text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kerja sama pembangunan perkotaan dengan rahmattuhan yang maha esa menteri dalam negeri, menimbang bahwa perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat telah menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat lintas daerah, bahwa dalam rangka pembangunan kawasan perkotaan yang terpadu dan berkesinambungan, perlu dilakukan kerja sama pembangunan perkotaan untuk menciptaerja sama pembangunan perkotaanrja sama pembangunan perkotabangunan adalah kegiatan yang terencana dan tersusun secara sistemik dan sistematik untuk menata, mengubah, memperbaiki, merawat dan memelihara suatu aset atau potensi yang terdapat dalam ruang agar mempunyai manfaat dan kegunaan yang lebih baik dan maju bagi masyarakat. kawasan perkotaan yang selanjutnya dapat disebuterja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah. kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antar kepala daerah yang bertetangga, kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan. perencanaan teknis adalah penyusunan rencana yang bersifat spesifik dan detail. perencanaan pembiayaan adalah penyusunan rencana alokasi keuangan untuk membiayai program penyelenggaraan pembangunan perkotaan. perencanaan kelembagaan adalah penyusunan rencana hubungan kerja antar lembaga yang melaksanakan program penyelenggaraan pembangunan perkotaan. perencanaan bagi hasil adalah penyusunan rencana pembagian keuntungan atau pendistribusian nilai tambah dari pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan. perencanaan disinsentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang, fasilitas umum, dan atau ekonomi suatu daerah yang akan berdampak negatif terhadap daerah lain. perencanaan insentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang, pembangunan fasilitas umum, dan atau ekonomi yang berdampak positif terhadap daerah lain. perencanaan kompensasi adalah penyusunan rencana pendanaan dari daerah yang melakukan kerja sama kepada daerah yang terkena dampak negatif pelaksanaan kerja sama. bab pembangunan perkotaan pembangunan perkotaan dilakukan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujud. pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan kerja sama pembangunan perkotaan. kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum understanding) dan atau perjanjian kerja sama. bab iii kerja sama pembangunan perkotaan bagian kesatu pola kerja sama pola kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga, dan kerja sama jaringan lintas perkotaan. pola kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat kewilayahan. pola kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat non kewilayahan. bagian kedua prinsip kerja sama prinsip kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh sungguh melaksanakan kerja sama: mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah:, yaitubagian ketiga subjek kerja sama subjek kerja sama pembangunan perkotaan terdiri atas: gubernur: bupati, dan cc. walikota. bagian keempat objek kerja sama objek kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan. kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga meliputi: sosial budaya, sosial ekonomi, tata ruang dan lingkungan hidup, dan sarana dan prasarana. kelompok objek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pendidikan: kesehatan: kependudukan: dan kebudayaan. kelompok objek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: perdagangan, kepariwisataan: dan perindustrian. kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: penataan ruang: dan pelestarian lingkungan hidup. kelompok objek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: terminal: instalasi pengelolaan air limbah ipar), tempat pembuangan akhir (tpa) sampah, jaringan jalan, transportasi umum: pelayanan persamaan, jaringan air hujan: pelayanan air bersih: dan i. pemakaman umum. kelompok objek kerja sama jaringan lintas perkotaan meliputi: kerja sama kota kembar (sister city), yaitu kerja sama antar kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sama, kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman (city sharing), yaitu kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman antar aparatur pemerintah daerah provinsi kabupaten kota bidang perkotaan, berdasarkan suatu inovasi daerah yangdianggap berhasil (best practices). kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama antar lembaga teknis daerah dan atau antar lembaga masyarakat (twinning institutions). daerah sebelum melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf didahului saling tukar menukar informasi dan kegiatan lanjutan sesuai dengan minat para pihak. bab perencanaan kerja sama daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan perkotaan wajib membuat perencanaan kerja sama. perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga, dan perencanaan kerja sama jaringan lintas perkotaan. daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dan jaringan lintas perkotaan wajib menentukan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dan penentuan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada sesuai kebutuhan daerah. daerah wajib membuat perencanaan dalam setiap objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga yang memuat: perencanaan teknis: perencanaan pembiayaan, dan perencanaan kelembagaan. selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada daerah dapat menambahkan: perencanaan insentif dan disinsentif, perencanaan kompensasi: dan perencanaan bag! hasil. perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: rencana induk objek kerja sama, peta rencana induk apabila bersifat geografis, dengan skala sesuai kebutuhan: gambar kerja, berupa gambar perencana dan rencana konstruksi pada bagian bagian yang membutuhkan detail konstruksi. rencana kerja dan syarat (rks), merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan objek kerja sama. penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan daerah. perencanaan teknis setiap obyek kerja sama harus mendapatkan persetujuan para pihak. perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: biaya kegiatan bersama: biaya pembangunan suatu fasilitas bersama yang menggunakan penyertaan modal bersama dan atau dana patungan bersama. perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana anggaran biaya rab), sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian dana antar daerah: rencana formulasi perhitungan penyertaan modal dan atau dana patungan bersama proporsional sesuai dengan kemampuan daerah dan tingkat pelayanan yang diperoleh daerah, dan studi kelayakan proyek, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun untuk menunjang pelaksanaan kerja sama antar daerah. perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana manajemen pelaksanaan pembangunan dan manajemen pengelolaan (operasional) suatu objek, yang berfungsi mengatur cara pelaksanaan dan menetapkan unit unit pelaksana, dan bila diperlukan dapat disusun rencana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan suatu objek pada kawasan perkotaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat. perencanaan insentif dan disinsentif disusun apabila dalam kerja sama terdapat keterkaitan dampak yang bersifat lintas daerah. perencanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada memuat: peta lokasi wilayah insentif dan disinsentif dengan skala dan rencana formulasi perhitungan insentif dan disinsentif yang proporsional dan mendapatkan persetujuan para pihak. perencanaan kompensasi disusun apabila dalam kerja sama terdapat keterkaitan dampak negatif yang bersifat lintas daerah. perencanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana formulasi atau rumus perhitungan kompensasi yang proporsional sesuai kebutuhan dan disetujui oleh para pihak, rencana penerapan formulasi perhitungan kompensasi yang berupa penyediaan dana subsidi kompensasi cara merealisasikannya. perencanaan bag! hasil disusun apabila dalam kerja sama menghasilkan nilai tambah. perencanaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada meliputi: formulasi atau rumus perhitungan bagi hasil yang proporsional dan disetujui oleh para pihak, dan penerapan formulasi perhitungan bagi hasil yang berupa pendapatan daerah dari pembagian hasil kerja sama selama (satu) tahun anggaran. kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dilakukan dalam jangka waktu minimal (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. daerah dalam melakukan kerja sama jaringan lintas perkotaan wajib membuat perencanaan yang meliputi: penentuan objek kerja sama, rencana kegiatan dan cara pelaksanaan setiap objek kerja sama: rencana jadwal pelaksanaan kegiatan setiap objek kerja sama, rencana pembiayaan yang bersumber dari apbd masing masing daerah dan atau sumber lain bangsa: rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf telah ditetapkan dalam peraturan daerah. kerja sama jaringan lintas perkotaan dilakukan dalam jangka waktu minimal (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. bab pelaksanaan dan hasil kerja sama pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dapat dibentuk badan kerja sama sesuai kebutuhan. badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dipimpin sekretaris daerah secara bergiliran dari masing masing daerah yang melakukan kerja sama.adan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dibentuk sekretariat badan. sekretariat badan kerja sama dipimpin oleh sekretaris badan yang ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah berdasarkan usulan kepala badan kerja sama. sekretariat badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: memberikan pelayanan administratif, menyusun program kerja: menyiapkan bahan koordinasi: menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi: menyusun hasil pemantauan dan evaluasi, membuat laporan, dan menyiapkan bahan kebijakan. hasil kerja sama pembangunan perkotaan dapat berbentuk: uangdansurat berharga: jasa, dan asset. uang dan surat berharga hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf disetor kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jasa hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dimanfaatkan sebesar besarnya untuk pelayanan publik. asset hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud huruf dicatat sebagai asset milik pemerintah daerah yang dipisahkan. pencatatan asset sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan. bab penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii perubahan kerja sama pembangunan perkotaan para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama pembangunan perkotaan. mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama pembangunan perkotaanpembangunan perkotaan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. bab viii berakhirnya kerja sama pembangunan perkotaan kerja sama pembangunan perkotaan: atau berakhirnya masa perjanjian. bab pendanaan kerja sama pendanaan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan bersumber dari apbd masing masing pihak yang bekerjasama serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan dibebankan kepada apbd provinsi. bab pelaporan bupati walikota melaporkan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan kepada gubernur dengan tembusan menteri dalam negeri. gubernur melaporkan hasil pembinaan kerja sama pembangunan perkotaan antar daerah kabupaten kota kepada menteri dalam negeri. gubernur daerah khusus ibukota jakarta melaporkan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan kepada menteri dalam negeri. bab pembinaan gubernur melakukan pembinaan kepadameliputi koordinasi, sosialmenteri dalam negeri melakukan pembinaan terhadap gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan yang dilakukan oleh bupati walikota. menteri dalam negeri melakukan pembinaan terhadapdan meliputi koordinasi, sosialisasi, pedoman, standarbab xii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan menteri ini, kerja sama pembangunan perkotaan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan perpanjangan jangka waktu kerja samaakementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang professional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan perkantoringkaasas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan sarana dan prasarana kantor kementerian berdasarkan pada asas: tertib: adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, dan akuntabel. maksud penyusunan peraturan menter:menteri inidan ruang rapat. ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi: menteridan pegawai pemerintah non pegawai negeri. standar ukuran dan perlengkapancctv, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, j . ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin pegawai, il. ruang sumber tenaga diesel genset), lpse, ruang pantry, oo. ruang media center, toilet, ruang istirahat, ruang panel listrik, ss. ruang merokok (smoking room), dan ruang menyusui (nursery room). standar perlengkapan ruang penunjpejabat pimpinan tinggi madya, kendaraan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kendaraan dinas operasional. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud huruf disediakan bagi pejabat dan atau pegawai untuk menunjang tugas kedinasan. standar kendaraan dinastandar sarana dan prasarana yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah standar minimal yang pembunuhannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedialama dan reformasi birokrasi kepala biro hukurgj komunikasi, dan informasi publik, ro, kas andi angstandar ukuran dan perlengkapan ruang kantor standar ukuran ruang kantor. ruang kerja: menteri: m?, staf aide de camp (adc) menteri: m?, tata usaha menteri: m2, sekretaris kementerian: m?, tata usaha sekretaris kementerian: m?, deputi: m?, tata usaha deputi: m?, staf ahli menteri: m2, tata usaha staf ahli menteri: m?, staf khusus menteri: m?, pejabat pimpinan tinggi pratama: m?, il. pejabat administrator: m?, dan pejabat pengawas: ii. ruang tamu: menteri: m?, ruang tunggu tamu menteri: m?, dan sekretaris kementerian: m?. ih. ruang rapat: menteri: m?, sekretaris kementerian: m?, dan deputi: m?. standar perlengkapan ruang kantor standar perlengkapan ruang kantor. ruang kerja menteri beralas karpet, dengan perlengkapan: meja kerja dengan kelengkapannya, kursi kerja, kursi hadap, meja untuk telepon, meja rapat, telepon (pesawat otomatis langsung): cryptophone, komputer, printer, j . lemari kaca, lemari buku, (televisi, kursi tamu: jam dinding, oo. lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, papan struktur organisasi, penghancur kertas, bendera nasional, bell: safety door, kalender meja, dan kalender dinding. ruang tamu tunggu menteri beralas karpet, dengan perlengkapan: lemari kaca, lemari buku, kursi dan meja tamu, lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, jam dinding, dan kalender dinding. ruang rapat khusus menteri beralas karpet, dengan perlengkapan: meja dan kursi rapat monitor, dan kalender meja. ruang rapat utama mentersound system monitor kalender meja, dan kalender dinding. ruang staf aide de camp (adc) menteri, dengan perlengkapan: meja setengah biro, kursi kerja, kursi hadap, filling cabinet: lemari barang, telepon (lokal), komputer beserta sambungan internet, printer, whiteboard, televisi, jam dinding, dan il. kalender dinding. ruang tunggu menteri, dengan perlengkapan: sofa, lemari, jam dinding, dan kalender dinding. ruang istirahat menteri, dengan perlengkapan: tempat tidur, lemari pakaian, dan gantungan jas. ruang toilet menteri, dengan perlengkapan: shower: cermin, wastafel, toilet: dan mapsto. ruang tunggu vip, dengan perlengkapan: sofa: dan cctv. ruang kerja sekretaris kementerian dan deputomputer dengan sambungan internet, meja komputer, printer, telepon (pesawat otomatis langsung): lemari buku: buffet kayu, cermin besar berdiri, papan struktur organisasi, il. jam dinding, televisi: bell: oo. foto presiden dan wakil presiden, lambang negara, kalender meja, dan kalender dinding. ruang tamu sekretaris kementerian beralas karpet, dengan perlengkapan: sofa: dan meja tamu. ruang rapat sekretaris kementerianursi dan meja tamu, telepon (pesawat otomatis langsung)), komputer dengan sambungan internet, printer, televisi, lemari buku: filling cabinet, kalender meja, dan il. kalender dinding. ruang kerja deputi, dengan perlengkapan: meja biro dengan kelengkapannya, kursi kerja, kursi hadap, telepon (pesawat otomatis langsung): komputer dengan sambungan internet, printer, lemari buku, buffet, televisi, j . bell, foto presiden dan wakil presiden, il. lambing negara, jam dinding, kalender meja, dan oo. kalender dinding. ruang rapat deputpejabat pimpinan tinggi pratama, dengan perlengkapan: meja biro dengan kelengkapannya, kursi kerja, kursi hadap, telepon (lokal), komputer dengan sambungan internet, printer, lemari buku, buffet, jam dinding, kalender meja, dan kalender dinding. ruang kerja pejabat administrator, dengan perlengkapan: meja dengan kelengkapannya, kursi kerja, kursi hadap, komputer dengan sambungan internet, printer, lemari buku dari kaca, whiteboard, telepon (lokal), filling cabinet, dan kalender meja dan atau kalender dinding. ruang kerja pejabat pengawas, dengan perlengkapan: kursi dan meja kerja, kursi hadap, komputer dengan sambungan internet, printer, filling cabinet, dan kalender meja. ruang kerja pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, dengan perlengkapan: meja kerja, kursi kerja, komputer dengan sambungan internet, dan kalender meja. ruang tata usaha pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya, dengan perlengkapan: meja kerja, kursi kerja, komputer dengan sambungan internet, meja komputer, printer, lemari buku: filling cabinet, whiteboard: mesin penghancur kertas, telepon (lokal) dan facsimile, kalender meja, dan il. kalender dinding. ii. jenis dan spesifikasi perlengkapan ruang kantor. jenis perlengkapan ruang, dan lain lain. alat alat bermesin: alat bermesin yang menggunakan listrik: unit, laptop notebook, netbook, tablet, scanner, printer, lampu, penghancur kertas, lcd, layar lcd, televisi, mesin fotokopi tape, kamera, pompa air, generator, penghisap debu, kompor listrik, water kettle, kipas angin, amplifier, mikrofon, horn speaker, electric breast pump, electric steam stabilizer, pompa hidrat, dan smoke detector. alat bermesin tanpa menggunakan listrik: mesin pemotong kertas, alarm system, diesel pump, genset, fire sprinter system, mesin ketik manual, mesin jilid, dan alat pemadam. papan informasi.dan papan petunjuk arah. alat visual. photo, panel, mikro film, maket master plan, peta, cctv closed circuit television), video camera, dan tv. perangkat telekomunikasi.. lan wan dan internet computer server, komputer (client), router, switch, modem, radio link, acces uninterruptible power supply), printer, dan scanner. peralatan kearsipan.dan map gantung. alat perlengkapan petugas keamanan.dan alat pemadam kebakaran. alat perlengkapan medis. obstetri dan ginekologi diagnostik set. doppler with lcd. tht telinga hidung dan tenggorokan) diagnostik set. head lamp, bioskop, laringoskop, dan alligator telinga. eye diagnostic set. oftalmoskop. vital sign examination set. weight height scale standard, ear thermometer digital, rectal thermometer, sentimeter, dan child manset. physics diagnostic set. spatula tongue, hammer reflex, dan stetoskop littmann. infus set. infus stand. emergency set. examination lamp, heating set, nierbeken, kom kecil, kom tutup, bak split, rentang, tempat rentang, dan tabung oksigen komplit. stabilisator. needle destroyer. bed diagnostic. set footsteps. kotak obat portable. peralatan perpustakaan.dan figura. ii. spesifikasi perlengkapan ruang kantor. meja, meja kerja: meja kerja untuk menteri. ukuran :220x. meja kerja untuk pejabat pimpinan tinggi madya.i. meja kerja untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.v. meja kerja untuk pejabat administrator.pengawas.vi. meja kerja untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.vii. meja rapat: meja rapat untuk menteri. ukuran :400x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. ii. meja rapat untuk pejabat pimpinan tinggi madya ukuran :100x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. iii. meja rapat untuk ruang rapat besar. ukuran :300x 150cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. iv. meja rapat untuk ruang rapat biasa. ukuran :200x 100cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja telepon. ukuran :40x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. vi. meja computer. ukuran :110x 100cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja tamu: meja tamu untuk ruang tunggu menteri: ukuran (tiga) unit 75x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. ii. meja tamu untuk ruang tunggu pejabat pimpinan tinggi madya ukuran (satu) unit 75x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. iii. meja tamu untuk ruang tunggu pejabat pimpinan tinggi pratama. ukuran (satu) unit 75x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. meja konsumsi: meja panjang ukuran :300x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. ii. meja makan ukuran :200x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. meja operator,, ukuran :60x 60cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. kursi, kursi kerja: kursi kerja untuk menteri. ukuran :60x 60cm, tinggi cm. model tipe antik. bahan stainless steel. ii. kursi kerja untuk pejabat pimpinan tinggi madya. ukuran :70x cm, tinggi cm. model tipe antik. bahan stainless steel. iii. kursi kerja untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. ukuran :70x cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel. iv. kursi kerja untuk pejabat administrator. ukuran :60x 50cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel. kursi kerja untuk pejabat pengawas. ukuran :50x 50cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan rangka besi. vi. kursi kerja untuk pejabat pelaksana fungsional pegawai lainnya. ukuran :50x 50cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan rangka besi. kursi rapat, ukuran :60x 50cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel. kursi hadap dan kursi tamu: kursi hadap depan meja kerja menteri, kursi bertangan, beralas karet busa dibungkus kain beludru sandaran tinggi. ii. kursi tamu ruang tamu menteri, kursi bertangan, sandaran beralas karet busa dibungkus kain. iii. kursi tamu depan meja staf menteri,, dudukan dan sandaran beralaskan karet busa, warna disesuaikan. iv. kursi tamu ruang tunggu menteri kursi hadap depan meja kerja pejabat pimpinan tinggi madyvi. kursi tamu ruang tamu pejabat pimpinan tinggi madyavii. kursi hadap depan meja kerja pejabat pimpinan tinggi pratama, kursi tanpa tangan, sandaran rendah, dudukan dan sandaran beralas karet busa, warna disesuaikan. viii. kursi tamu ruang tamu tunggu pejabat pimpinan tinggi pratamix. kursi hadap depan meja kerja pejabat administrator,pengawas,, lemari arsip untuk arsip dinamis, ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu jati besi yang setara. lemari buku bacaan: lemari buku untuk menteri: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. model tipe antik ukir. bahan kalijati yang setara dan kaca. ii. lemari buku untuk pejabat pimpinan tinggi madya, ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu dan kaca. iii. lemari buku untuk perpustakaan, ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu dan kaca. iv. lemari katalog,. filling cabinet: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan plat. lemari besi, ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan besi. buffet, buffet: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu dan kaca. buffet kaca bersudut untuk vandal dan piala khusus:: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu. rak, rak kayu: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu. rak besi: ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan be: karpet, rak peralatan sholat, rak sandal sepatu, sajadah, dan accctv, j . gantungan koran, dan, perangkat jaringan internet, router, ac: switch, modem, radio link, access point: pemadam thematic, kabel utp: kabel fiber optic, converter f o utp: vga splitter: kvm switch, oo. ups: printer, scanner, meja, kursi, telepon, rak server: dan pengukur suhu. ruang arsip, dengan perlengkapan: rak besi, kotak arsip, scanner, ac, komputer, dan telepon. ruang perpustakaan, dengan perlengkapan: rak buku: rak majalah, rak surat kabar, rak atlas dan kamus: lemari katalog, lemari arsip, meja, kursi: meja baca, kursi baca, fire alarm system, dan il. alat pemadam kebakaran. ruang penyimpanan barang, dengan perlengkapan: rak besi, dan lemari besi. ruang pusat cctv, dengan perlengkapan: pesawat tv lcd monitor, sambungan internet, dan cctv unit. ruang poliklinik, dengan perlengkapan: meja kerja, kursi, rak peralatan medis, lemari kaca obat, tempat tidur pasien, komputer dan printer, timbangan, meja pasien, alat medis: dan kursi roda. ruang sentral telepon, dengan kelengkapan: ac, paux, dan telepon. ruang pos penjagaan keamanan, dengan perlengkapan: meja, kursi, telepon internal, buku tamu: dan toilet. ruang kantin pegawai, dengan perlengkapan: ac, meja makan, kursi, dan wastafel. ruang genset, dengan perlengkapan: panel listrik, mesin genset, alat pemadam kebakaran, dan tangki bahan bakar. ruang lpse, dengan perlengkapan: komputer, jaringan internet, meja, kursi, dan ac. ruang dapur pantry, dengan perlengkapan: kompor listrik, piring dan gelas, kitchen set, wastafel, kursi, dan alat pemadam kebakaran. ruang media center, dengan perlengkapan: meja panjang, kursi, kursi tamu: meja kursi rapat, podium, komputer, printer, sound system, papan nama dinding, layar lcd dan lcd proyektor, sambungan internet, (televisi, cctv, background podium, oo. foto presiden dan wakil presiden, sambungan telepon internal, sambungan telepon eksternal, dan kitchen set. toilet, dengan perlengkapan: water closet, renoir: wastafel, cermin, washed, ff. mapsto, kran air, tempat sampah, exhaust fan, pewangi ruangan, tempat sabun, tempat tisu toilet, dan alat pengering tangan otomatis. ruang istirahat, dengan perlengkapan: lemari pakaian, spring bed, dan cermin. ruang panel listrik, dengan perlengkapan: panel listrik, exhaust fan, dan tabung pemadam. ruang merokok, dengan perlengkapan: kursi, meja, sabak, dan exhaust fan. ruang menyusui, dengan perlengkapan: sofa, meja, kulkas: electric breast pump (pompa asi), danjabatan jenis kendaraan kapasitas isi pejabat pimpinan sedan tinggi madya pejabat pimpinan minibus tinggi pratama kendaraan dinas operasional jenis kendaraan kapasitas isi silinder (maksimal) minibus microbes pictar kerja, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur jabatan fungsional pengantar kerjjabatan fungsional pengantarmenpanjdih.menpan.go.id fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jabatan fungsional pengantar kerjtar kerja. pejabat fungsional pengantar kerja yang selanjutnya disebut pengantar kerja adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja. antar kerja adalah sistem yang merupakan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asingntar kerjntar kerjntarntar kerja dalam bentuk angka kredit pengantar kerja. standar kompetensi pengantar kerjntar kerjantar kerjntar kerja sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional pengantar kerja. jdih.menpan.go.id hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh pengantar kerjntar kerja baik perorangan atau kelompok bidang antar kerjkesekretariatan daerah, kesekretariatanngantar kerjntar kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang antar kerja pada instansi pemerintah. pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggung jawab secara jdih.menpan.go.idntar kerja. kedudukan pengantar kerjntar kerja merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional pengantar kerja termasuk dalam klasifikasi rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. bab iii kategori dan jenjang jabatan fungsional jabatan fungsional pengantar kerja merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas: pengantar kerja ahli pertama, pengantar kerja ahli muda, pengantar kerja ahli madya, dan pengantar kerja ahli utama. jenjang pangkat untuk masing masing jenjang jabatan fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan jdih.menpan.go.id perundang undangntar kerja yaitu melaksanakan antar kerja. bagian kedua unsur dan subunsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengantar kerja yang dapat dinilai angka kredit yaitu pelaksanaan antar kerja. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perencanaan pelaksanaan antar kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tka, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia penempatan, evaluasi dan laporan pelaksanaan antar kerja, dan pengembangan antar kerja. jdih.menpan.go.idntar kerjantar kerja ahli pertama, meliputi: melakukan layanan analisis jabatan dasar, mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja, menyusun statistik informasi pasar kerja, melakukan penyuluhan jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang baru masuk pasar kerja, mensosialisasikan program kegiatan antar kerja pada masyarakat umum, melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja, melakukan layanan pendaftaran pencari kerja, melakukan bimbingan jabatan kepada pencari kerja yang baru masuk pasar kerja, menganalisis permohonan surat izin perekrutan pekerja migran indonesia, menganalisis hasil pembekalan tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja, menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon pekerja migran indonesia, melakukan pengurusan visa kerja calon pekerja migran indonesia, membentuk kelompok usaha kegiatan perluasan kesempatan kerja, menyusun data penempatan tenaga kerja, menganalisis dokumen pengajuan pencairan deposito p3mi, jdih.menpan.go.id memverifikasi dokumen permohonan pengajuan penggunaan tka, melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk sampai dengan orang tka secara daring, melakukan penyesuaian data isian pada rancangan hasil penilaian kelayakan, melakukan kompilasimemmengidentifikasi data lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi, pengantar kerja ahli muda, meliputi: mengidentifikasi sumber daya antar kerja, melakukan layanan analisis jabatan lanjutan, menganalisis informasi pasar kerja, melakukmenyusun struktur biaya penempatan pekerja migran indonesia, mengevaluasi substansi perjanjian kerjasama kemitraan antar kerja, mensosialisasikan program kegiatan antar kerja kepada pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi, melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja, melakukan pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi kerja, melakukan bimbingan jabatan kepada kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter phk atau jdih.menpan.go.id disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan, melakukan rekrutmen calon tenaga kerja untuk penempatan, melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan, melakukan pembekalan kepada tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja, menganalisis dokumen perjanjian penempatan perjanjian kerja, menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja, melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja, melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja, mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam luar negeri, melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja, melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk sampai dengan orang tka, melakukpemantauan penggunaan tka, menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping, mengjdih.menpan.go.id memverifikasi, menyusumenyusumelakukan pemantauan operasional lembaga penempatan bursa kerja raya, memantau antar kerja, dan mengevaluasi kerjasama kemitraan antar kerja, pengantar kerja ahli madya, meliputi: menganalisis kebutuhan antar kerja, menyusun bahan teknis rencana pelaksanaan kegiatan antar kerja, menyusun standar antar kerja, menyusun bahan teknis pembekalan antar kerja bagi pencari kerja, melakukan layanan analisis jabatan advance (mahir): menyusun media layanan antar kerja, melakukan penyuluhan jabatan kepada petugas antar kerja lembaga penempatan pelatihan, melakukmenyusun rencana rekrutmen penempatan tenaga kerja, menyusun rencana seleksi penempatan tenaga kerja, merumuskan standar kriteria penilaian penghargaan, jdih.menpan.go.id menyusun bahan modalitas kerjasama kemitraan untuk antar kerja, mensosialisasikan program kegiatan pelayanan antar kerja pada kementerian atau lembaga, melakukan seleksi psikosis atau wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan, melakukan pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan antar kerja, melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk (satu) sampai dengan (empat puluh sembilan) orang tka secara daring, melakukan evaluasisurvei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan 'tka penilaian zona integritas penilaian iso zona pelayanan, mengevaluasi antar kerja, menyusun profil penempatan tenaga kerja, dan merumuska meliputi: menyusun bahan teknis program kegiatan antar kerja, menyusumelakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk (lima puluh) atas tka secara daring, menyusun bahan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan antar kerja, mengkaji implikasi pasar kerja sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan yang aktual, jdih.menpan.go.id merancang desain pengembangan sistem antar kerja, dan merancang desain pengembangan penempatan tenaga kerja. pengantar kerjgian keempat hasil kerja hasil kerja tugas jabatan fungsional pengantar kerja kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengantar kerja ahli pertama, meliputi: laporan layanan analisis jabatan dasar, dokumen informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja, laporan statistik informasi pasar kerja, laporan penyuluhan jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang baru masuk pasar kerja, laporan sosialisasi program kegiatan antar kerja pada masyarakat umum, laporan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja, dokumen layanan pendaftaran pencari kerja, laporan bimbingan jabatan kepada pencari kerja yang baru masuk pasar kerja, jdih.menpan.go.id laporan analisis permohonan surat izin perekrutan pekerja migran indonesia, laporan analisis hasil pembekalan tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja, laporan analisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon pekerja migran indonesia, laporan pengurusan visa kerja calon pekerja migran indonesia, laporan pembentukkan kelompok usaha kegiatan perluasan kesempatan kerja, laporan penyusunan data penempatan tenaga kerja, laporan analisis dokumen pengajuan pencairan deposito p3mi, dokumen permohonan pengajuan penggunaan tkpenyesuaian data isian pada rancangan hasil penilaian kelayakan, laporan pengumpulan atau pengolahanlaporan hasil laporan identifikasi data lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi, pengantar kerja ahli muda, meliputi: laporan identifikasi sumber daya antar kerja, laporan layanan analisis jabatan lanjutan, laporan analisis informasi pasar kerja, lapordokumen struktur biaya penempatan pekerja migran indonesia, jdih.menpan.go.id laporan evaluasi substansi perjanjian kerjasama kemitraan antar kerja, laporan sosialisasi program kegiatan antar kerja kepada pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi, laporan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja, laporan pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi kerja, laporan bimbingan jabatan kepada kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter phk atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan, laporan pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja untuk penempatan, laporan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan, laporan pembekalan kepada tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja, laporan analisis dokumen perjanjian penempatan perjanjian kerja, laporan analisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja, laporan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja, laporan pemantauan penempatan tenaga kerja, laporan pendampingan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, laporan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam luar negeri, laporan pendampingan pemulangan tenaga kerja, laporan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk sampai dengan orang tka, laporjdih.menpan.go.id laporan analisis hasil pemantauan penggunaan tka, laporan analisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping, laporan dokumen terverifikasi, laporadokumelaporan pemantauan operasional lembaga penempatan bursa kerja raya, laporan pemantauan antar kerja, dan laporan evaluasi kerjasama kemitraan antar kerja, pengantar kerja ahli madya, meliputi, laporan analisis kebutuhan antar kerja, dokumen bahan teknis rencana pelaksanaan kegiatan antar kerja, dokumen standar antar kerja, dokumen bahan teknis pembekalan antar kerja bagi pencari kerja, laporan layanan analisis jabatan advance (mahir), dokumen media layanan antar kerja, laporan penyuluhan jabatan kepada petugas antar kerja lembaga penempatan pelatihan, lapordokumen rencana rekrutmen penempatan tenaga kerja, dokumen rencana seleksi penempatan tenaga kerja, dokumen standar kriteria penilaian penghargaan, jdih.menpan.go.id dokumen bahan modalitas kerjasama kemitraan untuk antar kerja, laporan sosialisasi program kegiatan pelayanan antar kerja pada kementerian atau lembaga, laporan seleksi psikosis atau wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan, laporan pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan antar kerjevaluasi permohonan pengesahan rata pencabutan pengesahan rata perubahan pengesahan rata, laporan analisis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan tka penilaian zona integritas penilaian iso zona pelayanan, laporan evaluasi antar kerja, dokumen profil penempatan tenaga kerja, dan dokume, meliputi, dokumen bahan teknis program kegiatan antar kerja, dokumelaporan penilaian kelayakan permohonan pengesahan rata untuk orang atas tka secara daring, dokumen bahan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan antar kerja, dokumen kajian implikasi pasar kerja sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan yang aktual, dokumen rancangan desain pengembangan sistem antar kerja, dan jdih.menpan.go.id dokumen rancangan desain pengembangan penempatan tenaga kerja. dalam hal unit kerja tidak terdapat pengantarpengantar kerjntar kerja yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: pengantar kerja yang melaksanakan kegiatan pengantar kerjntar kerja yang melaksanakan kegiatan pengantar kerjntar kerjntar kerjntar kerj: manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial politik, atau administrasi, jdih.menpan.go.idntar kerjgantar kerja. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional pengantar kerjgantar kerja. pengantar kerjantar kerja dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional pengantar kerja. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerjmanajemen, psikologi, hukum, jdih.menpan.go.idantar kerja ahli pertama, pengantar kerja ahli muda, dan pengantar kerja ahli madya, berijazah paling rendah magister bidang: manajemen, psikologi, hukum,gantar kerjtar kerjntar kerja ahli pertama dan jabatan fungsional pengantar kerja ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengantar kerja ahli madya, (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengantar kerja jdih.menpan.go.idntar kerja ahli utama dari jabatan fungsional ahli utama lain. pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerjntar kerjatar kerja. pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerjntar kerjjdih.menpan.go.id cc. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan fungsional pengantar kerja yang akan diduduki. pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerjntar kerja, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional pengantar kerja (satu) tingkat lebih tinggiantar kerja melalui promosi harus berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat untuk pengantar kerja ahli pertama, pengantar kerja ahli muda, dan pengantar kerja ahli madya serta berijazah paling rendah magister untuk pengantar kerja ahli utamantar kerja yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerja melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. jdih.menpan.go.id pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerjagantar kerjgantar kgantar kerjantar kerjjdih.menpan.go.id penilaian kinerja jabatan fungsional pengantar kntar kerja wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja pengantar kerjntar kerjntar kerja kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk pengantar kerja ahli pertama, (dua puluh lima) untuk pengantar kerja ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pengantar kerja ahli madya, dan (lima puluh) untuk pengantar kerja ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pengantar kerjntar kerjjdih.menpan.go.id yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. paragraf angka kredit pemeliharaan pengantar kerjntar kerja ahli pertama, (dua puluh) untuk pengantar kerja ahli muda, dan (tiga puluh) untuk pengantar kerja ahli madya. pengantar kerjntar kerjpengantar kerjntar kerjntar kerja. hasil penilaian dan pak pengantar kerjpengantar kerja. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak pengantar kerjausat selain instansi pembina dan pemerintah daerah provinsi, cc.abupaten kotjdih.menpan.go.id lingkungan pemerintah daerah provinsi kabupaten kotpegawaintar kerja yaitu: jdih.menpan.go.id menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atauerintah,untuk angka kredit bagi pengantar kerja:jdih.menpan.go.idntar kerja dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja terdiri atas: tim penilai pusat untuk angka kredit bagi pengantar kerja ahli utama lingkungan instansi pemerintah, tim penilai unit kerja: untuk angka kredit bagi pengantar kerja ahli madya lingkungan instansi pemerintah, dan. tim penilai instansitim penilai provinsi untuk angka kredit bagi pengantar kerja kategori keterampilan,tim penilai kabupaten kota untuk angka kredit bagi, pengantar kerja ahli pertama dan pengantar jdih.menpan.go.id kerjntar kerja, unsur kepegawaian, dan pengantar kerjntar kerjantar kerjntar kerja yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pengantar kerja, dan aktif melakukan penilaian angka kredit pengantar kerja. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari pengantar kerjntar kerja. pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh: jdih.menpan.go.idbagibagi tim penilai instansi.kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan bagian kesatu kenaikan pangkat kenaikan pangkat pengantar kerjjdih.menpan.go.idntar kerja, untuk pengantar kerja:ntar kerja dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar pelatih bidang antar kerjntar kerjpengantar kerjantar kerja ahli madya yang akan naik jenjang jabatan fungsional pengantar kerjantar kerjntar kerjtenagakerjaan. dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pengantar kerja dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. jdih.menpan.go.idgantar kerja, pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang antar kerja, penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang antar kerja, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang antar kerja, pelatihan pengembangan kompetensi bidang antar kerja, atau kegiatan lain yang ditetapkan instansi pembina bidang antar kerjntar kerjantar kerja, dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: (enam) bagi pengantar kerja ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengantar kerja ahli madya, dan (dua belas) bagi pengantar kerja ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengantar kerja ahli utama. pengantar kerja yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang antar kerjjdih.menpan.go.idntar kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengantar kerjntar kerja tidak diberikan kenaikan pangkat dan atau jabatan. jdih.menpan.go.id bab kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengantar kerja penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengantar kerja dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi: jumlah layanan antar kerja, cakupan wilayah kerja antar kerja, dan cc. kompleksitas dan risiko pekerjaan antar kerja. ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengantar ktenagakerjaan setelah mendapat persetujuan dari menteri. pengangkatan dalam jabatan fungsional pengantar kerja dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengantar kerjagantar kerja harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi pengantar kerja meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan cc. kompetensi sosial kultural. jdih.menpan.go.idntar kerja wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pengantar kerjntar kerjtar kerja. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada pengantar kerjntar kerjtenagakerjaan. jdih.menpan.go.id bab xii pemberhentian dari jabatan pengantar kerjntar kerjntar kerja. pengantar kerjntar kerja. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengantar kerjtar kerjntar kerja, atau tidak memenuhi standar kompetensi. jdih.menpan.go.id pengantar kerjntar kerjntar kerjntar kerjntar kerjntar kerjjdih.menpan.go.idntar kerjntar kerja, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengantar kerja, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pengantar kerja, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang antar kerja, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional pengantar kerja, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional pengantar kerjntar kerja, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang antar kerja, melakukan sosialisasi jabatan fungsional pengantar kerja, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pengantar kerja, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengantar kerja, jdih.menpan.go.id memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerjntar kerjntar kerjantar kerjjdih.menpan.go.idantar kerjorganisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerja wajib memiliki (satu) organisasi profesi. pengantar kerja wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerja. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerjntar kerjntar kerjntar kerjntar kerja bersifat jdih.menpan.go.idntar kerja. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerja dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesib xvi ketentuan peralihan hasil kerja tugas jabatan pengantar kerja. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional pengantar kerjdengan jenjang jabatannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. pengantar kerja kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kegiatan dtiga) tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. jdih.menpan.go.id pengantar kerjaps. ya: tahu ha.terampilanlal yai .) melaksanakan pelayanan perencanaan mengelompokkan data untuk hasil pelaksana lanjutan kegiatan antar antar kerja antar kerja bahan penyusunan proyeksi pengelompokkan mahir kerja ketenagakerjaan data menganalisis data laporan pelaksana lanjutan ketenagakerjaan lingkup lokal mahir dan regional informasi pasar mengumpulkan data informasi lembar rekap data pelaksana terampil kerja pasar kerja mengolah data informasi pasar laporan ipk iii ipk| pelaksana terampil kerja ih a menganalisis data informasi laporan pelaksana lanjutan pasar kerja mahir mengumpulkan dan mengolah laporan kumpulan pelaksana terampil data lembaga bursa kerja data menyuruh dan memberikan laporan pelaksana lanjutan layanan konsultasi bursa kerja mahir satuan pendidikan formal menyuruh dan memberikan laporan pelaksana lanjutan layanan konsultasi bursa kerja mahir lembaga pelatihan jdih.menpan.go.id hasil kerja angka pelaksana bh menyuruh dan memberikan laporan penyelia layanan konsultasi bursa kerja maa membuat naskah atau bentuk naskah penyelia lainnya untuk penyebaran informasi pasar kerja lokal menganalisis potensi laporan o11 penyelia penyuluhan mengumpulkan dan mengolah lembar pengolahan pelaksana terampil memberikan puluhan dan laporan pelaksana lanjutan layanan konsultasi bimbingan mahir jabatan kepada siswa dan mahasiswa sajian penuntun jabatan materi sajian sab penyedia penempatan memberikan pelayanan laporan pelaksana terampil tenaga kerja pendaftaran pencari kerja per orang melakukan wawancara kepada berkas wawancara pelaksana terampil pencari kerja per orang pemberi kerja mahir melakukan penghapusan data laporan pelaksana terampil pencari kerja per orang melakukan penghapusan laporan pelaksana terampil lowongan pekerjaan per orang jdih.menpan.go.id hasil kerja angka pelaksana ate iki bh menyeleksi data pencari kerja laporan pelaksana terampil untuk mengisi lowongan yang per tersedia orangta s d diri pada pemberi kerja jdih.menpan.go.id hasil kerja angka pelaksana ate iki i3s.d pada pemberi kerja pengerahan tenaga kerja permohonan pelaksana terampil memantau penempatan tenaga laporan pelaksana terampil ena mence kesesuaian tenaga kerja laporan pelaksana terampil antar kerja antar daerah dengan per ini jdih.menpan.go.id hasil kerja angka pelaksana bh negosiasi dan laporan pelaksana terampil menindaklanjuti persetujuan penempatan tenaga kerja akad melakukan seleksi administrasi laporan pelaksana terampil pencari kerja antar kerja antar per negara orang menawarkan persediaan tenaga| surat keterangan penyelia memantau penggunaan tka laporan pelaksana lanjutan perusahaan per mahir orang perizinan memberikan layanan konsultasi laporan penyeliakantor cabang pelaksana penempatanlembaga bursa kerja memeriksa job order laporan pelaksana lanjutan permintaan nyata untuk mahir penempatan pmi jdih.menpan.go.idm m' .w memeriksa job order laporan penyelia permintaan nyata untuk pengerahan tenaga kerja akad memberikan pertimbangan atas laporan penyelia berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi sebagai rekomendasi penjatuhan sanksi administratif mence lokasi calon lembaga laporan pelaksana terampil penempatan tenaga kerja menilai kualifikasi tka yang laporan penyelia akan dipekerjakan oleh pemberi kerja tkahlian angka pelaksana ro|rucasroros| unsur susunsur raw kediaman masa rsa our pur koe) rena kegiatan. i3isis melaksanakan pelaksanaan perencanaan mengidentifikasi sumber daya |laporan identifikasi sumber ahli muda antar kerja menganalisis kebutuhan laporan analisis kebutuhan ahli madya sarana antar keadaan raga nan jan menyusun bahan teknis dokumen bahan teknis program ahli utama program kegiatan pelayanan kegiatan antar kerja berat peka menyusun bahan teknis dokumen bahan teknis rencana ahli madya rencana pelaksanaan kegiatan |pelaksanaan kegiatan antar pelayanan antar kerja kerja menyusun standar pelayanan |dokumen standar antar kerja ahli madya menyusun bahan teknis dokumen bahan teknis ahli madya pembekalan antar kerja bagi pembekalan antar kerja bagi iii menyusun bahan teknis dokumen bahan teknis ahli utama pembekalan antar kerja bagi pembekalan antar kerja bagi petugas antar kerja atau petugas antar kerja atau pemandu perluasan pemandu perluasan kesempatan kerja kesempatan kerja penempatan melakukan layanan analisis laporan layanan analisis ahli pertama aang koya bayaran datar etaanaasar jam tenagif3 dan perluasan melakukan layanan analisis laporan layanan analisis kesempatan apaan tangan petetantangtan jabatan advance (mahir) jabatan advance (mahir) mengidentifikasi ketersediaan |dokumen informasi lowongan o11 ahli pertama informasi lowongan pekerjaan |pekerjaan untuk penempatan untuk penempatan tenaga kerja |tenaga kerja menyusun statistik informasi laporan statistik informasi ahli pertama jen aam! menganalisis informasi pasar laporan analisis informasi pasar| ahli muda kaka menyusun media layanan antar |dokumen media layanan antar ahli madya melakukan penyuluhan jabatan |laporan penyuluhan jabatan ahli pertama kepada kepada siswa, mahasiswa, atau siswa mahasiswa pencari kerja pencari kerja yang baru masuk yang baru masuk pasar kerja|ke pasar kerja melakukan penyuluhan jabatan |laporan penyuluhan jabatan ahli muda kepada tenaga kerja ter kepada tenaga kerja terkena phk disabilitas lansia orang |pemutusan hubungan tua siswa kelompok masyarakat|kerja disabilitas lansia orangtua siswa kelompok masyarakat melakukan penyuluhan jabatan |laporan penyuluhan jabatan ahli madya kepada petugas antar kerja |kepada petugas antar kerja lembaga penempatan pelatihan |lembaga penempatan pelatihjs melakukan pendampingan laporan pendampingan kepada ahli madya kepada petugas antar petugas antar kerja pemandu petugas teknis kerja pemandu petugas teknis dalam perantaraan dalam perantaraan kerja informasi pasar kerja kerja informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja penempatan tenaga kerja penempatan tenaga kerja penempatan tenaga kerja menyusun struktur biaya dokumen struktur biaya ahli muda penempatan pekerja migran penempatan pekerja migran indonesia indonesia dokumen standar kriteria ahli madya menyusun bahan modalitas dokumen bahan modalitas ahli madya kerjasama kemitraan untuk kerjasama kemitraan untuk pelayanan antar kerja antar kerja mengevaluasi substansi laporan evaluasi substansi ahli muda perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama kemitraan pelayanan antar kemitraan antar kerja kerja mensosialisasikan program laporan sosialisasi program ahli pertama kegiatan pelayanan antar kerja |kegiatan antar kerja pada masyarakat umum masyarakat umum mensosialisasikan laporan sosialisasi ahli muda program kegiatan pelayanan program kegiatan antar kerja antar kerja pemberi kerja atau |kepada pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi kerja atau p3mitlh isis mensosialisasikan laporan sosialisasi ahli madya program kegiatan pelayanan program kegiatan pelayanan antar kerja pada kementerian antar kerja pada kementerian atau lembaga atau lembaga melakukan pelayanan laporan pelayanan pemberian ahli pertama pemberian informasi informasi penempatan tenaga penempatan tenaga kerja kerja kepada pencari kerja kepada pencari kerja dokumen layanan pendaftaran ahli pertama melakukan pelayanan laporan pelayanan pemberian ahli muda pemberian informasi informasi penempatan tenaga penempatan tenaga kerja kerja kepada pemberi kerja kepada pemberi kerja melakukan pelayanan laporan pelayanan pemenuhan ahli muda pemenuhan penempatan penempatan kepada pemberi sans berttastama melakukan bimbingan jabatan laporan bimbingan jabatan ahli pertama kepada pencari kerja yang baru (kepada pencari kerja yang baru masuk pasar kerja masuk pasar kerja melakukan bimbingan jabatan laporan bimbingan jabatan ahli muda kepada kepada tenaga kerja kepada kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter phk pernah bekerja atau ter phk atau disabilitas atau lansia atau atau disabilitas atau lansia atau alih profesi ataukaryawan alih profesi atau karyawan perusahaan perusahaan menganalisis permohonan surat |laporan analisis permohonan ahli pertama izin perekrutan pekerja migran |surat izin perekrutan pekerja indonesia migran indonesia melakukan rekrutmen calon laporan pelaksanaan rekrutmen| ahli muda tenaga kerja untuk penempatan |calon tenaga kerja untuk penempatlift melakukan seleksi administratif laporan seleksi administratif ahli muda pencari kerja untuk pencari kerja untuk penempatan penempatan melakukan seleksi psikosis ataullaporan seleksi psikosis atau ahli madya wawancara kepada pencari wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan kerja untuk penempatan melakukan pembekalan kepada laporan pembekalan kepada ahli muda tenaga kerja untuk penempatan |tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja tenaga kerja menganalisis hasil pembekalan laporan analisis hasil ahli pertama tenaga kerja untuk penempatan |pembekalan tenaga kerja untuk tenaga kerja penempatan tenaga kerja menganalisis dokumen laporan analisis dokumen ahli muda perjanjian penempatan perjanjian penempatan menganalisis penyediaan laporan analisis penyediaan ahli muda dokumen pemberangkatan dokumen pemberangkatan tenaga kerja tenaga kerja menganalisis kelayakan laporan analisis kelayakan ahli pertama dokumen pengajuan paspor dokumen pengajuan paspor calon pmi calon pekerja migran indonesia melakukan pengurusan visa laporan pengurusan visa kerja ahli pertama kerja calon pekerja migran calon pekerja migran indonesia indonesia laporan pendampingan ahli muda laporan pemantauan ahli mudi membentuk kelompok usaha laporan pembentukkan ahli pertama kegiatan perluasan kesempatan |kelompok usaha kegiatan kerja perluasan kesempatan kerja mendampingi peserta kegiatan |laporan pendampingan peserta ahli muda perluasan kesempatan kerja kegiatan perluasan kesempatan kerja melakukan penyelesaian laporan penyelesaian masalah ahli muda masalah selama penempatan selama penempatan tenaga tenaga kerja dalam luar negeri |kerja dalam luar negeri pemulangan tenaga kerja pemulangan tenaga kerja ahli muda tenaga kerja penempatan tenaga kerja menganalisis dokumen laporan analisis dokumen ahli pertama pengajuan pencairan deposito pengajuan pencairan deposito p3mi p3mi melakukan pemberian informasi |laporan pemberian informasi ahli madya sebagai saksi dalam rangka sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelesaian permasalahan antar kerja antar kerja pengendalian memverifikasi dokumen dokumen permohonan ahli pertama penggunaan permohonan pengajuan pengajuan penggunaan tka asing melakukan penilaian kelayakan |laporan penilaian kelayakan ahli pertama permohonan pengesahan rata|permohonan pengesahan untuk sampai dengan orang srpska untuk sampai dengan tka secara daring orang tka secara daringmelakukan penilaian kelayakan |laporan penilaian kelayakan ahli mudmelakukan penilaian kelayakan |laporan penilaian kelayakan ahli madysecara daring melakukan penilaian kelayakan |laporan penilaian kelayakan ahli utama permohonan pengesahan rata|permohonan pengesahan untuk orang atas tka rata untuk orang atas secara daring tka secara daring melakukan penyesuaian data laporan penyesuaian dataisian ahli pertama isian pada rancangan hasil pada rancangan hasil penilaian penilaian kelayakan kelayakan melakukan validasi dan analisis |laporan validasi dan analisis ahli muda permohonan permohonan pengesahan pengesahan pencabutan rata pencabutan pengesahan perubahan rencana rata perubahan pengesahan penggunaan tenaga kerja asing rata melakukan evaluasi laporan evaluasi permohonan ahli madya permohonan pengesahan pengesahan rata rata pencabutan pengesahan pencabutan pengesahan rata perubahan pengesahan srpska perubahan pengesahan rata ratblis melakukan kompilasi data yang |laporan pengumpulan atau ahli pertama akan diserahkan kepada pengolahan data yang akan stakeholder pemangku diserahkan kepada kepentingan untuk tindak stakeholder pemangku lanjut hasil pemantauan kepentingan untuk tindak penggunaan tka lanjut hasil pemantauan penggunaan tka menganalisis hasil pemantauan |laporan analisis hasil ahli muda tan jatmmntaman pengenaan apn menganalisis pelaksanaan alih |laporan analisis pelaksanaan ahli muda teknologi dan alih keahlian alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja kepada tenaga kerja pendamping pendamping menganalisis hasil survei laporan analisis hasil survei ahli madya kepuasan masyarakat terhadap (kepuasan masyarakat terhadap penggunaan tka penilaian penggunaan tka penilaian zona integritas penilaian iso |zona integritas penilaian iso zona pelayanan zona pelayanan pembinaan memverifikasi permohonan laporan hasil verifikasi ahli pertama kelembagaan pemenuhan standar perizinan |permohonan pemenuhan dan sumber berusaha tanda daftar standar perizinan daya lembaga penempatan tenaga berusaha tanda daftar lembaga penempatan kerja atau p3mi penempatan tenaga kerja atau p3mi menganalisis kelayakan laporan analisis kelayakan ahli muda permohonan perizinan berusaha|permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan kerja melalui uji kesahihan (ekspor) (ekspor)s memverifikasi berkas kelayakan |dokumen berkas kelayakan ahli muda permohonan perizinan berusaha|permohonan perizinan berusaha atau pencabutan ijin lembaga atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja atau p3mi p3mi terverifikasi menyusun rekomendasi laporan rekomendasi sertifikat ahli muda sertifikat standar atas standar atas permohonan permohonan perizinan berusaha|perizinan berusaha lembaga atau pencabutan izin lembaga |penempatan tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja atau p3mi p3mi menyusun konsep dokumen konsep ahli muda penolakan permintaan penolakan permintaan kelengkapan perizinan berusaha|kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga atau pencabutan izin lembaga kerja atau p3mi penempatan tenaga kerja atau p3mi mengidentifikasi data lembaga |laporan identifikasi data ahli pertama penempatan tenaga kerja atau |lembaga penempatan tenaga melakukan pemantauan laporan pemantauan ahli muda operasional lembaga operasional lembaga penempatan bursa kerja raya |penempatan bursa kerja raya evaluasi dan menyusun bahan instrumen dokumen bahan instrumen ahli utama laporan monitoring evaluasi (money) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan antar kerja (kegiatan antar kerja antar kerja laporan pemantauan antar ahli muda mengevaluasi pelayanan antar |laporan evaluasi antar kerja ahli madya mia makin jdih.menpan.go.id angka pelaksana tugas pokok unsur subunsur uraian kegiatan hasil kerja output koe kredit! kegiatan tlh iffi3 mengevaluasi kerjasama laporan evaluasi kerjasama ahli muda kemitraan pelayanan antar kemitraan antar kerja kerja menyusun profil penempatan dokumen profil penempatan ahli madya tenaga kerja tenaga kerja mengkaji implikasi pasar kerja |dokumen kajian implikasi pasar| ahli utama sesuai dengan kondisi kerja sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan yang aktual ketenagakerjaan yang aktual pengembangan merumuskan masukan teknis |dokumen masukan teknis ahli madya antar kerja untuk pengkajian penyusunan untuk pengkajian penyusunan kebijakan, peraturan perundang |kebijakan, peraturan perundang undangan pelayanan antar undangan antar kerja kerja merancang desain dokumen rancangan desain ahli utama pengembangan sistem antar pengembangan sistem antar kerja kerja merancang desain dokumen rancangan desain ahli utama pengembangan penempatan pengembangan penempatan tenaga kerja tenagapengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional pengantar kerja hasil kerja pelaksana unsur subunsur uraian kegiatan tugas output angka kredit kegiatan santar pangkat dengan bidang tugas kerja jabatan fungsional pengantar kerja pembuatan karya tulis membuat karya tulis karya ilmiah karya ilmiah bidang antar hasil penelitian pengkajian survei kerja evaluasi bidang antar kerjanasional yang terakreditasis. meta dalam bentuk buku majalah jurnal buku naskah semuatar kerjtidak dipublikasikan:ma .eaaataawyayjasnwntar artikel semua jenjang kerja yang dipublikasikan penerjemahan penyaluran menerjemahkan menyadur buku buku dan bahan bahan lain atau karya ilmiah bidang antar bidang antar kerja kerja yang dipublikasikantar kerja yang tidak dipublikasikan maan aan aan pembuatan bukuantar kerja teknis bidang antar kerjao030000 soo pengembangan kompetensi mengikuti kegiatan pengembangan bidang antar kerja kompetensi:ma. metaaaaan|mendukung pengembangan profesi yang profesi yang ditetapkan oleh |ditetapkan oleh instansi pembina instansi pembina bidang antar kerja il. penunjang pengajar pelatih bidang mengajar melatih membimbing yang sertifikat laporan semua jenjang kegiatan antar antar kerja berkaitan dengan bidang antar kerja kerjasatya lencana karya satya: dan saman tenan been semua jenjang sea uan saman jenars. tenaataawyyjaanijazah lainnya yang lainnya yang tidak sesuai tidak sesuai dengan bidang tugas dengan tugas bidang jabatan fungsional pengantar kerja pengantar kerja samanbidang jabatan tugas bidang jabatan fungsional pengantar kerjai b in d kt antar kerja tugas jabatan ahli muda ahli madya ahli utama luhpada instansi pembina dan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. kedudukan penyuluyuluh sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karier pns. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atau pejabat pimpinan tinggi madya lingkungan bukan kepada, cc.advokasi, menggerakan dan informasi bukan untuk angka kredit penyuluh ahli madya madya lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta, pejabat administrator yang membidangi kepegawaianpejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: dan pemerintah provinsi dki jakarta, cc.instansi untuk angka kredit bagi penyuluh ahli madya madya dan penyuluh ahli utama lingkungan bukan, tim penilai pusat bagibagi penyuluh ahli madya madya lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta, tim penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pada perwakilan bukan provinsitim penilai unit kerja bagicc,impinan instansi untuk tim penilai pusat, dan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi advokasi, menggerakan dan informasi untuk tim penilai unit kerja:(2a)bagaimana dimaksud paddiantara bab xviii dan bab xix disisipkan (satu) bab, yakni bab xviii, dan disisipkan (satu) diantara dan yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xviii ketentuan peralihandiploma tigdapat diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh kategori keahlian sesuai peraturan yang berlakunamun belum memenuhi ketentuan pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh kategori keahlianyng hah berita negara republik indonesia kerja sama. tata cara. pelaksanayang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pola penataan kerja sama antara unit pemrakarsa dengan mitra kerja baik dalam negeri maupu, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis. kerja sama luaratas nama pemerintah republik indonesia dengan pemerintah negara asing, organisasi internasional, dan atau mitra pembangunan luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis. mitra kerja sama adalah para pihak yang melakukan kerja sama dengan kementerian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negerikerja pemrakarsa adalah unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang mengusulkan kegiatan kerja sama kementerianjenis kerja samadapat dilakukan dengan: lembaga negara, kementerian lembaga pemerintah non kementerian lembaga non struktural, dan atau badan hukum dalam negeri. badan hukum dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk partai politikdalam negeri sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: nota kesepahaman atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dan atau perjanjian kerja sama atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang undangan. kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan: pemerintah negara asing, organisasi internasional, dan atau cc. mitra pembangunan luar negeriluar negeri sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: nota kesepahaman (memorandum understanding) atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dan atau pengaturan pelaksanaan kerja sama (implementing arrangement) atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii tata cara penyelenggaraan kerja sama bagian kesatu umum penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terdiri dari: perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. bagian kedua perencanaan kerja sama perencanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi: identifikasi kebutuhan kerja sama unit kerja, analisis kelayakan prospek kerja sama, pemilihan prospek calon mitra kerja sama, identifikasi kebutuhan kerja sama unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk: mengetahui kebutuhan kerja sama yang dapat membantu capaian kinerja, mengetahui rencana kerja sama dengan calon mitra kerja sama, dan atau cc. menjaring calon mitra kerja sama. identifikasi kebutuhan kerja sama unit kerja dilaksanakan setelah penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. identifikasi kebutuhan kerja sama unit kerja dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh unit kerja lingkungan kementerian. hasil identifikasi kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf berupa daftar kebutuhan kerja sama. analisis kelayakan prospek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menentukan kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh kementerian pada tahun anggaran berikutnya. pemilihan prospek calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah menganalisis kelayakan prospek kerja sama untuk mendapatkan calon mitra kerja sama yang paling memberikan manfaat bagi kementerian. dalam hal terdapat usulan kerja sama yang tidak direncanakan sebelumnya, maka tahapan yang harus dilakukan adalah sama dengan tahap pada perencanaan yang direncanakan namun dimulai dari analisis kelayakan sebagaimana yang dimaksud dalam untuk menentukan kelayakan prospek kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh kementerian. bagian ketiga penyusunan naskah kerja sama penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyusunan naskah kerja sama dalam negeri dan atau naskah kerja sama luar negeri hingga naskah kerja sama ditandatangani oleh kementerian dan mitra kerja sama. penyusunan kerja sama dalam negeri dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama melalui tahapan: pengusulan, penjajakan, rekomendasi, perumusan, dan penandatanganan. pengusulan kerja sama dalamdalam negeri dan atau unit kerja pemrakarsa lanjuti oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama. usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan dengan kelengkapan paling sedikit memuat: proposal usulan, rancangan naskah kerja sama, cc. profil calon mitra kerja sama, dan ringkasan substansi kerja sama yang memuat tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan manfaat. penjajakan kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis substansi yang akan dilakukan perikatan kerja samalain yang terkait, dan calon mitra kerja sama. proses identifikasi dan analisis substansi sebagaimana dimaksud padakesesuaian substansi kerja sama dengan tugas fungsi unit kerja pemrakarsa, memiliki kompetensi yang menjadi unggulan bidang yang akan dikerjasamakan, dan memperhatikan prinsip kesetaraan dan saling memberi manfaat. analisis aspek substansi dilakukan terhadap: ruang lingkup, manfaat, bentuk kerja sama, pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu, dan risiko. dalam hal rencana dan atau usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada disetujutujuperumudalamdalam negeri dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: tahap kesatu merupakan pembahasanunit kerja yang menangani bidang pengawasan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, dan tahap kedua merupakan pembahasan bersama calon mitra kerja sama dengan melibatkan unit kerja internal kementerian. hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada berupa rancangan naskah kerja sama dalam negeri. rancangan naskah kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari (dua) dokumen berupa naskah nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama. rancangan naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan unsur paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, ruang lingkup, cc. jangka waktu dan pengakhiran, pembiayaan, dan korespondensi. rancangan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan unsur sebagai berikut: judul, para pihak, cc. maksud, tujuan, ruang lingkup, bentuk kegiatan, pembagian peran, kewenangan dan atau tanggung jawab, pembiayaan, jangka waktu, korespondensi, pemantauan dan evaluasi, il. penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, dan penutup. alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur sebagai berikut: pada naskah nota kesepahaman memuat unit kerja yang membidangi kerja sama, dan pada naskah perjanjian kerja sama memuat unit kerja pemrakarsa dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kerja sama. rancangan naskah kerja sama dalam negeri disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang hukum untuk dilakukan proses pengkajian penerapan kaedah hukum dan format naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rancangan naskah kerja sama dalam negeri yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada menjadi rancangan naskah final kerja sama dalam negeri. rancangan naskah final kerja sama dalam negeri yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud pada harus diberi para persetujuan dari unit kerja yang menangani bidang kerja sama, unit kerja yang menangani bidang hukum, serta penanggung jawab unit kerja pemrakarsa. rancangan naskah final kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada sekretaris kementerian untuk mendapatkan persetujuan. rancangansecara hierarki sebagai berikut: menteri, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, atau pejabat yang berwenang dalam membuat komitmen dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. proses penandatanganan naskah kerja sama dalam negeri yang meliputi penomoran, pencetakan, pembubuhan meterai, penandatanganan, pemberian cap, pada naskah kerja sama dalam negeri menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani bidang kerja sama. naskah kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam disimpan oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama. paragraf penyusunan naskah kerja sama luar negeri penyusunan kerja sama luar negeri dilaksanakan melalui tahapan: pengusulan, penjajakan, cc. rekomendasi: perumusan rancangan naskah, dan penandatanganan. pengusulan kerja sama luarluar negeri dan atau unit kerja pemrakarsa dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negerilanjuti oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama. dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa proposal usulan, rancangan naskah kerja sama, profil calon mitra kerja sama, serta ringkasan substansi kerja sama. ringkasan substansi kerja sama sebagaimana dimaksud pada memuat tujuan, ruang lingkup dan manfaat. penjajakan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama dengan unit kerja pemrakarsa dengan mengidentifikasi substansi yang akan dikerjasamakan dan berkoordinasi dengan calon mitra kerja sama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. penjajakan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan melalui: identifikasi dan analisis substansi: dan identifikasi dan analisis hukumyang menangani bidang hukum, unit kerja lain yang terkait, calon mitra kerja sama, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. identifikasi dan analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam hurufdan atau kesesuaian substansi kerja sama dengan tugas fungsi unit kerja pemrakarsa. analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: tujuan (purpose): ruang lingkup (areas cooperation)), bentuk kerja sama (forms cooperation): manfaat (benefit): rencana aksi (plan action): pembiayaan (finance): durasi waktu (time periode): risiko (risk): relevansi kerja sama dengan program kerja dan kebijakan kementerian (cooperation relevance with the program that supports policy the ministry): dan j . hal lain yang perlu dianalisis (necessary topic analyzed). proses identifikasi dan analisis hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum dengan mengkaji isi naskah kerja sama luar negeri terhadap penerapan kaedah hukum. hasil identifikasi dan analisis hukum sebagaimana dimaksud pada disampaikan unit kerja yang menangani bidang kerja sama dan unit kerja pemrakarsa. dalam hal rencana dan atau usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada disepakatpakatoleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama kepadarekomendasluarluar negeri dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: tahap pertama merupakan rapatatau dapat melibatkan unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal dalam hal kerja sama terkait hibah, tahap kedua merupakan menyampaikan hasil rapat internal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri untuk dilakukan revi, dan cc. tahap ketiga merupakan hasil revi dari kementerian yang membidangi hubungan luar negeri dan politik luar negeri dilakukan pemutakhiran melalui perundingan bersama calon mitra kerja sama, unit kerja pemrakarsa, dan unit kerja yang menangani bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada berupa naskah final kerja sama luar negeri dan harus mendapatkan para dari unit kerja yang menangani bidang kerja sama, unit kerja yang menangani bidang hukum, dan unit kerja pemrakarsa. naskah final kerja sama luar negeri disampaikan kembali kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri untuk proses pencetakan dengan menyertakan surat permohonan surat kuasa penandatanganan naskah kerja sama luar negeri. naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan unsur sebagai berikut: judul (title): para pihak (parties): cc. tujuan (purpose): ruang lingkup kerja sama (areas cooperation)), bentuk kerja sama (forms cooperation): pembagian peran, kewenangan, dan atau tanggung jawab (division roles, authorities and responsibilities): pembiayaan (finance): durasi (time period): penyelesaian perselisihan (settlement differences): keadaan kahar (force majeure): dan penutup (closing article). proses penandatanganan naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani bidang kerja sama. naskah final kerja sama luar negeri yang sudah dicetak luar negeri. pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada yaitu menteri setelah mendapatkan surat kuasa (full powers) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris kementerian atau pimpinan tinggi madya terkait. penandatanganan naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. proses registrasi, pencetakan, dan penyimpanan naskah kerja sama luar negeri asli menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada kementerian melalui unit kerja yang menangani bidang kerja sama untuk disimpan. bagian keempat pelaksanaan kerja sama pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kegiatan pelaksanaan butir yang telah disepakati dalam naskah perjanjian kerja sama oleh unit kerja pemrakarsa bersama mitra kerja sama. pelaksanaan kerja sama dalam negeri dilakukan paling lambat (enam) bulan sejak naskah kerja sama ditandatangani. apabila dalam kurun waktu setelah naskah kerja sama ditandatanganisebagaimana dimaksud pada apabila terjadi keadaan kahar paling lama (satu) tahun sejak naskah kerja sama ditandatangani. apabila penundaan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada telah berakhir maka pelaksanaan kerja sama dalam negeri harus dilakukan paling lambat (enam) bulan sejak berakhirnya masa kahar. apabila dalam kurun waktu sejak berakhirnya masa kahar sebagaimana dimaksud pada tidak ada tindak lanjut pelaksanaan kerja sama, maka pelaksanaan kerja sama dalam negeri dinyatakan batal dan akan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan kerja sama. pelaksanaan kerja sama luar negeri dilaksanakan paling lambat (satu) tahun sejak naskah kerja sama mulai berlaku dan mengikat para pihak. apabila dalam kurun waktu setelah naskah kerja samapada apabila terjadi keadaan kahar paling lambat (satu) tahun setelah memorandum understanding ditandatangani. apabila penundaan pelaksanaan kerja sama dalam kurun waktu setelah memorandum understanding ditandatangani dan tidak ada tindak lanjut paling lambat (satu) tahun setelah naskah kerja sama ditandatangani sebagaimana dimaksud pada kerja sama antara unit kerja pemrakarsa dan mitra kerja sama dinyatakan batal dan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan kerja sama. bagian kelima pelaporan, pemantauan, dan evaluasi paragraf pelaporan pelaksanaan kerja sama dari unit kerja unit kerja pemrakarsa yang melaksanakan kegiatan kerja sama wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama yang terdiri dari: pelaksanaan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan kerja sama, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan, dan pasca kegiatan meliputi evaluasi mandiri efektivitas kerja samatriwulanakhir tahun masa anggaran dan atau pasca pelaksanaan kegiatan kerja sama. pelaporan pelaksanaan kerja sama dilaksanakan pada akhir tahun anggaran yang sekurang kurangnya memuat: daftar kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran, realisasi pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja dan mitra kerja sama pada tahun anggaran, dan cc. rekomendasi pelaksanaan kerja sama untuk tahun anggaran berikutnya. paragraf pemantauan dan evaluasi unit kerja yang menangani bidang kerja sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan: menganalisis kesesuaian antara rencana kerja sama dengan hasil kegiatan kerja sama, observasi langsung dengan unit kerja pemrakarsa dan mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri. dalam rangkamantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama setiap triwulan. berdasarkan laporan hasillaksanaan kerja sama secara tahunan dan menyampaikannya kepada sekretaris kementerian. dalam hal terjadi perpanjangan kerja sama, naskah kerja sama dapat dirumuskan setelah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan kerja sama tahun berjalan oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama berdasarkan laporan dari unit kerja pemrakarsa. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut: kesesuaian realisasi pelaksanaan dengan rencana kerja sama. manfaat atau dampak dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja pemrakarsa. cc. ketertiban administrasi dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada berupa rekomendasi dalam bentuk: kerja sama dapat dilanjutkan, atau kerja sama tidak dapat dilanjutkan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada sekretaris kementerian untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan perpanjangan kerja sama. dalam hal rekomendasi perpanjangan kerja sama tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada hurufdalam hal sekretaris kementerian menyetujui rekomendasi perpanjangperpanjangan kerja sama. dalam hal sekretaris kementerian menolak rekomendasi perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud padabab iii aplikasi sistem informasi kerja sama setiap tahapan kegiatan kerja sama harus diunggah aplikasi sistem informasi kerja sama kementerian. aplikasi sistem informasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang kerja sama. aplikasi sistem informasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkunganpengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, perlu dibentukkepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah pnskepariwisataan dan ekonomi kreadyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam bentuk angka kredit jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. standar kompetensi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifaparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. hasil kerja adalah unsur kegiatan yang harus dicapai oleh adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan yang harus dicapai minimal oleh adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifkepariwisataan dan ekonomi kreatif baik perorangan atau kelompok dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatifadyatama kepariwisataan dan ekonomi kre. kedudukanmerupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifkategori keahlian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama, adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda, cc. adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya, dan adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli utama. jenjang pangkat adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifpengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dapat dinilai angka kreditnya yaitusub unsur dari unsur pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, meliputi: pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif,, pengelolaan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,, dan pengembangan ekonomi digital pariwisata dan ekonomi kreatif. bagian ketiga uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan uraian kegiatan tugas jabatan fungsionalbagai berikut: adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama, meliputi: mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi pariwisata berkelanjutan, mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, mengidentifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat kepariwisataan, mengkompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat kepariwisataan secara berkala, menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif: mengidentifikasi data dan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, mengmenyebarluaskan informasi bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan pengembangan infrastruktur pariwisata, memelopori dan menyusun pemetaan kabupaten kota kreatif, menyebarluaskan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang infrastrukturkelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaranmasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan kajian skema pendanaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif', mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, mengndanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi potensi komponen dan bahan rancangan pengembangan daya tarik wisata, menyusun pemetaan jumlah wisatawan, mengidentifikasi bahan penyusunan kajian potensi pengembangan produk ekonomi kreatif, menyusun pemetaan potensi pengembangan produk ekonomi kreatif, mengmengkompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, melakukan pendampingan terkait permohonan pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, menyusun rancangan basis data pelindungan produk ekonomi kreatif, menyebarluaskan informasi pelindungan produk ekonomi kreatif, mengmenyebarluaskan informasi produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, melakukan pemetaan potensi ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif', mengidentifikasi bahan rancangan proyeksi tren transformasi digital para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun konten digitalisasi atas objek wisata dan ekonomi kreatif, dan melakukanmenyusun usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, melakukan analisis bahan penyusunan standar pariwisata berkelanjutan, melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, menyusun usulan rencana kerja bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif: melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata, melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata yang telah ditetapkan, melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan analisis profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah diidentifikasi, menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur pariwisata, menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang ekonomi kreatif, menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang ekonomi kreatif, menyusumenyusun telaah potensi ekonomi kreatif pada kabupaten kota, menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaanmenyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan kajian bahan konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaanmenyusumenyusun pemetaan komponen daya tarik wisata, menyusumelakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, mengidentifikasi bahan komersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dan melakukan', adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya, meliputi: merumuskan konsep standar pariwisata berkelanjutan, merumuskan rancangan tanggap darurat kepariwisataan, melakukan analisis dampak tanggap darurat kepariwisataan, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif: menyusun usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan kriteria standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif', melakukan pemantauan dan evaluasi bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, mengevaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun laporan pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, merumuskan usulan pengembangan infrastruktur pariwisata, menyusumelakukan bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten kota kreatif, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang infrastrukturmenyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun rekomendasi hasil analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan analisis bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan kajian konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan konsep strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan rekomendasi skema pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun usulan promosi potensi pendanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif', menyusun usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun kajian rancangan pengembangan daya tarik wisata, menyusun kajian potensi pengembangan produk ekonomi kreatif, menyusun kajian pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata, menyusun kajian komersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, menyusun pedoman proses bisnis ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun pedoman pemetaan potensi pertumbuhan ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, menyusun pedoman penyiapan talenta dan penguatan pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif, dan melakukan meliputi: memvalidasi standar pariwisata berkelanjutan, memelopori dan mengembangkan konsep strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, memelopori dan menyusun skema pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, memelopori danmemelopori dan menyusun konsep kerja sama internasional dalam peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, memelopori dan mengembangkan kajian strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, merumuskan rancangan pengembangan daya tarik wisata wilayah tingkat provinsi dan nasional, merumuskan pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata, memelopori dan menyusun rekomendasi komersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, menyusun pedoman tata kelola ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, dan memelopori dan menyusun desain pengembangan digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif. adyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama meliputi: dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan standar destinasi pariwisata berkelanjutan, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat kepariwisataan, dokumen hasil kompilasi data terkait pelaksanaan tanggap darurat kepariwisataan secara berkala, laporan hasil penyebarluasan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif: dokumen hasil identifikasi data dan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil penyebarluasan informasi hasil laporan pemantauan dan evaluasi bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil laporan hasil penyebarluasan informasi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan pengembangan infrastruktur pariwisata, dokumen pemetaan kabupaten kota kreatif, laporan penyebarluasan informasi hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastrukturkelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi komunikasi pemasaranmasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan kajian skema pendanaankepadandanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi potensi komponen dan bahan rancangan pengembangan daya tarik wisata, laporan hasil pemetaan jumlah wisatawan, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan kajian potensi pengembangan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil pemetaan potensi pengembangan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil dokumen hasil kompilasi data terkait fasilitasi pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, laporan hasil pendampingan terkait pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan rancangan basis data terkait pelindungan produk ekonomi kreatif', laporan hasil penyebarluasan informasi terkait pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil laporan hasil penyebarluasan informasi produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, dokumen hasil pemetaan terkait potensi ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan rancangan proyeksi tren transformasi digital pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan konten digitalisasi atas objek wisata dan ekonomi kreatif, dan dokumen hasildokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, laporan hasil analisis bahan penyusunan standar pariwisata berkelanjutan, laporan hasil analisis bahan penyusunan destinasi pariwisata berkelanjutan, dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif', laporan hasil analisis bahan penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif: laporan hasil pembinaan perizinan berusaha sektor pariwisata, laporan hasil pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata yang telah ditetapkan, laporan hasil pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil analisis profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jenis pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah diidentifikasi, dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil telaah bahan pengembangan infrastruktur pariwisata, dokumen hasil penyusunan kriteria program bantuan dari pemerintah bidang ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang ekonomi kreatif' dokumen hasil penyusunadokumen hasil penyusunan telaah potensi ekonomi kreatif pada kabupaten kota, dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, konsepdokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif', laporan hasil kajian bahan konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif', laporan hasil penyusunan kajian skema pendanaan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif', dokumen hasil penyusunan usulan kriteria fasilitasi pendanaandokumen hasil penyusunadokumen hasil penyusunan pemetaan komponen daya tarik wisata, dokumen hasil penyusunalaporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan deskripsi produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif, dokumen hasil identifikasi bahan komersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pendampingan transformasi digital pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dan laporan hasil: adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya, meliputi: dokumen hasil rumusan konsep standar pariwisata berkelanjutan, dokumen hasil rumusan rancangan tanggap darurat kepariwisataan, laporan hasil analisis dampak tanggap darurat kepariwisataan, dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif: dokumen hasil penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan usulan kriteria standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pengawasan terhadap lembaga sertifikasi mandiriindustri pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil evaluasi standar kompetensi jenis pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan instrumen evaluasi bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil rumusan usulan pengembangan infrastruktur pariwisata, dokumen hasil penyusunalaporan hasil bimbingan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan kabupaten kota kreatif: dokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatifdokumen hasil penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil analisis bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, kerangka hasil pengembangan kajian konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil pengembangan konsep strategi komunikasi pemasaranmasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, formulasi hasil penyusunan skema pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan usulan promosi potensi pendanaan berbasis syariahndanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, laporan hasil penyusunan kajian rancangan pengembangan daya tarik wisata, laporan hasil penyusunan kajian potensi pengembangan produk ekonomi kreatif', laporan hasil penyusunan kajiajian komersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan pedoman proses bisnis ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan pedoman pemetaan potensi pertumbuhan ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan pedoman penyiapan talenta dan penguatan pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif: dan laporan hasil, meliputi: dokumen hasil validasi standar pariwisata berkelanjutan, dokumen hasil pengembangan konsep strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, dokumen skema pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutandraf naskah kerja sama internasional dalam peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil pengembangan kajian strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dokumen hasil perumusan rancangan pengembangan daya tarik wisata wilayah tingkat provinsi dan nasional, dokumen perumusomersialisasi pelindungan produk ekonomi kreatif, dokumen hasil penyusunan pedoman tata kelola ekonomi digital produk pariwisata dan ekonomi kreatif, dan dokumen hasil penyusunan desain pengembangan digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif. dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamadyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi krebelum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. bagian ketiga,. adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan jabatdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatiftimbangkan ketersediaan lowong4, fungsional adyatama kepariwisataan dandyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan perencanaan kinerjdyatama kepariwisataan dan ekonomi krejabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama, (dua puluh lima) untuk adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya, dan (lima puluh) untuk adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif harusahli pertama, (dua puluh) untuk adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda, dan (tiga puluh) untuk adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya. sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit. hasil penilaian dan pak adyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifpejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pada instansi pembina atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah luar instansi pembindyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif terdiri atas: tim penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk angka kredit bagi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli utama dan adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya lingkungan instansi pemerintah, tim penilai instansipusat, dan tim penilai daerahdan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, unsur kepegawaian, dan aatifjabat adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang akan dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dan aktif melakukan penilaian angka kredit adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari, sebagai berikutunjangdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madya yang akan naik jenjang menjadi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli utama wajib memiliki ijazah magister. kenaikan jenjangdyatama kepariwisataan dan ekonomi kre,dyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang bersangkutan dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: (enam) bagi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli mudmadya, dan (dua belas) bagi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli madyutama. adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifdyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dihitung berdasarkan beban kerja yang,doman peroleh instansi pembina setelah mendapatkan persetujuan menteri. pengangkatan dalam jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi adyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif wajib diikutsertakan pada pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi, atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kreuntuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, adyatama kepariwisataan dan ekonomi kredyatama kepariwisataan dan ekonomi kre. instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun pedoman kebutuhan jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kremenyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, menyelenggarakan pelatihan, melakukan sosialisasiil. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsionalwajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. pembentukan. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan hubungan kerjrincian kegiatan jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan angka kreditnya memelopori dan pengelolaan pengelolaan destinasi melaksanakan kepariwisataan dan pariwisata kera bid dokumen hasil penyusunan usulan pengelolaan dan ekonomi kreatif menyusun usu nana ena bidang rencana kerja bidang destinasi ahli muda pengembangan destinasi pariwisata pariwisata kepariwisataan dan ekonomi kreatif penyusunan standar pariwisata berkelanjutan mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan standar destinasi ahli pertama standar destinasi pariwisata berkelanjutan pariwisata berkelanjutan laporan hasil analisis bahan melakukan analisis bahan susunan penyusunan standar pariwisata ahli muda standar pariwisata berkelanjutan berkelanjutan merumuskan konsep standar pariwisata dokumen hasil rumusan konsep ahli madya berkelanjutan standar pariwisata berkelanjutan memvalidasi standar pariwisata dokumen hasil validasi standar ahli utama berkelanjutan pariwisata berkelanjutan penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan dokumen hasil identifikasi bahan mengidentifikasi bahan penyusunan penyusunan strategi destinasi ahli pertama strategi destinasi pariwisata berkelanjutan pariwisata berkelanjutan melakukan analisis bahan penyusunan laporan hasil analisis bahan penyu penyusunan destinasi pariwisata ahli muda strategi destinasi pariwisata berkelanjutan berkelanjutan memelopori dan mengembangkan konsep dokumen hasil pengembangan konsep strategi destinasi pariwisata ahli utama strategi destinasi pariwisata berkelanjutan berkelanjutan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat kepariwisataan mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen hasil identifikasi bahan rancangan kegiatan tanggap darurat penyusunan rancangan kegiatan ahli pertama kepariwisataan tanggap darurat kepariwisataan merumuskan rancangan tanggap darurat dokumen hasil rumusan rancangan ahli madya kepariwisataan tanggap darurat kepariwisataan melakukan analisis dampak tanggap laporan hasil analisis dampak ahli madya darurat kepariwisataan tanggap darurat kepariwisataan mengkompilasi data terkait pelaksanaan dokumen hasil kompilasi data tanggap darurat kepariwisataan secara terkait pelaksanaan tanggap darurat ahli pertama berkala kepariwisataan secara berkala pelaksanaan pemantauan dan evaluasi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif dok hasil menyusun instrumen pemantauan dan iiirymen pemantauan dan evaluasi evaluasi bidang destinasi pariwisata dan pemantauan ahli madya ekonomi kreatif bidang destinasidestinasi pariwisata dan ekonomi evaluasi bidang destinasspan pasi san awan pemantauan dan evaluasi destinasi ahli pertama pariwisata dan ekonomi kreatif dan evaluasi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif pengelolaan industri menyusun usulan rencana kerja bidan dokumen hasil penyusunan usulan pariwisata dan pada pariwisata dan ekonom mange rencana kerja bidang industri ahli muda ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif penyusunan usulan struktur industri pariwisata dan ekonomi kreatif mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen hasil dentitkesi bahan usulan struktur industri pariwisata dan penyusunan usu struktur ahli pertama ekonomi kreatif industri pariwisata dan ekonomi kreatif . hasil lisis bah: melakukan analisis bahan penyusunan dena sent usulan struktur industri pariwisata dan ahli muda ekonomi kreatif industri pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan usulan menyusun usulan struktur industri struktur industri pariwisata dan ahli madya ekonomi kreatif fasilitasi perizinan berusaha sektor pariwisata melaksanakan pembinaan perizinan laporan hasil pembinaan perizinan berusaha sektor pariwisata kepada pelaku ahli muda berusaha sektor pariwisata usaha pariwisata melaksanakan pengawasan perizinan laporan hasil pengawasan perizinan (berusaha sektor pariwisata yang telah berusaha sektor pariwisata yang ahli muda ditetapkan telah ditetapkan fasilitasi usulan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ah. dok hasil menyusun usulan kriteria standardisasi peni lara ban ratifikasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ahli madya usaha pariwisata dan ekonomi ekonomi kreatif kreatif laporan hasil pengawasan terhadap melakukan pengawasan terhadap pela pelaku usaha pariwisata dan ahli muda usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif melakukan pengawasan terhadap lembaga| laporan hasil pengawasan terhadap sertifikasi mandiri bidang pariwisata dan lembaga sertifikasi mandiri bidang ahli madya ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif penyusunan usulan skema pengembangan industri berkelanjutan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mengidentifikasi data dan informasi dokumen hasil identifikasi data dan informasi industri pariwisata dan ahli pertama industri pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan profil menyusun profil industri pariwisata dan industri pariwisata dan ekonomi ahli muda ekonomi kreatif kreatif melakukan analisis profil industri laporan hasil analisis profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif ahli muda berkelanjutan berkelanjutan memelopori dan menyusun skema dokumen skema pengembangan pengembangan industri pariwisata dan industri pariwisata dan ekonomi ahli utama ekonomi kreatif berkelanjutan kreatif berkelanjutan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun instrumen pemantauan dan instrumen pemantauan dan evaluasi evaluasi bidang industri pariwisata dan ins naa ahli madya bidang industri pariwisatadustri pariwisata dan ekonomi evaluasi bidang industrlaporan penyu alasan informasi hasil laporan pemantauan (pemantauan dan evaluasi industri ahli pertama dan evaluasi industri pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif pengelolaan sumber dokumen hasil penyusunan usulan menyusun usulan rencana kerja bidang anna daya manusia naa rencana kerja bidang sumber daya sumber daya manusia pariwisata dan ahli madya pariwisata dan kreatif manusia pariwisata dan ekonomi ekonomi kreatif onm area kreatif penyusunan pengajuan standar kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif naa hasil identifikasi jenis mengidentifikasi jenis pekerjaan bidang yaa senang perinisaka han pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan ahli pertama ekonomi kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi dibuatkan standar kompetensi . dok hasil and menyusun standar kompetensi untuk jenis ansi pik pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi ahli muda kreatif vang telah diidentifikasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang yang telah diidentifikasi mengevaluasi standar kompetensi jenis dokumen hasil evaluasi standar pekerjaan bidang pariwisata dan kompetensi jenis pekerjaan bidang ahli madya ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun instrumen evaluasi bidang instrumen evaluasi bidang sumber sumber daya manusia pariwisata dan ahli madya daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif laporan hasil pemantauan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi bidang sumber data evaluasi bidang sumber daya manusia ahli madya manusia pariwisata dan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif kreatif menyebarluaskan informasi bidang laporan penyebarluasan informasi sumber daya manusia pariwisata dan bidang sumber daya manusia ahli pertama ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif pengelolaan kan infrastruktur menyusun usulan rencana kerja bidang dokumen hasil penyusunan usulan aap infrastruktur pariwisata dan ekonomi rencana kerja bidang infrastruktur ahli muda pariwisata dan kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif perumusan usulan pengembangan infrastruktur pariwisata dokumen hasil identifikasi bahan mengidentifikasi bahan pengembangan pengembangan infrastruktur ahli pertama infrastruktur pariwisata pariwisata laporan hasil telaah bahan melakukan telaah bahan pengembangan pengembangan infrastruktur ahli muda infrastruktur pariwisata pariwisata merumuskan usulan pengembangan dokumen hasil rumusan usulan han peng pengembangan infrastruktur ahli madya infrastruktur pariwisata pariwisata fasilitasi pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan kriteria menyusun kriteria program bantuan dari program bantuan dari pemerintah ahli muda pemerintah bidang ekonomi kreatif bidang ekonomi kreatif menyusun bahan terkait seleksi dokumen hasil pem sunan bahan penyelenggaraan program bantuan dari pemenyusun bahan verifikasi lapangan prokum hasil pena bahan penyelenggaraan program bantuan dari pangadokumen hasil penyusunan bahan menyusun bahan pengawasan pengerjaan (pengawasan pengerjaan proyek proyek penyelenggaraan program bantuan (penyelenggaraan program bantuan ahli madya dari pemerintah bidang ekonomi kreatif dari pemerintah bidang ekonomi kreatif fasilitasi pengembangan kabupaten kota kreatif memelopori dan menyusun pemetaan dokumen pemetaan kabupaten kota ahli pertama kabupaten kota kreatif kreatif dokumen hasil penyusunan telaah menyusun telaah potensi ekonomi kreatif potensi ekonomi kreatif pada ahli muda pada kabupaten kota kabupaten kota melakukan bimbingan kepada pemangku laporan hasil bimbingan kepada kepentingan terkait pengembangan ahli madya pengembangan kabupaten kota kabupaten kota kreatif kreatif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif evaluasi bidang infrastruktur pariwisata 'en ahli madya bidang infrastrukturfrastruktur pariwisata dan evaluasi bidang infrastrukturhli pertama infrastruktur pariwisata dan ekonomi bidang infrastruktur pariwisata dan kreatif ekonomi kreatif pengelolaan menyusun usulan rencana kerja bidang dokumen hasil penyusunan usulan kelembagaan kelembagaan pariwisata dan ekonomi rencana kerja bidang kelembagaan ahli muda pariwisata dan kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif penyusunan konsep pengembangan kemitraan dengan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif menyusun konsep kerja sama dengan konsep naskah kerja sama dengan kementerian lembaga pemerintah kementerian lembaga pemerintah daerah daerah swasta mitra pembangunan | swasta mitra pembangunan dalam tana ahli muda dalam pengembangan pariwisata pengembangan pariwisata dan ekonomi la: lai dan ekonomi kreatif tingkat kreatif tingkat kabupaten kota kabupaten kota menyusun konsep kerja sama dengan draf naskah kerja sama dengan kementerian lembaga pemerintah kementerian lembaga pemerintah daerah swasta mitra pembangunan daerah swasta mitra pembangunan ahli madya dalam pengembangan pariwisata dan dalam pengembangan pariwisata ekonomi kreatif tingkat provinsi dan ekonomi kreatif tingkat provinsi memelopori dan menyusun konsep kerja draf naskah kerja sama dengan sama dengan kementerian lembaga kementerian lembaga pemerintah pemerintah daerah swasta mitra ahli utama daerah swasta mitra pembangunan pembangunan dalam pengembangan dalam pengembangan pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif tingkat nasional tingkat nasional memelopori dan menyusun konsep kerja draf naskah kerja sama sama internasional dalam peningkatan internasional dalam peningkatan ahli utama pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dok hasil evaluasi bidang kelembagaan pariwisata ahli madya bidang kelembagaankelembagaan pariwisata dan evaluasi bidang kelembagsli pertama kelembagaan pariwisata dan ekonomi bidang kelembagaan pariwisata dan kreatif ekonomi kreatif pengelolaan pemasaran parigi menyusun usulan rencana kerja bidan dokumen hasil penyusunan usulan pariwisata rencana kerja bidang pemasaran ahli muda ekonomi kreatif pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif penyusunan analisis pasar pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil identifikasi bahan mengidentifikasi bahan analisis pasar analisis pasar pariwisata dan ahli pertama pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif melakukan analisis pasar pariwisata dan laporan hasil analisis pasar asli muda ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun rekomendasi hasil analisis rekomendasi hasil analisis pasar ahli madya pasar pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen hasil identifikasi bahan strategi pemasaran pariwisata dan penyusunan strategi pemasaran ahli muda ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan analisis bahan penyusunan laporan hasil analisis bahan strategi pemasaran pariwisata dan penyusunan strategi pemasaran ahli madya ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif memelopori dan mengembangkan kajian dokumen hasil pengembangan strategi pemasaran pariwisata dan kajian strategi pemasaran pariwisata ahli utama ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif penyusunan konsep konten pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif terkait: mengidentifikasi bahan konten pemasaran dokumen hasil identifikasi bahan konten pemasaran pariwisata dan ahli pertama pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif melakukan kajian bahan konten laporan hasil kajian bahan konten pemasaran sat dan ekonomi kreatif pemasaran pariwisata dan ekonomi ahli muda kreatif kerangka hasil pengembangan mengembangkan kajian konten pemasaran kajian konten pemasaran pariwisata ahli madya dan ekonomi kreatif penyusunan strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dok hasil identifikasi bah: mengidentifikasi bahan penyusunan ban strategi arak. (strategi komunikasi pemasaran pariwisata penyu tale ahli pertama dan ekonomi kreatif pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan analisis bahan hasil laporan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran igenumkasi mumi ahli muda pariwisata dan ekonomi kreatif pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dok hasil mengembangkan konsep strategi atasi hanna komunikasi pemasaran pariwisata dan ahli madya ekonomi kreatif pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasarmasaran pariwisata dan lumen pemain akan an cva'rasi ahli madya ekonomi kreatif bidang pemasarmasaran pariwisata dan ekonomilevaluasi bidang pemasaran ahli madyapemantauan dana ahli pertama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif "dang pemasaran pariwisata gan ekonomi kreatif pengelolaan pendanaan dokumen hasil penyusunan usulan pariwisata dan menyusun usulan rencana kerja bidang rencana kerja bidang pendanaan ahli muda ekonomi kreatif pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif penyusunan kajian skema pendanaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dok hasil identifikasi bah: mengidentifikasi bahan kajian skema ann menangani peak pendanaan pelaku usaha pariwisata dan map peras ahli pertama ekonomi kreatif usaha pariwisata dan ekonomi kreatif laporan hasil penyusunan kajian memelopori dan menyusun kajian skema skema pendanaan kepada pelaku pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha ahli muda usaha pariwisata dan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif kreatif formulasi hasil penyusunan skema menyusun usulan rekomendasi skema pendanaan pariwisata dan ekonomi ahli madya pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif kreatif fasilitasi pendanaantas (pendanaan kepada pelaku usaha pandan ahli pertama kepada pelaku usaha pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif menyusun usulan kriteria fasilitasi dokumen hasi daan bulan pendanaan kepada pelaku usaha dilema asimilasi pen angan kepada ahli muda pelaku usaha pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif melakukan pendampingan kepada pelaku lap oran hasil pendampingan kepada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ahli muda aan ekonomi kreatif yang mendapat yang mendapat fasilitasi pendanaan fasilitasi pendanaan menyusun usulan promosi potensi laporan hasil penyusunan usulan pendanaan bidang pariwisata dan promosi potensi pendanaan bidang ahli madya ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif fasilitasi pendanaan berbasis syariahfikasi pendanaan berbasis syariah kepada kebutuhan fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku ahli pertama pelaku usaha pariwisata dan ekonomi ana usaha pariwisata dan ekonomi kreatif kreatif menyusun usulan kriteria fasilitasi dokumen hasil penyusunan usulan pendanaan berbasis syariah kepada kriteria fasilitasi pendanaan berbasis ahli muda pelaku usaha pariwisata dan ekonomi syariah kepada pelaku usaha kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan pendampingan kepada pelaku laporan hasil pendampingan kepada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pelaku usaha pariwisata dan asli muda yang mendapat fasilitasi pendanaan ekonomi kreatif yang mendapat berbasis syariah fasilitasi pendanaan berbasis syariah menyusun usulan promosi potensi dokumen hasil penyusunan usulan pendanaan berbasis syariah bidang promosi potensi pendanaan berbasis ahli madya pariwisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendanandanaan pariwisata dan lumen pemain akan an cva'rasi ahli madya ekonomi kreatif bidang pendanandanaan pariwisata dan evaluasi bidang pendanakan dennis ahli pertama pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif "dang pen angan pariwisata gan ekonomi kreatif pengembangan pengembangan daya kepariwisataan dan tarik wisata penyusunan rancangan pengembangan daya ekonomi kreatif tarik wisata mengidentifikasi potensi komponen dan dokumen hasil identifikasi potensi bahan rancangan pengembangan daya komponen dan bahan rancangan ahli pertama tarik wisata pengembangan daya tarik wisata menyusun pemetaan jumlah wisatawan laporan hasil pemetaan jumlah ahli pertama wisatawan dokumen hasil penyusunan menyusun pemetaan komponen daya tarik pemetaan komponen daya tarik ahli muda wisata laporan hasil penyusunan kajian kenya isun kajian rancangan rancangan pengembangan daya tarik ahli madya peng wisata dok hasil merumuskan rancangan pengembangan aan bana data tarik daya tarik wisata wilayah tingkat provinsi ahli utama dan nasional wisata wilayah tingkat provinsi dan nasional pengembangan produk ekonomi kreatif pengkajian potensi pengembangan produk ekonomi kreatif mengidentifikasi bahan penyusunan kajian dokumen hasil identifikasi bahan potensi pengembangan produk ekonomi penyu ahli pertama pengembangan produk ekonomi kreatif kreatif menyusun pemetaan potensi dokumen hasil pemetaan potensi pengembangan produk ekonomi ahli pertama pengembangan produk ekonomi kreatif kreatif laporan hasil penyusunan kajian menyusun kajian paten pengembangan potensi pengembangan produk ahli madya produk ekonomi kreatif ekonomi kreatif pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen hasil identifikasi bahan (pengembangan produk ekonomi kreatif penyu san ahli pertama ekonomi kreatif berdasarkan berdasarkan potensi daya tarik wisata potensi daya tarik wisata menyusun kajian pengembangan produk laporan hasil penyusunan kajian ekonomi kreatif berdasarkan potensi daya peng gan ahli madya kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata tarik wisata merumuskan pengembangan produk dokumen ben badak ekonomi kreatif berdasarkan potensi daya pengen angan produk nomi ahli utama kreatif berdasarkan potensi daya tarik wisata tarik wisata pengembangan pelindungan produk fasilitasi pendaftaran pelindungan produk ekonomi kreatif ekonomi kreatif mengkompilasi data terkait fasilitasi dokumen hasil kompilasi data (pendaftaran pelindungan produk ekonomi |terkait fasilitasi pendaftaran ahli pertama kreatif pelindungan produk ekonomi kreatif melakukan pendampingan terkait laporan hasil pendampingan terkait permohonan pendaftaran pelindungan pendaftaran pelindungan produk ahli pertama produk ekonomi kreatif ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun rancangan basis data rancangan basis data terkait ahli pertama gan pelindungan produk ekonomi kreatif menyusun konsep surat tanggapan dan dokumen hasil penyusunan konsep surat sanggahan terkait dengan fasilitasi surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi ahli muda pendaftaran pelindungan produk ekonomi pendaftaran pelindungan produk kreatif ekonomi kreatif laporan hasil penyebarluasan menyebarluaskan informasi pelindungan informasi pelindungan produk ahli pertama produk ekonomi kreatifelindungan produk evaluasi fasilitasi pendaftaran ahli muda ekonomi kreatif pelindungan produk ekonomi kreatif fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor ekonomi kreatif mengidentifikasi potensi produk dan dokumen hasil identifikasi potensi (daerah penerima fasilitas pendaftaran prod penerang ahli pertama indikasi geografis sektor ekonomi kreatif fasilitas pendaftaran indikasi cog geografis sektor ekonomi kreatif laporan hasil penyebarluasan menyebarluaskan informasi produk informasi produk indikasi geografis ahli pertama indikasi geografis sektor ekonomi kreatif sektor ekonomi kreatif png dokumen hasil penyusunan menyusun dokumen deskripsi produk deskripsi produk indikasi geografis ahli muda indikasi geografis sektor ekonomi kreatif sektorroduk indikasi eva uas asi asi pendaftaran ahli muda produk indikasi geografis sektor geografis sektor ekonomi kreatif ekonomi kreatif penyusunan rekomendasi komersialisasi perlindungan produk ekonomi kreatif mengidentifikasi bahan komersialisasi dokumen hasil identifikasi bahan komersialisasi pelindungan produk ahli muda pelindungan produk ekonomi kreatif ekonomi kreatif pena dokumen hasil penyusunan kajian menyusun kajian komersialisasi komersialisasi pelindungan produk ahli madya pelindungan produk ekonomi kreatif ekonomi kreatif memelopori dan menyusun rekomendasi dokumen hasil penyusunan (komersialisasi pelindungan produk komersialisasi pelindungan produk ahli utama ekonomi kreatif ekonomi kreatif pengembangan melakukan pemetaan potensi ekonomi dokumen hasil pemetaan terkait ekonomi digital |digital bidang pariwisata dan ekonomi potensi ekonomi digital bidang ahli pertama kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif menyusun pedoman ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif menyusun pedoman tata kelola ekonomi dokumen hasil penyu digital |digital produk pariwisata dan ekonomi ahli utama produk pariwisata dan ekonomi kreatif kreatif menyusun pedoman proses bisnis ekonomi dokumen hasil landa ami (digital produk pariwisata dan ekonomi ahli madya digital produk pariwisata dan kreatif ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun pedoman pemetaan potensi pedoman pemetaan potensi (pertumbuhan ekonomi digital produk pertumbuhan ekonomi digital ahli madya pariwisata dan ekonomi kreatif produk pariwisata dan ekonomi kreatif dokumen hasil penyusunan menyusun pedoman penyiapan talenta dan pedoman penyiapan talenta dan penguatan pariwisata dan subsektor penyiar ahli madya penguatan pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif ekonomi kreatif menyusun pedoman rancangan basis data dokumen hasil hat ekonomi digital produk pariwisata dan oman rancangan asis ara ahli muda ekonomi digital produk pariwisata ekonomi kreatifmengidentifikasi bahan rancangan dokumen hasil mentihkasi bahan (proyeksi tren transformasi digital pelaku ahli pertama transformasi digital pelaku usaha usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan kajian proyeksi tren laporan hasil kajian proyeksi tren (transformasi digital pelaku usaha transformasi digital pelaku usaha ahli madya pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan pendampingan transformasi| laporan hasil pendampingan digital pelaku usaha pariwisata dan transformasi digital pelaku usaha ahli muda ekonomi kreatifmemelopori dan menyusun desain dokumen hasil penyusunan desain pengembangan digitalisasi pariwisata dan |pengembangan digitalisasi ahli utama ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif pan pen dokumen hasil penyusunan konten dusun konten gitaris atas objek digitalisasi atas objek wisata dan ahli pertama wisata dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif fasilitasi sharing economy kepariwisataan dan ekonomi kreatif dokumen hasil pemetaan sharing melakukan pemetaan sharing oconorny economy kepariwisataan dan ahli pertama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif melakukan pendampingan sharing laporan hasil pendampingan economy kepariwisataan dan ekonomi sharing economy kepariwisataan dan ekonomi kreatif kepada pelaku ahli muda kreatif kepada pelaku usaha pariwisata usaha pariwisata dan ekonomi dan ekonomi kreatif kreatifkegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatifijazah gelar seluruh jenjang jabatan fungsional formal sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional adyatama kepariwisataan kenaikan adyatama jabatan fungsional adyatama dan ekonomi kreatif pangkat kepariwisataan dan kepariwisataan dan ekonomi kreatif ekonomi kreatifadyatama kepariwisataan dan bidang tugas jabatan fungsional adyatama ekonomi kreatif kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dipublikasikan: dalam buku majalah ilmiah jurnal buku seluruh jenjang internasional|jtamberukbaa menang taambertukmaaantman asah sar(dalam bentuk makalah seluruh jedyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dipublikasikan penerjemahan penyaluran buku dan menerjemahkan menyadur buku atau bahan bahan lain bidang tugas karya ilmiah bidang tugas jabatan jabatan fungsional adyatama fungsional adyatama kepariwisataan dan kepariwisataan dan ekonomi kreatifadyatama kepariwisataan fungsional adyatama kepariwisataan |dan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif pengembangan kompetensi bidang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: tugas jabatan mengikuti kegiatan (pelatihan fungsional sertifikat laporan seluruh jenjang pengembangan kompetensi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif seminar lokakarya konferensi simposium sertifikat laporan seluruh jenjang studi banding lapangan pelatihan teknis magangoleh instansi pembina bidang instansi pembina bidang jabatan fungsional jabatan fungsional adyatama adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif kepariwisataan dan ekonomi kreatif penunjang tugas pengajar pelatih pembimbibidang tugas jabatan fungsional dengan bidang tugas jabatan fungsional kepariwisataan dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif empat saman manan uji satya lencana karya satya: tigapuluh|tahunataulebih piagam seluruh jenjang rolduapuluhitahun piagam seluruh jenjang penghargaan atasprestasikemanya pngkatintemasional) .j piagam serikat skak seluruh jenjang. tingkat nasional) piagam sertifikat seluruh jenjang perolehan ijazah gelar kesarjanaan memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang lain tidak sesuai dengan bidang tugas jabatan ekonomi kreatif poto tour saran jenjang magister ialah gelar seluruh jenjang pelaksanaan tugas lain yang melakukan kegiatan yang mendukung laporan seluruh jenjang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dadyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif sarjana diploma empat| lo. lo.m3 |. dokter |. sarana diploma empat iv b |. magister lo. isa eror as waw w o e sarjana diploma empat| lo. lo.m3 |. dokter |. lon iv d sarjana diploerita negara republik indonesia kemenyan rb. analis legislatifperlu dibentuk jabatan fungsional analislegislatif adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untukjabat fungsional analis legislatif yang selanjutnya disebut analis legislatifdan hasil kegiatan atau akumulasi nilai dari tiap butir dan hasil kegiatan yang harus dicapai oleh analislegislrtentu. tim penilai kinerja jabatan fungsional analislegislatifanalisisanalis legislatifanalis legislatiflegislatif sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional analis legislatif. