cerminan kesepakatan kolektif masyarakat yang dalam penerapannya diharapkan dapat memiliki daya pemberlakuan yang mengikat,efektif dan efisien. ii.penjelasan demi cukup jelas cukup jelas obyek pajak adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat komersil atau untuk menarik minat dan perhatian dengan tujuan ekonomis atau bisnis. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas masa pajak dihitung selama jangka waktu pemasang;nntuk adalah dimaksudkan sebagai. meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing perusahaan daerah air minum kabupaten tojo una una sehingga mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah. dapat mendoroseratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) penyertaan modal untuk selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang dianggarkan dalam apbd pertanggungusahaan daerah air :ndirian perusahaan daerah air minum lembaran daerah kabupaten tojo una un1945ojo una una:,dan ditetapkan dengan peraturan daerah,: meningkatkan jangkauan operasional dan mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat. dapat menunja, ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun):pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam apbd sesuai kemampuan keuangan daerah:, akan diatur kemudian dalam peraturan bupati tojo una una.ojo una una, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pusat kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan pelayanan, baik dari sisi profesionalisme kerja maupun sumber dana sebagai faktor pendukungnya; bahwa guna efektifitas pelayanan kesehatan pada pusat kesehatanojo una una. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten tojo una untojo una una yang melaksanakan pelayananat kesehatan masyarakat diwilayah kabupaten tojo una una. puskesmas pembantu yang selanjutnya disebut pusat kesehatan masyarakat. pondok bersalin desa yang selanjutnya disebut polindes adalah tempat pelayanan kesehatan dengan kegiatan fungsional pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan kegiatan pusat kesehatan masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. puskesmas dengan tempat perawatan adalah pusat kesehatan masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat inap. puskesmas tanpa perawatan adalah pusat kesehatan masyarakat dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita, dan puskesmas dengan tempat perawatan. rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasiirawat tinggal puskesmas dan menempati tempat perawatan puskesmas dengan tempat perawatan. dan pelayanan kesehatan lain dirumahnya. pelayanan gawat darurat adalah pelayanan (dua puluh empat) jam puskesmas dengan tempat perawatan tanpa tinggal diruang rawat inap. retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan pemerintah daerah sebagai biaya atas jasa pelayanan kesehatanpelayanan kesehatan lainnya. tindakan medik adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosa lainnya. laboraturium kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut lab kes mas adalah saranayang terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan kepada masyarakat sebagai unit fungsional yang berada bawah dinas kesehatan kabupaten tojo una ubagian kesatu pelayanan kesehatan dan perawatan pelayanan kesehatan pada puskesmas adalah sebagai berikut pelayanan rawat jalan dan konsultasi; pelayanan rawat inap; pelayanan rawat kunjungan; tindakan medik; pelayanan kesehatan ibu dan anak; pelayanan laboratorium pemeriksaan penunjang diagnostik; pelayanan gawat darurat; pelayanan ambulance; pemeriksaan laboratorium; tata cara pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam akan diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua pelayanan rawat jalan puskesmas menerima dan merawat penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter perawat dan bidan praktek swasta. perlu atau tidaknya penderita dirawat puskesmas ditentukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau bertugas yang diberi wewenang. perlu atau tidaknya penderita dirujuk rumah sakit ditentukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. bagi penderita dimaksud ini,yang tidak mampu wajib menunjukan dan atau menyerahkan jamkesmas), jamkesmasda, kartu sehat dan bagi penderita peserta asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga pelayanan rawat inap pelayanan dan perawatan puskesmas dengan fasilitas rawat inap melayani pertolongan persalinan normal, persalinan patologis dan perawatan umum. bagi penderita rujukan yang akan dirawat puskesmas dengan fasilitas rawat inap harumkan membawa surat rujukan dari dokter bidan dan perawat puskesmas atau praktek swasta yang mengirimkan penderita tersebut. penderita sebagaimana dimaksud ini yang tidak mampu, wajib menyerahkan kartu sehat askeskin) dan bagi penderita peserta asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian keempat pelayanan rawat kunjungan puskesmas melaksanakan rawat kunjungan untuk penderita yang telah pulang kerumah akan tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. puskesmas melaksanakan rawat kunjungan jika terjadi kejadian luar biasa klb) yang dilakukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. perlu atau tidaknya tindakan rawat kunjungan dirujuk puskesmas, rumah sakit, ditentukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang. bagian kelima tindakan medik puskesmas dapat melakukan tindakan medik dan terapi terencana. bagian keenam pelayanan kesehatan keluarga puskesmas memberikan pelayanan kesehatan keluarga meliputi pemeriksaan ibu hamil pemeriksaan bayi dan anak pertolongan persalinan normal, dan patologis pelayanan keluarga berencana pelayanan imunisasi tetanus tiroid untuk ibu hamil pelayanan imunisasi lengkap untuk bayi perbaikan gizi ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, anak pra sekolah, keluarga dan lansia. pelayanan kesehatan keluarga dilaksanakan oleh dokter puskesmas, perawat kesehatan, bidan dan petugas gizi puskesmas. bagian ketujuh pelayanan laboratorium pemeriksaan penunjang diagnostik puskesmas mempunyai fasilitas laboratorium. laboraturium puskesmas mempunyai fungsi sebagai penunjang diagnostik dalam menegakkan diagnosa. jenis pemeriksaan laboraturium puskesmas meliputi pemeriksaan darah, urine, faces, bakteriologi dan parasitology. bagian kedelapan pelayanan gawat darurat puskesmas wajib memberikan pelayanan gawat darurat jam. bagian kesembilan pelayanan ambulance puskesmas mempunyai kendaraan puskesmas keliling yang dapat berfungsi sebagai ambulance. untuk merujuk penderita puskesmas pembantu, puskesmas, puskesmas dengan perawatan, dan rumah sakit atau membawa pulang penderita kerumah dapat menggunakan ambulance. setiap pengguna ambulance mobil puskesmas keliling dan puskesmas keliling air diatur dan seizin kepala puskesmas. bagi penderita yang dinyatakan tidak mampu tidak dipungut biaya pemakaian ambulance mobil puskesmas keliling dan mobil puskesmas keliling air. bagian kesepuluh pelayanan kesehatan lain lain puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lain lain meliputi pemeriksaan calon haji kir dokter umum kir kesehatan anak sekolah pemeriksaan dokter spesialis tindik telinga pemeriksaan kesehatan calon pengantin pemeriksaan kesehatan tenaga kerja hiperbarik. pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh dokter atau petugas yang diberi wewenang. bagian kesebelas pemeriksaan laboraturium setiap orang atau badan untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboraturium. untuk kepentingan penyelidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi pencemaran atauurium. perusahaan air minum pam) dan industri perusahaan baik berupa jasa maupun non jasa wilayah kabupaten tojo una una diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang dipergunakan masyarakat secara rutin. pemeriksaan sebagaimana dimaksud ini dilakukan secara periodik (enam) bulan sekali dengan sistem sample. bagian keduabelas bentuk pemeriksaan laboratorium sanitasi pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi pemeriksaan kualitas air secara fisik pemeriksaan kualitas air secara kimia pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimia pemeriksaan mikroskopis pemeriksaan pemaparan pestisida. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan oleh petugas puskesmas petugas dinas kesehatan dan yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan. setiap mendapatkan pelayanan kesehatan puskesmas puskesmas dengan tempat perawatan, pustu, polindes, puskesmas keliling dan ambulance dipungut retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. bab iii nama, obyek subyek retribusi dengan nama retribusi pelayanan kesehatan puskesmas, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan. obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana disebut dalam adalah pada puskesmas puskesmas dengan tempat perawatan, pustu, polindes puskesmas keliling dan ambulanceuskesmas. bab golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan masyarakat padadasarkan pada tingkatmenutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pemeliharaan. bab vii struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan setiap pelayanan kesehatan oleh unit sarana pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten tojo una una dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut setiap penderita yang berobat puskesmas dipungut jasa pelayanan sebesar lima ribu rupiah) setiap kunjungan. setiap penderita yang berobat puskesmas pembantu dipungut jasa pelayanan sebesar tiga ribu rupiah) setiap kunjungan. setiap penderita yang berobat dalam rangka pelayanan kesehatan puskesmas keliling dipungut jasa pelayanan sebesar enam ribu lima ratus rupiah) setiap kunjungan. setiap penderita yang berobat dengan mendapatkan suntikan dipungut jasa pelayanan sebesar tujuh ribu rupiah). tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan debridemen luka dipungut biaya sebesar lima ribu rupiah) tindakan heating heating dipungut biaya sebesar sepuluh ribu rupiah) heating dipungut biaya sebesar lima belas ribu rupiah) heating11 dipungut biaya sebesar dua puluh ribu rupiah) heating dipungut biaya sebesar tiga puluh ribu rupiah) pemasangan spark pada fraktur tertutup dipungut biaya sebesar dua puluh ribu rupiah) tindakan medik ringan incisa acces cruise incisa dipungut biaya sebesar sepuluh ribu rupiah); sircumsisi dipungut biaya sebesar lima puluh ribu rupiah); tindik daun telinga sebesar sepuluh ribu rupiah); incisa hordeolum dipungut biaya sebesar sepuluh ribu rupiah); pemasangan iud dipungut biaya sebesar lima puluh ribu rupiah); pencabutan iud dipungut biaya sebesar dua puluh lima ribu rupiah); pemasangan implant dipungut biaya sebesar rp100. seratus ribu rupiah); pencabutan implant dipungut biaya sebesar seratus ribu rupiah) ekstraksi kuku dipungut biaya sebesar dua puluh lima ribu rupiah) manual placenta sebesar seratus ribu rupiah); perawatan luka bakar sebesar tkt dua puluh ribu rupiah); tkt lima puluh ribu rupiah); pemasangan kateter dipungut biaya sebesar sepuluh ribu rupiah); pencabutan kateter dipungut biaya sebesar sepuluh ribu rupiah); tindakan medik sedang puskesmas perawatan) operasi katarak dipungut biaya sebesar rp. dua ratus limapuluh ribu rupiah); crease dipungut biaya sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah); vakum ekstraksi dipungut biaya sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah); debridemen pada fraktur terbuka sebesar lima puluh ribu rupiah); vena sectio dipungut biaya sebesar seratus ribu rupiah); exterpasi lima, antheroma dan traumatic cystat dipungut biaya sebesar seratus ribu rupiah); supra public punti dipungut biaya sebesar lima puluh ribu rupiah); pelayanan persalinan dipungut biaya pertolongan persalinan normal oleh dokter sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah); pertolongan persalinan oleh bidan sebesar seratus lima puluh ribu rupiah); pertolongan persalinan dengan penyulut puskesmas perawatan sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah); perawatan neonatus inkubator perhari sebesar sepuluh ribu rupiah) rawat inap dewasa anak bayi hari sebesar sepuluh ribu rupiah); pemakaian oksigen dirawat inap jam sebesar rp. dua puluh ribu rupiah); tindakan laboraturium darah rutin dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); urine rutin dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); tinja dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); dahak dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); malaria dipungut biaya sebesar rp. sepuluh ribu rupiah); gonore dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); jamur dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); mycobacterium dipungut biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); golongan darah dipungut biaya sebesar rp. sepuluh ribu rupiah); test kehamilan dipungut biaya sebesar rp. sepuluh ribu rupiah); farmasi harga obat dan obat kb=(hna) surat keterangan hasil pengujian dan pemeriksaan kesehatan: sebesar rp. lima ribu rupiah) penanganan jenazah: menyaksikan penggalian sebesar rp. lima puluh ribu rupiah); pengawet dipungut biaya sebesar rp. auratus limapuluh ribu rupiah); sewa mobil ambulance pukul dan puskesmas keliling air: s d kilometer dipungut biaya sebesar tiga puluh ribu rupiah); lebih dari kilometer dipungut biaya sebesar lima ribu rupiah) perkilometer; puskesmas keliling air biaya diluar bahan bakar dua ratus lima puluh ribu rupiah); tindakan medik gigi tindakan ringan ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi sebesar sepuluh ribu rupiah) ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi (dengan alat canggih) sebesar lima belas ribu rupiah); perawatan urat saraf gigi sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah); tambalan permanen gigi tetap susu amalgam silikat sebesar dua puluh ribu rupiah); glas monomer sebesar dua puluh ribu rupiah); sinar sebesar enam puluh ribu rupiah) scaling sebesar lima puluh ribu rupiah); incisa acces sebesar lima belas ribu rupiah); upperculectomy sebesar dua puluh ribu rupiah); pencabutan gigi terpendam ondontektomy sebesar seratus ribu rupiah); tambalan sementara sebesar tujuh ribu lima ratus); alveolektomy sebesar dua puluh lima ribu rupiah); tindakan sedang ekstraksi mucorea edulis sebesar lima puluh ribu rupiah); reparasi protes full dipungut biaya sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah); parsial dipungut biaya sebesar empat puluh ribu rupiah); fiksi fracture rahang sederhana sebesar seratus ribu rupiah); reposisi bekasi mandibula tanpa tindakan bedah dipungut biaya sebesar dua puluh lima ribu rupiah); laboraturium kesehatan lingkungan fisik air bau dipungut biaya sebesar tujuh ribu lima ratus); warna dipungut biaya sebesar tujuh ribu lima ratus); rasa dipungut biaya sebesar tujuh ribu lima ratus); suhu dipungut biaya sebesar tujuh ribu lima ratus); kekeruhan sebesar tujuh ribu lima ratus); lingkungan kebersihan sebesar tujuh ribu lima ratus); pencahayaan sebesar tujuh ribu lima ratus); kelembaban sebesar tujuh ribu lima ratus); suhu sebesar tujuh ribu lima ratus); kimia air fluorida sebesar lima belas ribu lima ratus rupiah); oksigen terlarut sebesar dua belas ribu rupiah); agresif sebesar tiga belas ribu rupiah); derajat keasaman sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah); zat organik kmn o4) sebesar sembilan ribu rupiah); kesadahan co2 sebesar sembilan ribu rupiah); calcium sebesar dua belas ribu rupiah); mangan sebesar dua puluh ribu rupiah); nitrat sebesar dua puluh ribu rupiah); besi sebesar dua puluh ribu rupiah); klorida sebesar sembilan ribu rupiah); nitrit sebesar dua puluh ribu rupiah); sisa klor sebesar tujuh ribu lima ratus ribu rupiah); magnesium sebesar dua belas ribu rupiah); zat terendah sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah); air raksa sebesar dua puluh ribu rupiah); aluminium sebesar dua puluh ribu rupiah); arsen sebesar dua puluh ribu rupiah); barium sebesar dua puluh ribu rupiah); kadmium sebesar dua puluh ribu rupiah); kromium sebesar dua puluh ribu rupiah); natrium sebesar dua puluh ribu rupiah); perak sebesar dua puluh ribu rupiah); selenium sebesar dua puluh ribu rupiah); seng sebesar dua puluh ribu rupiah); cyanide sebesar dua puluh ribu rupiah); sulfat sebesar dua puluh ribu rupiah); sulfida sebesar dua puluh ribu rupiah); tembaga sebesar dua puluh ribu rupiah); timbal sebesar dua puluh ribu rupiah); fosfat sebesar dua puluh ribu rupiah); makanan minuman pengawet sebesar rp. dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); pemanis sebesar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); pewarna sebesar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); kadar protein sebesar dua puluh lima ribu rupiah); kadar lemak sebesar dua puluh dua ribu rupiah); kadar air sebesar dua puluh ribu rupiah); kadar karbohidrat sebesar delapan ribu lima ratus rupiah); kadar alkohol sebesar dua puluh dua ribu rupiah); kadar gula reduksi sebesar delapan ribu lima ratus rupiah); kadar sukrosa sebesar delapan ribu lima ratus rupiah); kadar garam sebesar delapan ribu lima arus rupiah); kadar podium dalam garam sebesar sembilan ribu rupiah); logam berat cu, pb, hg) sebesar dua belas ribu lima ratus rupiah); arsen sebesar empat belas ribu lima ratus rupiah); sianida sebesar (empat belas ribu lima ratus rupiah); minyak mineral sebesar dua puluh dua ribu rupiah); minyak nabati sebesar dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); formalin cair sebesar empat belas ribu lima ratus rupiah); formalin padat sebesar dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); borgx sebesar enam belas ribu lima ratus rupiah); sukrosa sebesar delapan ribu lima ratus rupiah); bakteriologi biakan pemeriksaan coli form dan coli tinja air bersih kolam renang sebesar dua puluh satu ribu rupiah); air minum sebesar dua puluh dua ribu rupiah); air limbah sebesar dua puluh delapan ribu rupiah); makan minum sebesar lima belas ribu rupiah); pemeriksaan angka kuman sebesar tujuh belas ribulima ratus rupiah); pemeriksaan embrio cholera sebesar dua puluh dua ribu rupiah); pemeriksaan stapylocooccus sebesar dua puluh dua ribu lima ratus rupiah pemeriksaan coli sebesar dua puluh dua ribu lima ratus rupiah pemeriksaan salmonella sebesar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); mikroskopis: kapang kami sebesar dua puluh satu ribu rupiah); cacing telur cacing sebesar sembilan ribu rupiah); pemaparan pestisida cholinestrase sebesar sebelas ribu rupiah); tarif rawat inap sebagaimana pada ,belum termasuk biaya obat dan bahan medis habis pakai; tarif pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana pada poin dan belum termasuk biaya angkut kabupaten poso laboratorium air), laboratorium ini berada dinas kesehatan kabupaten poso; untuk tarif tindakan medik dan terapi terencana (segera atau cito) dari unit gawat darurat dikenakan tambahan sebesar dari tindakan medik dan terapi terencana sejenis; untuk penentuan pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito), dikenakan tambahan biaya dari tarif yang ditentukan; selain tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada juga dipungut biaya tambahan berupa: biaya transportasi petugas rawat kunjungan sebesar rp. lima ribu rupiah); pelayanan kesehatan diluar jam kerja dikenakan tambahan biaya sebesar rp. lima ribu rupiah); biaya jasa pengemudi pemakaian ambulance sebesar (dua puluh per seratus). biaya jasa perawat bidan pendamping rujukan sebesar (dua puluh per seratus). bab viii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten tojo una una bab masa dan saat retribusi masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan kesehatan diberikandalam hal penderita meninggalkan puskesmas belum dapat melunasi biaya biaya perawatan pengobatan atas izin kepala puskesmas pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu (satu) bulan sejak keluar dari puskesmas. apabila dalam jangka (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak puskesmas menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderi dan tagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah. bab xii pengelolaan retribusi semua penerimaan retribusi puskesmas, puskesmas perawatan, pustu, polindes, puskesmas keliling dan ambulance disetor kas daerah kabupaten tojo una una. retribusi rawat jalan yang telah dibayar oleh pengguna jasa layanan kesehatan disetor kas daerah, kemudian; dikembalikan langsung puskesmas sebagai jasa pelayanan untuk kas daerah retribusi rawat inap: dikembalikan langsung puskesmas sebagai jasa pelayanan untuk kas daerah penerimaan biaya pemeriksaan medik tindakan median anestesi dikembalikan puskesmas sebesar retribusi puskesmas keliling bayarkan kepada pengemudi. retribusi pusing air dibayarkan pada motorsmaksud pada ini terganggu apabila diterbitkan surat teguran,atau;tindak pidana sebagaimana maksudkan pada ini adalah pelanggaran.yang berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi agar ketenangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; meneliti,mencari,sebutjawaban; penyidik sebagaimana ini memberitahukan mulainya penyidikan dan penyampaiannyawajibannya sebagaimana dimaksud dalam dictum (duapuluh empat) setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam sebagai akibat perbuatannyttd cap drs. bahru latjubapenjelasan umum bahwa untuk lebih meningkatkatkan pelayanan kesehatuntuk mendukung otonomi daerah dimaksud perlu memungut retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat. sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan ketentuan yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan perlu dituangkan dalam peraturan daerahr digunakan bagi mereka yang berlangganan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pegawai negeri sipil akan dikenakan sanksi menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.ertiban ternak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una:lintas dijalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan: ccdiawasi melalui penertiban hewan ternak: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu diatur dalamotonomternak adalah hewan ternak peliharaan yang perkembangbiakannya serta pemanfaatan, anjing dan sejenisnya. pemilik ternak adalah orangsetiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak. registrasi ternak dilakukan oleh pemilik atau petugas yang ditunjuk atas permintaan pemilik ternak dengan cara memberi tanda atau merek. tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemilik ternak pengrubahan pola pikir). dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan tersebut, maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus) setiap hari ekor. bagian kedua larangan dalam wilayah kabupaten tojo una unanamkelurahan, desa, jalan atau tempat tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan kelancaran pemakai jalan. memanfaatkan ternak kuda, sapi sebagai penarik bendi, gerobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi tempat penampungan kotordan kesehatan ternak yang ditangkap(seharusnya ada kandang penampungan)berada pada tempat tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur peraturan daerah ini. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum didalam kota atau dijalan raya. ccselanjutnya disetor kas daerah. dengan tidak mengurangi maksud yang tercantum dalam peraturan daerah ini pemilik hewan ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan hewan ternaknya kepada pemerintah, perusahaan swasta atau perorangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. pendapatan dari biaya sebagaimana diatur pada diberikan kepada uang tebusan untuk pemerintah kecamatan (dua puluh lima keseratus) untuk pemerintah daerah (tujuh puluh lima per seratus) biaya penangkapan untuk petugas 607c (enam puluh per seratus) untuk kas kelurahan desa (empat puluh per seratus) biaya pemeliharaan dan pengawasan untuk petugas (dua puluh lima per seratus) untuk kas kelurahan desa (dua puluh lima per seratus) biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan (lima puluh per seratus)atas tenggang waktu (tiga) haridipandang penampungan. petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada dipandang penampungan. ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud padayang melanggariskualifikasi sebagai pelanggaran satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang satu bulan untuk pengawasan dan teguran. bab xiii ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan penertiban ternak akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. peraturan daerah ini berlaku efektifertibtiban di,dimana mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan. berdasarkan hal hal tersebut digawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol: mengingat a1 kes xi11997gawasan, pengendalian dan penertiban pengtojo una ujo una una: izin adalah izin yang tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengedaran minuman beralkohol, pengedaran minuman beralkohol, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk memasok, memperjualtojo una una, dinas adalah dinas kesehatan kabupaten tojo una una dan diberi nama restoran', kafe adalah satu tempat yang disediakan untuk menjual terutama minuman maupun makanan kecil yang umumnya disertai dengan hiburan babkohol ethanol (c2h50h) sampai denganatau tidak dapat belum terdeteksi. minuman tradisional cap tikus dagger (tuak) termasuk jenis minuman beralkohol yang memiliki kadar tertentu. minuman beralkohol atau minuman tradisional cap tikus dagger (tuak)tojo una una. bupati atau penjabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan daerah kabupaten tojo una unyang juga mengandung unsur memabukkan. bab iii pengedaran dan pengawasan minuman beralkohol setiap orang atau badan dilarang melakukan pengedaran minuman beralkohol dalam daerah kabupaten tojo una una kecuali tempat lain yang ditentukan berdasarkan keputusan bupati. setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dalam daerah kabupaten tojo una una kecuali tempat lain yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. dikecualikan dari ketentuan adalah orang atau badan yang memperoleh izin khusus. tempat tempat khusus sebagaimana dimaksud pada adalah, hotel berbintang: kawasan khusus yang telah memperoleh izin, jenis, tempat khusus dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. dikecualikan dari ketentuan adalah warga negara asing yang berkunjung daerah kabupaten tojo una una baik karena urusan pribadi dan atau tamu pemerintah. terhadap warga negara asing yang datang daerah kabupaten tojo una una karena urusan pribadi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat tempat sebagaimana dimaksud pada kepada pengelola hotel dan yang belum berumur tahun.), pengelola sebagaimana dimaksud pada berwenang memeriksa dan melarang anak usia sekolah atau belum berumur tahun memasuki tempat tempat yang dikelolanya:mempertimbangkan tempat pemukiman, tempat tempat ibadah: tempat tempat pendidikan tempat tempat perkantoran, dan tempat tempat keramaian lainnya. adat istiadat setempat pertimbangan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati.abupatenterdiri dari instansi terkait. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab: pembinaan tebab hak dan kewajiban terhadap pengelola hotel dan atau kawasan khusus wisata yang memperoleh izin khusus mengedarkan minuman yangganggu kelangsungan usahanya.kewajiban membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum ada tanda tanda akan mabuk. pengelola hotel atau kawasan khusus wisata berkewajiban melarang anak usia sekolah atau belum berumur tahunpengelola hotel dan. apabila pengelola sebagaimana yang dimaksud pada tidak mampu mengadakan sendiri dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dan biayanya ditanggung oleh pengelola.pengelola hotel atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaporkan jenis dan nama merk minuman beralkohol yang diedarkan hotel atau kawasan khusus wisata yang dikelola kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. apabila pengelola hotel dan atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada memiliki. untuk memperoleh izin berlaku ketentuan dan bab ketentuan ketentuan lain bagi pegawai negeri sipilaturan perundang undangan lain yang berlaku.undang undangan yang berlakusatu bulan) pihak berwenang dapat menghentikan secara paksa. bab viiviiiatau denda. pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling singkat (satu) bulan dan paling lama (enam) bulan atau denda paling sedikit rp. lima juta rupiah) dan paling banyak rp. lima puluh juta rupiah):ketentuan penutup segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja derah apbd). hal hal ypenjelasan umum bahwa semakin merajalelanya pengedaran minuman beralkohol dimasyarakat dan semakin meningkatnya masyarakat mengkonsumsimembatasi tempat tempat pengejarannya yaitu hanya hotel berbintang dan kawasan kawasan khusus wisata yang memperoleh izin khusus. dengan adanya pembatasan tempat pengejarannya sehingga orang atau badan yang melakukan pengedaran tempat selain tempat tersebut kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum. agar pemerintn otonomi daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah. il. penjelasan demi angka1s d4 cukupjelas angka minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang dapat memabukkan baik minuman yang diproduksi secara modern maupun minuman yang diproduksi secara tradisional seperti tuak ball dagger cap tikus). angka cukup jelas angka yang dimaksud pengedaran mencakup memperjualbelikan, tindakan barter (tukar menukar), menyuguhkan, memberikan secara cuma cuma kepada seorang dan atau badan hukum lain. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud hotel berbintang adalah suatu hotel yang mendapatkan sertifikasi sebagai hotel berbintang dari pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. huruf yang dimaksud kawasan khusus adalah suatu kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasurusan pemerintahan kabupaten tojo una una bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang bupati adalah bupati tojo una una. bab urusan pemerintahan bagian kesatu urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah urusan pemerintahan adalah semua urusan luar urusan pemerintah. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tiga puluh satu) bidang urusan yang meliput pendidikan. kesehatan. pekerjaan umum. perumahan. penataan ruang. perencanaan pembangunan perhubungan. lingkungan hidup. iluarga sejahtera. sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. koperasi dan usaha kecil dan menengah. penanaman modal. kebudayaan dan pariwisata statistik kearsipan. xx. perpustakaan. komunikasi dan informatika. pertanian dan ketahanan pangan. aa. kehutanan. bb. energi dan sumber daya mineral. cc. kelautan dan perikanan. dd. perdagangan dan, ee. perindustri urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urusan wajib dan urusan pilisebagai pelayanan dasar. urusan wajib sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan.gg., kearsipan dan perpustakaan.urusan wajib dan urusan pilihpembagian urusdengan berlakunya peraturan daerah ini semua ketentuan peraturan perundangan undangan yang telah ada yang berkaitan dengan kewenangan wajib dan kewenangan pilihurusan pemerintah daerah kabupaten tojo una una penjelasan umum sebagai implementasi aman perlu memperjelas dan mempertegas kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang meliputi kewenangan penyelengaraan pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan peningkatan dalam pengelolaan kepegawaian daerah. disamping itu harus pula diperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global sehingga daerah dalam tugas pelayanan pemerintahan mampu melakukan adaptasi dan penyesuaian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang :a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk pada dusun desa pusing kecamatan ampana tete telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi dua desa: bahwa dusun desa pusing kecamatan ampana tetejulangko kecamatan ampana tetekajulangko kecamatan ampana tetekajulangko kecamatan ampana tete yang meliputi dusun uematoto, dusun tarombo dan dusun divisi pusat pemerintahan desa kajulangko berkedudukan dusun uematoto jumlah penduduk pada saat pembentukan desa kajulangko berjumlah jiwa jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa kajulangko berjumlah luas wilayah desa kajulangko kilometer persegi dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa pusing sebelah timur berbatasan dengan desa bone sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara sebelah barat berbatasan dengan desa abulia toba luas dan batas desa kajulangkokajulangko sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah desa pusing dengan dibentuknya desa kajulangko maka wilayah desa pusing terdiri dari dusun ii, iii dan dengan terbentuknya desa kajulangko maka aset aset pemerintahan yang bersumber dari desa induk menjadi milik desa kajulangkkajulangko kecamatan ampana tete didalam melaksanakan pembentukan desa kajulangko tetap berpedoman pada ketentuan persyaratan terbentuknya suatu desadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang :a.takibangke: bahwa upt. takibangke memenuhi syarat untuk ditetapkanakibangke kecamatan ulubongktakibangke kecamatan ulubongktakibangke kecamatan ulubongka yang meliputi dusun watuyupo, dusun lio dan dusun line pusat pemerintahan desa takibangke berkedudukan dusun watuyupo jumlah penduduk pada saat pembentukan desa takibangke berjumlah jiwa jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa takibangke berjumlah luas wilayah desa takibangke kilometer persegi dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa boneka makmur sebelah timur berbatasan dengan desa bone sebelah selatan berbatasan dengan desa bone sebelah barat berbatasan dengan desa paranonge luas dan batas desa takibangketakibangke sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah desa paranonge dengan dibentuknya desa takibangke maka wilayah desa paranonge terdiri dari (dua) yaitu dusun dan dusun dengan terbentuknya desa takibangke maka aset aset pemerintahan yang bersumber dari desa induk menjadi milik desa takibangktakibangke kecamatan ulubongka didalam melaksanakan pembentukan desa takibangke tetap berpedoman pada ketentuan persyaratan terbentuknya suatuojo una una; sekretariat daerah adalah unsur staf pemerintah daerah kabupaten tojo una una; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tojo una una; sekretaris dewan selanjutnya disingkat sekian adalah sekretaris dprd kabupaten tojo una una; staf ahli adalah suatu jabatan struktural yang membantu bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu diluar tugas dan fungsi perangkat daerah;sekretariat daerah bagian pertama kedudukan dan kewenangan sekretariat daerah sekretariat daerah kabupaten adalah merupakan unsur staf pemerintah daerah kabupaten tojo una una; sekretariat daerah kabupaten ; sekretaris daerah kabupaten merupakan jabatan struktural eselon iapelaksanatermasuk urusan kerja sama dan perbatas, ekonomi dan pembangunan, membawahi bagian administrasi pemerintahan umum, membawahi sub bagian pemerintahan umum; sub bagian otonomi daerah; sub bagian pertanahan. bagian ekonomi dan pembangunan, membawahi sub bagian ekonomi dan kerja sama; sub bagian pembangunan dan sumber daya alam sda); sub bagian penyusunan program dan evaluasi. bagian hubungan masyarakat humas) dan protokol, membawahi sub bagian hubungan masyarakat humas); sub bagian protokol; sub bagian penyiaran dan pemberitaan. asisten administrasi umum dan kesejahteraan rakyat, membawahi bagian perlengkapan dan umum, membawahi sub bagian umum; sub bagian perlengkapan; sub bagian rumah tangga. bagian hukum dan perundang undangan, membawahi sub bagian perundang undangan dan pengkajian; sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia ham) sub bagian dokumentasi hukum. bagian organisasi dan tatalaksana, membawahi sub bagian kelembagaan dan tatalaksana; sub bagian analisis dan formasi jabatan; sub bagian administrasi dan pembinaan aparatur. bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, membawahi sub bagian kesejahteraan rakyat; sub bagian kemasyarakatan; sub bagian keagamaan dan mental spiritua; sekretariat dewan perwakilan rakyat daer; penyelenggaraan administrasi keuangan dewan perwakilan rakyat daerah; penyelenggaraan rapat rapat;risalah, membawahi sub bagian persidangan; sub bagian risalah; sub bagian kegiatan komisi. bagian umum, membawahi sub bagian tata usaha; sub bagian kepegawaian; sub bagian perlengkapan. bagian keuangan, membawahi sub bagian anggaran; sub bagian perbendaharaan; sub bagian verifikasi. bagian perundang undangan dan humas, membawahi sub bagian perundang undangan; sub bagian publikasi dan informasi; sub bagian perpustakaan dokument, tugas pokok dan fungsi bupati dalam melaksanakan tugasnya bantu oleh staf ahli;; dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten. staf ahli sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memberikan telaahan kepada bupati mengenai hukum dan politik; memberikan telaahan kepada bupati ,mengenai pemerintahan; memberikan telaahan kepada bupati mengenai pembangunan; memberikan telaahan kepada bupati mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia; memberikan telaahan kepada bupati mengenai ekonomi dan keuangan. bagian kedua jabatan staf ahli jabatanbab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat daerah kabupaten dtata kerja dalam melaksanakan tugas, sekretariat daerah kabupatenbupati; sekretariat dewan perwakilan raky; sekretaris daerah danviiignata1 pemerintah kabupaten asahan san sekretariat daerah asahan jalan jenderal sudirman telepon kisaran lembaran daerah kabupaten asahan nomor 1tahuasahan tahun anggarabagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten asahans defisit.oonnnnaaa rp. pembiayaan penerimaan. rp. pengeluaran. rp. surplus defi sition rp. selisih lebih kurang ibneneaa rp. selisih leb rp. selisih lebih kurang. rp. neraca sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun sebagai berikut jumlah set.beeennnaajj. rp. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.rah lampiranlampiran daftar pinjaman dantrayekdan retribusi bidang izin trayek merupakan kewenangan kabupaten kotadalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, beberapa ketentuan dalamasahan perlu diubah:kembali, keputusan menteri dalamwilayah adalah wilayah kabupaten asahan. c.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek bab xxiusaha angkutan kenderaan bermotor yang telah memiliki izindaerah tingkat asahan lembaran daerah tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. c.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayeli bupati asahan, dto risuddin diundangkan kisaran pada tanggal agustus plt. sekretaris daerah, zulkarnaen lembaran daerah kabupaten asahan tahun nomor c.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan kabupaten asahan. kas daerah adalah kas daerah kabupaten asaheizin trayek untuk melakukan kegiatan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur setiap usaha angkutanbab iii persyaratan izin trayek untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan c.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek memiliki izin usaha angkutan umum, memiliki atau menguasai kenderaan bermotor yang laik jalan: memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kenderaan bermotor, memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kenderaan bermotor, bupati dapat menetapkan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan bupati. untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin trayek untuk menggunakan kendeadanya permintaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan atas (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis, tersedianya fasilitas terminal yang sesuai, penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kenderaan kenderaan bermotor sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan faktor muatan rata rata atas (tujuh puluh persen): tersedianya fasilitas terminal yang sesuai, bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kenderaan pada tiap tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekali dalam (enam) bulan. perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kenderaan bermotor dengan ketentuan trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kenderaan bermotor, fasilitas penyimpanan serta perawatan kenderaan sesuai dengan jumlah kendepada diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu (empat) belasbab kewajiban pemegang izin pengusaha angkutanc.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek mengoperasikan kende:bab pencabutan izineraan sehingga kenderaan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan:. izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada apabila perusahaan yang bersangkutan: melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum: memperoleh izin trayek dengan cara yangnama, obyek dan subyek wajib retribusi dengan nama retribusi izin trayek, dipungut retribusi kepada setiap usaha angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan umum. obyek retribusi izin trayek adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan. c.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek subyek retribusi. bab vii golongan retribusi retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. bab viii cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan masa retribusi tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur sama untuk setiap izin trayek yang diberikan. masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya tahun. bab prinsip dan sasaran penetapan dluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dengan memperhatikan rasa keadilan. biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud padai lapangan, dan dalam rangka pengawasan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian kegiatan atas pemberian izin trayek. bab besar tarif besarnya tarif retribusi untuk setiap izin trayek sebesar rp. , tahun bab wilayah pemungutan retribusi izin usaha angkutan kenderaan umum dipungut dalam daerah kabupaten asahc.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayekc.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayekc.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek bab x.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayek bab xxxc.in my. doi pajak retribusi ld. izin trayekkesehatanperaturan daerah kabupaten asahan nomor tahun tentang tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pemerintah kabupaten asahan perlu dilakukan penyesuaidaerah tentang retribusi pelayanan kesehat pelayanan medik rumah sakasahan. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah, puskesmas dan puskesmas pembantu. rumah sakit umum daerah, selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah kabupaten asahan. direktur rumah sakit umum daerah, selanjutnya disebut direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten asahanabupaten asahan. unit pelaksana teknis dinas,lapangan. pusat kesehatan masyarakat,kabupaten asahan. dokter adalah dokter yang bertugas pada pemerintah kabupaten asahan. pengobatan adalah segala tindakan pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit atau memperbaiki kerusakan faal tubuh. perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis paramedispasien adalah orang yang menderita sakit. sistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan darahlegkp lo. loo bo) lo. diperiksa lo. leukosit lo. diperiksa led. io. diperiksa eritrosit |. diperiksa |. hitung jenis |. diperiksa morfologi |. diperiksa lo. trombosit |. diperiksa hematokrit |. diperiksa reticulosit |. diperiksa pemeriksaan gula darah ||. lo. bo) gula darah random diperiksa gula darah2 jam diperiksa golongan darah diperiksa urine bo. to. bo. na das bilirubin, sedimen ph. ol. 1periksa lo. berat jenis |. diperiksa protein |. diperiksa lo. reduksi lo. diperiksa urobilinogen diperiksa bilirubin |. diperiksa lo. sedimen |. diperiksa pemeriksaan sebuah s00| diperiksa benzoin |. diperiksa cc. pemeriksaan faces loo bo) |. faces rutin |. 1periksa benzoin test |. diperiksa tes kehamilandan kemandulan loo.| plant test |. 1periksa analisa sperma diperiksa ||. pemeriksaan suum |. bo. to) |. batang tahan asam diperiksa gram stain diperiksa aan |administrasi ll. ho. lo) surat keteranganberbadan sehat surat keterangan kelahiran |. surat keterangan sakit' name hamil .| surat keterangan asuransi (mantan bo. alssadsisssiak men dirawat inap dalamjamkerja |. lo. loo. bo) mai "aman bnn can dirawat inap diluarjamkeja |. il. loo. bo) konsul dokter specialis perpasien konsultasi gii li. perpasien lo. lo. lo. bupati asahan, dto risuddin rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap rumah sakit umum daerah. rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap rumah sakit umum daerah. hari rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk pasien dirawat dengan tanggal pasien keluar, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar tidak dihitung atau sebaliknya dan apabila tanggal masuk dan tanggal keluar sama, maka hari rawat dihitung (satu) hari dan tindakan medis tidak terencana (akut emergency)). berdasarkan resiko dan beratnya tindakan kesukaran adalah tindakan kecil, sedang dan khusussist. tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insist bimbingan sosial medis dan jasa fisiolog. rehabilitasi, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologndaerah.at kesehatan masyarakat. perawatan jenazah adalah kegiatan yangerah dan atau puskesmas dengan tanda penunggu pasienretribusi yang terutang. sistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat skrk adalah keputusan yang menentukansud, puskesmas dan puskesmas pembantu. objek retribusi adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan rsud, puskesmas dan puskesmas pembantu. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada rsud, puskesmas, dan puskesmas pembantu. bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatsa pelayanan kesehatan yang diberikan dalam setiap pelayanan pada rsud, puskesmas atau puskesmas pembakesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatinyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan tenaga medis, obat, dan fasilitas lainnya yang diberibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan penunjang diagnostik dan jenis tindakan medis. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. sistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan penerimaan retribusi dimaksud disetor secara bruto kas daerah yang merupakan pendapatan asli daerah pad) jasa pelayanan, jasa anestesi dan jasa petugas instrumen serta honor supir dibayarkan setiap bulan. bab vii ketentuan pelayanan rsud, puskesmas dan puskesmas pembantutarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah tarif maksimal. kepalasebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. pelayanan dan perawatan rsud ditetapkan berdasarkan kelas paviliun vip: kelas (satu), cc. kelas (dua), kelas iii (tiga): ruang icu intensive care unit). rsud memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inapyang dideritanya. menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa bangko yang dipergunakan. biaya selain pada huruf (b) ini dibayar dengan sud: penderita rawat inap rsud ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminan, penderita yang kurang atau tidak mampu yang masuk atau rawat inap rsud ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh direktur,sud ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pt. akses, apabila penderita atau keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta: penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk rawat inap rsud ditetapkan pada kelas iii biaya biaya pelayanan kesehatan dan pengamanan penderita sebagaimana dimaksud pada huruf ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung awal atau instansi pengirim: apabila keluarga atau penderita sebagaimansistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan bertanggung jawab serta disetujui oleh direktur dan semua biaya pelayanan dan perawatan ditanggung oleh penderita atau keluarga, pelayanan dan perawatan penderita rawat inap dikenakan biaya jasa dokter, jasa pemeriksaansud: alat alat kesehatan habis pakai dan obat obatan tertentu yang disediakan oleh rsud dibayar sesuai standar harga obat obatan yang ditetapkan pemerintah daerah: pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarga atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan oleh direktur, hari keluar dari perawatan setelah jam wib dihitung penuh. pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan igd yang memerlukan observasi pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang sama besarnya dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis yang diberikan pada pasien rawat inap kelas ii. untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan luar rsud, biaya pemeriksaan merupakan biaya terpisah. semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan. ketentuan ketentuan lebih lanjut yang menyangkut tata cara dan mekanisme pengelolaan rsud ditetapkan oleh direktur sedangkan puskesmas dan puskesmas pembantu ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan. ketentuan ketentuan lebih lanjut yang menyangkut tata cara dan mekanisme pengelolaan ambulance ditetapkan oleh direktur untuk ambulance yang berada pada rsud dan kepala dinas kesehatan untuk ambulance yang berada pada puskesmas atau puskesmas pembantini disetor kas daerah bab wilayah pemungutan retribusi dipungut diwilayah kabupaten asaistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan skr, skrk, skrdkbt, std, keputusan pembetulan,menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku. bab x. dalam halsistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatanii penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungilainnyatik tersebut meminta bantuan tenaga ahli dalam"e" memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerahsistem| my. doi lembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatlayanan kesehatan pada pemerintah kabupaten asahan membran daerah tahun nomorembaran daerah ld. retribusi pelayanan kesehatan lampiran peraturan daerah kabupaten asahan nomor tahun tanggal november retribusi pelayanan kesehatan untuk puskesmas dan pustu puskesmas pelayanan la(rawatjalan lho poliklinik umum gigi kunjungan tindakan poliklinik umum' spe 000i refraksikacamata ' perpasien ekstraksi benda asing peri tindakan ekstraksi benda asing tht peri tindakan 4d. bilas serum omp peri tindakan eksplorasi ektirpasi benda asing peri tindakan tindik ii. peri tindakan ekstraksi kuku peri tindakan settings d5 jahitan perpasien heating5 jahitantiapjahitanditambah perpasien tindakanmediktanpajahitan o0o| perpasien kumbahlambung perpasien pasanginfus perpasien pasang kateter perpasien pasang spark ' perpasien pasang ngt perpasien ganti verbal perpasien sirkumsisi perpasien oxlnsisi oo. perpasien angkat corpus lineup s000| perpasien pasang perpasien tindakan poliklinik gigi loo lho ohh pencabutan gigi tanpa suntikan) peri tindakan pencabutan gigi dengan suntikan peri tindakan pencabutan gigidengan fraktur radix o | peri tindakan 4d. insist abses gigi oo peri tindakan penambahan sementara peri tindakan penambalanpermanen peri tindakan pembersihan karang gigir regio peri tindakan grindingper regio peri tindakan ||. perawatangingiviis peri tindakan pengambilantumorjinakpadagingiva lol. operasi kecil) peri tindakan ool b.|rawatinap loo 00th puskesmas dengantempattidurtanpamakan perhari pasien tindakan rawat inp klima perpasien pasang infus transfusi perpasien ||. vena sectio perpasien resusitasi perpasien isap lendir perpasien maag slang s000| perpasien ganti verbal perpasien bh. persalinan loo lho ohh persalinan normal ' perpasien persalinantidak normal ' perpasien dengan heating perpasien solo oo. penunjang diagnostik lol ohh laboratorium sederhana oto. pemeriksaan darah ooh ae, ara tell)mbuangan limbah cair dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati asahan, menimbang bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang izin pembuangan limbah cair sudah tidak sesuai lagi baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun dari segi perkembangan perekonomian pada saat ini, bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari izin pembuangan limbah cair, perlu membentuk peraturan daerah yang bariskusi my. doi 20081ld. retribusi izin limbah caimbuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair sumber air yang disediakan pemerintah daerah atau sumber air yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah. retribusi izin adalah biaya pemberian izin atas pembuangan limbah cairan dalam sumber air dan tanah dalam jumlah atau kandungan mutu air dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas: diskusi my. doi 20081ld. retribusi izin limbah cair bab xxvi ketentuan peralihan izin limbah cair yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. bab xizin pembuangan limbah cair20081ld. retribusi izin limbah cairlaut dan saluran pembuangan,tata cara pemberian izin setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembuangan limbah cair sumber air yang disediakan oleh pemerintah daerah atau dibawah pengawasan pemerintah daerahukum mengajukan permohonan tertulis kepada bupati. tata cara mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. permohonan sebagaimana dimaksud dalameraca air, b.rekaman hasil analisa:jika terjadi pencemaran terhadap sumber air akibat pembuangan limbah cairsetiap pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu denganini meliputi: tersedianya sarana dan prasarana pengolahan ipar):: melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang, dibuat secara rutin dalam setiap bulan kepada bupati melalui instansi pengawas: tidak melakukan proses pengenceran. diskusi my. doi 20081ld. retribusi izin limbah cair untuk memproses permohonan izin pembuangan limbah cair diperlukan adanya saran teknis davis teknis dari tim peneliti. susunan keanggotaan tim peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam keputusan kepala daerah. tata cara dan mekanisme penerbitan saran teknis atau davis teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat lambatnya (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.zin izin pembuangan limbah cair berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan. izin pembuangan limbah cair wajib didaftar ulang setiap (lima) tahun selambat lambatnya (satu) bulan sebelum tanggal penerbitan izin. izin tidak berlaku apabila berakhirnya kegiatan: pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang: pencabutan izin: bab pencabutan izin pencabutan izin dilaksanakan apabiladaerah ini cc. izin dipindah tanganan tanpa persetujuan kepala daerah. pencabutan izatu) bulan. apabila peringatan dimaksud dalam ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk waktu (tiga puluh) hari. apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ini tidak diindahkan maka izin dicabut. diskusi my. doi 20081ld. retribusi izin limbah cair izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal: perolehan izpenggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari golongan ii, iii golongan bawah m bulan. golongan iii: s d m? bulan. golongan s d m' bulan. golongan atas m bulan. bab vii nama, subyek dan obyek dengan nama retribusi izin pembuangan limbah cair dipungut retribusi. subjek izin pembuangan limbah cair adalah setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah cair pada tempat yang disediakan pemerintah atau pada sumber air yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah setelah terlebih dahulu melalui proses pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu. obyek izin adalah limbah cair yang berasal dari pembuangan limbah industri, rumah sakit, hotel dan perumahan. dikecualikan dari objek retribusi adalah limbah cair rumah tangga. limbah cair yang dikelola oleh pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah. bab viii golongan retribusi retribusi izin pembuangan limbah cairggolongan pembuangan limbah capembuangan limbah cairpembuangan limbah cair adalah usaha golongan sebesar rp. usaha golongan iii sebesar rp. usaha golongan sebesar rp. usaha golongan sebesar rp. retribusi daftar ulang ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada bab xii wilayah pemungutan retribusi dipungut dalam wilaypembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin tanggungjawab kepala daerahjuga dilakukan oleh pejabatdapat dipertanggungjawabkan. diskusi my. doi 20081ld. retribusi izin limbah cairetribusi izin tempat usaha yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten asahan tahun nomor tidak dapat berjalan dengan efektif dan belum memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf atas, perlu ditskusi my. doi ld. 20081ld. surat izin tempat usahald. 20081ld. surat izin tempat usahreklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati asahan, menimbang bahwalu dilakukan penyesuaian tarif pajak reklame dalam kabupaten asahan,pandang perlu melakukkabupaten asahandaerahajak reklame selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerahdan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabxvi ketentuan pidana wajib pajak yang tidak menyampaikan sporobjek pajak reklame, mengisi dengan tidak pidana.agar keterangannya atau laporannya,elreklame kabupatenbiaya pembelian bahan, pembuatan konstruksi, instalasi listrik, biaya perakitan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung terpasang, dipancarkan, diperagakan, ditayangkanekonomi yang ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut corak danilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah. reklame papan bill board neon box adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, besidalam ruangan tertutup ataupun terbukzin reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari atas izin tetap dan izin terbatas. pemegang izin adalah setiap orang badan hukum yang diberi surat izin oleh kepala daerah atau pejabatperhitungan dan pembayaran atau penyetoran pajak reklamebaliho neon box megaton videotron led, reklame kain. reklame melekat (common amina aa. reklame peragaan papan merk toko usaha perorangan dengan menggunakan memperkenalkan produk merk tertentu pajak dan perhitunganberdasarkan besarnya biaya pemasangan, besarnya biaya pemeliharaan, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi,dinilai sewa reklame untuk dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategi lokasi dan jenisnya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. tata cara. tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (lima belasmasangan reklame yang dipasang dalam ruangan tertutup yang selalu dikunjungi masyarakat umum, atau dalam arena gedung dikenakan dari ketentuan tarif yang berlaku. bab wilayah pemungutan pajak terutang dipungut yang pemasangannya dilakukan dalam wilayah kabupaten asahanpemasangan reklame. saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau terbitnya surat ketetapan pajak daerah skpd) bab surat pemberitahuan objek pajak reklame setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan objek pajak reklame spor),kepala daerah. spor sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, selambat lambatnya (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. bab vii tata cara perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan spor sebagaimana dimaksud dalam kepala daerah atau pejabat menetapkan pajak berhutang dengan menerbitkan skpdcommon aminaorbab viii tata cara pembayaran pembayaran pajak dilaksanakan kas daerah melalui bendaharawan penerima dinas pendapatan keuangan dan asset kabupaten asahan atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam sporpajak yang berhutang dilunasi selambat lambatnya (satu) bulan sejak diterbitkannya skpd, skpd, skpdkbt, std keputusan pembetulan, keputusan keberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak berhutang yang harus dibayar bertambulannya, skpd, skpdkbt, skpd, skpd,,, besarnya kelebihan pembayaran pajak: alasan yang jelas. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk,common deerikananperizinan usaha perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun perkembangan struktur dan besarnya tarif retribusizinaistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikadan lain lain: peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: per. men tentang usaha perikanan tangkap,perizinausaha perikanan adalah semuaorangan maupun korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha perikanan baik budidaya ikan atau perikanan tangkaistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan selambat lambatnya dalam jangka waktu (dua) tahun sejak sup diterbitkan, orang atau badan hukum wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam sup. apabila dalam jangka waktu (dua) tahun, orang atau badan hukum hanya merealisasikan sebagian dari alokasi dalam sup sebagaimana dimaksud pada pemberi izin mengubah alokasi dalam sup sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan. apabila dalam jangka waktu (dua) tahun orang atau badan hukum sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam sup, maka pemberi izin mencabut sup sama sekali. sisi bagi kapal penangkap ikan berlaku selama (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alatpadaiki bagi usaha penangkapan ikan perikanan tangkap berlaku selama (tiga) tahunsikipenangkapannya,permohonan perpanjangan sisi dan siki penangkapan ikan perikanan tangkap wajib dilengkapi dengan foto copy sisi dan siki yang akan diperpanjang, rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang. selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam dan sisi dan siki usaha penangkapan ikan perikanan tangkap dinyatakan tidak berlaku karena diserahkan kembali kepada pemberi izin: perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya:si dan atau siki usaha penangkapan ikan perikanan tangkap hilang atau rusak, perusahaan wajib segera mengajukan permohonan penggantian sisi dan atau!asli sisi dan atau siki yang rusak. sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan bab vii pengecualian kewajiban memiliki izin usaha perikanan bagian pertama usaha pembudidayaan ikan kewajiban memiliki sup usaha pembudidayaan ikansebagai berikut usaha pembudidayaan ikan air tawar pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektar, pembebas3, keramba jaring apung tidak lebih dari (empat) unit dengan ketentuan unit 4x (7x7x2, m3, keramba tidak lebih dari (lima puluh) unit dengan ketentuan unit x2xx1, m3: usaha pembudidayaan ikan air payau pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektar pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari (lima) hektar usaha pembudidayaan ikan laut pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektar pembesaran a). kerapu lainnya dengan menggunkan tidak lebih dari (empat: b)m?, sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan long line tidak lebih dari (dua) unit dengan ketentuan unit berukuran (satu) hektar c) d). kerang hijau dengan menggunakan rakit apung unit dengan ketentuan unit m?: rakit acap unit dengan ketentuan unit long line unit ukuran meter e). alone dengan menggunakan kurungan pagar (popculture) unit dengan ketentuan unit x2x0, keramba jaring apung mm) unit dengan ketentuan berukuran 1x1 m3: pemudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas yang bertanggung jawab bidang perikanan daerah. pemudi daya ikan kecil yang telah melakukan pendaftaran, diberi tanda pendaftaran usaha pembudidayaan ikan tapi), tanpa dikenakan biaya. tapi dipergunakan dalam rangka keperluan statistik pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. bagian kedua usaha penangkapan ikan perikanan tangkap kewajiban memiliki izin untuk usaha penangkapan ikan perikanan tangkap dikecualikan bagi kegiatan usaha bidangtidak lebih dari gt. kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada wajib didaftarkan kepada dinas yang bertanggung jawab bidang perikanan daerah. bab viii sanksi setiap orang yang melakukan usaha perikanan baik usaha pembudidayaan ikan maupun usaha penangkapan ikan perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap, pembekuan, atau pencabutan sup, sisi dan atau siki. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali berturut turut,masing masing dalam tentang waktu (satu) bulan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk,: dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan sup, sisi dan atau siki selama (satu) bulan, apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalm huruf tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan sup, sisi dan atau siki. sanksi pidancabutan izin bagian pertama usaha pembudidayaan ikan sup usaha pembudidayaan ikan dapat dicabut bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila orang yang melakukan kegiatan usaha usaha pembudidayaan ikan dapat dicabut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut,dan sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan bagian kedua usaha penangkapan ikan perikanan tangkap sup usaha penangkapan ikan perikanan tangkap dapat dicabut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sisi usaha penangkapan ikan perikanan tangkapsup: terbukti memindah tanganan atau memperkuat belikan sisiselama (satu) tahun sejak sisi dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan membawa ikan luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah. siki usaha penangkapan ikan perikanan tangkap dapat dicabut oleh bupati atau pejabat yang ditunjukerbukti memindah tanganan atau memperkuat belikan siki: sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan selama (satu) tahun sejak siki dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan, sup yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi supii.: atau membawa ikan luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah. dalam hal sup, sisi, dan siki usaha pembudidayaan ikan dan atau usaha penangkapan ikan dicabut oleh pemberi izin, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada pemberi izin disertai dengan alasan. bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak menerima suratdimaksud. dalam hal surat permohonan keberatan disetujui, bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, maka pemohon keberatan dianggap disetujui, dan pemberi izin harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka yang ditetapkansup, sisi dan atau siki usaha pembudidayaan ikan dan atau usaha penangkapan ikan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha perikananerikanan. subjek retribusi adalah setiap orang yang menikmatiisistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan bab xiiusaha perikanan. bab xiiibab xiv struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi sup dan daftar ulang adalah sup usaha pembudidayaan ikan sebesar rp. , izin sup usaha penangkapan ikan perikanan tangkap sebesar rp. izin tarif retribusi sisi dan siki usaha pembudidayaan ikan dan atau usaha penangkapan ikan adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis seine net sebesar. rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pukat ikan fish net), sebesar. rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis derek derrick), sebesar rp. izin, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pukat udang shrimp trawler), sebesar rp. izin, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis kuat cincin purse seine), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis jaring insang gill net), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis payang, sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis buke ami, sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis rawai tuna tuna long line), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis hate pool and line), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pancing pawai dasar, sebesar rp. izin: sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan il. kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pancing cumi squid bigger), sebesar rp. izin, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pancing ulur hand line), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis alat bantu bubu, sebesar rp. izin, oo. kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis jaring angkat lift net), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis set net, sebesar rp. izin, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis travel net, sebesar rp. izin, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis cangkang dodol danish seine), sebesar rp. izin: kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis termal sero, sebesar rp. izin. sup usaha pembudidayaan ikan dan usaha penangkapan ikan wajib didaftar ulang setiap (lima) tahun sekali selambat lambatnya setiap tanggal penerbitan sup. bab wilayah pemungutan pemungutan retribusi dilakukan wilayah kabupaten asahan. bab xvi tata cara pemungutan pemungutan retribusi izin usaha perikanan dilakukan pada waktu penyerahan sup, sisi dan atau siki pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. pemungutan retribusi tersebut dilakukan oleh kepala daerahmbayaran pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai lunas: pembayaran retribusi dilakukan kas daerah melalui pembantu pemegang kas khusus pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten asahan. sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanandisampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang, pembayaran retribusi terutang lewat dari jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditentukan pada dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua keseratus) setiap bulan dan berlaku selama (dua) bulankadaluarsautangsistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan bab xxii penyidikan selain penyidik umum yang bertugas mendidik tindak pidana, penyidik pegawai negeri sipil ppn)izin usaha perikanan yang telah terbit sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dan belum habis masa berlakunyakepala daerah. sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan usaha diistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikananperizinan usaha perikankegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberkegiatan usaha perikanan kegiatan usaha perikanan meliputi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan, usaha perikanan bidang penangkapan ikan perikanan tangkap: bab iii usaha perikanan bagian pertama pembudidayaan ikan usaha dibidang pembudidayaan ikistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan kegiatan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, pembudidayaan ikan air payau, cc. pembudidayaan ikan air laut: usaha. usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran, dan atau pemanenan ikan. usahambudidayaan ikan dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.mbudidayaan ikan secara terpadu dilakukan sebagai berikut, dan tahap pemasaran. bagian kedua usaha perikanan bidang penangkapan ikan perikanan tangkap kegiatan usaha penangkapan ikan perikanan tangkap meliputi jenis kegiatan penangkapan ikan, penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan, cc. pengangkutan ikan. bab jenis perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dan usaha penangkapan ikan perikanan tangkap jenis perizinan usaha perikanan bidang usaha pembudidayaan ikan meliputi surat izin usaha perikanan sup) bidang pembudidayaan ikan: surat izin usaha pengangkut ikan siki) bidang pembudidayaan ikan,sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan setiap orang yang melakukan usaha bidang pembudidayaan ikan wilayah pengelolaan perikanan daerahbidang pembudidayaan ikan berlaku untuk usaha bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu. dalam sup bidang pembudidayaan ikan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan. usaha bidang pembudidayaan ikan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan atau ikan hasil pembudidayaan. kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada meliputi kapal ukuran sampai dengan gt. setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi siki bidang pembudidayaan ikan. jenis perizinan usaha perikanan bidang usaha penangkapan ikan perikanan tangkap meliputi surat izin usaha perikanan sup) bidang usaha penangkapan ikan perikanan tangkap, surat izin penangkapan ikan sisi) bidang usaha penangkapan ikan perikanan tangkap, surat izin usaha pengangkut ikan siki) bidang usaha penangkapan ikan perikanan tangkap. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bidang penangkapan ikan perikanan tangkap wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki sup bidang penangkapan ikan perikanan tangkap. setiap orang yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi sisi untuk setiap kapal yang digunakan. setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pengangkutan ikan wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi siki untuk setiap kapal yang digunakan. bab tata cara dan syarat syarat penerbitan perizinan bagian pertama tata cara dan syarat syarat sup dan siki usaha pembudidayaan ikan untuk memperoleh sup usaha,: surat keterangan domisili perusahaan koperasi: foto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan koperasi, pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan koperasi sebanyak (empat) lembar ukuran cm, analisarencana usaha yang diajukan sudah layak (feasible), pemohon telah membayar retribusi sup. untuk memperoleh sikiksurat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola, foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan: foto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal:pemohon telah membayar retribusi siki. bagian kedua tata cara dan syarat syarat sup, sisi dan siki usaha penangkapan ikan perikanan tangkap untuk memperoleh supusahausaha penangkapan ikan perikanan tangkap yang telah disyahkan oleh instansi yang bertanggung jawab bidang badan hukum koperasi,s:isklfoto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapalsistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen, pemohon telah membayar retribusi siki. bab masa berlaku, perpanjangan, dan perubahan atau penggantian perizinan bagian pertama usaha pembudidayaan ikan sup : perusahaan bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit, perusahaan tujukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling cepat (enam) bulan sejak sup diperoleh. berdasarkan sup perubahan sebagaimana dimaksud padastem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanan siki bagi kapal perikanann perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin,oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk,apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pemohon telah membayar retribusi sikiselain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam siki dinyatakan tidak berlaku karena diserahkan kembali kepada pemberi izin, perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya,kiiki yang rusak. bagian kedua usaha penangkapan ikan perikanan tangkap sup bidang penangkapan ikan bagi perusahaan perikanan berlaku selam perusahaan masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan atau pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam sup. sistem| doi ld. 20081ld. perizinan usaha perikanpenangkaran sarang burung waletuntuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkunganpengusahakabupaten asahan nomor tahun tentang izin dan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet,izin penangkaran sarang burung walediskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walepenangkarsahiskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walet bab xxviiimaka peraturan daerah nomor tahun tentang izin dan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kabupatendoi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walethi, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial. penangkaran sarang burung walet adalah rangkaian penangkaran sarangburung walet adalah satwa yang termasuk marga collocelia yaitu collocelia fuchsia haga, collocelia marina, collocelia esculenta dan collocelia inchkepenangkaran sarang burung walet setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkaran burung walet luar habitat alami wajib memperoleh izin penangkaran sarang burung walet dari kepala daerah. izin sebagaimana dimaksud pada adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah untuk setiap bangunan lokasi yang akan, sedang atau telah diperuntukkan sebagai usaha penangkaran sarang burung wallet. izin penangkaran sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal diskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walet dengan ketentuan lebar (sama dengan atau lebih kecil) (empat) meter dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten asahan tentang rencana umum tata ruang. bab iii ciri ciri atau tanda tanda bangunan ruangan peruntukan ciri ciri atau tanda tanda bangunan ruangan yang diperuntukkan untuk usaha penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut bangunan bertingkat: bangunan dibuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa: lantai dinding bangunan dibuat lobang sebagai tempat keluar masuk burung walet. ruangan bagian atas dibuat rintangan atau berbentuk rak dari kayu alumunium untuk tempat bersarang walet, tanda tanda lain yang diperbuat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainnya burung walet bab persyaratan dan prosedur izin untuk memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet harus memenuhi persyaratan izin sebagai berikut: foto copy ktp pemohon, pas photo pemohon: rekomendasi camat, foto copy imb: foto copy izin izin gangguan): identitas penanggung jawab usaha apabila pemohon bertempat tinggal luar kisaran, data jelas tentang luas ruangan bangunan dan ketinggian bangunan yang diperuntukkan penangkaran sarang burung walet. untuk memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah diatas kertas bermeterai secukupnya. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada sebelum proses penerbitan izin, maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus meninjau lokasi peruntukan untuk study kelayakan. izin hanya dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan, keindahan dan kenyamanan maupun lingkungan hidup. diskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walet bab ketentuan perizinan ketentuan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet daerah secara lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab perubahan pengalihan izin setiap kegiatan memperluas bangunan peruntukan usaha penangkaran sarang burung walet terlebih dahulu harus mendapat izin dari kepala daerah. setiap pemindahtanganan pengalihan izin kepada pihak lain harus mendapat izin dari kepala daerah. tata cara dan mekanisme pemindahtanganan pengalihan izin akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah. bab vii pencabutan dan atau pembatalan izin kepala daerah dapat mencabut dan atau membatalkan izin yang diterbitkan apabila mengganggu ketertiban umum, keamanan, kenyamanan lingkungan dan kesehatan lingkungan masyarakat, pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku: lebih dari (enam) bulan izin tidak dipergunakan dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada kepala daerah, memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan kepala daerah: tidak melakukan daftar ulang izin,untuk menindaklanjuti ketentuan huruf s d kepala daerah dapat melakukan penyegelan. ketentuan tentang tata cara dan mekanisme pencabutan izin akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah. bab masa berlaku izin izin usaha penangkaran sarang burung walet berlaku selama usaha masih berlangsung. dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, izin usaha penangkaran sarang burung walet. diskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walet bab nama, objek dan subjek dengan nama retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet dipungut biaya atas penerbitan izin usaha sarang burung walet. objek retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin usaha penangkaran sarang burung walet dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha penangkaran sarang burung walet. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet. bab golongan retribusi retribusi izin usaha penangkaran sarang burung waletalam retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet diukur berdasarkan luas bangunan lokasi yang diperuntukan sebagai usaha penangkaran sarang burung waletidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran pemberian izin, seperti biaya blank, cetak, biaya survey, biaya penelitian, biaya pengawasan dan pengawasan serta pengendalian dampak eksternalitas dari kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet, bab xiv tarif retribusi tarif retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet dan daftar ulang ditetapkan sebesar rp. (lima belas juta rupiah) untuk setiap izin. seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada disetor sepenuhnya kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. bab wilayah pemungutan retribusi izin penangkaran sarang burung walet dipungut seluruh daerah. diskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung waletvxdiskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung walet pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunaixdiskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung waletxiii tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan ddiskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung waletvvii ketentuan peralihan izin penangkaran sarang burung waletdiskusi doi ld. 20081ld. retribusi izin sarang burung waleariwisatausaha pariwisata perlu diatur perizinannya sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan usaha pariwisata baik dari segi ekonomi, profesionalisme dan kebudayaan bangsa sehingga usaha pariwisata terselenggara secara berkesinambungan sekaligus untuk perlindungan terhadap kepentingan umum atas kegiatan usaha pariwisata dan dampak eksternalitasnyaariwisatausaha pariwisatistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisat pos dan telekomunikasi nomor km. pw. mpt tentang peraturan usaha pondok wisata,usaha pariwisata bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata bab viii struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi izin usaha pariwisata dan daftar ulang adalah sebagai berikut rumah makan restoran rp. izin kafetaria rp. izin jasa boga rp. izin hotel bintang izin bintang rp. izin bintang izin bintang rp. izin bintang rp. izin melati izin melati rp. izin melati rp. izin penginapan remaja rp. izin pondok wisata izin gedung pertemuan izin diskotik izin karaoke rp. izin panti mandi uap rp. izin rumah milliar klasifikasi kecil s d meja) izin klasifikasi sedang s d meja) izin klasifikasi besar meja keatas) izin bioskop rp. izin bowling rp. izin padang golf izin kolam renang rp. izin kolam pancing rp. izin pusat kebugaran , izin gelanggang permainan ketangkasan rp. izin video game klasifikasi kecil s d set) lain klasifikasi sedang s d set) izin klasifikasi besar set keatas) izin mobil mini bermotor jenis klasifikasi tarif klasifikasi kecil s d unit) lain klasifikasi sedang s d unit) izin klasifikasi besar unit keatas) izin sepeda mini motor klasifikasi kecil s d unit) izin klasifikasi sedang s d unit) izin klasifikasi besar unit keatas) izin komedi putarapi minigantungobjek wisata rp. izin taman rekreasi izin biro perjalanan rp. izin cabang biro perjalanan izin konsultan rp. izin pramuwisata rp. izin pasar malam rp. izin pameran promosi rp. izin atraksi wisata: sirkus rp. izin balap motor rp. izin impresario pertunjukan musik: artis nasional rp. izin artis propinsi rp. izin artis lokal rp. izin sanggar seni dan budaya: sanggar tari rp. izin keyboard rp. izin kuda lumping rp. izin barongsai rp. izin orkestra rp. izin band rp. izin wayang rp. izin ludruk rp. izin debut rp. izin seni bela diri rp. izin bab wilayah pemungutan retribusi dipungut dalam sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisatasistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisataxsistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisatamy. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata bab xxii ketentuan peralihan izin usaha pariwisataariwisatapariwisataselanjutnya disebut dengan izin pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha pariwisata yang diberikan oleh pemerintah kabupaten asahan setelah memenuhi syarat syarat perizinan yang ditetapkan. retribusi izin usaha pariwisataariwisata. objek wisata adalah suatupenginapan remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial (tidak mengutamakan laba) tetapi lebih diarahkan bagi pembinaan remajasistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata atraksi wisata adalah suatu pertunjukan kesenian, olah raga, pameran promosi dan bazar ditempat tertutup atau tempat terbuka yang bersifat temporer dan komersilkolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenisadang golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf satu kawasan tertentu sebagai usaha komersial dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta jasa jasa lainnyacara bermain anak anak sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnyalainnyadengan memakai alat elektronik dan melakukan ketangkasan, video game, rental game dan sejenisnya.komersial dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya. rumah billiards adalah suatu usaha dan fasilitas untuk olah raga billiards sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya. kafetaria adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup yang dan menyediakan pelayanan makan dan minum serta prajuritlantai dan menyediakan jasa lainnya dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman. karaoke adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan mengunakan alat elektronik dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minumanlainnya untuk umum tempat usahanyabahagian dari tempat tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian. jasa boga (katering) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan minuman yang melayani melalui pesanan. sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata sanggar seni tari adalah suatu tempat yang diperuntukkan baik sementara maupun secara terus menerus dimana dilaksanakan kegiatan pekerjaan seni tari baik komersil maupun tradisional. pusat kebugaran (fitness centre) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya melakukan senam kebugaran yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan untuk itu. pasar malam adalah suatu usaha komersial yang melakukan kegiatan hiburan malam ditempat terbuka dan tempat bermain dan ketangkasan dalam waktu dan tempat tertentu. biro perjalanan wisata bpw) adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam dan atau luar negeri. cabang biro perjalanan wisata adalahidalam menjual atau mengurus untuk melakukan perjalanan wisata impresario adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya pengurusan, penyelenggaraan pertunjukan dibidang seni dan olah raga tempat tertentu dengan mengutip bayaran. pramuwisata adalah seorang yang profesinya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk serta membantu segala sesuai yang diperlukan oleh wisatawan selama dalam kunjungannyatempat usahanya. konsultan pariwisata adalah suatu usaha yang bergerak bidang jasa pariwisata dalam memberikan konsultasi berupa saran, pendapat untuk penyelesaian masalah masalah yang timbul mengenai kepariwisataan. gedung balai pertemuan komersial adalah suatu tempat tertutup atau terbuka yang diperuntukkan untuk melakukan suatu kegiatan atau tempat acara rapat, pesta adat, pertunjukan dan lainnya dengsistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisat bab ketentuan perizinan bagian pertama izin usaha pariwisata setiap orang dan atau badan yang akan atau telah menyelengarakan kegiatan usaha pariwisata daerah wajib memiliki izin usaha pariwisata dari kepala daerah. jenis iup sebagai berikut: rumah makan restoran kafetaria jasa boga hotel penginapan remaja pondok wisata gedung pertemuan perkemahan diskotik karaoke panti mandi uap rumah milliar bioskop bowling padang golf kolam renang sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata kolam pancing pusat kebugaran gelanggang permainan ketangkasan objek wisata taman rekreasi biro perjalanan cabang biro perjalanan konsultan pariwisata pramuwisata pasar malam pameran promosi atraksi wisata: impresario sanggar seni jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan. bagian kedua syarat syarat dan tata cara penerbitan izin syarat syarat umum memperoleh izin usaha pariwisata memiliki akte pendirian perusahaan bagi badan usaha: memiliki kantor lokasi yang jelas: memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman bidang usahanya, tersedianya modal yang cukup untuk menjalankan usaha. usaha pariwisata yang memilki lebih dari (satu) jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam (satu) izin. syarat syarat khusus yang dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. untuk memperoleh izin usaha pariwisata, yang berkepentingan pimpinan perusahaan penanggung jawab pengelola) mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada kepala daerah dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik menyertakan salinan imb, izin lokasi, izin gangguan ho). bagi usaha yang wajib amdal agar melampirkan penyusunan studi amdal dan bagi usaha yang tidak wajib amdal dipersyaratkan penyusunan ukl dan upl. dalam rangka proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada oleh kepala daerah atau pejabat tim terpadu yang ditunjuk melakukan peninjauan dan penelitian lokasi peruntukan untuk studi kelayakan. sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata tata cara dan proses peninjauan penelitian sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. izin usaha pariwisata hanya dapat diberikan kepada orang atau badan. bagian ketiga pengalihan izin usaha pariwisata pengalihan atau pemindahtanganan izin usaha pariwisata kepada pihak lain baik karena penggantian nama merepemindahan letak atau lokasianperaturan kepala daerah. bagian keempat kewajiban dan larangan pemegang izin usaha pariwisata berkewajiban sebagai berikut: melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan:. mentaati perjanjian kerja dengan karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan, kebersihan, kesejukan dan kesejahteraan karyawan: meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha dan menjaga memelihara ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kebersihan, kesejukan dan lingkungan hidup, mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku atas usaha yang dijalankan, meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja,: menjamin tetap terpenuhinya syarat syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan: memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya: menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh pejabat atau instansi yang ditunjuk, sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisatakepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene: menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha setahun sekali kepada pemerintah kabupaten. pemegang izin usaha pariwisata atau pengusaha pengelola pimpinan usaha dilarang menyediakan tempat untuk kegiatan melakukan perjudian, obat obat terlarang dan barang barang lainnya yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tidak diperbolehkan diperdagangkan. menyediakan sarana prostitusi, mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam izin usaha, memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu. menerima pengunjung dibawah umur (untuk jenis usaha tertentu): bagian kelima jangka waktu izin dan daftar ulang izin usaha pariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan. dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin wajib didaftar ulang setiap (lima) tahun selambat lambatnya pada tanggal dan bulan penerbitan izin bagian keenam pencabutan izin izin usaha pariwisata yang telah diberikan kepala daerah dapat dicabut apabila diperoleh secara tidak sah: tidak memenuhi dan atau melanggar kewajiban dan atau larangan sesuai peraturan daerah ini maupun peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya, cc. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. tidak melaksanakan pendaftaran ulang izin lebih dari (lima) tahun, melakukan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha dan penggantian merk nama usaha tanpa persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, pemindahan letak atau lokasi tanpa persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, pemerintah daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan sarana umum. terhadap pencabutan pembatalan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, pemegang izin pariwisatasistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisata bab iii pembinaan dan pengawasan kepala daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha pariwisata yang telah dikeluarkan. dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ini, kepala daerah atau instansi yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan, penelitian dan peninjauan lapangan secara berkala. tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daeraherian izin dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha bidang usaha pariwisatadan klasifikasi usaha pariwisata. bab viiizin usaha parisistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha pariwisatdibidang kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati asahan, menimbang bahwa untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yaitu kepastian hukum bagi penyelenggara sarana kesehatan serta jaminan dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa kesehatan, setiap usaha dibidang kesehatan harus memilki izin dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha kesehatandibidang kesehatkesehatistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatkesehatan men. kes per iv tentang persyaratan kesehatan restoran. peraturan menteri kesehatan men. kes per tentang syarat syarat pengawasan kualitas airdiadalah dinas kesehatan kabupaten asahan. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatansistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatansistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatdoi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatan bab xx dan wajib menyesuaikan izin sesuai peraturan daerah ini setelah berakhir masaizinan dibidang kesehatretribusi perizinan dibidang kesehatanarana kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan seperti balai pengobatan, rumah sakit umum swasta, rumah sakit khusus, praktek dokter umum spesialis dokter gigi, praktek bidan, toko obat, apotik, pedagang farmasi dan bahan obatperizinan bagian pertama izin dan jenis izin setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala daerah. perizinan dibidang kesehatan terdiri atas izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan surat keterangan rekomendasi yang setara izin. jenis izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatan izin toko obat pedagang eceran obat: izin balai pengobatan swasta, izin klinik: izin rumah sakit bersalin: izin rekomendasi rumah sakit, izin optikal, izin praktek perorangan dokter umum dokter spesialis dokter gigi: izin praktek berkelompok dokter umum dokter spesialis dokter gigi: izin praktek bidan: izin praktek perawat, izin apotik: il. izin tukang gigi, izin pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif, izin panti pijat tradisional: oo. izin salon kecantikan: izin kerja perawat: izin apoteker pengganti: izin apoteker pendamping asisten apoteker, izin laboratorium kesehatan, jenis surat keterangan rekomendasi terdiri dari: sertifikat penyuluhan bagian perusahaan makanan, industri rumah tangga, rekomendasi laik sehat lingkungan kerja. bagian kedua tata cara memperoleh dan persyaratan memperoleh izin akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. izin diberikan atas nama pemohon. izin baru diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi kas daerah. apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma norma sosial yang berlaku. dalam surat izin dimuat ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. clbmimu dog ris rem pun kerta bagian ketiga prosedur penerbitan izin kepala daerah atau pejabat instansi yang ditunjuk sebelum proses penerbitan izin terlebih dahulu melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian sebagai studi kelayakan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. dalam melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian, instansi yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan berupa pemegang izin dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal: pemegang izin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pembekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat: cc. pemegang izin melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya terhadap kesehatan. pemegang izin memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan, pemegang izin meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. pengalihan atau pemindah tanganan izin kepada pihak lain apabila akan dilakukan penggantian nama merkeputusan kepala daerah. bagian keempat masa berlaku masa berlaku izin ditentukan berdasarkan jenis izin yang diberikan sesuai peraturan perundang undangan. izin kesehatan yang masa berlakunya selama usaha berjalan wajib melakukan daftar ulang izin setiap (lima) tahun selambat lambatnya setiap tanggal dan bulan penerbitan izin. izin tidak berlaku apabila masa berlaku izin habis, dicabut, bagian kelima pencabutan izin perizinan dibidang kesehatan yang telah diterbitkan diberikan kepala daerah dapat dicabut apabila terjadi perubahan tanpa mendapat persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. izin tidak dipergunakan lebih dari (enam) bulan setelah penerbitan: sistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatan pemindahan letak atau lokasi tanpa mendapat persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. terhadap pencabutan izin dan surat keterangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, pemegang izinbagian keenam pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepala daerah atau instansi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penelitian secara berkala setiap (tiga) bulan dan selambat lambatnya (enam) bulan sekali setiap tahun. tata cara pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. bab iii. objek retribusi adalah pemberian perizinan dibidang kesehatan. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana dibidang kesehatan. babatau surat keterangan rekomendasi yang diterbitkan dikeluarkan. babperizinan kesehatsistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatanpengawasan dan pelaporan. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi untuk izin penyelenggaraan sarana kesehatan izin toko obat pedagang tahun eceran obat izin balai pengobatan tahun izin klinik tahun izin rumah bersalin tahun izin mendirikan rumah sakit tahun swasta izin optikal tahun izin praktek dokter tahun umum gigi izin praktek dokter spesialis tahun izin praktek berkelompok tahun dr. umum drg. izin praktek berkelompok idr. tahun spesialis izin praktek perawat tahun berkelompok izin praktek bidan tahun izin praktek perawat sip) tahun izin apotik selama menjalankan kegiatan izin tukang gigi tahun izin pengobatan tradisional tahun dan pengobatan alternatif: izin panti pijat tradisional, selama menjalankan kegiatan izin salon selama menjalankan kegiatan izin apoteker pengganti tahun izin kerja perawat asisten tahun apoteker apoteker selama masih memenuhi persyaratan izin laboratorium kesehatan tahun sistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatan besar tarif retribusi untuk penerbitan surat keterangan rekomendasi: jenis retribusi perizinan tarif rp) masa berlaku sertifikat pangan industri selama menjalankan rumah tangga kegiatan rekomendasi laboratorium kesehatan rekomendasi rekomendasi pemeriksaan air rekomendasi pemeriksaan pkp bagi pegawai golongan iii keatas pemeriksaan wilayah asahan. seluruh pendapatan dari retribusi disetor kas daerah. bab viii wilayah pemungutan retribusi perizinan dibidang kesehatan dipungut dalam daerah kabupaten asahsistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatanistem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatanstem| doi ld. 20081ld. retribusi perizinan dibidang kesehatangkutan umumbidang angkutan umum merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kotaperaturan daerah nomor tahun tentang izin usaha angkutan angkutan umumkembali peraturan daerah tentang izin usaha angkutim dan prosedur administrasiusaha angkutan umum. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: sistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umum bab xxibab xxralihan izin usaha angkutan umum yangsistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umum bab xperaturan daerah kabupaten asahan nomor tahun tentang izin usaha angkutan kenderaan umum' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umumperhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten asahan. kas daerah adalah kas daerah kabupaten asahizin usaha angkutan kenderaan bermotorangkutan kendeistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umumizin usaha angkutan umum setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha angkutan kendaraan umum sebelum melaksanakan kegiatan usaha terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha angkutan umum dari bupati. izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari izin usaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur. izin usaha angkutan umum tidak dalam trayek. izin usaha angkutan barang. bab iii persyaratan untuk memperoleh izin usaha angkutan umum, pemohon mengajukan permohonan atas kertas bermaterai kepada bupati dengan melampirkanusaha perorangan, memiliki surat keterangan domisili perusahaan: memiliki mobil sekurang kurangnya (lima) unit pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kenderaan bermotor, pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kenderaan bermotor. tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. permohonan izin usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud diajukan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. izin usaha angkutan umum diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umum trayekusaha angkutan umum diberikan dalam jangka waktu (empat) belas hari kerja setelah permohonan diterima. penolakan permohonan izin usaha angkutan umum diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. bab masa berlaku izin usaha angkutan izin usaha angkutan umum berlaku selama usaha angkutan masih berjalan. izin usaha angkutan umum wajib didaftar ulang kembali setiap (lima) tahun, selambat lambatnya pada tanggal dan bulan penerbitan izin. dalam hal pemilik izin tidak melanjutkan kegiatan usahanya, maka wajib melaporkan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. bab kewajiban pemegang izin pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan umum (selaku pemegang izin) diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan baik dalam peraturan daerah ini maupun peraturan perundang undangan lainnya, melakukan kegiatan usahanya selambat lambatnya (enam) bulan setelah izin diterbitkan, melaporkan apabila terjadi perubahan ke, jumlah kendaraan setiap perusahaan angkutan umum dapat dibatasi sesuai dengan kemampuan sirkulasi lalu lintas pada trayek yang ditentukan pada usaha angkutan umum. pembatasan jumlah kendaraan angkutan umum setiap perusahaan sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab pencabutan izin izin usaha angkutan umum dicabut apabila perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan angkutan tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutan. pencabutan izin usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada. jika pembekuan izin usaha angkutan umum habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha angkutan umum dicabut. sistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umumn kepentingan umum, memperoleh izin usaha angkutan secaravii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi izin usaha angkutan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan izin usaha angkutan umum kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan umumangkutan umum dalam rangka pengawasan, pengaturan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan usaha angkutan umum. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan umum. bab viii golongan retribusi retribusi izin usaha angkutan umumaha angkutluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan umum dengan memperhatikan rasa keadilan. biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam iniy lapangan dan dalam rangka pengawasan, pengaturan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan usaha angkutan umum. sistem' my. doi ld. 20081ld. izin usaha angkutan umum bab struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan umum sebesar rp. , izin: retribusi daftar ulang izin usaha angkutan umum sebesar rp. , tahun. bab xii wilayah pemungutan retribusi izin usaha angkutan umum dipungut dalam daerjasa konstruksibagian penyelenggaraan perizinan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah kabupatenahwa peraturan daerah nomor tahun tentang surat izin jasa usaha konstruksi yang telah diundangkan dalam lembaran daerah tahungatur kembali tentang retribusi jasa usaha konstruksiistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas, pejabat penyidik pegawai negeri sipiltama pada saat ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan,aksi: hasil pemeriksaan ditempat kejadian dan dikirimkan kepada kejaksaan negeri dengan persetujuan penyidik polisi negara republik indonesia. bab ketentuan peralihan izin usaha jasa konstruksi yang terbit sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa jangka waktu berlakunya, dengan menyesuaikan terhadapsistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi pada saat berlakunya peraturan daerah ini,maka peraturan daerah nomor tahun tentang surat izin jasa konstruksijasa konstruksiadalah izin yang diberikan oleh kepala daerah untuk setiap kegiatan usaha jasa konstruksilestarian lingkuregistrasi masorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualitas yang diwujudkan dalam sertifikat. pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dimanggung jawab perusahaan adalah direksi pimpinan perusahaan untuk kantor pusat atau kantor cabang. tenaga tugas penuh (full timer) adalah tenaga teknik dan non nya (tiga) tahun dan mempunyai nomor kode tenaga kerja ndtk) yang dikeluarkan oleh lembaga. sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi bab tujuan pemberian suk tujuan pemberian surat izin usaha jasa konstruksi suk) adalah: menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional, menunjang terwujudnya iklim perusahaan yang lebih sehat, cc. adanya kepastian keandalan perusahaan:jenis, bentuk dan bidang usaha bagian pertama: survei,jasa, sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dan proses perusahaan dari hasil pekerjaan konstruksi, lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara strategis terdiri dari jasa: rancang bangun, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi, penyelen:usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud peraturan daerah iniasing dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. bidang usaha sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini terdiri dari: bidang pekerjaan arsitektural yang meneliti antara lengkap termasuk perawatannya: bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan,sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksiperaturan daerah iniyang melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inipat digolongkan dalam: red yaitu usaha orang perseorangan dengan jumlah modal kurang dari rp. red kecil k3), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. sampai dengan rp. red kecil k2), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. sampai dengan rp. red kecil k1), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. sampai rp. red menengah m), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. , sampai rp. red besar b2), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. sampai dengan rp. red besar b1), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas rp. , termasuk badan usaha asing dan kantor perwakilan asing. sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ini, secara berkala diteliti dinilai kembali oleh lembaga. pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh asosiasi pekerjaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga. usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan atau jasa konstruksistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi serta berbiaya kecil sampai sedang. badan usaha jasa pelaksana kontruksi yang berbentuk bukanab pembinaan pemerintah kabupaten menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerahrizinan izin usaha jasa konstruksi diberikan oleh bupati kepada badan usaha nasional asing yang telah memenuhi persyaratan. izin usaha sebagaimana dimaksud pada ini berlaku selama (tiga) tahun. orang perseorangan atau badan usaha nasional yang ingin memperoleh suk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: badan usaha dimaksud mengajukan permohonan tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas kertas berlogo perusahaan yang dibubuhi dengan meterai secukupnya, selanjutnya ditandatangani oleh yang berhak diajukan sebagai kelengkapan berkas adalah sebagai berikut: foto copy sertifikat badan usaha yang telah dilegalisir oleh asosiasi yang terakreditasi, sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi foto copy akta notaris pendirian perusahaan beserta akta perubahan bila telah dirubah: fotokopi surat izin tempat usaha, foto copy nomor pokok wajib pajak npp), surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang tersedianya tenaga ahli yang bertugas penuh sesuai dengan formulir tertentu yang telah disediakan, pas photo hitam putih ukuran sebanyak lembar, pada waktu penelitian berkas, pemohon dapat menunjukkan sertifikat badan usaha yang asli guna untuk diteliti dan selanjutnya dikembalikan kepada yang bersangkutan. setiap proses permohonan untuk memperoleh suk wajib membayar biaya retribusi yang didasarkan kepada kualifikasi perusahaan yaitu: red usaha orang perseorangan sebesar. rp. red kecil k3) sebesar.ooo woo oo. rp. red kecil k2) sebesar .e.ooo wo ooo. rp. red kecil k1) sebesar .e.cocok. rp. red menengah sebesar . ji. rp. red6 besar2 b2) sebesar . wee.ooo oo. rp. red besar1 b1) sebesar .iii.iooeuun. rp. pembayaran retribusi izin disetorkan kas daerah melalui bendaharawan unit kerja yang mengurus perizinan dalam waktu jam. atas pembayaran biaya izin diberikan tanda terima kwitansi. bentuk, warna, ukuran, kualitas dan isi tanda terima ditetapkan dalam peraturan bupati. dinas instansi yang memproses penerbitan suk ditetapkan dalam keputusan bupati. bab kewajiban pemegang suk kewajiban pemegang suk adalah: badan usaha memiliki penanggung jawab badan usaha pju), penanggung jawab teknis pjt) tenaga teknis tugas penuh dan penanggung jawab bidang pjb) sesuai ketentuan yang berlaku memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang kurangnya cm, dengan mencantumkan nomor suk: sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi memasang papan nama proyek lokasi pekerjaan, menyampaikan laporan perubahan data perusahaan selambat lambatnya (lima belas) hari sejak perubahan): memenuhi ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam bidang jasa usaha konstruksi. bab vii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dan atau pidana. bagian pertama sanksi administratif sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, adalah teguran terhadap penyimpangan penyelenggaraan yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan meniadakan hak berusaha perusahaan, pembekusedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan: pencabutberat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan proses pelelangan. kriteria penyimpangan pelanggaran yang dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf yaitu: tidak memasang papan nama perusahaan: atau tidak melaporkan perubahan data perusahaan, atau: atau pju, pjt tenaga teknik tugas penuh dan pjb merangkap pada perusahaan lain: atau pju, pjt tenaga teknik tugas penuh dan pjbatau penanggung jawab perusahaan dan atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal wilayah kabupaten domisili perusahaan. sistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksi kriteria penyimpangan pelanggaran yang dikenakan pembekuan suk sebagaimana dimaksud huruf yaitu perusahaan yang melakukan penyimpangan pelanggaran huruf sampaitelah disampaikan. kriteria penyimpangan pelanggaran yang dapat dikenakan pencabutan suk sebagaimana dimaksud huruf yaitu: terbukti bahwa suk diperoleh dengan cara yang melanggar hukum: atau perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak diperolehnya suk, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, atau perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi: atau perusahaan ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan: atau terbukti bahwa perusahaan pemegang suk meminjamkan nama perusahaannya kepada orang perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan, atauatauviii pengawasan dan penyidikan pengawasan atas ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh petugassistem| my. doi ld. 20081ld. izin usaha jasa konstruksiengambilan bahan galian golongan c: bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah bahan galian golongan merupakan jenis pajak daerah kabupaten kota: cc. bahwa peraturan daerahdengan peraturgambilan bahan galian golongan cistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan golengambilan bahan galian golongan "csurat pemberitahuan pajak daerahistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan goaerah tingkat asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. sistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan goc| ld. 2008nld. pajak bahan golrampilah: batu setengah permata: batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit: dolomit, felspar, garam batu (halte) grafit, il. 'granit andesit, gips, kalsit, oo. kaolin sistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan gol leuit: magnetit: mika: ss. marmer, nitrat: insiden, oker, pasir dan kerikil: pasir kuarsa: permit, prostat: aa. talk, ab. tanah serap (fuller earth) ac. tanah diatom, ad. tanah liat: ae. tawas (alum),yang dipergunakan untuk kepentingan sosialpadan yang melakukan pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan bab iii dasar pengenaan tarif dan tata cara penghitungansistem iiy dett pajak bahan gacatau harga standar bahan galian golongan untuk pengenaan pajak bahan galian golongan ditetapkan dengan peraturan bupati. tarif pajak pengambilan bahan galian golongan adalah (duapuluh persen)gambilan bahan galian golongan yang terutang dipungut diwilaypengambilan bahan galian golongan terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan dilakukandalam harus diisi dengan jelasdalamyangskpdkbt sistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan gol skpd skpd sebagaimana dimaksud pada huruf "a"huruf "b""kansistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan golistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan golpaling lamkbt sistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan gollsistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan golyampaikan speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atausistem| my. doc| ld. 2008nld. pajak bahan gol
|
rms bupati bengkulu selatan provinsi bengkulu. peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang penetapan indikator kinerja utama,dan tataunit organisasi adalah unsur pembantu bupati dan dprd, pimpinan instansi adalah aparatur sipil negara setingkat eselon yang memimpin sekretariat, dinas atau badan,.#ttormence indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, unit kerja mandirsampai unit organisasi wajib menetapkan indikator kinerja utama lingkungan masing masing. bab ini pemilihan, pengembangan, dan penetapan indikator kinerja utama (l) bupati wajib menetapkan indikator kinerja utara untuk pemerintah kabupaten, dan organisasi perangkat daerah opd) serta unit kerja mandiri bawahnya wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk organisasi perangkat daerah o, indikator kinerja utama pada: setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome. pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut: indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah:, pengaturan lebih lanjut mengenai". dengan berpedoman kepada peraturan bupatbupati tersendiri. bab penutup peraturan bupati berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan manna pada tanggal 0f bupati bengkulu selatan, dto irwan mahmud diundangkan manna hananai tang hewiki adonan, nip,
|
aang dad, maka dipandang perlu untuklbab . bab keteinahasa selatandaerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa selatanminahasa selatan, selanjutnya disingkat dprd kabupaten minahasa selatan. bab il. bab pemberian bantuan keuanganinahasa selatan setiap tahunnya. besaran nilai bantuan keuangan kepada keseluruhan partai politik yang mendapatkan kursi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa selatanah sebagaimana dimaksud pada adalah hasil perolehan suara sah pemilihan umum dprd kabupaten minahasa selatan tahun pada (tujuh belas) kecamatan kabupaten minahasa selatan. besaran nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). tata cara perkalian besaran bantuan keuangan kepada tiap tiap partai politik yang memperoleh kursi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa selatan adalah jumlah perolehan suara sah tiap tiap partai politik hasil pemilihan umum tahun dikali dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud pada. pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap tahunnyr bupati minahasa selatan, christian eugenia parents diundangkan amurang pada tanggal mer sekretaris kabupaten minahasa selatan danny dengan berita daerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor.i9 kasar ker ditetapkan amurang ten pada tanggal mei fasilitasi hubungan nan bupati minahasa selatan, mma (jo tandan kesatuan bangsa dan politik detak christian eugenia parents sekretaris daerah dna diundangkan amurang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten danny rintangan berita daerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor.! lampiran peraturan bupati minahasa selatan nomor: tanggal: beajumlah partai politik suara peter ter ket. golkar gerindra hanura nasdem bupati minahasa selatan, pengelola para ket. kepala bidang seyin fasilitasi hubungan kelembagaan dan politik christian eugenia parents kepala bagian hukum kepala badan kesatuan bangsa dan politik mala pemerintahan dan kesra pam mohon dengan bupati hormat untuk ditandatangani lampiran peraturan bupati minahasa selatan nomor tanggal :partai politik suara pang ket. pdip naa gerindra demokrat pan hanura dana nasdem jumlah aan bupati minahasa selatan, christian eugenia parents
|
ten) aa bupati magelang provinsi jawa tengahrlu menetapkantim kehormatan kode etik ppnpn. terlahir adalah pppraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah perda kabupaten magelang. bab sekretariat ppn dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang ppberkedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. sekretariat ppn mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan ppn sesuai kewenangan ppn dalam melaksanakan penegakan perda dan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran perdtindak pidana pelanggaran perda, penginventarisasian dan pengklasifikasian pengaduan masyarakat terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran perda, mengkoordinasikan kegiatan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran perda, dan penyusunan pelaporan dan evaluasi hasil kinerja kegiatan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda. organisasi sekretariat ppn bersifat permanen non struktural. susunan organisasi sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembina pengurus terdiri atas: ketua pelaksana tugas harian sekretaris koordinator operasional anggota pembina sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh bupati. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf angka secara officio dijabat oleh sekretaris daerah. pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh kepala bidang penegakan perundang undangan daerah pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. koordinator operasional sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh kepala seksi penindakan pada organisasi perangkat daerah membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumterkait. dalam hal perangkat daerah terkait tidak mengalokasikan anggaran operasional penyidikan ppn,bab iii tunjangan kinerja ppn ppn dapat memperoleh penghasilan lain berupa tunjangan kinerja dan atau honorarium. ketentuan pemberian tunjangan kinerja dan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab kode etik ppn bagian kesatu pelaksanaan tugas ppn daerahnya harus berdasarkan prinsip prinsip:cc. objektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya, dan independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapungian kedua kode etik ppn daerah kode etik ppn daerahtiga tata kerja ppn daerah hubungan ppn daerah dengan ppn daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya: saling bekerja sama dan berkoordinasi, menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan: dan cc. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku. hubungan ppn daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:tim kehormatan kode etik ppn dan penegakan kode etik ppn bagian kesatu tim kehormatan kode etik ppn dalam rangka penegakan kode etik ppn dibentuk tim kehormatan kode etik ppn yang bersifat adppntim kehormatan kode etik yang sama. tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang: memeriksa pelanggaran kode etik ppn, menghadirkan pelapor, pengadu, terlahir, dan saksi guna kepentingan pemeriksaan, cc. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik ppn, dan cc. memberikan rekomendasi kepada bupati. untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketua tim kehormatanj .tim kehormatantim kehormatandua penegakan kode etik ppn dalam hal terdapat dugaan atas pelanggaran penyimpangan yang dilakukan ppn terhadap kode etik, pelapor atau pengadu menyampaikan laporan atau pengaduan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan. laporan atau pengaduanpelapor atau pengadu yang jelas, dan bukti pendukung. identitas pelapor atau pengadu, terlahir atau terpadu,tim kehormatan. dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada tim kehormatan kode etik dapat memanggil pelapor, terlahir, pengadu,, atau saksi tidak hadir dalam sidangkode etik. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam tim kehormatan kode etik memutuskan: terlahir melanggar kode etik dan menyusun rekomendasi pemberian sanksitim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada diambil melalui musyawarah mufakat. sidang tim kehormatan kode etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlahir tidak hadir dalam sidang. putusan tim kehormatan kode etik bersifat final. ppn yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi tim kehormatan kode etik. bab atribut ppn ppn dalam menjalankan tugas mengenakan atribut ppn berupa: lencana penyidik, pin ppn, cc. seragam khusus ppn meliputi: kemeja taktikal, celana panjang taktikal, ikat pinggang, jaket taktikal, sepatu taktikal, topi taktikal, kaos tangan, tas kerja, dan kaos taktikal. bentuk atribut ppplh. kepala bagian hukum kepala subbagian kajian, evaluasi dan informasi hukum, nur pudjining diamati, s.h. penata tingkat nip. lampiranatribut dan pakaian seragam penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten magelang gambar nama atribut pakaian keterangan seragam ppn lencana penyidik penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp ken ppn card holder card penyelidikan dan penyidikan case tempat kartu lapangan tkp kemeja tactical penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp celana panjang tactical penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp (refer ita age ikat pinggang kelengkapan seragam ppn bea tol jae angin dhan per ara jahat rava dian powo jaket ppn penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp pada malam hari sepatu tactical ppn penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp topi tactical penyidik ppn penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp kaos tangan penyidik ppn penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp tas tactical penyidik ppn membawa berkas dan peralatan penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp kaos tactical ppn penyelidikan dan penyidikan lapangan tkp mangan, salinan sesuai dengan aslinya plh. kepala bagian hukum pjs. bupati magelang, kepala subbagian kajian, evaluasi dan informasi hukum, ttd tapi supriyanto nur pudjining diamati, s.h. penata tingkat nip.
|
rai 'wilayah kearsipan surat naskah dinastertib administrasi kearsipan dalam penyelenggaraan surat menywilayah kearsipan surat naskah dinas pemerintah kabupaten bupati pakpak bharatmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang kode wilayah kearsipan surat naskah dinas,spektorat adalah inspektorat kabupaten pakpak bharat, badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten pakpak bharat, jdih.pakpakbharatkab.go.id lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten pakpak bharat, rumah sakit umum daerah, yang selanjutnya disebut rsud, adalah rumah sakit umum, staf ahli bupati adalah staf ahli bupati pakpak bharat, unit pelaksana teknis badan, yang selanjutnya disebut upt badan, adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada badan kabupaten pakpak bharat, unit pelaksana teknis dinas, yang selanjutnya disebut upt dinas, adalah unsur pelaksana operasional dinas daerah kabupaten pakpak bharat: kode wilayah kearsipan adalah tanda pengganti nama instansi dalam bentuk angka yang dicantumkan pada naskah dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. bab maksud dan tujuan dalam rangka tertib kearsipan. tujuan penyusunan kode wilayah kearsipan surat naskah dinas adalah bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis dan kearsipan yang berhasil guna dan berdayaguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat. bab iii kode wilayah kode wilayah kearsipan surat naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharatjdih.pakpakbharatkab.go.idkode wilayah kearsipan surat naskah dinas pemerintah kabupaten pakpak bharat. pemerintah kabupaten pakpak bharat sekretariat daerah asisten pemerintahan bagian pemerintahan bagian organisasi bagian hukum asisten administrasi dan pembangunan bagian umum bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat bagian humas staf ahli bupati staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan staf ahli bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan sekretariat dprd bagian umum sub bagian administrasi umum dan perlengkapan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan sub bagian rapat dan risalah sub bagian protokoler dan hubungan antar lembaga bagian legislasi peraturan dan perundang undangan bagian kajian dan pengembangan bagian dokumentasi dan perpustakaan inspektorat sekretariat sub bagian administrasi umum sub bagian program dan tindak lanjut inspektur pembantu inspektur pembantu badan perencanaan pembangunanjdih.pakpakbharatkab.go.idsub bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi penataan ruangub bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perekonomian sub bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya sub bidang penelitian, pengembangan pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian sub bidang pengelolaan data dan informasi badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asetanggaran dan pendapatan sub bidang anggaran sub bidang perbendaharaan sub bidang pendapatan asli daerah bidang asset sub bidang perencanaan dan pengadaan asset daerah sub bidang ketatausahaan dan pelaporan aset daerah badan kepegawaian daerah sekretariatngadaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai sub bidang pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pns sub bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pns bidang pendidikan dan pelatihan sub bidang pendidikan dan pelatihan penentangan sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional badan penanggulangan bencana daerah (bpbd)cegahan dan kesiapsiagaan sub bidang pencegahan sub bidang kesiapsiagaan bidang penanganan darurat dan logistik sub bidang penanganan darurat sub bidang logistik bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang rehabilitasi jdih.pakpakbharatkab.go.id sub bidang rekonstruksi dinas pendidikandidikan formal seksi ketenagaan seksi kurikulum dan kesiswaan seksi sarana prasarana pendidikan formal sdn salak sdn salak sdn salak sdn bidang bang sdn laetarondi sdn sibongkaras sdn kuta tinggi swt st. vinsensius sdb negeri salak sdn kerajaan sdn kerajaan sdn pardomuan sdn bidang sitellu sdn parjaratan sdn natal sdn nagatimbul sdn laumbeturen sdn tanjung tahu sdn panggabean sdn bande sdn genting sdn lae ikan sdn nantimbo sdn binaan sdn sibuk sdn speed sdn lae perempat sdn lae sre sdn lae team sdn kuta onan sdn ulu merah sdn singgabur sdn pardomuan sdn cikal sdn namuseng sdn kelopak sdn arakan sdn simerpara sdn sigalanggang sdn persero sdn tiada sdn tiada sdn kuta babi sdn paringin jahe sdn kuta selling sdn rahib jdih.pakpakbharatkab.go.id sdn buluh telling sdn dinamo sdn sibagindar sdn sibagindar sdn sibagindar sdn paginya sdn taju sdn jambu sdn huta borat sdn jambu belang sdn mungkur sdn kuta juga sdn pangkalan min sukaraja min kelopak min bande mis kuta kersik mis aran sigung guang mis kitab mis lae bulan mis kaban tengah mis lae tome mis al kahfi mis tanjung tahu smp negeri salak smp negeri salak mts salak smp negeri satu julu smp negeri satu julu smp negeri satu julu smp negeri satu julumts sukaraja smp negeri satu jahe smp negeri satu jahe smp negeri satu jahe smp negeri satu jahe smp negeri satu jahe smp negeri panggabean mts assyahaadah negeri siempat rube smp negeri siempat rube smp negeri siempat rube smp negeri tiada smp negeri tiada smp negeri paginya smp negeri eggs smp negeri eggs smp slb bidang pendidikan non formal jdih.pakpakbharatkab.go.id seksi pendidikan anak usia dini paud) dan pendidikan masyarakat negeri kelopak negeri pembina mipandena singgabur negeri kusuma siempat rube negeri bande negeri pembina kerajaan negeri mitokona salak paud bec paud victory bersama paud sada ukur tiada paud loona paud harapan kita paud maju bersama paud ilham lestari paud abadi paud asa kaset pkb master lkp smart english course paud dalla paud ceria paud kasih bunda paud cerdas binaan spf skb pakpak bharat paud rich jaya dunia education paud sejahtera paud tunas muda paud bkm attawabin paud page ate paud dalamnya pande paud kininduma paud mangga paud pertani gunung paud asa pande paud makin monde paud mutiara hati paud sada kata paud sada arah paud ummi sarinah paud pakpak paud kids club probe paud kalimat paud sada kata paud sampit paud kasih bunda dusun halaman paud sungkan karina paud tunas harapan paud borat paud mimendena paud mawar paud bersama paud enam paud ingin pintar paud loona paud size jeddah paud simberuna paud berbudi pekerti jdih.pakpakbharatkab.go.id paud lebuh nusa paud cinta paud tunas bangsa paud mengena paud kasih paud rampak paud karina paud misellohna paud cikal children paud harapenta paud kaset paud kasih ibu pkb pakpak pkb kaset pkb makin monde pkb mangga upt. spf skb pakpak bharat lkp selling lumut lkp bharat education center lkp madonna salon lkp makin monde seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit seksi sarana dan prasarana pendidikan non formal dinas kesehatan sekretaris dinaslayanan dan kesehatan masyarakat seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia seksi pelayanan kesehatan seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan seksi kesehatan lingkungan dan surveillance seksi pencegahan pemberantasan penyakit bidang bina farmasi dan alat kesehatan seksi sarana, prasarana dan alat kesehatan seksi farmasi dan pengawasan obat makanan upt pusat kesehatan masyarakat salak upt pusat kesehatan masyarakat sukaraja upt pusat kesehatan masyarakat bande upt pusat kesehatan masyarakat singgabur upt pusat kesehatan masyarakat siempat rube upt pusat kesehatan masyarakat sibagindar upt pusat kesehatan masyarakat tiada upt pusat kesehatan masyarakat kelopak dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukimumahan dan kawasan permukiman seksi penataan perumahan dan kawasan permukiman seksi pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih jdih.pakpakbharatkab.go.id bidang lingkungan hidup seksi analisa dampak lingkungan seksi penataan dan pengembangan lingkungan hidup bidang pertamanan dan kebersihan seksi pertamanan seksi kebersihan kepala upt tata usaha satuan polisi pamong praja sekretaris sub bagian administrasi umum dan kepegawaian bidang trantibum dan lintas seksi operasi dan pengendalian trantibum dan lintas seksi kerjasama dan perlindungan masyarakatseksi penyelidikan dan penyidikan bidang penanggulangan kebakaran seksi pemadam kebakaran seksi pencegahan dan penanganan pasca kebakaran dinas sosialsosial seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial bidang tenaga kerja seksi pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anakmerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan desa seksi pemberdayaan masyarakat dan desa seksi pemerintahan desabidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana seksi pengendalian penduduk seksi pembinaan keluarga berencana dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintuanaman modal seksi kerjasama dan penanaman modal seksi kebijakan dan promosi bidang perijinan dan non perijinan seksi pelayanan dan penetapan seksi monitoring, evaluasi dan penyuluhan bidang pengendalian data dan informasi seksi data dan informasi seksi pengaduan dan pengendalian dinas pertanian dan ketahanan pangkebunan, peternakan dan perikanan bidang ketahanan pangan dan hortikultura bidang penyuluhan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretaris dinas sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan keuangandinas komunikasi dan informatikomunikasi dan informatika seksi sarana prasarana telekomunikasi dan informatika seksi pengelolaan data dan elektronik seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentasi bidang persandian dan statistik seksi persandian seksi statistik kepala utd lpse kasubbag administrasi umum dan kepegawaian dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahindustri dan perdagangan seksi pengelolaan dan pengembangan pasar seksi bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen seksi bina sarana dan teknologi industri bidang koperasi dan umkm seksi ekonomi kreatif seksi bina usaha dinas pekerjaan umum dan penataan ruangbina marga seksi pembangunan jaringan jalan dan jembatan seksi pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan seksi peralatan pengujian jalan dan jembatan bidang pertanahan dan tata ruang seksi pertanahan seksi penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota perdesaan seksi pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota perdesaan bidang pengairan seksi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air seksi operasi dan bina manfaat sumber daya air bidang perhubungan seksi lla dan keselamatan lalu lintas seksi terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir dinas pariwisatebudayaan seksi museum dan kepurbakalaan seksi budaya dan seni bidang pariwisata seksi pengembangan pariwisata seksi promosi wisata rumah sakit umum daerah sekretaris rsud sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan umum dan keuangan sub bagian pemeliharaan peralatan perlengkapan bidang pelayanan dan keperawatan seksi pelayanan medis dan keperawatan seksi pengawasan pelayanan, etika dan diklat keperawatan bidang sarana dan prasarana dan rekam medik seksi sarana dan prasarana seksi data, informasi dan rekam medik kecamatan salakbongkaras desa kuta tinggi desa p.b. bang desa salak jdih.pakpakbharatkab.go.id desa salak desa boangmanalu kecamatan kerajaanjanggut desa janggut desa pardomuan desa parpulungan desa kuta saga desa kuta dame desa kuta meriah desa sukaraja desa burung persada desa perduhapen kecamatan sitellu tali urang jahkaban tengah desa bandar baru desa tanjung meriah desa tanjung mulia desa siembruna desa peralihan desa maulida desa penjaga desa malam desa mbinalun kecamatan siempat rubempat rube desa siempat rube desa mungkur desa siempat rube jdih.pakpakbharatkab.go.id desa kuta juga desa taju kecamatan tiadmahal desa tiada desa silima kuta desa kuta babi desa profil desa buluh telling kecamatan pergetteng getteng sangkutarakan desa arakan desa simerpara desa kelopak desa kelopak kecamatan sitellu tali urang jululima kuta desa ulu merah desa pardomuan desa lae.l. namuseng desa cikal kecamatan paginyjdih.pakpakbharatkab.go.idbagindar desa paginya desa lae bentar desa napatalun parlembuken pj. bupati pakpak bharat, kep sian hukum ttd data aren nasution jdih.pakpakbharatkab.go.id
|
tata bupati halmahera barat propinsi maluku utara peraturan bupati halmahera barat nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah (rkdgatur rencana kerja pemerintah daerah tahunut.perhatikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ipjp kabupaten halmaherahalmaherabkabupaten halmahera barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerahalmahera barat selaku pengguna anggaran barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, yang selanjutnya disingkat dengan bp3dhalmahera barathalmahera barat tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerahyang memuat visi, misi, dan program kerja skpd:kni tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah,knioo arah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan: @d. bab rencana kerja pemerintah daerah rkd merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten halmahera barat dalam jangka waktu (satu) tahun, yakni tahun yang disusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan bartahun bab penutup rkd sebagaimana dimaksud pada merupakan penjabaran dari rpm kabupaten halmahera barat tahun yang berisiuraian lengkap rkd tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati. (l) rkd sebagaimana yang dimaksud pada digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen kebijakan umum apbd, penetapan plafon anggaran sementara apbd dan rancangan apbd tahun anggaran seluruh pemangku kepentingan stakeholder, terutama unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan rkd. seluruh kepala skpd berkewajiban melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rkd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bab iii pengendalian dan evaluasi bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rkd. pengendalian dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah danrkd, sedangdan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah meliputi pemantauan monitoringmonitoringdan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan setiap triwulan kepada bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah langkah yang diperlukan. bupati melalui sekretaris daerah melakukan evaluasi terhadap rkd. evaluasi sebagaimana dimaksud dala meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rkd. evaluasi oleh bupati melalui sekretaris daerah dalampelaksanaan rkd dan oleh kepala skpd untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan skpd. (mh evaluasi oleh evaluasi oleh kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumusan prioritas dan pelaksanaan program kegiatan pembangunanb ketentuan peralihan hal hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab penutup pasali it tie bupati halmahera barat, sekretaris daerah san bid pmb, eko kepala bp3d kabar hukum orgs james uang diundangkan jailolo pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten halmahera barat, baeb. halmahera barat jason haloes slalom, sh. ll.m
|
ia bupati pangandaran provinsi jawa barat peraturan bupati pangandaran nomor tahun tentang konfirmasi status wajib pajak (ksw) terhadap pelayanan publik tertentu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang bahwa konfirmasi status wajib pajak ksw) merupakan validitas data pada sistem direktorat jenderal pajak sebagai implementasi tax clearance atas pelayanan publik untuk meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak sebagai upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan pengawasan wajib pajak, bahwa dalam upaya memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ksw kabupaten pangandaran perlu mengatur sasaran dan tata cara ksw dalam peraturan bupati, bahwa sesuai dengan lampiran pencegahan, angka inkonfirmasi status wajib pajak terhadap pelayanan publik tertentukonfirmasi status wajib pajak terhadap pelayanan publik tertentpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. pajak adalahstatus wajib pajak. layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin usaha mikro kecil: izin mendirikan bangunan, izin usaha operasional komersial izin usaha jasa konstruksi, izin usaha perdagangan, izin pendirian sekolah, izin operasional rumah sakit, izin profesi kesehatan, izin usaha pertanian, dan izin usaha perikanan. bab iii tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajakselain melakukan ksw sebagaimana dimaksud padabagian hukum peran kabupaten pangandaran pada tanggal februari s2 bupati pangandaran, setia ttd. rif hid, s.h.,m. web mater nip.abupaten karawang;abupaten karawang;abupaten karawang; bupati karawang, dengan rahmat tuhan yang maha esa optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif wilayah kabupaten karawang tent ang provinsi! jawa barat peraturan bupati karawang nomor tahun mengingat menimbangjaksaan negeri adalah kejaksaan negeri karawang yaitu lembaga kejaksaan yang berkedudukan daerah kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan daerah kabupaten. babi ketentuan umum. memutuskrtiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat lembar daerah kabupaten karawang tahun nomor menetapkan kepala kejaksaan negeri karawang adalah pengendali pelaksaan tugas dan wewenang kejaksaan daerah hukumnya daerah kabupateerah kabupaten yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah daerah kabupatenbupati melalui sekretaris daerah kabupaten karawangdalam memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kehidupan masyarakat; tujuan disusunnya peraturan bupatibagian kedua tujuan maksud peraturan bupatiabupatensatu maksud bab iii maksud dan tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas: keadilan; kepentingan umum; proporsional; efisiensi; pidana sebagai hukuman terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. bab asasdalam optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif wilayah daerah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten berwenang: menetapkan tempat tertentu wilayah daerah kabupaten sebagai percontohan penyelenggaraan keadilan restoratif dengan mengeluarkan keputusan bupati;; memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan; memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali masyarakat;;abupaten. babi kewenangan pemerintah daerah ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah kabupaten; persyaratan penghentian penuntutan; tempat, waktu, dan tata cara perdamaian; tim pelaksana; sosialisasi; peran serta masyarakat; monitoring dan evaluasi; dan pembiayaan. bab ruang lingkup;; ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari (lima) tahun;; dan pertimbangan lain yang menurut jaksa pada kejaksaan negeri karawang dapat diterapkan keadilan restoratif.; tidak berdampak konflik sosial; tidak bersifat radikalisme, ekstremisme, separatism, dan memecah belah bangsa; bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan; bukan pengulangan tindak pidana; kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; penghindaran diskriminatif; respon dan keharmonisan masyarakat; kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat;; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. bab persyaratan penghentian penuntutanbupati atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan kantor kejaksaan negeri karawang. bagian kesatu tempat bab vii tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;; mengganti kerugian korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan tau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;abupaten karawang, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan kejaksaan negeri karawang untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan pengadilan negeri kabupaten karawangarawang berdasarkan ketentuan perundang undangan.; unsur pemerintah daerah kabupaten; unsur lembaga kemasyarakatan;abupaten sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu aparatur pemerintah daerah kabupatentau ketua rukun warga pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung. bab viii tim pelaksan; mengganti kerugian korban; mengganti biayayang timbul dari kejahatan; dan atau memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan; telah ada kesepakatan perdamaian; dan masyarakat merespon positif. bagian ketiga tata carajawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada kejaksaan negeri. bagian kedua waktuabupatenpimpinan forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten. pemerintah daerah kabupatenmonitoring dan valuasi peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif wilayah daerah kabupaten dilakukan dengan: menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah kabupaten; melakukan dukungan penyelenggaraan keadilan restoratif wilayah dengan lebih efektif dan optimal;;abupaten. babi peran serta masyarakat pemerintah daerah kabupatenbupati ini. bab sosialisasi penentuan tim pelaksana penyelenggaraan keadilan restoratif wilayah daerah kabupaten ditetapkan dalam keputusan bupati. berita daerah kabupaten karawang tahun nomor diundangkan karawang pada lla et harian ditetapkan karawang pada luteraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bab xiii ketentuan penutupi pembiaya, pemerintah daerah adalah pemerintah daerdesa dalam wilayah kabupaten polewali mandar. badan permusyawaratan desa yangselanjutnya disingkat bpd adalah badan permusyawaratan desa dalam wilayah kabupaten polewali mandarketentuan lain lain, pengelolaan tanah bengkok tanah ul, pemberian nama jalan desa, penyelesaian sengketa atau dengan nama lain antar warga desameliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan nama lain, pembangunan museum tradisional atau tempat penyimpanan barang peninggalan bersejarah desa setempat atau dengan sebutan lain, pengelolaan adat istiadat, seni budaya lokal desa, pengadaan royong, pengadaan perahu sandel dan atau bango, pengadaan bantuan peralatan bertani seperti use, banci, basse, dan sejenisnya, pengadaan bantuan alat alat tenun seperti cca, pemalu, passa, talang, perang, balada, pattanrag, saraf dan lain lain sejenisnya,dan pengadaan bantuan alat alat kesenian seperti kacang, patung, suling, keke, geog, jarumbing, calon, kantor kantor, garang, gong, tawar tawar dan lain sebagainyarmandianil. pembangunan gedung balai adat atau sebutan lain:dan penetapan batas antar kampung. rincian kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi, pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa, pengembangan system administrasi dan informasi desa, pendataan dan pengelolaan data statistik desa, pelaksanaan pemilikan kepala desa antar waktu, pelaksanaan kerjasama antar desa, pengelolaan asmanan, ketertiban, kerukunan dan ketentanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa, bpddaftar kewenanganyangagustuscabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. penetapan kewenangan desa wajib berpedoman pada peraturan bupati ini. terhadap penataan kewenangan yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan bupati ini wajib menyesua: rijal gaib, pangkat pembina tk. nip
|
salinan pbupati purworejo, menimbang bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah merupakan pembinaan profesi dan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada guru dalam melaksanakan tugas dan pengembangan profesi: bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan berdasarkan syarat syarat obyektif dan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. bahwa berhubung dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkandipandang perlunomkedudukan, tugas pokok, fungsi,5 sen nomor. memutuskanyaitu: mengubah bab iii huruf sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "b. calon kepala berijazah serendah rendahnya diploma dua pendidikan guru sekolah dasar pgsd atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan guru madya tingkat (iii b): mengubah bab sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut turut sekolah yang sama dapat d'tugaskan kembali menjadi kepala sekolah untuk satu periode masa penugasan berikutnya apabila memiliki prestasi istimewa pada penilaian kinerja kepala sekolah masa penugasan kedua salinan dan harus d'tugaskan sekolah lain. menambah bab 3a) yang berbunyi sebagai berikut: " (3a) guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tiga kali periode masa tugas, tidak dapat d'tugaskan kembali sebagai kepala sekolah. menambah satu bab pada bab sehingga bab beserta nya menjadi bab dan seluruhnya berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan lain lain persyaratan, rekrutmen dan periodisasimengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. penempatan, pemindahan, pemberhentian, dan perpanjangandengan mempertimbangkan saran, usu dan rekomendasi pimpinan penyelenggara sekolah. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan bupati purworejo nomor tahun tentang pembentukan tim pertimbangan penugasan guru dan pengangkatan guru sebagai kepala sekolahmberian penghargaan kepada kepala sekolah berprestasi dalam peningkatan profesionalisme lingkungan dinas pendidikan kabupaten purworejo dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. hal hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan peraturan akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas pendidikansalinan pen hembusan: sekretaris daerah kabupaten purworejo, kepala badan pengawasan daerah kabupaten purworejo: kepala badan kepegawaian daerah kabupaten purworejo: kepala dinas pendidikan kabupaten purworejo.