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh analis legislatif sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja setiap jenjang jabatan fungsional analis legislatif. karya tulis karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, serta hasil riset dan pengkajian yang disusun oleh analis legislatif, baik perorangan maupun kelompok. instansi pembina jabatan fungsional analis legislatif yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia. kesekretariatan lembaga legislatif adalah sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan sekretariat jenderal dewan perwakilan daerah republik indonelegislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalamda kesekretariatan lembaga legislatif. analis legisldan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis legislatif. kedudukan analis legislatif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan penetapan kebutuhan analis legislatif,analis legislatif merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional analis legislatif termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. bab iii kategori dan jenjang jabatan fungsional analis legislatif jabatan fungsional analis legislatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional analis legislatif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: analis legislatif ahli pertama, analis legislatif ahli muda, cc. analis legislatif ahli madya, dan analis legislatif ahli utama. jenjang pangkat untuk masing masing jenjang jabatan fungsional analis legislatiflegislatif yaitubagian kedua unsur dan subunsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis legislatif yang dapat dinilai angka kreditnyasistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatifubunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud padmeliputi: analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang undang dari pemerintah atau lembaga legislatif, analisis substansi rancangan undang undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang undang, analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, analisis substansi peraturan perundang undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, analisis substansi isu strategis dan atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan, yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, analisis substansi terhadap isu strategis dan atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, dan analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan, asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi: pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi, dan pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktualmeliputi: pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif alat kelengkapan dewan, dan pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif publik. bagian ketiga uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan uraian kegiatan analis legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: analis legislatif ahli pertama, meliputi: melakukaneskripdeskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan atau aktual, mengumpulkan dan mengolaheskriptif substansi terhadap isu strategis dan atau aktual dalam bentuk ringkasan isuringan, menelaah substansi dalam prapembahasan rancangan undang undang alat kelengkapan dewan, menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang undang dengan pemerintah, menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum multilateral, menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum bilateral, menelaaheskriptif substansi terkait isu strategis dan atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit, dan memaparkan dan atau membahas hasil analisis duda, meliputi: melakukaniagnostikteoretis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, melakukan analisis komparatif substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, melakukan analisis diagnostik substansi isu strategis dan atau aktual, menganalisis hasil pengolahaniagnostik substansi terhadap isu strategis dan atau aktual dalam bentuk memosedang, menganalisis substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang alat kelengkapan dewan, menganalisis substansi dalam pembahasan rancangan undang undang dengan pemerintah, menganalisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, menganalisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum multilateral, menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum bilateral, menganalisiagnostikiagnostik substansi terkait isu strategis dan atau aktual dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif, dan memaparkan dan atau membahas hasil analisis diagnostikadya, meliputi: melakukanevaluasi kritis dan analisis predik: melakukanmelakukan evaluasi kritis substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan atau aktual, melakukan perancangan metode pengumpulan data, perancangan instrumen, atau validasi instrumen terhadapmenganalisis dan evaluasi kritevaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terhadap isu strategis dan atau aktual dalam bentuk makalah kebijakan ringkasberat, mengevaluasi kritis substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang alat kelengkapan dewan, mengevaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang undang dengan pemerintah, mengevaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, mengevaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, mengevaluasi kritis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum multilateral, menyusun draf butir wicara delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum bilateral, mengevaluasi kritmemaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terkait isu strategis dan atau aktual dalam diskusi lingkup nasional, dan memaparkan dan atau membahas hasil evaluasi kritis dan atau analisis predikdan analis legislatif ahli utama, meliputi: melakukan analisis preskriptif dan menyusupreskriptif dan menyusun opsi rekomendasipreskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, melakukan analisis transplantasi hukum dan atau merancang opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi atas substansi isu strategis dan atau aktual, menyususubstansi secara komprehensif untuk menghasilkan opsi model kebijakan terhadap isu strategis dan atau aktual dalam bentuk makalahkompleks, menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang alat kelengkapan dewan, menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang undang dengan pemerintah, menyusuyusun opsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, menyusun opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, menyusun draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan atau draf komunike bersama dalam forum multilateral, menyusun draf pidato delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum bilateral, menyusuprpreskriptif substansi terkait isu strategis dan atau aktual dalam diskusi lingkup internasional global, dan memaparkan dan atau membahas hasil analisis pr. analis legislbagian keempat hasil kerja hasil kerja tugas jabatan bagi analis legislatif sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: analis legislatif ahli pertama, meliputi: laporan hasileskriptif substansi rancangan undang undang dalam daftar program legislasi nasional, naskah hasil analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, laporan hasil analisis deskriptif substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, laporan hasil analisis deskriptif substansi isu strategis dan atau aktual, laporan hasil pengumpulan daneskriptif substansi dalam bentuk ringkasan isu, dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan ringan, laporan hasil telaah substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil telaah substansi dalam pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil ttelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, laporan hasil telaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, laporan hasil telaah substansi forum multilateral, laporan hasil telaah substansi forum bilateral, laporan hasil telaaheskriptif substansi dalam diskusi lingkup internal unit, dan dokumen hasil pemaparan dan atau pembahasan analisis deskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial, analis legislatif ahli muda, meliputi: laporan hasiliagnostik substansi rancangan undang undang dalam daftar program legislasi nasional, naskah hasil analisis teoretis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, laporan hasil analisis komparatif substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, laporan hasil analisis diagnostik substansi isu strategis dan atau aktual, laporan hasil analisisiagnostik substansi dalam bentuk memo kebijakan, dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan sedang, laporan hasil analisis substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil analisis substansi dalam pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil analisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, laporan hasil analisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, laporan hasil analisis substansi forum multilateral, laporan hasil analisis substansi forum bilateral, laporan hasil analisiagnostikiagnostik substansi dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif, dan dokumen hasil pemaparan dan atau pembahasan analisis diagnostik substansi melalui media elektronik atau media sosial, cc. analis legislatif ahli madya, meliputi: laporan hasilevaluasi kritis dan analisis prediktif substansi rancangan undang undang dalam daftar program legislasi nasional, naskah hasillaporan hasil evaluasi kritis substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan atau aktual, dokumen rancangan metode pengumpulan data, rancangan instrumen, atau hasil uji validasi instrumen terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan atau daerah, laporan hasil menganalisis dan evaluasi kritis terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan atau daerah, dokumen hasil evaluasi kritis analisis prediktif substansi dalam bentuk makalah kebijakan ringkas, dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan berat, laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang undang, laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, laporan hasil evaluasi kritis substansi forum multilateral, naskah draf butir wicara forum bilateral, laporan hasil evaluasi kritevaluasi kritis dan analisis prediktif substansi dalam diskusi lingkup nasional, dan dokumen hasil pemaparan dan atau pembahasan evaluasi kritis dan atau analisis prediktif substansi melalui media elektronik atau media sosial: dan analis legislatif ahli utama, meliputi: laporan hasil analisis preskriptif dapreskriptif dan opsi rekomendasi substansi rancangan undang undang dalam daftar program legislasi nasional, naskah hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik, laporan hasil analisis transplantasi hukum dan atau opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang undangan dari negara lain, laporan hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi isu strategis dan atau aktual, lapora, dokumen hasil analisis substansi secara komprehensif dalam bentuk makalah kebijakan, dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan kompleks, laporan opsi rekomendasi substansi dalam pra pembahasan rancangan undang undang, laporan opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang undang, laporaopsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan, laporan opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif, naskah draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan atau draf komunike bersama forum multilateral, naskah draf pidato delegasi forum bilateral, laporaprpreskriptif substansi dalam diskusi lingkup internasional global, dan dokumen hasil pemaparan dan atau pembahasan analisis preskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial. dalam hal unit kerja tidak terdapat analislegislanalislegislatifdan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir. bidang ilmu untuk kualifikasi pendidikan magister sebagaimana dimaksud pada hurufnalis legislatiflegislatif. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional analis legisllegislatif. analislegislatif dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan bidang tugas jabatan fungsional analis legislatif. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional analis legislmagister untuk, doktor untuk jabatan fungsional analis legislatiflegislatiflegislatif ahli pertama dan analis legislatif ahli muda, (lima puluh lima) tahun untuk jabatan fungsional analis legislatif ahli madya, (enam puluhpimpinan tinggi, dan (enam puluh tigafungsional ahli utama lainnya. bidang ilmu untuk kualifikasi pendidikan magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh instansi pembinangangkatan dalam jabatan fungsional analis legislatifanalis legislatifmemilikianalis legislatif melalui penyesuaian diatur dalam peraturan sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia. bagian kelima promosi, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggilegislatif yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional analis legislatif melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional analis legislatif. pengangkatan dalam jabatan fungsional analis legisllegislatiflegisl, meliputi: skp, dan perilaku kerja. bagian kedua skp paragraf umum analis legislatif wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja analis legislatiflegislatif ditetapkan sebagai capaian skp. paragraf target angka kredit target angka kredit bagi analis legislatif setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk analis legislatif ahli pertama, (dua puluh lima) untuk analis legislatif ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk analis legislatif ahli madya, dan (lima puluh) untuk analis legislatif ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi analis legislatif ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang diduduki. selain target angka kredit sebagaimana dimaksud pada analis legislatifparagraf angka kredit pemeliharaan analis legisllegislatif ahli pertama, (dua puluh) untuk analis legislatif ahli muda, dan (tiga puluh) untuk analis legislatif ahli madya. analis legisllegisllegisllegisllegisllegislatiflegisllegislatif. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usulan pak analis legislatif diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi dukungan keahlian analisis legislatif kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada instansi pembinimpinan instansi pembina untuk menetapkan angka kredit analis legislatif lingkungan kesekretariatan lembaga legislatiflegislatif dalam pendidikan dan pelatihan. penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penilai analis legislatif lingkungan instansi pembina. tim penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi dukungan keahlian analisis legislatif, unsur kepegawaian, dan unsur analis legislatiflegislatifnalis legislatiflegislatif yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja analis legislatif, dan aktif melakukan penilaian kinerja analis legislatif. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari analis legislatiflegislatif. pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh pimpinanlegislatif, untuk: analis legislatiflegislatiflegislatif dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar pelatih pembimbing bidang jabatan fungsional analis legislatif, keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai tim uji kompetensi perolehan penghargaan tanda jasa, perolehan gelar ijazahlegisllegislatiflegislatif ahli madya yang akan naik jenjang jabatan analis legislatif ahli utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah doktor atau yang disetarakan yang ditentukan oleh instansi pembina. kenaikan jenjang jabatan fungsional analis legisldalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam analis legislatif haruslegislatif, pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang jabatan fungsional analis legislatif, penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain bidang jabatan fungsional analis legislatif, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang jabatan fungsional analis legislatif, pengembangan kompetensi bidang jabatan fungsional analis legislatiflegisllegislatif yang akan naik jenjang ahli madya dan ahli utama, analis legislatif wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional analis legislatifnalis legislatif ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pejabat fungsional analis legislatif ahli madya, dan (dua belas) bagi pejabat fungsional analis legislatif ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pejabat fungsional analis legislatif ahli utama. analis legislatif yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang analisis legisl,,,legislatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. analis legisllegisllegislatif penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional analis legislatif dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: jumlah program kegiatan analisis, jumlah program kegiatan asistensi, cc. jumlah program kegiatan ekspor hasil analisis: dan rasio peran dan jenjang jabatan fungsional analis legislatif pada sistem tata kerja analis legislatif. ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhanpengangkatan dalam jabatan fungsional analis legislatiflegislatifanalis legislatif harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi analis legislatiflegislatif harus diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi analis legisllegislatiflegislatif. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada analis legisl: atau program pengembangan kompetensilegislatifbab xii pemberhentian dari jabatan analislegislatif. analislegislatif. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analisanalis legisllegislatif, atau tidak memenuhi standar kompetensi. analis legisllowongan kebutuhan jabatan fungsional analis legislatif. terhadap analis legislatiflegislatif sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional analis legisllegisllegislnalis legislatif. instansi pembina mempunyai tugas: menyusun pedoman formasi jabatan fungsional analis legisllegislatif, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis legislatif, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah bidang tugas jabatan fungsional analis legislatif, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional analis legislatif, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional analis legisllegislatif, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional analis legislatif, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis legislatif, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional analis legislatif, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis legislatif, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analislegislatif kesekretariatan lembaga legislatif, melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier analis legislatifanalis legislatianalis legislatif sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia. bab organisasi profesi jabatan fungsional analis legislatif wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap analis legislatif merupakan anggota organisasi profesi analis legislatif. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis legislanalis legislatifanalis legisllegisllegislatif. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi analis legislatif dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesixvi ketentuan lain lain pns yang menduduki jabatan fungsional peneliti pada kesekretariatan lembaga legislatif dan melaksanakan sebagian tugas jabatan fungsional analis legislatif dengan pendidikan sarjana, magister, dan doktor dapat dilakukan penyesuaian sebagai berikut: pejabat fungsional peneliti ahli pertama dilakukan penyesuaian dalam jabatan fungsional analis legislatif ahli pertama, pejabat fungsional peneliti ahli muda dilakukan penyesuaian dalam jabatan fungsional analis legislatif ahli muda, pejabat fungsional peneliti ahli madya dilakukan penyesuaian dalam jabatan fungsional analis legislatif ahli madya, dan pejabat fungsional peneliti ahli utama dilakukan penyesuaian dalam jabatan fungsional analis legislatif ahli utama. angka kredit yang diperoleh dalam jabatan fungsional peneliti sebelumnya dapat ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional analis legislatif. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian dan angka kredit. bab xvii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: pns yang dilakukan penyesuaian dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai denganmagister paling lama (empat) tahun: dan pns yang dilakukan penyesuaian dalam jabatan fungsional analis legislatif ahli utama sebagaimana dimaksud dalamdoktor paling lama (delapan) tahun, terhitung sejak menduduki jabatan fungsional analis legislatif. bab xviii ketentuan penutup pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis legislatiffila dia kemoalejale aaa b | san flag a39 ful mp3 f333 sen pes: isgielagidla:?d (s373 (asa isa emi: als peta da3 sa5a (de gilang pe1 olatelangalatan linda jiwa late tati bip igo pang nani pala hari 2r: (|edadladadengo ning maha |i32 |e338 bta sala iii ses les tiri ena eng hantu glen alis ap) jenang o3s hata ketiga free era era eta nine rta sasa, dab pid aan maa ian a pati iii are sesi pa233 maa bengalkdasa bia hit lalai s3lalat jelata palatal is, s3, is, lai der lada lke3 les (ads (ed iepalisalen (ara3 jag (b5 liga3 izg jua le33 |a5ele seluas lepas iss class mosi goat debat naa dasar gegana dea mid (ti jala isi badai gag simasgas asi, lag jasa kri (gag sangasde3 jpg eren test sena alata free gas, angin leg (ft (ad led lara (ed (ed jaa god bebali lalai das (ia tata (ae s35 jit semi ana bisa hla badan sii jar tere pena an a 33as. cena pena rak lang |ag sgesyiggs sig daaigasaasaag (dg dens ngga don dala apalagi map laa dangan? gas gala sifilis ggs ega ons gala yasa saga pal lala e,, situs ba, see #5ig3: et: naga baai asan sll oli nilai eii |a3 ls) tai |ossia jasa ovata era ter its s333f p2, lag3 apa jspui (ass jae jadi (da3 (as (ss smi2t masing sir bes is p (tp |ef ling (nitida (esa (it (ira peta (es lip ega god astaga mas asa less gis ist sas sg3 bar eng jame jera jas jeda jaga sat albata (tai (eta (eat bag jas jasa jaa ig, sai pa: jihan gap dad ega lagi its peta iei3 |e33 omega (erajiras bapa je5e dad phe sang tee bilas gkg3i aiu e333 miles lag span sejgprga jaga enam eea: pls ksa pegaasaltg yaa jails 53al fee peagddaaganaga hee eds capisahi giga kit jsetggstingagg jagal a33, tm: tab jergagidi jain iida here jadi$ #la por tr'serta tan jas (2g jas (ag dat juli oja lag iss tan (s8 las jaga tb, et, iis (te eta eta hat jet kilo aas (aed das las lala dip b3, des da, ad, tes a8p laba lega jeda jeda sial tapa haa dpr aan aan aan las s58 (ats (its (a53 japans sila bade a33 her bag tamat utara las2s saya sssarisaogi talas gem gas paha rn: sis aa3aa eisa dena hunger sgg eksis her eki hae serif jikfals ifa e3g eba, iso teo ole ini kes bid t indah 17k aga papa (ia lan lah kan lea lag lag sig el lap lap jasa area atas ada das ia, iga (ipa jiwa: diduga lesu bagi jaha janda? ganjeajean diisi jeaiii lag sia, ani, pap end ongellaaasi aedagala gala sns3g$ jaga dita tala jaselaodpgaaga massal sak (aagadgagaangag bani asa fals als ala tree era eee referee leo ebitila tao pan hb: |exg ea: fee: se25 sei are nas lulu a58 (cas s5? js32 fif (abs bes jasa bis (fps jaga (a33 ben asa jelas$ (5s let kii kedua kir rbt fast kas ata , 3g jaga jaz jaga is23 $f$ jeda (ass jeda (ada iri jari is35 |s33 diah lobi mba pada gila pass jxs bas salep jelas sidang line jagselena alias |zgs lag eksis as3393 bps sasitdsli sila (a88 |e54 masih (adams laga gas uas jang isa els aje bian tamara| dates jaga: dir srigigagpralang bagasi ina angs bai sesi gaji dani ak: bisa tali atas ola eksis ola fee s|# |s| #la| an: min ass isa ig, his iga eli: simbad betina will hai |e3 |s5 )es ex3 jaa (s2 (gs gea jkt gel pai her: isa ada dip dad alan tag sis eka salggaslas (sx e$ 88x ala ela desa 2easa ode saras |r3s)g sal mate iangedatisp sama tangan gas spa bem peta keke sis lepas pada daa ilang 2adp ade gada a8: #i# .$ a53 8f3ls sig #3ak # l ika jalal jala ala ini ahh bit dis kal #a5 jaa, fa: ha! dan bad kan flag akan jodha logat jai #gst jasa jasa iks babi bah bra lagi? ses agt dig jek tani ani teri tas kita jenis sendai gn3i il, let a28 ass ber (isi dies diah inai jai aga e583 3h. pia date lada (tags asia dapt (aris tega 2g: s3z pahala3t (2f55 (fxs jaga sisa jesse: pai her nda dan na, demi iba jia ana skasskiagapai? asal. loo desa23 dpr jatuh gila 339i dinda iga pig ati i1113 engga epb jasa leg iri laga b n |lata lepas kesia (eka :t3 (k33 met atap i53 |adz fbr ika kasad just |xa18 k32y |x355 sdt cipta2 ek: ass #sas ham kaj3 saga image isa83 aida jadi jinja (a136 iii hita spare sag sad siidaese (ester asep |la85, 2s: lara petani (asb3) jaran phane jeng dasar cllagga laga wanita atgpaa sda bangsa laga mas sedsstst isap3 lesestats ip335 bali besndasasi lgsaselsaas |g2d3 sala k20: s2: sk: za ham kec her: hah ftp e353 naiki sinagiiian (ika jaga saga isabela asa leo kasar nggunaaaa p : ta) slf ita ls$3x llpsst tita sja 3sx cipta2 wasit sik3 bait3 ss55 "re" egrad angsa sasa (ggx3 sus vlagaigs japan3: jas $p3s ajeng ea3gang si3l3 hal kerap lad tan name can ann gal paskah uan slb abadi au) mama int: (ale, (add ida again, esa led jig pagi era eka abi eka aan eti jin ahli iii tea bia lala iri) u u u d o kkl rel eren ore #|3is elajalal3i3| lele telilelelatelal lelalalala #lalahalahala ela lelah iee cerebri rerata maa ka, fate bip lha #ala #ala pnlndakaa uolkasal kelola haa elo lala nil das planet pilihan lalai adha .ad fall lela lamella (al: 1gii bila haa see ipar peta mami ant meecerere peritel fstr ane :|b3 fei gian leo leo daa elelalla (go (go celakalah hpl maka ppp pbb lah ula nain kaga ane egi ami mat kaa) hk. gen lis kaa mal bagan sat pan snn "mn bio an: till egg h f ti: dengan a89 ses dea epos lagi hanya hat pati adas basi tn: mrt a38 fal3 kes 3e3 el: ja3ie nn mon lagu lang bas dai bat dinamai alir ki: |sg . ban aan a35 png lia r22 pnas a38 les b:|x ip3x2 zam 2s22: sp3se ho) es33 puisi dogiast a9a3 tingkat fee lalelelelele level leela lai (as $ e dalah (sis sells islalsislalsisia sega (tis kada b5. (rm vhohole sifat ses$8e hal |ssi ed. jalal (al (al (eakgalasa ngialalsalalslal skala|ls iis ke) raja jajarmediasi sengketa hak asasi manusindukung anggota komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia dalam pelaksanaan fungsi mediasi mengenai hak asasi manusia, perlu dibentuk jabatan fungsional penata sengketamediasi sengketa hak asasi manusia yang selanjutnya disebut jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham adalah jabatan yang mempunyaipejabat fungsional penata mediasi sengketa hak asasi manusia yang selanjutnya disebut penata mediasi sengketa ham adalah pns yang diberikanmediasi tentangpara pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepada mediator untuk memperoleh penyelesaian. sengketa hak asasi manusia, adalah sengketa antara dua atau lebih subyek hukum yang berdimensi hak asasi manusia dan dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara atau korporasi baikata mediasi sengketa hamediasi sengketa hamediasi sengketa ham. tim penilai angka kredit jabatan fungsional penata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham dalam bentuk angka kredit penata mediasi sengketa ham. standar kompetensi penata mediasi sengketa hammediasi sengketa hammediasi sengketa hammediasi sengketa ham sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh penata mediasi sengketa hamediasi sengketa ham baik perorangan atau kelompok bidang mediasi hak asasi manusia. instansi pembina jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham yang selanjutnya disebut dengan instansi pembina adalah sekretariat jenderal komisi nasionalmediasi sengketa ham berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan mediasi tentang hak asasi manusia pada instansi pembina. penata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham. kedudukan penata mediasi sengketa hamediasi sengketa ham merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham termasuk dalamenata mediasi sengketa ham merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional penata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham ahli pertama, penata mediasi sengketa ham ahli muda, dan penata mediasi sengketa ham ahli madya. jenjang pangkat jabatan fungsional penata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham yaitu melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan mediasi tentang hak asasi manusia. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas: remediasi, mediasi, pascamediasi, dan pengembangan mediasi hammediasi sengketa ham sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: penata mediasi sengketa ham ahli pertama, meliputi: melakukanatas kasus tipe melakukan analisis hasil akhir penanganan kasus tipe penata mediasi sengketa ham ahli muda, meliputi: melakukan identifikasi hasilkasus untuk simpulan penutupan kasus tipe mengidentifikasi potensi jaringan mediasi, menyusun kriteria mediasi tentang ham, mengembangkan sistem pelayanan mediasi tentang ham, dan menyusun rumusan pengembangan mediasi ham, dan cc. penata mediasi sengketa ham ahli madya,meliputi: melakukan analisisnilaiuduntuk simpulan penutupan kasus tipe melakukan diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi mediasi, menganalisis isu strategis mediasi, mengembangkan model, metode dan teknik mediasi ham, dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja mediasi. penata mediasi sengketa hamata mediasi sengketa ham sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: penata mediasi sengketa ham ahli pertama, meliputi: dokumenpengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe dan dokumen analisis hasil akhir penanganan kasus tipe penata mediasi sengketa ham ahli muda,meliputi: dokumen identifikasipenyusunanprofil k l s yang mempunyai fungsi atau kewenangan mediasi, dokumen kriteria mediasi dan mediasi ham, dokumen pengembangan sistem pelayanan mediasi dalam rangka penguatan fungsi mediasi, dan dokumen hasil rumusan pengembangan mediasi ham, cc. penata mediasi sengketa ham ahli madya,meliputi: dokumen analisissengketa ham pertama dan atau mudhasil diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi mediasi, dokumen naskah akademis tentang isu strategis mediasi, dokumen hasil pengembangan model, metode dan teknik mediasi ham: dokumen hasil identifikasi dan analisis pengembangan kemitraan dan jejaring kerja mediasi, dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat penata mediasi sengketa hammediasi sengketa hammediasi sengketa hammediasi sengketa hdiasi sengketa hamatau sosial dan politik, nilai prestasi kerja paling kurang berpredikatata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penata mediasi sengketa hmediasi sengketa ham. jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional penata mediasi sengketa hammediasi sengketa ham dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional penata mediasi sengketa hamsosial dan politik, atau bidang ilmumediasi hak asasi manusia paling kurang (dua) tahun, nilai prestasi kerja paling sedikit berpredikatmediasi sengketa ham ahli pertama dan jabatan fungsional penata mediasi sengketa ham ahli muda, dan (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penata mediasi sengketa hammediasi hak asasi manusia. bagian keempat penyesuaian passingmediasi hak asasi manusimediasi sengketa hammediasi sengketa ham melalui penyesuaian passing ditetapkan oleh instansi pembina.
|
berita negara republik indonesia kemenpar. jagung statisticpenyelenggaraanngelola penyelenggaraan kegiatan statistik. pejabat fungsional statistics yang selanjutnya disebut statistics adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan statistserta penyebarluasan data dan informasi statistiktatistics. tim penilai angka kredit jabatan fungsionaltatistics dalam bentuk angka kredit. standar kompetensistatistics sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional statistics. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal olehtatistics baik perorangan atau kelompok bidang statistik. instansi pembina jabatan fungsionaltatistics berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik pada instansi pemerintah.tatistics. kedudukastatistics merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional statistics kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas: statistics ahli pertama, statistics ahli muda, cc. statistics ahli madya, dan statistics ahli utama. jenjang pangkat untuk masing masing jenjang jabatan fungsionaltatistics yaitu melaksanakan pengelolaan penyelenggaraanidentifikasi prioritas kebutuhan data statistik, perancangan penyelenggaraan kegiatan statistik,pengembangan statistik, pengelolaan metadata dan standar datastatistics sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: statistics ahli pertama, meliputi: menyusun kuesioner kertas untuk pengumpulan data, menyusun program entri data dengan validasi, menyusun kuesioner elektronik untuk pengumpulan data, menyusun instrumen pemilihan sampel, membangun sistem pengumpulan data administratif, mengelola kerangka sampel wilayah kerja objek statistik, mengelola kerangka sampel unit usaha, menyusun daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan data, mengelola data petugas lapangan, melakukan pemutakhiran batas batas, legenda, dan objek pada peta wilayah yang kompleks, melakukan digital batas batas wilayah peta pada media komputer, melakukan pengumpulan data sekunder pada institusi, melakukan pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas, melakukan validasi data hasil entri: melakukan validasi data hasil scanning atau data capture, melakukan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan data, melakukan proses integrasi raw data hasil kegiatan pengumpulan data, menyusun tabulasi indikator statistik sederhana menggunakan program, melakukan proses finalisasi raw data menjadi data mikro, menyusun outline dan template buku publikasi statistik, menyusun outline dan template naskah ringkasan eksekutif atau berita resmi statistik, menyusun outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografi kegiatan statistik, menyusun analisis data statistik deskriptif tingkat lanjutan, menyusun analisis data statistik inferensi tingkat dasar, menyusun materi metodologi kegiatan statistik pada bahan publikasi statistik, menyusun buku publikasi hasil kegiatan statistik, menyusun ringkasan eksekutif atau berita resmi statistik, menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan statistik, mengelola dokumentasi produk publikasi hasil kegiatan statistik, melakukan pelayanan diseminasi statistik kepada pengguna data, melakukan pemutakhiran metadata indikator statistik, melakukan pemutakhiran metadata variabel statistik, melakukan pemutakhiran metadata kegiatan statistik, dan melakukan pemutakhiran katalog produk diseminasi statistik, statistics ahli muda, meliputi: melakukan identifikasi ketersediaan data dan konsep definisi indikator, merancang rencana tabulasi kegiatan statistik, merancang rencana diseminasi statistik, merancang konsep definisi variabel, merancang metodologi kompilasi data administratif, menyusun rancangan penarikan sampel, merancang instrumen pengumpulan data berbasis elektronik, merancang mekanisme pengolahan data, menyusun pedoman pengumpulan data untuk petugas lapangan, menyusun pedoman pengumpulan data untuk petugas pengawas, menyusun pedoman pengumpulan data untuk koordinator lapangan, menyusun pedoman entri data dengan validasi, menyusun pedoman pengumpulan data administratif, menyusun bahan bimbingan teknis pengumpulan data, menguji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi untuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif: melakukan bimbingan teknis pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, melakukan persiapan pengumpulan data pada institusi, melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks, melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data sekunder pada institusi, melakukan wawancara untuk pengumpulan data kualitatif: melakukan pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik, melakukan pengawasan pengumpulan data kuantitatif pada kuesioner kertas, melakukan validasi data kuantitatif pada kuesioner elektronik, melakukan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas, memproses pengumpulan data administratif secara elektronik, melakukan proses validasi raw data menggunakan program, melakukan proses amputasi pada raw data yang tidak lengkap menggunakan metode statistik tingkat lanjut, menghitung bobot atau penambang untuk estimasi indikator, menyusun tabulasi ukuran kualitas data atau nilai relative standar error rse):, menyusun tabulasi penghitungan sistem neraca nasional, menyusun tabulasi angka estimasi statistik tingkat lanjut, melakukan validasi tabulasi indikator statistik sederhana, menyusun analisis data statistik inferensi tingkat menengah, melakukan revi naskah analisis data statistik deskriptif, menyusun videografi hasil kegiatan statistik, mengelola agenda rilis data hasil penyelenggaraan kegiatan statistik, menelaah bahan informasi pemantauan kegiatan statistik, menyusun narasi hasil pemantauan kegiatan statistik, dan melakukan revi keterkaitan antara metadata dan data statistik yang sesuai, cc. statistics ahli madya, meliputi: melakukan konsultasi teknis prioritas kebutuhan data statistik: menyusun proposal kegiatan statistik, merancang metodologi kegiatan pengumpulan data, melakukan revi instrumen pengumpulan data, melakukan revi pedoman pengumpulan data, melakukan revi bahan bimbingan teknis pengumpulan data, melakukan revi penyusunan komponen pengolahan data, menyusun alur kerja kegiatan statistik, melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data kualitatif: melakukan validasi hasil pengumpulan data administratif, melakukan proses perubahan struktur data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional, melakukan kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penambang, melakukan validasi tabulasi sistem neraca nasional, melakukan rekonsiliasi data dan indikator statistik, menyusun analisis data statistik inferensi tingkat lanjutan, melakukan revi naskah analisis data statistik inferensi tingkat menengah, melakukan kajian pelayanan kebutuhan pengguna data, melakukan analisis perdata untuk mengevaluasi kualitas kegiatan pengumpulan data, melakukan revi usulan rujukan teknis penyelenggaraan kegiatan statistik, dan merumuskan tanggapan konsultasi statistik pada tingkat kelembagaan, dan statistics ahli utama, meliputi: melakukan kajian kebutuhan data statistik, melakukan revi proposal kegiatan statistik, melakukan revi hasil uji coba tahapan kegiatan statistik, melakukan revi kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, melakukan revi raw data menjadi data mikro, melakukan validasi tabulasi angka estimasi statistik tingkat lanjut, menyusun analisis data statistik inferensi tingkat khusus, melakukan revi naskah analisis data statistik inferensi tingkat lanjutan, melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan kegiatan statistik yang sedang berjalan, melakukan kajian pengembangan kegiatan statistik, melakukan kajian pengembangan kegiatan statistik baru, melakukan kajian strategis pengembangan kegiatan statistik, menyusun bahan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik tingkat kelembagaan, melakukan kajian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan statistik pada tingkat kelembagaan, dan melakukan pengembangan sistem statistik nasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.statistics sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: statistics ahli pertama, meliputi: naskah kuesioner kertas untuk pengumpulan data, laporan penyusunan program entri data dengan validasi, laporan penyusunan kuesioner elektronik, laporan penyusunan instrumen pemilihan sampel, laporan penyusunan sistem pengumpulan data administratif, laporan pengelolaan kerangka sampel wilayah kerja objek statistik, laporan pengelolaan kerangka sampel unit usaha, dokumen daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan data, dokumen daftar petugas yang dimutakhirkan, peta wilayah kompleks yang dimutakhirkan, laporan digital batas batas wilayah peta, laporan pengumpulan data sekunder, laporan pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas, laporan validasi hasil entri data, laporan validasi data hasil scanning atau data capture, laporan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan data, laporan proses integrasi raw data, laporan hasil tabulasi indikator statistik sederhana menggunakan program, laporan proses finalisasi raw data menjadi data mikro, naskah outline dan template buku publikasi statistik, naskah outline dan template ringkasan eksekutif, naskah outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografi, naskah analisis data statistik deskriptif tingkat lanjutan, naskah analisis data statistik inferensi tingkat dasar, naskah metodologi kegiatan statistik, naskah publikasi hasil kegiatan statistik, naskah ringkasan eksekutif, dokumen leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan statistik, laporan pengelolaan dokumentasi produk publikasi hasil kegiatan statistik, laporan pelayanan diseminasi statistik, daftar metadata indikator statistik yang dimutakhirkan, daftar metadata variabel statistik yang dimutakhirkan, daftar metadata kegiatan statistik yang dimutakhirkan, dan daftar katalog produk diseminasi statistik yang dimutakhirkan, statistics ahli muda, meliputi: laporan hasil identifikasi ketersediaan data dan daftar konsep definisi indikator, naskah rancangan tabulasi kegiatan statistik, naskah rancangan diseminasi statistik, naskah rancangan konsep definisi variabel, naskah rancangan metodologi kompilasi data administratif, naskah rancangan penarikan sampel, naskah rancangan instrumen pengumpulan data berbasis elektronik, naskah rancangan mekanisme pengolahan data, naskah pedoman pengumpulan data untuk petugas lapangan, naskah pedoman pengumpulan data untuk petugas pengawas, naskah pedoman pengumpulan data untuk koordinator lapangan, naskah pedoman entri data dengan validasi, naskah pedoman pengumpulan data administratif, naskah materi bimbingan teknis pengumpulan data, laporan hasil uji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, laporan persiapan pengumpulan data pada institusi, laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah kompleks, laporan pengawasan pengumpulan data sekunder pada institusi, laporan hasil wawancara pengumpulan data kualitatif: laporan pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner elektronik, laporan pengawasan pengumpulan data kuantitatif pada kuesioner kertas, laporan validasi data kuantitatif pada kuesioner elektronik, laporan pendataan ulang kegiatan penjaminan kualitas: laporan pengumpulan data administratif secara elektronik, laporan proses validasi raw data, laporan proses amputasi raw data, naskah penghitungan penambang untuk estimasi indikator, laporan hasil tabulasi ukuran kualitas data atau nilai relative standar error rse):, laporan hasil tabulasi penghitungan sistem neraca nasional, naskah estimasi statistik tingkat lanjut, naskah validasi tabulasi indikator statistik sederhana, naskah analisis data statistik inferensi tingkat menengah, naskah revi analisis data statistik deskriptif, dokumen videografi hasil kegiatan statistik, naskah agenda rilis data hasil penyelenggaraan kegiatan statistik, naskah telaah hasil pemantauan kegiatan statistik, naskah hasil pemantauan kegiatan statistik, dan naskah revi keterkaitan antara metadata dan data statistik, cc. statistics ahli madya, meliputi: naskah hasil konsultasi teknis prioritas kebutuhan data statistik, naskah proposal kegiatan statistik, naskah rancangan metodologi pengumpulan data, naskah revi instrumen pengumpulan data, naskah revi pedoman pengumpulan data, naskah revi materi bimbingan teknis pengumpulan data, naskah revi komponen pengolahan data, naskah penetapan alur kerja kegiatan statistik, laporan hasil pengawasan pengumpulan data kualitatif: laporan validasi hasil pengumpulan data administratif, naskah perubahan struktur data untuk memenuhi standar penghitungan sistem neraca nasional, naskah kalibrasi hasil penghitungan bobot atau penambang, naskah hasil validasi tabulasi sistem neraca nasional, naskah rekonsiliasi data dan indikator statistik, naskah analisis data statistik inferensi tingkat lanjutan, naskah revi analisis data statistik inferensi tingkat menengah, naskah kajian pelayanan kebutuhan pengguna data, naskah analisis perdata untuk mengevaluasi kualitas kegiatan pengumpulan data, naskah revi usulan rujukan teknis penyelenggaraan kegiatan statistik, dan naskah tanggapan konsultasi statistik pada tingkat kelembagaan, statistics ahli utama, meliputi: naskah kajian kebutuhan data statistik, naskah revi proposal kegiatan statistik, naskah revi hasil uji coba tahapan kegiatan statistik, naskah revi kesiapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, naskah revi raw data menjadi data mikro, naskah hasil validasi tabulasi angka estimasi statistik tingkat lanjut, naskah analisis data statistik inferensi tingkat khusus: naskah revi analisis data statistik inferensi tingkat lanjutan, naskah evaluasi penyelenggaraan tahapan kegiatan statistik yang sedang berjalan, naskah kajian pengembangan kegiatan statistik, naskah kajian pengembangan kegiatan statistik baru: naskah kajian strategis pengembangan kegiatan statistik, naskah materi pembinaan kegiatan statistik tingkat kelembagaan, naskah kajian rekomendasi kegiatan statistik tingkat kelembagaan, dan naskah hasil pengembangan sistem statistik nasional. dalam halstatistics yang melaksanakan kegiatatatistics yang melaksanakan kegiatastatistics. pns yang diangkat dalam jabatan fungsionalstatistics.statistics dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional statistics. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsionalpertama sampai dengan jabatan fungsional statistics ahli madya, berijazah paling rendah magisterngelolaan penyelenggaraanstatistics ahli pertama dan jabatan fungsional statistics ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional statistics ahli madya, (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional statisticsstatistics ahli utama dari jabatan fungsional ahli utama lain. pengangkatan jabatan fungsionalgiatan statistik. pengangkatan dalam jabatan fungsional statisticsstatistics, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional statistics satu tingkat lebih tinggi. pengangkatan dalam jabatan fungsionalstatistics yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional statistics melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional statistics. pengangkatan dalam jabatan fungsionalstatistics wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerjastatistics setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk statistics ahli pertama, (dua puluh lima) untuk statistics ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk statistics ahli madya, dan (lima puluh) untuk statistics ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi statistics ahli utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang diduduki. selain target angka kredit sebagaimana dimaksud padatatistics ahli pertama, (dua puluh) untuk statistics ahli muda, dan (tiga puluh) untuk statistics ahli madya. statisticstatistics. hasil penilaian dan paktatistics. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak statistics diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau kegiatan statistikpratama pada unit vertikalyang membidangi kepegawaian atau kegiatan statistikadministrator yang membawahi statistics kepada., danatau kegiatan statistikstatistics dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai jabatan fungsional statistics terdiri atas: tim penilai pusat bagi statistics ahli madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c sampai dengan statistics ahli utama lingkungan instansi pemerintah, tim penilai unit kerja bagi:instansi pembina, danunit vertikal daerah pada instansi pembina, tim penilai instansi bagistatistik, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsionalstatisticstatistics yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit statistics, dan aktif melakukan penilaian angka kredittatisticsunit kerja lingkungan instansi pembina, pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit vertikal daerah pada instansi pembina untuk tim penilai unit kerja lingkungan unit vertikal daerah pada instansi pembintatistics, untuk statisticslam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam statistics dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar pelatih bidang statistikstatistics ahli madya yang akan naik jenjang jabatan statistics ahli utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister bidang statistiktentukan oleh instansi pembina. kenaikan jenjang jabatan fungsionalstatistics:, pembuattatisticsstatistics, dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: (enam) bagi statistics ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi statistics ahli madya, dan (dua belas) bagi statistics ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi statistics ahli utamastatistics dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.statistics dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut: cakupan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik, volume pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik, dan kompleksitas pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik. ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional statisticsstatistics harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensitatistics wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagitatistics.elolaan penyelenggaraantatistics, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional statistics.tatisticstatistics yang bertanggungstatistics:, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional statistics:, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional statistics, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja statisticsndidikan dan pelatihan jabatan fungsional statistics, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional statistics:tatistics, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional statistics, melakukan sosialisasi jabatan fungsional statistics, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional statistics, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional statistics:, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsionaltatistics:tatisticsstatistics wajib memiliki (satu) organisasi profesi. statistics wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional statistics. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsionalstatistics yang telah menduduki jenjang jabatan fungsional statistics ahli utama dengan pendidikan sarjana, tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai statistics pada jenjang jabatan yang didudukinya. statistics sebagaimana dimaksud padastatisticsseluruh hasil kerja statisticstag bis il. i8sis isis f8. lis sis esa szl ela is$ is,is isis sis bore ss35 nic alis . says sala sia sis seks images iss 3ls al: iss sala sis sis ils sulit sit 2lty iit pas term baal sasak sis sero sis sis rais saat g)z 8l2 &lx ina sis sis sis eis els sense asdasda jaman sja aja iss iss sasis ig3 #s)s isis sis #5i3 sgl sis isa e8ic 5lz iss issue jesjesis wal 3lw ale gis ssl ississls sites elsa sia swiss (s5 isis sis alas: ala sis sale2 jeg ibgosjo sio suka susuk usus sas leo klg, fights bei data merek kis a32 ezi bgi uzi uzi fe) fe) ker) fe) lag is, les rai jas bet yaaa sang rak: a25 i3$ rsi er? mes jeglaajssla jelas ellas (az las lag sela selo sex jas less (s23l853 talks isz al. ag" ejaan s32laa (58js2jelas salsa sus segaris|is (s9 sisa ts. esa sells salsa 3x32 3s) tag isa leg isis less (sg les seis 1x5 tni sale issue js, sisa pai asal kali: delta (g& ls kel site sa19819518 salsa n i en: selam isis. kelas is: iss is: i3a g3i33 #al20 les eslesibales( sie saku saksi zod tele ole kei sis vi z pang pan ' ) 12g ls zat ace kal, (z2 por sasis si3s|ta ha) alat ct. cs1e3is5 s igu asias3 sia sl3 sls basics si, bis sally sis isa iesissj2a issue pls sasis jelata ja: seasia sibolga sis szi s al2 lala sis diss. big bca sal sis sic ses. aisgisa sos sis alsaszir salt apa |xz els ani sis aja sej asa: p i (le sale (kelas isle isis sis is, jess atas jenis ist sgz (salsalsa las less? ig: leslasis issue jenis3 jzs isa. ris.c ||j s (s363l o ist isis i53 sis 153x153 es: salsa35 sia selasa kelsslasias is2 asas selsolas alla i33 (szlszs lasisslas sja sio asi$t sit selskelx3 sis gis kaa rng ale iz3 3e3a . mma pen pe) a3153 sg, is333 si22 ssia sejenis3 # | ta! mesir |3s3|y3 sis v3cia3143 ttg pra ken e is essais isa 3zo series iss ssia sls etis e|s5 iss cie ss. s&5li, sis &g|s gc. a5c lag mlsg iss sales isetjasjas jess sika sx3 ana kja sja h ls8 is3 saja isg gss jas lsg spissa3 isa|ss (ri sis asie: isi en: 3lss (sala dat |sz sos ma3z) c # s13# ss3i3s (z8 jes keras jamesi2s ss iss (at jas gas basis issues isa (lss2 ise, iss assess isssflsa salsa iss ps3s isg isa es5s35 isra sas sis (s5, #says s513s sis sis sis asi bila iss jelas$ sasis eksis kta ka! sasa ssaotsaksa 52x les i z eri eri ar) ef: lis ssl |3s isa hai ie3 jas)s 2sisi isis sis 2a3c ssi isi33 mistis3 iss isis sis sesaat 145i si33 isi kau izs "isr su12 .|s i|s sis dala, serasi: is2ls false (using iso ii2 sisi |ax) ss)2s ssi22 ul. di. class isis asia islas8 kab e re: mani mpu legit sis eis sa3i)1s s#isa class arga sela lalat islas ja$ jss$jas ase3 kaga asia raja axk |1s983) il, s) i3. szl el os ke, (soils jas iszjass fb: sgi :# salsa sis3 issn35 is is. (asi3sa basis salas$ iss isis5 ssl3s iss ils isis 13x isa sal35 classis besi? salah sel8g izs si: sisa ci3t signs2 isa iga 5213x esi3 iss kei l n rai 2gelas isa salas laris las jas salsssisg jmpl jesus los jos jess sbu tol sus lama jan oia aja rak klan (au sis kakak pad ezi ezi uzi uzi ezi bzi fee) tai bila sis ie) mad ala sis. iis is2f jadi2 s|3sg|3z sxs iss sasis sasis 13x jzs iss2 is3 isalsajao iss sasis c3. sala z2? so13e3 bassis sis ie3)s sh3 23l sazalsasisaala jssslzsasila is el3 i3 asa w3lx sis cls sis 2js sis eksis sis raja kaja eja xaj2 2j3 5a) ise is, is. iss g32r iss iss ats | , isz eka ist ie l3 issn jas is$ asas (z5 sl3 elips jess jaz jaz iss isajsalasia |3s |z ie5 is: sis a15 5is5 isaac las sis z| 38x is3 (s2 iss iss iss iselsalsslgsisalaa 35s3l20 (sz seals3 iss isglselsslssis cis3 ss83las iss assets6 ala assists lsg tesla jet jeselesolba juris sieslusls clubs assess samsons3 soksesasoascat eka an (aa il, lan pan per bag jaz eri eri ken ker ig.ia s5 niz sis s|s ,|z is85 sis rises slz is3 sis bis iz (ra jacjasjarjaas2 i ei tas sls sin sls sis sis sis: jesus 3is sis assalsaksesejasjas jas sis sis yo on3 sal gis gis gio alta got s:laa ass ie2la elsa ale phase selasa: jas tags ssiselsslssissis sis sis salsa |55s iss f13 a53 jas) sja endap j2as)aa ia. p | s # iss (sm is ls iss iss is3 f3. sim nan t : as a35 (sala sis sis islas jaz isg ele$ goals sja sis also izs |jagjasaas? jaga sja ala elis is: isa sf sea sla sis fla sla sls si: #ml3 sis kena sesi.:s jas sasa ola jas isgslea sis goals5a sis asal alfa mus esai sales sls2ls sls sloss isa isa2is2 en53x :is zis3i|sz sala gala ala ala sis sis sis sis ssisssiss salaries ssp pss ssi esisarisasalasiga ss|i ssisssasasisasisasis ses era sis sis sis is3sis sis co231 syuscs ssk oor saxon rer re!) eri ' ) kis fe) fe) ken) fe) kan sis (s8 iss gala is3 iga soal6 iss sasis ats sis list ast (ja sasjeslas les? isles ( si33z i z (fz3silsila i253 j sia sasis3 isis so| ex si . js. (#ssi ala salas jas salas jaslassaja ja3 gal3 saka kas agas els a.s dis sssjasjasalasi (sa |2sj3s j2s il. las las (s2 sc. a.n ka) (sz (8s iss ssalsalas iz3 pal |issues sep jasa issues kiszlseis (5s lip jaxiselea ( ,l32 a53 aslssls is ssissice (asias, sasa sie sia ika #sif5zis er rena esai epa sita spissa is s0| 3xg #la sasis ssische sasis asia geisglsr sis a18 sie agar got els ani sls isz els ngel32a ana sss osis sis s1i is8 issue1 dlm kla nil dia basa bkk tepi sum fs3 ru. leg al: iin ' ) sls cia sisi5las5is six asosiasi3? isun |losing sal skala isa jas iss yet ssi s3la31s3 es: pen sis salsalsalpas pen sis sis o l33g p | fals sakstaisala,tis sel sa, sela ala halts iee,ls g3|s sisa ees3also )2z s3 a 3a23s83|sz saf sat axis sis els$ fee kalisat ana asura sagasjasi tw iss a.a es: ida jas jas (s9. is. ps: ist iss iss | s3 selir iss isa ja sit jer ker psi? i3 isa isa iss |sisa falesjasifa let las (d5 asia3z an: sells iselagisalas iss ls2 #ls93 8lz gula sm13 esi em: ,i2 s3is3 sal salsa files iss iis e3l3 s05 insunjosgajes e$s$ kpa pra kan pai sa. tes pes tea tes tes pes tes pesanan esa pes ag35 s$3st usa eun kena ||s3 (as 8g: j2$ is ag s.u. zla ala $z zen tag sie baz2 (alis s2kns isa sxs5 isi sip s8azp jas es: bsd ge: ia: 53x s8. es3 lass iaz is3 (eta (e23 (2ilas (ats ela #t3 iss isi sas |esz |ag alga is3: less (sala sa3kas jelas:a i255 be) jala isis k55 jewjsetjds jejaka ep3 jasa jasjesajagsslalalaiss je a |is5 (i5saja game)s)a sa8 s | selama)i |esg jazz jaja sialan balaraja jess jasa issjeselensgjalalerg bas sos e3selesai3as ko. ses p3 missing mis bs43 cree &sct e bu sai s01 bol cici cie sis| sia ell ele png pena sisi sis si3 z|g ski asli3 is is iss le, s33ils (z3 ei is3 is3 (pas de: b5l2 (as iga ist isi3 i55 j2 is3 iag j2 isi isa aselajahgdl "ef jis elsa baz sisi ia,sle si5 ee3ski kis sgs3 las isis jae jedsslelas slaslasalas jas sale: jesajdasz|i sales (fasa s5lsid esais ealensis sibesiss lele 6last)33s33. is5e3s sis j3tx ae: ear aja cases saja)a gi3ts55 235re teo es5es aan 13x pun a35 . sel ah: disisi iim zis 2lapis|sisi ala aja isi sol dae, isis sis saha|analisis sisisisisisi& i82isi8.i8is sis (ss (sja isgkkik #|ig sis isis iisisisis sis isis isis sis isis ssi bnn tnn kena idi il. ale aja sasa isis led3 isis isis leg30 war (ta xl: isl: sis a32 lele et: jelas isa jai sis ala see jala jelas jaja jaga sisasisis inisiasi ssi: isisisis $$: sisi isis is: ex3 sales3|ss erp teri pes ter selatan sak alla j3 aja jaja (ps2) lsloleleluleltsa lslekelei #85l la leo oo. esi eki jargajpa j3l essay kaku sel sid sis #lala ela ie: finir alel laa isis sisi alpha ala ella las salah #|a isis s31s k.| less ala . sis lega (sela (&also2 (ag (z3 is533 :is sela isalsisi:is sia islas jesleletais gala ss?legs sel "sa sigala2 sal kelalaian: si3 sisi isis lala sds,e is5 iss sis lla |saka eksis sale, |3sz2s| eje ais sale as: eesdalilslokssa jesidlals (es sep |eksis zip (gala tag els adalah (s kedalam (bala mey sela kuda (gg haa zoo at: tn: anger ja5 rta kis bra kis aga bat eni cg. ke) km, ata ss3x0 z50 sp3sz na dtc sa02zrx telu fiz pia lagi (sk loe ana bai pen fai see peran e3x. iggasga bet: fee p2333 sia fee pena pan kis kis yun bra p:! oa. pez sis 100p sak pass ang ap sol not al, s.m pe) hs: ese kki icon bnn) lala eh v9. s.e ass$ eks jagat efek isi pe. sisi z m tan fal xgz sak 2e9e lelo si: aer ke) st3 akh at bebas rekor sa:sa kar ss: s., blu fee ass eka #ss$ yaa seri sang bee: sae
|
hah berita negara republik indonesia kemenpar. jagung asisten statisticsteknisasistenteknis kegiatan statistik. pejabat fungsional asisten statistics yang selanjutnya disebut asisten statistics adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan teknis kegiatasistenstatistics. tim penilai angka kredit jabatan fungsional asistenstatistics dalam bentuk angka kredit. standar kompetensi asistensistensistenstatistics sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional asisten statistics. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh asistenstatistics baik perorangan atau kelompok bidang statistik. instansi pembina jabatan fungsional asistenstatistics berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pelaksanaan teknis kegiatan statistik pada instansi pemerintah. asistenstatistics. kedudukan asisteasistenasisten statistics merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. jenjang jabatan fungsional asisten statistics sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas: asisten statistics terampil, asisten statistics mahir, dan asisten statistics penyelia. jenjang pangkat untuk masing masing jenjang jabatan fungsional asistenstatistics yaitu melaksanakan teknisasistenasisten statistics sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: asisten statistics terampil, meliputi: melakukan pemutakhiran batas batas, legenda, dan objek pada peta wilayah sederhana, menyusun peta analog secara manual, melakukan penelusuran wilayah kerja objek statistik, melakukan pemutakhiran muatan rumah tangga pada wilayah kerja objek statistik, melakukan pengumpulan data sederhana pada rumah tangga, dan melakukan analisis data statistik deskriptif sederhana satu arah, asisten statistics mahir, meliputi: menyusun program entri data tanpa validasi, mengelola kerangka sampel rumah tangga, melakukan identifikasi calon petugas lapangan, menguji kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi untuk pengumpulan data rumah tangga dan unit usaha, melakukan bimbingan teknis pengumpulan data rumah tangga dan unit usaha, melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah sederhana, melakukan pengawasan kegiatan pembuatan peta analog, memutakhirkan muatan unit usaha pada wilayah kerja objek statistik, melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran muatan rumah tangga pada wilayah kerja objek statistik, melakukan pengumpulan data observasi, melakukan pengumpulan data kompleks pada rumah tangga, melakukan pengumpulan data pada unit usaha, melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data rumah tangga, melakukan pengumpulan data sekunder pada kelompok organisasi, melakukan identifikasi dokumen hasil kegiatan pengumpulan data, melakukan validasi hasil pengumpulan data sederhana pada rumah tangga, melakukan entri hasil pengumpulan data secara manual, menyusun tabulasi indikator statistik sederhana secara manual, melakukan analisis data statistik deskriptif sederhana dua arah atau lebih: menyusun publikasi statistik sederhana, menyusun ringkasan eksekutif statistik sederhana, menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan statistik sederhana, menyiapkan bahan konsultasi dan evaluasi teknis kegiatan statistik, menyusun narasi hasil kegiatan konsultasi dan evaluasi teknis kegiatan statistik, dan merumuskanmenyusun pedoman entri data tanpa validasi, melakukan penarikan sampel, melakukan persiapan pengumpulan data pada tokoh masyarakat, mengelola dokumentasi peta analog, melakukan pengawasan kegiatan pemutakhiran muatan unit usaha pada wilayah kerja objek statistik, melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data observasi: melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data unit usaha, melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan data sekunder pada kelompok organisasi, melakukan kunjungan ulang dalam rangka memperbaiki hasil kegiatan pengumpulan data, melakukan validasi hasil pengumpulan data kompleks pada rumah tangga, melakukan validasi hasil pengumpulan data pada unit usaha, melakukan entri hasil pengumpulan data secara otomatis, melakukan proses validasi raw data hasil kegiatan pengumpulan data secara manual, melakukan proses amputasi pada raw data yang tidak lengkap menggunakan metode statistik sederhana, melakukan analisis data statistik deskriptif sederhana lintas sektor, melakukan analisis data statistik deskriptif tingkat khusus, menyusun videografi hasil kegiatan statistik sederhana, mengelola diseminasi hasil kegiatan statistik melalui situs internet, dan menyusun materi pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik sederhana tingkat kelembagaan. asistenasisten statistics sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: asisten statistics terampil, meliputi: peta wilayah sederhana yang dimutakhirkan, laporan hasil penyusunan peta analog secara manual, laporan kegiatan penelusuran wilayah kerja objek statistik, laporan kegiatan pemutakhiran muatan rumah tangga pada wilayah kerja objek statistik, laporan pengumpulan data sederhana pada rumah tangga, dan naskah analisis data statistik deskriptif sederhana satu arah, asisten statistics mahir, meliputi: laporan penyusunan program entri data tanpa validasi, laporan pengelolaan kerangka sampel rumah tangga, laporan hasil identifikasi calon petugas lapangan, laporan kesiapan manajemen lapangan dan konsep definisi pengumpulan data rumah tangga dan unit usaha, laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan data rumah tangga dan unit usaha, laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran peta wilayah sederhana, laporan pengawasan kegiatan pembuatan peta analog, laporan kegiatan pemutakhiran unit usaha pada wilayah kerja objek statistik, laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran rumah tangga pada wilayah kerja objek statistik, laporan pengumpulan data observasi, laporan pengumpulan data kompleks pada rumah tangga, laporan pengumpulan data pada unit usaha, laporan pengawasan pengumpulan data rumah tangga, laporan pengumpulan data sekunder pada kelompok organisasi, dokumen identifikasi hasil kegiatan pengumpulan data, laporan validasi hasil pengumpulan data sederhana pada rumah tangga, laporan hasil entri data secara manual, laporan hasil tabulasi indikator statistik sederhana secara manual, naskah analisis data statistik deskriptif sederhana dua arah atau lebih: naskah publikasi statistik sederhana, naskah ringkasan eksekutif statistik sederhana, dokumen leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan statistik sederhana, naskah materi konsultasi dan evaluasi teknis kegiatan statistik, naskah hasil kegiatan konsultasi dan evaluasi teknis kegiatan statistik, dan naskahnaskah pedoman entri data tanpa validasi, laporan penarikan sampel, laporan persiapan pengumpulan data pada tokoh masyarakat, laporan pengelolaan dokumentasi peta analog, laporan pengawasan kegiatan pemutakhiran muatan unit usaha pada wilayah kerja objek statistik, laporan pengawasan pengumpulan data observasi, laporan pengawasan pengumpulan data unit usaha, laporan pengawasan pengumpulan data sekunder pada kelompok organisasi, laporan kunjungan ulang dalam rangka memperbaiki hasil kegiatan pengumpulan data, laporan validasi hasil pengumpulan data kompleks pada rumah tangga, laporan validasi hasil pengumpulan data pada unit usaha, laporan hasil entri pengumpulan data secara otomatis, laporan hasil validasi raw data hasil kegiatan pengumpulan data secara manual, laporan hasil amputasi raw data yang tidak lengkap menggunakan metode statistik sederhana, naskah analisis data statistik deskriptif sederhana lintas sektor, naskah analisis data statistik deskriptif tingkat khusus: dokumen videografi hasil kegiatan statistik sederhana, laporan pengelolaan diseminasi hasil kegiatan statistik melalui situs internet, dan naskah materi pembinaan kegiatan statistik sederhana tingkat kelembagaan. dalam hal unit kerja tidak terdapat asistensisten statistics yang melaksanakan kegiatan asistestatistics yang melaksanakan kegiatan asistesisten statistics. pns yang diangkat dalam jabatan fungsional asistenasisten statistics. asistensisten statistics dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional asisten statistics. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional asistenasistenlaksanaan teknissistenksanaan teknis kegiatan statistik. bagian keempat promosistatistics, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional asisten statistics satu tingkat lebih tinggasisten statistics yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional asisten statistics melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional asisten statistics. pengangkatan dalam jabatan fungsional asistenstatistics wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja asistenstatistics setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (lima) untuk asisten statistics terampil, (dua belas koma lima) untuk asisten statistics mahir, dan (dua puluh lima) untuk asisten statistics penyelia. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi asisten statisticsasisteasisten statistics terampil, dan (sepuluh) angka kredit untuk asisten statistics mahir. asisten statisticsstatistics. hasil penilaian dan pak asistenstatistics. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak asisten statistics diajukan oleh:,administrator yang membawahi asisten statistics kepada pejabat pimpinan tinggi pratamapegawaian atau kegiatan statistik pada instansi pembinapimpinan tinggi pratamastatistics dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai jabatan fungsional asisten statistics terdiri atas: tim penilai pusabina, tim penilai unit kerjatim penilai instansian teknis kegiatan statistik, unsur kepegawaian, pejabat fungsional statistics, dan asistenstatisticsstatistics atau asistenstatistics yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit asisten statistics, dan aktif melakukan penilaian angka kredit asistenstatistics atau asistenstatisticslingkungan instansi pembina, pejabat pimpinan tinggi pratama unit vertikal daerah pada instansi pembina untukstatistics, untuk asisten statisticsstatistics dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar pelatih bidang pelaksanaan teknis kegiatan statistiasistenstatistics, penyusunstatisticsstatistics, dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu (empat). asisten statistics yang secara bersama sama menyusunasisten statistics dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. asistenasisten statistics hitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut: cakupan pelaksanaan teknis kegiatan statistik, volume pelaksanaan teknis kegiatan statistik, dan kompleksitas pelaksanaan tugas teknis kegiatan statistik. ketentuan lebih lanjut pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional asisten statistics sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan badasistenasisten statistics harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi asistenstatistics wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi asistenasistenasistestatistics. asistenstatistics. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asisteneknisstatistics, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional asisten statistics. asistenstatisticsstatisticsstatistics, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional asisten statistics, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional asisten statistics, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja asisten statistics:latihan jabatan fungsional asisten statistics, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional asisten statisticsstatistics, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional asisten statistics, melakukan sosialisasi jabatan fungsional asisten statistics:, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional asisten statistics, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional asisten statistics, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional asistenstatisticsstatisticsasistensistenasistenasisten statistics wajib memiliki (satu) organisasi profesi. asisten statistics wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional asisten statistics. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional asistenanstatistics kategori keterampilan disesuaikan nomenklatur dan jenjang jabatan dalam jabatan fungsional asisten statistics, dengan ketentuan sebagai berikut: jabatan fungsional statistics pelaksana terampil disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional asisten statistics terampil, jabatan fungsional statistics pelaksana lanjutan mahir disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional asisten statistics mahir, dan jabatan fungsional statistics penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional asisten statisticsstatisticsstatisticsstatisticssuaian pns yang menduduki jabatan fungsional statistics kategori keterampilan dalam jabatan fungsional asisten statistics sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. pns sebagaimana dimaksud dalam yang belum memperoleh ijazah diploma tigaada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja yang telah dilaksanakan asisten statistics sebelum diberlakukana, la, tes is ist las la5 ins iez le jez oo. ec. do. sa5 aa, ben . |iss ssz ye5e iss lsg salaam list3les seals i 52lzs5 slice sis em: ena sit rat (ketiga jasa jagal asas aa ai. 383i sic cs. ta: 5jzs isa.is0 seal s5al3 g3lsa ssi laras setia5 . cia aku seok maka jde sara fe, kg. isa lz3, arc, dias i25 i28 ias3 izc a45 jess, is: d5, $5a eri pr) is5 "a3 a.s in5 las lb: jet jer r.a s35 s5| 33x rai iss jas |says iga ban e35 maka kas (kas jae jendela3 less ec. laser jasa mass sales, is92lase55 a15 pe20 eeg pesiar jas jaga galang as. ika es: ka: atu 3i 8a3s3 a3aax satwa pa. ef! &.$ rr. i # fe a53 is: gai en. kian kan |sa iss nat fe: stars jae iso ke) ass $ iss are ha. cai kat las isg jug te! ,ssl33., sa. $3l$ is, sas s log meja is3a jua pena ben su. dagsisasa jee5g3 jas )e35 kes (za garis c$3lga2 asa a38 splash sisa5, issue #aselspsas ep38x sel33: |x55 inda saran eae ak2iaa? s8r iga i ss tags ini las z9 gs. pb. mah tai se. ial we) za. (sz isi cb: oo :. bm, n lzs lb: beo isi sea 415x353 isa (pas (s2 agas (ir e(sa33 ssl ssc (esa sesaat liseisst isc3 s|s3 is5 (esais5|(s5e25 os53ss3s bela gas sadis, is3 ada t. iss. ssggsva sesasenga assists, ise3 a52 iis39aa s53 su. isn sasis 53ta neon bnn ar: ssejasarss ssel esgpsisgetegaljas isaacs jas a36 a3tis i3, (sz rr. ke i isu p3. ss. es: isa s.s. ros etd |ag ss. sek (sz ss. ss. stra s.c so. ta) c7) assist ist sss basis 13x cak isg jas jas jas |jag iis .& is3ls3 pda alias| (2s, basalis3 (2s ulm class rss eee |sela5e geasdalys: isbzlst3 3siz sela sasa lan. eng pre es: |als ira tiz ks) sit nya ii5 s. b2, rr: gada ppt dala laga sei salsegis sesi tajam)3sts i935 gat sasi3 sn. aa: sat bee in8 iss iss er: a53 pan ag) h.| iss3 is5 i33 ( 3lzs j5: a#lts s5. nn sel: eta s#i $ band isis# fa: isis g234 izs i $ jails iss iss sasa syst soko s8. isa jet jas3 (s3 ate pa) tai iss isa lau lag hii jet .:z lis iss ls3 caps (8g os3 sip. iat ggs25 iga33 mis2dar lo3 saga |s$5s3 s so2s slav kanal salsa sasa a25 i3s s35583 is8 45c5 kie ker era 3zig 5393r55 logis sape gag sapu dasar i35sm35gy sasa ass3 aas ags nj sos sasi235 fe: ir) is3 ae. se sin a23 is jasa (as eni e.s lie (pt (sd8 (st igf tega (tp j3s jas |ssa (s33 izt lor iss (su isa nn. see 82m su. bea k33 z&# pasi lis dig list a91 asa3 a ef! ass sa. mei her pel elle jaja aa: er. i | fik |ilkid tahan kasi sex sar reg g5z5 sel lala ski sis sisi 5ees fip jala sia jas isa iki #.lr lag 3siki$ i83zi all salat isa s2isi iss es|si3 #alps 13a a23 1x3 sisi #isis isis selai les asali eis la,is (8x assis hama .ic3 #le#isis is4 jasin landas lelaldslala jesidasals |3zi3 seks idaasisis issidaasis isi. ken 21x isa flag ce1s #:i3 lee: mere sis sir sesi sisi ale ala jetdkdis assassin flat gas ela laa: fee her #25ja sila ela halal: skala alga: sela alexis tis ye suara s&sls states5les des ali sg . ia. sz3| 335g| isa| asri. cix ra3a hasan. #ehhlasg #kac ses ranjau sis fisi cit alel marker bbb alata eie ke. ci|c ela tis sia aja sis isis sis 3la sis isis isis isis kki pen per fig nb: ari rel s8, s4. iai 5i5 kau is01 sis isis isl isis ssi in: besi is3i isi ita lewisi2ia is is s#sisi kis iis isis sisi elz eksis ads i sisi kla lsi sis is38 signals iis lesu isis iade ellas sig ssl iii s15l2 sis 134s isi sis ibi asli sale melela fis sala jaja isle elis sja|s| sis basis isis ad: dls della bikaissis aja sya 131js3 t lz air #jelek: kale elo sdr lele lela sip se33 3x33 ag" iss cat #' ala fifa han iri kadi a53 nas indo kas ser aga ie. bis law alas s8 tzl isa ben ket pat era per laa pi2is isis #tia wisisislaia legal ig sisi |(g pssi pen kena #lalu &le leo ole balls le) nun kal h"| tel fera ke) e# e s355 is, 535i ig35 tris |s3 |3s erna ada ma. sa: 317p (s5 a: sek (za anss ea, uses scale jasa issnrogram raskin dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa untuk pelaksanaan program raskin kota yogyakarta agar berjalan optimal, maka perlu petunjuk teknis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kota yogyakarttunjuk teknis program raskrepublik indonesia nomor tahun tentang pedoman umum raskin tahunbab viii ketentuan penutupraskin diy hal laporan pelaksanaan program raskin bulan. tahun. dikeramat oo ole leo w jumah: yooota yogyakarta, (tanda tangan stempelkota yogyakarta hal laporan pelaksanaan program raskin bulan . tahunseluruh aan lo. lo. ll. lo. lo. lo. lo. jumlah: lo. lo.ecamatan, (tanda tangan stempel nama terangtunjuk teknis program raskin. format daftar realisasi penyaluran raskin (dpm daftar realisasi penyaluran raskin tahun . (bulan 2nn onnnnnn inna). propinsi penananannnnnnnnnnannananaaaan kecamatan pekananannnannnnnaalnnnanaaa kelurahan pekananannnannnnnaalnnnanaaa nama rts pm alamat lengkap jumlah kg) harga rp.) tanda tangan rts pm www ole ole www www . telah yogyakarta, mengetahui lurah, ketua pelaksana distribusimusyawarah kelurahan berita acara musyawarah kelurahan kelurahan bawanannnnnnananaanaaaa kota nnanannanannanannnaaaaanaa kecamatan s.cbooo woo propinsi rnnnannnnnnnnnaanannanaa berdasarkan keputusan walikota yogyakarta nomor . tanggal . tentang alokasi beras untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat rts pm) kota yogyakarta tahun ., maka masyarakat kelurahan . kecamatan . kota yogyakarta propinsi daerah istimewa yogyakarta menyelenggarakan musyawarah kelurahan pada hari kannnannnannnnnnaananann tanggal nnnannnnnnnnnnannaaan dengan peserta sebagai berikut aparat kelurahan penanannannnan orang perwakilan tokoh agama tokoh masyarakat peannnnnaaaaan ang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) penanannannnan orang perwakilan rts pm penannanannnaan orang dengan kesepakatan sebagai berikut menyatakan terjadi perubahan dpm dengan rincian jumlah rts pm dalam dpm sennnannnanan rts pm jumlah rts pm yang diganti karena pindah keluar dari kelurahan senananaaan rts pm rts pm meninggal dunia tidak ada ahli waris sennnannnanan rts pm rts pm tercatat dua kali dalam dpm awal senanananaan rts pm rts pm dianggap sudah mampu sennnannnanan rts pm jumlah rts pm pengganti (2a #2c #2d) sennnannnanan rts pm dan menyatakan bahwa jumlah rts pm yang diganti adalah sama dengan jumlah rts lurah, ketua lpml, perwakilan tokoh agama tokoh masyarakat, (tanda tangan dan stempel) (tanda tangan dan stempel (tanda tangan nama terang nama terang nama terang task, perwakilan rts pm, perwakilan rts pm, (tanda tangan (tanda tangan (tanda tangan nama terangformulir rekapitulasi pengganti (frp) formulir rekapitulasi pengganti (frp ).o. rumah tangga sasaran penerima manfaat (rts pm propinsi hnknnnnnnnnnnna kecamatan kota pnnnnnnnnnnnnaaa kelurahan brnanannnannnnnnaaaanan nama nama beri tanda salah satu kolom rts pm kode kepala pasangan ts paw rrs alamat ppa dea ear oma (at ama font lil yogyakarta, mengetahui ditetapkan oleh camat, lurah, (tanda tangan stempel) (tanda tangan stempel)daftar penerima manfaat (dpm daftar penerima manfaat program raskin tahun er.oo. propinsi bekannnnanannnnnnnanaanaaaa kecamatan kannnannnannnnnnaananann kelurahan kannnannnannnnnnaananann nama kepala nama pasangan nama anggota alamat lengkap rts pm kepala rts pm rts pm naa aan naa ooo logo oo yogyakarta, mengetahui ditetapkan camat, lurah,pengecekan raskin berita acara pengecekan raskin pada hari ini. tanggal. berdasarkan surat permintaan alokasi spa) walikota yogyakarta nomor. kami yang bertanda tangan bawah ini nama penannnanenanenasnnannnnnnannaanaaa jabatan penannnananannnnanannnannanad) selanjutnya disebut pihak nama penannnanenanenasnnannnnnnannaanaaa jabatan penannnannannnnannnnnannnn2) selanjutnya disebut pihak ii. nama penannnanenanenasnnannnnnnannaanaaa jabatan panannnananannnnanannnannn selanjutnya disebut pihak iii. dengan ini bersama sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas raskin secara visual untuk alokasi bulan . tahun . kota yogyakarta gudang perum bulog divre diy(tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan) nama terang nama terang nama terang keterangan perwakilan tim koordinasi raskin kota yogyakarta. satker raskin perum bulog divre diy. walikota yogyakarta ttd haryadi sudut memutuskan: menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang petunjuk teknis program raskin. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan bast adalah berita acara serah terima raskin berdasarkan surat permintaan alokasi spa) dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani satuan kerja raskin perusahaan umum bulog divre diy(musket) yang bersumber dari basis data terpadu dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k) republik indonesia untuk program raskin. dpm adalah model daftar penyaluran raskin kelurahan. formulir rekapitulasi penggantian(musket)aparat kelurahan yang ditunjuk oleh lurah sebagai pelaksana distribusi raskin dan ditetapkan oleh walikota. kelompok masyarakat adalah lembaga masyarakat atas inisiatif sendiri membantu pelaksana distribusi raskin kelurahan. kemasan beras raskin adalah kemasan yang berlogo bulog dengan kuantum (lima belas) per karung. kualitas beras raskin adalah beras medium hasil pengadaan perum bulog divre diy sesuai dengan inpreskelompok kerja, kelompok masyarakat, task dan perwakilan rts pm dari setiap rukun warga rw)kota yogyakarta adalah alokasi jumlah beras yang dialokasikan bagi rts pm untuk kota yogyakarta pada tahun tertentu. rumah tangga sasaran penerima manfaat yang selanjutnya disingkat rtsrepublik indonesia, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan (musket) tahun sebelumnya yang tertuang dalam frp dan telah dilaporkan sekretariat tnp2k sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta disahkan oleh kementerian koordinator bidangkelurahan pemerintah setingkat. satuan kerja raskin yang selanjutnya disingkaraskin dari perum bulog kepada pelaksana distribusi raskin kelurahanrepublik indonesia kota yogyakartayogyakarta. gubernur adalah gubernurujuan, sasaran, manfaat bagian kesaturaskin adalah berkurangnya beban pengeluaran untuk rtsrts pm bulan selama (dua belas) bulan dengan harga terus rp. (seribu enam ratus rupiah) per td. bagian ketiga manfaat manfaat program raskin adalah sebagai berikut peningkatan ketahanan pangan tingkat rts pm sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. peningkatan akses pangan secara fisik (beras tersedia td) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rts pm. stabilisasi harga beras pasaran. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. bab iii indikator kinerja program raskin indikator kinerja program raskin ditunjukan dengan tercapainya target (enam) tepat sebagai berikut: tepat sasaran yaitu beras raskin hanya diberikan kepada rts pm yang terdapat dalam daftar nama dan alamat sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu tnp2k dengan mengakomodir hasil musket, tepat jumlah yaitu jumlah raskin yang diterima rts pm sebanyak (lima belas) kg rts pm bulan selama (dua belas) bulan, dan pembagian beras raskin tidak diperbolehkan dibagi secara merata, tepat harga yaitu harga terus raskin sebesar rp. (seribu enam ratus rupiah) per td, tepat waktu yaitu pelaksanaan distribusi raskin kepada rts pm sesuai dengan rencana atau jadwal distribusi raskin, tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi distribusi raskin secara lengkap dan benar, tepat kualitas yaitu terpenuhinya kualitas raskin sesuai kualitas beras bulog dengan standar medium. bab pengelolaan dan pengorganisasian bagian kesatu koordinasi raskin kota: tim koordinasi raskin kota adalah pelaksana program raskin kota yang berkedudukan bawah walikota dan bertanggung jawab kepada walikota.daerah istimewa yogyakarta. dalam melaksanakan tugas tersebut atas, tim koordinasi raskin kota mempunyai fungsiraskin, penetapan pagu raskin kecamatan. koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar rts pm. penyusunan petunjuk teknis program raskin kota, sosialisasi program raskin kota, perencanaan penyaluran raskin kota, koordinasi harga terus raskin dan administrasi. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin kota, penanganan pengaduan raskin kotapelaporan pelaksanaan program raskin kota kepada tim koordinasi raskin daerah istimewa yogyakarota ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua koordinasi raskin kecamatan camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin wilayah kecamatan dan membentuk tim koordinasi raskin kecamatan,camatmensosialisasikankelurahankoordinasi pendistribusian raskin. koordinasi harga terus raskin dan administrasi. monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskin kelurahan. pembinaan terhadap pelaksana distribusi raskin kelurahan. pelaporan pelaksanaan raskin kepada tim koordinasi raskin koecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. bagian ketiga kelurahan, dan membentuk pelaksana distribusi raskin wilayah kelurahan. pelaksana distribusi raskin berkedudukan bawah lurah dan bertanggung jawab kepada lurah. pelaksana distribusi raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima, menyerahkan beras dan menerima, menyetorkan uang pembayaran htr serta menyelesaikan administradivre daerah istimewa yogyakarta td. pendistribusian raskin kepada rts pm yang terdapat dalam dpm penerimaan htr raskin dari rts pm secara tunai untuk disetorkan bri atau langsung petugas bulog. penyelesaian administrasi pendistribusian raskin yaitu penandatanganan berita acara serah terima bast) titik distribusi. membuat daftar penyaluran raskin sesuai model dpm dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturan ini dan melaporkan kepada tim koordinasi kota melalui tim koordinasi raskin kecamatan. struktur, tata kerja dan keanggotaan pelaksana distribusi raskin kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. bab perencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan pagu raskin ditetapkan dengan keputusan walikota. penetapan titik distribusi dilaksanakan secara tertulis antara pemerintah kota dengan perum bulog divre diy. bagian kedua penganggaran anggaran subsidi raskin disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). pemerintah kota mengalokasikan anggaran operasional distribusi raskin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pada dokumen pelaksanaan anggaran dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan melalui pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat. bab mekanisme pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis program raskin oleh tim koordinasi raskin kota dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan raskin. penetapan pagu raskin untuk setiap kecamatan merupakan besaran jumlah rts pm yang menerima raskin atau jumlah beras yang dialokasikan untuk rts pm yang ditetapkan oleh walikota. pagu raskin kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi kelurahan laiperubahan karakteristik dpm dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik rts pm kelurahan dengan menetapkan rts pm yang akan diganti dan rts pm pengganti melalui musket yang dituangkan dalam berita acara musyawarah kelurahan, frp dan dpm dengan format sebagaimana tersebutsosialisasi program raskin dilaksanakan secara berjenjang kepada camat, lurah sampai tingkat rukun warga dan rukun tetangga melalui pertemuan, media cetak maupun elektronik. monitoring dilaksanaraskin dan mencarikan solusi. pendistribusian raskin dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut berdasarkan pagu raskin yang telah ditetapkan, maka walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan spa kepada perum bulog divre diy. perum bulog divre diy menerbitkan spp do beras untuk masing masing kecamatan dan kelurahan. tim koordinasi raskin kota bersama perum bulog divre diy melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas raskin gudang perum bulog divre diy yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengecekan raskinperum bulog divre diy mendistribusikankan beras dan dilaksanakan penandatanganan bast oleh satker raskin dengan pelaksana distribusi. pembayaran htr oleh rts pm kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar rp. (seribu enam ratus ribu rupiah) per kilogram titik distribusi. pelaksana distribusi raskin menyetorkan htr rekening bank rakyat indonesia dengan nomor rekening an. bulog divre diy htr atau disetor langsung kepada perum bulog divre diy. bab vii pengaduan (l) pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program raskin dapat disampaikan secara tertulis melalui media cetak maupun elektronik. pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program raskin disampaikan kepada pemerintah kota melalui unit pelayanan informasi dan keluhan unik) melalui hotline sms atau hotline email atau kepada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi jalan kenari yogyakarta dengan telepon fax atau alamat email dapat juga melalui perum bulog divre diy jalan subroto yogyakarta dengan telepon fax atau alamat email divre diygbulog.co.id.
|
rena pan keputusan walikota nomor tahun tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh unit pelaksana teknis rumah sakit pratama kota yogyakarta, maka untuk meningkatkan kualitasyangperaturan tarif perlu diatur dengan peraturanrumah sakit pratam, dan jasa tenaga lainnya. klasifikasi jasa tenaga medis dan jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala upt. tarif layanan untuk yang berlaku. bagian kedua besaran tarif kegiatan pelayanan tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik: umum, spesialis, dan gigi dan mulut. tarif pelayanan rawat jalan meliputi jasa sarana dan pelayanan: medis: keperawatan, dan penunjang medis. besaran tarif pelayanan rawat jalan untuk jenis pelayanan medis dan pelayanan keperawerhitungan tarif rawat inap sebagaimana ditetapkan dalam huruf ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. tarif pelayanan rawat inap meliputi jasa sarana dan pelayanan: akomodasi, rawat sehari one day care): cc. medis: keperawatan, dan penunjang medis. tarif pelayanan akomodasi kamar rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari akomodasi kamar perawatan: kamar high care unit hcu), cc. perinatology box, perinatology covid, perinatology incubator, dan kamar isolasi: tarif pelayanan akomodasi kamar rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf sudah termasuk jasa sarana pelayanan penunjang medis gizi dan jasa pelayanan asuhan keperawatan minimal. besaran tarif pelayanan rawat inap untuk jenis pelayanan rawat sehari, pelayanan medis, dan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf danperhitungan tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. pelayanan rawat darurat meliputi jasa sarana dan pelayanan: medis keperawatan, dan penunjang medis. besaran tarif pelayanan rawat darurat untuk jenis pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalamsaran tarif pelayanan penunjang medistiga besaran tarif kegiatan non pelayanan tarif kegiatan magang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan jenis keahlian, yaitu: medis: paramedis, dan cc. non medis non paramedis. tarif kegiatan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan, yaitu: pendidikan profesi, diploma s1, dan cc. non medis. tarif kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud dalam huruf sudah termasuk biaya jasa sarana fotokopi materi dan jamuan. besaran tarif kegiatan non pelayanan untuk jenis pelayanan magang kerja, praktek kerja lapangan dan studi bandkegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis lembaga, yaitu: s2 s3, diploma s1, dan institusi organisasi. tarif kegiatan pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan metode pengambilan data, yaitu data: primer, dan sekunder. besaran tarif kegiatan non pelayanan untuk jenis pelayanan penelitian dan kegiatan pengambilan daesaran tarif kegiatan non pelayanan untuk jenis pelayanan penunjacualian tarifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tarif rumah sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudalam hal rumah sakit melakukan kerjayang berlaku. kegiatan pelayanan dan non pelay kesehatan. tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan dalam kerangka kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. bab vii pemanfaatan tarif pendapatan blue upt pratama yang bersumber dari penerimaan blue digunakan untuk membiayai pengeluaran blue upt pratamablue upt pratama. penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh kepala upviii peninjauan tarif peraturan walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada blue upt pratama dapat dilakukan peninjauan tarif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan. tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya ditetapkan dengan keputusan kepala upt. tarif klinik umum, klinik gigi dan klinik spesialistik. pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi mediscacat atau kemati. pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan dokter yang merawat atau atas rujukan dokter secara tertulis. visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap. tindakanhostel, administrasi, laundry dan lain laiinstalasi farmasi rumah sakit. tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberiterdiri dari komponen bahan, jasa sarana dan jasa pelayanjasa sarana adalah bagian dari tarif yang diterima rumah sakit untuk pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit. jasa pelayanan adalah bagian dari tarif yang diterima rumah sakit atas pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga non medisbadan layanan umum daerahblue upt pratama adalah unit pelaksana teknis rumah sakit pada dinas kesehatan kota yogyakarta yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umumrumah sakit pratama padatetapkannya peraturan walikota ini sebagai pedoman melakukan pungutan tarif layanan yang diberikan oleh blue upt pratama. penetapan tarif memperhatikan asas gotong royongarik keuntungan. bab iii nama, objek tarif dan subjek tarif setiap pelayanan pada blue upt pratamalaksanakan oleh blue upt pratama. subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jenis layanan yang dilaksanakan oleh blue upt pratama. bab kegiatan yang dikenakan tarif bagian kesatu umum kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan blue upt pratama dikenakan tarif layanan. bagian kedua: medis, keperawatan, dan penunjang medis. tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelayanan rawat: jalan, inap: dan darurat: tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi poliklinik dan kamar operasi. tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, dan rawat intensif. tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf, rawat sehari tindakan operatif: kecil: sedang: besar, dan khusus. klasifikasi dan jenis tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala up tindakan non operatif: kecil: sedang, dan besar. klasifikasi dan jenis tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala upt. persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan rawat inap yang dibedakan atas: persalinan normal: persalinan dengan penyulut ringan: cc. persalinan dengan penyulut berat, persalinan dengan operasi caesar, dan pelayanan resusitasi bayi baru lahir. pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan asuhan keperawatan: minimal sedang, cc. agak berat, dan maksimal. asuhan keperawatan minkebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri: cc. ambulans dengan pengawasan, observasi tanda tanda vital ttv) dilakukan setiap shift, dan pengobatan minimal, status psikologis stabil. asuhan keperawatan sedang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat untuk pasien dengan kriteria: kebersihan diri dibantu, makan minum bantu: observasi tanda tanda vital ttv) setiap (empat) jam, dan cc. ambulans dibantu, pengobatan lebih dari sekali. asuhan keperawatan agak beratbagian besar aktifitas dibantu: observasi tanda tanda vital ttv) setiap (dua) sampai dengan (empat) jam sekali, terpasang volley kateter, intake output dicatat: terpasang infus, pengobatan lebih dari sekali: dan persiapan pengobatan memerlukan prosedur. asuhan keperawatan maksgala aktifitas diberikan oleh perawat, posisi diatur, observasi tanda tanda vital ttv) setiap (dua) jam: makan memerlukan nasogastrik tube (ngt), terapi intravena, penggunaan suction: dan gelisah disorientasi. jenlaboratorium radiodiagnostik, diagnostik elektromedis:merupakan pemeriksaan patologi klinik yang terdiri atas hematologi: kimia darah: cc. urinalisa, drug abuse, serologi imunologi, parasitology: dan mikrobiologi. pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pemeriksaan: sederhana tanpa kontras: dan dengan kontras. pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: informasi obat, konseling obat: dan visite rounding pasien rawat inap. jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyimpanan penggunaan kamar jenazah, perawatan jenazah, cc. surat keterangan visum repertum, dan surat keterangan meninggal. jenis pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pelayanan: administrasi kesehatan: ambulans dan mobil jenazah, dan oksigen. bagian ketig: penelitian: dan cc. kerja, praktik kerja lapangan: dan cc. studi banding. kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penelitian, dan pengambilan data. kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: sewa ruang rapat, sewa tempat lahan untuk usaha, dan jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala upt. bab komponen dan besaran tarif bagian kesatu komponen tarif tarif layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dihitungupt pratama. komponen jasa sarana pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk obat obatan, kemasan obat dan bahan alat kesehatan habis pakai yang spesifik digunakan hanya untuk satu kali pelayanan. obat, kemasan obat dan bahan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah (dua puluh persen)
|
sai gawai: jas (biasa disebut suit) dengan dua plot depan dan satu plot belakang,peci warna hitam, cc.ketentuan mengenai warna, penggunaan dan kelengkapanaragraf umum pdu terdiri dari: pdu besar, pdu pelantikan. paragraf pakaian dinas upacara besar, celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria, cc. jabatan, tanda pangkat upacara, tanda jasa. kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi: sepatu kulit tertutup warna putih, kaos kaki warna putih (khusus pria).,jabatan. kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi: sepatu kulit tertutup warna hitam, kaos kaki warna hitam (khusus pria).: bagian atas: kemeja blus lengan panjang warna putih, dasi (khusus pria). bagian bawah:centimeter (cm) bawah lutut. kelengkapan meliputi sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), kaos kaki (khusus pria). atribut meliputi: tanda pengenal, pin tematik daerah, lencana bendera kebangsaan, peci warna hitam (khusus pria).ari ulang tahun bagi pejabat eselon ii, eselon iii dan lurah menggunakan psl warna gelap, berpori sebagaimana tersebut dalam peraturan ini. pdip bagi pejabat eselon dan eselo bab iii atribut pakaian dinas walikota, wakil walikota dan pegawaitanda jabatan, tanda jasa walikota dan wakil walikota, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, pin tematik daerah,entimeter (cm), lebar bawah (lima koma lima) centimeter (cm) dan panjang (delapan koma lima) centimeter (cm). papan nama dikenakan pada pakaian dinas. bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampirancentimeter (cm, bahan dasar logam warna kuning emas.peraturan ini. bagian kesembilan pin tematik daerah, pdh khaki, pdh batik segera amat, pdh putih, psh, psr, psl, pub pegawai, pdip pejabat eselon dan eselosegoro amat, psh, psr, psl, pub pegawai, pdip pejabat eselon dan eselo), latar belakang foto diri sebagai berikut walikota dan wakil walikota warna dasar coklat, pejabatstrukturaleselonl warna dasar merah, pejabat strukturaleselon iii warna dasar biru, pejabat strukturaleseloniv warna dasar hijau, pejabat struktural, tenaga bantuan warna dasar putih. bagian belakang nama menggunakan gelar akademik, nomor induk pegawai, eselon jabatan struktural atau nama jabatan struktural, golongan darah, nama kantor, alamat kantor, telepon kantor, tanggal dikeluarkan, jabatan yang mengeluarkan (sekretaris daerah), tanda tangan dan cap stempel sekretaris daerah, nama jelas pejabat yang mengeluarkan. bab pakaian dinas dprd bagian kesatu jenis pakaian dinas jenis pakaian dinas dprd terdiri dari pdh lengan panjang, psh, psr, psl, pdh batik segera amat.: menetapkan peraturan walikota tentang pakaian dinas pemerintahan daerah kota yogyakarta. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai lingkungan pemerintah daerah yang meliputiprdprdprdsegera amat adalah pakaian dari bahan yang dibuatsesuai kaidah batik bermotif segera amat yang dipakai oleh pegawai dan dprd dalam kedinasan lingkungan pemerintah daerah. bagian kedua pdh lengan panjang model pdh lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: pdh lengan panjang pria: model pdh lengan panjang, berlidah bahu, berlaku dua dengan tutup kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan, arah berdiri dan terbuka, celana panjang menutup mata kaki. pdh lengan panjang wanita: blus lengan panjang, berlidah bahu, berlaku dua tanpa. pdh lengan panjang wanita hamil: blus lengan panjang, berlidah bahu, dengan dua plot depan dan satu plot belakang. warna pdh lengan panjang sebagaimana tersebut pada diatur lebih lanjut dengan keputusan dprddh lengan panjang sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran vii peraturan inivii peraturan ini.v: jas (biasa disebut suitvii peraturan ini. bagian keenam:penggunaan dan warna pakaian dinas dprd diatur lebih lanjut dengan keputusan dprd bab ketentuan lain lain pd unit kerja yang telah mempunyai pakaian dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi satuan polisi pamong prajadan peralatan operasional satudinas perhubungan diatur sesuai dengan peraturan kementrian perhubungan nomor tahun tentang pakaian dinas harian pegawai negeri sipil lingkungan kementrian perhubungandinas kebakaran, diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. waktu penggunaan pdh sebagaimana disebutharian pdh warna khaki pdh warna khaki lengan panjang pdh warna khaki lengan panjang pria lam sea dn, keterangan pen arah baju a13 lidah bahu ker nama pemerintah daerah lambang daerah nee pin tematik "aa papan nama saku dengan tutup bertanding lencana bendera kebangsaan tanda pengenal iki kancing baju lengan panjang pdh warna khaki lengan panjang wanita keterangan: lidah bahu nama pemerintah daerah lambang pemerintah daerah pin tematik papan nama kancing baju pepet 8g. arah rebah lan lencana bendera kebangsaan tanda pengenal saku tanpa tutup celana panjang pdh warna khaki lengan panjang wanita hamil keterangan: lidah bahu nama pemerintah daerah logo daerah pin tematik papan nama kancing baju loi depan 9g.dh gagak ngayogyakarta adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada waktu tertentu dalam rangka penguatan kebudayaan yogyakartapakaian dinas harian lengan panjang adalah pakaian yang dipakai oleh dprd dalam kedinasan lingkungan pemerintahprdbab pakaian dinas bagian kesatu jenis pakaian dinas jenis pakaian dinas terdiri dari pdh, psh: cc. psr, psl, pdl, pdu. pdh warna khaki lengan panjang wanita hamil berjilbab keterangan: lidah bahu nama pemerintah daerah ft. logo daerah pin tematik papan nama kancing baju 9g.lengan pendek pdh warna khaki lengan pendek pria keterangan: pin tematik lidah bahu nama pemerintah daerah lambang daerah ira papan rama saku dengan tutup bertanding ikat pinggang (at saku celana depan arah baju lencana bendera kebangsaan tanda pengenal il. kancing baju sambungan baju lengan pendek saku celana belakang pdh warna khaki lengan pendek wanita keterangan: ng, lidah bahu nama pemerintah daerah lambang pemerintah daerah pin tematik papan nama kancing baju arah rebah lencana bendera kebangsaan tanda pengenal fate saku bertutup celana panjang pdh warna khaki lengan pendek wanita hamiladh warna khaki wanita hamil berjilbab ktt)rah berdiri terbuka ii. lencana bendera kebangsaan tanda pengenal plot belakang celana panjang pdh warna khaki walikota dana, keterangan: arah baju ia. lidah bahu iia nama pemerintah daerah lambang daerah kan pin tematik papan nama tanda jabatan lencana bendera kebangsaan ii. saku dengan tutup lada kada, sei j . tanda pengenal per kami kancing baju tani lengan panjang pdh warna khaki lengan panjang walikota, wakil walikota, camat dan lurah wanita ay" keterangan: gama lidah bahu nama pemerintah daerah lambang pemerintah daerah pin tematik papan nama tanda jabatan kancing baju arah rebah lencana bendera kebangsaan tanda pengenal saku tanpa tutup il. celana panjang tana pdh warna khaki lengan panjang walikota, wakil walikota, camat dan lurah wanita hamil keterangan: lidah bahu nama pemerintah daerah mmi logo daerah pin tematik papan nama tandajabatan se:walikota, wakil walikota, camat dan lurah wanita berjilbab keterangan: lidah bahu pin tematik nama pemerintah daerah lambang daerah papan nama ran tandajabatan 9g. kancing baju aan jilbab ii. lencana bendera kebangsaan cc) j . tanda pengenal bug saku tanpa tutup celana panjang ( ) bagian kedua pdh paragraf umum pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pdh warna khaki: pdh warna khaki walikota dan wakil walikota: pdh batik segera amat, pdh kemeja putih, pdh khusus guru, pdh khusus intensional, dan pdh gagak ngayogyakarta bagi kepala pd unit kerja, model pdh khaki lengan pendek, ber bagi pejabat struktural non kepala pd unit kerja, jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaberlengan panjang, arah rebah, berlidah bahu, berlaku dua tanpa tutup kanan dan kiri bawah bagi kepala pd unit kerja, model pdh khaki lengan pendek, berlengan pendek, arah rebah, berlidah bahu, berlaku dua tanpa tutup kanan dan kiri bawahpdh warna khaki walikota, wakil walikota, camat dan lurah wanita hamil dan berjilbab keterangan: pin tematik lidah bahu eny nama pemerintah daerah lambang daerah papan nama tanda jabatan ka)khusus kemeja putih pdh kemeja putih pria keterangan: pin tematik ng, papan nama aha saku dengan tutup bertanding arah baju be: lencana bendera kebangsaan tanda pengenal kancing baju sambungan baju lengan pendek pdh kemeja putih wanita keterangan: pin tematik papan nama kancing baju arah rebah lencana bendera kebangsaan tanda pengenal tanpa tut saku tanpa tutup celana panjang pdh kemeja putih wanita hamil keterangan: pin tematik papan nama cc. kancing baju plot depan arah rebah lencana bendera kebangsaan | 9g. tanda pengenal plot belakang celana panjang pdh kemeja putih wanita berjilbab keterangan: jilbab lencana bendera kebangsaan pin tematik papan nama kancing baju tanda pengenal 9g. saku tanpa tutup celana panjang ban pdh kemeja putih wanita hamil berjilbab keterangan: tt. pin tematik papan nama cc. kancing baju plot depan arah rebah lencana bendera kebangsaan 9g. tanda pengenal plot belakang ii. celana panjang pdh khusus guru pdh khusus guru pria age keterangan: arah baju lencana bendera kebangsaan lambang daerah saku baju tanpa tutup tanda pengenal gi: kancing baju pin tematik papan nama ikat pinggang saku celana depan sambungan baju dan yan, saku celana belakang pdh khusus guru wanita keterangan: pin tematik papan nama cc. kancing baju arah rebah lencana bendera kebangsaan lambang daerah tanda pengenal saku baju dengan tutup ii. celana panjang pdh khusus guru wanita berjilbab keterangan: jilbab pin tematik papan nama kancing baju lencana bendera kebangsaan lambang daerah 9g. tanda pengenal saku baju dengan tutup ii. celana panjang aad pdh khusus guru wanita hamil ferry keterangan: arah rebah lencana bendera kebangsaan pin tematik papan nama kancing baju sa 'plot depan 9g. lambang daerah tanda pengenal ii. plot belakang celana panjang cc. pdh warna khaki wanita hamil: blus warna khaki wanita hamil lengan panjang, berlengan panjang, arah rebah, berlidah bahu, dengan dua plot depan dan satu plot belakang, tanpa saku bagi kepala pd unit kerja, blus warna khaki wanita hamil lengan pendek, berlengan pendek, arah rebah, berlidah bahu, dengan dua plot depan dan satu plot belakang, tanpa sakuwalikota dan wakil walikota pria sesuai dengan ketentuan dalam huruf pdh warna khakimodel pdh warna khaki walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada dan tersebut dalam lampiran peraturan ini. pdh khusus guru wanita hamil berjilbab keterangan: arah rebah lambang bendera kebangsaan pin tematik papan nama kancing baju plot depan lambang daerah tanda pengenal ii. plot belakang celana panjharian psh pria psh wanita se1n an nya, nw). keterangan: keterangan: pin tematik pin tematik papan nama papan nama cc. arah baju cc. arah rebah lencana bendera kebangsaan lencana bendera kebangsaan saku baju atas tanpa tutup saku baju atas tanpa tutup tanda pengenal tanda pengenal 9g. kancing baju 9g.a semen keterangan: pin tematik papan nama arah rebah lencana bendera kebangsaan saku baju atas tanpa tutup tanda pengenal kancing baju keterangan: jilbab pin tematik papan nama kancing baju lencana bendera kebangsaan saku atas tanpa tutup 9g. tanda pengenal saku baju bawah dengan tutup psh wanita hamil berjilbab keterangan: pin tematik papan nama cc. arah rebah lencana bendera kebangsaan saku baju atas tanpa tutup tanda pengenal kancing bajresmi psr pria psr wanita pisa amg a. keterangan: keterangan: pin tematik pin tematik papan nama papan nama cc. krajan arah rebah lencana bendera kebangsaan lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal tanda pengenal 9g. kancing jas kancing baju saku bawah jas dengan tutup saku bawah jas dengan tutup .psr wanita berjilbab psr wanita hamil sira tan wa) keterangan: pin tematik papan nama cc. arah rebah lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal 9g. kancing jas keterangan: jilbab pin tematik cc. papan nama kancing jas lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup 9g. tanda pengenal saku bawah jas dengan tutup psr wanita hamil berjilbab hanya in, na, keterangan: pin tematik papan nama arah rebah lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal 9g. kancing jlengkap (psl) psl pria psl wanita ban ni. f keterangan: keterangan: pin tematik kemeja papan nama pin tematik cc. kemeja papan nama dasi kancing jas lencana bendera kebangsaan dasi saku atas jas tanpa tutup lencana bendera kebangsaan 9g. tanda pengenal 9g. saku atas jas tanpa tutup kancing jas tanda pengenal ii. saku bawah jas dengan tutup ii. saku bawah jas dengan tutup psl wanita berjilbab psl wanita hamil arp pi, keterangan: kemeja pin tematik papan nama dasi lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup 9g. tanda pengenal kancing baju keterangan: jilbab dasi pin tematik papan nama kancing jas lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal saku bawah jas dengan tutup psl wanita hamil berjilbab keterangan: jilbab pin tematik papan nama dasi lencana bendera kebangsaan saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal kancing baju walikota yogyakarta ttd haryadi sudut paragraf pdh walikota dan wakil walikota walikota dan wakil walikota berhak menggunakan pakaian dinas sesuai dengan kebutuhan. paragrafparagraf pdh kemeja putih model, kelengkapan dan atribut pdh kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: pdh kemeja putih pria: model pdh kemeja putih lengan pendek, tanpa lidah bahu, berlaku dua dengan tutup bertanding kananc5. san sapi st. uu ) hand may man fat naa penae. kan kab) . bnn, lga had pl.ton tel sps kas eng obed aan nya tt tel nya spn bea ever eng o keterangan: keterangan: lambang daerah ii. lencana bendera kebangsaan lambang daerahvan kbk to)model, bentuk dan ukuran atribut pakaian dinas model, bentuk dan ukuran penutup kepala topi upacara walikota dan wakil walikota s , seri keterangan bahan dasar kain warna hitam, lambang negara (garuda): cc. padi dan kapas disorder: pita emas. kuning emas topi upacara camat dan lurah sid aan) magang keterangan bahan dasar kain warna hitam, lambang daerah kota yogyakarta, padi dan kapas disorder: pita emas. camat lurah .0m perunggu |) ,75m ega senat peci keterangan bahan dasar kain warna hitam polos topi lapangan walikota dan wakil walikota satu pan keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau hitam lambang negara garuda) padi dan kapas disorder topi lapangan pegawai golongan iii d sampai dengan iv c tet keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam lambang daerah padi dan kapas disorder topi lapangan pegawai (on (an keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam lambang daerah ii. atribut lambang pada topi walikota dan wakil walikota bahan dasar logam warna kuning emas ama kain hitam jari jari vertikal jari jari horizontal camat kn) bahan dasar logam warna perak lambang daerah kota yogyakartadea kain hitam jari jari vertikal jari jari horizontal iii. model, bentuk dan ukuran tanda pangkat walikota dan wakil walikota tanda pangkat walikotaiv. model, bentuk dan ukuran tanda jabatan walikota, wakil walikota, camat dan lurah tanda jabatan walikota bahan dasar garuda logam warna id) kuning emas bahan dasar lingkaran dalam logam ann warna perak lingkaran luar dari titik tengah tanda jabatan wakil walikota bentuk oval dengan lambang garuda bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 177p jari jari warna kuning emas bahan dasar garuda logam warna kuning emas hang el) bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak ukuran garis tengah lingkaran dalam cm: sinar horizontal cm, sinar vertikal cm. dan kiri atas, baju dikeluarkan, arah berdiri dan terbuka, celana panjang hitam menutup mata kaki. pdh kemeja putih wanita: model pdh kemeja lengan pendek, tanpa lidah bahu, berlaku dua dengan tutup tanpa kancingpdh kemeja putih wanita hamil: kemeja berlengan pendek, tanpa lidah bahu, dengan dua plot depan dan satu plot belakang, tanpa saku, arah rebah, ..wanita hamil berjilbab menggunakan kemejadandan kaos kaki (khusus pria). model pdh kemeja putih untuk pegawaibaju dimasukkan,an. ear ama bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak aanaman bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu lingkaran luar dari titik tengah model, bentuk dan ukuran papan nama syahrial vi. model, bentuk dan ukuran nama pemerintah daerah ' vi. model dan bentuk lambang perbandingan ukuran untuk memperingati tahun permulaan perjuangan pangeran diponegoro yogyakarta (tahun warna hitam simbol keabadiankos.aa.cat nama lai nip jabatan sb: a3: gol. darah lga nama kantor alamat pemerintah kota sad yogyakarta dikeluarkan tanggal pas foto a.n. walikota yogyakarta joe sekretaris daerah ukuran 3x4 nama h4dprd pdh lengan panjang pdh lengan panjang pria kan keterangan pas lha arah baju lidah bahu pa. cc. papan nama ann saku dengan tutup bertanding lencana dprd kancing baju se) lengan panjang lai sambungan baju senen m2) pdh lengan panjang wanita ee, keterangan: lidah bahu papan nama kancing baju arah rebah lencana dprd saku tanpa tutup celana panjang pdh lengan panjang wanita berjilbab keterangan: jilbab lidah bahu papan nama kancing baju lencana dprd saku tanpa tutup celana panjang pdh lengan panjang wanita hamil pet keterangan: lidah bahu lam papan nama kancing baju plot depan arah rebah lencana dprd 9g. plot belakang celana panjang pdh lengan panjang wanita hamil berjilbab keterangan: ken lidah bahu papan nama ing, cc. kancing baju plot depan arah rebah lencana dprd 9g. plot belakang celana panjang pakaian sipil harian (psh) psh pria psh wanita te, tn, keterangan: keterangan: arah baju arah baju papan nama papan nama cc. lencana dprd cc. lencana dprd saku baju atas tanpa tutup saku baju atas tanpa tutup kancing bajuyeh. 1g) keterangan: papan nama arah rebah cc.atribut meliputi tanda pengenal, papan nama, pin tematik daerah, lambangparagraf pdh gagak ngayogyakartpsh wanita hamil berjilbabresmi (psr) pakaian sipil resmi psr) pria pakaian sipil resmi psr) wanita ken lang toda sg, keterangan: keterangan: papan nama arah rebah krajan papan nama cc. lencana dprd cc. lencana dprd saku atas jas tanpa tutup saku atas jas tanpa tutup kancing jas kancing baju saku bawah jas dengan tutup saku bawah jas dengan tutup psr wanita berjilbab psr wanita hamil yeh. 1g) keterangan: papan nama arah rebahpsr wanita hamil berjilbab teelengkap (psl) psl pria psl wanita palu keterangan: keterangan: papan nama kemeja kemeja papan nama dasi cc. kancing jas lencana dprd dasi saku atas jas tanpa tutup lencana dprd kancingjas saku atas jas tanpa tutup 9g. saku bawah jas dengan tutup 9g. saku bawah jas dengan tutup pakaian sipil lengkap psl) wanita berjilbab pakaian sipil lengkap psl) wanita hamil pan ng, keterangan: kemeja papan nama dasi lencana dprd saku atas jas tanpa tutup kancing baju keterangan: jilbab dasi papan nama kancing jas lencana dprd saku atas jas tanpa tutup 9g. saku bawah jas dengan tutup pakaian sipil lengkap psl) wanita hamil berjilbab keterangan: jilbab papan nama dasi lencana dprd saku atas jas tanpa tutup kancing baju walikota yogyakarta ttd haryadi sudutperaturan ini.