|
menimbang bahwa untuk , per dibentuk alat kelengkapan lembaga penyiaran publik loka.l radio publik kabupaten purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.mana dimaksud pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan alat kelengkapan lembaga penyiaran publik lokal radio publiktuhan yang maha esa peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang pembentukan al.at kelengkapan lembaga pen aran bubuk lokal radio publik kabupaten purworejo bupati purworejo [salinan] ~ketentuan umum bab menetapkan: peraturan bupati ten'tang pembentukan al.at kelengkapan lembaga penyiaran publik lokal radio publik kabupaten purworejo. memutuskan.lokal radio publik kabupaten purworejo lembaran daerah kabupaten purworejo tahun nomor tujuan pembentukan alat kelengkapan ppl radio publik adalah agar ppl radio public dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik baiknya. maksud pembentukan alat kelengkapan ppl radio publik adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan ppl radio publik dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. alat kelengkapan ppl radio publik dibentuk berdasarkbagian kesatu dasar, maksud dan tujuan pembentukan alat kelengkapan ppl radio publik baunit pelayanan teknis radio siaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat upt spd adalah unit pelayanan teknis radio siaran pemerintah daerah kabupatendrama dewan pengawas adalah dewan pengawas lembaga penyiaran public lokal radio public kabupaten purworejo lama fm. dewan direksi adalah dewan direksi lembaga penyiaran public lokal radio publik kabupaten purworejo lama fm. masyarakat adalah masyarakat wilayah kabupaten purworejo. praktisi penyiaran adalah pelaksana bidang penyiaran radio. . pengangkatan anggota.a dewan direksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat dua) bulan sejak diangkatnya dewan pengawas. anggota.a dewan direksi, diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan. dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawasolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakansebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh bupati. bagian ketiga pengangkatan jumlah anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebanyak dua) orang. yang terdiri dari satu) orang direktur utama; satu) orang direktur operasional. (ll jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf sebanyak orang, yang terdiri dari: satu) orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah; satu) orang dari yang berasal dari unsur praktisi penyiaran; satu) orang yang berasal dari unsur masyarakat. jenis alat kelengkapan ppl radio public terdiri dari dewan pengawas; dewan direksi. bagian kedua jenis dan keanggotaan untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiarandiatas materai rp. enam ribu rupiah); warga negara ian kartu tanda penduduk yang masih berlaku; sekurang kurangnya berpendidikan sarjanaltiga) tahun bagi yang berijazah diploma ill dill) dan jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan surat pe;nyataan tersebut diketahui kepala desa lurah setempat; bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman bidang penyiaran minimal ;nyataan bermaterai rp. enam ribu rupiah);rp. enam ribu rupiah). paragraf dewan pengawas bagian keempat persyaratan dan tata cara seleksi tata cara seleksi calon anggota dewan pengawas adalah sebagai berikut: seleksi administrasi dilas:u.kan terhadap kelengkapan deserta acara seleksi administrasi diserahkan kepada ketua dprd; tata care pendaftaran seleksi calon anggota dewan pengawas adalah sebagai berikut:; calon anggota dewan pengawas wajib mengisi bangko permohonan dan surat penyataan yang disediakan serta melampirkan: daftar riw hidup; pas coto terbaru bersama ukuran sebanyak (tiga) lembar; naskah visi dan misi serta program kerja pengawasan. untuk melaksanakan seleksi administratif calon anggota dewan pengawas dapat dibentukyat adalah: menerima dan menampung berkas dannyerahkan berkas deketua dprd; menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati. wewenang tim familia.asi sebagaimana dimaksud pada adalah meminta date data asli coto copy salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon anggota dewan pengawas; menghubungi pihak pihak instansi yang berwenang untuk pengecekan data date yang terkait dengan persyaratan calon anggota dewan pengawas; membuat catatan berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi. untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan direksiatas materai enam ribu rupiah); warga negara len kartu tanda penduduk yang masih berlaku; berusia minimal tiga puluh lime) tahun pada saat pendaftaran; sekurang kurangnya berpendidikan sarjana sl) yang dibuktikan dengan ci) yang dibuktikan dengan coto copy ijazah diploma iii diri) atau sta yang dilegalisir pejabat uang berwenang, ditambah pengalaman kerja sekurang kurangnya tiga) tahun bagi yang berijazah diploma ill dill) den enam) tahun bagi yang berijazah sta,paragraf dewan direksipublik dengan masa kerja (lima) tahun. desa) bagi calon anggota dewan pengawas yang lolos seleksi administrasi berhak.k mengikuti uji kepatutan dan kelapa.kan yang pelaksana.kan oleh dprd; uji kepatutan dan kelapa.kan pelaksana.; berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelapa.ir . .,._ . tata cara seleksi calon anggota dewan direksi adalah sebagai berikut: seleksi administrasi lakukan t.terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam; tata cara pendaftaran seleksi calon anggota dewan direksi ada jah sebagai berikut:;melampirkan: daftar riw hidup; pas foto terbaru bersama ukuran sebanyak tiga) lembar; naskah visi dan misi serta program kerja ppl radio publik.lima) tahun bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja; bagi calon anggota. c) dan b;nyataan bermaterai rp. enam ribu rupiah) yang menyatu.akan sanggup menjadi pimpinan ppl radio publik dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil; surat keterangan cat.atan kepolisian dari kepolisian setempat. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisiplegislatif, yudikatif dan non partisipan; tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat penyataan bermaterai rp. enam ribu rupiah). . ~ sebelum terbentuk alat kelengkapan radio publik secara definitif, bupati dapat menunjuk pejabat dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ppl radio publik. ketentuan peralihan bandewan pengawas dan dewan direksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo. pembiayaan pembentukan alat kelengkapan ppl radio publik bab iii (l) berdasarkan serta acara hasil seleksi anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud dalamdua) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya dewan pengawaspublik dan tes tertulis apabila diperlukan; berdasarkan bserta acara hasil seleksi anggota dewan direksi , . . . diundangkan purworejo pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten purworejo ttd1 mepurworejo. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.ketentuanu.upedoman bagi pejabat yang berwenang dan pihak terkait dalan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pembayaran haji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil melalui rekening pada bank; menimbang bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan hale atas gaji dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten purworejo, perlu memanfaatkan jasa pelayanan perbankan; bupati purworejo, dengan rahmat tuhan yang maha esa pedoman pembayaran haji dan tambahan penghasilan peta wai neo sipil melalui rekening pada bankpemerintal daerah yang selanjutnya disingkat dppkad adalah dinas pendapat.an jah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupatenyang pengelolaan gajinya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan yang sah yang diberikan kepada pns sesuai ketentuan peraturan perundang undangtertentu dan kondisi objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. kartu pegawai negeri sipil elektronik yang selanjutnya disingkat kpe adalah kartu identitas pns yang memuat days pns dan keluarganya secara elektronik. ketentuan umum bab menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pembayaran qa.ji dan tambahan penghasilan pegawai neo sipil mei.alu! rekening pada bank. memutuskan: kartu pendamping kpe adalah kartu atm yang diterbitkan oleh bank dan diberikan kepada pns yang digunakan untuk mendampingi fungsi kpe sebagai kartu atmopejabat pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disingkat ppid, adalah kepala oppof. bank pembangunan daerah jawa tengah bank jateng) cabang purworejo yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan. rekening tabungan adalah rekening simpanan pembangunan daerah himpunan pelajar pramuka dan para pegawai daerah sepeda hitparada) pns pada bank. mesin anjungan tunai mandiri automated teller machine) yang selanjutnya disingkat atm adalah alat elektronik yang disediakan oleh bank yang berfungsi sebagai slat bantu bagi pemegang kartu atm untuk melakukan transaksi (termasuk mengambil uang) dan memperoleh informasi perbankan secara elektronis, tanpa perlu dilayani petugas bank (teller. kartu atm adalah alat elektronik berbentuk kartu yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronis seperti mengecek saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang melalui mesin atm tanpa perlu dilayani petugas bank (teller. aplikasi sistem informasi manajemen daerah yang selanjutnya disebut aplikasi sima adalah program aplikasi komputer yang dikembangkan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pembayaran gaji dan tambahan penghasilan melalui rekening pns pada bank. maksud dan tujuan balsetoran pajak penghasilan yang selanjutnya disebut ssp adalah bukti setoran pajak penghasilan dari pns. surat setoran bukan pajak yang selanjutnya disingkat ssp adalah bukti penyetoran quran wajib pegawai iwp) dan tabungan perumahan perum) kepada kas negara. potongan gaji adalah pengurangan sejumlah uang terhadap haji yang terdiri dari iuran wajib pegawai dan iuran tabungan perumahan. pihak pihak dalam pengelolaan gaji terdiri dari: dppkad; skpd; dan bank. paragraf2 pengelolaan gaji gaji yang dibayarkan kepada pns sebagaimana dimaksud dalam adalah gaji bersih (netto), yaitu setelah dikurangi dengan iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, dan kewajiban lain dan atau angsuran pinjaman kredit. pembayaran gaji dilakukan melalui rekening pns pada bank. untuk pembayaran haji sebagaimana dimaksud pada setiap pns wajib memiliki rekening tabungan. paragraf bagian kesatu pembayaran haji pembayaran gaji dan tambahan penghasilan bab ill tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk: meningkatkan pelayanan pemberian hak atas gaji dan tambahan penghasilan kepada pns; memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam penerimaan gaji dan tambahan penghasilan bagi pns; memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dalam pembayaran gaji dan tambahan penghasilan bagi pns; mewujudkan sinergi usaha kesejahteraan pns dengan peningkatan layanan perbankan; menumbuhkembangkan budaya menabung bagi pns. dalam pengelolaan gaji, skpd mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut: mengusulkan pembukaan rekening tabungan bagi pns kepada bank; mencatat nomor rekening tabungan pns yang sudah diproses oleh bank; menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada dppkad untuk perubahan data daftar haji (leger); menerbitkan spp gaji dan spm gaji paling lambat tanggal setiap bulan; menyampaikan spm haji dengan dihampiri daftar gaji (leger) kepada dppkad paling lambat tanggal setiap bulan; mengambil tembusan sp20 gaji dari dppkad setiap akhir bulan; menyampaikan daftar nominatif gaji dan potongan gaji kepada bank berupa basil cetakan (printout) dan data elektronik (soft cop! dengan format yang sudah ditentukan pihak bank paling lambat tanggal setiap bulan; memberikan perintah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan gaji dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan pns, sesuai dengan daftar nominatif gaji; membayarkan kewajiban lain dan atau angsuran pinjaman k:edit melalui pemotongan gaji yang telah dikatakan oleh pns kepada bendahara pengeluaran secara tunai non tunai kepada pihak ketiga; menyimpan tanda bukti pemindahbukuan dari bank. dalam pengelolaan gaji, dppkad mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:; melalukan pemutakhiran data perubahan gaji dan data lainnya dalam aplikasi sima haji; mencetak dan menyampaikan daftar haji (leger) bulan berikutnya kepada bendahara pengeluaran yang menangani gaji paling lambat tanggal setiap bulan; menerima, meneliti, dan mencatat spm gaji yang diajukan oleh skpd dalam register spm; menerbitkan sp2d gaji; memerintahkan bank untuk memindahbukukan: dana sejumlah gaji setelah dikurangi potongan gaji rekening bendahara pengeluaran skpd; dana sejumlah potongan gaji rekening kas negara; dana sejumlah potongan iuran wajib pegawai dan iuran t.gabungan perumahan akun sesuai ssppembayaran gaji melalui rekening pns pads bank dilakukan dengan tata cars sebagai berikut: pihak ketiga memberikan rekapitulasi pinjaman masing masing pns kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal setiap bulan; bendahara pengeluaran menyampaikns per golongan kepada ppk; bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen spp haji kepada pa kpa melalui ppk; ppk, setelah menerima, meneliti dan menyetujui rekapitulasi gaji, mengajukan dokumen spp gaji kepada pa kpa; pa kpa menerbitkan spm gaji setelah dokumen spp haji dinyatakan lengkap dan sah: paragraf tata cara pembayaran haji dalam pengelolaan gaji, bank mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk: memproses usulan pembukaan rekening tabungan pns dari skpd; memberitahukan nomor rekening tabungan kepada pns dengan tembusan ditujukan kepada skpd; menerbitkan kartu pendamping kpe sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank; membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat pembukaan rekening dan transaksi dengan menggunakan kpe atau kartu pendamping kpe; menerima sp2d dan tembusan sp20 dari dppkad; memindahbukukan dana sebesar gaji bersih (netto) dari rsud rekening bendahara pengeluaran masing masing skpd sesuai dengan sp2d; menerima daftar nominatif gaji dalam bentuk cetakan (print ou~ dan data elektronik (soft copy) dari bendahara pengeluaran yang akan dimasukkan rekening tabungan masing masing pns; memindahbukukan haji sesuai dengan daftar nominatif gaji, dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan masing masing pns. pihak dalam pengelolaan tambahan penghasilan pns terdiri dari: skpd; dppkad; dan bank. paragraf2 pengelolaan tambahan penghasilan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui bank. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui rekening tabungan setiap pns. paragraf umum bagian kedua pembayaran tambahan penghasilan kepala skpd menyampaikan spm haji beserta dokumen spp kepada kepala dppkad dengan disertai surat pengantar;haji beserta dokumen spp haji yang diajukan oleh skpd; bud kuasa bud menerbitkan sp2d berdasarkan spm gaji beserta dokumen spp haji yang telah diteliti diverifikasi, lengkap dan sah; bud kuasa bud menerbitkan surat penolakan pengajuan spm spp haji dan mengembalikan kepada skpd, apabila spm gaji beserta dokumen spp gaji dinyatakan tidak lengkap dan sah; bud kuasa bud menyampaikan sp2d kepada bank; berdasarkan sp2d yang diterima, bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam sp2d, dari rsud rekening bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran menyusun rekapitulasi gaji masing masing pns beserta potongannya untuk kemudian disampaikan bank paling lambat tanggal setiap bulan; berdasarkan rekapitulasi gaji masing masing pns beserta potongannya per skpd sebagaimana dimaksud pada huruf bank memindahbukukan dana sebesar gaji bersih (netto) dari rekening bendahara pengeluaran masing masing skpd rekening tabungan masing masing pns pada tanggal diterbitkannya sp2d; pns menandatangani daftar haji (lege,j yang dikeluarkan oleh dppkad. dalam pengelolaan tambahan penghasilan, bank mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk: menerima sp2d tambahan penghasilan dari dppkad; memindahbukukan dana sebesar tambahan penghasilan bersih (netto) dari rsud rekening bendahara pengeluaran masing masing skpd sesuai dengan sp20; menerima daftar nominatif tambahan penghasilan dalam bentuk cetakan (print ouq dan data elektronik (soft copy) dari bendahara pengeluaran yang akan dimasukkan setiap rekening tahun.gan masing masing pns; memindahbukukan tambahan penghasilan sesuai dengan daftar nominatif tambahan penghasilan, dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan masing masing pns. dalam pengelolaan tambahan penghasilan, dppkad mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan sebagai berikut: menerima, meneliti, dan mencatat spm tambahan penghasilan yang diajukan oleh skpd dalam register spm; menerbitkan sp2d tambahan penghasilan; memerintahkan bank untuk memindahbukukan: dana sejumlah tambahan penghasilan rekening bendahara pengeluaran; dana sejumlah potongan tambahan penghasilan akundalam pengelolaan tambahan penghasilan, skpd mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut: menerbitkan spp dan spm tambahan penghasilan setiap bulan; menyampaikan spm tambahan penghasilan dengan dihampiri daftar nominatif tambahan penghasilan yang sudah ditandatangani oleh pa kpa kepada dppkad setiap bulan; mengambil tembusan sp2d tambahan penghasilan dari dppkad; menyampaikan daftar nominatif tambahan penghasilan kepada bank berupa hasil cetakan (print out) dan data elektronik (soft copy, dengan format yang sudah ditentukan oleh bank; memberikan perintah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan tambahan penghasilan dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan pns, sesuai daftar nominatif tambahan penghasilan; menyimpan tanda bukti pemindahbukuan dari bank. pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: setiap pns menandatangani daftar pns penerima tambahan penghasilan yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran menyusun rekapitulasi tambahan penghasilan tiap pns; bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen spp tambahan penghasilan beserta rekapitulasi tambahan penghasilan kepada pa kpa melalui ppk; ppk, setelah menerima, meneliti dan menyetujui dokumen spp tambahan penghasilan mengajukan permohonan penerbitan spm tambahan penghasilan kepada pa kpa; pa kpa menerbitkan spm tambahan penghasilan setelah dokumen spp tambahan penghasilan dinyatakan lengkap dan sah; pa kpa menyampaikan spm beserta dokumen spp tambahan penghasilan kepada kepala dppkad dengan disertai surat pengantar.tambahan penghasilan beserta dokumen spp tambahan penghasilan yang diajukan oleh skpd; bud kuasa bud menerbitkan sp2d berdasarkan spm tambahan penghasilan beserta dokumen spp tambahan penghasilan yang telah diteliti, lengkap dan sah; bud kuasa bud menerbitkan surat penolakan pengajuan spp spm tambahan penghasilan dan mengembalikan kepada skpd, apabila spm tambahan penghasilan beserta dokumen spp tambahan penghasilan dinyatakan tidak lengkap dan sah; bud kuasa bud menyampaikan sp2d tambahan penghasilan kepada bank; berdasarkan sp2d yang diterima, bank memlndahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam sp2d, dari rsud rekening bendahara pengeluaran; pa kpa menyampaikan rekapitulasi tambahan penghasilan tiap pns kepada bank; skpd memerintahkan bank untuk memindahbukukan tambahan penghasilan dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan masing masing pns; berdasarkan rekapitulasi tambahan penghasilan tiap pns, bank memindahbukukan dana sebesar tambahan penghasilan bersih (netto) dari rekening bendahara pengeluaran rekening tabungan masing masing pns. paragraf tata cara pembayaran tambahan penghasilan pengambilan gaji dan tambahan penghasilan dengan cara penarikan uang secara tunai dari rekening tabungan melalui atm dapat dilakukan pada: atm bank; atm bank pesertajaringan atm bersama; atau atm bank pesertajaringan atm prima. pengambilan yang dikatakan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan dan dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan oleh bank. pengambilan yang dikatakan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh pns yang berhalangan karena kesehatan atau belum terjangkau oleh pelayanan bank atau alasan lain yang tidak memungkinkan bagi pns untuk melakukan pengambilan sendiri secara langsung bank. pengambilan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pns dengan mendatangi bank secara langsung. pengambilan yang dikatakan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara pns yang bersangkutan dengan surat kuasa memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan uang secara tunai bank. pengambilan gaji dan tambahan penghasilan dengan cara penarikan tunai dari rekening tabungan bank dapat dilakukan dengan cara: perorangan; dan dikatakan. pengambilan gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. pengambilan gaji dan tambahan penghasilan dapat dilakukan dengan cara: penarikan tunai dari rekening tabungan bank; penarikan tunai dari rekening tabungan melalui atm. pengambilan gaji dan tambahan penghasilan babppkad. ketentuan penutup babi! dppkad melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada bupati mela jui sekretaris daerah. bankalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dppkad berkoordinasi dengan skpd terkait, masing masing skpdppkad melakukan evaluasi pelaksanaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pns melalui rekening pada bank. evaluasi dan pelaporan babi bagi pns yang belum memiliki kpe atau kpe yang dimiliki hilang rusak, pengambilan gaji dan tambahan penghasilan dapat dilakukan dengan menggunakan kartu pendamping kpe. kpe sebagaimana dimaksud pada dapat difungsikan sebagai kartu atm setelah dilakukan registrasi dan verifikasi oleh bank. penarikatm. serta daerah kabupaten purworejo tahun nomor seri nomor tri handoko ttd. seks el' arms daerah kabupaten purworejo, diundangkan purworejo pada tanggal juni bupati prior&jo, ttd. vnzyjnyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang penanaman modalpelaksanaan spm bidang penanaman modalpublik bidang penanaman modalpmpmppmp bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan spm bidang penanaman modal dengan organisasi perangkat daerah lain. petunjuk teknis pencapaian spm bidang penanaman modpmp menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm bidang penanaman modal kepada bupati sebagai bahan penyusunan laporan umum penerapan dan pencapaian spm penanaman modalnanaman modalnanaman modal:| tel tar he) dan ben fine fee #$u3 pan ban is: en: iss had fri hai ras en: s583 je) lal eun kasi s3$ isa $8z asa mass |s3 | es) ke: eni em: kas kacapi ess em: des par nan akses5 man 2sn (sg en: sens.a:t sis s#sr sera eg3s3 a38 (e8, sgs2g lks negara b5p 2ba (s3 (ag asas iya: iii gergisanidas doa s01a xi. sini$3ids$ ,is4g a85 2ebs ola jang sao bls (a55 pa) las ari singa tas surga f538zls5i (s3 bag et? xa39 let 58g #3sj .gs3 z#|s seger 2x35 s r make ta5s53333 bang orang3 ese$ 253255xg2ge3op e3s523sea sapa kess bau ke: a53 fa: ps3 (s3 ses$ dan s$s2panduan penerapan standar pelayanan minimal bidang penanaman modal kabupaten bandung,target target tahun penyediarjasama penanaman modal oleh pmp pengertian kerjasama penanaman modal oleh pmp adalah fasilitas pemerintah daerahdalam rangka kerjasama kemitraan antara umkm tingkat kabupatentarget target tahun pmpromosi penanaman modal pengertian promosi penanaman modal oleh pmp adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra kabupaten bandungbandung. indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten bandungtarget target tahun pmp melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal daerahelayanan penanaman modal oleh pmp pengertian pelayanan penanaman modal oleh pmpditerbitkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan peremerintah daerahonal komersian undangan sektoral, tanda daftar perusahaan tdp)mp dihitung dengan: jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani pmp pembilang, menunjukan jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dilaksanakan oleh pmp: penyebut konstanta (enam) menunjukan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang wajib dilaksanakan oleh pmp. target target tahun bpm telah menyelenggarakan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib disediaka, ttd dadang format laporan penerapan dan pencapaian spm bidang penanaman modal :badan penanaman modal dan perijinan yang selanjutnya disebut pmptolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah, yang selanjutnya disebut spm bidang penanaman modalnanaman modalb spm bidang penanaman modal bagian kesatu maksud tujuan dan fungsi paragraf maksud maksud ditetapkannya spm bidang penanaman modal adalah sebagai pedoman perangkat daerah kabupaten bandung yang membidangi pelayanan dasar bidang penanaman modal dalam menyelenggarakan pelayanan secara teknis kabupaten bandung. paragraf tujuan tujuan ditetapkan spm bidang penanaman modal kabupaten bandung adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang penanaman modal, meningkatkan pengawasan kepada skpd lingkup pemerintahpublik pada bidang penanaman modal. paragraf fungsi fungsi spm bidang penanaman modalnanaman modalcc. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang penanaman modalbidang penanaman modal nanaman modal dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar bidang penanaman modalnanaman modal yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat, pedoman penyusunan program program tahunan bidang penanaman modal, acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang penanaman modal. bagian kedua spm bidang penanaman modal urusan pada bidang penanaman modal yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun meliputi: kebijakan penanaman modal, dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor bidang usaha unggulan. target capaian sebanyak (satu) sektor bidang usaha tahun tahun kerjasama penanaman modal, denganbandung dengan pengusaha tingkat provinsi nasional. target capaian sebanyak (satu) kali tahun tahun promosi penanaman modal, dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten bandung. target capaian sebanyak (satu) kali tahun tahun pelayanan penanaman modal, denganrkerjakan tenaga kerja asing ita) yang bekerja kabupaten kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten kota. target capaian sebesar tahun pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan. target capaian sebanyak (satu) kali tahun tahun pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik spipise). target capaian sebesar tahun penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. target capaian sebanyak (satu) kali tahun tahun urusan pada bidang penanaman modalnanaman modal bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal sesuai spm yang dilaksanakan dalam lingkupadan penanaman modal dan perijinan. penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai spm bidang penanaman modal dilakukan oleh personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
|
lampiran peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa uraian pengelolaan add arah penggunaan add dipergunakan untuk: penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. pengalokasian untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalahrp700. (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan rp900. ,biaya operasional pemerintah desa, antara lain terdiri dari: belanja alat tulis kantor atk): belanja benda pos: belanja cetak dan penggandaan belanja makanan dan minuman rapat: belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, dan biaya operasional lainnya. tunjangan pimpinan dan anggota bpd. biaya operasional bpd, antara lain: belanja alat tulis kantor atk): belanja benda pos:pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, seperti pembelian komputer, laptop, merelai, dan peralatan perkantoran lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan. insentif rukun tetangga rt) dan rukun warga rw). pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. pembinaan kemasyarakatan desa, dipergunakan untuk: peningkatan sumber daya manusia, melalui kegiatan pengembangan perpustakaan desa, bantuan peralatan buku paket pelajaran untuk tk, sd mi dan atau smp m swasta yang ada desa, penyelenggaraan pengembangan tpa, olah raga, kesenian. karang taruna dan lain lain, pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa, bpd dan lpm: dan peningkatan kemampuan pengelola bum des. pengembangan lembaga kemasyarakatan, melalui kegiatan: pelaksanaan program pokok pkk desa, pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan sosial keagamaan. dalam rangka pengembangan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan pelaksanaan program pokok pkk desa, dibiayai paling sedikit rp5. (lima juta rupiah) penanganan masalah sosial, melalui kegiatan: penanganan korban bencana, dan pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi korban bencana, pemberian bantuan kepada warga lanjut usia, orang orang jompo, penyandang cacat dan anak anak terlantar, dan penanganan kepada warga yang menderita penyakit psikis (kejiwaan) yang memerlukan perawatan lebih lanjut. penggunaan add sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan satu kesatuan dari apb desa dan diklasifikasikan dalam kelompok belanja desa sebagai berikuti. pengorganisasian mengorganisasi pengelolaan add merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan apb desa. untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan add, dibentuk tim tingkat desa yang terdiri dari: pejabat teknis pengelola keuangan desa, ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang terdiri dari: kpk kepala desa, koordinator pelaksana teknis sekretaris desa: dan pengelolaan keuangan desa bendahara bendaharaadd yang telah diterima oleh desa. tim pengelol: penanggungjawab kepala desa, ketua lpm, sekretaris sekretaris desa perangkat desa, bendahara bendahara desa, dantingkat desamenyampaikan laporan pelaksanaan add kepada bupati melalui camat.dan foto copy buku rekening kas umum pemerintah desa. untuk pencairan add triwulan berikutnya harus dilengkapi laporan perkembangan penggunaan add triwulan sebelumnya. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan add merupakan satu kesatuan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa. bupati trenggalek, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum, mulyadi anik suwardi nip
|
adanterutama bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, perlu dibentuk balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k): bahwa berdasarkan ketentuan peraturan bupati gunung mas nomor tahunmaka perlu dibentuk kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan bp3k) tingkat kecamatorganisasi dan tata kerjaan pertanian, perikanan dan kehutanan bkp5sk) kabupaten gunung mas, mengingat:sa pertanian, perikanan,ingkat dprd adalah dprd kabupaten gunung mas, bapak adalah badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten gunung mas, camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada dalam kabupaten gunung mas, balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disingkat bp3k adalah unsur pelaksana teknis operasional badan yang merupakan bagian dari badan, kepala bp3k adalah koordinator balalaba bab pembentukan dengan peraturan bupati gunung mas dibentuk pertanian, perikanan dan kehutanan bapak) kabupaten gunung mas, bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bp3k adalah unsur pelaksana teknis operasional badan ketahanan pangan dan bapak dipimpin seorang koordinator balai penyuluhan yang berada bawahbp3k kurun kecamatan kurun, bp3k matching kecamatan matching dengan wilayah kerja meliputi kecamatan matching raya, bp3k miring raya kecamatan miring raya dengan wilayah kerja meliputi kecamatan sepang, bp3k telah kecamatan telah dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kahayan hulu utara, kecamatan miri mangsa dan kecamatan datang batu: (s5) bp3k ringan kecamatan ringan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ringan barat dan kecamatan ringan hulu, bp3k mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan, serta dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan wilayah kecamatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bp3k mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan program balai dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan: penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan, pelaksanaan supervisi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan dan dampak penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan, pengelolaan urusan ketatausahaan balai: pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bapak) kabupaten gunung mas, bab susunan organisasi susunan organisasi balai terdiri dari koordinator, subbab tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional, struktur organisasi balai sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan bupati ini, bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional balabadan,: bab tata kerja koordinator balai penyuluhanoordinator balai penyuluhkoordinator balai penyuluhan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. koordinator balai penyuluhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala badan dan dihembuskan kepada bupati melalui sekretaris daerah secara berkala, setiap koordinator balai penyuluhanoordinator balai penyuluhvii pengangkatan dan pemberhentian koordinator balai penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh kepala badan, naa subbab tata usaha balai diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati: pengisian jabatan pada balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan bp3k) diatur dengan keputusan kepala badan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran badan, bab viii jabatan fungsional koordinator balai penyuluhan adalah jabatan fungsional tertentu, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah jabatan fungsional tertentu: subbab tata usaha adalah jabatan fungsional umum5. dorong diundangkan kuala kurun pada tanggal dvb sekretaris daerah paten gunung mas, berita daestruktur organisasi balai penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan pada badan ketahanan pangan, pelaksana penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten gunung mas koordinator pem kanan balai penyuluhan subbab tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati gunung mas, ton dorong
|
bupati sukamara provinsi kalimantan tengah peraturan bupati sukamaraukamaravi tentang persyaratan kualitas air minum, peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang gerakan buang air besar sembarangan nol, memutuskan menetapkan peraturan bupati sukamara tentang gerakankabupaten adalah kabupaten sukamara. bupati adalah bupati sukamara. gerakan sanitasi total berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat stemkelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disebut pokja sanitasi adalah lembaga pengelola gerakan stem tingkat kabupaten. desa kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat stem) adalah kondisi ketika masyarakat desa kelurahan menyelenggarakan stem secara mandiri dengan berpedoman pada pilar stem. pilar stem adalah unsur perilaku masyarakat dalam rangka mencapai kondisi stem, yang terdiri dari dan pengamanan limbah cair rumah tangga. stop buang air besar sembarangan yang selanjutnya disingkat sbs,,,,, adalah orang perorangan dan atau kelompok orang. kawasan dilarang buang air besar sembarang tempat, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk buang air besar. pelaku gerakan sanitasi total berbasis masyarakat berbasis masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak. komunitas,gerakan stem dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienisem bertujuan a.dan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, gerakan stem diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas: berpihak kepada rakyat, berkeadilan, non diskriminasi,h.uang lingkup peraturan bupati ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan, tanggung jawab, kelembagaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan. bab perencanaan dan pelaksanaan bagian kesatu perencanaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan stemem. rumusan perencanaan roadmap gerakan stem tingkat kabupaten disusun oleh pokja sanitasi kabupaten dan dikoordinasikan olehdan pembangunan daerah. bagian kedua, dgerakan stem. bagian ketigahuruf ditetapkan tempat tempat tertentu sebagai kawasan dilarang buang air besar sembarangan. tempat tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu sungai, kebun sawah, halaman rumah pekarangan, kolam, saluran air atau drainase, sistem irigasi, hutan, jurang, h.rawa, pantai, tempat pembuangan sampah, dan tempat terbuka lainnya. bagian keempatb.jamban umum, dan c., b. dan binatang pengganggu lainnya, dan konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna serta sesuai dengan kriteria sni. bab iii tanggung jawab pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahantanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait gerakan stem pada tingkat kabupaten, membentuk tim gerakan stem dan tim verifikasi desa kelurahan tingkat kabupaten,lintas kabupaten, menyusun rumusan perencanaan roadmap pelaksanaan gerakan stem, dan mendeklarasikan desa kelurahan dan kecamatan yang sudah mencapai salah satu atau seluruh pilar stemem pada tingkat kecamatan, membentuk tim gerakan stem dan tim verifikasi desa kelurahan tingkat kecamatan, cc.tingkat kecamatan, menyusun rumusan perencanaan roadmap pelaksanaan gerakan stem tingkat kecamatan, dan memfasilitasi desa kelurahan dalam melaksanakan gerakan stem wilayah kecamatan. tanggung jawab pemerintahan desa kelurahan sebagaimana dimaksud meliputi: mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan stem pada tingkat desa kelurahan, membentuk tim stem tingkat desa kelurahan, mengalokasikan gerakan stem melalui anggaran desa pada setiap tahun anggaran, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, memfasilitasi rencana, sistem mekanisme pengelolaan gerakan stem desa kelurahan, dan melaksanakan gerakan stem desa kelurahan. bab kelembagaan bagian kesatu lembaga pengelola gerakan stem dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan stem dibentuk pokja sanitasi tingkat kabupaten. pokja sanitasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur skpd, mitra swadaya masyarakat, tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkunganem tingkat kabupaten. pokja sanitasi sebagaimana dimaksud pada untuk tingkat kabupaten em dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan. penguatan kelembagaan gerakan stemngan kelembagaan, peraturan dan perundang undangan dalam penerapan gerakan stem, peningkatan kemampuan lembaga pengelola gerakan stem, pengembangan pendanaan untuk gerakan stem dari berbagai sumber dana secara optimal, dan prinsip kemitraan dalam gerakan stem. bagian ketiga fungsi dan peran serta lembaga terkaitpembangunan daerah, berperan dalam merencanakanperumahan rakyat dan kawasan permukiman, berperan dalam menyediakan sarana jamban komunal, sarana air bersih dan limbah cair rumah tangga serta melakukan bedah rumah fokuskan padalingkungan hidup, berperan dalam pemberdayaan atau memfasilitasi masyarakat dalam hal penanganan sampah rumah tangga. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, berperan dalam kampanye cuci tangan pakai sabun caps) penyediaan sarana cuci tangan tingkat sekolah dan pengawasan jajanan anak sekolah berkoordinasi dengan. perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan dalam memfasilitasi pengadaan pendanaan masyarakat yang kurang mampu dalam rangka pembuatan jamban, pemberdayaan masyarakat tentang stem bagi keluarga yang kurang mampu dan memberikan arahan dalam penggunaan add untuk, berperan dalam mengintegrasikan kegiatan hygiene dan sanitasi yang telah ada dalam kegiatan stem, memonitor perkembangan stem seluruh kecamatan, memberikan bimbingan terhadap tim stem kecamatan, menggalang kemitraan terhadap pelaku usaha dan swasta serta lintas sektor. camat dan tim penggerak pkk kecamatan, peran dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberikan dukungan kepada kader stem kader kesehatan lingkungan. kelurahan desa dan tim penggerak pkk kelurahan desa, peran dan fungsinya adalah memonitor kerja kader stem kader kesehatan lingkungan dan memberikan bimbingan yang diperlukan serta memastikan keberhasilan seluruh lapisan masyarakat. utd puskesmas, peran dan fungsinya adalah,memberikan penipuan stem, monitoring dan evaluasi serta pendataan sarana yang sudah buatem dalam bentuk: natural leader sebagai fasilitator perubahan perilaku dalam mewujudkan gerakan stem, monitoring perubahan perilaku gerakan stemgerakan stem. tata idalam pedoman pelaksanaan gerakan stem. babstem atau salah satu pilar stemb mj, percepatan kondisi stem kabupaten, dan mendukung percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sustainable development goals sdg's) bab vii pendanaan pendanaan penyelenggaraan gerakan stem bersumber dari masyarakat. pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan geraklui melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan gerakgerakan stem oleh masyarakat, pelaksanaan dukungan penyelenggaraan gerakan stem, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan gerakizin pelayanan jasa medik veteriner dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa sesuai dengan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanya pedoman terkait dengan perizinan pelayanan jasa medik veterinerizin pelayanan jasa medik veterindoman pelayanan puskesmas. memutuskan menetapkan izin pelayanan jasa medik veterinerpala dinas adalah kepala dinas yang membidangi fungsiringatan tertulis, pembekuan izin, penyegelan tempat usaha, dan pencabutan izin usahatertulis dan tidak melakukan perbaikan, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner. pembekuan izin diberiyang tidak melakukan perbaikan dan atau menghentikan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dan atau operasional usahanya selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi administrasi berupa penyegelan tempat usaha. penyegelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tigapuluh hari. penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peraturtif berupa pencabutan izin. pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat usaha. pemberian saksi administrasi berupa pencabutan izin bagi dokter hewan yang telah memiliki izin dilakukan oleh kepala dinas. pemberian sanksi administrasi bagi pemilik izin dilakukan oleh kepala dinasantaranya adalah sarjana kedokteranjawab, antara lain rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medic reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialisk veteriner instansi pemerintah dan tni polri. bab bentuk pelayanan jasa medik veteriner bentuk pelayanan jasa medik veteriner antara lain tenaga jasa medik veteriner, dan usaha pelayanan jasa medik veteriner. tenaga jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari dokter hewan, tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan, dan tenaga kesehatan hewan warga negara asing. usaha pelayanan jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari dokter hewan praktek mandiri: dokter hewan praktek bersama: klinik hewan, rumah sakit hewan: dan rumah sakit khusus. tenaga kesehatan hewan bukan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sarjana kedokteran hewan, dan paramedis veteriner. tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokter hewan spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang undanganc veteriner instansi pemerintah dan tni polri. bab iii ketentuan perizinan bagian kesatu perizinan pelayanan jasa medik veteriner setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin. izin sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari izin tenaga jasa medic veteriner, izin usaha pelayanan jasa medic veteriner, dan izin tenaga jasa medic veteriner pemerintah. izin tenaga jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari izin dokter hewan praktikizin usaha pelayanan jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari izin dokter hewan praktik mandiri: izin dokter hewan praktik bersama, izin klinik hewan, izin rumah sakit hewan: dan izin rumah sakit hewan khusus. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan biaya serta tidak dapat dipindahtangankan. bagian kedua izin tenaga jasa medik veteriner dan izin dokter hewan praktik setiap dokter hewan praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf. bagian ketiga izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan setiap tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner praktik wajib memiliki izin tenaga kesehatan bukan dokter hewan. izin sebagaimana dimaksud pada berbentuk surat tanda registrasi(empat) tahun. bagian keempat izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing setiap tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam huruf yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga jasa medik veteriner wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing. izin sebagaimana dimaksud pada berbentuk izin praktik dokter hewan spesialis. izin praktik dokter hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk menjalankan praktik dokter hewan spesialis rumah sakit hewan khusus bagian kelima izin usaha pelayanan jasa medik veteriner setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner. izin sebagaimana dimaksud pada berbentuk surat izin tempat usaha operasional surat ijin praktek. izin diberiusaha pelayanan jasa medik veteriner masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap (empat) tahun. izin pelayanan jasa medic veteriner berlaku untuk (satu) lokasi kegiatan jasa pelayanan medik veteriner, (satu) penanggungjawab dan (satu) jenis kegiatan usaha. izin usaha diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan perundang undangan bab prosedur perizinan bagian kesatu persyaratan ijin tenaga jasa medik veteriner persyaratan permohonan ijin dokter hewan praktik terdiri dari: foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter umum pemerintah, cc. foto ukuran sebanyak empat lembar dengan latar belakang warna biru untuk pria dan warna merah untuk wanita, foto kopi ijazah dokter hewan, dan rekomendasi organisasi profesi dokter hewan. persyaratan permohonan izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan, dan tenaga asing diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. bagian kedua izin usaha pelayanan jasa medik veteriner persyaratan umum permohonan izin dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan khusus sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya pns tni polri harus mendapatkan persetujuan dari atasannya. persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner pada praktik dokter mandiri, praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan khusus sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. bagian ketiga prosedur prosedur pemberian ijin dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut pemohon menyampaikan surat permohonan kepada kepala dinas yang dihampiri dengan persyaratan permohonan izin, dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar, dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melakukan survey lokasi, kepala dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin, keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh kepala dinas paling lama (dua puluh) hari kerjadianggap diterima dan berlaku: dan masa ijin operasional berlaku untuk (empat) tahun dan dapat diperpanjang. prosedur perpanjangan ijin operasional dilaksanakan melalui ketentuan yang berlaku. bab hak, kewajiban dan sanksi bagian kesatu hak setiap pemilik izin mempunyai hak untuksetiap pemilik izin wajib bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan izin yang telah diberikan, menyediakan fasilitas pelayanan jasa medic veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, menghormati hak klien, melakukan kegiatan pelayanan medic veteriner sesuai dengan surat izin yang dimiliki, memberikan pelayanan jasa medic veteriner sesuai dengan standard profesi dan standard operasional pada sarana pelayanan jasa medic veteriner, memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas kepada klieyang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berkala: melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan hewan, dan meningkatkan mutu pelayanan jasa medicmaupun organisasi profesi. bagian kedua sanksi sanksi bagi pemilik izin setiap pemilik izin yang tidak memenuhiperasi dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengah kabupaten banggai. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah daerah kabupaten banggai. unit pelaksana teknis daerah, yang selanjutnya disingkat utd adalah unsur pelaksanaan operasional teknis dinas koperasi dan usaha kecil menperasi usaha kecil dan menengah. sub urusan izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada meliputub urusan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada meliputisub urusan penilaian kesehatan ksp usp koperasi sebagaimana dimaksud dalam meliputwilayah daerah kabupaten. sub urusan pendidikan dan latihan pengoperasian sebagaimana dimaksud padasub urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan dalam daerah kabupaten. sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro umkm) sebagaimana dimaksud pada meliputsub urusan pengembangan umkm sebagaimana dimaksud padgian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas koperasi dan usaha kecil meneng, ksp usp, bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi membawahi: seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi, dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, membawah,operasi dan usaha kecil menengahoperasi dan ukm meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi tugas kesekretariatan,perasi dan usaha kecil menengahperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dinas koperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknislaksanakan fasilitasi dan pengembanganbijakan umum daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengambilan kebijakan bidangperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengah mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas koperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengah, pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas koperasi dan usaha kecil menengah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi lingkungan dinas koperasi dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut: merencanakan program operasional sekretariat dinas koperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengkelembagaan dan pengawasan kepala bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kelembagaan dan pengawas ksp usp: penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan dan pengawasan, penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pengawasan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan pengawasan, pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan dan pengawaskelembagaan dan pengawaslembagaan dan pengawasan berdasarkan rencana kerja, cc. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi bidang kelembagaan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan dan pengawasan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan dan mengkoordinasikan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan mengkoordinasikan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam, dan penyiapan penyusunan dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu serta kantor kas koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyelenggaraan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, menyela pelaksanaan tugas kepala seksi bidang kelembagaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, melaporkan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasanperizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan perizi berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. uraian tugas kepala seksi kelembagaan dan perizinan adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi kelembagaan dan perizinan berdasarkan program operasional bidang, memberi petunjuk kepada bawahan seksi kelembagaan dan perizinan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja, cc. mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi kelembagaan dan perizinan berdasarkan tugas dan fungsi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan perizinan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menganalisa berkas pembentukan koperasi dengan perubahan anggaran dasar koperasi sesuai tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan serta menganalisa berkas pembubaran koperasi sesuai tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kelembagaan dan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi kelembagaan dan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, j . membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan perizianggotaan dan penerapan peraturan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan keanggotaan dan penerapan peratuanggotaan dan penerapan peraturan berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. uraian tugas kepala seksi keanggotaan dan penerapan peraturan adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan berdasarkan program operasional bidang, memberi petunjuk kepada bawahan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja, mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan berdasarkan tugas dan fungsi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan keanggotaan dan penerapan peraturan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengendalian dan pembinaan serta bimbingan teknis anggota koperasi berdasarkan pedompenerapan sanksi bagi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan pelaksanaan tugas seksi keanggotaan dan penerapan peratur, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. uraian tugas kepala seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp berdasarkan program operasional bidang, memberi petunjuk kepada bawahan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja, mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp berdasarkan tugas dan fungsi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usp sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp usngembangan koperasi kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi danmempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasidan pengembangan koperasi adalah sebagai berikut: merencanakan operasional bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasidan pengembangan koperasi berdasarkan rencana kerja, cc. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasidan pengembangan koperasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan dalam mengkoordinir perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi sesuai ketentuanyang berlaku, melaksanakan dan mempromosikan penyelenggaraan akses pasar bagi produk koperasi tingkat lokal dan nasional sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya berdasarkan rencana kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi berdasarkan capaian kinerja, j . menyela pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperkoperasi memimpin dan melaksanakan kegiatan fasilitasi usah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas kepala seksi fasilitasi usaha koperasi adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi fasilitasi usaha koperasi berdasarkan program operasional bidang, memberi petunjuk kepada bawahan seksi fasilitasi usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja, cc. mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi fasilitasi usaha koperasi berdasarkan tugas dan fungsi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi usaha koperasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan koordinasi mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi tingkat lokal dan nasionalkoperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi fasilitasi usaha koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan pelaksanaan tugas seksi fasilitasi usaha koperasinguatan dan perlindungan koperasi memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan penguatan dan perlindunganpenguatan dan perlindungan koperasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, uraian tugas kepala seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasikoperasikoperasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan dan mengembangkan perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi sesuai kondisi wilayah dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan perlindungannguatan dan perlindungan koperasikoperasikoperasisumber daya manusia koperasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusisumber daya manusia koperasi adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasisumber daya manusiaingkatan kualitas sumber daya manusia koperasisumber daya manusia koperasididikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusiasumber daya manusiasumber daya manusiusaha mikro kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pemberdayaan usaha mikromikro mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha mikro, pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan usaha mikrousaha mikro adalah sebagai berikut: merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha mikrousaha mikro berdasarkan rencana kerja, cc. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan usaha mikrousaha mikro sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro tingkat lokal dan nasional,penyusunan pendataan izin usaha mikro kecil ium) sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakfasilitasi penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan usaha mikro berdasarkan capaian kinerja, j . menyela pelaksanaan tugas kepala seksi bidang pemberdayaan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku, melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan usaha mikromikro mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan fasilitasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas kepala seksi fasilitasi usaha mikro adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi fasilitasi usaha mikro berdasarkan program operasional bidang, memberi petunjuk kepada bawahan seksi fasilitasifasilitasi usaha mikro berdasarkan tugas dan fungsi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi usaha mikro sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan rancangan akses pasar bagi produk usaha mikro tingkat lokal dan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan menganalisis penyusunan data izin usaha mikro kecil iummikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi fasilitasi usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan pelaksanaan tugas seksi fasilitasi, penguatan dan perlindungan usaha mikro mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan, penguatan dan perlindungan usaha mikro berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakurencanakan kegiatan seksi penguatan dan pengembangan usaha mikrousaha mikrousaha mikro sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyimpanan bahan mengkoordinasi pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyimpanan bahguatan dan perlindungan usaha mikrousaha mikrokewirausahaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas kewirausahkewirausahaankewirausahaan adalah sebagai berikut: merencanakan kegiatan seksi peningkatan kualitas kewirausahaankewirausahaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja, cc. mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi peningkatan kualitas kewirausahaankewirausahaan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyusunan bahan pengumpulan dan pengolahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, wirausaha dan informasi bisnis usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan kinerja, melaksanakan koordinasi bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan bimbingan dan promosi terhadap usaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen terhadap penyelenggaraan usaha mikro kecil menengah sesuai pedoman kerja, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatanpeningkatan kualitas kewirausahaankewirausahaankewirausahperasi dan usaha kecil menengahslperasi dan usaha kecil menengoperasi dan usaha kecil menengningkatan efektivitas manajemen risiko sektor pemerintah berbasis iso dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banduingkatan efektivitas manajemen risiko sektor pemerintah berbasis isolampiran peraturan bupati bandung nomor tahun tanggal april tentang peningkatan efektivitas manajemen risiko sektor pemerintah berbasis iso kebijakan umum iii kebijakan pelaporan pelaporan tingkat bupati bandung pelaporan tingkat pelaporan dalam rangka perbaikan terus menerus babbupati bandung hubungan manajemen risiko dan manajemen kinerja bab penutup bab model kematangan manajemen risiko secara terus menerus, seluruh pemerintah kabupaten bandungtarget tingkat kematangan penerapan manajemen risiko kabupaten bandung adalah sebagai berikut: tahun risk managed) dari skala tahun risk managed) dari skalaabupaten bandung. penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap kedua tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yakni tingkat kabupaten bandung, dan tingkat pdabupaten bandungkepemimpinan proses aktivitas hasil penerapan tingkataftar sasaran keterangan indikator sasaran inn bean struktur manajemen risiko tingkat kabupaten bandung bean ben struktur manajemen risiko tingkat (#e|ooo daftar pemangku kepentingan stakeholder) tingkat kabupaten bandung "'"''#''#' ':' ' ' 'u' ,) daftar pemangku kepentingan stakeholder) tingkat $$pp$p$pompa lastjarang terjadi kadang terjadi naa sering terjadi hampir pasti terjadi kriteria dampak (contoh) level area dampak risiko kerugian penurunan penurunan gangguan terhadap tuntutan tampak ina anggap negara reputasi kinerja layanan organisasi hukum tidak signifikan minor moderat oo) signifikan sangat signifikan matriks analisis risiko untuk menetukan level risiko dan prioritas risiko tidak minor moderat signifikan sangat hampir pasti terjadi sss seringterjadi kadangterjadi mom jarangterjadi mpa hampir tidak terjadi pena risiko risiko sangat tinggi tinggi a71 sedang rendah sangat rendah selera risiko (contoh) disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: tanggal tanggal tanggal formulir profil risiko kunci unit organisasi ruang lingkup penerapan periode time horizon sasaran risiko sistem pengendalian yang ada level level level prioritas kekutu organisasi kemungkinan dampak risiko risiko san uraian indikator kejadian penyebab dampak uraian sistem efektivitas mitigasi pengendalian ya tid ak) peta risiko contoh) disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: formulir mitigasi risiko kunci unit organisasi ruang lingkup penerapan periode time horizon prioritas nomor kegiatan target jadwal penanggung level level level mitigasi capaian risiko risiko as1 pengendalian implementasi jawab kemungkinan dampak risiko risiko target risiko tambahan dilaksanakan tidak) ooh leo unj leo leo kou ooh leo leo uul formulircet tan level level level level level level level level level jangan kembung dampak risiko kembung dampak risiko kembung dampak risiko kanan kanan kanan loo loo loo loo loo"ingkatan efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis iso dalam pemerintahan kabupaten bandung. tujuan penyusunan pedoman umum penyusunan pedoman umum ini bertujuberbasis iso lingkungan pemerintah kabupaten bandung. peta hasil mitigasi contoh disiapkan oleh: diperiksa oleh: ditetapkan oleh: bupati bandung, dadang laserapemerintah kabupaten bandungkabupaten bandung: secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, program, dan proses manajemen perubahan.kabupaten bandungabupaten bandungkabupaten bandungi penilaian risiko identifikasi risiko komunikasi monitoring bg. konsultasi analisis risiko revi evaluasi risiko age penanganan risiko bagkabupaten bandung. tingkatan tersebut meliputi tingkat kabupaten bandung, tingkatkabupaten bandukomite manajemen risiko pemerintah kabupaten bandung, komite manajemen risiko komite eksekutif bupati bandung selaku ketua wakil bupati bandung selaku wakil ketua sekretaris daerah kabupaten bandung dan ketua komite pelaksana selaku anggota komite pelaksana kepala perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan daerah kabupaten bandung selaku ketua kepala perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bandung selaku wakil ketua para kepala perangkat daerah yang terkait selaku anggota bagian pada sekretaris daerah kabupaten bandung yang menangani urusan yang terkait dengan administrasi selaku sekretariat komite manajemen risiko kepala pd, kepala organisasi perangkat daerah pejabat satu tingkat dibawah ata kabar, kabid, kasih kasual sekretaris komite manajemen risiko compliance office for risk management. compliance office for risk management dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten bandung selaku api kabupaten bandung struktur manajemen risiko tersebut bekerja sebagaimana berikut: komite manajemen risiko pemerintah kabupaten bandungkepalakabupaten bandungkabupaten bandung kepada pemangku kepentingan terkait. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko kabupaten bandung komite manajemen risiko kabupaten bandung adalah komite yang dibentuk oleh bupati bandungabupaten bandung dalam penerapan manajemen risiko. komite manajemen risiko kabupaten bandungabupaten bandung. menetapkan profil risiko kunci kabupaten bandung beserta dengan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis kabupaten bandung secara tahunan. menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang berlaku kabupaten bandung. melakukan revi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kabupaten bandung. memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan efektif kabupaten bandung.abupaten bandung sebagai pedoman implementasi manajemen risiko bagi seluruh unit lingkungan kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungprovinsi kabupaten kota meliputi: kebijakan skala risiko kabupaten bandungsignifikan hampir pasti terjadi sering kadang terjadi hampir terjadi risiko risiko sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat bana tabel ii. matriks analisis risiko kriteria risiko kabupaten bandungabupaten bandung sehingga dapat digunakan tingkat kabupaten bandung dan pdabupaten bandung, dan pd10xlangsung hari hukum rp10 juta lisan tertulis kali| hukum lebih dari lisan tertulis s.d s.d hari atas kali rp10 juta organisasi s.d kali s.d rp50hari| hukum lebih dari s.d s.d hari atas kali rp50 juta s.datas hari hukum lebih dari s.d 50x s.d hari atas kali rp100 juta s.d kali rp500 dalam satu jutarp500 juta kali dalam satu periode tabelbandung adalah sebagaimana tabel ii. bawah ini ririsiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam belanjabantuan sosialrisiko risiko yang disebabkan oleh ketidaktaatan strategiskas), korupsi menurunnya reputasiabupaten bandung selera risiko kabupaten bandungabupaten bandung merupakan tugas dan tanggungjawab komite pelaksana. selera risiko kabupaten bandungabupaten bandung dan pd. penetapan selera risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel ii. bawah ini kategori risiko besaran risiko yang harus mitigasi risiko pendapatan risiko belanja risiko pembiayaan risiko strategis risiko fraud risiko kepatuhan risiko operasional risikoreputasi atau tabel ii. tabel selera risiko menyusun profil risiko kunci kabupaten bandung dan rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis kabupaten bandung secara tahunan.oleh komite pelaksana dari hasil pelaksanaan risk assessment kabupaten bandung yang melibatkan dan dengan mempertimbangkan masukan dari masing masing dan para stakeholder. identifikasi didasarkan pada sasaran strategis kabupaten bandungdan para stakeholder. profil risiko kunci kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung dan pelaksanaan motivasinya. level risiko kunci kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung dan pelaksanaan rencana mitigasi kepada komite eksekutif. menginformasikan risiko risiko kunci kabupaten bandung serta menyampaikan rencana mitigasi kabupaten bandung yang relevan kepada seluruh yang terkait. budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dikembangkan sesuai dengan nilai nila kabupaten bandung dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan seluruh jajaran pemerintah kabupaten bandurisiko kunci kabupaten bandung diinformasikan oleh komite pelaksana kepada seluruh sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci pd. selanjutnya, rencana mitigasi kabupaten bandung yang relevan diinformasikan oleh komite pelaksana kepada seluruh yang terkait untuk dilaksanakan. memberikan masukan kepada bupati bandungbandungyang berkenaan dan pejabat yang terkait. memberikan masukan rekomendasi kepada bupati bandung berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan kebijakan bupati bandung tertentu sesuai permintaan bupati bandung. apabila diperlukan, bupati bandungbandung. untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko kabupaten bandung, dibentuk sekretariat komite manajemen risiko kabupaten bandung. sekretariat komite manajemen risiko kabupaten bandung berada sekretariat daerah kabupaten bandung c.g. bagian yang menangani urusan yang terkait dengan administrasi pemerintah kabupaten bandung. kepala setiap lingkungan pemerintah kabupaten bandung harus menjalankan manajemen risiko. kepalamemiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: menyusun dan menetapkan risiko risiko kunci pd. setelah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci kabupaten bandung, kepala diharapkan menyusun dan menetapkan risiko kunci yang disesuaikan dengan risiko kunci kabupaten bandung. menyusun, menetapkan, dan melaporkan profil risiko kunci beserta rencana motivasinya berdasarkan sasaran strategis secara tahunan. profil risiko kunci merupakan kumpulan risiko kunci yang disusun dan ditetapkan oleh kepalaepala selanjutnya dilaporkan kepada komite manajemen risiko. menginformasikan risiko risiko kunci kabupaten bandung dan serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh manajemen bawahnya yang terkait. risiko kunci kabupaten bandung, dankabupaten bandung, danserta pelaksanaan mitigasi risiko kunci kabupaten bandung dan pd. level risiko kunci dan pelaksanaan mitigasi risiko kunci kabupaten bandung dan harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala oleh kepala kepada komite manajemen risiko risiko risiko kuncimelaporkan hasil pemantauan atas risiko risiko kuncidan unit bawahnya harus menjalankan proses manajemen risiko dengan efektif. kepalapd. seluruh unit bawah kepala lingkungan pemerintah kabupaten bandungdpd. memantau dan melaporkan level risiko beserta dengan pelaksanaan motivasinya kepada kepala masing masing secara triwulanan. seluruh pejabat satu tingkat bawah kepalad. pelaporan tersebut bentuk dan susunannya ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing masing. compliance office for risk management, yaitu inspektorat kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung maupun tingkat pd, melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, baik tingkat kabupaten bandung maupun tingkat pd, cc. audit atas proses manajemen risiko, baik tingkat kabupaten bandung maupun tingkat pd, memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan manajemen risiko lingkungan pemerintah kabupaten bandungabupaten bandung adalah sebagai berikut: pelaporan tingkat kabupaten bandung pelaporan tingkat kabupaten bandung terdiri darpard.abupaten bandung.dan:. pelaporan tingkat pelaporan tingkat terdiri darlaporan pemantauan dantingkat kematangan kepemimpinan proses aktivitas hasil penerapabupaten bandungbab hubungan manajemen risiko, pengendalian intern dan manajemen kinerja ruang lingkup dan komponen manajemen risiko serta pendekatan yang digunakan kabupaten bandungkabupaten bandungabupaten bandung, maka pendekatan yang digunakan kabupaten bandung dapat dirumuskan sebagai berikut: manajemen risiko kabupaten bandungndalian intern kabupaten bandungnomorkabupaten bandung telah menetapkan manajemen kinerja dalam keputusan bupati bandung tentang pengelolaan kinerja lingkungan kabupaten bandungkabupaten bandungabupaten bandung. salah satu proses manajemen risiko yang digunakan oleh kabupaten bandungabupaten bandungkabupaten bandung. bupati bandung, dadang laser lampiran peraturan bupati bandung nomor tanggal tentang peningkatan efektivitas manajemen risiko sektor pemerintah berbasis iso pedoman pelaksanaani pelaksanaan manajemen risiko tingkat kabupaten bandung: formulir piagam manajemen risiko formulir profil risiko kunci formulir mitigasi risiko kunci formulir pemantauan dan revi proses manajemen risiko bab pendahuluan latar belakang untukkabupaten bandungabupaten bandungpemerintah kabupaten bandungabupaten bandung harus memahami dan mengetahui beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya.abupaten bandungabupaten bandung indikator kinerja utama iku), evaluasi individual, remunerasi, dan sanksi. adanya kesadaran dari setiap orang lingkungabab pelaksanaan manajemen risiko tingkat kabupaten bandung komunikasi dan konsultasi pemerintahabupaten bandung. komunikasi dan konsultasi tingkat kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung antara lain pemerintah kabupaten bandung, presiden, kementerian lembaga, organisasi kemasyarakatan, penyedia barang dan jasa, dprdabupaten bandung adalah seluruh dan seluruh pegawai lingkungan kabupaten bandung. untuk manajemen risiko tingkat pdabupaten bandung, maupuabupaten bandungpada tingkat kabupaten bandung pdabupaten bandungabupaten bandung, pelaksanaan rapat berkala komite pelaksana dan komite eksekutif,abupaten bandung. sekretariat komite manajemen risiko kabupaten bandung dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tingkat kabupaten bandungabupaten bandung, risk assessment dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci kabupaten bandungabupaten bandungpenilai irigasi penilaian mitigasi penilai irigasi pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan desember desember desember gambar ii.iabupaten bandung. ketentuan pelaksanaan rapat berkala komite pelaksanaan bupati bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung. penanggung jawab pelaksanaan tingkat kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung. dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, komite eksekutif bupati membentuk komite manajemen risiko kabupaten bandung,bandung yang menangani administrasi. tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko pemerintah kabupaten banapril dapat mengubah dan menyesuaikan konteks manajemen risiko tingkat kabupaten bandung melalui mekanisme pemantauan risiko. langkah proses penetapan konteks tingkat kabupaten bandung dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar tingkat kabupaten bandung. kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan kabupaten bandungabupaten bandung menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko tingkat kabupaten bandung. konteks manajemen risiko lingkungan kabupaten bandung diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat kabupaten bandungabupaten bandung. langkah kerja dalam penetapan konteks tingkat kabupaten bandung adalah sebagai berikut: menentukan tujuan atau sasaran tingkat kabupaten bandung. tujuan atau sasaran kabupaten bandungabupaten bandung menjadi alasan penerapan manajemen risiko tingkat kabupaten bandung menentukan struktur manajemen risiko tingkat kabupaten bandung dalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko tingkat kabupaten bandung dibentuk struktur manajemen risiko berupa komite manajemen risiko kabupaten bandung yang ditetapkan dengan keputusan bupati bandung. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan kabupaten banduabupaten bandungabupaten bandunghabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung. piagam manajemen risiko kabupaten bandung menjadi patokan dan pertimbangan bagi kepala dalam menyusun piagam manajemen risikoabupaten bandungabupaten bandung. dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks tingkat kabupaten bandung dilakukan antara lain terhadap piagam manajemen risiko kabupaten bandung. secara teknis tahapan penetapan konteks tingkat kabupaten bandungabupaten bandungkabupaten bandungserta mempertimbangkan masukan dari masing masingabupaten bandung. identifikasi risiko tingkat kabupaten bandung dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai tingkat kabupaten bandung. tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. pada tingkat kabupaten bandung, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung dengan para pemangku kepentingan, potensi potensi risiko kunci dapat diidentifikasi. analisis sasaran sasaran strategis kabupaten bandungabupaten bandung terkait dengan pencapaian sasaran strategis kabupaten bandung dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko tingkat kabupaten bandungabupaten bandung. langkah kerja dalam identifikasi risiko tingkat kabupaten bandung adalah: memahami sasaran strategis kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung. kejadian ini merupakan inti dari risikoabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung kepada seluruhselanjutnya, komite manajemen risiko diharapkan merumuskan risiko kunci yang disesuaikan dengan risiko kunci kabupaten bandungidentifikabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung bertujuan untuk mengetahui level risiko tingkat kabupaten bandung dan menyajikan peta risiko kabupaten bandungdari seluruh terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing masingsignifikan signifikan hampir pasti terjadi sering lara kadang terjadi tidak terjadi risiko risiko sangat tinggi tinggi sedang a47 rendah sangatabupaten bandungi. level kemungkinan kriteria kemungkinan kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari kali dalam hampir tidak tahun) terjaditahun) jarang terjadili kadang terjaddalam sering terjadiahun) terjadi persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50x dari volume transaksi dalam periode tabel sebagaimana terdapat pada tabel ii. kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bandung harus melaksanakan proses manajemen risiko pada unit kerja masing masingmengacu pada: pedoman umumbab ketentuan penutup peraturan bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6l(s) lebih dari internasional hari lebih dari rp500 kali juta dalam satu periode tabel kriteria dampaki. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko kabupaten bandungabupaten bandung adalah profil risiko kunci kabupaten bandung. profil risiko kunci kabupaten bandunggambaranalisisabupaten bandungabupaten bandunglangkah proses evaluasi risiko tingkat kabupaten bandung dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko kunci yang berada tingkat kabupaten bandung. lingkup kabupaten bandungabupaten bandungiii. gambar ii. selera risikoabupaten bandung adalah profil risiko kunci kabupaten bandung. dalam profil risiko kunci kabupaten bandungabupaten bandung ditujukan untuk menurunkan level risiko kabupaten bandungabupaten bandung yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh yang terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing masingabupaten bandung yang sudah ditetapkan oleh komite eksekutif kepada seluruh yang terkait serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat kabupaten bandung. komite eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan rencana mitigasi risiko tingkat kabupaten bandungabupaten bandung sesuai dengan batas kendali dan kewenangan abupaten bandung paling lambat pada minggu awal periode time horizon. mitigasiyang terkaitabupaten bandungomite manajemen risiko kabupaten bandungokumen pelaksana anggaran dpa) disahkan, rencana mitigasiabupaten bandung dilaksanakan oleh komite pelaksana, terkait dan unit kerja bawahnya yang terkait. langkah kerja penanganan risiko tingkat kabupaten bandungabupaten bandungdan unit kerja bawahnya yangabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko tingkat kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung maupun perlu diwaspadai dan dicermati untuk memastikan bahwa profil risiko kunci kabupaten bandung tetap relevan dan mitigasi risiko yang dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan kabupaten bandung.ikabupaten bandung sebagai apiabupaten bandung untuk meningkatkan dan mengembangkan proses manajemen risiko tingkat kabupaten bandungomite manajemen risiko kabupaten bandungabupaten bandung. fokus pemantauan dan revi atas proses manajemen risiko tingkat kabupaten bandung dilakukan terhadap: lingkungan penerapan manajemen risiko tingkat kabupatenkabupaten bandung. kondisi profil risiko kunci kabupaten bandung..abupaten bandung,kabupaten bandungabupaten bandungabupaten bandung. pelaporan manajemen risiko tingkat kabupaten bandungabupaten bandung ini. bab iii pelaksanaan manajemen risiko tingkat komunikasi dan konsultasi lingkunganpd. komunikasi dan konsultasi tingkatpdantara lain bupati bandung, kepala yang terkait, kementerian lembaga, organisasi kemasyarakataadalah seluruh unit kerja bawah dan seluruh pegawai lingkungapd, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh kepala dengan melibatkan seluruh unit kerja dibawahnya lingkupnya masing masing dan berhubungan dengan komite manajemen risiko jadwal pelaksanaapd, pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko pd, pelaksanaan rapat insidental manajemen risiko pdpd. sekretariat manajemen risikopdpd, risk assessment dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci pd. risk assessment dilakukan oleh dan hasilnya disampaikcontoh time horizon tingkat diilustrasikan pada gambar iv.isitu apsommuat biak anganomsi telah antoneman desember desember desember gambar iv.i.: time horizon pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko rapat berkala yang dilakukan olehpala pd, rapat harus dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja setingkat bawah kepala pd. dalam rapat ini, pejabat pegawaidalam hal terdapat permintaan dari kepala atau hal hal lainnya yang bersifat mendesak, kepalakepala pdpd. dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi tingkat dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan kepala pd. penetapan konteks tujuan penetapan konteks tingkatpd. penanggung jawab pelaksanaan tingkat pd, penyusunan dan penetapan konteks dilakukan oleh kepala pd, dengan melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja bawahnya. jadwal pelaksanaan kepala menyusun, menetapkan, dan menyampaikan penetapan konteks manajemen risiko tingkatpd. dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, kepaladilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar tingkat pd. kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan sasaran pdakan menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko setiap lingkungan kabupaten bandung. konteks penerapan manajemen risiko tingkat diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat pddengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis. langkah kerja dalam penetapan konteks tingkat adalah sebagai berikut: menentukan tujuan atau sasaran tingkat tujuan atau sasarmenjadi alasan penerapan manajemen risiko tingkat pddalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko tingkat pd, kepala dapat membentuk struktur manajemen risiko tingkat pd. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengapdabupaten bandungpdpdpd. dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks ditingkat dilakukan antara lain terhadap piagam manajemen risiko pd. secara teknis tahapan penetapan konteks tingkatlingkungjelasan atas peraturan bupati nomor tahun tentang peningkatan efektivitas manajemen risiko sektor pemerintah berbasis iso ii. umumserta dengan telah diterbitkannya standar nasional indonesia iso oleh badan standardisasi nasional, maka perlu menyusupemerintah kabupaten bandunganggung jawab pelaksanaan pada tingkat pd, identifikasi risiko dilakukan oleh kepala yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja yang berada bawahnya serta mempertimbangkan masukan dari masing masing pejabat pegawai dan para stakeholder. setiap kepalaunit kerja bawah kepala nya. jadwal pelaksanaan kepala melakukan identifikasi risiko tingkatrisikopd. identifikasi risiko tingkat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh setiap pd. tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis pd, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya untuk tingkat pd. pada tingkat pd, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci tingkat pd|. teknik dalam identifikasi risiko yang dapat digunakan tingkatterkait dengan pencapaian sasaran strategis dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko tingkat pdpd.pd, termasuk dalamnya proses bisnis bawahnya, dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko tingkat pd. secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan mencermati sop yang dijalankan baik oleh maupun oleh bawahnya. langkah kerja dalam identifikasi risiko tingkat adalah: memahami sasaran strategis dan unit kerja yang berada bawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalan. pemahaman atas sasaran sasaran strategis berikut dengan proses bisnis tingkat dan unit kerja yang berada bawahnyadan unit kerja yang berada bawahnyapdpd. kejadian ini merupakan inti dari risiko. tingkat pd, identifikasi kejadian ini meliputi kejadian tataran semua unit kerja yang berada bawahnyapdpdpdidentifikpdpdbertujuan untuk mengetahui level risiko dan menyajikan peta risiko pd. penanggung jawab pelaksanaan kepalakerja terkait dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari masing masing unit kerja terkait dibawahnya dan para stakeholder. jadwal pelaksanaan kepala melakukan analisis risiko tingkatmenggunakan tabel iv. bawah ini. level dampak tidak minor moderat signifikan sangat signifikan signifikan hampir pasti terjadi 1or terjadi kadang terjadi jarang terjadi hampir tidak terjadi tingkatan level risiko prioritas besaran warna risiko risiko sangat tinggi tinggi sedang |o18 rendah sangat rendah tabel iv. matriks analisis risiko kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko tingkat pdaktivitasnya.v5yopdpada tabel iv.adalah profil risiko kunci profil risiko kuncipdanalisispdpdpd. penanggung jawab pelaksanaan kepala bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan hasil evaluasi risiko. jadwal pelaksanaan kepala melakukan evaluasi risiko tingkatprioritas risiko melalui mekanisme pemantauan risikongkah proses evaluasi risiko tingkat dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko kunci yang berada pd. lingkup pd, semua risiko kunci ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yangrelevan. langkah proses dalam evaluasi risiko tingkat.epalaepala pdgambar iv. selera risikoadalah profil risiko kunci pd. dalam profil risiko kunciditujukan untuk menurunkan level risikoepala bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana mitigasi risiko tingkat yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruhpimpinan unit kerja bawahnya dan mempertimbangkan masukan dari pejabat pegawaikerja bawahnya yang terkait, serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat pdepala menyusun dan menetapkan rencana mitigasi risiko tingkatdan bawahnyaepalapaepalaepaldapat dilaksanakan oleh dan terkait bawahnya. langkah kerja penanganan risiko ditingkat mencakupkepalpdepala dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit kerja terkait bawahnya. menetapkan target penurunan level risiko kepalaharus dilakukan oleh kepala pdditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko tingkat telah berjalan dengan efektif sesuaidengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan penanggung jawab pelaksanaan kepala bertanggung jawab untuk menjalankan pemantauan dan revi proses manajemen risiko tingkat pd. jadwal pelaksanaan kepalepala pd. secara berkala, kepala menyampaikan hasil pemantauan dan revi proses manajemen risiko kepada komite manajemen risikodilaksanakan dengan jalan: pelaksanaan risk assessment kepalepalmenerus (ongoing monitoring) kepaltetap relevan dan mitigasi risiko yang dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan pd. pemantauan dan revi berkalakabupaten bandungepala untuk meningkatkan dan mengembangkan proses manajemen risiko tingkat pdepalapd. fokus pemantauan dan revi atas proses manajemen risiko tingkat dilakukan terhadap: lingkungan penerapan manajemen risiko tingkat perubahan kondisi lingkungan penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan oleh kepalpd. kondisi profil risiko kunciepala pdepala pdpdmerupakan gambaran hasil pengelolaan risiko tingkat pdpdokumen tarlingkungan kabupaten bandungkepalapd. pelaporan manajemen risiko tingkat dilakukan oleh kepala dan meliputbawahnyterjadi bawahnya dan:laporan pemantauan dariformat laporan sesuai dengan formulirberapa ketentuan dalamelanja daerah digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun biaya program kegiatan yang tertuang dalam apbd kabupaten asahan. ketentuan lampiran sebagaimana dimaksuddan harga barang jasa yang belum atur dalam peraturan bupati ini dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, inflasi, dan biaya overhead dalam menyusun biaya program kegiatan. pemberian honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan didasarkan pada pertimbangan keberadaan pegawai negeri sipilserta memilikitaufan gama simatupang diundangkan kisaran pada tanggal maretaerah kabupaten sumedang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten sumedang dalam bidang administrasi pemerintahan yang mempunyai tugas pokokkerja pimpinan daerah. sehubungan dengan hal tersebut, sekretariat daerah wajib menyusun rencana strategis renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. renstra sekretariataerah dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut persiapan penyusunan rancangan renstra sekretariat daerah, penyusunan rancangan renstra sekretariat daerah, penyusunan rancangan akhir renstra sekretariat daerah, penetapan renstra sekretariat daerah. adapun bagan alur penyusunan renstra sekretariat daerah yang mulai dari penyusunan rancangan renstra sekretariatsekretariat daerah kabupaten sumedang periode kdh rancangan renstra rancangan akhir rancangan renstra renstra dengan disusunnya renstra sekretariat daerah periode maka sekretariatadministrasi pemerintahaerahsekretariat daerah kabupaten sumedang (lima) tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja sekretariaberkaitansekretariat daerahsekretariat daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman. memudahkan pejabat staf sekretariaekretariatekretariat daerah, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh sekretariataerah. tugas, fungsi, dan struktur organisasi sekretariat daerah sumber daya sekretariat daerah kinerja pelayanan sekretariat daerah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariataerah, telaahan visi, misiaerahsekretariat daerah provinsi telaahan rtrw dan lhsaerahsekretariat daerahedoman| skpd peron skpd apbd sesuai gambar atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen renstra sekretariatekretariat daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan sekretariat daerah dalam dokumen senja dan rka. bab gambaran pelayanan sekretariat daerah tugas, fungsi dan struktur organisasaerahaerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten sumedangnyelenggarakan tugas pokok diatas, sekretariat daerah memiliki fungsi sebagai berikutekretariat daerah struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten sumedang terdiri daridibantu oleh subbagian pemerintahan umum, subbagian administrasi kewilayahan, dan subbagian otonomi daerah. bagian hukum, dibantu olehdibantu olehdibantu olehdibantu olehdibantu olehdibantu oleh:dibantu olehdibantu olehdibantu olehdibantu olehdibantu olehaerah sebagaimana gambar sumber daya sumber daya manusia berdasarkan data dari sistem informasi kepegawaian simpeg) setda sampai dengan bulan maret tahun jumlah pegawai sekretariat daerah kabupaten sumedang dan jajarannya sebanyak dua ratusekretariat daerahsekretaris daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam (lima) sampai (sepuluh) tahun mendatang terdapat orang yang akan memasuki masa pensiun. tabel jumlah pegawai sekretariat daerah menurut kelompok umur sbn asisten bec esa staf dana kena kan man aan ben ben einen shame bnn deli dna kan menaikan mali camera aaa sen pola aaaa aaa aaaa lebih pengadaan barang dan jasa ngga akan same bapa ban sumber data simpeg setda bulan maretsekretariat daerah menurut golongan samapai opa men dan gta same tamara pre oma mamtagadtmtebamaa paman tamatan ananta (a33 aaaa sebemaaaamea are sumber data simpeg setda bulan maret jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan sebagian besar pegawai sekretariat daerah kabupaten sumedsebanyak orang, sebanyak orang, sma smk sebanyak orang, slip sebanyak orang dan sebanyak orang. dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai sekretariat daerahsekretariat daerah menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut tabel jumlah pegawai sekretariat daerah menurut tingkat pendidikan tingkat pendidikan unit kerja slip sma jumlah spk sekretaris lol oli j2jason sarat oo| majalah| bagian tata dalomemutn jas semmtuam pas oejammas lal jaff fan organisasi adama lajang| kerjasama bagian jajan bal faf pan bagian kesejahteraan rakyat bagian pengendalian pembangunan bagian layanan pengadaan barang dan jasa jalawmumm jas bagian humas drama loo jala| alan lalai jas keuangan ella pengelolaan barang daerah ngo sumber data simpeg setda bulan maret jumlah pegawai menurut jabatan berdasarkan struktur organisasi sekretariatekretariatsebanyak orang adalah fungsional pelaksana (staf), namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan, sehingga sekretariat daerah belum dapat memiliki kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sekretariat daerah. data pegawai sekretariat daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel jumlah pegawai sekretariat daerah menurut jabatan jaagomitatam sumber data simpeg setda bulan maret jumlah pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin, pegawai sekretariat daerah kabupaten sumedang didominassekretariat daerah menurut jenis kelamin nan mama apa jpwmowaai elu pentas jpsmmaom (owmtogmrantaya pesatestamatmbagaan kakang pemesanan sumber data simpeg setda bulan maret jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan pada tabel dapat dilihat, bahwa pegawai sekretariat daerahekretariat daerah kabupaten sumedang. tabel jumlah pegawai sekretariat daerah menurut jenis kelamin dan jabatan jenis jumlah jabatan kelamin aja sumber data simpeg setda bulan maret sarana dan prasarana sekretariat daerah selain sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas tugas sekretariat daerah kabupaten sumedang terdapat juga sarana dan prasarana yang dimiliki sekretariat daerahaerah khususnya dalam fungsi teknis. saat ini, kondisi sarana prasarana sekretariatmeskipun sebagian sudah rusak dan berupaya untuk dipindahtangankan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini. tabel jumlah aset tetap menurut jenis pada sekretariat daerah jenis aset modal jumlah rusak berat asa unit diusulkan kendaraan roda unit unit pemindahtanganan kendaraan roda uni unit diusulkan unit pemindahtanganan eamtamtamas unit pemindahtanganan jenis aset modal jumlah rusak berat unit diusulkan meja kerja buah unit pemindahtanganan komputer unit unit diusulkan unit pemindahtanganan unit buku perpustakaan buah buah tersebar diluar tersebar diluar bangunan bidang unit sekretariat daerah sumber data pengelola barang setda bulan maret kinerja pelayanan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun terkait tugas dan fungsi sekretariat daerah, sehubungan dengan hal tersebut, tingkat capaian kinerja sekretariat daerah berdasarkan sasaran target renstra perangkat daerah periode sebelumnya adalah sebagai berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan skpd indikator terselenggaranya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kesesuaian struktur opd dengan kewenangan dan aturan perundang undangan yang berlaku tersusunnya standar dan pedoman pelaksanaan juga terselenggaranya pelayanan public yang berstandar sni iso jumlah press release kegiatan pimpinan (berita humas) dimuat media massa jumlah liputan dokumentasi kegiatan pimpinan jumlah advertorial publikasi kegiatan pemda dan naskah sambutan bupati wakil bupati jumlah berita pembangunan kab. sumedang radio pemerintah tersedianya sarana dan prasarana media center tersedianya sarana penyampaian aspirasi masyarakat media cetak lokal (aa aman indikator persentase tenaga kehumasan berbasis standar kompetensi tema saman ban a.a, tersedianya jumlah jenis pengendalian program evaluasi dan pelaporan pemerintah kabupaten sumedang tersedianya standar biaya dan harga belanja daerah kabupaten sumedang terlaksananya pengendalian pembangunan kabupaten sumedang terlaksananya evaluasi pelaporan kegiatan apbd kabupaten sumedang terkoordinasinya program kegiatan apbd lintas skpd kabupaten sumedang terselenggaranya penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah terselenggaranya workshop sismontep ukp4k pemerintah kabupaten sumedang indikator terselenggaranya pembinaan penyusunan evaluasi dan pelaporan kabupaten sumedang terselenggaranya pembinaan terhadap penyediaan barang dan jasa pemerintah terwujudnya keseragaman data penyusunan kontrak spk dan terbitnya administrasi dalam menginventarisir setiap paket pengadaan barang dan jasa lingkungan pemerintah kab. sumedang terselenggaranya pembinaan peningkatan kompetensi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah terfasilitasinya bahan perumusan kebijakan, fasilitasi d terlaksananya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring bidang ekonomi jabatan indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja kerja persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penataan opd ali kan kan persentase mempublikasikan dan pendokumentasian informasi kegiatan pemerintah daerah persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kena aan jumlah penyertaan pejabat kehumasan pada diklat dan pendidikan formal lebih tinggi orang orang orang perda: perda, jumlah perda, perlu, dan kebun perda, perlu, perlu: perlu, indikator han sen dede dea pen persentase penyediaan sarana prasarana yang ,45y9 dibutuhkan persentase opd yang memiliki spm dan persentase cakupan kegiatan yang mendukung ,00y6 pengadaan barang dan jasa pemerintah pena saran" penganggaran cakupan kegiatan yang mendukung bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan. cakupan kegitan yang mendukung bidang ,40y6 ekonomi persentase capaian kinerja aparatur yo1 nan ,58y6 nan persentase penyediaan sarana dan prasarana 10x yang dibutuhkan persentase capaian kinerja aparatur ken ,00y6 indikator jumlah penyertaan aparatur pada diklat dan pendidikan formal lebih tinggi orang cakupan kegiatan yang mendukung kegiatan dialog dan koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah naskah kesepakatan bersama daerah pihak ke ,75y9 ,33y9 berdasarkan tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat dianalisa sebagai berikut kesenjangan pelayanan yang terjadilam penentuan target ada yang tidak salah satunya adalah pemenuhan spm. hal tersebut disebabkan tidak semua opd memenuhi laporan penyelenggaraan spm standar pelayanan minimal) sehingga bagian organisasi dalam menentukan target tidak yo, demikian pula dengan indikator persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penataan opd untuk penentuan target tidak yo, sedangkan dalam proses penataan kelembagaan bersifat dinamis. sehingga tidak dapat diprediksi berapa skpd yang akan dinasionalisasi atau mungkin ditambah. ada indikator yang dialihkan pelaksanaannya yaitu jumlah penyertaan pejabat kehumasan pada diklat dan pendidikan formal lebih tinggi tidak jadi dilaksanakan. demikian pula pada indikator cakupan kegiatan yang mendukung bidang ekonomi dan indikator cakupan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, agama dan seterusnya targetnya hanya yo, dengan realisasi pada bagian ekonomi dan bagian kesejahteraan rakyat yo. kendala yang dihadapi skpd teknis yang dikoordinasikan oleh bagian ini yang menyebabkan target dan realisasi tidak maksimal. terdapat sasaran yang tidak terpenuhi yaitu indikator sasaran meningkatnya kapabilitas sdm bidang kehumasan indikator sasaran nomor hal tersebut diakibatkan karena pada tahun tidak terdapat kegiatan yang mengacu kepada indikator tersebut. keadaan ini menjadi acuan untuk penyusunan anggaran tahun dan tahun tahun berikutnya dengan fokus pada prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada rencana pemecahan permasalahan, dimana perlu diprioritaskan pencapaian pembangunan daerah melalui (tiga) langkah pokok yang diarahkan untuk dapat menggerakkan seluruh potensi masyarakat, yaitu menggunakan kerangka regulasi kebijakan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memilih kegiatan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan serta berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi, memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik baiknya (terutama anggaran)indikator yaitu capaian nilai ppd dan nilai klip (65y6).target indikator capaian nilai ppd dan nilai klip realisasi nilai ppd lebih besar dari target yaitu sedangkan realisasi penilaian klip sama dengan target pencapaian pelayanan sekretariat daerah tahun dari indikator target rata rata yo, realisasi sebanyak indikator, untuk realisasinya o0 untuk seluruh indikator.ri indikator target diatas sebanyak indikator, sedangkan yang sebanyak indikator. realisasi rata rata diatas yo. yang tertinggi persentase laporan keuangan sedangkan yang terendah adalah persentase opd yang memiliki spm realisasi anggarannya hanya yo, namun capaian fisiknya yo. tahun dari indikator dengan target dari indikator jumlah perda:perlu, dan kebun yang tersusun, naskah kerjasama dan nilai ikm. target yang terkecil adalah nilai klip hanya dan nilai ppd yo. realisasi terbesar indikator penilaian ikm yo. sedangkan yang terkecil adalah capaian penilaian klip yo. capaian fisik indikator penilaian ikm ,67y6) sedangkan terendah ,35y6) capaian klip. tahun dari indikator target ada sedangkan untuk nilai ppd target hanya dan capaian nilai klip realisasi tertinggi indikator penilaian ikm, terendah indikator capaian nilai ikm. realisasi tertinggi pada penilaian ikm terendah capaian nilai klip capaian tertinggi indikator penilaian ikm, terendah capaian penilaian klip. faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya komitmen pimpinan dukungan peraturan dan perundang undangan baik tingkat daerah maupun pusat. dukungan kerjasama antar bagian dan skpd teknis dukungan sumber daya manusia dukungan dana anggaran pelayanan yang belum tercapai pelayanan pada sekretariat daerah rata rata sudah dilaksanakan namun masih terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. agar diperoleh hasil yang maksimal, terutama pelayanan pimpinan daerah dan pelayanan kepada skpd teknis. tantangan, kebutuhan dan tuntutan pelayanan semakin tinggi, sehingga pelayananpun harus terus ditingkatkan. faktor faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia para asn penguasaan teknologi dan informasi anggaran yang tersedia terbatas, atau sering berubahnya kebutuhan. baik secara kwalitas dan kuantitas potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja periode sebelumnya. sering berubahnya peraturan dari pusat, sehingga daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan dari pusat. hal tersebut memerlukan waktu, tenaga dan anggaran untuk pemenuhan data dan informasi pusat. banyaknya aplikasi yang mulai diterapkan, sedangkan nya belum siap. berdasarkan uraian diatas untuk mendapatkan efisiensi anggaran dapat dilihat dalam uraian berikut indikator meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran capaian penilaian ppd target tahun sebesar sedangkan realisasi tahun sebanyak hal tersebut sudah melampaui target sebesar yo. hal tersebut disebabkan tahun merupakan tahun terakhir periode rpm kepala daerah periode selain pertanggungjawaban tahunan juga dibuatkan pertanggungjawaban lima tahunan. meskipun demikian nilai ppd kabupaten dapat dicapai sangat tinggi) berdasarkan penilaian dari pemerintah propinsi jawa barattersusunnya produk hukum dan penyelesaian masalah hukum dengan indikator sasaran jumlah perda, perlu dan kebun target tahun sebesar realisasi tahun sebesar berarti ada ketidaktercapaian sebesar yo. namun dari target dan realisasi kinerjanya tetap tercapai yaitu terbentuknya perda, perlu dan draft proper perdaimplementasi kerjasama dalam dan luar negeri dengan indikator sasaran jumlah naskah kesepakatan bersama mou) daerah pihak target sebesar tapi realisasi hanya berarti ada ketidakketercapaian sebesar hal tersebut disebabkan beberapa hal pertama, adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten majalengka yang belum ditandatangani tahun karena menunggu bupati definitif. perjanjian ini akan ditindaklanjuti tahun kedua, kurang responnya skpd terkait. ketiga, bukti kepemilikan asset daerah belum ada dan keempat, kurang terbaiknya investorakuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran capaian penilaian klip target realisasi berarti melampaui target sebesar yo. hal tersebut disebabkan nilai laki kabupaten kurang sehingga perlu perbaikan. hal tersebut menyebabkan berbagai komponen belanja dikeluarkankinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator sasaran penilaian ikm target realisasi sebesar berarti sesuai dengan perencanaan. hal tersebut dikarenakan penilaian ikm dalam tahun diukur dua kali untuk semua skpdtabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan skpd anggaran pada tahun realisasi anggaran pada tahun persentase realisasi anggaran uraiistrasi kepegawaian program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial program peningkatan peran serta kepemudaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah program penataan peraturan perundang undangan program peningkatan sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah anggaran pada tahun realisasi anggaran pada tahun persentase realisasi anggaran uraian program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah program pengembangan komunikasi informasi dengan media masa program fasilitasi peningkatan sumber daya bidang komunikasi dan informasi program kerja sama informasi dengan media masa program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil ,64y9 kepala daerah program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah program penataan kelembagaan dan penatalaksanaan program peningkatan kualitas kebijakan manajemen 9s35 ,14y9 pemerintahan program penerapan dan penegakan hukum anggaran pada tahun realisasi anggaran pada tahun persentase realisasi anggaran uraian program penataan sarana dan prasarana hukum berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa analisa sebagai berikut rasio dan realisasi anggaran dikatakan baik atau kurang baik tahun persentase realisasi anggaran dari program terdiri dari kurang dari terdiri dari program yaitu antara terdiri dari program yaitu peningkatan sarana penyelenggaraan pemerintah daerah program fasilitasi peningkatan sumber daya bidang komunikasi dan informasi y0), peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan program penerapan dan penegakan hukum yo). atas program kesimpulan lebih dari capaian program diatas yo. adapun yang kurang dari terkendala hal hal teknis. seperti adanya sisa tender, honorarium asn yang pindah mutasi dan perjalanan dinas yang tidak terserap karena adanya perubahan jadwal dari pusat. tahun realisasi tahun dari program rata rata yo, namun ada program yang berada antara sampai yo, yaitu program kerjasama antar pemerintah daerah o0), program penerapan dan penegakan hukum dan program penataan sarana dan prasarana hukum tahun persentase realisasi tahun dari program rata rata hanya program yang realisasinya yaitu program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. hal ini disebabkan ada penjajahan kerjasama luar negeri yang tidak dapat direalisasikan. tahun persentase realisasi tahun dari program rata rata realisasinya tercapai. tahun dari program rata rata realisasi anggaran diatas yo. yang paling besar capaiannya adalah program penataan sarana dan prasarana hukum sedangkan yang terkecil adalah program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah o). hal tersebut dikarenakan ada mou yang tidak berlanjut tahap perjanjian kerjasama pks). faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan arah dan kebijakan pimpinan, dokumen perencanaan, daftar dan usulan kebutuhan dari masing masing bagian, dan kemampuan keuangan daerah. potensi dan permasalahan skpd fisik pemeliharaan pemeliharaan gedung yang cukup besar (luas, jumlah lantai dan ruangan), pemeliharaan kebersihan dan keamanan gedung, dan keindahan taman dan gedung. peraturan dari pusat dan daerah tindak lanjut peraturan dari pusat yang harus dilakukan daerah, dikoordinasikan oleh setda, sering berganti gantinya peraturan dari pusat, peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan pusat harus direvisi, peraturan yang lama harus segera direvisi, dan adanya kebijakan daerah untuk rasionalisasi kegiatan. koordinasi koordinasi dengan skpd teknis masih harus ditingkatkan, terutama respon dari skpd teknisnya, dan menjalankan fungsi koordinasi harus didukung oleh kesiapan sdm dan anggaran. sumber daya manusia sdm) perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. baik pendidikan formal maupun keahlian teknis lainnya. tugas pemenuhan kewajiban dari pusat kegiatan ini seperti penyusunan ppd dan penyusunan sakit menempatkan skpd pada zona kompetitif hal tersebut harus didukung dengan kesiapan sdm, anggaran dan kerjasama antar skpd terkait. berdasarkan tabel diatas pada tahun program yang paling banyakpersen atau rp. , . jumlah anggaran yang terkecil adalah program fasilitasi peningkatan sumber daya bidang komunikasi dan informasi sebesar rp. dengan realisasi persen atau rppada program ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian humas dan protokol dan yang paling besar anggarannya pada kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sebesar dengan realisasi atau o. kegiatan pada program ini banyak yang bersifat pelayanan pimpinan bupati dan wakil bupati. program yang paling kecil anggarannya adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah sebesar rp. dengan realisasi sebesar rp. atau persensebesar rp. dengan realisasi sebesar rp. , atau yo. dalam program ini terdiri dari kegiatan. kegiatan diantaranya dilaksanakan bagian humas dan protokol dan kegiatan bagian tata pemerintahan. kegiatan bagian organisasi dan bagian umum kegiatan. sedangkan program yang terkecil anggarannya adalah program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah sebesar rp. dengan realisasi sebesar rp. atau persen. hal ini disebabkan untuk pelaksanaan kerjasama baik luar negeri, pemerintah pusat, daerah dan swasta masih terbatas. sehingga anggarannya pun masih kecil. pada tahun program yang paling besar pendanasedangkan program yang terkecil pendanaannya adalah program penataan sarana dan prasarana hukum rp. dengan realisasi rp. atau persen. pada tahun program yang paling besarrp. atau persen. pada program ini didukung oleh kegiatan yang terdiri dari kegiatan bagian humas dan protokol, bagian tata pemerintahan sebanyak kegiatan bagian umum kegiatan. program ini menyerap anggaran terbesar dikarenakan pertama, untuk kegiatan bagian humas dan protokol banyak yang bersifat pelayanan pimpinan kdh wk dh). kedua, bagian tata pemerintahan ada kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum sebesar rp. , , pelaksanaan desk pilkada bersumber dari bantuan propinsi sebesar rp. dengan realisasi sebesar rp. atau adapun hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimenangkan oleh pasangan donny ahmad munir dan irwan setiawan, se. namun dari kegiatan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu prasasti sumedang agamis karena outputnya sama dengan penyebarluasan kegiatan pimpinan. adapun kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pileg pilpres dikarenakan sumber anggaran dari perubahan sehingga tidak mencukupi waktu untuk pengadaan barang. solusinya dianggarkan ulang murni tahun program yang anggarannya terkecil tahun adalah program penataan sarana dan prasarana hukum hanya dengan realisasi rp. atau yo. adapun program ini didukung oleh kegiatan. pertama kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebesar rp. dengan realisasi rp. atau yo. sedangan kegiatan penyusunan perda tentang penyertaan modal bumi kabupaten sumedang tidak dilaksanakan, karena mitra kampung makmur mengundurkan diri. kegiatannya dialihkan kegiatan penyusunan perda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah pemuda). tantangan dan peluang untuk mengetahui bagaimana posisi sekretariaadanya komitmen pimpinan yang tinggi, kuantitas sdm sudah mencukupi, koordinasi antar unit organisasi bagian sudah baik kelemahan (weakness) kualitas sdm yang masih belum memadai, sarana dan prasarana yang masih belum memadai, belum lengkapnya sop yang mendukung proses bisnis organisasi, belum optimalnya fungsi sekretariat daerah, disiplin asn masih rendah. analisis lingkungan eksternal tantangan dari sisi kelembagaan organisasi setda masih ada potensi terjadinya tumpang tindih penugasan pimpinan kepada unit bagian. hal ini terjadi karena masih ada tugas dan fungsi yang hampir sama antar satu bagian dengan bagian lain atau antar suatu bagian dengan perangkat daerah yang lain. sekretariat daerah mempunyai fungsi koordinasi disamping fungsi regulasi dan pengendalian. namun saat ini fungsi koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. masih banyak kegiatan perangkat daerah yang luar koordinasi dan kendali setda sekalipun ada bagian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan dan mengendalikan perangkat daerah tersebut. beberapa perangkat daerah juga masih belum menganggap perlunya koordinasi dengan sekretariat daerah sehingga seringkali suatu kegiatan yang mestinya bawah koordinasi setda tetapi perangkat daerah berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan setda. masih berkaitan dengan permasalahan poin lemahnya fungsi koordinasi juga disebabkan rendahnya kepercayaan pihak stakeholders terhadap kinerja sekretariat daerah. rendahnya kepercayaan ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain belum adanya regulasi yang mengatur tata hubungan kerja, kualitas sdm setda yang belum memadai dan kurang praktiknya aparatur setda dalam melaksanakan koordinasi. masih adanya gangguan yang menyebabkan pelayanan organisasi tidak optimal. dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sering terjadi gangguan dari luar seperti organisasi masyarakat atau dari instansi lain yang tidak bisa dihindari. gangguan tersebut bisa berupa intervensi kebijakan maupun hal hal yang menyebabkan timbulnya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan apbd. peluang peraturan perundang undangan yang mendukung tugas sekretariat daerah sudah memadai. dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat daerah ditunjang dengan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur operasional sekretariat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan. hal ini memberikan peluang agar sekretariat daerah bisa lebih berkembang dan memaksimalkan fungsinya, dukungan dan kerjasama dengan instansi vertikal. dalam menjalan fungsi sekretariat daerah tidak terlepas dari dukungan dari pihak luar antara lain instansi vertikal. adanya forum komunikasi pimpinan daerah sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran tugas tugas pimpinan sehingga sangat membantu dalam menyelenggarakan fungsi setda dalam pelayanan pimpinan. peran dan fungsi instansi vertikal lainnya juga membantu terhadap kelancaran program dan kegiatan sekretariat daerah. bab iii isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perumusan isu isu strategis sekretariat daerahaerahaerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal terkaitaerahsebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan sekretariat daerah dapat diketahui bahwa kinerja sekretariataerah adalah sebagai berikut: tabel identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan, belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa, permasalahan (disesuaikan dengan fungsi dinas terkait) dalam bagian tata masih rendahnya kualitas administrasi pemerintahan pemerintahan: belum optimalnya kualitas dokumen dalam penyusunan kpj dan ppd, masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. belum tercapainya target program pembentukan perda sesuai dengan yang tetapkan, permasalahan masih rendahnya kualitas produk hukum dalam bagian daerah yang dihasilkan, hukum masih kurangnya dukunganpermasalahan jabatan dan analisa beban kerja sesuai dalam bagian dengan sook yang baru, organisasi masih rendahnya respon dan pemahaman perangkat daerah terhadap dukungankerjasama daerah, belum adanya sop yang mengatur permasalahan administrasi kerjasama perangkat daerah, dalam bagian rendahnya respon perangkat daerah terkait kerjasamapermasalahan masih belum adanya sumber daya aparatur dalam bagian yang memilikipermasalahan belum adanya perangkat daerah teknis yang dalam bagian melaksanakan kegiatan kegiatan keagamaan, kesejahteraan tingkat responsif perangkat daerah yang rakyatpermasalahan masih rendahnya dukungan data pelaksanaan dalam bagian pembangunan dari perangkat daerah terkait, pengendalian belum optimalnya pelayanan monitoring dan pembangunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan perangkat daerah, (emssattan peta resminya pejabat nat fat dalam bagian lbj tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal, belum terpenuhinya standarpermasalahan tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang dalam bagian masih belum optimal, umum belum adanya pemisahanpermasalahan yang masih belum optimal, dalam bagian masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan humas dan protokoler, masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan sekretariat daerah, masih rendahnya kualitas kompetensi permasalahan pengelola keuangan lingkungan sekretariat dalam bagian daerah: keuangan masih belum adanya sumberpermasalahan belum semuanya regulasi daerah yang dalam bagian mengatur tentang pengelolaan bmd, pengelolaan barang masih terbatasnya sarana penyimpanan bmd, daerah belum adanya asn yang berkompetensi penilai, masih banyaknya bmd yang belum bersertifikat berkekuatan hukum,selanjutnya menjadi pedoman sekretariat daerah kabupaten sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran renstra sekretariat daerah periode agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam renstra sekretariat daerah periode sinkron dan terintegrasi dengan rpm kabupaten sumedang adapun dalam misi tersebut, sekretariat daerah mengemban misi ke (dua), yaitu menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan dan misi kes daerahaerah dalam mewujudkan misi rpm kabupaten sumedang periode misi rpm misi kepala hambatan sekretariat faktor penentu keberhasilan daerah) yang daerah dalam sekretariat daerah dalam terkait peran mewujudkan misi ikan misi rpm sekretariat rpm wujud kan wasit daerah menguatkan masih rendahnya penataan regulasi daerah norma agama kualitas perundang dalam tatanan undangan kehidupan sosial pemerintah daerah masyarakat dan pemerintahan menata birokrasi masih lemahnya penataan analisis jabatan anja) pemerintah yang kelembagaan dan analisis beban kerja abk) responsif dan pemerintah daerah bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakaerahlebih jelas disajikan pada tabel bawah ini. tabel isu strategis sekretariat daerah kabupaten sumedang belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan: permasalahan belum adanya penegasan dalam bagian tentang batas wilayah tata kecamatan, kelurahan, dan pemerintahan desa, masih rendahnya respon perangkat daerah dalam penyusunan kpj dan ppd, belum tercapainya target program pembentukan perda sesuai dengan yang tetapkan, masih rendahnya kualitas produk hukum daerah yang permasalahan dihasilkan, dalam bagian masih kurangnya dukungan hukumjabatan dan analisa beban permasalahan kerja sesuai dengan sook dalam bagian yang baru, belum optimalnya organisasi masih rendahnya respon dan kuali kualitas pelayanan pemahaman perangkat sekretariat daerah terhadap dukungan daerah?permasalahan kerjasama daerah, dalam bagian belum adanya sop yang kerjasama mengatur administrasi kerjasama perangkat daerah, rendahnya respon perangkat daerah terkaitmasih belum adanya sumber permasalahan daya aparatur yang memiliki dalam bagianbelum adanya perangkat daerah teknis yang permasalahan melaksanakan kegiatan dalam bagian kegiatan keagamaan, kesejahteraan tingkat responsif perangkat rakyat daerah yangmasih rendahnya dukungan data pelaksanaan permasalahan pembangunan dari perangkat daerah terkait: dalam bagian dali belum optimalnya pelayanan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan perangkat daerah. belum tersedianya pejabat fungsional pbj, tingkat responsif pelayanan permasalahan yang masih belum optimal, dal basi belum terpenuhinya standar alam bagian lbjtingkat responsif dan kualitas pelayanan yang permasalahan masih belum optimal, dalam bagian belum adanya pemisahan umumyang masih belum optimal, permasalahan masih lemahnya koordinasi dalam bagian penyelenggaraan protokoler humas dan. masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan setda, masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola permasalahan keuangan lingkungan dalam bagian setda, masih belum adanya sumber keuangan lagabelum semuanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan bmd, masih terbatasnya sarana permasalahan penyimpanan bmd, dalam bagian lol belum adanya asn yang pengelolaan barang daerah berkompetensi penilai, masih banyaknya bmd yang belum bersertifikat berkekuatan hukum, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa isu strategis sekretariat daerah terkait dengan bidang pelayanan administrasi pemerintahan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat daerah bab tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran jangka menengah sekretariat daerahaerahaerah adalah: terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang optimal dalam mendukung kinerja pimpinan daerah adapun keterkaitan tujuan sekretariat daerahmisi rpm kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahamenu terwujudnya pelayanan administrasi renstra pemerintahan yang optimal dalam mendukung sekretariat kinerja pimpinan daerah daerah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah sekretariat daerah kondisi tujuan indikator tujuan sasaran indikator sasaran satuan kinerja awal terwujudnya persentase meningkatnya persentase pelayanan pelayanan kualitas pelayanan perangkat daerah administrasi administrasi sekretariat daerah yangcapaiantarget persen n a pemerintahan pemerintahan tahunannya yang optimal yang optimal berkategori baik dalam dalam persentase mendukung mendukung manajemen kinerja kinerja pimpinan pemerintahan persen pimpinan daerah kecamatan dan daerah kelurahan berkategori baik persentase perangkat daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori baik persen kondisi tujuan indikator tujuan sasaran indikator sasaran satuan kinerja awal persentase perangkat daerah bidang pembangunan yang persen capaian target kinerja tahunannya berkategori baik persentase perangkat daerah bidang administrasi umum yang capaian n a target kinerja tahunannya berkategori baik nilai ppd angka kabupaten indeks reformasi poin birokrasi nilai sakit kategori kabupaten cakupan layanan pembentukan produk hukum persen daerah kondisi tujuan indikator tujuan sasaran indikator sasaran satuan kinerja awal persentase dokumen kesepakatan kerjasama yang persen ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja persen pembangunan triwulanan berkategori baik kematangan ukpga cakupan fasilitasi dan dukungan persen pelayanan kepada pimpinan daerah tingkat pengetahuan masyarakat persen terhadap program sumedang simpati kondisi tujuan indikator tujuan sasaran indikator sasaran satuan kinerja awal cakupan tertib administrasi persen keuangan cakupan pengelolaan barang persen milik daerah meningkatkan persentase meningkatnya nilai sakit kualitas kualitas kinerja kapasitas dan perangkat daerah skor kinerja dengan dengan prinsip kapabilitas internal tingkat prinsip tata tata kelola perangkat daerah ingat penyerapan persen 98y9 98y9 98y9 98y9 kelola pemerintahan anggaran pemerintahan yang baik good jumlah inovasi jumlah n a yang baik governance) good balance) indeks pembangunan zona jumlah n a integritas penjelasan indikator sasaran tabel persentase perangkat daerah hasil akumulasi presentasi dari bobot yang capaian target tahunannya komponen pengungkit dan komponen hasil berkategori baik perkenan tahun persentase manajemen penilaian berdasarkan skor kinerja perlu pemerintahan kecamatan dan nomor tahun dengan asumsi kelurahan berkategori baik kecamatan harus bernilai persentase perangkat daerah jumlah skpd mitra asisten bidang pemerintahan yang pemerintahan yang target kinerja capaian target kinerja tahunannya berkategori baik tahunannya berkategori baik jumlah skpd mitra asisten pemerintahan jumlah skpd mitra asisten persentase perang daerah pembangunan yang target kinerja ajang pembangunan yang tahunannya berkategori baik capaian target kinerja x100n tahunannya berkategori baik jumlah skpd mitra asisten pembangunan jumlah skpd mitra asisten persentase perangkat daerah administrasi umum yang target bidang administrasi umum yang kinerja tahunannya berkategori capaian target kinerja baik lan x100 tahunannya berkategori baik jumlah skpd mitra asisten administrasi umum nilai ppd kabupaten hasil penilaian propinsi dan pusat hasil akumulasi presentasi dari bobot indeks reformasi birokrasi komponen pengungkit dan komponen hasil perkenan nomor tahun hasil akumulasi nilai perkomponen sesuai nilai sakit kabupaten dengan bobot yang telah ditentukan perpres tahun jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan bagian x100 cakupan layanan pembentukan hukum produk hukum daerah jumlah rancangan produk hukum yang diproses persentase dokumen jumlah perjanjian kerja sama x100 kesepakatan kerjasama yang ditindak lanjuti kedalam jumlah mou yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama persentase perangkat daerah jumlah perangkat daerah yang melaksanakan administrasi jumlah perangkat daerah yang kinerja pembangunan target kinerja tahunannya baik triwulanan berkategori baik jumlah indikator tingkat kematangan dari tingkat kematangan ukpga lopp yang terpenuhi cakupan fasilitasi dan dukungan jumlah kebutuhan pimpinan pelayanan kepada pimpinan jumlah anggaran tersedia daerah indikator sasaran penjelasan tingkat pengetahuan jumlah sampel responden x100 fo) masyarakat terhadap program jumlah penduduk simpati jumlah kegiatan yang menyerahkan laporan cakupan tertib administrasi keuangan tepat waktu x1000 keuangan b ko) jumlah seluruh kegiatan tahun cakupan pengelolaan barang jumlah pengajuan milik daerah realisasi nilai sakit perangkat daerah skor penilaian dari inspektorat tingkat penyerapan anggaran realisasi anggaran perangkat daerah jumlah inovasi jumlah inovasi yang dibuat sekretariat daerah indeks pembangunan zona skor penilaian mandiri terhadap integritas perangkat daerah tersebut bab strategi dan arah kebijakan strategi dan arah kebijakan sekretariataerah. dalam mengemban tugas dan kewenangannya, sekretariatsekretariatsekretariat daerahbelum ada perundang regulasi daerah undangan yang yang mengatur mendukung tugas tata hubungan sekretariat daerah antara sekretariat sudah memadai: daerah dengan dukungan dan perangkat daerah, kerjasama dengan masih rendahnya instansi vertical. kepercayaan pihak stakeholders terhadap kinerja faktor internal sekretariat daerah: masih adanya gangguan yang menyebabkan pelayanan organisasi tidak optimal. kekuatan s): alternatif strategi alternatif strategi adanya komitmen oj: t): pimpinan yang tinggi, peningkatan peningkatan kuantitas sdm sudah kualitas pelayanan yang mencukupi: kompetensi sdm berorientasi pada asn kepuasan koordinasi antar unit lingkungan masyarakat dan organisasi bagian seed kat sudah baik eda. perangkat daerah kelemahan w): alternatif strategi alternatif strategi kualitas sdm yang (w (w t): masih belum memadai, penguatan peningkatan sarana dan prasarana kapasitas disiplin kerja yang masih belum kelembagaan melalui memadai, setda penerapan sistem cc. belum lengkapnya sop reward and yang mendukung proses punishment bisnis organisasi, belum optimalnya fungsi sekretariat daerah: disiplin asn masih rendah. dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sekretariat daerah kabupaten sumedang menetapkan strategi diantaranya: peningkatan kualitas kompetensi sdm aparatur sipil lingkungan sekretariat daerah. penguatan kapasitas kelembagaan sekretariat daerah. peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan perangkat daerah. peningkatan disiplin kerja melalui penerapan sistem reward and punishment. arah kebijakan arah kebijakan yang diterapkan oleh sekretariat daerah kabupaten sumedang adalah: meningkatkan kualitas kompetensi sdm aparatur sipil lingkungan sekretariat daerah. meningkatkan kapasitas kelembagaan sekretariat daerah. meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan perangkat daerah meningkatkan disiplin kerja melalui penerapan sistem reward and punishmentaerah kabupaten sumedang dapat dilihat pada tabel tabel perumusan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah setda indikator sasaran renstra arah kebijakan renstra terwujudnya misi2 meningkatnya kualitas meningkatkan disiplin kerja pelayanan menguatkan pelayanan administrasi persentase manajemen tan melalui penerapan sistem administrasi norma agama dan tata pemerintahan peningkatan disiplin kerja dand ish pemerintahan kecamatan reward ana punishment pemerintah dalam tatanan lingkungan pemkab melalui penerapan sistem reward dan kelurahan yang yang kehidupan sosial sumedang berkategori baik and punishment optimal masyarakat dan dalam pemerintahan mendukung misi menata meningkatnya kualitas persentase skpd bidang peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan kinerja birokrasi terwujudnya kelembagaan tatalaksana pemerintahan yang capaian berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada pimpinan pemerintah yang pelayanan dan akuntabilitas kinerja target kinerja tahunannya masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan daerah responsif dan administrasi baik daerah perangkat daerah bertanggung pemerintahan meningkatnya pelayanan peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan yang optimal administrasi hukum berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada jawab secara nilai ppd kabupaten dalam mendukung lingkungan pemerintah masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan profesional dalam kinerja pimpinan kabupaten sumedang daerah perangkat daerah pelayanan daerah meningkatnya peran peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan masyarakat perangkat daerah dalam indeks reformasi birokrasi berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada melakukan kerjasama masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan daerah daerah perangkat daerah meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan pelayanan informasi berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada analisa ekonomi daerah nilai sakit kabupaten masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan daerah perangkat daerah meningkatnya kualitas cakupan layanan peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan pelayanan administrasi berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada pembentukan produk bidang kesejahteraan masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan hukum daerah rakyat daerah perangkat daerah melaksanakan pelayanan persentase dokumen meningkatkan disiplin kerja monitoring dan evaluasi kesepakatan kerjasama peningkatan disiplin kerja melalui penerapan sistem pelaksanaan yang ditindak lanjuti melalui penerapan sistem reward reward and punishment pembangunan kedalam perjanjian and punishment kerjasama meningkatnya kualitas persentase skpd bidang meningkatkan disiplin kerja peningkatan disiplin kerja pelayanan pengadaan pembangunan yang capaian melalui penerapan sistem pad melalui penerapan sistem reward barang dan jasa target kinerja tahunannya reward and punishment and punishment baik meningkatnya kualitas persentase skpd yang peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan pelayanan terhadap melaksanakan administrasi berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada pimpinan daerah dan kinerja pembangunan masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan sekda triwulanannya baik daerah perangkat daerah meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan mandi lani asi tingkat kematangan ukpga berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada lingkungan masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan setda daerah perangkat daerah meningkatnya kualitas cakupan fasilitasi dan peningkatan disiplin kerja meningkatkan disiplin kerja pengelolaan barang milik dukungan pelayanan melalui penerapan sistem reward melalui penerapan sistem daerah kepada pimpinan daerah and punishment reward and punishment peningkatan pelayanan yang meningkatkan pelayanan cakupan kegiatan pimpinan berorientasi pada kepuasan yang berorientasi pada daerah yang dipublikasikan masyarakat dan perangkat kepuasan masyarakat dan daerah opd cakupan tertib administrasi keuangan persentase skpd bidang administrasi umum yang capaian target kinerja tahunannya baik cakupan pengelolaan barang milik daerah meningkatkan meningkatnya kapasitas kualitas kinerja dan kapabilitas internal dengan prinsip perangkat daerah meningkatnya efektifitas dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola kualitas kinerja perangkat daerah penyelenggaraan kepemerintahan pemerintahan yang baik (good governanceaerah sebagai institusi yang melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi pemerintahsekretariat daerahpeningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur sekretariat daerah, peningkatan dan pengembangan administrasi pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. program yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkperiode renstra perangkat perangkat lokasi tujuan sasaran kode sasaran, program tahun awal tahun tahun tahun tahun tahun daerah (outcome) penanggung rp |rawat| inap image|l irama image meningkatkan kualitas meningkatnya persentase kualitas kinerja kinerja dengan prinsip kapasitas dan dengan prinsip tata kelola tata kelola pemerintahan yang baik good kapabilitas internal governance) pemerintahan yang perangkat daerah baik good persentase kapasitas dan governance) kapabilitas internal perangkat dan daerah penanaman man pan ann pena program pelayanan t144. eren administrasi perkantoran cakupan pelayanan persen moo. moo. administrasi perkantoran persen persen persen persen persen persen penyediaan jasa komunikasi, sumber bulan jenis kab. daya air, dan listrik jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang penyediaan pelayanan jenis kab. administrasi perkantoran jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang penyediaan jasa jaminan tahun persen kab. pemeliharaan kesehatan persen persen persen persen persen persen sumedang penyediaan bahan bacaan dan bulan persen kab. peraturan persen persen persen persen persen persen sumedang perundang undangan rapat rapat koordinasi dan dalam daerah dan luar persen kab. konsultasi daerah persen persen persen persen persen persen sumedang penyediaan publikasi, dekorasi dan paket jenis kab. dokumentasi jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang penyediaan jasa tenaga paket orang kab. operasional pengamanan orang orang orang orang orang orang sumedang pelayanan ketatausahaan jenis persen kab persen persen persen persen persen sumedang oo. anna. pan pes. n nn non. penyediaan jasa kebersihan tahun orang kab. orang orang orang orang orang orang sumedang pelayanan administrasi kerumahtanggaan tahun to. kepala daerah wakil kepala daerah program peningkatan sarana dan sekretariat prasarana aparatur (oma lana anna anna anna nan anna pena pala nan pena cakupan peningkatan sarana persen joo dan prasarana aparatur persen persen persen persen persen perseerangkat daerah sasaran, program tahun awal periode renstra perangkat lokasi tujuan sasaran kode program dan kegiatan tahun tahun tahun tahun tahun perangkat (outcome) daerah target target target target target target penanggung pengadaan kendaraan roda dan roda persen kab. dinas operasional persen persen persen persen persen persen sumedang pengadaan perlengkapan dan peralatan paket jenis |g. kab. rumah jabatan dinas jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang pengadaan perlengkapan dan jenis kab. peralatan kantor jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang pemeliharaan rutin berkala paket unit kab. rumah jabatan unit unit unit unit unit unit sumedang pemeliharaan rutin berkala paket unit kab. gedung kantor unit unit unit unit unit unit sumedang pemeliharaan rutin berkala paket unit kab. mobil jabatan unit unit unit unit unit unit sumedang pemeliharaan rutin berkala paket unit kab. kendaraan dinas operasional unit unit unit unit unit unit sumedang pemeliharaan rutin berkala perlengkapan paket jenis kab. dan peralatan rumah jabatan dinas jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang pemeliharaan rutin berkala perlengkapan item jenis kab. dan peralatan kantor gedung kantor jenis jenis jenis jenis jenis jenis sumedang voodoo0g program peningkatan disiplin aasoooooooo 2500voodoo| to 2ro0ooooooo| ti9000000000 program peningkatan disiplin segera aparatur daerah cakupan peningkatan persen joo. m00. disiplin aparatur persen persen persen persen persen pap nnannanaa nana mana aaa maan ennannanaa nana pengadaan pakaian dinas paket paket kab. beserta perlengkapan paket paket paket paket paket paket sumedang pengadaan pakaian kerja paket paket kab. lapangan paket paket paket paket paket paket sumedang pengadaan pakaian khusus paket paket kab. hari hari tertentu paket paket paket paket paket paket sumedang pengadaan sarana dan paket stel kab. prasarana olah raga stel stel stel stel stel stel sumedang program peningkatan kapasitas sekretariat sumber daya aparatur daerah cakupan peningkatan kapasitas persen sumber daya aparatur persen persen persen persen persen persen pendidikan dan pelatihan orang persen kab. formal persen persen persen persen persen sumedang persen program peningkatan pengembangan 2era rar sistem pelaporan capaian kinerja dan daerah keuunggu jawab prosentase kesesuaian persen jt00 too. pelaporan kinerja dengan persen persen persen persen persen standar pelaporan kinerja persen prosentase kesesuaian persen pelaporan kinerja dengan persen persen persen persen persen standar akuntansi pemerintah daerah penyusunan laporan kinerja laki persen kab. skpd kpj persen persen persen persen persen sumedang laporan capaian kinerja dan persen ikhtisar realisasi kinerja penyusunan laporan dokumen bulanan) persen kab. keuangan skpd dokumen triwulan) persen persen persen persen persen persen sumedang dokumen (semester) dokumen tahunan) program peningkatan perencanaan dan berlayar penganggaran skpd daerah prosentase kesesuaian persen dokumen perencanaan persen persen persen persen persen persen tahunan skpd terhadap dokumen perencanaan lima tahunan skpd persentase kesesuaian persen |x00 dokumen perencanaan skpd persen persen persen persen persen dengan dokumen penganggaran skpd penyusunan perencanaan dan 8jenis dokumen persen kab. penganggaran skpd persen persen persen persen persen sumedang persen program peningkatan sekretariat pengelolaan administrasi daerah mma eon oo. kop69a wajan skpd cakupan pengelolaan persen too. administrasi kepegawaian persen persen persen persen persen persen skpd pengelolaan data persen kab. sumedang kepegawaian persen persen persen persen persen persen terwujudnya pelayanan meningkatnya kualitas persentase pelayanan administrasi inn ina administrasi pemerintahan pelayanan sekretariat pemerintahan yang optimal dalam yang optimal dalam daerah mendukung kinerja pimpinan mendukung kinerja daerah . pimpinan daerah inna daa onnnnnn nnn nan ann nana amnnnnnann persentase kualitas pelayanan sekretarianggung jawab program peningkatan dan para liar pengendalian koordinasi daerah aman krn . perintah daerah man persentase tertib persen io. to. administrasi persen persen persen persen persen penyelenggaraan persen pemerintahan persentase mediasi persen jo. io. penyelesaian masalah persen persen persen persen persen persen pertanahan nilai ppd skor jo. persentase tertib persen jo. io. jo. administrasi kewilayahan persen persentase sakit persen jo. persen io. kecamatan yang nilainya persen persen persen persen persen bg" persentase data tanah hgu persen to. jo. persen to. yang terverifikasi dan persen persen persen persen persen terealisasi nilai sakit kabupaten kategori 1b kategori kategori indeks reformasi dan poin i ii. birokrasi pon pon tingkat kepatuhan terhadap persen jo. jo. standar pelayanan publik persen persen persen persen persen persen kabupaten sumedang persentase .persen jo. pemrosesan rancangan produk persen persen persen persen persen persen hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih persentase cakupan pengaduan persen jo. jo. io. hukum yang ditindak lanjuti persen persen persen persen persen persen persentase persen jo. io. jo. pemutakhiran data pada website persen persen persen persen persen jdih secara berkelanjutan persen persentase dokumen persen jo. kesepakatan kerjasama yang persen persen persen persen persen persen ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama program dan sasaran, program pada tahun awal periode renstra perangkat perangkat daerah lokasi tr m persentase perjanjian persen jpembentukan produk hukum terbentuknya produk produk to. to. kab. sumedang daerah hukum daerah, tersusunnya hukum produk produk produk produk produk produk program pembentukan hukum hukum hukum hukum hukum hukum peraturan daerah prakarsa bupati: jumlah peserta bimbingan teknis pembentukan produk hukum daerah pengelolaan bantuan hukum terlaksananya perkara tedoooodo0 arema ae hd00000000 kab. sumedang layanan pemberian perkara perkara perkara perkara perkara bantuan hukum, terlaksananya fasilitasi pemberian bantuan hukum untuk orang kelompok miskin rencana aksi nasional hak terlaksananya pendidikan dokumen lo. kab. sumedang asasi manusia hak asasi manusia bagi saham dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku aparat pemerintah dan ranah ranah ranah ranah pelajar serta ranah ranah melaporkannya pelaksanaan saham kabupaten sumedang pengelolaan dokumentasi jumlah produk hukum produk io. io. kab. sumedang hukum daerah yang hukum produk produk produk produk produk didokumentasikan hukum hukum hukum hukum hukum produk terlaksananya hukum pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah pengembangan kesadaran terlaksananya orang kab. sumedang hukum penyuluhan dan orang orang orang orang orang pengembangan orang kesadaran hukum, terlaksananya fasilitasi pembentukan desa kelurahan sadar hukumjawab perlindungan hak kekayaan terlaksananya pembinaan kali .kali o.kali o.kali o.kali to.kali 4kali kab. intelektual aspek hukum terhadap sumedang pelaku usaha produk. unggulan kabupaten sumedang yang telah memperoleh sertifikat indikasi geografis. penyusunan dokumen dokumen lakinya, dokumen lo. kab. akuntabilitas dokumen perjanjian dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang penyelenggaraan kinerja pemerintahan evaluasi reformasi birokrasi evaluasi pelaksanaan dokumen kab. road map reformasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang birokrasi penyusunan tunjangan tersusunnya dokumen jo. io. io. io. kab. kinerja tunjangan kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pegawai penataan sumber daya tersusunnya dokumen dokumen kab. aparatur kelembagaan standar kompetensi jabatan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang penyusunan standar belanja tersusunnya standar dokumen fo. fo. kab. daerah biaya dan satuan standar dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang harga, tersusunnya analisis satuan biaya penataan kelembagaan tersusunnya penataan dokumen lo. lo. kab. kelembagaan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang penerapan sistem jumlah skpd yang .skpd to, kab. manajemen mutu menerapkan skpd skpd skpd skpd skpd skpd sumedang manajemen mutu evaluasi pelayanan publik. dokumen evaluasi dokumen lo. lo. kab. pelayanan publik dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang money penerapan spm tersusunnya laporan dokumen lo. lo. kab. monitoring dan evaluasi spm dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang monitoring dan evaluasi terlaksananya monitoring dokumen jo. io. io. io. kab. kerjasama daerah dan evaluasi kerjasama dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang kerjasama antar kerjasama pemerintah mou dan fo. fo. io. kab. pemerintahan dan luar negeri daerah dengan pemerintah pks mou mou mou mou mou mou sumedang pusat, pemerintah provinsi, dan pks dan dan pks dan pks dan dan pemerintah daerah lainnya pks pks pks dan luar negerikerjasama swasta dan kerjasama pemerintah dan naskah i9. io. fo. kab. lembaga pendidikan swasta serta lembaga mouipks naskah naskah naskah naskah naskah naskah sumedang pendidikan mou pk movie monik monik mou p mou p penyusunan laporan keterangan laporan keterangan dokumen jo. io. io. io. kab. pertanggungjawaban bupati pertanggungjawaban dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang bupati akhir tahun anggaran sinergitas kinerja kecamatan dan kecamatan dan kali kab. kelurahan kelurahan berprestasi kali kali kali kali kali kali sumedang penyelenggaraan koordinasi persentase mediasi jo. jo. io. kab. sumedang pertanahan penyelesaian masalah pertanahan pembakuan nama rupa bumi dokumen nama dokumen kab. sukabumi unsur buatan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang aaa penyusunan laporan dokumen ppd dokumen kab. penyelenggaran dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pemerintahan daerah penyelenggaraan koordinasi laporan rapat laporan lo. lo. kab. pemerintah daerah koordinasi yang laporan laporan laporan laporan laporan laporan sumedang ditindaklanjuti penyelenggaraan fasilitasi persentase fasilitasi io. io. io. kab. pemilihan umum pemilu umum sumedang program pengendalian berjajar manajemen pembangunan daerah daerah persentase bumi dan persen io. lembaga keuangan yang persen persen persen persen persen capaian target kinerja persen tahunannya berkategori baik" persentase perangkat persen io. daerah bidang sda, persen persen persen persen persen pertanian, sarana ekonomi, persen perdagangan dan umkm yang target capaian kinerja tahunannya berkategori baik"rangkat persen jo. istarget kinerja tahunannya berkategori baik persentase perangkat persen fo. daerah yang persen persen persen persen persen melaksanakan administrasi persen kinerja pembangunan triwulanannya berkategori baik tingkat kematangan level level i. i. level3 ukpga capaian realisasi persen jo. io. io. to. pengadaan barang dan jasa persen persen persen persen persen persen terhadap jumlah usulan sinergitas pembangunan bidang dokumen pengendalian dokumen lo. kab. sumber daya alam dan pembangunan bidang dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pertanian sumber daya alam dan ka) pertanian penyelenggaraan koordinasi dokumen laporan dokumen fo. doku kab. pemanfaatan dana bagi hasil cukai pemanfaatan dana bagi hasil dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang hasil tembakau dbhcht) dan cukai hasil pajak rokok tembakau( dbhcht) dan pajak rokok penguatan peran dan fungsi jumlah pengurus orang fo. io. kab. dekranasda dekranasda orang orang orang orang orang orang sumedang penyelenggaraan koordinasi dokumen kebijakan dokumen lo. kab. pengendalian inflasi pengendalian inflasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang bbb penyelenggaraan koordinasi jumlah promosi usaha kali lo. lo. kab. promosi usaha mikro kecil mikro kecil menengah kali kali kali kali kali kali sumedang menengah pendayagunaan badan dokumen pendayagunaan dokumen to, to, 9g. kab usaha milik daerah badan usaha mikro kecil dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang menengkebijakan daerah tersusunnya peraturan dokumen lo. lo. lo. kab. tentang badan usaha milik daerah daerah tentang perusahaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang umum daerah penyelenggaraan koordinasi dokumen laporan kegiatan lo. lo. kab. samedi bidang sosial, tenaga kerja dan penanganan masalah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sumedang transmigrasi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi penyelenggaraan koordinasi dokumen koordinasi dokumen lo. lo. kab. bidang pemuda dan olah raga bidang pemuda dan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang olah raga penyelenggaraan koordinasi dokumen koordinasi dokumen lo. kab. bidang pemberdayaan perempuan bidang pemberdayaan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang dan keluarga berencana perempuan dan keluarga berencana penyelenggaraan koordinasi dokumen koordinasi dokumen lo. lo. kab. bidang keagamaan, pendidikan, bidang keagamaan, dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang kebudayaan dan kesehatan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan monitoring dan evaluasi dokumen rekomendasi dokumen dokumen dokumen io. io. dokumen kab. sumedang hibah hibah dokumen dokumen doku bbb pan penyelenggaraan hari hari besar jumlah hari besar hari besar jp. to. to. to. kab. keagamaan dan safari ramadhan keagamaan dan safari hari hari hari hari hari hari sumedang ramadhan besar besar besar besar besar besar pengendalian pembangunan laporan hasil pengendalian dokumen lo. kab. bidang prasarana dan pembangunan bidang dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pengembangan wilayah prasarana dan pengembangan wilayah pengendalian pembangunan bidang laporan hasil pengendalian dokumen io. io. io. kab. samedi ekonomi dan sumber daya alam pembangunan bidang dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang ekonomi dan sumber daya alam pengendalian pembangunan laporan hasil pengendalian dokumen lo. lo. kab. bidang pemerintahan dan sosial pembangunan bidang dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pemerintahan dan sosial ka) monitoring dan evaluasi data laporan dokumen lo. lo. kab. pelaksanaan pembangunan pelaksanaan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pembangunan penyebarluasan informasi peresmian kegiatan dan event to. to. to. kab. hasil pembangunan pameran pembangunan event event event event event eventmbinaan kompetensi pengelola jumlah pokja ahli orang lo. lo. kab. pengadaan barang dan jasa pengadaan barang orang orang orang orang orang orang sumedang pemerintah dan jasa yang dibina monitoring evaluasi dan pelaporan dokumen laporan dokumen io. jo. s4. kab. samedi pengadaan barang jasa pengadaan barang dan jasa dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang desa pengelolaan informasi layanan tersedianya sample, paket io. io. jo. s4. kab. pengadaan barang jasa booklet paket paket paket paket paket paket sumedang pemerintah pengadaan barang jasa tersedianya sistem pengadaan barang jasa layanan penyelenggaraan dokumen dokumen lo. lo. kab. pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pemerintah pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana penyusunan sop pengadaan standar operasional dokumen lo. lo. lo. kab. barang dan jasa pemerintah prosedur sop) dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pengadaan barang jasa penguatan hak kekayaan tersusunnya dokumen dokumen io, to. to. fo. kab. sumedang intelektual indikasi geografis hari tembakau mole dan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku tembak mole dan tembakau tembakau hitam hitam penyelenggaraan dilewati terlaksananya pengiriman o. to. kab. sumedang quran kabupaten sumedang kafilah sta tingkat provinsi dan penyelenggaraan mta tingkat kabupaten sumedang pemberangkatan dan terfasilitasinya persen kab. sumedang pemulangan jemaah haji pemberangkatan dan persen persen persen persen persen pemulangan jemaah haji kabupaten sumedang penyelenggaraan kelompok kerja terselenggaranya to do.ooo jo.ooo .ooo kab. sumedang pendidikan agama islam kelompok kerja pendidikan agama islam pai) program peningkatan koordinasi sekretariat dan fasilitasi penyelenggaraan merah pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepaladn. dn. cakupan fasilitasi dan persen persen fo. lo. lo. dukungan pelayanan persen persen persen persen persen kepada pimpinan daerah tingkat kepatuhan persen io. io. io. io. terhadap standar persen persen persen persen persen persen pelayanan publik dilingkungan sekretariat daerah tingkat penggunaan digital persen jo. io. io. office (e office) sekretariat persen persen persen persen persen persen daerah cakupan tertib persen jo. to. to. fo. administrasi keuangan persen persen persen persen persen persen persentase barang milik persen jo. io. jo. daerah yang dikelola secara persen persen persen persen persen persen efektif dan efisien persentase pengadaan persen io. io. sarana dan prasarana persen persen persen persen persen persen aparatur persentase koordinasi dan persen jo. to. fo.tingkat kepuasan persen io. masyarakat terhadap persen persen persen persen persen persen layanan informasi publik tingkat pengetahuan persen jo. io. jo. masyarakat terhadap persen persen persen persen persen persen program sumedang simpati penyelenggaraan koordinasi dokumen laporan dokumen lo. lo. lo. kab. pemerintah daerah dengan koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang asosiasi kepemerintahan pelayanan protokoler jumlah anggota drum orang io. io. fo. orang kab. sumedang band gita swara tandang orang orang orang orang orang pemkab sumedang pelayanan dan pengelolaan dokumen laporan dokumen lo. lo. lo. kab. administratif pimpinan daerah administratif daerah dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang dmbinaan dan pengelolaan dokumen arsip orang fo. io. jo. orang jo. s0. kab. kearsipan lingkungan setda kab. orang orang orang orang orang sumedang sumedang jumlah serta pembinaan kearsipan penyebarluasan kegiatan berita kegiatan berita berita to. to, io. kab pimpinan pimpinan press berita berita berita berita berita sumedang release peliputan kegiatan pimpinan jumlah peliputan dokumen lo. lo. lo. kab. kegiatan pimpinan dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang pan aan ana penerbitan informasi jumlah penerbitan dokumen jo. io. io. to. doku kab. kebijakan pemerintah informasi kebijakan dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang pemerintah kab. sumedang pemberitaan kegiatan jumlah penerbitan kali siaran |o. kali io. io. kali kali kab. pemerintah daerah informasi kebijakan kali siaran kali kali siaran siaran sumedang pemerintah kab. siaran siaran siaran sumedang layanan pejabat pengelola layanan informasi bulan o0. bulan lo. kab. informasi dan dokumentasi bulan bulan bulan bulan bulan sumedang monitoring dan evaluasi laporan money pemberitaan bundel bundel io. io. jo. kab. pemberitaan kebijakan kebijakan bundel bundel bundel bundel bundel sumedang penyelenggaraan forum jumlah anggota forum orang orang io. jo. kab. pejabat kehumasan kehumasan orang orang orang orang orang sumedang dialog dan audiensi dengan jumlah dialog dan kali fo, lo. lo. lo. ikan. tokoh tokoh masyarakat, audiensi kali kali kali kali kali kali sumedang pemimpin anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan penyelenggaraan koordinasi dengan dokumen laporan dokumen lo. lo. kab. pemerintah pusat dan pemerintah koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku sumedang daerah lainnya penerimaan kunjungan kerja pejabat jumlah penerimaan kali |o. jo. lo. io. ikan. negara departemen lembaga kunjungan kerja study kali kali kali kali kali kali sumedang pemerintah non departemen luar banding negeri peringatan hari jadi jumlah peringatan hari kali jo. io. io. jo. s4. kab. samedi sumedang jadi sumedang kali kali kali kali kali kali sumedang peringatan hari besar terlaksananya kegiatan kali io. io. jo. kab. nasional dan hari besar upacara peringatan kali kali kali kali kali kali sumedang lainnya hari hari besar nasional dan hari besar lainnya pembinaan pengelola jumlah peserta pembinaan orang jo. io. io. jo. kab. keuangan pengelolaan keuangan orang orang orang orang orang orkerja perangkat program dan sasaran, program tahun awal periode renstra perangkat daerah penanggung lokasi tujuan sasaran kode kegiatan (outcome) tahun tahun tahun tahun tahun jawab evaluasi belanja laporan evaluasi laporan io, jo. kab sumedang belanja laporan laporan laporan laporan laporan laporan penguatan sistem jumlah aparatur yang orang lo. lo. kab. pengendalian intern mendapat sosialisasi orang orang orang orang orang orang sumedang pemerintah spip) spip pemindahtanganan dan persentase barang yang jo. to. to. fo. kab. sumedang penghapusan barang milik. dipindahtangankan dan daerah dihapuskan dari neraca pengamanan dan pemantauan database barang dokumen io. dokumen jo. kab. barang milik daerah milik daerah yang dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang register dokumen berita acara pemeriksaan (pemantauan dan pengamanan) penilaian dan pemanfaatan dokumen penilaian dan to. to. fo. kab. sumedang barang milik daerah pemanfaatan barang milik daerah analisis kebutuhan dan dokumen perencanaan dokumen dokumen lo. lo. doku doku kab. manajemen pengadaan, dan pendistribusian dokumen dokumen dokumen sumedang pendistribusian barang milik kendaraan dinas daerah operasional dokumen kebutuhan dan perencanaan, kebutuhan barang milik daerah pembinaan pengelola barang jumlah pengelolaan orang jo. orang lo. jo. orang kab. samedi milik daerah barang milik daerah yang orang orang orang orang sumedang dibina program administrasi retreat daerah pemerintahan dan penataan organisasi pemerintah daerah persentase manajemen persen i100. i100. pemerintahan kecamatan persen persen persen persen persen persen dan kelurahan yang berkategori baik" persentase tertib persen jx00 administrasi persen persen persen persen persen persen penyelenggaraan pemerintahan persentase mediasi persen moo too. hoo penyelesaian masalah persen persen persen persen persen persen pertanahan nilai ppd skor ja30 i3us isose dea pose pama pam persentase tertib persen iio ixo0. ixo0. administrasi persen persen persen persen persen persen kewilayahan persentase sakit persen kecamatan yang persen persen persen persen persen persen nilainya persentase data tanah hgu persen persen persen yang terverifikasi dan persen persen persen persen terealisasi nilai sakit kabupaten kategori lb8 kategori kategori kategori kategori kategori kategori indeks reformasi poin i70 iso |es |es poin birokrasi poin poin poin poin poin tingkat kepatuhan persen persen iso jeo. terhadap standar persen persen persen persen persen pelayanan publik kabupaten sumedang penyelenggaraan koordinasi jumlah rapat koordinasi kali ita 2g. kab. pemerintah daerah penyelenggaraan kali kali kali kali kali kali sumedang pemerintahan daerah penyelenggaraan fasilitasi jumlah anggota legislatif jo. fo. fo. |o. io. kab. pemilihan umum dan presiden dan wakil sumedang presiden terpilih periode fasilitasi dan koordinasi terpilihnya pasangan bupati paket to. paket io. paket paket paket paket kab. penyelenggaraan pemilu dan wakil bupati sumedang paket sumedang kepala daerah periode penyusunan laporan keterangan jumlah dokumen kpj yang dokumen doku kab. pertanggungjawaban bupati sesuai dan tepat waktu dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang penyusunan laporan jumlah ppd kabupaten dokumen dokumen dokumen kab. penyelenggaraan sumedang dokumen dokumen doku dokumen sumedang pemerintahan daerah penetapan dan penegasan batas jumlah penetapan dan |o. o. kab. sumedang kecamatan dan kelurahan penegasan batas kecamatan dan kelurahan penyelenggaraan koordinasi jumlah koordinasi io. jo. jo. jo. so. kab. sumedang pertanahan penyelesaian masalah pertanahan kabupaten sumedang pembakuan nama sukabumi jumlah dokumen nama dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen doku doku kab. sukabumi kabupaten sumedsinergitas kinerja kecamatan dan jumlah kegiatan kali kali taka kari kari ikan. kelurahan penilaian kinerja kali kali sumedang kecamatan dan kelurahan evaluasi paten jumlah kecamatan yang kali kali tikar kab. dievaluasi paten kali kali kali kali sumedang penyusunan tunjangan jumlah dokumen dokumen io. ikan kinerja lingkungan dokumen dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang pemerintah kabupaten sumedang penyusunan dokumen akuntabilitas jumlah dokumen dokumen 1dokumen doku kab. sumedang penyelenggaraan pemerintah dokumen dokumen dokumen dokumen daerah evaluasi reformasi birokrasi jumlah dokumen dokumen doku kab. samedi evaluasi reformasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang birokrasi penataan sumber daya jumlah dokumen dokumen kab. aparatur kelembagaan standar kompetensi dokumen dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang jabatan penataan kelembagaan jumlah dokumen dokumen dokumen kab. peraturan daerah dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang penyusunan dan sop jumlah dokumen dokumen dokumen kab. lingkungan pemkab smd dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang penyusunan evaluasi jumlah dokumen jo. jo. jo. lo. ikan sumedang pelayanan publik money pelayanan publik jumlah dokumen dokumen dokumen doku kab dokumen dokumen dokumen dokumen sumedang penerapan sistem jumlah dokumen dokumen oo. doku kab. manajemen mutu dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang penyusunan pelaporan jumlah dokumen dokumen kab penerapan spm dokumen dokumen dokumen dokumen doku dokumen sumedang standar belanja daerah jumlah dokumen to. to. to. ikan mnnnmnnnnnnnnnnnnn|lang. penyusunan tnd jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen to. doku kab. sumedang dokumen dokumen perumusan, penyusunan, dan jumlah dokumen dokumen oo. kab evaluasi kebijakan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sumedang ketatatalaksanaan program penataan peraturan kerabat merah perundang undmrosesan persen moo oo. oo. rancangan produk hukum persen persen persen persen persen persen daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih persentase cakupan persen persen pengaduan hukum yang persen persen persen persen persen ditindaklanjuti persentase pemutakhiran persen hoo m00. moo. data pada website jdih persen persen persen persen persen persen secara berkelanjutan pembentukan produk hukum jumlah produk hukum produk hukum produk ser kab daerah daerah meliputi peraturan hukum produk produk produk produk produk sumedang daerah, peraturan bupati hukum hukum hukum hukum dan keputusan bupati bimbingan teknis pembentukan jumlah peserta bimbingan orang seorang orang ikan sumedang produk hukum daerah teknis produk hukum orang orang orang orang daerah bimbingan teknis implementasi jumlah peserta orang iso. kab. sumedang produk hukum daerah bimbingan teknis orang orang orang orang orang orang implementasi produk hukum daerah pengelolaan dokumentasi jumlah produk hukum buku produk kab. buku buku buku sumedang hukum daerah yang hukum produk produk produk buku buku buku terdokumentasikan hukum hukum hukum produk produk produk ban mana dulu maa man pan pan dana pengkajian dan evaluasi jumlah dokumen hasil dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen doku kab. sumedang produk hukum daerah pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah yang tersusun pembentukan jumlah desa kelurahan desa oo. is. kab. desa kelurahan sadar hukum sadar hukum yang terbentuk desa desa desa desa desa desa sumedang penyuluhan hukum pendukung jumlah peserta orang orang orang orang orang kab. kegiatan peningkatan peranan penyuluhan hukum orang orang sumedang wanita menuju keluarga sehat dan pendukung kegiatan sejahtera p2wkxs) peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera p2wkxs) penyuluhan hukum kepada jumlah peserta penyuluhan orang oo. soo kab. orang sumedang belajar sekolah menengah hukum kepada pelajar orang orang orang orang orang atasi kejuruan sekolah menengah atas kejurunyuluhan hukum kepada jumlah kepala desa dan orang oo. orang kab orang sumedang kepala desa dan perangkat desa perangkat desa yang orang orang orang orang mengikuti penyuluhan hukum bantuan hukum bagi jumlah layanan perkara ig. ikan. pemerintah daerah pemberian bantuan perkara perkara perkara perkara perkara perkara sumedang hukum bantuan hukum bagi orang atau jumlah fasilitasi pemberian perkara oo. is. .perkara kab. sumedang kelompok orang miskin bantuan hukum untuk perkara perkara perkara perkara perkara orang kelompok miskin rencana aksi nasional hak jumlah dokumen hasil dokumen kab. asasi manusia pembinaan bagi saham dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sumedang anggota saham guna ranah ranah ranah ranah ranah ranah pemenuhan pelaporan dan pencapaian kabupaten peduli ham perlindungan hak kekayaan jumlah pembinaan aspek kali kab. sumedang intelektual hukum terhadap pelaku kali kali kali kali kali kali usaha produk unggulan kabupaten sumedang yang telah memperoleh sertifikat indikasi geografis dan pendaftaran indikasi geografis program peningkatan paretariat kerjasama pemerintah daerah persentase dokumen persen iio ixo0. ixo0. moo. kesepakatan bersama yang persen persen persen persen persen persen ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama persentase perjanjian persen too m00. m00. mokerjasama pemerintah dan luar negeri naskah naskah naskah kab. naskah naskah naskah naskah naskah sumedang kerjasama swasta dan naskah naskah too kab. lembaga pendidikan naskah naskah naskah naskah naskah naskah sumedang monitoring dan evaluasi dokumen dokumen dokumen ta. dokumen dokumen dokumen .dokumen kab. kerjasama doku sumedang program pengendalian sekretariat der. pembangunanbumi dan persen moo |x00 oo. lembaga keuangan yang persen persen persen persen persen persen capaian target kinerja tahunannya "baik" persentase perangkat persen ix00 daerah bidang sda, persen persen persen persen persen persen pertanian, sarana, ekonomi, perdagangan dan umkm yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" persentase perangkat persen too mockinerja tahunannya berkategori "baik" persentase perangkat persen ixo0 daerah yang persen persen persen persen persen persen melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori "baik" tingkat kematangan level1 level3 level3 level4 level4 level level5 ukpga capaian realisasi persen ix00. persen pengadaan barang dan jasa persen persen persen persen persen terhadap jumlah usulan penyusunan kebijakan persentase peningkatan |o. kab. sumedang daerah tentang bumi profitabilitas bumi pendayagunaan bumi jumlah bumi yang dokumen dokumen towdokum 2g, .doku .doku kab. sumedang didayagunakan dokumen dokumen men sinergitas pembangunan persentase koordinasi io. kab. sumedang bidang sda dan pertanian program bidang sda dan pertanielenggaraan koordinasi jumlah rapat koordinasi .dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen .dokumen kab. pemanfaatan dbh cht dan pajak dbhcht dan pajak rokok doku sumedang rokok penguatan hak kekayaan jumlah dokumen hari jo. jo. po. kab. sumedang intelektual indikasi geografis yang dihasilkan tembakau mole dan tembakau hitam penyelenggaraan koordinasi jumlah koordinasi jo. jo. jo. |o ikan sumedang promosi usaha mikro kecil promosi umkm menengah koordinasi bidang sarana persentase koordinasi io. |o. kab. sumedang ekonomi, perintah dan ukm program bidang sarana ekonomi, perdagangan, dan umkm penguatan peran dan fungsi jumlah kegiatan o.kali o.kali kali .kali .kali .kali .kali kab. dekranasda dekranasda sumedang pelaksanaan hari hari besar terlaksananya |o. ikan. sumedang keagamaan dan safari ramadhan kegiatan pbk penyelenggaraan tilawatil terlaksananya pengiriman io. jo. lo. kab. sumedang gurun orang gori gori'ah kafilah sumedang penyelenggaraan koordinasi terlaksananya kegiatan jo. |o. ikan. sumedang bidang keagamaan, pendidikan, bidang akk kebudayaan dan kesehatan penyelenggaraan koordinasi tertanganinya masalah io. |o. ikan. sumedang bidang sosial, tenaga kerja dan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi transmigrasi monitoring dan evaluasi hibah terfasiltasinya masalah o. o. jo. o. o. kab. sumedang hibah serta bantuan tepat sasaran rekor nilai nilai kejuangan meningkatnya nila nilai ta kah medan, kejuangan kalangan siswa camping dakwah terpadu peningkatan keimanan dan io. ikan. sumedang ketakwaan untuk mencapai predikat keliru ummah penyelenggaraan koordinasi terkoordinasikannya bidang dokumen dokumen dokumen .volume goku 4dokumen .doku kab. bidang pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan, sumedang dan keluarga berencana perlindungan anak dan keluarga berencana penyelenggaraan koordinasi bidang terkoordinasikannya dokumen dokumen dokumen 1dokumen .dokumen dokumen kab. sumedang pemuda dan olahraga bidang pemuda dan doku olahraga program dan sasaran, program tahun awal periode renstra perangkat perangkat lokasi jawab pengendalian pembangunan jumlah laporan hasil kab. bidang prasarana dan pengendalian sumedang pengembangan wilayah pembangunan serta memonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan opd bidang prasarana dan pengembangan wilayah kototztoza, pengendalian pembangunan bidang jumahlaporanhasi sovoooooo ta aenoooooooo to aes00000000 ooo o000 ssooooooooo ikan ekonomi dan sumber daya alamekonomi dan sumber daya alam otot 2tops, pengendalian pembangunan igumahlaporanhasi s00voodoo jos aso0ooooooo joe to joo o000 ssocooo000o kado bidang pemerintahan dan sosialpemerintahan dan sosial pkototzroze. npenyebatuasanintormasi persentasepenyampaan heoooooooo t as000voodoo fo teoooooooo foto toooooooooo o000 d0200000000 ikan hasil pembangunan informasi hasil pembangunan sumedang melalui media pameran pembangunan photo2toz7. imontoingdan evaluasi persentaselaporanteaisai koooooooooo fo to asooooooooo fox to tso0voodoo0 joo o000 soo00000000 kado pelaksanaan pembangunan pelaksanaan kegiatan opd sumedang dilingkungan pemerintah kabupaten sumedang photo zoz2 penyusunan s0p pengadaan rumah moyang olson too iso0voodoo j2 ts00000000 ts00000000 j2 ts00000000 tg s0000000000 kado barang jasa pemerintah tersusun sop sop sop sop sop sop sumedang apkototzroz, montoingvetasi dumahsopyang p top de tso0voodoo t ts00000000 top ts00000000 ja ts00000ooo v6 s0000000000 kado pelaksanaan sop tersusun sop sop sop sop sumedang pengadaan barang dan jasa pemerintah penyusunan perlu kode jumlah perlu yang io. joo o.ooo ikan. etik pengadaan barang jasa tersusunperlu kode jumlah perlu yang perlu perlu sa. o.perlu jo.perlu jo.o0o0 kab. etik pengadaan barang jasa tersusun perlu perlu perlu sumedang peningkatan sarana prasarana jumlah sarana dan is. kab. samedi pengadaan barang jasa prasarana standarisasi standar standar standar standar standar standar sumedang sarana sasi sasi sasi sasi isasi isasi sarana sarana sarana sarana sarana sarana peningkatan dan pemeliharaan jumlah sistem yang paket ikan. sistem informasi pelayanan dipelihara dan dapat paket paket paket paket paket paket sumedang lelang pengadaan barang jasa ditingkatkan pap dana aan monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah desa yang dimonitor desa desa desa desa desa desa kab. desa sumedang pengadaan barang jasa desa proses barang jasa nya monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah skpd yang dimonitor skpd skpd kab. pengadaan barang jasa skpd proses banya skpd skpd skpd skpd skpd sumedang pengelolaan informasi layanan jumlah media informasi yang paket paket .paket kab. pengadaan barang jasa dibuat paket paket paket paket sumedang pemerintah penyusunan rencana umum jumlah dokumen hasil dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kab. pengadaan barang jasa rup sumedang dokumen doku pemerintah pemeliharaan web site lbj jumlah website yang paket paket paket kab. dipelihara aset aset sumedang .paket paket penyebarluasan informasi jumlah informasi pbj paket paket paket paket paket paket kab. sumedang pengadaan barang jasa yang disebarluaskan paket pembinaan kompetensi pengelola jumlah peserta pembinaan jo.ooo to.ooo to.ooo jo.ooo kab. sumedang pengadaan barang dan jasa kompetensi pemerintah fasilitasi ujian sertifikasi jumlah peserta ujian peserta peserta .peserta kab. pengadaan barang jasa sertifikasi peserta peserta peserta peserta sumedang pembinaan dan peningkatan jumlah kelompok kerja yang orang ieo. orang kab. sumedang kapasitas kelompok kerja dibina orang orang orang orang orang pengadaan barang jasa pemerintah pendidikan dan pelatihan jumlah peserta orang orang ios. orang .0rand kab. sumedang kompetensi ahli pengadaan pendidikan dan orang orang orang barang jasa pelatihan pembentukan jabatan jumlah peserta orang orang tas, 3g0rang ikan sumedang fungsional pengelola pembentukan jabatan orang orang orang orang pengadaan barang jasa fungsional pemerintah penyusunan dan sosialisasi jumlah perlu yang perlu perlu p4. kab. sumedang perlu pengadaan barang jasa tersusun perlu perlu perlu perlu perlu desilaian angka kredit jumlah fungsional orang to. orang .orang kab. sumedang jabatan fungsional pengelola yang dibina orang orang orang orang pengelola pengadaan barang jasa pemerintah evaluasi kinerja ahli jumlah kali hasil kap kali kali kali kali kali kasi kasi ikan. sumedang pengadaan barang jasa pemerintah program peningkatan pelayanan sekretariat dah kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah gakupanfasiitasidan persen tool aon ion dukungan pelayanan persen persen persen persen persen persen kepada pimpinan daerah mingkatkepatuhanterhadap persen oto aon standar pelayanan public persen persen persen persen persen persen dilingkungan sekretariat daerah ingkatpenggunaan pesan teo moo paooood dead pp digital office (e office) persen persen persen persen persen sekretariat daerah persen oat ersentasekoordinasidan | persen tool aon ion tooingkatkepuasan sopan masyarakat terhadap persen persen persen persen persen layanan informasi publik oat mingkatpengetahuan | persen ah . masyarakat terhadap persen persen persen persen persen persen program sumedang simpati atiotezoo pembinaandan pengelolaan dokumenarsipdi orang orang ta batodoodoo tao. todoodiodd iso. ibb orang bo000oo0o orang | kab kearsipan lingkup setda orang orang orang sumedang jumlah peserta pembinaan kearsipan giro22002 penyelenggaraan koordinasi jumiahkoord insiden paket opak seooodooooo (paket so00000000 & kado pemerintah daerah dan asosiasi asosiasi paket paket paket paket sumedang kepemerintahan tiri22003. " pelayanandanpengeloaan jumahbokumen dokumen to tae 0d.oon,oo t12 tt zon ood.nod 200dooooooo (f2 teooooododad kab administratif pimpinan daerah administrasi daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang bbb pelayanan protokoler jumlah anggota gst kab. orang orang kab. sumedang sumedang orang orang orang orang oram pem penyebarluasan kegiatan jumlah berita kepala berita berita i420. berita berita berita berita kab. pimpinan daerah dan wakil kepala berita sumedang daerah peliputan kegiatan pimpinan jumlah rekaman peliputan dokumen n06. .doku kab. berita kepala daerah dan dokumen dokumen dokumen dokumen men doku sumedang wakil kepala daerah penerbitan informasi jumlah penerbitan kab. kebijakan pemerintah informasi kepala dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang daerah dan wakil kepala daerah pemberitaan kegiatan jumlah penyebaran informasi kali kali kali kali kali kali kali kab. pembangunan melalui radio sumedang pemerintah daerah rks sumedang layanan pejabat pengelola waktu layanan bulan bulan bulan bulan kab. informasi dan dokumentasi pengaduan bulan bulan bulan sumedang monitoring dan evaluasi jumlah laporan mane bundel bundel kab. pemberitaan kebijakan pemberitaan kebijakan bundel bundel bundel bundel bundel sumedang penyelengaraan forum jumlah anggota forum orang di40. orang orang .orang orang kab. pejabat kehumasan kehumasan orang orang sumedang dialog dan audiensi dengan jumlah pelaksanaan kali kali jo. kali kari kati kati kari kab tokoh tokoh masyarakat, aan dialog dan audiensi sumedang pemimpin anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan penyelenggaraan koordinasi jumlah dokumen dokumen kab. dengan pemerintah pusat dan laporan koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen doku sumedang volume pemerintah daerah lainnya penerimaan kunjungan kerja jumlah penerimaan kali kali kali kali kali kali kali kab. pejabat negara! departemen kunjungan kerja studi sumedang lembaga pemerintah non banding departemen luar negeri peringatan hari jadi jumlah peringatan hari jadi kali kali y4.kali kali kali kab. sumedang sumedang kali kali sumedang peringatan hari besar jumlah hari besar nasional kali kali to, kali kati kali kati kali kab. nasional dan hari besar dan hari besar lainnya sumedang lainnya program pengelolaan keuangan sekretariat dan barang daerah sekretariat daerah daerah cakupan tertib persen ioo. m00. m00. administrasi keuangan persen persen persen persen persen persen persentase barang milik persen io. persen daerah yang dikelola secara persen persen persen persen efektif dan pan dea pena pan pan dana mana panen ana annaaaaan panannnnangadaan persen moo sarana dan prasarana persen persen persen persen persen aparatur pembinaan pengelola jumlah peserta pembinaan orang too orang orang orang ikan sumedang keuangan pengelolaan keuangan orang orang orang evaluasi belanja jumlah kegiatan yang kegiatan kegiatan iso kab. dievaluasi lingkup setda kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sumedang penguatan sistem penilaian spip dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen goku kab. sumedang pengendalian intern dokumen pemerintah spip) analisis kebutuhan dan dokumen perencanaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen .doku kab. manajemen pengadaan, pengadaan dan men sumedang pendistribusian bmd pendistribusian kendaraan dinas operasional dokumen kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penilaian bmd dalam rangka dokumen penilaian dalam dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kab. pemanfaatan rangka pemanfaatan doku sumedang barang milik daerah pengamanan dan pemantauan database barang milik 3dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen volume kab. sumedang barang milik daerah pemerintah daerah yang register doku kabupaten sumedang dokumen berita acara pemeriksaan (pemantauan dan pengamanan) pemindahtanganan dan persentase barang yang to kab. penghapusan bmd dipindahtangankan sumedang dapat dihapus dari neraca pembinaan pengelolaan jumlah pengelola barang orang orang ito. orang kab. sumedang barang milik daerah milik daerah yang dibina orang orang orang orang penetapan perda dan jumlah dokumen perda dan dokumen dokumen da. dokumen dokumen dokumen dokumen kab. sumedang penyusunan perlu perlu doku pengelolaan barang milik. daerah (ox bab vii indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan administrasi pemerintahan indikator kinerja sekretariat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm tujuan jangka menengah sekretariat daerah dalam rpm tertuang dalam misi ke yaitu menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan , dengan tujuan ke l, yaitu terwujudnya kehidupan yang agamis kabupaten sumedang , dan dengan sasaran ke l, yaitu menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan norma agama , danpelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat , dan dengan sasaran ke l, yaitu meningkatnya profesionalitas asnsekretariat daerah kabupaten sumedang tahun yang menjadi indikator kinerja utama iku) yang terdiri dari indikator. indikator nomor sampai dengan nomor merupakan jabatan sekretaris daerah selaku koordinator perangkat daerah, membawahi kegiatan kegiatan urusan. untuk nomor sampai dengan nomor sekretaris daerah selaku pimpinan perangkat daerah, dengan membawahi kegiatan non urusan adm). untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel terlampir. tabel indikator kinerja setda yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm kondisi capaian kinerja program dan kerangka kondisi kinerja pendanaan kinerja indikator pada paca awal akhir rpm periode rpm nilai ppd (sangat kabupaten tai st) (st) (st) (st) (st) (st) nilai nilai sakit kabupaten indeks reformasi birokrasi persentase perangkat daerah yang capaian n a target kinerja tahunannya berkategori baik nilai sakit perangkat daerah tingkat penyerapan 98y9 98y 98y 98y9 98y9 anggaran inovasi indeks pembangunan zona integritas berdasarkan tabel atas, sekretariat daerah menjadi perangkat daerah utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud. secara khusus sekretariat daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang optimal dalam mendukung kinerja perangkat daerah dan pimpinan daerah . bab viii penutup renstra sekretariat daerah kabupaten sumedang tahun menjadi pedoman penyusunan rencana kerja senja) tahunan selama periode hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan sekretariat daerahsekretariat daerahaerah. sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah kaidah pelaksanaan meliputi: seluruh bagian sekretaribagian bagian sekretariat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah setiap tahun, dan bagian bagian sekretariphat bupati pringsewu peraturan bupati pringsewuringsewu, menimbang bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pekonpekkanhabokpasa!negosiasijuru tulis. kemajuan pelaksanaan pengadaan barang jasa dilaporkan oleh tpk kepada kepala pekon. setelah pelaksanaan pengadaan barang jasa selesai (seratus persen)pekon dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. contoh berita acara serah terima hasil pekerjaanvviii ketentuan peralihan sam dalam masa transisi selama pemberlakuan peraturan bupati ini, bupati membentuk tim asistensi pekon. tim asistensi pekonringsewupekon: pengadaan tanah pekon mengacu pada ketentuktt budiman berita daerah kabupaten pringsewu tahun nomor lampiran peraturan bupati pringsewu nomor: tahunpekonpekon, sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan pekon, ccpekon antara lain: pembelian komputer, printer dan alat tulis kantor: langganan internet, cc. pembelian meja, kursi dan peralatan kantor. bupati pringsewu, jadi lampiran peraturan bupati pringsewu nomor tahun dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olahraga. bupati pringsewu, ad! jadi .ersyaratan dapat ditambahkan apabila diperlukan. bupati pringsewu, jadilengkapan persyaratan harus dilampirkan. bupati pringsewu, jadi tn. lampiran iii peraturan bupati pringsewu nomor tahunpekon. oo. kecamatan . kabupaten pringsewu alamat won ((( iii ee. (tempat tgl bin tahun) nomor nnaatasatanaan kepada lampiran yth. sankei hal penawaran pengadaan di barang jasa banana ena yang bertanda tangan bawah ini nama kanan kana nana naa ana aan jabatan ketua tim pengelola kegiatan tpk) pekon bee kecamatan . kabupaten pringsewu. alamat: eek alan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan . beranak lokasi nakayama tenan aan anna dengan ini kami menawarkan pengadaan barang jasa sebagai berikut: ruang lingkup pekerjaan iii daftar barang jasa apabila saudara berminat, agar dapat menyampaikan penawaran kepada kami dengan ketentuan surat penawaran dibuat diatas kertas bermaterai rp. (enam ribu rupiah),dan materai. foto copy sup, npp. demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. mengetahui ketua tpk, kepala pekon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, lampiran peraturan bupati pringsewu nomor tahun contoh penawaran yang dibuat oleh penyedia barang jasa kop penyedia barang jasa (tempat tgl bin tahun) nomor kanaanaanaaaa kepada lampiran oo. yth. ketua tpk pekon. perihal penawaran di barang jasa kenanaananan anakan yang bertanda tangan bawah ini nama pan kawanan ana aan jabatan direktur pimpinan atau sebutan lain atas nama perusahaan. alamat acc berdasarkan surat ketua tpk pekon. kecamatan . kabupaten pringsewu nomor . tanggal . bulan. tahun . perihal penawaran pengadaan barang jasa, maka dengan ini kami mengajukan penawaran barang jasa sebesar rp.| (termasuk pajak dan biaya lainnya) dengan perincian sebagai berikut: ruang lingkup pekerjaan: . jejak daftar barang jasa asa satuan total rp. jumlah (terbilang) harga sudah termasuk pajak. sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini saya lampirkan: foto copy sup, foto copy npp. demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadi periksa dan terima kasih. penyedia barang jaoorganisasi dan tata kerja pemerintah pekondaan barang jasa ditekpringsewu nomor tahun contoh surat undangan dan berita acara negosiasi harga klarifikasi tim pengelola kegiatan pekon. ceruk. kecamatan . kabupaten pringsewu alamat lon (tempat tgl bi in tahun) nomor ponnnanananaanan kepada lampiran ll. yth. sangan perihal undangan. dnnnaanaaannaanaanaannaaan tanggal nkri jam nnnnanaananannannanananan tempat: nannannnnentannaannaaan acara klarifikasi dan negosiasi harga. demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. mengetahui ketua tpk, kepala pekon .e. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, l. berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor seen eenasananan (tpk) nomor mere eeeeee penyedia barang jasa) pekerjaan oo. uraian lingkup pekerjaan lampiran loka pada hari ini. tanggal . bulan. tahun . dimulai pada pukul. dengan mengambil tempat di. yang bertanda tangan bawah ini nama kanannanaaaaa jabatan ketua tim pengelola kegiatan tpk) pekon. yang diangkat berdasarkan surat keputusan kepala pekon. nomor. tanggal ee. bulan keenam le. alamat pek mi. kecamatan . nama nananenataaanan jabatan direktur pimpinan cv toko . alamat nnnnanananaan telah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang diajukan oleh . cv. toko. ud.) yang dihadiri oleh tim pengelola kegiatan tpk) dan wakil dari penyedia barang jasa. setelah dilakukan pembicaraan, maka kedua belah pihak secara bersama telah menyepakati dengan hasil negosiasi klarifikasi adalah sebagai berikut: harga harga uraian spesifikasi penawaran negosiasi keterangan pekerjaan rp. rp. memenuhi diterima tidak tidak diterima berdasarkan memenuhi pertimbangan persyaratan spesifikasi dan harga) harga tersebut diatas sudah termasuk pajrta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. disetujui penyedia barang jasa ketua tim pengelola kegiatan tpk nama nagaeneaea nenas nama angkatan nana tanda tangan ek tanda tangan isa mengetahui kepala pekon .voodoo po. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, bupati pringsewu, pep) v7: lampiran peraturan bupati pringsewu nomor tahun contoh surat perjanjian kerjasama antara tim pengelola kegiatan dan penyedia barang jasa perjanjian kerjasama last pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat (secara lengkap), kami yang bertanda tangan bawah ini para pihak: nama anaanananaakan aan kana ana aan aan jabatan ketua tim pengelola kegiatan tpk) pekon . kecamatan. je, kabupaten pringsewu. alamat nanang ena nanennansan nana nurani nana pena ann ana anna naa selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu nama penanaman ana aan aan jabatan (atas nama penyedia barang jasa alamat eenekkkan karena a, nom keke tanggal. tahun . atas pekerjaan . juspereeeeeeeeneee (dengan huruf)had pihak kedua.dan menyerahnyerahpekerjaan selama . hari kerja mulai tanggal. tahun . sampai dengan tanggal .tahun .,: ksi louvurcuunaenenanoconerua bupati pringsewu, jadi tim pengelola kegiatan pekon. nanas. kecamatan . kabupaten pringsewu alamat . sam (tempat tgl bln tahun) nomor seeeetenana kepada lampiran oo. yth. anakan perihal undangan di berdasarkan surat saudara nomor. tanggal. bulan . tahunperluanenatnan pena) sehubungan dengan hal tersebut .diatas, diminta kehadiran saudara pada hari nkananannana anakan tanggal cook jam anenenennanana anna aan tempat anand: ketua tpk, kepala pekon .o selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, tim pengelola kegiatan pekon. en. kecamatan . kabupaten pringsewu alamat loan aan (tempat tel bin tahun) padanya pat tgl bin tahu nomor ponnanananaaaaan kepada lampiran jj. yth. kepala pekon. j. perihal laporan hasil pekerjaan di berdasarkan keputusan kepala pekon nomor: . tanggaltanggal bulan . tahun . adapun dokumen pelaksanaan kegiatan . sebagaimana terlampir demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ketua tim pengelola kegiatan pekon.cc bupati pringsewu, a4) jadi kop penyedia barang jasa kala tempat tgl bln tahun) nomor ponnananaaaanaaa kepada lampiran ll. yth. ketua tim pengelola kegiatan hal penyerahan hasil pekon sejenak pekerjaan di berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor: . maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan . telah selesai kami laksanakan pada tanggal . bulan . tahun ., dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan . untuk dapat diteliti. adapun dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir. demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. penyedia barang jasa, berita acara penelitian hasil pekerjaan nomor nona (tpk) ruang lingkup pekerjaan .ipenelitian hasil pekerjaan dipimpin oleh ketua tim pengelola kegiatan. dengan disaksikan oleh pihak penyedia barang jasa ti.kpekon. sdn ketua nama) po. (tanda tangan) sekretaris nama) . (tanda tangan) anggota nama (tanda tangan) anggota nama) po. (tanda tangan) angota nama io. (tanda tangan) penyedia barang jasa nama dan jabatan pee (tanda tangan) mengetahui kepala pekon .oo. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, berita acara pembayaran nomor enasatane (tpk) nomor sereskeneeeeeeee? eeeekeka jabatan ketua tim pengelola kegiatan pekon.e. alamat selanjutnya disebut pihak kesatu ii. nama? saree jabatan direktur pimpinan pemilik . alamat ace selanjutnya disebut pihak kedua pihak kesaturp.) pihak kedua berdasarkan surat perjanjian nomor. atas pekerjaan. telah melaksanakan pekerjaan. dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar penanenlesame.)dari pihak kesatu pembayaran tersebut disetujui oleh ., jabatan kepala pekon . selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekodisetujui kepala pekon .ooo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, sovonuneoeoannananoeesereanuun berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor snennesenatanee (tpk) nomor see. nananananananananan jabatan penyedia barang jasa. alamat sejenak selanjutnya disebut pihak kesatu il. nama nnnenananaanaaaaan jabatan ketua tim pengelola kegiatan pekon. alamat annanaananaanaanaa . dalam keadaan baik kepada pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian nomor . dan nomor . tertanggal . pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan berupa . dalam keadaan baik dari pihak kesatupekon dengan keputusan kepala pekon, terdiri dari unsur pemerintah pekon dan unsur lembaga kemasyarakatan pekon untuk melaksanakan pengadaan barang jas. lampiran vii peraturan bupati pringsewu nomor tahun berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor snnennnunu (tpk) nomor .eeeeeesesereees pekon)) pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat (secara rinci), telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan. antara nama nanananeatanaaasan jabatan ketua tim pengelola kegiatan pekon. alamat selanjutnya disebut pihak kesatu kan nama ananananananananan jabatan kepala pekon. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon alamat. . dalam keadaan baik dan cukup dari pihak kedua pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan berupa . dalam keadaan baik dan cukup daribupati pringsewu, jadi'tanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan pekon(l)kepala pekon: persiapan, pelaksanaan, cc. pengawasan, penyerahan: dan peralatan: cc. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi: spesifikasi teknis apabila diperlukangl.,
|
see, bupati pringsewu peraturan bupati pringsewu nomor tahunjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan adanya pedoman pengendalian barang milik daerah sehingga dapat mendukung kegiatan ketatausahaan barang milik daerahvftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dpmd) untuk satu tahun anggaran dalam keputusan bupatipengadaan umumb)n daerah. pengadaan barang milik daerah dapat dipenuhi dengan cara: pengadaan langsung, penunjukan langsung,tukar menukar. administrasi pengadaan barang milikmilik daerah sesuai dengan daftar kebutuhan barang milik daerah. gi pengadaan barang milik daerah melalui ulp, ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan barang milik daerah melalui pejabat pengadaan panitia pengadaan ditetapkan oleh masing masing kepala skpd. kepala skpd bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun: kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada bupati melalui pengelola. tata cara pelaksanaan pengadaan barang milik daerah:.hal hal sebagai berikut.urat perintah pengadaan pekerjaan tersebut atas, merupakan dasar untuk penerimaan barang yangengan membuat berita acara pemeriksaan.laksanaan pengadaan tanah mengikuti ketentuan yang mengatur tentang sistemnan anggaran. yang dimaksud dengan pengadaan yaitu pengadaan atas beban apbd dan atau perolehan lainnya. dalam hubungan ini, setiap kepala skpd bertanggungjawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil.bab'.nota pesanan dan spesifikasi barang, barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pejabat pemeriksa barang menyatakan telah sesuai dengan isi dokumen tersebut pada angka dalam berita acara pemeriksaanjabat pemeriksa barang milikmilik daerah. panitia pejabat pemeriksa barang milik daerah, yaitu: pejabat pemeriksa barang ditetapkan dengan keputusan pengguna barang kepala skpd, panitia pemeriksa barang milik daerah pubmed) ditetapkan dengan keputusan bupati dengan susunan personalia melibatkan unsur teknis terkait:tugas panitia pemeriksa barang setelah melaksanakan pekerjaannya membuat berita acara hasil pemeriksaan barang.ejabat pembuat komitmen ppk) yang melaksanakan pengadaan. berdasarkan berita acara pemeriksaan barang tersebut, ppk harus segera mengambil tindakan penyelesaianjabat penyimpan pengurus barang pejabat penyimpan datas nama bupati untuk masa (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsung. pejabat penyimpan dan pengurusjabat penyimpan dan pengurus barang dapat dirangkap oleh satu o mengacu kepada undang undang kepegawaian, diutamakan memiliki pengalaman dalam pengurusan barang dan atau telah mengikuti diklat teknis tentang pengelolaan barang milik daerahgangkatan pejabatinsentif honor bagi pejabat penyimpan dan pengurus barang besarannya minimal sama dengan bendahara pengeluaran skpd. pan kewajiban atasan langsung pejabat penyimpan dan pengurus barang: atasan langsung pejabat penyimpan dpembantu pengelol:membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah. babharus, dan kai jumlah, jenis dan luasangka ditetapkan dengan keputusan: hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor kas daerah. dalam surat perjanjian,'selama penyewaan menjadi tanggungjawab penyewa, persyaratan iain yang dianggap perlu, jenis barang milik daerah yang dapat disewakan antara lain:surat perjanjian sewa menyewa tersebut ditandatangani oleh pengelola, jangka waktu penyewaan maksimal (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang,huruf a),kerjasama pemanfaatkeuangan nomor barang milik daerah (: (a) kdb koefisien dasar bangunan), (b) klb koefisien luas bangunan). bek : barang milik daerah belum dimanfaatkan: mengoptimalkan barang milik daerah: dalam rangka efisiensi dan efektifitas:) pakai. bertanggung:, surat perjanjian pinjam pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati,kas:apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan pemanfaatan (fungsi) dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya dibawah permukaan tanah maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh dari nilai sebagaimana dimaksud angka):aga ketiga,, memiliki modal kerja yang cukup,status imb, kondisi,(c) rencana pembangunanb vii pengamanan barang milik daeraharang bergerak dilakukan dengan cara: pemanfaatan sesuai tujuan, (b) pengurangan penyimpanan baik tertutup maupun terbuka: (c) pemasangan tanda kepemilikan. pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: (a) pemasaran, (b) pemasangan papan tanda kepemilikan, (c) penjagaan. barang persediaan pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan: (a) pencatatan inventarisasi: (b) kelengkapan bukti kepemilikan antara lain bpk, faktur pembelian dan lain lain,: (a) pencatatan inventarisasi,,berupa tanah, bangunan dan kendaraan dilakukan oleh pengelola melalui pembantu sekretariat daerah,dengan bagian hukum sekretariat daerah,b viii pemeliharaan barang milik daerahmeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris unit pemakai:tekanan dasetiap skpd, khususnya rencana tahunan pemeliharaan barang rspb)skpd ditandatangani oleh kepala skpd disampaikan setelah apbd ditetapkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola,,:kepala skpd, dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, dibuat kartu pemeliharaan perawatan yang memuat: nama barang inventaris: spesifikasinya::memutuskan: menetapkan pengendalian intern atas pengelolaan barang milik daerah lingkungan pemerintah sarat selaku penguasa barang milik daerahjabat penyimpan dan pengurus barang,jabatjabat pemeriksa barang: pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, dan, ukuran keadaan barang milik daerah yang dianggap pantas sebagaimana dimaksud pada angkapenilaian barang milik: penilaian barang milik daerah berpedoman pada kebijakan: penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganandibidang penilaian a.lmyimpan dan maka nilainya supaya ditaksir oleh tim penafsir harga atau penyimpan dan. pertahanan duntuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle: amamilik daerah: penghapusan barang milik daerah dengan nilai perolehan sampai dengan rp. (lima miliyar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola setelah memperoleh persetujuan bupati, penghapusan barang milik daerah dengan nilai perolehan akumulasi diatas rp. (lima miliyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dari dprddalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penghapusan barang milik daerah perlu membentuk panitia penghapusan, panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan dan atau diangkat oleh bupati:berdasarkan usulan pengguna dan kuasa pengguna barang, pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada bupati mengenai rencana penghapusan barang milik daerah tentang penghapusan barang milik daerah dan sekaligus::,milik daerah, penghapusan tersebut atas dilakukan setelah mendapat persetujuan bupati, penghapusan barang milikperaturan perundang undangan. amar tanpa melalui persetujuan dprd'bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis. bab pemindahtanganan umum pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan .y: penjualan dan tukar menukar, hibah, penyertaan modal. penjualan dansedangkandengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (ruslanslanslan tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruslan tukar guling) dapat dilakukan antara pemerintah tanganslan tukar guling) antara lain: terkena patologi:pertahanan dan keamanan: disesuaikan dengan peruntukan tanah:slan tukar guling): untuk itu perlu diperhatikan: dalam hal tukar menukar (ruslanslan adalah sebagai berikut: (a)(b)(a) bukan merupakan barang rahasia negara daerah: (b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, (c),ewan perwakilan rakyat daerah. bab xii, kebijakan pemerintah kabupaten pringsewu, dokumen kepemilikan kendaraan berupa bukti pemilikan kendaraan bermotor bpk) disimpan oleh pengelola. tan kebijakan akuntansi barang milik daerah, yaitu: kartu inventaris barang kib) tanah, kartu inventaris barang kib) peralatan dan mesin, taangka dalam daftar barang milik daerah dbid).,kana: pengadaan: cc) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, ec), pembiayaan, dan tuntutan ganti rugringsewu.rang milik daerahdalam hal ini adalah pengelolaan barang milik daerah. bab maksud dan tujuan maksud penerapan pengendalian intern barang milik daerah adalah agar dapat membantu menjaga barang milik daerah, menjamin tersedianya laporan barang milik daerah yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bagi para pengelola barang milik daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran atas pengelolaan bmdsebagaimana dimaksud pada angkdigunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. hasil sensus barang milik daerah dari masing masing pengguna kuasa pengguna dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. format laporan pengurus barang:bab xiii pembinaan barang milik daerah umum. dalam upay maka diperlukan adanya pembinaanterkait dengan pembinaan barang milik daerah maka pengertian dari guna. lingkup pembinaan barang milik daerah apabila melihat dari definisi dari pembinaan barang milik daerah tersebut atas, maka lingkup dari pembinaan barang milik daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. pemberian pedoman merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat pelaksana dalam hal pengelolaan barang milik daerah. sebagaimana diketahui bahwa dalam hal administrasi pemerintahan, bahwa setiap tindakan atas barang milik daerah harus mendasarkan pada aturan yang jelas. hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan barang milik daerah. bimbingan dalam pembinaan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa menimbulkan persepsi berbeda, untuk itu diperlukan adanya bimbingan. bimbingan biasanya dilakukan dengan sosialisasi atau bimbingan teknis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. untuk hal hal yang sifatnya kebijakan, atau hal hal yang umum bimbingan seperti ini dapat berjalan efektif namun untuk hal hal yang sifatnya teknis maka harus dilakukan dengan pelatihan. pembinaan kepada pegawai yang mengelola barang milik daerah secara teknis dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan. hal hal teknis harus dapat difahami dan dikuasai oleh pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. maka pelatihan adalah sarana yang tepat untuk hal ini. bahkan diperlukan studi praktek lapangan untuk menambah kemampuan dan ketrampilan peserta. kegiatan ini adalah bentuk pembinaan untuk level teknis dalam pengelolaan barang milik daerah. apabila pembinaan telah dilaksanakan maka kegiatan supervisi juga tetap diperlukan. apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala maka diperlukan supervisi untuk memecahkan masalah lapangan. samping itu dengan adanya supervisi dapat diketahui lebih dini apabila terjadi ketidaktaatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. kewenangan pembinaan pengelolaan barang milik daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah menyatakan bahwa menteri keuangan selaku pengelola barang milik negara menetapkan kebijakan umum barang milik negara daerah. sedangklebih lanjut permendagri nomor tahun menyatakan bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. tingkat daerah makaingkat kabupaten, bupati melakukan pembinaan dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada kabupaten yang dipimpinnya. selanjutnya pembina barang milik daerah tersebut dalam pelaksanaanya dibantu oleh pejabat pejabat sebagai berikut: sekretaris daerah selaku pengelola: kepala bukanmekanisme pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah kepala daerah gubernur bupati walikota)sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun kepala daerah.pdoman pengelolaan barang milik daerah adanya pedoman yang memadai, sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu urusan pemerintahan. terkait dengan upaya terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggungsamping itu. semua hal tersebut salah satunya dapat diatasi dengan menerbitkan suatu pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah. sampai dengan saat ini beberapa pedoman pengelolaan barang milik daerah kabupaten pringsewu sudah diterbitkan, diantaranya: peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah,dan keputusan bupati nomor pts lt. tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah kabupaten pringsewu. bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah setiap tahun bidang aset daerah bukan kabupaten pringsewu sudah melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah kepada ang seluruh pengurus barang skpd dan unit kerja bawahnya dengan narasumber dari bpk, djka dan kementerian dalam negeri ri. sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya pedoman yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah tersebut, pada tahun dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang skpd sampai dengan unit kerja bawahnya (utd, sekolah, puskesmas dan pustu) yang terkait dengan pelaksanaan pedoman dimaksud. sedangkan pembinaan yang berupa pelatihan diklat, diperuntukkan bagi pegawai teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan ketrampilan dibidang pengelolaan barang milik daerah agar lebih profesional. pelatihan ini biasanya untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis tertentu dari pekerjaan yang dilaksanakan dalam pengelolaan barang milik daerah. mekanisme supervisi pengelolaan barang milik daerah supervisi dapat dilakukan sebagai tindakan upaya untuk memantau lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. kegiatan supervisi ini dapat dilakukan dengan langsung melakukan supervisi unit instansi yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah atau dapat juga mendasarkan pada laporan laporan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. tentunya supervisi pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengelolaan barang milik daerah sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. namun perlu diketahui bahwa supervisi ini dilakukan 'on going beriringan dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, bukan setelah dilakukannya pekerjaan tersebut. kegiatan supervisi ini dapat dicontohkan seperti pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilakukan pada waktu dilaksanakannya sensus, apakah pelaksanaan sensus sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, apabila belum maka langsung dapat diberikan arahan sehingga kesalahan tersebut langsung dapat diatasi. kegiatan supervisi ini dapat dilakukan oleh internal unit yang bersangkutan, atau unit pemberi tugas dan bahkan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan) dalam hal sdm unit dimaksud kurang atau belum memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi atas pekerjaan tersebut. bab xiv mekanisme pengendalian pengelolaan barang milik daerah mekanisme pengendalian pengelolaan barang milik daerah tentunya memperhatikan unsur yang akan dilakukan pengendalian yaitu unsur tahapan pengelolaan barang milik daerah dikendalikan dengan unsur unsur pengendalian internal. pengendalian ini dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kapasitas dalam pengendalian barang milik daerah.dalam pengendalian pengelolaan barang milik daerah maka seluruh unsur pengelolaan barang milik daerah () perlu didukung oleh lingkungan pengendalian yang kondusif, agar tercapai tujuan pengelolaan barang milik daerah dengan baik. guna menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif maka setiap pengelola barang milik daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya terkait dengan unsur unsur pengelolaan barang milik daerah. upaya upaya tersebut dapat dilakukanengendalian barang milik daerah berkenaan dengan pengelolaan bmd. dalam penilaian risiko terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek proyek. tujuan identifikasi risiko untuk menghindari risiko bilamana mungkin serta menghindarinya setiap saat diperlukan. identifikasi risiko dilakukan dengan sekurang kurangnya melakukan hal hal sebagi berikutsedangkan yang dimaksud dengan(dalam hal ini adalah pengelolaan barang milik daerah). pembina dan pejabat yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dalam melakukan analisis risiko memperhatikan hal hal.dilaksanakan sudah ditetapkan. kegiatan pengendalian. .: kegiatan pengendalian bmd dilakukan pada setiap tahapan yang ada pada unsur unsur pengelolaan bmd. hal hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian bmd adalah sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok pengelolaan bmd: man kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko atas pengelolaan bmd maupun atas bmd itu sendiri. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus bmd yang dikelola dan dimiliki: kebijakan dan prosedur pengendalian bmdhusus berkenaan dengan pengendalian aset fisik, dalam pelaksanaanya perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut: kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan dan dikomunikasikan seluruh pegawai,,demikian juga berkenaan dengan komunikasi, maka pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif, khususnya berkenaan dengan pengelolaan bmd. ngeres pengelolaan bmd dapat dikelola dengan baik apabila informasi dapat tersaji dengan baik. dengan adanya informasi dan komunikasi yang melibatkan pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan bmd maka pemanfaatan bmd akan optimal adanya. dalam mengelola informasi dan komunikasi diperlukan hal hal sebagai berikut: adanya arahan yang jelas, tentang tugas yang harus dilakukan oleh semua jenjang organisasi yang ada. setiap tugas yang diberikan kepada pegawai sudah dikomunikasikan antara pihak yang terlibat. termasuk dalamnya adanya fungsi pengawasan, hubungan dengan pegawai'dan pihak yang lain. pemberitahuan sejak awal kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan bmd, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal hal yang tidak dikehendaki, maka diperlukan langkah langkah yang tepat. peluang untuk melakukan komunikasi dan informasi antara pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan bmd diberikan kesempatan yang seluas luasnya. diinformasikan kepada seluruh pihak terkait, apabila ada kendala dalam komunikasi dan informasi yang normal, maka ada mekanisme lain yang dapat ditempuh. semua pihak mendapatkan jaminan, tidak akan mendapatkan perlakuan yang mengancam, balas dendam dan sejenisnya apabila mereka memberikan informasi yang negatif (penyimpangan). membuka komunikasi dengan pihak pengawasan internal maupun eksternal berkenaan dengan berbagai hal (risiko penilaian, capaian kinerja, inisiatif dan lain lain)mantauan merupakan unsur pengendalian. pemantauaupati pringsewu. adi tuner jadi pengendalian intern barang milik daerah dilaksanakan khususnya pengelolaan barang miliklebih lanjut akan dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab iii lingkup pembinaan dan pengendalian intern pembinaan barang milik daerah adalah meliputi: kewenangan pembinaan pengelolaan barang milik daerah: mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah: pedoman pengelolaan barang milik daerah: bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah: dan mekanisme supervisi pengelolaan barang milik daerah. lingkup dari pengendalian barang milik daerah pada dasarnya meliputi pengendalian seluruh unsur dalam pengelolaan barang milik daerah yang meliputi:, pemanfaatan: pengamanan dan pemeliharaan: penilaian: penghapusan: pemindahtanganan: ketatausahaan: pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari seluruh tiap tiap unsur itulah harus dilakukan pengendalian. unsur pengendalian intern meliputi lima s5) unsur yaitu: lingkungan pengendalian: penilaian risiko: cc. kegiatan pengendalian: informasi dan komunikasi: dan pemantauan pengendalian intnggalbab tujuan tujuan pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milikdikoordinasikanmilik daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah tau skpd), yaitu: a)atu organisasi: b)padakebutuhan ddkapan dibutuhkan:standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga: standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditetapkan dengan keputusan bupati. tahap kegiatan satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam rencana kerjaditeliti dan diujidaerah yang ditetapkan oleh bupati. dalam rangka melakukan penelitian dan pengujian kbd dan rkpbmd skpd, bupati menetapkan panitia penelitian dan pengujian dengan melibatkan unsur unsur sebagai berikut: bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah sebagai pengarah, asisten yang membidangi pengelolaan aset sebagai ketua, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai wakil ketua, sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai sekretaris, kepala bidang aset daerah sebagai anggota, kepala bidang akuntansi sebagai anggota, kepala bagian hukum sekretariat daerah sebagai anggota, kepala sub bidang ketatausahaan aset sebagai anggota, kepala sub bidang pemanfaatan dan pengendalian aset sebagai anggota, kepala sub bidang penyusunan anggaran sebagai anggota, staf bidang aset sebagai anggota.. setelah apbd ditetapkan setiapdan disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. l.tahunan pemeliharaan barang milik daerah dpmd). berdasarkan rencana tahunan barang milik daerah dari semua skpd, oleh pengelola melalui pembantu pengelola diteliti dan dihimpun menjadi daftar kebutuhan barang milik daerah kbd)
|
ala . bupati pringsewu peraturan bupati pringsewu nomor tahunupati pringsewu, menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten pringsewu agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk unit pelaksana teknis upt) pasar d, dan pertamanan kabupaten pringsewu, kuerusan pendapatbab pengangkatan dalam jabatan kepala upt pasar dan kebersihan pasar dan kebersihan. koordinator urusan lingkungan upt pasar dan kebersihan adalah jabatan non struktural, diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas melalui saran dan pendapat kepala upt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii tata kerja kepala upt pasar dan kebersihan, kepala sub bagian tata usaha dan koordinator urusan pada upt pasar dan kebersihani ketentuan peralihan dengan dibentuknya unit pelaksana teknis upt) pasar dan kebersihan wilayah kabupaten pringsewu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan pasar dan kebersihan wilayah kabupaten pringsewu dalam waktu (dua) bulan disesuaikan dengan peraturan ini. bab ketentuan penutup dengan diberlakukannya peraturan ini, maka segala sesuatupringsewunomor tahun tanggal: agustus bagan struktur organisasiae kepala upt pasar dan kebersihan kepala sub. bag. tata usa coord. urusan coord. urusan coord. urusan keamanan dan ketertiban pemeliharaan dan kebersihan pemeliharaan kebersihan coord urusan pasar sarana prasarana pasar lingkungan permukiman mesti men bupati! pringsewu, jadasarrtokolayanan persamaan dan kebersihingsewu nomor tahu. bab ketentuan umum dalam peraturandinas adalah dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten pringsewu. kepala dinas adalah kepala dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten pringsewu. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt) pasar dan kebersihan adalah unsur pelaksana teknis dinas pasar, kebersihan dan pertamananampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan atau proses alam yag berbentuk padat. kebersihps adal pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. bab pembentukan unit pelaksana teknis pasar dan kebersihan dengan peraturan ini dibentuk upt pasar dan kebersihan pada dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kecamatan kabupaten pringsewu. upt pasar dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada yaitu la. upt pasar dan kebersihan kecamatan pringsewu, upt pasar dan kebersihan kecamatan sukoharjo: upt pasar dan kebersihan kecamatan gadingrejo. wilayah kerja upt pasar dan kebersihan meliputi sebagai berikut upt pasar dan kebersihan kecamatan pringsewu, kecamatan pagelaran, kecamatan pagelaran utara, upt pasar dan kebersihan kecamatan sukoharjo, tot kecamatan adiluwih, kecamatan banyumas, upt pasar dan kebersihan kecamatan gadingrejo, kecamatan pardasuka, kecamatan ambarawa. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt pasar dan kebersihan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinasupt pasar dan kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pasar, kebersihan dan pertamanan diwilayah kecamatan dibidang pengelolaan pasar dan pengelolaan kebersihan yang meliputi pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pasar, ketertiban pasar, pendapatan pasar, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pelaksanaan kebersihan lingkungan, pengolahan sampah, penerapan pengelolaan kebersihan secara umum dan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan persamaan sesuai kewenangan yang diberikan dinas berdasarkperaturan ini, upt pasar dan kebersihan mempunyai fungsi pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan wilayah kecamatan: pengumpulan data dilingkupi pengelolaan pasar dan pemeliharaan kebersihan: penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar dan operasional kebersihan wilayah kecamatan: melaksanakan pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah diwilayah kecamatan, penyelenggaraan monitoring kebersihan wilayah kecamatan: f(. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar dan kebersihan wilayah kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengelolaan pasar dan operasional kebersihan kepada kepala dinaspt pasar dan kebersihan terdiri dari: kepala upt pasar dan kebersihan, kepala sub bagian tata usaha, koordinator urusan keamanan dan ketertiban pasar, koordinator urusan pemeliharaan kebersihan sarana prasarana pasar, koordinator urusan pemeliharaan kebersihan lingkungan permukiman, koordinator urusan pendapatan. bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis upt) pasar dan kebersihan pada dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten pringsewuupt pasar dan kebersihan bagian kesatu kepala upt upt dipimpin oleh seorang kepala upt yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas, kepala upt) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pasar dan kebersihan wilayah kecamatan, pungutan retribusi serta melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten pringsewu. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala unit pelaksana teknis upt) secara administratif bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada camat wilayah kerjanya. kepala unit pelaksana teknis upt) dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dan koordinator urusan. bagian kedua sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha upt pasar dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian dan keuangan uptpt. paragraf koordinator urusan keamanan dan ketertiban pasar koordinator urusan keamanan dan ketertiban pasar mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pembinaan terhadap nan pedagang pasar, melaksanakan pengawasan pasar, keamanan dan ketertiban pasar: melaksanakan inventarisasi sarana prasarana keamanan dan ketertiban pasar, melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. urusan keamanan dan ketertibandan kebersihan sarana prasarana pasar koordinator urusan pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana pasar mempunyai tugas: mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar, mengkoordinir pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan pasar, melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan pasar, melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana pasar, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan mengenai sarana prasarana pasar dan kebersihan pasardan kebersihan sarana prasaranakebersihan kano lingkungan permukiman koordinator urusan pemeliharaan kebersihan lingkungan permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional kebersihan dan pengelolaan sampah wilayah kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan kebersihan jalan, baik jalan protokol maupun jalan arteri serta badan jalan wilayah kecamatan, mengkoordinirsampah dari jalan, lingkungan perumahan dan perkantoran, mengelola pemanfaatan sampah (pengomposan): mengelola tps dan semua sarana kebersihan dalam wilayah kecamatan, mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan sarana prasarana operasional kebersihan dalam wilayah kecamatan masing masing kepada melalui kepala upt, mengatur petugas penyatuan, pengumpulan dan pengakuan dari semua jenis sampah, memberikan penyuluhan kebersihan setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan, melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebersihan wilayah kecamatan, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan mengenai operasional kebersihankebersihan lingkungan permukimt. koordinator urusan pendapatan koordinator urusan pendapatan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional pungutan dan penagihan retribusi pasar dan pelayanan kebersihan wilayah kecamatan, taman melaksanakan inventarisasi data obyek dan subyek retribusi pasar dan pelayanan kebersihan wilayah kecamatan masing masing: melaksanakan kegiatan penagihan dan pemungutan retribusi pasar dan pelayanan kebersihan, melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi kas daerah dalam waktu jam, melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan dalam pemungutan penagihan retribusi wilayah kecamatan masing masing: i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai kegiatan pemungutan penagihan retribusi kepada dinas melalui kepala upt: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
|
el,mnhuang disk ona pub seen basah, ianan smkn, utd, puskesmas rp. penyimpan baranguraian operasional kepala daerah wakil kepala daerah bupati rp. wakil bupati o t rp. la. tambahan penghasilan pns berdasarkan beban kerja pejabat struktural sekretaris daerah o b rp. asisten rp. staf ahli bupati rp. kepala badan dinas sekian inspektur o b rp. ka. kantor ka. bagian sekretaris bukan, bappeda, o b rp. . didenda, inspektorat. sekretaris kpu, camat, sekretaris kopi, urban o b rp. inspektorat, kabid bukan, kabid bappeda dan . didenda sekretaris badan dinas lainnya rp. kabid pada badan dinas lainnya, sekcam o b rp. lo. kasubbag subid pada bukan dan kasubbag pada| o b rp. inspektorat: kasubbag protokol pada sekretariat daerah, rp. . sekretariat dprd dan lurah kasubbag sekretariat daerah, dprd, o b rp. kasi kasubbag pada bappeda dan didenda kasi kasubbag kasubbid kasi kecamatan o b rp. ajudan bupati, wakil bupati pimpinan dewan: rp. sekretaris kelurahan rp. ag.i) auditor jf p2upd madya rp. auditor jf p2upd muda rp. auditor upd peran pagu anggaran diatas milyar s d milyarpagu anggaran diatas milyar s d milyar paguanggaran diatas milyar d milyar o | rp. pagu anggaran diatas milyar pagu anggaran s d juta pagu anggaran diatas juta s d milyar anggaran diatas milyar milyar rp. pagu anggaran s d juta pagu anggaran diatas milyar tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ia. dokter spesialis dan non pns rp. ib. penguji kendaraan bermotor rp. analisis kepegawaian o b rp. honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan atas dasar bupati pengarah o b rp. pengarah rp. ketua rp. id. wakil ketua koordinator rp. sekretaris. iii rp. anggota . rp. koordinator sekretariat rp. anggota sekretariat o b rp. honor perencanaan pembangunan daerah ppd) penanggungjawab rp. koordinator umum. .| rp. koordinator bidang rp. id. anggota rp. 'e. staf teknis rp. | . staf pelaksana o b rp. honorarium tim penyusunan skpd dan lkd ketua . rp. wakil ketua koordinat o b rp. cc. sekretaris o b rp. anggota . rp. le. koordinator sekretariat rp. dadi anggota sekretariat rp. fa. honor pengelola kegiatan pimpinan daerah |. ||.) kabar humas dan protokol rp. kasubbag protokol rp. staf pns onto.no1 rp. staf non pns rp. honor pengelola kegiatan pimpinan daerah pembina eis rp. pengarah 00mm. rp. anggota o b rp. honor pengamanan persandian, informasi, komunikasi dan publikasi hije. staf non pns o b rp. honor tim penyusunan dan penjelasan perda wakil ketua naskah rp. .000j sekretaris . naskah| rp. @d. anggota naskah tim ahli koordinator) .il naskah| rp. anggota tim ahli naskah rp. ao. honor pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah . koordinator. rp. sekretaris rp. ec. anggota rp. staf sekretariat rp. honor tim penyelesaian perkara perdata dan tata usaha ketua . rp. anggota . rp: ic. sekretariat rp. pengarah .o.ii rp. tema 000m. gb. rp: sekretaris rp. anggota rp. sekretariat rp. honor tim panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan diatas hari kerja, maka dibayar per bulan (bulanan) |b. penasehat penanggungjawab rp. ketua rp. wakil ketua . rp, sekretaris rp: anggota o b rp. honor tim panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan |b. penasehat penanggungjawab rp. ketua dana nana aammemuaatoma manfonnnn rp". wakil ketua .oid rp. sekretaris 000i rp. anggota o h rp. jasa tenaga ahli instruktur narasumber pengajar tanpan |.1a eselon pejabat negara dosen tamu yang disetarakan o i rp. (b. eselon ii guru besar dosen tamu yang disetarakan o j rp. eselon dosen tamu yang disetarakan o j rp. eselon kebawah dosen tamu' yang disetarakan o j rp. penceramah agama rp. moderator .i( materi| rp. dan do'a .o.oilni. seminar atau kegiatan lainnya daerah) yang ditetapkan atas dasar pengguna anggaran aa. pengajar narasumber eselon ii dosen tayang disetarakan rp. eselon i1 dosen. tamu yang disetarakan o jp rp. |. eselon kebawah dosen tamu yang disetarakan o jp rp. penceramah agama .i| rp. moderator materi| rp. nansituklut |. memnnnememn to9. lem dan do'a, dirjen. en'p0g biaya pembuatan materi ) materi| rp. tenaga ahli kegiatan rp. tim penilai juri wasit dewan hakim kegiatan lomba les anggota ompan pen penanggungjawab rp. redaktur ncomms lo. rp: penyunting editor rp. sekretaris para don rp. pembuat artikel o k rp. honorarium tim pelaksanaan penegakan peraturan daerah nona komandan satuan rp. komandan operasional ' ' . rp. komandan regu . rp. anggota o b rp. honorarium tim pelaksana petugas patroli pengamanan dan kamtibmas ia, komandan satuan o' k rp. komandan operasional o' k rp. te. komandan regu o k rp. anggota o k rp. tunjangan operator komputer pengamanan dan pengawalan pejabat . operator komputer pada dinas badan kantor satker o b rp. orang) mna ende operator komputer gaji sim gaji), administrasi pajak o b rp. com dth rth) administrasi operator dan koordinator spd. administrator sima pada bukan dan pengantar sp2d dan davis, operator consul pbb operator komputer ketatausahaan keuangan pada rp. |. satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) operator komputer sima skpd perencanaan dan o b rp. ketatausahaan keuangan orang) ie. pen amanat dan pengawalan pejabat rp. honorarium non pns tenaga kontrak kan |.& petugas kebersihan o b rp. db, operatoralat bera pengemudi o b rp. penjaga kantor o b rp. pol pp. ti. pas operator siak e ktp pajak o b rp. pengaman kehutanan rambut) maan . rp. satgas damkar dan penanggulangan bencana o b.| rp. penjaga pintu air bendung o b(pgr) keuangan dan barang daerah kab. pringsewu tea wakil ketua . rp. ketua sekretariat o b rp. ig. tim teknis sekretariat rp. ih. anggota sekretariat o b rp. honorarium penunjang pengembangan penelitian perekayasaan ketua peneliti o b rp. koordinator peneliti o b rp. | sekretariat peneliti o0 b rp. id. pengolahan data penelitian rp. petugas survey responden rp. petugas lapangan o h rp. pembuat jurnal kebimbangan jurnal rp. biaya operasional penyuluh pns thl) pada bp4k rp. honor pengelola pelaksana kegiatan jaminan kesehatan nasional jkn pada puskesmas ja. penanggungjawab ftp o b rp. bendahara jkn puskesmas o b rp. verifikator staf pengelola kan o b rp. perencana puskesmas rp. staf pns lainnya o b rp. honor tim pengelola kegiatan jaminan kesehatan nasional jkn) ketua rp. ib. wakil ketua o b rp. 1c. sekretaris o b rp. id. koordinator verifikator rp. anggota o b rp. honorarium tenaga medis dan paramedis sebagai pegawai tidak tetap ptt dokter ptt nan o b rp. perawat ptt o b rp. bidan ptt rp. |d. tenaga kesehatan lainnya rp. tenan honor pengelola obat vaksin pengelola obat instalasi farmasi dinas rp. pengelola obat gudang puskesmas rp. pengelola vaksin dinas o b rp. pengelola vaksin puskesmas o b rp. ie. staf pengelola instalasi farmasi dinas non pns rp. honorarium pengawas tk rp. honorarium pengawas sd rp. je. honorarium pengawas rumpun rp. id. honorarium pengawas pendidikan agamalslam o b rp. honorarium pengawas pendidikan masyarakat rp. honorarium non pns bagi pendidik dan non pendidik naa honorarium pendidik o b rp. honorarium non pendidik o b rp. honor pengganti uang transport pendamping dan operator pkh pendamping dan operator pkh o b rp. 33minor tagawa dan penjaga gudang bufferstock ja. tagawa o b rp. penjaga gudang butferstock o b rp. honor tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) rp. pekerja sosial masyarakat psm) rp. honor pengurus dan tim profesi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) pengurus lk3 bnn penanggungjawab rp. ketua rp. sekretaris: aa. rp. d. anggota oil |. rp. pekerja sosial . rp. psikolog o b rp. polisi o b rp. advokat rp. . & tenaga konselor rp. tenaga kesehatan o b rp. honor petugas pendeta pks dan asks honor tenaga input data base pks operator data base pks o b rp. koordinator wilayah kecamatan o b rp. petugas pendataan pks dan asks o b rp. honor petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan o k rp. honor pendamping cacat berat, asistensi sosial lanjut o b rp.o b rp. tenaga dari instansi lainnya rp. honorarium pelaksana lpse pai la. kepala lpse ben rp, lana neg soo) aasaota sub uni aauraian belanja diklat pim diklat penentangan pim o k rp. diklat penentangan pimpin o k rp. diklat penentangan pmid o k rp. biaya pengiriman peserta untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan substantif atau fungsional belanja kursus kursus singkat pelatihan bintik workshop loka karya dan sejenisnya pen didalam wilayah kabupaten pringsewu uang saku| o h rp. .9an bantuan transport peserta keluar wilayah pringsewu provinsi lampung): biaya kontribusi uang saku transport peserta (sesuai peraturan . pati tentang perjalanan dinas) xx. keluar wilayah provinsi lampung: biaya kontribusi .il org akt uang saku dan transport peserta (sesuai peraturan bupati ttg perjalanan dinas) org akt. wisuda ramen. ayanhonorarium pelaksana unit layanan pengadaan adalah sebagai berikut: ketua unit layanan pengadaan sekretaris unit layanan pengadaanpan pen aa. ketua pokja ulp .i| rp. den anggota comet. rp. pagu pengadaan barang konstruksi dengan nilai pagu mana la. anggota . rp. pagu pengadaan barang konstruksi dengan nilai pagu ketua pokja ulp rp. anggota rp. pagu pengadaan barang konstruksi dengan nilai pagu t. nmmt mengeja raaooennmonmomm. (rp. pagu pengadaan barang konstruksi dengan nilai pagu diatas ketua pokja ulp oil olp rp. lo. anggota rp. pagu pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu s.d aa. ketua pokja ulp soma . id: anggota. roman rp. pagu pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu 200jt. ya, ketua pokja ulp rp. anggota rp. pagu pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggota o p rp. pagu pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggota rp. pagu pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas anggota o p rp. honorarium tim pejabat pemeriksa penerima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut: honorarium pejabat pemeriksa penerima hasil pekerjaan o b rp. dagu pengadaan barang iasa kasam nilai rp2 juga so ja. ketua o p rp. cc. anggota o p rp. pagu pengadaan barang jasa dinas ro, jua aah non neo ooo angga wi pesan madan bangsa imseroasn sekretaris rp. 58goo0 pagu pengadaan barang)aga date magna ian inda senada sunni ones pengaturan jumlah honorarium yang diterima oleh pejabat negara, pejabat eselon ii, pejabat eselon iii, pejabat eselon iv, staf pelaksana dan pejabat fungsional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: . pejabat pegawai jumlah honorarium pejabat negara dan eselon pejabat eselon iii pejabat eselon tv, staf pelaksana dan pejabat fungsional nan uang lembur, uang piket dan uang makan piket biaya uang lembur golongan naa rp. (db. golongan iii o j rp. golongan don rp. golongan! ip, non pns o j rp. uang makan lembur sebesar rp. , org (diberikan ata aa" kepada semua golongan secara berturut turut minimal jam lembur dan diberikan maksimal kali per hari) . ang pikatan uang makan pki tentara uang pikat uang pike hanya diberikan kepada yana ra lagoon melaksanakan piket) uang makan uang makan diberikan kepadaseluruh o k rpantuan uang saku uang makan luar negeri o b rp. m1. belanja barang jasa pemeliharaan dan belanja lainnya keterangan belanja telepon u b belanja listrik u b disesuaikan biaya ai pam u b (orban bian seluruh skpd belanja kawat facsimile internet rekening belanja alat tulis kantor untuk wasiat pagu anggaran s d juta kegiatan rp. workshop, sosialisasi pagu anggaran s d juta kegiatan rp. dan kegiatan pagu anggaran s d juta kegiatan rp. sejenisnya pagu anggaran juta s d miliar kegiatan rp. sebesar pagu anggaran diatas miliar kegiatan rp. peserta dan kebutuhan pembangunan kendaraan hias belanja dokumen administrasi tender lelang termasuk belanja paket rp. dokumen kontrak paket pekerjaan konstruksi non konstruksi) belanja makanan dan minuman dan makan minum rumah tangga kam bupati u b rp. wakil bupati u bbadan dinas kantor rp. biaya pemeliharaan rumah dinas: bupati u t rp. wakil bupati u t rp. sekretaris daerah u t rp. biaya pemeliharaan pendopo lum |re.z0000000| belanja sewa gedung kantor gudang tempat penyimpananbiaya kebersihan dan pengamanan).sekretariat daerahe) u t rp. mobil minibus diatas 1500cc u t rp. mobil bus y4, bus besar, truk u t rp. sepeda motor roda tiga u t rp. biaya servis mobil minibus 1500ce) u t rp. mobil minibus diatas 1500cc u t rp. mobil bus bus besar, truk u t rp. sepeda motor roda tigaengawalan u b rp. sepeda motor roda tiga. truk u b rp. sepeda motor roda tiga u b rp. pembelian acc mobil minibus, jeep rp. mobil bus, truk u t rp. sepeda motor roda tiga u t rp. bantuan pembelian ban mobil minibus 1500cc) u t rp. mobil minibus diatas 1500cc u t rp. mobil bus, truk u t rp. sepeda motor roda tiga u t rp. srp. mmmt. rp. belanja jasa kir kendaraan dinasrp. kendaraan roda u t rp. belanja sewa alat berat belanja sewa eskalator u jsewa meja vip u k rp. belanja sewa generator sewa genset kekuatan watt silent) u h rp. sewa genset kekuatan il. watt biasa) tan u h rp. belanja sewa tenda tarub panggung "ur sewa tenda u k rp. belanja sewa pakaian adat tradisional sewa pakaian adat tradisional sudah termasuk ongkos make up) set ket rp. belanja sewa perlengkapan dekorasi sewa panggung ukuran 12mx 10m set kgt rp. panggung sewa lighting tata cahaya) set kgt rp. lightingasisten dan eselon stel rp. eselon iii stel rp. eselon dan staf0. psr dprd. sekda stel rp. belanja pakaian hari hari khusus batik dalam rangka kegiatan kegiatan tertentu) bupati wakil bupati, ketua dprd 'stel rp. anggota dprd, sekda stel rp. asisten dan eselon 'stel rp. eselon dan staf 'didalam wilayah kabupaten pringsewu o h rp. keluar wilayah kabupaten pringsewu dalam provinsi lampung o hpanbasapsis skpd. program adalah pemutaran kebijakan skpd dalam bentuk upaya yang ber' dan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dp.ce!guna biaya pagu anggaran s d juta o bbiaya pagu anggaran s d juta rp. lojuta s d milyar pagu anggaran diatas milyar s d milyar pagu anggaran diatas milyarulpmilyar s d milyar pagu anggaran diatas milyar d milyar ' | rp. rp. sop tpi lo. bendahara penerimaan rp. pagu anggaran diatas milyar s d milyar rpkerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerjasama bagi rumah sakit umum daerah pringsewupringsewusanakan kerjasama dengan pihak lain; bupati pringsewu, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimbang pedoman pel ;.kanan kerjasama pada badan kanan umum daerah rumah sakit umum daerah pringsewu tent ang peraturan bupati pringsewu nomor tahun bupati pringsewu , . peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tahbadbadan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah pringsewu yang selanjutnya disebut bld rsud pringsewu adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barangtent ang domain pada badan layanan sakit umum daerah peraturan bupati pelaksanaan kerjasama umum daerah rumah pringsewu. memutuskan:blue suo pringsewu~rjasarna sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut: efisiensi; efektivitas; ekonomis; dan saling menguntungkan. bab prinsip dan kewenangan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak blue rsud pringsewu dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta men gun tungkai para pihak. kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara blue rsud pringsewu blu yang bersangkut d. hasil kerjasama sebagaimana demak sud dalam merupakan pendapatan rsud dan disetor rekening kas rsud. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsud sebagaimana dimaksud pada (l)sewa menyewa sebagaimana dimaksud padan tuan pengelolaan barang milik daerahantara rsud dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam antara lain meliputi: kerjasama operasional; sewa menyewa; atau usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsted. pelaksanaan kerjasama rsud dengan pihak lain memenuhi kriteria sebagai berikut: dapat meningkatkan kualitas pelayanan rsud; dan atau dapat meningkatkan pendapatan rsud. bab iii jenis kerjasama tata cara kerja sama rsud dengan pihak lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:tau melibatkan unsur tenaga ahli; tim penyusun kajian kerjasama blue merumuskan dan mengkaji bek yang akan diberi samakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini;;selanjutnya dilaksanakan seleksi mitra kerjasama oleh tim teknis; penetapan nitra kerjasama ditetapkan oleh pejabat pengelola blue berdasarkan hasil seleksi tim tck is; berdasarkan hasil penetapan seleksi;bupati. untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim penyusun kajian kerjasama dan tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan direktur rsud pringsewu. bab pelaksanaan kerjasama rba). serta daerah kabupaten pringsewu tahun nomor ===== r~ budiman diundangkan pringsewu pad tanggal agus tus sekretaris daerah kabupaten pringsewu, ditetapkan pringsewu pada tanggal at,curtus bupati pring~ewu, saja~ieraturan bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. babi ketentuan penutup
|
salinan ban bupati pringsewu provinsi lampung peraturan bupati pringsewuringsewu, menimbang bahwa tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang tercantumabupaten pringsewu nomor tahunpelayanan persamaan kebersihan perlu ditinjau kembali untuk peningkatan pelayanan publiktetapkan bahwasampbeberapa ketentuanvolume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat,pengumpulan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga: jalan protokol enam era ema era daerah permukiman perkampungan volume ema berl pengion jam pengumpulan pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah perdagangan pertokoan, kios, los, hamparan, pedagang kaki lima): volume tarif rp.) pengumpulan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri, badan usaha dan fasilitas umum: rumah sakit klinik pushes skala volume satuan tarif rp.) bei |.tama bau ban kat hotel, penginapan skala volume tarif rp.) usaha sampah satuan tama baru kes restoran rumah makan catering skala volume tarif rp.) usaha sampah m3 satuan lama baru industri skala sampah satuan rp) lama baru pergudangan skala volume tarif rp.) sampah m3 satuan anri golkar |coca juta sedang bulan kosovo | sooko0e pendidikan usaha sampah tama bau perkantoran satuan usaha sampah tama bau bengkel satuan usaha sampah tama bau satang ata puan gedung pertemuan pertunjukan skala volume tarif rp.) urat sama satuan per. pusat perbelanjaan swalayan supermarket minimarket pasar swasta usaha sampah m tama bam sarana olahraga, tempat hiburan rekreasi usaha sampah m ama toba asrama dormitori kos kosan skala volume satuan tarif rp.) bas bad memesan msson pengumpulan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah khusus: domestik insidentil ata volume usaha sampah m3 satuan man aan too oo, sisa bangunan tebangan pohon skala volume tarif rp.) pena empat as mama bam aom aas pan ara acara pertandingan, pertunjukan musik ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari tea natname tan ita feses) sean tam aan aman aca ran xenontarif rp.) skala volume satuan bana (sampanye getar tam ipa ram penggunaan sendiri tpa oleh orang pribadi badan: tarif rp) skala volume satuan man mess csspringsewu tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. nn. lau p. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pyitissewu, putra gemilang.,s.h.,m.h penata tingkat iii.d nip.