|
raiatas rahmat allah yang maha kuasa walikota subulussalam, menimbang bahwa untuk kelancaran dankampokampong dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya pedoman tata cara pengadaan barang jasa kampong, bahwa peraturan walikota subulussalam nomor tahun tentang pedoman pengadaan barang dantidak lagi sesuai dengan perkembangnomor peraturan walikota subulussalam nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan kampong. memutuskan: menetapkan peraturan walikotabeberapa ketentuan dalamberita daerah kota subulussalam tahun nomor diubah sebagai berikut pemerintah kampongesaran biaya operasional tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada maksimal sebesar (tiga keseratus) dari nilai kegiatan pekerjaan. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk honorarium, atk dan penggandaan, transportasi, biaya makan minum, dan biaya lain lain besaran honorarium tpk sebagaimana dimaksud pada huruf maksimal digunakan dari operasional tpk. besaran operasional tpk sebagaimana dimaksud pada huruf samapai dengan huruf maksimal digunakan dari operasional tpk tpk mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut mengumumkan rencana umum pengadaan barang jasa pada papan pengumuman kampong dan tempat tempat strategis kampong, menyusun rencana anggaran biaya rab) untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan standar harga kota atau harga pasar terdekat dari kampong tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkuth.ongrhadap tenaga ahli teknis sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan jasa konsultansi yang berasal dari operasional tpk. besaran jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada maksimal dari operasionaloss walikota subulussalam, diundangkan subulussalam pada tanggal april raja s#asah gara asn (s7 sekretaris daerah ri. kopi subulussalam sei apa key lulus$ "bahari berita daerah kota subulussalam tahun nomor
|
sp,trnuan peserta didik pada taman kanak kanak,, taman kanak kanak dan salur, maka peraturan walikota sektahan daerah ieiurabarugy1rnubaran negara republik indonesia tahun nomorralatan dan rumus perhitungan nilai akhir penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan kota pemurung tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran ill, lampiran dan lampiran serta merupakan buaur tercantum dalam beraturan walikota ini, lebih lanjutla semarang. ditetapkan semarang pada tanggal pit. walikota semarang hendra pribadi diundangkan semarang pada leupysistem dan tata penerimaan peserta didik kota semarangwalikota sekiclaris daerah: ketua komisi dprd: dewan pendidikan:. penanggungjawab kepala dinas:aksi seksi pendanaan jumlah anggota sesuai kebutuhan: seksi pelayanan informasi ", panitia tingkat taman kardirak kanak satuan pendidikan:: bendahara bendahara pembantu: ce. seksi seksi pendaftaran jumlah anggota sesuai kebutuhan, saksi pemeriksaan berkas jumlah anggota sesuai kebutuhan, saksi pengolahan data "jumlah anggota sesuai kebutuhan, besi pelayanan berkas jumlah anggota sesuai kebutuhan, saksi pelayanan informasik': .c., ruang lingkup tugas panitia angko: menetapkan. dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi, menerima dollar ulang calon peserta didik yang diterima: memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan:,lampung tiap satuan pendidikan.memperhatikan minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan pada sekolah yang bersangkuttb, kecuali hari jum'at sampai pukul wib. ccd,ya. apabila akan berubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir haruaan calon peserta didik membuka situs internet penerimaan peserta didik ka. peserta didik datang saluran pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print uulinlet pendaftaran dari panitia pendaftaran! calon peserta didik tk, sd, smp, dan sma menerima tanda bukti pendaftaran dari. panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima, dan calon peserta didik smk..:tk, sd, sm, dan sma menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia sebagai bukti pada pendaftaran: ulung apabila diterima, dan tag calon peserta didik.cs seleksi tahap pertama apabila lolos dari ics kesehatan. tenda bukui'pendaftaran penerimaan pusilla didik tidak dikenakan biaya pendaftaran. persyaratan syarat penerimaan peserta didik tk: berdasar usia kelompok cc. paling rendah berusia (enam) tahun: yang berusia lawang dari (enam) tahun, dapat dipertimbangkan alas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan mengikuti proses seleksi. syarat penerimaan peserta didik smp: lulus sd mi madrasah ibtidatulah satuan pendidikan luar negeri yung dinilai dihargai warna setingkat dengan sd:d ijazah saluran pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama setingkat dengan smp: usia paling tinggi (dusdudjarig dinilai dihargai sama setingkat dengan smp: usia paling tinggi puluh satu) taha. pendidikan, dan memperhatikan nilai calon peserta didik. seleksi seleksi pada satuan pendidikan seleksi pada dengan ketentuan: aa. usia calon peserta didik yang lebih linggi diutamakan:paling sedikit (enam) bulan tinggal kota semarang sebelum waktu pendaftaran: dan tanpa ada tes dalanpaling sedikit (ena:. cc. tanpa ada tes dalam bentuk apapun, boaluran pendidikan terdapat orang tuani orang tuanya sebagai guru berada.. pada dikonversi dalam bentuk tambahan usia, dan nk: apabila terdapat peringkat .usia yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan: i.calon peserta, didik warga miskin yang berdomisili sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan clan kim: pilihan (satu), dan bai hk, dalam rayon. bnn nana seleksi pada smp dengan ketentuan: menggunakan kanonisasi dengan berdasarkan. kota, semarang paling sedikit (enam) bulan tinggal kota semarang sebelum waktu pendaftaran, unn nan menggunakan nilai ujian nasional un) sd, cc.luran pendidikan bukan tempat odan kim, calon peserta didik mendapat perubahan nilai prestasi (np) apabila berprestasi unka penentuan peringkat mengutamakan. usia calon peserta didik yang lebih tinggi: pilihan (satu): dalam rayon:ta semarang paling sedikit (enam) bulan tinggal kota semarang sebelum waktu pendaftaran, menggunakan nilai ujian nasional un) smpluran pendidikan |bukan tempat.hari tempat orang tuanya sebagai guru berada pada luar rayon: calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (nl) apanya bertempat tinggal atau berdomisili sekitar satuan pendidikan yang dibukukan dengan dandan kimth penentuan peringkat mengutarakan: usia calon peserta didik yang lebih tinggi: pilihan (satu): dalam rayon: tag, bagi calon pesut didik warga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut: memiliki kartu identitas miskin kim) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota semarang: memilki jumlah nilai paling sedikit (rata rata untuk mendaftar sma dan sma paling sedikit (rata rata untuk mendaftar sma dan scornlk.ta semarang nomor peraturan daerah nomor tahun tentang urusan perncaling sedikit (rata rata untuk mendaftar sma dan sma bagi calon peserta didik miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada huruf maka dapat mendaftar melati seleksi umum: dan jika dak terpenuhi (dua puluh persen) maka kekurangan tersebut diisi pendaftar umum sesuai ketentuan seleksintk cc. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan nk) apabila anak puru alat tenaga kependidikan yang mendaftar padu satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atan tenaga kependidikan anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang.bi) apabila bertempat tinggi atau berdomisili sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan dan untuk calon peserta didik dari keluarga miskin yen bertempat tinggal atau berdomisili sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan terhitung paling sedikit (enam) bulan tinggal kota semarang sebelum waktu pendaftaran dan kimn, ntk, np, nk, nlpilihan (satu):en ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, tae kun do, judo, tenis meja, terus lapangan, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karat, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain lain: bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabagoh tilawatil gurun mto), seni pedalangan, puisi, manual, geguritan, karawitan, scale, sandiwara, marching band, dan jain lain: bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja dinc! seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internetluran pendidikan, nilai un, nilai tce khusus (untuk smk), nilai kemaslahatan, miliar lingkungan, nilai prestasi, jumlah nilai, dan penukal hasil seleksi pada satuan pendidikan. il, daftar ulang persyaratan dollar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagus, peserta: didik yang dinyalakan diterima tetapi tidak melakukan doll. prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga instansi diluar emamcujadi dasar pelaksanaan penerinkun peserta didik. tag dinas dar masyarakat. melakukan pengawasan dengan menyama. melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang.ya, upm atau telah telepon sms emasluran pendidikan satuan pendidikan dan dinas. media massa eleklromplt. walikota semarang hendak pri!jadi lampiran peraturan walikota semarang nomor tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta peserta didik kota semarang daya tampung dan rombongan belajar negeri rombongan nama sekolah tambun skola daya tampung d. belajar. ika" tka: negeri sendang mulyo tkb: tkb: negeri ditelan jam ema negeri permainan kana negeri han mad daya rombongan nama sekolah tampung belajar sdn banjarharjo sdn banjarharjo sdn bangetayu kulon sdn bangetayu wetan sdn bangetayu wetan sdn bangunhamo a1) sdn rangunharjo sdn banyumanik ot sdn banyumanik sdn banyumanik sun any manik sdn barusan |sdn barusan02 sdn benda nior sdn bendungan sdn bojongsalaman sdn bojongsalaman spn bojongsalaman (spn bringing1 po20 sdn bringin02 sdn bubungan sdn bubuk a09 sdn buangan ol sdn buangan sdn buangan nun sdn bulu lor nan sdn lulusan sdn bulustalan nan sdn candi nan sdn candi3 sdn candi sdn candi sdn cangkir sdn cangkir sdn cepogo a00 sdn didasari sdn labuhan da9 sdn gubahan |spn gajahmungkur nan sdn gajahmungkur sdn gajahmungkur gajahmungkur |sdn gayanisari (sdn mayasari isn gebahgsuri snn gehangsari sdn gebangsari a48 sdn pedagang sdn pedagang sdn lemah cemas sdn genuksari sdn gisikdrono (sdn gisikdrono02 sdn gisikdrono03 sdn gisikdrono0o4 sdn gunumgpas men mean sdn gunungapi sdn gumnungpati08 sdn gabungan a90 sdn jatibarang sdn jatibarang sdn jatibarang03 sdn jatingaleh ol. da9 sdn jatingaleh nan sdn jatingaleh03 sdn jatirogo a90 sin jatisari sdn jombang na, sdn jombang nan isbn jombang03 sdn jombang sdn jombang05 sdn kalibanteng kidul sdn kalibanteng kidul sin kalibanteng kidul mena maa sdn kalibanteng kulon sdn kalihanteng kulon nan ban snn kalibaru tsn kalibaru a00 sdn kalibaru03 kaligawe kalipancur sdn kalipancur poa0 sdn kalisegoro pte sdn kalibaru sdn andri enim sdn karanganyar sdn karanganyar sdn karanganyar gunung sdn karanganyar gunung sdn karangan (oa isp karangayuo2 sdn karangan sdn karangkidul sdn karangmalang sdn karangrejo1l a00 snn karangrejo sdn karangrejo01 sdn karansroto sdn karangrejo03 sdn karaianla oa nan sdn karangtempel sdn kedungmundu nan sdn kedungpane sdn kedungpane sdn kembangarum sdn kembangnrum men men sdn kembangarum . sdn kembangsati sdn kembangsari02 li3 isp emiten ot sdn kemajuan sdn emiten sdn emiten li7 iso krama sdn krapyak jols grobogan i2o1sdn kuningan s sdn kuningan sdn kamper kidul sdn super kidul sun kamper kidul sdn kamper lor sdn kamper tengah sdn kamper tengah . sdn lempongsari sdn cangkang kulon sdn cangkang kulon sdn cangkang kulon sin cangkang wetan sdn ingkang wetan sdn cangkang wetan sdn mangunharjo mangunharjo |(snn mangunsari nan sdn bayaran sdn bayaran sdn bayaran sdn meleleh sdn mlatiharjo sdn miatiharjo sdn muktiharjo kidul1 lan |spin tukohamoisaaio2 sdn mukliharjo kidul sdn muktiharjo kidul sdn muktiharjo lor sdn negeri minato sdn negeri mikoto sdn ngadirojo sdn negliruo' sdn ngadirojo03 s sdn galian sdn galian sdn galian08 sdn galian sdn galian sdn ngemplak lamongan sdn ngemplak lamongan sdn ngeres sin ngeres nan sdn ngeres03 sdn nio 1e7isbn ngijoo2 era sdn nongkosawit sdn nongkosawit sdn padangsuri ul sdn karangsari sdn pakintelan 123sdn pakintelano2 a90 apn iakimtelan03 sdn peleton sdn peleton sdn peleton ma|somaasampan |smn tandcanlampero2 sdn pandeanlamper sdn pandeanlamper sdn pandenninmper panggung kidul isi panggungtor daemon tag sdn param tas pekalongan sdn pedalangan sdn pedalangan poa0 sdn pegunungan kidul sdn pegunungan kidul paman sdn pegunungan kidulmkeputusan center! pendidikan nasional nomor: tentang penerimaan siswa pada taman kanak kanak dan satuan pendidikan: peraturan bersama menteri pendidikan nasional menteri agama. nomor mr: sekolah madrasahrdn pegunungan kidul nan sdn pegunungan lor sdn pegunungan lor sdn pegunungan tengah penurun kan tengah sdn pekuncen sdn pendidikan kidul sdn penarikan kidul sdn penarikan lor sdn pendrikari lor sdn pendirikesi lor sdn penarikan lor penggalan kidul sdn pesantren sdn keterangan sdn petompon ol sdn petompon son petompon ota| sdn pasangan sdn pasangan da9 sdn pasangan sdn pasangan sdn plamongansari pon0 sdn plamongansari pleura a90 tan sdn peleburan snn peleburan o01 lehman 2o2 sin wonorejo sdn wonorejo po. sdn wonorejo . .a0 sdn polman sdn pandangan |8dn pudakpayungo1 sdn pudakpayung sdn pudakpayung poa0 sdn purwosari ol po20 sdn purwosari sdn purwosari sdn purwosari sdn purwosari a90 pss snn purwoyoso nan sdn purwoyoso agy sdn purwayoso . sdn purwoyoso sdn purwoyoso sdn purwoyoso sdn randugarut sdn rejosari po100 sdn rejosari nan sdn rejosari nan pas sdn wonosari sdn wonosari snn saeng pa8 sdn saeng2 sdn saeng sdn salaman mulyo a90 sdn sumberejo sumberejo sdn sambiroto sdn sambiroto sdn sambiroto pose sdn sampingan sdn sampingan sdn sarirejo sdn sawahbcsar sdn sawahbesar sdn sekaran sdn sekaran sdn sedayu pn. sdn sembungharjo sdn sembungharjo sdn sembungharjo03 sdn sendangguwo sdn sendangguwo sdn sendangmulyool | sdn sendangmulyo sdn sendangmulyo sdn sendangmulyo sdn siwalan sdn sfondo kulon sdn skandal kulon stin sfondo kulon a17 sdn sfondo wetan nan naa sdn sfondo wetan sdn sfondo wetan snn sroidot pelan naa dst sdn sfondo wetan sdn sfondo peran sel bdn sukagool sdn sukorejo sdn sukorejo os. use (snn simmurcio nan sdn simmurgjo sdh sumurooto dengan sdn tarnbakaji stin tambakajio2 a90 tambakan sdn tambakan sdn tambakan05 . sdn tambakharjo sdn tambakrejo sdn tambakrejo sdn tambakrejo kan sdn tambangan1 sdn tambangan sdn tandang sdn tandang sin tandang men sun tandang sdn tanjung mas tawa mas sdn tawang mas sin tegalsari sdn tegalsari sdn tegalsari sdn tembawang sdn tinjamayo sdn tinjomoyo sdn tinjomoyo sdn tlogomulyo sdn tlogosari kulon sdn tlogosuri kulon sdn tlogosari kulon sdn tlogosari kulon a40 sdn tlogosari kulon a0 sdn tiapasari kurun sdn tlogosari wetan sdn tlogosari wetan trimulyo sdn trimulyo a90 sdn tugurejo ul sdn tugurejo sdn wates sdn wates02 sdn wonogiri a40 sdn wonosobo sdn wonosobo sdn wonosobo naa sdn wonoplembon sdn wonoplemhon nan sdn wonosari wonosari sdn wonosari03 anio megono ten smp nama (an tampung jumlah! siswa rombongan per kelas belajar negeri bbb imp negeri2 imp negeri3 smp negeri4 tg smp neberg jsp negeri nan imp negeri7y (smr negeri (smp negeri smp negeri (smp negeri smp negeri tag imp negeri3 imp negeri (smp negeri5 lag smp negeri temp negeri smp negeri18 smp negeri1l9 smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri imp negeri smp negeri26 smp negeri imp negeri28 smp negeri29 smp negeri smp negeri abg smp negeri smp negeri33 |smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri38 smp negeri smp negeri smp negeri san aia sma . panen daya jumlah rombongan nama sekolah siswaper tampung luslajar sma negeri bean sma negeri pola ane sma negeri sma negeri ang sma negeri sma negeri6 sma negeri sma negeri isma negeri sma negeri jai negeri sma negeri sma negeri sma negeri sma negeri sma negeri smk . armata rincian daya tampung nama daya sekolah tampung kompetensi keahlian jumlah kelas dan siswa na''tenaga kelas, siswa listrik teknik otomasi industri kelas, siswa teknik penyiaran produksi kelas, siswa dan penyiaran program radio psr) teknik hlektromka kelas, siswa industri teknik penyiaran produksi kelas, siswa dan penyiaran pertelevisian akuntansi kelas, siswa dana smk negeri adrmnrumursiswa teknik audio video kelas, siswa teknik elektronika kelas, siswa industri teknik pemanfaatan kelas, siswa energi listrik do.lawan teknik gambar bangunan kelas, siswa smk negevg6. teknik komputer jaringan kelas, siswa smk negeri akomodasi perhotelan kelas, siswa jasa boga kelas, siswa jatisari kelas siswa kecantikan kulit kelas siswa kecantikan rambut kelas siswa busana butik kelas, siswa nurani teknik kendaraan ringan kelas, siswa smk negeri teknik konstruksi batu kelas, siswa belowpena smk negeri akuntansi kelas, siswaio. lem negeri a96 pelan konstruksi kapal kelas kawa teknik instalasi kelas siswa permesinan kapal nautika kapal niaga kelas siswa teknik kendaraan ringan kelas, siswa rekayasa perangkat lunak kelas siswa teknik pengelasan kelas siswa teknik sepeda motor kelas, siswa ampplt. walikota semarang hendra pribadi d. ra, pena! wo. cc. bag 23k a88 bay essays salah ser rea spa sering aaa s5. taro 3g pas in, nan fusi hn. tt. bea nn: las tp) ito ann nan han iii aya ser tag a33 ana am) nana tik t$$ kana der nene pen: tu. pak: ham iro gu: bur yss dig pak aan sar a.a s3g kai berani s8$ t5$ tag pisang dbs sara sha bnn sau aa. meunujourn.ula llau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau secara smp alr persyaratan yang telah ditetapkan. pes jug a ani hn: lah na: lea oat mere la) ef: (ie ide sis ala asih thn maa aa! sig sel sisa sisi5 gem pen rasis sisajal hee agung sasa als kena mar css mia dar ina sula dels| jan akan ode abg ban hai na: aang sana kan man ab: rena madang sn: sega seret piala sia sasa ale tit dansa oonasana ae, sia ong a81 cina cacat aa2 a33 sisi sis aim lani an) bai bani lan: alm tn lola onar! alas isis| kisi ie3l lala some| sar sense salak denda aga disisi anna dao isi sasis ggs minin oo|m mim ala mia ala saran basa alabama nama lal tp) mnc fb) dial a15 al. gesek tmn senin te) ne: fri sisi kenaikan fs isis|s rei ken helper! sid ola lal ar: hua ess skala ann br, s|$ era sar eri o|s sa. asa esa v|g ala jok tee isis "ane dasa kei kak duda sat aam adaa sells asa stepa janda nda dala fan efek nenek tak 2lan oii tas jade? jangan tells: sal sec 5le sie eka hebben eropa one kenari lari jae aia fefe e ue0s sig ajal sg anta daa nenek reg sg. haanpere ka: nia usa aksi adaa a ihe neraka sisi sela al. r2n tes sig malas sis tama: malai lai fan s hr anni bahasa ls local dan ketan ala aga naa bee lele sel tan sides tni halal nella sesadesas ara ra s.sud atasan aaa aaa isis aaa daa sis ala zzz aaaa sasa kanakan sasaran map selalala sisa resalelslees alo nina kan bea peni bea kebal kel aga alla aja) oal ovejaja aap tan haa pai kana na: rai (is ia: kla ny: lai sss sis sisi lu: sasis ha) frac hri iia sig pel s|$ sila soe! aas (gp gigi ar) gagah wind kan sasis ssi jak al (gd adi setia jess sisilia tp) ia3 sal po) sails eis|g gl. si. bo. isis jaa san aen ere bani hasi aga eas a22 jan gado naa nan mad ham haag gada ceng pia, airin mpn nah daa ebeaterek naa aaa dag ela dlu jasa malas seo oli sin ovj tani lele af) alah sib sea enne cool #lalolala sis uss keras agama sis sea ee? il was sas maa see eee oku iolaoleisisi3 disisi3s so. sololslels fan lala adat ama a.a nai kes tera mara oo, rat ina sas sess asas atase perang sis iso ssa nga sasana olo sisi iis nan issssssisss kena bra edisi kan pan aoa ala lala saras aaa sala mimwimiajt| laa aag'aa kan ksp kpa kep nsp a|a|o maaaagaaaa giglsiol ola orolrol loo oil o10 s2isb isisigig kena brad koni rp2 dp: ea2 dra isu sisi oa) lal sol nag alas dlg sis alel pip del ika fasa) saga lani ielalgisis fusi sislssis sis xssasasss ate kel sis sela olah asas goda isl skala dada ganda nagan het bal iss sss aan laga alas end sasa sisa (an seal sadar jeda sasa jas sim lala ielelelslal isi jelas ssl sel ala sia saga aas sasaseai gegsssass sala, mada sesi sia kat: m0: baal kosi kasi kosi kosi kr intai gala slslals sisa mam ras asas sah dls similis sss gia dulu sasis ala. dalalakolel sesi sek sbi olalahakaldl sis elsa mini sysop sis ooo hal gie ala ol. naas sana disapa ape erna sagsgasaaa naa asas datasd sas sss ak. dala gexkgduwia olla sss ses pss ses sisa see sos sis aalalalal lele| slslelsis la| ipul sisa (sss similis lal 2s) sis dis aag ala yen bal ala eeeeee ppp sgggsssssass lalsasaaaasasa koi dan kod pas pai kang mas kan pan ami kanada ing rasa sea saka. al0 adaa aga hdd agak aja d|w muwmmmamamamumaunun mmiomuaunumaamanaan alla elmlolslolalol lalateim| inloeinjol lalolelnlolwlol klx miki kleine|ololeolooloolaoj caloaaaja aaaaaa| ann "mimi wiki seat un, la eaa: all sea see panen mer "dd rs jia ella sal c|c rig see sad iia elu (egg nenek (al le) pai lan al. aru sie bala masi cha al, ala drag ala dealer tag lin fee rear haha his @la sala hei laa ner 'sis dana kera! ola t| heri aaa s5. miss yoga aga aoa odessa harihaik nan ami kal kant saat aan nan isl sla ser fee tana sis mean: ann sai nana en: peel if: kan) |. rang ka) d.i aaaaaa akan sek isi 2sis3 bee see! v|p aaa besa ebn eeee net sosial disisipi sin: ini: din gea ana alel bis ala aaa ln! sss aaaaaa ana tini: nia ass! (he anna sal nita sana satoe ala peng pes ken sisisisis sisi lp) kira kes) ap) beleleltal kei sss ssb krim (esais slolalo ss. ala lesi gis aga sela sele sis dana ida asas aci sis basis sage: ket ter besagaas jak era ad, slogin yaa ala (ie isi ends esa e|s| sig cases as aaa. wadan nari ph. dada saga data else.s sas rsa mana aset usia eksis ala sela ebebeb hee daa adaa masa tel aan dany dala usdangada lag javana muna das sss sis sle calo uus sadar (asas gangga hai le) ini area man su) sih ml! ha) reda aga ganas majikan bau saga eee sis ada mio sis sis sisa sss aja aaa aaa lalalslaja ssi3 oles sio salsa gesta lolo sis ita ira dis magaselaasass abs dana ggs anu sisa ssel add sl disisi. sasgadasadsdadees rsi 'u seggagasnsaad2 haa sisi yaa ala sis apa alaa siap alas agodlanjpoaololk film wmm ala angan naa mimi jatim jassgemag oo sericea (gr mad asi inn ini tan) eni lelssidid olalalac| sala. jaka sada della salaf sis ana ket lai ole vldldoldis wacodsamw penang jojo| aan sala (etena tep) ala noda lap) ncs resep ke) jos tel. selasih (ps huni sss sisi sales sic|gls aja lal iss 4lolo|gis hainlolnlals ib$ (uga sss ssi anak:: him: mg) tel az) bia pan diawal wala snn tar al,ol, pen mana wimiwmia ata gama aaa jas sasa jala sel sisa flat ass ssesggsaa mane mata sigi tss ulu ema aog tea owl sisa eagle gaa safajeh egg sasa aga asa an3 jalal emi. sos ola sae soal bina degan bala ale dang ssia.$ bio sia gak elia lan gelas aan nata sole ale syst tas lela ags lal ala #elalajeleis gj| d3) sadasamdana asas asa asa toa stssesg elo seni sss sis ultah elo sis ala sosis esa la? also calo sai ajal|ill9l919 les aas isi sellololo ala slolelel dial jalal lalai sisislsl (sisi? disisi mesto www esisidgg pergi sss lal olok sisisisloloossialas a.a al. dial. air ulu sodaowsaawsssses aman aaaa anal car sana ana lalsajeia| selama kes mena mera mean bear beo bea desa dsn bea ker bea bnp mapan add adi aaa aap daa akad nwnwmwimmimim wwnwwaw wmn mmm niolalol lala|snlolkjojalo lalaisinjolsjolalosial kajol lohan erolelojolelolololesi isisisisisitisileloolool jalan|co and han bani hand hand kan band band hand kasi band hand and hand hand koni bani band hand band hand band hand ang band hand mba 4d tai w d| tee: lah balm sis ali ani teka bs, peras ia2 ks) sls bus oleo sas jane asas sasis lolos3 (dsk sasa bala tla sia ala alm aan welaseas asa 3ls| tee. sim (lis ole old ela mea sls tee jii esensi. bala fakta ass sesal sis nanda sada asn ajang sis sus nusa sis solo agen, ron eng uas isi ser al. iss unta das das sea aral aah agl alan. sis, case laga maka sl., lan sis alel etal ala madan beo mena nama nanang sesama aan kes jaa sasa ses asa segala agus pisepssssge sis bslas ass ditata asas ae atas ata one hlalaielnl eeseeaga lafal |sla|sisi segala signs|sasis sisisisisisisisis kjalalar isis aas ayu sama si ses ssi similis 3s! ala dera? bis naa ban din ba" sdasssasis masa |s|i suga sssaggisgagsss sis sis maa aan apa snp ala ata ara mama ama mana aasadaasaasa asjlalalaja kepala| nnmmlmmwwman w|wlmnjlwlalm mol win slalom lalmirwlodolololalafla's|w kelola|o aja dal esai kes mia lagi isl du: klg ket gg alalalsi ribeliatka sicssg jaga tia ssi (ag ka, kan joss (hn ean aga lea mess eee reb asia ara (ag ola unila ala aid ina) js, sap telak ain aga fisisisisi sel hee pala seal gagas sen ssi 2nd oma tgl slang mal uga cla asa sisi tno eri metal iau rsi sha) bali mana rear sis (so sea se: lola lan ssi saga aaenaaaddna sel sina mod ma) era ara: met ben bait vas ean ella dadang: bee ara ol. olla esa ses ini soo sis sse see tula sis bae dont dami aka ban: maa jln jang gaan jang ana pss san nun ooo nasi #rararara aaaaaa pan pena bpn kena minin pinta kata kian lula alel aaa adala uan uan syst akan ina ann ras tinju nik sikap) tani maan nan aaa bada dia rena lala in) base aa, fav sau sinensis (im sah ini ra: alel be) es) ul, nan: ana fa! fun lele sip lalat sis sss r.a giu ken stool naas belgia el ololesisia mass dal skrg sasa pass (elang |c| sssssesa sasa sg. sala psa aga? aas noh, bai tik lc).j daa pns nsisi pine visi kai ulas bea una hai pia app jam bop aman ereeeeng se: gag sis sss lulu sl2 sanga sea oiuisisle pl, tega saja tegak aaa sea lee ian asia aaa jam saad aaa nas erie ana: sinjai ini rika misi atadasia ss2 asa ass maesa s|s jee jesc age (idea naga alas aooelelela sera oletelole psa sala ass similis pandan jaran aoa poni besa sesi pagi pes mera mera maa mn mana ola rek tara abis! ala minin ala ind ais |minim oh: salsa daa aaa meng gaya aa: angan ggs rep tea asas bss bis ngra sisa srk rises tni tiaiti tan . sederajat, sma. dan smk aluu.babnerupertanggungjawahkan semua kegiatan yang dijalankan kepada. pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan, dtenan aga lalu bis ela three sa, far hai wa) bike ke: dls dls d5: ehp isl sa. elo.e.e all ole erna pedoman ea: bee naa ala hanan lo seakan ngak jaga tagawa jaga pal ass daan bari png bear ton clara sel uan tag jaga nate islalals sisi alan kate rp. ala sis 59ge seal ane heels fak read easa nen sik gasagaga ue: era sea asia pilu per allen org.o). yho| is2 saga dee eos sis kai aaa bea hen aaa na. aan: ala aaa ass sala cie aaa a9|o saas bbb ara press nias prahara ana alalcnlas sara: ara sana aar sin sik ysisisis apollo see (ls ojo (ea sa) bis gag ass adat.s ketat asa resiko sig dan kera asi slojoll isi bal tag r3) bro lae tgj wala sasa dia label (eksis jaksa aaa saad malala ola diisi been naa jade ganda sya tea sasis see belah sega praja ere all. sisik ololsisl ala fee egp pem anak asas sasa asa aa: ran gas sio. bila maan "didi beda ses assists some sasa dat sit sieislelsisisis ada an) setan oasis ane sis jasa isis paolo alah ala oma as3$ ole. sial mala aegngasaggan gagang kedalam( saga soal sigisisis kan rena mes met sati swa kaalalesisisis ann atasi gee aaa afeeee sig sia sisi sis|sisi tno al kam pan nira ketika aga age aga ala sl. means gagang gala lalat elsa mass aga aan bee sisa selesai tesla aaaa rara naas hana aaaaaa aparat hama aaa aaa aaa ajar padanan anna data bada sim alami indol leolalol ia lis sana sen karang ksasalaa ala nlnlololajn alone d3! sela a.a se) had dan pan cs. alb ovale css cells sisi ella malala bee mom minin sean inn leg oli ja! (s8 leg gogo lee lek (ae iss a53 dam 2gp tan) har iso jab nani 2fs balas (ba alias (p5 jan log (ad a39 (sp ag (p$ simas (e5 engan, snn pal ane: anta wap ssk ala gg. ola cameo sos jus isa oke iri aka! sel tan hata) far kan) nascar nas bag, ses 4is bs, sglesipansswp3 zina pik asekorasosorjan er lan los pai ore: ice ara (dg (ha sae so| isa let koma ima meng das ssa (ah |aw shares (leo (8g kera tara sh3se aoa5 dara naa map) asi eksis haa mekar gessoses soe an. fatal pra la! sera dia (ds basa esa te) atnhass phas pasa aaa v|y fan omumogun eoa noooeko raw aoa egg lap leo art un) saw ke) tp) nan fo. has efek ann ses lp, naa ab! pra sen magi gama me: ab "saga aa: ega had lsn (ga adugsas se: mam rose man op. soe gama spin jenaka pas cim3 p3 bara daa saga sedang ban un! ppa han sis elon p.s sik ega (5g ong tos aa) bi) ang den t3) an: ana hat: ntar tanpa sw35a dep da3 ad, mete nai sel ppdb sps33 #g3gd sdgs hot serve aaa psa tea marga pas egg tpa nasa prt fate uas mag: gis tan tari "ah dal tan sir ep) pgi sed li) lap kapan aa) en: gas das sep (3g pad tea seb "bp snn nai sis ika pes tang #f3gsg bagi sai si5 pen daa. so. bo. s1) tabel pra kana lagu ao. ale tap) dae fan ladang hand es. desa ba: se593 kena bap dop nadi loan bai bni (a3 dari jai a11) s1) raja selai leg dua agu seed da5 pat ti. "ah busana sang (gi ian pad elo gag ada dogs jan pte bela fin ssi (3g mae hita: sub (dog na: pile an. hai ata man perps ana kena adang dan 38x ter sis :g ta: fan man iss ola benih non lea pndnsana jasa ana aas mma tan "ja pan (fs jas tah hanan eka pkl lead, sea kbs. laa sela gala3 kan bia (kb web (ir esp ana ( g hh bab ia) te14) ann: peta a09 en. pa. van ren! 'tua men io! mat pas jan . ( e. san tai an: soa3 ana maa jas ag! (z9 (b5 ana ia: en) pen! t ka .i sala kru, sisa (aa ap.$ ana (s3. ag. acs lag sah ag: anda daa sss len kan tno an23 pesanan mn: ala sig pend mbah lada esensi ses pan eni pangan sean aga pra perdana dan lom bd. pena ima has) ss. tahi ala pep see log sie rar geo sentana matan san ol) lan mai sis nn: ata? joshua ang gia ega bes sas la) aman aa) pra jera) pas aa. isa) do. (gg (is na aa) hai ha) an) an: ge: had fn: pan gan (ss las han ig. tel tel et: jas (ag (8g selada na: aon: ron bob ohh kan (dg tesis does see sf32 basa sasa ani "an kua sang laga belas dan nga basa see eee a13 long eee pan ben eksis 31m ane ala? oo low wommmmren mata let a.l aia ta) sen sls sls totem) pg) pete repo slang ikan| ss) sesama shd kamp kes file keb sus pia pkl yao lay va! le. pel sang kos sees| #ehe teh sah ep| seru0 sp| rel bel basi sul bei pal tar beta bai gel send lal as| saba en dpi a. an) log sel sll aan sal sell sal aa| an, mis awa own tikus| www oe0g ryan porar3 agar| enw penis a3a rta says asas asa gua e,l sai ags his dng (pu cal otg sah kara kaban ra) flo telo dol$ bos as! laga go23| gel selam dc| para vokal pokok sal mara lan hen kaa a58 pale lore| ps| sena rep tyo pik j0 yo, dea kpa s5! sel ser) asl ad) celeb pal gal rel bas kala) dal (a33 ped| si| 2al da) sp| sel ba) og| ss| os| s8lp3| sal gal sa. bal hal sa| b9| egl sal a5| apl 3nm| te) ag: kai sda "$$ sn) kaga king al. pes den pen i3ng3 basa aki sapa psk psa segala taa men ole nag a34 ita a53 ep: pp. bbb notes pegas kana 293p ek: 2log sen kn ara ala tpf) ega ina as) pirbahasb.: pendaftaran, seleksi, pencelupan hasil seleksi: dun ce. daftarulang.rnuasyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan penulusik masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan lala cara yang ditetapkan, kanan 10: penerimaan peserta didik tidak dikenakan biaya pendaftaran.tambahan penilaian satuan pendidikan nilai kemaslahatan anak pendidik sd, smp, sma pendaftaran penambahan usia nilai v wak pada satuan pendidikan bulan pul tuanya sebagai guru sma bulan (") dalam rayon smp . bulan luar rayon smp $ma oo anak guru yang mendapat nilai kemaslahatan usia alas tahun smk pendaftaran penambahan nilai pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai muu dalam daerah anak tenaga kependidikan pendaftaran penambahan usia nilai pada satuan pendidikan tea bulan orang tuanya sebagai smp tenaga kependidikan sma smk nilai lingkungan calon peserta didik penambahan nilai miskin tempat tinggalnya smp lingkungan sekolah sma smk tidak miskin tempat smp tinggalnya dilingkungan sma sekolah smk miskin tempat tinggalnya sma lingkungan kelurahan yang .| ditetapkan nilai prestasi tingkat prestasi tingkat. juara kejuaraan internasional g0. kab kota kecamatan prestasi olimpiade jenis juara kejuaraan olimpiade internasional emas perak perunggu osn emas perak: perunggu smp sma kanlaubik.m sekolah. ii. walikota semarang pendekar pribadirumus perhitungan nilai akhir seleksi keterangan peringkat usia usia calon peserta didik nilai kemaslahatan smp nu# nk4# keterangan nilai akhir jumlah nilai st) nilai kemaslahatan nilai prestasi nilai lingkungan cc. sma na nulnkanp keterangan nilai akhir jumlah nilai smp nala kornaslahatan nilai prestasi nilai lingkungan smk na (2a #4c#2d))paling banyak dari (2a t4c 2d). plt walikota semarang hendra pribadilampung paling banyak tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. seleksi penerimaan peserta didik dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan. seleksi penerimaan peserta didik sd, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mempertimbangkan kanonisasi berdasarkan tempat tinggal peserta didik. seleksi penerimaan peserta"ulun peserta didikrayornisasi berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik. seleksipenerimaan peserta didik memberikan kemudahan bag: calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan alau orang tuanya naga kependidikan pada satuan pendidikan, b.gtanralatan hasil belajar dari "satuan pendidikan asal: peserta didik bukan anak pns #gellasinya sama, perpindahan.ta didik kepada satuan pendidikan yang dituju. bab vi! tan pengendalian dinas melakukan pengendalian serangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik "untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan. pin nn,karang dan digelapkan dengandiperoleh melalui sosialisasi, pemberitaan media masa serta sarana lainnya.