|
luas nasarlu dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikanbesadaerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinasidikan kabupaten situbondondidikan adalah dinas pendidikan kabupaten situbonditubondorian agama kabupaten situbondlivokasi adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dengan tujuan untuk mencapaiprosesre. "uu(madrasekolah madraspendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada "yu semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa,tandar pelayanan minimal spm) adalah tolonghitungan keseluruhan biayadan atau pemerintah daerahsumbangan pendidik dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya, pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaborganisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guwasta adalah masyarakat yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan formal dan non formal. buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan sekolah yang memuat materi p, dunia usaha dan dunia industri adalah badan dan atau lembaga dunia kerja yang melakukan kegiatan profit dan mempekerjakan tenaga kerja potensialebudayaan adalahbab dasar, fungsi dan tujuan pendidikan bagian kesatu dasar pendididan tuju ham), transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, nilai keagamaan dan kultur masyarakatngembangkan budaya lokalan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. pendidikan yang mengembangkan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati:. dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari apbd sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian kedua penndapatkan anggaran pendidikan dari penyelenggara pendidikan: menyusun rencana kegiatan sekolah rks), rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras), melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan manajemen berbasis sekolah mbs), melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah, melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporesuai peraturan perundang undangan:f dan kondisi dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsadan budi pekertinorma dan etika satuan pendidikjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan: mematuhi semua peraturan yang berlaku. bagian kelimdidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas pendidikan dasar agamanya. orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan (dua belas) tahun terhadap anaknya sesuai dengan kemampuan. bagi orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan (dua belas) tahun untuk anaknya ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian keenam hak dan kewajiban warga masyarakat setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang s5) setiap warga yang berusia (tujuh) sampai (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan (dua belas) tahun. setiap warga yang berada daerah terpencil berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. ketentuan mengenai pendidikan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. dan atau dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. peran serta dan kewajib,dapat diwujudkan dalam bentuk formal, pendidikan informal, pendidikan inklusi, atau ber(s5) pendidikan anak usia dini pada jalur(sd) sekolah dasar luar biasa sdb) dan madrasah ibtidaiyah mi) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama smp) sekolah menengah pertama luar biasa small) dan madrasah tsanawiyah ts), atau bentuk lain yang sederajat. pendidikan dasar keagamaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian keempat pendidikan menengah pendidikan menengah merupakan ke sekolah menengah atas luar biasa small), sekolah menengah kejuruan smk), madrasah aliyah ma), madrasah aliyah kejuruan mak) atau bentuk lain yang sederajat. pendidikan menengah keagamaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kelima pendidikan tinggi pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian keenam pendidikan non formal pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukdik! mendukung pendidikan sepanjang pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, (kelompok bermain, taman penitipan anak, taman pendidikan al our'an), pendidikan kekasaran, pendidikan diniyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan pendidikan wanita), pendidikan kepemudaankelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), majelis tali, pondok pesantrenoleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. bagian ketujuh pendidikan informal kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. hasil sebagaimana dimaksud pada diakui sama jak dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. bagian kedelapan pendidikan inklusi pendidikan inklusiatuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam menggunakan kurikulum nasional yang menginventarisasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. "uu pembelajaran pada pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip prinsip pembelajaran yang sensitif, peka dan berpihak berdasarkan karakteristik belajar peserta didik. pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dengan peraturan bupati. bagian kesembilan formal dan informal. pendidikan keagamaan berbentuk pesantren, taman pendidikan al quran tpo), pendidikan diniyah, majelis ta'lim, pasaman, pahala samanera, sekolah minggu dan bentuk lain yang sejenis. bagian kesepuluh(l) dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kesebelas pendidikan kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalam lingkup satuan pendidikan.. setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan organisasi kesiswaan. organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada adalah organisasi siswa intra sekolah madrasah osis sim) dan atau pramuka. pendidikan keolahragaan diselenggarakan dalam rangka pembibitan, pembinaan dan pengembangan sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga pelajar melalui kegiatan ektrakurikuler maupun ekstrakurikuler. pendidikan keolahragaan dilaksanakan dalam upaya untuk membina dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar, klub olahraga pelajar dan menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. pembinaan dan pengembangan pendidikan keolahragaan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. pendidikan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pendidikan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka pengenalan pemahaman dan pelestarian kesenian dan budaya. pendidikan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan pendidikan kesenian pelajar, kesenian masyarakat dan pelestarian budaya. bab vii wajib belajar setiap warga yang berusia (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar, sedangkan warga yang berminimal pada jenjang pendidikan dasar. wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. bab viii kurikulum bagian pertama kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar kurikulum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua muatan kurikulum pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memasukkan muatan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan. muatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada adalah muatan kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling melengkapi antara kelompok pelajaran yang satu dengan kelompok mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan ektrakurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik. untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada (l) dialokasikan (dua) jam pelajaran per minggu. penambahan alokasi waktu untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga muatan lokalbahasa daerah dan baca tulis al quran serta pembiasaan merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. setiap satuan pendidiktulis al our'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam dengan capaian: untuk jenjang sd sdb mi dan sederajat sampai dengan mengenal dan membaca huruf al gur'an: untuk jenjang smp small mts dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf al our'an dengan baik dan benar, untuk jenjang sma small ma, smk, mak dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf al our'an dengan lancar, baik dan benar, untuk jenjang sd sdb mi, smp small m dan sma small ma, smk, mak dan sederajat wajib melaksanakan pembiasaan meliputi akhlak, ibadah, keimanan, dan sejarah dan kebudayaan islam. bagi peserta didik yang beragama selain islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing masing agama. kurikulum muatan lokal lainnya diberikangian keempat pendidikan berbasis keunggulan lokaldalam kegiatan ekstrakurikuler. peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada harus dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik dan informasi: cc. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi, dan pendidikan berbasis masyarakat. pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup dan mengembangkan multi kecerdasan, khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padaerampilan untuk ketahanan hidup masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pembelajaransetiap peserta didik dan rasio maksimal peserta didik untuk setiap pendidik dengan mengacu pada standar pelayanan minimal pendidikan. secara bertahap jumlah peserta didik setiap cias untuk jenjang pendidikan dasar paling banyak (tiga puluh dua) dan pendidikan menengah paling banyak (tiga puluh enam) peserta didik agar pelaksanaan kurikulum berjalan optimal. satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus paling banyak (dua puluh lima) peserta didik. bab standar kompetensi lulusan standar kompetensi lulusan semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan yang melaksanakan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam adalah. bab penilaian hasil belajarpenilaian muatan lokal menjadi dasar standar kelulusan siswa. standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada lingkungan dinas pendidikan menjadi kewenangankementerian agama menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh kementerian agama. bab xii pendidik dan tenaga kependidikan bagian pertamakualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah memiliki kewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada (l) secara bertahap. pembinaan profesi guru pada pendidikan tk sd sdb dan ra mi melalui kelompok kerja guru kkg) yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah. pembinaan profesi guru pada pendidikan smp small, sma small smk dan ts ma mak melalui musyawarah guru mata pelajaran mgm).pembinaan profesi kepala tk sd sdb dan ra mi, dilakukan melalui kelompok kerja kepala sekolah madrasah kkkt kkk kkk). pembinaan profesi kepala smp small, sma small smk dan ts ma mak dilakukan melalui musyawarah kerja kepala sekolah madrasah maks kkk). pembinaan profesi pengawas sekolah madrasah melalui kelompok kerja pengawas sekolah madrasah kkp kkp) pada pendidikan tk sd sdb dan ra mi dan musyawarah kerja pengawas sekolah madrasah maps mkm) pada smp small, sma small smk, ts ma mak dikoordinasikan oleh koordinator pengawas koreas). pembinaan profesi pendidik pendidikan anak usia dini paud) jalur non formal melalui kelompok kerja pendidik kkp) yang tergabung dalam himpaudi. pembinaan tutor kesetaraan paket setara sd mi, paket setara smp m dan paket setara sma ma melalui kelompok kerja tutor kkt). pembinaan profesi ketua penyelenggara pendidikan anak usia dini paud) jalur non formal dilakukan melalui forum paud. pembinaan profesi ketua penyelenggara pendidikan kesetaraan melalui kelompok kerja penyelenggara pendidikan kesetaraan. pembinaan pendidikan non formal pnf) melalui kelompok kerja penilik yang tergabung dalam ikatan penilik indonesia ipi) dan forum komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat fkpkbm) kabupaten situbondo. pembinaan profesi tenaga lapangan pendidikan masyarakat tld) dan fasilitator desa intensif fdi) melalui kelompok kerja tld fdi. pembinaan profesi sumber belajar dan penguji praktek kursus melalui himpunan sumber belajar dan penguji praktek indonesia hisap). pembinaan profesi penyelenggara kursus melalui himpunan penyelenggara kursus indonesia hipmi). bagian kedua tugas pokokpendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasisebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidik yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada melalui uji kompetensi guru ukg) dan pendidikan latihan profesi guru lpg). sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan peraturan perundang undangan. peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta pendidik itu sendiri. penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bagian ketigaliputi pengawas sekolah madrasah, penilik, kepala sekolah madrasah, konselor, teknisi sumber belajar, laporan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga keamanan, pesuruh dan tenaga kebersihan. ketentuan mengenai kedudukan tenaga kependidikan, kualifikasi akademik, dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengawas sekolah tugas pokok dan fungsikoma lima) jam berminggu didalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan sekolah binaan. sasaran pengawasan bagi setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut untuk taman kanak kanak raudathul athfal dan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah paling sedikit (sepuluh)cc. untuk sekolah luar biasa paling sedikit (lima) satuan pendidikan dan atau (empat puluh) pendidik :dan untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit (empat puluh) pendidik bimbingjenis pengawas sekolah terdiri dari pengawas taman kanak kanak raudhatul athfal tk ra), pengawas sekolah dasar sekolah dasar luar biasa madrasah ibtidaiyah sd sdb mi), pengawas sekolah menengah pertama sekolah menengah pertama luar biasa madrasah tsanawiyah smp small ts): pengawas sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa madrasah aliyah sma small ma): dan pengawas sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan smk mak). bagian kelima pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidiliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pendidikan dalam jabatankenaikan pangkat, penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, dan promosi pada jabatan struktural. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. s5) pemerintah daerah dapat melakunam kesejahteraan, penghargaan, cuti, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan paragraf kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan. kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan pegawai negeri sipil satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. luar gaji dan honor non pns bagi pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan tambahan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan apbd. seragam pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan tersendiri sebagai identitas khusus. seragam sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi berhak memperoleh penghargaansuai peraturan perundang undangan. paragraf cuti pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pns berhak memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang undanganpemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai kesepakatan kerja bersamkepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. perlindungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bagian ketujuhdelapualifikasi dan kompetensi minimalatau diploma (d iv) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi: berstatus sebagai guru dan memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah minimal (satu) tahun bagi jenjang satuan pendidikan selain tk sd sdbtidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pns, dengan kategori sedang atau berat, memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan: memiliki kemampuan manajemen pendidikan, memiliki sertifikat pendidik sebagai tenaga guru profesional, mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan, lulus seleksi calon kepala sekolah(l) kepala sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah (santri)(l),asosiasi (l)sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kesembilan seleksi calon kepala sekolah madrasah, pengawas sekolah madrasah dan penilik pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah dan calon penilik lingkungan dinas pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan. pelaksanaan seleksi calon kepala madrasah dan calon pengawas lingkungan kantor kementerian agama dilaksanakan oleh kementerian agama. pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan. seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas dan calon penilik didasarkan pada aspek kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin dan tidak tercela. seleksi sebagaimana dimaksud pada melibatkan dewan pendidikan. hal hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan diatur lebih lanjut oleh dinas pendidikan. bab xiii sarana dan prasarana (l) setiap satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikannasional pendidikan snp). penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada mencakup satuan pendidikan formal, non formal dan informal termasuk didalamnya sarana dan prasarana keolahragaan dan kebudayaanserta didik maupun pendidikidalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket dan c). pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada buku teks pelajaran, buku referensi sebagaimana dimaksud pada dan atau buku muatan lokal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bab xiv. pengambilan keputusan, rencana kerja dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penerapan rencana kegiatan sekolah rks), dan rencana kegiatan dan anggaran sia sekolah ras). pengelolaan satuan pendidikan jalur non formal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat. pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau non pemerintah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal kerja sama dengan lembaga yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada dengan mendapat persetujuan dprd. pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan formal, non formal dan informal. pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud padasesuai dengan peraturan perundang undangan. pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan adalah penyediaan anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dan fasilitas lainnya. pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolahpaket paket dan program penuntasan buta aksara, pendidikan pelayanan khusus, dan pendidikan program khusus. bab anggaran pendidikan pemerintah daerah mengalokasikan dana minimal (dua puluh persen) dari apbd untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, belanja tidak langsung terdiri atas: gaji tenaga pendidik dan kependidikan, bantuan keuangan pemerintah daerah untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat pendidikan). segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dasar tidak diperkenankan, kecuali partisipasi orang tua peserta didik dalam bentuk sumbangan yang tidak ditentukan jumlah dan jangka waktu pemberiannya. segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan menengah berdasarkan hasil musyawarah antara pihak komite sekolah madrasah dengan orang tua peserta didik. bagi siswa miskin dibebaskan dari segala bentuk pembebanan biaya. bupati menetapkan standar biaya minimal pendidikan sesuai dengan jalur jenjang, dan jenis pendidikan. dunia usaha dan industri wajib ikut serta dalam pembiayaan pendidikan kabupaten situbondo. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab xvi penerimaan peserta didik baru penerimaan peserta didik bertujusertapenerimaan peserta didik dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab xvii pengendalian mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan snp), setiap satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informalmutuuntuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah membentuk tim pengendali mutu pendidikan temp) yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, kementerian agama dan dewan pendidikan. tugas pokok dan fungsi tim pengendali mutu pendidikan temp) ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xvii evaluasi, akreditasi dan sertifikasi bagian pertama: pencapaian standar nasionalsesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga sertifikasi sertifikat berbentuketiapetiapix pendirian, penggabungan dan pencabutan ijin satuan pendidikan bagian kesatu pendirian (l) setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan lingkungan dinas pendidikan wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin dari dinas pendidikan. syarat syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada meliputi jumlah siswa,atuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan lingkungan kementerian agama harus mendapatkan ijin dari kementerian agama sesuai dengan kewenangannya. ijin pendirian satugabung dan pendidikan non cabutan ijin satuan pendidikancabut izinnya. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. ketentuan mengenai prosedur pencabutan ijin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan pendidikan asing lembaga penyelenggara pendidikan asing dapat beroperasi daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari kementeriannggunakan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan lokal minimal (lima puluh persen)atau madrasah. bagian keduadan pengembangan pendidikan yang bermutu. dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas untuk membantu peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan,mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, lsm dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan, mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan. masa bakti dewan pendidikan berlaku selama (lima) tahun dan diatur dalam ad art. biaya operasional dewan pendidikan dianggarkan ski dalam apbd sesuai dengan program kerja, serta sumber dana lain yang sah. bagian ketiga komite sekolah madrasah komite sekolah madrasahdari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan. komite sebagaimana dimaksud pada memiliki tugaspada tingkat satuan pendidikan, melakukan kesepakatan kerja bersama dengan masyarakat (perorangan organisasi), pemerintah daerah, dan dunia usaha dunia industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiaylulusan (output) pendidikan satuan pendidikan. komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada memiliki peran sebagai:yelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta,controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan lulusan output) pendidikan satuan pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat satuan pendidikan. s5) satu periode masa bakti komite sekolah madrasah berlaku selama (tiga) tahun dan selanjutnya diatur dalam ad art. pada setiap kecamatan untuk jenjang sd mi dan salafiyah setara dibentuk forum komunikasi komite sekolah fkksy) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang smp m dan salafiyah setara smp, sma ma, smk mak dibentuk forum komite sekolah madrasah tingkat kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan. biaya operasional pengelolaan komite sekolah madrasah diatur dalam ad art komite sekolah madrasah. untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud pada dan komite sekolah madrasah bekerjasama secara fungsional dengan dewan pendidikan. bab xxii data dan informasi perencanaan pembangunan pendidikan harus pasarkan pada data dan informasi yang akurat dan aha dapat dipertanggungjawabkan. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada (l) menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan sim pendek). sistem informasi manajemen pendidikan sim pendek) sebagaimana dimaksud pada selaras dengan sistem informasi manajemen yang dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa timur. sim pendek sebagaimana dimaksud pada dan bersifat terbuka. bab xxmeliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. supervisi sebagaimana dimaksud pada meliputi supervisi manajerial dan akademik, dilakukan secara terukur dan berkesinambungan oleh pengawas pendidikan atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. bab xxiv sanksi pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan disiplin pegawai negeri sipilmasyarakat yang melalaikan tugas dan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama dbab xxkenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxvi ketentuan peralihan semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidiiunit kerja tpf penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten se. jil situbondo. mer'a inn ditetapkan situbondo og. nip pada tanggal ji! bupati situbondo, dadang widianto diundangkan situbondo pada tanggal feb sekretaris daerah kabupaten situbondo, syaifullah lembaran daerah kabupaten situbondsekretariat daerah kabupaten mukomukoiubah sebagai berikut: ketentuan bab angka huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan layanan pengadaan sub bagian penyusunan program pembangunan sub bagian pengendalian dan pelaporan pembangunan sub bagian pelayanan pengadaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ii. susunan organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah terdiri dari,dan perundang unlampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.administrasi organisasi dan bagian administrasi bagian administrasi administrasi pembangunan dan administrasi hukum kepegawaian umum dan administrasi kesejahteraan hubungan ekonomi dan layanan keuangan perlengkapan pemerintahan rakyat dan masyarakat dan penanaman modal pengadaan kemasyarakatan protokoler subbab subbab subbab subbab subbab subbab peraturan kelembagaan tata subbab subbab subbab penyusunan program dan tata usaha anggaran perundang pemerintahan kesejahteraan protokol perekonomian pembangunan erina rakyat undangan kepegawaian subbab subbab subbab subbab peliputan, subbab subbab pem san subbab pengolahan sumber daya pengendalian dan perbendaharaan ham dan subbab perlengkapan otonomi desa dan kemasyarakatan informasi dan alam pelaporan bantuan hukum penatalaksanaan dan aset kerjasama daerah komunikasi pembangunan subbab subbab subbab subbab subbab subbab apa aan subbab badan usaha pelayanan subbab dokumentasi analisa rumah tangga pertanahan masyarakat pee beritakan dan penanaman pengadaan pembukuan dan dan sosialisasi jabatan dan desa dan penerbitan modal verifikasi akuntabilitas bupati mukomuko, lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko struktur organisasi nomor tahun sekretariat dewan perwakilan tanggal desember rakyat daerah (dprd) dewan perwakilan tt.tata usaha dan anggaran humas, informasi hukum kepegawaian dan protokoler subbab dan subbab subbab subbab undanganttd ikhwan yunus
|
salinan k8) kan bupati kendalata kehidupan masyarakat kabupaten kendal yang bersih, indah, barakah, damai, aman dan tertib, makabeserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang modernkendalatau lembaga pendidikan serta rumah sakit. setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah, meludah: dan merokokvii tertib sungai, saluran, kolam dan lepas, dan memasang menempatkan kabel atau pipa bawah atau melintasi saluran sungai serta dalam kawas. setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kolam kelengkapan keindahan daerah dan tempat lainnya yang sejenis kecualivi merusak hutan mangrove dan hutan kota. setiap orang atau badan dilarang membangun dan atau bertempat tinggal pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umumair kecil dingeboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan. bab tertib tempat dan usaha tertentu bagian kesatu tertib tempatatau badandiataupemotongan hewan ternak wajib dilakukan rumah potong hewan yang ditetapkan oleh bupatidilakukan untuk keperluan peribadatan atau upacara upacara adat, untuk kepentingan konsumsi pribadatau pejabatwarga masyarakat sekitarnya. babmemelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar. bab tertib sosial setiap orang atau badan yangosial wajib mendapatkan izin bupati atau pejabat yang berwenang. izin sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal permintaan bantuan atau sumbangan dilakukan tempat umum. setiap orang atau badan dilarang melakukan pengemasan dan pergelandangan perempatan traffic light, tempat tempat ibadah, lingkungan kantor pemerintahan dan lingkungan sekolah, dan menyuruh orang lain untuk melakukan pengemasan dan pergelandangan. setiap orang dilarang melanggar normamemakai jasa pelacurdalam halundang undangan. setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap wilayah daerah wajib memiliki identitas kependudukan sesuai dengrumah kost, rumah kontrakan, atau rumah sewabab kerja sama dan koordinasiskpd terkait, dan atpembinaan dan pengendalian pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan bupati. pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan olehkpdterhadap laporan orang atau badan atas terjadinya pelanggarbab xviii sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerahdan pemusnahan. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpdkpd terkait lainnyax ketentuan pidana setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan huruf huruf huruf dan huruf dan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama (enam puluh) haribab ketentuan peralihan produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteram. ttd. widya candi susanti diundangkan kendal dn, salinan'sesuai dengan aslinya, pada tanggal desember kepalaybagian hukum sekretaris daerah seng aras kendal, kabupaten kendal, ttd. nur. eva, s.h., m.h. pembina bambang dwiyono nip:itu pemerintahanabupaten kendal, dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat kendalendal yang beribadat bersih, indah, barakah, damai, aman, tertib)cukup jelasdan tempat pelayanndal nomor tahun tentang kebersihan, kerapian dan ketertiban umum lembaran daerah kabupaten daerah tingkat kendal seripemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangbab tujuan pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat padaumum dan ketenteraman daerah yang meliputi kewajiban dan wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat, tertib jalan dan angkutan jalantertib sosial: tertib kesehatan, j . tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat, il. kerja sama dan koordinasi, dan pembinaan dan pengendalian. bab kewajiban dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah. pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup. setiap instansi dan atau lembaga pemerintah bertanggung jawabab hak, kewajiban dan larangan bagi warga masyarakat bagian kesatu hak dan kewajiban ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya. setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan. orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajisetiap orang berkewajiban menanam pohon pelindung atau tanaman hias halaman pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum, membersihkan saluran saluran, gorong gorong, selokan selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman pekarangan, mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau lumbung selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit (tujuh puluh henti meter) dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar tembok keliling yang tingginya paling sedikit (seratus lima puluh henti meter) dari permukaan tanah, d.menebang pohon pohon yang ada halaman pekarangan yang dapat merugikanhan dari pohon yang ada halaman pekarangan yang tergantung atas saluran air, jalan umum, bangunan rumah dan jaringan listrik telepon yang ada sekitarnya, memberikan penerangan lampu halaman untuk menerangi jalan depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerbangannya dengan mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku, membersihkan halaman pekarangan dari kotoran sampah secara teratur dan baik, dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum. bagian kedua larangan setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga bunga yang ada taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. setiap orang dilarang menggali tanah yang dapat mengakibatkan timbulnya genangan air, dan sebagainya kecuali dengan izin tertulis dari bupati atau instansi yang ditunjuk. larangan ini tidak berlaku bagi pembuatan sumur air dan tempat pembuangan sampah untuk kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan. setiap orang dilarang membunyikan bunyi bunyian secara berlebihan sehingga mengganggu ketenteraman penduduk sekitarnya kecuali atas izin bupati atau instansi yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi tepi jalan umum, trotoar, emperan depan toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman taman dantanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang dilarang
|
fta bupati situbondo provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati situbondo, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju desa mandiri dan sejahtera, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita cita pembangunan daerahyang diwujudkan dengan adanya pembangunan desa dan kawasan perdesacamat adalah camat wilayahuyusundan arah kebijakan desa. bab j(l)disusun oleh pemerintah desali tahun anggara: pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengembangan sistem administrasi danpembentukan organisasi pemerintah desa, penetapan peraturan desa, pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa: dan pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balaengelolaan tanaman obat keluarga (toga): pengembangan pos kesehatan dan polindes, dan pengembangan tenaga kesehatan desa,mbibitan lahan pertanian dan kehutandan pemberdayaan sumber dayapelestarian lingkungan hidup:dan kelompok lain sesuai kondisi desa. (l)tokoh perempuandampingi oleh pendamping desa atau konsultan perencann rencana pengembangan ekonomi wilayahdanbahwa mekanisme penyelarasan data desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menemukan dan meng dan dituangkan oleh tim penyusun dalam berita acarlestari lingkungan hidup, perwakilan kelompok pemuda(l)s5)dalamapat meminta bantuan dariunsur perempuans5):dalam pokok pokok pikiran(l)ensure perangkat desa dan atau unsure(l)merhati pelestari lingkungan, perwakilan kelompok pemuda(l)(l)(l)(l): pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi::(l)::::ensure. penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. peraturan sebagaimana dimaksud pada ditetapkane kabupaten membuat pedoman pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.: cc.:eng:bningkatkan kemampu,, wmengkaji, menganalisa, dan merumuskandesa)mbinaan dan pengawasan camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui: fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan penganggardaerahdaerah ini. bab ketentuan penutup. pada saat peraturan menteri dalam negeri ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desyeh zainal muhtadien diundangkan situbondo pada tanggal dec sekretaris daerah kabupaten situbondo, syaifulnomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa umum pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk kebudayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengmerencanakan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan desa. perencanaan pembangunan desasitubondorencanaan pembangunan desa ddesa. berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang.desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan pembangunan dan kepedulian terhadap pembangunan desa satuan kerja perangkat daerah kabupaten adalah dinas kantor bagian teknis yang membidangibantuan hukum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang bahwamaka perlu diperlukan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan: bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskinbantuan hukum, mengingat dan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kitab undang undang hukum perdata, diumumkan dengan maklumat tanggal apritahun tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukumbantuan hukumyelenggaraan bantuan hukum adalah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diselenggarastandar bantuan hukum adalah adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerahgian kesatu asas penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan: persamaan kedudukan hadapan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, (efektivitas: dan 2g.sambasiritasisebagaimana dimaksud pada, yang meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum: cc. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun noncelektronik: penelitian hukum, mediasi, negosiasi: pemberdayaan masyarakat, h.pendampingan luar pengadilan:,perkaranya berkekuatan hukum tetapyang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi, dan (lengkapdan diketahui oleh camat setempatatau secara bersama. ul)sepuluh(l)pemerintahfasal pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan pada unit kerja yang menangani bantuan hukum. (llgawasan (llil) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bantuan hukum dan satuan kerja perangkat daerah skpd) yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan. tata cara atau mekanisme pengawas teguran tertulis: pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima. bupati dapat membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum: dan atau bupati dapat merekomendasikan kepada kementerian hukum dan ham untuk meninjau ulang penetapan akreditasi pemberi bantuan hukumkenakan sanksi pidana sesuai|hukum dan perundang buku dan perundang variants, sh, pembina iv ajbantuan hukum il. umum hingga juli jumlah penduduk kabupaten sambas berjumlah jiwa, yang terbagi dalam kk, dari jumlah tersebut pada tahun berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten sambas, sebanyak jiwa yang mendapat kartu jamkesmas, sedangkan berdasarkan data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sambas, sebanyak rts pm kk menerima bantuan raskin dan menerima blm. berdasarkan data tersebut, diperoleh infromasi bahwa jumlah masyarakat tidak mampu miskin kabupaten sambas cukup signifik.fegualty before the law). hingga saat ini, kabupaten sambaabupaten sambassambashuruf bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari pemerintah kabupaten sambas.cukup jelas. cukup jelas. huruf legalised cukup dilakukan oleh desa atau kelurahan dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal. huruf cukup jelas. hurufalatreklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kendal, menimbang bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politikupaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kabupatenabupaten saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu ditata kelola secara baik: bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi bidang pemasangan reklame serta untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah,ketigaketentuan mengenai proporsi informasi publik, reklame produk dan zona sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatiketentuan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kelima kewajiban dan larang dan kontruksibudaya daerah. ornamen, desain atau naskah reklame yang mengandung nilai nilai budaya daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan ketentuan yang tercantum dalam izinerizinan bagian kesatu umum setiap penyelenggaraan reklame daerah, wajib mendapatkan izin dari kepala skpd yang membidangi perizinaadalah.o.foto copy izin gangguan ho) apabila reklame nama usaha:: foto reklame terbaru: fotokopi izin penyelenggaraan reklame sebelumnya, .irkan permohonan baru foto copy kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: gambar desain, .bupatipengendalian, pengawasan dan penertiban dalam rangka menjaga keindahan, ketertiban dan estetika bupatibangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam bupati(l)penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanpenyelenggaraan reklamekehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik,untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, adil. selain itu penyelenggaran reklame diharapkan dapatabupaten. dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatur secara tegas penyelenggaraan reklame, dan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap penyelenggaraan reklame., sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.hadap pelaksanaan tugas pemerintahankendal. tim pengawasan dan pengendalian adalah tim yang bentuk oleh bupati untuk melaksanakan tugasyang dimaksud reklame membujur searah jalanhuruf jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas jelas yang dimaksud dengan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup ran daerah kabupaten kendal tahun nomor pengawasan dan pengendali)anderaarakan denganadalah pemilik reklame, pemilik produk, dan atau perusahaan jawzonaabupaten, pusat keramaian kabupaten serta aspek lairi pemasang dan atau pengelola reklamekendal. bab asas dan tujuan pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, manfaat: ketertiban: dan keserasian lingkungan. pengaturan reklame bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan. bab iii wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah, menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame daerah: dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriterizona penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupaticc. reklame kain,j . reklame suara, reklame peragaan, il. reklame cahaya film slide, dan reklame selain huruf sampai dengan huruf bentuk reklame yang dapat diselenggarakan zona penyelenggaraan reklame dibedakan berdasarkan posisi terhadap jalan, posisi panjang dan lebar bidang, cc.(dua puluh empat meter persegi tiga puluh dua meter persegi), sedang apabila ukuran m2? (dua belas meter persegi kurang dari dua puluh empat meter persegi), dan kecil apabila ukuran (kurang dari dua belas meter persegi)bupatitempat khusus parkir, gapura, tugu, pos polisi, penunjuk peta kota, atau bupati:bupatibupat. ruas jalan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. berdasarkan isi reklame dibedakan menjadi reklame komersial,cc.
|
mbasdampak yang luas, baik terhadap lingkunganterprogram dan berkelanjutan, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu kewenangan kabupaten: (bahwa untuk melaksanakan maksudbaseabupate9g,komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yanganggulangan bahaya kebakaran bangunan, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, hutan dan lahan daerah. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, hutan dan lahan daerah. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi upaya pencegahan, upaya penanggulangan, cc, upaya penanganan: upaya pengawasan, dan upaya pemberdayaan. bab ill upaya pencegahan kebakaran upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya. setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan, lahan dan atau bangunan. pelaksanaan pembakaran hutan, lahan dan atau bangun alam dan sebagainya, dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konven, lahan dan atau bangun, lahan danfatau bangunan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok. setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada hutan, lahan dan atau bangunan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segeraha dan iuphhkht, pemilik usaha perkebunan,, lahan dan atau bangunan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah ,luasnya kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan, kemudiandiharuskan mengelola bioma hasil pembukaan hutan, lahan dan atau bangun, lahan dan atau bangunan, pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan, dan atau, lahan dan atau bangunan. bab upaya penanggulangan kebakaran fasal upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah upaya terpadu dalamhukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat. upaya penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan atau bangun, lahan dan atau bangunan yang memerlukan penanganan segera wilayah kerjanya, makajawab usaha wajib mematuhi perintah bupati sebagaimana dimaksud pada kepala desa wajib melaporkan kepada camat dan camat wajib melaporkan kepada bupati tentang kejadian kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat lambatnya dalam masa (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif, dalam hal terjadinya kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan lintas kabupaten kota, bupati wajib melakukan koordinasi dengan gubernur. dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan, bupati dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain yang, lahan dan atau bangunan, bupati dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang bidang pengendalian kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan. koordinasi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd atau instansi yang menangani bidang penanggulangan bencana daerah. bab upaya penanganan kebakaran upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan, lahan dan atau bangunan untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan membakar hutan, lahan dan atau bangun(l| secara bertahap dilakukan dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang prosedur pelaksanaannya ditetapkankepala desa, camat dan bupati untuk diambil alternatif tindakan penanganannya. atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam bupati segera melakukan tindakan rehabilitasi alas area bekas kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan. pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan dan atau bangunan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab upaya pengawasan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan atau bangun, lahan dan atau bangunan., lahan dan atau bangunan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sesi dengan kewenangannya, lahan dan atau bangunan. pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelola dan pemantauan lingkungan. instansi yang bertanggung, lahan dan atau bangunan. bab vii upaya pemberdayaan upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah usaha untuk menumbuhkan peran serta masyarakat, perusahaan dan atau penanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dani atau lahdan pencegahan kebakaran hutan, lahan dan atau bangunan. setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan, lahan dan atau bangunhutan, lahan dan atau bangunan segera berkoordinasi dengan skpd instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan daerah. viii potensi bahaya kebakaran paragraf bangunan gedung potensi bahaya kebakaran didasarkan pada: ketinggian: fungsi: luas bangunan gedung: dan isi bangunan gedungatas: sedang sedang ii: dan sedang iii. bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bahan berbahaya mudah meledak (explosives): bahan gas bertekanan (compressed passes|, bahan cair mudah menyala (flammable lights|: bahan padat mudah menyala (flammable solids| dan atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet, bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances): bahan beracun (poison: bahan radio aktif (radio active): bahan perusak (corrosive|, dan (bahan berbahaya lain (miscellaneous),hutllproteksi kebakaran, manajemen keselamatan kebakaran gedung: dan manajemen keselamatan kebakaran lingkungan. ketentuan lebih lanjut menyangkut persyaratan teknis terhadap kewajiban pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan terhadap pencegahan kebakaran mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku) kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta ')perundang undangan yang berlakupengelola hutan dan atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan harus menjaga hutan dari kebakaran. pengelolaan hutanperundang undangan yang berlaku, bag(ll dalam upaya menanggulangi kebakaran kecamatan dapat dibentuk satuan tugas pemadam kebakaran kelurahan desa. setiap satuan tugaperundang undangan yang berlakudan atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan, dan pemegang hak atas tanah (lahan|kepala desa,. pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung pekarangan: pengelola hutan kabupaten dan atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kabupaten: dan pemegang hak atas tanah (lahan) harus memberikan isce.daerah dengan kabupaten kota, dan atau kawasan khusus ditanggulangi bersama oleh pemerintahpemerintahpetugasil) skpd dapat(ll.(l)xiii pengendalian keselamatan kebakaran bagian kesatu bangunan gedung bupati atau kepala skpd yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang bangunan gedung memberikan penilaian dan rekomendasi. apabila bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada bagian keduv, bab xiv peran serta masyarakat (il| masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan, lahan dan bangunan. bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini lingkungannya melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai peraturan perundang undangan., membentuk kelompok regu satuan masyarakat pengendalian kebakarmberikan informasi dan laporan kebakaran kepada aparat pemerintah terdekat. ' membantu upaya pemadaman kebakaran. membantu upaya penanganan pasca kebakaran. sistem keselamatan kebakaran lingkungansistem keselamatan kebakaran lingkunganpenyimpan bahan berbahaya, pengelola hutan dan atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutankkxvi pembiayaan pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan bangunan dapat bersumber dari apbd: apbd provinsi: apbn: dan atau sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xvii(llx ketentuan pidana (ll) setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau diancam pidana kurungan paling lama (tiga|itertunda dapembangunan kabupaten sambas,sambas ini, diharapkan dapat meningkatkan peran dari satuan kerja perangkat daerah khususnya v:sambas|sa. cukup jelas., alat cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. alat (ljalat cukup jelas. cukup jelas. alat (ljalat| adalah anggota masyarakat wilayah kabupaten sambas(ea peakdengan rahmat tuhan yang esa bupati pesisirjbara menimbang bahwa peraturan era tahun tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten pesisir bar fermentasi peraturan pemerintah nomor tentang perangkat daerah setelah dipaku eva organisasi perangkat daerah perlu kembali terutama pengaturan rusak pemerintahan bidang kesatuan sea politik serta sub urusan pemerintahan bidang bencana yang saat ini masih diatur dalam peraturan bupati,dipandang perlu dilakukandan menaran negara republik indonesia tahun nom bahan lembaran negara republik indon peraturan menteri negeri nomor tahun tentang member duk hukum daerah, peraturan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang nomenklatur jaba pelaksana bagi pegawai negeri sipil lin pemerintah, peran rah kabupaten pesisir barat nomor tahun utang perubahan nama kecamatan bengkunat climbing menjadi kecamatan bengkunat dan kecamatan nat menjadi kecamatan ngaraisekretaris daerah provinsi lampung nomor: tanggal desember hal fasilitasi rancangan perda tentang perangkat beberapa ketentuan dalam kabupaten pesisir barat nomor tahun pembentukan dan susunan perangkat daerah upa pesisir barat lembaran daerah kabupaten persis nomor tambahan lembaran daerah kabupaten isi barat nomor diubah sebagai berikut: ketentuan disisipkan (dua) angka yaitu angka ian gka 20b, huruf ditambah (dua) yaitu,angka dan angka 4b, huruf angka dan hingga selengkapnya berbunyiempat dan perlindungan anak tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bida dayan perempuan dan pelindung dinas ketahuan pipe menyelenggarakan urusan int bidang pangan, dinas angan hidup tipe menyelenggarakan urus$an bidang lingkungan hidup, dinas nakearsipan tipe menyelenggarakan pemerintahan bidang perpustakaan bidang kearsipan, badan daerah terdirindari: badan canaan pembangunan daerah tipe melaksanakan penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dan kelolaan keuangan dan aset daerah tipe laksanakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan daerah tipe melaksanakan penunjang keuangan, adan kepegawaian daerah tipe melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, 4a. badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik, 4b.ketentuan dan dihapus. ketentuan huruf huruf diubah, sehingga selengkapnya sebagai berikut: dengan berlaku daerah ini, maka: peraturan bupati, barat nomor tahun tentu pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten dan sekretariat dewan aki rakyat daerah kabupaten pesisir barat, ati pesisir barat nomor tahun kabupaten pesisirna, barat tahun nomor nomor regis ran daerah kabupaten pesisir barat provinsi lampu psb salinan (sesuai dengan aslinya cepat bagian hukum, kan ah, sal mawardi,s.h:umum undang undang nomor tahun ang, pemerintahan daerah membawa perubahan yang signifikan ter bentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi epat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yan gan kondisi nyata masing masing daerah. hal ini juga seja dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang onal, efektif, dan efisien. sejalan dengan peraturan daerah ini memuat penyempurnaan pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan komunikasi dan informatika, serta menambahkan perubahan amalan dan perangkat daerah yang membidangi urusan bencana dan kesatuan bangsa dan politik yang sebelumnya masih diwadahi dalam bentuk peraturan bupati. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten pesisir barat nomor
|
lembaran daerah kota bekasi binalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah kota bekasi nomor tahun dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi kiranya perlu dilaksanakan evaluasi terhadap hasil perhitungan nilai sewa reklame: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu dilakukan perubahan kedua terhadap peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pajak reklamebekasi tentang perubahan kedua atasnomor seri b), diubah sebagai berikut ketentuan ditambahkan (enam) angka angka angka angka angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikuttanda daftar penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebu.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutyang akan ditetapkan oleh peraturan walikotaketentuan drumus nilai sewa reklame adalah besaran nilai kelas jalan ukuran media reklame (yang diatur dalam peraturan walikota. untuk jenis reklame lainnya ditetapkan melalui peraturan walikotaoref peraturan daerah kota bekasi provinsi jawa barat:
|
sek ta. ndengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir barat, menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuangbasal undang undang nomor tahun perindustrian, setiap bupati walikota menus pembangunan industri kabupaten bahwa dalam ang bangunan industri kabupaten posisi diperlukan langkah langkah pengaturan mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan bangunan industri dalam meningkatkangkesejahteraan masayarakat dengan tetap menjaga'kelestarian lingkungan hidup, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim huruf dan huruf atas, perlu peraturan daerah kabupaten pesisir barat tentang rencana pembangunan industri kabupaten (are:teratur daerah, kabupaten pesisir barat nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah tah kabupaten pesisir barat lembaran aer aten pesisir barat tahun nomor tamb lembaran daerah kabupaten pesisir barat ngan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat dan bupatipesisir barat memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten pesisir baratesisir bararencana pembangunan industri kabupaten tahun2018 yang selanjutnya disingkat epik adalah dokumen perencanaan pembangunan industri kabupaten pesisir barat untuk periode (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun bab tujuan dan sasaran pembangunan industri tujuan pembangunan industri kabupaten pesisir barat adalah mewujudkan industri kabupatensebagaipila erakperekonomiank kabupaten, mewujudkankedalamandankekuatans url stri, mewujudkanindustri yang and erdayasaing, danau, serta industri hijau, mewujudkankepastianberusah persaingan yang sehat, sertamencegahpemusatanat industri olehsatukelompokatauperseorahganyang merugikanmasyarakat, membukakesempatanbe asankesempatankerja, berperanserta wuj anpemerataanpembangunanindustri keseluruhwilayah indonesia gunamemperkuatdan ukuhketahanannasional, dan meningkatkan kemakmufandankesejahteraanmasyarakatsecaraberkeadila bata sasaran pembangunan industri kabupaten pesisir barat adalah meningkatnyapertumbuhanindustri yang diharapkandapatmencapaipertumbuhan1 (satu) digit padatan sehinggakontribusiindustridan produk domestik regional bruto pdrb) diharapkan dapat mencapai7y6 (tujuhpersen), berperanserta meningkatkaneksporprodukindustri, meningkatnyapenyerapantenagakerja yang kompeten sektorindustri, menguatnyastrukturindustridengantumbuhnyaindustrihuludanindustria ntara yang berbasissumberdayaalam. bab iii ruang lingkupam prioritas daerah sesuai dengan rencana induk pembangunan industri nasional dan rencana induk pembangunan industri provinsi. epik sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.babi penutup epikepik pengendalian. epik dapat ditinjau kembali setiap (lima) tahun. dalam hal pelaksanaan epik tejadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penerdesember bupati pesisir barat, dto agus istiqlal diundangkan krui, pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten pesisir barat, dto azhari lembaran daerah sir barat tahun nomor nomor register daerah kabupaten pesisir barat provinsi lampung: sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum kabupaten pesisir barat free kanan ori weykastumum pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber dan daerah. satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadinyakelola yang baik. perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusifyang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional tingkat globalperbanyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten,rangkakabupaten tahun yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu (dua puluh) tahun depan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pancasiladesember tentang rencana pembangunan industri kabupaten pesisir barat tahun bab pendahuluan latar belakanghal itu perlu dilakukan untuk mengimbangi globalisasi dan liberalisasi, khususnya dibidang industri, yang membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. secara kasat mata negara negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara negara sedang berkembang, termasuk indonesia. oleh karena itu dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas. pembangunan industri depan dititikberatkan agar sektor industri dapat tumbuh lebih sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan nori dan penyerapan tenaga kerja. peningkatan pertumbuhan dan sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai kesalahan yang dihadapi saat ini dapat atasi, yaitu masih lemahnya industri nasional, belum kuat dan struktur industri nasional, masih teko ikatan industri pulau jawa, dan belum optimalnya lasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor indus undang undang nomor tahun tentang perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. undang undang tersebutundang undang perindustriandijelaskan bahwa pembangunan nasional bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangkamenciptakan struktur ekonomi yang koko. pembangunan industri yang maju tersebut diwujudluhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. guna mewujudkan pembangunan industri yang maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, maka undang undang nomor tahun tentang perindustrian mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk menyusun rencana pembangunan industri kabupaten epik). rencana pembangunan industri kabupaten disusun berdasar potensi dan kondisi yang ada daerah masing masing. oleh karena itu acuan dasar penyusunan epik meliputi potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah (provinsi dan kabupaten), dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. dasarhukum dasarhukum yang mendasari rencana pembangunan industri kabupaten tahun adalahmana telah berubah, terakhir dengan undang undang nomor tah tentang perubahan kedua atas undang undang negro tahun tentang pemerintahan daerah lembaran egentang rencana induk pembangunan industri origin) tahun lembaran negara republik seia tahun nomor tambahan lembaran negara, regu klik indonesia nomor peraturan presiden ahun tentang kebijakan industri nasional, peraturan menteri lam negaperindustrian nomor mistematikapenulisan mencakup: bab pendahuluan, bab gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri kabupaten, bab iii visiosecara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: babi pendahuluan bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan rencana pembangunan industri kabupaten. bab gambaran kondisi daerah kait pembangunan industri bagian ini menguraikan kondisi kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek bulan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi industri, ekspor dan impor produk industri, sert daya industri yang dimiliki dan sarana dan prasarana bab iii visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah bagian ini menguraikan visi dan misi pembanguan daerah serta tujuan dan bangunan industri daerah. bab strategi pembanguan industri daerah bagian ini uraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendek d bab danharapan harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama tahun kedepan. bab gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri kondisi daerah geografi kabupaten pesisir barat merupakan kabupaten baru yang terbentuk tahun merupakan bagian dari wilayah provinsi lampung yang merupakan pemekaran dari kabupaten lampung barat. nan uan untan masa ketek nya tt, movwerernorur cone non loan pen umr snn tea sunan wana nih tik sea at, agak gambar peta wilayah administrasi kabupaten pesisir barat kabupaten pesisir barat merupakan daerah tropis yang terletak pada lintang selatan dan bujur timur,. kabupaten pesisir barat berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten dan provinsi, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan kabupaten kabupaten kaur selatan provinsiposisi kabupaten pesisir barat cukup strategis, karenadengan potensi wilayah yang melimpah. arus ekonomi dari bengkulu menuju ibukota provinsi atau menuju ibukota negara melalui mengalir melalui kabupaten pesisir barat. tabel pembagian wilayah administrasi kabupaten pesisir barat (km?) pekon desa) kelurahan lemon pesisir utara ' | pulau pisang karya penggawa way krui pesisir tengah krui selatan pesisir selatan gambar ngarai bangunan sumber: pesisir barat dalam angka, diolah. kabupaten pesisir barat mempunyai luas wilayah km0, terdiri dari kecamatan. kecamatan ban nat merupakan wilayah terluas yaitu km? atau dan catatan krui selatan merupakan kecamatan dengan luas wilaya itu km? atau hanya dari luas wilayah pesisir barat gap luas wilayah kabupaten pesisir barat menurut kec yang tercatat dalam buku kabupaten posisi angka adalah sebagaimana terdapat pada tabel kondisi topografi kabur rat memanjang disepanjang pantai sehingga seluruh kecaman daerah ini memiliki garis pantai. umumnya daratan kabur isi ikan, tangan tinggi, hingga pegunungan dengan ketinggian mencakup (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan dan karya punggawa. wilayah pesisir barat merupakan daerah dataran yang tersebar bagian bar bagian selatan serta membujur dari utara timur yang sebagi besar wilayahnya merupakan daerah pantai dan perbukitan serta pegunungan. keadaan tanah kabupaten pesisir barat terbagi atas (enam) sistem, yaitu: sistem tanah alluvial mdpl), sistem tanah marine( mdpl), sistem tanah teras marine mdpl), sistem tanah vulkan( mdpl), sistem tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato mdpl). ketinggian wilayah kabupaten pesisir barat sebagian besar berada pada kisaran mdpl. berdasarkan kemiringan wilayah, kabupaten pesisir barat mempunyai topografi yang terbagi dalam (tiga) kategori yaitu: daerah dataran rendah (ketinggian sampai meter dari permukaan laut), daerah berbukit (ketinggian sampai meter dari permukaan laut), daerah pegunungan (ketinggian sampai meter dpl) keadaan wilayah sepanjang pantai pesisir barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar sampai 5y6.744m), gunung pelalawan dan gunung tampak tunggak m)dan hutan non register,l year sepanjang pantai barat, yaitu kaki lereng bukit barisan. pemukiman penduduk memantau sebagian kecil wilayah dengan ketinggian mdpl yang pencak tan way krui, pesisir tengah, krui selatan, pesisir selatan hingga ngarai. kondisi bagian tenggara kabupaten isi ray merupakan daratan rendah yang luas dengan ketinggian w0 mdpl mencakup kecamatan bangunan. kabupaten pesisir rat nyai (dua) zona iklim karena dipengaruhi oleh rantai angan bukit barisan, zone (jumlah bulan basah bulan) ter barat kawasan taman nasional bukit barisan selama dan bantuan dan zone (jumlah bulan basah bulan) terdapat bagian timur kawasan taman nasional bukit barisan berdasarkan data badan meteorologi dan geofisika, curah hujanydi kabupaten pesisir barat berkisar milimeter pertahun. demografi jumlah penduduk kabupaten pesisir barat merupakan daerah otonomi baru dob) yang terbentuk pada tahun hasil pemekaran dari kabupaten lampung barat. jumlah penduduk kabupaten pesisir barat tahun menurut data badan pusat statistik provinsi lampung mencapai jiwa. tabel berikut berikut ini menyajikan rincian jumlah penduduk kabupaten pesisir barat dari tahun hingga tahun tabel jumlah penduduk kabupaten pesisir barat menurut jenis kelamin tahun jiwa orang) tahun laki laki (jiwa) perempuan (jiwa) jumlah (jiwa) sumber: pesisir barat dalam angka, berdasar data jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya, kecamatan karya penggawa merupakan daerah yang paling padat dengan tingkat kepadatan jiwa km? diikuti pesisir selatan dengan kepadatan jiwa km? dan way krui jiwa km2?. ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling padat sebaran penduduknya, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduk nya paling sedikit adalah pulau pisang dengan tingkat kepadatan 18ji kabupaten pesisir barat dalam angka tabel luas wilayah, jumlah pen kepadatan penduduk kabupaten tahun jumlah kepadatan nama kecamatan ane nyala penduduk penduduk (km?) iwa) iwa km?) pesisir tengah pesisir selatan lemon oil pesisir utara karya penggawa pulau pisang way krui krui selatan gambar ngarai bangunan total sumber: pesisir barat dalam angka, jumlah tenaga kerja kabupaten pesisir barat memiliki tenaga kerja yang relatif besar. tercatat sebanyak persen penduduk usia tahun keatas bekerja pada kegiatan ekonomi dengan persen antaranya berjenis kelamin laki laki. namun demikian, data badan pusat statistik menunjukkan bahwa penduduk yang tidak belum bekerja jumlahnya cukup besar. dari penduduk kabupaten pesisir barat tercatat atau persen merupakan usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. jumlah tersebut belum termasuk ibu rumah tangga. data jumlah penduduk berdasar status bekerja dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel jumlah penduduk berdasar status kerja tahun jenis kegiatan utama laki laki perempuan jumlah kind main activities male female total bekerja work pengangguran unemployment sekolah, irt, dil. others jumlah total sumber kabupaten pesisir barat dalam angka, jika dilihat berdasar persentase, maka perbandingan jumlah penduduk berdasar status kerja adalah sebagaimana terdapat pada grafik bawah ini. persentase status bekerja bekerja penganggur sekolah, irt, dil gambar persentase penduduk bekerja tahun sumber: bumi ten pesisir barat dalam angka, infrastruktur jalan sebagai kabupaten baru, pesisir barat memang masih berbenah. dalam kondisi tersebut sarana prasarana transportasi masih menjadi pekerjaan yang belum dapat teratasi mengingat keterbatasan dana yang ada. jaringan jalan yang berkembang kabupaten pesisir barat dapat diklasifikasikan pada jalan negara, propinsi dan jalan kabupaten. jaringan jalan yang ada saat ini telah berfungsi untuk menghubungkan daerah daerah hinterland yang ada seluruh wilayah kabupaten pesisir barat. jaringan jalan negara dan kabupaten yang ada telah berfungsi untuk memperlancar hubungan transportasi dari ibukota kabupaten pesisir barat dengan kabupaten kota dan kabupaten lain yang ada sumatera. jalan kabupaten berfungsi memperlancar transportasi lingkup wilayah kabupaten. jumlah atau jenis kendaraan yang mendukung mobilitas barang jasa dan orang cukup variatif. berikut adalah fasilitas sarana pendukung transportasi yang ada kabupaten pesisir barat: tabel data prasarana jalan kabupaten pesisir barat jenis data ket .panjang jalan berdasarkan kelas: jalan nasional pam jalan desa lokal l . nia stt ann. ana aaa hotmix anak common mn" "snn. ben ka. ae. armor snn. snn jalan rusak sedang lam panjang . panjang jalan berdasarkan fungsi: kolektor . status jalan: kan sania eh. snn aaa snn snn nan kabupaten sumber: rpm pesisir barat ketersediaan jalan nasional yang,ada aten pesisir barat sepanjang km. sedangkan sediaan jalan kabupaten sepanjang dan jalan desa ajang km. pelabuhan kabupaten pesisir sebuah pelabuhan nasional pelabuhan nusantara). kelabu merupakan pelabuhan terbesar pesisir barat. pelabuhan nusantara terletak pekon kota jawa bangunan, pembangunan yang sedang dalam proses akan menjadikan pel tempat singgah kapal kapal dagang dan transport sisir rat pelabuhan ini merupakan pelabuhan perikanan dipersiapkan untuk melayani kebutuhan transportasi laut bertaraf'nasional. selain pelaku perikanan nusantara, kabupaten pesisir barat memiliki pelabuhan perikanan lokal sejumlah tempat, yaitu pelabuhan kuala sabas krui, pelabuhan way batang, penengahan, tanjung setia, pelabuhan ngarai, dan signing. sedangkan pelabuhan penyeberangan ada dua, yaitu penyeberangan karya penggawa tebakan) pulau pisang dan krui pulau pisang. bandar udara salah satu kebanggan pesisir barat sebagai daerah baru adalah adanya bandar udara sebagai salah satu pendukung transportasi udara menuju kabupaten pesisir barat. berikut adalah akses lokasi bandar udara serat kabupaten pesisir barat. bandar udara tersebut terletak pekon serai kecamatan pesisir tengah. bandar udara pekon serai yang kini diberi nama bandara muhammad taufik kiemas tersebut dibangun dalam rangka mendukung rencana pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan jalur krui liwa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru koridor barat atau kawasan pantai barat pulau sumatera. bandara ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan berbagai destinasi wisata kabupaten pesisir barat. selama ini bandara muhammad taufik kiemas banyak melayani wisatawan manca negara yang akan berselancar pantai tanjung setia. selain itu, alasan utama lain mengapa pemerintah membangunbandara itu adalah sebagai untuk alat navigasi udara dan untuk mitigasi bencana alam. bandara muhammad taufik kiemas berada lahan seluas hektar. bandara ini memiliki landasan pacu sama seperti bandara perintis lainnya: panjang meter dan lebar meter. landasan itu, dan juga terminal bandara, dibangun tahun dalam perencanaan yang sudah dibuat, pada periode landasan akan ditingkatkan menjadi meter meter, agar bisa didarati pesawat sekelas hercules pada periode berikutnya akan ditingkatkan lagi menjadi meter meter, agar bisa didarati pesawat sekelas boeing air kabupaten pesisir barat mempunyai banyak sekali sungai sungai yang mengalir dalamnya. sebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah sungai sungai yang berukuran pendek dan mengalir were seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang,su mengalir daerah delta pantai, umumnya mudah dike bangka ataupun masih terkena pengaruh pasang surut laut. pada bagian timur posisi at merupakan daerah tangkapan air (catchment area) sungai sungai mengalir arah timur antara lain way besar, way seputih ndansebagainya. proses erosi yang sudah lanjut, besarnya materi pura penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdirisdarisungai sungai yang mengalir kabupaten pesisir barat selain sebagian dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kebutuhan sumberdaya listrik, dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber utama air bersih. air bersih merupakan kebutuhan dasar yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari terutama untuk minum, mandi dan cuci. listrik pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya listrik penduduk kabupaten pesisir barat didukung oleh fasilitas penyedia pembangkit listrik yang ada kabupaten pesisir barat. berikut adalah proporsi penggunaaan listrik penduduk kabupaten pesisir barat: pengguna listrik sebanyak menggunakan listrik pln, menggunakan non pln, plus sebanyak unit yaitu sebesar gambar dan pulau pisang, putih sebanyak unit sebesar way pintu bangunan (dalam proses pembangunan), pld sebanyak unit yaitu sebesar pekon rawas pesisir tengah (dalam keadaan rusak). secara umum sektor listrik kabupaten pesisir barat menunjukkan perkembangan yang positif. hal ini terlihat dari terus bertambahnya jumlah pelanggan pln itu sendiri. dari total jumlah pelanggan pln ini dapat dilihat ternyata baru saja dari total rumah tangga yang pesisir barat yang bisa menikmati fasilitas penerangan milik negara ini. untuk potensi pembangkit listrik yang dapat dikembangkan kabupaten pesisir barat adalah sebagai berikut: tabel pembangkit listrik tenaga mini hidro putih) kabupaten pesisir barat bangunan tanjung rejo dalam tahap pembangunan oleh koperasi bina karya dan pt. mara makmur ngarai way gambar gambar way pembuluh mm. blok mukti |e9g wwa tah penggawa kanan, lady mea kiri, lady utara balak lunak hua kota' karang way melesat |( hami jadi sumber: pln kabupaten pesisir barat, pertumbuhan ekonomi laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan pdrb harga konstan (riil). laporan laju pertumbuhan pdrb harga kontan (adik) kabupaten pesisir barat yang dimuat dalam buku pdrb kabupaten pesisir barat menurut lapangan usaha tahun menunjukkan bahwa tahun pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi selama tiga tahun terakhir dan lebih kecil dibandingkan tahun sebesar persen. kenaikan pdrb atas dasar harga konstan (pdrb riil) menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kabupaten pesisir barat. pada tahun pdrb riil menjadi triliun rupiah, atau naik sebesar miliar dari tahun tahun pdrb riil menjadi triliun rupiah dan tahun mencapai triliun rupiah atau meningkat persen dari tahun sebelumnya. kemudian tahun tumbuh persen menjadi triliun. dengan begitu, terjadi kenaikan pdrb atas dasar harga konstan sebesar persen per tahun selama selama periode tahun perekonomian kabupaten pesisir barat masih didominasi oleh (tiga) lapangan usaha yang utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan pertambangan dan penggalian. pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun memiliki peranan sebesar persen terhadap total pdrb. peranan terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai persen pada tahun lapangan usaha terbesar ketiga yaitu pertambangan dan penggalian. pertambangan penggalian berkontribusi sebesar persen. lapangan usaha industri pengolahan memiliki konstribusi terbesar keempat. pada tahun industri pengolahan berkontribusi sebesar persen. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan lapangan usaha terbesar kelima yang mencapai persen pada tahun selanjutnya konstruksi memiliki konstribusi terbesar keenam dengan konstribusi sebesar persen. sedangkan lapangan usaha lainnya memiliki peranan yang sangat sedikit yaitu dibawah persen, diantaranya konstruksi yang hanya mencapai persen. besarnya peran masing masing lapangan dalam pembentukan total pdrb mencerminkan struktur ian wilayah yang bersangkutan. struktur perekonomian sua sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan suatu lap saha dalam memproduksi barang dan jasa. struktur yang, ter nilai tambah yang diciptakan masing masing aha menggambarkan ketergantungan suatu daerah mampuan berproduksi dari masing masing lapangan usaha. makian, berdasarkan peranan masing masing lapangan terhadap total pdrb dapat mencerminkan lapangan usaha ayang memberikan peranan terbesar dan memiliki per penting lam perkembangan perekonomian kabupaten pesisir tabel laju peta pdrb menurut lapangan usaha (persen) kategoriuku pdrb kabupaten pesisir barat, selama periode perekonomian kabupaten pesisir barat masih didominasi oleh (tiga) tiga lapangan usaha yang utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. ketiga sektor tersebut memiliki peran sebesar persen terhadap total pdrb. peran terbesar kedua adalah perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai tahun urutan ketiga terbesar adalah pertambangan dan penggalian yang memberi kontribusi sebesar persen tahun lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi keempat dengan memberi kontribusi sebesar persen. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada pada posisi kelima dengan kontribusi urutan berikutnya adalah konstruksi dengan memberikan kontribusi sebesar persen. sedangkan sisanya sebesar adalah gabungan dari lapangan usaha lainnya. gambaran distribusi pdrb kabupaten pesisir barat tahun dapat dilihat melalui gambar distribusi pdrb kabupaten pesisir barat menurut lapangan usaha (persen) tahun nostrum lainya, tom gran administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor industri m pertambangan pengolahan dan penggalian gambar distribusi pdrb kabupaten pesisir barat tahun sumber: pdrb lapangan usaha kabupaten pesisir barat bps) pertumbuhan dan kontribusi sektor industri sektor industri, dalam hal ini yang dimaksud adalah industri pengolahan, merupakan salah satu lapangan usaha yang diukur dalam laju pertumbuhan pdrb. kategoritermasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk industri pengolahan merupakan kategori yang memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap perekonomian kabupaten pesisir barat. kontribusi kategori industri pengolahan terhadap pdrb selama periode berfluktuasi. pada tahun kontribusi industri pengolahan sebesar lalu mengalami kenaikan padan tahun menjadi o. kemudian pada tahun mengalami penurunan menjadi dan terus turun menjadi .17y6 pada tahun namun pada tahun kontribusi industri pengolahan kembali naik menjadi peranan laju pertumbuhan angka sementara angka sangat sementara gambar peranan dan laju pertumbuhan pdrb kategori industri pengolahan kabupaten pesisir barat persen), pada kategori lapangan usaha) industri pengolahan tahun subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah industri barang galian bukan logam yaitu persen dari total pdrb riil atau sebesar milyar, kemudian diikuti oleh indus arang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, sejenisnya sebesar persen dari total pdrb riil atau sar milyar. pada posisi ketiga ditempati subkategori industri dan minuman yaitu dari total pdrb riil atau sebesar milyar. peranan lapangan terhadap pdrb adik kategori pengobatan (persen) lala industri batubaradan pengilangan migas a.industri batu bara too industri pengilangan migas ) | pengolahan tembakau daa dana kaki sae nata as) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya uns percetakan dan reproduksi media rekaman anna anne tell tradisional ana ntar plastik industri logam dasar ana barang elektronik, optik dan peralatan listrik sumber produk domestik regional bruto kabupaten pesisir barat menurut lapangan usaha, ekspor impor produk industri kabupaten pesisir barat adalah daerah yang baru terbentuk, pemekaran dari kabupaten lampung barat. dengan kondisi yang masih baru, pencatatan mengenai transaksi perdagangan ekspor impor belum ada. sumber daya industri sumber daya manusia sektor industri undang undang nomor tahun menjelaskan lingkup dari sumber daya manusia industri yang terdiri atas: wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri. kabupaten pesisir barat adalah daerah yang baru terbentuk, yang merupakan pemekaran dari kabupaten lampung barat. dengan kondisi yang masih baru, pencatatan mengenai wirausaha industri belum dilakukan dengan lengkap, termasuk juga pembinaan dan konsultan industri. sementara data untuk tenaga kerja industri masih tergabung dalam pencatatan kelompok masyarakat yang bekerja, sementara data yang menunjukkan tenaga kerja industri, dalam hal ini yang dimaksud adalah industri pengolahan, belum ada. potensi sumber daya manusia sdm) dapat dilihat dari jumlah pendudukan bahwa jumlah tenaga produktif memiliki jumlah yang besar. jika mendapat pelatihan yang baik, tenaga produktif menjadi industri. data jumlah penduduk produktif dapat dilihat tabel proporsi penduduk kabur aten pesisir barat menurut komposisi hun an. komposisi penduduk tahun year composition desakan sumber: kabupaten pesisir barat dalam angka, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi pertanian kabupaten pesisir barat sektor pertanian (secara umum) masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pdrb kabupaten pesisir barat, kontribusinya sebesar pada tahun hal ini dimungkinkan oleh luasnya lahan pertanian yang ada serta kualitas unsur hara dari lahan pertanian tersebut. beberapa komoditas unggulan dalam sektor pertanian antara lain adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau, beberapa tanaman sayuran seperti cabe, kacang panjang, bayam, kangkung, tomat, buncis dan sebagainya. tabel bawah ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas unggulan sektor pertanian kabupaten pesisir barat tahun tabel produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya kabupaten pesisir barat tahun produk jumlah ha ton) padi sawah .434ha ton) padi ladang .721ha .319ton) jagung .135ha ton) ubi kayu ton) ubi jalar ton) kedelai ton) kacang hijau ton) kacang tanah ton) sumber: pesisir barat dalam angka, padi sawah dan padi ladang merupakan komunitas yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor serta kabupaten pesisir barat. tanaman padi memiliki posisi strategis berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat, beri sebaran luas panen dan produksi tanaman padi sawah dan kabupaten pesisir barat tahun tabel luas panen dan produksi tanaman padi sawahgambar bangunan soo) pulau pisang total sumber: buku potensi ekonomi dan kab. pesisir barat, dan pesisir barat dalam angka, tabel luas panen dan produksi tanaman padi ladangngam bangunan pulau pisang ha. total sumber: buku potensi ekonomi dan daerah kab. pesisir barat, dan pesisir barat dalam angka, salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan hasil panen dari tiap tiap komunitas produk pertanian, pemerintah telah membagi bagi wilayah kabupaten pesisir barat berdasarkan komoditas andalan, sehingga dengan cara ini akan lebih fokus arah pengembangannya. untuk komoditas padi sawah, fokus pengembangan dilakukan kec. pesisir selatan, kec. gambar, kec. berkutat belimbing. komoditas padi ladang fokus pengembangan kec. ngarai, kec. gambar, kec. bangunan, kec. ngarai. untuk komunitas yang lain dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel wilayah pengembangan komoditas andalan pangan kabupaten pesisir barat meme komentar wayan pengembangan kesemua kacang hijau pesisir selatan, gambar ubi kayu bangunan, ngan, ubi jalar pesisir selatan, gambar ' ) | sumber profil daerah kabupaten peri. hasil dari produk produk pertanian#'di atas dapat meningkatkan industri hilir sektor pertanian, pengolahan hasil pertanian, baik industri mikro kecil, menengah industri besar (misalnya penggilingan padi, lumbung pekon modern, industri kerupuk kripik dan sebagainya. perkebunan berdasar dat dinas pertanian kabupaten pesisir barat, jenis tanaman perkebunan yang ada wilayah kabupaten pesisir barat adalah kelapa sawit luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada pada tahun seluas dengan pt. kamu yang berlokasi kecamatan bangunan sebagai pemilik lahan sawit terluas. produksi buah tandan segar kelapa sawit kabupaten pesisir barat pada tahun sebesar ton tahun. kelapa dalam luas areal perkebunan kelapa dalam yang ada kabupaten pesisir barat pada tahun seluas ,9ha dengan tingkat produksi mencapai ton tahun. lahan perkebunan kelapa dalam tersebar kecamatan, dengan populasi terbesar berada pada kecamatan pesisir selatan dengan luas t1.978ha dengan tingkat produksi sebesar ton tahun karet total keseluruhan luas areal perkebunan karet yang ada kabupaten pesisir barat pada tahun seluas dengan tingkat produksi ton tahun dan hanya tersebar (lima) kecamatan. sementara itu baru (dua) kecamatan yang memproduksi getah karet paling banyak yaitu kecamatan pesisir selatan dan kecamatan gambar. kopi secara geografis, kabupaten pesisir barat hanya memungkinkan untuk ditanami dengan kopi jenis robusta. penyebaran lahan perkebunan kopi robusta meliputi (sepuluh) kecamatan dengan total luas perkebunan .550ha dan tingkat produksi pada tahun berjumlah ton tahun, dengan kecamatan lemon dan kecamatan pesisir utara sebagai sentra produksi kopi robusta. kakao pada tahun kabupaten pesisir barat memiliki luas areal perkebunan kakao (coklat) dengan luas ha, dengan tingkat produksi sebesar ton tahun, dengan tingkat penyebaran merata setiap kecamatan. kecamatan bangunan adalah kecamatan yang memiliki luas paling besar untuk jenis tanaman kakao dengan tingkat produksi sebesar ton tahun. lada untuk tanaman lada, hingga tahun kabupaten pesisir barat memiliki luas area perkebunan seluas dengan tingkat produksi per tahun mencapai ton dan tersebar hampir merata (sepuluh) kecamatan. luas lahan terbesar dan tingkat produksi tertinggi berada kecamatan lemon, dengan luas lahan seluas dan tingkat produksi ton tahun. cengkeh luas area perkebunan tanaman tahun kabupaten pesisir barat seluas tersebar merata (sebelas) kecamatan dengan ,tin diksi mencapai ton tahun. kecamatan karya adalah kecamatan yang mempunyai tingkat produk lahan yang paling luas dengan tingkat produksi sebesar aren luas areal perkebunan n di kabupaten pesisir barat hingga tahun seluas sha tersebar (sepuluh) kecamatan dengan tingkat pai ton tahun. pinang hingga luas areal perkebunan tanaman pinang kabupaten pesisir barat seluas ,3ha yang tersebar merata (sepuluh) kecamatan dengan tingkat produksi mencapai ton tahun. berikut ini adalah data yang memberikan gambar komoditas sektor perkebunan kabupaten pesisir barat berdasarkan pola pengembangan kecamatan yang ada. tabel wilayah pengembangan komoditas perkebunan kabupaten pesisir barat amen kementan waras pengenaan camat krui selatan dan lemon utara utara, pesisir selatan gula aren kecamatan kabupaten pesisir barat pinang kecamatan kabupaten pesisir barat sumber profil daerah kabupaten pesisir barat, selanjutnya, berikut data sebaran luas areaydan produksi tanaman perkebunan per kecamatan kabupaten tahun tabel data komoditas perkebunan kecamatan lemon kabupaten pesisir barat tanaman tahunan aren gula merah kelapa dalam kopra kelapa hibrida . karet . kelapa sawit tbsbiji kering kopi arabika . kakao mg, yog tai390 biji kering pinang biji kering jumlah il. tanaman semusim tembakau nan nilamutartbs kemiri biji kering lada ong. n2, kayu manis cengkeh biji kering vanili kopi robusta kopi arabika kakao tud)o biji kering pinang biji kering jumlahulau pisang kabupaten pesisir barat tanaman tahunan aren kelapa dalam kopra kelapa hibrida karet kelapa sawit kemiri lada . a00 kayu manis cengkeh n250 biji kering vanili kopi robusta kopi arabika kakao a00 pinang tanaman semusim tembakau nilam jumlah tam,arya penggawona. neg, lada hitam kayu manis kulit kering cengkeh wp425 bunga kering vanili kopi robusta 4dga biji kering kopi arabika kakao r3way kruino biji kering kopi arabika kakao am, nas msi biji kering pinang biji kering jumlah il. tanaman semusim tembakau nilam jumlah van total sumber dinas pef kebuttengahbiji kering kopi arabika kakao am, biji kering pinang biji kering jumlah ig5 saga il. tanaman semusim tembakau nilam jumlah total wiruidg. lada hitam kayu manis kulit kering cengkeh w128 bunga kering vanili kopi robusta biji kering kopi arabika kakao nog ms1015gy. lada hitam kayu manis kulit kering cengkeh np138 bunga kering vanili kopi robusta e8ha biji kering kopi arabika kakao togo mbs biji kering pinang biji kering jumlah il. tanaman semusim tembakau nilam jumlah totalgambaryag, lada hitam kayu manis kulit kering cengkeh w235 bunga kering vanili kopi robusta biji kering kopi arabika kakao tan biji kering pinang biji kering jumlah il. tanaman semusim tembakau nilam jumlah uanngara. sa9, lada hitam kayu manis kulit kering cengkeh wp290 bunga kering vanili kopi robusta biji kering kopi arabika kakao tnb9o biji kering pinang biji kering jumlah $.bangunllh biji kering kopi arabika kakao 306m, biji kering pinang biji kering il. tanaman semusim tembakau nilam jumlah total sumber dinapeternakan peternakan memberikan kontribusi signifikan terhadap pdrb kategori pertanian kabupaten pesisir barat,yaitu sebesar persen pada tahun tahun tidak ditemukan data). populasi peternakan diklasifikasi menjadi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. ternak sapi yang masuk dalam jenis ternak besar,opulasi sebanyak ekor dengan produksi daging sebanyak kg. sentra ternak sapi dan produksi daging sapi adalah kecamatan gambar. tabel populasi ternak besar dan kecil per kecamatan tahun ternak besar ternak kecil kecamatan big livestock small livestock district sapi kerbau kambing domba cow buffalo goat sheep pesisir selatan bengkunat bengkunat belimbing gambar pesisir tengah karya penggawa way krui krui selatan pesisir utara lemon pulau pisang jumlah total sumber pesisir barat dalam angka, perikanan potensi kelautan dan perikanan kabupaten pesisir barat tersebar kecamatan terdiri potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. perikanan tangkap kabupaten pesisir barat sepanjang dari garis pantai atau dari panjang garis pantai provinsi lampung, yang langsung berhadapan dengan samudera hindia. tabel sentra nelayan kabupaten pesisir barat lemon way batang ( tpi) pardahaga lemon tpi) penengahan karya penggawa pesisir utara kutipan pagar dalam way krui pesisir tengah kuala sabas( tpi) labuhan jukung lantik jalur krui selatan pesisir selatan tanjung setia tpi) bisa way jambu marang gambar ngarai signing( tpi) 2bulan ngarai bangunan way haru ng2: kota jawa pulau pisang labuhan pasar sumber bukit potensi ekonomi dan investasi daerah kabupaten pesisir barat, jumlah nelayan# 'di kabupaten pesisir barat pada tahun mencapai rumah tangga perikanan rtp) dan nelayan yang sudah terdaftar dalam kelompok usaha bersama (kub) nelayan sebanyak kub. pada tahun jumlah produksi ikan laut kabupaten pesisir barat berjumlah ton, jumlah ini meningkat dari tahun yang berjumlah ton. jenis jenis hasil tangkapan nelayan kabupaten pesisir barat yaitu: ikan marlin, ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan layar, ikan kembung, ikan talang talang, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kue, ikan enam, udang, lobster dan lainnya. tabel produksi perikanan tangkap kabupaten pesisir barat tahun laut perairan umum lemon karya penggawa pesisir utaratabel armada perikanan tangkap kabupaten sisir barat tahun perahu tanpa perahu bermotor motor kapal dayung lemon karya penggawa pesisir ufarasmdan perikanan, selain perikanan tangkap kabupaten pesisir barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan air tawar dan budidaya, karena masih terdapat banyak rawa yang bisa diberdayakan menjadi kolam budidaya air tawar dan sungai sungai yang dimanfaatkan airnya sebagai sumber pengairan kolam kolam tersebut.roduksi perikanan budidaya (tambak air tawar) sebesar ton tahun dengan luas lahan budidaya ,82ha, dengan sentra budidaya kecamatan gambar, kecamatan ngarai dan kecamatan bangunan. angka ini masih bisa terus meningkat karena potensi lahan budidaya perikanan kabupaten pesisir barat mencapai ha. kehutanan kawasan hutan kabupaten pesisir barat sangat luas dengan jenis tanaman meliputi jenis pohon jati, sengon, damar, dan jenis kayu rimba lainnya. kawasan hutan rakyat yang memiliki luas t17.000ha yang tersebar (sepuluh) kecamatan, kecuali kecamatan pulau pisang, sebagian didominasi oleh tanaman pohon damar (report damar). pada tahun report damar mampu menghasilkan resin damar (getah damar) sebesar t7. ton. sementara itu, pada tahun kabupaten pesisir barat menghasilkan kayu olahan sebesar t15. hasil hutan non hph(hak penguasaan hutan)', produksi kayu damar sebesar dan tahun sebesar m3. hingga bulan juni terdapat (tiga belas) unit usaha pengolahan hasil hutan. bila dilihat dari produksi hasil hutan non hph, produksi kayu damar merupakan penyumbang terbesar produksi hasil hutan kabupaten pesisir barat. akan tetapi, dari tahun tah produksi kayu ini terus menurun, dikarenakan tanaman damar membutuhkan waktu yang sangat lama sampai dengan usia layak tebang, jug yang tersedia juga semakin menurun. pertambangan kabupaten pesisir barat memiliki ayan alam yang melimpah, dan diantaranya adalah baha ang dan mineral. beberapa macam bahan tambang mineral yang kabupaten pesisir barat antara lain: pasir, pekon tulung bam kecamatan pesisir tengah terdapat lahan tambang@pasir gam produksi mencapai m3 tahun dan masih dike konvensional oleh masyarakat setempat sebagai masa pencarian sehari hari, batu andesit total produksi sebesar m? tahun, bahan tambang batu terletak pekon tebakan, kecamatan karya penggawa, pek ota jawa, kecamatan bangunan dan kecamatan lemon. peruntukan utama dari batu andesit adalah sebagai bahan bangunan. penambangan dan penggalian dari bahan tambang ini masih dilakukan oleh masyarakat secara sederhana (tambang rakyat), pasir besi, produksi pada tahun sebesar ms tahun. bahan tambang ini banyak terdapat pekon batu raja, kecamatan pesisir utara, pekon pelita jaya, kecamatan posisi selatan serta pekon malaya dan pekon bandar pucung, kecamatan lemon. energi sumber energi listrik utama kabupaten pesisir barat masih berasal dari plta way besar yang terletak kecamatan way tenang, kabupaten lampung barat. kapasitas terbatas yang dimiliki oleh plta way besar tentunya mengakibatkan belum secara optimal mampu menjangkau daerah daerah yang berada relatif jauh kabupaten pesisir barat, seperti kecamatan pesisir utara dan kecamatan lemon yang saat ini masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan listriknya masih dibantu oleh pld yang kapasitasnya juga sangat terbatas. pemanfaatan pld tidak hanya kecamatan pesisir utara dan lemon saja, kecamatan pulau pisang, ngarai dan bangunan juga masih menggunakan pld sebagai penyokong utama ketersediaan aliran listrik. sementara itu, bagi masyarakat yang ada pergunungan dan belum bisa terjangkau pelayanan listrik pln sebagian besar memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya plus) seperti daerah kecamatan lemon, kecamatan pesisir utara, kecamatan pesisir selatan, kecamatan ngarai dan kecamatan bangunan. selain plus, pasokan listrik untuk beberapa wilayah disokong dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih). berikut adalah data terkait dengan pemanfaatan putih dengan beberapa kapasitas. tabel pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) kabupaten pesisir barat sumber lokasi energi produksi desa kecamatan pembangkit tanjung rejo bangunan listrik way gambar ngarai tenaga way pembuluh gambar mikro blok mukti ambar hydro way siapa rya penggawa putih) lady way sim karya penggawa way simpang balak pesisir utara ways pesisir utara kampung kota karang pesisir utara lemon way melesat lemon wa, saya alami lemon sumber: dinas rekor, mary dan penataan ruang kabupaten pesisir barat, lembaga diklat dan litbang undang undang nomor tahun tentang perindustrian, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia sdm) bidang industri, kegiatan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sdm, disebutkan beberapa kali dalam beberapa konteks, yaitu: kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan wirausaha industri kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan tenaga kerja industri kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pembangunan pembina industri pelatihan teknologi dan desain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat c). kabupaten pesisir barat merupakan kabupaten baru yang terbentuk tahun sehingga dengan kondisi demikian, keberadaan lembaga diklat dan litbang untuk mendukung pembangunan sdm bidang industri belum ada. lembaga pembiayaan industri undang undang nomor tahun tentang perindustrian mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri bagi kabupaten pesisir barat, amanat undang undang yang dimaksud atas belum dapat dipenuh yang juga merencanakan lembaga pembiayaan industri. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan undang undang nomor tahun menjelaskan bahwa rencana pembangunan industri kabupaten kota, salah satu yang diperhatikan adalah keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, dan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejauh in, sehingga terkait dengan pengelolaan lingkungan, belum ada reputasinya. lahan industri penyediaan lahan industri dil melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pmb kawasan industri. perda rtrw kabupaten pesisir barat mun mengatur kawasan peruntukan industri, dimana: kawasan peruntukan industri pages dikembangkan kecamatan bangunan dan atau kecamatan isi selatan kawasan peruntukan stri ang kabupaten pesisir barat kawasan perut indtustw kecil dikembangkan permukiman (industri rumah hasan wisata (sentra industri kerajinan tangan ate 1st? barat). fasilitas jaringan dan kelistrikan tahun indah kabupaten pesisir barat telah bekerjasama dengan pt. pln unit induk pembangunan iii palembang terkait dengan pembangunan jaringan suit bukit kemuning liwa kabupaten lampung utara dan kabupaten lampung barat sebagaiupaya meningkatkan pelayanan dan pasokan energi listrik kabupaten pesisir barat dengan memfasilitasi penyediaan lahan hutan lindung pengganti kabupaten pesisir barat. fasilitas jaringan telekomunikasi perkembangan sektor telekomunikasi pada tahun untuk wilayah kecamatan pesisir tengah mempunyai kapasitas sentral sebanyak sst dengan (tiga) terminal induk dan jumlah pelanggan sebanyak pelanggan. fasilitas jaringan sumber daya air pada tahun pemerintah kabupaten pesisir barat juga telah menawarkan investasi bidang pengelolaan air minum dengan sumber air dari way kendarai kecamatan pesisir utara dengan potensi debit air meter kubik per detik, way peudada kecamatan way krui dengan potensi debit air meter kubik per detik, way keramaian kecamatan lemon dengan potensi debit air meter kubik per detik dengan potensi menerima layanan kepala keluarga kepada pengusaha investor dari negara hungaria dengan penawaran kerjasama melalui pemerintah hungaria melalui surat penjabat bupati pesisir barat nomor tanggal januari hal permohonan keikutsertaan kerjasama investasi. berdasarkan data dari perusahaan daerah air minum dam) limau kunci lampung barat tahun pada tahun produksi dam krui mencapai m3, dengan jumlah pelanggan sebanyak dan yang tersalurkan sebanyak m3. sedangkan pada tahun produksinya mencapai dengan jumlah pelanggan kk. namun, saat ini pam krui tidak beroperasi lagi yang mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan dan distribusi air bersih masyarakat. untuk lebih jelasnya cakupan layanan penyediaan dan pengelolaan air bersih kabupaten pesisir barat dapat dilihat pada tabel berikut. tabel sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih perpipaan kabupaten pesisir barat ipengeoa tingkat pelayanan |kapasitas produksi | steik kapasitas terpasang ltidetik jumlah sambungan rumah kota) unit jumah kran unit datatidaktersedia kehilangan air( upw) | datatidaktersedia retribusi tari rumahtangga) data tersedia jumahpelanggan pam kur pelanggan |( i pam pucung tampak pelanggan pam krui saat ini sudah tidak beroperasi sumber: buk tih fasilitas sanitasi mengutip pen sanitasi dan profil sanitasi wilayah kabupaten pesisir barat dari buku putih sanitasi bps) tahun adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik tingkat rumah tangga maupun lingkungan perumahan, salah satunya meliputi limbah industri rumah tangga. limbah industri rumah tangga adalah buangan yang dihasilkan oleh hasil produksi usaha kecil rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. kabupaten pesisir barat ada beberapa jenis limbah industri rumah tangga antara lain: limbah industri pangan sektor industri usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan antara lain: tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut). limbah industri sedang sektor industri sandang seperti pencucian kain tenun, batik dan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah besar limbah industri logam bahan buangan yang dihasilkan dari sektor industri logam seperti mesin bubut. saat ini, kabupaten pesisir barat sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk pada tahun pengelolaan limbah memang belum maksimal, baik terkait dengan regulasi, implementasi dan pengendalian. fasilitas jaringan transportasi hingga saat ini, wilayah kabupaten pesisir barat ini dilalui oleh jalur jalan nasional menuju daerah lain yang ada provinsi lampung maupun luar provinsi lampung seperti provinsi bengkulu dan provinsi sumatera selatan. untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi darat tersedia pilihan angkutan darat seperti: bus angkutan perkotaan dan desa (pekon) serta jasa ojek. sementara itu, untuk sektor transportasi laut, pemerintah daerah terus meningkatkan fasilitas fasilitas pendukung, antara lain adalah dengan memisahkan pelabuhan penangkapan ikan, yaitu: pelabuhan pengumpan regional, yaitu pelabuhan krui yang terletak kecamatan pesisir tengah, pelabuhan perikanan nusantara yang terletak pekon kota jawa, kecamatan bangunan, dan pelabuhan pengumpan lokal, yaitu pela penengahan dan pelabuhan way batang, kecamatan lem jung setia kecamatan pesisir selatan dan signing kecamatan, ban nat. bandar udara (bandara) serat terletak pekon serat, kecamatan pesisir tengah dia memenuhi kebutuhan transportasi udara dan jalur evakuasi bencana. dengan landasan pacu sepanjang t1. meter, lebar halnya bandara ini dibangun untuk bandara evakuasi cana, kan tetapi seiring dengan perkembanganya bandara ser yani penerbangan komersil yang mempunyai jadwal kali dalam seminggu yang dilayani oleh maskapai pen swasta, yaitu maskapai susi air. tarif yang ditawarkan untuk bagan krui bandar lampung dan krui bengkulu beri anta s.d rp. pemberdayaan kecil dan menengah undang undang tahun sampai dengan mengatur tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah ikm). namun demikian, sebagai daerah otonomi baru, pemerintah kabupaten pesisir barat belum dapat mengimplementasikan amanat undang undang, sehingga belum terlihat upaya pemberdayaan ikmipjp kabupaten pesisir barat tahun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan merupakan penerjemahan dari kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan dalam (dua puluh) tahun depan visi). visi jangka panjang daerah tersebut dituangkan dalam ipjp, dan merupakan visi yang dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. visi pembangunan jangka panjang daerah tahun) kabupaten pesisir barat yang dituangkan dalam ipjp kabupaten pesisir barat tahun adalah sebagai berikut: pesisir barat madani dan sejahtera, membangun kehidupan masyarakat agamis, demokratis, berbudaya, dan tentram dengan menge supremasi hukum, membangun struktur perekonomian dan berkelanjutan berbasis sumber daya dan kearifan membangun prasarana, sarang, dasar wilayah dalam skala mantan, tanggap bencana, berwawasan lingkungan, membangun pesisir barat dan' lestari, membangun pemerintah dan bersih (good and clean governance) visi dan misi rpj atap pesisir barat tahun visi dan misi merupakan dasar dalam merumuskan visi dan misi paten pesisir barat. visi rpm kabupaten pesisir barat cerminan dari kondisi masa depan kabupaten pesisir barat yang ingin dicapai (desired future) dalam masa (lima) tahun. visi yang tertuang dalam rpm kabupaten pesisir barat tahun adalah sebagai berikut: terwujudnya masyarakat pesisir barat yang madani, mandiri dan sejahtera .masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat dan berakhlak mulya,,, mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (goodgovernance). visi dan misi pembangunan industri kabupatenpesisir barat dengan mengacu visi dan misi ipjp dan rpm kabupaten pesisir barat, maka disusun visi dan misi pembangunan industri kabupaten kabupaten pesisir barat. visi pembangunan industri kabupaten pesisir barat tersebut adalah: terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui optimalisasi produktivitas industri . penjelasan visi sejahtera terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terwujudnya tatanan kehidupan yang aman dan tentram, mandiri terwujudnya masyarakat atau kelompok usaha yang mampu merencanakan dan mengelola kegiatan usaha secara mandiri, optimalisasi dimainkan sebagai proses upaya melalui kerja keras untuk memperoleh hasil terbaik dengan memanfaatkan seluruh potensi secara optimal. produktivitas: meningkatnya hasil produksi industri sehingga nilai sektor industri kabupaten pesisir barat lebih dari untuk mewujudkan visi pembangunan industri kabupaten pesisir barat, maka ditetapkan (lima) misi dilaksanakan secara konsisten. misi pembangunan industri kabupaten isi barat adalah: mengupayakan terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan usaha industri, mengupayakan terpenuhinya kesatu bagi upaya mengembangan usaha industri, mengoptimalkan pemanfaatan aya alam, meningkatkan kualitas sumber saya manusia menuju masyarakat industri, memanfaatkan jua analogi untuk meningkatkan produktivitas industri. tujuan pem industri kabupaten pesisir barat undang undang tahun tentang perindustrian men kan bahwa, dan butir butir tujuan pembangunan industri dijelaskan pada yang terdiriatas: mewujudkan industri kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian kabupatenberperansertakabupaten sasaran pembangunan industri kabupatensatu) digit pada tahun sehingga kontribusi industri dan produk domestik regional bruto pdrb) mencapai (tujuh persen), berperanserta meningkatkan ekspor produk industri, meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten sektor industri,: tabel sasaran pembangunan industri tahun sinta pamor laa industri non migas kontribusi industri non |mipantehagap pers rernas tas kontribusi ekspor produk sektor industri terhadap total ekspor sektor industry ang lengan ngp aso soo industry sasaran atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung komit pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut: stabilitas politik# dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten antara (enam persen) sampai dengan (sembilan persen) per tahun, perkembangan ekonomi nasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor kabupatendengdinas lembaga dan peranaktif pemerintah tingkat kecamatan dalam pembangunan industri. bab strategi dan program pembangunan industri kabupaten strategi pembangunan industri strategi pembangunan daerah, sebagaimana juga nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan. strategi pembangunan industri merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. strategi pembangunan industri daerah juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi yang tercantum dalam rencana pembangunan industri provinsi lampung spip lampung) tahun dalam spip lampung tahun pada bab hal. terkait dengan pembahasan mengenai pengembangan kewilayahan perindustrian, kabupaten pesisir barat diproyeksikan menjadi salah satu sentra industri kecil dan menengah ikm) atau menjadi kawasan peruntukan industri kpi) kecil dan menengah. dengan demikian, dalam menyusun strategi pembangunan industri dalam epik ini harus berpihak pada pengembangan dan pemberdayaan ikm sehingga persebaran kegiatan ekonomi dan industri merata seluruh wilayah kabupaten pesisir barat. hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan industri nation dalam rangka mewujudkan tujuan nan industri, upaya pengembangan ikm perlu dilakukan, melalui egi pembangunan berikut: pemanfaatan potensi bahan baku kabupaten pesisir barat ili sumber bahan baku yang sangat potensial, namun secara alami berada pada lokasi yang tersebar. pemanfaatan sumber daya tersebutgakan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu umunya skala menengah dan besar). seiring dengan pembangun sar prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operas apat berperan signifikan sebagai pionir dalam lingkup industri ahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku penyerapan tenag. pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreatiffitas yang tinggi. pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreatifitas sesuai dengan karakteristik ikm yang memiliki. pemanfaatan teknologi meliputi teknologi produksi maupun informasi. teknologi industri berupa pemanfaatan mesin produksi, sedangkan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi internet. perluasan kerjasama dengan pihak ketiga upaya menjalin kerjasama merupakan strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan kemampuan anggaran dan kapabilitas sumber daya manusia. kerjasama dapat dilakukan dalam rangka memperoleh dukungan investasi atau dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. kerjasama ini dapat dilakukan dengan perbankan, dengan perguruan tinggi, maupun lembaga non pemerintah yang konser terhadap kemajuan pembangunan daerah,dibawah, ini. peralatan produksi pengukuran diklat konsultasi pemodelan pemasaran taditonar sumber ipin gambar tahapan pengembangan ikm program pembangunan industri penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan penetapan industri unggulan dalam proses memilih dan menetapkan industri unggulan dalam epik harus mengacu pada industri prioritas yang telah ditetapkan dalam ipin tahun mana industri prioritas yang dimaksud adalah: industri pangan industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka industri alat transelain itu, proses pemilihan dan penetapan industri unggulan juga harus mempertimbangkan beberapa kriteria, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. kriteria yang dimaksud dapat dirumuskan merujuk pada spip lampung tahun yang meliputi: nilai tambah terhadap pdrb, penyerapan tenaga kerja, ketersediaan dan kontinuitas bahan bakuprestise daerah, kesiapan dan kesediaan masyarakat, kesiapan dan kesediaan pemerintah, kesiapan dan kesediaan pelaku usa selanjutnya, berdasarkan (sepuluh alternative industri prioritas ipin dan (sepuluh) dipertimbangkan tersebut diatas, dibuat matriks score milih dan menetapkan industri unggulan. untuk menentukan akan metode ahp analytic hierarchy process) dengan'tahapan gai berikut. temukan key succes (dalam hal ini variabel jenis industri dan faktor menentu) lakukan discussion (fgd) untuk mengambil score tiap vari jenisvindustri dengan cara membandingkan pilihan oor stri unggulan. sebagai indikator dalam mene otoritas, digunakan key succes faktor. pada pemilihan ala range sampai (dari yang paling tidak prioritas sampai yang paling diprioritaskan.) oleh peserta fgd. lakukan penghitungan dengan menghitung nilai rata rata perbandingan antar variabel jenis industri pada tiap key succes faktor. perhitungannya dapat dilakukan dengan bantuan program exec. tabel tabel matriks scoring penetapan industri unggulan ten) ks) foto) les ser |s3| said series se3j e2n sso|lsa laos cs ps lo olu a90 nyi s3mises$a kel | gol sum sal fe) dwl|l5r (ga pel jia tambah terhadap pdrb "ons poor fame pog bos o03| o0s ore oza (penyerapan tenaga kerja o01gho100, |oas ketersediaan dan kontinuitas bahan baku aspek pemasaran akses dan volume pasar dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah dukungan sumber daya manusia duk berd prestisedaerah msn o02 o.0a oo8s o.oe kesiapandan kesediaan pelaku usaha o.0a o.0o8 d00.aman dam oas daan aon for for| oso (ran a20 berdasarkan matriks scoring diatas, maka industri unggulan yang ditetapkan dalam epik ini adalah industri pangan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka industri hulu agro dalam hal pemilihan jenis produk unggulan kabupaten pesisir barat, maka digunakan pedoman peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut penyerapan tenaga kerja sumbangan terhadap perekonomian sektor basis ekonomi daerah dapat diperbaharui sosial budaya ketersediaan pasar bahan baku modal sarana dan prasarana produksi )teknologi )manajemen usaha )harga kabupaten pesisir tetapkan produk unggulan daerah dengan menggunakan meter sebagai berikut penyerapan naga ake produk unggulan daerah diproduksi nyatakan tenaga kerja terampil daerah pra sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja pendapatan bagi masyarakat setempat. sumbangan ada perekonomian merupakan produk yang memiliki ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan depan dan belakang, memberi efek berganda #@erahudmerupaka puan mengelola usaha secara profesional manfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat. harga merupakan kem beri nilai tambah dan mendatangkan laba dari kriteria texte yang merupakan sisi penawaran adalah penyerapangtenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor ekonomi daerah, dapat diperbaharui,sosial daya, bahan baku,modal,sarana dan prasarana prod bs, dan manajemen usaha. sedangkan variabel yang permintaan yaitu ketersediaan pasar dan harga. setel ihvalternatif produk produk unggulan, kemudian masing masing produk dilakukan penilaian terhadap kriteria kriteria tersebutedengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: skor apabila produk tersebut mempunyai potensi sangat besar dan banyak keunggulan dari variabel yang bersangkutan skor apabila produk tersebut mempunyai potensi besar dan banyak keunggulan dari variabel yang bersangkutan. skor apabila produk tersebut mempunyai potensi sedang dan cukup keunggulan dari variabel yang bersangkutan. skor apabila produk tersebut mempunyai potensi kecil dan sedikit keunggulan dari variabel yang dipergunakan. skor apabila produk tersebut tidak mempunyai potensi dan tidak ada keunggulan dari variabel yang dipergunakan. penentuan produk unggulan daerah kabupaten pesisir barat dilakukan secara bertahap mulai dengan analisis ekonomi makro. analisis makro dipergunakan untuk sektor dan subsektor unggulan. penentuan sektor dan subsektor unggulan ditujukan agar diperoleh sektor dan subsektor tertentu guna menuju barang dan jasa yang menjadi produk unggulan daerah pud). produk unggulan daerah yang dinilai berdasarkan perhitungan penentuan sektor dan subsektor unggulan adalah yang nilainya memiliki minimal skor atas berbagai kriteria dan skor tiap kriteria minimal skor setelah itu baru dilakukan identifikasi lokasi lokasi kecamatan yang menjadi sentra sentra produksi produk unggulan daerah dimaksud. langkah langkah penentuan produk unggulan tersebut atas telah ditempuh kabupaten pesisir barat dalam penentuan produk unggulan daerah tahun hasil analisis penetapan produk unggulan daerah tahun tidak jauh berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan epik ini. secara lengkap hasil analisis produk unggulan daerah kabupaten pesisir barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel tabel produk unggulan daerah kabupaten pesisir barat kategori koma itas industri pangan kelapa dal lean industri tekstil, kulit, api alas kaki dan aneka limbah kelapa (sabut, rung) furnitur kayu industri hulu tah damar arang aktif tempurung kelapa bangun industri rah kabupaten pesisir barat seba lah ditetapkan depan, bahwa kelompok industri unggulanfuntuk dikembangkan kabupaten pesisir barat terdiri atas induk stri pangan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, dan industri hulu agro. untuk industri unggulan bidang pangan telah ditemukan industri perikanan dan industri minyak kelapa, untuk industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dipilih industri tapis, limbah kelapa, dan furniture kayu, sedangkan untuk industri hulu agro telah ditetapkan getah damar dan arang aktif tempurung kelapa. konsep bangun industri yang akan diterapkan kabupaten pesisir barat adalah sebagaimana terdapat pada gambar bawah ini. modal dasar penis akan& regulasi pembiayaan. mhs gambar bangun industri kabupaten isi barat sasaran dan program pembangunan kabupaten pesisir barat sasaran pembangunan stri nka aten pesisir barat adalah meningkatnya nilai tambah value added), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi dagakhirnya akan memberikan kontribusi terhadap nilagekspor paten pesisir barat. sasaran tersebut akan tercapai apabila didukung oleh program program yang tepat dan dah dilaksanakan, baik program pembangunan user' pan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, mau ulu agro kabupaten pesisir barat. pmb kabupaten pesisir barat diharapkan dapat memberi tambah bagi pendapatan masyarakat kabupaten arat, sehingga diharapkan secara bertahap mampu menuangkan angka pengangguran dari angka pengangguran tercatat orang diharapkan setidaknya persen usia kerja dapat tertampung pada lapangan kerja kabupaten pesisir barat. industri pangan pada industri pangan, kabupaten pesisir barat mengembangkan industri berbasis perikanan dan berbasis kelapa dalam. industri pangan dikembangkan melalui upaya pengembangan potensi industri kecil yang ada.pangan kabupaten pesisir barat tahun menjamin ketersediaan bahan baku memantapkan zonasi kawasan industri (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui industri, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir, didukung infrastruktur yang memadai. menyiapkan sdm yang ahli dan bekerjasama dengan lembaga penyedia jasa berkompeten bidang industri pangan dan perguruan tinggi untuk melakukan melalui pendidikan dan pelatihan industri pengujian mutu produk. dan pendampingan meningkatkan kemampuan penguasaan dan memantapkan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan inovasi teknologi industri dan pembiayaan industri meliputi akses pangan melalui jalinan kemitraan dengan lahan, sarana t@mistik, ketersediaan utilitas lembaga penelitian dan pengembangan dan tingkatkan daya saing yang terintegrasi dan perguruan tinggi: industri pangan al, meningkatkan efisiensi proses pengolahan nipa nilai tambah limbah industri dan penjaminan mutu produk melalui angkatan penerapan sistem produksi penerapan good hygiene practices reduce, reuse, recycle) berbasis good manufacturing practices gmp), dan teknologi ramah lingkungan. hazard analysis and critical control harap), sertifikasi standar nal dan halal mengkoordinasikan pengembangan logistik untuk meni kata produksi dan distribusi produk k'pangan: memfasilitasi aks pembiayaan yang kompetitif bagi industrilpangan skala kecil dan menengah promosi dan perluasan pasar produk industri pangan didalam dan luar negeri industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dibidang ini kabupaten pesisir barat mengembangkan industri tapis, industri kerajinan limbah kelapa, dan industri furnitur kayu. sama dengan industri pangan,tekstil, kulit, alas kaki dan aneka kabupaten pesisir barat tahun menjamin ketersediaan bahan baku menyediakan kawasan industri guna (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan produksi, serta memudahkan akses pasar kemitraan serta dan integrasi antara sisi hingga taraf internasional: hulu dan sisi hilir, didukung infrastruktur yang memadai. menyiapkan sdm yang ahli dan mengembangkan usaha diversifikasi berkompeten bidang industri tapis dan produk melalui berbagai inovasi guna furniture melalui pendidikan, pelatihan, menghadapi persaingan. dan pendampingan. meningkatkan kemampuan penguasaan peningkatan penelitian dan dan pengembangan teknologi industri pengembangan ain serta standarisasi melalui jalinan kemitraan dengan produk tapis dan tur guna perguruan tinggi dan lembaga penelitian meningkat pasar, melalui dan pengembangan, serta lembaga kerjasama den item aga lembaga standarisasi yang kompeten dan terkait terintegrasi, meningkatkan efisiensi proses militansi masyarakat pengolahan dan penjaminan mutu penggunaan produksi dalam produk melalui bantuan mesin peralatan mendukung pasar hasil pengolahan produk, produksi. memfasilitasi akses terhadap memantapkan kebijakan terkait pembiayaan yang kompetitif bagi stri infrastruktur dan pembiayaan industri pangan skala kecil dan meliputi akses lahan, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional: promosi dan perlu industri pangan didalam dan war negeri industri hulu agro pembangunan industri hulu agro kabupaten pesisir barat dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil produksi getah damar mata kucing dan melimpahnya limbah tempurung kelapa. sasaran pembangunan industri ini adalah memberikan nilai tambah dan penambahan lapangan kerja bagi masyarakat kabupaten pesisir barat. program untuk industri hulu agro adalah sebagaimana pada tabel tabel program pengembangan hulu agro kabupaten pesisir barat tahun menjamin ketersediaan bahan baku mendorong munculnya inovasi baru damar (kualitas, kuantitas, kontinuitas) bidang pengolahan getah damar dan arang melalui peningkatan populasi pohon aktif tempurung kelapa. damar, melalui koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin ketersediaan bahan baku damar. menyiapkan sdm yang ahli dan menyediakan kawasan industri guna berkompeten bidang industri meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan getah damar dan produksi, serta memudahkan akses pasar pengolahan arang tempurung melalui hingga taraf internasional: pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. meningkatkan kemampuan peningkatan penelitian,dan penguasaan dan pengembangan pengembang animasi produk teknologi industri melalui jalinan guna meningkat pasar. kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi proses kafikebijakan terkait pengolahan dan penjaminan mutu pembiayaan industri produk melalui bantuan meliputi akses lahan, sarana logistik, mesin peralatan pengolahan persediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional: memfasilitasi akses ada membantu upaya menembus pasar pembiayaan yang petitih internasional guna meningkatkan ekspor industri pangan ska dari kabupaten pesisir barat. menengah promosi dan perluasan produk industri pangan didalam dan luar negeri pertahanan pembangunan industri unggulan upaya pengembangan industri kabupaten pesisir barat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan daerah dan kesiapan masyarakat. pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap yang paling sederhana, kemudian berkembang arah industri maju. tahapan pembangunan industri kabupaten pesisir barat disusun dalam kurun waktu lima tahunan. rencana tahapan pembangunan industri kabupaten pesisir barat dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel jenis produk industri dalam tahapan pembangunan industri unggulan kabupaten pesisir barat industri industri pengolahan ikan dan hasil perikanan pangan ikan segar, ikan asin,ikan rumput laut kering, fillet, pengalenganikan, industri alkali asap: bakso ikan, nugget, pembuatan alginat: minyak ikan, gelatin. treated colonia sosis ikan, tepung ikan, keagenan: agar agar, galangan udang, atc): semi refined burger, sate, otak otak, dodol: aneka minuman chitosan. cartagena, dan pempek. segar, nata industri alkali treated refined cartagena udang segar: tepung fillet, pengarang colonia atc): semi udang: kerupuk udang. minyak ikan melati refined cartagena: dan rumput laut kering: peng refined cartagena pembuatan alginat: mitos keagenan: agar agar: dodol: aneka minuman segar, nata seaweed putri pengolahan kelapa dalam minyak goreng minuman kaleng berbahan kosmetik berbahan baku eksport produk santan dalam aku air kelapa. kelapa. berbahan baku kelapa nata coco tebal dus industri industri tekstil kain tapis tekstil, kulit, kain tapis tenun kain dasar tapis produk benang tenun kain eksport tapis alas kaki dan kerajinan asesoris tapis aneka dengan bahan baku kain tapis industri pengolah lapa tambang sabut kelapa kasur sabut kela gor net sabut kelapa eksport produk olahan cocomesh sabut kelapa kursi jok tke membelai dari baby coco kelapa cocoshet sabut kelapa (tali math but kelas fiber rambatan tanaman) pere baby coco fiber (media keset sabut kelapa sapu sabut kelapa kerajinan tempurung kelapa industri furnitur dan barang lain dari kayu aneka furniture pengembangan inovasi pengembangan pasar pengembangan ekspor aneka hiasan berbahan olahan produk kayu nasional olahan kayu olahan kayu baku kayu tabel lanjutan industri hulu industri hulu getah damar agro kopal (bahan baku bahan pewarna kain pabrik pewarna kain eksport produk olahan kertas dan mata cincin) (batik) damar bahan pelapis korek api bahan lem bahan pernis pengembangan kewilayahan industri pengembangan wilayah industri unggulan didasarkan pada potensi yang dimiliki masing masing wilayah. hasil analisis data sebaran potensi industri unggulan kabupaten pesisir barat, adalah sebagaimana terdapat pada tabel tabel sebaran produk unggulan daerah per kecamatan perikanan pesisir selatan ngarai bangunan gambar pesisir tengah pesisir utara lemon pulau pisang kelapa pesisir selatan ngarai bangunan ngarai) gambar pesisir tenga karya way krui tag isi ucat lemon sang tapis sisir selatan pesisir tengah selatan karya penggawa pulau pisang damar pesisir selatan ngarai bangunan pesisir tengah karya penggawa way krui krui selatan kayu pesisir selatan sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang perindustrian, maka kewilayahan industri dilakukan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri(pengembangan kewilayahan industri kabupaten pesisir barat tetap berpedoman pada pola tata ruang kawasan yang menempatkan kawasan industri kecamatan bangunan dan pesisir selatan. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri wpp) wilayah pusat pertumbuhan industri wpp) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi wilayah pengembangan industri wpi). secara nasional ipin), kabupaten pesisir barat tidak termasuk pada kawasan wpp nasional, sehingga belum memperoleh kesempatan pembinaan dan pengembangan industri berskala nasional. namun demikian, kabupaten pesisir barat dapat menyusun program rintisan, mengingat potensi yang memungkinkan. dalam spip lampung tahun khususnya yang membahas mengenai wpi, kabupaten pesisir barat ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri kecil dan menengah dengan bentangan lahan sepanjang jalan lintas barat provinsi lampung. pengembangan kawasan peruntukan industri kpi) daerah kabupaten pesisir barat memiliki kawasan yang sesuai dengan peruntukan industri berdasarkantahun terdiri atas: kawasan peruntukan industri menengah maupun industri besar dikembangkan kecamatan bangunan, dan atau kecamatan pesisir selatan, kawasan peruntukan industri menengah kembangkan diseluruh wilayah kabupaten pesisir barat sesuai dengan potensi yang dimiliki tabel meliputi industri pangan, industri kerajinan dari buah kelapa, industri hulu agro. kawasan peruntukan industri kecil bangka permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan industri kerajinan tangan) kabupaten pesisir industri tekstil dan industri furnitur. tabel program pengembangan tukan industri kpi) meninjau kembali ditinjau kembali pengembangan pengembangan kpi: fasilitasi pembantu fasilitasi pembangunan infrastruktur, infrastruktur, penyediaan energy, energy, saranaidan sarana dan prasarana dalam prasarana dala ung mendukung pengembangan kpi pengembangan kpi dukungan promosi produk industri dukungan promosi produk industry sumber: hasil analisis pembangunan kawasan industri pembangunan kawasan diprioritaskan pada daerah daerah yang berada dalam kpi. kabupaten pesisir barat memiliki rencana pengembangan kawasan yang telah beroperasi, terdiri atas: kawasanpengolahan ikan (dikembangkan dengan pola megapolitan). wilayah yang ditetapkan sebagai kawasanpengolahan ikan adalah wilayah wilayah sentra produksi ikan kabupaten pesisir barat. wilayah wilayah tersebut adalah sebagaimana terdapat pada tabel bawah ini. tabel kawasan peruntukan perikanan kabupaten pesisir barat kecamatan pekon luas (km2) lemon way batang pesisir utara jalur pesisir tengah way ledak pesisir selatan bisa gambar gedung cahya, kuningan ngarai sukaraja bangunan kota jawa pulau pisang labuhan total kawasan peruntukan perikanan sumber: rtrw kabupaten pesisir barat, kawasan usaha industri pangan dan kerajinan berbasis agro industri terpadu) dipusatkan kawasan usaha agroindustri terpadu kuat) berada pekon marang kecamatan pesisir, selatan dengan luas km2. sentra sentra industri pangan dan kerajinan berada seluruh kecamatan. kawasan usaha industri tapis ramadi berapa kecamatan penghasil tapis, dengan pusat sentra industri kecamatan karya penggawa pulau pisang). daerah penghasil tapis kabupaten sisir barat adalah sebagaimana terdapat pada tabel abel kawasan perunggu industri tapis kabupaten pesisir barat posisi pesisir tengah krui karya penggawa sentra industri pulau pisang sentra industri sumber: hasil analisis lo bn af, lay ampang uta mean pas tag ganda ia maa bean han kan kena sah "ayun ge. nama peta zona pesisir barat progr timbangan kawasan industri meninjau kembali tangan kawasan pembangunan kawasan industri, industri: pembangunan infrastruktur revitalisasi kawasan industri yang sudah untukmendukung kawasan industri (jalan beroperasi, dan pelabuhan): penyusunan rencana aksi pengembangan pembangunan infrastruktur energi kawasan industri: untukmendukung kawasan industri: fasilitasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan pembangunan infrastruktur untuk prasaranapengembangan sdm, mendukung kawasan industri, pembangunan sarana dan fasilitasi penyelesaian aspek aspek yang prasaranapengembangan riset, teknologi terkait pertanahan, dan inovasi( sistein) fasilitasi penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri: fasilitasi penyusunan rencana penyediaan sdm dan teknologi untuk mendukung kawasan industri pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah pengembangan industri wpi) dalam epik ini fokus pada industri kecil dan menengah, dan ini sesuai dengan wpi spip lampung tahun dengan demikian, dalam pengembangan sentra industri kecil dan menengah sudah termasuk dalam pengembangan kawasan peruntukan industri kpi) dan pembangunan kawasan industri ki)daya alam, (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, (d) pengembangantenaga kerja industri. pmb nam, tenaga kerja industri bertujuan untukmenyiapkan tenaga kerja kompeten yang siap kerja sesuai dengankebutuhan sah industri dan atau perusahaan kawasan industri,menang produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapantenagawkerja sektor industri serta memberikan perlindungan dan janteraanbagi tenaga kerja industri. abel, program panahan sumber daya industri periode periode pengen engan sdm fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi bidang lalui pendidikan kompetensi bagi calon tenaga kerja dan pelatihan industri berbasis dan tenaga kerja sektor industri. kompetensi pembangunan sdm industri melalui jalur pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi pembangunan sdm industri melalui jalur pemasangan industri (on the job training) bekerjasama dengan perusahaan industri untuk menempatkan tenaga terlatih pada sektor industri. pemanfaatan, penyediaan dan penyalurkelola yang baik dengan tujuan untukmenjamin penyediaan dan penyaluransecara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produkyang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. tabel4. program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sda penyusunan rencana pemanfaatan pengembangan industri berbasis sumber daya alam: sumber daya alam secara terpadu, manajemen pengolahan sumber diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam: daya alam secara efisien dan implementasi pemanfaatan sumber ramahlingkungan perusahaan daya yang efisien paling sedikit industri dan perusahaan kawasan melaluipenghematan, penggunaan industri, teknologi yang efisien dan optimasi pengembangan potensi sumber kinerjaproses produksi: daya alam secara optimal dan implementasi pemanfaatan sumber mempunyai efek berganda: daya yang ramah lingkungan pengembangan pemanfaatan danberkelanjutan dengan prinsip sumber daya alam melalui pengurangan limbah (reduce), penelitian danpengembangan:, penggunaankembali (reuse), pengembangan jaringan pengolahan kembali (recycle): infrastruktur penyaluran sumber danpemulihan (recovery): dan audit daya untuk meningkatkan daya tata kelola pemanfaatan sumber saing haan industri dan daya alam. asan industri, penyusunan rencana penyediaan dan pemetaan tetapan wilayah penyaluran sumber daya alamberupa eye sumber daya paling sedikit neraca ketersediaan nat barusan, sumber daya alam: serasi sumber daya alam penyusunan rekomendasi terbarukan: rangka penetapan jaminan penanganan budi daya dan pasca penyediaandan penyaluran panen sumber daya alam daya alam: terbarukan. pemetaan jumlah, jenifdan spesifikasi sumberdaya lokasicadangan label 'clay alam, pengembangan nsp angkatan teknologi industri pengembangan, (penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk tagar dapat bersaing, khususnya industri unggulan. tabel program pengembangan teknologi peningkatan sinergi program pemberian insentif bagi industri yang kerjasama penelitian dan melaksanakan kegiatan r&d pengembangan antarabalai balai dalampengembangan industri industri dengan lembaga riset pemberian insentif dalam bentuk pemerintah, lembaga riset royalti kepada unit r&d dan peneliti swasta,perguruan tinggi, dunia penghasil temuannya dimanfaatkan usaha dan lembaga riset untuk secara komersial industri: menghasilkan produkpenelitian dan meningkatkan kontribusi hasil pengembanganyang aplikatif dan kekayaan intelektual berupa desain, terintegrasi, paten danmark dalam produk implementasi pengembangan industri untuk meningkatkan nilai teknologi baru melalui pilot plant tambah, atau yangsejenis, pemberian penghargaan bagi rintisan, pemberian jaminan risiko terhadap pengembangan, dan pemanfaatan teknologi yang penerapanteknologi industri dikembangkanberdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri: melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untukindustri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan berdampak negatif pad lingkungan: mendorong tumbuhnya pus pusat inovasi (center excellent pengembangan dan atan kreatifitas dan inovasi pengembangan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkantabel program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi penyediaan ruang dan wilayah untuk fasilitasi perlindungan hak kekayaan masyarakat dalam berkreativitas intelektual, antara lain:konsultasi, danberinovasi, antara lain bimbingan, advokasi hak kekayaan berupa:pembangunan techno park, intelektual: difasilitasi pendaftaran pembangunan pusat animasi, merek, paten, hak cipta dan desain danpembangunan pusat inovasi. industri. pengembangan sentra industri kreatif, fasilitasi promosi dan pemasaran produk antara lainsbantuan mesin peralatan dan industri kreatif, yaitu: promosi dan bahan baku penolong, pembangunan upt, pameran dalam negeri: promosi dan bantuan desain dan tenaga ahli pameran luar negeri: dan penyediaan difasilitasi pembiayaan fasilitas trading house luar negeri. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi, danbantuan tenaga ahli. penyediaan sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerahunggulan atau paling tidak, adanya campur tangan pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menghubungkan antara penyedia dana (lembaga bank atau non bank) dan pelaku usaha. tabel program penyediaan sumber pembiayaan fasilitasi pemodelan bagi ikm dengan menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank). pembangunan sarana dan prasarana industri pembangunan sarana sara industri dilakukan melalui pengembangan pengelolalaanglin ahan industri berupa kawasan peruntukan industri dan ata industri, infrastruktur industri, sistem informasi indus sertaginfrastruktur penunjang standarisasi industri. pengelolaan lingkup pengelola lin diperlukan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup. aktivitas industri melalui limbah yang dihasilkan men satu penyebab terjadi kerusakan lingkungan hidup. pengendalian cemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dimana pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah daerahlebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasieco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan bahan berbahaya. tabel program pengelolaan lingkungan melakukan kajian tentang ekses sosialisasi dan pengawasan aktivitas industri terhadap pelaksanaan perda tentang kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan dan industri menyusun perda tentang hijau pengelolaan lingkungan dan industri hijaufasilitasi terkait dalam penyelesaian aspek aspekyang terkait pertanahan, penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan asan peruntukan industri yang didukung dengan baik dalam kawasan maupun luar kawasan peruntukan ri. infrastruktur industri infrastruktur yang diberi industri, baik yang berada dalam dan atau luar kawa tukan industri, meliputi fasilitas. program penyediaan infrastruktur mind meliputi: penyusunan sediaan energy dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan tran untuk mendukung pengembangan industri, fasilitasi emban pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri, fasilitas pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi transmisi dan distribusi, fasilitasi pengembangan sumber energy yang terbarukan serta diversifikasi dan konservasi energy, dan fasilitasi pengembangan industri pendukung pembangkit energi. sistem informasi industri pembangunan sistem informasi industri bertujuan untukstem informasi industridaerah. program pembangunan sistem informasi industri mengikuti program pengembangan sinar dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada semua stakeholder, peningkatan database industri (intensifikasi monitoring potensi dan kompilasi updating data) serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang ada. standarisasi industri pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui: fasilitasi penerapan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui: penerapan dan pengawasan standarisasi industri, serta pemberian fasilitas bagi ikm, baik fiscal maupun non fiscal, danepik kabupaten pesisir barat tahun disusun berdasarkan perspektif bahwa kabupaten pesisir pakan wpi kawasan peruntukan industri kecil dan nen hingga semua program pengembangan yang telah dipaparkan tas ditujukan kepada pemberdayaan ikm. bab penutup undang undang nomor tahun huruf menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. rencana pembangunan industri kabupaten epik) ini disusun untuk memenuhi amanat undang undang tersebut. rencana pembangunan industri kabupaten tahun diharapkan pada gilirannya dapat menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapatjangka panjang yaitu indonesia menjadi negara industri tangguh. rencana pembangunan industri kabupaten tahun yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan industri selama (dua puluh) tahun peluang sosial dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat ahan ekonomi berarti kemudahan masyarakat dalam mengakses ber produksi dan pasar, sementara peluang sosial berarti masyarakat melakukan mobilitas sosial ekonomi secara vertikal. pesisir barat, agus istiqlalubahnyertaan modal pemerintah kabupaten sambas pada perusahaan daerah air minum dam) tirta muara ulasanusahaan daerah air minum tirta muara ulasan yang selanjutnya disingkat dam tirta muara ulasan adalah perusahaan daerah air minum tirta muara ulasan kabupaten sambassambas kepada dam tirta muara ulasan kabupaten sambaaba bersih adalah bagian keuntungan dam kabupaten sambas yang telah disahkan oleh pemilik setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada pemilik. pejabat berwenang adalah pejabat yang menangani hal hal yang berkaitan dengan penyertaan modal keuangan. bab maksud dan tujuan maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah. tujuan penyertaan modal daerah, yaitu meningkatkan kinerja dam tirta muara ulasanningkatkan kegiatan administrasi umum dan teknis pada dam tirta muara ulasan, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, dan dalam upaya menambah pendapatan aslitirta muara ulasandanmodal dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada dam tirta muara ulasan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. sumber dana penyertaan modal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sambas. bab penyertaan modal jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah pada dam tirta muara ulasan per desember tahun adalah. penyertaan modal pemerintah daerah pada dam tirta muara ulasan. penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam tirta muara ulasan dalam bentuk uang ditetapkan sebesar rp. sepuluh milyar rupiah). penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam tirta muara ulasan dalam bentuk uang pada dimulai pada apbd tahun anggaran dan atau tahun berikutnya dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. setelah tercapainya nilai sebagaimana dimaksud pada maka penambahan penyertaan modal kepada dam tirta muara ulasan akan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah. jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada dam sebagaimana tersebut pada ditambah dan ditambahpenyertaan modal daerah pada dam tirta muara ulasan dilaksanakan dengan keputusan bupatimuara ulasanbupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dibantu oleh dewan pengawas dam tirta muara ulasan sesuai peraturan perundang undangantirta muara ulasan. bab viii pembagian keuntungan pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari dam tirta muara ulasan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan bagian keuntungan dari penyertaan modal pemerintah daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku damzukpenjelasanendapatan asli daerah, yait. dana perimbangan lain lain pendapatan yang sahusahaan daerah air minum kabupaten sambas adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum tirta muara ulasan kabupaten sambas yanggusahakan cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak. dammenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemberian layanan dasar dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdaerah pada damdalam operasionalnya, dam dituntut untuk dapat menciptakan keuntungan, yang mana hal tersebut dapat tercapai jika adanya investasi investasi sesuai kebutuhan dam, sehingga keuntungan yang ada menjadi faktor pendukung dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan bagi masyarakat kabupaten sambas. dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat kabupaten sambas dan sebagai upaya agar dam dapat lebih memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah pad) maka, pemerintah kabupaten sambas perlu melaksanakan penyertaan modal dan atau menambah penyertaan modal pada dam tirta muara ulasan dimaksud. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas.dam tirta muara ulasan, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, dam tirta muara ulasanjumlah modal pemerintah daerah yang telah disertakan pada dam tirta muara ulasan kabupaten sambas sampai dengan desember, dengan perincian modal dasar dam sebesar tiga belas mili merupakan struktur modal dam setelah serah terima asset antara dam kabupaten sambas dengan dam kota singkawang dan dam kabupaten bengkayang yang tersaji dalam laporan perubahan ekuitas dam periode januari sampai dengan desember dan yang menjadi dasar dalam penetapan modal dasar dam sebagaimana yang diaturempat belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh lima sen), merupakan akumulasi nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk aset dan dana segar dengan rincian sebesar tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) merupakan nilai akumulasi dari (sembilan) jenis aset dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih yang dianggarkan pada apbd kabupaten sambas dari tahun anggaran sampai dengan melalui dinas pekerjaan umum, cipta karya, tata ruang dan perumahan kabupaten sambas yang sebagian atau seluruhnya sudah dimanfaatkan oleh dam, dengan rincian sebagai berikut nama tahun lokasi jumlah harga keterangan barang kegiatan perolehan perolehan rp) l383 perbaikan rehab kecamatan unit sudah ipa dam sambas sambas dimanfaatkan penambahan kecamatan unit sudah jaringan dam sambas dimanfaatkan kecamatan sambas sharing dam kecamatan unit sudah tebas updating tebas dimanfaatkan ipa) kec. tebas peningkatan kecamatan unit sebagian jaringan sambas dimanfaatkan perpipaan air bersih ikk sambas iii) peningkatan kecamatan unit sebagian jaringan sambas dimanfaatkan perpipaan air bersih ikk sambas iv)sambas dimanfaatkan bersih ikk sambas paket iii pembangunan kecamatan unit sebagian jaringan air perangkat dimanfaatkan minum kab. sambas total nilai sebesar rp. empat milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) merupakan dana segar yang diperuntukkan pada optimalisasi pemanfaatan terhadap (lima) jenis aset jaringan air bersih yang sudah dibangun oleh dinas pekerjaan umum, cipta karya, tata ruang dan perumahan kabupaten sambas, yaitu aset dari kegiatan: pembangunan rehab jaringan perpipaan dam kecamatanii) yang dibangun pada tahun kecamatan sambas peningkatan jaringan perpipaan air bersih ikk sambas iv) yang dibangun pada tahun kecamatan sambas penambahan jaringan perpipaan jalan sukaraja yang dibangun pada tahun kecamatan sambas. sebesar rp. enam milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan dana segar yang dibutuhkan oleh dam untuk pembiayaan rencana tindakan perbaikan (action plan) berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam dokumen corporate plan damrp. satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah) untuk program optimalisasi existing dan pengembangan perusahaan pada kegiatan peningkatan kapasitas idle terbangun capacity dtkahun adalah sebesar rp. dua milyar rupiah) untuk program optimalisasi cakupan pelayanan pada kegiatan pengembangan dan perluasan jaringan pipa distribusi dan tersier, merupakan akumulasi nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk asset dari dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten sambas dan dinas pekerjaan umum bina marga pengairan energi dan sumber daya mineral kabupaten sambas yang diserahkan kepada sekretariat daerah kabupaten sambas, dengan rincian sebagai berikutrumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten sambas yang dihitung dan dinilai dalam bentuk uang sebesar rp. lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), merupakan akumulasi nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk asset dengan rincian sebagai berikut tahun harga kegiatan pembangunan jaringan distribusi air minum (dak ipd) pembangunan jaringan kecamatan unit sudah distribusi spam ikk perangkat perangkat dimanfaatkan pembangunan jaringan kecamatan unit sudah distribusi spam ikk tebas tebas dimanfaatkan pembangunan jaringan kecamatan unit sudah distribusi spam ikk sambas sambas dimanfaatkan pembangunan jaringan kec. teluk unit sudah distribusi spam ikk teluk keramat dimanfaatkan keramat kecamatan unit sudah perluasan dan peningkatan perangkat dimanfaatkan sambungan rumah sr) spam ikk perangkat perluasan dan peningkatan kecamatan unit sudah sambungan rumah sr) spam tebas dimanfaatkan ikk tebas perluasan dan peningkatan kecamatan unit sebagian sambungan rumah sr) spam sambas dimanfaatkan ikk sambas perluasan dan peningkatan kecamatan unit belum sambungan rumah sr) spam teluk dimanfaatkan ikk teluk keramat keramat kegiatan pembangunan jaringan distribusi air minum (dak ipd) paket (dak reguler) pembangunan jaringan kecamatan unit sudah distribusi spam ikk separuh separuh dimanfaatkan pembangunan jaringan kecamatan unit sebagian distribusi spam ikk sebawi sebawi dimanfaatkan total nilaikerjaan umum bina marga pengairan energi dan sumber daya mineral kabupaten sambas yang dihitung dan dinilai dalam bentuk uang sebesar rp. empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah), adalah sebagai berikut nama barang tahun lokasi jumlah perolehan keterangan kegiatan perolehan rp) l35 kegiatan peningkatan dan pengembangan prasarana air baku distribusi spam ikk sambas dimanfaatkan sambas j total nilai ' ' dam tirta muara ulasan kabupaten sambas berhak mendapat dukungan berupa penambahan modal usaha dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam tirta muara ulasan kabupaten sambas dalam bentuk uang sebesar rp. sepuluh milyar rupiah) dipergunakan untuk kabupaten sambas, meningkatkan kinerja dam tirta muara ulasan kabupaten sambaslaksanakan kegiatan administrasi umum pada dam tirta muara ulasan kabupaten sambas serta mendorong laju ekonomi daerah dan dalam upaya menambah pendapatan asli daerah. kesiapan nilai penyertaan modal bagi dam tirta muara ulasan kabupaten sambas dan disahkan dalam peraturan daerah sangat diperlukan terkait banyaknya program program pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan air bersih air minum bagi seluruh masyarakat.yang pengangkatannya dimulai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sambas tahun anggaran dan selanjutnya diprioritaskan untuk hal hal sebagai berikut meningkatkan cakupan pelayanan akses pemenuhan kebutuhan air bersih selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah untuk pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, mendukung program hibah air minum anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran dan selanjutnya, dan dukungan pemerintah daerah untuk peningkatan dan percepatan pelayanan dam kepada seluruh masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. yang dimaksud dengan tahun berikutnya adalah tahun tahun berikutnya setelah tahun anggaran dan pada tahun anggaran berikutnya sampai jumlah penyertaan modal dalam bentuk uang yang ditetapkan terpenuhi. cukup jelas. jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah pada dam tirta muara ulasan kabupaten sambas ditambah dengan nilai aset sampai terpenuhinya nilai uang yang ditetapkan pada peraturan daerah ininota pati nomor serikota bekasi, menimbang bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesiauntuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupbekasncana.beka.. tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditan.region adalah wilayah geografis yang memiliki.zas, maksud, tujuan dan sasar: keterpaduan: manfaat, kehati hatian, keadilan, ekoregion: keanekaragaman hi, pencemar membayar, partisipatif: il. kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. bagian kedua maksud, tujuan dan sasaranbekasi. tujuan apple adalah melindungi wilayah kota bekas.berkelanjutan : mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. sasaran apple adalah terwujudnya rencana pemanfaatan dan atau pencanangan sumber daya alam, terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup: cc. terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam: terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. bab iii ruang lingkup ditarget perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi ruang lingkup apple meliputi target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi adalah (delapan) isu strategis kota bekasi meliputi banjir, pencemaran akibat sampah dan limbah, kemacetan lalu lintas kendaraan, kawasan kumuh, penurunan air tanah, alih fungsi lahan dan penurunan kualitas air. target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi sebagaimana yang dimaksud dalam diwujudkan dalam pencapaian target tahun yang meliputi: mempertahankan dan mengembalikan fungsi lahan resapan air, menurunkan tingkat pencemaran air permukaan bawah baku mutu kualitas air, cc. mempertahankan kualitas udara dibawah baku mutu: mewujudkan rth publik dan privat minimal seluas (tiga puluh persen) dari luas kota: mengendalikan pembangunan pada area yang memiliki kontribusi pada jasa lingkungan hidup: dan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat terhadap terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. bab rencana umum dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota rencana umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi,umum sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui strategi menerapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan dan pencanangan sumberdaya alam: melindungi dan memulihkan kawasan kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan (regulating) dan penyimpan air, membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi. rencana umum sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui strategi mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau sebagai wilayah pengatur iklim mikro dengan luasan yang cukup dan proporsional: memulihkan daerah aliran sungai, termasuk yang lintas provinsi, kabupaten dan kota, menerapkan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan: menerapkan dan pengembangan kota bekasi sebagai kota ramah lingkungan: memulihkan lahan kritis kota bekasi: mempertahankan wilayah yang memiliki jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat perkotaan. rencana umum sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui strategi mengembangkan sistem pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup yang terintegrasi antara kota bekasi, provinsi jabar dan nasional: mengembangkan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup, mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup, menerapkan instrument ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi: mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan, meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. rencana umum sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui strategi meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air: mengendalikan tata ruang kota bekasi secara komprehensif, mengembangkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan kota bekasi: mengembangkan kota bekasi sebagai resilient dan green city, meningkatkan pengetahuan tentang bencana lingkungan: mengurangi eksploitasi air tanah peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan. bab rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple kota bekasibekasimanfaatan dan atau pencanangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup: perlindungan dan konservasi sumber daya alam: peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, peningkatan pengendalian polusi: peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup: pengelolaan ruang terbuka hijau, pengembangan kinerja pengelolaan air bersih, pengembangan kinerja pengelolaan persamaan. rencana pemanfaatan dan atau pencanangan sumber daya alamdalam huruf meliputi: pemulihan daya tampung lingkungan, pembatasan alih fungsi lahan pada area yang memiliki jasa lingkungan tinggi, penetapan melintasi fungsi lindung, perlindungan kondisi dan fungsi daerah daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi: perbaikan sistem pengelolaan sampah: peningkatan kapasitas masyarakat tentang sistem sanitasi sehat dan ramah lingkungan. indikasi program rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup tertuang dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan sistem pengendalian dan pemantauan limbah, pengembangan rencana tata kelola sesuai kewenangan transportasi yang handal, pengaturan peruntukan. penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya, penetapan dan pemantauan baku mutu lingkungan, pengembangan rencana tata kelola sesuai kewenangan, pemulihan lingkungan yang tercemar. indikasi program rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarianadaptasi dan mitigasi perubahan iklim lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan rth sebagai area resapan dan mitigasi bencana, menerapkan green transportation, cc. mendorong penggunaan transportasi publik, peningkatan kapasitas masyarakat tentang rumah dan lingkungan sehat, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat tentang peran pengendalian. pemantauan, pendayagunaan dan mitigasi terhadap bencana, serta keberlanjutan lingkungan. indikasi program rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab aspirasiaspirasi masyarakat dapat berupa: pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan: dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. aspirasiwali kota melalui perangkat daerah yang.lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebaran informasi. bab vii pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan pengelolaan pengaduan dari masyarakat dengan benar dan cepat. pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bab viii pengawasan wali kota berwenangrangka pengawasan sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. dalam rangka pengawasan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab sanksi administrasi setiap orang dan atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perizinan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, cc. pembekuan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: pencabutan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. wali kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kotapenegakan hukum dalam rangka efektifitasmerintah daerah, kepolisian dan kejakeka mangga bupati semarang provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentang perpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang,budaya kabupaten semarangpustakaan. perpustakaan kabupaten sebagai perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi penyediaan sarana temu balik informasi, penyediaan koleksi rujukan mengenai koleksi daerah, dan menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan daerah. perpustakaan kabupatebahan perpustakaan terkait koleksi daerah, dan cc. pelaksanaan koordinasi pelestarian koleksi daerahdapat mengalokasikan anggaran untuk pengembanganmasyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan dan melaporkan keberadaanaragraf perpustakaan pribadiyang membidangi perpustakaan,yang membidangi perpustakaanmengenai organisasi profesi pustakawan sebagaipbd: cc. sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri, hasil usaha perpustakaan, tanggung jawab sosialsampai denganbahan perpustakaani naskah kuno bagian kesatu hak dan kewajiban masyarakat masyarakat berhak menyimpan dan memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. masyarakat wajib merawat, melestarikan dan mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya kepada yang membidangi perpustakaan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapatkan penghargaan. masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada yang membidangi perpustakaansampai dengan diatur dalam peraturan bupati. bab xivyang membidangi perpustaku ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dani ketentuan penyidikan pejabatbaiklingkupi peraturan daerah inlingkupi peraturan daerah ini,dan atau lembagarasi peraturan daerah kabupaten semarangsatuan pendidikan yang merupakan bagian integral dari sekolah madrasah yang bersangkutan yang merupakanesa kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakannjelasan atas peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentangdaerah penyelenggarasemarang, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat kabupaten semarang. sehubungan dengan hal tersebut atas, maka pemerintah kabupaten semarang perlu menetapkan peraturan daerah tentang perpustakaancukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis adalah wilayah kecamatan yang secara geografis sulit dijangkau, jumlah koleksi, pengolahan koleksi, perawatan dan pelestarian koleksicukup jelas urut dan runtut, meliputi pengaturan penempatan koleksi oleh petugas, jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pustaka, dan perbaikan koleksi yang rusak, stock name (kegiatan pemeriksaan koleksi perpustakaan yang ada rak secara keseluruhan dengan data yang dimiliki perpustakaan), dan tersedianya telepon untuk layanan. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pustaka, il. kenyamanan lingkungan untuk halaman ada taman yang cukup rindang, ada pot pot tanaman hias untuk ruangan, setiap ruangan tersedia ac, disediakan ruang baca ber ac, kebersihan terjaga, diberi pengharum ruangan, tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih, tersedia mushola: danestarian bahan perpustakaan adalah termasuk kegiatan pemeliharaan secara berkala dan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami kerususaha perpustakaan dikecualikan untuk perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa kelurahan dan hanya untuk perpustakaan masyarakat dan perpustakaan pribadgu hati adalah pemberian (tanda mata, hadiah, dan sebagainya) sebagai hiburan (tanda penghargaan, kenang kenangan, dan sebagainya)menyelenggarakan perpustakaan secara nasional, maka yang membidangi perpustakaanstandar nasional yangdan standar pengelolaan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangdaerah adalah bahan perpustakaan yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang dimiliki oleh perpustakaan yang ada daerah. pustaka kelabu adalah pustaka yang meliputi semua karya ilmiah dan non ilmiah yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi atau lembaga induk lainnya dari perpustakaan yang bersangkutan. yang termasuk pustaka kelabu antara lain skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, publikasi internal, termasuk majalah dan buletin. bab asas, maksuddua maksud. bagian ketiga tuju. masyarakaterakkan budaya,, menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan, memfasilitasi dan membina organisasi profesi pustakawketentuan lebih lanjut mengenai standar perpustakaan diatur dalam peraturan bupati bab koleksi perpustakaan bagian kesatu umumketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengembangan koleksi perpustakaan diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua jenis dan jumlahketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah koleksi perpustakaan diatur dalamkecuali perpustakaan kabupaten harus melaporkan keberadaannya kepada kepala yang membidangi perpustakaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perpustakaaragraf jenis perpustakaankhusus. paragraf kepemilikan perpustakaan penyelenggaraan perpustakaan daerah berdasarkan kepemilikan, terdiri atasmasyarakat pembelajar sepanjanguntuk melayani peserta didik dan tenaga kependidikan perpustakaan sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perpustakaan pendidikan anak usia dini paud), atau mengacu kepada aturan yang berlakuparagraf perpustakaan kabupaten penyelenggaraan perpustakaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab yang membidangi perpustakaan. perpustakaan kabupatenperpustakaan daerah, meliputi penyelenggaraan perpustakaan, sumber daya manusia bidang perpustakaan, cc. sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan, kelembagaan perpustakaan, organisasi profesi perpustakaan, kelompok masyarakatkajian perpustakaan, dan monitoring dan evaluasi perpustakaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
sapa piauntuk melaksanakan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu (lima) tahun, bahwa kabupaten sambas menyimpan potensi ancaman bahaya yang berdampak timbulnya korban jiwa, kerugian materil dan kerusakan lingkungan sehingga perlu menyusun kajian risiko bencana daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan terkait upaya penanggulangan bencana, bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentangs1ncana penanggulangan bencanakebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. bab kedudukan dan fungsi rpb daerah tahun rpb daerah tahun merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah untuk jangka waktu (lima) tahun mulai tahun hingga tahun perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali setiap (dua) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana atau apabila dibutuhkan. rpb daerah tahun sebagaimana dimaksud pada mempunyai kedudukan dan berfungsi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dapat diintegrasikan dengan rpm dan aksi aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari renstra pd, rkd dan senja pd: bagian dari perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah,, danbab iii sistematika rpb daerah tahun sistematika rpb daerah tahun memuat babi. pendahuluan bab ii, risiko bencana daerah bab iii. kebijakan strategis bab iv. rencana aksi daerah bab 'pengarusutamaan bab vi. monitoring, evaluasi dan pembaruan bab vii. penutup lampiran uraian sistematika rpbonitoring dan evaluasi bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rpb daerah tahun monitoring sebagaimana dimaksud pada meliputi kebijakan perencanaan rpb daerah tahun dan pelaksanaan rpb daerah tahun evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi kebijakan perencanaan rpb daerah tahun pelaksanaan rpb daerah tahun dan hasil rpb daerah tahunmbidangi urusan penanggulangan bencana, dengan tembusan kepada dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan rpb daerah tahuji msrenid engan aslinya hukum martil asi s.h sina tingkat (iv b) nip. noref peraturan daerah kabupaten sambas provinsi kalimantan barat aa. penjelasan tentang peraturan daerah kabupaten sambas nomor tahun tentang rencana penanggulangan bencana daerah tahunsebagai wujud implementasi undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, khususnya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya harus menyusun rpb yang penyusunannya dikoordinasikan oleh bpbd. dengan disusunnya rpb daerah ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan, harus mengacu kepada dokumen rpb ini. dalam tahap implementasi, diharapkan program kegiatan yang telah direncanakan dapat dimasukkan dalam rencana strategis renstra) dari masing masing perangkat daerah. rpb merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengurangi risiko akibat dapat dampak bencana. penyusunan dokumen rpb ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan yang diawali dengan pengumpulan data hingga finalisasi dokumen rpb tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tim daerah. mereka berkomitmen untuk mengawal dokumen rpb ini sampai proses legislasi menjadi peraturan daerah kabupaten sambas. legislasi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa rpb daerah memiliki kekuatan hukum dan legalitas agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upaya upaya penanggulangan bencana. rpb kabupaten sambas tahun disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana kabupaten sambas dengan mempertimbangkan perencanaan perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat pusat, provinsi dan daerah. seluruh perencanaan dalam rpb dibagi menjadi (dua) komponenpada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. wwejj u " lampirbab sasaran bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. rencana pembangunan jangka menengah nasional menyatakan bahwa kabupaten sambas sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana kabupaten sambas merupakan sebuah mandat pemerintah pusat samping kebutuhan daerah untuk melindungi segenap masyarakatnya dari bencana. kegiatan kegiatan untuk mengurangi indeks risiko bencana kabupaten sambas membutuhkan pengelolaan yang baik untuk mendapat hasil yang optimal. oleh karenanya, perlu disusun sebuah perencanaan yang melingkupi seluruh aspek kebencanaan pada kabupaten sambas. undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan perangkat perencanaan yang dibutuhkan dalam bentuk rencana penanggulangan bencana rpb). .konsepsinydokumen rpb kabupaten sambas disusun untuk periode perencanaan lima tahun dokumen rpb ini disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana (krb) dengan mempertimbangkan perencanaan perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan tingkat pusat, provinsi, dan daerahsebelum, saat dan setelah bencana terjadi. kajian risiko bencana menjadi salah satu unsur dimensi teknokrat bagi rpb kabupaten sambas. kajian risiko bencana memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiap tiap bencana yang berpotensi kabupaten sambas. proyeksi yang diberikan oleh krb dalam bentuk spasial dan matrik analisa. kajian risiko bencana juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam indikator. elemen elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan aksi penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik. komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan rpb kabupaten sambas adalah perencanaan perencanaan pembangunan. perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi top down. dimensi top down disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. analisa keterkaitan ini juga merupakan salah satu implementasi bentuk evaluasi ex ante seperti yang dipersyaratkan dalam, dalam menyusun rencana pembangunan. analisa awalrencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) (selanjutnya disebut dengan rpm iii) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi kalimantan barat serta rpm kabupaten sambas analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana kabupaten sambas. analisa lanjutanpeta peta risiko bencana dan rencana spasial kawasan dalam rencana tata ruang dan wilayah rtrw) kabupaten sambas seluruh hasil analisa pada dimensi teknokrat dan dimensi top down bermuara pada kesepakatan publik pada hasil analisa tersebut. kesepakatan kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan aksi aksi yang telah disepakati dalam bentuk tahun pelaksanaan aksi dan status pengarusutamaan tiaptiap aksi dan indikator evaluasi terpilih. kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan bottom up dari rpb. landasan hukumggulangan bencana huruf yang menyatakan bahw. menekankan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana umur rara aa. huruf bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana. bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan mengatur masa waktu rencana penanggulangan bencana adalah selama (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencananasional penanggulangan bencana nomor4 tahun tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. dalam menyusun rencana pembangunan. peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi kalimantan barat.penyelenggaraan penanggulangan bencana. lingkup rencana penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancamanserta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. lingkup pembahasan rpb adalah kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun setelah terjadi bencana. untuk mempermudah, lingkup pembahasan dibagi menjadi berbagai kelompok, dengan kriteria sebagai berikut: seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompokseluruh aksi pada kelompok prb menjadi rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana rad prb). seluruh aksi pada kelompok pkb dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana. lingkup penggunaan rpb untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah: dan untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor. kedudukan rencana penanggulangan bencana sebagai bagian perencanaan pembangunan. rencana penanggulangan bencana adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. oleh karenanya rpb sedapat mungkin diintegrasikan dengan rpm. dengan demikian, aksi aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari rencana strategis organisasi perangkat daerah opd) serta rencana kerja pemerintah tahunan daerah rkd) sesuai dengan rpb. rencana penanggulangan bencana sebagai. kebijakan strategis nasional penanggulangan bencana jakstranas pb) mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan rpb. keberhasilan implementasi rpb memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. rencana penanggulangan bencana menjadirencana penanggulangan bencana berlaku untuk multibahasa dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada warisan yang telah diberikan dalam rpb. nama posisi rpb dengan perencanaan lain dalam fungsi sebagai perangkat advokasi pemerintahan, rpb wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah lainnya. dalam proses penyelarasan, rpb harus mengacu kepada rpm iii dan rpm provinsi serta rpm kabupaten kota sebagai induk perencanaan pembangunan daerah. pada sisi lain rpb juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. posisi rpb dapat dilihat pada gambar aan pmid kab kot agama bentar erosi merasa irieoretad gambar posisi rpb dalam perencanaan pembangunan komponen komponen perencanaan rpb diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokrat maupun politis. referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan rpb adalah rpm iii, rpm provinsi dan rpm kabupaten kota. sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah dokumen kajian risiko bencana daerah krb) tahun seluruh aspek yang dibahas dalam rpb berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. hasil perencanaan dalam rpb terbagi dalam dua bentuk yaitu matrik dan spasial. perencanaan dalam bentuk matrik memberikan gambaran utuh seluruh program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana baik bersifat generik yang berlaku untuk seluruh bencana maupun yang bersifat spesifik berlaku untuk satu bencana daerah. sedangkan perencanaan dalam bentuk spasial memberikan gambaran lokasi pelaksanaan aksi aksi spesifik. penetapan lokasi lokasi pelaksanaan aksi spesifik mempertimbangkan berbagai perencanaan wilayah dan peruntukan kawasan yang telah ada seperti biodiversity, cultural heritage, dan rencana tata ruang wilayah rtrw). penyusun tim penyusun rpb terdiri dari (empat) kelompok, yaitu tim substansi, tim penulis, tim asistensi daerah, dan tim asistensi bnpb. tim substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam rpb tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana kabupaten sambas dan masing masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana. tim penulis, bertugas untuk menuliskan dokumen rpb pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan bnpb, maka tim penulis ditunjuk oleh bnpb. tim asistensi daerah, bertugas untuk menjamin kualitas hasil dari rpb tim asistensi daerah terdiri dari para pejabat tinggi daerah yang terkait langsung dengan perencanaan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. tim asistensi bnpb, bertugas untuk menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. tim asistensi berada bnpb merupakan gabungan pakar dan praktisi nasional yang ditunjuk oleh bnpb. mekanisme penyusunan rencana penanggulangan bencana disusun dalam tahapan persiapan, rapat koordinasi awal, workshop sosialisasi dan internalisasi kegiatan, penyusunan draft rencana penanggulangan bencana, asistensi rencana penanggulangan bencana, diskusi publik, penyusunan draft rencana penanggulangan bencana, review bnpb, dan finalisasi dan penyusunan hasil akhir rencana penanggulangan bencana. pada setiap tahapan kegiatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang harus dicapai sesuai rencana kerja. tahapan kegiatan tersebut dikelompokkan dalam (empat) dimensi perencanaan. dimensi teknokrat dilaksanakan dengan mengkaji ulang capaian daerah terhadap indikator ketahanan daerah beserta peta peta risiko bencana yang ada. dimensi top down, bottom up dilaksanakan dengan mengkaji keterkaitan antara hasil dimensi teknokrat dengan rpm iii, rpm provinsi, rpm kabupaten sambas, rtrw kabupaten sambas, serta nomenklatur penganggaran daerah kabupaten sambas. dimensi partisipatif dilaksanakan dengan workshop dan diskusi publik untuk menyepakati rencana jadwal pelaksanaan tiap tiap aksi penanggulangan bencana beserta status pengarusutamaan dan indikator evaluasi terpilih. www dimensi politis dilaksanakan dalam bentuk konsultasi pada pimpinan daerah serta memperkuat dokumen rpb ini dengan aturan resmi pemerintah daerah. masa berlaku rencana penanggulangan bencana berlaku dari tahun hingga tahun dokumen ini dapat diubah pada tahun ketiga perencanaan bila dibutuhkan. dokumen ini juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif. peristilahanpemerintah daerah yang melakukan dan bertanggung jawab terhadapyang selanjutnya disingkaugian,. mitigasi strukturalmbangun infrastruktur. mitigasi non strukturaltanggap darurat, rehabilitasi,bnanggulangan bencana tahunanganan darurat bencanauktur penulisan rencana penanggulangan bencana terdiri dari (dua) bagian yang tidak terpisahkan. bagian pertama buku utama buku utama merupakan batang tubuh dari rpb buku ini berisikan (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan rpb, risiko bencana daerah, kebijakan strategis, rencana aksi, strategi pengarusutamaan, monitoring, evaluasi, dan pembaharuan rpb, serta penutup. bagian kedua lampiran lampiran rencana aksi daerah penanggulangan bencana lampiran rencana aksi spasial pengurangan risiko bencana lampiran kerangka kerja logis evaluasi rpb .gambaran umum daerah secara geografis, kabupaten sambas terletak bagian paling utara provinsi kalimantan barat atau diantara dan lintang utara serta dan bujur timur. peta administrasi kabupaten sambas pada gambar provinsi kalimantan barat petai sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta administratif kabupaten sambas luas wilayah kabupaten sambas adalah dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut: sebelah barat laut natuna sebelah timur berawak malaysia timur) dan kab. bengkayang sebelah utara berawak malaysia timur) dan laut natuna sebelah selatan: kabupaten bengkayang dan kota singkawang berdasarkan badan pusat statistik kabupaten sambas tahun kecamatan terluas adalah kecamatan saingan besar dengan luas ha, sedangkan yang terkecil adalah kecamatan salatiga dengan luas sebesar ha. dilihat dari segi demografi, untuk jumlah penduduk kabupaten dalam angka sebesar jiwa, dengan total luas kecamatan sebesar ha. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tabel luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten sambas kecamatan malah penduduk (jiwa |sewaktu timur (separuh |sarana s27s (remas o | 30s0a sama disco susah class sa2s sogsesawi t0aas jasjaauwa |lantaran o ) | (is |sasaran besa o ) da0|param crassa ooo o25373 sumber: kabupaten sambas dalam angka berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten sambas.lain itu, peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang merata dan memadai sangat berpotensi menimbulkan kesenjangan. kondisi seperti ini berpotensi semakin meningkatnya kerentanan daerah terhadap potensi risiko bencana pada wilayahwilayah memiliki potensi bahaya yang suatu saat bisa dipicu oleh faktor alam maupun faktor ulah manusia. dari segi topografi, kabupaten sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan yo). dilihat dari struktur tanahnya, maka sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah alluvial, tanah podsolik merah kuning yang terhampar hampir seluruh kecamatan. dari segi iklim kabupaten sambas, curah hujaberdasarkan keadaan iklim tersebut, jika kabupaten sambas pada saat bulan basah atau musim hujan dengan intensitas yang tinggi, maka akan mengakibatkan wilayah yang berada daerah rendah akan terancam bencana banjir. selain kondisi geografis, topografi, demografi, dan iklim, terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan bencana. faktor tersebut adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten sambas memiliki (lima) sektor unggulan yang menjadi pendapatan tertinggi daerah, yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan kontribusi y6, yaitu sebesar juta rupiah dari seluruh perekonomian, sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar yo, yaitu juta rupiah, sektor industri pengolahan yaitu sebesar juta rupiah, sektor kontruksi yaitu juta rupiah: dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib sebesar juta rupiah. ama maa stabilitas setiap sektor pertumbuhan ekonomi diperlukan kabupaten sambas. perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana terhadap kawasan kawasan utama serta aksesibilitas antar kawasan. keberadaan biodiversity heritage biodiversity heritage berkaitan dengan keanekaragaman flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menjadi khas daerah dan tersebar indonesia. tumbuhan yang tumbuh kabupaten sambas termasuk kelompok tumbuhan malasiaca. adapun jenis tumbuhan yang menjadi khasnya adalah meranti shore sp), rotan calais caesius). penyebaran fauna dunia dikelompokkan dalam daerah penyebaran oriental, australian, paleartik, kartik, neotropis, dan ethiopia. kabupaten sambas termasuk dalam kelompok persebaran oriental. jenis hewan termasuk kategori ini seperti gajah, harimau, banteng.orangutan, bekantan, buaya, dan burung rangkong. ekoregiondetail karakteristik setiap kelas tersebut adalah sebagai berikut: dataran organik gambut dataran organik gambut tersusun atas material hasil pembusukan bahan organik yang berasosiasi dengan daerah rawa atau cekungan kecil dengan topografi berombak hingga bergelombang. karakteristik dataran ini dapat dilihat pada tabel tabel karakteristik dataran organik gambutendapan aluvium berupa bahan organik hasil geologi dekomposisi vegetasi topografi datar. proses yang aktif adalah sedimentasi geomorfologi dan dekomposisi vegetasi serta transportasi muatan sedimen dari aliran air sungai air tahan medium dangkal m), air tawar, hidrologi berwarna coklat kehitaman, drainase sangat buruk tanah dan didominasi tanah gambut haplofibrist). substratum penggunaan umumnya pasir kuarsa. penggunaan lahan untuk lahan pemukiman, pertanian lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit. maa vegetasi rawa gambut, vegetasi monsun rawa air gambut parah, vegetasi rawa air gambut parah. fauna yang ada flora seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar fauna) yang ada ekoregion ini. beberapa jenis merupakan fauna endemik baik dalam level anak jenis maupun jenis. kultural sosial berpola hidup petani lahan basah budaya kerawanan kebakaran dan subsider cadangan air, pencegahan bencana pengaturan banjir, pengaturan kualitas udara, jasa dan iklim. set habitat berkembang biak, pendukung perlindungan plasma nutfah dataran fluvial satuan ekoregion dataran fluvialkarakteristik dataran fluvial dapat dilihat pada tabel tabel karakteristik dataran fluvialbagian barat curah hujannya lebih tinggi daripada bagian tengah dan timur. endapan aluvium dan gambut topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi geomorfologi muatan sedimen air tanah dangkal agak dalam m), air tawar hidrologi hingga payau, pola aliran sungai rendering tanah dominan aluvial fluvaguents, epiaguents) dan gambut luv st), penggunaan lahan tanah dan but luvihemist), lah penggunaan pemukiman, lahan sawah, hutan riparian, semak lahan belukar, perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet flora berbagai flora: nipah, rumput rawa, vegetasi monsun fauna) rawa air tawar, vegetasi rawa air tawar parah kultural sosial budaya) berpola hidup petani lahan sawah kerawanan banjir dan pendangkalan sungai makanan, dan serat kualitas udara, iklim, dan air asa ekosistem ema dan pendidikan habitat berkembang biak dan pendukung perlindungan plasma nutfah nam dataran struktural satuan dataran struktural dicirikan oleh morfologi permukaan berupa dataran, namun secara vertikal menunjukkan struktur lipatan pada sistem berlapis batuannya. satuan ini merupakan dataran kaki dari perbukitan lipatan yang terbentuk bagian tengah pulau kalimantan secara keseluruhan adapun karakteristik dataran struktural dapat dilihat pada tabel tabel karakteristik datargeomorfologi topografi datar bergelombang, lereng erosi aktif kedalaman air tanah m), aliran sungai parental, hidrologi pola aliran rectangular. tanah dan jenis tanah dominan: podsolik merah kekuningan penggunaan hapludults) dan spodosol haplorthods). penggunaan lahan lahan pemukiman, perkebunan kelapa sawit, dal lain lain. vegetasi lahan kering parah, vegetasi lahan parah, vegetasi monsun lahan parah. fauna yang ada seperti flora dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada fauna) ekoregion ini. beberapa diantaranya berupa fauna endemik kawasan ini pada level anak jenis dan jenis. kultural sosial pola hidup berladang budaya) erosi permukaan kerawanan lingkungan pengaturan kualitas udara, iklim, dan air jasa ekocitam pendidikan perlindungan plasma nutfah dan habitat pendukung perkembang biak perbukitan denudasional perbukitan denudasional terbentuk karena proses denudata intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. material dominan adalah sedimen batu pasir bercampur shale, mudstone, dan napal. karakteristik perbukitan denudasional dapat dilihat pada tabel tabel karakteristik perbukitan denudasiontopografi berbukit, lereng curam banyak geomorfologi dijumpai lahan tererosi dan longsor ae air tanah umumnya relatif dalam m), pola drainase hidrologi dendritik, sungai parental. tanah dan tanah dominan podsolik hapludults) dan spodosol penggunaan haplorthods). penggunaan lahan: hutan, semak belukar, lahan dan pertanian lahan kering. berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang ikan, dan berbagai jenis burung, vegetasi lahan flora kering parah, vegetasi lahan parah. fauna yang ada fauna) seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada ekoregion ini. pulaupulau kecil banyak dijumpai jenis jenis endemik dan level anak jenis. kultural sosial pola hidup berladang budaya erosi dan gerakan tanah (longsor) makanan dan air, serat serta fiber kualitas udara, air, iklim, dan jasa perlindungan erosi ekosistem estetika, rekreasi, dan inspirasi habitat berkembang biak, perlindungan pendukung plasma nutfah perbukitan struktural tabel karakteristik perbukitan struktural parameter deskripsi satuan ekoregion beriklim tropika basah, suhu udara rata rata oc, klimatologi curah hujan tahunan mm. geologi batuan ultramafik dan malahan topografi berbukit dengan ilir paralel, lereng curam proses tektonik tidak aktif. proses degradasi oeomortnlogi karena penambangan batubara air tanah dalam m), air tawar, sungai parental, hidrologi pola aliran rectangular tanah dan jenis tanah dominan: latosol plinthaguoxs, penggunaan haplaguoxs). solum tanah agak dalam cm). lahan penggunaan lahan: hutan dataran rendah, semak belukar, dan ladang. vegetasi lahan kering parah, vegetasi lahan parah, vegetasi monsun lahan parah, vegetasi monsun pegunungan bawah, dan vegetasi pegunungan bawah. fauna yang flora ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai fauna) besar yang ekoregion ini. dijumpai beberapa jenis fauna endemik disekitar kawasan ini pada level anak jenis dan jenis kultural sosial pola hidup berladang budaya) degradasi lahan karena penambangan batubara er makanan, air, dan energi kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi. jasa ekosistem estetika, pendidikan habitat berkembang biak, perlindungan pendukung plasma nutfah pegunungan struktural satuan ekoregion pegunungan struktural merupakan jalur punggungan atau ilir tertinggi bagian tengah kalimantan. adapun karakteristik pegunungan struktural dapat dilihat pada tabel tabel karakteristik pegunungbatuan metamorfik (basal, schism, guartzite) topografi bergunung, lereng sangat curam y6) geomorfologi roses tektonik tidak aktif. kedalaman air tanah dalam m), air tawar, sungai hidrologi parental, pola aliran rectangular. ban jenis tanah dominan: latosol dystrudepts)). solum list tanah dalam cm). penggunaan lahan: hutan las submontana. vegetasi lahan kering parah, vegetasi lahan parah, vegetasi monsun lahan parah, vegetasi monsun flora pegunungan bawah, vegetasi pegunungan atas, dan naj vegetasi pegunungan bawah, fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ekoregion ini, beberapajenis dan anak jenis merupakan fauna endemik. kultural sosial pola hidup berladang budaya) degradasi lahan karena penambangan batubara jasa penyedia makanan, air, serat, bahan bakar ekosistem kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi. estetika, rekreasi, pendidikan habitat berkembang biak, perlindungan pendukung nutfah das daerah aliran sungai) karakter hidrologi kabupaten sambas berdasarkan karakteristik ekoregion memperlihatkan sebagian besar wilayah sambas memiliki sungai parental dengan pola aliran rectangular. kabupaten sambas berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tentang abi kriteria dan penetapan wilayah sungai ws), merupakan bagian dari sambas. wilayah sungai sambas merupakan wilayah sungai lintas kabupaten kota terdiri dari das paloh, das sambas, das sedangkan, dan das selaku. wilayah sungai sambas melingkupi kabupaten sambas, bengkayang, landak, dan kota singkawang. akibatnya pola pengelolaan das kabupaten sambas harus bekerjasama dengan kabupaten kota yang berada dalam sambas. wilayah sungai sambas dapat dilihat pada gambar pengelolaan sambas menjadi tanggung jawab balai besar wilayah sungai bbws) kalimantan hingga tahun pola pengelolaan sambas belum tersedia. peta wilayah sungai kabupaten sambas adl landak kabupaten nay maman keterangan: batas kabupaten kota: cakupan wilayah rpb kl. batas das kewenangan ga: pemerintah pusat sisi pemerintah provinsi peta wilayah sungai pemerintah kabupaten kota skala tahun kemanpupora peta batas das skala tahun kemenihk gambar peta wilayah sungai kabupaten sambas nn. karakter kebencanaan daersejarah kejadian bencana sejarah kejadian bencana merupakan suatu komponen yang penting dalam perencanaan penanggulangan bencana. berdasarkan sejarah bencana dapat dilihat besaran dampak yang ditimbulkan oleh setiap kejadian bencana. besaran dampak atau risiko yang ditimbulkan oleh kejadian bencana menjadi alasan bagi pihak pihak terkait untuk melakukan pengkajian risiko suatu daerah dalam hal pengurangan risiko bencana, termasuk juga kabupaten sambas. pencatatan sejarah kejadian bencana pada kabupaten sambas berdasarkan dari data dan informasi bencana indonesia diri) dari tahun sampai yang diambil pada tahun pencarian data kejadian bencana disesuaikan dengan penamaan jenis bencana berdasarkan kerangka acuan kerja kak) yang dikeluarkan oleh bnpb. catatan kejadian bencana yang pernah terjadi kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel tabel sejarah kejadian bencana kabupaten sambas rumah! rumah rumah kedua jenis jumlah luka menteri mendung rusak rusak rusa. kan bencana akan sur camat menag tka tama karan bela lahan hal kekeringan musa nk. ank mo: iss kos: wikis: ska: kog silika bca besa dns nan iso banjir asa cuaca tia asal hal lil aaa hutan dan total o5| rose2e sieur7 sumber: data dan informasi bencana indonesia diri) dari berdasarkan tabel maka disimpulkan bahwa kejadian bencana yang ada kabupaten sambas terdapat (lima) kejadian bencana yaitu bencana banjir, kekeringan, banjir bandang, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. dari kejadian tersebut, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dengan jumlah kejadian. bencana banjir mengakibatkan (empat) orang meninggal, orang luka luka, orang mengungsi, rumah rusak berat dan kerusakan lahan. persentase kejadian bencana kabupaten sambas dari tahun sampai menurut data dan informasi bencana indonesia diri) dapat dilihat pada gambar banjir banjir dan tanah longsor kebakaran hutan dan lahan kekeringan cuaca ekstrim sumber data dan informasi bencana indonesia tahun gambar4. persentase kejadian bencana kabupaten sambas persentase kejadian didapatkan dari perbandingan total kejadian yang terjadi dari tahun terbentuknya kabupaten sambas hingga tahun disimpulkan bahwa kejadian bencana yang mempunyai persentase paling tinggi dan yang merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir dengan o. kemudian cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki kesamaan persentase terjadi bencana sebesar dilihat dari sejarah yang tercatat pada diri, kabupaten sambas memiliki (lima) jenis catatan kejadian bencana. bencana tersebut dapat terjadi kembali sewaktu waktu dilihat dari kondisi daerah. selain bencana tersebut, kabupaten sambas berpotensi terhadap bencana lainnya. seluruh potensi bencana didasarkan pada analisis kajian risiko bencana dengan mempertimbangkan gambaran kondisi daerah. detail seluruh potensi bencana kabupaten sambas baik tercatat pernah terjadi ataupun yang belum terjadi dapat dilihat pada tabel tabel catatan kejadian bencana dan potensi bencana kabupaten sambas bencana bencana tercatat tercatat potensi bencana kabupaten pernah terjadi tidak pernah sambas dan berpotensi terjadi, namun terjadi berpotensi kembali terjadi pama besama ema bee kemsssarsannuweasipumeae men sea smasamammpatam pama sel bamamama sumber: data dan informasi bencana indonesia dan hasil analisa tahun tabel menunjukkan bahwa terdapat (delapan) jenis potensi bencana kabupaten sambas. untuk bencana gempabumi, tanah longsor, dan gelombang ekstrim dan abrasi merupakan bencana yang belum pernah terjadi. namun bencana tersebut dikatakan berpotensi dilihat berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana kabupaten sambas. horor rroorrrrmrr! bab risiko bencana daerah f f f ee) .e.e.:tt: :: eee)ee:)??? bencana dapat menimbulkan dampak kerugian bila skala dari bahaya terlalu tinggi, kerentanan relatifsecara teknis, bencana terjadi karena adanya bahaya dan kerentanan yang secara sistematis berbanding terbalik dengan kemampuan kapasitas. untuk penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas tersebut diperlukan sebuah pengkajian risiko bencan,bahaya dan kerentanan yang berinteraksi. interaksi bahayayang ada babkabupaten sambas yang penyusunannya difasilitasi oleh badan nasional penanggulangan bencana pada tahun metodologi pengkajian risiko bencana pengkajian risiko bencana memuat pendataan terkait dengan perhitungan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan analisis komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah sehingga dapat mencapai tujuan untuk mengurangi potensi jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak. metodologi penyusunan kajian risiko bencana sesuai dengan gambar sni dan non sni mg, kelembagaan pb. dalam kepadatan lai anggaran dalam penduduk, kelompok bencana, luas lahan aan memakan produktif, fasilitas kritis rtrw berbasis mitigasi bencana hutan lindung. ng: struktural hutan alam, bei depo isi relawan sumber: peraturan bnpb nomor tahun gambar metode pengkajian risiko dari gambar atas, diuraikan hal hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. komponen bahaya,, dan sistem kesiapsiagaanrb. selain itu,penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. penilaian ancaman penilaian ancaman bencana atau bahaya disusun berdasarkan (dua) komponen utama, yaitu kemungkinan terjadinya suatu bahaya, dan intensitas kejadian bencana. bahaya dapat menjadi bencana jika kejadian yang ditimbulkan memberikan dampak beruppotensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, diperlukan pengkajian risiko bencana yang nantinya menentukan potensi luas bahaya terpapar dari setiap potensi bencana. adapun perolehan potensi luas wilayah terpapar bahaya mengacu pada data kecamatan dalam angka tahun pengkajian potensi luas bahaya dikaji dalam indeks bahaya. hasil pengkajian bahaya untuk seluruh potensi bahaya kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel tabel rekapitulasi kajian bahaya kabupaten sambas bahaya jenis bencana luas ha) tingkat lahan abrasi sumber: kajian risiko bencana kabupaten sambas tahun tabel memperlihatkan bahwa dominan tingkat bahaya kabupaten sambas berada pada kelas rendah, sedang, dan tinggi. beragamnya tingkat bahaya ditentukan berdasarkan pengaruh kondisi daerah terhadap parameter kajian. parameter yang digunakan dalam kajian mengacu kepada pedoman umum pengkajian risiko bencana dari bnpb yang dirangkum dalamtingkat bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi kabupaten sambas. rangkuman tingkat bahaya per bencana dijabarkan sebagai berikut: banjirkajian bahaya banjir menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada tabel tabel parameter bahaya banjir parameter data yang sumber tahun digunakan data dem srt maa wilayah sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya banjir menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya banjir berdasarkan hasil kajian. besarnya luas paparan bahaya banjir disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya banjir kabupaten sambas. total potensi luas bahaya banjikabupaten sambas. total luasan bahaya banjir tersebut menentukan tingkat bahaya banjir kabupaten sambas, yaitu tinggi. tingkat bahaya banjir diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal seluruh kecamatan terpapar bahaya banjir. banjir bandang banjir bandang merupakan peristiwa banjir yang datang secara tiba tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. kajian bahaya banjir bandang menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada tabel tabel parameter bahaya banjir bandang parameter data yang digunakan sumber data tahun amoroowan joemseniao tugas potensi longsor peta bahaya tanah jua sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya banjir bandang menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya banjir bandangbanjir bandang. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat (tiga) kecamatan terpapar bahaya banjir bandang kabupaten sambas. total potensi luas bahaya banjir bandangbandang kabupaten sambas. total luasan bahaya banjir bandang tersebut menentukan tingkat bahaya banjir bandangbanjir bandang.kajian bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti tabel tabel parameter bahaya cuaca ekstrim sumber parameter data yang digunakan data tahun tahunan sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya cuaca ekstrim menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya cuaca ekstrimcuaca ekstrim. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim kabupaten sambas. total potensi luas bahaya cuaca ekstrimcuaca ekstrim kabupaten sambas. total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya cuaca ekstrimcuaca ekstrim. gempaapi atau runtuhan batuan definisi dan jenis bencana, bnpb). kajian bahaya gempabumi menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada tabel tabel parameter bahaya gempabumi sumber parameter data yang digunakan data tahun 'wetastoroarai oo) pemarmiao oo ) |usia benua bsa batuan dasar untuk probabilitas terlampaui jica .intensitas guncangan 5dalam tahun sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya gempabumi menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya gempabummpabumi. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya gempabumi kabupaten sambas. total potensi luas bahaya gempabummpabumi kabupaten sambas. total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya gempabumi kabupaten sambas, yaitu rendahmpabumi. kebakaran hutan dan lahankebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar definisi dan jenis bencana, bnpb). kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti tabel tabel parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan sumber parameter data yang digunakan data tahun .jenis hutan dan dai itarenmon bipewmmar (namun tahunan sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahbakaran hutan dan lahan. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas. total potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahbakaran hutan dan lahan kabupaten sambas. total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahbakaran hutan dan lahan. kekeri definisi dan jenis bencana, bnpb). kajian bahaya kekeringan menggunakan parameter ukur dan sumber data yang disepakati. parameter ukur dan sumber data yang digunakan meliputi: curah hujan bulanan trem periode dengan sumber data dari noaa tahun potensi bahaya kekeringan menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya kekeringkeringan. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya kekeringan kabupaten sambas. total potensi luas bahaya kekeringkeringan kabupaten sambas. total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya kekeringkeringan. definisi dan jenis bencana, bnpb). kajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada tabel tabel parameter bahaya tanah longsor sumber parameter data yang digunakan data tahun lencana (eat ran gerakan tanah kerentanan gerakan pmb tanah sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya tanah longsor menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya tanah longsortanah longsor. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat kecamatan terpapar bahaya tanah longsor kabupaten sambas. total potensi luas bahaya tanah longsotanah longsor kabupaten sambas. total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya tanah longsor kabupaten sambas, yaitu sedang. tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor. gelombang ekstrim dan abrasi gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis sekitar wilayah indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. sementara itu,abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi definisi dan jenis bencana, bnpb). kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada tabel tabel parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi parameter data yang digunakan sumber tahun data smmotocrama |rerammotormama ima ae je pantai sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abraslombang ekstrim dan abrasi. berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat (tujuh) kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas. total potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abraslombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas. total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasilombang ekstrim dan abrasi. penilaian kerentanan untuk dapat melihat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kejadian bencana bencana, perlu dilakukan analisa kondisi dan karakteristik serta lokasi penghidupan masyarakat tersebut. salah satunya dapat dilakukan melalui pengkajian kerentanan. proses pengkajian kerentanan dilakukan dengan berdasarkan pada komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. masing masing komponen memiliki sensitivitas berbeda pada setiap bencana. parameter serta informasi atau sumber data yang digunakan untuk menentukan setiap komponen tersebut adalah: parameter kerentanan bobot kelas sosial yo) tinggi kerentanan sosial log t3p rasio jenis kelamin) rasio kemiskinan) rasio orang cacat) rasio kelompok umur) sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana parameter kerentanan sosial sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: jumlah penduduk, menggunakan data dari kecamatan dalam angka tahun kelompok umur, menggunakan data dari kecamatan dalam angka tahun penduduk cacat, menggunakan data dari codes tahun penduduk miskin, menggunakan data dari tnp2k tahun tabel parameter kerentanan sosial parameter kerentanan bobot pia anna sosial ("a) tinggi amomamomur anta aka landa lam rentan parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. kebakaran hutan dan lahan berada diluar wilayah pemukiman penduduk. parameter kerentanan fisik sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: jumlah rumah, menggunakan data dari codes tahun fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan), menggunakan data dari codes tahun fasilitas kritis, menggunakan data dari kementerian perhubungan tahun untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan data dari esdm pln tahun tabel parameter kerentanan fisik parameter kelas kerentanan gronnati fisik fo) tinggi kf juta semearmli seri sii ban teng tea kerentanan fisik skor rumah) skor kasum) skor fasis,parameter kerentanan fisik berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. kebakaran hutan dan lahan atau pun kekeringan tidak berpengaruh atau berdampak pada kerusakan infrastruktur ataupun bangunan. parameter kerentanan ekonomi sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: lahan produktif, menggunakan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun pdrb, menggunakan data dari kabupaten sambas dalam angka tahun tabel parameter kerentanan ekonomi kelas parameter kerentanan ta. aan ekonomi cnn gea juta pdrb juta juta kerentanan ekonomi skor lahan produktif) skor pdrb)sc. .parameter kerentanan lingkungan sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau mangrove) menggunakan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali gempabumi dan cuaca ekstrim. gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan. tabel parameter kerentanan lingkungan parameter kelas kerentanan skor lingkungan tinggi sejam b,c,d,e,f,g,h hutan alam open,sra,n kelas nilai ran c1oha 30ha maks. mangrove aso0,rre,n kelas 20ha 20ha tanah longsor letusan gunungapi kekeringan kebakaran hutan dan lahan banjir banjir bandang gelombang ekstrim dan abrasi tsunamiberdasarkan parameter parameter kajian komponen kerentanan, maka diperoleh potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian kabupaten sambas. potensi penduduk terpapar setiap bencana dapat dilihat pada tabel tabel potensi penduduk terpapar bencana kabupaten sambas potensi penduduk terpapar (jiwa) kelompok rentan jenis bencana jumlah kelas kelompok bacaan umur penduduk penduduk ika rentan miskin cacat ccc damanamoma amal asal mega semenuaman sisa| gesa| seen cor maa stamammmasaman| ammem see| gean| man) asa maa f 5mmtoresoe ass ama| sej maa gelombang ekstrim dan abrasi sumber kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahunkabupaten sambas. sementara itu, untuk potensi kerugian akibat bencana kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel tabel potensi kerugian bencana kabupaten sambas pre kerusakan kerugian juta rupiah) mebansembenyarn dai jenis pesan bencana kerugian kerugian total kelas luas kelas fisik ekonomi kerugian dummuia 2ng7aw| 2semi| moci sssamadi bandang sewcastaran space| tawa) samwafmea sammsam ho lala kebakaran hutan dan sedang tinggi lahan greremwoa teori) sono aroma solo|maar dimmantonesor| takes| sasa) sos menor 27an gelombang abrasi sumber kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun kelas dominan potensi kerugian fisik dan ekonomi adalah tinggi dan sedang dan kelas dominan potensi kerusakan lingkungan adalah tinggi. penggabungan hasil kajian penduduk terpapar dan kajian kerugian menghasilkan tingkat kerentanan. tingkat kerentanan kabupaten sambas untuk seluruh bencana dapat dilihat pada tabel tabel tingkat kerentanan kabupaten sambas kelas kelas tingkat jenis bencana penduduk open kerusakan kementan terpapar lingkungan senen | maa awal meet gema |namea jan lahan kekeringan ' | taat espana motor mwapi moo (some mei abrasi tinggi sumber kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun berdasarkan tabel tingkat kerentanan untuk (delapan) potensi bencana kabupaten sambas adalah tinggi. hasil kajian kerentanan lebih detail per bencana kabupaten sambas adalah sebagai berikut. banjir pengkajian kerentanan banjir kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana banjir. bencana banjibanjir adalah tinggi. hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak banjir. potensi kerugian bencana banji. banjir bandang pengkajian kerentanan banjir bandang kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir bandang. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. bencana banjir bandang berpotensi terjadi pada (tiga) kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah jiwa dan berada pada kelas tinggi. kelas tersebut ditentukan berdasarkan kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak banjir bandang. potensi kerugian bencana banjir bandangbandang kabupaten sambas adalah milyar rupiah berada pada kelas tinggi bandang. cuaca ekstrim pengkajian kerentanan cuaca ekstrim kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana cuaca ekstrim. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana cuaca ekstrim. bencana cuaca ekstrimcuaca ekstrim adalah tinggi. hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak cuaca ekstrim. potensi kerugian bencana cuaca ekstrim terdiri dari kerugian rupiah (fisik dan ekonomi). total potensi kerugian rupiah bencana cuaca ekstrim kabupaten sambas adalah triliun rupiah berada pada kelas tinggi. kelas kerugian tersebut diperoleh berdasarkan kelas tertinggi dari seluruh kecamatan terpapar cuaca ekstrim. potensi kerusakan lahan tidak dihasilkan berdasarkan kajian cuaca ekstrim. hal ini disebabkan cuaca ekstrim tidak berdampak atau berpengaruh pada fungsi lingkungan. gempabumi pengkajian kerentanan gempabumi kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana gempabumi. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana gempabumi. bencana gempabumimpabumi adalah tinggi. sementara itu, kelas kerugian bencana gempabumi didapatkan dari komponen fisik dan ekonomi (kerugian rupiah) dan tidak memiliki komponen lingkungan (kerusakan lingkungan). untuk hasil kajian potensi kerugian bencana gempabumi kabupaten sambas tidak ada. berdasarkan luas bahaya gempabumi pp! kabupaten sambas hanya memiliki kelas bahaya rendah saja, dikarenakan kelas bahaya rendah dianggap tidak merusak atau menimbulkan kerugian. kebakaran hutan dan lahan pengkajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. hasil kajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan tidak menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik. hal ini disebabkan hasil analisa potensi kebakaran hutan dan lahan berada wilayah yang merupakan bukan pemukiman penduduk dan infrastruktur atau bangunan. akan tetapi, kajian kerentanan untuk potensi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. potensi kerugian rupiah bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas adalah milyar rupiah berada pada kelas sedang. sementara itu, total potensi kerusakan lahan adalah dan berada pada kelas tinggi. kekeringan pengkajian kerentanan kekeringan kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana kekeringan. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. bencana kekeringankekeringan adalah tinggi. hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak kekeringan. potensi kerugian bencana kekeringan diperoleh dari kerugian rupiah (ekonomi) dan kerusakan lingkungan. total potensi kerugian rupiah bencana kekeringan kabupaten sambas adalah triliun rupiah berada pada kelas sedang. kekeringan tidak memiliki potensi kerugian fisik, dikarenakan kekeringan tidak berdampak atau berpengaruh pada fungsi infrastruktur atau kondisi bangunan. sementara itu, total potensi kerusakan lahan adalah dan berada pada kelas tinggi. tanah longsor pengkajian kerentanan tanah longsor kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana tanah longsor. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. bencana tanah longsotanah longsor adalah tinggi. hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak tanah longsor. potensi kerugian bencana tanah longsotanah longsotanah longsor. gelombang ekstrim dan abrasi pengkajian kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi. pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi pada (tujuh)lombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi. hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dari seluruh wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi. potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasigelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas adalah milyar rupiah berada pada kelas sedang. gelombang ekstrim dan abrasi tidak memiliki potensi kerusakan lingkungan. hal ini dilaksanakan berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan parameter kajian lingkungan gelombang ekstrim dan abrasi tidak terdapat kabupaten sambas. penilaian kapasitas kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana daerah. penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, monitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana. pengkajian kapasitas daerah kabupaten sambasvitas penanggulangan bencana daerah. kajian kapasitas ini dilakukan hingga tingkat desa kelurahan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponelam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana. kajian ketahanan daerah diperoleh berdasarkan pada indikator ketahanan daerah ikd) yang ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. kajian kesiapsiagaan desa kelurahan diperoleh dari analisa kesiapsiagaan untuk tiap desa kelurahan kabupaten sambas. detail perhitungan kapasitas daerah berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa kelurahan kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel tabel parameter kapasitas daerah kelas parameter kapasitas lana kesiapsiagaan masyarakat masih penemu nanti desa soso |case ater ketahanan daerah kabupaten kota (level pemerintah daerah) kapasitas kesiapsiagaan) ketahanan daerah sumber: pedoman umum pengkajian risiko bencana berdasarkan parameter dan perhitungan tersebut, maka diketahui kapasitas kabupaten sambas dalam menghadapi seluruh potensi bencana. rekapitulasi hasil kajian kapasitas kabupaten sambas untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada tabel tabel rekapitulasi kajian kapasitas daerah kabupaten sambas kelas jenis bencana intens sore app tpi ayang daerah damar ) )| kedai secara sepang damomsaoaa kedai mean hewan bemeneeman mean revisi rekan gemmasna emo kawat rawa bammowomonawtau mma seo seba (7manamtonasor)o o )| hewan hewan rendah gemowwo nenas hewan rendah tema sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun la. berdasarkan tabel terlihat bahwa ketahanan daerah berlaku sama untuk setiap jenis bencana, hal tersebut dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah kabupaten sambas dalam menghadapi bencana. sedangkan kesiapsiagaan berbeda tiap jenis bencana, hal tersebut dikarenakan kesiapsiagaan lebih ditujukan pada kemampuan masyarakat kabupaten sambas dalam menghadapi potensi bencana yang mengancam. hasil kajian kapasitas pada tabel tersebut menunjukkan dominan kapasitas kabupaten sambas dalam menghadapi bencana masih rendah. penilaian risiko bencana : : : hb) uilaian terhadap risiko bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. penilaian risiko bencana juga diproyeksikan dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya. tingkat risiko bencana penilaian risiko bencana menghasilkan tingkat risiko bencana daerah. tingkat risiko bencana tersebut dikelompokkan dalam rendah, sedang, dan tinggi. tingkat risiko bencana kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel tabel tingkat risiko bencana kabupaten sambas tingkat tingkat tingkat tingkat jenis bencana bahaya kerentanan kapasitas risiko umum ) (mes mica sewa voc tamumamowa moor two mera fee s omcnmmam moo mes erosi rica1 else amal mass bean bei lahan aamamam nos kreasi been tour sea sumber kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun kabupaten sambas memiliki tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki tingkat risiko sedang. peta risiko bencana peta risiko bencana disusun dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. hal ini dilakukan untuk lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta. untuk menghasilkan beberapa peta tersebut maka harus memenuhi prasyarat utama yang diatur oleh bnpb. adapun prasyarat dalam pembuatan peta tersebut). skala peta minimal adalah untuk provinsi,(tiga)visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana suatu daerah. gambaran peta tersebut menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi yang tersebar seluruh wilayah kabupaten sambas. penjumlahan dari indeks indeks risiko setiap bahaya berdasarkan faktor faktor pembobotan dari masing masing menghasilkan peta risiko multi bahaya. peta risiko bencana banjir kabupaten sambas panai aur mara ?.y tgn isu ada aa sae page gane anin mam akar dah gerak bp, adit ar) eng man ana sea span mop bsa ghea nana aan peti dea ara emma kan ben dea psa aan eni da2) aau adi mga panai pem . ham. ana kemana ama dahan ra, bie . lana ser benar yang mega saran ena sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana banjir kabupaten sambas am). r peta risiko bencana banjir bandang kabupaten sambas "ag sea tana ega ber era bag men car pad petang kai iman ana ane ter ain ana been ora leah sana sapu mata har lap ona aka pesan kpa pai neta abas pes pera bpa kering maia ali bnr ann seni aan sen ape bapa dan jek tar, tg snn aan para bpn cst eno tome sate sae mma aan bata tka sea tan era mama see red (ea man aan gain ieee ama laa tea angan sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana banjir bandang kabupaten sambas peta risiko bencana cuaca ekstrim kabupaten sambas .' bag an tete . rayuan air masa asa sii d tata ssi oia haa put tu aye page tan anna tan tifa "ngan aye e p3) daan esatamta see pera ane pentol ad. eny lena pata aaa 22an sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana cuaca ekstrim kabupaten sambas www ft! peta risiko bencana gempabumi kabupaten sambas "a35 aan aruna lgi una meniti," daa sarana kaja sep epa panas ten ola hanna kaa ne ha, sestenaganaeanga naa beres sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana gempabumi kabupaten sambas peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas pata aha ning ta. ken dapat fame np. kai ena nag pns tt aga peras cendana pe. and ia om. green mak agama tea japan anon pen una bar sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas v5! peta risiko bencana kekeringan kabupaten sambas aa, par dasa "ak eni serba lean e i uea e lagaan: seng celana tangan sean mangsa said sea sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana kekeringan kabupaten sambas peta risiko bencana tanah longsor kabupaten sambas ata aja png yan aan sai mana ora nak" ta skm etan pen sap ta. au dai like aa apn apa san mba ng. tan tenar jan gir el, sah lae esa dan eng tani (it pan nee ami ss. mea id. pejalan angan ane kain aan kena sena arik pan aman ak. dugueag0ax wengetngang) mmeukonpewnankah pagina ang snn sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana tanah longsor kabupaten sambas ri: i$ $ # #&ii $llw lll peta risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas anna hn ati lan tdi tea sep ana xp3 mad gear taat nnen cina sii rea nina aan ops sha ame tan lal ina busi adat bin lan bae akar mn. f2) mei kaka tpi pe, digg ipa) may men intan: tenan pad sea nina bieber nai ata bean aa iga pan welas mma, napa a ipin band sanam ina man man "no lana sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas weni peta risiko multi bahaya kabupaten sambas ban aan enak sea tanpa) mma ea mma tentu pena lena appa men anne sengau naa anaprngan sean ain make mana nat han aan sumber: kajian risiko bencana krb) kabupaten sambas tahun gambar peta risiko multi bahaya kabupaten sambas bab iii kebijakan strategis penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten sambas disesuaikan dengan rpm iii, kebijakan strategis nasional untuk penanggulangan bencana jakstranas pb), rpm provinsi kalimantan barat dan rpm kabupaten sambas. hal tersebut dilakukan dengan melihat ketercapaian program nasional dan daerah sehingga adanya sinkronisasi ketercapaian keselarasan kegiatan untuk penanggulangan bencana yang mempermudah kabupaten sambas untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana tingkat nasional. sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui (tujuh) kegiatan penanggulangan bencanaisu strategis penyusunan rencana penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan capaian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah, sehingga didapatkan tindakantindakan efektif untuk penanggulangan bencana daerah kedepannya. gambaran capaian dan ketercapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten sambas dipaparkan melalui isu strategis sebagai berikut: kondisi wilaykomitmen politis kabupaten sambas merupakan wilayah dengan tingkat potensi bencana yang kompleks. hal ini mendorong pemerintah kabupaten sambas melakukan wupayaupaya penanggulangan bencana. namun demikian, upaya dan capaian kabupaten sambas dalam penanggulangan bencana dapat lebih diperkuat lagi melalui pembangunan komitmen politis tingkat pengambil kebijakan yang ada kabupaten sambas. pembangunan komitmen politis daerah kabupaten sambas telah diarahkan tidak hanya pada pemerintah daerah, namun juga pada lembaga legislatif daerah sehingga telah menciptakan respon positif dari anggota dprd kabupaten sambas khususnya dalam pembahasan anggaran penanggulangan bencana daerah. selain itu fungsi pengawasan dprd kabupaten sambas dalam upaya pengurangan risiko bencana juga perlu didorong agar berjalan dengan lebih optimal. optimalisasi peran dprd dalam penanggulangan bencana dapat dimulai dengan menginisiasi penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. hingga saat ini kabupaten sambas belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten sambas. peraturan daerah ini diharapkan juga dapat menjadi dasar hukum bagi aturan aturan teknis lainnya (berupa surat keputusan, surat dataran, dil), yang diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten sambas, dan memperkuat proses integrasi penanggulangan bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah. tanpa dasar hukum yang kuat, perencanaan perencanaan penanggulangan bencana, sulit untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. kondisi ini dapat berpengaruh kepada ketersediaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten sambas. selain itu, ketiadaan dasar hukum ini dapat memperlemah komitmen instansi pemerintah yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersinggungan langsung, untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. disisi lain dasar hukum juga dapat dijadikan sebagai payung untuk mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan luar pemerintahan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. kelembagaan penanggulangan bencana kelembagaan penanggulangan bencana kabupaten sambas telah cukup berjalan dengan baik, meskipun tanpa adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten sambas meskipun masih perlu penguatan agar dapat meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana kabupaten sambas. sebagai tindaklanjut dari pembentukan bpbd, juga telah dilakukan pemenuhan kelengkapan struktur minimal sebuah bpbd serta pemenuhan sumber daya (anggaran, sarana, prasarana, dan personil). namun demikian, bpbd masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya. dukungan tambahan bagi peningkatan kualitas layanan bpbd dapat diarahkan kepada peningkatan kapasitas personil bpbd khususnya kepada pelaksanaan fungsi fungsi koordinatif antar lembaga pemerintah daerah, maupun luar lembaga pemerintah daerah, termasuk lembaga lembaga vertikal. dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat, pemerintah kabupaten sambas telah mulai memiliki relawan dan personil yang dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan operasi tanggap darurat. namun demikian, keberadaan personil dan relawan yang ada harus didukung dengan adanya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana pusdalops pb) maupun suatu sistem komando penanganan darurat bencana skpd) bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi daerah, sehingga fungsi komando dan kendali pada masa krisis dan masa tanggap darurat bencana berjalan kurang optimal. oleh karena itu, kabupaten sambas perlu membentuk pusdalpos dan melengkapi sumberdaya (peralatan, personil, dll) yang dibutuhkan agar penanganan masa krisis dan masa darurat bencana dapat berjalan dengan baik. personil pusdalpos dapat diisi dengan relawan relawan yang telah ada proses inisiatif pembentukan forum prb kabupaten sambas. diskusi diskusi tersebut perlu diarahkan kepada penyusunan mekanisme dan prosedur forum prb, baik berupa statuta, ad art, hingga kepada struktur dan deskripsi tugas forum prb tersebut. dengan demikian, diharapkan forum prb mampu berjalan secara optimal dalam mempercepat upaya pengurangan risiko bencana kabupaten sambas. optimalisasi fungsi forum prb juga harus dibarengi dengan percepatan penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan pemanfaatan data kebencanaan dalam pengambilan keputusan internal institusi asal anggota forum. kajian dan perencanaan daerah terkait penanggulangan bencana kabupaten sambas telah memiliki dokumen kajian risiko bencana. penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan dukungan dari bnpb. dokumen krb kabupaten sambas telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh nasional. dokumen krb tersebut disusun berdasarkan kajian bahaya, kerentanan dan kapasitas untuk menghasilkan analisa risiko bencana secara spasial mau pun matriks, meskipun kajian risiko bencana tersebut (khususnya untuk bencana hidrometeorologis) belum mempertimbangkan komponen, perubahan perubahan variabilitas iklim dan skenario adaptasi perubahan iklim. hasil krb telah dijadikan dasar bagi penyusunan dokumen rpb yang tengah disusun ini. perencanaan penanggulangan bencana diarahkan kepada rencana rencana untuk menekan potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat tiap tiap bencana yang ada kabupaten sambas. untuk menjamin implementasinya, maka rpb juga perlu diperkuat dalam suatu aturan daerah serta didukung oleh gugus tugas untuk pengarusutamaan dan monitoring serta evaluasi rpb yang melingkupi setiap pemangku kepentingan yang ada kabupaten sambas. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten sambas telah ada. perda rtrw ini belum secara komprehensif mempertimbangkan prinsip prinsip pengurangan risiko bencana untuk mengurangi risiko yang ada serta mencegah peningkatan risiko. untuk menjamin percepatan pengurangan risiko bencana kabupaten sambas, maka rtrw tersebut perlu review, khususnya diarahkan kepada penyelenggaraan tata guna lahan dan pendirian bangunan dengan mempertimbangkan prinsip prinsip prb melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada. informasi penataan ruang belum dapat dengan mudah akses oleh publik, sehingga belum banyak masyarakat yang secara mandiri menggunakan informasi tersebut untuk mengurangi risiko rencananya secara parsial disamping ketidakterpaparan informasi, salah satu penyebab kurangnya inisiatif ini adalah belum konsistensinya pemberian tindakan hukum bagi pelanggaran rtrw kabupaten sambas. data dan informasi kebencanaan keakuratan informasi merupakan salah satu kunci pengambilan keputusan yang tepat. oleh karena itu, upaya penguatan terhadap pendataan dan penyebaran informasi kebencanaan perlu dilakukan. meskipun kabupaten sambas telah memiliki mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan, namun mekanisme tersebut perlu diperkuat dengan regulasi, sarana, prasarana, dan penyesuaian mekanisme penyebaran informasi kebencanaan. ketiadaan regulasi daerah tentang mekanisme penyebaran informasi kebencanaan berdampak pada pengelolaan data dan informasi bencana sering tidak diperbarui secara periodik sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan multi pihak. hal ini membutuhkan penguatan pada berbagai hal agar sistem pendataan tingkat daerah dapat terintegrasi dengan sistem pendataan bencana tingkat nasional. disamping itu, perlu didorong upaya saling berbagi informasi pada masing masing institusi terkait penanggulangan bencana daerah, dengan mengesampingkan ego sektoral masing masing institusi. dengan demikian, diharapkan data data yang ada saat ini dapat digunakan tidak hanya untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah, namun juga dapat digunakan pada proses perencanaan pembangunan. sosialisasi dan latihan upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana telah mulai dilakukan kabupaten sambas. hal ini terlihat dengan telah dilakukannya beberapa kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap tiap kecamatan. kegiatan kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan serta dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang berstandar u j j " w r br w daerah. dengan demikian, upaya pembangunan kesadaran diharapkan dapat menyentuh masyarakat hingga titik membudayakan siaga bencana dan pengimplementasian aksi aksi kesiagaan secara mandiri. sisi lain, upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada aparatur pemerintah dan pelaku kebencanaan daerah perlu dilakukan, khususnya dalam bentuk latihan (keladi) kesiapsiagaan. penyelenggaraan latihan (keladi) kesiapsiagaan diarahkan untuk dapat dilakukan dengan komprehensif, secara bertahap dan berlanjut (mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem). peralatan dan logistik peralatan dan logistik diarahkan pada peningkatan ketangguhan untuk mendukung operasi pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, kabupaten sambas telah menyusun mekanisme penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan logistikyimpanan logistik dikelola dibawah suatu lembaga teknis yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sambas, sehingga lebih menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. penggunaan peralatan dan mekanisme pengelolaan peralatan kabupaten sambas perlu uji coba dan beberapa peralatan dan personil perlu disertifikasi. melalui uji coba tersebut diharapkan dapat terlihat bahwa kesenjangan jumlah kebutuhan peralatan yang dapat dimobilisasi pada kondisi darurat bencana secara menyeluruh. selaras dengan hal tersebut, kabupaten sambas perlu melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan rencana kontingensi, khususnya untuk bencana bencana prioritas daerah. hasil kajian kebutuhan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meskipun sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. untuk menjaga ketersediaan pasokan logistik kabupaten sambas, perlu dilakukan upaya upaya untuk menjaga rantai penyediaan (supply chain) logistik. rantai penyediaan logistik dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar termasuk diantaranya kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak bencana. rantai penyediaan juga menjawab kebutuhan sumber energi cadangan yang dapat digunakan saat terjadi bencana. untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkalaingkatan kapasitas berbasis komunitas kabupaten sambas baru akan memulai upaya upaya untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas. oleh karena itu, program program peningkatan kapasitas perlu diarahkan kepada bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat tingkat desa kelurahan. melaksanakan kegiatan program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar sd) hingga menengah (smp) perlu. seluruh rumah sakit yang berada daerah rawan bencana perlu diarahkan untuk dapat menerapkansementara tingkat kelurahan, perlu dibangun kemandirian masyarakat dengan menerapkan indikator indikator desa tangguh bencana, sekaligus melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana pengurangan risiko bencana tingkat masyarakat. dengan demikian, diharapkan upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas kabupaten sambas dapat menginspirasi dan membantu pembangunan desa tangguh daerah lain. pengelolaan risiko banjiiarahkan pada upaya penerapan sumur resapan dan atau biopori, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, harus diiringi dengan pendekatan mitigasi struktural melalui revitalisasi tanggul waduk, khususnya untuk daerah yang berada kawasan rawan banjibanjibanjir yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana banjitanah longsopenguatan lereng tebing,tanah longsotanah longsor yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana tanah longsokebakaran hutan dan lahan pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, kabupaten sambas telah memulai penyusunan rencana kontingensi untuk bencana kebakaran lahan dan hutan yang. disamping itu, rencana kontingensi yang disusun telah. dalam hal pencegahan dan mitigasi, kabupaten sambas masih perlu penguatan, khususnya dalam hal pengelolaan lahan gambut. meskipun kabupaten sambas telah menyusun suatu peraturan daerah dalam budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut, namun implementasi dan penegakan hukum terhadap aturan daerah tersebut masih perlu diperkuat, khususnya terkait dengan restorasi lahan gambut dan pembukaan lahan tanpa bakar. disamping itu, terhadap lahanlahan gambut yang dikelola oleh pihak swasta, perlu dilakukan restorasi lahan gambut dengan melibatkan pihak swasta terkait. berbagai upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. pengelolaan risiko kekeringan kabupaten sambas baru akan memulai upaya pengelolaan risiko kekeringanoptimalisasi perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pengelolaan air permukaankekeringankekeringan yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana kekeringanbanjir bandang berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk pengelolaan risiko bencana banjir bandang telah mulai dilakukan kabupaten sambas. upaya pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu das (pendekatan lanskap, dan lintas administrasi) telah mulai dilakukan untuk pencegahan bencana banjir bandang. namun demikian, upaya ini masih perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan sebuah kebijakan daerah. kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan sistem pengelolaan hulu das dengan pendekatan landskap, baik kabupaten sambas maupun kerjasama lintas administrasi dengan kabupaten kota tetangga. pendekatan mitigasi bencana banjir bandang juga perlu dilakukan melalui konservasi vegetatif das kabupaten sambas. konservasi vegetatif das perlu diperkuat dalam sebuah kebijakan daerah, serta didukung dengan program dan kegiatan konservasi vegetatif wilayah das daerah berisiko secara berkelanjutan. disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, kabupaten sambas baru memulai inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana banjir bandang yanggempabumi pengelolaan risiko gempabumi kabupaten sambas diarahkan pada pendekatan mitigasi, dan kesiapsiagaan. dalam rangka penguatan upaya mitigasi, kabupaten sambas baru akan memulai inisiatif menyusun kebijakan bangunan ramah gempabumi secara konsekuen, khususnya pada perijinan mendirikan bangunan imb), dengan penekanan pada mekanisme implementasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga upaya mitigasi risiko gempabumi dapat berjalan secara optimal. disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, kabupaten sambas juga telah memulai inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana gempabumi yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempabumikapasitas penanganan darurat bencana upaya penanganan darurat bencana sangat tergantung pada pola tindakan dan kecepatan respon terhadap masa krisis penanganan darurat yang berlangsung. kecepatan respon dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya personil relawan yang dapat dimobilisasi pada saat tanggap darurat. beberapa personil dan relawan tersebut telah diidentifikasi dan dikelola dengan cukup baik oleh pemerintah kabupaten sambas, khususnya terkait dengan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. disamping itu, untuk menjamin efektivitas respon, maka dibutuhkan suatu mekanisme prosedur yang yang jelas. hal ini telah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah kabupaten sambas, meskipun mekanisme tersebut belum diperkuat dengan aturan daerah. aturan daerah yang akan disusun diharapkan dapat mempertegas dan memberikan jaminan hukum bagi mekanisme dan prosedur penanganan darurat bencana, mulai dari mekanisme penetapan dan pengakhiran status dan tingkat kedaruratan, sistem komando penanganan darurat bencana, hingga pengelolaan operasi penanganan darurat bencana. disamping itu, mekanisme dan prosedur yang telah ada masih perlu diperkuat agar mampu melingkupi seluruh institusi yang terlibat serta mengatur keterkaitan tugas dan fungsi tiap tiap institusi agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan. kapasitas pemulihan peningkatan kapasitas pemulihan akibat bencana kabupaten sambas telah dilakukan. membangun mekanisme dan rencana rencana dasar yang disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan daerah, untuk mendukung upaya upaya pada masa pemulihan, merupakan langkah awal yang telah diinisiasi oleh kabupaten sambas. namun demikian, mekanisme dan rencana tersebut masih perlu diperkuat dan dilengkapi, khususnya untuk hal hal yang meliputi mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, perbaikan rumah penduduk pasca, serta rehabilitasi dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. selain itu, dalam proses penyusunan mekanisme dan rencana tersebut, diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh ancaman bencana daerah dan prinsip prinsip risiko bencana, serta mengakomodir kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. komponen komponen kapasitas pemulihan kabupaten sambas belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif. hal ini dikarenakan komponen komponen tersebut belum digunakan secara realistis untuk upaya pemulihan bencana dalam skala luas. nah arah kebijakan w penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. berdasarkan isu strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasardasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. namun demikian dasardasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. dengan memperhatikan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional, kedudukan rpb serta isu strategis daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada pencapaian efektivitas penyelenggaraan program penanggulangan bencana. sasaran sasaran penanggulangan bencana merupakan hasil sinkronisasi antara sasaran nasional penanggulangan bencana, sasaran visi misi pembangunan daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada kabupaten sambas. sasaran penanggulangan bencana kabupaten sambas adalah menurunnya indeks risiko bencana daerah sebesar yo penilaian terhadap besaran persentase penurunan indeks risiko bencana daerah dilakukan dengan menggunakan indikator ketahanan daerah yang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana bnpb). .kebijakan "ss www kebijakan penanggulangan bencana merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan nasional penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada kabupaten sambas. kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana . .strategi .u.u.u.#r#hau ww s strategi penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel tabel strategi penanggulangan bencana pola strategi pemerintah pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam jakstranas pb, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk standar nasional indonesia sni), prosedur operasi standar, dan panduan panduan yang dapat diimplementasikan daerah, implementasi kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan pusat dengan kebijakan lainnya. penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi. pola strategi pemerintah pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota dan komunitas. fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. serta hubungan membantu provinsi kabupaten kota dalam pusat dan mengimplementasi kebijakan. daerah semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan kabupaten kota, baik menggunakan pendanaan dari apbn dan apbd atau pun sumber lainnya. implementasi indikator kabupaten kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko implementasi bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana daerah serta kapasitas daerah. .program #oooaoaa ooc www program penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kedaruratan bencana . .kegiatan ve fp!!! penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dibagi menjadi (tujuh) kegiatan,aman kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. hubungan antara sasaran penanggulangan bencana, strategi penanggulangan bencana dan kegiatan dapat dilihat pada gambar can (ele jam aan aa, sistem bencana terpadu las , la, sasaran penanggulangan bencana wi. enge! stem info ap. s3, ge: adi kawasan mad wlementasi pusat fasilitator implementasi daerah gambar hubungan sasaran, strategi dan kegiatan penanggulangan bencana jj bab rencana aksi afeeee:.:. .:. .:.: .# pppeee)).)))?? penanggulangan bencana memiliki sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah sebesar untuk mencapai sasaran tersebut, maka diturunkan dalam rangkaian rencana aksi penanggulangan bencana. rencana aksi disusun berdasarkan kondisi daerah yang dilihat dari indikator ketahanan daerah ikd). kegiatan penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik berdasarkan kondisi daerah. keseluruhan rencana aksi disusun sekaligus memuat pelibatan institusi dan penganggaran terkait setiap aksi yang akan dilaksanakan kabupaten sambas. pola umum aksi penanggulangan bencana berdasarkan strategi penanggulangan bencana, para pemangku kepentingan tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing, dan bersama dengan pemangku kepentingan pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian kerangka aksi dalam porsi masing masing. khusus untuk pemerintah daerah, maka perannya dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana adalah memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi ikd kepada pemerintah pusat, dan bersama dengan pemerintah pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh pemangku kepentingan tingkat pusat. karakteristik kegiatan penanggulangan bencana kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik dan spesifik. kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap tiap bencana yang ada. kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda beda. seluruh kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik. kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah: peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana:kegiatan penanggulangan bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi: kegiatan generik program pengurangan risiko bencana jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana. kegiatan spesifik program pengurangan risiko bencana jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut. kegiatan generik program penanggulangan kedaruratan bencana jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana. kegiatan spesifik program penanggulangan kedaruratan bencana jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana. khusus untuk kegiatan penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berlaku untuk program pengurangan risiko bencana sekaligus program penanggulangan kedaruratan bencana. kegiatan dalam program pengurangan risiko bencana didetailkan menjadi rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. karakteristik program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat dirangkum dalam tabel tabel karakteristik program dan kegiatan penanggulangan bencana program pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kedaruratan bencana kelembagaan terpadu mmamioaam diklat dan logistik bencana peningkatan efektivitas peningkatan efektivitas dan mitigasi bencana penguatan kesiapsiagaan dan penguatan kesiapsiagaan dan bencana bencana generic spesifik generik spesifik penguatan peningkatan penguatan penguatan kebijakan dan efektivitas kesiapsiagaan kesiapsiagaan kelembagaan pencegahan dan dan dan mitigasi penanganan penanganan bencana darurat darurat bencana bencana pengkajian penguatan pengembangan pengembangan risiko dan kesiapsiagaan sistem sistem perencanaan dan pemulihan pemulihan terpadu penanganan bencana bencana darurat bencana .pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik penanganan tematikdalam bentuk dalam bentuk norma prosedur dan didetailkan dalam rencana aksi ani ar, mekanisme operasi daerah pengurangan risiko ben ana pruoseujuk lapangan rad prb) kriteria tanggap darurat pemulihan .keterlibatan institusi pola pelaksanaan aksi daerah dibagi menjadi (dua) komponen, yaitu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. komponen pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah: badan penanggulangan bencana daerah bpbd), sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat pusat sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, bpbd memiliki tugas dan fungsi untuk melaku. selain itu, bpbd juga melakukbadan perencanaan pembangunan daerah bappeda), mendukung perencanaan program program pembangunan yang peka terhadap risiko bencana. badan keuangan daerah, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. dinas pertanian dan ketahanan pangan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan. dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, mempunyai tugas menyelenggarakan program program perindustrian dan perdagangan bagi warga masyarakat miskin daerah daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan menyelenggarakan program program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin daerah daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan lahan dan konservasi hutan. dinas perhubungan, merencanakan dan melaksanakan kebutuhan transportasi, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi. disamping itu, juga merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana. dinas komunikasi dan informatika, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informatika, yang meliputi komunikasi, dan informatika pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, merencanakan tata ruang daerah yang rawan terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkoordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana. dinas kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat obatan, tenaga medis paramedis, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. dinas pendidikan dan kebudayaan, merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal. il. dinas pariwisata, kepemudaan dan olah raga, mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, merumuskan dan menyusun data dasar kependudukan dengan tingkat akurasi yang baik. dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, serta merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana. serta merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan program program penguatan masyarakat dan pemerintah desa (seperti desa tangguh bencana) kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait. ae. rumah sakit umum daerah rsud)badan pusat statistik bps), membantu dalam bidang penyiapan data data statistik terkait kebencanaan. badan meteorologi, klimatologi dan geofisika bmkg),kantor kejaksaan negeri, mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat perangkat hukum terkait kebencanaan. perusahaan listrik negara pln), mendukung pemerintah dalam memastikan ketersedian sumber energi listrik pada saat darurat bencana dan pemulihan. palang merah indonesia pmi), melaksanakan kegiatan pencegahan, pencarian dan penyelamatan serta membantu bidang kesehatan. radio antar penduduk indonesia rapi), menyebarluaskan informasi kebencanaan dan pencarian penyelamatan korban bencana. badan nasional pencarian dan pertolongan, dikenal dengan istilah basarnas, mendukung bpbd dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (sar). satuan polisi pamong praja, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap bencana. komponen non pemerintah daerah, yaitu: forum prb, organisasi kemasyarakatan sipil, lembaga filantropi dan lembaga bisnis daerah, perguruan tinggi dan pakar, media, palang merah indonesia, dan masyarakat. penganggaran undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana pada menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam huruf dan yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi denga. sumber pendanaan sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor tahun berasal dari anggaran pendapatan belanja negara apbn), anggaran pendapatan belanja daerah apbd), dan atau masyarakat. yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui apbn ditingkat pusat maupun apbd ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahunmasyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam apbn, dan, hal ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan, maka salinannya disampaikan kepada bnp atau bpbd. penggunaan dana penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pnbola kontribusi penganggaran penanggulangan bencana daerah perencanaan pembangunan nasional periode mengacu pada pembangunan berbasis kawasan. perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan. keterkaitan antara rpb dengan rpm iii, rpm provinsi dan rpm kabupaten kota memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana kabupaten kota. s tabel keterkaitan rpm iii, rpm provinsi kalimantan barat dan rpm kabupaten sambas fokus prioritas ikd rpm provinsi rpm kalimantan kabupaten seadbekasspa barat sambas |isi|i7|is|kabupaten kota pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana daerah kabupaten kota pengenalan, pengkajian dan pemantauan ri penyusunan rencana penanggulangan rpb) bencana kab kota dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana rad prb) kabupaten kota dan menjadi masukan untuk penyusunan rpm kab kota kabupaten kota mendorong dan menumbuhkan budaya program sadar bencana serta meningkatkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kualitas dan akses kebencanaan informasi sda dan ling gan hidup fokus prioritas ikd s5 nasi isil bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi kabupaten kota meningkatkan kerjasama dengan program peningkatan mitra pembangunan, oms dan kapasitas dan kerjasama dunia usaha untuk mengurangi pengelolaan lingkungan kerentanan sosial dan ekonomi hidup masyarakat kawasan rawan bencana dan pasca bencanaprogram kedaruratan logistik dalam kebencanaan peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan, program penyediaan dan pengolahan air baku pembangunan jalan tn. hitam peningkatan jembatan pembangunan jalan tebas peningkatan investasi menebang tn. hitam jeruji liku padat karya merbau temasuk pengembangan dermaga penyeberangan sintetis" fokus prioritas ikd rpm provinsi rpm kabupaten rpm gan moga sara sambas rea |3sla's6e| 1a| pengarusutamakan pengurangan peningkatan risiko bencana dalam infrastruktur jalan dan pembangunan sektoral dan jembatan wilayah peningkatan investasi integrasi kajian dan peta risiko padat karya dalam penyusunan dan review program pengelolaan rtrw provinsi kabupaten kota ruang terbuka hijau peningkatan sarana dan prasarana pendidikan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan cakupan kesehatan rujukan pelayanan kesehatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan desa tangguh bencana kabupaten kota program pencegahan dan pencegahan dini dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana bencana program pecahan program pengendalian akin risiko pencemaran dan perusakan pen yang lingkungan bencana program pengembangan pengendalian pencemaran dan pengelolaan air jaringan irigasi, rawa dan jaringan peningkatan infrastruktur sutbendana sii dan tekoaai ngaran lainnya program pengembangan, pengelolaan dan pembangunan sampah pan yana konservasi sungai, danau berteknologi tinggi dan dan sumber daya air ramah lingkungan lainnya program pengendalian banjir rpm provinsi fokus prioritas ikd mapan rpm kabupaten rpm anna saya sambas larutan il2j3lja|isle is|9ji10 penanggulangan pencegahan dini dan kebakaran hutan dan penanggulangan lahan bencana program pengendalian program pencegahan kebakaran hutan dan dan pengurangan risiko lahan bencana program penataan dan penegakan hukum ling program pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan program pengelolaan hutan lindung dan konservasi lainnya program peningkatan pengendalian polusi program pengelolaan keanekaragaman peningkatan fungsi kawasan lindung program pendayagunaan kawasan dan pemanfaatan hutan alam program perlindungan dan konservasi sumber daya alam penataan sumberdaya air dengan fokus penataan daerah aliran sungai das), pengamanan air baku, serta pembangunan situ waduk fokus prioritas ikd rpm provinsi rpm kabupaten bak kalian sanga sambas men gay nilai3'sisielzis |1a| dan mitigasi bencana membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana fokus prioritas ikd rpm provinsi rpm kabupaten rpm kalimantan barat ena sambas ss| |s8| program pengembangan sumber daya masyarakat hutan program tanggap program pengelolaan darurat daerah logistik bantuan darurat terkena bencana bencana program penanggulangan darurat bencana peningkatan kualitas hidup program rehabilitasi masyarakat daerah pasca dan rekonstruksi bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan program rehabilitasi rekonstruksi wilayah pasca hutan dan bencana alam wilayah pengembangan hutan pulau kalimantan tanaman kerangka aksi : : :::: aksi penanggulangan bencana disusun untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana daerah. sasaran penanggulangan bencana daerah menggunakan indeks risiko bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan rpm iii. penurunan indeks risiko bencana daerah diukur dengan menggunakan indikator ketahanan daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat nasional. indikator ketahanan daerah ikd) dapat dilihat pada tabel aksi penanggulangan bencana daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator ikd. kerangka aksi penanggulangan bencana daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap tiap kegiatan penanggulangan bencana. kerangka aksi didetailkan menjadi rencana aksi daerah dengan menggunakan: karakteristik kegiatan penanggulangan bencana daerah sinergitas rpm iii, rpm provinsi dan rpm kabupaten kota keterlibatan institusi penganggaran rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana (rad prb) sesuai dengan karakteristik kegiatan penanggulangan bencana, rad prebelum terjadi bencana. upaya pengurangan risiko bencana kabupaten sambas dilakukan dengan aksi dan indikator aksi. detail rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana rad prb) dapat dilihat pada lampiran dan lampiran dokumen rpb kabupaten sambas tahun rencana aksi daerah untuk penanggulangan kedaruratan bencana (rad pkb) sesuai dengan karakteristik kegiatan penanggulangan bencana, rad pkaat dan setelah terjadi bencana. upaya penanggulangan kedaruratan bencana kabupaten sambas dilakukan dengan aksi dan indikator aksi. risalah rad pkb dapat dilihat pada lampiran dokumen rpb kabupaten sambas tahun tabel indikator ketahanan daerah kegiatan indikator ketahanan daerah (ikd) penguatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebijakan dan kelembagaan peraturan daerah tentang pembentukan bpbdbpbd forum prb komitmen dprd terhadap prb pengkajian peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya risiko yang ada daerah dan perencanaan peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh terpadu bahaya yang ada daerah peta kapasitas dan kajiannya rencana penanggulangan bencana daerah pengembangan sarana penyampaian informasi kebencanaan yang sistem menjangkau langsung masyarakat informasi, diklat dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana logistikpelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penyelenggaraan latihan (keladi) kesiapsiagaan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan kegiatan indikator ketahanan daerah (ikd) pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk penanganan pen senar peningkatan aktivitas baar dan mitigasi sin penguatan sersan penanganan darurat rencana kontingensi tanah longsor aa . coi:,$5i eii & kegiatan indikator ketahanan daerah (ikd) penerapan sistem komando operasi daruratpemulihan pelayanan dasar pemerintah iste pemulihan infrastruktur penting bencana perbaikan rumah penduduk pemulihan penghidupan masyarakat bab pengarusutamaan perspektif penanggulangan bencana kabupaten sambas bergeser dari pola penanganan darurat pengurangan risiko bencana. perubahan perspektif ini berdampak pada perubahan pengelolaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan bencana kabupaten sambas. perlu kesadaran seluruh pihak untuk merubah perspektif ini menjadi sebuah capaian yang berarti bagi pengurangan risiko bencana. pembangunan kesadaran seluruh pihak membutuhkan strategi yang efektif dan dikelola serta dipantau secara efektif. upaya ini dikenal dengan pengarusutamaan. pengarusutamaan penanggulangan bencana pada suatu daerah dilaksanakan dengan bantuan dokumen rpb. berdasarkan kondisi yang berkembang nasional, dokumen rpb sulit diimplementasikan karena tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. dengan demikian, pengarusutamaan implementasi rpb menjadi pintu masuk bagi pengarusutamaan penanggulangan bencana kabupaten sambas. pengarusutamaan rpb diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi non pemerintah daerah untuk mewujudkan aksi aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. untuk mengelola strategi pengarusutamaan rpb, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan rpb. gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran sasaran pengarusutamaan. kerangka pengarusutamaan pengarusutamaan rpb difokuskan kepada integrasi aksi aksi penanggulangan bencana dalam penganggaran daerah serta sumber sumber anggaran diluar pemerintah daerah. pengintegrasian rpb dalam penganggaran daerah seperti yang terlihat pada gambar memiliki (tiga) pintu masuk yaitu rpm, rkd serta rencana kerja organisasi perangkat daerah senja opd) kabupaten sambas. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sambas periode telah memasukkan unsur penanggulangan bencana sebagai salah satu program pembangunan. rpb dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk program tersebut. namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. untuk mengatasi kemungkinan tersebut, kabupaten sambas telah mengkaji keterkaitan antara rpm kabupaten sambas dengan rpm provinsi kalimantan barat serta rpm il. kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan rpb kabupaten sambas. status pengarusutamaan status pengarusutamaan adalah sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksiaksi rpb yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses pengangkatannya. ada (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk aksi aksi pengarusutamaan, yaitu: mudah ditandai dengan warna hijau pada tahun pelaksanaan aksi. merupakan aksi yang tidak membutuhkan upaya besar untuk mengantarkannya. status ini diberikan kepada aksi aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada setiap perencanaan daerah kabupaten sambas bersinggungan dengan perencanaan provinsi ataupun perencanaan pembangunan nasional. sulit ditandai dengan warna kuning pada tahun pelaksanaan aksi. merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dari pemangku kepentingan untuk memasukkannya dalam anggaran pemerintah kabupaten sambas. status ini diberikan pada aksi aksi yang tidak ada didalam rpm kabupaten sambas, namun menjadi aksi aksi yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan kepada perencanaan nasional dan provinsi yang belum memiliki anggaran pendamping dalam rpm kabupaten sambas. sangat sulit ditandai dengan warna merah pada tahun pelaksanaan aksi. merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya dalam penganggaran daerah. status ini diberikan pada aksi aksi yang belum masuk dalam perencanaan daerah, provinsi, dan nasional. untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan untuk aksi aksi diluar keterkaitan pada status pengarusutamaan mudah dan sulit. penganggaran pembangunan daerah penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada rpm kabupaten sambas. setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam rpm menjadi rkd kabupaten sambas. rkd inilah yang menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten sambas yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd kabupaten sambas). mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian rpb dalam apbd. pintu masuk utama adalah rpm. pintu masuk dua adalah proses musrenbang. bila terdapat aksi aksi yang belum masuk dalam rpm, maka proses musrenbang menjadi kunci utama agar aksi aksi tersebut masuk dalam apbd kabupaten sambas. selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen dprd kabupaten sambas untuk mempertanyakan aksi aksi penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam rapid. penganggaran non pemerintah daerah penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. tanggung jawab tersebut bukan berarti penanggulangan bencana hanya urusan pemerintah daerah semata, namun lebih kepada tugas perlindungan warga negara republik indonesia. oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi pihak luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. partisipasi dan kontribusi institusi luar pemerintah dapat dibagi dalam (tiga) kelompok, yaitu: kelompok akademisi dan pakar inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi rpb. peran dan keterlibatan kelompok akademisi dan pakar dalam implementasi rpb adalah sebagai berikut: mendukung pemerintah kabupaten sambas dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi rpb, memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten sambas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi rpb, dan memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi rpb dalam bentuk naskah akademis kepada pemerintah kabupaten sambas. kelompok filantropi dan bisnis inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi rpb. peran dan keterlibatan kelompok filantropi dan bisnis dalam implementasi rpb adalah sebagai berikut: memberikan dukungan advokasi bagi aksi aksi dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompokdan memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi rpb. kelompok organisasi kemasyarakatan ormas) dan media inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi rpb. peran dan keterlibatan kelompok ormas dan media dalam implementasi rpb adalah sebagai berikut: memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten sambas dalam melaksanakan sosialisasi diseminasi, komunikasi dan advokasimembangun pemahaman publik terkait rpb dan implementasinya seluruh kelompok pemangku kepentingan, dan memberikan dukungan pada pemerintah kabupaten sambas dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik. sasaran pengarusutamaan berdasarkan kerangka pengarusutamaan, maka sasaran pengarusutamaan rpb dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah: memperkuat posisi rpb dengan aturan daerah rencana penanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, rpb harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah kabupaten sambas. adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rpb dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai. menjamin rpb masuk dalam apbd rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rkd merupakan bahan baku penyusun apbd kabupaten sambas. untuk menjamin rpb masuk kedalam apbd kabupaten sambas, maka pengarusutamaan diarahkan kepada bagaimana rpb terintegrasi dengan rpm dan rkd, mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan rpb keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak pihak non pemerintah. pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannyasecara bersama. strategi pengarusutamaan (u waw www untuk mencapai sasaran pengarusutamaan dibutuhkan strategi strategi pengarusutamaan. pelaksanaan strategi pengarusutamaan perlu dikelola secara bersama lintas institusi. oleh karenanya pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan rpb menjadi bagian dari strategi ini. membentuk gugus tugas rpb pengarusutamaan rpb dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing. guna mengkoordinir pengarusutamaan rpb dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh bpbd. gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan rpb. gugus tugas pengarusutamaan rpb dibentuk atas inisiasi bpbd berdasarkan surat keputusan kepala daerah. komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. tugas dan fungsi serta struktur gugus tugas pengarusutamaan rpb secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut. membangun kerangka komunikasi antar kelompok keberhasilan pengarusutamaan rpb bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh gugus tugas rpb kepada tiap tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (awareness), membangun ketertarikan interest), mendorong inisiatif partisipasi (searching), mewujudkan aksi faction), dan berbagi hasil dan pembelajaran (sharing). kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap tiap kelompok target pengarusutamaan. khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode rpm. kerangka komunikasi pemerintah daerah kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan rpm kabupaten sambas dari tahun membangun kesadaran awareness) tahapan ini dalam periode pelaksanaalam periode pelaksanaan rpm)inisiatif untuk mencari searching) tahapan ini dalam periode pelaksanaan rpmringkasan eksekutif rpb. forb. menciptakan tindakan action) tahapan ini dalam periode pelaksanaan rpm: perangkat adaptasi rpb dalam rpm. kerangka monitoring evaluasi program pb. melakukan sharing sharing) tahapan ini dalam periode pelaksanaan rpm dilakukan dengankerangka komunikasi pada masa penyusunan rpm kabupaten sambas periode pada tahun membangun kesadaran awareness) tahapan ini pada masa penyusunmeliputi: ringkasan eksekutif rpb. bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan rpb dalam rpm versi pemerintah). membangun ketertarikan interest) membangun ketertarikan dilakukan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesehatan, serta menguraikan insentif program. perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan rpb dalam rpm versi pemerintah). inisiatif untuk mencari searching) dilakukan melalui: menyediakan sarana informasi. menyediakan data yang dibutuhkan. perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan meliputi: referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh tim penyusun rpm. fao rpb. menciptakan tindakan action) dilakukan melalui: menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan. adaptasi rpm menjadi rpb. menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi rpb dalam rpm. melakukan sharing sharing) dilakukan melaluibahan presentasi standar rpb dalam pembangunan daerah. pointer standar untuk press release. kerangka komunikasi non pemerintah daerah kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan rpm kabupaten sambas dari tahun kerangka komunikasi kelompok ini dibagi kedalam (lima) tahapan, yaitu: membangun kesadaran awareness) tahapan iniinisiatif untuk mencari searching) tahapan ini fao rpb. menciptakan tindakan action) tahapan ini kerangka monitoring evaluasi program pb. melakukan sharing sharing) tahapan ini dilakukan dengan: memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan. penyelenggaraan forum berbagi stakeholders pemaparan evaluasi dan korekmengembangkan skema dan media komunikasi antar kelompok berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan rpb antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh gugus tugas rpb seperti pada gambar fs, dpr dan bisnis dan dprd kab kota peni gambar jalur komunikasi gugus tugas pengarusutamaan rpb gambar menjelaskan jalur komunikasi gugus tugas pengarusutamaan rpb antara pemerintah pusat dan dpr ri, pemerintah dan dprd provinsi, pemerintah dan kabupaten, filantropi dan bisnis, akademisi dan pakar, ormas dan media membangun jalur komunikasi dan media yang berbeda. pemerintah pusat dpr menggunakan forum rapat dan koordinasi untuk berkomunikasi dengan filantropi dan bisnis dan pemerintah provinsi dan dprd. bentuk media yang dapat dilakukan adalah asistensi, musrenbang, fgd dan workshop. pemerintah pusat dpr juga membangun jalur komunikasi dengan akademisi pakar dan ormas dan media dengan menggunakan media relation, kunjungan kerja dan forum media. sedangkan media dan ormas dan filantropi dan bisnis dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten melalui media relation dan media sosial. bab monitoring, evaluasi dan pembaruan rencana penanggulangan bencana merupakan salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. sebagai salah satu bagian dari rencana pembangunan, rpb harus mengikuti aturan dan mekanisme pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan (mep) yang digunakan oleh pemerintah.mepsasaran penanggulangan bencana daerah. salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut, maka rpb perlu mengacu pada undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional span). aturan tersebut menjabarkan sistem perencanaan pembangunan meliputi (empat) hal, yaitu: penyusunan rencana, penetapan rencana pengendalian (monitoring), pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat dari program dan kegiatan. pelaksanaan evaluasi lebih lanjut tertuaturan tersebut menyebutkan pentingnya evaluasi pelaksanaan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan program kegiatan. kedua regulasi atas, diterjemahkan lebih detail. aturan ini menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam (dua) tahap, yaitu: saat penyusunan rencana evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. ran saat pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. hasil evaluasi dituntut agar dapatrta menilai efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan program kegiatan terhadap masyarakat. informasi tersebut, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. konsep dasar evaluasi proses evaluasi rpb dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi kerangka logis valuasi sokansnb evaluasi agenda pengukuran sub agenda kinerja sasaran pelaksanaan ana evaluasi senja evaluasi strategis program state renstra besar sumber: disarikan dari peraturan menteri ppn bappenas tahun gambar evaluasi perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada gambar pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikatorindikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampubagai dasar pengambilan kebijakan dan input terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda beda, sesuai dengan tujuanmasing masing evaluasi. . . kerangka kerja logis $ $ $ $ $z$z$,w $z$y pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan program kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. proses rekonstruksi kerangka logis rpb, disusun berdasarkan sasaran bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pada rpm ii, yang diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam rpb. pemilihan dan penyelamatan indikator evaluasi rpb akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi rkd, renstra, dan rpm. hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi rpb sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. evaluasi ex ante evaluasi ex ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. evaluasi ini digunakan untuk: memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. evaluasi ex ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur. memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis. untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. hal ini untuk menjamin kebijakan program kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. dalam proses penyusunan rpb, evaluasi ex ante dilaksanakan melalui: analisis konektivitas program program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional, provinsi kalimantan barat, dan kabupaten sambas terkait rpm, rpm provinsi kalimantan barat, dan rpm kabupaten sambas). analisis konektivitas antara program program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan hasil analisis pada point (a) dengan sub prioritas indikator ketahanan daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan pada suatu daerah. sedangkan evaluasi ex ante dengan menggunakan metode cost benefit analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan rkd khususnya untuk kegiatan kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing masing daerah). kerangka kerja logis kerangka kerja logis kkl) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. kerangka kerja logis memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan program kegiatan. kerangka kerja logis diperlukan untuk mendapatkan outlines bagaimana kebijakan program kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. kerangka kerja logis berbentuk diagram bagan yang menggambarkan hubungan antara input proses output outcome impact dalam pelaksanaan suatu kebijakan program kegiatan. oleh karena itu, kkl sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. fungsi kkl pada masing masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut: tahap perencanaan dan penyusunan kebijakan program kegiatan kerangka kerja logis membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. pada tahap perencanaan, membangun kkl memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. struktur kkl membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan program kegiatan. ie tahap pelaksanaan kebijakan program kegiatan kerangka kerja logis membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. menggunakan kkl selama pelaksanaan kebijakan program kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. lebih lanjut, kkl membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. tahap evaluasi kebijakan program kegiatan tujuan utama penggunaan kkl pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan program kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap kkl yang telah disusun tahap perencanaan. jika kkl sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara input proses output outcome impact terlihat maka kkl tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. namun jika kkl belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi kkl untuk menstrukturkan kembali kebijakan program kegiatan sehingga keterkaitan antara input proses outputoutcome impact menjadi jelas. perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan kkl sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah evaluasi. kerangka kerja logis rpb kabupaten sambas secara detail dapat dilihat pada lampiran kerangka kerja logis evaluasi rencana penanggulangan bencana kabupaten sambas dengan indikator evaluasi terpilih telah ditetapkan disepakati pada kegiatan diskusi publik daerah. pengukuran pencapaian kinerja naa pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan program kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi. evaluasi pengukuran kinerja. hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system. wajib dilakukan pada semua kebijakan program kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan rpm, renstra, rkp dan senja). dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis). gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbedametode gap analysis atau analisis kesenjangan berguna untuk:evaluasi proses pelaksanaan evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan program kegiatan secara mendalam. deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan program kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan masa yang akan datang. evaluasi kebijakan strategis program besar maa mam abu evaluasi kebijakan strategis program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan program. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. kriteria kebijakan strategis program besar meliputi: memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat: memiliki anggaran besar, mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional, mendukung pencapaian prioritas nasional, dan merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain. kriteria evaluasi terpilih kriteria evaluasi rpb dipilih berdasarkan status pengarusutamaan tiap tiap tahun periode perencanaan. pelaksanaan evaluasi rpb kabupaten sambas dilaksanakan untuk: tahun perencanaan hasil evaluasi rpb kabupaten sambas tahun menjadi salah satu bahan evaluasi provinsi kalimantan barat untuk program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk rpm provinsi periode selanjutnya. hasil evaluasi rpb kabupaten sambas tersebut menjadi masukan dalam dimensi bottom up dan dimensi partisipatif penyusunan rpm provinsi. aksi aksi terpilih untuk evaluasi pada tahun adalah: pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori. pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air. pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai. ana pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui penguatan lereng. s5)... pembangunan tanggul penahan abrasi (grid). budidaya tanaman mangrove dan terumbu karang kawasan berisiko tinggi gelombang ekstrim dan abrasi. penyusunan peraturan batas pembangunan dan penambangan pada daerah yang berisiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi. sosialisasi terkait peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman cuaca ekstrim dan kerugian yang ditimbulkanevaluasi nasional untuk program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana untuk rpm iii. oleh karena itu, untuk tahun perencanaan selain dari kriteria evaluasi terpilih, evaluasi rpb juga dilaksanakan untuk melihat penurunan indeks risiko bencana kabupaten sambas yang diukur dengan ikd. aksi aksi terpilih untuk evaluasi pada tahun adalah: meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan distribusi logistiklnmasukkan dalam penyusunan rpm kabupaten sambas dengan menggunakan strategi pengarusutamaan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. hasil evaluasi yang digunakan tidak hanya hasil evaluasi yang digunakan pada tahun saja, namun merupakan gabungan evaluasi rpb dari tahun hingga hasil rpb kabupaten sambas tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan rpm kabupaten sambas periode selanjutnya. aksi aksi terpilih untuk evaluasi pada tahun adalah: sertifikasi personil untuk penggunaan peralatan pb.wetanmekanisme evaluasi dan pelaporan . w w rpb merupakan rencana penyelenggaraan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain lain). oleh karena itu, pelaksanaan mep melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan rpb. pelaksanaan mep rpb bertujuan untuk: memantau secara terus menerus proses pelaksanaan rpb: mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan rpb sedini mungkin, menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja pb: menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan rpb secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. pendekatan dalam pelaksanaan mep rpb dilakukan melalui: penilaian mandiri (self assessment), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam rpb, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah. penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment), dilakukan sebagai masukan mep secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan rpb. penilaian implementasi lapangan (field assessment), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan rpb berbagai lokasi penyelenggaraan jika diperlukan. seluruh pendekatan pelaksanaan mep rpb tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas atas. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpb dilakukan oleh masing masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan rpb secara berkala, minimal setiap tahun dan atau saat terjadi penyelenggaraan daerah. . .oi evaluasi pelaksanaan rpb dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan rpb secara berkala, minimal setiap (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mep yang dilakukan masing masing institusi dan hasil mep yang dilakukan oleh gugus tugas. pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi rpb. pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, sdm, jangka waktu, dan lainlain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi rpb. capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan rpb. sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi rpb. monitoring dan evaluaslaporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi rpb berikutnya. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rpb disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi bpbd. laporan disusun oleh masing masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan rpb. sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap (dua) tahun. mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan mep disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. selanjutnya, laporan pelaksanaan rpb secara menyeluruh disusun setiap (lima) tahun pada tahun terakhir oleh bpbd berdasarkan hasil mep berbagai institusi terkait dan gugus tugas. bpbd dalam menyusun laporan pelaksanaan rpb secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rpb. . secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan mep rpb disajikan dalam gambar maan kan co. pelaksanaan rp4 pemeran pori penjara kek ehi tea mena ane pedang doko rekomendasi pelaksanaan peran meru ra" babakaonaan bob rekomendasi perbaikan keterangan kk. petuah tenggang yelaksananr mei kattitipa aren satu nya balik gambar mekanisme monitoring evaluasi dan pelaporan rencana penanggulangan bencana daerah pembaruan pembaruan rpb dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil mep. untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, bpbd sebagai koordinator penyusunan rencana penanggulangan bencana periode diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar. untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari rpb, maka disarankan kepada tim penyusun rencana penanggulangan bencana periode untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. kriteria tersebut adalah: arah kebijakan pada rpb ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk (dua) periode perencanaan. sasaran penanggulangan bencana daerah wajib mengacu kepada sasaran nasional penanggulangan bencana dengan memperhatikan isu strategis kebencanaan daerah. dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam span (teknokrat, topdoc, bottom up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan rpb. indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh bnpb sekurang kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan. seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan rpb dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. bab vii penutupdangkan berdasarkan penjabaran ekoregionunggulan sambas, kabupaten landak, dan kota singkawang. implementasi rpb dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan pb. pengarusutamaan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjamin rpb menjadi sebuah rencana induk yang benar benar dapat digunakan oleh setiap instansi institusi daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. jaminan rpb dapat terlaksana salah satunya dengan membentuk gugus tugas lintas institusi yang dilengkapi oleh perangkat kerja. setiap gugus tugas bekerja sesuai strategi pengarusutamaan. optimalnya pengarusutamaan diharapkan dapat memperkuat posisi rpb dengan aturan daerah, menjamin rpb masuk mmm dalam apbd, dan mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan rpb. melihat keberhasilan suatu daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya rencana yang dilakukan. selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi,efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan program kegiatan terhadap masyarakat. adapun program kegiatan yang menjadi kriteria evaluasi terpilih untuk evaluasi rpb kabupaten sambas terdapat aksi, yang dijabarkan secara detail pada bab sebelumnya. dengan adanya penilaian atau evaluasi ini, dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk perencanaan depan oleh pemerintah kabupaten sambas. selain itu, dengan adanya kajian penanggulangan bencana ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih baik, efektif dan efisien kabupaten sambas. himne lampiran rencana aksi penanggulangan bencana lampiran satu. rencana aksi penanggulangan bencana kabupaten sambas tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi perkuatan penguatan aturan daerah adanya peraturan daerah tentang utama: kebijakan dan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pendukung: kelembagaan penanggulangan bencana bappeda, bagian hukum setda adanya aturan turunan yang utama: bpbd menjabarkan dan memperkuat pendukung: penyelenggaraan penanggulangan bappeda, bagian hukum setda bencana daerah, misalnya: kepala daerah tentang pembentukan tim laga daerah, kepala daerah tentang rencana kontingensi, dll adanya program program perencanaan utama: bpbd dan penganggaran daerah yang pendukung: diterjemahkan dan merujuk dari perda bappeda, bagian hukum setda penanggulangan bencana pb) penguatan aturan daerah adanya aturan dan kebijakan yang utama: bappeda tentang pembentukan badan mengatur mekanisme pembentukan pendukung: bagian hukum setda, penanggulangan bencana bpbd kabupaten sambas dprd daerah adanya perdapembentukan sotkbpbd utama: bappeda pendukung: bagian hukum setda, dprd adanya prosedur dan mekanisme bpbd utama: bpbd dalam meningkatkan fungsi koordinasi, pendukung: komando, dan pelaksanaan daerah bappeda, bagian hukum setda melalui penerapan aturan daerah penguatan aturan dan adanya diskusi diskusi antar kelompok utama: bpbd mekanisme forum prb (pemerintah, lsm, akademisi, media, pendukung: ulama, dil) untuk menyusun aturan dani bappeda, bagian hukum setda mekanisme pembentukan forum prb kabupaten sambas dibentuknya forum prb daerah utama: bpbd berdasarkan aturan dan mekanisme yang pendukung: telah disusun bappeda, bagian hukum setda adanya forum prb yang berkontribusi utama: bpbd signifikan terhadap percepatan upaya pendukung: prb kabupaten sambas bappeda, bagian hukum setda tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi sambungan kegiatan penguatan aturan dan adanya mekanisme dan prosedur utama: bpbd mekanisme penyebaran penyebaran informasi kebencanaan pendukung: informasi kebencanaan kabupaten sambas bappeda, dinas kominfo, bagian hukum setda adanya aturan daerah yang memperkuat utama: bpbd mekanisme dan prosedur penyebaran pendukung: informasi kebencanaan kabupaten bappeda, dinas kominfo, bagian sambas hukum setda terintegrasinya mekanisme dan utama: bpbd prosedur penyebaran informasi didaerah pendukung: dengan sistem informasi kebencanaan bappeda, dinas kominfo, bagian tingkat nasional hukum setda penguatan peraturan daerah adanya dokumen rencana utama: bpbd tentang rencana penanggulangan bencana yang disusun pendukung: penanggulangan bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bappeda, bps, seluruh institusi bencana secara partisipatif dan pemda menahan anldpsak adanya aturan daerah yang memperkuat utama: bpbd implementasi rencana penanggulangan pendukung: bappeda, bagian bencana daerah hukum setda adanya aturan tentang gugus tugas rpb utama: bpbd dalam pengarusutamaan dan money rpb pendukung: yang melingkupi setiap pemangku bappeda, bagian hukum serta, kepentingan seluruh institusi pemda penguatan peraturan daerah adanya rtrw yang mempertimbangkan utama: dinas pekerjaan umum tentang rencana tata ruang informasi ancaman bencana dan penataan ruang pupr) wilayah berbasis kajian pendukung: bappeda, bpbd awksnsutpeneoag adanya rtrw yang mempertimbangkan utama: dinas pupr prinsip prinsip pengurangan risiko pendukung: bencana melalui pencegahan risiko bappeda, bpbd bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada daerah adanya aturan terkait tata guna lahan utama: dinas pupr dan pendirian bangunan yang pendukung: mempertimbangkan prinsip prinsip bappeda, bpbd pengurangan risiko bencana yang ada daerah penguatan badan terpenuhinya struktur bpbd sesuai utama: bappeda penanggulangan bencana perda sook bpbd pendukung: bagian hukum setda, daerah dprd, bagian organisasi tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi 20z1 sambungan kegiatan terpenuhinya kebutuhan sumber daya utama: bpbd bpbd (anggaran, sarana, prasarana, pendukung: personil) baik dalam hal kuantitas bappeda, dprd, bkpsdmad, bkd maupun kualitas penguatan forum prb adanya dokumen legalitas forum utama: bpbd pengurangan risiko bencana (ferb) pendukung: sebagai dasar untuk mendapatkan bappeda, bagian hukumtugas dan fungsi masing masing bappeda, bagian hukum serta komponen struktur, dll sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi ferb penguatan fungsi adanya usulan dprd terkait prb yang utama: dprd pengawasan dan diaplikasikan dalam perencanaan pendukung: penganggaran legislatif anggaran daerah bappeda, bpbd, sekretariat dprd dalam pengurangan risiko bencana daerah pengkajian risiko review peta bahaya terlaksananya review peta bahaya utama: bpbd dan perencanaan kabupaten sambas dengan melibatkan instansi terkait pendukung: bappeda, dinas pupr, terpadu kabupaten sambas dinas persim lh, disdukcapil, bps, kecamatan review peta kerentanan terlaksananya review peta kerentanan utama: bpbd kabupaten sambas dengan melibatkan instansi terkait pendukung: bappeda, dinas pupr, kabupaten sambas dinas sosial pmd, disdukcapil, dinas pertanian, dinas persim lh, bps, kecamatan review peta kapasitas terlaksananya review peta kapasitas utama: bpbd kabupaten sambas dengan melibatkan instansi kabupaten pendukung: bappeda, dinas pupr, sambas dinas sosial pmd, disdukcapil, dinas pertanian, dinas persim lh, bps, kecamatan tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi pipa penerapan dokumen rencana adanya pelibatan lintas skpd, aspirasi utama: bpbd sambungan kegiatan penanggulangan bencana masyarakat, akademisi, dunia usaha, pendukung: bappeda, dinas pupr, daerah maupun organisasi non pemerintah dinas sosial pmd, disdukcapil, dalam upaya penanggulangan bencana dinas pertanian, dinas persim lh, daerah, untuk mengakomodir seluruh institusi pemda, bps, penyusunan rencana penanggulangan kecamatsambas sesuai rpb yang diperkuat hukum setda dengan aturan daerah pengembangan penerapan dan peningkatan digunakannya informasi bencana oleh utama: bpbd sistem informasi, fungsi informasi semua pihak sebagai acuan dalam pendukung: diklat dan kebencanaan daerah menyusun skenario operasi kebencanaan bappeda, dinas kominfo, logistik kabupaten sambas basarnas, media membangun partisipasi aktif terbangunnya kemandirian masyarakat utara: bpbd masyarakat untuk dalam mengimplementasikan kegiatan pendukung: pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti bappeda, dinas kominfo, bencana lingkungannya rencana evakuasi, ews dil basarnas, media penguatan kebijakan dan adanya aturan dan sumberdaya yang utama: bpbd mekanisme komunikasi memadai untuk mendukung mekanisme pendukung: bencana lintas lembaga bersama yang menjalankan peran bagi bappeda, dinas kominfo, guna data dan informasi kebencanaan basarnas, media adanya pemanfaatan hasil mekanisme utama: bpbd bersama dalam menjalankan peran bagi pendukung: guna data dan informasi kebencanaan bappeda, dinas kominfo, oleh masing masing stakeholder basarnas, media penguatan pusdalops adanya pusat pengendali operasi utama: bpbd penanggulangan bencana pusdalops) atau sistem komando pendukung: penanganan darurat bencana skpd) bappeda, dinas kominfo bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi kabupaten sambas adanya peralatan yang memadai yang utama: bpbd mendukung pusdalpos atau sistem pendukung: komando penanganan darurat bencana bappeda, dinas kominfo skpd untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis dalam penanganan masa krisis daerah pendukung: bappeda, dinas kominfo tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi gaza sambungan kegiatan penguatan sistem pendataan adanya sarankan prasarana yang utama: bpbd bencana daerah mendukung sistem pendataan bencana pendukung: yang terhubung dengan sistem pendataan bappeda, dinas kominfo bencana nasional daya proses saling memanfaatkan utama: bpbd antara sistem pendataan tingkat pendukung: nasional candi tingkat daerah bappeda, dinas kominfo adanya sistem pendataan nasional yang utama: bpbd terintegrasi dengan sistem daerah pendukung: belum digunakan untuk ikut membangun bappeda, dinas kominfo rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan kabupaten sambas men sertifikasi personil untuk adanya peningkatan kapasitas, pelatihan, utama: bpbd penggunaan peralatan sertifikasi penggunaan peralatan yang pendukung: dilakukan secara rutin berkala bappeda, tni, polri, basarnas, kabupaten sambas manggala agni diuji cobanya peralatan dalam sebuah utama: bpbd latihan kesiapsiagaan pendukung: bappeda, tni, polri, basarnas, manggala agni adanya personil yang mampu merespon utama: bpbd kejadian bencana daerah sesuai pendukung: dengan std dan sertifikasi penggunaan bappeda, tni, polri, basarnas, pecahan byongada: mandarin agni penyelenggaraan latihan dilakukannya penyelenggaraan latihan utama: bpbd kesiapsiagaan daerah secara (relasi) kesiapsiagaan kabupaten pendukung: bappeda, tni, polri, bertahap, berjenjang dan sambas basarnas, nanggala agni ssi dilakukannya latihan (keladi) utama: bpbd kesiapsiagaan secara bertahap dan pendukung: berlanjut (mulai dari pelatihan, simulasi, bappeda, tni, polri, basarnas, hingga uji sistem) manggala agni terciptanya kesadaran kolektif utama: bpbd masyarakat dan pemangku tentang pendukung: pentingnya penyelenggaraan latihan bappeda, tni, polri, basarnas, relasi) kesiapsiagaan manggala agni penyusunan kajian dilakukannya pengkajian kebutuhan utama: bpbd kebutuhan peralatan dan peralatan dan logistik yang pendukung: logistik kebencanaan daerah tersinkronisasi dengan rencana bappeda, dinas sosial pmd, polri, kontingensi atau dokumen kajian lainnya dinas pertanian dan (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas sambungan kegiatan kabupaten sambas tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi use adanya integrasi hasil kajian kebutuhan utama: bpbd peralatan dan logistik dengan dokumen pendukung: perencanaan daerah bappeda, dinas sosial pmd, polri, dinas pertanian dan pengadaan peralatan dan terpenuhinya peralatan dan logistik utama: bpbd logistik kebencanaan daerah kebencanaan sesuai dengan hasil kajian pendukung: kebutuhan yang dilakukan bappeda, dinas sosial pmd, polri, dinas pertanian ddaerah secara kualitas maupun bappeda, dinas sosial pmd, polri, kuantitasnya dinas pertanian dan meningkatkan tata kelola adanya lembaga pemerintahan yang utama: bpbd pemeliharaan peralatan serta menangani pemeliharaan peralatan dan pendukung: jaringan supply chain logistik yang bappeda, dinas sosial pmd, polri, penyediaan distribusi diselenggarakan secara periodik dinas pertanian dan logistik terpenuhinya sumber daya (anggaran, utama: bpbd personil, peralatan, mekanisme dan pendukung: prosedur) yang cukup dalam menangani bappeda, dinas sosial pmd, polri, pemeliharaan peralatan dan ketersediaan dinas pertanian dan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana kabupaten sambas dilakukannya pemeliharaan peralatan utama: bpbd dan pemenuhan ketersediaan supply pendukung: chain pada masa tanggap darurat bappeda, dinas sosial pmd, polri, bencana yang disusun berdasarkan hasil dinas pertanian dan pengkajian risiko bencana dan atau hasil rencana evakuasi penyusunan strategi dan adanya mekanisme danprosedur daerah utama: bpbd mekanisme penyediaan dalam menangani pemenuhan pendukung: cadangan listrik untuk ketersediaan energi listrik untuk pln, tni, polri penanganan darurat bencana kebutuhan darurat bencana daerah adanya strategi mekanisme daerah utama: bpbd dalam pemenuhan kebutuhan energy pendukung: listrik pada masa tanggap darurat dengan pln, tni, polri mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan sama kegiatan rencana kontingensi tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi penguatan strategi adanya strategi pemenuhan kebutuhan utama: dinas sosial pmd pemenuhan pangan daerah pangan daerah yang mempertimbangkan pendukung: untuk kondisi darurat skenario bencana terparah (berdasarkan dinas pertanian dan kp, bulog, bencana rencana kontingensi) dan skenario bpbd bencana jangka panjang (slow onset) kabupaten sambas, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah adanya strategi daerah dalam utama: dinas sosial pmd pemenuhan kebutuhan pangan daerah pendukung: untuk kebutuhan darurat yang disusun dinas pertanian dan kp, bulog, bersama seluruh pemangku kepentingan bpbd kabupaten sambas penanganan penerapan peraturan daerah adanya rancangan kegiatan awal utama: dinas pupr tematik kawasan tentang rencana tata ruang pemerintah daerah untuk melakukan pendukung: rawan bencana wilayah untuk pengurangan pengkajian kembali (review) tata ruang bappeda, bpbd, dinas persim risiko bencana kab kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana manajemen risiko bencana adanya rancangan awal pemerintah utama: dinas pupr daerah untuk melakukan pengkajian pendukung: kembali (review) tata ruang kab kota bappeda, bpbd, dinas persim dalam rangka penanggulangan bencana manajemen risiko bencana secara inklusif terintegrasinya rencana rencana utama: dinas pupr pengurangan risiko bencana dengan pendukung: rtrw kabupaten sambas bappeda, bpbd, dinas persim penguatan struktur dan adanya informasi penataan ruang utama: dinas pupr mekanisme informasi daerah yang dengan mudah dapat diakses pendukung: penataan ruang daerah oleh publik bappeda, bpbd, dinas persim adanya pemanfaatan informasi penataan utama: dinas pupr ruang untuk mengurangi risiko bencana pendukung: bappeda, bpbd, dinas persim peningkatan kapasitas dasar terlaksananya sosialisasi kebencanaan utama: dinas pendidikan dan sekolah dan madrasah aman kepada seluruh sekolah madrasah kebudayaan bencana tingkat pendidikan dasar sd) hingga pendukung: bpbd, perguruan menengah smp) kawasan rawan tinggi, basarnas, manggala agni, bencana kecamatan tahun kegiatan aksi indikatoraksi keterlibatan institusi sambungan kegiatan dilaksanakannya kegiatan program utama: dinas pendidikan dan na4 sekolah dan madrasah aman bencana kebudayaan bagi seluruh sekolah madrasah pendukung: bpbd, perguruan pendidikan dasar sd) hingga menegah tinggi, basarnas, nanggala smp) daerah rawan bencana agni, kecamatan dilaksanakannya kegiatan program utama: dinas pendidikan dan sekolah dan madrasah aman pendidikan kebudayaan dasar sd) hingga menengah (smp) yang pendukung: difokuskan pada salah satu dari pilar bpbd, perguruan tinggi, (pendidikan untuk pengurangan risiko basarnas, manggala agni, bencana, manajemen bencana sekolah, kecamatan sarana prasarana) sekolah madrasah aman bencana peningkatan kapasitas dasar terlaksananya sosialisasi rumah sakit utama: dinas kesehatan rumah sakit dan puskesmas aman bencana pendukung: aman bencana rsud, bpbd, dinas pupr, kecamatan adanya perencanaan program dan utama: dinas kesehatan kegiatan rumah sakit yang berada pendukung: daerah rawan bencana yang rsud, bpbd, dinas pupr, mengadaptasi modul safety hospital kecamatanditerapkannya modul safety hospital utama: dinas kesehatan (kajian keterpaparan ancaman, pendukung: gedung bangunan aman, sarana rsud, bpbd, dinas pupr, prasarana rumah sekitaran, kecamatmbangunan desa tangguh adanya sosialisasi pengurangan risiko utama: bpbd bencana bencana yang dilakukan kepada pendukung: komunitas komunitas masyarakat dinas sosial pmd, dinas daerah kesehatan, dinas pertanian kp, seluruh institusi pemda, kecamatan tahun ke kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi 20z0 adanya peningkatan kapasitas utama: bpbd sambungan kegiatan kelurahan desa dengan menerapkan pendukung: dinas sosial pmd, indikator desa tangguh bencana dinas kesehatan, seluruh instit pemda, kecamatan terlaksananya simulasi dan uji sistem utama: bpbd penanggulangan bencana pengurangan pendukung: dinas sosial pmd, risiko bencana tingkat masyarakat dinas kesehatan, seluruh institusi dengan menggunakan indikator desa pemda, kecamatan tangguh bencana peningkatan pengurangan frekuensi dan adanya kebijakan pengelolaan utama: dinas persim efektivitas dampak bencana banjir lingkungan hidup tentang penerapan pendukung: pencegahan dan melalui penerapan sumur sumur resapan dan atau biopori yang bpbd, dinas pupr mitigasi bencana resapan dan biopori dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas adanya penerapan sumur resapan utama: dinas persim dan atau biopori dalam upaya pendukung: pengurangan asik bencana banjir bpbd, dinas pupr. mat adanya kajian untuk menilai efektivitas utama: dinas persim penerapan sumur resapan dan atau pendukung: biopori daerah dalam menurunkan bpbd, dinas pupr frekuensi dan luasan banjir dalam men setahun terakhir pengurangan frekuensi dan adanya kebijakan pengelolaan utama: dinas pupr dampak bencana banjir lingkungan hidup tentang perlindungan pendukung: melalui perlindungan daerah daerah tangkapan air yang dikeluarkan bpbd, dinas persim tangkapan air oleh pemerintah dan komunitas adanya penerapan perlindungan daerah utama: dinas pupr tangkapan air dalam upaya pengurangan pendukung: risiko bencana banjir bpbd, dinas persim adanya kajian untuk menilai efektivitas utama: dinas pupr penerapan perlindungan daerah pendukung: tanggapan air dalam menurunkan bpbd, dinas persim frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir pengurangan frekuensi dan adanya upaya restorasi sungai dalam utama: dinas pupr dampak bencana banjir upaya pengurangan risiko bencana banjir pendukung: melalui restorasi sungai bpbd, dinas persim adanya kajian untuk menilai efektivitas utama: dinas pupr kegiatan restorasi sungai dalam pendukung: menurunkan frekuensi danluasan banjir bpbd, dinas persim dalam setahun terakhir tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi pengurangan frekuensi dan adanya kebijakan pengelolaan utama: dinas pupr sambungan kegiatan dampak bencana tanah lingkungan hidup tentang penguatan pendukung: longsor melalui penguatan lereng yang dikeluarkan oleh pemerintah bpbd, dinas persim lereng dan komunitas adanya upaya penguatan lereng dalam utama: dinas pupr upaya pengurangan risiko bencanatanah pendukung: longsor bpbd, dinas persim adanya kajian untuk menilai efektivitas utama: dinas pupr kegiatan penguatan lereng dalam pendukung: menurunkan frekuensi dan luasantunah bpbd, dinas persim longsor dalam setahun terakhir penguatan aturan daerah adanya pengawasan berkala kepada utama: bpbd tentang budidaya dan masyarakat, swasta dan instansi yang pendukung: bappeda, bagian konversi lahan gambut melanggar perda budidaya lahan gambut hukum setda, dinas pupr, dinas untuk mengurangi dan konversi lahan gambut persim kemungkinan kebakaran hutan dan lahan terbukanya penerapan pembukaan utama: bpbd lahan tanpa bakar daerah sesuai pendukung: bappeda, bagian dengan aturan yang ada hukum setda, dinas pupr, dinas persim penguatan aturan daerah adanya kegiatan awal tingkat daerah utama: bpbd tentang pemanfaatan dan dalam pengelolaan air pemukaan untuk pendukung: bappeda, bagian pengelolaan air permukaan pencegahan dan mitigasi bencana hukum setda, dinas pupr, dinas untuk pengurangan risiko kekeringan yang belum atur dalam persim bencana kekeringan peraturan daerah adanya perda yang mengatur utama: bpbd merasionalisasi dan implementasi pendukung: bappeda, bagian pengelolaan air permukaan hukum setda, dinas pupr, dinas persim adanya program optimalisasi utama: bpbd pengelolaan air permukaan dalam upaya pendukung: bappeda, bagian pencegahan dan mitigasi bencana hukum setda, dinas pupr. dinas kekeringan persim penguatan aturan daerah adanya kebijakan yang mendukung utama: bpbd tentang pengembangan inisiatif atau keterlibatan kota kab. pendukung: bappeda, bagian sistem pengelolaan dan dalam pengembangan sistem hukum setda, dinas pupr, dinas pemantauan area hulu das pengelolaan dan pemantauan area hulu persim untuk deteksi dan das (pendekatan landskap. lintas mena administratif kabupaten sambas ban tahun ke kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi adanya kebijakan kerjasama para pihak utama: bpbd sambungan kegiatan dalam pengembangan sistem pendukung: bappeda, bagian pengelolaan dan pemantauan terpadu hukum setda, dinas pupr, dinas area hulu das berbasis pendekatan persim landskap penerapan bangunan tahan adanya aturan bangunan tahan gempa utama: dinas pupr gempabumi pada pemberian bumi daerah pendukung: bpbd, bappeda, imb bagian hukum setda, dinas persim diterapkannya aturan bangunan tahan utama: dinas pupr gempabumi dalam pelaksanaan imb pendukung: bpbd, bappeda, kabupaten sambas bagian hukum setda, dinas persim adanya pengawasan dan evaluasi utama: dinas pupr terhadap penerapan imb bangunan tahan pendukung: bpbd, bappeda, gempabumi bagian hukum setda, dinas persim hm. pembangunan revitalisasi adanya rancangan dan atau kegiatan utama: dinas pupr tanggul, waduk daerah awal mitigasi struktural bencana banjir pendukung: bpbd, bappeda, dinas berisiko banjir (misal revitalisasi tanggul waduk) persim kabupaten sambas adanyaaturanyang mendukung mitigasi utama: dinas pupr struktural bencana banjir (misal pendukung: bpbd, bappeda, dinas revitalisasi tanggul waduk) persim kabupaten sambas adanya evaluasi dan peningkatan kualitas utama: dinas pupr mitigasi struktural bencana banjir secara pendukung: bpbd, bappeda, dinas berkala dengan mempertimbangkan persim dampak perubahan iklim restorasi lahan gambut adanya kebijakan tentang pengelolaan utara: bpbd daerah berisiko kebakaran lahan gambut kabupaten sambas pendukung: bappeda, bagian hutan dan lahan untuk pencegahan dan mitigasi bencana hukum setda, dinas pupr, dinas kebakaran lahan dan hutan persim adanya kegiatan awal pengelolaan dan utama: bpbd restorasi lahan gambut telah pendukung: bappeda, bagian dilaksanakan berwarna antara pemerintah hukum setda, dinas pupr, dinas dan swasta persim ada kebijakan tentang restorasi lahan utama: bpbd gambut daerah pendukung: bappeda, bagian hukum setda, dinas pupr, dinas persim tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi pengurangan frekuensi dan adanya inisiatif mitigasi struktural utama: dinas pupr sambungan kegiatan dampak bencana banjir bencana longsor (misal konservasi pendukung: bpbd, dinas persim bandang melalui konservasi vegetatif das) daerah vegetatif das ada kebijakan tentang konservasi utama: dinas pupr vegetatif das wilayah rawan longsor pendukung: bpbd, dinas persim daerah ada program dan kegiatan konservasi utama: dinas pupr vegetatif wilayah das yang rawa pendukung: bpbd, dinas persim longsor secara berkelanjutan pembangunan tanggul adanya pembangunan tanggul ataupun utama: dinas persim penahan abrasi (grid) batu grid sebagai pemecah ombak pendukung: daerah pesisir yang berisiko gelombang bpbd, bappeda, tni, polri, dinas ekstrim dan abrasi sosial pmd, dinas pupr, dinas perikanan pkh budidaya tanaman mangrove terbenamnya mangrove garis pantai utama dinas persim dan terumbu karang yang berpotensi terkena abrasi dengan pendukung kawasan berisiko tinggi melibatkan masyarakat sekitar kawasan bpbd, dinas pendidikan, dinkes, gelombang ekstrim dan tersebut bmkg, media, dprd, pmi, tni, abrasi polri, forum prb, kecamatan, dinas pupr. dinas perikanan pkh penyusunanperaturanbatas adanya kawasan bebas pembangunan utama dinas perikanan pkh pembangunan dan fasilitas publik garis pantai atau muara pendukung penambangan pada daerah das bpbd, dinas pendidikan dinkes, yang berisiko bencana bmkg, media, dprd, pmi, tni, gelombang ekstrim dan polri, forum prb, kecamatan, abrasi dinas persim lh, dinas pupr adanya peraturan daerah tentang utama dinas perikanan pkh pengelolaan wilayah dan pulau pulau pendukung: bpbd, tni, polri, kecil daerah aliran sungai dinas pupr, bagian hukum, dprd, kecamatan, dinas persim lh, bmkg sosialisasi terkait terlaksananya sosialisasi setiap utama: bpbd peningkatan pengetahuan kecamatan terkait peningkatan pendukung: dinas pendidikan, masyarakat terhadap pengetahuan masyarakat terhadap dinas sosial pmd, disnakertrans, ancaman cuaca ekstrim dan ancaman cuaca ekstrim dan kerugian ormas, lsm, forum prb, dinas kerugian yang ditimbulkan yang ditimbulkan dengan melibatkan persim lh, bmkg seluruh desa kelurahan yang ada kecamatan tersebut tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi az0o perkuatan penguatan kesiapsiagaan terselenggaranya kajian kajian utama: bpbd kesiapsiagaan dan menghadapi bencana teknokrat penyusun skenarioterburuk pendukung: bappeda, tni, polri, penanganan gempabumi melalui bencana gempabumi kabupaten dinas sosial pmd, dinas darurat bencana perencanaan kontingensi sambas kesehatan, dinas persim lh, dinas pupr tersusunnya rencana kontingensi bencana utama: bpbd gempabumi sesuai dengan prosedur pendukung: bappeda, tni, polri, tetap penanganan darurat bencana atau dinas sosial pmd, dinas rencana penanggulangan kedaruratan kesehatan, dinas persim lh, bencana gempabumigempabumi kesehatan, dinas persim lh, dinas pupr penguatan kesiapsiagaan adanya kegiatan kegiatan awal dalam utama: bpbd menghadapi bencana banjir penyusunan rencana kontingensi untuk pendukung: bappeda, tni, polri, melalui perencanaan bencana banjir daerah dinas sosial pmd, dinas kontingensi kesehatan, dinas persim lh, dinas puprtni, polri, tetap peringatan dini dan penanganan dinas sosial pmd, dinas darurat bencana banjirbanjibanjir daerah awal yang telah dilakukan untuk pendukung: bappeda, tni, polri, membangun sistem peringatan dini banjir dinas sosial pmd, dinasbencana banjir secara berkala oleh multi dinas sosial pmd, dinas stakeholder kesehatan, dinas perut lh, dinas pupr tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi adanya sistem peringatan dini yang dapat utama: bpbd sambungan kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung: bappeda, tni, polri, akan bahaya banjir dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas persim lh, dinas pupr penguatan kesiapsiagaan adanya kegiatan kegiatan awal yang utama: bpbd menghadapi bencana tanah dilakukan sebelum penyusunan rencana pendukung: bappeda, tni, polri, longsor melalui perencanaan kontingensi untuk bencana longsor dinas sosial pmd, dinas kontingensimas sosial pmd, dinas stakeholder daerahtanah longsotanah longsor awal untuk membangun sistem pendukung: bappeda, tni, polri, daerah peringatan dini tanah longsor daerah dinas sosial pmd, dinasnas sosial pmd, dinas stakeholder daerah kesehatan, dinas persim lh, dinas puprlongsor dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas persim lh, dinas pupr penguatan kesiapsiagaan adanya rencana kontingensi yang disusun utama: bpbd menghadapi bencana yang telah tersinkronisasi dengan pendukung: kebakaran hutan dan lahan prosedur tetap peringatan dini dan bappeda, tni, polri, dina sosial melalui perencanaan penanganan darurat bencana kebakaran pmd, dinas kesehatan, kontingensi hutan dan lahan manggala agni drops. singkawang, dinas persim lh, kph, dinas perhubungan tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi sambungan kegiatan terlaksananya ujicoba rencana kantij sosial bencana kebakaran hutan dan lahan pmd, dinas kesehatan, sambungan aksi manggala agni drops singkawang dinas persim lh, kph, dinas perhubungan penguatan sistem peringatan adanya rancangan awal untuk utama: bpbd dini bencana kebakaran membangun sistem peringatan dini pendukung: hutan dan lahan daerah kebakaran lahan dan hutan daerahterlaksananya pelatihan, simulasi dan uji utama: bpbd sistem dan prosedur peringatan dini pendukung: bencana kebakaran hutan dan lahan bappeda, tni, polri, dina sosial secara berkala oleh multi stakeholder pmd, dinas kesehatan, manggala agni drops. singkawang, dinas persim lh, kph, dinas perhubungan adanya sistem peringatan din! yang dapat utama: bpbd meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung: akan bahaya kebakaran lahan dan hutanpenguatan kesiapsiagaan adanya kegiatan awal yang telah utama: bpbd menghadapi bencana dilakukan sebelum penyusunan rencana pendukung: kekeringan melalui kontingensi untuk bencana kekeringan bappeda, tni, polri, dinas sosial perencanaan kontingensi daerah pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim lh, dinas pertanian adanya rencana kontingensi yang disusun utama: bpbd yang telah tersinkronisasi dengan pendukung: prosedur tetap peringatan dini dan bappeda, tni, polri, dinas sosial penanganan darurat bencana kekeringan pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim lh, dinas pertanian tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi sambungan aksi terlaksananya ujicoba rencana kontingensi utama: bpbd sambungan kegiatan yang dapat diturunkan menjadi rencana pendukung: no6 operasi pada masa tanggap darurat bappeda, tni, polri, dinas sosial bencana kekeringan pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim lh, dinas pertanian penguatan sistem peringatan terlaksananya pelatihan, simulasi janji utama: bpbd dini bencana kekeringan sistem dan prosedur peringatan dini pendukung: daerah bencana kekeringan secara berkala oleh bappeda, tni, polri, dinas sosial multi stakeholder daerah pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim lh, dinas pertanian sistem peringatan dini sudah dapat utama: bpbd meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung: akan bahaya kekeringan bappeda. tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas perlu lh, dinas pertanian penguatan kesiapsiagaan adanya rencana kontingensi yangdisusun utama: bpbd menghadapi bencana banjir telah tersinkronisasi dengan prosedur pendukung: bandang melalui perencanaan tetap peringatan dini dan penanganan bappeda, tni, polri, dinas sosial kontingensi darurat bencana banjir bandang pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persims sosial bencana banjir bandang pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim penguatan sistem peringatan adanya rancangan awal untuk utama: bpbd dini bencana banjir bandang membangun sistem peringatan dini pendukung: daerah banjir bandang daerah bappeda, tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas permit adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem utama: bpbd dan prosedur peringatan dini bencana pendukung: banjir bandang secara berkala oleh multi bappeda, tni, polri, dinas sosial stakeholder pmd, dinas kesehatan, dimas pupr, dinas persimbanjir bandang dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas pupr, dinas persim tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi perkuatan penguatan mekanisme adanya aturan tertulis (baik dalam utama: bpbd kesiapsiagaan dan penetapan status darurat bentuk peraturan daerah. keputusan pendukung: bappeda, tni, polri, penanganan bencana kepala daerah, dan atau peraturan dinas sosial pmd, dinas darurat bencana setingkat lainnya) tentang penentuan kesehatan, kecamatan, status tanggap darurat daerah basarnas, manggala agni masyarakat dapat melakukan tindakan utama: bpbd kesiapsiagaan (patroli kesiapsiagaan) dan pendukung: bappeda, tni, polri, penanganan darurat bencana selanjutnya dinas sosial pmd, dinas atas dasar mekanisme penentuan status kesehatan, kecamatan, tanggap darurat tersebut basarnas, manggala agni penguatan mekanisme sistem adanya aturan tertulis (baik dalam utama: bpbd komando tanggap darurat bentuk peraturan daerah, keputusan pendukung: bappeda, tni, polri, bencana kepala daerah, dan atau peraturan dinas sosial pmd, dinas setingkat lainnya) tentang sistem kesehatan, kecamatan, komando tanggap darurat bencana basarnas, nanggala agni daerah sistem komando tanggap darurat utama: bpbd diterapkan oleh seluruh skpd sebagai pendukung: bappeda, tni, polri, acuan dalam operasi darurat daerah dinas sosial pmd, dinas kesehatan, kec, basarnas, penguatan kapasitas dan ada relawan dan personil terlatih yang utama: bpbd mekanisme operasi tim melakukan kaji cepat pada masa krisis pendukung: bappeda, tni, putri, reaksi cepat untuk kaji cepat dinas sosial pmd, dinas bencana kesehatan, basarnas, agni ada prosedur pengerahan tim dan utama: bpbd pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis pendukung: bappeda, tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan, basarnas, agni adanya relawan dan personil terlatih utama: bpbd telah melakukan kaji cepat sesuai dengan pendukung: bappeda, tni, polri, prosedur yang berlaku dinas sosial pmd, dinas kesehatan, basarnas, agni pelaksanaan penyelamatan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan utama: bpbd dan pertolongan korban pada pertolongan korban telah melaksanakan pendukung: bappeda, tni, polri, masa krisis tugasnya secara efektif dinas sosial pmd, dinas kesehatan, basarnas, agni penguatan kebijakan dan tersusunnya prosedur perbaikan darurat utama: bpbd mekanisme perbaikan bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas pendukung: darurat bencana kritis pada masa tanggap darurat bappeda, tni, polri, dinas sosial bencana pmd, dinas kesehatan tahun kegiatan aksi indikaturakii keterlibatan institusi adanya aturandaerah surat keputusan utama: bpbd sambungan kegiatan kepala daerah, peraturan kepala daerah, pendukung: na6 atau peraturan daerah) dalam perkuatan bappeda, tni, polri, dinas sosial prosedur perbaikan darurat bencana pmd, dinas kesehatan adanya prosedur perbaikan darurat utama: bpbd bencana telah mengakomodir peran pendukung: pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, bappeda, tni, polri, dinas sosial dalam perbaikan darurat bencana pmd, dinas kesehatan penguatan kebijakan dan adanya mekanisme dan prosedur untuk utama: bpbd mekanisme pengerahan penggalangan dan atau pengerahan pendukung: bantuan kemanusiaan kepada bantuan darurat bencana bappeda, tni, polri, dinas sosial masyarakat terdampak pmd, dinas kesehatan nenek relawandanpersonil yang melakukan utama: bpbd pendistribusian bantuan kemanusiaan pendukung: melaksanakan tugas sesuai prosedur bappeda, tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan penguatan mekanisme adanya aturan tertulis (baik dalam utama: bpbd penghentian status darurat bentuk peraturan daerah, keputusan pendukung: bencana kepala daerah) tentang prosedur bappeda, tni, polri, dinas sosial penghentian status tanggap darurat pmd, dinas kesehatan bencana adanya prosedur yang mengatur utama: bpbd mekanisme proses transisi peralihan pendukung: dari tanggap darurat rehabilitasi dan bappeda, tni, polri, dinas sosial rekonstruksi pmd, dinas kesehatan masyarakat memahami penentuan status utama: bpbd tanggap darurat sebagai akhir dari masa pendukung: tanggap darurat bappeda, tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan pengembangan perencanaan pemulihan adanya kesepakatan secara formal oleh utama: bpbd sistem pemulihan pelayanan dasar pemerintah seluruh pemangku kepentingan daerah pendukung: bencana pasca bencana terhadap mekanisme dan atau rencana bappeda, tni, polri, dinas sosial pemulihan pelayanan dasar pemerintah pmd, dinas kesehatan, dinas yang telah disusun pendidikan, dinas pupr terakomodirnya seluruhancaman utama: bpbd bencana: kebutuhan dan peran pendukung: pemerintah, komunitas, dan sektor bappeda, tni, polri, dinas sosial swasta dalam proses rehabilitasi dan pmd, dinas kesehatan, dinas rekonstruksi dalam rancangan pendidikan, dinas pupr pemulihan tersebut tahun ke kegiatan aksi indikatoraksi keterlibatan institusi perencanaan pemulihan tersusunnya ada mekanisme dan atau utama: bpbd sambungan kegiatan infrastruktur penting pasca rencana pemulihan infrastruktur penting pendukung: bencana pasca bencana bappeda, tni, polri, dinas sosial pmd, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pupr adanya mekanisme dan atau rencana utama: bpbd dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur pendukung: penting pasca bencana, yang disusun bappeda, tni, polri, dinas sosial secara bersama oleh pemangku pmd, dinas kesehatan, dinas kepentingan dan mempertimbangkan pendidikan, dinas pupr kebutuhan korban disusunnya rancangan proses proses utama: bpbd pemulihan infrastruktur penting pasca pendukung: bencana dengan dasar bappeda, tni, polri, dinas sosial mempertimbangkan prinsip prinsip pmd, dinas kesehatan, dinas risiko bencana jangka panjang (slow pendidikan, dinas pupr onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan perencanaan perbaikan adanya system atau mekanisme daerah utama: bpbd rumah penduduk pasca untuk perbaikan rumah penduduk pasca pendukung: bencana bencana? baik atas dukungan pemerintah bappeda, tni, polri, dinas sosial maupun swadaya atau pihak lain pmd, dinas pupr adanya mekanisme dan atau rencana utama: bpbd dan pelaksanaan perbaikan rumah pendukung: penduduk pasca bencana yang disusun bappeda, tni, polri, dinas sosial secara bersama oleh pemangku pmd, dinas pupr kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban tersusun rancangan proses proses utama: bpbd perbaikan rumah penduduk pasca pendukung: bencana yang telah mempertimbangkan bappeda, tni, polri, dinas sosial prinsip prinsip risiko bencana guna pmd, dinas pupr menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan penguatan kebijakan dan adanya mekanisme dan atau rencana utama: bpbd mekanisme pemulihan rehabilitasi dan pemulihan penghidupan pendukung: bappeda, tni, polri, penghidupan masyarakat masyarakat pasca bencana dinas sosial pmd pasca bencana tahun kegiatan aksi indikator aksi keterlibatan institusi sambungan aksi adanya mekanisme dan atau rencana utama: bpbd dan pelaksanaan pemulihan penghidupan pendukung: sambungan kegiatan masyarakat pasca bencana yangdisusun bappeda, tni, polri, dinas sosial secara bersama oleh pemangku pmd kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban adanyarancangan pemulihan utama: bpbd penghidupan masyarakat pasca bencana pendukung: yang disusun telah mempertimbangkan bappeda, tni, polri, dinas sosial prinsip prinsip risiko bencana jangka pmd panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat indikator evaluasi terpilih lampiran rencana aksi spasial pengurangan risiko bencana informasi dan sosialisasi informasi, diklat dan namun stars si, data logistik bencana pengerjaan pengarusutamaan penyelenggaraan latihan gladi) nnnnnnnnnnnn kesiapsia i gi pangan tematik pendidikan kene tahun yaya uraian lokasi target pengerjaan status pena sekolah dan madrasah yang menerapkan pilar bena (pendidikan untuk &buruh sekolah pengurangan risiko pada daerah laur warna bencana, manajemen resiko tinggi nah #area bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah madrasah ban" aman bencana san tematik kesehatan ta. panda tahun pada cus uraian lokasi target pengerjaan status peng: pan mn rumah sakit kawasan bencana yang telah tersertifikasi berdasarakan modul safety hospital (kajian bs. keterpaparanacaman, seluruh rumah gedung bangunan sakit pemerintah aman, sarana dan puskesmas prasarana rumah sakit pan aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) desa tangguh bencana pp: taman status uraian kokasetargei pengerjaan pengarusutamaan senja kelurahan desa yang seluruh daerah menerapkan indicator pada resiko tinggi mat rara desa tangguh bencana efektivitas pencegahan bencana banjir tahun andini uraian mike target pengerjaan bapa pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan mean dna yang atik daerah tangkapan air sepanjang daerah aliran sungai pengurangan frekuensi dan dampak desa sungai bening kec saingan besar). come rang husna penerapan sumur desa sungai baru kec. teluk keramat) pengurangan prokmsnsi dan dampak seluruh desa desa yang berada dea padatan sepanjang sera aturan sungai sungai kanal trap berondong panggul) kaur natuna ft. efektivitas mitigasi bencana banjir tahun pas khatan lokasi large perbedaan banopoparan desa buruk sempadan gayung pembangunan revitalisasi tanggul daerah a9: pembangunan revitalisasi waduk didaerah desa buruk sempadan kec. selaku ina berisiko banjir timur) peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir ilalang lokasi target tahun kep pengertian arramaan anta wae penguatan pembangunan sistem peringatan desa semangat, pantai, perigi limus, dini bencana banjir daerah semboyan kec. jangkung) kata tu, ta. tahun tidak dahi bay maa rencana kondisi kang pence ann seni kera aa key jai penyusunan rencana kontingensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap angel peringatan dini dan penanganan darurat bencana banjir mag pe. para maa lang sme rencana yang nana operasi masa efektivitas pencegahan bencana banjir bandang uraian lokasi target aku pig anus taman pengembangan system pengelolaan dan atap ajarkan bernecerartn pencegahan bencana banjir bandang kec. saingan besar bat (pendekatan landskap, lintas santapan, sasak) tema administrative kabupaten kota) dan aan kebijakan kerjasama para pihak ted pena! efektivitas mitigasi bencana banjir bandang ba. uan uraian lokasi target ben png pan utamakan pengurangan frekuensi dan dampak tah fan konservasi vegetatif das daerah tanpa san pik berisiko banjir bandang beringin) ba) akan sal peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir bandang ( "naga 'ahu 'satu tha rain lokasi target tensi bea ban sepi naam ngai utamakan penguatan pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir kec. jangkung bacan bandang #esigonetung( desa ka" win rencana konsistensi status sana teh banjir bandang panduan peran pad ega penyusunan rencana kontingensi yang tersinkronisasi dengan prosedur aya tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana banjir bandang tapa ac, sen "en p ujicoba rencana kontingensi yang diturunkan ana san temani rencana aksi spasial bencana gempabumi kabupaten sambas gempabumi pengerjaan pengarusutamaan gempa bumi dalam pelaksanaan imb daerah jan rencana kontingensi gempabumi sea pen tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempa bumi ujicoba rencana kontingensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi tak bab en, ani ata , sin paing rencana aksi spasial bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten sambas efektivitas pencegahan bencana kebakaran mutan dan lahan ingatan lokasi target wetan perak kalau, sanalah, sel bening kec. saingan besar). dan lahan galing) lela, baru kec. teluk gambut dan penerapan durung danau, sei nilam, sf. surat, sb. kuala, sb. kalam, pembukaan lahantanpa bakau, parit setia, pelipatan, lambat, putus bakar untuk lam kec. awal). empat kec. nan tengaran), balap gemuruh kec. subah), seret anon, wetan dan lohan batu manage, paribas kec. tebas), simpang gayung bersambut kec. selaku timur), lubuk dagang kec. pa" sambas, sepinggan kec. separuh) efektivitas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan undian lokasi yangi memuja pengelolaan dan sebagus, nibung. malek, tanah hitam kec. paloh), restorasi lahan gambut tempatan hulu, parit baru kec, galing), lela kec, daerah berisiko teluk keramat), sb. danau, sb, surat, sb. kolam kec. kebakaran hutan dan jual), semata, simpang empat kec, tengaran). mak sempadan gayung bersambut kec. selaku timur) ajak mati fa. (p3 "' rencana kontijunsi kebakaran belitan dan kanan pemakan pena maan pakan penyusunan rencana kontingensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan prosedur in mea masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ph.tips bed rencana aksi spasial bencana kekeringan kabupaten sambas efektivitas pencegahan bencana kekeringan status uraian lokasi tangki lis kap pengurus utamakan pemanfaatan dan pengelolaan air kec. paloh, kec. separuh permukaan untuk pengurangan risiko securing, sepinggan), bencana kekeringan melalui pencegahan kec. selaku bentukan) dan mitigasi bencana sumur bor, pah) aa. peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan yag uraian lokasi target entah huta lai utamakan pada daerah yang beresiko tinggi status kencana kontingensi kekeringan harus taman taman prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana kekeringan pada masa tanggap darurat bencana kekeringan pin yan j3: bra scp3 ban lan man ann ain rencana aksi spasial bencana tanah longsor kabupaten sambas efektivitas pencegahan bencana tanah longsor uraian lokasi target tahun ena pengerjaan nyaman naga muba dampak bencana tanah longsor. untaian sanalah sebengadan sungai melahap pengantar larang kec. tebas), sebuah elok, masak, balai gemuruh kec. subah) ana peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana tanah longsor status pan tahun men nrp uraian lokasi target pengerjaan intro tepi, seberang, sepak tanjung kec. sebawi), apa sistem peringatan dini lam akan sem ata thea vengevnergema emg jpn sy) maesa te, gemuruh kec. subah) 3g tea taat ppn asean age nenek tahun status mea rencana kontingensi tanami longsor pengerjaan apn tani nag maan bana prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana tanah lia sangar ana "aga main, ujicoba rencana kontingensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi dis pak pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor kena "ng euy tas yen akan air ki ppt alka alta p1) rencana aksi spasial bencana gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten sambas efektivitas mitigasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi rarus uraian lokasi target ena tension ataupun batu grid sebagai sewa serena mushhaemhwasn pemecah ombak daerah pantai kecamatan jawab, pantai kecamatan pesisir yang berisiko jawab selatan, pantai kecamatan salatiga, ata: gelombang ekstrim dan kecamatan selaku abrasi psi mangkuk dan terumbu pantai kecamatan paloh, pantai kecamatan weh karang kawasan berisiko tinggi gelombang perangkat, pantai kecamatan tengaran, anna. ekstrim dan abrasi, pada lnemrpnemeap one sebar gate pantai daging "slank melibatkan masyarakat sekitar kawasan pw: pan aan batas pembangunan dan ltansnsas lan pantai kecamatan paloh, pantai kecamatan png empat yang perangkat, pantai kecamatan tengaran, sana lem pro istri bansos pantai kecamatan jawab, pantai kecamatan sai a (kawasanbebas jual selatan, pantai kecamatan salatiga, nun pul taat c y pati aae tea dana ai, lea sdt sea ane sun raga mata ban apa an, ian dea al. tea sat ept mai mana lampiran kerangka kerja logis evaluasi rencana penanggulangan bencana lampiran tiga. konsep kerangka kerja logis rencana penanggulangan bencana kabupaten sambas (konsep kerangka kerja ita eva kabupaten hamba era inline evaluasi indikator dampak (mengurangi secara substansial tingkat ana kematian global akibat bencana @ evaluasi kriteria tingkat kematian global per abi mevooooooonne0e0eee were tee ean area rana eee dalam dekade (valuasi kriteria output dibandingkan dengan periode alur perencanaan secara substansi mengurangi jumlah investasi dalam pengurangan orang yang terkena dampak bencana risiko bencana untuk ketahanan serasi bara secara global tahun menuju penurunan angka rata rata global per dekade sen memahami risiko bencana mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam penguatan tata kelola risiko kaitannya dengan produk domestik senama umur menggelar risiko bruto tahun bencana secara substansial men ran ketinggian kesiapsiagaan ui) kerusakan akibat bencana pada bencana untuk respon yang, infrastruktur penting dan gangguan efektif dan untuk membangun ada layanan dasar diantaranya besescenvenceneana kembali lebih baik dalam fasilitas kesehatan dan pendidikan semu lan rekaman tasi dan termasuk pembangunan rekonstruksi ketahanannya pada tahun toman tomemewesnstienne keras tempati secara substansial untuk negara kebijakan penantang berkembang melalui dukungan yang nasional memadai dan berkelanjutan untuk sasaran nasional pen enak risiko merana mengimpedalatasikan kerangka kek kas la) tata plamantasi pukat ptt mama ini pada tahun maria map ecu tani meningkatkan sman sangat peringatan dini multi bahaya dan konektivitas pusat ana informasi risiko bencana serta dan daerah assessment bagi orang pada tahun mea tas? sae bea car strategi sasaran daerah pera asma sun indikator (penemunya indeks sara kegiatan ketahanan risiko bencana daerah daerah dan masyarakat maman dara tangga lam daerah darren dana sentana ti) dalam menghadapi level bencana) memsdatkatmema dasar lampiran tiga. diagram alir kerangka kerja logis evaluasi rencana penanggulangan bencanakabupaten sambas beo selma nea tan ma: novo kali konten gan: kp. ken darma nnkrkng: kini: kngnnn nonomanya yna iman kana are etnik tno dangan ubin dijahili mu. tee muuloulai flu ebubafuli malehlabdalvabu lampiran tiga. matriks kerangka kerja logis evaluasi rencana penanggulangan bencana kabupaten sambas target global for memahami risiko bencana mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana tahun menuju penurunan rata rata tingkat kematian global per dalam dekade dibandingkan dengan periode secara substansi mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana secara . investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan global tahun menuju penurunan angka rata rata global per naya. snyanketowug .rponeapdengrobas ton ara ind dekade dibandingkan dengan periode membangun kembali lebih baik dalam pemulihan mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan men ana produk domestik bruto tahun secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan termasuk melalui pembangunan ketahanannya pada tahunmeningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kera ini pada tahun secara substansi meningkatkan ketersediaan dan akses sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta assessment pada tahun outcome antara(manfaat antara: rangkaian dari beberapa outcomes langsung) sasaran nasional menurunnya indeks risiko menurunnya indeks risiko bencana pada daerah daerah kabupaten kota yang menjadi daerah pertumbuhan yang berisiko tinggi menurun bencana pada daerah daerah pertumbuhan pertumbuhan berisiko tinggi yang berfokus pada: indeks risikonya sebesar dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang berisiko tinggi) penguatan kapasitas sdm penanggulangan bencana risiko bencana indonesia iri) pada tahun sarana dan prasarana kebencanaan pemulihan daerah pasca bencana penataan ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan penguatan kelembagaan dan regulasi sasaran daerah menurunnya indeks risiko menurunnya indeks risiko bencana kabupaten sambas yang menurunnya indeks risiko bencana kabupaten sambas sebesar dengan bencana daerah sebesar berfokus pada peningkatan kapasitas daerah terkait: meningkatkan kapasitas daerah yang telah ditetapkan dalam indikator ketahanan penguatan kebijakan dan kelembagaan raga pengkajian risiko dan perencanaan terpadu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistikoutcome langsung (manfaat langsung: hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output) menguatnya kebijakan dan kelembagaan tersedianya aturan aturan dasar terkait daerah yang peraturan daerah tentang penyelenggaraan daerah memberikan landasan utama sistem penyelenggaraan peraturan daerah tentang pembentukan bpbd ega masa stantersedia lembaga lembaga kunci serta koneksi dan komitmen bpbd yang kuat untuk memudahkan serta memangkas jalur birokrasi forum prb gea gan neng banpincnpak opa capaian komitmen dprd terhadap prb dilaksanakannya pengkajian risiko dan teridentifikasinya risiko bencana daerah baik berdasarkan peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada daerah perencanaan terpadu untuk daerah sejarah ataupun kajian yang memperlihatkan peluang terjadinya peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada daerah bencana masa depan. identifikasi risiko bencana disusun peta berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh bnpb minimal peta kapasitas dan kajiannya untuk jenis bahaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. identifikasi risiko bencana menghasilkan peta serta analisa risiko bencana dalam parameter potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian dalam rupiah dan potensi kerusakan lingkungan dalam hektar untuk tiap tiap bencana yang mungkin terjadi, tersedianya rencana penanggulangan bencana daerah yang rencana penanggulangan bencana daerah menjadi acuan penyelenggaraan daerah oleh setiap institusi terkait (baik pemerintah maupun non pemerintah) dalam masa perencanaan tahun, rpb ini terintegrasi dengan perencanaan daerah (rpm) pengembangan sistem informasi, diklat dan terselenggaranya pemberian informasi dan sosialisasi sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung logistik kebencanaan daerah baik dalam lingkup individu maupun masyarakat komunal berbasis data dan informasi terpadu yang dikelola oleh sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seo para tanahterselenggaranya peningkatan kapasitas dasar petugas untuk pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penggunaan sarana prasarana serta pelaksanaan prosedur penyelenggaraan latihan (keladi) kesiapsiagaan standar operasi sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana tersedianya peralatan dan logistik untuk penanganan darurat kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan bencana yang dikelola dengan baik dari sumber pergudangan pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan hingga penggunaan berdasarkan kajian kebutuhan yang efektif mistik serta memprioritaskan kemandirian daerah dalam penyimpanan perundang logistik pengalamannya. pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat penanganan tematik kawasan rawan bencana terselenggaranya penataan ruang berbasis pengurangan risiko penataan ruang berbasis prb bencana dengan memberikan kemudahan akses informasi informasi penataan ruang yang mudah diakses publik penataan ruang kepada masyarakat. adanya sekolah dan madrasah aman bencana sesuai dengan sman kriteria yang diberikan oleh bnpb. adanya rumah sakit dan puskesmas aman bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh bnpb dan kementerian kesehatan, adanya desa tangguh bencana sebagai basis upaya desa tangguh bencana pengurangan risiko bencana serta penanganan awal kondisi darurat bencana tingkat desa kelurahan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh bnpb. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi terlaksananya berbagai upaya pencegahan bencana yang penerapan sumur resapan daniatau biopori bencana mungkin untuk mengurangi frekuensi kejadian bencana. perlindungan daerah tangkapan air restorasi sungai penguatan lereng penegakan hukum optimalisasi pemanfaatan air permukaan pemantauan berkala hulu sungai terlaksananya berbagai upaya mitigasi bencana untuk penerapan bangunan tahan gempabumi mengurangi potensi timbulnya korban jiwa dan kerugian akibat revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota akan tang aah restorasi lahan gambut konservasi vegetatif das rawan longsor penguatan kesiapsiagaan dan penanganan meningkatnya kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi rencana kontingensi gempabumi darurat bencana bencana yang akan'sedang terjadi hingga dapat menekan rencana kontingensi banjir korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana. sistem peringatan dini bencana banjir rencana kontingensi tanah longsor sistem peringatan dini bencana tanah longsor rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan rencana kontijansi kekeringan sistem peringatan dini bencana kekeringan rencana kontingensi banjir bandang sistem peringatan dini bencana banjir bandang terselenggaranya penanganan darurat bencana yang terkelola penentuan status tanggap darurat sentonatenpkkare src penerapan sistem komando operasi darurat bui seestcoedkone kangen arasistem pemulihan bencana lang panentunebar range yng semoga pemulihan pelayanan dasar pemerintah kepada han fasilitas fasilitas kritis dan umum serta pemulihan infrastruktur penting fungsi fungsi layanan dasar yang terkait langsung dengan penghidupan masyarakat. perbaikan rumah penduduk pemulihan penghidupan masyarakat kebijakan daerah perda digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana penanggulangan bencana serta bila dibutuhkan telah dilengkapi bersifat kan yaa operasional yang merupakan penjabaran dari perda telah menjadi acuan oleh seluruh institusi dalam melaksanakan penyelenggaraan daerah tersedianya aturan daerah untuk pembentukan bpbd yang adanya mekanisme pembentukan bpbd peak amber adanya aturan daerah tentang pembentukan bpbd aturan pembentukan bpbd mampu meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan daerah tersedianya aturan daerah untuk pembentukan forum prb yang adanya diskusi diskusi antar kelompok (baik pemerintah, lsm, pmi, akademisi, mampu mempercepat upaya prb daerah serta didukung media, ulama dan sebagainya) terkait penyusunan aturan dan mekanisme dengan kelengkapan struktur, program, dan anggaran rutin pembentukan forum pengurangan risiko bencana daerah ferb, adanya aturan dan mekanisme tentang pembentukan ferb yang disepakati aturan dan mekanisme pembentukan ferb mampu mempercepat upaya prb daerah tersedianya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi adanya mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah kebencanaan diperkuat dalam aturan daerah serta terintegrasi sistem ditingkat sesi pelet iba terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional tersedianya aturan daerah tentang rpb serta didukung dengan adanya rencana penanggulangan bencana daerah perkuatan gugus tugas yang berfungsi dengan baik dalam adanya aturan daerah tentang rencana penanggulangan bencana aon bone adanya gugus tugas rpb yang diperkuat dalam aturan daerah tentang rpb tersedianya aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan yang adanya perda rtrw yang mempertimbangkan informasi ancaman bencana mempertimbangkan prinsip prb dan diintegrasikan dalam proses penyusunan rtrw (persiapan pengumpulan data analisis data konsepsi penyusunan'revisi rtrw. spasial) telah mempertimbangkan prinsip prinsip prb tersedianya aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip prb kelembagaan daerah terpenuhinya kebutuhan sumber daya bpbd (dana, sarana, terbentuknya bpbd kidung gangan kelengkapan struktur bpbd. tersedianya kebutuhan sumber daya bpbd (dana, sarana, prasarana, personil) secara kualitas maupun kuantitasnya tersedianya mekanisme organisasi ferb sebagai dasardalam ada forum yang terdiri dari berbagai komponen kelompok (baik pemerintah pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi ferb yang didukung daerah, lsm, pmi, akademisi, media, kelompok agama dan sebagainya) untuk dengan dokumen legal sebagai pengakuan secara formal dalam pengurangan risiko bencana daerah upaya prb. adanya dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal forum pengurangan risiko bencana ferb) dalam upaya prb daerah adanya mekanisme organisasi ferb sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi ferb adanya fungsi pengawasan oleh dprd dalam pengurangan adanya keterlibatan anggota dprd dalam kegiatan terkait prb daerah risiko bencana didukung dengan respon positif dprd bau yang yap adanya respon positif dari dprd dalam pembahasan anggaran terkait prb terlibatnya dprd untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana daerah identifikasi risiko bencana daerah digunakannya peta bahaya dalam penyusunan kajian risiko tersedianya data dan informasi yang mencukupi tentang ancaman bencana yang bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan ada daerah penanggulangan bencana daerah serta memuat informasi tersedianya peta bahaya berdasarkan data dan informasi tentang ancaman yag maa akan jan menentang contohnya digunakannya peta dalam penyusunan kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana digunakannya dokumen kajian dan peta kerentanan setiap tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat ancaman bencana daerah yang menghasilkan rekomendasi kerentanan dari ancaman bencana yang ada daerah kebijakan penanggulangan bencana daerah serta mampu tersedianya peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ada dari setiap jenis yang mia terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada digunakannya dokumen kajian dan peta kerentanan dari setiap ancaman bencana untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah digunakannya dokumen dan peta kapasitas untuk menghasilkan tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana serta mampu dari tiap tiap ancaman bencana yang ada daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menghadapijenis tersedianya peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah jenis ancaman bencana yang ada anda terhadap jenis jenis ancaman bencana yang ada daerah digunakannya dokumen dan peta kapasitas dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah rencana penanggulangan bencana daerah tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun yang diperkuat dalam aturan daerah berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah terlibat dan terakomodirnya lintas skpd, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk upaya penanggulangan bencana daerah diperbuatnya dokumen rencana penanggulangan bencana dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya informasi dan sosialisasi bencana daerah tersedianya informasi kebencanaan daerah yang diperbaharui tersedianya aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian secara periodik serta menjadi dasar dalam pengambilan kebencanaan daerah yang disampaikan masyarakat keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder. tersedianya data data yang diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi tersedianya informasi kebencanaan yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiaptiap kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh kecamatan lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara ruin yang menstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman daerah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan materi yang menstandarkan dan sesuai dengan ancaman bencana daerah adanya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri tersedianya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk adanya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi guna data dan mendukung mekanisme peran bagi guna data dan informasi informasi kebencanaan kebencanaan serta pemanfaatan informasi kebencanaan oleh adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme pemangku kepentingan bersama yang menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan adanya pemanfaatan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan oleh masing masing stakeholder terpenuhinya secara kuantitas dan kualitas peralatan pusdalops terbentuknya pusat pengendali operasi pusdalops) atau sistem komando untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa tanggap darurat skpd) bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur krisis operasi daerah tersedianya peralatan yang memadai yang mendukung pusdalpos atau sistem komando tanggap darurat skpd) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis berfungsinya secara efektif pusdalpos dalam penanganan masa krisis daerah terintegrasinya sistem pendataan bencana daerah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana sistem pendataan tingkat nasional dan dilengkapi sarana dan yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional prasarana yang memadai terlaksananya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan tingkat nasional dan tingkat daerah adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem daerah belum digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah kapasitas pendidikan dan latihan) bencana adanya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan dan terlaksananya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan daerah diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, secara rutin berkala daerah keladi posko, maupun keladi lapang) sehingga personil mampu terlaksananya uji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, keladi merespon kejadian bencana daerah sesuai dengan skpd lowrmgawn yap kandungan. npa penggunaan peralatan tersedianya personil yang mampu merespon kejadian bencana daerah sesuai dengan skpd berdasarkan hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan lost, sepakan, mama berupa terselenggaranya latihan (keladi) kesiapsiagaan bencana bertahap dan berlanjut (mulai dari pelatihan, simulasi, hingga latihan bencana secara bertahap dan sistem) serta memberikan dampak terhadap masyarakat dan term ena pete alan akan geneng entah #ababugnmenapna.an sean neo masyarakat dan pemangku kepentingan merasa sadar dan aman akan pentingnya tersebut. penyelenggaraan latihan (keladi) kesiapsiagaan bencana peralatan dan logistik bencana adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah berdasarkan rencana kontingensi atau dokumen kajian lainnya adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan rencana kontingensi (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) terintegrasinya hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dalam dokumen perencanaan daerah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan adanya lembaga pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau daerah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian kajian kebutuhan melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana peralatan dan logistik kebencanaan) terlaksananya pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan kebutuhan hasil kajian base anon enam ie. man amp rebana tersedianya tempat penyimpanan pergudangan logistik kebencanaan daerah lembaga tertentu yang dijamin secara akuntabilitas teknis daerah dalam transparansi pengelolaannya untuk penanganan darurat bencana sur makcateanertaen bor greg leostset.orange terjaminnya pengelolaan tempat penyimpanan pergudangan logistik daerah secara akuntabilitas dan transparansi terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan adanya lembaga pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan berdasarkan pengkajian bencana diperbuatnya lembaga pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan atau hasil rencana evakuamenyediakan snogenmeapeudhdomten dekade energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana yang didukung dengan strategi mekanisme pemilu diperbuatnya lembaga tersebut dengan mekanisme dan prosedur dalam kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang menangani pemenuhan ketersediaan kebutuhan darurat mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan bencana daerah konon adanya strategimekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan rencana kontingenpemenuhan pemenuhan pangan daerah yang diperkuat dengan strategi pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat adanya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan bencanastrategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat menjadi bes asn tematik keruangan terlaksananya revisi rtrw kabupaten kota yang adanya inisiatif pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pengkajian kembali mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan (review) tata ruang kabupaten kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana manajemen risiko bencana penanggulangan bencana manajemen risiko bencana adanya inisiatif pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pengkajian kembali (review) tata ruang kabupaten kota dalam rangka penanggulangan bencana manajemen risiko bencana secara inklusif terlaksananya revisi rtrw kabupaten kota yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana manajemen risiko bencana manan tanontemeaesege nee selesai adanya lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang daerah pengurangan bencana yang didukung dengan tersedianya informasi penataan ruang yang mudah diakses publik pengaksesan informasi yang mudah memanfaatkannya informasi penataan ruang oleh publik untuk pengurangan risiko bencana tematik pendidikan diterapkannya salah satu dari pilar sekolah madrasah aman terlaksananya sosialisasi tentang hasil manfaat'tujuan dari kegiatan program bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen sekolah dan madrasah aman bencana sman) kepada seluruh bencana sekolah, sarana prasarana) seluruh sekolah madrasah sekolah madrasah ditingkat pendidikan dasar (sd) hingga menegah (smp) pendidikan dasar (sd) hingga menegah (smp) daerah rawan kawasan rawan bencana bencana terlaksananya kegiatan program sekolah dan madrasah aman bencana seluruh sekolah madrasah pendidikan dasar sd) hingga menegah (smp) daerah rawan bencana terlaksananya kegiatan program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar sd) hingga menegah (smp) yang difokuskan pada salah satu dari pilar sekolah madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) kesehatan diterapkannya modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, terselenggaranya sosialisasi rumah sakit aman bencana seluruh rumah sakit okupanriolnegetnnpakamsen taken yang berada daerah rawan bencana kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) diseluruh terlaksananya kegiatan program rumah sakit aman bencana seluruh rumah rumah sakit yang berada daerah rawan bencana sakit daerah rawan bencana berdasarkan pada modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung'bangunan aman, sarana prasarana rumah saki aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) diterapkannyaseluruh rumah sakit yang berada daerah rawan bencana desa tangguh bencana terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada komunitas bencana pengurangan risiko bencana tingkat masyarakat dengan komunitas masyarakat daerah menerapkan indikator desa tangguh bencana terlaksananya peningkatan kapasitas desa kelurahan dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana' pengurangan risiko bencana tingkat masyarakat agama peegamtaaa banjir memesan tentang toe aerencoke adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup upaya pengurangan bencana yang mampu putus sae bah tanpa pesan nca pnas nan bapa penerapan sumur resapan dan atau biopori mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir amen ayan.rangsangan penekan adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup pengurangan bencana yang mampu menurunkan daerah frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir ema pena tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko perlindungan daerah tangkapan air daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir pengen mango taman adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup bencana yang mampu menurunkan frekuensi adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir dengan dang akan banana merasa upaya restorasi sungai daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir tanah longsor man pun agak bang alie wayapengutngan adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup bencana longsor yang mampu menurunkan frekuensi bencana luasan tanah longsor dalam setahun terakhir banner ana ora upaya penguatan lereng daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir kebakaran hutan dan lahan terlaksananya implementasi peraturan daerah dalam budidaya lahan adanya peraturan daerah dalam budidaya lahan gambut dan konversi lahan yang dengan penegakan terlaksananya penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar money aekastavera sii terlaksananya implementasi peraturan daerah tersebut oleh pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar kekeringan adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam adanya inisiatif tingkat daerah dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang diperkuat pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana dalam sebuah aturan daerah kekeringan adanya peraturan daerah yang mengatur oprasinalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan banjir bandang adanya kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem adanya inisiatif atau keterlibatan kabupaten kota dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu das berbasis pengelolaan dan pemantauan area hulu das (pendekatan landskap, lintas pendekatan landskap yang diperkuat dalam sebuah kebijakan administratif kabupaten kota) adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kabupaten kota dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu das adanya kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangan sistem pengiklan dan pemantauan terpadu area hulu das berbasis pendekatan landskap batas migrasi bancana | gempabumi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan imb adanya kebijakan bangunan tahan gempabumi berdasarkan kebijakan daerah terkait bangunan tahan gempabumi diterapkannya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perijinan mendirikan bangunan imb) dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan imb banjir dilakukannya upaya revitalisasi tangguh'embung waduk terkait adanya inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (revitalisasi mitigasi struktural bencana banjir yang diperkuat dalam sebuah tanggullembung waduk dan taman kota) daerah regulasi (kebijakan dan peraturan daerah) adanya kebijakan yang mendukung upaya revitalisasi tanggul embung waduk dan taman kota dalam upaya mitigasi struktural bencana banjir dilakukannya upaya revitalisasi tanggul embung waduk terkait mitigasi struktural bencana banjir kebakaran hutan dan lahan adanya kebijakan tentang restorasi lahan gambut yang didukung adanya kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut untuk pencegahan dan dengan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan restorasi lahan gambut adanya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan restorasi lahan gambut adanya kebijakan tentang restorasi lahan gambut banjir bandang adanya program dan kegiatan konservasi vegetatif wilayah das adanya inisiatif upaya konservasi vegetatif das dalam mitigasi struktural bencana yang rawa longsor secara berkelanjutan yang diperkuat dalam banjir bandang sebuah regulasi (kebijakan dan atau peraturan daerah) tentang adanya kebijakan tentang konservasi vegetatif das wilayah rawan longsor adanya program dan kegiatan konservasi vegetatif wilayah das yang rawa longsor secara berkelanjutan mama mas aan ma: bencana yangsinkron adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana gempabumi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana tersusun rencana kontingensi bencana gempabumi yang sinkron dengan penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi yang mampu piton this penegasan anak dem tenan penamaan dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana kedaruratan bencana gempabumi operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi rencana kontingensi bencana gempabumigempabumi banjir tersedianya rencana kontingensi bencana banjir yang sinkron adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana banjir dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau tersusunnya rencana kontingensi bencana banjir yang sinkron dengan prosedur rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir yang tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi bencana banjir rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir nang konvensi bencana banjibanjibanjir masyarakat akan bahaya banjir yang didukung dengan pelatihan, terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan diri simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana keromeyat lensatyebomprakpah dewa danar secara berkala oleh mult:stakeholder adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir cc. tanah longsor tersedianya rencana kontingensi bencana tanah longsoran adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana tanah longsor sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana tersusunnya rencana kontingensi bencana tanah longsor yang sinkron dengan atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan longsoran mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan kedaruratan bencana tanah longsor menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana rang kontijansi bencana tanah longsor mampu dijalankan pada masa krisis tenggat dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsotanah longsor masyarakat akan bahaya tanah longsor yang didukung dengan terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsortanah longsor kebakaran hutan dan lahan tersedianya rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan adanya inisiatif penyusunan rencana kontijansi untuk bencana kebakaran hutan lahan yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan dan lahan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan tersusunnya rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan yang bencana kebakaran hutan dan lahan yang mampu dijalankan sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan panahan nana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana kebakaran mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hutan dan lahan kebakaran hutan dan lahan yang didukung dengan pelatihan, terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur atan dini simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana llonsnyinerharngyara npunyustugas hanya san kebakaran hutan dan lahankebakaran hutan dan lahan gelombang ekstrim dan abrasi tersedianya rencana kontingensi bencana gelombang ekstrim adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana dan abrasi yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan gelombangekstrimdanabrasi darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan tersusunnya rencana kontingensi bencana gelombang ekstrimdan abrasi yang bencana erupsi gunung api yang mampu dijalankan pada masa sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa penanggulangan kedaruratan bencana gelombang ekstrimdan abrasi tanggap darurat bencana gelombangekstrimdanabrasi rencana kontingensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi mampu dijalankan darurat bencana gelombangekstrimdanabrasi sistem peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi yang didukung dengan pelatihan, iri dan alam dan terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan iri some ehog gelombangekstrimdana stakeholder denah secara berkala oleh adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya gelombangektsrimdanabrasi seluruh masyarakat daerah rawan bencana adanya inisiatif pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan gelombangekstrimdanabrasi mampu menerapkan perencanaan rencana evakuasi untuk bencana gelombangekstrimdanabrasi berdasarkan evakuasi bencana gelombangekstrimdanabrasi berdasarkan pengkajian risiko bencana gelombangekstrimdanabrasi hasil pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana gelombangekstrimdanabrasisecara berkala oleh multi stakeholder masyarakat memahami sistem dan infrastruktur evakuasi bencanagelombangekstrimdanabrasidan dapat mampu menerapkannya jika bencana gelombangekstrimdanabrasi terjadi f . kekeringan tersedianya rencana kontingensi bencana kekeringan yang adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana kekeringan sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana tersusunnya rencana kontingensi bencana keke sinkron dengan atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana laws nengiimadhbagetltoyeskaltanyetanyesegemesan logan sisi inprngekang esa mission kedaruratan bencana kekeringan diturunkan menjadi rencana operasi masa tanggap rencana kontijansi bencana kekeringan mampu dijalankan pada masa krisis: dan darurat bencana kekeringan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan sistem peringatan dini bencana kekeringan mampu adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana kekeringan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan simulasi dan uji sistem dan prosedur atan diri yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan lens sesapsaaapak:adanya sia sepeda adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan banjir bandang tersedianya rencana kontingensi bencana banjir bandang yang adanya inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana banjir bandang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana tersusunnya rencana kontingensi bencana banjir bandang yang sinkron dengan atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan toman lis eng tebang agaengnnnstaan kedaruratan bencana banjir bandang bunkan menjadi rencana operasi masa tanggap rencana bencana banjir bandang mampu dijalankan pada masa krisis sena dona dar mandar aarpenekrin gus yecnebonchcstert hapanank aga anus banjir bandang sistem peringatan dini bencana banjir bandang mampu adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana banjir barang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan proses atan diri oren lagu bayan han ang vespa lenyap serinnbowarokrobuheyat anerobaga, ken enfin ala era bandang people esa peningkatan efektivitas penanganan darurat masyarakat mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan dan adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang penentuan status bencana penanganan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darat prosedur tentang penentuan status darurat bencana yang bencana daerah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis diperbuatnya mekanisme dan prosedur tentang penentuan status daruratbergeraknya masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana dialaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang struktur komando seluruh perangkat daerah sebagai acuan dalam operasi darurat tanggap darurat bencana daerah bencana berdasarkan mekanisme, prosedur dan aturan tentang diperbuatnya mekanisme dan prosedur tentang struktur komando tanggap darurat struktur komando tanggap darurat bencanadialaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh seluruh perangkat daerah sebagai acuan dalam operasi darurat kemudian hari adanyarelawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis sesuai dengan prosedur yang berlaku adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa kris adanya relawan dan personil tertatih yang melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku tersedianya tim terlatih dalam penyelamatan dan pertolongan adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan korban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana adanya tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih yang melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, adanya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis umat agama sisunpusontageketeswanange pada masa tanggap darurat bencana prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan diperbuatnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana kritis dalam sebuah aturan daerah (surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan daerah) terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam prosedur perbaikan darurat bencana tersedianya prosedur serta relawan dan personil tertatih untuk adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan atau pengerahan bantuan darurat bencana adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan sesuai dengan prosedur penghentian status tanggap darurat bencana diyakini adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat sesuai daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana dengan mekanisme proses transisi peralihan dari tanggap adanya pengaturan mekanisme proses transisi peralihan dari tanggap darurat darurat rehabilitasi dan rekonstruksi dalam prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi dalam prosedur penghentian status tanggap darurat penghentian status tanggap darurat bencana bencana penghentian status tanggap darurat tersebut diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat peningkatan kapasitas pemulihan tersedianya mekanisme dan atau rencana pemulihan pelayanan adanya inisiatif untuk membangun mekanisme dan atau rencana pemulihan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta adanya mekanisme dan atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan secara formal dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan tersedianya rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersedianya mekanisme dan atau rencana pemulihan adanya mekanisme dan atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan bencana kebutuhan korban dan prinsip prinsip risiko bencana jangka adanya mekanisme dan atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku pembangunan yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban adanya rancangan proses proses pemulihan infrastruktur pentingmbangunan tersedianya mekanisme dan atau rencana pelaksanaan adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca mempertimbangkan kebutuhan korban dan prinsip prinsip adanya mekanisme dan atau rencana pelaksanaan perbaikan rumah penduduk risiko bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan kepentingan guna menghindari risiko jangka panjang (slow mempertimbangkan kebutuhan dasar korban ansi) dadi pembangunan adanya rancangan proses proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow aset) dari pembangunan tersedianya mekanisme dan atau rencana pemulihan adanya mekanisme dan atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan penanganan ris mekanisme dan'atau rencana pelaksanaan pemulihan penghidupan panjang (slow onset! dan kebutuhan korban yang disusun yepowangnculonp skep mmwakeekea.om secara bersama oleh pemangku kepentingan kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban adanya rencana pemulihan penghidupan masyarakatnghidupan masyarakat sertifikasi personil untuk penggunaan peralatan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan distribusi logistik pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui penguatan lereng penguatan mekanisme penetapan status darurat bencana (bila diperlukan) operasi tanggap darurat bencana (bila diperlukan) penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana (bila diperlukan) penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim penyelamatan dan pertolongan korban (bila diperlukan) penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana (bila diperlukan)perlukan) penguatan mekanisme penghentian status darurat bencana (bila diperlukan) perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana (bila diperlukan) perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana (bila diperlukan) perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana (bila diperlukan) penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila diperlukan) apbd pena permasalahan dan penyebab permasalahan belum ada peraturan daerah tentang penanggulangan bencana belum ada regulasi atau aturan mengatur mekanisme pembentukan bpbd daerah dekan gini intan ada kelompok (olk pevorilah, lsm, pm, akndotin, mori, ulin: dan sebaga yak tainpubu mira dan matur perebenkakan pons pengurangan toko bencana daerah belum adanya mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan belum ada rencana penanggulangan bencana daerah perda rtrw belum mempertimbangkan informasi ancaman bencana kelengkapan struktur minimal bpbd belum terpenuhi setiap bidang dan bagian forum pengurangan risiko bencana ferb) belum memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya prb dprd belum usulan program terkait prb yang diajukan kepada pemerintah daerah kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis belum mempertimbangkan komponen, perubahan perubahan variabilitas iklim dan skenario iklim dan menjadi dasar penyusunan dokumen kajian risiko daerah kajian kerentanan dan peta kerentanan yang belum menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) belum mempertimbangkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasarlacuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dokumen rencana penanggulangan bencana belum ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya informasi kejadian bencana belum terintegrasi antar sektor dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat belum mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, ews masing masing stakeholder belum memanfaatkan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan belum ada pusat pengendali operasi pusdalops) atau sistem komando tanggap darurat std) bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi daerah belum ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan belum dilakukan secara rutin berkala daerah belum ada latihan (keladi) kesiapsiagaan daerah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik belum diarahkan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi daerah belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana belum terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan pergudangan logistik daerah baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya belum ada lembaga pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik belum terdapat lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana belum ada strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkandaerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah pemerintah daerah belum melakukan inisiatif pengkajian kembali (review) tata ruang walikota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana manajemen risiko bencana informasi penataan ruang daerah belum dapat dengan mudah diakses oleh publik belum ada dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah madrasah ditingkat pendidikan dasar sd) hingga menengah (smp) kawasan rawan bencana tentang hasil manfaat! tujuan dari kegiatan program sekolah dan madrasah aman bencana (sman) belum dilakukan sosialisasi rumah sakit aman bencana belum ada sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas komunitas masyarakat daerah pemerintahan maupun komunitas belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup pemerintahan maupun komunitas belum ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup belur ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang belum ada inisiatif inisiatif tingkat daerah yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan belum ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota kab. dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu das (pendekatan landskap, lintas administratif kota kab belum ada kebijakan bangunan tahan gempabumi daerah belur adanya inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggullembung waduk dan taman kota) daerah belum adanya kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut daerah untuk pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan belum adanya inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif das) daerah belum ada inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana gempabumi daerah belum ada inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana banjir daerah belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir daerah belum ada inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana longsor daerah belum adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longso belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan daerah belum ada inisiatif penyusunan rencana kontingensi untuk bencana kekeringan daerah belum adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholde belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang daerah mekanisme penentuan status tanggap darurat belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya memakai belum diperkuattentang sistem komando tanggap darurat bencana daerah belum ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban belum melaksanakan tugasnya secara efektif belum ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana belum ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan atau pengerahan bantuan darurat bencana belum adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana mekanisme dan atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah belum secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan daerah belum ada mekanisme dan atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana belum adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain belum ada mekanisme dan atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana belum adanya pembangunan tanggul ataupun batu grid sebagai pemecah ombak daerah pesisir yang berisiko gelombang ekstrim dan abrasi belum dilaksanakan budidaya tanaman mangrove garis pantai yang berpotensi terkena abrasi daerah belum terlaksananya kawasan bebas pembangunan fasilitas publik garis pantai atau muara das belum adanya peraturan daerah atau peraturan walikota tentang pengelolaan wilayah dan pulau pulau kecil daerah aliran sungai belum adanya kegiatan sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan bencana gelombang ekstrim dan abrasi daerah belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman cuaca ekstrim dan kerugian yang ditimbulkannya bupati sambas, ttd tabah roman surili mainan $ 3u dengan aslinya kama hukum mesianik. udah maritim, s.h sabina tingkat (iv b) nip kota bekasi, menimbang bahwa berdasarkan kebutuhan akan ruang parkir dan pelayanan terminal serta dalam rangka penataan parkir kota bekasikir dan retribusi parkir sertaarkir serta terminal. beberapa ketentuan dalamtim teknis adalah tim yang berfungsi melakukan analisa perhitungan pendapatan dan biaya investasi penyelenggaraan parkir oleh badan usaha pada lahan milikpenyelenggara parkir adalah pemerintah daerah dan atau badan usaha yang menyelenggarakan perparkiran. lalu lintas adalah kondisi yang menunjukkan pergerakan kendaraan dan orangperparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggarsediakan ruang milik jalan dan atau diluar ruang milik jalan yang menggunakan lahan psu yang telah ditetapkan oleh wali kota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir diluar ruang milikdiruang milik jalan adalah penyediaan fasilitas parkir ruas jalan yang telah ditetapkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. parkir diluar ruang milik jalan adalah penyediaan fasilitas parkir yang berada luar ruas jalan. gedung parkir adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir. taman parkir pelataran parkir adalah suatu areal lahan tertentu ruang milik jalan dan atau diluar ruang milik jalan yang diperuntukkan sebagai tempat parkir. satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bis truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. prasarana, sarana, utilitas yang selanjutnya disingkat psu adalahmarka parkirkendaraan parkir dan atau melarang penggunaan parkir. retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. tarif parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir atau tanda masuk parkir pada fasilitas parkir yang dikelola oleh badan usaha. tarif flat adalah biaya parkir yang nilai tarifnya tetap atau tidak memperhitungkan lama waktu parkir. tarif progresif adalah biaya parkir yang nilai tarifnya dikenakan tambahan sesuai waktu lamanya pemakaian satuan ruang parkir. pengelolaan parkir terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir yang mengintegrasikan lokasi lokasi titik parkir baik yang dikelola pemerintah daerah dan badan usaha serta perorangan dengan teknologi informasi parkir berupa mesin, elektronik parkir dll secara online. tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir.sistem informasi manajemen parkir terpadu adalah suatu sistem teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan dapat diakses oleh semua orang dan terhubung titik titik retribusi parkir, pajak parkir dan atau lokasi kerjasama pengelolaan parkir. halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikan penumpang. pangkalan adalah tempat berkumpulnya kendaraan penumpang disuatu lok. . bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan (delapan) tempat duduk atau lebih, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi. kendaraan angkutan barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, motor penumpang, mobil bus, dan kendaraan bermotopenyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir.dalam hal fasilitas parkir sebagaimana dimaksud diselenggarakan berkaitan dengan usahanya, maka penyelenggara parkir adalah penyelenggara usaha. fasilitas parkir baik ruang milik jalan dan atau luar ruang milik jalan, wajib dilengkapi marka parkir, rambu petunjuk parkir: papan tariff parkir: papan petunjuk sirkulasi parkir, fasilitas sistem informasi parkir terpadu. kelengkapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada hurufizin sebagaimana dimaksud dalam berlaku (dua) tahun dan dapat diperpanjang. izin sebagaimana dimaksud dilengkapi surat rekomendasi dari dinas terkait. penyelenggara parkir wajib menyampaikan permohonan perpanjangan izin (satu) bulan sebelum masa berlaku izin parkir berakhir. penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari dinas. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir adalah sebagai berikut mengajukan surat permohonan: melampirkan foto lokasi yang dimohon, melampirkan gambar site plan lokasi: melampirkan legalitas perusahaan, melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi: melampirkan perjanjian kerjasama mou) dengan pemilik gedung pemilik lahan, menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi manajemen parkir terpadu. khusus untuk penyelenggaraan parkir penitipan sepeda motor dan atau mobil, selain diselenggarakan oleh badan usaha dapat diselenggarakan oleh perorangan, dengan persyaratan mengajukan surat permohonan, melampirkan foto lokasi yang dimohon, melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari rt rw, melampirkan surat keterangan usaha (sku): melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi, menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi parkir, bagi lokasi yang tidak dimiliki sendiri, harus melampirkan surat persetujuan penunjukan pengelolaan parkir oleh pemilik penanggung jawab lahan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyelenggara parkir berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi, menjamin,, menyediakan karcis atau sti: dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara parkir dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: memberikan tanda bukti atas pembayaran tarif parkir, mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan peraturan perundang undangan, untuk penyelenggara parkir luar ruang milik jalan yang dimiliki swasta wajib membayar pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku: melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan parkir secara periodik melalui sistem informasi manajemen parkir terpadu kepada pemerintah daerah melalui dinas. ketentuan judul bagian kesatu pada bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kesatu ruang milik jalan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut struktur tarif parkir ruang milik jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan golongan parkir sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut aan) bus, truk, dan sejenisnya sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya ketentuan judul bagian kedua pada bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedua tempat khusus parkir ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut besaran tarif parkir tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut jenis kendaraan satu jam setiap satu jam pertama rp.) berikutnya rp.) bus, truk, dan sejenisnya sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya sepeda motor adapun pengenaan tarif maksimal parkir yang dikelola badan usaha adalah tarif (dua) jam pertama berdasarkan jenis kendaraan (lima) tarif jam berikutnya). struktur tarif parkir berlangganan yang dilakukan badan usaha, ditetapkan sebagai berikut jenis kendaraan tarif berlangganan bulan rp.) bus, truk, dan sejenisnya sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya sepeda motor struktur tarif jasa usaha penitipan kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut map) marina to) sedan, jeep, minibus, pick sepeda motorbrebes nomor tahun tentang desa wisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbang bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat:rencana induk pengembangan kepariwisataapariwisatingkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam dan potensi desa, menjamin pelestarian nilai nilai budaya lokal: dan: kelestarian: cc. partisipatif: dan kearifan lokal. desa wisata diselenggarakan dengan prinsip: pemberdayaan masyarakat: potensi, pengembangan, atraksi, dan tradisi, budaya lokal: kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup: dan penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: penetapan desa wisata, pengelola desa wisata, cc. pengembangan desa wisata pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha desa wisata, promosi desa wisata, hak, kewajiban dan larangan: peran serta masyarakat, kerja sama: pembiayaan, dan j .: cc.:dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati desa wisata satu desa wisata hanya boleh dikelolalembaga pengelola desa wisata dapat berupa unit bum desa. pengelola desa wisata bertugas mengatur dan mengelola desa wisata, antara lain kegiatan atraksi wisata, pendaftaran usaha wisata: sarana dan prasara: dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah pengembangan infrastruktur desa wisata: pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata: dan kerjasama kemitraan: pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga desa::ak dan kewajiban pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan: dan penyelesaian perselisihan bab pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha desa wisata bagian kesatu pengelolaan usaha desa wisata pengelola desa wisata melakukan pengelolaan usaha desa wisata melalui usaha desa wisata. jenis kegiatan usahausaha: penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi: daya tarik wisata, kawasan pariwisata: jasa transportasi wisata:: il. jasa konsultan pariwisata, dan sparomosi desa wisata pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi desa wisata. penyelenggaraan kegiatan promosilaku wisata lainnya. penyelenggaraan promosi:dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan. bab vii: dan membuka usaha pariwisata menjadi pelaku usaha. setiap wisatawan pengunjung tamahan:: mendorong pengembangan desa wisata:::setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan pada dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan:menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengelola usaha pariwisatpengelola usaha pariwisata desa wisata yang melanggar ketentuan pada dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan:melanggar ketentuan pada dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan,sinergi dengan pemerintah pusat. selain melakukan sinergi sebagaimana dimaksud pada dapat jugapemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah provinsi lain: pemerintah daerah kabupaten kota lain, pemerintah desa:kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. kerjasama pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk desa wisata. kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata dituangkan dalam naskah kerjasama. dalam kerjasama pemerintah daerah berhak atas bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan para pihak. pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan sumber pembiayaan desa wisata berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan daerah. selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pembiayaan desa wisatesa: dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikatdesa wisabrebewisata lainnya adalah pelaku wisata lain setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan minat khusus adalah bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat khusus dari objek atau kegiatan daerah tujuan wisateen bupati semarang provinsi jawa tengahtanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas, perlu dilakukan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh perusahaan daerah air minum secara profesional, bahwa untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan umum daerah air minum tirta bumi serasi kabupaten semarang dalam memberikan pelayanan terhadap penyediaan air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum, bahwasudpenyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan atau barang pada pemuda air minum tirta bumi serasiemuda air minum tirta bumi serasi. modal disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemilik untuk memenuhi modal dasubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat semarang dilakukan dengan maksud untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan air minum yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan. tujuan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat semarang menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta bumi serasi kabupaten semarang untuk: meningkatkan pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam penyediaan air minum yang berkualitas berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, membantu meningkatkan perkembangan perekonomian daerah, dan cc. meningkatkan pendapatan asli daerah. bab perubahan bentuk hukum dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat semarang ydiubah bentuk hukumnya menjadi pemuda air minum tirta bumi serasi. bab iii nama dan tempat kedudukan pemuda air minum kabupaten semarang bernama pemuda air minum tirta bumi serasi. pemuda air minum tirta bumi serasi berkedudukan daerah dan berkantor pusat daerah. pemuda air minum tirta bumi serasi dapat membuka kantor pelayanan seluruh wilayah kecamatan, desa dan atau kelurahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab kegiatan usaha kegiatan usaha pemuda air minum tirta bumi serasi adalah melakukan pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air minumb jangka waktu berdiri pemuda air minum tirta bumi serasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. bab modal bagian kesatu umum sumber modal pemuda air minum tirta bumi serasi, terdiri dari: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. modal pemuda air minum tirta bumi serasiagian kedua modal dasar modal dasar pemuda air minum tirta bumi serasi ditetapkan sebesar rp250. (dua ratus lima puluh milyar rupiah). perubahan besarangian ketiga modal disetor modal disetor pemuda air minum tirta bumi serasi sampai dengan peraturan daerah ini ditetapkan sebesar rp72. (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). bab vii organ pemuda air minum tirta bumi serasi bagian kesatu umum organ pemuda air minum tirta bumi serasi terdiri atas kpm, dewan pengawas, dan direksi. bagian kedua kpm kpm tidak bertanggung jawab atas kerugian pemuda air minum tirta bumi serasumi serasumi serasi secara melawan hukum. bagian ketiga tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksitirta bumi seraswewenang dewan pengawasbumi serasi, membina pegawai, cc. mengurus dan mengelola kekayaan pemuda air minum tirta bumi serasi, menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan, menyusun rencana bisnis (lima) tahunan yang ditetapbumi serasiyang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan pemuda air minum tirta bumi serasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksibab viii penggunaan laba penggunaan laba bersih pemuda air minum tirta bumi serasibersih lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran penggunaan laba bersih pemuda air minum tirta bumi serasi ditetapkan setiap tahun oleh kpm. pemuda air minum tirta bumi serasumi serasserasi mempunyai saldo laba bersihserasi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemuda air minum tirta bumi serasserasmuda air minum tirta bumi serasi setelah dana cadangan dipenuhi. dividen pemuda air minum tirta bumi serasi yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh kpm sebesar (enam puluh persen) dari laba bersibesaran pemberian anthem dan bonus sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan kinerja dari pemuda air minum tirta bumi serasi. pemberian anthem dan bonus sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain dapat dipergunakan untuk dana tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social responsibility) paling sedikit (tiga persen) dari laba bersih, dana kesejahteraan, dan atau lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangserasgawai pegawai pemuda air minum tirta bumi serasi merupakan pegawai pemuda air minum tirta bumi serastirta bumi serastirta bumi serasi dilarang menjadi pengurus partai politik. ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada diatur dalambumi serasbumi serasibumi serasbumi serasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. evaluasi pemuda air minum tirta bumi serbumi serashak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat semarang beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian pemuda air minum tirta bumi serasi, dewan pengawas dan direksi yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan, dan periodisasi jabatan dewan pengawas dan direksi perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat semara bagian hukum seks daerah kabupaten semarang, serreyame ak: m2. ebay pri sp3p stina aryan p:: penjelasan atasumum salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air bersih,semarang.. perusahaan daerah air minum kabupaten semar, perlu menggantilainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air minum adalah kegiatan usaha dalam penyediaan jasa pengolahan limbah, jasa pelayanan uji kualitas air, dan air minum dalam kemasan. cukup jelas. cukup jelas. huruf penyertaan modal daerah dapat bersumber dari apbd dan atau konversi dari pinjaman. huruf pinjaman dapat bersumber dari pemerintah daerah, bumi lainnya dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumi lainnya dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan evaluasi aset. cukup jelas. cukup jelas. berdasarkan hasil audit laporan keuangan dam tahun oleh kap harsono budi cahya santospenghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari net operating income (usaha pokok) ataupun non operating income (di luar usaha pokok) perusahaan selama satu periode setelah dikurangiitetapkan banjarbaru pada tanggal desember diundangkan banjarbaru pada tanggal deserp mainan kangana seengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarbaru, menimbang bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan pendaftaran usaha pariwisata sebagai upaya untuk melindungi kepentingan warga masyarakat terutama dalam penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalidalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha wisata: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan dan lampiran angkaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf dan huruf diatas, perlu menetapkan peraturan daerahvsungai: daya tarik wisata alam danau, dan cc.: cc. landscape, cc. daya tarik wisata buatan water boom parkkawasan pariwisata jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari kawasan wisata alam: kawasan wisata budaya: kawasan agro wisata: kampung wisata,ww www paragraf usaha jasa transportasi jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari angkutan darat, dan angkutan udara.erjalanan wisata jenis usahajasa perjalanan wisata terdiri dari biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata: biro perjalanan haji dan umrah, dan gerai tiket hotel.makanan dan minuman jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari restoran: cafe: rumah makan, warung kopi: kantin, catering, pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan minuman):hama paragraf usaha penyedia akomodasi jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari hotel, penginapan, pondok wisata, cottage: villa, wisma: perkemahan, dane) terdiri dari pertemuan (meeting): perjalanan insentif (incentive), konfrensi (convention), dan pameran (exhibition): danittttit paragraf dan pemasaran bidang kepariwisataan terhadap: usahajasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata: usaha sarana pariwisata: promosi pariwisata: pelatihan kepariwisataan: penyusunan rida rencana induk pengembangan pariwisata daerah), dandan cc.wisata tirta jenis usaha wisata tirta terdiri dari wisata dayung, usaha marina: dan cc. sepeda airspa jenis usaha spa terdiri dari: skala besar: skala menengah:pendaftaran usaha pariwisata bagian kesatu umum setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku yang menyelenggarakan usaha bidang, jenis dan atau sub jenis usaha pariwisata wajib terlebih dahulu mendaftarkan usaha pariwisata kepada pemerintah kota. pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud untuk memperoleh tiup. tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud mencakup persyaratan dan: cc. penerbitan tiup, dan pemutakhiran daftar usaha pariwisata. tata cara dan persyaratan permohonncantuman daftar usaha pariwisata permohonan yang telah dinyatakan lengkap, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai dasar pencantuman dalam daftar usaha pariwisata. bagian ketiga penerbitan tiup tiup merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. tiup yang diberikan dalam (satu) dokumen tiup. ketentuan lebih lanjut tentang penertiban tiup diatur dengan peraturan walikompat pemutakhiran tiup pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota untuk pemutakhiran tiup. ketentuan lebih lanjut tentang pemutakhiran tiup sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran tiup dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. bagian kelimawalikotaviiiawt: x x& x : """ ww c'cr:pejabat yang ditunjuk:mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah:c.www bagi pengusaha menengah dan besar:hotel bagi usaha hotel. dikecualikanbagian ketiga larangan setiap usaha pariwisata yang telah memiliki tiup dilarang: menyelenggarakan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tiup: tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama (enam) bulan, memindahtangankan tiup kepada pihak lain kecuali atas izin walikota: dan melanggar hal hal lain yang sudah diatur dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan izin usaha hiburan yang berlaku. bab pengawasan dan monitoring walikota membentuk tim terpadu pengawasan dan monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata. iilaksanaan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. susunan tim terpadu pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penganggaran segala pembiay.tiittrt ttttvw w babdesember banjarbaru, nadi diundangkan banjarbaru pada tanggal desember sekretaris daerah, said abdullah lembu daerah kota banjarbaru tahun nomor.!. nomor (register peraturan daerah kota banjarbaru provinsi kali selatan bw, penjelasan atasumum pariwisata kota banjarbarberkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan peraturan daerah kota banjarbaru . #'"b s#ii#ectanda daftarolahragaota banjarbaru. wwwperjalanan wisata: tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha kepariwisataan yang dilakukan pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha kepariwisataan. usaha kepariwisataankepariwisataanpelaku usaha jasa makan dan minumusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan dan spawww ' 't'dd& xcdcedkdwaduk atau embungasas, fungsi dan tujuan pasai usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan:www w w usaha pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi: meningkatkan kesejahteraan masyarakat: cc. mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam,lingkungan dan sumber daya: memperluas dan memeragakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah: memperkuat kearifan lokal: memupuk rasa cinta tanah air:aa tor: bab wewenang pemerintah kota pemerintah kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kota: menetapkan destinasi pariwisata kota,cc. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan: memelihara dan melestarikan daya tarik wisata: setiap wisatawan berhak memperoleh informasi mengenai daya tarik dan potensih&h&iittrtitititti: dan:asri:kesatu:: il. usaha wisata tirta: dan m.wvtrtcttttr
|
jaman, lembaran daerah propinsiupaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan penyelenggaraan meme rintihan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang pengairandan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembentukan, organisasi dan tatakerja dinas daerah, telah dikeluarkapengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah,organisasi dan tatakerja dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengahmbinaan dan bimbingan terhadap dinas pekerjaan umum pengairan kabupaten kotamadya daerah tingkat ii! bidang pengairan yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum: pengelolaan tata usaha dinas: pengelolaan balai pengelolaan sumber daya air. bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi pola organisasi dinas pekerjaan umum pengairan menggunakan pola maksimal. organisasi dinas pekerjaan umum pengairan terdiri dari kepala dinas, bagian tata usaha: sub dinas survei dan pelestarian sumber air, sub dinas pembangunan: sub dinas operasi dan pemeliharaan irigasi, sub dinas operasi dan pemeliharaan sumber air, sub dinas penjinak dan penyuluhan, balai pengelolaan sumber daya air, kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dai (empat) sub bagian. sub dinas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (empat) seksi, huruf huruf huruf dan huruf masing masing terdiri dani (tiga) seksi. bagian tata usaha, sub dinas dan balai pengelolaan sumber daya airbagian tata usaha. masing masing seksisub dinas. kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas dan balai pengelolaan sumber daya airyang ditunjuk selaku ketua kelompok, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan kepala balai. bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum pengairan dan balai pengelolaan sumber daya air,bagian ketiga bagian tata usaha bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum, tatalaksana, peralatan dan perbekalananggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan: perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang undangan, dokumentasi, kepustakaan dan pelayanan hukum: penyiapan data, penyajian informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat. bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan tatalaksana, sub bagian keuangan: sub bagian kepegawaian dan hukum, sub bagian peralatan dan perbekalan. sub bagian umum dan tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekpedisi, penggandaan, rumah tangga, pengelolaan perlengkapandan pemeliharaan kantor, penatalaksanaan, dokumentasi dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakatkepegawaian dan hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan serta menyelenggarakan sistem informasi hukum dan pelayanan hukum. sub bagian peralatan dan perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan, pengurangan, pemeliharaan, penghapusan, peralatan, pengaturan peralatan dan perbekalan. bagian keempat sub dinas survai dan pelestarian sumber air sub dinas survai dan pelestarian sumber air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum pengairan bidang survei dan pelestarian sumber air. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub dinas survai dan pelestarian sumber air mempunyai fungsi penyusunan dan penetapan perencanaan dan program dinas, pelaksanaan survai pemetaan,: penyusunan dan penetapan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan: pengelolaan hidrologi dan pengendalian sumber sumber air, pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak sarana dan prasarana pengairan. sub dinas survai dan pelestarian sumber air terdiri dari seksi perencanaan umum: seksi survai dan perencanaan teknis: seksi hidrologi dan pengendalian sumber air, seksi pemantauan dan evaluasi. seksi perencanaan umum mempunyai tugas menyusun dan menetapkan perencanaan umum, program, melaksanakan. seksi survai dan perencanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan survai, pengukuran dan pemetaan serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan serta pengamanan pengairan. seksi hidrologi dan pengendalian sumber air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hidrologi dan hidrometri serta pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan. seksi pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi terhadap manfaat dan dampak pembangunan sarana dan prasarana pengairan. bagian kelima sub dinas pembangunan sub dinas pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum pengairan bidang pembangunan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub dinas pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pengairan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana pengairan, cc. penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi dan konstruksi, administrasi teknik dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengairan. sub dinas pembangunan terdiri dari seksi pembangunan dan peningkatan, seksi rehabilitasi: seksi tata teknik. seksi pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan serta peningkatan pengairan. seksi rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan. pengawasan, pengendalian kegiatan rehabilitasi pengairan. seksi tata teknik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengadaan jasa konsultan dan konstruksi, penelitian dan pengkajian dokumen teknik, penyiapan berita acara tingkat kegiatan dan penyerahan pekerjaan serta penyelenggaraan administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengairan. bagian keenam sub dinas operasi dan pemeliharaan irigasi sub dinas operasi dan pemeliharaan irigasiirigasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub dinas operasi dan pemeliharaan invasi mempunyai fungsi penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi, cc. pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air invasi, pelaksanaan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam pada jaringan irigasi, ec. pembinaan pelaksanaan !lurah pengelola invasi, pelaksanangembangan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan pengairan pedesaan, jaringan tersier, irigasi air tanah dan irigasi tambak. sub dinas operasi dan pemeliharaan irigasi terdiri dari seksi operasi, seksi pemeliharaan, seksi bina pengairan pedesaan dan iuran pengelolaan irigasi. seksi operasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi, pengumpulan data, penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. seksi pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pendataan kondisi bangunan irigasi dan melaksanakan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam pada jaringan irigasi. seksi bina pengairan pedesaan dan iuran pengelolaan irigasi mempunyai tugas melaksanakmbangunan, pengembangan peningkatan perbaikan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tambak serta melaksanakan pembinaan iuran pengelolaan irigasi. bagian ketujuh sub dinas operasi dan pemeliharaan sumber air sub dinas operasi dan pemeliharaan sumberair. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub dinas operasi dan pemeliharaan: sumber air mempunyai fungsi penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai sumber air, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai sumber air, cc. penyelenggaraan pembinaan, bantuan teknis perencanaan, pengawasan pembangunan, peningkatan bangunan pengambilan dan pembuangan serta bangunan pelengkap untuk industri, domestik dan keperluan lainnya: penyelenggaraan pembinaan pengelolaan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian lainnya pada sungai sumber air, pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan air permukaan pada sungai sumber air, pelaksanaan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam pada sungai sumber airsub dinas operasi dan pemeliharaan sumber air terdiri dari seksi sungai dan bantuan teknis, seksi bangunan sungai, seksi penanggulangan bencana alam sungai. seksi sungai dan bantuan teknis mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengumpulan data, penelitian dalam rangka peningkatan pengamanan sungai, pendataan kondisi sungai sumber air dan bantuan teknis perencanaan pengawasan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan pengambilan dan bangunan pembuangan air serta bangunan pelengkap lainnya untuk industri, domestik dan keperluan non pertama lainnya. seksi bangunan sungai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengumpulan data, pendataan kondisi bangunan sungai dan penelitian dalam rangka peningkatan pengamanan bangunan sungai. seksi penanggulangan bencana alam sungai mempunyai tugas melaksanakan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam sungai sumber air. bagian kedelapan sub dinas perijinan dan penyuluhan sub dinas perijinan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum pengairan bidang pembinaan pemanfaatan sumber air dan kekayaan daerah negara, perijinan dan penyuluhan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirntaksud dalam sub dinas perijinan dan penyuluhan sebagaimana mempunyai fungsi pendataan, inventarisasi dan pelaporan kekayaan milik daerah negara, pembebasan tanah dan pengurusan hak atas tanah: pendataan dan inventarisasi potensi pemanfaatan air pada sumber sumber air dan tanah pengairan, cc. penyelenggaraan pengelolaan perijinan pemanfaatan air pada sumber sumber air dan tanah pengairan, penyelenggaraan pengelolaan rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan pada sumber air, penyelenggaraan pengelolaan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah negara: penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pengairan. sub dinas perijinan dan penyuluhan terdiri dari seksi inventarisasi: seksi perijinan dan retribusi, seksi penyuluhan. seksi inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi kekayaan milik daerah negara, pendataan potensi pemanfaatan air permukaan dan sumber air, tanah pengairan, serta pembebasan tanah dan pengurusan hak atas tanah pengairan. seksi perijinan dan retribusi mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pengelolaan perijinan pemanfaatan air permukaan, sumber air, tanah pengairan, serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan pada alur sungai, dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah negara serta pengawasan dan pengendalian perijinan. seksi penyuluhan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan program dan melaksanakan kegiatan penelitian dan penyuluhan bidang pengairan. bagian kesembilan balai pengelolaan sumber daya air paragraf pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk balai pengelolaan sumber daya air, yang daftar nama, tempat kedudukan kantor dan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, berikut peta wilayah kerja dalam lampiran iii, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. paragraf kedudukan, tugas dan fungsi balai pengelolaan sumber daya air adalah unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum pengairlai pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas pekerjaan umum pengairan bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, meliputi urusan urusan irigasi lintas daerah tingkat ii, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan (industri, pelabuhan, air bersih, listrik tenaga air, lalu lintas air, tambak, pariwisata dan lain lain). cc. sungai, waduk, danau, dan embung, pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan, rawa: pengendalian pencemaran air: perlindungan pantai, muara dan delta. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalambidang pengairanoperasional konservasi pelestarian air dan sumber air: pemeliharaan sumber air permukaan dan bangunan pengairan, pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan: pengendalian pencemaran air, pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan. paragraf susunan organisasi susunan organisasi balai pengelolaan sumber daya air terdiri dari kepala balai, sub bagian tata usaha: seksi tata operasional: kelompok jabatan fungsional. seksi tata operasional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (tiga) sub seksi. sub bagian dan seksibalai. masing masing subseksi tata operasionalyang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala balai. kepala balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan peralatan perbekalpengelolaan urusan umum, pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, cc. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan urusan peralatan dan perbekalan: pelaksanaan pengelolaan inventarisasi kekayaan milik daerah negara. seksi tata operasional mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pengolahan data, pemeliharaan, rehabilitasi, seria pengendalian dan pengamanan jaringan irigasi dan sumber air permukaan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi tata operasional mempunyai fungsi pelaksanaan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas air, pelaksanaan alokasi dan pembagian air untuk memenuhi berbagai keperluan, pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perijinan pemakaman air, sumber air dan tanah pengairan: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana dan sarana pengairan, pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan, pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengotoran air dan sumber air, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan air dan sumber air, pelaksanaan upaya perlindungan pantai, muara dan deltapenyuluhan pengairan. seksi tata operasional terdiri dan sub seksi operasi dan pengelolaan data, sub seksi pemeliharaan dan rehabilitasi: sub seksi pengendalian dan pengamanan. sub seksi operasi dan pengelolaan data mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas air, alokasi dan pembagian air untuk memenuhi berbagai keperluan, pemberian rekomendasi teknis perijinan air, sumber air dan tanah pengairan. sub seksi pemeliharaan dan rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan fungsi, perawatan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana pengairan. sub seksi pengendalian dan pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan, pengendalian pencemaran dan pengotoran air dan sumber air, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber air, serta penyuluhan terhadap instansi dan masyarakat yang berkaitan dengan pengairan. bagian kesepuluh kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional yang ada pada dinas dan balai pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tugas teknisberbagai subantar satuan organisasi lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain. dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian, kepala sub dinas, kepala balai, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi,untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing masing, setiap pimpinan satuan organisasiiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya, dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain dilingkungan dinas pekerjaan umum pengaira petunjuk petunjuk kepada bawahan. bab pengangkatan dan pemberhentian kepalan dalian mutu air pada sumber sumber air,jin menggunakan air dan atau sumber air, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pekerjaan kepala bagian, kepala sub dinas, kepala balai, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur kepada daerah atas usul kepala dinassebelum terbentuknya dinas pekerjaan umum pengairan daerah tingkat ii, penanganan sebagian urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum pengairan daerah tingkat dilaksanakan oleh cabang dinas pekerjaan umum pengairan. bab viikerja dinas pekerjaan umum pengairanl pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerahulpenjelaspenjelasan umum dalam rangka peningkatan kelancaran penyu kenengairan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah mendapat penyerahan sebagian urusan bidang pekerjaan umum pengairan yang merupakan penyemu puraan dari peraturan pemerintah nomor tahun sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor tahun menteri dalam negeri telah mengeluarkan petunjuk dengan suratnya tanggal agustus nomor prod dengan penjelasan bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tersebut merupakan penegasan kembali urusan urusan yang secara nyata telah menjadi urusan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagi propinsi daerah tingkat termasuk jawa tengah agar segera mempersiapkan pembentukan dinas pekerjaan umum pengairan, dinas pekerjaan umum bina marga dan dinas pekerjaan umum cipta karya dengan peraturan daerah yang berpedoman paddinas daerah, dancabang dinas daerah tingkat sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk lebih, khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum pengairan sesuai keputusan menteri dalam negeri nomor tahun telah dibentuk dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah nomor tahun dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pemberian otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat dan meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengairan serta pelayanan kepada masyarakat, sebagian urusan dibidang pekerjaan umum pengairan diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat menjadi urusan rumah tangga daerah tingkat ii. sedangkan tugas pengelolaan sebagian urusan bidang pekerjaan umum pengairan yang semula ditangani oleh cabang dinas dan tidak diserahkan kepada daerah tingkat masih menjadi wewenang dinas pekerjaan umum pengairan dan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas, yang melaksanakan tugas tugas operasional dilapangan. berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dimungkinkan untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum pengairan daerah apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. untuk itu sesuai dengan kebutuhan daerah dan beban kerja yang ada telah diusulkan pembentukan unit pelaksana teknis lingkup dinas pekerjaan umum dengan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal mei nomor dan telah mendapat persetujuan menteri dalam negeri sebagaimana dituangkan dalam keputusan menteri dalam gegen nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tatakerja balai pengelolaan sumber daya air. sebelum diterbitkannyatelah dibentukberdasarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal pebruari nomor tahun dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah disamping melaksanakan sebagian urusan bidang pekerjaan umum pengairan yang diserahkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyerahan sebagaian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum kepada daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan dalam pengelolaan air dan atau sumber air, yang meliputi mengelola serta mengembangkan pemanfaatan air dan atau sumber air: menyusun, mengesahkan dan atau memberikan ijin pemanfaatan air dan atau sumber air, mengatur, mengesahkan dan atau member ijin peruntukan penggunaan, penyediaan air dan atau sumber air, mengatur, mengesahkan dan atau memberi ijin pengusahaan air dan atau sumber air, menetukan dan mengatur perbuatan perbuatan hukum dan hubungan hubungan hukum antara orang dan atau sumber sumber air. melaksanakan koordinasi tata pengaturan air. dalam organisasi dinas pekerjaan umum pengairan termasuk balai pengelolaan sumber data air sebagai unit pelaksana teknis dinas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah dalam rangka penataan organisasi dan tatakerja dinas pekerjaan umum pengairan. sejalan dengan meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dikeluarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tatakerja dinas daerah sebagai pengganti keputusan menteri dalam negeri nomor tahun selanjutnya dalam penataan organisasi dinas lingkup pekerjaan umum, menteri dalam negeri menerbitkan keputusan nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tatakerja dinas lingkup pekerjaan umum daerah. berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah memkerja dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah yang dituangkan pengaturannya dalam peraturan daerah. ii. penjelasan demi s d cukup jelas. organisasi dinas pekerjaan umum pengairan menggunakan pola maksimal adalah encer minat urusan rumah tangga daerah bidang pekerjaan umum pengairan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdayaguna dan berhasil! guna sesuai dengan pedoman organisasi dan tatakerja dinas lingkup pekerjaan umum yang tercantum dalam keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 6s d cukup jelas. yang dimaksud dengan pengairan pedesaan adalah irigasi pedesaan yaitu irigasi yang pembangunan nya, zendaya gunanya dan pemeliharaan jaringannya dilas kanakan oleh para petani dibawah pembinaan pemerintahan desa, dalam pelaksanaannya dengan mendapat bantuan atau tanpa bantuan pemerintahan atau pemerintah daerah. tieba aa,,, s d huruf huruf cukupjelas. huruf yang dimaksud dengan domestik adalah penyediaan dan penyaluran air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemukiman dan perkotaan seperti untuk kebutuhan minum, mandi, pemadam kelakar an, penyiraman dan penggalan koran kota. huruf huruf dan huruf sid cukup jelas. bagan susunan organisasi dan tatakerja lampiran peranan daerah tin kat dinas pekerjaan umum pengairan propinsi pen ita daerah tingkat jawa tengah tanggai juh bao ate lo, cah era keong unse haa kemp tidar naarieka daun pearl tangen, ttd ttd alip pandora ariyanto lampiran peraturan daerah provinsi daerah tingkat tengah nomor: tahta daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerjatempat kedudukan wilayah kerja kantor pedati total kabupaten brebes. koda tegal. kabupaten tegal. comal pekalongan kabupaten pemalang. kabupaten pekarangan. sebagian kabupaten batang. agung tuntang sebagian kabupaten temanggung koda salatiga. sebagian kabupaten dorna serang fusi juara kudus sebagian kabupaten boyolali sebagian kabupaten sragen. para apla pea kabupaten rembang. kabupaten blora. bengawan solo sakoburjo koda surakarta. kabupaten wonogiri. kabupaten karanganyar. sebagian kabupaten sragen, kabupaten klaten. progo bogowanto luk purworejo koda magelang. kabupaten magelang. sebagian kabupaten temanggung. sebagian kabupaten wonosobo sebagian kabupaten kebumen serayu ditandu purwokerto sebagian kabupaten wonosobo. kenabian kebupeden kebumen. kabupaten pub kabupaten banyumas. kabupaten cilacapalip pandora ariyanto umum kepada pemerintah daerah tingkat dan pemerintah daerah tingkat ii, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt tentang penyu kenenegara zendaya gunakkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tatakerja balai pence bolaan sumber daya air: instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan organisasi dan tatakerja dinas daerah tingkat dan dinas daerah tingkat ii: peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah nomor tahun tentang ijin penggunaan air permukaan tanpinsi daerah tingkat jawa tengah lembaran daerah nomor tahun seri nomor juncto peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah pemerintemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah bidang pekerjaan umum pengairan kepada pemerintah daerah tingkat lembaran daerah nomor tahunpemerintah daerah tingkat, kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah, dinas pekerjaan umum pengairan adalah dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah,yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia, balai pengelolaan sumber daya airadalahyang merupakan unit pelaksana teknis dinas utd) dinas pekerjaan umum pengairan bidang sumber daya air, cabang dinas pekerjaan umum pengairan adalah cabang dinas pekerjaan umum pengairan propinsi daerah tingkat jawa tengah,bangunan pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik berupa saluran atau bangunan bangunan lainnya,, airadalah semua air yang terdapat atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan darat: air invasi adalah air hasil usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, sumber air adalah tempat tempat dan wadah wadah air yang berada diatas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengaturan lainnya, yang terdapat pada masing masing wilayah sungai, air tanah adalah semua air yang terdapat bawah permukaan tanah, termasuk yang terdapat dalam lapisan lapisan yang mengandung air bawah permukaan tanah: peralatan pengairan adalah semua peralatan yang berkaitan dan atau dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan bidang pengairan baik langsung maupun tidak langsung, irbab kedudukan, tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum pengairan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat bidang pengairan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur kepala daerah. dinas pekerjaan umum pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pengairan: melaksanakan tugas pembantuan bidang pengairan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pekerjaan umum pengairanbidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah, pelaksanaan pembangunan bidang pengairan, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan serta kegiatan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian sumber sumber airtelah ditetapkan dengan adanya perkembangan keadaan bidang meme rintihan, pembangunan dan semasa rakitan, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengubah anggaran pendapatan dan belanja daerah dimaksud hurufsebagaimana dimaksud pada dengan rincian sebagai berikut belanja rutin sebelum perubahan rp. bertambah .anggaran pendapatanrincian perubahan anggaran belanja rutin dan rincian perubahan anggaran belanja pembangunan. perubahan anggaran pendapatanincian penambahan anggaran pendapatanggaran belanjseptemrencana strategis (renstrraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah, perlu ditetapkan rencana strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban gubernur bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud huruf merupakan perwujudan visi, misi dan tujuan pembangunan propinsi jawa tengah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan, bahwa sehubungan dengan tersebut huruf dan hurufsesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah, kepala daerah setiap akhir tahun anggaran harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban lpj) berdasarkan tolok ukur rencana strategis. sesuai dengan ketentuan tersebut, setiap daerah harus menetapkan renstra dalam bentuk perda dalam jangka waktu satu bulan setelah kepala daerah dilantik. sehubungan dengan telah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur jawa tengah masa tugas maka perlu ditetapkan sebuah renstra yang akan menjadi tolok ukur kepala daerah dalam melakukan pertanggungjawaban baik dalam laporan tahunan lpj) maupun laporan akhir masa jabatan (amj). rencana strategis ini merupakan rencana lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi dan program daerah. terkait dengan hal hal tersebut diatas, terhadap program program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam proper diintegrasikan dalam dokumen rencana strategis ini. sedangkan kegiatan tahunan akan diperinci lebih detail dalam dokumen rencana tahunan daerah. sistematika renstra. dokumen rencana strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut bab. pendahuluan didalamnya memuat tentang latar belakang penyusunan renstra ditinjau dari aspek landasan hukum, metode pendekatan implementasi renstra, keterkaitan renstra dengan proper dan memuat secara ringkas tentang sistematika penyusunan. bab. kondisi lingkungan strategis sebanding dengan pertambahan angkatan kerja. belum mantannya perencanaan tenaga kerja daerah ptk) dan belum optimalnya informasi pasar kerja. belum optimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri. kurangnya minat bertransmigrasi dan belum optimalnya penanganan pengungsi eksodus). rendahnya tingkat pendidikan ketrampilan tenaga kerja dan kegiatan pelatihan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pasar. kurangnya sumber daya pelatihan pada balai latihan kerja pemerintah maupun swasta. relatif rendahnya kesejahteraan tenaga kerja. kurangnya perlindungan tenaga kerja. belum harmonisa hubungan industrial dan masih banyaknya kasus phi phk. masih kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan. kebijakan pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif bagi penganggur dan setengah penganggur baik perkotaan maupun perdesaan serta pekerja sektor informal. perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur. penyempurnaan prosedur pengiriman dan penempatan tki luar negeri serta peningkatan informasi pasar kerja ipk)pemberdayaan kelembagaan bipartita dan tripartit serta peningkatan pemahaman dtujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan ketenagakerjaan adalah mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui peningkatan kualitas, kemandirian dan daya saing. peningkatan kesempatan kerja dalam dan luar negeri serta kesempatan berusaha sektor informal. mantannya perencanaan tenaga kerja daerah ptk) dan meningkatnya akses masyarakat untuk memasuki pasar kerja dengan mengembangkan pusat informasi pasar kerja melalui sistem informasi nakertrans. mengurangi kasus kasus penempatan tki. peningkatan kuantitas dan kualitas program transmigrasi. peningkatan kualitas, kemandirian dan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja. peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga pelatihan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja. meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja. peningkatan perlindungan tenaga kerja. mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus phi phk. peningkatan peran dan fungsi lembaga lembaga ketenagakerjaan. strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan adalah mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas, kemandirian dan peran serta baik individu, kelompok masyarakat maupun instansi lembaga terkait (lintas sektor). meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antar daerah dan antar negara serta kesempatan berusaha sektor informal. perencanaan tenaga kerja daerah ptk) dan menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengembangkan pusat informasi pasar kerja dan memantapkan sistem informasi nakertrans. pelayanan penempatan tki satu pintu. menyebarluaskan informasi potensi lokasi transmigrasi dan memfasilitasi penempatan transmigran melalui kerjasama antar daerah dengan prinsip saling menguntungkan. meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas pelatihan kerja dan produktivitas kerja, serta pemasangan dalam dan luar negeri. mengembangkan balai latihan kerja pemerintah maupun swasta yang mandiri dan mampu menghasilkan tenaga kerja terlatih dan profesional. menyusun kebijakan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja yang memadai serta regulasi kesejahteraan purna kerja. regulasi perlindungan tenaga kerja termasuk dalamnya pekerja anak, penyandang cacat, perempuan dan usia lanjut. pembinaan hubungan industrial yang intens dan harmonis antar unsur tripartit. pemberdayaan lembaga lembaga ketenagakerjaan. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan ketenagakerjaan adalah perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. program ini untuk mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbagai bidang usaha melalui penciptaan tenaga kerja mandiri, peningkatan dan pemberdayaan kewirausahaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta pelayanan penyediaan informasi bursa kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran baik perdesaan maupun perkotaan. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. program ini untuk mendorong, mensyaratkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelatihan kerja agar tersedia tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu mengisi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. program ini untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha melalui pemasyarakatan, fasilitasi dan penciptaan ketenangan dalam bekerja dan berusaha, peningkatan kenyamanan dan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta berkembangnya usaha yang mampu menyerap tenaga kerja baru. pendidikan, kebudayaan, generasi muda dan olahraga. pendidikan. kondisi saat ini, pada tahun untuk tingkat sd mi, angka partisipasi kasar apk) mencapai y6, angka transisi at) sebesar dan angka drop out do) sebesar atau sebanyak murid. sedangkan pada tingkat slip m apk sebesar sementara sebesar dan sebesar atau sebanyak murid, pada tingkat sta ma apk sebesar dan sebesar y65 atau sebanyak murid. disamping itu, adanya kecenderungan penerimaan siswa baru dengan biaya yang relatif sangat tinggi tentu saja sangat berpengaruh pada penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar tahun yang direncanakan pada tahun sedangkan lulusan yang melanjutkan perguruan tinggi relatif rendah, karena berbagai faktor diantaranya beban biaya yang tinggi serta terbatasnya daya tampung perguruan tinggi. samping itu, penyelenggaraan pendidikan non formal belum dapat secara optimal mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional bagi peserta didik yang dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkaitan dengan input dan output proses pembelajaran, tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, terjadinya perubahan kurikulum secara cepatdunia usaha industri. manajemen dan kemandirian sekolah juga masih lemah karena belum optimalnya keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga masih perlu dilaksanakan fasilitasi serta pendampingan secara berkelanjutan dan intensif. permasalahan. dengan demikian, pembangunan bidang pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain kurangnya pemerataan pendidikan: kurangnya kualitas pendidikan: kurangnya relevansi pendidikan: kurangnya efisiensi dan efektivitas pendidikan: belum optimalnya manajemen dan kemandirian pendidikan. kebijakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut atas, kebijakan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan formal non formal: meningkatkan manajemen pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. tujuan. meningkatkan kualitas sumber dayatrategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan adalah perluasan dan peningkatan akses serta jangkauan layanan memperoleh pendidikan: peningkatan kualitas tamatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja usaha, penerapan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah: peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan: peningkatan jaringan kerjasama dan penguatan kelembagaan pendidikan: serta pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. program program yang digunakan dalam rangka pembangunan pendidikan adalah perluasan dan peningkatan akses jangkauan pelayanan pendidikan. program ini untuk (a) memperluas jangkauan dan daya tampung, (b) untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan program ini untuk (a) menyediakan dan merawat prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, (b) meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran peningkatan kualitas siswa program ini untuk meningkatkan kualitas siswa dan tamatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan diatasnya dan relevansi kebutuhan dunia kerja. peningkatan dan pengembangan kurikulum program ini untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja industri. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan program ini untuk meningkatkan kualitas, kualifikasi dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat menunjang proses pembelajaran penataan sistem dan kelembagaan pendidikan program ini untuk (a): (b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan: serta (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan peningkatan satuan pendidikan yang bertaraf internasional program ini untuk menyediakan layanan pendidikan bertaraf internasional serta inovasi pendidikan sesuai kebutuhan global. peningkatan kerjasama antar lembaga pendidikan dalam dan luar negeri program ini untuk terselenggaranya kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan fasilitasi pendidikan tinggi program ini untuk membantu dan memfasilitasi penyelenggaran pendidikan tinggi kebudayaan kondisi saat ini, bangsa indonesia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai bangsa yang memiliki karakteristik budaya khas ketimuran yaitu bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai moral, sopan santun, ramah, berbudi pekerti halus, serta agamis. dewasa ini karakter positif khas ketimuran ini mengalami ancaman yang sangat berat yaitu dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jatidiri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. keadaan ini menjadikan kebudayaan (seni budaya) yang memiliki fungsi utama dan sifatnya kodrati, menempati peran strategis dalam membangun bangsa dan negara yaitu menggarap sisi nilai rohani kemanusiaan. permasalahan. namun, pembangunan bidang kebudayaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan bahasa serta sastra daerah dan indonesia, kurangnya pendayagunaan dan pengembangan perpustakaan serta media penyiaran pendidikan dan kebudayaan: kurang optimalnya apresiasi karya seni budaya daerah: kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah, rendahnya perhatian terhadap pelestarian budaya spiritual. kebijakan, untuk mengatasi permasalahan diatas, pembangunan kebudayaan jawa tengah diarahkan pada: meningkatkan apresiasi pengembangan bahasa dan sastra daerah indonesia:, meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan media penyiaran pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan apresiasi dan karya seni budaya daerah, meningkatkan upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai aset peninggalan sejarah: meningkatkan pembinaan organisasi dan penganut penuh kepercayaan terhadap tuhan yme. tujuan pembangunan kebudayaan adalahserta. strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kebudayaan tersebut adalah: fasilitasi apresiasi dan pengembangan bahasa serta sastra daerah dan indonesia, peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta media penyiaran pendidikan dan kebudayaan: pengembangan dan apresiasi, pembinaan dan promosi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesenian daerah: fasilitasi benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah: pengembangan dan fasilitasi pembinaan organisasi dan penganut penuh kepercayaan terhadap tuhan yme program yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah pengembangan kebahasaan, keausan terapan dan kepustakaan program ini untuk (a) mendorong pengembangan bahasa serta sastra daerah dan indonesia, (b) meningkatkan kualitas jangkauan layanan dan pengembangan perpustakaan daerah dan sekolah: (c) meningkatkan minat baca siswa sekolah dan masyarakat, serta (d) meningkatkan kualitas layanan media penyiaran pendidikan dan kebudayaan. pembinaan kesenian dan nilai nilai budaya program ini untuk mendorong, mengembangkan dan memelihara nilai nilai luhur budaya bangsa serta meningkatkan kualitas seni budaya daerah. pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permusuhan. program ini untuk menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya bangsa pembinaan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. program ini untuk meningkatkan pembinaan kepada organisasi dan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa sebagai budaya spiritual dan tidak mengarah pada pembentukan agama baru. kepemudaan. kondisi saat ini, keberadaan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis, hal ini tidak lepas dari peran generasi muda sebagai kader penerus perjuangan para pemimpin bangsa dalam membangun dan mewujudkan cita cita luhur bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. dewasa ini generasi muda indonesia telah menunjukkan berbagai prestasi yang cukup membanggakan dan mengharumkan negara, antara lain melalui prestasi bidang keolahragaan, seni budaya, serta karya ilmiah baik tingkat regional, nasional dan bahkan internasional. namun kondisi positif ini dirasakan menjadi sedikit tercoreng oleh perilaku sebagian masyarakat antara lain masih banyak dijumpai berbagai kasus kenakalan pemuda pelajar seperti tawuran antar pelajar, keterlibatan dalam tindak kriminal dan pemakaian obat obat terlarang. disamping itu, sebagai upaya mengantisipasi era globalisasi secara substansi bab ini membahas tentang analisis lingkungan internal dari aspek kekuatan dan kelemahan, maupun analisis lingkungan eksternal dari aspek peluang dan kendala. analisis kondisi ministra tersebut mencakup lingkup global, regional dan nasional. bab. iii visi, misi dan tujuan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam bab ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program program pembangunan untuk kurun waktu lima tahun mendatang yaitu periode bab. pertahanan pembangunan daerah uraian dalam bab ini memberikan ilustrasi ringkas mengenai tahapan pencapaian visi dan misi pembangunan jawa tengah, yaitu meliputi upaya untuk membangun landasan melalui tahapan akselerasi untuk penyelesaian program program tahun dan pembagian pertahanan untuk pelaksanaan tahun bab. kebijakan pembangunan daerah bab ini memuat uraian tentang kebijakan dan strategi untuk masing masing sektor pembangunan, yang dalamnya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, potensi, permasalahan, kebijakan, tujuan, strategi serta program program yang akan dilaksanakan sekaligus memuat uraian tentang kebijakan dan strategi dalam hal pengelolaan keuangan. bab. penutup memuat tentang penegasan fungsi renstra, yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran instansi dilingkungan propinsi dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai referensi bagi perlu ditanamkan jiwa kewirausahaan serta kepeloporan, kepemimpinan dan kebangsaan kalangan generasi muda. permasalahan. dengan demikian, pembangunan kepemudaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain kenakalan dan perilaku kriminal dikalangan pemuda, belum berkembangnya kegiatan sosial ekonomi produktif dikalangan pemuda, belum optimalnya peran serta lembaga organisasi kepemudaan dalam penanganan permasalahan generasi muda. kebijakan. kebijakan pembangunan generasi muda diarahkan pada membina dan mengembangkan sikap perilaku yang baik kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan: menumbuhkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan yang mandiri serta profesional, meningkatkan peran serta pemuda dan lembaga organisasi kepemudaan dalam pembangunan tujuan pembangunan generasi muda adalah terwujudnya generasi muda yang bertakwa kepada tuhan yme, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan pembangunan. strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja dan kriminalitas serta penanaman nilai nilai penghormatan terhadap supremasi hukum dan ham, pengembangan sentra pemberdayaan pemuda dan kelompok usaha produktif: pembinaan kepemimpinan siswa dan organisasi kepemudaan, peningkatan kegiatan ekstrakulikuler serta kegiatan kepramukaan, pengembangan pemuda terdidik pedesaan: pengembangan jaringan kerjasama kepemudaan antar daerah wilayah negara. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan generasi muda, adalah peningkatan pembinaan pemuda program ini untuk melindungi segenap generasi muda dari penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan miras dan napa serta penyakit sosial masyarakat lainnya. pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif pemuda program ini untuk mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri. pembinaan lembaga! organisasi kepemudaan. program ini untuk mengdengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya. keolahragaan. kondisi saat ini perkembangan keolahragaan saat ini dipandang cukup menggembirakan, hal ini dapat lihat dari pencapaian prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, bahkan internasional. kondisi tersebut perlu ditunjang dengan pola pembinaan, pembibitan dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesinambungan sehingga pencapaian prestasi dapat lebih ditingkatkan. kapasitas bidang kelembagaan organisasi keolahragaan belum menunjukkan kompetensi dan kemampuan yang memadai. hal ini disebabkan karena kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan olahraga serta masih tingginya tingkat ketergantungan pendanaan dari pemerintah. sedangkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga dirasakan relatif belum memadai. upaya pemasyarakatan olahraga juga sudah menunjukkan kemajuan yang relatif menggembirakan, hal ini terlihat dari tumbuhnya perkumpulan kelompok olahraga masyarakat berbagai tempat seperti fitnes, olahraga pernapasan, perkumpulan bersepeda dan sebagainya. namun kondisi yang relatif positif ini pada umumnya masih bersifat entertainment atau hobby dan tidak disertai kesadaran pola hidup sehat melalui olahraga, sehingga keberadaannyapun sifatnya sangat temporer atau musiman. permasalahan. pembangunan bidang olahraga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain kurang sejarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga, lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah: sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai, belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat. kebijakan. kebijakan pembangunan olahraga diarahkan pada mengembangkan pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga secara terpadu: meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah: meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga, pemasaran olahraga masyarakat. tujuan pembangunan olahraga adalah meningkatnya prestasi olahraga baik forum nasional maupun internasional serta tumbuhnya kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan melalui olahraga. strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: pembinaan, pemanduan dan pembibitan olahraga secara intensif, dan berkelanjutan: peningkatan kualitas sdm tenaga pengelola olahraga: peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga: penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi serta konseling tentang pendidikan jasmani dan olahraga, pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga, penghargaan bagi atlet, pelatih dan pengurus olahraga berprestasi: pembinaan dan pengembangan minat olahraga masyarakat. program. program pembangunan olahraga adalah: pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga program ini untuk meningkatkan pencapaian dan kesinambungan prestasi olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga program ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi olahraga daerah. pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani program ini untuk mendorong tumbuhnya pola hidup sehat dalam masyarakat melalui olahraga. kesehatan. kondisi saat ini. pembangunan kesehatan jawa tengah ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. perkembangan kesehatan diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan, serta peningkatan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. peningkatan derajat kesehatan masyarakat menunjukkan adanya perbaikan yang cukup berarti. hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup waktu lahir dari tahun pada tahun menjadi tahun pada tahun menurunnya angka kematian bayi akb) dari pada tahun menjadi per kelahiran hidup pada tahun menurunnya angka kematian balita dari pada tahun menjadi per kelahiran hidup pada tahun serta menurunnya angka kematian ibu aki) pada tahun dari per kelahiran hidup pada tahun menjadi per kelahiran hidup pada tahun lebih lanjut mengenai gambaran kondisi kesehatan jawa tengah yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat tercatat bahwa dari jumlah sebesar merupakan tatanan rumah tangga dalam kategori sehat utama dan sehat paripurna, kelompok kesehatan kerja pada institusi mencapai dan sektor informal mencapai dari jumlah kabupaten kota, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang masuk kategori mandiri dan paripurna sebesar kondisi kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan sehat tercermin yaitu dari jumlah seluruh rumah tangga yang memanfaatkan air bersih mencapai yang menggunakan jamban serta rumah tangga dengan kriteria sehat tempat tempat umum ttu) yang memenuhi syarat kesehatan tempat pengelolaan makanan tpm) yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan limbah rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan sebesar sekolah yang memenuhi syarat uks kelompok masyarakat pekerja dan institusi yang sudah melaksanakan upaya kesehatan kerja ukk) x. kondisi yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan tercatat angka kesakitan penyakit menular untuk dbd penduduk, malaria penduduk, hiv aid kasus, pneumonia dari total penduduk, kusta penduduk dan angka kesembuhan penderita tbc paru masih sekitar angka kesakitan penyakit tidak menular tercatat untuk penyakit jantung koroner penyakit kencing manis (diabetes) dan neoplasia penduduk. selain itu bed occupancy rate bor) rata rata rsu pemerintah mencapai length stay los) hari, rata rata gross death rate gdr) dan net death rate sebesar kondisi lainnya adalah cakupan pelaporan rumah sakit swasta kurang dari dengan ketepatan dan kelengkapan yang rendah. rumah sakit pemerintah dan swasta yang sudah terakreditasi dengan standard sebanyak rumah sakit dan standard sebanyak rumah sakit x). penanggulangan kejadian luar biasa klb) bencana alam dirasakan belum optimal, salah satunya disebabkan karena masih rendahnya komitmen berbagai pihak dalam upaya penanggulangan klb bencana alam tersebut. rumah sakit jawa tengah belum memiliki fasilitas untuk menangani penduduk usia lanjut dan penderita penyakit jantung yang kecenderungan meningkat dari tahun tahun. berkenaan dengan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya, saat ini persentase ketersediaan obat esensial belum optimal yaitu yo. persentase tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu y6. kondisi lain yang dijumpai adalah penerapan konsep penggunaan obat rasional belum optimal, persentase pasien yang menerima obat antibiotik puskesmas sebanyak rumah sakit pemerintah persentase tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dirasakan belum optimal. obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mencapai dari total sampel yang dipantau, kosmetik dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebesar dan label untuk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebesar dan label y6, sedangkan untuk makanan minuman yang tidak memenuhi syarat dan label dari total sampel yang diperiksa. khusus berkaitan dengan penyalahgunaan dan kesalahgunaan narkoba, pada tahun telah dilakukan test urine kepada para siswa smu sebanyak siswa, yang positif tercatat siswa. adapun jumlah korban penyalahgunaan narkoba pada tahun relatif banyak yaitu sebanyak orang. kemudian dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan bidang farmasi juga dirasakan belum optimal, termasuk belum dikembangkan obat asli indonesia oai). berkenaan dengan sumber daya kesehatan, persentase lembaga pendidikan dan latihan kesehatan yang telah terakreditasi sebesar dari jumlah institusi sebanyak institusi, adapun targetnya adalah hingga saat ini tenaga kesehatan profesional belum pernah diuji untuk mendapatkan lisensi sebagai persyaratan melakukan tugas pelayanan kesehatan. persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi untuk rumah sakit pemerintah sebesar dari pemerintah, sedangkan targetnya adalah sedangkan untuk puskesmas masih dari target apabila dilihat dari kondisi status gizi jawa tengah maka berdasarkan hasil pemantauan pada tahun balita dengan gizi buruk tercatat sebesar berarti mengalami penurunan dibanding tahun yang tercatat sebesar sedangkan untuk gizi kurang sebesar dan gizi lebih khusus mengenai angka prevalensi kekurangan energi kronik kek) pada wanita usia subur wus) mencapai ,99y4. sementara itu berdasarkan hasil pemantauan balai besar pom semarang pada tahun garam konsumsi yang memenuhi syarat kadar iodat masih rendah yaitu dibawah yo. sedangkan menurut perhitungan bps jawa tengah pada tahun persentase rumah tangga jawa tengah yang mengkonsumsi garam yodium dengan kadar cukup baru mencapai namun berdasarkan hasil pemantauan garam melalui anak tahun persentase garam beryllium dengan kadar cukup adalah x6. berkaitan dengan kebijakan dan manajemen bidang kesehatan saat ini telah tersusun rancangan komponen sistem kesehatan wilayah namun demikian rancangan tersebut masih perlu penyempurnaan. disamping itu proses perencanaan bidang kesehatan dirasakan masih belum optimal dikarenakan kurangnya tenaga dan ketrampilan petugas perencana bidang kesehatan. demikian halnya mengenai pemanfaatan data dan informasi yang tersedia juga belum optimal, sisi lain data informasi mengenai derajat kesehatan yang tersedia dirasakan masih kurang valid. permasalahan. permasalahan dalam pembangunan kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat pubs) dan masih rendahnya kualitas lingkungan dan permukiman: kecenderungan meningkatnya beberapa penyakit menular dan tidak menular beberapa daerah: belum optimalnya komitmen kab. kota, lembaga masyarakat dalam pemberantasan penyakit dan upaya penanggulangan kejadian luar biasa klb) bencana alam: masih rendahnya ketrampilan petugas dalam rangka kewaspadaan, penanggulangan penyakit dan bencana alam, belum terpenuhinya standar mutu pelayanan kesehatan puskesmas, rsu pemerintah dan swasta yang ditetapkan: belum optimalnya rujukan dan cakupan pelaporan swasta, masih rendah cakupan pembinaan mutu rumah sakit dalam mencapai akreditasi rs: belum optimalnya pengelolaan penyediaan obat kabupaten kota, masih rendahnya pengetahuan petugas dalam penggunaan obat nasional, masih kurangnya obat tradisional yang memenuhi standart sehingga belum dapat diterima pada pelayanan kesehatan formal, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba, masih ditemukannya pelayanan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, belum optimalnya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, belum memakainya manajemen pelayanan kesehatan dan laboratorium kesehatan, makanan minuman, masih adanya penduduk penyandang masalah gizi: masih rendahnya mutu garam konsumsi dan cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryllium yang memenuhi syarat, belum mantannya kebijakan dan manajemen bidang kesehatan. potensi yang tersedia untuk mendukung pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya jumlah sarana kesehatan masyarakat, yaitu seperti posyandu tercatat sebanyak unit, polindes sebanyak unit, puskesmas sebanyak unit, rumah sakit umum pemerintah sebanyak unit, rumah sakit umum swasta sebanyak unit. bidang sarana industri kesehatan juga diharapkan dapat mendukung dalam pelayanan kesehatan, yaitu dengan tersedianya apotik sebanyak unit, pedagang besar farmasi pbf) sebanyak unit dan gudang farmasi sebanyak unit. tenaga kesehatan yang tersedia, yaitu untuk tenaga dokter umum tercatat sebanyak orang, dokter spesialis sebanyak orang, dokter gigi sebanyak orang, apoteker sebanyak orang, bidan desa orang, ahli gizi sebanyak orang, analisa laboratorium sebanyak orang. diharapkan potensi potensi yang tersedia tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata demi mendukung jawa tengah sehat kebijakan. dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan kesehatan arahkan pada: peningkatan lingkungan sehat, perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan: peningkatan gizi masyarakat secara komprehensif, pemantapan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat dan mampu berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatannya, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang berkualitas secara merata, menerapkan kebijakan dan manajemen pemberdayaan kesehatan. strategi. yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta: penyelenggaraan upaya kesehatan, dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu: peningkatan penanganan penyakit menular berbasis keluarga, peningkatan peran puskesmas sebagai tujuan awal pengobatan masyarakat, memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang tidak absah, pengembangan obat asli indonesia oai) yang berkualitas: pengembangan tenaga kesehatan yang berpegang pada pengabdian dan etika profesi, penangan gizi masyarakat secara komprehensif, peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, ikatan profesi, swasta dan lembaga donor dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang sinergis dengan kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait dengan berbagai program. program yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. program ini untuk mewujudkan lingkungan hidup yang kondusif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat selain itu program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. masyarakat dan kalangan dunia usaha serta jajaran pemerintah kabupaten kota dalam menyusun penjabaran secara lebih lanjut. lampiran. berisi tentang matrik penjabaran yang memuat tentang permasalahan, strategi, program dan sasaran serta unit kerja pengampu untuk setiap sektor pembangunan. bab kondisi lingkungan strategis analisis lingkungan internal. perubahan perubahan lingkungan innggambarkan dua makna, pertama bermakna sebagai kekuatan dan kedua merupakan kelemahan. kekuatan geografis: propinsi jawa tengah terletak antara lintang selatan, bujur timur dengan luas wilayah kurang lebih km2 luas wilayah indonesia). wilayah ini berada pada jalur strategis lintas sumatera jawa bali dengan batas batas, sebelah utara adalah laut jawa, sebelah selatan propinsi daerah upaya pelayanan kesehatan. program ini untuk meningkatkan pemerataan dan mutu upaya pelayanan kesehatan, termasuk laboratorium kesehatan, makanan minuman yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh masyarakat, termasuk penduduk usia lanjut dan penderita penyakit tidak menular (jantung, diabetes mellitus, dll). pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya. program ini untuk mengupayakan tersedianya pelayanan kefarmasian yang terjangkau, rasional dan berkesinambungan serta melindunginya masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya. program pengawasan obat juga mengupayakan pengembangan obat asli indonesia oai) yang berkualitas. sumber daya kesehatan. program ini untuk mengupayakan tersedianya tenaga, termasuk tenaga kerja luar negeri, pembiayaan dan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, berkesinambungan, terjangkau dan tepat waktu. perbaikan gizi masyarakat. program ini untuk meningkatkan status gizi masyarakat dalam rangka mendukung intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia. kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. program ini untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan visi jawa tengah sehat sesuai dengan misi pembangunan jawa tengah sebagai bagian komplementer dari upaya bersama segenap komponen bangsa dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. kesejahteraan sosial. kondisi pembangunan kesejahteraan sosial sebagai salah satu aspek strategis pembangunan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). disamping itu juga dalam rangka mencegah timbulnya dampak sosial negatif, seperti lemahnya ketahanan sosial, terjadinya disintegrasi sosial, melemahnya potensi sosial budaya dan identitas diri. pesatnya pembangunan secara tidak langsung juga berdampak terhadap cepat berkembang dan berubahnya tuntutan kebutuhan masyarakat. dinamika yang demikian menjadikan fenomena sosial semakin kompleks, sehingga jumlah pks cenderung mengalami peningkatan. hal ini tidak hanya diasumsikan sebagai akibat kemiskinan maupun krisis multidimensi yang berkepanjangan, namun juga dimungkinkan karena faktor patologis dan non patologis. selanjutnya gambaran mengenai kondisi pks jawa tengah berdasarkan data tahun tercatat anak balita terlantar balita, anak terlantar anak, anak yang menjadi korban kekerasan anak, anak nakal anak, anak jalanan anak, wanita rawan sosial ekonomi orang, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan orang, lanjut usia terlantar orang, lanjut usia korban kekerasan orang, penyandang cacat bekas penyandang penyakit kronis orang, tuna susila orang, gelandangan orang, bekas narapidana orang, korban penyalahgunaan narkotika orang, keluarga fakir miskin kk, keluarga berumah tak layak huni kk, keluarga yang bermasalah sosial psikologis masyarakat terasing orang, masyarakat yang tinggal daerah rawan bencana orang dan korban bencana serta musibah lainnya sebanyak orang. kondisi geografis jawa tengah yang terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan memiliki iklim tropis basah, seringkali menimbulkan kejadian bencana bencana alam berbagai daerah. pada tahun telah terjadi bencana bencana alam berupa banjir kali), tanah longsor kali), tanah amblas kali), angin topan kali), kebakaran kali), gas beracun kali). kejadian bencana tersebut telah menimbulkan kerugian berupa korban manusia yaitu meninggal orang, luka berat orang dan luka ringan orang. adapun kerugian bangunan rumah meliputi rumah roboh rusak berat dan rusak ringan jumlah taksiran kerugian total sebesar rp. milyar. permasalahan. permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang masih dihadapi saat ini adalah makin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), antara lain kemiskinan, kecacatan, ketua sosial, keterlantaran dan korban bencana bencana alam dan masih rendahnya pelayanan kesejahteraan bagi pks, belum memakainya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta, belum optimalnya manajemen penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), belum optimalnya peran serta masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial asks) serta dunia usaha dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), belum efektifnya penanganan bencana bencana alam baik yang bersifat preventif, represif tanggap darurat maupun rehabilitasi: potensi yang tersedia dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial adalah dengan terpenuhinya kualitas aparatur pemerintah termasuk pengelola panti sosial yang cukup baik dan tersedianya jumlah panti sosial jawa tengah saat ini yang terdiri dari panti sosial pemerintah tercatat sebanyak panti (panti asuhan, panti karya persinggahan, panti reda, panti tuna laras, panti tuna netra dan rungu wicara, panti tuna gravity, panti karya wanita, panti pamanda putra eks narkoba), panti sosial upt departemen sosial sebanyak panti purwokerto, pati, magelang, surakarta dan temanggung) dan panti sosial swasta sebanyak panti. meskipun jumlah panti sosial relatif cukup banyak tetapi jumlah panti yang ada belum mampu menangani populasi pks yang sangat besar. selain itu organisasi organisasi sosial dan pekerja juga berperan penting dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu pekerja sosial masyarakat berjumlah karang taruna organisasi sosial wanita pemimpin kesejahteraan sosial orang. keberadaan lembaga organisasi sosial perlu ditumbuhi kembangkan dan didayagunakan secara optimal sebagai mitra dalam upaya penanganan pks. disamping itu keberadaan panti panti sosial baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat perlu didorong dan diupayakan mampu memberikan pelayanan secara profesional. untuk dapat terciptanya panti sosial percontohan harus didorong dengan kriteria standarisasi. untuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana bencana alam yang dimiliki saat ini meliputi perahu jukung unit), perahu karet unit), mesin tempel unit), pelampung rompi buah), tali luncur (dayung), dayung buah), tenda buah), mobil truk unit). disamping itu juga telah dibentuk tim perahu karet dengan personil orang. kebijakan, dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang ditempuh adalah mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme sdm dalam rangka percepatan pelayanan sosial yang lebih adil dan merata, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana dan prasarana panti sosial yang memadai, optimalisasi penanganan pks dengan mengedepankan potensi dan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan partisipasi masyarakat setempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan asks potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial) dalam penanganan pks mempercepat upaya penanggulangan akibat bencana bencana alam, tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah menyediakan pelayanan yang profesional terhadap picks, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial: meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial( pks) untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, meningkatkan peran serta masyarakat mendorong asks dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, menangani keadaan darurat kesejahteraan sosial akibat bencana bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadinya bencana, strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas sdm panti sehingga mampu membangun ketahanan sosial yang dapat memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap pks: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan: meningkatkan kemitraan dan jaringan kerja untuk menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pemerintah dan infrastruktur masyarakat dan dunia usaha, memberikan kesempatan dan menumbuh kembangkan peran masyarakat dan memfasilitasi asks serta dunia usaha untuk turut serta dalam menangani pks. meningkatkan kemandirian dalam mempercepat upaya pelayanan sosial dan optimalisasi penanganan korban bencana bencana alam: program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah pengembangan kesejahteraan sosial, program ini untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dunia usaha dan keikutsertaannya dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial para pks untuk hidup layak dan bermartabat. pelayanan dan rehabilitasi sosial, program ini untuk mengembalikan dan melindungi fungsi sosial bagi warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan, program ini untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial pemberdayaan organisasi sosial, asks, dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan fungsi dan perannya selaku mitra pemerintah, dalam berperanserta menangani pks. penanggulangan bencana bencana alam, program ini untuk mewujudkan dan memulihkan kembali fungsi sosial bagi para korban bencana bencana alam melalui berbagai bantuan dan penanganan penanggulangan. pemberdayaan perempuan kondisi saat ini, berdasarkan susunan tahun angka sementara jumlah penduduk jawa tengah sebanyak jiwa, yang terdiri dari penduduk laki laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa pada kenyataannya perempuan belum menerima manfaat pembangunan secara proporsional, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua indikator dalam human development index hdi), yaitu gender related development index gdi) dan gender empowerment measure gem). indeks pembangunan gender gender related development index sdi) jawa tengah pada tahun sebesar lebih rendah dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar secara nasional, gdi jawa tengah menempati ranking ke pada tahun sedikit meningkat dibandingkan tahun yang menempati ranking nasional. indeks pemberdayaan gender gender empowering measure gem) menunjukkan peran serta aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. gem menitik beratkan pada partisipasi perempuan dengan cara mengukur ketimpangan jender bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. indeks ini mengukur persentase wanita parlemen, prosentase wanita antara tenaga profesional, teknisi, pegawai dan manajer serta prosentase penghasilan wanita dibandingkan penghasilan laki laki. gem propinsi jawa tengah menduduki posisi yang tidak jauh berbeda dengan gdi. gem propinsi jawa tengah pada tahun sebesar dan pada tahun turun menjadi walaupun terjadi penurunan gem namun ranking propinsi jawa tengah mengalami peningkatan. pada tahun ranking gem jawa tengah berada pada urutan keduabelas dari seluruh propinsi indonesia, sedangkan pada tahun menduduki urutan kesembilan. selain itu program pemberdayaan perempuan dari tahun tahun semakin banyak menjadi perhatian. hal ini seiring dengan kondisinya iklim yang mendukung perwujudan keadilan dan kesetaraan gender. keadaan ini terlihat dengan semakin banyaknya perempuan yang dapat menduduki posisi penting dalam proses pengambilan keputusan, namun demikian secara umum kondisi obyektif kualitas perempuan jawa tengah saat ini masih cukup memprihatinkan. kondisi tersebut antara lain tercermin dari perbedaan angka buta huruf antara laki laki dan perempuan usia tahun atas, untuk laki laki pada tahun sebesar y6, sedangkan buta huruf perempuan sebesar perbedaan cukup besar terjadi pada rata rata lama sekolah laki laki dan perempuan , yaitu untuk laki laki rata rata lama sekolah tahun, sedangkan perempuan tahun. rata rata lama sekolah perempuan bawah lima tahun masih banyak terjadi terutama kabupaten jawa tengah. angka drop out do) jawa tengah pada tingkat untuk laki laki dan perempuan pada tingkat smp tahun yang sama, untuk laki laki sebesar dan perempuan sedangkan tingkat sma laki laki sebesar dan perempuan selain itu, ketidakadilan gender tidak lepas dari adanya teks teks agama yang ditafsirkan berbisa gender. kondisi kesehatan perempuan dapat dilihat dari tingkat kematian ibu hamil dan bersalin cukup tinggi. pada tahun kasus kematian ibu sebesar kasus dengan kasus terbesar meninggal pada saat persalinan, yaitu yo. kematian ibu pada saat persalinan dengan pertolongan non tenaga kesehatan juga masih cukup besar, yaitu yo. data pada tahun menunjukkan bahwa angka kelahiran pertama yang ditolong tenaga medis cukup menggembirakan, yaitu ditolong oleh dokter sebesar yo, dan bidan yo, namun demikian pertolongan oleh tenaga non medis (dukun) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar ketimpangan gender terjadi pula sektor ketenagakerjaan dan ekonomi yang dapat dilihat dari indikator tingkat partisipasi angkatan kerja tak). pada tahun tak perempuan sebesar y4, sedangkan laki laki yo. selain itu, perempuan yang bekerja belum dapat menjamin kesejahteraannya karena kenyataannya jumlah perempuan bekerja yang tidak dibayar cukup besar, yaitu xx, sedangkan laki laki jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sebesar dari total rumah tangga jawa tengah dan nya tidak pernah sekolah. sektor formal, menunjukkan semakin meningkatnya kecenderungan perlakuan ketidakadilan yang diterima pekerja dan masih lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja. selain itu saat ini semakin banyak pengalihan proses produksi dari pabrik industri rumah tangga atau yang dikenal dengan putting out system pos), artinya semua proses produksi dilakukan keluarga pekerja dan dikerjakan rumah mereka. sistem ini sangat merugikan pekerja karena mereka memberikan subsidi kepada pengusaha berupa tempat, transport, listrik, air dan alat produksi, serta rendahnya upah yang diterima oleh pekerja. permasalahan. permasalahan ketimpangan gender lain yang memprihatinkan adalah tindak kekerasan berbasis gender yang dari tahun tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya dan korban terbesar adalah perempuan. disisi lain sistem perlindungan bagi korban kekerasan belum efektif. sampai pertengahan tahun terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga kdrt) dan kasus perkosaan yang tersebar kabupaten kota. bahkan pada tahun banyak terjadi kasus perkosaan beramai ramai (satu perempuan diperkosa dua hingga enam laki laki). dari kasus perkosaan tersebut, lebih dari korban perkosaan adalah anak (usia bawah tahun). permasalahan lain yang banyak ditemui adalah kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. meningkatnya kualitas dan kuantitas perkosaan menunjukkan belum optimalnya upaya hukum dan upaya lain untuk memperkecil atau memberantas kejahatan perkosaan. kondisi lain terkait keberadaan perempuan yang perlu dicermati adalah masih rendahnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. hal ini menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kuota minimum yang kemungkinannya terasa sulit untuk diwujudkan tidak saja dalam jajaran legislatif juga eksekutif dan yudikatif. kondisi tersebut banyak dipengaruhi karena rendahnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender puj) oleh semua pihak, masih kurangnya dukungan data pilah gender dan kurangnya peraturan peraturan daerah yang sensitif gender. melihat kondisi perempuan tersebut, maka beberapa permasalahan yang dihadapi jawa tengah dalam upaya pemberdayaan perempuan saat ini adalah lingkup pendidikan, meliputi (a) kesenjangan terhadap akses pendidikan: (b) belum tersedianya sistem pendidikan yang peka gender, (c) masih biasnya pemahaman gender dalam pemahaman agama, lingkup kesehatan, meliputi (a) kurangnya akses perempuan terhadap sarana dan prasarana kesehatan reproduksi yang memadai, (b) rendahnya pemahaman terhadap hak hak dan kesehatan reproduksi: lingkup ketenagakerjaan dan ekonomi, meliputi (a) kurangnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor publik: (b) rendahnya perlindungan terhadap pekerja migran: (c) rendahnya akses perempuan terhadap informasi pasar kerja, permodalan dan jaringan kerja: (d) rendahnya posisi tawar perempuan dalam sektor informal, (e) rendahnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan (f) rendahnya pemahaman dan akses perempuan terhadap informasi mengenai prosedur serta mekanisme pengiriman tki luar negeri: lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan, meliputi (a) rendahnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, (b) tingginya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ranah domestik dan publik, lingkup kelembagaan, meliputi (a) rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan: (b) belum sepenuhnya peraturan daerah, kebijakan dan program pembangunan istimewa yogyakarta dan samudera indonesia, sebelah barat propinsi jawa barat dan sebelah timur propinsi jawa timur. propinsi ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan pegunungan, dengan ketinggian yang bervariasi, memiliki sungai, waduk dan perairan umum.jawa tengah juga memiliki sederetan gunung berapi yang sebagian masih aktif. gunung berapi tersebut membentuk lapisan permukaan tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi. ditinjau dari tata guna lahan, ada sekitar atau merupakan lahan sawah dan juta hektar tanah atau bukan lahan persawahan. potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali setahun seluas selain itu, terdapat pula potensi pantai dan laut yang didukung oleh potensi dan non yang beranekaragam. potensi pertanian dan kehutanan: pada tahun sektor pertanian memberikan kontribusi pdrb sebesar atau berada pada urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. laju pertumbuhan sektor pertanian tahun sebesar yo. laju pertumbuhan ini lebih besar dari tahun sejak tahun nilai tukar petani ntp) cenderung mengalami peningkatan dari menjadi tahun dan pada bulan juli mencapai sektor pertanian dan kehutanan tetap menjadi penyumbang kedua terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan angka elastisitas sebesar hal tersebut menunjukkan bahwa setiap sumbangan sektor pertanian sebesar unit dihasilkan oleh tenaga kerja pertanian. oleh karena sekitar tenaga kerja bekerja sektor pertanian, maka meningkatnya produktivitas tenaga kerja pertanian dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor sektor lainnya. responsif gender, (c) belum sepenuhnya unit kerja, pengambil keputusan dan stakeholders memahami arti pentingnya pengarusutamaan gender, (d) kurang mantannya organisasi perempuan dan institusi institusi pemberdayaan perempuan yang mampu mempresentasikan kebutuhan perempuan: (e) masih kurangnya ketersediaan data pilah dan belum adanya sistem informasi gender untuk mendukung perencanaan dan evaluasi. kebijakan, kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan antaranya adalah kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan pada lingkup pendidikan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal: lingkup kesehatan, meliputi peningkatan pemahaman, hak hak reproduksi dan kesehatan reproduksi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan: lingkup ketenagakerjaan dan ekonomi, meliputi (a) peningkatan affirmative action (program khusus) untuk kemampuan kewirausahaan, (b) peningkatan akses informasi yang seluas luasnya baik informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan yang mampu menggerakkan perempuan kearah upaya peningkatan kualitas diri: (c) perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, termasuk pekerja migran: lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan, meliputi pencegahan, pengurangan, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan ham untuk memperpendek rantai penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan perempuan: lingkup kelembagaan, meliputi (a) peningkatan dan penguatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, (b) mewujudkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah, kebijakan pembangunan dan seluruh program pembangunan daerah: (c) peningkatpenguatan peran organisasi perempuan dan institusi institusi pemberdayaan perempuan agar memiliki basis kompetensi yang makin terarah pada upaya peningkatan kualitas perempuan dan mendorong kearah terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, (e) penyediaan data pilah dan sistem informasi gender sebagai pendukung proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang berperspekif gender. tujuan, yang ingin dicapai adalah lingkup pendidikan, meliputi meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan, lingkup kesehatan, meliputi membuka akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan memadai, pengetahuan serta kepekaan tentang hak hak reproduksi dan kesehatan reproduksi: lingkup ketenagakerjaan dan ekonomi, meliputi (a) meningkatkan kemampuan kewirausahaan: (b) meningkatkan kemandirian perempuan melalui terbukanya akses informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan: (c) meningkatkan perlindungan hukum. lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan, meliputi mencegah mengurangi dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan, lingkup kelembagaan, meliputi (a) meningkatkan dan menguatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan: (b) mewujudkan peraturan daerah, kebijakan pemerintah dan program pembangunan daerah yang responsif gender, (c) meningkatkmeningkatkan dan menguatkan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi perempuan dan institusi institusi pemberdayaan perempuan: (e) meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berperspektif gender. strategi, strategi yang ditempuh dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah lingkup pendidikan, yaitu mendorong peningkatan kualitas sdm perempuan dibidang pendidikan formal dan nonformal melalui affirmative action (program khusus) dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, termasuk pendidikan agama serta penelitian yang peka gender dan penguasaan teknologi: lingkup kesehatan, yaitu meningkatnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan menghormati hak hak reproduksi perempuan: lingkup ketenagakerjaan dan ekonomi, yaitu (a) menumbuhkan akses perempuan untuk memperoleh informasi pasar, perbankan dan ketenagakerjaan guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi, (b) mengembangkan kemitraan, jaringan kerja dan jaringan usaha dalam rangka peningkatan kegiatan usaha, (c) perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, termasuk pekerja migran untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak haknya, lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan, yaitu (a) kampanye anti kekerasan terhadap perempuan: (b) advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender, (c) mengembangkan model model penanganan bagi korban kekerasan berbasis gender, (d) memantapkan fungsi women crisis centre wcc) dan penguatan mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender masyarakat, lingkup kelembagaan, yaitu (a) kampanye dan mengembangkan jaringan organisasi perempuan dalam rangka mendorong tercapainya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan secara mantap baik jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, (b) mengintegrasikan perspektif gender kedalam peraturan daerah, kebijakan pemerintahan daerah dan seluruh program pembangunan daerah: (c) advokasi dalam upaya pengarusutamaan gender bagi semua unit kerja, pengambil keputusan dan stakeholders, (d) meningkatkan dan menguatkan sdm organisasi perempuan dan institusi institusi pemberdayaan perempuan: (e) mengupayakan ketersediaan data pilah dan sistem informasi gender dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang berperspektif gender. program, program pemberdayaan perempuan adalah: peningkatan kualitas hidup perempuan program ini untuk meningkatkan kondisi kualitas kesejahteraan perempuan serta menjawab kebutuhan praktis perempuan. pelembagaan pengarusutamaan gender. program ini untuk melembagakan pengarusutamaan gender semua bidang pembangunan, dalam rangka meningkatkan status kedudukan partisipasi perempuan dan menjawab kebutuhan strategis gender, dengan memperhatikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan masalah yang berbeda antara laki laki dan perempuan. anak dan remaja. kondisi saat ini, pada dasarnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, pada saat janin dalam kandungan, dan dari unit yang terkecil yaitu keluarga. oleh karena itu, perhatian kepada anak sejak dari dalam kandungan hingga remaja menjadi sangat penting dilakukan. kenyataan menunjukkan bahwa kondisi ideal seperti yang dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak belum sepenuhnya dapat diwujudkan. hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pendidikan dimana tingkat partisipasi anak usia sekolah paus) terutama pada sekolah lanjutan tingkat pertama slip) dan sekolah lanjutan tingkat atas sta) masih rendah, yaitu slip dan sta selain itu, tingkat kematian bayi dan gizi buruk masih cukup tinggi, yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi akb) tahun yaitu per kelahiran hidup, dan berat bayi lahir rendah bbl) tahun sebesar per kelahiran. disisi lain kemiskinan yang dihadapi para orang tua telah mendorong para orang tua mempekerjakan anak anak mereka untuk mencari nafkah tambahan atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. tahun jawa tengah terdapat pekerja anak, yang merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi para majikan. suatu hal yang paling mengkhawatirkan adalah anak anak, sangat rentan terhadap tindak kekerasan, seperti penganiayaan, perkosaan, eksploitasi seksual, penculikan dan perdagangan anak. dampak adanya perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak, adalah meningkatnya jumlah anak penderita penyakit kelamin. sampai pertengahan tahun dari kasus perkosaan yang terjadi jawa tengah korban adalah anak anak. rendahnya perlindungan anak, menempatkan posisi anak dan remaja menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksualitas, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya kasus perkosaan oleh keluarga (incest). sampai pertengahan tahun kasus perkosaan oleh ayah kandung kasus korban), kasus perkosaan oleh ayah tiri kasus korban). anak juga sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi hanya karena ketidakjelasan status dan identitasnya, sebagai akibat makin meningkatnya anak yang lahir diluar nikah dan nikah siri, seperti sulitnya anak mendapatkan akte kelahiran. permasalahan. permasalahan dalam pembangunan anak dan remaja yang masih dihadapi saat ini adalah tingginya tindak kekerasan terhadap anak, tingginya jumlah anak terlantar, rendahnya perlindungan status dan identitas anak, lemahnya kapasitas dan mekanisme kelembagaan penanganan anak dan remaja, salah satunya ditandai dengan terbatasnya informasi penerapan perlindungan anak, banyaknya pekerja anak, sedikitnya lembaga lembaga sosial, lsm yang tergerak untuk menangani anak dan remaja: makin maraknya peredaran narkoba dan meningkatnya seks komersial bagi anak. potensi yang tersedia dalam upaya mendukung peningkatan kualitas dan status anak dan remaja adalah tersedianya panti asuhan sejumlah buah dan panti sosial anak sejumlah buah. disamping itu terdapat berbagai panti anak milik masyarakat, potensi yang lain adalah tingginya komitmen pemerintah dalam program wajib belajar. kebijakan, dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, kebijakan pembangunan anak dan remaja yang ditempuh adalah pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak: penanganan anak dan remaja terlantar, perlindungan status dan identitas anak, perkuatan kelembagaan yang menangani anak dan remaja: perlindungan pekerja anak: mengembangkan partisipasi masyarakat, swasta, lsm, ormas untuk ikut serta dalam penanggulangan masalah anak dan remaja: penanganan kasus narkoba dan penderita pms anak. tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan anak dan remaja adalah meningkatkan perlindungan terhadap anak, memberikan kejelasan status dan identitas anak dan remaja: mengefektifkan penanganan anak dan remaja: menekan jumlah pekerja anak, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah anak dan remaja, meningkatkan penanggulangan anak korban kekerasan, narkoba, penderita pms dan hiv aids, strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan anak dan remaja adalah law enforcement terhadap tindak kekerasan, peningkatan profesionalisme penanganan panti anak, fasilitasi perolehan status dan identitas anak: peningkatan sdm dan kapasitas kelembagaan penanganan anak dan remaja, penerapan peraturan perundangan tenaga kerja: mendorong partisipasi masyarakat dan memfasilitasi penguatan jaringan kerjasama pada lembagarinstitusi swasta, lsm, ormas yang menangani anak dan remaja: meningkatkan advokasi dan pelayanan anak korban kekerasan, narkoba, penderita pks dan hiv aids. program, program yang dilakukan adalah program anak dan remaja, program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. agama. kondisi saat ini, seiring makin disadarinya kebutuhan sentuhan agamis segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka makin disadari pula bahwa pembangunan bidang agama menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang madani. disisi lain disadari pula bahwa selama ini penanganan berbagai permasalahan terhadap berbagai sektor kehidupan dirasakan masih kurang, utamanya terhadap penahan dan pengamatannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa. sementara itu, kemajemukan agama indonesia perlu mendapatkan perhatian serius karena potensial memicu konflik yang berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. kualitas dan relevansi pendidikan yang berbasis agama masih dirasakan belum sesuai, tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhirpasar kerja. permasalahan. sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan bidang agama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut penahan dan pengamalan agama belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, belum optimalnya fungsi dan peran lembaga lembaga keagamaan bidang sosial dan kemasyarakatan: kurang optimalnya pelayanan ibadah haji jawa tengah: kurangnya kualitas dan relevansi pendidikan formal informal keagamaan. potensi bidang agama dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi bidang agama sebagai landasan moral spritual dalam bidang keagamaan adalah sebagian besar penduduk jawa tengah beragama islam dengan kultur masyarakat yang agamis dengan tingkat toleransi yang baik sehingga mudah diarahkan dalam mewujudkan program program pembangunan dalam bidang keagamaan: tersedianya sarana dan prasarana peribadatan jawa tengah sebanyak unit terdiri mesjid sebanyak unit, langgar sebanyak unit gereja kristen sebanyak unit, gereja katolik sebanyak unit, pura hindu sebanyak unit, vihara budha sebanyak unit. yang dapat mendukung kegiatan keagamaan dan aktivitas keagamaan para penganutnya. tersedianya lembaga pendidikan formal keagamaan terdiri madrasah ibtidaiyah mi) sebanyak unit dengan jumlah guru orang dan murid sebanyak orang. pendidikan madrasah tsanawiyah sebanyak unit, jumlah guru sebanyak orang dengan jumlah murid sebanyak orang. banyaknya madrasah aliyah sebanyak unit, jumlah guru sebanyak orang dan murid sebanyak orang serta pendidikan tingkat perguruan tinggi keagamaan. sedangkan potensi pendidikan non formal keagamaan dengan jumlah pondok pesantren sebanyak unit dengan jumlah kyai sebanyak orang dan ustad sebanyak orang dengan jumlah santri sebanyak orang, dan pada tahun jemaah haji yang diberangkatkan mencapai ribu orang. kebijakan. kebijakan pembangunan keagamaan jawa tengah diarahkan pada: meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan: meningkatkan fungsi dan peran lembaga lembaga keagamaan bidang sosial dan kemasyarakatan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan formal informal keagamaan. tujuan. tujuan pembangunan agama adalah semakin mantannya fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta meningkatnya kerukunan hidup beragama. strategi. strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan agama jawa tengah adalah peningkatan pelayanan ritual keagamaan melalui peningkatan kualitas pelayanan haji serta fasilitasi kegiatan ritual keagamaan: pendayagunaan lembaga keagamaan: fasilitasi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan formal informal keagamaan. program. program pembangunan agama yang akan dilaksanakan adalah: pelayanan kehidupan beragama, program ini untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah:peningkatan kualitas pelayanan haji. program ini untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan calon haji dalam melaksanakan ibadah. pembinaan pendidikan agama program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keimanan dan ketakwaan. aparatur pemerintah daerah. kondisi saat ini, tuntutan masyarakat akan profesionalisme kinerja lembaga dan aparatur pemerintah daerah semakin besar dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan serta pembangunan yang partisipatif. sisi lain ketersediaan sarana prasarana pemerintahan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah daerah. permasalahan. permasalahan yang dihadapi bidang aparatur pemerintah daerah, adalah masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah: belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan fungsi pelayanan publik: masih belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari kkn: masih terbatasnyaotensi yang dimiliki bidang aparatur pemerintah daerah propinsi jawa tengah, adalah jumlah pegawai negeri sipil sampai dengan bulan agustus sebanyak orang, dengan klasifikasi tingkat pendidikan formal sebagai berikut sebanyak orang, slip sebanyak orang, sta sebanyak orang, diploma sebanyak orang, sarjana muda sebanyak orang, sebanyak orang, sebanyak orang dan sebanyak orang. tersedianya penggunaan teknologi sonic bloom ternyata telah mampu memberikan kontribusi positif dalam memperpendek masa panen dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah diujicobakan. pada tanaman jahe, produksi dapat meningkat dari ton ha menjadi ton ha, tembakau dari kg ha menjadi kg ha, sedangkan teh dari ton ha menjadi ton ha. dibandingkan tahun produksi padi tahun meningkat sebesar dari ton menjadi ton. peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari kw ha pada tahun menjadi kw ha, walaupun realisasi tanam menurun dari menjadi ha. produksi sayuran, terjadi peningkatan hasil tanaman cabai dan kentang sebesar menjadi ton dan menjadi ton. kemudian produksi daging, telur dan susu pada tahun meningkat dibandingkan tahun masing masing sebesar dan menjadi ton daging, ton telur dan liter susu dibandingkan dengan produksi tahun sampai tahun petani tebu dapat melakukan penggantian varietas dan rehabilitasi tanaman secara bertahap. kegiatan tersebut mampu meningkatkan produksi tebu sebesar dari ton tebu pada musim giling menjadi ton untuk musim giling secara umum total produksi tanaman perkebunan tahun meningkat sebesar dari sebesar ton menjadi ton. luas hutan rakyat jawa tengah adalah v6) dan hutan negara seluas yang terdiri dari hutan lindung ha, hutan produksi ha, hutan produksi terbatas ha, serta kawasan suaka alam ha. potensi perikanan dan sumber daya laut, propinsi jawa tengah secara geografi memiliki garis pantai sepanjang km, terdiri dari sdm aparatur yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan antara lain melalui diklat struktural s d sejumlah orang, diklat teknis s d sejumlah orang, dan diklat fungsional s d sejumlah orang: tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. kebijakan, peningkatan kualitas dan profesionalisme sdm aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya good governance, peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung terwujudnya good governance. tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan aparatur pemerintah daerah, adalah melaksanakan pengkajian, evaluasi dan penataan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, meningkatkan kualitas dan kemampuan, meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan efektiv: meningkatkan kualitas dan kuantitasstrategi, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah, adalah mengkaji, mengevaluasi dan menata tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan: mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan: mengoptimalkan efektif, meningkatkan dan mengembangkanrogram, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah, adalah penataan kelembagaan dan penatalaksanaan. program ini untuk menciptakan dan menyempurnakan kembali struktur kelembagaan perangkat daerah yang efektif serta efisien dan penatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan serta hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah. program ini untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. program ini untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, pengembangan akses informasi komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. program ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistim informasi manajemen berbasis komputer (computerize), pengadaan sarana kantor pemerintahan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. pemberdayaan masyarakat. kondisi saat ini, pelaksanaan pembangunan daerah selama ini dirasakan masih belum memberikan kesempatan secara optimal kepada masyarakat untuk berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. hal tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya fungsi kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya masyarakat. melalui program pemberdayaan masyarakat telah berhasil dilaksanakan kegiatan program yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan perserta masyarakat dalam pembangunan. beberapa contoh diantaranya adalah pada tahun kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi masyarakat uep masy) telah berhasil melatih sebanyak orang pengelola dan anggota kelompok usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal usaha sebanyak unit kabupaten, disamping telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam swadaya masyarakat sebesar rp. , . dalam rangka menggairahkan dan menumbuhkembangkan lumbung pangan masyarakat lpm) telah dilakukan orientasi bagi pengelola lpm kabupaten kota dan pemberian bantuan modal. kemudian terkait dengan usaha pengembangan teknologi tepat guna ttg) telah berhasil dijalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka sosialisasi rekayasa teknologi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia. seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi perlu upaya peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui penguatan lembaga komunikasi masyarakat. disamping itu pelaksanaan program program pemberdayaan masyarakat belum mampu menyentuh kebutuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal. permasalahan. permasalahan pemberdayaan masyarakat yang masih dihadapi saat ini adalah masih rendahnya peran masyarakat dan lembaga lembaga masyarakat dalam pembangunan: masih tingginya angka kemiskinan: keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, belum optimalnya pembagian wewenang dan sumber daya dari pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah masih lemahnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat belum mantannya pola pemberdayaan masyarakat yang efektif. potensi yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya jumlah lembaga keswadayaan masyarakat, organisasi yang berafiliasi pada pemberdayaan masyarakat serta kader penggerak pembangunan. adapun unsur unsur pemberdayaan masyarakat tersebut adalah usaha ekonomi desa simpan pinjam ued sp) sebanyak unit, lembaga ketahanan masyarakat desa lkd) sebanyak unit, badan perwakilan desa bpd) sebanyak unit, lumbung pangan masyarakat sebanyak unit, pasar desa sebanyak unit, ponpes sebanyak unit, kader pembangunan desa kpd) sebanyak posyantekdes sebanyak unit, pkk sebanyak orang. kebijakan, dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat yang ditempuh adalah mengoptimalkan kapasitas lembaga masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan: pengembangan teknologi tepat guna ttg): mengoptimalkan fungsi lembaga ekonomi masyarakat, meningkatkan akses informasi dan komunikasi lembaga komunikasi masyarakat, memantapkan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. tujuan, yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat termasuk lembaga ekonomi masyarakat sehingga mampu mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan: meningkatkan kemampuan ketrampilan masyarakat untuk bisa hidup mandiri: memperkuat eksistensi lembaga komunikasi masyarakat: memantapkan program pemberdayaan masyarakat. strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik melalui lembaga masyarakat yang ada, mengaplikasikan teknologi tepat guna sebagai wahana pemasyarakatan kemampuan dan ketrampilan: mengoptimalkan fungsi lumbung pangan masyarakat lpm) sebagai institusi penjaga ketahanan pangan, meningkatkan kualitas lembaga ekonomi masyarakat lem) dan pelaku usaha ekonomi, memfasilitasi berfungsinya lembaga komunikasi masyarakat, peningkatan kualitas sdm lembaga pemberdayaan masyarakat. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah fasilitasi pengembangan masyarakat. program ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi, memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. peningkatan partisipasi masyarakat. program ini untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan. penguatan kelembagaan masyarakat. program ini untuk mengembangkan lembaga ekonomi masyarakat, meningkatkan akses informasi komunikasi dan eksistensi lembaga komunikasi masyarakat. pelaksanaan otonomi daerah. kondisi saat ini, kebijakan pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan sejak tahun telah membawa perubahan sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektifitas pelaksanaannya bagi percepatan pembangunan dan kemandirian daerah. permasalahan. permasalahan yang dihadapi bidang otonomi daerah, adalah belum efektif dan optimalnya pelaksanaan otonomi daerah, munculnya egoisme otonomi daerah yang berdampak pada konflik kepentingan antar daerah mengenai pengelolaan potensi daerah: belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi pemilihan kepala daerah dan penggantian anggota dprd, belum efektifnya kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. potensi yang dimiliki bidang otonomi daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, adalah terlaksananya hubungan yang harmonis antara pemerintah propinsi dengan kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mantannya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah: tersedianya sumberdaya yang relatif memadai guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. kebijakan, untuk mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan otonomi daerah adalah peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berkesinambungan. tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan otonomi daerah, adalah meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan fasilitasi, mediasi dan sosialisasi hakekat otonomi daerah kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat daerah, meningkatingkatkan efektifitas pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan otonomi daerah, adalah mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, melakukan fasilitasi dan mediasi tentang prosedur, mekanisme kerja dalam pelaksanaan otonomi daerah pada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas daerah: melakugoptimalkan efektifitas pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan otonomi daerah, adalah peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. program ini untuk memantapkan dan meningkatkan efektifitas serta optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan seluruh potensi daerah. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. program ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang menyangkut prosedur, mekanisme kerja, struktur organisasi, hubungan kerja antar organisasi lingkungan pemerintahan daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. peningkatan kerjasama antar daerah program ini untuk meningkatkan kerjasama antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. ilmu pengetahuan dan teknologi. kondisi saat ini. pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya memiliki dua dimensi yang saling terkait, pertama iptek sebagai sarana dalam mempercepat tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan serta sebagai sasaran pembangunan guna meningkatkan kemandirian penguasaan iptek. perkembangan hasil hasil penelitian bisa didayagunakan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi, industri dan dunia usaha. namun hal tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. permasalahan. hal ini dikarenakan pembangunan bidang iptek masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain hasil penelitian dan pengembangan iptek belum dioptimalkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan stakeholders lainnya: kegiatan lembaga lembaga penelitian para peneliti masih merupakan kegiatan penelitian untuk memenuhi agenda dan kepentingan internal masing masing, kerjasama jaringan penelitian antar lembaga lembaga penelitian belum efektif, kualitas hasil penelitian dan pengembangan belum berdaya saing: pengembangan iptek belum bersosialisasi dan terfokus, masih banyak anggota masyarakat iptek dan dunia usaha belum sadar akan pentingnya kl. kebijakan. kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi jawa tengah diarahkan pada: melakukan sinkronisasi koordinasi dan kerjasama antar peneliti, serta antara peneliti dengan pemakai hasil penelitian: meningkatkan investasi dan kerjasama antar lembaga penelitian sebagai upaya pendayagunaan produk penelitian dan pengembangan iptek, pendayagunaan jaringan penelitian melalui forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka kerjasama informasi hasil penelitian: mendorong terbentuknya kemitraan sinergi antar pelaku iptek dan dunia usaha, memfasilitasi penelitian yang berdampak langsung pada penanganan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. tujuan. mendayagunakan sumberdaya iptek sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat serta memecahkan permasalahan permasalahan baik pembangunan dan kemasyarakatan. strategi. untuk mencapai tujuan pembangunan iptek tersebut digunakan strategi antara lain: meningkatkan peran iptek dan litbang dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas kegiatan iptek dan litbang guna mendukung pengembangan produksi dan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keterpaduan kegiatan dan interaksi dengan semua stake holders termasuk dunia usaha serta sistem informasi dan manajemen iptek, meningkatkan kemampuan jaringan iptek dan penelitian serta fasilitas jaringan, kerjasama dan kualitas kegiatan meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan iptek dan litbang daerah serta kualitas hasil penelitian: meningkatkan kualitas sumber daya iptek dan litbang daerah, mensosialisasikan dan memfasilitasi upaya perlindungan kl. program. program pembangunan iptek antara lain: pengembangan sumberdaya iptek program inirekayasa dan pengembangan teknik budidaya, penelitian dan pengembangan program ini untuk mendorong penyediaan produk iptek, pengembangan sistem informasi manajemen iptek program ini untuk, program perlindungan program ini untuk memfasilitasi kepada para penemu teknologi dan inovasi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas kekayaan intelektual atas hasil penemuan dan inovasinya. kebijakan dan strategi pembangunan bidang fisik dan infrastruktur. kebijakan diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata sesuai dengan karakteristik wilayah berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah propinsi dan memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. strategi yang ditempuh adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah terisolir, perbatasan, kurang berkembang dan kawasan strategis regional maupun nasional panjang pantai utara dan pantai selatan km. laut jawa, kaya akan jenis ikan pelagis dan demersal dengan potensi ton tahun, sedangkan samudera indonesia kaya akan udang, tuna, hiu, dan ikan demersal dengan potensi ton tahun. potensi perikanan darat terdiri dari waduk ha), sungai ha), rawa ha), dan telaga ha). jumlah tpi tempat pelelangan ikan) adalah buah, dimana buah pantai utara dan buah pantai selatan. dari tpi tersebut, terdapat pelabuhan perikanan nusantara pekalongan ppn) dan pelabuhan perikanan samudera cilacap pps). industri kecil menengah ikm) usaha kecil menengah ukm): perkembangan kinerja ukm jawa tengah menunjukkan perkembangan yang meningkat. jumlah ikm ukm binaan meningkat dari unit tahun menjadi unit tahun jumlah aset ikm ukm juga meningkat dari rp. trilyun menjadi rp. trilyun. penyerapan tenaga kerja dari sektor ini juga mengalami peningkatan dari orang menjadi orang. pada tahun jumlah koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam meningkat yaitu dari unit pada tahun menjadi unit. peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi jumlah pinjaman dari rp. milyar menjadi rp. milyar dengan turn over kali atau meningkat jumlah peminjam juga meningkat dari orang pada tahun menjadi orang pada tahun pada tahun penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari sektor ini sebanyak orang. sedangkan jumlah sentral gunakan koperasi senkyo) dan waspada sebanyak unit atau naik dibandingkan tahun fakta tersebut diikuti oleh peningkatan penyebaran outlet sebesar sehingga menjadi unit. hal tersebut meningkatkan volume usaha sebesar (menjadi rp. dan menyerap tenaga kerja mempercepat realisasi pembangunan jalan tol semarang solo dan perpanjangan landasan pacu bandara ahmad yani semarang serta penyempurnaan fasilitas terminal bandara adi suharto surakarta meningkatkan penanganan daerah daerah potensi rawan bencana alam dan melakukan deteksi dini, utamanya pada kawasan permukiman, industri dan pertanian. meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah rtrw). meningkatkan penanganan kerusakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hiduphubungan. kondisi saat ini. perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (public services), penunjang kegiatan ekonomi daerah dan salah satu potensi pendapatan daerah. perhubungan sesuai dengan media yang dilaluinya dikelompokkan menjadi perhubungan darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, meteorologi dan sar, dimana kondisi dan potensi dari perhubungan tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut perhubungan darat. jaringan transportasi jalan. panjang jalan jawa tengah terdiri atas jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten kota. jalan tersebut dilengkapi jembatan timbang dengan sarana dan prasarananya yang belum optimal (baru jembatan timbang yang sudah menggunakan komputerisasi). angkutan jalan masih mendominasi pergerakan penumpang dan barang sehingga dengan kondisi tersebut tingkat kerusakan jalan relatif tetap masih tinggi. adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan volume kapasitas jalan dengan pertumbuhan volume kendaraan beserta beban muatannya dan masih terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang, menyebabkan relatif masih tingginya tingkat kecelakaan dan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas jalan. jaringan transportasi jalan rel. panjang jaringan jalan rel secara keseluruhan km, terbagi atas y6) jaringan jalan rel operasi dan jaringan jalan rel tidak operasi. jaringan jalan rel operasi didukung oleh tipe rel sepanjang dan sepanjang jaringan jalan rel operasi tersebut sebagian besar masih berbatasan kayu, sedangkan sisanya sudah berbatasan beton. dengan kondisi demikian terasa masih kurang dapat mengikuti dinamika perkembangan pembangunan daerah baik tingkat keterjangkauan maupun tingkat pelayanannya, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. pelabuhan penyeberangan yang melayani angkutan lintas propinsi berada majingklak cilacap dan penyeberangan lintas dalam kabupaten karimunjawa jepara. penyeberangan karimunjawa jepara masih memerlukan perhatian untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan pariwisata karimunjawa. untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi yang sudah dirintis persiapannya, perlu dilakukan penataan khususnya pada penyeberangan semarang kendal) kumai. perhubungan laut. jawa tengah memiliki (dua) pelabuhan internasional yaitu pelabuhan tanjung emas semarang dan pelabuhan tanjung intan cilacap, (satu) pelabuhan nasional yaitu pelabuhan juwana dan (enam) pelabuhan regional yaitu pelabuhan brebes, tegal, batang, jepara, karimunjawa dan rembang. pelabuhan regional ini menurut rencana kewenangan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada propinsi jawa tengah. namun demikian, untuk pelabuhan tegal karena masih dikelola oleh pt. pelindo iii maka belum termasuk pelabuhan regional yang akan diserahkan kepada propinsi jawa tengah. sampai saat ini potensi tersebut masih belum optimal dimanfaatkan, disamping tingkat keselamatan pelayaran dan keamanan perairan untuk transportasi laut masih relatif rendah. perhubungan udara. terdapat (dua) bandar udara (bandara) yaitu bandara ahmad yani semarang sebagai bandara domestik dan bandara adi suharto surakarta sebagai bandara internasional bukan pusat penyebaran serta (dua) bandara lainnya, yaitu bandara tunggul wulung cilacap dan bandara dewadaru karimunjawa yang merupakan bandara bukan pusat penyebaran. kondisi saat ini adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta keselamatan penerbangan yang relatif tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan penumpang, teknologi, dinamika perkembangan dan standard pelayanan terutama pada bandara adi suharto surakarta dan bandara ahmad yani semarang yang memerlukan perpanjangan landasan pacunya. pos, telekomunikasi, meteorologi dan search and rescue sar). kondisi pos jawa tengah saat ini meliputi jumlah fasilitas layanan pos tidak bergerak yaitu unit dan fasilitas layanan pos bergerak yaitu unit, sedangkan untuk layanan jasa titipan yaitu unit dan asosiasi filateli beranggotakan orang. merasionalisasi pelayanan pos dan jasa titipan masih terdapat kecenderungan mengabaikan ketentuan pos dan jasa titipan. kondisi telekomunikasi jawa tengah saat ini meliputi sst untuk telepon tetap dan sst untuk telepon seluler yang diperlengkapi dengan base transition station bts) sejumlah buah dengan operator sebanyak buah. sedangkan pengguna frekuensi sebanyak unit dan operator insulator kabel rumah tangga gedung sebanyak buah, jumlah wartel unit dengan kapasitas sst dan jumlah warnet sebanyak unit serta jumlah telepon umum buah. para pengguna frekuensi ilegal cenderung meningkat yang mengakibatkan terjadinya interferensi gangguan frekuensi legal. disamping itu pembangunan jaringan telepon tetap belum sepenuhnya menyentuh daerah perdesaan dan terisolir. terdapat (empat) stasiun meteorologi meliputi stasiun meteorologi penerbangan bandara ahmad yani semarang, stasiun meteorologi maritim pelabuhan tanjung emas semarang, pelabuhan tanjung intan cilacap dan pelabuhan tegal. guna memberikan pelayanan informasi iklim dan cuaca wilayah surakarta dan sekitarnya maka diharapkan dapat didirikan upt meteorologi bandara adi suharto surakarta. fungsi stasiun meteorologi sangat diperlukan untuk publikasi informasi iklim dan cuaca bagi kepentingan penerbangan, pelayaran, pertanian dan antisipasi bencana banjir. sar propinsi jawa tengah sebagai unsur fasilitator dan koordinator potensi sar dituntut kesiagaan dan kecepatannya dalam memberikan pertolongan dan pencarian korban kecelakaan dan bencana alam. permasalahan. permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalulintas yang disebabkan karena ke ketidakseimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalulintas beban kendaraan serta terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang, kurang terarah dan terjadinya pembangunan dan pengembangan perhubungan darat, laut dan udara untuk mendukung dan berperan dalam pengembangan kawasan potensi strategis unggulan daerah, belum optimalnya kinerja perhubungan darat, laut dan udara sebagai pelayanan masyarakat (public services) terutama yang berkenaan dengan angkutan dan kualitasnya: merasionalisasi pos, telekomunikasi masih mengabaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan belum menjangkau seluruh daerah, pelayanan meteorologi dan sar belum optimal. kebijakan, pembangunan perhubungan diarahkan pada: meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan serta peranan dalam mendukung pengembangan potensi potensi unggulan daerah secara merata, seimbang dan serasi mendasarkan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat dan daerah guna meningkatkan kompetensi dan kemandirian propinsi jawa tengah. meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan berserta kelengkapan pendukung pelaksanaannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services) sejalan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi serta memperhatikan keterjangkauan masyarakat kalangan menengah kebawah. tujuan, yang ingin dicapai adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang, barang dan jasa, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan jasa transportasi darat, laut, udara dan pos, telekomunikasi, meteorologi dan sar kepada masyarakat: meningkatkan produktivitas kinerja operasional dan potensi termasuk untuk mendukung pad. strategi, yang ditempuh adalah peningkatan peran dan fungsi jembatan timbang sesuai perda tahun peningkatan jangkauan, kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan penumpang kereta api secara bertahap terutama jarak pendek serta angkutan petikemas:, peningkatan pelayanan lintas utara dan selatan dengan double track, peningkatan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan terutama karimunjawa jepara dan semarang kendal) kumai: peningkatan dan pengembangan fasilitas bandara terutama ahmad yani semarang dan adi suharto surakarta, pengembangan fasilitas prasarana pelabuhan laut brebes, tegal, batang, jepara, karimunjawa dan rembang, peningkatan fasilitas keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran dan penerbangan: peningkatan dan optimalisasi peraturan penunjang potensi termasuk untuk pendapatan daerah: pemerataan dan peningkatan pelayanan jasa pos, telekomunikasi, meteorologi dan sar, peningkatan dan optimalisasi sumber daya secara sinergi baik masyarakat, pusat, propinsi dan kabupaten kota. program, untuk mencapai tujuan tersebut maka program yang dilaksanakan adalah pengembangan perhubungan darasarana dan prasarana perhubungan darat serta memadukan moda moda transportasi lainnya guna membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu termasuk perlengkapan jalan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. pengembangan perhubungan lauprasarana perhubungan laut. pengembangan perhubungan udara, program ini untuk mendukung sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan udara. pengembangan pos, telekomunikasi, meteorologi dan sar. program ini untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan bidang pos, telekomunikasi, meteorologi dan sar sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal. penelitian dan pengembangan perhubungan. program ini untuk, maupun udara sehingga terwujud sistem transportasi yang handal, terpadu, efisien, berkemampuan tinggi dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat. sumber daya air dan irigasi. kondisi saat ini, air dan sumber daya air mempunyai nilai yang sangat strategis, karena diperlukan guna memenuhi berbagai keperluan seperti, kelistrikan dan lain sebagainya. prasarana dan sarana sumber daya air yang dikelola pemerintah (di luar yang dikelola masyarakat desa) propinsi jawa teng:komunikasi. permasalahan. permasalahan sumber daya air adalah terganggunya ketersediaan sumber daya air yang meliputi antara lain: menurunnya fungsi sarana dan prasarana layanan air irigasi, menurunnya kualitas air, berkurangnya lahan daerah resapan air akibat perubahan tata guna lahan: belum optimalnya keterpaduan pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu wilayah sungai sebagai suatu satuan wilayah pengembangan, menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air, sumber sumber air akibat perilaku pemanfaatan lahan daerah hulu yang kurang terkendali, dan terancamnya kelestarian fungsi bangunan pengairan sebagai akibat kurang terkenalnya pengambilan bahan galian gol. potensi sumber daya air permukaan yang ada jawa tengah sebesar milyar m3, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar milyar dan yang belum dimanfaatkan dan terbuang laut sebesar milyar yo). kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sumber daya air saat ini terdiri dari kondisi waduk secara umum sebesar kondisi fisik sungai secara umum masih dapat nilai cukup baik sebagai wadah wadah air guna melakukan fungsi mengalirkan air menuju laut, meski belum seluruhnya dapat menampung debit dengan periode ulang tertentu dari daerah aliran sungai, kondisi bangunan air menunjukkan trend baik sebesar dalam hal kinerja saluran pembawa, dalam kondisi baik. kebijakan, dalam upaya mewujudkan pendayagunaan sumberdaya air secara optimal guna dan kelistrikan secara terintegrasi dan berkelanjutan ditempuh kebijakan untuk mengelola sumber daya air dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu wilayah sungai sebagai satuan wilayah pengembangan. pemikiran tersebut mendasari bahwa sungai mulai dari mata airnya, daerah pengalihannya sampai muara merupakan satu kesatuan, sehingga harus dikelola secara terpadu, dengan prinsip one river, one plan, one integrated management dengan langkah langkah yang mencakup pemantapan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air secara efektif dan efisien melalui kerjasama berbagai pihak terkait, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi, pemantapan master plan dan program pengembangan sumber daya air secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan: pemantap, pengelolaan sumber daya air melalui korporasi secara bertahap: perlindungan kawasan strategis dan sentra produksi dari ancaman banjir dan kekeringan: tujuan, tujuan pembangunan bidang sumberdaya air dan irigasi adalah untuk: menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air, menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro biologis daerah aliran sungai das): mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna dan antar penggunaan: mengoptimalkan sumber daya air yang ada: mengamankan dan menertibkan aset aset daerah: meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya air sebagai ekosistem daerah, dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, potensi rekreasi, dan nilai nilai keseimbangan ekologis yang kesemuanya menjadi cerminan keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh: mengurangi dampak negatif akibat banjir dan kekeringan. strategi, untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya air tersebut tempuh beberapa strategi sebagai berikut mendukung upaya mewujudkan kemandirian dibidang pertanian dengan meningkatkan peran serta perkumpulan petani pemakai air p3a) yang otonom, mandiri, dan mengakar masyarakat,, melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air dan sumber sumber air melalui swadaya dan pemahaman, sehingga secara bertahap dapat merubah peran pemerintah dari penyedia menjadi fasilitator, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi,, memantapk: pengelolaan sumber daya air melalui korporasi secara bertahap: melindungi kawasan strategis dan sentra produksi pertanian terhadap bahaya banjir dan kekeringan. program, untuk mencapai tujuan pembangunan sumber daya air dan irigasi tersebut ditempuh melalui pelaksanaan program sebagai berikut pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, program ini untuk mendukung upaya mewujudkan kemandirian bidang pertanian dengan meningkatkan peran serta p3a perkumpulan petani pemakai air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. penyediaan dan pengelolaan air baku, program ini untuk. sebesar orang. dilihat dari variabel variabel itu jawa tengah dikatakan relatif lebih baik dibandingkan dengan propinsi tetangga. pariwisata, pada tahun propinsi jawa tengah telah memiliki pusat informasi wisata semarang dan tourism information center tic) kuta bali. sedangkan untuk memudahkan para wisatawan atau peminat pariwisata, telah diterbitkan buku pariwisata seperti statistik pariwisata jawa tengah, buku paket wisata pecinan, buku kemasan paket wisata ziarah, buku program pariwisata dan lima tahun pariwisata jawa tengah. selain itu telah pula terdapat informasi visual berupa vcd untuk obyek wisata solo selo borobudur dan film under water karimunjawa. jumlah obyek wisata jawa tengah baik wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan cukup banyak dan masih potensial untuk dikembangkan misalnya obyek wisata budaya yaitu candi borobudur, mendut, prambanan, museum purbakala sangiran, kraton kasunanan dan mangkunegaran, museum kereta api, museum raya pustaka, masjid agung demak, obyek wisata alam yaitu kepulauan karimunjawa, dataran tinggi dieng, segara anakan dan nusakambangan, karang bolong, gua lawa, obyek wisata buatan taman kyai langgeng, taman maerokoco dan monumen palagan. iklim kondusif untuk investasi, perkembangan investasi selain dari aspek ekonomi, dipengaruhi juga oleh keadaan sosial politik yang kondusif dan kepastian hukum, ketenangan berusaha, regulasi yang sederhana, pelayanan masyarakat yang murah dan adil serta dukungan infrastruktur yang memadai. besarnya realisasi proyek penanaman modal asing pma) tercatat investasi sebesar us$ pada tahun dimana terjadi peningkatan sebesar dibandingkan realisasi tahun sebesar sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri mdn), realisasi jumlah proyek pada tahun dengan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, program ini untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya air dan konservasi guna mensejahterakan masyarakat. pengendalian banjir dan pengamanan pantai. program ini untukprasarana jalan. kondisi saat ini. panjang jalan yang ada terdiri atas jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten kota. kondisi fisik jalan berstatus propinsi yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab propinsi jawa tengah direncanakan sampai dengan akhir tahun mempunyai kondisi baik sepanjang yo), sedang (29x) dan rusak sedangkan pertumbuhan lalu lintas pertahun rata rata diprediksikan s d dengan teknologi maju dan volume angkut yang semakin besar, sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung jalan. permasalahan. permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah menurunnya kinerja pelayanan prasarana jalan akibat meningkatnya pertumbuhan lalu lintas: masih adanya ruas jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan standard, kondisi geografis yang kurang menguntungkan. kebijakan, yang ditetapkan adalah meningkatkan kondisi prasarana jalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kabupaten kota dan dinamika perkembangannya, meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan: mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, meningkatkan keterpaduan penanganan jalan dan jembatan antara pemerintah pusat, propinsi dan kab kota. tujuan, yang ingin dicapai adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan: mendukung pengembangan pembangunan kota kota dan kawasan strategis daerah: memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa. strategi, yang ditempuh adalah: memelihara secara rutin periodik jalan dan jembatan propinsi serta menyiapkan pra kajian untuk percepatan pembangunan jalan tol, meningkatkan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan propinsi guna menunjang pengembangan wilayah, kota dan kawasan strategis. program untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, ditempuh melalui program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan: program ini untuk mempertahankan prasarana jalan dan jembatan yang ada agar tetap dalam kondisi yang memadai guna melayani arus lalu lintas. peningkatan jalan dan penggantian jembatan. program ini untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan yang tingkat kerusakannya lebih luas dan atau meningkatkan kapasitasnya. sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan sumber daya alam dan lingkungan hidup kondisi saat ini, wilayah propinsi jawa tengah seluas km2 memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang tinggi dan lingkungan hidup yang bervariasi. data tahun menunjukkan bahwa sumberdaya hutan rakyat jawa tengah seluas hektar, hutan negara hektar, yang terdiri hutan lindung seluas hektar, hutan produksi seluas hektar, hutan produksi terbatas seluas hektar, serta kawasan suaka alam seluas hektar. lahan kritis luar kawasan hutan pada enam das daerah aliran sungai) prioritas masih seluas hektar. terdapat cat cekungan air bawah tanah) dengan potensi cadangan abt (air bawah tanah) sebanyak m3. konsumsi air bersih rumah tangga dan industri dari abt untuk sekitar m3 tahun. volume sampah rumah tangga sebanyak ton tahun. limbah cair domestik sebesar setahun, beban pencemaran bod biological oxygen demand) sebanyak ton tahun, dan cod chemical oxygen demand) sebanyak ton tahun. pencemaran udara dari sumber bergerak berupa debu sebesar ton tahun, beban pencemaran so sebanyak ton tahun, sebanyak ton tahun, dan co sebanyak ton tahun. usaha industri dari unit menjadi telah menghasilkan air limbah sebanyak ms tahun, dengan beban pencemaran bod sebesar ton tahun, dan cod sebanyak ton tahun. pencemaran udara dari sumber tidak bergerak berupa debu sebesar ton tahun, beban pencemaran so2 sebanyak ton tahun, dan sebanyak ton tahun. produksi limbah industri dengan kategori (bahan berbahaya dan beracun) berupa limbah padat sebanyak ton tahun, limbah cair sebanyak ton tahun, dan bahan baku sebanyak ton tahun. permasalahan. yang dihadapi adalah: meningkatnya kerusakan berbagai ekosistem baik wilayah daratan maupun perairan seperti das sebagai pengatur tata air dan habitat flora dan fauna sehingga menimbulkan masalah banjir dan longsor, meningkatnya kerusakan fungsi kawasan lindung akibat perubahan peruntukan dan penjarahan, seperti taman nasional, cagar alam, hutan lindung, ekosistem mangrove dan terumbu karang, situs budaya, bantaran sungai dan sempadan pantai, menurunnya kualitas lingkungan perairan (sungai, waduk, rawa, telaga, estuari dan pantai) dan tanah sebagai akibat peningkatan pencemaran dan sedimentasi yang bersumber dari: kegiatan industri, rumah tangga, rumah sakit dan pertanian: menurunnya kualitas udara pada kawasan kota akibat peningkatan emisi gas buang dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya ruang terbuka hijau, kurang diadopsinya teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi, produksi bersih ramah lingkungan dan pengolahan limbah, meningkatnya kejadian banjir, erosi, tanah longsor dan sedimentasi, belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup jawa tengah secara terpadu, kurang optimalnya kerjasama antar lembaga dan antar daerah akibat kerancuan pengaturan tentang peran, fungsi dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup: kurang memakainya landasan dan penegakan hukum dan peraturan, serta profesionalisme aparat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga penerapan amdal analisis mengenai dampak lingkungan) belum efektif, semakin kompleks dan terbukanya konflik atau sengketa lingkungan antara swasta dengan masyarakat, dan antar daerah karena lemahnya pengetahuan, kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan: kurang memakainya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara terpadu, simultan dan sinergis, dan kurangnya komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam membiayai pemulihan kerusakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai jenis kegiatan. kebijakan, dalam mengatasi permasalahan adalah: pengembangan keserasipeningkatan upaya rehabilitasi pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak, penguasaan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan hidup: pengembangan upaya pelestarian kawasan lindung dan peningkatan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan dan penerapan peratur: peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sdm aparatur dalam pengelolaan lingkungan: peningkatan perserta masyarakat dan mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan melibatkan dan kerjasama kemitraan berbagai pihak: pengembangan basis data informasi lingkungan yang memadai dan mudah diakses masyarakat, dan peningkatan perhatian dan komitmen berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. tujuan, yang ingin dicapai adalah:: meningkatkan upaya pemantauan, pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakmukiman dan lahan lahan budidaya, meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparat petugas kelembagaan, perserta partisipasi masyarakat, dan kerjaidalam kegiatan pembangunan: meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab dan atau pada obyek yang terkena dampaknya, terutama pencemaran udara, limbah padat, limbah cair dan limbah b3: mengembangkan menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, menegakkan hukum lingkungan, serta memfasilitasi penanganan sengketa lingkungan, dan membangun basis data informasi sumbertrategi, yang ditempuh adalah: pengerasrehabilitasi dan pemulihan fungsi lingkungan, peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan hidup: pelestarian fungsi kawasan lindung dan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat: peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sdm aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup: peningkatan kemampuan dan perserta masyarakat, serta mediasi dalam penanganan masalah lingkungan melalui kerjasama kemitraan berbagai pihak, peningkatan kuantitas dan kualitas data informasi lingkungan yang memadai dan mudah diakses masyarakat, dan menginternalkan (memasukkan) anggaran biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam biaya perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pengawasan kegiatan pembangunan. program, untuk mencapai tujuan tersebut adalah: pengelolaan lingkungan alam program ini untuk. pengelolaan lingkungan buatan program ini untuk meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan dumahan dan lahan lahan budidaya. pengelolaan lingkungan sosial program ini untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparat petugas, peran serta partisipasi masayarakat, dan kerja jawa tengah. pengendalian pencemaran lingkungan program ini untuk meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab dan atau obyek terkena dampaknya, terutama pencemaran udara limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan beracun dan berbahaya b3). penegakan hukum lingkungan program ini untuk mengembangkan menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta memfasilitasipenyelesaian penanganan sengketa lingkungan. pengembangan basis data lingkungan program ini untuk membangun basis data (database) informasi sumber umber daya kelautan kondisi saat ini, dari kabupaten kota jawa tengah, diantaranya terdapat wilayah pesisir, yang terdiri dari desa yang terbagi menjadi desa pantai utara dan desa pantai selatan. secara geografiswilayah pantai jawa tengah terdapat berbagai potensi sumberdaya kelautan yang sangat bervariasi, baik jenis organisme laut ekonomis penting seperti ikan udang, dan kerang, maupun ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan estuari. permasalahan. yang dihadapi, yakni: belum tersedianya basis data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan, pengawasan dan usaha rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan: tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan estuari sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan (spawning ground nursery ground) ikan dan organisme laut penting lainnya kepulauan karimunjawa, kawasan pantai utara, dan kawasan pantai selatan: rusaknya sarana budidaya pertambakan terutama pantai utara akibat dari sistem budidaya yang selama ini digunakan serta kualitas perairan yang kurang mendukung: tingginya tingkat pencemaran lingkungan pesisir pantai pantai utara yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, industri maupun pertanian: menurunnya potensi perikanan laut jawa akibat dari penangkapan berlebih, sehingga semakin menurunkan pendapatan nelayan: kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar program yang terkait dengan masalah kelautan maupun antar daerah, kurang memakainya sarana prasarana sosial ekonomi masyarakat pesisir pada kawasan sentra pengembangan pesisir dan kepulauan karimunjawa, belum optimalnya pendayagunaan potensi pengembangan perikanan laut pantai selatan jawa tengah: rendahnya kemampuan lingkungan dan ekosistem habitat vital untuk mendukung kegiatan budidaya pada kawasan pesisir pantai dan pulau pulau kecil: belum terjadinya perencanaan dan optimalnya pembangunan kawasan kepulauan karimunjawa, terbatasnya perangkat hukum, pedoman pengelolaan dan sarana prasarana pendukung pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan secara lestari dan berkelanjutan: meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai: kurangnya kegiatan ristek kelautan dan rendahnya penguasaan iptek kelautan untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan. kebijakan, yang ditetapkan adalah: membangun basis data potensi sumberdaya kelautan dan kerusakan yang ada serta membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumber daya kelautan: memulihkan kerusakan sumberdaya dan melestarikan kualitas lingkungan dan ekosistem vital, melalui usaha meminimalisasi tingkat pencemaran untuk mendukung kegiatan perikanan (penangkapan, budidaya, pasca panen) pada kawasan pesisir pantai, laut dan pulau pulau kecil, menyeimbangkan antara potensi sumberdaya yang ada dengan tingkat pemanfaatannya: meningkatkan kemampuan, kepedulian aparat dan perserta masyarakat pesisir nelayan dalam pemanfaatan iptek, sarana prasarana pendukung, maupun penguatan kelembagaan masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya kelautan: menyempurnakan mengembangkan perangkat hukum dan mengembangkan pedoman sebagai pijakan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan: dan mendayagunakan dan mengembangkan potensi pelabuhan ikan pl penyeberangan dan lingkungan alam pantai sebagai sentra sentral'titik titik penggerak pengembangan ekonomi kawasan pesisir. tujuan, yang ingin dicapai adalah: membangun basis data informasi sumberdaya kelautan yang memadai dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan, meningkatkan upaya pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan dalam upaya mengendalikan, mencegah dan memulihkan kerusakan wilayah pesisir dan laut,dengan rencana tata ruang, daya dukung tampung dan tata guna kawasan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memberdayakan potensi sumberdaya (alam, jasa lingkungan, dan masyarakat) pulau pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya, meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan mengembangkan jenis komoditas ikan yang memiliki daya saing pasar domestik dan pasar internasional, melalui pengembangan kegiatan budidaya diwilayah pesisir dan laut: nilai investasi sebesar rp. milyar atau meningkat dibanding realisasi tahun sebesar rp. milyar. kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modal jawa tengah pada sektor riil masih cukup baik. indikator ini cukup penting dalam mengukur jawa tengah sebagai salah satu tujuan investasi yang prospektif masa mendatang. penyertaan modal pemerintah propinsi jawa tengah bkk bpr bkk jawa tengah pada tahun sebesar rp. milyar, menghasilkan peningkatan deviden yang disetor kas daerah sebesar rp. milyar atau meningkat dibandingkan tahun yang hanya mencapai rp. milyar. penyertaan modal pemerintah propinsi jawa tengah bkk bpr bkk dapat meningkatkan aset bkk bpr bkk menjadi rp. milyar atau meningkat dibanding tahun yang mencapai rp. milyar. selain itu kredit yang disalurkan mencapai rp. milyar atau meningkat dibanding tahun yang hanya mencapai rp. milyar. potensi sumber daya air, tambang dan energi: jawa tengah memiliki beberapa satuan wilayah sungai yang besar yaitu cimanuk cisanggarung, ditandu ciuman, pemali comal, serayu bogowonto, jratunseluna dan bengawan solo dengan potensi air sebesar juta m3, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar juta sehingga yang belum dimanfaatkan dan terbuang laut masih relatif besar yaitu sebesar jutajuga masih sangat besar sebanyak juta m3. sumber bahan tambang relatif melimpah dan belum seluruhnya dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. bahan tambang seperti emas, tembaga, andesit dan pasir besi yang sudah diusahakan masih relatif sedikit. sedangkan bahan galian golongan telah cukup banyak diusahakan dan telah dapat memberikan sumbangan pada mengembangkan menyempurnakan perangkat hukum, kemampuan aparat petugas, sarana prasarana pendukung, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan, meningkatkan kegiatan riset kajian kelautan dan pendayagunaan teknologi tepat guna pengelolaan potensi sumberdaya kelautan untuk mendukung pengembangan iptek dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan: meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparat petugas, dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah, serta kemampuan masyarakat pesisir dalam mengelola potensi sumberdaya laut dan pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, dan partisipasi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. strategi, yang ditempuh adalah: peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan untuk pengembangan basis data dan mendukung pelayanan masyarakat, penataan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau pulau kecil untuk melindungi kelestarian fungsi ekosistem habitat vital pesisir, serta mencegah konflik kepentingan antar sektor dan antar daerah, pendayagunaan potensi lingkungan dan sarana prasarana kawasan pesisir sebagai titik titik penggerak pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil: peningkatan sistem pengaturan, dan pengawasan sumberdaya kelautan: meningkatkan kualitas sdm aparat, kapasitas kelembagaan serta kerjasama antar sektor dalam pengelolaan sumberdaya kelautan: dan pemberdayaan masyarakat pesisir. program, yang dilaksanakan adalah: inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan program ini untuk membangun basis data informasi dan evaluasi sumber daya kelautan yang memadai untuk mendukung pendayagunaan sumberdaya kelautan. pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan program ini untuk meningkatkan upaya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan untuk mencegah, mengendalikan dan memulihkan kerusakan ekosistem pantai. pengembangan kawasan pengembangan ekonomi pesisir program ini untuktata ruang, daya dukung tampung dan tata guna kawasan. pemberdayaan pulau pulau kecil program ini untuk memberdayakan potensi sumber daya (alam, jasa lingkungan, dan penduduk) pulau pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya. pengembangan usaha perikanan laut program ini untuk meningkatkan populasi ikan dan daya saing komoditas perikanan pasar domestik dan internasional. peningkatan sistem pengawasan bidang kelautan program ini untuk mengembangkan menyembur akan perangkat hukum, kemampuan aparat petugas sarana dan prasarana pendukung dan perserta masyarakat dalam pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan. pengembangan riset dan teknologi kelautan program ini untuk meningkatkan kegiatan riset kajian dan pendayagunaan teknologi tepat guna pengelolaan potensi sumber daya kelautan untuk mendukung pengembangan iptek, dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan. pengembangan sdm dan kelembagaan bidang kelautan program ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparat petugas dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah, serta kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumberdaya laut. pemberdayaan masyarakat pesisir program ini untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya kelautan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. penataan ruang, pertanahan dan pembangunan kewilayahan. penataan ruang dan pertanahan kondisi saat ini, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota jawa tengah, telah mengalami evaluasi dan revisi, ini mengingat jangka waktu dan perkembangan yang terjadi, sehingga mengharuskan untuk segera dilakukan revisi perda rtrw kabupaten kota. namun demikian dalam implementasinya, rtrw kabupaten kota yang merupakan derivat atau penjabaran dari rtrw jawa tengah masih memerlukan peningkatan dan pemantapan dalam proses penataan ruang, termasuk penerapan kebijakan insentif dan disinsentif yang berlangsung belum optimal, disamping belum optimalnya kinerja tim koordinasi penataan ruang daerah dprd) baik propinsi maupun kabupaten kota. rtrw jawa tengah merupakan matra ruang pelaksanaan pembangunan, masih diperlukan adanya penjabaran penjabaran untuk memudahkan dalam implementasinya, seperti rencana tata ruang kawasan strategis sub regional, penataan dan pengelolaan status kepemilikan tanah, serta fasilitasi kerjasama antar daerah kabupaten kota. permasalahan. permasalahan yang masih dijumpai belum seluruh kawasan strategis memiliki dokumen rencana tata ruang kawasan strategis: belum efektif dan efisiensinya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang karena kurangnya pemahaman masyarakat umum dan aparatur pemerintah dalam hal penataan ruang, belum efektifnya kinerja tim koordinasi penataan ruang daerah dalam memfasilitasi permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang: belum terwujudnya atau terbangunnya kesepahaman tentang arti pentingnya tata ruang sebagai salah satu acuan pelaksanaan pembangunan:: masih banyaknya bidang bidang tanah yang belum disertifikatkan: masih kurangnya peta dasar pendaftaran tanah yang diperlukan dalam pemetaan bidang tanah yang telah didaftarkan kantor pertanahan, masih diperlukannya titik ikat dalam penentuan dan rekonstruksi koordinat bidang tanah, masih terbatasnya informasi mengenai penguasaan tanah perdesaan, belum memakainya informasi geografi dalam bentuk digital yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan secara cepat, tepat, efisien, dan efektif serta mudah dalam pembahasannya: belum terbitnya penguasaan dan pemilikan tanah pertanian maupun perumahan: masih terbatasnya jumlah plat, masih banyaknya kasus sengketa tanah karena terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan, belum terbitnya penguasaan dan pemilikan tanah: kurang terkenalnya perubahan penggunan tanah pertanian non pertanian, belum optimalnya kemampuan sdm bidang pertanahan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. kebijakan, yang ditetapkan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya rencana tata ruang sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana tata ruang baik antar kabupaten kota maupun antar propinsi, meningkatkan kinerja kapasitas kelembagaan penataan ruang, menginventarisir dan memetakan status kepemilikan dan penggunaan tanah, menyusun rencana tata ruang kawasan strategis sub regional sebagai penjabaran dari rtrw propinsi jawa tengah tujuan, yang ingin dicapai adalah meningkatkan penyelenggaraan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan tertib berdasar rencana tata ruang yang menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan: mendorong pengelolaan pertanahan melalui pengaturanmemfasilitasi kerjasama lintas kabupaten kota dalam perencanaan penataan ruang strategi, yang ditempuh adalah memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian rencana tata ruang kawasan kawasan strategis,meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang, meningkatkan kinerja dprd: meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang: menyebarluaskan serta melaksanakan peraturan peraturan penataan ruang, menyelenggarakan penyediaan informasi pertanahan bagi masyarakat dan investasi pembangunan: meningkatkan pengaturan dan penataan serta pengendalian mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah: melaksanakan dan menjabarkan reformasi kebijakan peraturan perundangan bidang pertanahan sesuai kewenangan: meningkatkan penyelesaian sengketa dan permasalahan pertanahan:, mengupayakan pengembangan dan penguatan kelembagaan pelayanan dan pengelolaan pertanahan: program, program yang dilaksanakan dalam pembangunan tata ruang adalah: peningkatan perencanaan tata ruang. program ini untuk meningkatkan kwalitas perencanaan dan tersedianya rencana tata ruang propinsi dan kawasan kawasan strategis. peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan penataan ruang. program ini untuk meningkatkan kwalitas dan kapasitas kelembagaan penataan propinsi serta memfasilitasi kab kota dalam upaya keterpaduan penataan ruang pada kawasan strategis. peningkatan pemahaman masyarakat dan pelayanan dalam penataan ruang. program ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterlibatan para pihak (stakeholder) dalamuntuk mendorong optimalisasi penataan dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah serta mewujudkan kepastian hak atas tanah lintas kab kota. pembangunan kewilayahan kondisi saat ini, pembangunan dengan pola pendekatan kewilayahan, merupakan upaya untuk meningkatkan keterpaduan sektoral, spasial dan lintas pelaku pembangunan dalam suatu wilayah dengan mendayagunakan kespesifikan potensi lokal. mengingat kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang relatif berbeda antar daerah satu dengan lainnya, maka dalam pembangunan kewilayahan diperlukan adanya kerjasama sinergis antar daerah yang terkait dalam lingkup spasial geografis, dalam berbagai aktivitas pembangunan, baik pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang saling menguntungkan. strategi kebijakan pembangunan wilayah jawa tengah didasarkan pada pengembangan beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis pertumbuhan dan potensi unggulan, yang apabila dikembangkan mampu menunjang pertumbuhan daerah yang berdampak baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. disamping itu juga yang memiliki nilai strategis untuk konservasi alam dan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan, serta kawasan perbatasan yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan antar propinsi ataupun antar daerah kabupaten kota. pembangunan kewilayahan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang yang tersusun dalam bentuk rencana pengelolaan pengembangan wilayah, merupakan instrumen untuk meningkatkan pembangunan secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi antara wilayah kawasan. oleh karena itu, konsepsi rencana pengelolaan penataan kawasan yang merupakan wujud dari pembangunan kewilayahan telah dilakukan pada beberapa kawasan yang mempunyai nilai strategis dan mendesak untuk segera ditangani. yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam implementasinya, agar terwujud keterpaduan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan secara terpadu, dengan mendasarkan pada hasil kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti air bersih, transportasi, fasilitas permukiman dan sarana kegiatan ekonomi. permasalahan. permasalahan yang masih dijumpai adanya kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar desa meliputi belum optimalnya pemanfaatan atau pemberdayaan potensi wilayah yang merupakan keunggulan daya saing wilayah, kurangnya sinkronisasi dan integrasi pengembangan wilayah melalui kerjasama sinergis strategis antar kab kota dan antara kab kota dengan propinsi, masih banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian perkotaan dan perdesaan, masih kurangnya sarana dan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan wilayah: kebijakan, yang ditetapkan adalah mendukung dan meningkatkan pembangunan yang menitikberatkan pada sinergitas antara pertumbuhan dan pemerataan, mendukung dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan wilayah: memberdayakan potensi wilayah sebagai percepatan daya dukung pembangunan kewilayahan dengan tetap mempertahankan ciri khas khusus, mendukung dan meningkatkan penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan, terutama penanganan permukiman padat dan kumuh serta masyarakat miskin perkotaan tujuan, yang ingin dicapai adalah meningkatkan pengelolaan pembangunan yang sinergis dan interaksi lintas sektor, lintas wilayah, lintas stakeholder berbasis dan berfokus pada potensi unggulan ekonomi, wilayah dalam kerangka pembangunan kewilayahan fungsional, meningkatkan peran serta strategi, yang ditetapkan adalah mendorong dan meningkatkan terwujudnya pembangunan kewilayahan fungsional: mendukung dan mendorong kerjasama antar kab kota dan antara propinsi dengan kab kota dalam pengelolaan pembangunan kewilayahan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah: mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan pedesaan program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan wilayah, adalah pengembangan pengelolaan pembangunan kewilayahan. program inice olahannya. peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan kewilayahan. program ini untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pelaku pembangunan dalam keterpaduan kerjasama dan peran serta pada pengelolaan pembangunan kewilayahan antar sektor pembangunan, antar propinsi kabupaten kota dan antar stakeholder. pemantapan peningkatan dan pengen tangan sarana dan prasarana wilayah. program inipenguatan dan dukungan penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan. program inibijakan strategi pengelolaan keuangan daerah. kondisi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan tahun dan tahun maka kepada daerah diberikan sumber sumber keuangan yang memadai agar masing masing daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara efisien. dana bantuan pusat kepada daerah diwujudkan melalui mekanisme dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus dak), bagi hasil pajak dan bantuan lain yang sah. besarnya pendapatan daerah sebesar rp. terdiri dari pendapatan asli daerah rp. dan bagian dana perimbangan sebesar rp. sisa anggaran tahun yang lalu sebesar rp. dan lain lain penerimaan sebesar rp. sedangkan besarnya dana anggaran pembangunan diketahui sebesar rp. meningkat sebesar persen dibandingkan tahun sebelumnya. asset asset daerah belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap pad. permasalahan, ketidakseimbangan antara beban tugas tugas pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah memerlukan instrumen kebijakan penyusunan skala prioritas kegiatan dengan pemanfaatan keuangan daerah yang efektif, efisien dan produktif. oleh karena itu seluruh sumber pendapatan daerah termasuk aset milik daerah penerimaan pendapatan daerah. pada tahun telah diturunkan buah sid sehingga jumlah usaha pertambangan meningkat sektor pertambangan terdapat peluang pasar bahan galian batu andesit kalimantan dan peluang ekspor hydrate lime new caledonia, yang direalisasikan pada tahun dengan target sebesar juta ton tahun atau senilai rp. milyar per tahun. permintaan energi listrik senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi. investasi pembangkitan listrik terus didorong, dan hasilnya dapat dilihat dengan mulai dibangunnya pltu tanjung jati sebesar mw, pltu tambaklorok dengan kapasitas mw, serta plt dieng dengan kapasitas mw. hasil penelitian sumber sumber energi alternatif pada desa desa yang sulit dijangkau listrik oleh pln, menunjukkan bahwa terdapat potensi energi listrik mikrohidro sebesar mw tahun pada lokasi kabupaten. sumber energi lain yang mungkin dapat dikembangkan antara lain energi surya, energi angin dan panas bumi. kelemahan lemahnya struktur ekonomi sebagaimana pada tingkat nasional, struktur ekonomi jawa tengah relatif masih lemah. lemahnya struktur ekonomi tersebut dikarenakan masih lemahnya keterkaitan baik antar industri hulu dan industri hilir maupun lemahnya keterkaitan antar sektor dan skala usaha besar dan kecil. sebagian besar dari produk produk manufaktur jawa tengah masih tergantung pada bahan baku impor. sebagian dari kebutuhan pokok masyarakat juga masih diimpor. kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi jawa tengah, karena membawa implikasi pada dengannya ekonomi daerah terhadap perubahan perubahan eksternal. pada tahun struktur ekonomi jawa tengah dapat digambarkan sebagai berikut kontribusi sektor industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto pdrb) sebesar perlu dikelola secara efektif dan efisien. permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah adalah terbatasnya sumber pendapatan daerah: pendayagunaan aset daerah belum optimal: pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. kebijakan, pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya melalui kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan melalui penanaman potensi riil sumber sumber pendapatan daerah, pendayagunaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah: pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset daerah diarahkan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan pendapatan daerah: belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tujuan, pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari obyek obyek baru dan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan dana penyeimbang guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan: meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset aset daerah guna memberikan kontribusi pendapatan daerah: mencapai keluaran yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan. strategi, dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui strategi peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahun diharapkan selalu meningkat, sehingga diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah yang ada, aset aset daerah yang dimiliki pemerintah propinsi, untuk itu diperlukan inventarisasi terhadap aset aset yang tersebar pada badan dinas kantor serta unit kerja diseluruh jawa tengah. selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset daerah yang produktif maupun yang tidak produktif, pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran kinerja secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga terwujudnya kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. program program pengelolaan keuangan daerah meliputi intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah. program ini bertujuan untuk melestarikan obyek obyek pendapatan yang sudah ada dan menambah sumber pendapatan baru dari sektor retribusi dan penerimaan lain lain yang memungkinkan dapat digali lebih maksimal. ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah. program ini bertujuan untuk menggali sumber sumber penerimaan baru guna menambah penerimaan daerah. inventarisasi aset aset daerah program ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi aset daerah guna memberikan kontribusi yang proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. pendayagunaan aset daerah secara produktif. program ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan aset daerah yang lebih efisien dan efektif. efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah program ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan daerah. bab penutup rencana strategis jawa tengah tahun merupakan acuan dan pedoman bagi segenap badan dinas dan kantor satuan kerja lingkungan pemerintah propinsi jawa tengah dalam tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pembangunan. renstra dapat sebagai acuan bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam partisipasinya dan memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jawa tengah. upaya percepatan laju pembangunan propinsi jawa tengah dalam era otonomi daerah akan sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka pengelolaan program program pembangunan. hasil hasil pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suasana demokratis, tenteram dan aman. gubernur jawa tengah ttd ariyanto renstra propinsi jawa tengah tahun pengelolaan keuangan daerah sasaran unit kerja pengampu permasalahan strategi program unit dengan instansi utama terkait soo a10 belum optimalnya intensifikasi dan intensifikasi meningkatnya didenda badan dinas pengelolaan sumber ekstensif kasi sumber pendapatan penari maan kantor unit kerja sumber pendapatan pengelolaan sumber daerah. pendapatan dae terkait daerah sumber pendapatan rah dari obyek daerah obyek baru. belum optimalnya inventarisasi aset ekstensifikasi meningkatnya didenda badan dinas pendayagunaan aset aset daerah. sumber sumber penerima dana kantor unit kerja daerah sebagai identifikasi pendapatan daerah terkait sumber pendapatan terhadap asset daerah. asli daerah daerah. belum efektif dan pembelanjaan optimalisasi meningkatnya kbd badan dinas efisiensinya zendaya keuangan daerah pengelola lain asset efisiensi asset kantor unit kerja gunakan belanja dengan prinsip aset daerah. daerah terkait daerah anggaran kinerja efektivitas dan tercapainya bappeda badan dinas efisiensi pengunaan pengelolaan biro keuangan kantor unit kerja keuangan daerah. keuangan daerah bahasa terkait yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip anggaran kinerja gubernur jawa tengah ariyanto sektor pertanian sebesar sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar yo, sektor jasa jasa yb, sektor pengangkutan dan komunikasi sektor bangunan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar sektor pertambangan dan penggalian sebesar serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar sektor dominan pada tahun tetap didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor industri sebesar sektor perdagangan sebesar dan sektor pertanian sebesar secara keseluruhan, kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto sebesar pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun pertumbuhan ekonomi jawa tengah selama tiga tahun terakhir ini relatif lebih baik. pada tahun ekonomi jawa tengah tumbuh sebesar y6, tahun tumbuh sebesar dan pada triwulan tahun pertumbuhan ekonomi mencapai namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengangkat kebutuhan jawa tengah dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka. kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal ini diantaranya disebabkan oleh peningkatan investasi yang terjadi pada tahun (baik dari mdn ataupun pma) belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. demikian juga nilai ekspor beberapa produk unggulan mengalami penurunan yaitu sebesar milyar pada tahun menjadi us$ milyar pada tahun kali ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dan adanya sentimen negatif negara importir akibat isu regional maupun global. disparitas antar wilayah dilihat dari kesenjangan antar wilayah, disparitas ekonomi antar wilayah, yang diukur melalui indeks williamson, pada tahun sebesar tahun sebesar dan tahun menunjukkan penurunan menjadi sebesar sedangkan ketimpangan pendapatan perkapita yang diukur dengan indeks ginstrategis (renstra) propinsi jawa tengah tahun mengalami kenaikan yaitu dari pada tahun menjadi pada tahun disparitas ekonomi tersebut apabila tidak mendapatkan prioritas dalam penanganannya diperkirakan dapat menimbulkan konflik sosial antar golongan masyarakat. pengembangan investasi nilai investasi pma pada tahun dibandingkan tahun mengalami kenaikan sebesar yaitu dari us$ menjadi us$ penanaman modal dalam negeri mdn) juga mengalami kenaikan sebesar yaitu dari pada tahun menjadi rp. pada tahun iklim investasi jawa tengah pada awal tahun semakin memburuk yang ditandai dengan memburuknya kondisi keamanan dan tingginya biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan tarif barang barang publik, seperti bahan bakar minyak bbm), tarif dasar listrik (tdl) dan tarif telepon. kenaikan harga barang barang publik tersebut ternyata menimbulkan biaya tinggi bagi investasi serta menurunkan kemampuan produk produk daerah untuk berkompetisi. sisi lain kondisi pengembangan investasi pada bumi masih menunjukkan kinerja yang belum optimal baik dari sisi manajemen, terhadap usaha, maupun dari sisi keuangan misalnya perusahaan daerah berusia). dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas lingkungan negara negara asean asean free trade area aft) yang disepakati tahun akan berpengaruh pula pada pengembangan dunia usaha dan khususnya bidang investasi jawa tengah yang pada masa sekarang sudah mulai terintegrasi masuk dalam tatanan perekonomian dunia. masih tingginya angka pengangguran akhir akhir ini terjadi rasionalisasi pegawai buruh bagi industri industri padat karya yang disebabkan beban hutang yang sangat besar maupun daya saing yang semakin berkurang. akibatnya angka pengangguran pada tahun menjadi sebesar orang. untuk mengatasi tingginya angka pengangguran tersebut, maka berwirausaha menjadi salah satu alternatif terbaik bagi masyarakat jawa tengah. motivasi yang kuat dari masyarakat untuk berwirausaha mendapat dukungan dari dunia perbankan, baik bank umum maupun bpr, dimana dalam kurun waktu terakhir telah mampu menurunkan tingkat suku bunga kreditnya (terkait erat dengan penurunan sbi). selain itu pemerintah daerah juga memberikan kemudahan untuk dikembangkannya koperasi serba usaha simpan pinjam pada banyak wilayah jawa tengah. faktor yang menjadi potensi permasalahan masa datang berkaitan dengan berkembangnya kewirausahaan masyarakat adalah perlunya program tata ruang yang lebih jelas, tegas dan tepat guna untuk menghindari tumpang tindih penggunaan fasilitas publik, seperti trotoar, halte, dan wilayah lainnya yang tidak diperuntukkan untuk lokasi wirausaha berdagang. demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setahun diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebesar orang, sehingga dalam lima tahun depan diperkirakan dapat terserap sebanyak tenaga kerja. hal tersebut diasumsikan akan berdampak positif yaitu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin jawa tengah, dengan asumsi tidak terdapat tambahan pengangguran yang signifikan. masih banyaknya penduduk miskin kondisi perekonomian nasional dan regional jawa tengah yang belum pulih benar membawa dampak masih rendahnya daya beli masyarakat, tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan pendapatan masyarakat yang tidak dapat mengikuti laju kenaikan harga barang dan jasa. keadaan tersebut dapat dilihat secara nyata, dimana selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin masih cukup besar yaitu orang pada tahun apabila masalah tersebut tidak ditangani secara optimal, maka dapat membawa dampak negatif masa datang, seperti semakin meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya kematian penduduk karena kurang gizi, memburuknya kondisi sosial dengan potensi konflik cukup tinggi, dan lain sebagainya. bidang pendidikan menghadapi empat permasalahan utama yaitu berkaitan dengan masih rendahnya kualitas, relevansi, pemerataan dan efisiensi pendidikan. kualitas pendidikan, masih rendah dibanding dengan tuntutan untuk berkompetisi pada era global. ada dua kelemahan utama dari sdm indonesia yang belum dapat diakomodir oleh bidang pendidikan yaitu kelemahan dalam akses bidang komunikasi global dan kelemahan akses bidang teknologi global. hal ini disebabkan karena keterbatasan bidang sarana dan prasarana. relevansi, yaitu belum adanya kesesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan lulusan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan. pemerataan, yaitu masih rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang ditandai dengan belum semua anak didik memiliki akses kepada dunia pendidikan. efisiensi, dedikasinya biaya pendidikan cenderung semakin mahal. saat ini terjadi polemik pada masyarakat mengenai semakin mahalnya biaya pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. biaya perguruan tinggi yang semakin meningkat tajam tersebut, disebabkan oleh ditetapkannya perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara bumn) bagi ui, itb, ipb dan ugm, selanjutnya secara bertahap akan diterapkan pada perguruan tinggi negeri lainnya. hal ini menyebabkan perguruan tinggi semakin proaktif mencari dana untuk biaya operasional yang diperlukan, diantaranya dengan menaikkan biaya pendidikan. pelayanan dasar kesehatan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat jawa tengah masih menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus pada renstra jawa tengah rasio ketersediaan tenaga medis dengan jumlah masyarakat yang dilayani masih jauh dari angka ideal, meskipun pada wilayah tertentu rasio yang ada menunjukkan hasil yang lebih baik. sehingga pemerataan ketersediaan tenaga medis secara proporsional menjadi salah satu prioritas utama. selanjutnya kecenderungan semakin meningkatnya harga obat obatan medis, menyebabkan program jaring pengaman sosial bidang kesehatan tetap perlu ditingkatkan, sehingga dapat membantu masyarakat jawa tengah yang tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih baik. belum optimalnya penanganan penyakit masyarakat, pks dan penyalahgunaan napa: sampai saat ini penanganan penyakit masyarakat belum memberikan hasil yang memuaskan. perjudian, prostitusi, dan gangguan ketertiban masih menimbulkan masalah pada masyarakat. sebagian dari hal tersebut memang memiliki kaitan erat dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari krisis yang terjadi sejak tahun namun sebagian lagi berkaitan dengan perubahan perubahan tata nilai masyarkat yang cenderung semakin sekuler dan individualistis. penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) jawa tengah juga masih relatif besar. pada tahun jumlah jumlah anak terlantar ada orang, anak nakal orang, anak jalanan orang dan tuna susila orang. permasalahan penyakit masyarakat dan pks diperkirakan masih akan masih menjadi masalah masalah prioritas yang harus ditangani secara serius dalam lima tahun depan. kondisi infrastruktur propinsi jawa tengah sebagai daerah lintasan utama jalur sumatera, jawa dan bali, namun sarana perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, sarana pos dan telekomunikasi sebagai pendukung pelayanan masyarakat masih kurang memadai. sarana dan prasarana sumberdaya air juga masih belum optimal sehingga belum mampu memberikan layanan optimal dalam menghadapi banjir, kekeringan dan tanah longsor dan berbagai keperluan lainnya. kerusakan sumber daya alam dan lingkungan: pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan masih menghadapi masalah berat. krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan kaidah kaidah kelestarian dalam mengeksploitasi mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan. gejala kerusakan sumber daya alam dan lingkungan telah meluas bukan hanya perkotaan tetapi juga pedesaan sehingga dalam beberapa kasus ternyata telah mengakibatkan bencana alam menelan korban jiwa. tuntutan peningkatan pelayanan publik dalam era otonomi daerah masih dijumpai adanya kesenjangan antara kualitas pelayanan dengan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang mereka harapkan. satu sisi seirama dengan semakin demokratisnya sistem pemerintahan yang kita anut, maka tuntutan akan kualitas pelayanan publik menjadi semakin tinggi. sisi lain kita dihadapkan pada kondisi masih rendahnya kemampuan aparatur birokrasi untuk memenuhi tuntutan tersebut. euforia penyelenggaraan otonomi daerah, keberhasilan pembangunan selama ini masih dihadapkan dengan adanya kesenjangan koordinasi antara propinsi dengan kabupaten kota dalam era otonomi daerah, karena makna penyelenggaraan otonomi seringkali dimainkan sebagai suatu kompetensi internal. analisis lingkungan eksternal perubahan perubahan lingkungan eksmpunyai dua makna, pertama bermakna sebagai peluang, dan kedua justru merupakan kendala. peluang lingkungan global. stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jawa tengah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan global. era globalisasi yang dipacu oleh perubahan perubahan teknologi terutama dibidang komunikasi dan transportasi ternyata membuat dunia semakin sempit. kemudahan kemudahan teknologi transportasi dan komunikasi tersebut telah mengakibatkan semakin intensify transaksi transaksi para pelaku ekonomi antar negara. kemudahan kemudahan ini merupakan peluang bagi jawa tengah untuk memperluas pasar, melakukan kerjasama investasi, membangun jaringan kerjasama yang lebih luas dengan masyarakat internasional, sehingga akan meningkatkan kapasitas jawa tengah. sistem pasar bebas yang dianut oleh sebagian besar negara dunia, dan sistem pemerintahan daerah berdasarkan tahun lebih memberikan peluang pada propinsi jawa tengah untuk melakukan kerjasama langsung antar propinsi luar negeri, maupun antara propinsi jawa tengah dengan dunia bisnis dari luar negeri. dengan kerjasama kerjasama yang berskala internasional tersebut diharapkan akses pasar dari pengusaha pengusaha jawa tengah menjadi semakin luas. lingkungan regional. dengan munculnya aft dan semakin berkembangnya ekonomi china, korea selatan dan vietnam, maka akan lebih terbuka kemungkinan untuk membangun aliansi yang saling menguntungkan dengan daerah daerah negara negara tersebut. perjanjian perjanjian imbal beli dengan propinsi dari negara negara tetangga tersebut akan semakin terbuka. demikian juga pertukaran tenaga ahli, pertukaran teknologi antar propinsi jawa tengah dan propinsi negara negara tetangga akan memberikan dampak sinergi positif bagi perkembangan jawa tengah. lingkungan nasional. pada tahun jawa tengah menghadapi lingkungan nasional yang jauh lebih baik dibandingkan tahun karena pertumbuhan ekonomi nasional telah mengalami peningkatan, yaitu tahun sebesar persen, tahun sebesar persen, dan tahun sebesar persen. tingkat inflasi juga cukup terkendali, yaitu tahun sebesar persen, tahun sebesar persen dan tahun sebesar persen. nilai tukar rupiah terhadap juga relatif stabil, yaitu antara sampai dengan rp. pada tahun suatu kecenderungan baik pada tingkat nasional yang terjadi selama dua tahun terakhir ini adalah semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. semakin meningkatnya kesadaran ini menunjukkan semakin menyertainya masyarakat akan hak hak dan kewajibannya sebagai warga negara. kondisi ini ternyata diikuti juga dengan semakin meningkatnya standar pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. berbagai ancaman dari luar, ancaman separatisme dan terorisme, ternyata telah meningkatkan solidaritas dan integritas bangsa. peristiwa peristiwa peledakan bom yang terjadi beberapa daerah, ternyata juga menimbulkan kesadaran bagi segenap komponen masyarakat tentang pentingnya kesetiakawanan untuk menanggulangi ancaman ancaman tersebut. kondisi tahun ditandai juga dengan relatif lebih baiknya pranata hukum nasional, yang diharapkan mampu menjadi landasan utama bagi penegakan hukum indonesia. selama dua tahun terakhir sudah terlihat keberanian pemerintah pusat untuk menganulir peraturan peraturan daerah yang memberatkan masyarakat atau menimbulkan ekonomi biaya tinggi. kondisi ini diharapkan akan lebih memberikan iklim sejuk dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. kendala beberapa kendala eksternal yang diestimasikan dihadapi jawa tengah sampai dengan antaranya adalah sebagai berikut lingkungan global. kecenderungan keren dengan global yang mengarah pada pasar bebas lebih banyak menguntungkan negara negara maju dan merugikan negara negara yang sedang berkembang, termasuk indonesia. jawa tengah sebagai salah satu bagian dari negara republik indonesia juga lebih banyak memperoleh dampak negatif dari perdagangan yang cenderung bebas tersebut. minimnya proteksi ekonomi bagi produk produk domestik, telah menyebabkan membanjirnya produk produk luar negeri indonesia. demikian juga pasar global, dengan semakin longgarnya campur tangan pemerintah maka telah banyak tenaga kerja asing yang bekerja indonesia. mereka ternyata telah menjadi pesaing pesaing yang tangguh bagi tenaga kerja jawa tengah. negara negara maju satu sisi menuntut semua negara, termasuk negara negara yang sedang berkembang untuk tidak melakukan kebijakan kebijakan yang bersifat proteksi, seperti pengenaan bea masuk dan kuota, tetapi sisi lain mereka melakukan hambatan hambatan masuk dalam bentuk standarisasi standarisasi internasional seperti iso dan iso iso berkaitan dengan standarisasi mutu, sedangkan iso berkaitan dengan masalah masalah lingkungan hidup. bagi jawa tengah kedua standarisasi ini lebih merupakan kendala dibanding peluang. banyak produk produk andalan jawa tengah yang dipasarkan pasar internasional belum mampu memenuhi standar sertifikasi iso maupun issn penetrasi dunia barat bidang ekonomi, ternyata diikuti juga dengan penetrasi bidang budaya. dalam rangka memperluas jaringan pemasaran mereka seluruh dunia termasuk indonesia, mereka mencoba untuk memasukkan budaya global wilayah wilayah pemasaran mereka. budaya konsumeristik, materialistik dicoba untuk ditanamkan daerah daerah pemasaran melalui berbagai media, misalnya promosi dan film. penetrasi budaya ini ternyata dalam beberapa hal berhasil menimbulkan perubahan tata nilai dalam masyarakat jawa tengah arah perilaku yang cenderung individualistis, sekuler dan konsumeristik. perilaku perilaku ini kurang menguntungkan bagi pembangunan daerah. isu terorisme global, gangguan kamtibmas dan gangguan sosial lainnya secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kendala kendala bagi jawa tengah untuk dapat mengimplementasikan strategi pembangunan nya dengan baik. kepanikan masyarakat akan bahaya terorisme tidak hanya akan mengganggu sektor sektor yang langsung berhubungan dengan transaksi transaksi luar negeri, tetapi juga sektor sektor lain. mobilitas penduduk terutama melalui udara, laut dan sektor pariwisata akan mengalami gangguan. isu terorisme akan menyebabkan para pelaku ekonomi menjadi sangat berhati hati dalam menjaga asetnya, transaksi bisnis akan semakin lamban, biaya asuransi semakin meningkat, semua ini dapat menimbulkan global high cost economy. global high cost economy inilah yang diduga merupakan salah satu sebab akan terjadinya resesi global pada masa yang akan datang. bagi jawa tengah apabila resesi global ini benar benar terjadi tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan. hal ini mengingat ketergantungan ekonomi jawa tengah kepada luar negeri masih relatif besar. lingkungan regional. lingkungan regional jawa tengah juga ditandai dengan mulai masuknya pemain pemain baru dilingkungan ekonomi global. negara negara seperti china dan korea selatan, vietnam ternyata tumbuh sangat cepat sehingga dalam waktu singkat negara negara tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu macan dunia yang sangat tangguh. pada saat ini telah banyak barang barang dari china dan korea selatan yang membanjiri negara negara asean, termasuk jawa tengah. masuknya barang barang dari dua negara tersebut tentunya merupakan ancaman tersendiri bagi jawa tengah, tidak hanya pasar global tetapi juga pasar domestik. demikian juga keterbukaan china bidang ekonomi dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah vietnam yang membuka diri terhadap investasi dari luar negeri, merupakan pesaing yang cukup berat bagi jawa tengah dalam mendapatkan investasi dari luar negeri. reformasi yang dilakukan oleh china dan vietnam ternyata telah mampu menghasilkan kepastian hukum dan tingkat efisiensi birokrasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan indonesia, akibatnya investor luar negeri lebih berminat untuk melakukan investasi china dan vietnam dibandingkan indonesia. mereka melihat investasi kedua negara tersebut samping akan memberikan prospek keuntungan yang lebih baik juga risiko investasi luar negerinya (country risk) relatif lebih kecil. kesadaran akan ancaman dari kompetisi global pada masing masing negara asean, telah menimbulkan semakin kuatnya keinginan untuk lebih mengembangkan aliansi aliansi strategis dibidang ekonomi, baik yang bersifat bilateral, maupun multilateral. sebagai contoh pada tingkatan multilateral asean telah membentuk asean free trade area aft). dalam aft masing masing negara telah bersepakat bahwa untuk jenis jenis komoditi yang telah disepakati yang dijual antar negara negara asean akan diberlakukan pasar bebas. asean telah sepakat pada tahun mereka akan memberlakukan komitmen komitmen tersebut kerjasama regional antar asean satu sisi diharapkan dapat meningkatkan posisi strategis negara negara tersebut, tetapi disisi lain antar negara tersebut sebenarnya adalah saling berkompetisi. produk produk yang dihasilkan negara negara asean relatif sama, demikian juga kompetensi yang dimilikinya baik pasar komoditi maupun pasar faktor juga relatif sama. perkembangan lingkungan regional juga diwarnai dengan turunnya pamor indonesia lingkungan negara negara asean. indonesia yang pada masa lalu dianggap sebagai pemimpin asean, sekarang posisi tersebut sudah tidak dimiliki lagi. semakin melemahnya posisi ini akan rencana strategis renstristematika rencana strategis renstra) propinsi jawa tangah tahun disusun sebagai berikut bab pendahuluan bab il : kondisi lingkungan strategis bab iii visi, misi, dan tujuan babi pertahanan pembangunan daerah babi kebijakan pembangunan daerah bab penutup rencana strategis propinsi jawa tengah tahun merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah propinsi jawa tengah dalam melaksanakan pembangunan lima) tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam rencana tahunan daerah. penyusunan rencana strategis propinsi jawa tengah tahun memperhatikan peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor tahun memperlemah posisi tawar indonesia dalam perjanjian perjanjian yang bersifat bilateral, maupun multilateral. propinsi jawa tengah sebagai salah satu bagian dari negara kesatuan republik indonesia tentu akan terkena dampak negatif dari perkembangan ini. lingkungan nasional. dalam kaitan dengan lingkungan strategis nasional, pembangunan jawa tengah masih dihadapkan pada keterbatasan keterbatasan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk mengakselerasi program program pembangunan. saat ini indonesia baru mengalami recovery dari krisis multi dimensi yang terjadi sejak pertengahan yang dampaknya ternyata masih sangat dirasakan pada berbagai kehidupan. tingkat pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif rendah, yaitu antara persen sampai dengan persen ternyata belum mampu memenuhi tuntutan terhadap pengentasan tingkat pengangguran terbuka, yang jumlahnya pada tahun sebanyak juta orang, tahun sebanyak juta orang, dan tahun diperkirakan mencapai juta orang. pada tingkat nasional, indonesia juga masih dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi sebagai akibat belum tertanganinya masalah korupsi, kolusi dan nepotisme dengan baik. kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa indonesia menjadi kurang menarik bagi investor investor luar negeri. indonesia sebenarnya kaya akan sumber kekayaan alam, namun karena pengelolaan yang tidak baik maka telah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. usaha usaha untuk memperbaiki kerusakan ini harus dilakukan segera, karena kerusakan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan kehidupan masa yang akan datang, tetapi juga menimbulkan kesulitan kesulitan yang cukup signifikan bagi indonesia untuk memasuki pasar global. usaha usaha untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut, memerlukan biaya besar, sehingga akan mengurangi kemampuan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi terhadap program program pembangunan jawa tengah. dari sisi kuantitas sumber daya manusia indonesia memang relatif banyak, namun dilihat dari kualitas masih perlu ditingkatkan, agar sumber daya manusia tersebut mampu berkompetisi pada era global. ada dua kelemahan utama sdm indonesia untuk berkompetisi pada era global, yaitu kemampuan akses pada komunikasi global dan kemampuan akses pada teknologi global. kemampuan berkompetisi tentu tidak hanya ditentukan oleh tingkat profesionalionalisme dari yang bersangkutan, tetapi juga akan sangat ditentukan oleh faktor kesehatan, nutrisi dan pendidikan yang mereka peroleh. pengangguran dan kemiskinan yang menimpa sebagian dari penduduk indonesia menyebabkan tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan mereka relatif rendah. pada tahun indonesia akan melakukan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum tahun dan pemilihan presiden serta wakil presiden secara langsung. hal ini perlu dicermati mengingat masyarakat indonesia baru belajar demokrasi, sehingga kemungkinan timbulnya konflik antara pihak pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut perlu diantisipasi secara cermat. terburuknya indonesia bidang ekonomi ternyata membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa. semakin menurunnya taraf hidup masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran telah menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk semakin emosional dan cenderung berbuat negatif. hal ini ditambah lagi dengan adanya pemahaman yang keliru dari sebagian masyarakat terhadap pengertian demokrasi, ham, dan otonomi sehingga menghasilkan euforia yang cenderung kontra produktif. pengaruh budaya global yang cenderung sekuler, materialistik dan individualistis telah mulai merasuki sebagian dari masyarakat indonesia. masuknya budaya ini menimbulkan kecenderungan semakin menguatnya perilaku konsumeristik dan demonstration effect dari sebagian masyarakat indonesia. perilaku perilaku inilah yang memberikan iklim kondusif bagi timbulnya kkn, sehingga kkn menjadi sangat membudaya indonesia. bab iii visi, misi dan tujuan visi jawa tengah mandiri, berdaya saing, sejahtera, berkelanjutan, menjadi pilar pembangunan nasional dilandasi oleh ketakwaan terhadap tuhan yang maha esagood governance, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sdm, mengembangkan kerjasama sinergis antar daerah dan stakeholders pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan: mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan masyarakat. tujuan tujuan dari rencana strategis propinsi jawa tengah meliputi bidang ekonomi. menguatnya agribisnis dan agro industri pedesaan. mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun tahun. meningkatnya daya saing produk usaha kecil menengah. meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. bidang sosial budaya dan pemerintahan. meningkatnya index pembangunan manusia, (pendidikan, kesehatan, daya beli). meningkatnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. meningkatnya stabilitas wilayah dengan mempertahankan iklim kondusif. meningkatnya kualitas pelayanan publik. meningkatnya akuntabilitas publik. menurunnya jumlah penduduk miskin. menurunnya jumlah pengangguran terbuka. menurunnya jumlah penyakit masyarakat (pekat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). bidang fisik dan infrastruktur. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. meningkatnya kelancaran transportasi dan telekomunikasi pada kawasan unggulan dan kawasan strategis serta membuka daerah terisolir. meningkatnya antisipasi dan penanganan kawasan bencana alam. meningkatnya keserasian dan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar bidang pembangunan. meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. bab pertahanan pembangunan daerah rencana strategis propinsi jawa tengah tahun dibagi dalam bagian, yaitu tahap akselerasi tahap akselerasi ditetapkan selama hari sejak pelantikan gubernur, bertujuan untuk konsolidasi seawal mungkin pembangunan jawa tengah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dan kalangan dunia usaha. program akselerasi ini diharapkan mampu membangun landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya, melalui beberapa program sebagai berikut konsolidasi pasca pemilihan gubernur jawa tengah. kegiatan ini penting sebagai upaya untuk menciptakan iklim sejuk dan mensinergikan kembali berbagai potensi yang ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kekuatan sosial politik yang sempat saling berbeda pendapat maupun pandangan dalam rangka melaksanakan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam penjaringan serta penetapan figur kepala daerah jawa tengah untuk periode oleh sebab itu dipandang perlu untuk dilakukan langkah langkah sebagai berikut konsolidasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis, mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis, forum komunikasi ormas lsm: dialog interaktif eksekutif dan legislatif. program penyusunan rencana strategis renstra) program ini adalah konsekuensi normatif dari peraturan pemerintah tahun yang menyatakan bahwa satu bulan setelah gubernur dilantik, daerah harus menetapkan renstra. renstra ini bermanfaat untuk mewujudkan akuntabilitas publik sebagai rujukan kesatuan tindak dari berbagai potensi pembangunan yaitu instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena akan digunakan sebagai tolok ukur penilaian kinerja kepala daerah. program tersebut meliputi penyusunan perda renstra, dan penetapan perda. meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan dalam pelaksanaan program pembangunan jawa tengah tahun diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, serta semakin meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan peningkatan partisipasi dan akses memperoleh pendidikan pemeliharaan sarana pendidikan subsidi bagi siswa kurang mampu peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan peningkatan pendidikan yang berbasis kompetensi. kesehatan penanganan penyakit menular antisipasi penyakit akibat banjir dan kekeringan penyediaan obat pelayanan kesehatan pengendalian penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang (narkoba). penanganan kekeringan dan meminimalkan potensi banjir program program pembangunan jawa tengah tahun diharapkan mampu menangani penderitaan masyarakat akibat bencana banjir dan kekeringan, sehingga dalam jangka pendek dapat keluar dari penderitaan. program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui: penanganan kekeringan romanisasi sumur artemis, konservasi sumber air, bantuan air bersih: bantuan sarana produksi untuk tanaman mengalami kekeringan (pus). penanganan banjir penanganan jaringan irigasi wilayah potensi banjir: penyediaan peralatan penyelamatan banjir: penyediaan sarana tanggap darurat. distribusi sembilan bahan pokok dalam pelaksanaan program pembangunan jawa tengah tahun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat serta dapat merayakan hari raya secara lebih layak. program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui: antisipasi ketidaktersediaan sembilan bahan pokok menjelang hari idul fitri natal dan tahun baru. koordinasi tata niaga sembilan bahan pokok. meningkatkan kualitas infrastruktur dalam pelaksanaan program pembangunan jawa tengah tahun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya secara lebih baik. program program pembangunan dilaksanakan melalui jalan mempercepat perbaikan jalan dan jembatan khususnya jalur utama pantai utara pantura) serta jalan jalan lain akibat bencana alam. perhubungan percepatan penyediaan rambu rambu lalu lintas jalur pantai utara pantura). pembentukan tim pengkaji khusus dan mengkonsultasikan pusat dalam rangka mendorong perpanjangan landas pacu bandara yani semarang serta mengkomunikasikan kepastian pelaksanaan penyempurnaan fasilitas bandara adi soemarmo surakarta oleh investor. pembentukan tim pengkaji khusus dalam mempercepat realisasi jalan tol semarang surakarta (termasuk pengkajian ganti untung tanah penduduk yang terkena proyek), penyusunan rencana rute dan pre feasibility study pre fs). pembentukan tim koordinasi pengembangan jaringan layanan kereta api, penyusunan studi kelayakan dan penyiapan naskah kerjasama mou) pemerintah propinsi dengan kai. sumberdaya air perkuatan tebing dan perbaikan tanggul wilayah sungai potensial banjir: pengendalian banjir melalui normalisasi sungai. mempercepat program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pelaksanaan program pembangunan jawa tengah tahun diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah guna menyediakan akses permodalan, pasar dan kemampuan dalam penguasaan teknologi. program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui bantuan sarana produksi bantuan modal bergulir koperasi dan peningkatan ukm penataan pameran misi trade tourism industry tti), penguatan akses pasar tentang program pembangunan daerah proper) propinsi jawa tengah tahun terhadap kebijakan pelaksanatetap dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah tahun dan tahun dengan mendasarkan perkembangan lingkungan strategis serta memperhatikan prioritas prioritas pencapaian target pembanguan sesuai dengan rencana strategis propinsi jawa tengah tahun rencana strategis renstra) propinsi jawa tengah tahun wajib dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunanpengembangan kawasan, clustering, agropolitan, kawasan sentra produksi ksp), dan permukiman perkebunan. tahap pembangunan dalam rangka memberikan gambaran pencapaian visi dan misi pembangunan jawa tengah, maka disusun pertahanan pelaksanaan pembangunan propinsi jawa tengah tahun sebagai berikut tahap penguatan kemandirian pada tahap ini program kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penataan segenap potensi agar secara sinergis dapat memperkuat kemandirian jawa tengah. bidang bidang pembangunan tertentu yang memiliki kinerja masih kurang harus mendapatkan perhatian lebih besar agar dapat mendukung bidang bidang yang lain secara optimal. sedangkan bidang bidang pembangunan tertentu yang berfungsi sebagai menghela bisa dipacu untuk dapat bersinergi secara optimal. pada tahap ini juga dilaksanakan upaya upaya peningkatan produktivitas terutama produk produk strategis (seperti pangan, sandang, tanaman obat asli indonesia dan sebagainya). pengembangan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri ditujukan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam rangka mencapai penguatan kemandirian. tahap peningkatan daya saing tahap ini merupakan peningkatan dari tahap penguatan kemandirian, masing masing bidang pembangunan diharapkan telah berkembang sampai dengan tingkat optimal, sehingga dapat terbentuk sinergis antar bidang dan wilayah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan. upaya peningkatan produktivitas terus dilakukan dibarengi dengan upaya upaya peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk. disamping itu terus diupayakan terjadinya iklim yang kondusif berupa keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan suasana politik yang sejuk, untuk lebih menaikkan daya tarik investasi dan kenyamanan (americas). pelayanan publik perlu selalu ditingkatkan melalui kemudahan akses, kecepatan, transparansi dan keterjangkauan. dengan peningkatan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. pengembangan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri ditujukan untuk keberlanjutan pembangunan dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam rangka mencapai penguatan kemandirian. tahap pengembangan kemandirian, daya saing dan eksistensi jawa tengah sebagai pilar pembangunan nasional pada tahap pengembangan ini masing masing bidang pembangunan samping tumbuh positif, diharapkan memiliki kinerja yang kokoh kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kondisi eksternal. pada tahap ini peningkatan produktivitas efisiensi, kualitas produk, kualitas pelayanan publik serta iklim yang kondusif terus dikembangkan. sehingga kinerja yang telah dicapai menjadi stabil dan tahan terhadap goncangan atau pengaruh pengaruh eksternal, dengan demikian sustainability lebih terjamin. peningkatan daya saing tenaga kerja perlu diupayakan melalui pengembangan tenaga kerja luar negeri yang dilengkapi dengan laboratorium kesehatan. dengan berkembang dan semakin mantannya kemandirian dan daya saing diharapkan dapat memperkuat posisi jawa tengah sebagai pilar pembangunan nasional, ditunjukkan oleh kontribusi yang signifikan. prestasi yang telah dicapai tersebut diharapkan dapat menjamin keberlanjutan tahap pembangunan etape berikutnya. bab kebijakan pembangunan daerah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah yang mengarah pada (tiga) bidang strategis yaitu ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, serta fisik dan infrastruktur. kebijakan pembangunan diarahkan untuk memecahkan masalah masalah mendesak dan melakukan akselerasi dalam rangka membangun landasan bagi program program strategi yang ditempuh adalah melakukan penanaman, menyelesaikan masalah masalah mendesak dan membangun landasan konseptual untuk program program berikutnya. adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun secara lebih rinci kebijakan dan strategi untuk masing masing bidang pembangunan adalah sebagai berikut kebijakan dan strategi bidang ekonomi pada tahun diperkirakan angkatan kerja akan bertambah orang, dengan pertumbuhan angkatan kerja rata rata diperkirakan sebesar persen per tahun. pada tahun jumlah angkatan kerja akan mencapai orang. angkatan kerja tersebut sudah termasuk ribu orang penganggur terbuka tahun yang diperkirakan meningkat pada tahun menjadi ribu orang. tingkat pengangguran persen per tahun, yang menurun dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun dengan menganggap bahwa kemampuan daya serap lapangan kerja tidak menurun, pertumbuhan kesempatan kerja rata rata diperkirakan sebesar persen per tahun. dengan demikian pada akhir jumlah kesempatan kerja jawa tengah akan mencapai orang. untuk dapat mencapai target tersebut, yakni pertumbuhan kesempatan kerja sebesar rata rata persen tingkat pengangguran terbuka turun menjadi persen atau rata rata per tahun persen, pertumbuhan ekonomi rata rata harus mencapai persen per tahun. pada periode harus terjadi peningkatan efisiensi perekonomian. untuk itu rasio tambahan modal terhadap produk regional icon) harus turun, dari pada tahun menjadi pada tahun penurunan icon ini diharapkan akan dapat mampu menekan kebutuhan modal untuk mencapai pertumbuhan tersebut. untuk mencapai pertumbuhan rata rata per tahun diperlukan investasi sebesar rata rata persen dari pdrb per tahun. kebutuhan investasi periode tersebut harus dicapai dari pembentukan modal pemerintah maupun swasta. investasi pemerintah rata rata sebesar persen dari kebutuhan investasi per tahun. oleh karena itu, investasi swasta diharapkan mencapai persen dari kebutuhan investasi per tahun. kebutuhan investasi swasta adalah sebesar rp. miliar rp. miliar rp. miliar rp. miliar rp. miliar dan rp. miliar perkiraan kebutuhan investasi ini didasarkan pada perkiraan inflasi rata rata sebesar persen per tahun pada tahun untuk mencapai target sasaran, maka ditempuh kebijakan dibidang ekonomi pada peningkatan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian dan daya saing dengan memprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil menengah dan atau usaha kecil menengah dan pariwisata. strategi yang ditempuh adalah memperkuat agrobisnis dan agro industri pedesaan dengan memfasilitasi petani dan stakeholders untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, memperluas akses pasar, permodalan serta memperkuat kinerja kelembagaan pedesaan. menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dengan memperkuat jalur selatan selatan dan kawasan tertinggal untuk meningkatkan mobilitas ekonomi wilayah tersebut, serta pengembangan kawasan kawasan sentra produksi dengan meningkatkan sinergi jejaring antara kawasan dengan outlet regional dan global, maupun antara kawasan sentra dengan hinterland nya. memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan iklim kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi. meningkatkan daya saing produk ukm pasar global dengan menerapkan standar produksi internasional, negeri serta membantu pengembangan sistem pen jaminan sesuai ketentuan perbankan dan pranata sosial ekonomi. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi melalui obyek obyek wisata yang berbasis ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan.tanian, perikanan, dan kehutanan. pertanian. kondisi saat ini. bidang pertanian memiliki misi untuk menyediakan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan roda perekonomian daerah. misi penyediaan pangan sampai dengan tahun dapat dicapai yang ditandai dengan jumlah produksi yang surplus. namun demikian pendapatan dan atau tingkat kesejahteraan petani masih rendah, antara lain ditandai masih rendahnya nilai tukar petani ntp). peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat perkotaan akan meningkatkan jumlah, kualitas dan keragaman permintaan produk pertanian, sedangkan sisi lain dengan masuknya produk pertanian dari luar negeri dengan harga dan kualitas yang bersaing, akan mengurangi peluang pasar produk lokal menyebabkan menurunnya kegairahan produksi pertanian masyarakat. perbedaan potensi produksi pangan dan pola panen raya yang diikuti masa paceklik, mengakibatkan distribusi ketersediaan pangan tidak merata setiap tempat dan setiap waktu, hal tersebut menciptakan potensi kerawanan pangan dan jatuhnya harga produk pertanian pangan dari petani produsen. sampai dengan tahun pola konsumsi pangan penduduk jawa tengah untuk komoditas buah dan sayur serta pangan hewani masih dibawah standar pola pangan harapan pph) nasional (standar pph buah kkal per kap, standar pph sayur kkal per kap, serta standar pph pangan hewani kkal per kap). angka kecukupan energi untuk konsumsi penduduk jawa tengah tahun sebesar kkal kap hari, besaran ini masih dibawah angka nasional sebesar kkal kap hari. angka kecukupan konsumsi protein nasional sebesar gr kap hari, sedangkan untuk jawa tengah baru gr kap hari. kecukupan konsumsi protein hewani nasional sebesar gr kap hari. pada tahun konsumsi protein hewani jawa tengah baru mencapai gr kap hari dari standar gr kap hari. kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumberdaya manusia sdm). berkembangnya pemukiman dan industri semakin member cepat alih fungsi lahan pertanian non pertanian. data menunjukkan laju alih fungsi lahan sawah menjadi menjadi non pertanian rata rata per tahun. selain itu, luas pemilikan lahan pertanian oleh keluarga petani semakin sempit per rumah tangga petani), dengan teknologi dan ketrampilan yang masih rendah, sehingga dalam melakukan usaha produksi masih belum efisien dan sulit berkompetisi. permasalahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. upaya peningkatan produksi pertanian masih dihadapkan pada kendala kendala, antara lain pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah yang ditandai dengan masih rendahnya nilai tukar petani ntp), kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masih rendah. penguasaan teknologi dan ketrampilan kegiatan yang masih rendah. distribusi ketersediaan pangan yang tidak merata dan menciptakan kerawanan pangan serta jatuhnya harga produk pertanian pangan pada saat panen raya. kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. masih terbatasnya produktivitas tanaman pangan. belum optimalnya standar mutu dan prosedur keamanan produksi pangan. terbatasnya kemampuan akses pasar hasil produksi, terbatasnya penyediaan benih unggul, terbatasnya permodalan usaha tani dan rendahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan. terbatasnya penerapan teknologi pangan. terbatasnya ketrampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha berbasis agribisnis. masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan farm dan off farm. masih terbatasnya ketersediaan, akses dan distribusi informasi pertanian. permasalahan perkebunan. permasalahan adalah kelembagaan petani belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, rendahnya produktivitas dan mutu hasil produksi produksi perkebunan, penguasaan teknologi dan ketrampilan yang masih rendah. implementasi pengendalian hama terpadu secara ramah lingkungan belum merata. terbatasnya kualitas dan kuantitas input dan atau sub sistem hulu, rendahnya kualitas hasil dan pengolahan hasil. belum optimalnya kinerja kelembagaan dan sarira, terbatasnya kemampuan dan akses pemasaran. permasalahan peternakan. permasalahan yang dihadapi peternakan adalah belum optimalnya kemampuan produksi untuk mendukung ketersediaan bahan pangan. perlunya ditinggalkannya kinerja kelembagaan dalam memberikan pelayanan publik bidang peternakan. banyak dilakukan pemotongan ternak besar bertanduk betina produktif. belum cukup tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik bidang peternakan. kurang tersedianya bahan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal dalam jumlah yang cukup, karena terjadinya tindak kejahatan pemalsuan dan penyelundupan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. belum tercukupinya pemenuhan input peternakan baik kualitas maupun kuantitasnya, lemahnya akses pemasaran dan permodalan peternak. belum optimalnya pengembangan sistem dan usaha agribisnis, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan dan sdm peternakan. kebijakan. kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: pengembangan sumber daya pertanian yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan, melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi: pendekatan pembangunan melalui sistem agrobisnis dan kawasan, dengan pengembangan kinerja masing masing subsistem agrobisnis, serta membangun sinergi jejaring antara simpul simpul sistem agrobisnis: pengembangan wilayah: penanganan kemiskinan, optimalisasi investasi pertanian: serta pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektor dan lintas kabupaten kota. tujuan. adapun tujuan pembangunan pertanian, meliputi: tercapainya ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan wilayah, serta terwujudnyapangan lokal setiap daerah: meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas petani pada barang barang modal dan teknologi yang diperlukan baik untuk agrobisnis hulu (upstream) dan agrobisnis hilir (downstream) maupun untuk budidaya atau usaha tani (on farm) pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dengan mendayagunakan secara optimal barang modal, teknologi, sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai agro ekosistem: meningkatnya mutu dan diversifikasi produk pertanian (dalam arti luas) guna memperbesar nilai tambah, memperluas pasar, baik pasar lokal, regional maupun internasional, menguatnya posisi tawar petani dan meningkatnya nilai tambah yang diminati petani, serta meningkatnya nilai tukar petani ntp), tercapainya iklim dan kepastian berusaha agrobisnis dan pengembangan kawasan terpadu, optimalnya fungsi sarana dan prasarana bidang pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat. strategi. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi pembangunan pertanian yang ditempuh, melalui peningkatan kemampuan manajemen usaha tani pengembangan skala usaha ekonomi dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan, penyebaran penerapan teknologi, pengaturan distribusi produksi dalam menanggulangi fluktuasi produksi guna menjamin penyediaan produksi merata sepanjang tahun, pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan, peningkatan produktivitas tanaman pangan, pengamanan dan penyelamatan hasil produksi, peningkatan produktivitas dan pengembangan tanaman hortikultura, pengamanan dan penyelamatan hasil produksi hortikultura, mengembangkan prinsip jejaring dan kerjasama dengan seluruh sub sistem agribisnis perkebunan melalui peningkatan kinerja kelembagaan secara efisien, efektif dan transparan, peningkatan kemampuan manajemen usaha tani, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan mutu hasil produksi perkebunan, penyebaran penerapan teknologi, revitalisasi penyuluhan, optimalisasi pemantapan sarana dan prasarana, peningkatan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit dan pakan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan kantong bibit ternak yang berkualitas, peningkatan kinerja pelayanan bidang peternakan, penyelamatan asset ternak bibit, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public baik kuantitas maupun kualitasnya, peningkatan kualitas kesehatan ternak, peningkatan pengawasan distribusi produk peternakan, peningkatan dan kemampuan manajemen usaha tani, pengembangan perbenihan, pengembangan kelembagaan agribisnis, penerapan dan penyebaran teknologi, mengembangkan pangan olahan dan mutu hasil sesuai kebutuhan konsumen, memperkuat fungsi pemasaran melalui sub terminal agribisnis dan pengembangan jaringan pemasaran, pembinaan penerapan teknologi pangan standar mutu serta keamanan pangan, pembinaan produksi komoditas unggulan, pembinaan kewilayahan komoditas, pembinaan dan pengembangan sentra agribisnis, pemasyarakatan produk hortikultura tanaman pangan, penyediaan data dan informasi hortikultura dan tanaman pangan, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, pemenuhan input peternakan yang diperlukan peternak dalam usaha khususnya benih ditetapkan semarang pada tanggal oktober gubernur jawa dan bibit yang berkualitas, perluasan akses pemasaran dan permodalan diperlukan peternak, pengembangan kawasan sentra peternakan, peningkatan standar kualitas produk, pengembangan sistem dan usaha agribisnis serta peningkatan kualitas sdm aparat dan peternak. program. untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian ditempuh program sebagai berikut peningkatan ketahanan pangan. program ini untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat, melalui penyediaan input dan sarana prasarana produksi pangan, peningkatan keanekaragaman produksi, menjamin ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan, pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani, pengembangan produksi dan budaya pangan lokal, dan pengembangan kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. pengembangan agrobisnis. program ini untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agrobisnis subsistem hulu, subsistem usaha tani (on farm), subsistem hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran hasil) dan subsistem penumpangnya. pengembangan sistem agrobisnis diimplementasikan dalam bentuk pusat pusat pertumbuhan beserta jejaring agrobisnis yang terjalin secara sinergi, sesuai keunggulan masing masing daerah. pusat pusat agrobisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga secara bertahap agrobisnis daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan jejaring perekonomian regional dan dunia. perikanan dan kelautan. kondisi saat ini. garis pantai sepanjang km, terdiri atas panjang pantai utara dan panjang pantai selatan belum termasuk pulau pulau kecil yang jumlahnya mencapai buah. selain itu, propinsi jawa tengah memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang sangat besar, berupa berbagai jenis ikan pelagis kecil (small pelagik) dan ikan demersal sebesar ton tahun (laut jawa) dan potensi udang dan ikan ikan pelagis besar seperti tuna, hiu, dan lain sebagainya samudra indonesia) sebesar ton tahun. propinsi jawa tengah yang diapit oleh tiga propinsi besar, yaitu propinsi jawa timur sebelah timur, propinsi jawa barat sebelah barat, dan propinsi daerah istimewa yogyakarta sebelah selatan, mempunyai keuntungan tersendiri dari segi pemasaran, baik ikan hidup atau segar maupun pemasaran benih ikan. propinsi jawa tengah merupakan salah satu propinsi yang kaya dengan perairan pedalaman, diperkirakan luasnya mencapai ha, terdiri dari waduk ha), sungai ha), rawa ha), dan telaga ha). untuk waduk saja, jawa tengah terdapat buah waduk, antaranya terdapat waduk waduk besar yang sangat potensial, yaitu waduk gajahmungkur kab. wonogiri), waduk wadaslintang kab. wonosobo), waduk rica kab. banjarnegara), dan waduk kedung obo kab. sragen, boyolali, dan grobogan). pada waduk waduk besar tersebut telah berkembang pula budidaya ikan keramba jaring apung dengan komoditas unggulan nila merah. dari potensi yang tersedia tersebut, pemanfaatan hingga tahun baru mencapai nya saja. hal ini menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya jawa tengah masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan baik untuk usaha budidaya jaring keramba apung, kolam, sawah maupun budidaya laut, sedangkan pengembangan usaha budidaya air payau melalui perluasan areal masih terbuka peluang pengembangannya pesisir pantai selatan jawa tengah, akan tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan kehati hatian dan secara ketat dengan memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove. potensi perairan pedalaman juga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal ditinjau dari kondisi agroklimat sangat mendukung budidaya perikanan untuk meningkatkan kontribusi terhadap produksi perikanan jawa tengah. sepanjang pantai utara yang membentang dari kabupaten brebes sampai kabupaten rembang, merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan yang menggantungkan pada laut sebagai ladang perguruannya. jumlah nelayan jawa tengah pada tahun tercatat orang, yang menyebar pesisir utara sebanyak orang, dan pesisir selatan jawa tengah yang meliputi cilacap, purworejo, kebumen dan wonogiri hanya sebanyak orang, jauh lebih sedikit bila dibandingkan nelayan pesisir utara. hal ini disebabkan kondisi pantai yang berbeda, musim yang tidak bersamaan serta keadaan laut yang memang berbeda, sehingga memberikan warna tersendiri terhadap teknik penangkapan ikan pantai selatan. jumlah desa pesisir jawa tengah tercatat sebesar desa, yang terbagi atas desa pesisir selatan dan desa pesisir utara. kondisi ekonomi nelayan tersebut masih memprihatinkan karena kemiskinan. jumlah armada perikanan tangkap laut jawa tengah tahun sebanyak yang tersebar pantai utara buah dan pantai selatan sebanyak buah. pada umumnya armada perikanan tangkap yang ada masih didominasi oleh armada motor tempel yang jumlahnya mencapai buah hal ini menunjukkan bahwa armada perikanan laut jawa tengah masih didominasi oleh perikanan rakyat atau perikanan skala kecil, sedangkan armada penangkap ikan yang menggunakan kapal motor berjumlah buah kapal motor dengan alat purse seine pantai utara jawa tengah, dalam operasi penangkapannya telah mencapai fishing ground hingga pulau matahari kalimantan, pulau masalembo jawa timur, laut china selatan, selat malaka, dan pulau pejantan selatan natuna, dengan lama operasi penangkapan mereka mencapai hari per trip. pukat cincin (purse seine) merupakan jenis alat tangkap yang dominan dan kontribusinya paling banyak terhadap produksi perikanan jawa tengah, dimana dalam periode rata rata mencapai yo, diikuti pukat kantong sebesar jaring insang v5, dan pancing y4. untuk mengakomodir usaha penangkapan ikan laut, maka jawa tengah terdapat buah tpi tempat pelelangan ikan), dimana buah antaranya terdapat pantai utara, sedang buah tpi berada pantai selatan. dari buah tpi yang ada, dua buah tpi masuk dalam unit pelaksana teknis pusat yaitu ppn pelabuhan perikanan nusantara pekalongan), dan pps pelabuhan perikanan samudera cilacap). dua buah tpi yang menjadi penghasil utama produksi perikanan laut jawa tengah adalah ppn pekalongan dan ppi bajomulyo pati. kegiatan usaha nelayan tidak dapat dipisahkan dari peran kud mina sebagai lembaga ekonomi nelayan. dari buah kud mina jawa tengah, seluruhnya sudah mencapai predikat kud mandiri, bahkan kud makro mino pekalongan telah mendapatkan predikat kud mandiri inti. permasalahan. upaya peningkatan produksi perikanan masih dihadapkan pada kendala kendala yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai seperti pelabuhan perikanan, ppi dan tpi: masih rendahnya kemampuan sdm nelayan, baik dibidang penangkapan, pasca panen manajemen usaha dan mengadopsi penerapan teknologi penangkapan: masih terbatasnya system informasi perikanan tangkap untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap: terdapat kecenderungan kemerosotan produktivitas dan mutu lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang melewati kapasitas daya dukung lingkungan: masih terbatasnya sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan baik air payau maupun air tawar, menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan, masih terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kesehatan ikan maupun lingkungan: masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan sdm pembudidaya ikan maupun manajemen usaha, masih terbatasnya ketersediaan induk ikan unggul dan benih ikan yang berkualitas dalam pengembangan usaha budidaya ikan, masih terbatasnya system informasibelum berkembangnya kawasan pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran produk produk hasil perikanan yang berdaya saing dipasar domestik dan ekspor, masih rendahnya kesadaran nelayan maupun para pelaku usaha perikanan tentang perijinan usaha perikanan: masih rendahnya mutu produk hasil perikanan akibat kesalahan dalam penanganan hasil perikanan, kurangnya sarana dan prasarana lppm sebagai laboratorium pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan: masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengolah hasil perikanan. kebijakan. kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan untuk keseimbangan pembangunan perikanan dan kelautan pantai utara dan pantai selatan yang ditekankan pada: peningkatan produksi melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, baik sumberdaya pulih, maupun sumberdaya tidak pulih untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional, melalui: peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta kualitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan: pengembangan penangkapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan laut dan perairan pedalaman, pengembangan kawasan budidaya laut, payau, dan air tawar yang menerapkan sistem usaha yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan: pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas usaha disertai peningkatan kelembagaan pendukungnya, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pantai dan pulau pulau kecil, terutama kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum memanfaatkan secara optimal, melalui: peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan: peningkatan penyediaan pangan dan konsumsi masyarakat terhadap sumber protein ikan dan bahan baku industri dalam negeri serta ekspor tujuan. tujuan pembangunan perikanan dan kelautan, meliputi: meningkatkan produksi dan nilai produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, meningkatkan ekspor hasil perikanan. meningkatkan pendapatan nelayan, mengoptimalkan konsumsi makan ikan. strategi. untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah: peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan pada wilayah perairan potensial dan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan padat tangkap: peningkatan daya saing yang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemberian akses dan kesempatan yang sama pada seluruh pelaku usaha dibidang perikanan: peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi sumberdaya perikanan tangkap untuk mendukung perencanaan program dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, mengembangkan perikanan budidaya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan pada wilayah perairan potensial serta pengelolaan kawasan berbasis kegiatan budidaya dan berwawasan lingkungan, meningkatnya sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, meningkatkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem sumberdaya perikanan budidaya melalui restoring benih ikan diperairan pedalaman, laut dan budidaya yang ramah lingkungan serta penataan zona kawasan perlindungan dan pengembangan budidaya, meningkatkan sarana dan prasarana penanganan serangan hama, penyakit ikan serta kualitas lingkungan peningkatan kualitas sdm pembudidaya ikan: mengembangkan teknologi perbenihan dan budidaya ikan melalui penggunaan induk unggul, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi sumberdayameningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan serta mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya perikanan melalui pengembangan usaha pemasaran, peningkatan kesadaran perijinan usaha bagi pelaku usaha perikanan untuk pengembangan usahanya, meningkatkan pengelolaan dan penanganan serta pengolahan hasil hasil perikanan melalui penerapan mmt: meningkatkan sarana prasarana lppm serta peningkatan ketrampilan dan kemampuan sdm pengolah hasil perikanan. program. strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut program penguatan dan pengembangan perikanan tangkap program ini untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil: penguatan dan pengembangan sarana perikanan tangkap, antara lain kapal ikan, alat tangkap dan penerapan cold chain system, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pendaratan ikan, relokasi usaha nelayan dan rasionalisasi armada penangkapan ikan serta pengalihan pada usaha ekonomi alternatif termasuk budidaya, perikanan tangkap perairan pedalaman, pengolahan dan pemasaran, penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan, pengembangan statistik dan sistim informasi perikanan tangkap, peningkatan kualitas sdm nelayan. program pembangunan dan pengen tangan perikanan budidaya program ini untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan: pembangun dan pengembangan sistem perbenihan dan budidaya, pengendalian mutu dan pengembangan nilai tambah produk budidaya, pembangunan dan pengembangan sistem pence bolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, pengembangan sistem rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya perikanan budidaya, penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan: peningkatan kualitas sdm pembudidaya ikan: pengembangan statistik dan sistim informasi perikanan budidaya. program pengembangan agrobisnis program ini untuk peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan usaha perikanan: peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan: pengembangan usaha dan bisnis perikanan dan kelautan: pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran dan pengolahan hasil perikanan: penerapan dan pengembangan teknologi pasca panen, peningkatan sarana dan prasarana serta operasional lppm:, peningkatan informasi pasar, peningkatan sdm pengolah hasil perikanan. cc. kehutanan kondisi saat ini. berdasarkan undang undang kehutanan nomor tahun luas lahan yang berfungsi hutan minimal adalah sebesar dari luas daratan. propinsi jawa tengah luas lahan yang berfungsi hutan hanya sebesar y4), sehingga kekurangan luas lahan yang harus dipenuhi sebesar atau yo. kawasan hutan negara tersebut tidak semuanya dalam kondisi optimal, sebab hutan yang dikelola perhutani tersebut mendapat gangguan yang sangat serius. sejak tahun sampai dengan jumlah pohon yang dicuri dan dijarah sebanyak batang dengan kerugian finansial sebesar rp. , . kawasan hutan yang rusak ini sangat membahayakan keseimbangan lingkungan, yaitu terjadinya kerusakan tata air, iklim mikro serta konsekuensi banjir dan kekeringan yang dapat menggerogoti kemampuan ekonomi masyarakat dan kemandirian daerah. berkaitan dengan hal tersebut, keseimbangan lingkungan harus dipulihkan yaitu antara land dan low land agar sirkulasi tata air kembali teratur, kontinyu dan optimal. kebutuhan bahan baku kayu untuk buah industri kayu propinsi jawa tengah adalah sebesar per tahun. diluar keperluan bahan baku industri, untuk kebutuhan masyarakat diperlukan per tahun. produksi kayu dari pt. perhutani m3 tahun dan dari hutan rakyat per tahun, kekurangannya sebesar per tahun dipenuhi dari luar pulau jawa. permasalahan pembangunan kehutanan, antara lain: masih terbatasnya data informasi kawasan hutan dan lahan daerah aliran sungai das), masih rendahnya pemanfaatan lahan dan hutan: belum intensify usaha rehabilitasi hutan dan lahan: banyaknya peredaran flora dan fauna yang tidak dilindungi serta peredaran hasil hutan ilegal: masih rendahnya peran dan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan: pemanfaatan lahan yang tidak sesuai pada hulu daerah aliran sungai das). kebijakan. kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan pada: meningkatkan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan: meningkatkan kegiatan penghijauan (reboisasi), rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi hutan lindung: intensifikasi pengusahaan hutan dan perluasan areal hutan rakyat secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani hutan rakyat, mengembangkan keserasian pola pemanfaatan kawasan hutan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat pbm): memanfaatkan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora fauna, menegakmeningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia (sdm), sarana dan prasarana pengelolaan hutan. tujuan. tujuan pembangunan kehutanan meliputi: tercapainya tertib pemanfaatan hutan, baik untuk fungsi lindung maupun fungsi produksi, perbaikan daerah land melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya produktivitas hutan dan lahan serta berkembangnya hutan rakyat, meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dari penjarahan, penebangan liar, kebakaran dan penjelasan peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor tahun tentang rencana strategis (renstra) propinsi jawa tengah tahun penjelasan umum. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah, perlu ditetapkan rencana strategis sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban gubernur. bahwa rencana strategis renstra) tersebut atas, memuat visi, misi dan tujuan pembangunan propinsi jawa tengah serta kebijakan penyelenggaraan pembangunan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan baik bagi daerah, kabupaten kota, sektoral, lintas sektoral, lintas daerah yang sekaligus merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat daerah. penyusunan rencana strategis ini diupayakan menampung aspirasi undang undang nomor tahun tentang program pembangunan nasional propelan) tahun yang oleh pemerintah propinsi jawa tengah telah dijabarkan dalam peraturan daerah propinsi jawa peredaran kayu ilegal, meningkatnya produktivitas hutan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan: menang katanya pendapatan asli daerah pad) dari bidang kehutanan, membuka peluang usaha bagi masyarakat baik didalam maupun luar kawasan hutan negara: meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia kehutanan dan tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan hutan. strategi. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah pemantapan data dan informasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai das): perluasan dan diversifikasi pemanfaatan hutan dan hasil hutan melalui jasa lingkungan dan keanekaragaman flora fauna: peningkatan kelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat dan badan usaha, serta pengembangan hutan desa dan hutan sekolah: peningkatan koordinasi dengan pihak pihak yang berkenan tangan dalam pengamanan hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan: pemantapan kelembagaan dengan sarana dan prasarana pengelolaan hutan serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan rehabilitasi dan pelestarian lingkungan alam program. strategi tersebut dijabarkan dalam program sebagai berikut pemantapan prakondisi pengelolaan hutan. program ini untuk pemantapoptimalisasi pemanfaatan hutan dan hasil hutan. program ini untukrehabilitasi hutan dan lahan. program ini untuk pemulihan dan peningkatperlindungan hutan dan konservasi alam. program ini untuk pencegahan, pem batasan dan pengurangan kerusakan fisik hutan termasuk kawasan dan hasil hasilnya: mempertahankan, menjaga hak hak perorangan, kelompok masa raky, peningkatan kesadaran, kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan. pengembangan kelembagaan. program ini untuk penataan dan pemantapan kelembagaan melalui keterpaduan program, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyiapan peraturan perundangan dan peralatan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. pengelolaan lingkungan alam program ini untuk mengupayakan rehabilitasi pada hulu daerah aliran sungai sehingga dapat mengurangi laju erosi dan sedimentasi. perindustrian dan perdagangan. kondisi saat ini. berbagai perkembangan menunjukkan arah peningkatan dari tahun menuju perkembangan unit usaha mengalami peningkatan dari tahun sejumlah unit usaha menjadi unit usaha pada tahun dan pada tahun menjadi unit usaha. jumlah investasi juga mengalami peningkatan dari rp. trilyun pada tahun menjadi rp. trilyun pada tahun jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak orang pada tahun menjadi orang pada tahun dan pada tahun menjadi orang. nilai produksi sebesar rp. pada tahun meningkat menjadi rp. pada tahun nilai ekspor non migas mengalami penurunan dari milyar pada tahun menjadi milyar pada tahun dan pada tahun meningkat menjadi milyar. nilai impor non migas mengalami penurunan dari tahun sebesar us$ milyar menjadi us$ milyar pada tahun dan tahun menjadi milyar. untuk mencapai hasil hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta menuju kemandirian wilayah jawa tengah, sektor perindustrian dan perdagangan masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum banyak bergeser dari permasalahan yang telah berkali kali diidentifikasi. masalah masalah tersebut meliputi belum optimalnya industri dagang kecil menengah menggunakan bahan baku berbasis pada potensi unggulan daerah serta masih tingginya ketergantungan sebagian produk pada komponen bahan baku impor. belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri. masih panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi serta akses pasar baik dalam negeri maupun orientasi ekspor dalam memasuki pasar global. belum optimalnya kualitas pelayanan kemetrologian dan pengawasan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya http) serta barang dalam keadaan terbungkus bkt). kebijakan. kebijakan pengembangan industri dan per dagangan dalam mengatasi permasalahan permasalahan tersebut arahkan pada meningkatkan kandungan bahan bahan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian. mengembangkan sumber daya manusia sektor perindustrian dan perdagangan secara intensif melalui transformasi ketrampilan dan teknologi serta menata dan menguatkan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi dalam perdagangan bebas. meningkatkan promosi dagang luar negeri serta meningkatkan kerjasama dan keterpaduan antar lembaga lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat. memanfaatkan dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi per saingan global. tujuan. tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan industri dan perdagangan meliputi: tercukupinya kebutuhan pokok dalam negeri baik untuk dunia usaha maupun masyarakat. meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perolehan devisa yang optimal, kualitas sdm yang profesional serta terwujudnya kerja sama dan keserasian peran dalam pembangunan antara lembaga lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat. meningkatkan pangsa pasar produk industri dan perdagangan luar negeri. mewujudkan kelembagaan yang efisien, produktif dan profesional. strategi. untuk mencapai tujuan pembangunan industri dan perdagangan tersebut, maka beberapa strategi yang akan ditempuh adalah memantapkan strategi daerah dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing global: meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. menguatkan dan meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga secara efisien, produktif dan profesional. meningkatkan promosi produk andalan ekspor dan diplomasi perdagangan luar negeri. mengembangkan jaringan produksi, distribusi dan sistem informasi pasar dalam negeri dan luar negeri. program. strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut pemberdayaan dan penataan basis produksi dan distribusi. program ini untuk meningkatkan dan mengembangkan ikm, meningkatkan dan memperkuat basis produksi industri, utamanya melalui pengembangan industri industri pendukung (supporting industries):, mengembangkan agroindustri skala kecil dan menengah, mengembangkan sistem informasi dan distribusi daerah dalam kesatuan pasar nasional, meningkatkan database statistik industri dan perdagangan. perluasan dan penguatan lembaga pendukung usaha kecil dan menengah program ini untuk mengembangkan kluster ikm yang berbasis potensi sumberdaya unggulan daerah: memperkuat penanaman dan pemain tapan perencanaan program industri dan perdagangan: mengembangkan pola kemitraan industri dan dagang kecil menengah: meningkatkan jasa layanan teknis kepada industri kecil dan menengah (ikm): meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, utamanya melalui promosi dan informasi dan peningkatan nasionalisme dalam pemberdayaan produk dalam negeri, mengembangkan klinik layanan bisnis (hari, iso, pengembangan sdm, pembiayaan, teknologi, promosi dan informasi). pengembangan ekspor. program ini untuk meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu industri dan perdagangan berorientasi ekspor, meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar luar negeri, meningkatkan akses pasar luar negeri melalui pendekatan bilateral, multilateral, regional yang lebih proaktif dan efektif, mengembangkan sistim informasi ekspor dan impor, meningkatkan uji mutu produk orientasi ekspor. penguatan institusi pendukung pasar. program ini untuk meningkatkan operasional kemetrologian: meningkatkan kesadaran masyarakat industri dan perdagangan untuk melakukan tera ulang, penguatan usaha dan kelembagaan perdagangan: meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, pengoperasian, usaha kecil, menengah dan penanaman modal. pengoperasian, usaha kecil dan menengah. kondisi saat ini. selama krisis ukm telah membuktikan kemampuannya mengatasi dampak krisis ekonomi. perkembangan kinerja ukm jawa tengah menunjukkan kenaikan. hal ini terlihat pada tahun jumlah ukm binaan sebanyak unit meningkat pada tahun menjadi sebanyak serta pada tahun meningkat menjadi dari sisi aset juga mengalami peningkatan pada tahun sebanyak menjadi triliun pada tahun atau naik sebesar dari sisi volume usaha meningkat dari trilyun pada tahun menjadi trilyun pada tahun atau naik s6, penyerapan tenaga kerja pada tahun, dan berturut turut sebesar orang menjadi orang atau meningkat sebesar perkembangan koperasi juga menunjukkan kenaikan. dari sisi jumlah koperasi, pada tahun terdapat koperasi dan meningkat pada tahun menjadi koperasi dan meningkat lagi pada tahun menjadi buah. jumlah anggota koperasi meningkat sebesar pada tahun sedangkan jumlah aset koperasi pada tahun trilyun tahun menjadi trilyun meningkat dan pada tahun trilyun atau naik y6. jumlah volume usaha pada tahun sebesar trilyun pada tahun naik menjadi trilyun atau meningkat meningkat sedangkan pada tahun naik menjadi triliun atau naik selain itu terjadi peningkatan alokasi jumlah pinjaman dari rp. triliun pada tahun menjadi rp. triliun pada tahun sedangkan untuk tahun mengalami peningkatan sebesar trilyun dengan turn over kali hal ini disebabkan jumlah peminjam meningkat dari tahun menjadi orang pada tahun sementara pada tahun terjadi peningkatan sebesar orang atau yang diikuti oleh penyerapan tenaga kerja sebanyak orang pada tahun dan pada tahun sebanyak orang. bila diamati lebih lanjut dan dibandingkan dengan industri besar, maka tampak peningkatan ukm dan koperasi lebih baik pada sisi penyerapan tenaga kerja dan jumlah usaha, namun kalah baik dibandingkan industri besar pada aspek peningkatan volume usaha dan aset. perkembangan senkyo sentra gunakan koperasi jawa tengah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun sebanyak buah sebanyak buah dan jumlah senkyo sebanyak buah atau naik pada tahun dan yang diikuti dengan perkembangan penyebaran outlet pada tahun sebanyak buah,tahun sebanyak buah sedang untuk tahun menjadi buah atau naik y69 pada tahun dan pada tahun sementara volume usaha juga terjadi peningkatan untuk kurun waktu yang sama masing tahun sebanyak milyar tahun milyar dan tahun menjadi milyar sementara perkembangan waspada koperasi juga menunjukkan perbedaan nyata yaitu untuk tahun sebanyak buah tahun sebanyak buah dan tahun menjadi buah dengan volume usaha waspada sebanyak milyar tahun untuk tahun sebanyak milyar sedangkan untuk tahun sebanyak milyar. permasalahan. dalam upaya menciptakan kinerja koperasi dan ukm untuk dapat mampu menjadi lembaga sosial ekonomi yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian jawa tengah masih ditemui kendala yang antara lain lemahnya daya saing usaha kecil mikro koperasi dan ukm dalam mengakses pasar baik domestik maupun global dan belum berkembangnya diversifikasi usaha dan sistim distribusi koperasi dan ukm, akses usaha kecil mikro, koperasi dan ukm terhadap sumber sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah masih lemahnya pemahaman akan ideologi koperasi bagi masyarakat dan aparat pemerintah serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sdm) pengoperasian, kemampuan usaha kecil mikro, koperasi dan ukm dalam penguasaan teknologi dan informasi masih lemah promosi dan pemasaran usaha kecil mikro koperasi dan ukm belum optimal serta keterbatasan informasi pasar mengenai produk produk unggulan daerah belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antar usaha kecil mikro, koperasi dan ukm dengan pelaku usaha lainnya. kebijakan. kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain mengembangkan diversifikasi usaha dan sistim distribusi meningkatkan revitalisasi kelembagaan koperasi dan ukm, menguatkan struktur permodalan menguatkan usaha inti melalui optimalisasi sumber daya alam dan produk unggulan daerah, mengembangkan kualitas sdm pengelola koperasi dan ukm yang berorientasi iptekdan mengembangkan kemitraan usaha antara lain melalui optimalisasi operasional forum pengembangan ekonomi dan sumber daya speed) jawa tengah. tujuan. tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan pengoperasian dan ukm meliputi: berkembangnya diversifikasi usaha dan sistim distribusi pada usaha kecil mikro, koperasi dan ukm mengoptimalkan revitalisasi kelembagaan usaha kecil mikro, koperasi dan ukm, memperkuat struktur permodalan usaha kecil mikro koperasi dan ukm mengembangkan kualitas sdm pengelola koperasi dan ukm yang berbasis iptek, memperkuat usaha inti koperasi dan ukm denganserta mengoptimalisasikan sumber daya alam dan produk unggulan daerah, mengembangkan kemitraan usaha bagi usaha kecil mikro, koperasi dan ukm strategi. untuk mewujudkan tujuan pembangunan pengoperasian dan ukm, maka strategi yang ditempuh adalah: mengembangkan diversifikasi usaha dan sistem distribusi mengembangkan struktur permodalan bagi koperasi dan ukm mengembangkan kelembagaan koperasi dan ukm mengembangkan koperasi dan ukm berorientasi iptek mengembangkan koperasi dan ukm berorientasi komoditi unggulan daerah mengembangkan kemitraan koperasi dan ukm program. strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program sebagai berikut pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi dan ukm. program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil mikro koperasi dan ukm dalam memenuhi dan memasarkan hasil produksinya. pengembangan struktur permodalan. program ini untuk meningkatkan akumulasi modal usaha kecil mikro, koperasi dan ukm:pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha kecil mikro koperasi dan ukm. program inipengembangan usaha kecil mikro koperasi dan ukm berorientasi iptek. program ini untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme sdm pengelola koperasi dan ukm, sehingga mampu memanfaatkan kemajuan iptek untuk mengembangkan organisasi manajemen serta usahanya. pengembangan usaha kecil mikro, koperasi dan ukm berorientasi komoditi unggulan daerah tengah nomor tahun tentang program pembangunan daerah proper) tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah yang didalamnya memberi arahan untuk disusunnya rencana strategis renstra) atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah dengan mendasarkan pada perkembangan lingkungan strategis. sehubungan dengan hal hal tersebut,ii. penjelasan demi s.d. cukup jelas program ini untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal dan spesifik daerah, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya. pengembangan pelaksanaan pola kemitraan usaha. program ini untuk memfasilitasi pengembangan ukm untuk memenuhi tuntutan standarisasi yang ditetapkan oleh lembaga lembaga yang diakui masyarakat internasional serta mendorong forum pengembangan ekonomi dan sumber daya speed) jawa tengah penanaman modal kondisi saat ini. besarnya realisasi proyek pma tercatat nilai investasi sebesar meningkat dibandingkan realisasi tahun sebesar sedangkan realisasi investasi mdn tahun dengan nilai sebesar rp. milyar, meningkat dibandingkan tahun sebesar rp. milyar. permasalahan. usaha untuk menarik penanaman modal, masih menghadapi permasalahan umum seperti iklim investasi yang kurang kondusif, sarana prasarana penunjang penanaman modal yang kurang memadai: kurangnya informasi potensi dan peluang penanaman modal yang siap untuk dikembangkan, masih lemahnya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal: rendahnya realisasi penanaman modal dan kesadaran investor terhadap industri yang berwawasan lingkungan. kebijakan. kebijakan bidang penanaman modal jawa tengah diarahkan pada: upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan infrastruktur yang memadai meningkatkan promosi mengenai potensi dan peluang penanaman modal secara selektif dan terpadu, melakukan fasilitasi kerja sama antar kab kota, propinsi dan lembaga instansi negara lain: memfasilitasi penyusunan peraturan propinsi maupun kab kota: memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi melalui pemantauan dan pelaporan serta peningkatan perusahaan yang berwawasan lingkungan. tujuan. tujuan yang ingin dicapai bidang penanaman modal meliputi tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, yang diusahakan dengan meningkatnya penanaman modal terutama pma mdn, tercapainya peningkatan daya serap tenaga kerja dengan meningkatkan penanaman modal non fasilitas, tercapainya peningkatan ekspor dengan meningkatkan penanaman modal pma mdn dan non fasilitas. strategi. untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh adalah menyusun kebijakan investasi yang strategis yang mengarah pada upaya mendorong peningkatan penanaman modal: menyusun perencanaan sarana dan prasarana serta fasilitas bidang penanaman modal: pengembangan promosi potensi dan peluang investasi dilakukan secara selektif dan terpadu, memfasilitasi penyusunan peraturan perundangan bidang penanaman modal, meningkatkan pemantauan dan pelaporan kegiatan penanaman modal. program. strategi tersebut jabarkan dalam program program sebagai berikut pengkajian dan pengembangan penanaman modal. program ini untuk merencanakan dan mengkaji kebutuhan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, baik pada perencanaan kebutuhan target penanaman modal pembangunan pemerintah maupun swasta, menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif: menyediakan dan memberdayakan kawasan industri, menyediakan sarana prasarana pendukung penanaman modal. promosi penanaman modal. program ini untuk mempromosikan peluang potensi penanaman modal yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota jawa tengah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. pelayanan perijinan penanaman modal. program ini untuk mendorong terlaksananya pelayanan terpadu untuk perijinan pola satu pintu dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, menyiapkan peraturan peraturan. pengendalian dan pengawasan penanaman modal. program ini untuk meningkatkan realisasi penanaman modal jawa tengah, melalui pemantauan realisasi pma mdn, serta pemantauan dan fasilitasi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal. pertambangan dan energi. pertambangan. kondisi saat ini. dalam bidang pertambangan umum telah dilakukan penataan usaha pertambangan perbatasan antara prop. jawa tengah dan jawa timur, jawa barat dan diy. penataan wilayah kawasan pertambangan secara regional telah diidentifikasikan kawasan wilayah pertambangan yang dapat dikembangkan dengan komoditas bahan galian unggulan. dari kawasan tesebut baru wilayah yang sedang disusun rencana detailnya. potensi sumberdaya mineral jawa tengah yang telah teridentifikasi terdiri dari jenis bahan galian strategis golongan a), jenis bahan galian vital golongan dan jenis bahan galian industri golongan c). potensi air bawah tanah yang telah teridentifikasi sebanyak cekungan air bawah tanah abt), dimana diantaranya bersifat lintas propinsi, cekungan bersifat lintas kabupaten kota dan cekungan abt berada dalam wilayah kabupaten kota atau lokal. potensi air bawah tanah sebesar m3ith, dengan tingkat konsumsi abt untuk kebutuhan domestik (rumah tangga dan air minum) sebesar ms th dan industri sebesar with. sedangkan sampai dengan akhir tahun jumlah sumur berizin mencapai buah. pajak pemakaian bahan galian golongan dan air bawah tanah tahun mencapai ,35x5, dan s. pada tahun telah diturunkan sebanyak surat ijin penambangan daerah skala menengah dan skala kecil yang tersebar jawa tengah: jumlah ini meningkat dibandingkan tahun jumlah perijinan tahun mencapai kuasa pertambangan kp) untuk emas, kuasa pertambangan kp) untuk pasir besi, surat ijin penambangan daerah sid) propinsi dan sid kabupaten kota. untuk surat ijin penambangan daerah sid) air bawah tanah (sip sisa) buah. penambangan liar masih sulit diatasi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya aparat. tahun tercatat tenaga kerja yang terserap orang dengan peningkatan dari tahun penggunaan hasil pertambangan digunakan sebagai bahan penunjang proses produksi dan untuk bahan baku utama. telah dilakukan percontohan reklamasi bekas tambang rakyat kabupaten dan kota. daerah rentan longsor (gerakan tanah) telah dipetakan dalam skala operasional yang meliputi kabupaten kota dan teridentifikasi wilayah kecamatan rentan terhadap bencana tanah longsor. peta geologi tata lingkungan juga telah diselesaikan pada sistem pengembangan kota surakarta. pengembangan sarana geologi untuk kepariwisataan antara lain dengan membangun sistem pengamatan jarak jauh remote video operating system ros) dan volcano theatre yang dipasang bukit keep, kecamatan sawangan kabupaten magelang selain itu sedang disiapkan pusat informasi geologi dan pertambangan kota semarang sebagai pusat media peningkatan sdm dibidang geologi dan pertambangan. permasalahan. pembangunan sub sektor pertambangan menghadapi permasalahan, yaitu potensi sumberdaya mineral pertambangan kawasan pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal, keterbatasan modal dan rendahnya minat investasi bidang pertambangan, belum optimalnya pelayanan dalam bidang pengelolaan sumberdaya mineral pertambangan: belum lengkapnya hasil penelitian pengembangan geologi: kurangnya pengetahuan teknis dan manajemen usaha pertambangan: kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha pertambangan kebijakan. kebijakan pembangunan pertambangan diarahkan pada menyediakan dan mengembangkan data, sistem informasi, serta promosi investasi pada bidang pertambangan: mengembangkan sumberdaya manusia pada bidang pertambangan, meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sektor pertambangan tujuan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pertambangan meliputi: menyediakan data kondisi geologi dan potensi pertambangan secara detail dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada masyarakat, promosi kepada calon investor baik domestik maupun asing, dan menetapkan kebijakan pembangunan, meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme pelaku usaha pertambangan rakyat dalam pengelolaan usaha, mewujudkan dan mengembangkan perencanaan yang terpadu baik antar wilayah maupun antar sektor, mewujudkan dan mengembangkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan agar senantiasa berwawasan lingkungan: strategi. untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertambangan, maka strategi yang dilaksanakan meliputi memantapkan sinergi keterkaitan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan, mengintensifkan pengelolaan usaha pertambangan, meningkatkan profesionalisme pelayanan dan penyederhanaan perijinan: mengembangkan sistem informasi bidang pertambangan, meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan, meningkatkan kesadaran hukum dan tertib usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah. program, strategi tersebut diuraikan dalam program program sebagai berikut penataan wilayah dan konservasi geologi, pertambangan dan air bawah tanah: program ini untuk penentu, menyediakan data kerusakan lingkungan lahan bekas pertambangan: menjaga kualitas dan kuantitas air bawah tanah: penataan lokasi kegiatan usaha pertambangan. pengembangan investasi usaha pertambangan, program ini untukengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana geologi, pertambangan dan air bawah tanah program ini untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelayanan masyarakat, dan menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan bidang geologi, pertambangan dan air. penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan dan air bawah tanah: program ini bertujuan untuk menyediakan data potensi pertambangan yang meliputi volume dan kualitas bahan tambang untuk perencanaan pengembangan wilayah, mendorong minat investasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pertambangan, mengantisipasi secara dini daerah rawan bencana gerakan tanah: penataan dan penyusunan program pengembangan kawasan dan sistem pengelolaan cekungan air bawah tanah. peningkatan dan pengembangan sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian geologi, pertambangan dan air bawah tanah: program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang geologi pertambangan dan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan. sosialisasi dan penyuluhan hukum bidang pertambangan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah energi kondisi saat ini. jawa tengah telah terpasang unit pembangkit tenaga listrik lokasi dengan total daya sedangkan beban puncak hingga sisa mw. sedangkan tahun sejumlah desa telah dialiri listrik. tenaga energi alternatif adalah plt surya desa kabupaten, plt disel kabupaten, mikro hidro desa pada kabupaten dan plt angin bayu desa kabupaten jepara. panas bumi telah dimanfaatkan sebesar plt dieng unit cadangan yang belum dimanfaatkan berupa panas bumi gunung ungaran, gunung lawu, gunung telomoyo, gunung slamet, gunung merbabu, dan gunung muria. energi alternatif lain yang masih dikembangkan adalah mikro hidro, angin biogas dan laut. migas yang diproduksi kilang lapangan minyak cepu sebesar barel bbm disuplai oleh kilang melalui depo, spbu dan agen minyak tanah. permasalahan. permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor energi adalah belum seluruh masyarakat perdesaan terjangkau jaringan listrik: belum terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat khususnya pada jenis pelanggan industri dan usaha, belum terbitnya usaha jasa kelistrikan dan jasa penunjang migas, belum optimalnya pemanfaatan energi alternatif, belum optimalnya eksplorasi dan eksploitasi potensi cadangan migas bumi kebijakan kebijakan pembangunan sub sektor energi diarahkan pada: mengembangkan listrik perdesaan, mengembangkan energi alternatif, merencanakan dan mengendalikan usaha jasa kelistrikan dan jasa penunjang migas: revitalisasi sumur sumur minyak marjinal. tujuan. tujuan yang diharapkan dari pembangunan sub sektor energi meliputi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara tepat mutu dan waktu: mewujudkan usaha jasa kelistrikan yang mampu menghasilkan listrik yang memenuhi standar teknis dan tertib administrasi dan usaha jasa penunjang migas, mewujudkan pengembangan kelistrikan daerah yang terpadu mengoptimalkan pendayagunaan sumur sumur minyak tua marjinal. strategi. strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan sub sektor energi adalah menyediakan dan memanfaatkan sumber energi listrik melalui eksplorasi sumberdaya energi baik yang konvensional maupun non konvensional, mengintensifkan dan mengekstensifkan pemanfaatan jaringan listrik yang ada, meningkatkan tertib usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan minyak bumi dan gas bumi, meningkatkan kajian teknis dan ekonomis energi terbarukan, optimalisasi sumur migas tua. program. program pembangunan yang dilaksanakan dalam pembangunan sub sektor energi adalah pengembangan sumber tenaga listrik program ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diperkirakan akan terus meningkat melalui kegiatan survai dan eksplorasi sumberdaya energi yang konvensional maupun non konvensional dan mendorong usaha kelistrikan swasta pengembangan jaringan listrik perdesaan: program ini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat perdesaan, yang belum terjangkau oleh distribusi listrik pln. pembinaan, pengawasan dan pengen dalian usaha jasa ketenagalistrikan dan usaha penunjang migas, program ini untuk mendorong peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha jasa kelistrikan daerah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. pengembangan energi alternatif, program ini untuk meningkatkan upaya pencarian, penemuan dan penganekaragaman serta penghematan sumberdaya energi, meliputi minyak bumi,gas bumi, panas bumi, batubara, energi baru dan terbarukan. pendayagunaan sumur migas marjinal tua program ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumur sumur minyak marjinal sebagai kegiatan perekonomian daerah pariwisata. kondisi saat ini pada tahun jumlah pengunjung wisatawan nusantara (wisnu) jawa tengah sebesar orang, mengalami penurunan sebesar dibandingkan tahun orang). sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun mengalami kenaikan sebesar orang) dibanding tahun sebanyak orang. jumlah pendapatan dari obyek wisata jawa tengah (karcis dan parkir) pada tahun mengalami peningkatan dari (th menjadi rp. atau naik sebesar y6. obyek wisata candi borobudur tetap menjadi primadona pariwisata jawa tengah. pada tahun pendapatan obyek tersebut menempati urutan pertama dan kedua dengan jumlah pendapatan dari karcis dan parkir sebesar untuk candi borobudur dan rp. untuk candi prambanan. pada tahun obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah candi borobudur sebanyak orang dan candi prambanan orang.et pariwisata yang besar bagi jawa tengah. pada tahun jenis obyek wisata alam, budaya dan buatan yang ada sebanyak buah. fasilitas akomodasi meliputi jumlah hotel berbintang sebanyak buah dengan jumlah kamar sebanyak kamar dan hotel terklasifikasi melati sebanyak hotel dengan jumlah kamar unit. dukungan infrastruktur dan aksesbilitasnya masing masing obyek wisata sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan. lampiran peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor: tahun tanggal oktober rencana strategis (renstra) propinsi jawa tengah tahun bab pendahuluan latar belakang rencana strategis renstra) propinsi jawa tengah disusun berdasarkan peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah. menurut peraturan pemerintah tersebut satu bulan setelah gubernur dilantik, daerah harus sudah menetapkan renstra. renstra yang dimaksud adalah rencana lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. renstra ini menjadi tolok ukur penilaian kinerja kepala daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahunan dan akhir masa jabatan. rencana strategis menggunakan tiga pendekatan, yaitu partisipatif, keterpaduan sistem dan kewilayahan. ketiga pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam sistem perencanaan, tetapi juga dalam implementasi program, monitoring dan evaluasi. berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengakibatkan perubahan fundamental pada sistem sumbangan bidang pariwisata terhadap pdrb dari pada tahun menjadi pada tahun dan pada tahun menjadi menurut harga berlaku. kualitas pelayanan jasa dan atraksi wisata yang semakin baik tingkat internasional, nasional, maupun regional menyebabkan semakin beratnya kompetisi yang harus dihadapi. permasalahan. permasalahan dalam bidang pariwisata adalah belum optimalnya dan terjadinya promosi dan informasi yang dilakukan, lemahnya basis data akibat sulitnya mendapat data pariwisata untuk analisis, baik lingkup internal maupun eksternal, belum terbentuknya networking antar produk, antar wilayah dan antar pelaku pariwisata: lemahnya hubungan kerjasama kelembagaan antar wilayah, pemerintah dan stakeholders kepariwisataan: kurangnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan yang ada, masih rendahnya kualitas produk barang dan jasa (obyek, atraksi dan produk pendukung lainnya) menyebabkan rendahnya daya saing produk, yang berorientasi pasar, masih adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai pada daerah tujuan wisata: masih terjadinya kesenjangan pertumbuhan regional yang tercermin dari pola kunjungan obyek. kebijakan. kebijakan pengembangan sektor pariwisata diarahkan dengan pendekatan kawasan melalui keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi regional dengan titik berat pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. tujuan. tujuan pembangunan bidang pariwisata adalah meningkatkan kunjungan wisata melalui promosi, pengembangan dan pendayagunaan potensi obyek dan daya tarik wisata, menjadikan jawa tengah sebagai tujuan wisata utama tingkat nasional. strategi. untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata adalah: meningkatkan citra pariwisata melalui diferensiasi produk, harga dan eksplorasi pasar potensial serta pemeliharaan pasar yang sudah ada, mengembangkan jaringan keterkaitan regional, antar karakter produk dengan zona zona tematis yang mengacu pada konsep pengembangan pariwisata tanpa batas: memperkuat kinerja kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat: memperkuat citra wilayah dengan eksplorasi peluang investasi bidang pariwisata, peningkatan kuantitas dan kualitas sdm bidang pariwisata berdasar pada kesesuaian komitmen masyarakat setempat, mengembangkan produk wisata berbasis budaya dan alam sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan. program. program pembangunan bidang pariwisata, yang telah dirumuskan, sebagai berikut: program promosi program ini untuk mengembalikan citra positif kepariwisataan jawa tengah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui a). pemanfaatan media masa dan lembaga institusi daerah, nasional dan internasional, b). menyebarluaskan informasi kepariwisataan dengan meningkatkan kegiatan public relation. c). meningkatkan kerjasama penetapan standar harga antar pelaku dan daerah tujuan wisata dtw) antar daerah, nasional dan internasional d). melakukan penetrasi pasar wisatawan potensial dalam dan luar negeri dengan menggali tema tema baru dalam pengembangan pasar dan pemasaran produk e). melakukan pemantauan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara. program perencanaan dan pengembangan pariwisata program ini untuk menyediakan arahan teknis dan strategi bagi penyusunan kebijaksanaan pembangunan pariwisata melalui a). keterpaduan program pembangunan pariwisata lintas wilayah b). menyediakan arahan teknis pengembangan zona zona wisata tematis terpadu antar wilayah, paket paket wisata regional, pemasaran produk wisata antar wilayah, jalur koridor wisata antar wilayah serta mengembangan kawasan berbasis wisata dengan pendekatan klaster industri c). meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dan wilayah, keterlibatan stakeholders sektor terkait dalam perencanaan program evaluasi serta implementasi kegiatan pembangunan pariwisata dj). memfasilitasi peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan pariwisata, kerjasama antar wilayah dan pelaku usaha, peningkatan peran asosiasi, organisasi masyarakat e). mengembangkan forum bersama pengembangan kepariwisataan jawa tengah, manajemen dan system data investasi, system jaringan data investasi pariwisata terpadu lintas propinsi dan pusat, informasi potensi sumber daya pariwisata f). penjajahan peluang kerjasama pengembangan pariwisata lintas kab. kota, prop., negara (produk dan pemasaran). program pengembangan produk program ini untuk meningkatkan kualitas produk wisata untuk mendorong tumbuhnya obyek obyek wisata alternatif melalui a). meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata otw) kawasan wisata budaya dan alam, sarana dan aksesibilitas wisata, kualitas dan kuantitas pelayanan americas, kinerja usaha jasa dan sarana wisata serta potensi sumber daya wisata masyarakat lokal b). mengoptimalisasi potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai obyek wisata c). mengembangkan pendidikan, pedoman teknis untuk pengembangan sdm bidang pariwisata, partisipasi masyarakat, potensi wisatawan, minat wisata wisatawan: e). penataan usaha produktif masyarakat lokal dilingkungan obyek wisata. kebijakan dan strategi bidang sosial budaya dan pemerintahan. kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia sdm) dengan mempertimbangkan sensitivitas jender dan pranata sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis dan mandiri dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. strategi yang ditempuh adalah memperluas kesempatan bagi masyarakat memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang lebih terjangkau dan meningkatkan kualitas, relevansi pendidikan. meningkatkan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak pasti. meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. meningkatkan pemberantasan kkn dan upaya mewujudkan penegakan hukum. meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dengan mendorong partisipasi masyarakat termasuk dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat pekat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). mendorong kehidupan politik yang dinamis, demokratis dan kondusif. memantapkan efektivitas penyelenggaraan pemda dan profesionalisme aparatur. mengendalikan pertumbuhan dan mobilitas penduduk. memperkuat hubungan horisontal dan vertikal dengan pemerintah kab kota jawa tengah, pemerintah propinsi lain dan pemerintah. menjalin hubungan kerjasama pemerintahan dengan luar negeri. mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana. mengembangkan dan melestarikan seni budaya. kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan melalui sektor sektor pendukung yang meliputi hukum dan ham, kamtibmas. hukum dan ham kondisi saat ini, upaya upaya penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ham) masih terus dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran dalam tatanan kehidupan masyarakat. sementara itu penyusunan produk produk hukum daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dirasakan masih banyak yang belum sesuai dengan tingkat kebutuhan pembangunan dan belum seluruhnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang berkembang. permasalahan. permasalahan utama pembangunan hukum dan ham, adalah belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum dan ham secara nyata serta konsisten karena masih adanya permasalahan yang komprehensif, yaitu produk hukum yang dimiliki untuk mendukung implementasi undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun belum memadai, masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang undangan oleh aparatur dan masyarakat, masih lemahnya penegakan hukum dan ham oleh aparatur dan masyarakat, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan ham antara pusat dengan daerah: masih terbatasnya sarana dan prasarana hukum termasuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi jdi) hukum. potensi yang dimiliki untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ham, adalah adanya kultur masyarakat yang agamis dan materialistik, memudahkan dalam penerimaan perubahan perubahan peraturan hukum. oleh karena itu, timbulnya konflik dalam masyarakat relatif kecil: adanya lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak bidang hukum yang dapat manfaatkan untuk mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tersedianya sumber daya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam penegakan perda, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil ppn) sejumlah orang, tersedianya sarana dan prasarana hukum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. kebijakan, dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan hukum dan ham adalah: peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dan ham untuk mendukung terwujudnya supremasi hukum: pengembangan budaya hukum bagi seluruh aparatur dan masyarakat untuk mendukung terciptanya kesadaran serta kepatuhan hukum. tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan hukum dan ham, adalah menyusun produk produk hukum daerah yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah:,termasuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi jdi) hukum. strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan hukum dan ham, adalah menyusun dan menyempurnakan produk produk hukum daerah sesuai dengan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun:dengan mengembangkan media komunikasi serta informasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi jdi) hukum. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan hukum dan ham, adalah penyusunan dan pembaharuan produk produk hukum daerah. program ini bertujuan untuk mendukung upaya upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan dan pembaharuan produk produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum. program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi aparatur pemerintah secara keseluruhan maupun masyarakat dalam rangka menciptakan budaya hukum yang baik diseluruh jajaran aparatur dan lapisan masyarakat. penerapan dan penegakan hukum serta ham. program ini ditujukan pada upaya upaya peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum secara komprehensif guna menurunkan jumlah pelanggaran hukum oleh aparatur maupun masyarakat, utamanya dalam mendukung penuntasan berbagai kasus kkn serta pelanggaran ham. peningkatan sarana dan prasarana hukum. program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya kesadaran hukum diseluruh jajaran aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat melalui pengembangan sarana serta prasarana komunikasi dan informasi sistem jaringan dokumentasi informasi jdi) hukum. keamanan dan ketertiban masyarakat. kondisi saat ini, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat, daerah. permasalahan. permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini, adalah belum optimalnya jaminan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat, masih dijumpainya gangguan kriminal dan konflik sosial masyarakat, adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian masyarakat, relatif menurunnya pemahaman dan penahan pancasila sebagai ideologi negara. potensi yang dimiliki untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah terpeliharanya situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah: tersedianya segenap komponen potensi masyarakat yang memiliki kemampuan rakyat terlatih ratih) dan perlindungan masyarakat lintas). kebijakan, dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung terwujudnya iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat, pelestarian nilai nilai nasionalisme sebagai pilar pemersatu seluruh masyarakat daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia nkri). tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat daerah melalui koordinasi serta pelaksanaan pengamanan secara komprehensif dan pembinaan kamtibmas yang berkelanjutan:ingkatnya nilai nilai luhur kegotongroyongan dan berkembangnya sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan seluruh komponen masyarakat daerah. strategi, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah melakukan koordinasi dan pengamanan secara komprehensif serta pembinaan kamtibmas yang berkelanjutan: mengoptimalumbuhkembangkan nilai nilai luhur kegotongroyongan dan mengembangkan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, meningkatkan pengetahuan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat daerah. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. program ini untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan kemampuan pengamanan melalui deteksi dini terhadap setiap gejala gangguan dan ancaman kamtibmas yang dapat menimbulkan kerawanan kerawanan daerah. peningkatan rakyat terlatih ratih) dan perlindungan masyarakat lintas) program ini untuk upaya upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan satuan satuan rakyat terlatih ratih) serta perlindungan masyarakat lintas) sebagai inti penanggulangan dini terhadap setiap gangguan ancaman bahaya termasuk bencana pada lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan daerah. peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. program ini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa seluruh jajaran aparatur serta tingkatan maupun komponen masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat daerah. peningkatan kesadaran bela negara. program inipemerintahan daerah, yaitu dari sistem yang cenderung sentralistik menjadi sistem yang cenderung desentralisasi. perubahan sistem ini membawa implikasi pada perubahan kewenangan dan pola hubungan antara propinsi dengan kabupaten kota. demikian juga, perubahan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal, baik dalam skala global, regional, maupun nasional, bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, sangat mempengaruhi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan propinsi jawa tengah. perubahan perubahan tersebut satu sisi dapat merupakan peluang, tetapi sisi lain sering menimbulkan ancaman bagi pembangunan propinsi jawa tengah. renstra propinsi jawa tengah merupakan rumusan strategis propinsi jawa tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. langkah langkah tersebut dilandasi oleh kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama, yaitu bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan. renstra ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi aktual yang dihadapi dan diprediksikan masih akan dihadapi oleh propinsi jawa tengah dalam kurun waktu lima tahun depan. kondisi aktual yang menjadi dasar penyusunan renstra ini meliputi kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal lingkup global, regional maupun nasional. keterkaitan dengan program pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, propinsi jawa tengah telah memiliki produk perencanaan berupa proper yang telah ditetapkan dengan perda tahun dengan demikian sampai dengan tahun propinsi jawa tengah sebetulnya masih memiliki pedoman pelaksanaan program program pembangunan daerah yang termuat dalam proper tersebut. insan masyarakat yang merupakan modal dasar yang kuat dan bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya menjamin kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. politik kondisi saat ini, pelaksanaan pembangunan bidang politik dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir belum mencapai hasil yang optimal. hal ini antara lain disebabkan oleh belum mantannya komunikasi interaktif dari segenap komponen masyarakat, pemahaman yang seimbang antara hak serta kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih adanya konflik internal parpol, dan bertambahnya jumlah parpol peserta pemilu. kondisi ini makin mendesak untuk memperoleh perhatian, utamanya dalam menghadapi pemilu serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun permasalahan. permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan politik, adalah adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat, dan rendahnya keterwakilan politik perempuan: kurang efektifnya pelaksanaan sistem politik yang demokratis: dinamika perubahan politik yang dinamis menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif sebagai wahana representasi politik masyarakat, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung presiden serta wakil presiden secara lebih demokratis. potensi yang dimiliki bidang politik untuk mewujudkan kehidupan yang makin demokratis, adalah terpeliharanya kehidupan politik yang cukup kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah: munculnya partai partai politik baru sebagai wahana aspirasi dan pendidikan politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: besarnya jumlah calon pemilih dalam pemilu sebanyak orang dari jumlah penduduk jateng tahun data bps, sebesar orang. kebijakan, dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan kesadaran politik masyarakat dan efektifitas sistem politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis daerah. tujuan, yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan politik, adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya serta keterwakilan politik perempuan: meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang demokratis, meningkatkan efektifitas peran dan fungsi lembaga legislatif sebagai representasi politik masyarakat, meningkatkan kesiaplaksanaan pemilu dan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden tahun secara lebih demokratis. strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan politik, adalah menumbuhkembangkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan keterwakilan politik perempuan: mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang demokratis: mengoptimalkan efektifitas peran dan fungsi lembaga legislatif sebagai representasi politik masyarakat, memantapkmilu dan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden tahun secara lebih demokratis. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan politik, adalah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat. program ini untuk mengembangkan kehidupan demokratisasi daerah kepada seluruh komponen masyarakat yang merupakan bagian paling strategis dalam rangka pendidikan politik rakyat yang partisipatif, santun dan bermartabat. fasilitasi penyelenggaraan komunikasi, struktur dan etika politik. program ini untuk mengembangkan efektifitas pelaksanaan sistem politik yang meliputi komunikasi, struktur dan etika politik yang demokratis. fasilitasi penyelenggaraan dialog interaktif antara legislatif dengan masyarakat. program ini untuk memfasilitasi kegiatan dialog interaktif antara legislatif dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan dalam kehidupan demokratisasi. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung presiden wakil presiden. program ini untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung presiden wakil presiden yang lebih demokratis serta dalam suasana poleksosbud yang kondusif guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. kependudukan dan ketenagakerjaan kependudukan kondisi saat ini, jumlah penduduk jawa tengah tahun mencapai jiwa susunan terdiri dari penduduk laki laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa s5) dengan rasio jenis kelamin (sex rasio) sebesar adapun rata rata kepadatan penduduk sebesar jiwa km2. laju pertumbuhan penduduk selama tiga dekade mengalami penurunan. pada kurun waktu sebesar tahun sebesar dan turun menjadidaerah. struktur penduduk mengalami perubahan dan mengarah kepada struktur penduduk tua. hal ini terlihat dari persentase penduduk usia tahun keatas sebesar y6, khusus penduduk usia tahun keatas sendiri persentasenya mencapai atau lebih tinggi dari tahun yang tercatat sebesar y6. adapun persentase penduduk bawah tahun mengalami sedikit penurunan dari menjadi ys. dengan kondisi struktur penduduk atas, maka angka beban tanggungan penduduk usia produktif tahun) pada tahun tercatat sebesar atau mengalami penurunan dibanding tahun yang tercatat sebesar tingkat pendidikan penduduk meskipun mengalami kemajuan tetapi kondisinya masih cukup memprihatinkan. pada tahun penduduk usia tahun atas yang berpendidikan bawah sebesar atau lebih baik dibanding tahun yang mencapai yo. selanjutnya penduduk yang tamat slip sebesar smu smk dan tamat akademi universitas sebesar atau mengalami kenaikan dibanding tahun yang tercatat sebesar yo. dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, terlihat bahwa dari jumlah rumah tangga rt) sebanyak pada tahun terdapat keluarga pra sejahtera sebanyak jiwa yo). persentase jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi terdapat (tiga) kabupaten yaitu kabupaten grobogan y6), rembang dan blora yo). jumlah keluarga sejahtera l ks l) sebanyak sedangkan keluarga sejahtera ll ks il), ks ill, dan ks iii plus berturut turut tercatat sebanyak y6), x5) dan selanjutnya apabila dilihat dari pendapatan perkapita, maka jumlah penduduk miskin jawa tengah pada tahun sebanyak orang adapun kabupaten kota dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi adalah kabupaten wonosobo y9), rembang x6), brebes dan purbalingga berkaitan dengan pada tahun tercatat jumlah pasangan usia subur pus) sebanyak dari jumlah total pus tersebut sebanyak yo)ud, dan implantpeserta aktif yang memperoleh pelayanan dengan cara membayar sendiri (peserta mandiri) tercatat sebanyak selebihnya dibiayai pemerintah sebanyak adalah peserta yang dibantu pemerintah atau lembaga lain. alat kontrasepsi yang paling diminati akseptor adalah suntik, sementara peserta mandiri sebagian besar peserta suntik. alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati peserta adalah obat vaginal. peserta pria relatif rendah dan mengalami penurunan yaitu sebanyak atau pada tahun menjadi atau pada tahun selanjutnya berkaitan dengan mobilitas penduduk, berdasarkan sensus penduduk tahun terdapat migran baik yang berasal dari kabupaten kota jawa tengah maupun dari propinsi lain yang daerah tujuan utamanya adalah kota semarang. sebagai daerah tujuan kedua untuk migran dari kabupaten kota jawa tengah adalah kabupaten sukoharjo, sedangkan dari propinsi lain adalah kabupaten cilacap. pada tahun jawa tengah terdapat eksodus (pengungsi) sebanyak jiwa) yang perlu mendapat perhatian baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemukiman maupun upaya peningkatan kesejahteraannya. kondisi lain adalah kemampuan teknis aparat untuk mengelola administrasi kependudukan masih rendah, disamping itu sistem informasi kependudukan dirasakan masih belum mantap, sehingga penyediaan dan informasi data yang akurat belum dapat dilakukan secara optimal. permasalahan. terkait dengan kondisi atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan adalah laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan tetapi secara absolut masih cukup besar dan struktur penduduk mengarah kepada penduduk lanjut usia (lansia). masih banyaknya penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja dan rendahnya pengetahuan remaja dalam hal penyakit menular seksual pms) termasuk hiv aids. banyaknya jumlah penduduk miskin keluarga pra dan ks rendahnya kualitas, cakupan pelayanan dan kesehatan reproduksi. belum optimal dan mantannya pengelolaan administrasi serta sistim informasi kependudukan. kebijakan, dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, kebijakan kependudukan diarahkan pada: memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan dan kesehatan reproduksi. peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja krr) serta aksesibilitas terhadap pusat konsultasi remaja. peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah masalah kesehatan reproduksi. peningkatan kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. peningkatan kapasitas tenaga program dan institusi masyarakat dalam rangka penguatan jaringan program dan kelembagaan. penyediaan data dan informasi keluarga yang berbasis data mikro. peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi dan pemantapan sistem administrasi kependudukan. tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan pembangunan kependudukan adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. meningkatkan kualitas penduduk lanjut usia (lansia). meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menurunkan jumlah penduduk miskin keluarga pra sejahtera dan ks meningkatkan cakupan, mutu pelayanan dan kesehatan reproduksi. meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan. memantapkan sistem informasi kependudukan. strategi, yang dilakukan untuk mencapai tujuan kependudukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kepesertaan serta memberdayakan penduduk lanjut usia (lansia). memberikan pemahaman kepada masyarakat, keluarga dan remaja dalam rangka menurunkan jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja, menurunkan kehamilan pada usia remaja, kehamilan pranikah dan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual pms) termasuk hiw aids. memberdayakan keluarga baik bidang ekonomi maupun ketahanan keluarga dengan meningkatkan kerjasama kemitraan antar sektor baik pemerintah maupun swasta termasuk lsm. menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat dan mutakhir tentang keluarga sejahtera khususnya yang menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin. memfasilitasi pelayanan kb, konseling dan rujukan yang seluas luasnya dan berkualitas sehingga memberikan kepuasan baik bagi penerima pelayanan maupun pemberi pelayanan. melakukan promosi, konsultasi, informasi dan edukasi terhadap upaya peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta meningkatkan pelayanan dan penanganan masalah kesehatan reproduksi. memperkuat jaringan dan kapasitas kelembagaan program berbagai tingkatan. memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi aparat dan stakeholders lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi dan pengembangan serta penyempurnaan sistem informasi kependudukan. program, yang dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan kependudukan adalah pemberdayaan keluarga. program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. kesehatan reproduksi remaja krr). program ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. keluarga berencana. program ini untuk memenuhi permintaan pelayanan dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. pelayanan keluarga berencana. program ini untuk meningkatkan kemandirian, cakupan dan mutu pelayanan serta kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat. pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan. program ini untuk mengembangkan pengkajian, penyediaan data dan informasi kependudukan, peningkatan kemampuan aparat pengelola administrasi kependudukan serta mengembangkan kebijakan dan kajian terhadap pranata hukum yang terkait dengan pembangunan kependudukan. ketenagakerjaan. kondisi saat ini. berdasarkan susunan tahun kondisi ketenagakerjaan jawa tengah tercermin dengan jumlah penduduk usia kerja tahun atas) sebanyak orang, terdiri dari angkatan kerja orang dan bukan angkatan kerja orang xx). jumlah penduduk yang bekerja sebanyak orang. dari jumlah tersebut terdapat pekerja anak (usia tahun) sebanyak anak. dilihat dari lapangan pekerjaan, maka sektor pertanian masih cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu tercatat yo. kemudian disusul sektor perdagangan s4), industri pengolahan dan jasa jasa yx). jumlah penganggur (pencari kerja) jawa tengah tercatat sebanyak orang dan setengah penganggur berjumlah orang. tingkat partisipasi angkatan kerja tak) pada tahun tercatat sebesar y69 atau mengalami penurunan dibanding tahun yang tercatat sebesar y6. sedangkan tingkat pengangguran terbuka tpt) tercatat sebesar atau mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun yang tercatat sebesar xx. dilihat dari jam kerja selama seminggu, terlihat rata rata jam kerja seminggu adalah jam dengan rincian laki laki jam dan perempuan jam. kualitas tenaga kerja yang diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar masih relatif rendah. hal ini tercermin dari rendahnya persentase tenaga kerja yang telah menamatkan pendidikan tertinggi. pada tahun tenaga kerja yang tamat bawah sebesar y6, slip yo, sta dan perguruan tinggi disisi lain belum berfungsi sesuai dengan harapan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pekerja, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja. keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan informasi menyebabkan lemahnya daya saing tenaga kerja indonesia tki) dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain. disamping itu kurangnya pemahaman prosedur pengiriman tenaga kerja, menyebabkan sebagian angkatan kerja cenderung memilih cara ilegal. kondisi lain adalah informasi pasar kerja yang belum menyebar secara luas menyebabkan banyak angkatan kerja yang belum mengetahui kebutuhan pasar kerja. permasalahan. permasalahan yang terjadi pada pembangunan ketenagakerjaan antara lain adalah banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur. kesempatan kerja tidak
|
sala setan era catatan, tan. serasi. seimbang, terpadu. tertib. lestari dan berkelanjutan. pemerintah daerah scanned tap scanner scanned tap scanner sempadan pagar dengan garis sempadan sungai saluran jalan rel kereta apim: atau lebih sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari km scanned tap scanner scanned tap scanner .terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang keduaversi) atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang bawahnya, kota jenjang ketiga scanned tap scanner scanned tap scanner scanned tap scanner scanned tap scanner sae sungai berkedalaman kurang dari (tiga) meter adalah (sepuluh) meter. sungai berkedalaman (tiga) sampai dengan (dua puluh) meter adalah (lima belas) meter. sungai berkedalaman lebih dari (dua puluh) meter adalah (tiga puluh) meter: sungai besar adalah (seratus) meter: sungai kecil adalah (limapuluh) meter. garis sempadan sebagaimana dimaksud pada (|). bab garis sempadan saluran bagian pertama saluran bertanggal garis sempadan saluran bertanggal adalah sebagai berikutjalan inspeksi emperan jalan inspeksi adalah jima) meter dari jalan. bagian kelima jembatanda jembatan sejajar jalan. bagian keenam jalan persimpangan garis sempadan jalan persimpangan sebidang adalah sebagai berikut: untuk pertigaan.jalan yang bersangkutan untuk.kawasan perkotaan kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan. untuk perempatan. terletak pada sisi sisi segi empat yang utk scanned tap scanner scanned tap scanneradalah (enam) meter dari batas daerah manfaat jalan re! terdekat apabila jalan rel kereta ap1vang bebas.. scanned tap scanner scanned tap scanner scanned tap scanner masing masing disk etana dari tepi sungai pada waktu ruas daerah pengaliran sungai. bagian kedua saluran ema pagar terhadap sungai tidak bertanggal diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: (uga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit m' detik atau lebih (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit m' detik (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari m detik. garis sempadan sebagaimana dimaksud pada alat masing masing diukur dari luar kaki tanggul. pasa! garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggal adalah berimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggal. bagian ketiga danau. waduk. mata air. sungai pasang surut dan pantai garis sempadan pagar terhadap danau adalahan paragraf jalan tol ada jalan tol garis sempadan bangunan terhadap adalah (lima, meter dari pagar jalan tol khusus garis sempadan bangunan industri dan pe, cadangan terhadap jalan tol adalah (sepuluh, meter dari pagar jalan tol. paragraftanah lereng garis sempadan bangunan terhadap jalan adalahjalanadalah (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng apabila jalan itu terletak dibawah lereng. scanned tap scanner garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada sijalan rel kereta api pasat garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api adalah (sembilan) meter dari batas daerah milik jalan rel kereta api vadalahvang membelok adalah (lima belas) meter dari batas damai kereta api vang terdekat. paragraf daerah berkepadatan bangunan tinggi garis sempadan bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang. dapat berimpit dengan garis tempatan perkerasan jalan: trotoar: ka. jalur hijau jalur pemisah alat alat perlengkapan jalan jaringan utilitas saranaumum: parkir:nsetengah) meter.. scanned tap scannerkel kereta api untuk keperluan jain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin menteri pemanfaatan ruang atas jalan re! kereta api untuk bangunan umum benda yang melintas jabar rel kereta api tidak boleh kurang dari (enam setengah) meter.. taman, pos kambing, gardu listrik. telepon umum dan pos polisi. pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan ijin pembina jalan atau pembina scanned tap scanner scanned tap scanner. penertiban dan mekanisme perizinan. untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajik saluran. tepi danau. waduk. mata air. sungai pasang surut dan pantai adalah oleh dinas teknis yang berwenang atas sungai. saluran. danau. waduk. mata air. sungai pasang surut dan pantai tersebut. penentuan sejalan ditetapkan oleh pembina jal: penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang pengendalian pemanfaatan ruangscanned tap scanner d. melakukan. pemeriksaan atau pembuktian.vang diduga terhadap barang bukti, : meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana bidang pengendalian pemanfaatan rubah scanned tap scanner scanned tap scanner scanned tap scanner scanned tap scanner man tentang penyelenggaraan dey generasi lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran nes,,, peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasirlengah lembaran daerah propinsi jawa lengah tahun nomor peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor tahun tentang teknik penyusunan dan tata cara pembentukan peraturan daerah lembaran daerah propinsi jawa tengah tahun nomopemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahpropinsi jawa sebagai badan legislatif daerah gubernur adalah gubernur jawa tengah kabupaten kota adalah kabupaten kota wilayah propinsi jawa tengah pejabat yang berwenang adalah menteri gubernur bupati walikota atau pejabat yang ditunjuk garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan vang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai. tepi saluran kaki tanggul. tepi danau, tepi mata air. tepi sungai pasang surut. tepi pantai. jalan. tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api vang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan dilaksanakan nya kegiatan garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai: garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran il. waduk, mata air, sungai pasang surut dan pantai scanned tap scanner garis sempadan jalan adalah garis batas luar dengar, jalan atau rencana lebar jalan map garis sempadan jembatan adalah gari bata. pengamanan jembatan. garis sempadan jalan masuk adalah garis yan, alas atau belakangnya dapat dibuat awal perubahan, pil masuk pekarangan garis sempadan jalan rel kereta api adalah baris bata luar pengamanan rel kereta apl garis sempadan pagar adalah garis vang atasnya,, aa, sejajar belakangnya dapat dibuat pagar: garis sempadan bangunan adalah garis vang atasnya,, atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan daerah sempadan sungai saluran adalah kawasan, sepanjang sungai saluran yang mempunyai manfaat: penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan' kirinya oleh baris sempadan daerah sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api vang dibatasi oleh bat luar damai dan dimana daerah sempadan pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan re) kereta api vang dibatasi oleh garis scanned tap scanner
|
heli aanmerintah provinsi jawa tengah bertanggungjawab melindungi seluruh masyarakat jawa tengah: bahwa wilayah provinsi jawa tengahcc.bpbd terdiri atas unsur: pengarah penanggulangan bencana:penanggulangan bencana mempunyai fungsi: penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana: pemantauan:pada terdiri atas:bencana: tanggap darurat:a.koordinasi: komando:sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pegawai negeri sipil, tenaga profesional, dan tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukanpemerintah kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota:: kelestarian lingkungan hidup: cc. kemanfaatan dan efektivitas:: menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman:: tanggap darurat::: peringatan dini::: penetapan status keadaan darurat bencana: pengerahan peralatan,: lembaga internasional yang bertugas menangani bencana: search and rescue: tentara nasional indonesia: kepolisian negara republik indonesia: palang merah indonesia, perlindungan masyarakat: yang berlaku: sandang: pelayanan kesehatan: pelayanan psikososial::: ibu yang sedang mengandung atau menyusui: penyandang cacat: orang sakit::::: cc. sebelum dibentuk bpbd, sekretariat badan penanggulangan bencana daerah provinsi jawa tengah yang dibentuk berdasarkan, tetap dapat melaksanakan tugas sampai dibentuk bpbd. sekretariat bpbd sebagaimana dimaksud pada huruf harus disesuaiumum provinsi jawa tengahmenjadi ancaman utama bagi masyarakat jawa tengah. daerah rawan banjir dan kekeringan provinsi jawa tengah berada sepanjang pantai utara dan selatan jawa antaranya kabupaten kota brebes, pekalongan, kendal, semarang, demak, kudus, pati, blora, grobogan, sragen, sukoharjo, surakarta, karanganyar, purworejo, kebumen, banyumas, dan cilacap. antara lain kabupaten brebes, pemalang, pekalongan, banjarnegara, temanggung, wonosobo, purworejo, banyumas, cilacap, dan karanganyar. sedangkan untuk daerah rawan bencana gunung berapi, adalah daerah sekitar gunung berapi yang aktif seperti gunung merapi gunung slamet, gunung mindoro, gunung sumbing, gunung lawu, dan pegunungan dieng. penyelenggaraan penanggulangan bencana provinsi jawa tengahjawa tengang gulungan bencana provinsi jawa tengah."""""""""cukai"": program pengurangan risiko bencana:::: pembangunan sistem peringatan dini::penyelenggaraan penanggulangan bencana provinsi jawa guna dan berhasil guna: transparansi dan akuntabilitas: kemitraan: pemberdayaan: nondiskriminatif:, dan kedermawanan:,:pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala daerah dan kabupaten kota:: kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana: luasan wilayah yang terkena bencana: yang berlaku: melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentu
|
mpokan nama jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jombang, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat berupa kemudahan dan kejelasan akses komunikasi dan informasi, maka perlu adanya nama jalan: bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan nama jalan, maka perlu dilakukan pengelompokan nama jalan, cc. bahwa untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan memupuk rasa nasionalisme serta semangat kejuangan bagi generasi muda, maka perlu adanya kelompok pahlawan dan tokoh untuk nama jalan: bahwa untuk mewujudkan kecintaan terhadap lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu adanya kelompok flora dan fauna yang ada indonesia, bahwa untuk mengenalkan wilayah indonesia yang luas, maka perlu adanya kelompok pulau, sungai, danau, gunung dan kota indonesia. bahwa membiasakan hidup dalam kebhinekaan serta melestarikan budaya setempat atau sejarah yang sesuai adat dan asal usul serta kekhasan lokal, maka perlu adanya kelompok budaya, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelompokan namagelompokan nama jalanjalanrel dan jalan kabel. nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda papan pengenal dari suatu jaringan jalan. kelompok pahlawan dan tokoh adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama pahlawan nasional dan tokoh nasional maupun tokoh daerah. kelompok flora dan fauna adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama tumbuh tumbuhan dan nama binatang. kelompok pulau, sungai, danau, gunung dan kota adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama pulau, nama sungai, nama danau, nama gunung dan kota indonesia. kelompok budaya adalah pemberian nama jalan berdasarkan budaya setempat atau sejarah yang sesuai adat dan asal usul serta kekhasan lokal. bab asas dan tujuan pengelompokan nama jalan didasarkan pada: asas kejuangan dan cinta tanah air asas identitas kewilayahan dan lingkungan asas praktis dan sistematis tujuan pengelompokan nama jalan adalah untuk mempermudah akses komunikasi dan informasi. bab iii pengelompokan nama jalan setiap jalan diberi nama jalan sesuai pengelompokan nama jalan. pengelompokan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: kelompok pahlawan dan tokoh, kelompok flora dan fauna, kelompok pulau, sungai, danau, gunung dan kota, kelompok budaya. pemberian nama jalan pada setiap jalan yang menggunakan nama pahlawan atau tokoh sebagaimana dimaksud pada huruf diberi prasasti yang memuat sejarah singkat pahlawan atau tokoh tersebut, pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembuatan dan pemasangan nama jalan papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, warna dasar hijau menggunakan reflective meeting dengan tulisan warna putih dengan tiang warna merah dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah. pelaksanaan pembuatan dan pemasangan nama jalan dilaksanakan oleh skpd yang tugas pokok dan fungsinya membidangi jalan, ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab larangan setiap orang dilarang merusak, memindahkan dan mengubah nama jalan: setiap orang dilarang membuat sendiri nama jalan diluar nama jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. babsebanyak banyaknya rp. (lima juta rupiah). bab vii ketentuan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten jombang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun bab viii ketentuan peralihan nama jalan yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya dan perubahan terhadap nama jalan yang telah ada wajib mengikuti ketentuaprilsukar, sh, pembina nip.
|
berita daerah serikabupaten jombangjo bpr bank jombang1. (satu milyar lima ratus juta rupiah).nyertaan modal bank jombang .doc
|
tamat) pangan tan gubernur jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengahjawa tengahkitketentuan peraturan perundang undangan yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, masihil.: pemusnahan penyebab penyakit:provinsi jawa tengahjawa tengahdisekitar. cukup jelas. pertimbangan epidemiologis meliputi pertimbangan kejadian kasus dalam dimensi orang, tempat dan waktuerjadi pada manusia akibat perubahan sistem dan atau morfologi sel tubuh yang bukan disebabkan oleh infeksi. yang dimaksud dengan gangguan jiwa adalah kondisi gangguan dalam pikiran, perilaku dan suasanadan dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia. yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja.gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara terpadu dan komprehensif agar berdaya guna dan berhasil guna, menekankan pada kearifan lokal provinsi jawa tengah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit harus mendapatkan dukungan penganggaran secara:cegahan dan penang gulungan penyakitselanjutnya disebut klb, adalah timbulnya atau menang katabab asaskesejahteraan, partisipatif: non diskriminatif. pencegahan dan penanggulangan penyakit bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan sebagai unsur kesejahteraan masyarakat. meningkatkan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditandai dengan: menurunnya angka kesakitan, menurunnya angka kecacatan: menurunnya angka kematian, menurunnya dampak negatif sosial ekonomi, memperpanjang usia harapan hidup:: cc. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau:, melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah, mematuhi larangan memasukkanbagian kedua pemerintah daerah pemerintah daerah berkewajiban untuk: menetapkan jenis, menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina,tidak menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan:kabupaten kota, masyarakat dan atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pemerintah daerah kabupaten kota pemerintah kabupaten kota berkewajibpenetapan, a.penyakit menular, b.penyakit tidak menular, c.gangguan jiwa, d.: infeksi saluran pernafasan akut ipa): diare: js influenza baru, typhoid, hand food and mouth disease mfd): hepatitis aj: hepatiti: tuberculosis tb): hepatitis meningitis. bagian ketiga penyakit tidak menular penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penyakit jantung dan pembuluh darah: penyakit kanker: cc. penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik: penyakit kronik dan degeneratif lainnya, gangguan akibat kecelakaan dan cidera. bagian keempatskizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik: g . gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis: gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja. bagian kelima penyakit akibat kerja penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariubbccdddalam dan ditetapkan oleh gubernurn atau pemerintah daerah dan atau pemerintah daerah kabupaten kotapencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan gubernur. bab vii sumbercegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh gubernuran atau masyarakat dilarang: dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangwabah
|
ema bupati lumajang provinsi jawa timur peraturan bupati lumajangumajang, menimbang bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas, bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan(organisasidan pemberdayaan perempuan adalah dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten lumajkesembilanperkembangcegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, progam, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten lumajanglumajangdelapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, masyarakat,lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihaklumajang dalam rangka melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak. forum anak lumajang adalah laskar anak lumajang bersatu yang merupakanyang selanjutnya disingkat gen adalah gerakan berencana remaja untuk menjadi remaja yang sehat secara fisik dan sosial serta berakhlak mulia sebagai generasi muda yang memasuki kehidupan berkeluarga dengan matang dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi, agama dan sosial. satuan karya pramuka yang selanjutnya disingkat saka adalah organisasi pendukung gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandemi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan. bina keluarga balita yang selanjutnya disingkat bkb adalah suatukegiatanyang bertujuanuntukmeningkatkan pengetahuandanketrampilanorangtuadan anggotakeluargalainnya dalammembina tumbuhkembang balitamelaluirangsangan fisik, motorikkecerdasan, emosionaldansosialekonomidengansebaik sebaiknyamerupakansalahsatuupaya untukdapatmengembangkan fungsi fungsi pendidikan, sosialisasi dikasih sayang dalam keluarga. denganbekal pengetahuandanketrampilantersebut diharapkanorangtuamampumendidikdan mengasuhanakbalitanya sejakdini agaranaktersebutdapattumbuhdan berkembangmenjadi manusialndonesiaberkualitas. bina keluarga remaja yang selanjutnya disingkat bkr adalah upayameningkatkan kesejahteraanibudananak remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya padausia remaja. bina keluarga lansia yang selanjutnya disingkat bkl adalah pembangunankeluargalanjut usiatangguh, meningkatkan kepeduliandanperanserta mitra,meningkatkandukunganoperasionaldan dukungan keberlangsungan program, serta memberdayakan keluargayang mempunyai lansia. bab tujuan tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu,trategi pencegahan pemerintah daerah melaksanakan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak. strategi pencegahan sebagaimana dimaksud adalah melaksanakan programuntuk pencegahan perkawinan anak, menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak, membentuk gugus tugas pencegahan perkawinan anak, melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak tingkat kecamatan. dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak disusun rad papua. rad papua disusun untuk jangka waktu sl(lima) tahun. bab bimbingan dan pengawasan perkawinan pada usia anak perkawinan pada usia anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang: mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang, mendapatkan penetapan oleh pengadilan. bimbingan yang sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah: bimbingan kerohanian dari kantor urusan agama bagi yang beragama islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan, bimbinganbimbingan kesehatan reproduksi dan parenting dari dinas kesehatan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: rekomendasirekomendasi kesehatan dari dinas kesehatan. penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah: penetapan pengadilan agama bagi yang beragama islam, dan penetapan pengadilan negeri bagi selain yang beragama islam. bimbingan kerohanian yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang meliputi pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh, pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, mempersiapkan generasi berkualitas, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan dinamika perkawinan dan keluarga. bimbingan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanmeliputi: sosialisasi hak anak: sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi pencegahan pernikahan anak, sosialisasi pengasuhan anak, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak: dan sosialisasi pencegahan perdagangan anak. bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting meliputi: mengenalkan anatomi tubuh, mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup, mengajari anak untuk membersihkan alat mentalnya dengan benar setelah buang air kecil bak) maupun buang air besar (bab): menanamkan rasa malu: dan menanamkan jiwa maskulinitas pada laki laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. bab rekomendasi perkawinan pada usia anak rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. persyaratan permohonan rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh orang tua wali anak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: surat keterangan domisili dari desa, dan surat pernyataan orang tua bermaterai. rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan. persyaratan permohonan rekomendasi kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh orang tua wali anak yang bersangkutan pada fasilitas pelayanan kesehatan. bab peran pemerintah pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan progrganisasi perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab: menyusun program dan kegiatan untuk mencegah perkawinan usia anak, memasukan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak, memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak anak pula), dan mewujudkan sekolah ramah anak. organisasi perangkat daerahorganisasi perangkat daerah yang menanganidan bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak sertaemberdayaan perempuan dan perlindungan anak p3a) untuk melakukan upaya upaya pencegahanak, dan memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak. organisasi perangkat daerahkesehatan reproduksi bagi anak, dan menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak. bab vii peran serta orang tua peran serta orang tua wali untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara: memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak, mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya bawah usia (sembilan belas) tahun, memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama, dan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. bab viii peran serta anak setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebayanya. setiap anak berperan dalamcc. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. setiap anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usiab peran serta masyarakat masyarakat berperan aktif dalam progam dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulayang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak, berperan aktif masyarakat dapat melalui lembaga lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas kla, laskar anak lumajang bersatu dan pptgugus tugas kla, sekolah dan atau lembaga pendidikan ramah anak, forum anak lumajang laskar anak lumajang bersatu( lalu), sanggar anak, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak petapa), lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3), karang taruna, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga topik)), kelompok bina keluarga balita bkb): kelompok bina keluarga remaja bkr), kelompok bina keluarga lansia bkl), kelompok generasi berencana gen re): saka kencana, dan atausecegahan perkawinan pada usia anaktetapkan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anakncegahan perkawinan pada usia anak kabupaten bengkulu selatan. mengingatkawingubernur bengkulu nomor tahun tentang pencegahan perkawinan anak berita daerah provinsi bengkuluseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal bekan perlindungan dari pemerintah daerah. pencegahan perkawinan pada usia anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak kabupaten bengkulu selatlamibu atau ayah kandung, ibu atau ayah tiri dan ibu atau ayah angklembaga pendidikan media massa dan dunia usahalogis sosial dan pelayanan hukum. kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut kla adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak untuk melalui pengintegrasian,bentuk pemerintah kabupaten bengkulu selatan dalam rangka melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak. forum anak rafflesia selatandan kewajiban anak menjembatani pemenuhan hak anak partisipasi anak anak mewujudkan terpenuhinya hak adalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, psikologisantor urusan agama yang selanjutnya yang disingkat kua adalah kantor yang melaksanakan sebagian kantor kementerian agama indonesia kabupaten dan kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. bimbingan kawin yang selanjutnya disingkat ingin merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak pihak tersebut datang konselor untuk membuat keputusan agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik. kampung adalah satuan wilayah setingkat desa dan kelurahan, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat perpaduan program, kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang laksanakan secara sistematik dan sistematisgenerasi berencana yang selanjutnya disingkat genre adalah program yang. unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat ppa dalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan disuku kebangsaan, status sosial, upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pemantauan dan evaluasi, penguatan kelembagaan, upaya pendampingopd teknis: pemerintah desa orang tua wali, anak, dan dan desa layakdan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, mengintegrasikan pengaruh gender pug) dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender (ppg)), penguatan kelembagaan ditingkat desa termasuk penguatan p3a, forum anak, pekerja sosial, masyarakat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan desa, mengatur, memantau serta memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan usia anak dan mekanisme pengakuannya,(l)bentuk kekerasan. opdsosialsial bagi anak korban perkawinan anak. organisasi pemerintah yang menangani program urusan keagamaanopd yang menangani urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab mensosialisasikan pendidikan masyarakat tentang perkawin,,p dan puskesmas ramah anak. opd yang menangani urusan ketenagakerjaan bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan kete memfasilitasi pemberian pinjaman keuangan dan atau modal dari pihak perbankan. kecamatan dan kelurahan bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi kepada masyarakatj0) pemerintahmenyusun peraturan desa tentang pencegahan perkawinan pada dan agama,wajib berpartisipasi untuk mencegah perkawinan terhadap usia. anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya dengan cara menyebarluaskan informasi tentang pencegahan perkawinan usia anak menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak disekolah maupun masyarakat. bagian kelima peran masyarakat masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat lembaga swadaya. peran sertalembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha. dan p2pt2a, masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan. untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk tim dengan keputusan bupatiantarunit ppa polres: pkk, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, pik r, genre: il. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, sebagai wujud program wajib belajar (dua belas) tahun. bab viii pengaduan jl)an perkawinanengkulu selatan khusus bidang perlindungan perempuan ddengan menyertakan identitas.berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu standar pelayanan minimal yang berkala. bab pembiayaan jl), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinanpenutupperaturan bupati kudus nomor: tahundalam rangka mewujudkan perusahaan daerah air minum kabupaten kudus menuju good corporate governance, efektivitas anggaran, dan optimalisasi capaian laba perusahaan, bahwa untuk peningkatan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkantelah tersedia tambahan anggaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum kabupaten kudus, cc. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan langkah langkah strategis untuk mewujudkan perusahaan daerah air minum kabupaten kudus menuju good corporate governance sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanyaahwadan ketentuan lampiran halamkepada badan usaha milik daerah menjadiberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyertaan modal pemerintah kabupaten kudus pada tahun anggaran kepada bumi sebesar rp. (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada kepada dam: bpr bank pasar: bpr bkk kudus, dan pt. bank jateng cabang kudus. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada masing masing sebesar dam sebesar rp. (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah): pd. bpr bank pasar sebesar rp. (dua milyar rupiah): pd. bpr bkk kudus sebesar rp. (dua milyar rupiah): dan pt. bank jateng cabang kudus sebesar rp. (tiga milyar rupiah). huruf diubah, sehingga berbunyiyus bagian hukum ata sekretariat daerah are, kabupaten kudus date:
|
remasharga satuan pokok kegiatanharga satuan pokok kegiatharga satuan pokok kegiatan harga satuan pokok kegiatan pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan tahun anggaran berlaku umum bagi seluruh opd dilingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan, sebagaimana tercantumanggaran dpa) organisasi perangkat daerah opd) dilingkungan pemerintah daerah. merupakan standar harga satuan pokok kegiatan yang didalamnya belum termasuk pajakdidipasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku didispk sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. apabila terdapat perubahan harga barang jasa yang melampaui spk dan atau terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam spkspk yang telah diatur dalam peraturan bupati ini. penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamanalisis standar belanjaanalisis standar belanjadilingkungsb diformulasikan belum termasuk pajakpenyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksududustahun anggarkudusmekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan: drainase dan selokan, cc. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah: sumur resapan: jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan::::melalui buorganisasi kemasyarakatan yang berlaku, lurah selaku kpa menetapkan tim persiapan dan tim pengawas, sedangk tim persiapan, tim pengawas: memiliki struktur organisasi pengurus, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga: j . memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas lokasi tempat pelaksanaan kegiatan:asionalbab vii pencatatan aset segala aset yang terjadi sebagai akibatdilaporkandihibahkan kepada masyarakat dilaksanakan sesuaiudujawa tengahlt. bupati kudus wakil bupati, hartono. lampiran peraturan nomor tentang pedoman sarana pemberdayaudus kecamatan kota kudus kelurahan kode wilayah ponananananaannaan semester ponnanananaananaan tahun anggaran ponnakananaananan put anggaran realisasi sisa sapaan tenaga volume (satuan rp) hari) orang) |a| j9| bangunan sarana dan rana kelurahan niatan . lho lho niatan . lil all rbaycan rakyat kelurahan atan . uuuuuul atan uraian lom diisi dengan nomor urut program kegiatan lom diisi dengan uraian kegiatan lom diisi dengan volume output, misal lom diisi dengan satuan output, misal meter lom diisi dengan jumlah anggaran lom diisi dengan jumlah realisasi lom diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran lom diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi lom diisi dengan selisih persentase sisa lapangan dan foto:lom dan diisi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan cash for work uang muka kerja nya untuk kegiatan kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan lom diisi dengan sumber pendanaan il, wakil bupati kudus, muhammad hartono digitally signed lupus bagian hukum sekretariat daerah ae,efisiensi, kewajaran dan kepatutan ketentuan standar perjalanan dinas dan satuan biaya transportasi dan akomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan perkembangan kebijakan keuangan maka perlu mengubah beberapa ketentuannomor tahun 2019tentang standar biaya dan standar satuan hargatentangberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten lumajang tahun nomor diubah sebagai berikutupah ongkos tenaga kerja bulanan nama pekerjaan kualifikasi satuan harga pengemudi petugas smp sederajat kebersihan penjaga malam petugas parkir petugas retribusi juru masak sma sederajat pengelola pengolah diri sederajat pendamping desa pemeriksa analis s1 sederajat penyuluh tenaga medis: minimal yang dokter spesialis linier dengan dokter umum nama dokter gigi pekerjaannya apoteker dan mempunyai sertifikat profesi tenaga keperawatan: perawat perawat gigi perawat minimal diri daerahterpencil yang linier bidan dengan nama bidan pekerjaannya daerahterpencil tenaga non keperawatan tenaga kesehatan masyarakat tenaga kesehatan olahraga diri asisten apoteker diri analis kesehatan diri perekam medik diri nutrisionis diri pranata lakes diri pranata lab link diri pengambil sampel diri sanitation diri dokter hewan akuntan akuntansi dan register negara tambahan upah (hari (kerja) tambahan upah (hari libur) uang makan tambahan pekerjaan catatan: dianggarkan pada kode rekening rincian obyek upah ongkos tenaga kerja bulanan. dianggarkan karena adanya kebutuhan yang sangat penting terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan. dilaksanakan dengan kontrak bulanan atau surat perjanjian kontrak yang dibuat untuk jangka waktu maksimal satu tahun yang setiap bulannya dibuatkan spk. tambahan upah diberikan karena adanya tambahan volume jenis pekerjaan kepada tenaga kontrak bulanan. dianggarkan pada kode rekening rincian obyek tambahan upah tenaga kerja bulanan. tambahan pekerjaan pada hari kerja dilaksanakan luar jam kerja, dan dianggarkan pada kegiatan yang membutuhkan jasa tenaga kontrak yang bersangkutan. tambahan upah tidak harus berada dalam satu kegiatan yang sama dengan upah pokok yang bersangkutan. dalam satu hari seorang tenaga kerja bulanan hanya diperkenankan menerima tambahan upah dari satu kegiatan saja. upah bulanan bagi pengemudi tidak termasuk pembayaran mengemudi keluar daerah, sehingga bagi yang bersangkutan masih berhak menerima uang harian perjalanan dinas yang disetarakan dengan golongan i ptt dengan pengaturan sebagai berikut: perjalanan dinas hingga (dua) hari diberikan penuh. dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari (dua) hari, maka untuk hari berangkat dan hari pulang dibayarkan (seratus persen) sedang untuk hari lainnya dibayarkan (tiga puluh persen).transportasi akomodasi uraian satuan harga hotel untuk kegiatan rapat pertemuan luar kantor full board bupati wakil bupati pimpinan dprd peserta eselon ii iii iv anggota dprd peserta staf pengemudi full day bupati wakil bupati pimpinan dprd peserta eselon ii iii iv anggota dprd peserta staf half day bintang melati rumah makan loh catatandianggarkan pada rincian obyek biaya transportasi dan akomodasi. paket full board, day, disediakan untuk, ruang pertemuan dan fasilitasnya. paket half day, disediakan untuk kegiatan rapat pertemuan yang diselenggarakan luar kantor selama setengah hari (minimal jam)dalam hal rapat pertemuan luar kantor dilakukan secara bersama sama, hotel untuk seluruh pejabatpegawai. akomodasi paket billboard diatur sebagai berikut bupati wakil bupati pimpinan dprd pejabat eselon (satu) kamar (satu) orang, pejabat eselon bawah anggota dprd (satu) kamar (dua) orang, pengemudi (satu) kamar (tiga) orang. bupati lumajang, ttd. thorium hao, m.ml.
|
ana eni kena bupati lumajang provinsi jawa timur(covid dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lumajangkhususnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat, bahwa sampai saat ini belum:, sehat dan protokol pencegahan penyebaran corona virus disease covid sebagai sebuah tatanan kehidupanbupati lumajang nomor tahun tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease covid memutuskanumah ibadah adalah bangunan. kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, olahraga, resepsi pernikahan dan atau kegiatan untuk kepentingan keluarga yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak, kesenian, komunitas dan atau kelompok tertentu dan kegiatan lain yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak,dengan cara fisik dan kimiawi, penyanitasi tangan yang selanjutnya disebut hand sanitizeradalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penerapan kegiatan kemasyarakatanlaksanaan kegiatan kemasyarakatan bagian kesatu kegiatan keagamaan rumahsesuai dengan tahapan tata cara pencegahan penyebkesehatan, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun dan atau handsanitizer pintu masuk dan pintuberkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkanpembatasanjaga jarak, mempersingkat waktupelaksanaanibadahtanpamengurangiketentuan kesempurnaan beribadah, memasangimbauanpenerapan protokolkesehatandi area rumah ibadah padatempat tempatyangmudah terlihat: j . membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan,dan memberlakukanpenerapan protokolkesehatan secara khusus bagijemaah tamuyangdatang dari luar lingkungan rumah ibadah. penanggungdua kegiatan keagamaan luar rumah ibadah perorangan dan atau kelompok masyarakat dan atau organisasi keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan luar rumah ibadah dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan covid sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan covid pengurus dan atau penanggungjawab kegiatan keagamaan luar rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: mewajibkan menggunakan masker, menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan atau hand sanitizer, cc. jumlah peserta kegiatan keagamaan luar rumah ibadah paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan keagamaan luar rumah ibadah, menerapkan protokol kesehatan area kegiatan keagamaan luar rumah ibadah, pelaksanaan kegiatan keagamaan luar rumah ibadah paling lama (tiga) jam, tidak menghadirkan peserta dan atau undangan dari luar kabupaten lumajang kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang, menerapkan jarak aman antar peserta kegiatan keagamaan luar rumah ibadah paling sedikit (satu) meter (physical distancing), melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat sarana prasarana kegiatan keagamaan luar rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan, melarang anak anak dan orang lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko untuk mengikuti kegiatan,dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan dengan tata cara protokol pencegahan covid penanggungjawab kegiatan keagamaan luarpenanggungjawab kegiatan keagamaan luar rumah ibadah wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari kepolisian setempat paling lambat (tujuh) hari sebelum acara. penanggungjawab kegiatan keagamaan luar rumah ibadahkeagamaan luar rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padatigprotokol kesehatan covid pengurus dan atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaypelaksanaan kegiatan sosial dan budaya paling lama jam, tidak menghadirkan peserta atau undangan dari luar kabupaten lumajang, penggunaan pengeras suara hanya diberlakukan dalam tempat kegiatanil. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan covid penanggungjawab kegiatan sosial dan budaysosial dan budaysosial dan budaysosial dan budayempat kegiatan olah raga kegiatan olahraga dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol pencegahan covid pengurus dan atau penanggungjawab kegiatan olahragkegiatan olahraga selain pemain olahraga paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas tempat olahraga, cc. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, pelaksanaan kegiatan olahraga paling lama (tiga) jam, dilarang menghadirkan peserta olahraga dan atau undangan dari luar kabupaten lumajang, menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, memastikan peserta olahraga dan pengunjung kegiatan olahragananggungjawab kegiatan olahragolahragolahragolah ragdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ini, kegiatan olah raga yang bersifat pribadi dan atau rutin. bab iii pengawasan dan penindakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan bupati ini dilakukan oleh satpol dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur polri dan atau tnbupati. bab pembiayaan biaya" " . bupati bengkulu selatan provinsi bengkulumperoleh data kependudukan terintegrasirumah data kependudukan terintegrasi muda pedati) kabupaten bengkulu selatumah data kependudukan terintegrasi (muda pedati)dan pengembangan kabupaten bengkulu selatbengkulu selatan. dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disingkat dprk dan satu data indonesia tingkat daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatbengkulu selatan portal satu data indonesia tingkatkependudukankependudukanrumah data kependudukan terintegrasi muda pedati) adalah rumah data yang ada desa yang dipergunakan untuk membuat segala data yang berhubungan dengan base kearsipan lainnya. new tiga bukan adalah aplikasi yang dipergunakan dalam menunjang rumah data kependudukan terintegrasi muda pedati)mah data kependudukan terintegrasi muda pedati) merupakan bagian penyelenggaraan tata kelola data satu data indonesia tingkat daerah bab prinsip satu data indonesia tingkat daerah bagian kesatu umum satu data indonesia kabupaten tingkatmengikutibengkulu selatan. pembina data geospasial tingkat daerah adalah pupr. bagian keempat wikidata kependudukan tingkat daerah dan wikidata kependudukan pendukung tingkat daerah wikidata kependudukanependudukan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh diskominfo. wikidata kependudukan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wikidata kependudukan pendukung tingkat daerah yang berkedudukan dalam perangkat daerah. wikidata kependudukankependudukankependudukankependudukanerah dan tim pengelolaan data geospasial daerahkependudukandaerah dan tim pengelolaan data geospasial daerah. bagian keenam forum satu data indonesia tingkat daerah pembina data tingkat daerah, wikidata kependudukan tingkat daerah, dan wikidata kependudukan dan litbang. forum satu data indonesia tingkat daerah terdiri atas:bengkulu selatandan alur pengumpulan data statistik sektoral masing masing perangkinin monitoringkependudukanependudukan pembina data tingkat daerah mengembalikan data tersebut kepada wikidata kependudukan tingkat daerah. wikidata kependudukanuntuk mengoptimalkan data tingkat daerah perlu dibentuk tim monitoring yang ditetapkan dengan keputusan bupatependudukanbase kearsipan lainnya dikelola oleh dprk dan p3akependudukandan litbangkependudukanependudukantingkat daer lampiranmuda pedati alur pengumpulan data bupati bengkulu selatan ttd gusman mulyadi
|
jin salinan yeh bupati lumajang provinsi jawa timur peraturan bupati lumaj oleh pemerintah daerah, bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi hak hak anak haruselemennetapkan peraturan bupatitentanglayak atau ramah antentang perlindungan an, keluarga ramah anak adalah kondisi pengasuhan keluarga dengan kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anakramah anak adalah desa yang berkomitmen untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak ssecara menyeluruh dan berkelanjutan, kecamatan adalah wilayah administratiferaturan administrasi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, kecamatan layak anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dalammendiskriminasi, menyeluruh dan berkelanjutan, kabupaten layak anak yang selanjutnya disingka, kebijakan kla merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa,layak anak, gugus tugas kabupaten layak anak adalah forum atau tim, rencana aksi daerahasosiasi perusahaan sayang anak indonesia disingkat apai adalah perkumpulan dunia usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai visi yang sama mendukung kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, ruang bermain ramah anak adalah suatu ruang publik terbuka hijau yang dirancang secara khusus memenuhi aspek ekologis pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi anak, pusat kreasi anak disingkat dengan pka adalah suatu tempat dimana anak anak dapat mengekspresikan segala potensi yang melekat pada anak secara non diskriminatif dan kepentingan terbaik buat seluruh anak, pencegahan adalah upaya perlindungan primer, berupa, pengurangan resiko adalah usaha perlindungan anak sekunder melalui pelayanan bersifat preventif tapi isiko, penanganan kasus korban adalah upaya perlindungan anak melalui seperti medico legal dan psiko sosial. hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi yang dilakukan oleh negara ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak, ruang lingkup penyelenggaraan kla meliputi: usaha usaha yang terencana, dan terpadu serta berkelanjutan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak yang terintegrasi dalamproses pembangunan daerah, usaha pemenuhan hak anak daerah, usaha perlindungan khusus anak daerah, meliputi perlindungan primer atau pencegahan, perlindungan sekunder atau pengurangan resiko, dan perlindungan sekunder atau penanganan korban melalui manajemen kasustermasuk rehabilitasi medis dan sosial. bab hak hak anak penyelenggaraan kla dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan implementasi pemenuhan, perlindungan dan partisipasi hak anak yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak. hak anak sebagaimana dimaksud dalam meliputi kelompok hak anak atas hak sipil dan kebebasan, kelompok hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kelompok hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar anak, kelompok hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kelompok hak anak dalam situasi perlindungan khusus. hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak anak mendapat identitas, hak anak mendapatkan perlindungan atas identitas, hak anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak anak untuk berfikir, berhati nurani, dan beragama, hak anak untuk berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak anak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak anak akses informasi yang layak, hak anak untumeliputi hak atas bimbingan dan tanggungjawab orang tua, hak anak yang terpisah dari orang tua, hak untuk reunifikasi, hak anak untuk dilindungi dari pemindahan anak secara ilegal, hak anak untuk mendapatkan dukungan kesejahteraan bagi anak, hak anak yang terpaksa dipisahkan dari keluarga, hak anak untuk pengangkatan anak, hak anak dalam pengasuhan alternatif untuk tinjauan penempatan secara berkala, hak anak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan penelantaran. kesehatan dan kesejahteraan dasar anak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak anak penyandang disabilitas, hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak anak atas jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan, hak anak menikmati standar hidup layak. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hak anak atas pendidikan dasar, hak anak dijamin pokok tujuan pendidikan, hak anak atas rekreasi kegiatan liburan dan kegiatan seni budaya. perlindungan khusus, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi perlindungan atas hak anak dalam situasi darurat, baik pengungsian maupun dalam konflik bersenjata, perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hak anak dalam situasi eksploitasi baik ekonomi, seksual maupun eksploitasi bentuk lainnya, penyalahgunaan napa, perlindungan hak anak dalam situasi minoritas dan terisolasi. bab iii prinsip, azas, dan tujuan bagian kesatu prinsip dasar penyelenggaraan kla penyelenggaraan kla menjunjung tinggi prinsip prinsip dasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, non diskriminasi, hidup, kelangsunganhidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan menghargai pandangan anak. bagian kedua azasbagian ketiga tujuan penyelenggaraan kla bertujuan untuk mewujudkan anak anak indonesia daerah agar tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas berilmu cakap, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa,daerah meliputi sumber daya, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi dan sumber daya manusimberikan arah dan pedoman implementasi kebijak. prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam 4huruf yaitu prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum. prinsip dasar non diskriminasi,sebagaimana dimaksud dalam 4huruf adalah tidak membedakanpemikiran, sikap dan perlakuan pada anak atas dasar perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham dan pandangan politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau sosial lainnya. prinsip dasar hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana yang dimaksud dalam 4huruf adalah prinsip menjamin hak anak untuk hidup melangsungkan kehidupannya, pertumbuhan berkembangnya anak daerah secara optimal mungkin. prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diatur dalam 4huruf adalah menjadikan dan mempertimbangprinsip dasar menghargai pandangan anak sebagaimana dimaksud oleh 4huruf adalah penghargaan terhadap pendapat atau pandangan anak atas hal hal yang diinformasikan dan ditanyakan kepada anak,kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu organisasi perangkat daerah pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kabupaten layak anak sebagai tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi dan melindungi hak anak indonesia yang hidup dan tinggal kabupaten lumajang. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kla wajib mengintegrasikan tahap tahap perencanaan program dan penganggaran, implementasi, pemantauan evaluasikla dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan daerah. bupati memimpin dan mengoordinasikan tahapan penyelenggaraan kla dengan didukung seluruh elemen organisasi perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan keluarga. seluruh organisasi perangkat daerah wajib melaksanakan kla sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang bidang yang telah diatur dalam tata organisasi pemerintahan yang ada. penyelenggaraan kla oleh opd sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi kebijakan dan kepastian hukum terhadap usaha pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan kla dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, implementasi program dan penganggaran melalui layanan layanan kepada anak, keluarga dan masyarakat, pemantauan dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan kla, pelaporan. bagian kedua dunia usaha dunia usaha wajib dan bertanggung jawab berpartisipasi mendukung usaha memenuhi hak anak dan perlindungan anak lingkungan terdekatnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha. tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi tanggung jawab kebijakan perusahaan, yaitu menjamin terpenuhi dan melindunginya hak setiap anak lingkungan kerja dan sekitar lokasi usaha, tanggung jawab produk yang dihasilkan, yaitu barang dan jasa yang diproduksi tidak mengandung unsur berbahaya pada kehidupan anak, masyarakat dan lingkungan fisik, mental, sosial dan spiritual, cc. tanggung jawab program, yaitu menyelenggarakan secara sendiri atau bersama program program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam bentuktanggung jawab sosial perusahaan. dunia usaha dapat membentuk asosiasi perusahaan sayang anak indonesiauntuk dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi. proses dan tatacara pembentukan asosiasi perusahaan sayang anak indonesia dikonsultasikan dengan asosiasi sejenis tingkat pusat dan propinsi. bagian ketiga masyarakat masyarakat dan lembaga kemasyarakatan wajib dan bertanggung jawab mendukung usaha memenuhi hak anak dan perlindungan anak sebagai bagian partisipasi publik pada pembangunan. tanggung jawab masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kla sesuai dengan kapasitas dan bidang bidang yang diminati menjaga norma norma masyarakat agar selalu sejalan dengan prinsip dunia usaha memenuhi dan melindungi hak hak anak, cc. menciptakan situasi kondusif ruang ruang publik yang ramah anak (protective environment) pada lingkungan masyarakat tingkat basis, menyediakan dan menggalang kader atau relawan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi anak. bagian keempat keluarga dan orang tua keluarga dan orang tua wajib dan bertanggung jawab mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. tanggung jawab keluarga dan orang tua meliputi memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak dan memenuhi hak hak kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana keluarga ramah anak yaitu keluarga yang sarinah masalah karomah, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara layak, seperti gizi seimbang, imunisasi, lingkungan sanitasi dan pola hidup sehat sesuai dengan usia dan perkembangannya, melakukan pola pola asuh anak yang positif dan tidak melanggar prinsip dan norma yang tercantum dalam hak anak dan perlindungan anak, membuka ruang ruang partisipasi anak sesuai usia dan kedatangannya dalam satu kesatuan proses belajar tumbuh dan perkembangan anak, dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak, keluarga atau orang tua dapat membentuk kelompok keluarga yang menjadi sarana untuk memperkuat keluarga dalam pengasuhan anak. keluarga berhak memanfaatkan dan mendapatkan layanan konsultasi, informasi dan program pemberdayaan ekonomi, pengasuhan keluarga dan penguatan penguatan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi keluarga. bab kabupaten layak anak bagian satu kebijakan kabupaten layak anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla melalui perumusan kebijakan kla. kebijakan kla sebagaimana dimaksud pada adalah pedoman bagi bupati dan perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan usaha pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. kebijakan kla sebagaimana dimaksud pada merupakan kepastian hukum sebagai peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah yang undangan lewat lembaran daerah. bagian kedua indikator kabupaten layak anak pemerintah daerah merumuskan indikator kla sebagai alat ukur langkah langkah dan pencapaian pemenuhan dan perlindungan hak anak yang harus dicapai. indikator kla sebagaimana dimaksud pada merupakan turunan dari standar normatif hak anak dalam kha maupun kebijakan nasional kl. indikator penyelenggaraan kla sebagaimana dimaksud pada meliputi indikator kelembagaan, indikator pemenuhan hak per klaster. indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemerintah daerah merumuskan landasan dan payung hukum yang kuat dan berkesinambungan untuk menjamin kepastian hukum penyelengaraan kla dalam dalam peraturan daerah pemerintah daerah menyusun program program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang termasuk koordinasi antar opd dan penyedia layanan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, pemerintah daerah mengadvokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk koordinasi lintas kelembagaan terintegrasi dalam rencana program pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah, pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik untuk anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses musyawarah pembangunan untuk mendengar pandangan anak dan mengkonsultasikan kebijakan yang menyangkut kehidupan anak, pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran agar aparatur aparatur daerah terlatih dan memahami norma standar pemenuhan hak anak dalam konvensi hak anak pemerintah mempunyai sistem data tentang anak dimulai dari data terpilih menurut jenis kelamin umur dan keterpenuhan hak anak, dalam bentuk profile anak yang diperbaharui secara periodik, dan pemerintah daerah membangun komitmen dan kerjasamadukungan dan keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa. indikator klaster klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikator hak sipil dan kebebasan, indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, indikator kesehatan dan kesejahteraan dasar, indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan indikator perlindungan khusus. indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur dalam huruf terdiri dari pemerintah daerah mencatat setiap peristiwa sipil kelahiran anak dalam akte kelahiran dan memberikan kutipan akte kelahiran pada anak atau keluarga pemerintah memenuhi hak anak atas informasi untuk seluruh anak baik informasi literasi dan informasi digital yang bermanfaat bagi perkembangan fungsi luhur anak, pemerintah menjamin perlindungan informasi yang tersedia layak bagi anak sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan anak, melalui lembaga pengawas danmekansime pengawasan yang efektif, pemerintah memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi dan ekspresi anak untuk dapat berlatih dan mengembangkan dirinya melalui kelompok anak, te$masuk forum anak, yang ada kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan. indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana diatur pada huruf terdiri dari pemerintah menjamin pengasuhan anak dalam keluarga dilaksanakan tuntas sehingga dapat dicegah terjadinya usia perkawinan pertama bawah (delapan belas) tahun, pemerintah menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua keluarga dengan potensi potensi permasalahan ketidakmampuan dalam melaksanakan pengasuhan dan perawatan anak, dan pemerintah menyediakan atau memfasilitasi para pihak untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif berupa lembaga kesejahteraan sosial anak, sebagai upaya terakhir menghadirkan pengasuhan bagi seluruh anak daerah. indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pemerintah daerah memastikan cakupan persalinan faskes, untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah daerah memastikanterselenggaranya program promosi dan intervensi mencegah prevalensi kekurangan gizi pada balita, pemerintah daerah mempromosikan dan mendukung kebijakan pemberian air susu ibu asi) ekslusif, dan meningkatkan ketersediaan pojok pojok laktasi pada seluruh area publikyang dimungkinkan ada ibu ibu yang menyusui anak, sejumlah pojok asi, pemerintah daerah memastikan seluruh anak anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kepala puskesmas dan rumah sakit membuat komitmen dan janji pelayanan publik paripurna melalui komitmen puskesmas dan rumah sakit dengan layanan ramah anak, pemerintah daerah memastikan anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan jaminan pemeliharaan kesehatan pemerintah menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses air bersih, dan pemerintah membangun lingkungan yang sehat dengan penyediaan kawasan tanpa rokok, kawasan bersih hijau dan sehat. indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar (dua belas) tahun dan percepatan agar angka partisipasi sekolah dicapai yo, pemerintah menjamin ketersediaan pengembangan anak usia dini holistik integratif paud hi) setiap desa kelurahan, sebagai layanan terpadu pendidikan, kesehatan dan bimbingan bina keluarga pemerintah daerah mengembangkan program sekolah ramah anak yang memastikan terciptanya lingkungan yang layak dan aman bagi anak sekolah, pemerintah daerah menjamin perlindungan dan keselamatan anak dari dan menuju sekolah dengan menyiapkan zona aman sekolah dan rute aman selamat sekolah, pemerintah daerah baik sendiri maupun bersama mitra masyarakat, dunia usaha dan media mengembangkan jumlah dan kualitasindikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pemerintah daerah membuat sistem pelayanan perlindungan anak terpadu (komprehensif one stop service) dan berkelanjutan yang menjamin seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, pemerintah memastikan mekanisme dan pelaksana layanan bagi seluruhpemerintah daerah menyusun langkah langkah pencegahan dan penguatan anak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan pemerintah daerah membuat langkah langkah cepat agar anak dibebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan berdampak terburuk anak, secara fisik, mental, sosial dan spiritual. bab penyelenggaraan kabupaten layak anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla dengan cara seksama dengan mengintegrasikan pada proses pembangunan daerah. penyelenggaraan kla sebagaimana dimaksud pada melalui tahapan sebagai berikut perencanaan: persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penetapan peringkat status. bagian kesatu perencanaan pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan kla secara integratif, komprehensif, berkelanjutan, perencanaan penyelenggaraan kla meliputi antara lain deklarasi, pembentukan gugus tugas, cc. penyusunan profil. paragraf deklarasi pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan deklarasi kla kepada masyarakat dewasa dan anak anak. deklarasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menyatakan kepada khalayak tentang komitmen dan itikad menyelenggarakan kla. deklarasi kla dilakukan satu kali awal komitmen dan dapat dilaksanakan kembali (re launch) jika dibutuhkan. pemerintah daerah dapat mendeklarasikan kembali (re lauchingjuntuk memperkuat dan atau mengulang komitmen seluruh unsur pendukung dan atau pada saat terjadinya rotasi dan keterpilihan kepala daerah, kepala wilayah dan atau kepala unit unit pelaksana kla. deklarasi oleh pemerintah daerah dapat dijadikan usaha advokasi, publikasi, komunikasi, informasi dan mobilisasi partisipasi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kla. paragraf pembentukan gugus tugas kla pemerintah daerah membentuk gugus tugas kla dalam tahap perencanaan penyelenggaraan kla. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada adalah tim koordinasi lintas opd dalam penyelenggaraan kla. pemerintah daerah menetapkan gugus tugas kla sebagai tim koordinasi pelaksanaan kla dengan keputusan bupati, susunan keanggotaan gugus tugas kla paling sedikit terdiri dari ketua, wakil ketua: sekretaris, sub gugus tugas kelembagaan, dan sub gugus tugas klaster klaster kla. unsur keanggotaan gugus tugas kla terdiri dari: opd yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. gugus tugas kla sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas antara laindalam negeri, dan menteri. paragraf penyusunan profil kla pemerintah daerah menyusun profil kla sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai tahapan perencanaan penyelenggaraan kla. profil kla sebagai dimaksud adalah data dasar tentang situasi analisa kondisi pemenuhan dan perlindungan hak anak daerah yang dimutakhirkan secara periodik (updating). profil kla sebagaimana dimaksud dalam adalah meliputi data data dasar terpilih dan sesuai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai profil anak. data data dasar intervensi dan usaha usaha dalam kelembagaan untuk melakukan usaha pemenuhan dan perlindungan sebagai profil penyelenggaraan kla. bagian kedua persiapan paragraf penilaian mandiri pemerintah daerah melakukan penilaian mandiri sebagai bagian dari persiapan pra kla. penilaian mandiri kla dilakukan untuk mengetahui status kla oleh pemerintah daerah sebelum memulai penyelenggaraan kla. penilaian mandiri dilaksanakan dengan melakukan verifikasi atau penyelarasan data data pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta penyelenggaraan kelembagaan kla dengan bobot nilai per klaster dan per indikator. bobot nilai sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pedoman penyelenggaraan evaluasi penilaian mandiri dari kementerian. paragraf rencana aksi daerah pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah rad) penyelenggaraan kla. rad kla sebagaimana dimaksud adalahuntuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kla. rad kla berisi rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari kebijakan kla. rad kla meliputi indikator, masalah strategis, rencana aksi: ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program kegiatan terintegrasi dengan rpm, senja dan rkd. penyusunan rad klarpm rkd renstra skpd senja skpd). bagian ketiga pelaksanaan paragraf koordinasi pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan kla berdasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam rad kla. bupati memimpin penyelenggaraan kla kabupaten. bupati dalam menyelenggarakan kla dibantu oleh tim koordinasi penyelenggaraan kla berupa gugus tugas kla, gugus tugas kla sebagaimana dimaksud pada melakukan dan merancang perencanaan, koordinasi, implementasi, pemantauan dan pelaporan kla gugus tugas kla dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kla melalui mobilisasi semua sumber daya, dana, dan saran, gugus tugas melaporkan semua langkah dan usaha penyelenggaraan kla kepada bupati kepala daerah implementasi tingkat perangkat daerah. paragraf implementasi pemerintah daerah mengimplementasikanpenyelenggarakan kla tingkat organisasi perangkat daerah. penyelenggaraan kla tingkat organisasi perangkat daerah dilaksanakan melalui pengintegrasian pada rencana kerja organisasi perangkat daerah. organisasi perangkat daerah menyelenggarakan kla disesuaikan dengan tugas pokok fungsi organisasi perangkat daerah, meliputi bidang bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak, antar lain bidang hak sipil dan kebebasan, bidang pengasuhan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial anak, bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang rekreasi, kegiatan kegiatan budaya, bidang perlindungan khusus anak. program program utama yang tersebar organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kla antara lain: program advokasi dan legislasi tentang pemenuhan dan perlindungan anak, program advokasi anggaran berbasis hak anak, program pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur sipil dan masyarakat serta anak tentang konvensi hak anak, program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, perguruan tinggi, lembaga profesi dan lain lain, program fasilitasi forum anak dan partisipasi anak, program percepatan pencatatan kelahiran dan identitas kependudukan anak, program literasi dan informasi layak anak, program pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak, program penguatan dan ketahanan keluarga, program kesehatan dan kesejahteraan anak, program percepatan akses wajib belajar, il. program pengembangan sekolah dan madrasah ramah anak, program kreatifitas dan ruang terbuka ramah anak, program perlindungan khusus dan sistem perlindungan anak, program ketahanan bencana, dan program lain yang relevan dibidang dan sektor pembangunan. organisasi perangkat daerah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam layanan anak agar memahami hak anak dan konvensi hak anak. paragraf kecamatan layak anak kelana) pemerintah daerah menyelenggarakan kla pada wilayah administratif tingkat kecamatan dengan menginisiasi kecamatan layak anak kelana). camat memimpin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kecamatan layak anak kelana) wilayah kerjanya. tahap penyelenggaraan kecamatan layak anak kelana) melalui tahapan antara lain perencanaan kecamatan layak anak kelana), persiapan pra kelana, pelaksanaan kelana: pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelana. perencanaan kecamatan layak anak kelana)sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi deklarasi kecamatan layak anak kelana), pembentukan gugus tugas kecamatan layak anak kelana), penyusunan profil kecamatan layak anak kelana). persiapan pra kecamatan layak anak kelana) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi melakukan penilaian mandiri indikator kelana, melakukan penyusunan rencana aksi kelana, melakukan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa. pelaksanaan kecamatan layak anak kelana) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengintegrasian program dan kegiatan kecamatan layak anak pada program program kecamatan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan layak anak kelana) lapangan, cc. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan layak anak kelana), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan layak anak kelana): memfasilitasi forum anak kecamatan, memfasilitasi perlindungan anak terpadu tingkat kecamatan. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kecamatan layak anak kelana)sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi peninjauan perkembangan program dan kegiatan,kelana. paragraf desa layak anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla pada wilayah administratif tingkat desa dengan menginisiasi desa layak anak atau disingkat dla. kepala desa memimpin danmengoordinasikan penyelenggaraan dla wilayah kerjanya. tahap penyelenggaraan desa layak anak melalui tahapan antara lain perencanaan dla, persiapan pra dla, cc. pelaksanaan dla, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dla. perencanaan dla sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi deklarasi dla, pembentukan gugus tugas aj, dan penyusunan profil anak desa. persiapan pra dla sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi melakukan penilaian mandiri indikator dla, melakukan penyusunan rencana aksi dla, melakukan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa, memfasilitasi forum anak dla, memfasilitasi usaha perlindungan anak berbasis masyarakat. pelaksanaan dla sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengintegrasian program,kegiatan dan penganggaran dla pada program desa, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dla lapangan, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dla evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, fasilitasi forum anak dan partisipasi anak tingkat desa, fasilitasi kelompok perlindungan anak tingkat desa atau sejenisnya. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dla sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi koordinasi pemantauan perkembangan program dan kegiatandla. paragraf sekolah ramah anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla tingkat satuan pendidikan, sekolah dan madrasah dalam bentuk penyelenggaraan sra. pemerintah daerah menetapkan komponen pembangunan sra. komponen sebagaimana dimaksud dalam dalam ini meliputi kebijakan tentang sra) kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terlatih proses kegiatan belajar mengajar yang ramah anak, sarana prasarana ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orangtua, lm, du, stakeholder lainnya, dan alumni. pemerintah daerah mengembangkanprinsip prinsip penyelenggaran sra. prinsip dasar penyelenggaran sra antara lain meliputi tata kelola yang baik, yaitu transparansi,akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, penerapan kode etik bagi semua warga sekolah khususnya tenaga kependidikan berdasarkan prinsip prinsip hak anak yaitu non diskriminasianak untuk hidup dan tumbuh kembang semaksimal mungkin dalam semua aspek, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif, sosial, budaya, danpandangannya secara bebas dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh sungguh. bupati menyelenggarakan sekolah ramah anak melalui kepala opd bidang pendidikan. kepala opd bidang pendidikan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan sekolah ramah anak. kepala opd bidang pendidikan membuat kebijakan dan menetapkan pengembangan sekolah ramah anak pada unit unit pelaksana teknis daerah. kepala opd bidang pendidikan melakukan pembinaan pada satuan pendidikan formal dan non formal dalam melaksanakan inisiatif sekolah ramah anak. kepala opd bidang pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah ramah anak kepada bupati. kepala opd dalam menyelenggarakan sra bantu oleh kepala sekolah satuan pendidikan. kepala sekolah satuan pendidikan bertanggung jawab penyelenggaraan sra sekolah masing masing. kepala sekolahmembuat kebijakan berisi norma norma sekolah ramah anak yang diterapkan sekolah. kepala sekolah menetapkan tim koordinasi penyelenggaraan sra satuan pendidikan. kepala sekolah melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sra kepada bupati melalui kepala opd bidang pendidikan paragraf puskesmas dan rumah sakit ramah anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla bidang layanan kesehatan dasar dengan melaksanakan puskesmas ramah anak. puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada adalah usaha pemenuhan hak anak atas kesehatan bidang layanan kesehatan dasar. bupati bertanggung jawab menyelenggarakan puskesmas ramah anak melalui kepala opd bidang kesehatan. komponen penyelenggaraan puskesmas ramah anak seperti yang disebutkan pada meliputi: kebijakan pelayanan kesehatan dasar ramah anak seperti janji pelayanan publik, komitmen dan deklarasi: pengembangan program program bersama komunitas terkait pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, fasilitas layanan kesehatan dasar yang ramah anak, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat, partisipasi anak, dan manajemen data layanan kesehatan dasar pada anak. kepala puskesmas menyelenggarakan puskesmas ramah anak melalui tahapan tahapan sebagai berikut perencanaan pra partisipatif dan tehnokratif', pelaksanaan program program secara holistik, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan puskesmas ramah anak, pelaporan. kepala puskesmas melaporkan penyelenggaraan puskesmas ramah anak kepada bupati melalui kepala opd bidang kesehatan. pemerintah daerah menyelenggarakan kla bidang kesehatan rujukan dengan melaksanakan rumah sakit ramah anak. rumah sakit ramah anak sebagaimana dimaksud dalam adalah usaha pemenuhan hak anak atas kesehatan bidang layanan rujukan. bupati bertanggung jawab menyelenggarakan rumah sakit ramah anak melalui direktur rumah sakit daerah. komponen penyelenggaraan rumah sakit ramah anak seperti yang disebutkan pada meliput: kebijakan pelayanan kesehatan rujukan pada anak seperti janji pelayanan publik, komitmen dan deklarasi: pengembangan program pelayanan rujukan rumah sakit: fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dan layak anak bagi layanan kesehatan rujukan, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat, partisipasi anak, manajemen data layanan kesehatan rujukan pada anak. kepala rumah sakit daerah menyelenggarakan pelayanan rumah rakit ramah anak melalui tahapan sebagai berikut perencanaan rumah sakit ramah anak partisipatif dan tehnokratif, pelaksanaan program program secara holistik, cc. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pra, dan pelaporan. direktur rumah sakit melaporkan penyelenggaraan rumah sakit ramah anak kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. paragraf ruang bermain ramah anak pemerintah daerah membangun dan menyediakan fasilitas fasilitas ruang bermain ramah anak wilayah kabupaten, kecamatan dan desa. ruang bermain sebagaimana dimaksud dalam merupakan ruang terbuka hijau, yang aman, nyaman ,hijau memiliki baik fungsi ekologis sebagai paru paru kota, tetapi juga mempunyai fungsi sosiologis, edukatif, artistik dan menyenangkan. ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada memberikan manfaat untuk edukasi, tumbuh kembang dan partisipasi. manfaat partisipasi ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada menjadi tempat bagi anak untuk aktif menjadi pelopor dan menjalankan fungsi sebagai pelapor. ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada adalah gratis, dan dapat diakses semua kelompok anak termasuk anak dengan kebutuhan khusus. pemerintah daerah mengusahakan ruang bermain ramah anak mempunyai standar nasional sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang undangan. paragraf pusat kreatifitas anak pemerintah daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pemenuhan hak rekreasi dan pemanfaatan waktu luang anak secara positif yng disebut pusat kreatifitas anak wilayah kabupaten, kecamatan dan desa. pusat kreatifitas anak sebagaimana dimaksud pada adalah wadah bagi aktifitas pengembangan diri, bakat, minat dan kecakapan hidup anak yang bermanfaat bagi anak secara fisik, mental, sosial dan spiritual. pusat kreatifitas anak sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan lintas opd,lembaga masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha. pemerintah daerah menetapkanpusat pusat kreatifitas anak dengan surat keputusan untuk memberikan payung hukum dan kepastian hukum bagi peningkatan kapasitas anak, kegiatan rekreatif dan kegiatan penanaman nilai budaya lokal. pusat kreatifitas anak sebagaimana dimaksud bersifat gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh anak tanpa diskriminasi termasuk anak dengan kebutuhan khusus. pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pka serta memberikan apresiasi bagi pusat kreatifitas yang berhasil menghasilkan inovasi bagi pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi anak. paragraf forum anak pemerintah daerah memfasilitasi ruang partisipasi anak dalam bentuk forum anak tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta pada komunitas komunitas berbasiskan kearifan lokal, budaya, seni, hobi dan minat bakat. forum anak sebagaimana dimaksud pada adalah wadah ekspresi dan partisipasi bagi seluruh anak daerah. forum anak sebagaimana dimaksud pada menjalankan tugas dan fungsi sebagai yaitu pelopor dan pelapor. pelopor sebagaimana dimaksud pada adalah tindakan aksi berbagi kebaikan dan menginisiasi sebuah perubahan yang lebih baik rumah, komunitas dan dimasyarakat secara luas. pelapor sebagaimanadimaksud pada adalah tindakan aktif anak untuk berbagi informasi dalam mengambil keputusan bersama orang dewasa tentang keputusan yang menyangkut kehidupan anak. pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota forum anak dengan pelatihan pelatihan kecakapan hidup peminatan dan keahlian forum anak semua tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa. pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pertemuan tahunan forum anak sebagai wadahmenghimpun aspirasi, unjuk ekspresi dan kecakapan. kegiatan pertemuan tahunan sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk dialog dengan bupati atau pejabat pejabat pengambil keputusan daerah, penyampaian aspirasi dan suara anak kabupaten serta menjadikan sumber sumber inspirasi bagi anak anak kabupaten. pemerintah daerah akan mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi anak dalam musyawarah pembangun daerah tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, pemerintah daerah menyelenggarakan layanan publik untuk memperkuat tugas dan fungsi pengasuhan anak dalam keluarga dan institusi. layanan publik sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk pusat pembelajaran keluarga atau sejenisnya. pemerintah memfasilitasi pusat pembelajaran keluarga dengan sekretariat dan layanan one stop service untuk mendukung layanan bagi anak secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan, serta ditangani oleh staf profesional bidangnya. pusat pembelajaran keluarga sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai layanan informasi pengasuhan dan peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga dan institusi pengasuhan alternatif, layanan konseling pengasuhan bagi anak dan keluarga yang rentan dalam pemenuhan kesejahteraan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif, layanan pendampingan psiko sosial bagi anak dan keluarga yang terpapar resiko kekerasan, penelantaran dan anak anak sebagai korban maupun pelaku. pusat pembelajaran keluarga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan membangun jejaring dan kemitraan untuk peningkatan kualitas layanan bagi anak dan keluarga. paragraf sistem perlindungan anak pemerintah daerah menyelenggarakan kla dengan mengembangkan sistem perlindungan anak, sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada merupakan sebuah pendekatan yang memperkuat lingkungan yang melindungi (protective environment) dengan menitikberatkan pada tindakan tindakan terpadu melindungi anak. sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada yang memiliki ciri: pelayanan terkoordinasi dansistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada (l)berupa rentang layanan yang komprehensif meliputi layanan perlindungan primer, layanan perlindungan sekunder, layanan perlindungan tersier. sistem perlindungan anak dibangun dalam setiap tingkatan layanan antara lain sistem pelayanan terpadu berbasis pusat (centre based), seperti p2tp2a pasai dan lainnya yang sejenis, b.sistem pelayanan berbasis komunitas komunitas perlindungan anak desa, atau perlindungan anak berbasis komunitas, seperti atom atau sejenisnya. sistem perlindungan anak yang dibangun dengan memperkuat komponen komponen sistem sosial antara lain norma struktur, cc. prosedur. norma sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan untuk melindungi anak struktur sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lembaga orang pelaksana yang dimandatkan untuk melakukan layanan layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung, prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan standar prosedur operasional dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis. pemerintah daerah menyelenggarakan sistem perlindungan anak dengan rentang layanan atau layanan berkelanjutan. layanan perlindungan primer sebagaimana dimaksud pada huruf adalah segala usaha untuk mencegah agar anak anak dan keluarga tidak terpapar resiko kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. layanan primer sebagaimana dimaksud ditujukan kepada seluruh anak dan keluarga dengan resiko keterpaparan rendah. layanan perlindungan sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf adalah segala usaha untuk mengintervensi dini pada anak anak dan keluarga yang kurang atau lemahnya kapasitas anak, perasaan kesejahteraan sosial pada keluarga atau ketidakberfungsian fungsi sosial dalam masyarakat. layanan perlindungan sekunder tujukan kepada anak dan keluarga dengan resiko keterpaparan sedang. layanan perlindungan tersier sebagaimana dimaksud adalah segala tindakan untuk menangani kasus, memulihkan dan mengembalikan anak pada keluarga dan masyarakat. layanan perlindungan tersier ditujukan pada anak anak yang sudah terpapar sebagai korban atau pelaku kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. layanan perlindungan tersier dilakukan dengan mekanisme baku berbasis baku mutu yang disebut manajemen kasus. pemerintah daerah merumuskan prosedur penanganan kasus anak dengan manajemen kasus. manajemen kasus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan langkah langkah mekanisme baku yang dapat dipertanggung jawabkan secara prinsip dan nilai bersama penanganan kasus anak dan keluarga. pelaksanaan manajemen kasus dengan menunjuk manajer kasus dan pekerja kasus. paragraf rehabilitasi anak pemerintah daerah membangun fasilitas rehabilitasi bagi anak dan keluarga yang telah terpapar sebagai korban atau pelaku kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial. fasilitas rehabilitasi anak dan keluarga sebagaimana dimaksud adalah meliputi fasilitas tempat untuk menjadi shelter atau rumah perlindungan, fasilitas program dan kegiatan pendampingan korban atau pelaku untuk mengembalikan fungsi fungsi psiko sosial, petugas petugas pendampingan rehabilitasi, mekanisme rujukan dengan lembaga penyedia layanan hukum, medis dan psikososial. untuk memudahkan akses dan keterjangkauan pelayanan perlindungan anak pemerintah daerah mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengaduan anak dan masyarakat. mekanisme pengaduan anak dan masyarakat dapat berupa tesla, hotline, atau nomor konsultasi, dan dapat dikembangkan sistem aplikasi, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. mekanisme pelayanan informasi dan pengaduan akan dibangun dititik titik yang mudah dijangkau anak dan masyarakat tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, bab pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran kla secara sistematis. bupati melalui gugus tugas kla melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran kla secara rutin dan periodik. pemantauan sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator kla pada tahun berjalan, mengetahui capaian penyelenggaraan klamengambil tindakan sedini mungkin, memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan kla. evaluasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada tingkat kabupaten kecamatan dan desa. evaluasi kla sebagaimana dimaksud pada meliputi peraturan perundang undangan daerah, anggaran, upaya yang dilakukan, sdm terlatih kha, peran serta forum kelompok anak, peran serta mitra opd lainnya, masyarakat, dunia usaha, dan media massa, inovasi (konsep, model, teknologi). pelaporan sebagaimana dimaksud dalam adalah usaha untuk mendokumentasikan semua tindakan dan langkah yang ambil dalam penyelenggaraan kla, mendokumentasikan hasil langsung dan tidak langsung, mencatat peran para pihak yang terlibat, lintas institusi, lembaga masyarakat, dunia usaha, penggunaan media dan teknologi, analisis kebijakan dan isu isu strategis, rekomendasi untuk pengembangan penyelenggaran kla. bab vii larangan setiap orang dan atau lembaga dilarang mengabaikan dan tidak melaksanakan usaha atau kegiatan kegiatan penyelenggaraan kla, yang dimandatkan oleh undang undang dan peraturan daerah yang ada. pemerintah daerah melalui aparat penegakan peraturan daerah akan melakukan segala upaya yang memastikan aturan ini ditegakkan, yang bersalah dan pelanggar akan ditindak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan sanksi setiap orang dan atau lembaga dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kla sebagaimana dimaksud dalam kewajiban akcc.bab pembiayaan semua pembiayaan yang timbul karena kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kla dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemerintah daerah dalam penyelenggaran kla dapat menggalang dukungan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pemerintah daerah dapat menggalang dukungan dari multi pihak lembaga masyarakat dan dunia usaha secara sukarela dan tidak mengikat, melalui kegiatan kegiatan sejenis yang tidak melanggar prinsip hak hak anakdan atau tim koordinasi lintas perangkat daerah yang terkait dengan pemenuhan hak anakmelalui kebijakan masing masing kepala organisasi perangkat daerah yang membid,lu menetapkan peraturan bupati bengkulu selatan tentang kode etik pengelolaan pengadaan barang jasdan susunan organisasi tugas dan fungsiulu selatkabupaten bengkulu selatan yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang jasa. kelompok kerja unit layanan pengadaengkulu selatan sub bagian layanan pengadaan secara elektroninyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah kabupaten bengkulu selngelolapengaduan adalah pemberitahuan tertulis disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentiktujuan prinsip dan etika dasar kode etik kode etik bertujuan sebagai pedoman norma prilaku profesional bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa. penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa wajib menjunjung prinsip dasar, etika dasar dan kode etik.yelenggara pelayananpenyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalamnyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa, dan menegakan kehormatan, integritas dan martabat profesi penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa dalam melaksanakan prinsip pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam wajib melaksanakan kode etikpatuh kepada perintah atasan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan, m.tidak menyimpang dari standar operasional prosedur. bab majelis pertimbangan kode etik bagian kesatu kedudukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etikdengan keputusan bupati. majelis pertimbangan kode etik bersifat adoc sebagai majelis pertimbangan pengawas norma perilaku pelaksanaan kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedua susunan majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal terdiri dari terdiri: ketua merangkap anggota dijabat oleh unsur inspektorat daerah anggota, yang terdiri atas: unsur inspektorat daerah, unsur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dan unsur bagian hukum sekretariat daerah, bagian ketiga tugas majelis pertimbangan kodetentuan dalamlayanan pengadaan barang jasa, pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan prinsip pengadaanhonorarium dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan kode etik dan sekretariat majelis pertimbangan kode etik dapat diberikan honorariumd.inspektorat daerah berita daerah kabupaten bengkulu selatan. ditetapkan manna,alaingisian dan pemberhentian perangkat desa, telah ditetapsesuai dengan ketentupengisian lowongan jabatan perangkat desa dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan desa tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berpedoman padabahwatidak selaras dengdiubah sebagai berikut: ketentuan ditambah angka yakni angka yang berbunyi sebagai berikut:perangkat desa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perangkat desa terdiri dari: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan staf. staf sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi staf urusan, staf seksi, dan atau staf kewilayahan. perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: ketentuan jumlah perangkat desa berdasarkan klasifikasi desa adalah sebagai berikut: desa swasembada terdiri atas: sekretaris desa sebanyak (satu) orang, kepala urusan sebanyak (tig, desa swakar desa swadadutiga) orang. pengisian lowongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan hanya pada desa desa dengan ketentuan apabila terdapat kekosongan pada jabatan sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan atau staf perangkat desa, apabila jumlah perangkat desanya sudah lebih dari sebagaimana dimaksud pada maka pengisian lowongan jabatan dilaksanakan dengan cara penataan jabatan perangkat desa.ketentuan diubah sehingga seluruhnyhak yang diterima adalah: gaji sebagai pegawai negeri sipil dan tunjangan tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali tunjangan fungsional umum, cuti:pp) sebagai perangkat desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. pegawai karyawan perusahaapabila diangkat sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikannya harus melepaskan kedudukannya sebagai pegawai karyawan perusahaan swasta yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditempel materaihubungan keluarga sampai dengan derajat pertama sebagaimana dimaksud pada meliputi: bapak atau ibu, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, cc. istri atau suami, menantu, mertua, saudara kandung, saudara tiri, atau saudara angkat, saudara ipar. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ujian penyaringan diselenggarakan oleh panitia pengisian tingkat desa dan. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada lebih dahulu dituangkan dalam naskah kerja sama atau memorandum understanding u). perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada adalah jurusan keilmuan program studi pada fakultas. perguruan tinggi yang terakreditasi atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud menyusun naskah soal ujian materi umum dan naskah soal ujian materi khusus disertai dengan lembar jawaban, serta naskah ujian psikologi sebagaimana dimaksud dalam dalam menyusun naskah soal ujian sebagaimana dimaksud pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara ujian penyaringan, dapat menyertakan tenaga ahli dari jurusan keilmuan program studi yang terkait. bentuk soal dapat berupa: pilihan ganda, dan atau isian. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal ujian penyaringan dilaksanakan dengan computer assisted test cat), panitia pengisian tingkat desa yang dapat menyediakan sarana dan peralatan untuk menyelenggarakan cat dimaksud. tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: panitia pengisian tingkat desa mengajukan surat permohonan kerja sama kepada pimpinan pihak ketiga dengan temuannya dikirimkan kepada kepala desa dan camat, pihak ketiga menyusun naskah soal ujian penyaringan memuat materi sebagaimana dimaksud pada pengajuan surat permohonan dari panitia pengisian tingkat desa kepada pihak ketiga dilaksanakan paling lambat (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian penyaringan. kewajiban pihak ketiga dalam pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan alat bantu komputer sejumlah yang dibutuhkan beserta jaringannya, penyediaan sistem cat beserta operatornya, memberikan pelatihan tutorial kepada peserta ujian, membantu penyelenggaraan dan pengawasan ujian, dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada panitia pengisian tingkat desa secara tertulisapabila tidak merupakan satu kesatuan institusi harus bekerjasama dalam pelaksanaan aplikasi sistem cat ujian penyaringan perangkat desamenjadi satu kesatuan institusi, maka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada camat mendasarkan urutan nilai tertinggi dari calon perangkat desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:tingkat desa dan tokoh pemuka masyarakat lainnyaerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa dipergunakan untuk: administrasi, biaya bekerja sama dengan pihak ketiga, biaya operasional verifikasi pendaftaran bakal calon, honorarium panitia pengisian tingkat desa, konsumsi rapat, dan biaya operasional penyelenggaraan ujian penyaringan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, perangkat desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat. pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila: perangkat desa yang pada saat pencalonan memberikan data persyaratan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam dan perangkat desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam perangkat desperangkat desarangkat desa yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada tidak diberikansin muhammad tampil diundangkan kudus pada tanggal desember sekretaris: daerah kabupaten kudus, kangen hua sampai intakoris kun berita daerah kabupaten kudus tahun nomor
|
kinerja pegawai honorer daerah lingkungan pemerintah kabupaten kudus perlu adanya peningkatan disiplin bagi pegawai honorer daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya: bahwa guna efektivitas peningkatan disiplin sebagaimana dimaksud huruf perlubeberapapegawai honorer daerahhonorarium pegawai honorer daerah adalah honor harian yang ditentukan dalam daftar skala honorarium pegawai honorer daerah yang ditetapkan oleh bupati. cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. izin adalah keadaan tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah dalam jangka waktu paling lama (dua) hari. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jenis pegawai honorer daerah meliputi penjaga staf administrasi staf teknis kebersihan pengemudi satuan ketertiban (salib) pemungut retribusi operator komputer. setiap pegawai honorer daerah diberikan nomor induk pegawai daerah nid). ketentuanhonorarium sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan bagi pegawai honorer daerah yang harusdiantara dan disisipkan satu baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikutbersalin pada saat (satu) bulan sebelum dan (dua) bulan sesudahbersalinbersalin diberikan kepada pegawai honorer daerah paling banyak (tiga) kabupaten kudus date:
|
selaerah kota surakartaerah kota surakarta(bumi). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian administrasi perekonomian mempunyai fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang perekonomian: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perekonomian: pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang perindustrian, per dagangan, koperasi dan umkm, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan bumi: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomicc. subbagian perekonomintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang administrasi pembangunan: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang administrasi pembangunan: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi pembangunan: pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis:banguncc. subbagidan pemuda olahraga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian administrasi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang administrasi kesejahteraan rakyat: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang administrasi kesejahteraan rakyat: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi kesejahteraan rakyat: pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang administrasi kesejahteraan rakyat: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang administrasi kesejahteraan rakyatbagian keempatntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten administrasi menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perumusan kebijaktugas bidang organisasi, hubungan masyarakat dan protokol dan umum: mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaradan pelayanan administrasi dan teknis bidang organisasi, hubungan masyarakat dan protokolorganisasi, hubungan masyarakat dan protokol dan umumadministrasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekda. asisten administrasi, membawakan bagian organisasi, bagian hubungan masyarakat dan protokol,ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian organisasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang organisasi: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang organisasi: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang kelembagaan, akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan daerah dan penatalaksanaan:, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang organisasi: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.. bagian dinast, dan kinerja aparaturntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang hubungan masyarakat dan protokol, cc.) pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis,pengumpulan dan distribusi informasi:ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian umum mempunyai fungsi perumusmengkoordinasikan pelaksanaan: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggarad:setda setdada, asistenda, asistenkerjada, asisteda, asistetda dan pejabatda, asisten sekda, kepala bagian, kepala subbagian, dan ketuaaerah pemerintah kota surakarsekretaris daerahttd supardi kertamenawi beri daerah pemerintah kota surakarta tahun nomor untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam setpelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, hukum dan ham, kerja sama, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,da sekda memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketigntuk menyelenggarumusmengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia dan kerjasama: cc. mengkoordinasikan fasilitasi bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia dan kerjasama, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia dan kerjasama, mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporpemerintahan berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekda. asisten pemerintahan, membawakan bagian pemerintahan umum: bagian hukum dan hak asasi manusia,pemerintahan umumntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian pemerintahan umum mempunyai fungsi perumusngkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaradan pelayanan administrasi dan teknicc. subbagian administrasi penataan wilay umum.paragraf bagian hukum dan hak asasi manusintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian hukum dan hak asasi manusia mempunyai fungsi perumusmengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkatbinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemeran dan pelayanan administrasi dan teknisantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanahukum dan hak asasi manusiasubbagi dan hak asasi manusiam serta mengadakan dan mengatur publikasi produk produk hukum. paragraf bagian kerjasamntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian kerjasama mempunyai fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang kerjasama, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kerjasama: pelaksanaan sebagian urusan bidang kerjasama: pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama,kerjasama, membawakan subbagian kerjasama dalam negeri: subbagian kerjasama luar negerrjasamanyelenggarakan fungsi: pengkoordinsian perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat: mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat: pengkoordinsian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat: pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekda sesuai tugas dan fungsinya. dalam melaksanakan tugas dan fungsi, asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekdabagian administrasi pembangunan: bagian administrasi
|
pp)ewan perwakilan rakysekretaris dprdsekretariat dprdretaris dprd dan berdasarkan hal tersebut kepala bagian umum menyusun laporan berkala sekretaris dprd kepada ketua dprd dan secara administratif mengirimkan laporprd, kepala bagian, kepala sub bagianretaribab ketentuan umum dalam peraturan gubenur,,,sekretariat dprd sekretariat dprd mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekre darmenyelenggarakan kehumasan dan protokoler: penyediaan dan mengkdan susunan organisasi sekretariat dprd, terdiri dari sekretaris dprd: bagian legislasi, bagian keuangan: bagian humas dan protokolgian ketigntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian legislasi: penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang evaluasi dan pelaporan peraturan: pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukumlegislasi membawakan subbagian rapat dan risalah, subbagian penyusunan peraturan, cc. subbagianegislasi.subbagian evaluasi dan pelaporan peratu penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang perencanaan dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntansi,membawakan subbagian anggaran: subbagian perbendaharbagian kelima bagian humas dan protokol bagian humas dan protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiar an pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang humas, dokumentasi dan protokol penyerapan aspirasi masyarakat dan perjalanan dinas. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian humas dan protokol mempunyai fungsi penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang humas dan dokumentasi, penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang protokol, penyiapan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat: penyiapan administrasi perjalanan dinas:humas dan protokol, membawakan subbagian humas dan dokumentasi,bagian keenam, membawakan subbagian tata usaharetaris dprdretaris dprdprd, kepala bagretaris dprd
|
nidikan, pemuda dan olah dasar sd, seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar smp: seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sd, meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikand. seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar smp smp, meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar smpmp, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar smpmpmp. seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanren : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaankesetaraan dan kekasar: santta@pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan:ptekina dinasidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kependidikan, kepemudaan dan keolahragaan. untuk menyelenggarkependidikan, kepemudaan dan keolahragaan:, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan, kepemudaan dan keolahragaan:, cc. pembinaan dan fasilitasi bidang kependidikan, kepemudaan dan keolahragaan lingkup pemerintah kota surakarta: pelaksanaan tugas bidang kependidikan, kepemudaan, keolahragaan, sarana prasarana pendidikan dan olah raga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependidikan kepemudaan dan keolahragaan: bidang pendidikan sekolah dasar dan anak usia dini bidang pendidikan sekolah menengah pertama bidang pendidikan menengah bidang pendidik, dan tenaga kependidikan bidang pendidikan non formal bidang pemuda bidang olah raga i. unit pelaksana teknis dinas utd). j an anak usia dini, membawakan: seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar dan anak usia dini: seksi sarana dan prasina pendidikandasar dan anak usia dini. seksi kurikulummeliputi perumusan kebijakan operasional pendidikandasar dan anak usia dini, dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikansekolah dasar dan anak usia dini. seksi sarana dan prasina, meliputi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikansekolah dasar dan anak usia dinigendalian mutu pendidikan sekolah menengah pertamandidik, membawakan seksi kurikulum pendidikan dasar sekolah menengah pertama: seksi sarana dandandasar sekolah menengah pertama, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan: seksi sarana dand, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar smpdmp
|
relbagian ketujuh bidang bina kesehatan masyarakatuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang binacc. seksi kesehatan remaja dan lanskesehatan masyarakat.bagiptsehatan mempunyai tugas pokok: pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan: penyelenggaraan upaya kesehatan: penyelenggaraan bina kesehatan, penyelenggaraan dan, i. peningkatan kesehatan ibu dan anak: pembinaan kesehatan remaja dan usia lanjut: penyelenggaraan sosialisasi oopromosi kesehatan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan bidang upaya kesehatan bidang bina kesehatan masyarakatpromosi kesehatanuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang promosi:omosi kesehatan.untukpenanggulangan klb: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengendaliyakit dan penyehatan lingkungan.bagian keenam bidang upaya kesehatanuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang upayasehatan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kefarmasian, makanan, minumanpaya kesehatan, membawakan seksi pelayanan kesehatan: seksi kefarmasian, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan: cc. seksi akreditasi dan registpaya kesehatan.
|
it ,sosial: bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, bidang pengawasan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang seksi kesejahteraan sosial:kerja dan perluasan kerja bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja:penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang ketransmigrasi: cc.rjakibukan): penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kesejahteraan pelks) bipartita dan lembaga kerja bersama lks) jamsostek):untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas perhubumanajemen dan rekayasa lalu lintas:: bidang teknis sarana dan prasarana,:: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang uji kendaraan: seksi teknik kendaraan dan bengkel:pendudukan dan pencatatan sipiberkalapendudukan dan pencatatan sipil kota surakarta: kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipilnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinasdata dan statistik, pengelolaan administrasi kependudukan: pencatatan ddata dan statistik, bidang pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil: bidang dokumentasi dan informasidata dan statistik bidang data dan statistikuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang data dan statisti dan statistik.bagian kelima bidang pendaftaran penduduk bidang pendaftaran penduduk mempunyai tugas pokokiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang identitas penduduk,bagian keenam bidang pencatatan sipil bidang pencatatan sipil. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi. bagian ketujuh bidang dokumentasi dan informasi bidang dokumentasi dan informuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang dokumentasi dan informpenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penyuluhan, dan pelayanan dokumeokumentasi dan informasi.
|
kan ran pmyerap udayaan dan pariwisatabudayaan dan pari ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas kebudayaan dan pariwisatadan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum, seni dan kebudayaan, pemasaran wisata, penyelenggaraan sosialisasi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pembinaan jabatan fungsional: i. pengelolaan unit pelaksana teknis daerah utd). bagian kedua kepala dinas kepala dinas memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai mana dimaksud dalam dan kepala dinas, membawakan sekretariat, bidang sarana wisata, bidang seni, budaya, sejarah dan purbakala, bidang pelestarian, promosi dan kerjasama haan, rumah tangga dan perlengkapan lingkungan dinas. bagian keempat bidang sarana wisatntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sarana wisata mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang akomodasi wisata,wisata, membawakan seksi akomodasi wisata, seksi rekreasi dan hiburomodasi wisata. usaha hotel, penginapan, restoran, travel biro, jasa boga, gedung pertemuan, money changer dan sejenisnya.purbakalaan, meliputi usaha impresario, hiburan malam ketangkasan, wisata air alam, asuransi wisata dan sejenisnya. bagian kelima bidang seni, budaya, sejarah dan purbaksejarah dan purbakala. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang seni, budaya, sejarah dan purbakala mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang seni dan budaya, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sejarah dan purbakalstaeni, budaya, sejarah dan purbak,pendidikan dan pelatihan bidang kesenian, penerapan dan pelaksanaan prosedur pera watan dan pengamanan aset atau benda kesenian, pelaksanaan pem bentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian., meliputi pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan bidang penulisan sejarah lokal. bagian keenam bidang pelestarian, promosi dan kerjasamntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang pelestarian,elestarian dan pengembangan aset: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang promosi dan informasi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kerjas, promosi dan kerjasama. an bidang pengembangan produk pariwisatfag ine parwisataan
|
tkerjaan umkerjaan umum, maka ketentuan ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan walikota ini dicabut dakerjaan umuminasrencanaan program kerja, pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum lingkup kota, pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umumdrainase, bidang cipta karya, bidang pemadam kebakaran, unit pelaksana teknis daerah utd)bagian keempat bidang bina marguntuk menyelenggarakan tugas pokokbagian kelima bidang drainaseuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang drainaserainase, membawakan seksi pembangunan drainase, seksi operasi dan pemeliharaan drainaserainase.bagian keenam bidang cipta kary untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang cipta karya mempunyai fungsiksi perumahan dan pebagian ketujuh bidang pemadam kebakaran: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang peralatdam kebakaran.remtata ruangata ruang kotatata ruangtata ruang kota surakarta,: perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kota dan tata ruang kota:tata ruang bidang pemanfaatan ruang bidang tata bangunan dan lingkungan bidang konservasi bangunan cagar budayatata ruang, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rencana pola dan penetapan kawasan strategis kotaruang terbuka hijausarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencan, membawakan: seksi perencanaan tata ruang: seksi evaluasi dan pengendalian ruang, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau., penyusunan standard pelayanan minimal bidang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruanguntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemanfaatan ruang mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kawasan konservasi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang tata guna tanah dan ruang hijaukawasan konservasi: seksi tata guna tanah dan ruang hijau: mengatur tata letak dan spesifikasi konservasi kawasan.bagian keenam bidang tata bangunan dan lingkunganuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang tata bangunan d: dan lingkungan, membawakan: seksi tata bangunan dan lingkungan, seksi pengendalibangunan dan lingkungan.bagian ketujuh bidang konservasi bangunan cagar budayervasi bangunan cagar budaya membawakan: seksi pemeliharaan, dan perlindungan bangunan cagar budayanservasi bangunan cagar budaya.
|
remas jalebersihan dan pertamanersihan dan pertamandersihan dan pertamdesersi han dan pertamanbersihan dan pertamanan kota surakarta, kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanersihan dan pertamanan mempunyai tugas pokoknyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kebersihan dan pertamananpengelolaan kebersihan lingkungan dan pendapatan:penyuluhankebersihan, bidang pertamanan dan penerangan jalan, bidang pemakaman umum: bidang persamkebersihan bidang kebersersihan kota dan pelayanan persamaan dan kebersihan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebersihersihan kota:membawakan seksi kebersihan kota, seksi pelayanan persamaan dan kebers. seksi kebersihanersihan kota, meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan kebersihan jalan kota serta memelihara dan memperbaiki perlengkapan kebersihan lingkungan. seksi pelayanan persama, meliputi pemberian pelayanan, pengaturan dan pengawasan pengelolaan persamaan dari sumber sampah tempat penampungan sementara tps), penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan, serta pengelolaan retribusi pelayanan persamaan kebersihan. bagian kelima bidang pertamanan dan penerangan jalan bidang pertamanan dan penerangnerangan jalan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pertamanan dan penerangan jaltamanan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penerangan jmanan dan penerangan jalan, membawakan seksi pertamanan, seksi penerangnerangan jalan. seksi pertamtamanan, meliputi penataan pengaturan, pembuatan dan pemeliharaan taman taman kota beserta ornamennya, gapura, tugu, monumen, jalur hijau, lapangan olah raga, pembuatan dan pemeliharaan taman taman umum dan jalur hijau, serta pembibitan tanaman hias dan tanaman pelindung untuk penghijauan. seksi penerangan jal, meliputi perbaikan, pemeliharaan dan pengawasan instalasi listrik dan kelengkapannya, pengaturan, pengadaan dan pemasangan lampu hias serta lampu penerangan pada jalan umum, taman, fasilitas umum, tempat tempat rekreasi, rumah dinas, kantor serta bangunan milik pemerintah kota. bagian keenam bidang pemakaman umum bidang pemakaman umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,pengaturan dan pelaksanaan bidang pelayanan pemakaman dan pengelolaan pemakaman umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemakaman umumpemakaman:kaman umum, membawakan seksi pelayanan pemakaman: seksi pengelolaan pemakamkaman umum seksi pelayanan pemakmakaman, meliputi pemberian pelayanan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pemakaman, pemindahan kerangka jenasah didalam dan atau diluar pemakaman umum. seksi pengelolaan pemakam, meliputi mengawasi, memelihara, menjaga dan mengamankan areal pemakaman umum serta mengatur tata bangunan dan lingkungannya. bagian ketujuh bidang persamaan bidangsampah dan pengelolaan sampah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang persamasampah, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan sampmaan, membawakan seksi angkutan sampah, seksi pengelolaan sampsamaan seksi angkutkutan sampah meliputi: pengaturan pelaksanaan dan pengawasan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara sampai tempat pembuangan akhir. seksi pengelolasampah, meliputi: pengaturan pelaksanaan dan pengawasan pengurangan dan penanganan sampahnanperasi dan usaha mikro kecil menengah umkmperasi dan usaha mikro kecil menengah umkm) kota surakarta, kepala dinas adalah kepala dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah umkm)perasi dan usaha mikro kecil menengah umkm) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil mikro menengah umkm). untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah umkm)usaha dan permodalan, bidang koperasi: bidang usaha mikro, kecil dan menengah umkmusaha dan permodalanuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang usaha dan permodalan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang permoddan permodalan, membawakan seksi usaha: seksi permoddan permodalan. bagian kelima bidang koperasidan pengesahan koperasi dan pembinaan dan pengawasgesahan koperasikoper..bagian keenamuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang usaha mikro kecil d mikro:, membawakan seksi usaha mikro: seksmikro, kecil dan menengah. seksi usaha mikromikro, meliputi pembinaan dan pengembangan usaha mikro.per lasi industrialindustrian dan perdagarovinsi jawa tengahi industri dan perdagindustrian dan perdagangan kota surakarta, kepala dinas adalah kepalrindustrian, bidang perdagangan: bidang pengawasan dan perlindungan konsumeindustri kecil, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang industri menengah dan besar, membawakan seksi industri kecil, seksi industri menengah dan bebagian kelimadagangan dalam negeri: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perdagangan luar neger seksi perdagangan dalam negeri: seksi perdagangan luar negebagian keenam bidang pengawasan dan perlindungan konsumen bidang pengawasan dan perlindungan konsumentuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengawasan danwasan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perlindungan konsumedustri logam mesin dan tekstil. seksi pengawasseksi perlindungan konsumelindungan konsumen, meliputi pembinaan perlindungan konsumegubernurrgelolaan pasarpenataan dan pembinaan pedagang kaki lima: seksi pengendalian pedagang kaki liedagang kaki lima.gelolaan pasargelolaan pasar kota surakarta, kepala dinas adalah kepala dinas pengelolaan pasargelolaan pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pasar. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas pengelolaan pasarpendapatan pasar: pengelolaan kebersihan dan pemelihara:patan pasar: bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar: bidang pengawasan dan pembinaan: bidang pengelolaan pedagang kaki limapatan pasarntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendapatdataan dan penetapan, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penagihan dan penerimaan: cc. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pembukupatan pasar, membawakan seksi pendataan dan penetapan: seksi penagihan dan penerimaan: seksi pembukupasar.bagian kelima bidang kebersihan dan pemeliharaan pasarntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebersihan dan pemeliharameliharaan pasar.ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengawasan dan pembinaan:: cc., cc. seksi pengawasan pedag dan pembinaan.bagian ketujuh bidang pengelolaan pedagang kaki limntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan pedagang kaki lima: cc.pedagang kaki lima, membawakan
|
na,apatan, pengelolaan keuangan dan asselsset bidang asset dan pengelolaan asset. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang asset: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan assetset, membawakan: seksi perencanaan asset: seksi pengelolaan asset. seksi perencanasset daerah. seksi pengelolasset, penggunaan dan pemanfaatan asset dan perubahan status hukum assetpit. sekretaris daerah kota surakarta ttd.dapatan, pengelolaan keuangan dan asset kota surakarta, kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asapatan, pengelolaan keuangan dan asset::: i: bidang penetapan, bidang penagihan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan: bidang akuntansi: bidang asset i. utd: j , pendataan,: dan retribusi daerahagihan dan keberatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak santan bidang pengelolaan penerimaan sumber pendapatan laipendapaset daerahmunikasi dan informatikmunikasi dan informatika kota surakarta: kepala dinas adalah kepalan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika lingkup kota, pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika: pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidangkomunikasi, bidang informatikbagian keempat bidang komunikasintuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang komunikasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang, membawakan seksi telekomunikasi: seksi pengembangan komunikasi dan informabagian kelimantuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang: meliputiinspektoratinspektorvvinspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala subbagian, dan kepala seksinyelenggarakan, melaksanakan, dan melakukan tugasnya, inspektur, sekretaris, inspektur pembantuinspektur, sekretaris, inspektur pembantuinspektur pembantu, kepala subbagian,nspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala subbagian, kepala seksi dan pejabatinspektorat kota surakarta bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: kota adalah kota surakarta. pemerintah daerah adalah pemerintah inspektorat inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam inspektorat mempunyai fungsi:, penyelenggaraan sosialisasi tentang pengawasan: pembinaan jabatan fungsional.membawakan subbagian perencanaan,kan pelaksanaan pengawasan wilayah pengawasan terhadapbagian kelimlpengusulan program pengawasan wilayah ii: mengkoordinasikanbagian keenam inspektoratkanibagian ketujuhkan pelaksanaan pengawasan wilayah iv:orat
|
rem anperencanaan pembangunbudaya da:. subbidang ekonomi dan:danrencanaan pembangunan daerah kota surakarta,badan yang selanjutnya disebut upt adalah unit pelaksana teknis badataan ruang dan prasarana kota, bidang ekonomi: bidang sosial budaya, bidang data dan pelaporan, bidang penelitian dan pengembangan unit pelaksana teknis badan upt)upt)ataan ruang dan prasarana kotuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penataan ruang dan prasarana kot:taan ruang dan prasarana kota.bagian kelimauntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomidibidang investasi dan keuangan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidang pengembangan duniubbidang pengembangan dunia usahbagian keenam bidang sosial budaya bidang sosial budayuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sosial buday: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat:sosial budaya. subbidang pemerintahan dan kependudukdan administrasi kependudukan. subbidang kesejahteraan raky dan kesejahteraan keluarga. bagian ketujuh bidang data dan pelaporan bidang datadan evaluasi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang data dan pelaporan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang data dan dokumentasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak santan bidang evaluasi dan pelapo dan pelaporan. subbidang data data dan dokumentasi meliputi: mengkoordinasikan, penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan pembangunan. subbidang, meliputi: pengaturan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan pembangunan dan pemerintahan, dan ekonomi dan prasarana kota: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak santan bidang ekonomi dan prasarana kota:
|
gubernur jambdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan program satu milyar satu kecamatan, dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan tersebar merata masyarakat melalui alokasi dana transfer program satu milyar satu kecamatan, perlu ditetapkan pedoman umum dan alokasi dana transfepokja sp3 pendampingan mempunyai fungsi sebagai motivator, educator, fasilitator dan evaluation sp3 pendampingan. bagian ketiga sanksi kepala dinas pemuda dan olahraga berwenang menunda atau menghentikan sementara penghasilan sp3 pendampingan setelah adanya rekomendasi dari camat dan pokja sp3 pendampingan yang menyatakan bahwa sp3 melakukan kelalaian melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam bab dana pendukung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program namesake, pemerintah kabupaten kota penerima dana transfer harus menganggarkan dana pendukung yang dianggarkan dalam apbd kabupaten kotbab viiuntuk penyaluran dana beasiswa dan bantuan modal, dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan dan atau kantor pos setempat. penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap yaitu: tahap sebesar (empat puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer, tahap sebesar (enam puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer. penyaluran tahap dilaksanakan setelah peraturan daerah tentang apbd kabupaten kota mencantumkan penerimaan dana transfer diterima oleh kepala skpd provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan provinsi dan atau melampirkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program namesake. penyaluran tahap dilakukan setelah penyerapan dana transfer tahap mencapai minimal (tujuh puluh lima persen). dalam hal pemerintah kabupaten kota tidak mencantumkan penerimaan dana transfer untuk kegiatan program namesake dalam apbd dan akan mencantumkannya dalam apbd perubahan, penyaluran dapat dilaksanakan setelah kepala skpd provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan provinsi menerima surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program namesake. surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada diterima paling lambat pada tanggal maret penyaluran dana tahap sebagaimana dimaksud pada pengajuannya paling lambat november surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program namesakeviii laporan laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer program namesake disampaikan secara berkala kepada gubernur melalui kepala skpd provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan provinsi dengan tembusan disampaikan kepada kepala bappeda. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bupati walikota. laporan sebagaimana dimaksud dalam diterima paling lambat tanggal (lima belas) setiap berakhirnya triwulanlaporan akhir program namesake disusun oleh bappeda kabupaten kota dan skpd pelaksana program namesake provinsi untuk disampaikan kepada gubernur melalui kepala bappeda paling lambat minggu kedua bulanmonitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program namesake, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim yangrogram namesake depan ddalam upaya efektivitas pelaksanaan tugas sp3 pendampingan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pokja sp3 pendampingan daerah dan kabupaten kota. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali. hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun rencana sp3 pendampingan depan dengan pihak pihak terkait pada setiap level pemerintahan baik tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari program namesake perlu dibentuk tim koordinasi. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tim koordinasi provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim koordinasi kabupaten kota dengan keputusan bupati walikota. tugas tim sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan koordinasi, perencanaan dan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap output dan outcome dari pelaksanaan program namesake sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya. pelaksanaan kegiatan program namesake harus selesai paling lambat pada tanggal desember program namesake yang dilaksanakan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir tahun anggaran bab ketentuan lain lain untuk lpa tahun anggaran dan tahun tahun sebelumnya digunakan untuk mendukung kegiatan program namesake tahun anggaran pada kecamatan yang terdapat lpa dana transfer. apabila lpa atas program namesake pada tahun tahun sebelumnya tidak dianggarkan pada tahun maka pemerintah provinsi jambi akan memotong dana transfer dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten kota sejumlah sil namesake tahun sebelumnya. pengawasan dan pemeriksaan dana namesake sebagaimana dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten kota termasuk dalam komponen belanja kabupaten kota, maka sesungguhnya pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten kota yang bersangkutan. inspektorat provinsi jambi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program namesake kabupaten kota dalam provinsi jambi. bab ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka:alokasi anggaran program namesake tahun anggaran kota jambi kota baru jambi selatan belitung iii l. |. pasar jambi |. telanaipura danau teluk |. pelayanan |. jambi timur il. kabupaten muaro jambi ' ' | jambi luar kota rekaman |. kumpehllir il. maro seo il. resting |. sungai gelam sumpah ulu .iil. |. taman rajo |. sungai bahar bahar selatan bahar utara kabupaten tebo tebollir .iil. rimba bujang koto. |. suma .iii. tebo tengah |. tebo ulu |. rimba ulu |. rimbollir |. tengahllir il. serai serumpun |. vii kotollir |. muaro tabir |. kabupaten tanjung jabung barat tungkalllir |. tebing tinggi muara papal seberang |. pengakuan setara |. meraung .iil. batang asam rendah mendali |. seberang kota bermalam kuala setara kabupaten sarolangun sarolangun |. pauh. . il. |. pelawan |. singkat . bathin vii .iil. cermin nan gedang batang asai limun il. hitam il. mendingin |. kabupaten kerinci ' e batang merangin kayu aro |. gunung raya danau kerinci |. ditinjau laut air hangat gunung kerinci |. keliling danau |. air hangat timur gunung tujuh |. siulak |. depati tujuh il. siulak mukai |. air hangat barat kayu aro barat bukit kerman |. vii kabupaten tanjung jabung timur rantau rasa sado il. bendahara |. sebagai |. muara sabak timur |. kuala jambi berhak |. bendahara ulu |. dendang |. muara sabak barat nipah panjang viii kabupaten merangin ' ' jangka |. pemenang |. bangko barat rendah pembaruan sungai tenang tiang pumping |. muara siau |. lembah masukan bangko |. sungai mana tabir. .i il. tabir ulu |. tabir selatan kalo tangan |. batang masukan pemenang barat tabir hilir |. tabir timur il. pangkalan jambu rendah pemenang pemenang selatan margo tabir |. tabir lintas |. tabir barat |. kabupaten bungo muara bunga muko muko bathin vii bungo dani |. bathin babak pelepah |. pelepatllir |. rantau pandan |. bathin |. tanah sepenggal tanah tumbuh |. tujuan il. jujuhanllir il. libur lubuk mengenang rimba tengah bathin! ulu. il. bathin!l pelayan tanah sepenggal lintas kabupaten batanghari ' e ' ' meriam |. muara memberi |. muara bulan |. bathin xxiv |. s5 pematung |. bambang |. maro seo ulu |. maro seo hilir kota sungai penuh sungai penuh |. tanah kampung |. hamparan rawang pesisir bukit imun debat pondok tinggi sungai bungkul |. koto baru jumlah hihiihiv#v4vih viii ix#surat petransfer untuk program namesake tahun anggaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut akan mencantumkan dana transfer untuk program namesake tahun anggaranyang sudah disalurkan tidak terlaksana sampai dengan tahun anggaran, maka akan kami masukan dalam sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan siapa) dan akan digunakan untuk pelaksanaan program namesake tahun berikutnya. demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. tempat, tanggal bulan bupati walikota nama kepala daerah gubernur jambi, ttd hasan basri agubadan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat bappeda adalah bappeda provinsi jambi. dinas pemuda dan olahraga adalah dinas pemuda dan olahraga provinsi jambi, dinas pemuda dan olahraga kabupaten kota. program satu milyar satu kecamatan yang selanjutnya disingkat programmengurangi angka kemiskinan dan penganggurpengelolaan program namesake. lampiran iiipenyerapan penggunaan dana laporan penyerapan penggunaan dana program namesake tahun anggaran kabupaten kota: jenis kegiatan in parah '' '' aa. last total pagu sisa tahap penerimaan total realisasi no| tahap sebelumnya dari provinsi rp) pembayaran umum daerah rp) rp) seen) rp) rp. o | ssa tahap tahap noh tta tempat, tanggal bulan tahun bupati walikota (cap dan tanda tangan) (materai nama jadwal (time schedule) rencana penyelesaian kegiatan kabupaten kota pembuatan surat pernyataan pencairan tahap pelaksanaan kegiatan tahap1 pelaporan penyelesaian tahap1 ' | pencairan tahap pelaksanaan kegiatan tahap ' | tempat, tanggal bulan tahun bupati walikota (cap dan tanda tangan) (materai namaakhir program sistematika laporan akhir kabupaten kota program namesake tahun anggaranrogram namesake tahun anggaran bedah rumah biaya pendidikan siswa mahasiswa miskin jamkesda provinsi penerbitan sertifikat tanah gratis pengadaan kendaraan roda tiga pengadaan alat mesin pertanian dan non pertanian bantuan modal sambungan listrik kegiatan dukungan posyandu j . pelatihan tenaga kerja meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat (kegiatan prioritas lain bila ada) ii. penutup saran dan masukan. rekomendasi dan kebijakan untuk pemerintah provinsi. lampiran lampiran: laporan realisasi keuangan foto foto lain lain yang mendukung gubernur jambi, ttd h.verifikasi ulang laporan database penduduk miskin verifikasi ulang laporan database penduduk miskin kecamatan tk. pendidikan anggota yang masih nama nama anggota bersekolah dan masih menjadi alamat sumber data ket rst tanggungan desa kelurahan kecamatan, tanggal bulan tahun mengetahui: camat (kecamatan) sp3 pendampingan nama nama nip. ii. format laporan kegiatan penerima bantuan kegiatan . program namesake tahun anggaran nama penerima kecamatan. desa. nama rts . kota kecamatan, tanggal bulan tahun mengetahui: camat (kecamatan) sp3 pendampingan nama nama nip. iii. format laporan realisasi kegiatan laporan realisasi kegiatan program namesake tahun anggaran bedah serisitar bintan kendaraan sambungan alamat rumah tanah gratis pertanian roda tiga listrik (r| ket| ket ket| ket| ket| ket| ket| ket| ket| ket (sla|l lel7i lolaiolun |is| |is| ket: target realisasi kecamatan, tanggal bulan tahun mengetahui: camat (kecamatan) sp3 pendampingan nama nama nip. gubernur jambi, ttd hasan basri agditunjuk teknis adalah petunjuk teknis program namesake yang merupakan acuan pedoman bagi pemerintah kabupaten kota dalam teknis pelaksanaan program namesake. sarjana penggerak pembangunan pedesaan pendampingan program namesake yang selanjutnya disingkakelompok kerja sp3 pendampingan yang selanjutnya disingkat pokja sp3 pendampingan adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas sp3 pendampingbab maksud dan sasaran dana transfer untuk program namesake dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi: pemerataan pembangunan kabupaten kota dalam provinsi jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan, cc. membantu kabupaten kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya. dana transfer kabupaten kota untuk program satu milyar satu kecamatan namesake) adalah bagian dari belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten kota dalam apbd provinsi jambi tahun kepala keluarga sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi bappeda tahun merupakan sasaran penerima program namesakemaupun berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis. apabila terdapat kepala keluarga sangat miskin yang layak untuk dibantu tetapi tidak termasuk dalam data base sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan kembali berdasarkan pls dengan melampirkan data sebagai berikut: foto rumah, foto copy kartu keluarga, cc. status kepemilikan tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan anak. sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati walikota disampaikan kepada gubernur melalui bappeda. bab iii penganggaran dan pelaksanaan kegiatan program namesake dialokasikan dana sebesar rp. (seratus tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui dana transfer bantuan keuangan daerah. dana transfer sebagaimana dimaksud diberikan kepada (seratus tiga puluh delapan) kecamatan dalam wilayah provinsi. dana transfer sebagaimana dimaksud pada dialokasikan melalui belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintahan kecamatan dalam apbd provinsi. rincian daerah penerima dan besaran alokasi dana transfer untuk masing masing kabupaten kotkabupaten kota penerima alokasi dana transfer sebagaimana dimaksud pada tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi antar wilayah kecamatan. penganggaran dan pelaksanaan kegiatan program namesake mengacu kepada peraturan perundang undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pengadaan barang dan jasa. khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan bantuan modal usaha berbentuk uang dianggarkan pada skpd kabupaten kota dan pelaksanaannya tetap pada skpd teknis dan skpd kecamatan. dana transfer sebagaimana dimaksud dalamlain lain pendapatan yang sah. dalam hal penetapan apbd kabupaten kota mendahului darcara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd kabupaten kota dengan pemberitahuan kepada pimpinan dprd kabupaten kota yang selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd kabupaten kota. kabupaten kota wajib melaksanakan program namesake dengan menggunakan dana transfer yang dijabarkan melalui kegiatan kecamatan penerima bantuan dan instansi terkait kecamatan. dana transfer sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk kegiatan antara lain: bedah rumah, biaya pendidikan siswa mahasiswa miskin jamkesda provinsi penerbitan sertifikat tanah, pengadaan kendaraan roda tiga, pengadaan alat mesin pertanian dan non pertanian, bantuan modal, sambungan listrik, pelatihan tenaga kerja, kegiatan dukungan pos pandu, meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan pilihan sesuai dengan kebutuhan masing masing kabupaten kota. pelaksanaan kegiatan bedah rumah program namesake dapat bekerja sama dengan tentara nasional indonesia tni). besaran dana transfer sebagaimana untuk masing masing kegiatan, sebagai berikut: bedah rumah paling besar rp. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak, biaya pendidikan siswa mahasiswa miskin untuk: siswa atau sederajat paling besar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa, siswa smp atau sederajat paling besar rp. (satu juta rupiah) per siswa, siswa sma smk atau sederajat paling besar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa, mahasiswa paling besar rp. (tiga juta rupiah) per mahasiswa. jamkesda provinsi bagi kepala keluarga sangat miskin diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten kota bawah koordinasi dinas kesehatan kabupaten kota. penerbitan sertifikat paling besar rp. (satu juta rupiah) per persil untuk biaya pendapatan negara bukan pajak pnb) dan dana pendukung pengurus sertifikat. pengadaan kendaraan roda tiga paling besar rp. (tiga puluh juta rupiah) per unit, bantuan modal paling besar rp. (lima juta rupiah) bagi kepala kelurga miskin dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan atau sarana peralatan usaha serta pelatihan usaha, bantuan alat mesin pertanian dan non pertanian paling besar rp. (dua puluh delapan juta) per unit bagi kelompok masyarakat. sambungan listrik paling besar rp. (tiga juta rupiah) per rumah, dengan daya listrik paling tinggi watt dan telah mempunyai jaringan tegangan rendah jtr). pelatihan tenaga kerja bagi kepala keluarga miskin paling besar rp. (empat puluh juta rupiah) per kecamatan dan anggarannya ditempatkan pada skpd yang menangani pelatihan tenaga kerja kabupaten kota. kegiatan dukungan pelaksanaan posyandu untuk kecamatan paling besar rp. per posyandu. kegiatan meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat paling besar (sepuluh persen) dari alokasi dana transfer kecamatan. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pendampingan oleh sp3 pendampingan. alokasi anggaran dana transfer sebagaimana maksud dapat digunakan untuk penyediaan anggaran biaya operasional pelaksanaan program namesake kecamatan yang dianggarkan paling banyak (lima persen) dari dana transfer. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai administrasi kegiatan, rapat, perjalanan dinas, insentif camat dan staf pengelola sebagai penanggung jawab kegiatan serta insentif pejabat staf kecamatan yang menangani kegiatan program namesake. bab pelaksana kegiatan program namesake pelaksanaan kegiatan program namesake sebagaimana diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang penyusunannya ditetapkan oleh bupati walikota dan dikoordinir oleh bappeda kabupaten kota berkoordinasi dengan bappeda provinsi. camat menyusun perencanaan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan namesake tingkat kecamatan. skpd kabupaten kota yang ditunjuk menangani kegiatan program namesake bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan namesake wilayahnya masing masing. sp3 pendampingan berkewajiban membantu pemerintah kabupaten kota dan camat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pelaksanaan program namesake wilayahnya masing masing. camat menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun kepada bupati walikota melalui kepala bappeda kabupaten kota dengan tembusan skpd terkait kabupaten kota. bab sarjana pendampingan bagian pertama sp3 pendampingan sp3 pendampingan berasal dari sarjana yang direkomendasikan oleh camat diwilayah kecamatannya dan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olahraga. sp3 pendampingan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. masa tugas sp3 pendampingan selama (satu) tahun. setiap kecamatan ditempatkan (satu) orang sp3 pendampingan. masa tugas sebagaimana dimaksud pada terhitung mulai tanggal januari sampai dengan desember. sp3 pendampingan mempunyai tugas: membantu pemerintah kabupaten kotaprogram namesake. membantu pemerintah kabupaten kotakepada kepala bappeda melalui kelompok kerja sp3 pendampingan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sp3 pendampingan mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, educator dan verifikator. sp3 pendampingan mempunyai hak: mendapatkan penghasilan, yang terdiri dari: honorarium, biaya bbm dan uang makan harian, diikutsertakan dalam program asuransi jamsostek atau asuransi sejenis lainnya, mendapatkan seragam kerja dan seragam olahraga masing masing (satu) stel per tahun, mendapatkan bimbingan, arahan dan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga, bappeda, pemerintah kabupaten kota dan camat setempat selama melaksanakan tugasnya. sp3 pendampingan mempunyai kewajiban: melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. menghadiri kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olahraga secara reguler. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten kota dan camat diwilayah tugasnya masing masing. melakukan pendampingan terhadap seluruh penerima kegiatan program namesake. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau non pemerintah dalam rangka melaksanakan pendampingan program namesake. menyampaikan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program namesake wilayah kerjanya. mendapat izin camat apabila meninggalkan wilayah kerjanya pada hari kerja. memberikan pertimbangan pendapat saran masukan terhadap pelaksanaan program namesake bagi penerima dan atau penanggung jawab program namesake kecamatan wilayah tugasnya masing masing. melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh penanggung jawab program namesake baik kabupaten kota dan atau kecamatan sepanjang untuk efektivitas pelaksanaan program dengan berkonsultasi kepada dinas pemuda dan olahraga. j . aktif dan mengisi daftar hadir dari kecamatan. laporan sebagaimana dimaksud pada hurufsp3 pendampingan berhenti karena: habis masa tugasnya, atau diberhentikan. diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf karena: mengundurkan diri, meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, tidak dapat melaksanakan tupoksi sebagaimana mestinya, atau rekomendasi pokja sp3 pendampingan dan camat atas penilaian kinerja atau tindakan disipliner sp3 pendampingan. sp3 pendampingan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam dapat diganti dengan melakukan pengangkatan kembali sp3 pendampingan dari peserta cadangan sesuai dengan wilayah tugas kecamatan. bagian kedua kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan tugas sp3 pendampingan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dibentuk pokja sp3 pendampingan provinsi dan kabupaten kota yang beranggotakan dari berbagai unsur skpd yang terkait dan skpd kabupaten kota. pokja sp3 pendampingan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pokja sp3 pendampingan mempunyai tugas: memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan kepada sp3 pendampingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya lapangan. menyelenggarakan pertemuan rutin tiap triwulan dengan sp3 pendampingan. melakukan penilaian serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sp3 pendampingan. melaporkan hasil evaluasi kegiatan sp3 pendampingan kepada gubernur jambi melalui kepala bappeda dan temuannya disampaikan kepada kepala dinas pemuda dan olahraga.
|
ran akepegawaiankepegawaikepegawaikepegawaian daerah kota surakarta, kepala badan adalah kepala badan kepegawaianelenggaraan kesekretariatan badan, penyusunan rencana program, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan: cc. pemeliharaan informasi kepegawaian: pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai: pengelolaan administrasi kepegawaian: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai, bidang pengembangan pegawai bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai bidang pendidikan dan pelatihan bidang mutasi pegawagembangan pegawai:pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian kotntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan dan kesejahterambinaan pegawai,inaan dan kesejahteraan pegawai, membawakan subbidang pembinaan pegawai, subbidang kesejahteraanbagian keenam bidang pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan pelatihanntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan dan pelatih:, membawakan subbidang pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan: subbidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsion meliputi diklat kepemimpinan, ijin belajar, dan tugas belajarbagian ketujuh bidang mutasi pegawaingkatan untuk menjadi cons dan pns, pemindahan pns dan pemberhentian dari pns, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang jabatan fungsional dan struktural, dan pengelolaan kenaikan pangkatpegawai, membawakan subbidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, subbidang jabatan danpegawai. subbidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhent d, penetapan angka kredit jabatan fungsional, dan penetapan peninjauan masa kerj
|
b. lembaran daerah kabupaten nias nomor seri: peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi izin pengelolaan usaha objek wisattahun nomor tambahan lembaran untuk memantapkan negara nomor dan pembangunan nyata dan bertanggung undang undang nomor tahun tentang otonomi daerah yang luas, lingkungan hidup lembaran negara tahun jawab nias memiliki objek objek nomor tambahan lembaran negara nomor ten dilakukan bahwa kabupaten perlu dipaku wisata yang potensial, nara dan undang undang nomor tahun tentang pembinaan, pengendalian, pemerintahan daerah lembaran negara tahun kawasan bagaimana nomor tambahan lembaran negara berdasarkan germany mala perlu nomor dimaksud pada masa daerah kabupaten undang undang nomor tahun tentang menetapkan peraturan pengelolaan usaha objek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat tentang retribusi izin peng dan daerah lembaran negara tahun nomor hasta tambahan lembaran ara nomor wina drt tahun peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor rah otonom kabupaten gg tentang pelaksanaan kitab undang undang mengingat tentang pembentukan dag daerah propinsi ke. hukum acara pidana lembaran negara tahun kabupaten dalam han negara tahun nomor tambahan lembaran negara sumatera utara han lembaran negara nomor nomor tamba peraturan pemerintah nomor tahun nomor nomor tahun tentang pengendalian pencemaran air lembaran undang ara pidana tgk: negara tahun nomor tambahan kab undang undang pal nama lembaran negara nomor lembaran negara ara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tambahan pisang tahun lae emang analisa nae dampak megan undang undang negara tahun lembaran negara tahun nomor kepariwisataan haa pel negara nomor tambahan lembaran negara nomor nomor tambahan peraturan pemerintah nomor tahun nomor tahun aa, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan ouenganena retribusi daerah propinsi sebagai daerah otonom jak daerah tam negara tahun nomor tambahan tahun sebagaimana lembaran negara nomor lembaran negara ng undang nomor peraturan pemerintah nomor tahun telah dirubah dengan atas undang tentang pembinaan dan pengawasan atas tahun ata tentang pajak penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran undang nomor daerah lembaran negara daerah dan retribusi bab xvii perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan larangan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai onta asa pembayaran. setiap orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan atau menjalankan usaha objek wisata, sebelum memperoleh persetujuan bab prinsip dan izin usaha dari kepala daerah. kadaluwarsa bab xvii! penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu ketentuan pidana d) (sepuluh) telan terhitung sejak saat era bidang kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi. 'busi sebagaimana dimaksud pada am. apabila wajib retribusi tidak uhi wajib tribus sebagaimana apabila aji atribusi memenuhi kewajibannya kadaluwarsa penagihan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam dengan lea surat teguran dan surat paksa atau pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda tabanan kan utang retribusi dari wajib retribusi, baik setinggi tingginya (empat) kali retribusi terutang. ada jaka tidak langsung. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah langsung map jm. pelanggaran. babi tang bab xix cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa penyidikan retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah rara penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. ati #m: daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan diserah menetapkan keputusan penghapusan penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimanayretribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih tentukan lain lailaksanaan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi sdn kebudayaan parah diserahkan kepada dinas pariwisata meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau kerja terkait iin kum pem wajib dibantu oleh instansi badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi, sungai pemerintah daerah, taj memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen hk.$ pembinaan pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta dinas pariwisata dapa peraturan daerah ini dilakukan oleh melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut udayana kabupaten nias, benda ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung retribusi dahutan sebagaimana dimaksud pada huruf memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi bab memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa $$ sebagai tersangka atau saksi ketentuan penutup menghentikan penyidikan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 3g: penyidikan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum hal hal yang belum cukup diatur dal yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya, diatur peraturan daerah ini sepanjang penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan daerah, catur lebih lanjut dengan keputusan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya pal penjelasan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan atas peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran dae peraturan daerah kabupaten nias kabupaten nias. nomor tahun tentang bolaan usaha disahkan gunungsitoli mena objek wisata pada tanggal juli bupati nias sah isrempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lain, harus binahati baha simdiundangkan gunungsitoli misi tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pada tanggal septembersekretaris daerah kabupaten nimmifauduzisochi telaumbanuim. dari anggaran pendapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor nmiel tangganya sendiri. psis selanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang cukup kelas perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pajak plans daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi ' . pe. peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan hk:. cukupjelas sejalan dengan bertambahnya arus kunjungan wisatawan objek objek hk: iup jas wisata kabupaten nias, mendorong keinginan masyarakat dan $$" pengusaha untuk mengelola objek wisata sebagai usaha yang dapat cut kelas memberi keuntungan. dengan demikian untuk memelihara dan meningkatkan daya tarik terhadap objek wisata tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pengendalian, cukupjelas pengaturan, pengawasan dan penertiban usaha pengelolaan objek wisata dimaksud. ak cukupjelas bahwa atas jasa tersebut, maka kepada setiap orang dan atau badan yang ips mengelola usaha objek wisata dipungut retribusi sebagai sumber wk, ,., ebiasaladi gea priunsukiaati bibiunii hawaii kabupawu hita, harus demi cukup jelas murah cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas merubah nama dan lokasi usaha objek wisatacukup jelas berani huruf cukup jelas cukup jelas snn cukup jelas cukup jelas huruf huruf cukup jelas memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin $$ tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan peraturan daerah ini. memberikan perlindungan kepada pengunjung adalah terhadap gangguan yang mengganggu una tenaga ketenteraman dan kenyamanan pengunjung, dan tidak kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai objek menyangkut hal hal yang berkenaan dengan 'pelindung wisata. terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar event huruf undangan yang berlaku, uan peraturan perundang cukup jelas huruf huruf cukup jelas mengalihkan lokasi atau hak kepemilikan usaha adalah memindahkan lokasi atau mengganti hak huruf kepemilikan usaha kepada orang lain('cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf'j san sukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas fp. cukup jelas cukup jelas mhs cukup jelas cukup jelas belia cukup jelas cukup jelas sal cukup jelas cukup jelas ihas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas p3. pad cukup jelas boa cukup jelas rer cukup jelas ne! cukup jelas boa cukup jelas boo . ket cukup jelas rn tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor sea dana cnn negara tahun nomor tambahan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain lain lembaran negara nomor peraturan pemerintah nana tahun nk: peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun. tentang retribusi daerah lembaran negara penunjukkan penyidik pegawai tahun nomor tambahan lembaran mke negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap negara nomor an pelanggaran peraturan daerah yang memuat keputusan presiden nomor tahun shu wemiharan daerah kabupaten kla ias tahun nomor rae pedsnn susunan dan tata kerja tentang teknik penyusunan peraturan perundang kabupaten nias mapan lembaran daerah undangan dan bentuk rancangan undang: nomor undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden keputusan menteri pariwisata, pos dan engan persetujuan telekomunikasi nomor pw. mpt bt. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias tentang peraturan pondok wisata jo. keputusan rea menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi smm: nomor pw. mpt keputusan menteri pariwisata, pos dan mil menetapkan telekomunikasi nomor k3 pw. tentang tea fran daerah kabupaten nias perizinan usaha bidang pariwisata, pos dan usaha objek wisata izin pengelolaan telekomunikashis babi keputusan menteri dalam negeri nomor asa tahun tentang tata cara pemeriksaan di dang tah beban ara pemeriksaan jaa peraturan daerah ini yang dimaksud dengan sd. dae ias keputusan menteri dalam negeri nomor perintah kabupaten kanan: kabupaten nias tahun tentang sistem dan prosedur kepala daerah adalah bupati nias dinas adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias surat setoran retribusi daerah, selain kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan surat yang digunakan oleh aji mena singkat sri alah kabupaten nias pembayaran atau penyetoran retribusi kas dar koala kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias yang ditetapkan ditunjuk oleh kepala daerah serah atau tempat lain bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah surat ketetapan retribusi daerah kur bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata dan disingkat skrk adalah surat haa selanjutnya kebudayaan kabupaten nias besarnya jumlah retribusi yang perhutani yang menentukan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa jumlah kekurangan pembayaran pokok kredit retribusi, objek wisata yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk administrasi dan jumlah retribusi yang masih as, dasarnya sanksi kepentingan orang pribadi dan atau badan surat ketetapan retribusi daerah pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas selanjutnya disebut skrdkbt adal tabanan, bek menentukan tamb alah surat keputusan pelayanan objek wisata bahan atas jumlah retribusi yang telah yang objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber surat ketetapan retribusi daerah lebih yang telan ditetapkan daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai skrdlb adalah surat keputusan selanjutnya daya tarik sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan kelebihan pembayaran retribusi karena sembah pass area usaha objek wisata adalah setiap pengusahaan objek wisata yang besar dari retribusi yang berhutang atau tdak eni dikelola secara komersial surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya arusnya berhutang sumber daya wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari surat untuk melakukan tagihan retribusi tah sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam mk. berupa bunga dan atau denda atau sanksi administrasi "yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek wisata pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pimpinan usaha objek wisata adalah seseorang yang sehari harinya mk: mengumpulkan, mengolah data dan atau untuk mencari, memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan &. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi objek wisata dalam rangka melaksanakan ketentuan tujuan persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh kepala emba perundang undangan daerah kepada usaha perorangan atau badan usaha untuk penyidikan tindak pidana busi peruntukan kawasan lokasi guna melaksanakan pembangunan tindakan yang dilakukan oleh lah serangkaian sarana prasarana usaha objek wisata selanjutnya disebut penyidik, untuk meng negeri sipil, yang izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada bukti yang dengan bukti itu membuat terang usaha perorangan badan usaha untuk mengusahakan mengelola usaha i retribusi yang terjadi serta menemukan feng ang objek wisata anya. petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusibab sat dan ketentuan perizinan nama, obyek, wajib retribusi hunian pertama perizinan nan dengan nama retribusi izin pengelolaan usaha objek wisata kepada setiap orang dan atau badan yang mendirikan atau mengelola sayap orang dan abu padan yang mendirikan, mengusahakan ata usaha objek wisata. memiliki usaha objek wisata, seperti mendirikan bangunan sarana prasarana dan fasilitas objek wisata, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari kepala daerah. fusi adalah jasa atas pelayanan dan atau pemberian izin untuk bana setiap pengelolaan usaha objek wisata obyek retribusi adalah jasa ata arus memiliki izin usaha. pengelolaan usaha objek wisata. ini persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dan hanya berlaku untuk satu usaha objek wisata. m3 persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dan hanya diberikan kepada warga negara subyek retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan indonesia dan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan atau memperoleh izin pengelolaan usaha objek wisata. wmo) persetujuan prinsip dan izin usaha untuk warga negara asing hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan penanaman modal asing dari pemerintah indonesia sesuai dengan ketentuan demak end dalam peraturan perundang undangan yang berlaku wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud mm: persetujuan prinsip untuk mendirikan usaha objek wisata peraturan daerah ini. sebagaimana dimaksud pada harus digunakan dalam jangka waktu selama (satu) tahun, dan dinyatakan batal setelah melewati jangka waktu tersebut. bab iii golongan retribusi untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dalam setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. retribusi izin pengelolaan usaha objek wisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. merubah nama dan lokasi usaha objek wisata tanpa persetujuan prinsip kepala daerah t syarat untuk memperoleh sana aa. lebih memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha tata cara dan syara aan dimaksud pada tanpa sepengetahuan kepala daerah. dan izin usaha kepala daerah. dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana lanjut dengan keputusan dimaksud pada huruf atas kepemilikan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk sampai sisa jangka pan sebegiima dimaksud waktu berlakunya izin, dengan persetujuan kepala dinas. tolak permohonan dalam jangka st. daerah dapat pemberitahuan dal kepa dengan memberikan hari terhitung mulai pada pasa (tiga puluh) alasan tan waktu lkmmbani dengan dna sala nat izin pengelolaan usaha objek wisata dapat dicabut apabila tanggal bea ketentuan peraturan perundang memiliki izin secara tidak sah penolakan sesuai dimaksud pada tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan jenis yang berlaku. arat penolakan sebagaimana daerah: usaha yang diusahakan tata cara dan sepekan dengan keputusan kepala tidak lagi memenuhi ketentuan ketentuan persyaratan dan diatur lebih lan) kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bagian kedua e'$ mengalihkan lokasi utuh hak kepemilikan usaha kepada orang ka waktu berlakunya izin lain tanpa persetujuan dar: kepala dinas jangka memperluas areal lokasi usaha tanpa persetujuan kepala daerah. selama melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang izin usaha adalah ditetapkan emi berlaku. berlakunya izi ali apabila mem jangka dapat diperpanjang kembali sara dan syarat syarat seat pesan izin diatur dua) tahun u)) bih lanjut dengan keputusan kepala daerah. rat untuk itu. gimana dimaksud pada perpanjangan izin sebaga 'ib mengajukan pada bagian ketiga untu hutan waj sebelum. '@g: denagn selambat lambatnya (tiga) bulan bentuk usaha dan permodalan masa izin berak syarat permohonan dan syarat daerah. tata cara kepala lebih lanjut dengan keputus pengelolaan usaha objek wisata yang seluruh modalnya dimiliki soleh warga negara indonesia, dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang: lagi apabila undangan yang berlaku. idak berlaku lagi apa izin usaha tidak tinggal dunia. pemegang izin mah (dua) tahun tidak didaftar ulang pengelolaan usaha objek wisata yang modalnya patungan antara akan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga warga negara indonesia dengan warga negara asing harus pada sesuai dengan tugas dan fungsinya guna berbentuk perseroan terbatas pt) setelah mendapat persetujuan kualitas pelayanan badan koordinasi penanaman modal asing dari pemerintah mita ara dan sanitasi dalam dan lingkungan objek indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ana berada engan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. hama pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat malaka dengan ketentuan peraturan perundang usaha objek wisata dalah meliputi pembangunan daan ketentuan bidang ketenagakerjaan dan jamsostek sesuai sarana prasarana dan penyediaan fasilitas serta penyediaan jasa ngan peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada kepala dinas. yang diusahakan. persyaratan teknis objek wisata sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bab bagian keempat ketentuan retribusi kewajiban p.g para sesal cara mengukur usaha tingkat penggunaan jasa retribusi izin pengelolaan pemilik atau pemimpin usaha objek wisata berkewajiban untuk fp. shan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam'g pelayanan pemberian persetujuan prinsip dan izin pengelolaan usah objek wisata. peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan menjaga keamanan serta memberi: pelayanan kepada para pengunjung ce. memelihara dan meningkatkan mutu dan daya tarik objek wisata prinsip pelet tari mengelola usaha sesuai dengan tata cara pengelolaan usaha objek adal nak apan retribusi izin pengelolaan usaha objek wisata wisata param badan biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan gka pemberian persetujuan prinsip dan izin pengelolaan usaha perundang undangan yang berlaku gali mencegah dan melarang penggunaan usaha objek wisata dari s0ng: kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma agama dan kesusilaan ( ) bara san dengan menggunakan skr atau dokumen lain dirikan, yang dipersamakan. badan hukum yan dikenakan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam setiap orang dan miliki usaha objek wis disetor oleh bkp kas daerah. tau mengusahakan ditetapkan sebagi retribusi. besarnya tarif retribusi adalah ditata struktur dan rp. berikut rp. bab viii persetujuan prinsip tata cara pembayaran antara wni dengan rp. cc. izin sana rp. wna jangan izin usaha wni van daftar ulang peran) ngan izin usaha patung rp. pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain daftar ulang perpanjang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang antara wni dengan ditentukan dalam sport, skr atau surat. sgbab selambat lambatnya jam. yah pemungut mm: apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang will in.k kabupaten nias. menerbitkan std. retribusi adalah seluruh wilayah kabur hutan retro wilayah perang bab vii fi) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. cara pemungutan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin tata wmidak dapat digolongkan. mmu) tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pemungutan retribusi tidak gap ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bab tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan tanda bukti pembayaran. bat,bab retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan sanksi administrasi keputusan kepala daerah. dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau bab xii kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tata cara pembentuk pengurangan ketetapan (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang penghapusan atau pengurangan sanksi dak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan ag administrasi dan pembatalan atribusi daerah. babi pi) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr nn dan std yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, tata cara penagihann5.() wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau smm penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaretribusi yang terutang dal hal sanksi tersebut dikenakan karena segera setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. kekhilafan wajib retribusi sms bukan karena kesalahannya, dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. melunasi retribusinya yang terutang. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana tetapan, paku hai pia dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala dinas. munisirasi sebagaimana dimaksud pada aya pembatalan mm| sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara pelat bab xiv :i) retribusi kepada kepala daerah atau 1g. tata cara perhitungan pengembalian tertulis oleh wajib retribusi tiga puluh hari sejak tanggal kelebihan pembayaran retribusi yang ditunjuk paling memberikan alasan yang jelas kari dan ana dendam keputusan rodanya pejabat yang ditunjuk paling wajib retribusi harus menahan permohonan sean sulit dikeluarkan oleh kep: diterima. kepada kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan (tiga) bulan sejak surat permohonan aan dimaksud pada pembayaran retribusi. apabila setelah lewat (uga) pejabat yang ditunjuk tidak atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atas kepala daerah permohonan dimaksud dianggap kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan memberikan keputusan, maka terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi dikabulkan.bab xiii pembayaran retribusi selanjutnya. buaian keberatan tata penyelia (i) dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa dusta setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) bulan sejak wajib retribusi dapat manga) diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran skr dan std. bagaimana dimaksud pada harus retribusi, permohonan keberatan sea ada kepala daerah atau pejabat hm. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara edi bulan sejak tanggal skr dan dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) ditunjuk paling lama bulan sejak diterbitkannya skrdlb. yang ditunjuk jak ban keberatan tidak menunda tadi dan larva atap pede paing han kan permohonan keberatan bea eni daerah atau pejabat yang daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas harus diputuskan paling lama (enam) bulan sejak keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. ditunjuk dalam jangka bab surat keberatan diterima. (!
|
sena seok: pe. lembaran daerah kabupaten nias san nomor tahun seri ag peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang mm retribusi izin usaha hotel dengan ep. tanda bunga melati si:be. dan bertanggung jawab bahwa usaha hotel dengan tanda bunga melati lembaran negara tahun nomor merupakan sarana pendukung pengembangan tambahan lembaran negara nomor kepariwisataan dalam rangka penyediaan jasa is: undang undang nomor tahun tentang pelayanan akomodasi kepada para wisatawan lingkungan hidup lembaran negara tahun kabupaten nias, sehingga dalam rang nomor tambahan lembaran negara meningkatkan pertumbuhan, perkembangan nomor kualitas pelayanan perlu dilakukan pembinaan:mpa nomor tambahan lembaran negara dimaksud pada huruf dan atas, maki mpu: nomor perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten' undang undang nomor tahun tentang nias tentang retribusi izin usaha hotel dengan wa: perimbangan keuangan antara pemerintah pusat tanda bunga melati dan daerah lembaran negara tahun b0,peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten kabupaten dalam lingkungan daerah 'tentang pelaksanaan kitab undang undang propinsi sumatera utara lembaran negara hukum acara pidana lembaran negara tahun tahun nomor tambahan lembaran nomor tambahan lembaran negara negara nomorbidang'smm:ta. nomor tambahan lembaran negarin: peraturan pemerintah nomor tahun pajak daerah dan retribusi daerah lembaran28 tentang kewenangan pemerintahikamg tentang pembinaan dan pengawasan atas daerah dan retribusi daerah mangan penyelenggaraan pemerintahan daerah cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bab xvii a33ng. lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi laku bias mengusahakan atau. mi. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti setiap orang dan atau badan bunga melati, sebelum memperoleh 0g. ana papar eli lain serta jalankan usaha hotel dengan tank bukan penyitaan terra bahan bukti tersebut prinsip dan izin usaha dari kepala daerah. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas be. penyidikan tindak pidana bidang retribusi #: menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan bab xviii ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ketentuan pidana ce. dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ilusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana apabila wajib retribusi esa dengan dana kurungan terj usi soma agra alan heni see memanggil sera lin hug keterangannya dan diperiksa selama lamanya (enam im sebagai tersangka atau saksi empat) kali retribusi terutang. ' adalah menghentikan penyidikan pidana sebagaimana dimaksud pada melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran. tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab bab xix 3gan penuntut umum melaui penyidik polisi negara republik lingkungan pemerintah indonesia, sesuai engan ketentuan yang diatur dalam undang pejabat pegawai unesa muara penyidik untuk undang hukum acara pidana yang berlaku. diberi weren dimaksud 3g. ikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana kimia bab atm ulang ning hukum sei dada aya (adalah: ketentuan lain lain idi mana santan dan meneliti ena men bidang reunion naa laporan berkenaan dengan tindak lebih lengkap dan #uksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas pariwisata dan keterangan atau laporan tersebut dayan kabupaten nias dan wajib dibantu oleh instansi unit kerja kas, dan mengumpulkan keterangan mengenai dekat lingkungan pemerintah daerah. iti mencari dan abadi atau badan tentang kebenaran induk pidana retribusi dilakukan sehubungan dengan tindak .diundangkan gunungsitoli pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala min tanggal september dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias. sekretaris daerah kabupaten nias, solar dinas pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan mme retribusi daerah. bab xxi nn muduzisochi telaumbanua ketentuan penutup . hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mmi. mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepalanya daerah.gp" "#lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor dto non binahati baha et: selanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang asan perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pajak pena. daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi atas peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan turun daerah kabupaten nias menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah pera tahun mb: ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. bum. bahwa hotel dengan tanda bunga melati adalah merupakan salah satu tentang ki usaha jasa pendukung pengembangan kepariwisataan dalam penyediaan aha hotel denga tuntutan kebutuhan akomodasi tem menginap bagi para wisatawan yang retribusi izin kp: tuntutan pat menginap tanda bunga melati berkunjung kabupaten nias sebagai salah satu daerah tujuan wisata. bahwa untuk terpeliharanya standar mutu pelayanan pada setiap usaha hotel dengan tanda bunga melati, maka perlu dilakukan pembinaan, umum # . pengendalian, pengaturan, pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha yang menempatkan perpajakan (hotel dengan tanda bunga melati, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para berdasarkan ajian kenegaraan, ditegaskan bahwa wisatawan yang menggunakan jasa pelayanan akomodasi in sebagai salah satu rakyat, seperti pajak dan lain dengan demikian, untuk pengelolaan usaha hotel dengan tanda bunga penempatan beban aden gada: dengan demikian, pem meneliti, diperlukan izin usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah atau ditetapkan berdasarkan pada undang undang. pejabat yang ditunjuk. jasa atas pelayanan tersebut, maka pemerintah retribusi daerah undang undang nomor tahun daerah memungut retribusi izin usaha hotel dengan tanda bunga melati pasarkan ketentuan pasa. tahun tentang aaa bagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung bana perubahan nias aan bahwa retribusi ditetapkanasana keberhasilan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten nias. retribusi daerah punyai muatan #gi: pajak daerah dan retribusi daerah temp but daerah. sebab, pijakan tersebut lean sea rakai sehingga perlu dijaga agar lebih demi dapat memberikan beban yang adil. tahun tentang semangat undang undang nomor tahun tentang gitattwsal sesuai rah dan undang undang nomor rah, anggaran cukup jelas tahan dae dan daerah, pee saran keuangan antara pemerintah pusa pendapatan asli daerah pendapatan dan belanja daerah bersumber bersumber dari anggaran8 cukup jelas berimbang ain sen ya pendapatan asli daerah "lt pendapatan dan tahi retribusi daerah, diharapkan cukup jelas pajak biaya penyelenggaraan akan arakan sumber dan memeragakan kes daerah, pase mmm melaksanakan otonomi, yaitu tampa ain dan mengurus rumah tangganya seni huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas atu) ket cukup jelas ke. cukup jelas pu. cukup jelas map "asal cukup jel cukup jelas purna asal banda pes cukup jelas huruf cukup jelas memberikan perlindungan kepada tamu adalah perlindungan terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan cukup jelas kenyamanan tamu, dan tidak menyangkut hal hal yang berkenaan dengan perlindunganbi. perundang undangan yang berlaku. huruf huruf cukup jelas eno jalan kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai jasa sagu huruf penginapan. bug cukup jelas huruf huruf cukup jelas cukup jelas huruf huruf luo cukup jelas jelas nn huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas re. cukup jelas hu3: cukup jelas sae ayurnamean ou: tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor npt. kau pe: pel kuan lembaran negara tahun nomor &i, keputusan menteri dalam negeri nomor tambahan lembaran negara nomor tahun tentang sistem dan proses 1l. peraturan pemerintah nomor tahun administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan tentang retribusi daerah lembaran negara penerimaan lain lain tahun nomor tambahan lembaran gx, peraturan daerah kabupaten nias nomor negara nomor tahun tentang penunjukkan penyidik keputusan presiden nomor tahun ke. pegawai negeri sipil yang mel ker tentang pedoman pembinaan kepariwisataan $$ penyidikan terhadap pelanggaran peraturan nasional daerah yang memuat ketentuan pidana keputusan presiden nomor tahun #waktu: lembaran daerah kabupaten nias tahun tentang teknik penyusunan peraturan s1: nomor perundang undangan dan bentuk rancangan peraturan daerah kabupaten nias nomor undang undang, rancangan peraturan tahun tentang susunan organisasi dan pemerintah dan rancangan keputusan presiden tata kerja dinas daerah kabupaten nias keputusan menteri pariwisata, pos dan lembaran daerah kabupaten nias tahun telekomunikasi nomor pw. mpt nomor tentang peraturan pondok wisata keputusan menteri pariwisata, pos dang telekomunikasi nomor dengan persetujuan pw. mpt see dewan perwakilan keputusan menteri pariwisata, pos dan rakyat daerah kabupaten nias telekomunikasi nomor k3 pw. tentu memutuskan perizinan usaha bidang pariwisata, pos dan pp" tetapkan peraturan daerah kabupaten telekomunikasi tentang retribusi izin usaha nang keputusan menteri dalam negeri nomor dengan tanda bunga melati tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah babi keputusan menteri dalam negeri nomor yamg: tahun tentang pedoman tata cara ha. ketentuan umum pemungutan retribusi daerah basariwisata dan kebudayaan kabupaten nias kepala dinas alih kepala dinas pariwisata dan kebun don urat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd adalah. kabupaten nias surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias emban sial penyebaran retribusi kas daerah atau tempat lain bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah: lae kenal sarana bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata aa urat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya disingkat kebudayaan kabupaten nias skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa san perkusi yang berhutang, jaan bab kesatuan jumlah kekurangan pemberian izin usaha hotel dengan tanda bunga melati yang dibekali ga ajaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan arus bayan badan pe pang surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah ioi buyutnya haa san ban surat keputusan yang . pelayanan pemberian izin usaha hotel dengan tanda bunga melati pembentukan sae ulah panganan ditetapkan j . izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada ekadlb, selanjutnya disingkat orang yang mengusahakan atau memiliki usaha hotel dengan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan bunga melati pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas mil yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang: tele akan pemungutan tembus urat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disingkat std adalah usaha hotel dengan tanda bunga melati, untuk selanjutnya disebut surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi hotel melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluk! perupa atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap ora kanan serangkaian kegiatan untuk mencari, untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk pengusaha hotel dengan tanda bunga melati adalah orang dan eng kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan badan hukum yang memiliki usaha hotel dengan tanda bunga melati re, pangkah melaksanakan ketentuan perundang undangan pimpinan usaha hotel dengan tanda bunga melati adalah orang yang! ang. eri eni memimpin sehari hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan usah? penyidikan hau bidang retribusi adalah serangkaian hotel dengan tanda bunga melati: tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang tamu hotel dengan tanda bunga melati adalah setiap orang p3. pelarutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti menginap hotel melati dengan membayar bidang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang, akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan: piandan badan usaha untuk peruntukkatig lokasi membangun hotel dengan tanda bunga melati ala bana subyek dan surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr adalh wajib retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang kai persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada nga melaju sud pada aya dengan nama retribusi izin bra han beta ati tau hanya berlaku untuk satu usaha hotel dengan tanda dipungut kar nas jasa pen) persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada tanda bunga melati. gk: dan hanya diberikan kepada warga negara indonesia dan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia. tag jasa atas pelayanan pemberian izin usaha hotel .) persetujuan prinsip dan izin usaha untuk warga negara asing hanya obyek retribusi adalah jas dapat diberikan setelah mendapat persetujuan penanaman modal asing dengan tanda bunga melati. dari pemerintah indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku nan: setiap orang. dan atau badan hukum yng lean mel pandaraya ci), baro makan dalan ilusi adalan ai. subyek san tau tki usaha usaha hotel dengan tanda mung tik sgm jangka waktu selama (satu) tahun, dan dinyatakan batal setelah pengusaha melewati jangka waktu tersebut. pasa retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud gala wajib quran daerah ini. s8mb ii) untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana perahu dimaksud pada dalam setiap orang dan atau badan harus bab iii dik mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. golongan retribusi sbm tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan 3g usaha png tan ten pada diatur lebih lanjut termasuk golongan dengan keputusan kepala daerah. retribusi izin usaha hotel dengan tanda bunga mela retribusi perizinan tertentu. ii) kepala daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud bab nan pada dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu ketentuan perigi! sme: selambat lambatnya (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal bagian pertama diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan alasan penolakan perizinan sesame! sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. |() tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada bad sang mendirikan, mengusahakan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. sei engan lag bunga melati, ena ami 2nemborobsi persetujuan prinsip dan kep aan tanda nga untuk dapat beroperasi, setiap usaha note medali harus memiliki izin usaha f3. dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf atas kepemilikan ahli waris dapat seba diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk sampai sisa jangka waktu usaha yang tidak termasuk dalam jenis usaha hotel melati adala sme berlakunya izin, dengan persetujuan kepala dinas. berikut pondok wisata: hotel berbintang, penginapan remaja youth hostel), pondok ane pemogokan pelajar dan atau mahasiswa izin usaha hotel dengan ten bunga melati dapat dicabut apabila akan untuk kegiatan sosial keagamaan "gd memiliki izin secara sah tempat penginapan pemogokan oleh instansi pemerintah atau swasta mi. tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan jenis tempat penginapan sebagai tempat tinggal peristirahatan bagi usaha yang diusahakan yang khusus digna rc. tidak lagi memenuhi ketentuan ketentuan persyaratan dan karyawan. kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bagian kedua dd. mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa 'waktu berlakunya izin persetujuan dari kepala dinas dome kanan sim menambah jumlah kamar tanpa persetujuan kepala dinas. lama melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tata cara dan arat syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur punya izin usaha adalah ditetapkan selam barat sap marak aro kembali apabila memenuhi syarat untuk lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. tahun dan itu. dimaksud pada ig: bagian ketiga sebagaimana dimas "bersangkutan wajib mengajukan permohonan report bentuk usaha dan permodalan masa kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum anak dan syarat syarat permohonan perpanjangan izin diatur leo usaha hotel dengan tanda bunga melati yang seluruh modalnya tata cara tuan kepala daerah. dimiliki oleh warga negara indonesia, berbentuk usaha perorangan lanjut dengan kekutu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. usaha hotel dengan tanda bunga melati yang modalnya patungan izin usaha tidak berlaku lagi apabila: sib antara warga negara indonesia dengan warga negara asing harus pemegang izin usaha meninggal #niei berbentuk perseroan terbatas pt). lah (dua) tahun bee member pama lokasi kar hotel melati tanpa persetujuan nnn merubah asa kepala daerah bela pimpinan usaha tap melati adalah jaan memindahtangankan kepemilikan dan pemimpi sana hotel dengan tanda bunga melati adala penyediaan jasa sepengetahuan kepala daerah. penginapan. mengadakan pmb pengusaha hotel dengan tanda bunga melati dapat menyediakan undangan wani pala perusahaan sesuai dengan peraturan pelayanan makanan dan minuman sebagai jasa tambahan. fp" mencegah dan melarang penggunaan ne dapat enggan penggunaan hotel melati dari segi bagian gempa ih agama dan ketertiban umum, melanggar penggolongan hotel melati mentaati ketentuan bidang ketenaran ben lng: tenaga kerja jamsostek) enagakerjaan dan jaminan sosial undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai hotel dengan mengupayakan kran perang: tanda bunga melati digunakan dengan sebutan hotel melati kerja karyawan atan pengetahuan dan keterampilan usaha hotel melati digolongkan dalam (tiga) kelas, yang dinyatakan kualitas pelayanan engan tugas dan fungsinya guna meni tenaga dengan tanda bunga melati, yakni sebagai berikut be. memelihara hygiene meningkatkan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda (tiga) bunga lingkungan delia maan dalam hotel melati dan melati gg. perundang und sesuai dengan event golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda (dua) bunga mentari bana nan melati kamar yang dil penghunian kamar, termasuk golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda (satu) bunga mbm" tamu diletakkan tempat yang mudah dilihat fan keep melati. smu menempatkan aca ole penentuan penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada dibaca oleh suri izin usaha tempat yang mudah pilih dinyatakan dengan piagam yang diterbitkan oleh kepala daerah. mei menyampaikan laporan aan piagam golongan kelas sebagaimana dimaksud pada berlakyasaa artistik setiap bulan kepada kepala selama (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat siti diperbaharui berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. ketan bab tata cara dan syarat syarat penggolongan kelas sebagaimana dimaksud: tuan retribusi pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. temp: yara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izi mat maa aan adalah diukur berdasarkan baya hannah kewajiban melati persetujuan prinsip dan izin usaha lain jasa pelayanan engan tanda bunga atau pemimpin hotel dengan tanda bunga melati berkewajiban: kai untuk #penetapan tarif retribusi izi memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan melati adalah untuk ar) saha hotel dengan tanda bunga haa nya. pena pen daan lag dengna dalam rangka pemberian pak pendakian, pembinaan dan bd. memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu hotel engan tanda bunga melati tujuan prinsip dan izin usah melati badan hukum yang mendirikan, mengusahakan retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain. setiap orang dan atau lagu dengar tanda bunga. melati dikenakan yang dipersamakan. tan atau memiliki usaha ' @g hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam sea dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai disetor oleh bkp kas daerah. struktur berikut: bab viii der naa tata cara pembayaran hotel melati .(dua) bert hotel melati (satu) kamar gt: (l) pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain persetujuan prinsip untuk penambahan gi kamar yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang hotel melati (tiga) sing. (kemas ditentukan dalam skr. hotel melati (dua) kamar ane: dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, maka hotel melati (satu) hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat pe: izin usaha: lambatnya jam. maan hotel melati (tiga) apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang hotel melati (dua) (sim ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan hotel melati (satu) nan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan perpanjangan izin usaha menerbitkan std. pata pan (isa) aan terbitkan hotel melati (dua) e . . hotel melati satu) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. smi0) kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin bab beta aan mag wilayahtang dipertanggungjawabkan. hug wilayah kabupaten nias: gg tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada retribusi adalah seluruh wilaya tn) wilayah pemungutan sen sip ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bab vii tata cara pemungutan tag .pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan segunda bukti pembayaran. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. bab xii bab 8g tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, sanksi administrasi penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan waktunya atau iib retribusi tidak membayar tepat sma sebesar an. dalam hal wajib aksi administrasi berupa tidak hm: wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr kurang membayar, dikenakan busi yang terutang tagihan dan std yang bukannya terdapat tuli urang tiap bulan dari besarnya retro akan surat tagihan yang dalam peter imannya terdapat kesalahan (dua persen) setiap dan ditagih dengan mengguna kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan atau kurang bayar dan perundang undangan retribusi daerah. retribusi daerah. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau bab nm penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan tata cara penagihasa surat lain yang sejenis sebagai wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keluaran surat teguran peringatan tribus dikeluarkan segera mmi pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. pengaku akan pelaksanaan penagihan an permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada bawal (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembuat telah tanggal surat pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi setelah waktu (tujuh) hari wali retribusi haus mmi: administrasi sebagaimana dimaksud pada dan pembatalan dalam alpeingatan surat lain yang sejenis, wa) sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara abar retribusinya yang sea yang sejenis sebagaimana tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang teguran peringatan surat ain dias, ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima sura dikeluarkan oleh kep skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas dan dimaksud pada meyakinkan untuk mendukung permohonannya. f5) keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada bab dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk pali cara pengurangan, im: lama (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. tata dan pembebasan metrici memberikan pengurangan, keringanan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. dapat kepala daerah yap mbebasnam pembebasan dame pengurangan, nan dengan bab xiii keras sebagaimana dimaksud pada tata cara penyelesaian keberatan np: keputusan kepala daerah. . wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas skr aon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah dan std. lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada hii# daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat mmi keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. ditunjuk paling lama (dua) bulan sejak tanggal skr dan std. "mm: pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan harus diputuskan oleh kepala daerah atau pejabat yang dihuni kmi) bulan sejak tanggal sur wvg tata cara perhitungan pengembalian kadaluwarsa kelebihan pembayaran retribusi ben . nimrmohonan secara tertulis kepada imf (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kecuali ' ' kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan'ga ep" apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. pembayaran retribusi. nin) kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada terganggu apabila kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan aga diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi fb. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik berupa bunga oleh kepala daerah. langsung maupun tidak langsung. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak enggan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan" bab xvi pembayaran retribusi selanjutnya. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah: ag. dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pi) piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) bulan sejak diterimanya. #mmm, melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada sin. retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) bulan min d). sejak diterbitkannya skrdlb.
|
kader tar sanaumum.i ketentuan retribusiumum.umumumumtandaumum dikenakan retribusi. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut mobil bus dan mobil penumpang umum per unit . . tahun mobil truck umum preunit . . tahun retribusi izin usaha . struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tanda pendaftaran ulang adalah ditetapkan sebagai berikut mobil bus dan mobil penumpang umum pet nit . . tahun mobil truck umum dan sejenisnya preunit . . tahun(l). kes sejak tanggal diterima skr dan std dengan memberi alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya: (sdimaksud dianggap dikabulkan: disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yahuni dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surk kepala daerah untuk perhitungan pengembalian melebihi pembayaran retribusi. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atnak kadaluwarsa (l)(l)umum, sebelum memperoleh izin tertulis dari kepala daerah. kendaraan bermotor templat hitam dilarang melakukan kegiatan usaha pengangkutan. hpelanggaran terhadap ketentuan diancam dengan pidana kurungan selama lamanya bulan dan atau denda sebesar (lima juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan bertanggung jawab:babak'as. disahkan gunungsitoli padatanggal juli bupati nias, dto binahati baha diundangkan gunungsitoli da tanggal september merah kabupaten nias, sekretariat agaknya mau telaumbanua gambaran daerah kabupaten nias tahun nomor undang undang nomor tahun centang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat.4l, tambahan lembaran negara nomorpasa! izin yang diberikan adalah izin untuk mendirikan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dan atau menambah jumlah angkutan kendaraan bermotor umum. pemberian izin adalah dimaksudkan untuk adanya keteraturan dan pengendalian serta pengawasan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umur. dengan demikian, angkutan kendaraan bermotor templat hitam yang dikomersialkan dilarang beroperasi. cukup jelas apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari tidak ada pemberitahuan penolakan permohonan, maka permohonan tersebut dianggapizin usaha adalah pemungutan dalam hal pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum. sedangkan terhadap setiap unit kendaraan pengangkutan (mobil bus, mobil penumpang umum dan mobil truck umum), dikenakan retribusilarangan ini, maka kendaraan angkutan bermotor templat hitam yang dikomersialkan harus ditertibkan, sehingga pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum diharuskan dengan plat kuning. cukup jelas alat menetapkan denda sebesar (lima juta rupiah) adalah dimaksudkan untuk menertibkan kendaraan angkutan templat hitam yang dikomersialkan agar tidak beroperhu::: tahun tentang sistem dan proses:: tlain pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah:.umumumumelain daripada kendaraan yang berjalan atas rel mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebihbarang ialah semua kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, kecuali kendaraan yang termasuk pada huruf dan huruf atas kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan memungut bayaran gg!lumumumumumumumum. wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. bab jii golongan retribusi retribusi izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. bab ketentuan perizinan bagian pertama perizinan umumbermotor umum, suatu perusahaan harus memiliki setidak tidaknya (lima) buah kendaraan. perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum harus berbentuk badan hukum seperti koperasi, cv, atau dan seluruh pengurusnya harus berkewarganegaraan indonesia serta nama yang tercantum dalam stok adalah atas nama perusahaan tersebuttanda pendaftaran setiap pemberian izin usaha atau pembaharuan izin usaha, diberikan suatu tanda pendaftaran oleh kepala daerah. tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada harus dipasang pada kendaraan bermotor umum yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas yang berwenang untuk itu. bentuk dan ukuran tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh kepala daerah. setelah memperoleh izin, maka kepada setiap kendaraan yang dimiliki perusahaan diberikan kartu pendaftarantiga) bulan sebelum masa izin berakhir. untuk setiap keterlambatan permohonan perpanjangan izin, dikenakan denda sebesar (seratus persen) dari jumlah retribusi yang dibayar setiap (satu) bulan keterlambatantag pemegang izin tidak menjalankan usahanya dalam jangka waktu selama (tiga) bulan terus menerus tanpa alasan yang sahgian keempat perubahan penanggungjawab perusahaan (l) dalam hal terjadinya perubahan pimpinan atau penanggungjawab perusahaan, wajib dilaporkan kepada kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan. perubahan pimpinan atau penanggungjawab perusahaan yang tidak dilaporkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada adalah dianggap tidak sah dan izin perusahaan dicabut.
|
seri: nomor: lembaran daerah kabupaten nimenetapkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. memutuskan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias clan bupati nias dengan persetujuan bersamesarnverse but. bab jenis penghasilan pasalkepala desa dan perangkat desa menerima penghasilan tetap, terdiri dari: bantuan dari pemerintah daerah; tunjangan jabatan. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd kabupaten nias; apb desa. besarnya penghasilan tetap yang diterima kepala desa setiap bulan, paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten. besarnya penghasilan tetap sekretaris desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil setiap bulan ditetapkan paling sedikit (lima puluh persen) dari upah minimum regional kabupaten. besarnya penghasilan tetap perangkat desa lainnya ditetapkan setiap bulan paling sedikit (lima belas persen) dari upah minimum regionaljenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tunjangan uang duka; tunjangan jasa pengabdian; dan tunjangan kecelakaan. tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun dalam apb desa. pasalnam) kali dari tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan: pegawai negeri yang diangkat menjadi kepala desa tidak menerima penghasilan tetap kecuali tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, babipelaksanaan pemberian tunjangan jabatan bagi pimpinan dan anggota bpd terhitung sejak tanggal pelantikan sampai ditetapkan pemberhentian; dengan masa kerja (lima) sampai dengan (sepuluh) tahun paling banyak sebesar (empat puluh keseratus) dari penghasilan tetap selama (satu) tahun; dengan masa kerja lebih dari (sepuluh) tahun paling banyak sebesar (enam puluh keseratus) dari penghasilan tetap selama (satu) tahun. besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan kepada kepala desa dan perangkat desa pada saat mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai penjabat pemerintah desa. besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan menjadi kecelakaan sedang paling banyak berhak menerima sebesar (dua) kali penghasilan tetap; kecelakaan berat paling banyak berhak menerima sebesar (empat) kali penghasilan tetap. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. babi ketentuanicamat setempat, bupati dan atau penjabat yang berwenang. penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuhina belas) hari, hanya berhak menerima salah satu tunjangan jabatan yakni pada jabatan tertinggi. pasal kedudukan keuangan penjabat kepala desa sama dengan kedudukan keuangan kepala desa. lembaran daerah kabupaten rias tahun nomor: seri: diundangkan gunungsitoli selatan pada tanggal mei ditetapkan gunungsitoli selatan pada tanggal meiumum penjelasan atas rancangantambang alf lembaga!i daerah kabupaten iosai psi lembaran daerah kabupaten nias sme nomor tahun seri peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi objek wisata nm dengan rahmat tuhan yang masa esa er. bupati nias, berimbang bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang perubahan atas kabupaten nias meiliki objek .obit undang undang nomor tahun tentang wisata yang potensial sehingga perlu dia lingkungan hidup lembaran negara tahun pembinaan, pengendalian pelestarian diri nomor tambahan lembaran negara nomor pengawasan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaian sgm undang undang nomor daun lea emang dimaksud pada huruf dan atas pemerintahan daerah lembaran negara tahun perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten! ada tambahan lembaran negara busi obi kata nias kemang retribusi one niaga undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat mengingat asa ban dan daerah lembaran negara tahun kabupaten kabupaten dalam lingkungan dae asa tambahan lembaran negara nomor ini baran negari manan peraturan pemerintah nomor tahun negara nomor tentang pelaksanaan kitab undang undang undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana lembaran negara tahun kitab undang undang hukum acara pidana gr: nomor tambahan lembaran negara. lembaran negara tahun nomor gis0: peng pendeta yg kepariwisataan i.gambaran negara tahun ngga: lembaran negara tahun nga nomor .:! tambahan lembaran neg ara tambahan lembaran negara nomor molar peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang analisa mengenai dampak lingkungan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran smu lembaran negara. tahun nomor negara tahun nomor tambahan si: tambahan lembaran negara nomor lembaran negara nomor sebagaimana peraturan pemerintah nomor tahun telah dirubah dengan undang undang nomor tentang kewenangan pemerintah dan tahun tentang perubahan atas undang: kewenangan propinsi sebagai daerah otonom undang nomor tahun tentang pajak adegan negara tahun nomor daerah dan retribusi daerah lembaran negara si. tambahan lembaran negara nomor tahun nomor tambahan lembaran m0. peraturan pemerintah nomor tahun negara nomortahun tentang undang undang nomor jak cukup jelas selanjutnya berdasarkan nomor tahun tentang pajak perubahan atas undang un ang kepada daerah kabupaten kota diberi daerah gan retribusi nuh #sumber sumber keuangannya denga cukup jelas menggali potensi kriteria. yang sae ngr retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang mg. mae pal rasi masyarakat. cukup jelas map sera ega kabupaten nias adalah kepariwisataan kabu asa daya tarik kepariwisa id, sehinga ini keunikan objek wisata sebagai ciri arema yang huruf adalah ara wisatawan untuk berkunjung objek obi orang yang menjalankan tugas kedinasan adalah adalah orang minggu nias. yang melakukan tugas kedinasan lingkungan objek wisata ada kabur kan daya tarik terhadap objek objek wisata yang dimaksud dengan memiliki surat pernak tugas bahwa untuk meningkat eaa penataan, pelestarian pemeliharaan, un. penugasan atau surat keterangan dari kepala daerah atay ada kabupaten nias, perlu binaan dan pengawasan objek objek wis. pejabat yang ditunjuk. penerbangan promosi, bit. maka pemerintah daerah memungut alam huruf verse ng jasa dale salah satu sumber pendapatan asli daerah cukup jelas objek wisata sil perwujudan pelaksanaan otonomi hun mendukung keberhasilan huruf kabupaten nias. cukup jelas san: cukup hani pcukup jelas cukup jelas snn cukup jelas cukupjelas sni cukup jelas cukup jelas ke. mit cukup jelas gte cukup jelas desa cukup jelas basa cukup jelas baimbaaga tahun tentang sistem dan prosedur tahun nomor tambahan !.embargo) bi: administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan merata nomor penerimaan lain lain keputusan presiden nomor tai: peraturan daerah kabupaten nias nomor tentang pedoman pembinaan kepada san tahun tentang penunjukkan penyidik nasional pegawai negeri sipil yang melakukan peraturan: pemerintah nomor tahun penyidikan terhadap pelanggaran peraturan tentang retribusi daerah lembaran negas der.'. yang memuat ketentuan pidana tahun nomor tambahan lembaran left:.tan daerah kabupaten nias tahun negara nomor nomor keputusan presiden nomor tahun peraturan daerah kabupaten nias nomor tentang teknik penyusunan peraga ngan tahun tentang susunan organisasi dan perundang undangan dan bentuk rana gan tata kerja dinas daerah kabupaten nias undang undang, rancangan peraturan kei lembaran daerah kabupaten nias tahun pemerintah dan rancangan keputusan presiden ungu nomor keputusan menteri pariwisata, pos uk: telekomunikasi nomor pw. mpp tentang peraturan pondok wisata dengan persetujuan ama mentor jaan pos dang dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias telekomunikasi nomor pw. mpt memutuskan keputusan menteri pariwisata, pos dan menetapkan peraturan daerah kabupaten nias telekomunikasi nomor k3 pw. tentang tentang retribusi objek wisata. perizinan usaha bidang pariwisata, pos dan: telekomunikasi babi keputusan menteri dalam negeri nomor nm: tahun tentang penyidik pegawai negeri ke: ketentuan umum sipil lingkungan pemerintah daerah keputusan menteri dalam negeri nomor aini dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pedoman tata cara daerah adalah kabupaten nias snn enp penangadalah ducati nias" tahun tentang tata cara pemeriksaan udang sikap tupai mas, dinas adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias bidang retribusi daerah ' . kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan anu surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disingkat std adalah kabupaten nias surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias berupa bunga dan atau denda bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalh mil pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata jing mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kebudayaan kabupaten nias inn: menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa objek mm: lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan wisata yang diberikan oleh pemerintah daerah utuk kepentiigi mma "bidang retribusi orang pribadi dan atau badan mmi! penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah''#ti tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang pelayanan objek wisata selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti objek wisata adalah objek wisata yang berada dalam wilayah amm!'yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang kabupaten nias dan pengelolaannya menjadi kewenangan di1 mmi retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. tanggung jawab pemerintah daerah petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas bab melakukan pemungutan retribusi nama, obyek, subyek dan surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr adala wajib retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retain asal yang berhutang pata surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd adalanggalngan nara retribusi objek wisata dipungut kepada setiap orang dan ' . surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan badan yang memasuki lingkungan objek wisata. pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah atau tempatretribusi adalah jasa atas pelayanan dan atau penggunaan skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jum fina prasarana objek wisatata retribusi yang masih harus dibayar surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tamba hang bek retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan selanjutnya disebut skrdkbt adalah surat keputusan ing menggunakan sarana prasarana objek wisata.re: skrdlb adalah surat keputusan yang menentukan jumlah elebi agg wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ' . pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dig peraturan daerah ini. retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang kendaraan roda dua tidak bermesin bab kamera biasa golongan retribusi moving camera, handy camera dan sejenisnya ilusi ha. retribusi untuk sekali objek wisata oleh jung retribusi jasa usa kali memasuki objek wisata ole pengunjung retribusi objek wisata termasuk golong objek wisata sejarah, budaya, megalit dan perkampungan tradisional dewasa bab ku) retribusi pelajar dan mahasiswa anak anak (di bawah umur pasa tahun) tingkat penggunaan jasa retribusi objek wisata daa objek wisata alam, berupa keindahan cara mengukur tingkat medi aan jasa pelayanan pada objek wisata. alam, panorama pantai, danau, gua dan diukur berdasarkan biaya pen agro wisata bam dewasa pelajar dan mahasiswa anti. uv, tarif retribusi objek wisata adalah anak anak (di bawah umur perawatan, pelestarian, penataan tahun) biaya pem sarana prasarana objek wisata. baar milik kendaraan, pemilik kamera atau senin dikecualikan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam setiap orang, semua dan 'atau dibawa masuk adalah yang memasuki jek wisata dikenakan retribusi setiap orang yang menjalankan tugas kedinasan lingkungan kawasan objek retribusi adalah ditetapkan sebaga penduduk setempat yang berdomisili lingkungan objek wisata struktur dan besarnya tari supir, kondektur dan kernel kendaraan angkutan penumpang umum berikut ilusi untuk sekali membawa masuk kendaraan, kaleng yang mempunyai trayek tetap menuju lokasi objek wisata. tarif retribusi dan sejenisnya: mum bus, bab kendaraan gan selena, pan wilayah pemungutan open, kendaraan roda empat kendaraan roda jaa bermesin wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias. kendaraan roda dua roda tiga tidak bermesin bee bab anu tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada tata cara pemungutan (ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan pan bukti pembayaran. retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen irit! yang dipersamakan. bab viii hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam s52$ii sanksi administrasi disetor oleh bkp kas daerah. (ala hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau bab vii living membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tata cara pembayaran eni persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak (am kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan inn atribusi daerah. pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lan ena yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang sn" bab ditentukan dalam skr. tata cara penagihan: mmi: lambatnya x24jam. min pengeluaran surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang mbm awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka diangkat setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan su) dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat menerbitkan std. ne teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus be. melunasi retribusinya yang terutang. ni) surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala dinas. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin mg. kepada wajib retribusi untuk menganggur retribusi terutang dalan sgg: bab jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat tata cara pengurangan, keringanan kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. bab xii tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ata cara penyelesaian keberatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan pmi pasat keputusan kepala daerah. wajib retribusi dan std usi dapat mengajukan permohonan kepe bab pemohon ratan atas skr tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, "ie disampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pad penghapusan atau #pengurang sanksi pf. dunk pah pauk tertulis kepada kepala daerah harus administrasi dan pembatalan pengajuan kobaran (dua) bulan sejak tanggal skr permohonan keberatan pembayaran. harus diputus sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr. dalam ian usman oleh kepala daerah atau pejal yat dan dan std yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kerutan waktu paling lama (enam) bulan yang ditunjuk kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan diterima. sejak tanggal surat perundang undangan retribusi daerah. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau bi. tata bab xiii penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan ara perhitungan penemu retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena lebihan pembayaran retribusi kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. b3. purata3 wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau wajib retribusi pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. kepala daerah rus mengajukan permohonan secara tertulis permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada pembayaran metric untuk perhitungan pengeboman kepada pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi atas dasar perm kelebihan administrasi sebagaimana dimaksud pada dan pembatalan kelebihan buas sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara terlebih dahulu esa retribusi dapat langsung para atas tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang#ffk:. berupa bunga oleh kan utang retribusi dan atau sana hitungan ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima atas permohonan dasi ilustrasi skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas dan atas kelebihan sega dimaksud pada yang meyakinkan untuk mendukung permohonannya. kb pembayaran metric ajaran tersebut dapat diperhitun asa keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada usi selanjutnya. akan dengdalam apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada kelebihan pembayaran retribusi ya: kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan: lakukan perhitungan sebagaimana din masih tersisa setelah keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. dimaksud dalam diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) bulan memang meme) piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk pengembalian kelebihan pembayaran ren usil. wi melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. permohonan negeri janan bagaimana dimaksud pada gua. bayaran retribusi sebab, bul smm: kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang gikambu ikan tiada wajib retribusi paling lambat (dua) retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ran retribusi dilakukan setelah? yat l). ian kelebihan pembawa (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepekaan bab xvi daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan ketentuan larangan iban retribusi. keterlambatan pembayaran kelebitasi retribusi setiap orang dan atau badan dilarang memasuki kawasan lingkungan objek dilakukan# m33.wisata tanpa membayar retribusi. maksud dalam naa pengembalian, ebegainaa ta. membayar kelebihan retribusi. dengan energi bagaimana dimaksud dalam diterbitkan atas perhitungan seag juga sebagai bukti pembayaran. "y88agar bab xvii bukti pemindahbukuan yang berlaku jug ketentuan pidana hu, bab xiv apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana. kadaluwarsa suggan. (empat) kali retribusi terutang. ilusi, kadaluwarsa setelah melampaui jang lama penagihan cernua kaca sejak saat terulangnya retribusi, kecuali tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah gap aib rebus melakukan ndak pidana dibidang rtius ane pelanggaran ila wajib retribusi pena penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada bab xviii terganggu apabila penyidikan diterbitkan,ya surat teguran dan surat paksa atau naa bai ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,ani penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana dimaksud tata cara penghapusan sni dalam undang undang hukum acara yang berlaku. retribusi yang kadlaksanaan peraturan ini diserahi meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebudayaan kabupaten ng gerakan kepada dinas pariwisata dan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang yak terkait lingkungan pemerintah daerah dibantu oleh instansi unit kerja dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi siembinaan ema: memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen dinas pariisieanra "kawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi: kebudayaan kabupaten nias. liml: dinas peng melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut au. mas pendapatan kabupaten meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas retribusi daerah. las merupakan koordinator pemungutanmw: ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ket bab dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa bantuan penutup sebagaimana dimaksud pada huruf memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana hal hal yang belum retribusi mengenai lai peraturan daerah ini sepanjang memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa daerah. bih lanjut dengan keputusan kepala sebagai tersangka atau saksi menghentikan penyidikan na: melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan peraturan bini tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yag 2g: perah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan bertanggung jawab agar setiap penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan bee daerah mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya nas ngan penempatannya dalam lembaran daerah pekabaran kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik kabupaten indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang: &g"' undang hukum acara pidana yang berlaku. bab xix ketentuan lain lain disahkan gunungsitoli padatanggal juli penjelasan atas bupati nias, peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun dto tentang retribusi objek wisata binahati baha9 lrisgm retribusi daerah harus berdasarkan pada undang undang. par none0 berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun &fauduzisochi telaumban oll miidengan peraturan daerah. sebab, retribusi daerah mempunyai muatan mgmmpipembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut #'omor:$nmsmmf mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
|
lembaran daerah . kabupaten nias bernomor tahun seri b' peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang sme ret!e1'si izin usaha pondok wisata "me ngan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, "egn manirabt.satusaha pondok wisata merupakan sarana smu. undang undang nomor tahun tentang pendukung pengembangan kepariwisataan dalam lingkungan hidup lembaran negara tahun angka penyediaan jasa pelayanan akomodasi pan. nomor tambahan lembaran negara kepada para wisatawan kabupaten nias, nomor sehingga perlu dilakukan pembinaan, minnomor tambahan lembaran negara dimaksud pada huruf dan atas, maka nomor perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten ski undang undang nomor tahun tentang nias tentang retribusi izin usaha pondok snn perimbangan keuangan' antara pemerintah pusat wisata kg. dan daerah lembaran negara tahun e.sni peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten kabupaten dalam lingkungan daerah sangan tentang pelaksanaan kitab undang undang propinsi sumatera utara lembaran negara "aga. hukum acara pidana lembaran negara tahun tahun nomor tambahan lembaran mmi: nomor tambahan lembaran negara negara nomor nun undang undang nomor tahun tentang sg. peraturan pemerintah nomor tahun kitab undang undang hukum acara pidanasggunse tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang nn.. peraturan pemerintah nomor tahun pajak daerah dan retribusi daerah lembaran# mau tentang kewenangan pemerintah.ak @gga tentang pembinaan dan pengawasan atas daerah dan retribusi daerah lembaran negara '82ge penyelenggaraan pemerintahaninang penjelasan hal hal yang belum cukup diatur dam dana atas denga: denga pelaksanaannya, diatur lebih lanjut ceng peraturan daerah kabupaten nias peran nomor tahun tentang akan. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang retribusi izin usaha pondok wisata agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yoo sni daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah umum nias. disahkan gunungsitoli berdasarkan undang undang dasar yang menempatkan perpajakan juli sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa paca tangga penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lain, harus :ditetapkan dengan undang undang. dengan demikian, pemungutan bupati nias, atribusi daerah harus berdasarkan pada undang undang. dto berdasarkan ketentubinahati baha mm: duniingkar ghani dapat memberikan beban yang adil. pada tanggal september sesuai dengan semangat undang undang nomor tahun tentang ##: pemerintahan daerah dan undang undang nomor tahun tentang sumbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran sekretaris daerah kabupaten nias, pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah din penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran obi) pendapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah yang antara lain pen akan ang ikutfauduzisochi telaumbanua darah, untuk meningkatkan dan memeragakan kesejahteraan masyarakat. nge dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu gel mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor sadilla cukup jelas daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi jasa peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya denginggg i:. cukup jelas menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telat ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. cukup jelas sejalan dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan kabupaten barat nias, sehingga mendorong keinginan warga masyarakat untuk membangun cabup jos pondok wisata dalam memenuhi tuntutan kebutuhan akomodasi seri tempat pemogokan bagi para wisatawan yang berkunjung. nan: jel untuk terpeliharanya citra standar mutu pelayanan pada setiap usaha: jaan. jelas akomodasi sesuai tingkat kebutuhan para wisatawan, maka perlu dilakukan' pengawasan, pengendalian dan penertiban pengelolaan usaha pondok mia wisata kabupaten nias. jasa atas pelayanan tersebut, maka pemerntaingaan, huruf daerah memungut retribusi izin usaha pondok wisata sebagai salah.sty memiliki izi izin dai sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudantngaal melalui kan gara aan memiliki izin tanpa pelaksanaan otonomi daerah kabupaten nias. peraturan daerah ini. gimana dimaksud dalam ketentuan huruf demi kegiatan pokok adalah penyediaan jasa penginapan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas brard mengalihkan hak kepemilikan usaha adalah menjual atau cukup jelas menghibahkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas rig cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas sal huruf cukup jelas jelas nai sc: cukup jelas memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu adalah memberikan perlindungan terhadap gangguan yang gu. cukup iel mengganggu ketenteraman dan kenyamanan para tamu, dan tidak menyangkut hal hal yang berkenaan dengan perlindungan #980futsal terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang cukup jelas bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas huruf hal cukup jelas cukup jelas huruf asal cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup iel jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf ai cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas ee. cukup jelas cukup jelas cukup jelas ro. cukup jelas cukup jelas cukup jelas ban sea: cukup jelas cukup jelas kar cukup jelas cukup jelas k0, cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor |l. peraturan pemerintah nomor tahun peraturan tentang retribusi daerah lembaran negara tahun sea nias nomor tahun nomor tambahan lembaran pegawai negeri tunjukkan penyidik negara nomor penyidikan terhadap yang melakukan keputusan presiden nomor tahun daerah yang menu uai anggaran peraturan tentang pedoman pembinaan kepariwisataan lembaran daerah kabur ketentuan pidana nasional nomor paten nias tahun keputusan presiden nomor tahun peraturan tentang teknik penyusunan peraturan tahun pama aten nias nomor perundang undangan dan bentuk rancangan tata kerja dinas para: organisasi dan undang undang, rancangan peraturan lembaran daerah kab abi kabupaten nias pemerintah dan rancangan keputusan presiden nomor paten nias tahun keputusan menteri pariwisata, pos dan ge: telekomunikasi nomor pw. mpt tentang peraturan pondok wisata jo. dengan persetujuan keputusan menteri pariwisata, pos dan dewan perwakilan ray atd telekomunikasi nomor daerah kabupaten nias pw. mpt memutuskan keputusan menteri pariwisata, pos dan menetapkan peraturan dae telekomunikasi nomor k3 pw. tentang tentang nag, kabupaten nias perizinan usaha bidang pariwisata, pos dan wisata. izin usaha pondok telekomunikasibantuan umum keputusan menteri dalam negeri nomor alam peran tahun tentang pedoman tata cara daerah daerah ini yang dimaksud dengan pemungutan retribusi daerah san pemerintah tra nias keputusan menteri dalam negeri nomor adalah pemerintah tahun tentang tata cara pemeriksaan sen nata adalah bupati nias ios bidang retribusi daerah kepal dinas pariwisata dan kebudayaan kab keputusan menteri dalam negeri nomor kabupaten adalah kepala dinas baris sen tahun tentang sistem dan prosedur nias dan kebudayaan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan daerah adalah kas daerah pemerintah penerimaan lain lain kabupaten nias pena tag bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata wni ilusi yang masih harus dibayar kebudayaan kabupaten nias surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa att selanjutnya disebut 'skrdkbt adalah surat keputusan yang pemberian izin usaha pondok wisata yang diberikan oleh pemerintah menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkanas #ej: skrdlb adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pelayanan pemberian izin usaha pondok wisata pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang orang yang mengusahakan atau memiliki usaha pondok wisata: $gmi: surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi melakukan pemungutan retribusi berupa bunga dan atau denda, pondok wisata adalah penggunaan sebagian rumah tempat tinggal pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, untuk penginapan, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk usaha pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan menggunakan sebagian dari rumah tempat tinggalnya untuk lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan penginapan un bidang retribusi pimpinan pengelola pondok wisata adalah orang yang imb. penyidikan tindak pidana bidang. retribusi adalah serangkaian memimpin mengelola sehari hari dan bertanggungjawab atas mann. tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang pengelolaan pondok wisata ummi selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tamu pondok wisata adalah orang yang menginap pondok wisata yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang dengan membayar nim) retribusiuntuk menentukan lokasi membangun s0: bab pondok wisata nama, obyek, subyek dan surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr adalah (if wajib retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang "an surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd adalah dengan nama retribusi izin usaha pondok wisata dipungut retribusi atas surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pelayanan pemberian izin usaha pondok wisata.yek retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha pondok skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah wisata. retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana tau badan hukum yang "ab dimaksud pada dalam setiap orang dan atau badan harus retribusi adalah setiap orang dan hi mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. surya hakan atau memiliki usaha pondok wisata. tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan .mengusap izin usaha sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut pasa dengan keputusan kepala daerah 'ek retribusi sebagaimana dimaksud dalam wajib retribusi adalah subjek merah ini. peraturan kepala daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud bab ubs pada dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu golongan selambat lambatnya (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ilusi diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan alasan penolakan wisata termasuk golongan seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. retribusi izin usaha pondok wis p. tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada perizinan tertentu. diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bab izinkan bagian kedua ketentuan per jangka waktu berlakunya izin bagian pertama perizinan smm: (i) jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama (dua) usahakan atau tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk dan atau badan yang aan memperoleh am itu. setiap han pondok wisata, diwajibkan terlebih sm: untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada memiliki usa intip dari kepala daerah. wisata harus memiliki pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada aan mes beroperasi, setiap usaha pondok kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa izin untuk dap dimaksud pada berakhir. izin usaha. prinsip dan izin usaha sebagaimana bat tata cara dan syarat syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih bara berlaku untuk satu usaha dimaksud pada lanjut dengan keputusan kepala daerah. dan izin usaha sebagaimana indonesia. man hua diberikan kepada salam pondok wisata: lirik langka: sar prinsip untuk knee tha digunakan dalam jana izin usaha pondok wisata dapat dicabut apabila sebagaimana kira wapa dinyatakan batal setelah melek memiliki izin secara tidak sah waktu selama (satu fang waktu tersebut. ce. tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan. jeng! mencegah dan melarang siberia pondok wisata dan kegiatan vang usaha yang diusahakan pan dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma tidak lagi memenuhi ketentuan ketentuan persyaratan dit mpn gama kesusilaan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mentaati ketentuan di. bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa tenaga kerja jamsostek) sesuai dengan peraturan perundang pan ber laku persetujuan dari kepala dinas undangan yang beri ku, melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlalu mengupayakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga tata cara dan syarat syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur (kerja karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. kualitas pelayanan mmi memelihara hygiene dan sanitasi dalam pondok wisata dan bagian ketiga lingkungan penayangannya sesuai dengan ketentuan peraturan bentuk usaha dan permodalan perundang undangan yang berlaku nm menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk daftar tarif kamar yang diletakkan tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh usaha pondok wisata berbentuk usaha perorangan. tamu modal usaha pondok wisata seluruhnya dimiliki oleh warga began' menempatkan surat izin usaha tempat yang mudah dilihat dan indonesia. ssi dibaca oleh tamu im! menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada kepala dinas. jl) pengusahaan pondok wisata adalah penyediaan jasa penginapan. bab pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan pelayanan makanan ketentuan retribusi dan minuman sebagai jasa tambahan. ni. bagian keempat mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha pondok kewajiban milisi adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan mukerian persetujuan prinsip dan izin usaha pondok wisata. pemilik atau pemimpin usaha pondok wisata berkewajiban untuk memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini rn. memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu pondok mmi? tarif retribusi jin usaha pondok wisata adalah untuk wisata @i mlteganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan pernah pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha pondok wisata. undangan yang berlaku kaa ber eol ana pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang hukum yang mendirikan, mengusap ditentukan dalam skr. setiap daan akan retribusi. dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, maka nilam aya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat struktur dan besarnya lambatnya jam, berikut sin seb a. apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang persetujuan prinsip sebesar kena ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan penerbitan izin usaha liang sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan perpanjangan izin usaha da menerbitkan std. bab wilayah pemungutan (lbeta bing sn kepada wajib retribusi untuk menganggur retribusi terutang dalam wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kaburbab vii games ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. tata cara semua teemuptan retribusi tidak dapat digolongkan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan @itu bukti pembayaran. krd cuman lain: retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau doku sanksi anus dipersamakan. hasi retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor oleh bkpviii (lua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak aran kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan tata cara pembuat atribusi daerah. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau. penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan ni!) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 3ggi sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara smui: meyakinkan untuk mendukung permohonannya. wiini)mu. waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. tata cara perhitungan pengembalian bui bab kelebihan pembayaran retribusi kadaluwarsa wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka wak kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan saga tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, pembayaran retribusi. wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang metric atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atas cu), tert lani retribusi sebagaimana dimaksud bala kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan apabila terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi rosi ikannya surat teguran dan surat paksa atau berupa bunga oleh kepala daerah. langs pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak sung maupun tidak langsung.ara penghapusan piutang nn dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah kadaluwarlubang retribusi yang tidak mungkin dibagi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. melakukan penagihan sudah lada kah karena hak untk kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada kepala daerah menetapkan keputusan cap dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) bulan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagai penghapusan piutang sejak diterbitkannya skrdlb. wati) kaimana dimaksud padmpseliap orang na. dan atau badan dilarang menjalankan usaha pondok wisata, mengusahakan atau pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasa! dilakukan arsip dan izin usaha dari kepala belum memperoleh persetujuan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. pala daerah. atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan bab xvi bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. k. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kewajibannya sebagaimana maag. retribusi retribusi tidak memenuhi ben atribusi apabila daerah ini, diancam dengan pidana memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa (enam) bulan atau denda setinggi tingginya sebagai tersangka saksi retribusi terutang. lah mmi: menghentikan penyidikan sya sebagaimana dimaksud pada adala melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tanda tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang pelanggaran bertanggung jawab bab xixn. kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik tertentu lingkungan pemerintah indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang pejabat pegawai negeri yan gai penyidik untuk been undang hukum acara pidana yang berlaku. kan an, bidang retribusi, sebagaimana dimaksud plan undang undang hukum acara yang berlaku bab bagaimana dimaksud pada adalah: ketentuan lain lain wewenang benguk penanda kumpulkan dan meneliti keterangan ata sagu menerima, mencari, menguap aga bidang retribusi agar sya laporan berkenaan dengan tindak pidana lebih lengkap dan dengan atau laporan tersebut menjadi lebih miltaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas pariwisata dan jelas kan kitar mengenai kebudayaan kabupaten nias dan wajib dibantu oleh instansi unit kerja ket naa meneliti, mega peer kebenaran perbuatan yang terkait lingkungan pemerintah daerah. pribadi atau maa sehubungan dengan tindak pidana betpihns abadi atau dan bahan bukti dari orang privat meminta keterangan induk pidana bidang retribusi, binaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala badan sehubungan dengan tindak dan dokumen dokumen. sims pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias. memeriksa buku buku, catatan catatan aan dana bidan men lain yang berkenaan tega tea mendapatkan bahan bukti lagu menggeledah emo melakukan peng atan dan dokumen dokumen lain .mummies pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan pee hadap bahan bukti tersebut petisi daerah sitaan terhadap dang naa ahli dalam rangka pelaksanaan .demi pan penyidikan tindak pidana ain meninggalkan babi menyuruh asipasek sebagaimana dimaksud pada huruf'e,
|
pas lembaran daerah kabupaten nias nomor tahun seri aaaaawawawuwawcwu peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan umumpikon, tahun nomor tambahan lembaran daerah yang luas, nyata dan bertanggung negara nomor cc. bahwa usaha rekreasi dan hiburan undang undang momo urea kenang inang pencil pengembang lingkungan hidup lembaran negara tahun kepariwisataan, sehingga perlu dilakukan nomor tambahan lembaran negara nomor pembinaan, pengendalian dan pengawasan: imun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maa undang undang nomor tahun late jenang dimaksud pada huruf dan atas, maka perlu snn pemerintahan daerah lembaran negara tahun menetapkan peraturan daerah kabupaten nias mmi nag dan jan tembus izin usaha rekreasi gan hibengingat undang undang nomor drt tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten tambahan lembaran negara. nomor kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi: sumatera utara lembaran negara tahun snp tuan pemerintah nomor tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tentang pelaksanaan kita undang undang hukum acara pidana lembaran negara tahun undang undang nomor tahun tentang kab nana. tambahan lembaran negara kitab undang undang hukum acara pidana senen lembaran negara tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tambahan lembaran negara nomor tentang pengendalian pencemaran air lembaran undang undang nomor tahun tentang negara tahun nomor panas kepariwisataan lembaran negara tahun sin para segala nomor nomor .undang undang nomor tahun tentang lembaran negara tataang bag annan pemerintah dan kewenangan telah dirubah dengan undang undang nomor propinsi sebagai daerah otonom lembaran tahun tentang perubahan atas undang negara tahun nomor tambahan undang nomor tahun tentang pajak lembaran negara nomor daerah dan retribusi daerah lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembinaan dan pengawasan atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan menerbitkan std. bab aja ata cara penagihan ana ban tunai lunas pengeluaran surat menganggur revisi berutang dalan sam bagai awal tindakan mkanennalan sura iin yang sejenis setelah (tui retribusi dik pia kec eng dengan alasan yang dapat dalam jangka pia tempo benibayacan aan tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ran peringatan surat lain yang sejenis tanggal surat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. tg) tara tera yang terutang. wajib retribusi harus peringatan surat lain ani #dimaksud pada dikeluarkan bea pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan tanda bukti pembayaran. e.i bab tata cara peng ruangan, dan pembebasan ringan retribusi bab sanksi administrasi s1) kepala daerah pembebasan retribusi memerikan pengurangan, keringanan dan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau papan ale pengurangan, keringanan dan kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar kekutu bagaimana dimaksud pada diet pembebasan (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang san kepala daerah, ditetapkan dengan tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah. eric tata cara penyelesaian keberatanwajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr 0g dan std yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan ditunjuk paling lama (dua) bulan sejak tanggal skr dan inai ng std. perundang undangan dean darat, pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan keberatan abagalmuna dialek penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena mip: harus dip rika seruan laa eta kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. am) bulan sej wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau tanggal surat keberatan diterima.ntau pengurangan sanksi baikieata cara pee tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat ihan ara trib yang ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal basa diterima skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas asa dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling smm sara untuk perhitungan pengembalian kelebihandasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atas kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi dikabulkan simadaluwarsa penagihan retribusi usi sebagaimana dimaksud dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa lag dadanya fp) ura tera dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud kanan ada jangkauan utan ear surat paksa "atau diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) #silat sejak langsung tang retribusi dari wajib retribusi, baik diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran suu maupun tidak langsung.ia camp bab xvi pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah kimi penghapusan piutang lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala busi yang kadaluwarsiutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kai pas angan penagihan sudah kadaluwarsa dalam bak untuk epa pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan resin wan hana keputusan penghapusan piutang dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud padlarangan bab kadaluwarsa setiap orang atau badan dil arang mem pranalakan usaha rekreasi dan hiburan sebelum mama persetujuan prinsip izi emper penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu. juan prinsip dan izin usaha dari kepala daerah. (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi: kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang 3g: retribusi. bab xvii memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen ketentuan pidana lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi snntni melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam denyut mbm: penyidikan tindak pidana bidang retribusi pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau diem menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan setinggi tingginya (empat) kali retribusi terutang, tempat pada saat pemeriksaan adalah ga: memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa tan pidana sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada huruf anggaranbab xix sebagai tersangka atau saksi penyidikan "bm menghentikan penyidikan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran fp penyidikan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemeran mm!) penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana m9. kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik dimaksud dalam undang undang hukum acara yang berlaku. indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada undang hukum acara pidana yang berlaku. adalah menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ig: bab lengkap dan jelas ketentuan lain lain meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenangan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi aan pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas pariwisata badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi (anbe: disahkan gunungsitoli pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala pada tanggal juli dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias. bupati nias, dto dinas pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan retribusi daerah. binahati baha diundangkan gunungsitoli bab xxi pada tanggal september ketentuan penutup sekte fardu: daerah auduzisochi telaumbanua peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. lembaran daerah kabupaten agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan nias tahun nomor peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten nias. manarsanak yai melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus ruma penjelasan mangsanya sendiri. "ia peraturan dae ain paten nis lanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang tent ang #bahan atas undang undang nomor tahun tentang pajak retribusi izin usia rekreasi merah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi dan hiburan umumumum usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan salah satu usaha jasa mendukung pengembangan kepariwisataan dalam penyediaan tuntutan perpajakan s8n peng pen berdasarkan undang undang dasar yet tense makan shen kebutuhan kesegaran kepada para wisatawan yang berkunjung sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa kabupaten nias penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lain, harus tetapi: iki tan ditetapkan dengan und nang, bap pelangi bahwa untuk terpeliharanya standar mutu pelayanan pada setiap usaha retribusi daerah harus berdasarkan pada undang rekreasi dan hiburan umum, maka perlu dilakukan pembinaan, berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun pengendalian, pengaturan, pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang asasi dan hiburan umum. ilusi ilusi ml: pajak daerah dan retribusi daerah, ditegaskan detritus dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum, ditetapkan dengan peraturan daerah. sebab, retribusi daerah. pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar diperlukan izin usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat mempunyai mua beri dea ang adil mang ditunjuk. jasa atas pelayanan tersebut, maka pemerintah daerah kebijakan tersebut dapat memberikan yang memungut retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan umum sebagai alah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan tahun tentangal demi asli daerah dan penerimacukup jelas yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan hi:'f citakan kelas kesejahteraan masyarakat. dengan demikian, daerah mampu huruf merubah nama dan lokasi usaha rekreasi dan hiburan cukup jelas umumdaerah. cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin cukup jelas tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah ini. huruf cukup jelas kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai tempat rekreasi dan hiburan umum, sesuai dengan jenis izin yang dimiliki. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas b,. mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain dengan cara menjual atau menghiraukannya kepada cukup jelas orang lain. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf asal cukup jelas cukup jelas jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu' adalah perlindungan terhadap gangguan ketenteraman dan cukup jelas kenyamanan para tamu, dan tidak menyangkut hal hal yang pasai berkenaan dengan perlindungan terhadap tuntutan hukum cukup jelas karena melakukan perbuatan yang bertentangan ata melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang pe, berlaku. san huruf jelas cukup huruf'd cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cuk cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas 1g cuk cukup jelas cukup jelas cukup jelas panai cukup jelas kg: tara r3, sao gen bad cukup jelas b5. pt. telp turun han arah run ym, yen cukup jelas las diserah ena maw tart inn isa cukup jelas paus saji hong mena san aaa hana siak dan pep nan cmn seri. ha bai sean penararno een gtengayeaa cukup jelas ben sai tra bea cukup jelas ben men cukup jelas lan bba han ha saya cukup jelas ragi san ang kids cukup jelas pia tata senna ik tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor dki pan una penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran'. a84 ilustrasi pai negara tahun nomor baper tanah son, tembi das kar dimana lain ain lembaran negara nomor peraturan pemerintah sig tahun rara besa ena dsb tentang retribusi daerah lembaran negara mbm negeri enghunjukkan penyidik pegawai tahun nomor tambahan lembaran yang melakukan penyidikan terhadap negara nomor anggaran peraturan daerah yang memuat keputusan presiden nomor tahun nias tahun nama daerah kabupaten nasional dis wdia kebun nias lamp ben kabupaten nias lembaran daerah eng teo peran perawan peta klan nia tan nan undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden dengan persetujuan keputusan menteri pariwisata, pos dan dewan telekomunikasi nomor pw. mpt perwakilan rakyat daerah kabupaten nias tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum memutuskan keputusan menteri pariwisata, pos daa sg, telekomunikasi nomor k3 pw. tentang ##mm' menetapkan rah kab perizinan usaha bidang pariwisata, pos eni ora aha paten nias telekomunikasi hiburan umum taba! reputasi basi anak nan nagan dalam sapi done ini yang dimaksud dengan kupu sigma: daerah adalah kabupaten nias tahun tentang sistem dan prosedur :b. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nias kepala daerah adalah bupati nias gi, ina dinas adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias ini surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan #'disingkat skrk adalah surat keputusan yang menentukan kabupaten nias smm: besarnya jumlah retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah" # administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, kebudayaan kabupaten nias selanjutnya disebut skrdkbt adalah surat keputusan yang retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau? mil. menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum yang diberikan oleh ditetapkan pemerintahs skkrdib adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pelayanan pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum, ams): kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada besar dari retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang orang yang melakukan usaha rekreasi dan hiburan umum snn,surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi'administrasi melakukan pemungutan retribusi "berupa bunga dan atau denda il. usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial iv. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, yang ruang lingkup dan kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan si. mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk . kesegaran rohani dan jasmani wi menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan pengusaha rekreasi dan hiburan umum adalah orang dan atau badan sni lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan hukum yang memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum bidang retribusi pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum adalah. orang yang mfw penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian memimpin sehari hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha p:. tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang rekreasi dan hiburan umum uni. selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh kepala gu: bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang daerah kepada usaha perorangan dan badan usaha untuk meme retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. peruntukan kawasan lokasi guna membangun mendirikan usaha" mmi rekreasi dan hiburan umumsni: yang berhutang gg. surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd adalah,aldi bab bab ketentuan perizinan nama, obyek, subyek dan wajib retribusi bagian pertama perizinan pasa um. $$: dengan nama retribusi izin usaha rekreasi era dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan atau hiburan umum. memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari kepala daerah. untuk dapat beroperasi, setiap usaha hotel dengan tanda bunga ian izin usaha rekreasi melati harus memiliki izin usaha. obyek retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izi persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dan hiburan umum. dan hanya berlaku untuk satu usaha rekreasi dan hiburan umum. persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dan hukum yang dan hanya diberikan kepada warga negara subyek retribusi adalah setiap orang umum. indonesia dan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan mengusahakan atau memiliki usaha rekreasi hukum indonesia. persetujuan prinsip dan izin usaha untuk warga negara asing pasa hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan penanaman bana dimaksud dalam modal asing dari pemerintah indonesia sesuai dengan ketentuan wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku, peraturan daerah ini. persetujuan prinsip untuk mendirikan usaha rekreasi dan hiburan ml: umum sebagaimana dimaksud pada harus digunakan dalam jangka waktu selama (satu) tahun dan dinyatakan batal sai setelah melewati jangka waktu tertentu. golongan retribusi untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana masuk golongan dimaksud pada setiap orang dan atau badan harus retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan umum term mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. . retribusi perizinan tertentu. tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diatur lebih fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha lanjut dengan keputusan kepala daerah. pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan sbi makan dan minum serta akomodasi pasai m5)kepala daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud maan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum pada dengan memberikan pemberitahuan dalam jang w5) gelanggang permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari terhitung mulai menyediakan tempat dan fasilitas permainan dan ketangkasan, tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan alasan# mie mesin permainan keping coin game machine) dan sejenisnya penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mmi" sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa yang berlaku. pelayanan makan dan minum tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud padi ()) bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. kg. si untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi mei dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minumusaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni adalah sebagai berikut dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantasi berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan mmi gelanggang bola gelinding bowling) adalah suatu usaha yang rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan i menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum serta pelayanan makan dan minum akomodasi "amu!i) teater terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan gelanggang renang kolam renang adalah suatu usaha yang fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya tempat terbuka menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena (tanpa atap) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan bermain anak anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi ni penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum nu teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan (pentas) seni budaya sebagai fasilitas untuk mandi mandi dengan memanfaatkan sumber air, air mm: usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi" 8g mi pelayanan makan dan minum dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta mmi tempat satwa dan pentas pertunjukkan satwa adalah suatu usaha akomodasiatau ketangkasan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi bazaar adalah pasar untuk dengan penyediaan jasa pelayanan makan'dan minum kerajinan, makanan dan agak dan penjualan barang barang fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang sosial sebagainya yang bersifat komersial dan menyediakan tempat dan fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk rumah billboard adalah berekreasi air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas untk yang menyediakan tempat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dilengkapi dengan penyediaan ias usaha pokok dan dapat sarana fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan panti pijat adalah saat jasa pelayanan makan dan minum peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan $$: fasilitas untuk pijat usaha yang menyediakan tempat dan baik didapat, air maupun udara sebagai usaha pokok dan dapat dengan penyediaan awal usaha pokok dan dapat dilengkapi dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum diskotik adalah makan dan minum balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang menyediakan untuk menari yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, tapa, pertunjukkan tata dar ong musik yang disertai atraksi pesta atau pertunjukkan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi minum menyediakan jasa pelayanan makan dan dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum klub tatap night club adalah babershop adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup tempat dan fasilitas untuk suatu usaha yang menyediakan kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata menyediakan jasa pelayan menari neh pertunjukkan lampu dan dan merias rambut panti mandi makan dan minum salon rias dan rias pengantin adalah setiap usaha komersial yang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas dan sarana untuk dengan pijat dan penyedia fasilitas untuk mandi dan dapat dilengkapi memotong, menata rambut, merias muka, serta merawat kulit penyewaan kaset ndao pelayanan makan dan minum dengan bahan kosmetika serta merias untuk keperluan adat mm menyediakan tempat dan adalah suatu usaha yang pusat kebugaran atau health fitnes centre adalah suatu usaha atau $$ video laserdisc atau sejenis fasilitas untuk menyewakan kaset usaha yang sejenis, menyediakan tempat dan berbagai fasilitas mm. dilengkapi dengan bem sebagai usaha pokok dan dapat untuk melakukan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum jangka kedua karaoke cafe adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan waktu berlakunya izi pertunjukkan temporer adalah suatu usaha yang menyediakan jangka waktu tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukkan dalam waktu (dua) tahun naa usaha adalah ditetapkan selama tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengn syarat untuk itu pat diperpanjang kembali apabila memenuhi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud bada pengusaha yang bersangkutan wajib bicara ian kak kk: is. kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum bagian ketiga sn: usaha dan permodalan tata cara dan syarat syarat permohonan perpanjangan izin diatur: bentuk lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. sm) usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh dimiliki oleh warga negara indonesia, dapat berbentuk usaha man perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan b. tidak didaftar ulang setelah (dua) tahun: sean ian hiburan umum yang modelnya dengan merubah nama dan lokasi usaha rekreasi dan hiburan umum mm) usaha rekreasi warga negara asing harus tanpa persetujuan kepala daerah antara warga negara indonesia, arga naga ana nan atas memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha 0g berbentuk perseroan terbatas pt) tanpa sepengetahuan kepala daerah. dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana: dimaksud pada huruf atas kepemilikan ahli waris dapat ili diteruskan oleh mma yang ditunjuk sampai isa jangka aba retire bntunnadala penyesiinan masa waktu berlakunya dengan feracuiaa kepala persyaratan teknis untuk usaha rekreasi dan hiburan umum diatur ce. lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. ian keempat izin usaha rekreasi dan hiburan umum dapat dicabut apabila memiliki izin secara tidak sah tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan meta aah een tunnvkelentuan spa dan pemilik atau pemimpin usaha rekreasi dan hiburan umum berkewajiban isikan tanya untuk mater memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang. memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para one tamu pengunjung usaha rekreasi dan hiburan umum akad nebula dan mba diatur nic mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan gan kep para daerah. ' perundang undangan yang berlaku | . mencegah dan melarang penggunaan usaha rekreasi dan hiburan $$ segi mengganggu keamanan, ketertiban umum dari sama ban (|) setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, yan dani kelas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam mengusahakan atau memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum nie lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan dikenakan retribusi peraturan perundang undangan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai ibu memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas, mudah dilihat mm: berikut: tag dan dibaca oleh tamu pengunjung persetujuan prinsip rp. menempatkan surat izin usaha tempat yang mudah dilihat dan izin usaha dan daftar ulang ditetapkan sebagai berikut dibaca oleh tamu mentaati ketentuan bidang ketenagakerjaan dan jamsostek sesuai kei don tema gara dengan peraturan perundang undangan yang berlaku taman rekreasi rp. rp. gelanggang renang rp. rp. kolam renang per kolam per kolam (sm. pemandian alam rp. rp. bab padang golf rp. rp. ketentuan retribusi hole hole rp. rp. lebih dari 9hole lebih dari hole sg: kolam memancing rp. rp. :. cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha rekreasi tag aan (ra dan hiburan umum adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa perkolam 80m? per kolam pelayanan pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha rekreasi dan gelanggang permainan rp. rp. hiburan ama ketangkasan per mesin per mesin lala bioskop: golongan rp. rp. golongan rp. rp. golongan rp. rp. prinsip penetapan tarif retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan fe. golongan rp. rp. umum adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan golongan rp. rp. dalam rangka pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha pasar seni dan pameran rp. rp. pengawasan dalam rangka dunia fantasi rp. rp. rekreasi dan hiburan umum. theme park) gelanggang bola gelinding rp. rp. bowling per lajur per lajur teater panggung terbuka rp. rp. teater tertutup rp. rp. tan beras bab taman satwa dan pentas rp. rp. #"0nani pertunjukan satwa wilayah pemungutan fasilitas wisata tertahan rekreasi rp. rp. mana air sarana olahraga "tan pasar hana dengan aan wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias balai pertemuan umum bab vii luas diatas rp. rp. mumi, tata cara pemungutan luas kurang dari rp. rp. nnm. papi barber shop rp. rp. wuhan salon rias eno mewah rp. rp. w0guan sedang eun utan retribusi tidak dapat digolongkan. sederhana rp. rp. , pusat kebugaran atau rp. rp. , , health fitnes centre rp. pnnnnunn pen min temporer san pp. ta) retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain bersifat sosial rp. tn. yang dipersamakan. bersifat komersial wuu) hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada bazaar disetor oleh bkp kas daerah. bersifat sosial per hari bersifat komersial per hari rumah milyar bab viii berat rp. rp. san tata cara pembayaran per meja per meja na non rp. , per meja per meja una panti pijat rp. siku: per ranjang perpanjang pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain diskotik rp. rp. "gg. yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang klab malam night club rp. rp. ditentukan dalam skr. panti mandi uap rp. rp. s0 penyewaan kaset video rp. dalam hal pembayaran lakukan tempat lain yang ditunjuk, laser disc maka hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat lambatnya jam. m
|
ban kep) patah tan ta ni. (ad bo) sa) . te" lembaran daerah kabupaten nias te, bai nomor tahun seri aan nana anas aura alan pry: "wajan sun peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun padi g. dukun ate penari tribus izin usaha rumah makan banten mma dengan rahmat tuhan yang mahesa sg. bupati nias, . . timbang bahwa dengan diberlakukannya undang undang . nomor tahun tentang. perubahan atas pasaran be. undang undang nomor tahun tentang siam pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada daerah diberi peluang untuk menggali potensi ni. memantapkan otonomi daerah yang dinas, nyata tambahan lembaran eran bahwa usaha rumah makan merupakan man pendukung pengembangan kepariwisataan c2l2 mena gara tahun nomor rangka penyediaan jasa pelayanan kebut lan sak. undang undang negara nomor makanan dan minuman kepada para wisatawan lingkungan nomor tahun tentang kabupaten nias, sehingga dalam ranged nomor lembaran negara tahun meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dengna nomor tambahan lembaran negara kualitas pelayanan perlu dilakukan pembamaats undang udang undang nomor pengendalian dan pengawasan pemerintahan daerah akan tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagumen ana nomor tam negara tahun dimaksud pada huruf dan nomer tambahan lembaran negara perlu menetapkan peraturan daerah paket2: nias tentang retribusi izin usaha rumahaysman anta undang nomor tahun tentang makan dan danur keuangan antara pemerintah pusat fog kamala negara tahun mengingat undang undang nomor drt tahun iku bahan lembaran negara nomor tentang. pembentukan daerah potong persuasi indah kabupaten kabupaten dalam lingkungan. tentang pelaksanaan nomor tahun propinsi sumatera utara lembaran negagmuaa hul kitab undang undang tahun nomor tambahan lembanyasanaas:. isa lembaran negara tahun negara nomor nomor apaan lembaran negara undang undang nomor tahun tentang. peraturan pemberi kitab undang undang hukum acara bidang telling pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor lembaran nova! pencemaran air hanan wasabtakapy aaaa sep peti kepariwisataan lembaran negara tahun perang nomor tahun nomor . tambahan lembaran negara (lembaran neg mengenai dampak lingkungan nomor tambahan nan tahun nomor undangundang nomor tahun tertatih"). peraturan: pemeran negara nomor pajak daerah dan retribusi daerah lembernyanaat tentang : tah: nomor tahun negara tahun nomor 4l, tambah pemerintah dan lembaran negara nomor sebagaimana lembaran sebagai daerah otonom alah dirubah dengan undang undang nomor tem negara tahun nomor tahun tentang perubahan atas ung kan peraturan lembaran negara nomor undang nomor tahun tentang puan pasa emermtah nomor tahun daerah dan retribusi degan pendek binaan dan pengawasan atas pemerintahan daerah pembukuan, pencatatan. dan. dokumen dokumen. lain pisa? menara elang derjiadap bahan bukti terseut: scan ata kabupaten nias merupakan kan koordinator pemungutan meminta tuan tenaga rangka pala opsi daerah penyidikan tindak pidana bidang retribusi menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggi. ruangan atau tempat. pada saat pemeriksaan sedang beringin pesan dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibuang ketentuan penutup sebagaimana dimaksud pada huruf pasai ih: memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak motm retribusi wi beam cukup dian dalam peraturan daerah ini sepanjang iya saudari air memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dee: pan? ya, gitar letih lanjut dengan kerugian kepala menghentikan penyidikan s0. lah melakukan tindakan lain yang peran untuk kelancaran penyair inang tindak pidana bidang retribusi menurut hukum y. daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. bertanggung jawab im math penyidik sebagaimana album pada member! ita dkm (r3 oran tahun tahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan 12k beta, pala sengsara pengundangan peraturan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara reddban disahkan gunungsitoli be. padatanggal juli ketentuan lain lain boo, bupati nias, bea ma. pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas pariwisata na, dto kebudayaan kabupaten nias dan wajib dibantu oleh instansi unt kep terkait lingkungan pemerintah daerah. pi. pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepang" fe. ketan gunungsitoli ikatan merak september peraturan daerah kabupaten nias" nomor tahun . . daerah kabupaten nias, cabe, tentang retribusi izin usaha rumah makan." "eren elaumbanua iri fauduzisochi alah narang kepada kan undang undang dasar yang menempatkan perpajakan "" tunguupumpatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lari lain, harus tetapkan dengan undang undang. dengan demikian, pemungutan ai ease ikan ketentuan undang undang nomor tahun udara npan nang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang .iliilsan peraturan daerah. sebab, retribusi daerah mempunyai mnet inai dengan semangat undang undang nomor tahun tentang selatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah: rapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah yang antara jain kabupaten nias jab, waduk caejahteraan masyarakat, tu, lembaran daerah kab pilih demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu dan mengurus rumah tangganya sendiri. selanjutnya berdasarkan undangundang nomor tahun tepi manni. perubahan atas undang undang nomor tahun tentang paya akun jelas daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota ca. peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dewan menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang nnnnmb cukup jelas ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. usaha rumah makan merupakan salah satu usaha jasa pes duku cukup jelas makanan konsumsi kepada para wisatawan yang berkunjung kab ann cukup jelas ip! nias. bahwa untuk terpeliharanya standar mutu pelayanan pada setiap. coop jelas rumah makan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan teh pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha rumah makan. ha! aa, batan dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rumah makan, dipadukan ma. im! usaha yang. diterbitkan oleh kepala, daerah atau pejabat yang pula jabatan pelayanan tersebut, maka pemerintah daerah memungut retina naa izin usaha rumah makan sebagai salah satu sumber pendapatan asi daa huruf gana mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah cukup jelas in) kabupaten nias. haru angan merubah nama dan lokasi usaha rumah makan, adalah :demi mengganti nama dan memindahkan lokasi serta memperluas lokasi usaha tampa persetujuan kepala daerah. cakopjetas memindahtangankan kepemilikan dan keenan sal) on: gan kepemumpman: usaha adalah menjual, menghibahkan kepada orang lain cukup dan mengganti pimpinan usaha. mag rapid akun jelas pesat mela ata hat memiliki izin secara tidak sah adalah memiki izin tang, peri bela berikan ang melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketua adalah pena sau aga menjaga kemanan para tamu peraturan daerah ini. te mengganggu perundungan terhadap gangguan yar tenteraiman dari kenyamanan para tare huruf sei menyangkut haha! yang berkenaan pak maja tah tak kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai temp terhadap tuntutan hukum karena melakukan akan penyediaan jasa pelayanan makan dan min bertentangan atau melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undangan vang berlaku. peraturan perundang bau" huruf cukup jelas cukup jelas huruf 2g huruf mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah cukup jelas mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang migrasi bi. huruf dengan cara menjual atau menghiraukannya kepada orenggnan oak jelas huruf nah las cukup jelas blh oa) lap atas ban surat ber cukup jelas akan jelas huruf be. cukup jelas cukup jelas cukup jelas nana cukup ini huruf iii bal lane cukup jelas cukup jalan . in. pasat22 cukup jelas culorpjelas jas al: meta cukupjelas sukun jelas i cukupjelas 1a1: cukup jelas cukup jelas nnnnnnan ita! ten jelas cukup jelas sen pakan aj #uik jelas cukup jelas pasat28 pula2 cukup jelas maung jelas sal (s1 pe: cukup jelas cukup jelas re sal pe" han jelas cukup jelas oma ani aa pasat32 ban pasa133 kg: cukup jelas # sm bahan lembaran daerah kabupaten nias nomor cukup jelas kane lembaran negara. tahun nomor seat baai daerah dan. tambahan lembaran negara nomor peraturan daerah kabupaten nias nomor peraturan pemerintah. tahun nera ana dana peter semata negara tahun tentang penunjukkan penyidik tentang retribusi, daerah: lembaran negev saga. oo. pegawai negeri sipil yang melakukan tahun nomor tambahan lembaran mma ton dari didikan terhadap pelanggaran peraturan negara nomor dewan yang memuat ketentuan pidana keputusan presiden nomor tahun gambaran daerah kabupaten nias tahun keputusan presiden nomor tahun tati menit tag mana nana say maa tata kerja dinas daerah kabupaten nias. perandangeundanyai gan lembaran daerah kabupaten nias tahun tan aan rancangan penta nomor): pemerintah dan rancangan keputusan presiden keputusan menteri pariwisata, pos dagu" nan telekomunikasi nomor pw. mpt nba" dengan persetujuan aah tentang peraturan pondok wisata nmm: inn matan keputusan: menteri pariwisata, pos dat ewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias telekomunikasi nomor memutuskan low wisata, pos pen peraturan: daerah kabupaten nias bento tentang retribusi. izin usaha rumah perfilman: usaha bidang pariwisata, pos dan) aa. makan. telekomunikasi keputusan menteri dalam negeri nomor: babi tahun tentang penyidik pegawai need mobil!"" ketentuan umum go! sipil lingkungan pemerintah daerah pal keputusan menteri dalam negeri nomor ng: tahun tentang pedoman tata cari mmmmbam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan keputusan menteri dalam negeri nomor" m@bm p pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nias tahun tentang tata cara pemeriksaan kepala daerah adalah: bupati nias bidang retribusi daerah bir adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias keputusan menteri dalam negeri nomor mgphepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan tahun tentang sistem dan prosedur umbi kabupaten nias daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias surat ketetapan retribusi daerah bendaharawan khusus penerima pada dinas panwsata cej menentukan tambahan atas jumlah retribusi i.yang telahditetapkan.: retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran ala skrdlb adalah surat keputusan yang spg pam disingkat pemberian izin usaha rumah makan yang diberikan oleh perennis pembayaran retribusi karena jumlah ang ana pangan pungutan adalah pemasukan uang bagi mentah sana tagihan retribusi daerah selanjutnya nak pan diadakan izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepang berupa bunga dan ataudenda, administrasi petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas mengumpulkan, mengolah data dan atw keterangan melakukan pemungutan retribusi, mengaji kepatuhan pemeran kewajiban roti pemenang usaha rumah makan adalah setiap usaha kamera tan dalam rangka melaksanakan ketentuan seh untuk va. lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan bidang retribusi perancang inidinjan umum bag hari beng undak pidana bidang retribusi adalah serangkaian pengusaha rumah makan adalah orang dan atau 'tindakan yang dilakukan oleh penyidik sepak memiliki usaha rumah makan tempat usahanya selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta iri pimpinan usaha rumah makan adalah orang yang memimpin seoul yang dengan bukti itu membuat terang seri mengoompukk lan hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan usaha rumah retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya bidang temu rumah makan adalah seisi orang yang mengira surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skuad act bab adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah nama, obyek, subyek dan yang berhutang naa singkat ssd adah wajib retribusi sae oleh wib retribusi untuk pelaku bayaran penyetoran retribusi kas daerah atau tempat ikan nama retribusi izin usaha rumah makan pmb yevapktadihoyuk oleh kepala deer |pelayanan pemberian izin usaha ramah bidara. kai jajan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya skrk adalah surat ememargakangata baya petak retribusi, besarnya sanksi administrasi dan junk, #tribus adalah jasa tas pelayanan pemberian izin usaha rumah retribusi yang masih harus dibayar padi saat9 kan daa alma' bad eko pala daerah. dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud subyek retribusi adalah: setiap orang san a3. eta ida dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu: mengusahakan atau memiliki usaha usaha selambat lambatnya (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal kemal saga wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud. sedan ata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana.dimaksud pada il pemeran deerahini oo ud) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. tin babi b5. bagian kedua. golongan retribusi jangka waktu berlakunya izin pera . api isi rumah makan termasuk golongan retribusi jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama (dua) asi pain von tah dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk bab " a untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan perizinan sedap pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada gian pertama kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa izin deng dadi der akar. perizinan ata cara dan syarat syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih nun hanyut dengan keputusan kepala daerah. mili dan atan badan yang mendirikan, mengusahakan atau median jan adan diwajibkan terlebih dahulu memperoleh: izin kepala daerah. jalan usaha tidak berlaku lagi apabila pemegang izin usaha meninggal dunia sun: tidak didaftar ulang setelah (dua) tahun memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada hal merubah mama dan lokasi usaha rumah makan tanpa persetujuan menegur dam'satwa badan harus mengajukan permibhondi kepala daerah setiap orang tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh izin usaha sebesar sepengetahuan kepala daerah. pada diatur lebih lanjut dengan: keputusan: korn alam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana dimaksud hhegaemsa sai mane 1maksud pada huruf atas kepemilikan ahli waris dapat snn teruskan oleh salah seorang yang ditunjuk sampai sisa jangka waktu join cinta izin, dengan persetujuan kepala dinas. pusat pen pesan kart belu dala irin usaha rumah makan dapat dicabut apabila: nan kot: pala maa tenaga kerja warga negara asing, pengusaha rumah memilikiizinsecaratidaksah, nnm sesuai dengan ketentuan persyaratan 1zim kerja bagi warga negara asing tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan jenis nn. peraturan perundang undangan yang berlaku. tidak lagi memenuhi ketentuan ketentuan persyaratan bagian keempat mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain terpana. ngeh inai melanggar ketentuan perataan perandangondengan yang bedak aan digolongkan dalam (empat) kelas, yakni tata cara dan syarat syarat pencabutan stan pembatalan tan cina kelas dengan setelah tersempit deli bln lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. maa kelas dengan mah kena anh open ann kelas dengan jumlah kursi kapas 31sd6 omah:. bagian ketiga kelas dengan jumlah tempat duduk buah. bentuk usaha dan permodalan iennamei) pendeta jumlah kursi tempat sd1 buah, alumni akan dengan piagam yang diterbitkan oleh kepala baca may usaha rumah makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh sangat) 2gam golongan kelas sebagaimana dimaksud pada yat. berlaku negara indonesia, dapat berbentuk usaha perorangan atau badan1 jua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan jana po. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ann para bahari berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. d0) usaha rumah makan yang modalnya patungan antara warga nee bea penggolongan kelar sebagaimana dimaksud indonesia dengan warga negara asing harus berbentuk penjenamaan galur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. 14. kewajiban pengusahaan rumah makan adalah meliputi penyediaan jasa makan dan minum kepada taruh rumah makan. ngel atau pemimpin usaha pondok wisata iban unt. usaha rumah makan dapat menyelenggarakan liburan, memenuhi ketentuan ketentuan rena untuk atau pertunjukkan sebagai jasa tambahan. deh arta diatur dalam peraturan pg) peni hiburan, kesenian atau pertunjukkan memberikan perlindungan dan men memenuhi ketentuan peraturan perancang makan menjaga keamanan para tamu rumah undangan yang berlaku. 4gp mengadakan pembukuan perusahaan sesuai perundang undangan yang berlaku lega yen id. mencegah dan melarang penggunaan rumah makan dari kegiatan yang ml, g. per eng bela ':. dapat bikkiungiga webinenah: ketertiban nori setiap orang dan 'atau badan muin yang mendirikan, mengusahakan eat lena eter aa, sanggar atau memiliki usaha dikenakan retribusi. mentaati ketentuan bidang ketenagakerjaan dan jaminan posisi senar dan besarnya. tarif retribusi adalah, ditetapkan sebegai undangan beri akn, ata .g dah bea menanyakan pehingkinan pengetahtati'din" keterampilan tenaga mis. ii): in meme sii gak wet rise mha rumah makan kelas k9. oo. lingkungan' penayangannya sesuai, dengan ketentuan. persian ii. bi, daftar'uling perpatjanganizinmsaha . perancang uiilangaii yifgbedaku, mma snn lew usaha rumah: bukan kelas a. rp40. tenan andi makan tor dra bin pom pang mei usaha rumah makan kelas @tempatkan agam. mar gagah peta aan ngt ken domus baby, tum mengamati report titik s6gap win kepada kepala dinas. mi. wilayah pemungutan seen sea apaan ken sebab "tn wilayah retribusi adalah seluruh wilayah teken p2. k0. cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha romi tata cara pemungutan makan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayan nm! pemberianizin usaha rumah makan. mania prinsip penetapan tarif retribusi izin usaha rumah makan adala uin sala tn: hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal il. disetor oleh bkp kas daerah. ita ,karang bayar dan ditagih dengan. menggunakan surat tagihan bab viii daerah. saran berenang bea aan bab tata cara penagihan . dilakukan daerah atau mas: opa besaran sesuai dengan waktu yang yang skr hanna!i) pengeluaran surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai yayasan dilakukan tempat lain yang ditunjuk, mana masakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera dalam hal pem harus disetor kas daerah beni setelah (tujuh) heri sejak jatah tempo pembayaran. mertangpr pen setelah lewat wak yang kbbi) dalam jangka waktu jauh) hari setelah tanggal surat lamba bayaran retribusi dilakukan setelah lewat kenakan. teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi. harus agatha pen" mana dimaksud pada maka: bes melunasi retribusinya yang terutang. jar berupa bunga sebesar (dua persen) surat teguran peringatan surat jain yang sejenis sebagaimana seen std. maksud pada dikeluarkan oleh kepala dinas. senin: ann nan tunai lunas sekaligus mn: babi pembayaran retribusi harus dilakukan msi dapat memberi: tata cara pengurangan, keringanan kepala daerah atau pejabat yang retribusi terutang dalaman. dan pembebasan retribusi agate wajib retribusi wak menang alasan yang waktu tertentu. dengan mama jangka ha. nat akan. tata mena kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan ten cma pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada yel sebesar retribusi tata cara pembayaran kepala daerah. pem ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sk: retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan d0. keputusan kepala daerah. dalam dibekaana tanda bukti pembayaran. oam bias bab xii tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, bab penghapusan atau pengurangan sanksi: sanksi administrasi pen administrasi dan pembatalan . dalam hal wajib retribusi aksi miminitrasi berapa bunga orang membayar, besarnya retribusi yang terutang yang manan (dun persen) setiap bulan dari md. wajib: retribusi' dapat menuai kana dimaksud pada dan aya: stad png ama pem meh kepada darah pejabat yang dijk kesalahan hilang dan atan menelan laut kesalahan jangka waktu paling lama team) bulan serak tanggal surat perundang undangan retribusi daerah. keberatan diterima il. wajib retribusi 'dapat mengajukan" penghapusan. sanksi mengajukan permohonan pengurangan ketone tulang dalam hal sanksi tersebut dikenakan pmn emg bagian eklilafan wajib retribusi atu bukan karena kes tata cara perhitungan pence! wajib retribusi dapat mengajukan perimoborian mena kelebihan pembayaran retribusi an. patahan ketetapan retribusi yang tidak benar. tas me. permohonan: pembatalan sebagaimana dimaksud tertulis kepada feminisasi sebegrinann dimaksud pada dan pen deh era pena man aan tertulis oleh wajib berbasis kepada kadal, sampaikan dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada 2yii lan ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak pejabat kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung asi skr' dan std dengan memberikan akn dit ann terlebih dahulu dengan utang retribusi dan kayen meyakinkan anak mendukung permohonannya, berupa bunga oleh kepala daerah. yang berhak keputusan' atas permohonan sebagaimana dimaksud ngam atas permohonan sebagaimana dimaksud diperhitosarkan dengan (akeiharkan oleh kepala daerah ata pejabat yang ditunjuk mmi kelebihan pembayaran bela (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. "ny pembayaran retribusi selanjutnya. lewat (tiga) balan sebagaimana dimaksud pada min kasunanan daerah 'atm pejabat yang ditunjuk tidak membantu pokal sap permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah ena .id mlitiakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam: bab xiii sif mlbitervitkan skrdlb poling lambat (dua) bulan sejak diterimanya) tata cara penyalin milli permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. penyelesaian keberatan titan abe bayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada aya! eia mib dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (doa) wajib ret pan tai wah skrdlb. md. "ena mengajukan permohonan keberatan ats skin pane bara pihak pembayaran retribusi diaken dmohoman 'keberatan'sebagaimana dimaksud pada ham wat waktu (doa) bulan sejak diterbitkannya wordle kepala disampaikan pan tetap kepada kepada mala sid daerah memberikan bunga persen) ie. jae bulan jak perlambatan bayaran lebihan pengajuan keberatan tidak menunda pembacaan san yaa gro) orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan atan g1) pengembalian sebagaimana dimaksud dalam smm akan usaha ramah makan, sebelum memperoleh persetujuan prinsip) ig) atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dit pemindai yang berlaku juga sebagai bukti peri bab xvii babak ketentuan pidana kadaluwarsa: . . snbebn seni" apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka smm dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retina mmm (pat) kali retribusi terutang, kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pede mm: tidak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah tertanggal apabila kt diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, atau .:. ada pengakuan utang retribusi dari wajib review wn. bab langsung maupun tidak langsung. set penyidikan tatacara penghapusan piutang' "20mm: sobat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah retribusi yang kadaluwarsa miutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena, hak mug bbu wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. s1 mmmm menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan. putar mm. laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retibusiagar retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud reg atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan meneliti, mencari dan mengumpulkan. keterangan mengenai srk orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang | kla
|
kanan beng lembaran daerah kabupaten nias (mo tahun seri peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tg. tentang bea atribusi izin usaha rumah pemogokan pe. asli daerah. poo bahwa retribusi daerah merupakan salah satu ' sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan nan daerah dan pembangunan daerah untuk botlaju pertumbuhan dan perkembang" lingkungan hidup lembaran negara tahun usaha rumah pemogokan sebagai sarah nomor tambahan lembaran negara akomodasi bagi pemukim baru sena" nomor meningkat, sehingga perlu dilakukan pembinan nomor tambahan lembaran negara dimaksud pada huruf dan atas, mm. nomor perlu menetapkan peraturan daerah kabuki undang undang nomor tahun tentang nias tentang retribusi izin usaha rudi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat pemogokan dan daerahid mini: peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten kabupaten dalam lingkungan dia" tentang pelaksanaan kitab undang undang propinsi sumatera utara lembaran negiggt: hukum acara pidana lembaran negara tahun tahun nomor tambahan lembafyf nomor tambahan lembaran negara negara nomor nomor undang undang nomor tahun ten210 n: peraturan pemerintah nomor tahun kitab undang undang hukum acara pidatommi?i m1:#agg!: tentang kewenangan pemerintah dan negara tahun nomor tambi ngi kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara nomor sebagain lembaran negara tahun nomor telah dirubah dengan undang undang nom# tambahan lembaran negara nomor tahun tentang perubahan atas undiiggi peraturan pemerintah nomor tahun undang nomor tahun tentang p111581. teripang pembinaan dan pengawasan atas daerah dan retribusi daerah lembaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun nomor tambahan lembaga: lembaran negara tahun nomor negara nomor tambahan lembaran negara nomor agar setiap oran kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik daerah ini den mengetahuinya, memerintahkan indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang nias, ban penempatannya dalam lembu pengundangan peraturan undang hukum acara pidana yang berlaku. aran daerah kabupaten bab disahkan ketentuan lain lain pada tan gunungsitoli seal juli pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas pariwisata dan bupati nias,dto binasa baha pandangan gunungeitar: pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala pada tanggal ungsitoli dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias. september sekretaris daerah kabupaten dinas pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan nias, retribusi daerah. oa, bab xxi fad ketentuan penutup uzisocat telaumbanylembaran peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kabupaten nias tahun nomor penjelasan selanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kg: perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pajak atas mm daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi peraturan daerah kabupaten ninomor tahu mi ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. tentang sejalan dengan meningkatnya arus perjalanan dan perpindahan penduduk retribusi izin usaha rumah pemogokan "dari desa kota, akan mendorong keinginan masyarakat untuk membangun atau mengusahakan rumah pemogokan. untuk terpeliharanya id mutu rumah pemogokan sebagai tempat pemogokan yang layak, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan, umum pengawasan dan penertiban usaha rumah pemogokan yang ada gp: siak kabupaten nias. berdasarkan undang undang dor tan dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rumah pemogokan, diperlukan sebagai salah satu terwujud seperti pajak dan lain lain, harus zin usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. penempatan beban kepada rakyat, demikian, pemungut ini jasa atas pelayanan tersebut, maka pemerintah daerah memungut retribusi ditetapkan dengan undang undang. undang @ftin usaha rumah pemogokan sebagai salah satu sumber pendapatan asli retribusi daerah harus berdasarkan pada cang daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan otonomi berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun daerah kabupaten nias. apu dua atribusi daerah, ditegaskan bahwa pan sebab, retribusi daerah mempunyai muatan, demi pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan terseok bls dapat memberikan beban yang adil cukup jelas semangat undang undang nomor tahun tentang) sesuai denga daerah han undang undang nomor tahun tentang cukup kia perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, angga pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli dae keran dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggara cukup jelas pendapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah yang sal berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah sal cukup jelas sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun hal daerah, untuk meningkatkan dan memeragakan kesejahteraan magyar cukup jelashuruf las memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin tanpa cukup melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah ini. cukup huruf kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai tempat cukup jelas penyediaan jasa pelayanan pemogokan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah kelas mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain cukup dengan cara menjual atau menghiraukannya kepada orang lain. huruf apa salin huruf huru cukup jelas aset dekan, cukup jelas mah pen kasi usaha lokasi serta yat huruf berubah nama kajian dan tanpa cukup jelas sumba adalah ban kdi (menambah jum merubah tan daerah. cukup jelas persetujuan kepa'a kepemimpinan eps ruf kan kepemilikan daripada orang ani cukup jelas memindahtangan jual, menghibahkan usaha pimpinan usaha. cukup jelas dan mengganti cukup jelas huruf #. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para penghuni. pasar dan tamu rumah pemogokan adalah memberikan perlindungan cukup jelas terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan para penghuni dan tamu rumah pemogokan, dan asal tidak menyangkut hal hal yang berkenaan dengan perlindungan cukup jelasperundang cukup jelas undangan yang berlaku. huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas kperaturan tentang retribusi daerah lembaran negara snn tahun kabupaten nias nomo tahun nomor tambahan lembaran pegawai penunjukkan panti negara nomor penyidikan "era sipil yang mela didik keputusan presiden nomor tahun x. diserap ya pelanggaran lakukan tentang pedoman pembinaan kepariwisa aan lembaran bea ketentuan pidana nasional nomor kabupaten nias tahun keputusan presiden nomor tahun peraturan daerah tentang teknik penyusunan peraturan nak tahun kabupaten nias nomor perundang undangan dan bentuk rancangan ann tata kerja susunan organisasi dan undang undang, rancangan peraturan dg. lembaran dae ega daerah kabupaten nias pemerintah dan rancangan keputusan presiden t05n nomor kabupaten nias tahun keputusan menteri pariwisata, pos: dengn biang pan telekomunikasi nomor 741pw. motto tentang peraturan pondok wisata joe ennnnn dengan keputusan menteri pariwisata, pos. wong dewan perwakilan mann telekomunikasi nomor yat daerah kabur aten nta pw. mpt petani memutuskan nag keputusan menteri pariwisata, pos ban peraturan k3mpw. tenaga tentang tpp (kabupaten nias perizinan usaha bidang pariwisata, pos day mpa: peron telekomunikasi bon adonan. aha rumah keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri bab sipil lingkungan pemerintah daerah ketentuan umum keputusan menteri dalam negeri nomor kk. tahun tentang pedoman tata gm: peraturan daerah ini pemungutan retribusi daerah daerah adalah kabupaten dimaksud dengan keputusan menteri dalam negeri nomor. ham pemerintah daerah adalah pem tahun tentang tata cara pemeriksaan mpi" kepala daerah adalah kabupaten nias: bidang retribusi daerah dinas adalah dinas pariwisata tai keputusan menteri dalam negeri nomor: ggg kepala dinas adalah kebudayaan kabupaten nias tahun tentang sistem dan prosedifgftsatri kabupaten nias pala dinas pariwisata dan kebun administrasi pajak daerah, retribusi daerah angkatan daerah adalah kas daerah pemberi relasi penerimaan lain lain pemerintah kabupaten nias ki. bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp. iwmmmpm surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disingkat std adalah bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata) besi surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi kebudayaan kabupaten nias sean #berupa bunga dan atau denda retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jadi hnnnnn pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pemberian izin usaha rumah pemogokan yang diberikan @itiiengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan mamguienguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan pelayanan pemberian izin usaha rumah pemogokan sidang retribusi izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah, kena didikan tindak pidana di' bidang: retribusi adalah serangkaian orang yang mengusahakan atau memiliki usaha rumah pemondokitil memuutindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas urg (selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti melakukan pemungutan retribusi memang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang usaha rumah pemogokan adalah suatu usaha perorangan dan retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. badan usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh, bang yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk tempe babi pemogokan dengan perhitungan pembayaran bulanan atau tahunan igg i. nama, obyek, subyek dan surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr diisi wajib retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah roti merang yang berhutang, surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd: adala mmmamknuan nama retribusi izin usaha rumah pemogokan dipungut retribusi surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk menarik# meet jasa pelayanan pemberian izin usaha rumah pemogokan. pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah atau tempat tarpihak retribusi skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya surili petisi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha rumim mere asal retribusi yang masih harus dibayar surat ketetapan retribusi daerah: kurang bayar tambi mdperusahaan atau memiliki usaha rumah pemogokan. menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan", surat.melebihi#ggfjib: retribusi adalah subj asi pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dif aturan daerah ini jek retribusi sebagaimana dimaksud dalam retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang tea ani. usaha yang tidak termasuk dalam jenis usaha'hotel melati 'adalah sebagai bab ill berikut golongan retribusi hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata dan perkemahan: tie sme asrama sosial yang dikelola oleh pemerintah ratan, organisasi sosial golongan retribusi berupa panti jompo, panti asuhan dan. asrama sosial lainnya pemogokan terasi tempat penginapan pemogokan untuk kegiatan sosial keagamaan tribus izin usaha rum 3d. tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah atau swasta izinkan tertentu. yang khusus digunakan sebagai tempat. tinggal peristirahatan bagi bab rilisan karyawan. tuan ian pertama bagian kedua mean jangka waktu berlakunya izin: tiki c3, tau memiliki mendirikan, aan izin jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama (dua) tau badan yang terlebih dahulu tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk . setiap orang diwajibkan itu usaha untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada dari kep pada dalan: pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada aha sebagaimana kcna jaa nani. ata daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa izin leh izin usaha harus .mengacu berakhir, memberi badan aap orang genk emoornperpuangan ate kepada kepala daerah. memberi atur lebih laju lanjut dengan kep tenun kera arat syarat untuk diatur tata cara nan ani nn. akan kepala daerah s8) izin usaha tidak berlaku lagi apabila sangan mana demak pemegang izin usaha meninggal dunia pohonan sebagaimana waktu me tidak didaftar ulang setelah (dua) tahun dapat menolak perm beritahukan dalam tang merubah nama dan lokasi usaha .rumah pemogokan tanpa kepala ngan memberikan pem hari terhitung mulai nola persetujuan kepala daerah aan pada paya (tiga puluh) jelaskan alasan alasan paku memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha tanpa selambat lam theta dengan pan dang undangan ada afi. sepengetahuan kepala daerah. tan ketentuan bea sebagaimana dimaksud dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana sesuai de: syarat syarat pen kepala daerah. dimaksud pada huruf atas kepemilikan ahli waris dapat cara kupu diatur lebih lanjut dengan kh! po. ditunjuk sampai sisa jangka wak nmr diteruskan oleh salah seorang yang dinas saha rumah pernondokan digolongkan dalam (tiga) kelas, yakni berlakunya: izin, dengan persetujuan kep sebagai berikut: :1neu usaha rumah" pemogokan tertinggi dinyatakan dengan tanda kelas dengan jumlah kamar buah atas, izin usaha rumah pemogokan dapat dicabut apabila jsm usaha rumah pemonidokan menengah dinyatakan dengan tanda miliki izin secara tidaklah inv mmi: kelas dengan jumlah kamar s.d buah atas melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai dengan #c. usaha rumah pemogokan terendah dinyatakan dengan tanda petikan kel jumlah buah. usaha yang ketentuan ketentuan persyaratan daft pen as mgsrsntaa aya maksud pada tidak lagi memenuhi tertentu bini: penentuan peng organ kelas sebagaimana dimaksud kewajiban sebagaimana diatur. dalam peraturan daerah lain tank mini dinyatakan dengan piagam yang diterbitkan oleh kepala daerah. mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain fai piagam golongan kelas sebagaimana dimaksud pada berlaku pers tujuan dari kepala dinas selama (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat menambah bertitah kamar tanpa persetujuan kepala dinas. bersih ps. #diperbaharui berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang agen: tata cara dan syarat syarat penggolongan kelas sebagaimana dimaksud tata cara dan syarat syarat pencabutan pembawa pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. hain ita san keputusan kepala daerah. lebih lanjut dengan keputusan ket per bagian kelima sial bagian ketiga kewajiban bentuk usaha dan permodalan tak: rumah penodaan beo peranan ata inn peni pondok wita bera utk: laju wei dengan ketentuan peraturan perundang undangan daerah ini bentar memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para penghuni dan modal usaha rumah pemogokan dimiliki oleh warga naga'g "tamu rumah pemogokan indonesia .i mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan ana ni perundang undangan yang berlaku mencegah dan melarang penggunaan rumah pemogokan dari kegiatan adalah penyediaan jasa pemogokan. 'yang dapat mengganggu. keamanan, ketertiban umum, penjualan obat usaha rumah pemondokari adalah penyedia man dimakan pelayanighterlarang, meminum minuman keras, perjudian, melanggar norma pengusaha rumah pemoridokan dapat mence genus bagai jasa tambahan. gg agama dan kesusilaan pemondokanan dan kerang dare sebaga memelihara hygiene dan'sanitasi dalam rumah: pemogokan dan pb: biar gatal lingkungan penayangannya sesuai dengan ketentuan peraturan tan: lina rumah psnoidkan perundang undangan yang'berlaku menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk daftar tarif sewa kamar yang diletakkan tempat yang mudah dilihat dan dibaca bab menempatkan surat izin usaha tempat yang mudah dilihat dan ayah pemungutan dibaca: menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada kepala dinas. wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten bab ketentuan retribusi bani tata cara pemungutan retribusi izin usaha rumah cara mengukur tingkat penggunaan jas. han adl adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa panah pemungutan retribusi tidak dapat dib pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha rumah pemogokan. retribusi ipin usaha hotel dengan tanda bunga dipungut dengan menggunakan prinsip penetapan arif seribu usaha mag pembinaan dan dipersapemondokan. skr atau dokumen lain melati adalah untuk mengganti saya pengencer hasil pungutan retribusi sebagai pengawasan dalam rangka pemberian izin usaha rumah pemogokan disetor oleh bkp kas daerah, kaimana dimaksud dalam bab vii tata (j) setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, mengusahakan cara pembayaran atau memilik usaha rumah ana akan sebagai hani struktur dan besarnya tarif retribusi adalah tetap retribusi dilakukan kas berikut die ditentukan oleh kepala daerah daerah atau tempat lain izin usaha tukan dalam skr. sesuai dengan waktu yang usaha rumah pemogokan kelas aan alam hal pembayaran dilakukan |. usaha rumah pemogokan kelas asil penerimaan retribusi harus sabha lain yang ditunjuk, maka usaha rumah pemogokan kelas v0. fan jam, disetor kas daerah selambat yo. apabila pembayaran retribusi daftar ulang perpanjangan izin usaha dit saran retribusi dilakukan usaha rumah pemogokan kelas sya sebagaimana dimaksud pada setelah lewat waktu yang usaha rumah pemogokan kelas administrasi berupa bunga yat maka dikenakan menerbitkan sebesar usaha rumah pemogokan kelas cc std. persen) dengan bab fi. tata cara pengurangan, keringanan sekaligus. retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. dan pembebasan retribusi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ian wajib retribusi untuk menganggur retribusi terutang dalam sii ara waktu tertentu dengan alasan yang dapat kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 'jawabkan. pembebasan retribusi. berbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan bab xii tanda bukti pembayaran. tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi bab administrasi dan pembatalan sanksi mona bayar tepat pada waktunya atu wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr gi. i kurang membayar, ilusi yang terutang yang tidak ilusi (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tagihan perundang undangan retribusi daerah. batan kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tag wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau retribusi daerah.kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. tata cara penagihalain yang 2denis sebagi permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada pengeluaran surat teguran peringatan sura luaran secara pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi awal tindakan pelaksanaan penagihan bima administrasi sebagaimana dimaksud pada dan pembatalan setelah (tujuh) hari sak kena tanggal surat sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara dalam jangka waktu (tuj dea wajib retribusi harus tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang teguran peringatan surat lin seen is, ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima melunasi retribusinya yang skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas dan surat lain yang sejenis sebagaimana surat teguran peringatan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala dinas. mana dimaksud pada atas permohonan sebagaimana pada yang berhak kan oleh kepala daerah ata! irama san bulan sejak surat kelaparan pada apabila setelah lewat (iga) cang asan #ditunjuk tidak memberikan pekat eja kepala daerah mek dimaksud dianggap dika ikan. dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah keputusan, maka permbab xiii permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. penyelesaian keberatan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada tata cara dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) bulan asa jak diterbitkannya skrdlb. skr sej ilusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah pad emskeud pada ci) harus lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala dan van keberatan sebagaimana dimaksud atau pejabat yang daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas percha tertulis kepada kepala daerah std keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi: bao saban (dua) bulan sejak tanggal skr dan siap. ditunjuk paling lam bean keberatan tidak menunda dan . pengaku sebagaimana dimaksud pad ditunjuk mi) pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan permohonan keberatan daerah atau pejabat yang ditunjuk m(|) pengembalian sebagaimana dimaksud dalam asa dilakukan harus diputuskan oleh kepala bulan sejak tanggal surat m2y hitungan peng tata cara pembayaran retribusi kadaluwarsa elebi pasa inc permohonan secara tertulis kepada mi)ngembalian kelebihan (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kecuali kepala daerah untuk perhitungan apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. bayaran retribusi. pada atas kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada dasar permohonan an diperhitungkan terganggu apabila kelebihan deg ada baba dan atau sanksi administrasi diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau terlebih dahulu dengan pan bunga oleh kepala daerah. ilusi dari wajib retribusi, baik ada pengakuan sai rahib dar na) nt) pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah langsung maupun tidak langsung, daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan bab xvi penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana dimaksud cara penghapusan piutang dalam undang undang hukum acara yang berlaku. kadaluwarsa wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah retribuspiutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan mediikikan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. piutang jelas, merah menetapkan keputusan penghapusan utang meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kepala dah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang retribusi yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi wa" meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bab xvii. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti setiap orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta jalankan usaha rumah pemogokan, sebelum memperoleh izin melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut pera ala daerah f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tania penyidikan tindak pidana bidang retribusi bab xviii menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ketentuan pidanapabila wajib retribusi tidak memenuhi s d rena mem seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana ina retribusi selama lamanya (enam) bulan atau denda setinggi tingginya menggali orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa kali retribusi terutang. sebagai tersangka atau saksi sing pidana sebagaimana dimaksud pada adalah menghentikan penyidikan pelanggarab xix bertanggung jawab penyidikan
|
lembaran daerah kabupaten nias 1nomor tahun seri peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi penggunaan jasa sarana dan prasarana kepariwisatameningkatkan undang undang nomor tahun bahwa dalam bend perlu didukung lingkungan hidup lembaran negara tahun pengembangan baik dalam nomor tambahan lembaran negara oleh jasa sarana dal par nomor maupun luar ago dns sebagaimana undang undang nomor tahun tentang bahwa berjajar dan atas, maka pemerintahan daerah lembaran negara tahun dimaksud pada daerah kabupaten nomor tambahan lembaran negara perlu menetapkan jasa sarana nomor nias tentang menara: undang undang nomor tahun tentang dan prasarana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembu tahun drt tahun lembaran negara mengingat akan daerah pari tambahan lembaran negara nomor gan ten dalam lingkung angan utara lembaran sda peraturan pemerintah nomor tahun usang nomor tambahan lembaran tentang pelaksanaan kitab undang undang tahun hukum acara pidana lembaran negara tahun megan ana nda tahun nomor tambahan lembaran negara undang acara pidana nomor undang hukum tahun beng peraturan pemerintah nomor tahun lem nomor tentang pengendalian pencemaran air baran negara tambahan nomor tahun eng lembaran negara tahun nomor dang lembaran negara tahun tambahan lembaran negara nomor sea tambahan lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun otot . tentang analisa mengenai dampak link nomor nomor tahun tentang lembaran negara tahun nat retribusi daerah suara tambahan lembaran negara nomor dl, tambahan peraturan pemberi tah negara lom sebagaimana tentang kanan kan pai . lembaran mna undang undang kan tangan propinsi sebagai daerah otonom ahan atas under gambaran negara tahun tahun ana tentang pajak tambahan lembaran negara nomor retribusi daerah lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun daerah san nomor tambahan lembaran tentang pembinaan dan pengawasan atas tahun mor penyelenggaraan pemerintahan daerah negara lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor selanjutnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang @ihwalmh, peluang dalam potensi sumber sumber keuangannya denga menetapkan jenis retribusi anj memenuhi kriteria yan dituangkan sesuai ena aspirasi masyarakat sarana dan prasarana dalam objek wisata adalah sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan objek wisata. dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan wisatawan yang sarana dan prasarana luar objek wisata adalah sarana dan berkunjung kabupaten nias, maka pemerintah daerah perlu prasarana yang disediakan atau dibangun oleh pemerintah menyediakan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan, baik dalam daerah untuk kebutuhan kepariwisataan, seperti mck dan maupun luar kawasan objek wisata. shelter tempat peristirahatan (stop over) jalan menuju jasa atas pelayanan tersebut, maka pemerintah daerah memungut retribusi objek wisata penggunaan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan cukup jelas pelaksanaan otonomi daerah kabupaten nias. seifasal cukup jelas demi misal cukup jelas cukup jelas '"$ cukup jelas cukup jelas sagara cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas nik cukup jelas cukup jelas asal cukup jelas cukup jelas posean: . tentang retribusi daerah lembaran negara pegawai negeri jaa tahun nomor tambahan lembaran pendidikan terbawa yang negara nomor bawah meat pera spa van keputusan presiden nomor tahun lembaran darah kabupaten nias tahan iga tentang pedoman pembinaan kepariwisataan nomor nasional peraturan daerah keputusan presiden nomor tahun tahun sana tentang teknik penyusunan peraturan una peranti undang dan bentuk rancangan tata kerja dinas daerah kabupaten nias jang: dana gan rancangan desatisan lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor pemerintah dan rancangan keputusan presiden keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi nomor pw. mpt dengan persetujuan tentang peraturan pondok wisata jo. keputusan menteri pariwisata, dog dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias telekomunikasi nomor pw. mpt keputusan menteri pariwisata, pos dan memutuskan telekomunikasi nomor k3 pw. tentang menetapkan peraturan perizinan usaha bidang pariwisata, pos dan tent daerah kabupaten nias #telekomunikasi gahani retribusi penggunaan jasa keputusan menteri dalam negeri nomor kepariwisat prasaranatahun tentang tata cara pemeriksaan peraturan daerah ham: dimaksud dengan bidang retribusi daerah daerah adalah kabupaten nias keputusan menteri dalam negeri nomor pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nias tahun tentang sistem dan prosedur sena daerah adalah bupati nias administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten nias penerimaan lain lain kepala dinas. adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan surat tagihan retribusi surat untuk merah, selanjutnya isi kabupaten nias berupa melakukan tagihan retribusi disingkat std adalah kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias pem atau denda usi dan atau sanksi administrasi: . aan bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah adalah serangkaian kevi bendaharawan khusus penerima pada dinas pariwisata dan man sam mengolah data dan ata dan untuk mencari, kebudayaan kabupaten nias menguji kepatuhan atau veteran sang pemenuhan gan lain retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dalam rangka melakukan retribusi dan bag tuk penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang diberikan oleh ga retribusi ketentuan perundang un na. pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan bin ema mag pidana retribusi dangan kana dini hai selanjutnya edan oleh penyidik sesi #rangkaian sarana kepada ani) yang dengan bukti menhan car serta negeri sipil, yang sarana dan prasarana sarana da: prasarana kepariwisataan yang retribusi itu membuat terang mengumpulkan bukti disediakan untuk kebutuhan pengunjung wisatawan, baik dalam yang terjadi serta menemui tindak pidana bidan maupun luar lingkungan objek wisata kerangkanya. petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusi bab surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr adalah nama, obyek, sub adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi wajib na, dan yang berhutang usi surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat ssd adalah dengan nama surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan kepariwisataan bai penggunaan jasa pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah atau tempat inn menggunakan ata pungut kepada setiap sarana dan prasarana yang ditetapkan ditunjuk oleh kepala daerah baik dalam memakai jasa jasa sarana dan atau badan yang surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya disingkat pun luar lingkungan objek prasarana kepariwisataan. skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pra wanita, retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan ver pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi adalah jasa ata retribusi yang masih harus dibayar prasarana kepariwisataan dan atau penggunaaan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, i"yek wisata. dalam maupun luar lin tema selanjutnya disebut skrdkbt adalah surat keputusan yang dukungan. selanjutnya disingkat subyek retribusi adalah seti asal gkrdlb adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan #layanan dan atau setiap orang dan atau badan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dani dalam mau menggunakan sarana dan pras yang mendapatkan retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang pun luar lingkungan objek ajibata ig kepariwisataan, tarif retribusi untuk sekali menggunakan memakai lapangan saterhne dimaksud dalam parkir dalam lingkungan objek wisata wajib ketuihnai nenek subjek retribusi sebagaimana cima kendaraan angkutan umum bus dan sejenisnya peraturan daerah 1m. kendaraan roda empat bab iii kendaraan roda tiga bermesin kendaraan roda dua bermesin goa naa kendaraan roda tiga tidak bermesin kendaraan roda dua tidak bermesin retribusi pen: jasa sarana dan prasarana kepariwisataan termasuk angkutan tidak bermesin kuda dan sejenisnya golongan retribusi jasa usaha. retribusi untuk sekali menggunakan memakai mck, baik dalam maupun luar lokasi objek wisata bab mandi ketentuan retribusi buang air besar buang air kecil cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggunaan jasa sarana cc. retribusi untuk sekali menggunakan memakai kolam renang dan prasarana kepariwisataan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan beng dan peralatan renang dan sejenisnya jasa pelayanan pada penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan, baik kolam renang sejenisnya dalam maupun luar lingkungan objek wisata. alat renang (ban) dan sejenisnya retribusi untuk sekali menggunakan memakai pondok pancing dan sejenisnya pondok pancing prinsip penetapan tani retribusi penggunaan jasa sarana dan prasarana tempat memancing tidak beratap dan sejenisnya kepariwisataan adalah untuk mengganti biaya pemeliharaan, perawatan dan kebersihan sarana dan prasarana kepariwisataan. retribusi untuk sekali menggunakan alat transportasi air dan sejenisnya boat perahu bermesin . orang perahu tidak bermesin dan sejenisnya . orang (dl) setiap orang, kendaraan yang menggunakan sarana dan prasarana kepariwisataan, baik dalam maupun luar lokasi objek wisata dikenakan retribusi. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai wilayah pemungutan berikut: wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias. bab tata cara laci pembayaran retribusi sebagai ana dimaksud tata cara pemungut ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. penibab viii disetor oleh bkp kas daerah. sanksi administrasi sim dalam hal wajib retribusi bab vii j10 retribusi tidak membayar tepat pada waktu . atau tata cara pembayaran ap: membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar pan persen) pia. bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak me. kur ang bayar dengan pembayaran retribusi dilakukan' di kas daerah atau tempat lain retribusi daerah. tagih menggunakan surat tagihan yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yangtata cara penagihan baunya jam. tile pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka sala naa surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan naa, pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera menerbitkan std. dal (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. menu jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat pbb lain yang sejenis, wajib retribusi harus nasi (d) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. surat ban jamban: kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi zin gl maksud dikelnart yang sejenis sebagaimana kepada wajib retribusi untuk menganggur retribusi terutang dalam urakan oleh kepala dinas. jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat "9g dipertanggungjawabkan. bel keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada tata cara pengurangan, keringanan ' ')'"m0m) dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling dan pembebasan retribusi un)memberikan pengurangan, keringanan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembela san) retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan bab xii keputusan kepala daerah. tata cara penyelesaian keberatan bab wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas skr aaa pengurangan sangsi seed san hat administrasi dan pembatalan s0 wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr dan std yang dalam. penerbitannya terdapat kesalahan dimaksud pasa dan kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan pera datar era dar nan pejabat yang ditunjuk perundang undangan retribusi daerah. para jana waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan ata sheet (ernaxii kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. ara wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau bea pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. retribusi permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada i) pengurangan kereta agusan atau pengurai ank het arena sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara pembayaran retribusi, perhitungan pengembalian kelebihan tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang m0) atas dasar pohonan sebagai demak ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima kelebihan mma aga mangga maksud pada atas kkr dna dprd dangan memberikan alasan yang jelas dan terlebih dahulu dewan utan haa diperhitungkan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. atau sanksi administrasi berupa bunga oleh kepala daerah. maksud pada yang berhak bab dim ada aya atas permohonan sebagaimana but diperhitungkan dengan tata cara penghapusan piutang atas kelebihan pembayaran tersebut dap retribusi yang kadaluwarsa pembayaran retribusi selanjutnya. piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk ilusi yang masih tersisa setelah melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. dalam hal kelebihan dian data bang sana dalam m2) kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang dilakukan para pama (dua) bulan sejak diterimanya retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada diterbitkan skrdlb paling pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ada kelebihan pembayaran retribusi pes dua) bulan dikembalikan kepada wajib revibusip bab xvi sejak eng daa pencernaan retribusi dilakukan setelah ketentuan larangan mane itu (dua) bulan sejak diterbitkannya nasa daerah memberikan imbalan bunga kata panen setiap orang dan atau badan dilarang menggunakan atau memakai sarana keterlambatan pembayaran kelebihan dan prasarana kepariwisataan, baik dalam maupun luar objek wisata, tanpa membayar retribusi. tri dil ana dimaksud dalam bai ikan saat perintah membayar kelebihan retribusi, bab xvii dengan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan ketentuan pidana atas perhitungan berlaku juga sebagai bukti pembayaran. bukti pemindahbukuan yang bab xiv apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana kadaluwars (empat) kali retribusi terutang. pan ana setelah melampaui jang lam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pena retribusi, pama saat terulangnya retribusi, kecuali pelanggaran. yat pat retribusi melakukan tindak pidana bidang parah area penagihan retribusi sebagaimana dimaksud bab diri kadal na. penyidikan terganggu apabila dan surat paksa atau diterbitkannya sura batan can wajib retribusi, baik ada pengakuan utang retribusi dari walimaksud pada memberitahukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana dimaksud kepada pen ana japan can hasil pendidikannya dalam undang undang hukum acara yang berlaku. domestik semai den penyidik polisi negara republik wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah: pandan hukum ketentuan yang diatur dalam undang menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau cara pidana yang berlaku. laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi aga? pen atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap gan mag meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai ketentuan lain lait meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau kebudayaan darah kena dinas pariwisata dan badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi: ' menit lingkungan pemerintah anti oleh instansi unit kerjpembinaan dan dengan tpt melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dinas pasi keadaan kan ceng dilakukan oleh kepend ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung sarah dapatatribusi daerah. sebagaimana dimaksud pada huruf memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bab setmbamuhal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepang melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan @mengenai pelaksanaannya, diatur. lebih lanjut dengan utusan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang daerah. kepala bertanggung jawab atas ada tanggal diundangkan. peraturan daerah ini mulai berlaku perataan peraturan daerah kabupaten nias agar setiap orang mengetahuinya, kan kabupaten nomor tahun daerah ini! dengan menempatkannya tentang nias. retribusi penggunaan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan disahkan gunungsitoli padatanggal juta umum bupati nias, berdasarkan undang undang dasar yang menempatkan perpajakan "#sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa dto @penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lain, have:inahati@rak daerah dan retribusi daerah, ditegaskan bahwa retribusi ditetapkan staf (@dengan peraturan daerah. sebab, retribusi daerah mempunyai muatan gunungsitoli yai bar september pembebanan.nias, sekretaris daerah kabupaten pemerintahan daerah dan undang undang nomor tahun tentang @perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran mar pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah glan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari angga: kumbang pendapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah yang antara lum fauduzisochi tela sit nomor daerah, untuk meningkatkan dan memeragakan kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten nias tahun dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mam lembar: mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
|
"nantanda pendaftaran gudang ruannomor tambahan lembaran negara bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ono dimaksud pada huruf dan atas, maka perlu enteng nomor tahun tentang menetapkan peraturan daerah kabupaten nias pada oba keuangan antara pemerintah pusat tentang retribusi tanda pendaftaran daerah lembaran negara tahun gudang ruangankabupaten pelaksanaan kitab undang undang kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi reg acara pidana lembaran negara tahun sumatera utara lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tambahan lembaran negara nomor dam peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan penetapan peraturan pemerintah pengganti sebagai daerah otonom lembaran undang undang tahun tentang pergudangan if sgp tahun nomor tambahan lembaran negara tahun nomor baran negara nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintah nomor tahun kitab undang undang hukum acara pidana sala pembinaan dan pengawasan atas lembaran negara tahun nomor pemerintahan daerah lembaran tambahan lembaran negara nomor jaa tahun nomor tambahan undang undang nomor tahun tentang negara nomor pajak daerah dan retribusi daerah lembaran fans man pemerintah nomor tahun negara tahun nomor tambahan uang retribusi daerah lembaran negara lembaran negara nomor sebagaimana jl nomor tambahan lembaran telah dirubah dengan undang undang nomor 3g nomor tahun tentang perubahan atas undangngan dan bentuk rancangan undang tahun nomor tambahan lembaran ang, rancangan peraturan pemerintah dan negara nomor nn. keputusan presiden undang undang nomor tahun tentang @& (ata utusan menteri dalam negeri nomor pemerintahan daerah lembaran negara tahun ahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah han tani bab xxi dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf lengan penutup memotret. seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi era. bee pei keterangannya dan diperiksa hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menghentikan penyidikan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan ke: yang bertanggungdiundangkan. kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguin dangan indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah undang hukum acara pidana yang berlaku. kabupaten nias. disahkan gunungsitoli bab pada tanggal juli ketentuan lain lain bupati nias, asa dto, dan wajib dibantu binahati baha oleh instansi unit kerja terkait lingkungan pemerintah daerah. diundangkan gunungsitoli sir pada tanggal september pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan kepala sekretaris daerah kabupaten nias, dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. kamu fauduzisochi telaumbanua dinas pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan rah retribusi daerah. lembaran dae kabupaten nias tahun nomor penjelasan atas selanjutnya peraturan daerah kabupaten nias perubahan pine sedang undang nomor tahun nomor tahun daerah gang nomo ten tentang gea aja bai tetang retribusi tanda pendaftaran gudang ruangan delapan jenis semi tensi sumber sumber keuangan diberi cetakan dan sesuai dengan aspirasi mas memenuhi kriteria yang telah al. umumcukup jelacukup jelascukup jelascukup jelascukup jelascukup jelasjelas tangganya sendiri. es) cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas jelas cukup jelas jelas cukup jelas jelas asal cukupjelas jelas "sal cukup jelas jelas asal cukup jelas jelas asal cukup jelas cukup jelas hal cukup jelas cukupjelas asal cukup jelas cukupjelas 'finalkiat dengan persetujuan tahun tentang pedoman tata ara pemungutan retribusi daerah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan memutuskan bidang retribusi daerah keputusan menteri perdagangan nomor menetapkan peraturan daerah kabupaten nias kep t tentang gudang dan jasa tentang retribusi tanda pergudangan pendaftaran gudang ruangan. kawasan menteri perindustrian dan perdagangan nomor npp kep tentang penataan dan pembinaan pergudangan keputusan menteri dalam negeri nomor babi tahun tentang sistem dan prosedur ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap daerah adalah kabupaten nias pelanggaran peraturan daerah yang memuat pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nias ketentuan pidana lembaran daerah kabupaten kepala daerah adalah bupati nias nias tahun nomor ara dinas adalah dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun energi kabupaten nias tentang susunan organisasi dan kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian, perdagangan, dinas daerah kabupaten nias lembaran daerah pertambangan dan energi kabupaten nias kabupaten nias tahun nomor '9f kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias "4g'@h. retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tanda pendaftaran gudang ruangan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ni. pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas jasa atau pemberian tanda pendaftaran gudang ruangan petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas uni: mu. pemeriksaan adalah serangkai ilusi jan gate ang asa tak neta janet pakan, mengolah data dan pantat untuk mencari, gudang adalah gerak yang dapat ditutup menguji kepatuhan pemenuhan kedai keterangan lainnya untuk tidak dikunjungi oleh umum, yang digunakan untuk menyimpan lain dalam rangka kelak kewajiban retribusi dan untuk tuj barang perniagaan dagangan bidang retribusi kanakan ketentuan perundang undang alan barang perniagaan adalah semua barang yang diperdagangkan penyidikan tindak bidang kan jasa pergudangan seem) adalah usaha yang menggunakan gudang tindakan yang dilakukan bidang retribusi adalah serangkai untuk melakukan kegiatan menampung, menumpuk, mengerjakan selanjutnya disebut pen penyidik pegawai negeri sipit, dan mempersiapkan barang untuk kepentingan pemilik barang bukti yang dengan bukti untuk mencari serta menguap pemilik gudang ruangan adalah setiap orang dan atau badan hukum retribusi yang terjadi itu membuat terang tindak pidana yang memiliki dang serta menemukan kerangkanya endingnama surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan wajib subyek dan pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah atau tempat lain retribusi yang ditetapkan ditunjukdengan nama retribusi tanda besarnya jumlah retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, retribusi atas jasa atau pmb pendaftaran gudang ruangan dip jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi brian tanda pendaftaran gudang ruangan gutmenentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah gudang ruangan. jasa atas pemberian tanda pendaftarasal kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih subyek retribusi adalah seti besar dari retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang memperoleh atau menipu dan atau badan hukum yan surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disingkat std adalah |gudang ruangan. jasa pelayanan tanda pendaftar: surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi sii berupa bunga dan atau denda sm perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam seem) wajib memiliki surat izin usaha dan jasa perdagangan dari peraturan daerah ini. kepala daerah. pemilik atau pengusaha gudang ruangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang barang yang masuk dan luar gudang ruangan. bab iii nm tata cara daan syarat syarat untuk memperoleh izin sebagaimana golongan retribusi dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan. kepala daerah. tata cara dan bentuk penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan retribusi tanda pendaftaran gudang ruangan termasuk golongan kepala daerah. retribusi perizinan tertentu. kepala daerah dapat menolak permohonan pendaftaran dan izin bab sebagaimana dimaksud pada dan dengan memberikan ketentuan pendaftarsetiap orang dan atau badan pemilik gudang ruangan wajib memiliki tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada tanda pendaftaran gudang ruangan dari kepada kepala daerah. diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. untuk memperoleh tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud jangka waktu berlakunya tanda pendaftaran adalah ditetapkan dalam setiap orang dan atau badan pemilik gudang ruangan selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. "ii memenuhi syarat untuk itu. tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh tanda pendaftaran. untuk perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada gudang ruangan, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan daerah. kepada kepala daerah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran berakhir. tata cara dan syarat syarat permohonan perpanjangan pendaftaran golongan gudang dengan luas s.d diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. rp. golongan gudang dengan luas s.d rp. golongan gudang dengan luas s.d bab rp. ketentuan retribusi golongan gudang dengan luas s.d rp. golongan vii gudang dengan luas s.d atas rp. cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi tanda pendaftaran ruangan gudang ruangan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa golongan ruangan dengan luas s.d pelayanan tanda pendaftaran gudang dan surat izin usaha dan jasa rp. pergudangan. golongan ruangan dengan luas s.d rp. golongan iii ruangan dengan luas s.d rp. prinsip penetapan tarif retribusi tanda pendaftaran gudang ruangan golongan ruangan dengan luas s.d adalah untuk mengganti pengendalian, pembinaan dan pengawasan rp. dalam rangka pemberian tanda pendaftaran gudang ruangan dan surat golongan ruangan dengan luas s.d izin usaha dan jasa pergudangan. rp. golongan ruangan dengan luas s.d atas rp. besarnya tarif retribusi untuk penerbitan surat izin usaha dan jasa (l) setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh pergudangan adalah ditetapkan sebesar rp. tahun. mendapatkan jasa pelayanan tanda pendaftaran gudang ruangan dan surat izin usaha dan jasa pergudangan dikenakan retribusi. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut bab gudang wilayah pemungutan golongan gudang dengan luas s.d rp. golongan gudang dengan luas s.d rp. wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias, bab vii kepala daerah atau pej dihuni jabat yang ditunjuk dapat memberi tata caradipertanggungjawabkan. alasan yang dapat tata cara pembayaran retribusi sebagai aga dimana dimas pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala sala retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud yang dipersamakan. janda bukti pembayaran. sud dalam diberikan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor oleh bkp kas daerah. bab sanksi administrasi bab viii tata cara pembayaran dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau urang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang dak atau kurang bayar dan ditagih dengan men haa terutang yang ditentukan dalam skr. retribusi daerah. sta gagababi ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan tata cara penagihan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) dengan menerbitkan std. king surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan ilusi pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus. segera setelah (tujuh) hari sejak jatuh serba mane n (tujuh) hari setelah tanggal sura! retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena dalam jangka waktu tang sejenis, wajib retribusi haru kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. teguran peringatan surat iman wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau melunasi retribusinya bsa aas lain yang sejenis sebagaimana pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. surat teguran peringatan rkan oleh kepala dinas. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada dikedungan, keringanan yang ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal tata cara retribusi diterima skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas dan member dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada jia dan dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling berikan pengurangan, keringanan lama (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. kepala daerah ear member belasan apabila setelah lewat (tiga) bulan senin kebebasan retribusi. keringanan dan pem ($) kepala daerah atau pejabat yang unjuk tata cara pemberian pen pala ditetapkan dengan memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap retribusi sebagaimana dima dikabulkan. keputusan kepala daerah. bap ketetapan, tata cara pen yel enam keberatan an, pengurangan tata cara pengurangan sanksi pengeboran asi dan pembatalan wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas baal skr dan std dapat mengajukan permohonan aam permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada harus wajib retribusi penerbitannya terdapat kesal, peraturan disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah nya pejabat dan std yang dan atau kekeliruan dalam penyerap yang ditunjuk paling lama (dua) bulan sejak tanggal skr dan kesalahan hitung ilusi daerah. tau std. undangan retribusi pengurangan tana hap dapat mengajukan era dan kenaikan pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. aksi administrasi penghapusan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah harus diputuskan oleh kepala daerah atau pejabat yang lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala ditunjuk dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas tanggal surat keberatan diterima. keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. bab xiv pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tata cara perhitungan pengembalian dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. kelebihan pembayaran retribusibab atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atas kadaluwarstan atas permohonan sebagaimana dim maksud pada yang berhak penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, pembayaran retribusi selanjutnya. kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana. bidang atribusi. kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada (j), terganggu apabila dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) bulan sejak langsung maupun tidak langsung.bab xvita cara penghapusan piutang tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah retribusi yang kadal. pelanggaran. ibrani piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untu bab kir akan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. piutang penyidik daerah menetapkan keputusan hang yaa pada rantai yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksudbab xvii dimaksud dalam undang undang hukum acara yang berlaku. ketentuan lardan dilarang untuk menyimpan barang naga keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jap orang dan atau badan tanpa lengkap dan jelas dalam gudang us meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai awak tanda pendaftaran dari kepala ena usaha jasa orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan. yang setiap perusahaan dilarang melakukan usaha dan jasa dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi rr. perdagangan seem) tanpa memiliki sura meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perdagangan dari kepala daerah.bab xlusi tidak memenuhi kewajibannya menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan (l) apabila wajib retribusi tida daerah ini, diancam dengan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung sebagaimana diatur dalam peraturan
|
lembaran daerah kabupaten nias t .nana:(l) retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumedi tata cara pembayaran pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yar. ditentukan dalam skr.. waktu yan ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan: sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) denga.y kadaluwarsa(). bab xvii ketentuan larangan setiap orang dan atau badan dilarang melakukan usaha pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung), sebelum memperoleh izin tertulis dari kepala daerah. setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) tanpa memiliki surat izin mengemudi sim) yang diterbitkan oleh kepala dinaseian j . menghentikan penyidikan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan "tindak pidanabt..(baca mesinj:(becak mesinroda tiga (becak mesin) j3. petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusi pk.roda tiga (becak mesin): kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan beroda tigatrroda tiga termasuk golongan retribusi perizinan tertentup.oda tiga termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. bab ketentuan perizinan bagian pertama perizinan pasai 'roda tiga (becak mesin). bermotor roda tiga baca mesin), suatu perusahaan harus memiliki setidak tidaknya (sepuluh) unit kendaraan dan sebanyak banyaknya (dua puluh) kendaraankartu pendaftaran setiap kendaraan baca mesin yang bergabung dalam suatu perusahaan, wajib dilengkapi dengan kartu pendaftaran pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh kepala dinas. bentuk dan ukuran kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh kepala daerah. tara cara dan syarat syarat untuk memperoleh kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.empat belas) hari sebelum masa izin berakhirkendaraan bermotor becak mesin tidak laik jalan b.b ketentuan retribusi
|
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi daerah, perlu diserahkan urusan pemerintahan daerah yang sifatnya secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi urusan desa; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa dan diatur dengan peraturan daerah; menimbang deng4.n rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kepada desa seri:e mif aran daerah kabupaten nias nomor:erahan urusan pemerintahan kepada desa; mengingat negara nomor negara peraturan pemerintah nomor tahunnomor seri dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias dan bupati nias dengan persetujuan bersama peraturan daerah paten nias nomor tahun tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata carji?.agar unsur penyelenggara perrierintahan daerah. .,,,,ketentuan umum menetapkan: peraturan daerah tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kepada desa. memutuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: bab kewenang+clatau pemerintahan daerah;, langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. '~\dalam hal kepala desa tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan desa secara terus menerus dalam jangka waktu paling lama tahun, masyarakat dan bpd dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan dan dilakukan pemilihan kembali sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. bab iii tata cara penyerahan urusan pemerintahnias dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain,rab jenis urusan pemerintahan bupati menetapkan peraturan tentang penyerahan urusan pemerintahetapkan secara nyata urusan pemerintahamerintahan pelaksanaan urusan pemerintahapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan. bidang perimbangan keuangan; bidang tugas pembantuan; bidang pariwisata; bidang pertahanan; bidang kependudukan dan catatan sipil; bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,raga; cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dd. bidang statistik; dan ee. bidang arsip dan perpustakaan. rincian urusan pemerintahatentuanniaspelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kep~da desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias. bab pembiayaan,; mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan mekanisme penarikan urusan pemerintahan. lembaran daerah kabupaten?f bias tahun nomor seri diundangkan gunungsitoli selatan pada tanggal oktober sekretaris dae nias, ditetapkan gunungsitoli selatan pada tanggal oktoberselambat lambatnya tahun setelah menerima usulan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah wajib menyerahkan urusan desa dimaksud. cukupjelas ii. demipenjelasan umum tata cara penyerahan urusan pemerintahan kepada desa tentang penjelasan atas peraturan daerah kabupaten n ias nomor tahun dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan informasi dan komunikasi. huruf cukupjelas huruf cukupjelas tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor cukupjelas cukupjelas cukupjelas apabila ada laporan dari masyarakat tentang ketidak mampuan kepala desa secara terus menerus masyarakat dapat mengusulkan kepada bupati nias melalui camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas . cukupjelas cukupjelas bidang pertanian dan ketahanan pangan;membantu penyediaan benih unggul; pengembangan kebun bibit hijauan pakan teman; rekomendasi pemberian ijdaftar urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepadadesa lampiran peraturan daerah kabupaten nias nomor taifun tanggal oktober tentang tata cara penyerahan urutan pemerintahan kepadadesa bidang kehutanan dan perkebunan pengelolaan hutan desa; rekomendasi pemberian 13m dalam desa; pelestarian hutan desa; rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan; bidang pertambangan.; rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang; . bidang tenaga kerja dan transmigrasianaman modal memberikan informasi pasar lokalperindustrian dan perdagangan pengelolaan lalu lintas teman yang ada dalam desa;direkomendasi pemberian ijin ho; pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang produksi rumah tangga desa; pembinaan rumah potong hewan yang ada desa; pembinaan perseteruan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun desa, pembinaan penangkaran burung walet; pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun; perlindungan keanekaragaman dan satwa liar yang ada des;; bidang kesehatanan upaya sarana kesehatan tingkat desa; penyelenggaraan upaya promosi kesehatan.a@_kelompok kelompok bina keluargapenataan ruang rekomendasi pemberian ijin imb yang berada jalan desa; pemberian ijin imb untuk rumah desa yang sederhana; penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan; pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa. bidang sosial pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik; mengeluarkan surat keterangan m.pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial;; memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus kursus ketrampilan; membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat; memfasilitasi dan memotivasi kelompok kelompok belajar yang ada desa; pendataan siswa untuk on ota; penyelenggaraan pendidikan anak dini usia; pendataan warga butahuruf aksarelolaan dan pemanfaatan air bersih yang ada dalam desa; pengelolaan dan pemeliharaan romanisasi, jaringan irigasi yang ada desa; pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari tambahan dan membuang sedimentasi; pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kuartet; pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil pik) yang sudah dikonstruksi; pengelolaan embung telaga yang sudah dikonstruksi; pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa; pengelolaan sumber daya air desa; mem.; bidang permukiman perumahan penataan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa; pengaturan tata permukiman pedesaan; pemberian bantuan pemugaran rumah; penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal; memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal. bidang otonomi desa rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video,playstation dan sejenisnya; penelitian dan pendataan potensi desa; pemantaulll usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemogokan, rumah makan; pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan; rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah, saluran irigasi desa; penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air; pembangunanbidang politik dalam negeri dan administrasi publik memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; penetapan organisasi pemerintah desa; memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan; memfasilitasi pembentukan bpd; memfasilitasi penetapan batas desa; memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa bumdes). bidang lingkungan hidup pengelolaan penampungan air hujan; pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup desa; penataan standar lingkungan; melindungi suaka yang ada desa;ariwisata rekomendasi pemberian ijin pendirian poktugas pembantuan memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;; penyelenggaraan tugas pembantuan. bidang perimbangan keuangan pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten kota; pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten kota.;lbu saat persalinan; pelaksanaan regi.st;; pelaksanaan registrasi penduduk menurut aga.tanahan penetapan sasaran areal dan lokasi segi.luarga berencana dan keluarga sejahtera penetapan standar keluarga sejahtera; pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi; pengelolaan standar makanan sehat bagi balita; pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat; bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rekomendasi pembentukan lsm perlindungan anak; pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan. bidang penerangan informasi dan komunikasi penanggulangan bencana alam skala desa; penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan; pembinaan kelompok kelompok komunikasi sosial; pembinaan pemancar radio desa; pemantauan media informasi yang beredar; pengelolaan media komunikasi perdesaan; pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; penetapan jenis jenis informasi pembangunan. bidang perencanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipasi; penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa); penetapan rencana kerja pembangunan desa kpj desa). bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat penetapan desa dalam keadaan darurat; pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan. bidang statistik pengelolaan dan penyediaan data data tingkat lokal; penyusunan dan pengelolaan indeks pengembangan tingkat lokal; peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal; penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan; penataan organisasi masyarakat desa. bidang pemuda dan olahraga pengembangan sarana dan prasarana olahraga; rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga; pembentukan dan pemberdayaan karang taruna; peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga; penyaluran pemuda berprestasi bidang olahraga;; pemasyarakatan olah raga; penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat; pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;penetapan standar pelayanan keluarga sehat; pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga. bupati nias, ttd sokhiatulo lali bidang arsip dan perpustakaan pengadaan dan pengelolaan tam.an bacaan dan perpustakaan desa; pengelolaan perpustakaan buku buku petunjuk teknis.
|
lembaran daerah kabupaten nidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, menyatakan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah, telah menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, terhadap (delapan) aspek, meliputi,niasesarnya pemberian pinjaman dana bergulir pe. pinjaman dana bergulir dapat diberikan paling banyak sejumlah sebagai berikut untuk usaha mikro loco rp. untuk usaha kecil .ooooccc. rp. usaha menengah mooooocccmi rp. untuk opera .cbooo.oo rp. bab viii persyaratan umum penerima dana bergulir persyaratan bagi koperasi terdiri dari pengurus merupakan penduduk daerah, koperasi terdaftar dan berada dalam wilayah hukum dan administratif pemerintah daerah: telah berbadan hukum dan telah menyelenggarakan rat tahun buku terakhir sebelum pengajuan permintaan dana bergulir (yang dibuktikan dengan laporan rat): bersedia mengikuti bimbingan dari skpd yang mengelola dana bergulir, ppid dan bud,, memiliki anggota koperasi yang bergerak berbagai usaha produktif, petani, pengrajin, peternak, industri rumah tangga, warung kecil dan simpan pinjam, dan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf dan huruf atas dikecualikan bagi koperasi pegawai negeri sipil kiri) yang melekat pada skpd lingkungan pemerintah daerah, bumi milik pemerintah daerah dan instansi vertikal kabupaten nias. persyaratan bagi usaha mikro, terdiri dari pelaku usaha adalah penduduk daerah, ahli waris pelaku usaha adalah penduduk daerah,kecil, terdiri dari pelaku usaha adalah penduduk daerah, ahli waris pelaku usaha adalah penduduk daerah:memiliki legalitas usaha izin usaha,menengah, terdiri dari pelaku usaha adalah penduduk daerah, memiliki usaha dan tempat usaha wilayah hukum dan administratif kabupaten nias, usaha yang dikelola dalam keadaan aktif: memiliki legalitas izin usaha, termasuk npp dan izin gangguan ho), memiliki akta notaris pendirian usaha, bersedia mengikuti bimbingan dari skpd yang mengelola dana bergulir, ppid dan bud,bab mekanisme dan persyaratan administrasi penyaluran dana bergulir mekanisme dan persyaratan administrasi bagi koperasi untuk memperoleh dana bergulirlaporan rat tahun buku terakhir, proposal rencana usaha, neraca r l tahun buku terakhir, neraca r l tersendiri (khusus untuk u.s.p), surat pernyataan pengurusngurus secara tertulis diatas materai rp. yang menyatakan bahwa koperasi tidak memiliki utang pada bank atau lembaga keuangan lainnya, surat pernyataan pengurus secara tertulis atas materai rp. yang menjelaskan kesediaan dan tanggungjawab pengurus atas penerimaan, penggunaan, dan pengembalian dana yang telah diterima setelah jatuh tempo, fotokopi ktp yang masih berlaku dari masing masing pengurus: daftar nama nama calon penerima dana bantuan, pasphoto pengurus masing masing ukuran cm, fotokopi pengesahan badan hukum koperasi, anggaran dasar dan legalitas lainnya, foto visual gambar usaha, fotokopi rekening bank an. koperasi persyaratan administrasi akan verifikasi oleh pokja atau sebutan lain,koperasi yang dinyatakan layak menerima dana bergulir. koperasi.oleh masing masing koperasikoperasi yang dinyatakan layak menerima dana bergulir melalui keputusan bupati: pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara) berkewajiban menyusun dan menandatangani naskah perjanjian bersama dengan skpd yang mengelola dana bergulir. pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara) mengambil dana bergulir kepada ppid bud atau melalui bank yang ditentukan. mekanisme dan syarat penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro dan usaha kecil serta usaha menengah,proposal rencana usahadiatas materai rp. yang menyatakan bahwa tidak memiliki utang pada bank atau lembaga keuangan lainnya, fotokopi ktp pemohon dan suami istri atau ahli waris bagi lajang janda duda yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga, pasphoto pemohon dan suami istri atau ahli waris bagi lajang janda duda ukuran cm, foto visual gambar usaha, surat keterangan dari kepala desa lurah setempat yang menyatakan kebenaran memiliki usaha, aktif sampai saat ini dan berlokasi desa setempat, legalitas izin usaha sup, situ, tdp), fotokopi rekening bank, khusus untuk usaha menengah, selain persyaratan sebagaimana maksud angka s d angka tersebut atas, juga melampirkan fotokopi sah akta notaris pendirian usaha, npp dan izin gangguan ho), masing masing sebanyak rangkap (tiga). persyaratan administrasi akan verifikasi oleh pokja:usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan layak menerima dana bergulir. usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah oleh masing masing usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengahusaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan layak menerima dana bergulir melalui keputusan bupati, pemohon bersama dengan suami istri atau ahli waris bagi lajang janda duda berkewajiban menyusun dan menandatangani naskah perjanjian dan akad kredit bersama dengan skpd yang mengelola dana bergulir: pemohon bersama dengan suami istri atau ahli waris bagi lajang janda duda mengambil dana bergulir kepada ppid bud atau melalui bank yang ditentukan. ppid atau bud atas persetujuan bupati dalam menyalurkbud atas persetujuan bupati dalam menerima pengembalilembaga sebagaimana dimaksud pada dan hanya berfungsi sebagai penyalur dan penerima pengembalian dana bergulir dan tidak berwenang menetapkan penerima dan besaran dana bergulir. dalam hal penyaluran dan penerima pengembalian dana bergulir menggunakan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud dalam ppid dan atau bud dan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. bab penerimaan pengembalian bagian pertama penerimaanbagian kedua mekanisme pengembalian mekanisme pengembalian dana bergulir pada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,: bunga pinjaman per tahun (lima persen per tahun) secara flat: angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima,: penggunaan dana bergulir untuk modal kerjaditentukan lain oleh dan penerima dana bergulir memberikan fotokopi bukti setoran setiap pembayaran kepada skpd yang mengelola dana bergulir dan ppid. bagian ketiga mekanisme penagihan dana bergulir yang telah jatuh tempo sebagaimana pada atas ternyata tidak dapat dikembalikan oleh koperasi dan umkm peminjam maka skpd pengelola dan atau pokja berkewajiban melakukan penagihan. tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada atas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pertanggungjawaban bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana bergulir skpd yang mengelola dana bergulir bertanggungjawab kepada bupati, atas kegiatan yang meliputi laporan jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah wilayah hukum dan administratif pemerintah daerah pada setiap awal tahun, laporan estimasi kebutuhan dana bergulir setiap tahun, laporan penggunaan dan perkembangan penggunaan dana bergulir oleh koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, laporan penyebab terjadinya tunggakan cicilan angsuran atau pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, beserta solusi solusi penyelesaiannyappid selaku penyalur dana bergulir bertanggungjawab kepada bupati, atas kegiatan yang meliputi (l) laporan jumlah dana bergulir yang tertampung dalam apbd, laporan jumlah dana bergulir yang disalurkan setiap tahun: bud selaku penerima pengembalian dana bergulir bertanggungjawab kepada bupati, atas kegiatan yang meliputi (l) laporan bulanan, semester dan tahunan atas realisasi pengembalian dana bergulircc. besarnya angsuran pokok dan atau bunga yang telah dibayar. bab xiikeadaan kahar force majeure) yang dimaksud pada diatas adalah peristiwa peristiwa yang terjadi luar kekuasaan pihak manapun yang berakibat dan atau berdampak langsung pada usaha yang sedang dijalankan sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban dalam pengembalian dana bergulir. peristiwa dimaksud pada atas seperti gempa bumiangin topanbanjitanah longsobah penyakit, dengan ketentuan antara lainpemilik usaha dan ahli waris cacat berat dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.atau penguasa dengan ketentuan antara lain tidak adanya persediaan barang dagangan usaha.kebakaran dengan ketentuan antara lain kebakaran tanpa unsur kesengajaan dan tempat usaha rusak berat:b xiii sanksi atau denda koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang belum melunasi pinjaman dana bergulir tidak diperkenankan mengajukan peminjaman dana bergulir sampai pinjaman sebelumnya dilunasi (pokok bunga). apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud pada. bab xiv ketentuan peralihan skpd yang mengelola dana bergulir dan telah menyalurkan dana bergulir sebelum peraturan daerah ini diundangkan, berkewajiban melaporkan jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang pernah meminjam dana bergulir yang bersumber dari apbd dan masih belum melunasi dana bergulir yang telah diterima. skpd yang mengelola dana bergulir dan telah menerima dan atau menyimpan pada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya atas pengembalisupaya segera melaporkan kepada bupati. bupati membentuk tim verifikasi dan kajian atas penerimauntuk disetor kas umum daerah dengan memperhatikan maksud koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang telah meminjam dana bergulir yang bersumber dari apbd dan masih belum melunasi dana bergulir tersebut sebelum peraturan daerah ini diundangkan, maka koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. bab penutup dengan diundangkannya peraturan daerah ini, maka semua peraturan daerah dan peraturan bupatidaerah kabupaten o'ozaumum dewasa ini persaingan dunia usaha sangat ketat sehingga pulanias dan menengah yang memiliki lokasi usaha wilayah kabupaten nias. salah satu cara untuk meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan usahanya, pemerintah kabupaten niasniascukup jelas. cukup jelas. cukup jelas surat perjanjian, paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut identitas masing masing pihak jangka waktu hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul masing masing pihak sanksi dalam hal pihak pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama pembayaran penyelesaian perselisihan pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud investasi jangka panjang non permanen adalah bahwa penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai setoran angsuran pengembalian pinjaman dari koperasi dan umkm yang disetor ke. rekening kas umum daerah, dapat digulirkan kembali kepada koperasi dan umkm yang lain dan juga suatu waktu tidak dapat digulirkan, sehingga akan menjadi pendapatan asli daerah yang sah. huruf cukup jelas. huruf secara flat adalah bunga rata rata yang dihitung sejak dana bergulir diterimajangka waktu pengembalian masa belum dibayar angsuran pokokiakeuangan nomor pmk. tentang kredit usaha mikro dan kecil kuma s. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:ias. bupati adalah bupati nias. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat.dprd adalah dprd kabupaten nias. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten nidan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukpd yang mengelola adalah dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten nias . dengan kriteria memiliki kekayaan bersihomset hasil penjualan tahunan paling banyak rp. lima puluh milyar rupiah)dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm). bab maksud dan tujuan maksuddan usaha menengah sehingga terwujud pengembangan dan kemandirian pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah. tujuanseleksi berkas permohonan, penyaluran, pengembalian dan pelaporan pengelolaan dana bergulir, menetapkan kriteria penerima dana bergulir,pengelola secara umum. penyaluran dana bergulir merupakan tanggungjawab dan kewenangan ppid atau bud dan atau yang ditentukan lain oleh bupati. penerima pengembalian dana bergulir adalah bud melalui kas umum daerah. seleksi berkas permohonan dilakukan oleh pokja atau sebutan lain yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. skpd yang mengelola dana bergulir, ppid dan bud serta pokja atau sebutan lain melaporkan dan bertanggungjawab kepada bupati sesuai tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan dana bergulir. bab sasaran sasaran dari dana bergulir adalah koperasi: usaha mikro: cc. usaha kecil, dan usaha menengah. bab kangsumber dana bergulir dana bergulir bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan jumlah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ditampung
|
ani lembaran daerah kabupaten nias !nomor tahun seri: peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi izin pengangkutan umum tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, imbang bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) dan untuk terbitnya lalu lintas kabupaten nias, maka untuk pengaturannya diperlukan izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung)makaian jalan . kabupaten nias.roda tiga (becak mesin), sebelum memperoleh izin tertulis dari kepala daerah. bab xvii ketentuan pidana g@jelasan atas peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung:isahkan gunungsitoli pada tanggal juli bupati nias, d.t.o binahati baha diundangkan gunungsitoli pada tanggal september merah kabupaten nias, pangan retreat saude telaumbanuaampa menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang tela ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. pengaturan izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tig. (becak dayung) adalah samping untuk meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung keberhasilan perwujudan otonomi daerah, juga untuk mengendalikan dan membatasi jumlah armada becak dayung sesuai dengan plafon armada yang telah ditentukan sert: disesuaikan dengan ruang dan ruas jalan yang tersedia. demi cukup jelas cukup jelasbinahati baha diundangkan gunungsitoli september tniad serta daerah kabupaten nias, merah sochi telaumbanua.makaian jalan kabupaten nias. babi re: ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan tx. daerah adalah kabupaten nias # . pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nias #&.c. kepala daerah adalah bupati nias ik .d.,p bendaharawan khusus penerima pada dinas perhubungan kabupaten: nias: retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian. jalan kabupaten nias pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas pemakaian jalan kabupaten nias sel. petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusi: . : k izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada orang atau badan untuk pemakaian jalan untuk keperluan pesta, acara #&. keluarga, penempatan bahan bangunan, penempatan atau untuk #' pemasangan reklame jalan adalah jalan umum, gang jalan setapak, bahu jalan (term), trotoar, parit dan jalan wilayah pengembangan yang berada dalam dan bawah pemeliharaan pemerintah daerahgangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga becak dayung) dipungut retribusi atas pemberian izin yang melakukan usaha pengangkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung). obyek retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung. wajib retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. bab golongan retribusi ratu':usi izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga becak dayung) termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. bab ketentuan perizinan bagian pertama perizinan tiap orang dan atau badan yang melakukan usaha pengangkutan umur ngan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung), diwajibkan itu memperoleh izin dari kepala daerah. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada setia orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah. tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh izin sebagaimana: dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepal:yah diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bagian kedu'a daerah selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir. keterlambatan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada maka hak untuk memperoleh izin dinyatakan gugur dengan sendirinya dan dapat dialihkan kepada pemohon baru(s) izin sebagaimana dimaksud pada dapat dicabut atau dibatalkan apabila kendaraan umum tersebut tidak laik jalan, walaupun. izinnya belum berakhir. bagian ketiga surat izin mengemudi setiap pengemudi kendaraan umum tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi sim) yang diterbitkan oleh kepala dinas. jangka waktu berlakunya surat izin mengemudi sim) adalah selama (lima) tahun. tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh surat izin mengemudi sim) sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. bab ketentuan retribusi cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga becak dayung) adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian izin. prinsip penetapan tarif retribusi izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga becak dayung) adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberianlaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerahrjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga seri: nomor: lembaran daerah kabupaten niasiksa dan kerjasama desa dengan pihak ketig;kabupaten niababi ketentuan umum menetapkan peraturan daerah tentang tata cara kerjasama antara$a dan kerjasama desa dengan pihak 'r . uid ga. memutuskan bupati nias clan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias dengan persetujuan bersaman erbangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan unum, dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa. kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi bidang: pemerintahan; perekonomian; pendidikan; kesehatan; sosial budaya; pariwisata; pembangunan; ketentraman dan ketertiban; olahraga; bab ruang lingkup kerjasama desa pasa12 desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dengan memperhatikan kewenangan dan kebutuhannya. desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing masing desatujuan ket~sama desa sebagaimana dimaksud :pada dan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan pendapatan asli desa; meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa; meningkatkan pelaksanaan pembangunan; meningkatkan stabilitas keamanan desa; mencegah ketimpangan antarantar desa dapat dilakukan antara: desa dengan desa dalam (satu) kecamatan; dan atau desa dengan desa lain kecamatan. komunikasilain lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi bidang: peningkatan perekonomian masyarakat desa; peningkatan pelayanan pendidikan; kesehatan;kerja; pekerjaan umum; batas desa; dan lain lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. bab iii tugas dan tanggung jawab kepala desa selaku pimpinarjasama antar desa ditetapkan dengan peraturan bersama dan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. peraturan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada bupati melalui camat. peraturan bersama atau perjanjian bersama dengan pihak ketiga sekurang kurangnya memuat: atau tugas dan tanggung jawab; jangka j~tu kerjasama; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama; penyelesaian perselisihan; biaya pelaksanaan kerjasama pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban: mentaati dan dilaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama; memberdayakan masyarakat lokal; kepala desa, bpd dan pihak manapun yang terlibat dalam kegiatan kerjasama desa mempunyai kewajiban: mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersamt desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan tikungan hidup, pengawasan dan pelestarian. bpd wajibbabi tata cara pelaksanaan kerjasama. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam wajib dibentuk badan kerjasama desa. jumlah anggota badan kerjasama disesuaikan kebutuhan masing masing desa yang ditetapkan dengan keputusan bersama. badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melaksanakan kerjasama; melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga kepada kepala desa. susunan anggota badan kerjasama desa sekurang kurangnya terdiri dari ketua; wakil ketua; sekretaris; bendahara; anggota. badan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah desa; anggota badan permusyawaratan desa; lembaga kemasyarakatan; lembaga lainnya yang ada desa; dan tokoh masyarakat.an ditetapkan dalam peraturan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa.babi penyelesaian perselisihan perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila: terjadi situasi force majeure; atas permintaan salah satu pihak danau kedua belah pihak; :,~. atas hasil pengawasan dan evaluasi badan permusyawaratan desa; kepentingan masyarakat. apabila terjadi perubahan atau pembatalan kerjasama desa, makbadan kerjasama desa bertanggungjawab kepada kepala desa. tenggang waktu pelaksanaan kerjasama disesuaikan dengan objek yang dikerjasamakan oleh para pihak. bab tenggang waktu perselisihan kerjasama antarantara desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda kabupaten nias, difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati. penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara adil dan tidak memihak. apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada dan maka dapat mengajukan penyelesaian pengadilan. dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada dan para pihak dapat mengajukan penyelesaian pengadilan. perselisihberita acara serta ditandatangani oleh pihak pihak yang terkait. bab aturan peralihan peraturan daerah ini dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang alokasi dana desa add). pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama bupati. 't~ pembinaan dan pengawasan bab viii pembiayaan yang timbul pada kegiatan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibebankan pada masing masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa wajib dituangkan dalam apb desa. bab vii pembiayaan nias, diundangkan gunungsitoli selatan pada tanggal oktober sokhiatulo lali ttd bupati nias, ditetapkan gunungsitoli selat:#babi ketentuanpenutup pasa1 demi cukup jelas. desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang kerjasama antariksa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pas cukup jelas. cukup jelas. pas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas."mendapatkan persetujuan bpd"pas pas pas pas tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor pas cukup jelas. pas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pas
|
alahmakaian jalanretribusi izin pengangkutan umum tidak bermotor beroda tiga becak dayung) 'binaan jbidang retribusi g#'. dinas pendapat melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut f retribusi desah kabupaten nias merupakan koordinator pemungutxi ruangan atau tempat pada saatdibawa |'. sebagaimana dimaksud pada huruf bakal van het memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana mengenai cukup benar peraturan daerah ini sepanjang retribusi anmenurut hukum yang asar setiap orang mengetahui bertanggung jawab daerah in? dengan kena inya, memerintahkan pengundangan peraturan penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan f' n3e sen penempatannya dalam lembaran daerah kabupateisahkan gunungsitoli pada tanggal juli bab bupati nias, ketentuan lain lain dtobinahati baha lingkungan pemerintah daerah. penjelasan diundangkan gunungsitoli atas pada tanggal september peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun mark retribusi izin pemakaian jalan kabupaten nias.kup jelas ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas arus lalu lintas dan cukup jelas pembangunan serta pemakaian jalan untuk keperluan masyarakat, maka untuk tercapainya kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas cukup jelas jalan, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban atas pemakaian pc. jalan kabupaten nias. jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cukup jelaspendapatan asli daerah, yang merupakan sumber utama yang potensial dalam. mendukung cukup jelas keberhasilan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten nias. cukup jelas demi cukupjelas ( cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengenaan retribusi diukur mulai term jalan parit, kecuali untuk kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. cukup jelas pemakaian jalan oleh masyarakat yang terkena duka (meninggal fi: dunia) tidak dikenakan retribusi. cukup jelas hen cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelff:bae menetapkan peraturan daerah kabupaten nias tentang retribusi izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung: pemerintah daerah ataslakukan usaha pengangkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) kendaraan adalah kendaraan tidak bermotor yang dijalankan dengan tenaga manusia untuk keperluan pengangkutan jalan umum pemilik kendaraan adalah orang dan atau badan hukum dan atau perkumpulan yang memiliki kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr adalahwiz dengan nama retribusi izin pemakaian jalan kabupaten nias dipungut yang ditetapkan ditunjuk oleh kepala daerah retribusi atas pemakaian jalan untuk keperluan pesta, acara keluarga, oo. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya disingkat penempatan bahan bangunan dan penempatan pemasangan reklame. skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah bs" retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kedua:angan ilusi aksi administrasi das ana hap amri san stra. jumlah roket retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pemakaian surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar #s bahan, selanjutnya disebut skrdkbt adalah surat kep: yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah dit sun subyek retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, pelanjut. disingkat fee mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pemakaian skrdlb adalah surat keputusan yang menentukan juri' berlebihan jalan. pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lc. dari araadalah wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau s si! administrasi peraturan daerah ini. berupa bunga dan atau denda, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan . k mencari, bab iii mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan. ':ininya untuk golongan retribusi menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi: suntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perus.: undangan bidang retribusi retribusi izin pemakaian jalan kabupaten nias termasuk golongan penyidikan tindak pidana bidang retribusi .:': serangkaian retribusi perizinan tertentu, tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai ncx::: sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpul!: bukti bab yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana :1ny ketentuan perizinan retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. setiap ang dan atau badan yang memakai jalan kabupaten nias, diwajibkan untuk memperoleh izin dari kepala daerah. aren arap buku tingkat penggunaan jaga retribusi isle atribusi beng untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada setiap sah diukur berdasarkan biaya penyediaan iasa pemakaian jat orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pmoenian izin pemakaian jalan. jasa untuk pelayanan gaj he: kepala daerahprinsip penetapan tarif daerah mengganti biaya izin pemakaian jalan adalah untul ian, pemberian izin pemakaian jalan. pembinaan dan pengawasan dalam range: izin pemakaian jalan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan lokasi dan luas jalan serta tidak mengganggu kelancaran arus rx: lalu lintas. setiap orang dan atau badan hukum yan setiap pemegang izin pemakaian jalan diwajibkan untuk menertibkan fj:. mendapatkan izin pemakaian jalan dik yang memperoleh atau bahan bangunan peralatan peralatan lainnya serta sampah sampah ki struktur dan besarnya tarif rer anakan retribusi. pesta atau acara keluarga. berikut misi adalah ditetapkan sebagai pemakaian untuk ing pesta a pemakaian luar anda 200i hari ima kepala daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud $g' ntuk penerbitan surat izin dikenakan biaya , m hari pada dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu ssp selambat lambatnya (tujbab dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. wilayah semua hutan tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ft": diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah wilayah bana) ga: naya yan pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias surat izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. bab vii tata cara pemungutan bab hf. pemungutan retribusi ketentuan retribusi atribusi tidak dapat digolongkan. an tan bab retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen i in sanksi administrasi yang dipersamakan. hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dal disetor oleh bkp kas daerah. dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau hang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar bab viu persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak tata cara pembayaran ten bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan lurah, pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat bab yang yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yu:: hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selama. pengeluaran surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai aan tne nanare sasa (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, ditentukan sebagaimana dimaksud pada maka dikenakan f:.menerbitkan std. melunasi etribusinya yang terutang. urat teguran peringatan surat lain yang sejenis n wa izin tata cara ran kepada wajib retribusi untuk menganggur retribusi terus:::g dalam dan pembelian gan, aan nan jangka waktu tertentu dengan. alasan yang darat retribusi dipertanggungjawabkan. tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada '?) kepala daerah dapat memberi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. pembebasan retribusi. pengurangan, keringanan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud keputusan kepala daerah, padabab xii wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas skrpermohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 'dan dan sid yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,turan6: keberatan diterima. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau ft: penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan bab xiv retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena(ke wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan administrasi sebagaimana dimaksud pada dan pembatalan ff: pembayaran retribusi. sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secarpejabattanggalberupa bunga oleh kepala daerah. meyakinkan untuk mendukung permohonannya, atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak keputusandikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang@ditunjuk paling pembayaran retribusi selanjutnya. lama (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. fp:dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam bab xitata cara penyelesaian keberatskrdlb, kera,dilarang melakukan memakai jalan untuk bk. keperluan pesta, acara keluarga, penempatan bahan bangunan, penempatan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atau untuk pemasangan reklame, sebelum memperoleh izin tertulis dari dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. kepala daerahpidana bab kadaluwarsa apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah iri, diancam dengan pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda setinggi tingginya . penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (empat) kali retribusi terutang. (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kecuali tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. pelanggaran. kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud: pada terganggu apabila bab xix diterbitkannya surat teguran dan surat paksapejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah bab daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tata cara penghapusan piutang penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana dimaksud retribusi yang kadaluwarsa dalam undang undang hukum acara yang berlaku. wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah piutang retribusi menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau mel ana kasa ang sidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi agar dag gina sudah kadaluwarsa dapat dihapus. keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang jelas nasi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pamengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan amanat dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, perlu adanya pedoman mengenai tata cara pela ran dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; bupati nias, dengan rahmat tuhan yang maha esa tata cara!~laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tentang peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun seri: nomor: lembaran daerah kabupaten niastentuan yang mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraanla ran dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; mengingat ,; tahun negara nomor negara peraturan pemerintah nomor memutuskan dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat der.ab kabupaten nias dan bupati niasselama satu tahun anggarpertanggungjawaban pemerintahan desa bertujuan sebagai dasar kepada bupati dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. bab laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa bagian pertama tujuan laporan pertanggungjawabanesuatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuaiaporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ran kepala desa bagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kpj akhir tahun anggaran; kpj akhir masa jabatan. laporan. laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ppd kepala desa; skpd kepala desa; menginformasikan ppd kepada masyarakat. bagian kedua jenis pelaporan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa, meliputi: laporan kepala desa; laporan keuangan bpdiii ppd kepala desa bagian pertama ruang lingkup ruang lingkup ppd, meliputi: urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten kot:.bidang statistik; dan ee. bidang arsip dan perpustakai; tingkat pencapaian; satuan pelaksana kegiatan___ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini,~{ ppd sisa masajabatan yang belum dilaporkan; basil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; hal hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. peraturan perundang undangan. kpj akhir masa jabatan kepala desa,; dan hal hal yang dianggap perlu untuk perbaikan; urusan pemerintahan yang diserahkanmuatan kpj kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ..paragraf kedua urusan pemerintahan yang diserahkan kabupatendd. bidang statistik; ee. bidang arsip dan perpustakapj akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana..meliputi:sarana dan prasarana; permasalahan dan penyelesaiankpj kepala desa kepada bpd disesuaikan dengan situasi, kondisi, danj.berplaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d], memuat materi dasar hukum; kebijakan umum pemerintah desa; rencana kegiatan ; upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;_.,dalam hal pelaksanaan kpj kepala desa, bpd menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum, bpd dapat merekomendasikan penyelesaiannya kepada penegak hukumpd wajibjumlah dan sumber dana yang dipergunakan. ppd akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat. masa jabatan kepala desa. ppd dan kpj akhir tahun anggaran disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat (satu) kali dalam (satu) tahun. kpj akhir tahun anggaran disampaikan kepala desa kepada bpd (satu) kali dalam (satu) tahun dalam rapat pleno khusus bpd. babi mekanisme dan pelaksanaan pelaporan penyusunan laporan kepala desa meliputi ppd akhir tahun anggaran, ppd akhir masa jabatan,an tahan desa; pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;'~\apabila kepala desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, makaab viibiinformasi ppd kepala desa sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan format sebagaimana teran~ dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban apb desa; hal hal lain yang dianggap perlu. bab viii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan bpd, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada camat'kepada bupati melalui camat selambat lambatnya (lima belas) hari sejak diterimanya kpjkepala desa, bupati dapat membentuk tim evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. babi ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan keputusan dan peraturan bupati. bab ketentuan sanksiundang undangan yang berlaku. apabilaapabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dan tidak diindahkan oleh kepala desa, maka kepala desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya. dalam hal kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada bpd dalam rapat pleno khusus mengusulkan kepada bupati melalui camat dengan menyampaikan keputusan bpd beserta berita acara rapat pleno khusus pemberhentian kepala desa. dalam hal bupati telah menerima keputusan bpd dan berita acara rapat pleno khusus, bpd melalui camat sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu hari bupati wajib memberikan keputusan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan dari jabatannya dan menunjuk pengganti atau pelaksana tugas kepala desa. paten nias tahun nomor seri lembaran daerah nias, diundangkan gunungsitoli selatan pada tanggal oktober sokhii. demi cukupjelas pemberian otonomi daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, telah membuka peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan secara mandiri dalam menyelenggarakan manajemen pemerintah melalui fungsi fungsi organik manajemen, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang merupakan sub sistem dari pemerintah daerah dan pemerintah nasional. dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan baik berupa sanksi dan pemberian penghargaan kepada pemerintah desa, maka perlu adanya pedoman mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kabupaten nias. penjelasan umum penjelasan atas peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang tatacarapelaporandanpertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa
|
at: psa san ter enakpe retribusi izin bongkar muat barangatas, maka kk perimbangan keuangan antara pemerintah perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten dan daerah lembaran negara tahun ias tentang retribusi izin bongkar nomor tambahan lembaran barang uat ran negara nomor peraturan pemerintah mengingat nomor tahun ong nom area net cara pidana lembu kabupaten kabupaten dalam lingkungan daerah nomor naa propinsi sumatera utara lembaran negara pe: nomor negara tentang jalan lembaran negara tah undang untai tami negara tahun kah tahun tetang naa tambahan lembaran negara nomor acara pidana tag lembaran tambahan lembaran omar pemerintah nom ainun laba kewenangan penyidikan terhadap undang undang pe: terhadap nomor tahun tentang wi: pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan negara tahun nom lena negara tata nomor lembaran negera nomor tambahan dane lembaran negara nomor aturan undang undang nomor tahun tentang tentang tak daerah dan retribusi daerah (lembaran lembaran negara tahun atas jalan negara tahun nomor tambah: tambahan saran secara lembaran negara nomor sebagaimana peraturan lembaran telah dirubah dengan undang undang nomor england retribusi nomor tahun tahun tentang perubahan daerah lembaran negara undang nomor tahun tentang pajak negara nomor nana heh erna daerah dan retribusi daerah lembaran negara peraturan pemberi tika nana mba negara kam pemerintah nomor tahun negara nomor "no keren kewenangan pemerintah dan undang undang nomor tahun tentang bea near pemerintahan daerah lembaran negara tahun tambahan lembaran kanan kah nomor tambah: ran negara nomor nomor tambahan lembartur jet daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kora diberi jelvang telah. m3: cukup jelas diterapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang me: cukup jelas bea yang melakukan bongkar muat barang jalan, maka untuk menghindar gangguan perlu dilakukan pengawasan dan penertiban kendaraan vang cukup jelas melakukan bongkar muat barang. jasa pelayanan yang diberikan oleh nx: pemerintahcukup jelas pendapatan asli daerah, vang merupakan sumber utama yang potensial dalam mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah cukup jelas kabupaten nias. bt. cukup jelas demi cukup jelas cukupbb: cukup jelas lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor dengan persetujuan i4. keputusan presiden nomor tahun dewan per tentang teknik penyusunan peraturan wakilan rakyat perundang undangan dan bentuk rancangan memutuskan undang undang, rancangan peraturan menetapkan peraturan daerah kabupaten nias pemerintah dan rancangan keputusan presiden tentang retribusi izin bongkar muat keputusan menteri dalam negeri nomor pt: barang. tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah pe.$ .& aten nias penerimaan lain lain kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias: ias peraturan daerah kabupaten nias nomor bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp dalah tahun tentang penunjukkan pendidik bendaharawan khusus penerima pada dinas terhubung pegawai negeri sipil yang melakukan nias gan kabupaten penyidikan terhadap pelanggaran peraturan retribusi adalah pungutan daerah yang memuat ketentuan bidang pemberian izin bondan muat pembuat aran atas jasa atau lembaran daerah kabupaten nias tahun pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas nomor pelayanan pemberian izin bongkar muat barang atas jasa peraturan daerah kabupaten nias nomor petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk tahun tentang susunan organisasi dan melakukan pemungutan retribusi: tata kerja dinas daerah kabupaten nias iin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada lembaran daerah kabupaten nias tahun orang atau badan yang melakukan bongkar muat barang jalan nomor jalan adalah jalan milik pemerintah kabupaten dan proporsi telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah naa adalah kendaraan bermotor beroda (empat) ue" beroda tuck ukuran sedang adalah kendaraan bermotor kendaraan jenis truck ukuran besar adalah kendaraan bermotor beroda bab (delapan) atas nam obyek, surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skr ada'eh wajib abal ddengan nama retribusi izin bongkar muat baran dipungut retribusi surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pemberian izin bongkar muat barang. mina pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah atau tempat lain fe:jek skrk adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah bawang retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin bongkar muaki. asa surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, subyeyang mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin bongkar menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan muat bar(eliiwr. naa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan (&. retribusi izin lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan tertentu 8onger muat barang termasuk golongan retribusi perizinan bidang retribusi balbab selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti pf. ketentuan perizinanpemilik kendaraan yang melakukan bongkar muat barang edgar jalancara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izi orang dan atau badan pemilik kendaraan harus mengajukan barang adalah diukur berdasarkan biaya ends. lin bongkar mus permohonan tertulis kepada kepala daerah. #. pemberian izin bongkar muat barang. untuk pelayananprinsip penetapan tarif retribusi izin bongkar muat barang adalah untuk pemain nya naar, pembinaan dan pengawasan dalam rangka p3. rian izin (i) kepala daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud longgar muat barang. pada dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat lambatnya (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya pg. seti permohonan dengan menjelaskan alasan alasan penolakan sesuai ana (dan atau badan hukum yang memperoleh atau dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. akan izin bongkar muat barang dikenakan retribusi. tata cara dan syarat syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada bera dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. . jenis bek tang jenis truck ukuran sedang . kapan #t jenis truck ukuran besar. nan jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama (tiga) bulan untuk penerbitan surat izin dikenakan biaya sebesar san dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu. triwulan nang untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ji: pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada bab kepala daerah selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum fx. wilayah pemungutan masa izin berakhir. tata cara dan syarat syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih ata 20th wilayah ilusi lanjut dengan keputusan kepala daerah. yan pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias. bab vii tata cara pemungutan surat izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. bab ketentuan retribusi babi kamen ain sanksi administrasi krd dokumen lain retribusi dipungut dengan menggunakan yang dipersamakan. mana dimaksud.! dalam dalam ha: wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau bagaimana dimas (membayar tepat hasil maa kurang:membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar disetor oleh bkp (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak bab viii (tau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan tata cara pembayaran retribusi daerah. pembayaran retribusi dilakukan kas daerah naa tata cara penagihan ani yang yang dna kepala daerah sesuai deng bana? dalan saan pketibusimeran jaan setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. lamban bayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat apa dimana dimaksud pada maka dikenakan teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus antena berupa bunga sebesar (dua persen) dengan melunasi retribusinya yang terutang. erd surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana mena dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala dinas. pemaparan sana unjuk kepala daerah atau pejabat retribusi terutang dalan tata cara pengurangan, keringanan kepada wajib retribusi untuk alasan yang dapa dan pembebasan retribusi tertentu jangka waktu dipertanggungjawabkan. inn maksud pada tata cara pembayaran retribusi sebagaimana pispembebasan retribusi tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.era tanda bukti pembayaran. bab xii wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas cardbetulan skr pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan aga permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan dan std yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan sat serihu '&.eberatan diterimakenaikan" bab xiv retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan dasa pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. asa permohonan pembetulan sebagaimana wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kereta penghapusan atau kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan painistrasi sebagaian dimaksud pada dan pembatalan bayaran retribusi. peng sebagaimana dimaksud (pada harus disampaikan patejabae me.er. berupa bunga oleh kepala daerah. meyakinkan untuk mendukung permohonannya. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mma has debian lan seribu dapat diperhitungkan dengan dikeluarkan ole lama (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima. apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagian minggu" pada ditunjuk tidak memberikan fee: kepala daerah atau pejabat yang fan dikabulkan. dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah keputusan, maka permohonan dim dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam xin diterbitkan skrdlb paling lambat (dua) bulan sejak diterimanya asahan keberatan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. tata cara pen kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ik.bab xvii lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala ketentuan larangan daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas tan pembayaran kelebihan retribusi. . keterlambatan pembuat "setiap orang dan atau badan dilarang melakukan bongkar muat barang jalan. sebelum memperoleh izin tertulis dari kepala daerah. pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bab xvii dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. ketentuan pidantempat) kali sesibusi terutang. dimata is! #induk pidana sebagaimana dimaksud pada adalah penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka sau pelanggaran (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kedua apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. bab xix kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah langsung maupun tidak langsung. b3. a! bab xvi dalam undang undang hukum acara yang berlaku. tata cara penghapusan hutanuna down dengan ndak pidana retribusi agar 'serangan alay laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih jai karena hak untuk jelas xap lakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. meneliti manga dan ala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang wani pra dah mengumpulkan keterangan mengenai kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada f: pribadi atan badan tentang kebenaran perbuatan yang retribusi yang sudah kadalfe: lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi pemain melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti nebula kan asan peraturan daerah ini dilakukan kepala dinaske. dinas pendapatan kubus penyidikan tindak pidana bidang retribusi retribusi pappf il$$: retribusi memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa ps: hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepang sebagai tersangka atau saksi tr. mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan aturan ala menghentikan penyidikan daerah, peraturan ini penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dimulainya. penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannyacnas. undang hukum acara pidana yang berlaku. disahkan gunungsitoli bab padatanggal juli ketentuan lain lain bupati nias pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas perhubungan kabupaten" nias dan wajib dibantu oleh instansi unit kerja terkait lingkungan pemerintah daerah. dto binahati baha nu: penjelasan atas nan tali aturan daerah kabupaten nias diundangkan gunungsitoli perahu pada tanggal september nomor tahun tentang sekretaris daerah kabupaten nias. retribusi izin bongkar muat barang gulo) umum fauduzisochi telaumbanua #" berdasarkan undang undang dasar yang menempatkan perpajakan fi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa klfl tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang flenomor berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu daerah kabupaten nias tahun sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lembar:na! lembaran daerah kabupaten nias peraturan daerah kabupaten nias nomor 7tahun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan,manattasnniasnan kabupaten nias, o'obat lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor: seri"7).atan lembaran daerah kabupaten nias "nomor: seri peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi izin penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan atas dengan rahmat tuhan yang masberupa" sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemberi dan pembangunan daerah untuk memantapkan nomor tambahan lembaran negara otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung nomor hanatas, maka perlu dan daerah lembaran negara tahun menetapkan peraturan daerah kabupaten nias nomor tambahan lembaran negara nomor tentang retribusi izin penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan atas. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang undang mengingat undang undang nomor drt tahun hukum acara pidana lembaran negara tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten nomor tambahan lembaran negara kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi fekewenangan penyidikan terhadap tambahan lembaran negara nomor pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya undang undang nomor tahun tentang lembaran negara tahun nomor lalu lintas dan angkutan jalantentang prasarana dan lalu lintas jalan undang undang nomor tahun tentang lembaran negara tahuntang retribusi daerah lembaran negara telah dirubah dengan undang undang nomor tahun nomor tambahan lembaran tahun tentang perubahan atas undang: negara nomor undang nomor tahun tentang pajak peraturan pemerintah nomor tahun daerah dan retribusi daerah lembaran negara tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan tahun nomor tambahan lembaran propinsi sebagai daerah otonomemerintahan daerah lembaran negara tahun melaksanakan penjelasan kanakan otonomi. yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah atas tangganya sendiri. rancangan peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun selanjutnya berdasarkretribusi izin penggunaan jalan untuk mobil daerah dan retribusi daerah, kepada daerah kabupaten kota diberi truck bermuatan attan umum bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kenderaan bermotor berdasarkan undang undang dasar yang menempatkan perpajakan kabupaten nias. dapat menimbulkan kerusakan jalan. sehingga. dalam sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa rangka penertiban. penataan dan pemeliharaan jalan perlu diatur penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain lain, harus mm: ketentuan penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan ditetapkan dengan undang undang. dengan demikian, pemungutan mm: @tas. jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas retribusi daerah harus berdasarkan pada undang undang. pengawasan, pengendalian. pemeliharaan dan penertiban tersebut. dapat dipungut retribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun daerah, yang diharapkan mampu mendukung upaya memberhasilkan tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perwujudan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten nias pajak daerah dan retribusi daerah, ditegaskan bahwa retribusi im: ditetapkan dengan peraturan daerah. sebab, retribusi daerah demins. pemerintahan daerah dan undang undang nomor tahun me: tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, wm: cukup jelas anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan im: asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber m4: dari anggaran pendapatan dan belanja negara. pendapatan asli daerah im bagi kenderaan mobil truck yang bermuatan bawah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan tidak dipungut retribusi. menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan nxdengan persetujuan tentang pembinaan dan pengawasan atas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nikeputusan presiden nomor tahun tentang teknik penyusunan peraturan perundang menetapkan: peraturan daerah kabupaten nias undangan dan bentuk rancangan undang undang, tentang retribusi izin pemakaian rancangan peraturan pemerintah dan rancangan jalan kabupaten nias. keputusan presidenketentupaten nias penerimaan lain lain kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten nias peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun bendaharawan khusus penerima, selanjutnya disingkat bkp adalah tentang penunjukkan penyidik pegawai bendaharawan khusus penerima pada dinas perhubungan negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap kabupaten nias pelanggaran peraturan daerah yang memuat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas ketentuan pidana lembaran daerah kabupaten penggunaan jalan oleh mobil truck bermuatan atas nias tahun nomor pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun penggunaan jalan oleh mobil truck bermuatan atas tentang susunan organisasi dan tata kerja petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk dinas daerah kabupaten nias lembaran daerah melakukan pemungutan retribusi kabupaten nias tahun nomor ii): izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah kepada orang atau badan untuk penggunaan jalan oleh mobil truck bermuatan atas jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap bidang retribusi dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian jalan kabupaten adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang pemerintah daerah selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan mobil truck adalah kendaraan bermotor yang mengangkut barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang terbuka maupun tertutup retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. oo. muatan kilogram adalah berat kendaraan ditambah dengan beban angkatannya surat ketetapan retribusi daerah, selanjutnya disingkat skrdengan nama retribusi izin penggunaan jalan untuk mobil truck .r. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya bermuatan atas dipungut retribusi atas setiap penggunaan disingkat skrk adalah surat keputusan yang menentukan jalan kabupaten nias untuk mobil truck yang bermuatan besarnya jumlah retribusi yang berhutang, jumlah kredit retribusi, mx. atas.jasa atas pelayanan pemberian izin penggunaan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah jalan untuk mobil truck yang bermuatan atasgx: besar dari retribusi yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang subyek retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disingkat std adalah mendapatkan atau memperoleh izin penggunaan jalan untuk mobil truck surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang bermuatan atas. berupa bunga dan atau denda vp0. 'ib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam izin penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan atas maa daerah pe. sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan tonase yang pera diizinkan untuk dilewati oleh kendaraan. bab iii golongan retribusi eri ketentuan retribusi 'busi izi jalan untuk mobil truck bermuatan hae na. retribusi perizinan tertentu. cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin adalah diukur atas terms berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian izin sesuai dengan klasifikasi atau jumlah roda mobil truck. bab ketentuan perizinan prinsip penetapan tarif retribusi izin penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan atas adalah untuk mengganti biaya obi dalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin badan yang menggunakan jalan dengan mol pengen in, peng ana hias diwajibkan untuk memperoleh dihindari pengunaan jalan untuk mobil truck bermuatan atas. kepala daerah. setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau setiap mendapatkan izin penggunaan jalan untuk mobil truck bermuatan leh izin sebagaimana dimaksud pada pasa peng untuk badan harus mengajukan permohonan tertulis atas dikenakan retribusi, untuk setiap kali lewat. kepala daerah. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan setiap kali tata cara har syarat syarat untuk memperoleh izin sebagaimana lewat adalah sebagai berikut dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan moga eng ena mun data man rp. kepala daerah roa enam .io.cbooo. wo. wo.coo.room. rp. roda delapan .o.oooooooo. rp. bab bi arabia wilayah pemungutan amonia pena retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang bagaimana dimaksud pada sanksi administrasi maka dikenakan eng thea berupa bunga sebesar (dua persen) dengan wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah kabupaten nias. asal bab vii kaka retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sekaligus tata cara pemungutan epja daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin secaryang apa tata cara pembayaran retribusi seb pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. ditetapkan lebih lanjut npan kla pig asa retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain pembuat saran metric yaj yang dipersamakan. anda bukti dimaksud dalam diberikan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam wr: disetor oleh bkp kas daerah. bab bab viii sanksi administrasi tata cara pembayaran dasa asa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau urang sat pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain ekmgarja paya administrasi berupa bunga sebesar yang ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang idak atau kurang bayar dan profile pada retribusi yang terutang yang ditentukan dalam sport, skr atau surat. e retribusi daerah gih dengan menggunakan surat tagihanbab xii bab clean i tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, tata cara pena penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan asa pengeluaran surat teguran peringatan surat lain dita nan a50 ilusi dikeluarkan nan sebagai wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan skr segera sete bara tujuh) hari setelah tanggal surat dan std yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dalam jang sarai jai yang sejenis, wajib retribusi harus kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan ang nda agar retribusi panas melunasi retrieve: wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau . surat teguran peringatan surat sejenis sebagain penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan dimaksud pada dikeluarb tata cara pengurangan, keringanan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada dan pembebasandan tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat kepala daerah caps! memberikan pengurangan, keringanan yang ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal pem tebasan 2berita pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima skr dan std dengan memberikan alasan yang jelas tata cara pem oea pada ditetapkan dengan wm: dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. retribusi sebagaimana dimaksud ips) keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada keputusan kepala daerah. gt(s)m5 dikabulkan. ag bab xiii tata cara penyelesaian keberatan dalam hal kelebihan nem ilusi pembayaran retribusi vang masih tersisa: setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan skrdilb paling lambat (dua) bulan sejak wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran skr dan std. retribusi, saran permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada harus fx. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana demak disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat dikembalikan kepada wajib retribusi paling aan yang ditunjuk paling lama (dua) bulan sejak tanggal skr dan bt: bulan sejak diterbitkannya skrdlb. std. b5 pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kasal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan me. daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan harus diputuskan oleh kepala daerah atau pejabat yang keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. ditunjuk dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak mx. tanggal surat keberatan diterima. pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bab xiv dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. tata cara perhitungan pengembalian pe. atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam kangwajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis bab kepada kepala daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan ng. kadaluwarsa pembayaran retribusi. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada atas ml:penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu berupa bunga oleh kepala daerah. (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi. pembayaran retribusi selanjutnya. kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada terganggu apabila in. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau ms: pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik setinggi tingginya (empat) kali retribusi terutang. langsung maupun tidak langsung. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xvi tata cara penghapusan piutang bab xix retribusi yang kadaluwarsa penyidikan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mt: pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. mk: daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang penyidikan tindak pidana bidang retribusi, sebagaimana retribusivii retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih ketentuan larasetiap orang dan atau badan dilarang menggunakan jalan untuk mobil cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau truck bermuatan atas, sebelum memperoleh izin tertulis dari badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi kepalawk. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bab xvii!apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam denganh memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi pusat memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa halal sebagai tersangka atau saksi hal hal yang belum cukup diatur dalam menghentikan penyidikan igo pelaksanaannya, diatur lebih lanjut den daerah ini sepanjang melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran daerah. gan keputusan kepala penyidikan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung awkepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik ega! diundangkan. indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang setiap orang mengetahuinya, memberi undang hukum acara pidana yang berlaku. peraturan daerah ini dengan pengundangan kabupaten nias, nya dalam lembaran daerah bab sumur ketentuan lain lain ada tanggal juli sufatinias, pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas perhubungan dto kabupaten nias dan wajib dibantu oleh instansi unit kerja terkait bin lingkungan pemerintah daerah. hati baha undangan gunungsitoli pada tanggal september lakukan sekretaris dae pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini dilakukan kepala we" rah kabupaten nias dinas perhubungan kabupaten nias. papan o mmmm fauduzisochi telaumbanua dinas pendapatan kabupaten nias merupakan koordinator pemungutan dae lembaran daerah kabupaten nias tahun nomoemutuskan: menetapkanempatdasar pengenaan pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun koding jenis merek type pembuat (kendaraan bobot pengenaan tan bermotor pkb mobil penumpang minibus cher tigo .0l m t (sar cher tigo .0l a t (sar cher tigo .0l m t (sar daihatsu s401rv bmrejj daihatsu s401rv bmrfjj daihatsu s401rv rex) daihatsu s401rv zmrejj daihatsu s401rv zmdejj daihatsu s402rv zmrfjj daihatsu s402rv vmrf3 daihatsu s402rv mdf daihatsu s402rv dfd suzuki swift (4x2) a t suzuki swift (4x2) m t suzuki swift (4x2) a t suzuki swift (4x2) m t suzuki sx4 over .0l (4x4) a t mobil barang beban pick daihatsu s401rp pareja daihatsu s401rp pareja daihatsu s401rp tmrejj daihatsu s401rp tmrejj daihatsu s402rp pmrfjj daihatsu s402rp pmrfjj daihatsu s402rp pmrfjj daihatsu s402rp mfd daihatsu s402rp tmr3j daihatsu s402rp tmrfjj mitsubishi strada .8l double cabin glx (4x4) mitsubishi strada exceed (4x4) m t double cabin sepeda motor roda dua draco dc x kyo kyo nemesis ns x prisma p xm
|
berdasarkstruktur dan tata kerja organisasi departemen dalam negeri, memutuskankabupaten kota. bab ketentuan umum
|
dalam rangka memberikan pedoman untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan apbdevaluasi adalah proses penildisetujui bersama antara kepala daerah dan dprdtentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan provinsi papua barat serta peraturan daerah khusus pegasus) yang berlaku kabupaten kota dalam provinsi papua dan provinsi papua barat, selanjutnya disebut peraturan daerah, adalah peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berupacatatan atas laporan keuangan lk) dan dihampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan bumi perusahaan daerah.lanjutnya disebut peraturan kepala daerah, adalahtujuan dan sasaran evaluasi tujuan pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. sasaran evaluasi sasaran evaluasi adalah memberikan penilaigar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi: dan merekomendasikan kebijakan dan langkah langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga tercapai tujuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel, bab iii cakupan evaluasi kelengkapan dokumen yang meliputi proses identifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi. legalitas dan administrasiidentifikasi mengenai kelengkapan dan kecukupan informasi yang tersaji, kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi materi yang termuat dibandingkan dengan,, hasil revi aparat pengawasan intern provinsi kabupaten kota tahun anggaran berkenaan: rekomendasi bpk terhadap laporan keuangan provinsi kabupaten kota tahun anggaran berkenaan. identifikasi kesenjangan antara anggaran dengan realisasi yang meliputi identifikasi mengenai adanya selisih lebih atau kurang yang material antara anggaran dan realisasi baik mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. hal hal penting yang terdapat dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang meliputi identifikasi mengenai hal ha! yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pengelolaan aset, kewajiban dan ekuitas dana. pedoman evaluasi rancangan peraturan daerahpedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan format keputusan menteri dalam negeri tercantum dalam lampiran peraturan ini.batk!nndahuluan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, mengamanatkan beberapa hal, pertama, dalam bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit bpk,8d, kedua, dalam diamanatkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan dimaksud, kemudian, dalam diamanatkan bahwa rancangan peraturan daerahselanjutnya dalan penjelasan dinyatakan bahwaperaturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangtarekat (earn) bulan setelah tahun anggaran berakhir. secara lebih operasional amanat peraturan pemerintah ini ditegaskan kembali bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah perlu ditetapkan pedoman untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, dalam bentuksesuai dengan aturan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. tahapan evaluasi persiapan evaluasi tim evaluasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan penjabaran pelaksanaan apbd perlu dibentuk tim evaluasi. beberapa ha! perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pembentukan dan pembiayaan evaluasi yaitu sebagai berikut:pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi,.aparat pengawasan intern. tim evaluasi terdiri dari. segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalanyang diperlukan dalam evaluasi: dan cc) pendapat opini) bpk atas laporan keuangan pemerintah provinsi kabupaten kota dan atau resume basil audit bpklengkapi dengan lampiran dan jawaban pelaksanaan apbd. keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka angkaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan apbd serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan. pelaksanaan evaluasi secara umum proses evaluasi dilaksanakan dengan cara memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan analisis dan kesimpulan hasil evaluasi. pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai obyek cakupan evaluasi yang meliputi: pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi: evaluasi legalitas dan administrasi: evaluasi kebijakan: identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi, hal hal penting yang terdapat dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan: pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan sebagai dasar evaluasi telah lengkap dan dapat proses lebih lanjut evolusinya. langkah pemeriksaan langkah tb.i.b. telah diterima oleh tim evaluasi. langkah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi, tim evaluasi menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim segera memberitahu pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera melengkapi dokumen evaluasi. langkahlangkah dalam hal dokumen evaluasi telah lengkap, dilanjutkan dengan evaluasi. evaluasi administratif dan legalitas evaluasi administratif dan legalitaskonsistensi penggunaan dokumen d: apakahteknis penyusunan peraturan perundang undangan dan sudah dihampiri sebagaimana disebutkan pada point .b. langkah dapatkan dokumen yang terdiri dari: surat pengantar kepala daerah,pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: lampiran lampiran pendukungevaluasi kebijakan: tindak lanjut hasil revi aparat pengawasan intern provinsi kabupaten kota tahun anggaran berkenaan: tindak lanjut rekomendasi bpk berkenaan dengan penyajian laporan keuangan provinsi kabupaten kota tahun anggaran berkenaan. untuk mengevaluasi tindak lanjut atas dalam pelaksanaannya maka kebijakan apbd dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi dalam kebijakan apbd tersebut, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: langkah evaluasi: langkah dapatkan dokumen yang terdiri dari: dokumen keputusan menteri dalam negeri tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang apbd dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd atau keputusan menteri dalam negeri tentang evaluasiperubahan apbd): serta dokumen"penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd beserta laporannya tahun bersangkutan. langkah teliti dan analisis tindak lanjut catatan hasil evaluasi dari menteri dalam negeri gubernur, hasil revi aparat pengawasan intern provinsi kabupaten kota, serta tindak lanjut rekomendasi bpk berkenaan dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan. langkah simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua catatan hasil evaluasi, hasil revi dan tindak lanjut rekomendasi dokumen tersebut, baik dalam laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan), neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. keseluruhan korelasi dan konsistensi ini akan tercermin dalamidentifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi evaluasi identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasiidentifikasi mengenai sebab sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang material antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya: serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya. identifikasi mengenai rasio rasio penting yang berguna bagi pemerintah propinsi kabupaten kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan, alokasi belanja serta strategi pembiayaan dimasa mendatang. evaluasi realisasiri, yang dirinci sebagai berikut: pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah:,ngensi penyeimbang dari pemerintah. langkah evaluasi langkah dapatkan lampiran dokumen rancangan peraturan daerah. langkah menganalisis realisasi pendapatan yang melebihi atau kurang dari anggarannya:pendapatan seperti: rasio pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pendapatan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah lain lain pad yang sah terhadap pendapatan asli daerah rasio pendapatan transfer: rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan rasio dana bagi hasil sumber daya alam terhadap total pendapatan rasio dana alokasi umum terhadap total pendapatan rasio dana alokasi umum terhadap belanja pegawai rasio lain lain pendapatan terhadap total pendapatan rasio belanja transfer bag! hasil pendapatan kabupaten kota terhadap total pendapatan rasio kemandirian daerah: pendapatan asli daerah dana perimbangan pinjaman daerah) langkah simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah langkah langkah dan langkah evaluasi realisasi belanja evaluasi realisasi belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu waktu yang antara lain berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sejalan dengan program nasional. evaluasi realisasi belanja ini dapat dilakukan dengan meneliti dan menganalisis struktur belanja menurut fungsi keuangan negara yaitu belanja untuk fungsi fungsi: pelayanan umum: ketertiban dan ketentraman,evaluasi dilakukan pula untuk menilai sejauh mana realisasidan telah memperhatikan azas azas kepatutan. langkah evaluasi realisasi belanja.teliti dan analisis mengenai realisasi pos anggaran belanja sosial), dan (e) skpd: apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, langkah teliti dan analisis kemungkinan masih adanya realisasi belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya, langkah teliti dan analisis kemungkinan masih adanya alokasi realisasi belanja urusan wajib dan pilihan yang tidak sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasionbelanja seperti: rasio rasio belanja rasio belanja operasi terhadap total belanja rasio belanja modal terhadap total belanja rasio belanja tak terduga terhadap total belanja rasio belanja transfer terhadap total belanja rasio belanja pegawai terhadap total belanja rasio belanja pegawai terhadap total belanja operasi rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja rasio belanja bantuan sosial terhadap belanja tak langsung rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja tak langsung rasio belanja berfungsi keuangan negara terhadap total belanja langsung langkah simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut atas. cc) evaluasi realisasi pembiayaan evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang jenis jenis pembiayaan: serta ketidaktaatan penyajian informasi realisasi anggaran pembiayaan. langkah evaluasi:untuk menutup defisit. analisis kecukupan atasdalam memanfaatkan surplus: langkah guna melakukan konfirmasi atas pengangkatannya,teliti dan analisis jumlah dan asal sisa lebih perhitungan anggaran tahun siapa) tahun berjalan bng yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan pos pembiayaan seperti: penerimaan pembiayaan daerah rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap penerimaan pembiayaan. rasio transfer dari dana cadangan terhadap penerimaan pembiayaan. rasio penerimaan uang pihak ke lll terhadap penerimaan pembiayaan. rasio penerimaan piutang terhadap penerimaan pembiayaan. rasio penerimaan penyetoran penyertaan modal terhadap penerimaan pembiayaan. pengeluaran pembiayaan daerah rasio transfer dana cadangan terhadap pengeluaran pembiayaan. rasio penyertaan modal terhadap pengeluaran pembiayaan. rasio pembayaran utang pokok yang jatuh tempo terhadap pengeluaran pembiayaan. rasio sisa lebih perhitungan tahun berjalan terhadap pengeluaran pembiayaan. rasio pembayaran utang pihak ke lll terhadap pengeluaran pembiayaan. langkah simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut atas. hal hal penting yang terdapat dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan evaluasi terhadap hal hal penting dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan terutama ditujukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai beberapa hal berikut: terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana: terdapatnya komposisi yang memadai antar pos pos aset, pos aset dengan pos pos kewajiban: terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan: langkah evaluasi neracaberdasarkan pos neraca dan catatan atas laporan keuangan, lakukan neraca yang dijelaskan dalam telaahan kritis mengenai pos pos keuangan, catalan atas laporan langkah lakukan analisis pos pos akun neraca dengan melakukan beberapa analisis rasio, maupun analisis terhadap pos pos tertentu yang memerlukan perhatian, seperti pos pos kas bank, persediaan: investasi, aktiva tetap dan aktiva lainnya: pos hutang jangka panjang: jangka pendek dan ekuitas dana. langkah lakukan analisis kritis terhadap pos pos neraca dan lakukan analisis hubungan dengan pos laporan realisasi anggaran serta laporan arus khasnyatim evaluasi sebelum menyusun laporan hasil evaluasi melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak yang evaluasi, selanjutnya, contoh format keputusan menteri dalam negeri dan keputusan gubernur sebagai berikut: contoh format keputusan menteri dalam negeripertanggungjawaban pelaksana.: mengingat undang undang nomor . tahun . tentang pembentukan provinsi.: dst memutuskan menetapkan kesatuxxxx ixx xxxxxxkx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxx xxxx dst. ii. belanja xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.o xxx xxxx xxxxx xxx. dst ii. pembiayaan. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkk xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx ixx xxxxkxkax xxxxx, dst. iv. neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dst. kedua xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxk xxxxxxxx xxxxkxkaxx xxxxkkkx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx. xxx. ketiga xxxxx xxxxxxxxxxx.o xxxxx xxxxxxxxxk xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkkxaxk xxxxx kaa, keempat dst::pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran. dan rancangan peraturan gubernur beamenteri dalam negeri, nama jelas. tembusan: presiden republik indonesia:. tahun .gubernur ., menimbang bahwa mengingat undang undang nomor . tahun . tentang pembentukan kabupaten kota .dst. memutuskan menetapkan kesatu evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten walikotaae xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxxxkxk xxxx, dst. ii. belanja xxxxx xxxxxxxxxxxxk xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aa, dst ill. pembiayaan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx' xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxk, dst. iv. neraca, peran arus kas, dan catatan atas laporan keuangan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxkkk, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, dst. kedua xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxkxx xxxxx ak, ketiga xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxkxkkkkkk xxx kaa, keempat dst:bupati walikota dalam hal bupati walikota .pertanggungjawaban pelaksanaan apbdbupati walikota . akan dilakukan pembatalan oleh gubernurgubernur. j., nama jelas. tembusan: menteri dalam negeri: ketua badan pemeriksa keuangan regional.: inspektur wilayah provinsi.i dengan demikian laporan hasil evaluasi tersebut diatas dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis, penganggaran tahun berikutnya, serta penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. bersamaan dengan itu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berupa laporan keuangan pemerintah daerah dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perbaikan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran utamanya menyangkut rasionalitas dan proporsionalitas antar kelompok belanja dan jenis belanja, manajemen kas, manajemen piutang seperti piutang pajak, piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir), manajemen persediaan, surat surat berharga, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, manajemen aktiva tetap, pengendalian terhadap penyertaan modal diberbagai badan usaha milik daerah bumi) dan semua item item dalam laporan realisasi anggaran lra), neraca, laporan arus kas, dan catalan atas laporan keuangan. sejalan dengan itu evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengendalian penetapan besaran angka lptanggungjawaban pelaksanaan apbd, dan (b) evaluasi atas substansi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. laporpertanggungjawaban pelaksanaan apbd disampadisampaikan kepada menteri dalam negeri: kepala perwakilan badan pemeriksa keuangan provinsi: cc. kepala bahasaatau rancangan peraturan daerah kabupaten kota tentangariyanto
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.