|
peraturan walikota semarang nomor. tahun . tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor kota semarang walikota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bahwa dalam mengefektifkan pelaksanaan ketentuan dan peraturan daerah nomor tahun tentang pengendalian lingkungan, perlu melaksanakan hari bebas kendaraan bermotor kota semarang. tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotorbabi ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan il.an badan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat blh adalah badan lingkungan.yang selanjutnya disingkat hbk atau car free daybabi kota semarang. susunan dan tugas tanggung jawab tim kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota bab iiipolda. hbk ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap hari minggu. pelaksanaan hbk sejumlah ruas jalan sebagaimana diaturpenumpang instansi pemerintah dan sepeda motor dilarang melintasi dimana dirias jalan dimaksud selama pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor. bab kewajiban pemerintah daerah(dl)kota semarangari bebas kendaraan bermotor dengan jalan kaki bersepeda, atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain: cc. memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari ditutupnya jalan selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, dan mendukung penuh dalam kegiatan tersebut seperti pada diatas. bab viii ketentuan peralihan pelaksanaan hbk kota semarang paling lama (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya peraturan walikota ini. babeptember walikota semarang sukai sutaria diundangkan semarang padatanggal septpiutang daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang daerah perlu adanya pedoman yang mengatur tentang tatacara penghapusan piutang daerah, bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang.melunasi hutang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah,bab viii persyaratan piutang dapat diusulkan untuk dihapuskan apabila memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai berikut: penanggung hutanghutang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, hak penagihan sudah kadaluwarsa, penanggung hutang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak retribusi piutang lainnya, penanggung hpenanggung hpenanggung hutang tidak dapat diketemukan lagi karena wajib pajak wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi. pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dibuktikan dengan keterangan dari aparat pejabat yang berwenang. bab ketatausahaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu ditatausahakan oleh skpd teknis sebagai piutang daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasar ketentuan perundangan yang berlaku. piutangdan terlebih dahulu dimasukkan dalam daftar cadangan penghapusan piutang daerah oleh skpd teknis yang penyisihannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihpuskesmas pada pusat kesehatan masyarakathapusan piutang daerah bab ketentuan umum dalam peraturanberhn retribusikeberatan dan surat ketetapan retribuspajakruang lingkup penghapusan piutang daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, pokok retribusi, pokok piutang lainnya, bunga dan atau denda administrasi yang tertinggal, sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang sebagai akibat adanya speed, skpd, skr, skpd, spot pbb p2, skpdkbt,tangani oleh penyampai, penerima dan (dua) orang saksipenghapusan piutangpenghapusan secara bersyarat atas piutangdan retribusi daerah setelah piutang ditetapkan sebagai sbdb oleh walikotapiutang secara bersyarat, dan penanggung h, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang. bab pengajuan dan tata cara penghapusan piutang pajak: jenis piutangpiutang retribusiwalikota menetapkan keputusan penghapusan piutang daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam dan bab piutang lainnya piutang lainnya adalah seluruh piutang daerah kecuali piutang pajak dan piutang retribusi atau piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang undang, sebelum dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak, agar dilimpahkan dahulu kepengurusannya pun kekal, sedangkan proses pengurusan piutang pajak dan retribusi cara penyelesaiannya diatur sebagaimana tersebut dalam sampai dengan penghapusan piutang lainnya secara bersyarat dan penghapusan piutangpenghapusan piutang tp tgr diatur dalam peraturan walikota tersendiri. bab penghapusan piutang lainnyapimpinadan walikota untuk jumlah lebih dari rp. (lima ratus jutadan walikota untuk jumlah lebih dari rp. (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang. penghapusan secara bersyarat atas piutang daerahsebagaimana dimaksud dalam dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah, sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh skpd teknis kepada walikota melalui ppid setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara jawa tengah dan d.i. yogyakarta,vii pengajuan dan tata cara penghapusan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah selain piutang tuntutan ganti rugidan surat pernyataan sbdb dari pun, daftar nominatif penanggung hutang memuat sekurang kurangnya:. usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerahsurat penetapan penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak, dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya tidak diketahui tempat tinggalnya.
|
rama elolaan dokumen pencatatan sipil pengelolaan dokumen pencatatan sipipenyesuaian kode rekening uang lembur non pns penyesuaian kode rekeningpustakaan belanja pemeliharaan perpustakaolahan dan penyusunan laporan informasi pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan kependudukbelanja bahan komputer: sebelum perubahan setelah perubahan keterangan anggaran anggarbelanja barang dan jasa belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja paket pengiriman pengiriman mobil belanja premi asuransi belanja premi asuransi barang milik daerah asuransi mobilgurangan untuk pengiriman mobil penyaluran bantuan sosial penyaluran bantuanpiket uang piket uang piket non pns uang piket non pns halaman:makanan dan minuman harian umum kebutuhan penanggulangan masalah sosialhalamanperjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah kebutuhan penanggulangan masalah sosial belanja hibah barang atau jasa belanja hibah barang atau jasa belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat pihak ketigurusan kebudayaan unit organisasi dinas pariwisata dan kebudaylolaan kekayaan dan keragaman budaya pengelolaan kekayaan dan keragaman buday1a7.lurah belanja lua7.a71.z117. belanja makanan dan minuman tamu belanja makanan dan minuman tamu penyesuaian kode rekeningz1. belanja jasa tenaga ahli belanja jasa tenaga ahli penyesuaian kode rekening aza. belanja jasmbangan dan penataan kawasan malioboro pengembangan dan penataan kawasan maliobobelanja bahan kimiamodal belanja modal belanja modal pengadaan perlengkapan kantor a41mesin penghisap debu penyesuaian kode rekening belanja modal pengadaan tangga lipat belanja modal pengadaan tangga lipat penyesuaian kode rekeningpengendalian operasional pengendalian operasionalf. honorarium non pns .03f.penyesuaian operasional survey monitoringlolaan unik pengelolaan unitelepon belanja telepon belanja jasa media massa belanja jasa media massusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpksanaan pengawasan internal secara berkala pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pemeriksaan reguler) pemeriksaan reguleranganan kasus lingkungan pemerintah daerah penanganan kasus lingkungan pemerintah daerah pemeriksaan khusus) pemeriksaan khusureview laporan keuangan pemerintah daerah review laporan keuangan pemerintahoptimalisasi pajak air tanah dan pajak sarang burung walet optimalisasi pajak air tanah dan pajak sarang burung walelsewaama doa soem wetdan wajib pajak orang pajak orang pribadi pajak orang pribadi perpres tahun perpres tahuperpres tahun perpres tahun dana bagi hasil pbb pemerintah pusat dana bagi hasil pbb pemerintah pusat perpres tahun perpres tahun biaya pungut pbb pertambangan migas biaya pungut pbb pertambangan migas perpres tahun perpres tahunperpres tahun perpres tahun bagi hasil dari pungutan hasil perikanan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan perpres tahun perpres tahun bagi hasil cukai hasil tembakau bagi hasil cukai hasil tembakau kep gub kep kep gub kep .08p.perpres tahun perpres tahundak) .08p. dak fisik pelayanan dasar dak fisik pelayanan dasar perpres tahun perpres tahun halaman ea. .08p. dak fisik pelayanan rujukan dak fisik pelayanan rujukan perpres tahun perpres tahun dak fisik pelayanan kefarmasian dak fisik pelayanan kefarmasian perpres tahun perpres tahun dak fisik keluarga berencana dak fisik keluarga berencana perpres tahun perpres tahun dak fisik air minum dak fisik air minum perpres tahun perpres tahun dak fisik sanitasi dak fisik sanitasi perpres tahun perpres tahun dak fisik pertanian dak fisik pertanian perpres tahun perpres tahun dak fisik lingkungan hidup dak fisik lingkungan hidup perpres tahun perpres tahun dak fisik perhubungan dak fisik perhubungan perpres tahun perpres tahun dak fisik sarana prasarana kesehatan dak fisik sarana prasarana kesehatan perpres tahun perpres tahun dak infrastruktur publik daerah dak infrastruktur publik daerah perpres tahun perpres tahun dak non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud .08p. dak non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud perpres tahun perpres tahun dak non fisik tunjangan profesi guru dak non fisik tunjangan profesi guru perpres tahun perpres tahun dak non fisik bantuan operasional kesehatan dak non fisik bantuan operasional kesehatan perpres tahun perpres tahun dak non fisik akreditasi rumah sakit dak non fisik akreditasi rumah sakit perpres tahun perpres tahun dak non fisik akreditasi puskesmas dak non fisik akreditasi puskesmas perpres tahun perpres tahun dak non fisik jaminan persalinan dak non fisik jaminan persalinan perpres tahun perpreswalikotatentangperubahankedua atas peraturan walikota nomor tahun tentangpenjabarananggaran pendapatan dan belanja daerah tahundiubah dengan peraturan walikota nomor tahun diubah sebagai berikut pada lampiran urusan wajib macam urusan kesehatan unit organisasi rumah sakit umum daerah (rsu jogjasame dawomm smesesma mesperpres tahun perpres tahun dana bagi hasil pajak dari provinsi .08p. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dandiy tahun perda diy tahundiy tahun perda diy tahundiy tahun perda diy tahun bagi hasil pajak air permukaan bagi hasil pajak air permukaan perda diy tahun perda diy tahun bagi hasil dari pajak rokok bagi hasil dari pajak rokok perda diy tahun perda diy tahunperpres tahun perpres tahunperda diy tahun perda diy tahundinas ketertiban dinas ketertiban kantor kembang kantor kembang halaman rekesehatan dinas kesehatan dinsosnakertrans dinsosnakertrans kamp kamp kantor kembang kantor kembang kecamatan kotagede kecamatan kotagede kecamatan wirobrajan kecamatan wirobrajansosnakertrans dinsosnakertransbelanja hibah dana bos paud swasta sps, tpa, kb, tk) (sps, tpa, kb, tk) dinas pendidikan dinas pendidikan belanja hibah dana bos sma swasta belanja hibah dana bos sma swasta dinas pendidikan dinas pendidikan belanja hibah dana bos smk swasta belanja hibah dana bos smk swasta dinas pendidikan dinas pendidikan belanja bantuan sosial .08p. belanja bantuan sosial .08p.dinsosnakertrans dinsosnakertrans belanja bantuan sosial kepada lembaga belanja bantuan sosial kepada lembaga nondinsosnakertrans dinsosnakertransapat yang tidak dapat direncanakan yang tidak dapat direncanakan dinsosnakertrans dinsosnakertrans bpbd bpbd .08p.dinas kimpraswil dinas kimpraswil badan lingkungan hidup badan lingkungan hidupsuara suarasuara suara bantuan keuangan kepada partai politik bantuan keuangan kepada partai politik amanat amanat nasional pan) nasional pan) suara suara .08p.suara suarasuara suarasuara suarasuara suasuara suararapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah belanja barang dan jasa belanja barang dan jaspelayanan penanganan kebakaran pelayanan penanganan kebakarbermotopemadam kebakaran belanja modal pengadaan alat alat pemadam kebakaranbelanja modal pengadaan kelengkapan petugas pemadam pemadam kebakaranpenyesuaian kode tangga kerja rekeningran serta masyarakat dalam pembangunan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunlomba teknologi tepat gunkebudayaan unit organisasi dinas pariwisata dan kebuday unit organisasi sekretariaturusan wajib macam urusan otonomi daerah,urusan wajib macam urusan otonomilaksanaan kegiatan penyusunan data profil kelurahan pelaksanaan kegiatan penyusunan data profilmbinaan pemberdayaan masyarakat kelurahan pembinaan pemberdayaan masyarakatningkatan kehidupan beragama peningkatan kehidupan beragamguatan kelembagaan pokjanal posyandu penguatan kelembagaan pokjanal posyandingkatan kualitas hidup perempuan peningkatan kualitas hidup perempuperlindungan perempuan dan anak perlindungan perempuan danmbangan partisipasi perempuan dan pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender pengarusutamaan gendepeningkatan kapasitas kader perempuan kota yk.belanja jasa narasumberuatan kelembagaan dan pengarusutamaan hak anak penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan haklomba kampung ramah anak lomba kampung ramah anak belanja alat peraga belanja alat peragdaerah, kepegawaian dan persandian unit organisasi kecamatan kotagede urusan wajib macam urusan pemberdayaan masyarakat unit organisasi kantor pemberdayaanmasyarakat dan perempuan oo. urusan wajib macam urusan kearsipan unit organisasi kantor arsip dan perpustakada lampiran iii daftar perubahanmberdayaan kesejahteraan keluarga pemberdayaan kesejahteraurusan kearsipan unit organisasi kantor arsip dan perpustakaangembangan arsip daerah pengembangan arsipwalikota yogyakarta, ttd haryadi sudut urusan wajib macam urusan kesehatan unit organisasi rumah sakit umum daerah (rs jogja)mbangan sarana dan prasarana rumah sakit dak)pegawai blue) penyesuaian kode rekening belanja pegawai belanja pegawai apbd dak) penyesuaian kode rekening honorarium pns penyesuaian kode rekening honorarium tim pengadaan barang dan jasa penyesuaian kode rekeningbarang dan jasa blue) belanja barang dan jasa apbd dak) penyesuaian kode rekening belanja bahan pakai habis penyesuaian kode rekening belanja alat tulis kantor penyesuaian kode rekening belanja cetak dan penggandaan penyesuaian kode rekening belanja penggandaan penyesuaian kode rekening belanja makanan dan minuman penyesuaian kode rekening belanja makanan dan minuman rapat penyesuaian kode rekeningpenyesuaian kode rekening belanja perjalanan dinas luar daerah penyesuaian kode rekening belanja barang dan jasa belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintik penyesuaian kode rekening belanja kursus kursus singkat pelatihan penyesuaian kode rekening belanja jasa konsultansi penyesuaian kode rekening belanja jasa konsultansi pengawasan penyesuaian kode rekening belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber moderator penyesuaian kode rekening belanja jasa moderator penyesuaian kode rekening belanja modal belanja modal belanja modal belanja modal penyesuaian kode rekening belanja modal belanja modal blue) penyesuaian kode rekening belanja modal apbd dak) penyesuaian kode rekening belanja modal pengadaan alat alat kedokteran penyesuaian kode rekening belanja modal pengadaan alat alat kedokteran umum penyesuaian kode rekening belanja modal pengadaan alat alat kedokteran radiologi penyesuaian kode rekeningbelanja alat alat perlengkapan kantor rumah penyesuaian tangga kerja tangga kerja kode rekening belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan alat alat berat perbengkelan belanja pemeliharaan alat alat berat perbengkelan mesin mesinbakar minyak gas penyesuaian kode rekeningeliharaan bangunan bangunan monumental dan pemeliharaan bangunan bangunan monumental dan aksesoris keindahan kota aksesoris keindahan kobelanja alat alat'kebutuhan prioritas belanja pendukung belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi perencanaan kebutuhan prioritas belanja pendukung
|
ke, "ia walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor: 5ata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaanubbab. perundangan kabar. hukum kepkasubbag, perundangatautpasatdistrik hilang.iran kasubbag perundangan kabar. hukum joo) kepala skpd bab tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penagihan penerbitan surat himbauan pembayaranhimbauan pembayaran ini dilaksanakan setelah (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisini dilaksanakan setelah (tujuh) hari sejak saat penerbitan surat himbauan pembayaran. penempelan stiker peringatan pembayaran pada objek pajakmpelan stiker ini dilaksanakan setelah (lima belas) hari sejak penerbitan surat teguran atau surat peringatan. penerbitan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis serta penempelan stiker peringatan pembayaran, waktu penerbitan surat ini dilaksanakan sesudah lewat (dua puluh satu) hari sejak dilaksanakannya penempelan stiker peringatan pembayaran pada objek pajak. penerbitan surat perintah melakukan penyitaan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan dan diberitahukan surat paksa, waktu penerbitan surat ini dilaksanakan setelah lewat (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak. pengumuman lelang dilakukan apabila setelah pelaksanaan penyitaan wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya, waktu pelaksanaan pengumuman lelang ini dilaksanakan setelah lewat (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. penjualan pelelangan barang dilakukan apabila setelah pengumuman lelang ternyata wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya, waktu pelaksanaan penjualan pelelangan barang ini dilakukan setelah lewat waktu (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang. penempelan stiker peringatan pembayaran dilakukan terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang diatasnya terdapat bangunan. z2) penempatan stiker peringatan pembayaran pada objek pajak bumi dan bangunan tidak boleh dilepas oleh pihak selain petugas penagih dan hanya boleh dilepas setelah wajib pajak melunasi utang pajaknya. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada akan dikenakan sanksi sebesar rp. (lima juta rupiah) dan disetorkan kas daerah. untuk melaksanakan penagihan, walikota berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. pejab. surat paksa. surat perintah melaksanakan penyitaan. surat pencabutan sita. pengumuman lelang. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan sebelum memangku jabatannya, jurusnya pajak diambil sumpah atau janji menurut agama danyang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan . pasa! jurusnya pajak bertugas melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. memberitahukan surat paksa. cc.penyimpananpelaksanaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang undangannya wilayah kerja pemerintah kota banjarmasiakan.. besarnya utang pajak. perintah untuk membayar.ne,. terhadapaksa berkepala kata kata demi keadilan berdasarkan tuhnama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. dasar penagihan cc. besarnya utang pajak. perintah untuk membayardalam haityang menerima kuasa tersebut. diesellainberasa! dari pemerintah. kasubbag pemandangan j kabar. hukum to ) kepala skp do ) atadi, atau bentuk lainnya yang di.ne,rserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tunggangannya. persediaan makan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada rumah. cc. buku buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarganya yang menjadi tunggangannya. pasattersebut perlu disimpan kantor pejabattersebut terdaftar. atitersebut tetap dapat ne,nyayangtidak bergerak. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.|. kebal. hukum kepala skpd dalam hal objek sita berada diluar wilayah pejabat yang menerbitkan surat paksa, pejabat meminta bantuan kepada pejabat yang berada. dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengantap memindahtangankan. menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita.. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel! pada barang sitaan. ala apabila utang pajakidyang dimaksud dalam. 'bpindahbukukan kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dibuka efek dijual bursa efek atas permintaan pejabat..dalam penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam pasat (t) dilaksanakan paling singkat (empat belaskasubbag pemandangan kabar. hukum t o kepala skpd(t)asubbep perundangan kabar. hukum oo ) kepala skpd siri alasan untuk melakukan pencegahan jangka waktu pencegahan jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (enam dan walikota. pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak,, ng, pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (t) sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan berdasarkan: surat perintah penyanderaan yang: diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur. alasan penyanderaan izin penyanderaan lamanya penyanderaan tempat.. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri atau gubernur.setiap hari. perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada nilai yangm terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.viidanrp. (lima juta rupiah). perubahan besarnya ganti rugisebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusguna lelang dilaksanakan. sis(t hari sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana yangoleh menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. pejabat mengembalikan kelebihan pembayaranadalutidak menunda pelaksanaan penagihan pajakdan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran dantata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. kusubbag. perundangan kepala skpd kp sina diundangkan banjarmasin pada tanggal karet pit. sekretaris daerah kota banjarmasin, agus srono berita daerah kota banjarmasinmu sersussssssrsisas mnannnnan anna janak pajak: aneoisesasen nun benesanankensaneannn nama pajak .oooooooooonan sanksi administrasi bunga sebesar (dua persen) perbulan mma jumlah yang masih harus dibayar mepisineuneisssnsaan nanunaaunan nun nnn l. gunting disini no: std pbb aci osis seisesswnssis tanda terima eebu uno manannnnannnnnannnn oma mana tama anna aan data anna tno managemen sanam mae tanggal jatuh tempo ks tan ema bee perhatian harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah dengan menggunakan ssd: an. walikota banjarmasin kepala dinas pendapatan daerah, ann aaaa nana aan namun nnn . gunting disini n2n skpd pbb .ooooooooooo tanda terima nama alamat nop yang menerima, walikota banjarmasin, sinpit.ian ssnsnsesinan nana sam ena ana mean boa tanggal jatuh tempo gakhaalt tenun pana name pajak wsanksi administrasi bunga sebesar (dua persen) perbulan kan and ednenpeneonnserangenanne jumlah yang masih harus dibayar rpiitiiitdtinikencapitina2y6 per bulan. an. walikota banjarmasin kepala dinas pendapatan daerah, nip seusia no! std' pbb sassisasenapapun lisassannineraan bean bana ana sak esa e peneenneeennenmanamemanneannamen mnnnnnnnnnnnnnnnnnn gunting disini no: skpd:pbb: snisarisnissssspemerintah kota banjarmasin skpd pbb nomor urutk uri: sentosa mannnnnnannanannan nama. aaaa.a.a. . . . .a.a.a.a.a.a.a. tanggal jatuh tempo i|:loo snn ron seen ingat ees se ow be tsar www bass perhatian harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah dengan menggunakan ssd, an. walikota banjarmasin kepala dinas pendapatan daerah, nip, denda enne nan ennanemennamemananase ennnnnnlnnnnnllll. gunting disini no: skpd pbb #issn5ssettnssinsttinmaa lini hievssssavassnssan baar . (anasasi son senen sanansesen asn ansnsnansa page senar text mma tema emeannstanaman sanksi administrasi bunga sebesar (dua persen) perbulan pie ebaihsinsnsssbasasannsnsn jumlah yang masih harus dibayar pesssnseresanitesnasna enonenne mena natname name manganese 2nnn2n2ninnin nnnnnnln ln55 gunting disini std pbb: sansiitisannatinan tanda terima nana nama alamat nop yang menerima, walikota banjarmasin, sina aa, pemerintah kota banjarmasin pai sekretariat daerah ag bagian hukum tan nomor kum banjarmasin, mark golpembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan catatan konsep dan substansi berasal dari dinas pendapatan daerah kota. pembina sah nip. disposisi pimpinan asisten walikota wakil test perlu bar, perekam per ata par perjam perhal ja. kam arurfolr un: jalan re. martadinata telepon se122 s014s fans kotak pos banjarmasinrdapat beberapa ketentuan yangdipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketiga kali atas peraturan daerah dimaksuduang legs yang telah diubah terakhir dengan peraturan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun undang undang nomor drt tahunyang disahkan dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor: diubah dan dibaca sebagai berikut (l) untuk setiap pemberian jasa ketat usahakan oleh pemerintah dikenakan uang legs dengan ketentuan sebagai berikut daerah a.l. untuk setiap surat ijin atau surat keputusan dari rp. untuk setiap turunan atau kutipan suatu surat ijin atau surat keputusan untuk setiap minut surat keputusan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus camat lurah untuk setiap blank formulir yang disediakan pemerintah daerah d1. untuk setiap pengesahan legalisasi oleh walikotamadya kepala daerah atau pejabat atas nama walikotamadya kepala daerah untuk setiap pengesahan legalisasi oleh kepala kantor catatan sipil rekaman copy akte kelahiran kematian rekaman copy akte perkawinan perceraian untuk setiap pengesahan legalisasi oleh camat untuk setiap pengesahan legalisasi oleh kepala dinas perumahan atau suatu perjanjian sewa menyewa rumah y69 nilai kontrak sewa. untuk kutipan dari akhir akhir atau daftar daftar pajak bagi tiap tiap ketetapan pajak untuk setiap legalisasi akte kelahiran kematian warga negara indonesia warga negara asing untuk setiap legalisasi akte perceraian warga negara indonesia warga negara asing untuk setiap legalisasi akte perkawinan warga negara indonesia warga negara asing untuk setiap permohonan surat kenal lahir kematian keterangan reyes warga negara indonesia warga negara asing setiap permohonan pencatatan ganti nama bagi warga negara indonesia untuk setiap pembetulan akte rp. untuk setiap kartu kartu isian yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk setiap melihat davis plan gambar rencana induk kota atau blok plan rekomendasi ijin tempat usaha untuk setiap pencatatan permohonan pemeriksaan perkara sewa menyewa rumah rp. untuk legalisasi karcis proporsi tiap lembar untuk tanda pendaftaran setiap kali berobat diubah dan dibaca sebagai berikut diantara dan disisipkan dan yang berbunyi sebagai berikut pelanggaran atas ketentuanndapatan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. selain pejabat penyidik polisi negara republik indonesia yang bertugas mendidik tidak pidana, penyidikan atauseri tanggal agustus a.n sekretaris wilayah daerah sekretaris wilayah daerah tingkat jawa tengah cap ttd kepala biro hukum ymt drs samsudin cap ttd pembina diah anggiani, nip: nipbahwa sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan besarnya pungutan uang legs sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun yang telah diubah terakhir kalidengan keadaan sekarang ini. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diadakan perubahan dan peningkatan dengan mempertimbangkan besarnya pungutan yang seimbang dengan pungutan lainnya yang sejenis yang diatur dalam peraturan daerah yang lain. oleh sebab pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan ketiga kalinya peraturan daerah dimaksudubah terkahir dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, karena itu dipandang perlu untuk diadakan perubahan, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur daninstruksi gubernur kepala daerah kotamadyubah yang terkahirsahkan dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor hk.retribusi kuburan yang disahkan dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal juni dan diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta tahun nomor ubah lagi sebagai berikut huruf diubah dan dibaca sebagai berikut kuburan ialah kuburan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang terdiri dari kuburan umum dan kuburan khusus. diubah dan dibaca sebagai berikut kepala daerah menetapkan tempat tempat dalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta untuk kuburan umum dan kuburan khusus. diubah dan dibaca sebagai berikut: (l) bea pemakaman sebagai dimaksud dalam peraturan daerah ini dan pemakaman kembali kerangka jenazah dengan mengingat luas dan letak makamnya ditetapkan untuk orang dewasa sebagai berikut untuk kuburan umum kelas (enam puluh ribu rupiah), kelas (empat puluh ribu rupiah), kelas iii (dua puluh ribu rupiah), untuk kuburan khusus (seratus lima puluh ribu rupiah). bea pemakaman untuk anak anak dibawah umur tahun ditetapkan sebesar (lima puluh per seratus) dari tari tersebut ini. kepala daerah menetapkan kelas kelas dari masing masing kuburan umum. luas kuburan maksimum ditetapkan sebagai berikut kuburan umum ,5x2, kuburan khusus :3mx 4m. diubah dan dibaca sebagai berikut untuk memasang kijing dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut untuk pada kuburan umum (sepuluh ribu rupiah), untuk pada kuburan khusus (lima puluh ribu rupiah). diubah dan dibaca sebagai berikut untuk biaya pemeriksaan dimaksud ini kepada peziarah pada waktu musim ziarah umum dikenakan retribusi sebesar untuk kuburan umum (seratus rupiah) per orang, untuk kuburan khusus (dua ratus rupiah) per orang. dan dan dibaca sebagai berikutatas pemberian ijin pemindahan kerangka jenazah dimaksud ini dikenakan retribusi ditetapkan sebesar untuk kerangka jenazah kuburan umum dua ribu lima ratus rupiah) per kerangka, untuk kerangka jenazah kuburan khusus (lima ribu rupiah) per kerangka. diantara dan disisipkan ketentuan baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut (l) pelanggaran terhadap ketentuselain pejabat penyidik umum yang bertugas mendidik tidak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah, yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasa.n sekretaris wilayah daerah sekretaris wilayah daerah tingkat jawa tengah kepala biro hukumnjelasan umum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan makrubah yang terakhir dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang peraturan kedua peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang retribusi kuburan dipandang sudah tidak sesuai lagi bahwa yang termasuk kuburan umum kotamadya daerah tingkat surakarta yaitu kuburan bonoloyo, untoroloyo, purwoloyo, daksinoloyo, pracimoloyo dan yang termasuk kuburan khusus mojo untuk lebih melengkapi peraturan daerah perundang undangan yang berlaku dan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna maka diperlukan adanya penambahan peraturan daerahmeningkatkan pelaksanaan program berseri bersih sehat rapi: bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan juga tanggung jawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu mengikut sertakan secara aktif dalam rangka pelaksanaan kebersihan kota: bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perludan ditambah terakhir dengan peraturan daerahngelolaan pasarklasifikasi ditetapkan oleh walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan perkiraan volume sampah yang dihasilkan, jenis kegiatan social ekonomi dan jumlah anggota keluargaperaturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang kebersihan sampah yang telah disahkan dengan, yang disahkan dengan keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomorhuruf dan huruf diubah dan dibaca sebagai berikut dinas kebersihan dan pertamanan dinas kebersihan dan pertamanan kotamadya daerah tingkat surakarta, sampah barang barang yang merupakan kotoran y, tempat pertunjukan, terminal dan bangunan atau tempat tempat lain berserta halamannya, kata kata dinas kebersihan dan keindahan yang terdapat pada sub sub iv, sub iii dan diubah dan harus dibaca dinas kebersihan dan pertamanan. diubah dan dibaca sebagai berikut pelaksanaan penempatan klasifikasi dan pemungutan retribusi kebersihan kota diatur oleh walikotamdya kepala daerah, diubah dan dibaca sebagai berikut (l) setiap penghasil sampah seperti antara lain penghuni, pemungut penanggung jawab bangunan wajib membayar retribusi dengan nama retribusi kebersihan kota dengan tari sebagaimana dimaksudnomor sekretaris wilayah daerah a.n sekretaris wilayah daerah tingkat jawa tengah cap ttd kepala biro hukum ymtbesarnya retribusi kebersihan sampah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah nomor tahun dan yang telahsudah tidak memadai lagi sehingga perlu ditinjau kembali peningkatan penarikan retribusi kebersihan sampah yang telah diubah namanya menjadi retribusi kebersihan kota pada saat ini dirasa sangat perlu menunjang peningkatan sarana dan prasarana sehingga kondisi berseri dapat selalu terpelihara. dalam peraturan daerah ini retribusi kebersihan kota sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah nomor tahun diadakan perubahan dan peningkatan seperlunyatingkat surakarta nomor tahun tentang kebersihan sampah daftar retribusi kebersihan kota kolom jenis dasar besarnya pungutan keterangan pungutan pok kelas kelas kelas iii kelas komplek pasar kelompok toko, kios, los per rp. rp. , sesuai dengan pelataran ketetapan tentang dalam pasar tentang klasifikasi diluar pasar per pedagang hari rp. rp. rp. rp. pasar sda rp. rp. rp. rp. , industri pabrik kelompok ii, iii, dan makan, minum, per bulan rp. |a. rp. |a. rp50. |a. sandang, perabot, rp. |b. (b. rp. klasifikasi ditetapkan rumah tangga, kimia, oleh walikotamadya rokok, industri, rumah kepala daerah tangga, dls berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat simpulkan iii perusahaan jasa berdasarkan jenis kegiatan usaha penginapan, hotel per bulan rp. |a. rp75. |a. rp50. |a. intensitas kegiatan wisata, best house, rp. |b. (b. rp. usaha jumlah tenaga home stay, dls. kerja rumah makan, per bulan rp. |a. rp75. |a. rp50. |a. restaurant, jasa boga, rp. |b. rp10. (b. rp. kafetaria, coffee shop, warung makan, dls gedung pertemuan per bulan rp. rp. rp. rp. olah raga, dis tempat hiburan, per bulan rp. |a. rp75. |a. rp. bioskop, billboard, dls rp. rp. salon, potong per bulan rp. rp. rp. rp. rambut, penjahit, rp. |b. rp. penata, dls angkutan, travel per bulan rp. rp. rp. |a. biro, dls rp. asuransi, perbankan, per bulan rp. rp. rp. rp. perseroan terbatas, dls bengkel, servis per bulan rp. rp. rp. rp. station, karoseri, spbu, rp. usaha cuci mobil, dls pergudangan per bulan rp. rp. rp. rp. usaha praktek per bulan rp. rp. rp. rp. dokter notaris, pengacara penasehat hukum, dls perdagangan swalayan, toko, kios per bulan rp. rp. |a. rp. |a. rp. (diluar pasar), rp. |b. rp. (b. rp. perkantoran, dls fasilitas umum rumah sakit, per bulan rp. rp. rp. |a. rp. rumah bersalin, balai rp. pengobatan, apotik, laboratorium, dls sekolah, perguruan per bulan rp. rp. rp. rp. tinggi, asrama, kursus, rp. pondok presa usaha jasa dan per bulan rp. rp. rp. |a. rp. perusahaan rp. lainnya komplek terminal kios, toko, rumah m2 hr makan, dls bus dan sejenisnya taksi dan sejenisnya sekali masuk rp. sekali masuk rp. vii angkutan umum angkutan barang sekali masuk rp. angkutan sekali masuk rp. penumpang angkutan sekali masuk rp. rumah tangga per bulan rp. rp. rp. rp. kelompoksebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketiga kalinya atas peraturan daerah tersebut denganbea ijin dan retribusi8 pemakaian tanah yang dikuasai pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta jiskeputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomorlampiran peraturan daerah nomor tahun mengenai bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah sebagaimana dimaksud dan diubah dan harus dibaca sebagaimana ditetapkan dalam lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. diubah dan dibaca sebagai berikut(lima puluh ribu rupiah). diubah dan dibaca sebagai berikut pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada kantor inspektorat wilayah dinas pendapatan daerah, dinas tata kota, bagian tata pemerintahan kotamadya daerah tingkat surakarta. antara dengan disisipkan satu baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut selain kewenangan dan dalam menjalankan tugaskepala biro hukumdan peraturan perundang undangan maka ketentuan tari bea ijin dan retribusi pemakai tanah serta peraturannya sebagaimana dimaksudipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat ini perubahan tersebut selain kenaikan tari, juga mencantumkan tari ijin dan sewa tanah untuk pembuangan limbah tempat pembuangan sampah akhir, penggunaan tanah untuk jaringan untuk tiap listrik telepon, bis surat, telepon umum dan trafo listrik pemancangan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan ketiga kalinya peraturan daerah tersebut diatas ii.aftar tari bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah perumahan pekarangan m2 m2 bulan untuk bea ijin dibayar sekaligus pada waktu permohonan ijin dikabulkan untuk pemindahan hak pemakaian tanah dikenakan bea sebesar ketentuan tari bea ijin tegalan tanaman rp. m2 rp. m2 bulan peternakan rp. m2 rp. m2 bulan perusahan tahu, bihun, rp. m2 rp. m2 bulan dendeng dan sebagainya termasuk tempat jemuran gedung bioskop rp. m2 rp. m2 bulan papan reklame rp. m2 rp. m2 bulan penimbunan bahan rp. m2 rp. m2 bulan bangunan stasiun pompa bensin rp. m2 rp. m2 bulan umum spbu) jaringan instalasi rp. lari rp. lari tahun kabel pipa dan sejenisnya tiang listrik telepon dan rp. tiang rp. tiang tahun sejenisnya bis surat telepon umum rp. m2 rp. bis surat tahun trafo listrik dan rp. m2 rp. m2 tahun sejenisnya pembuangan limbah ditempatkan tempat industri perindustrian pembuangan sampah pada: akhir tpa) mojosongo bahan kimia ringan rp. m3 rp. m3 bln sebagai tempat bahan kimia berat rp. m3 rp. m3 bl pembuangan tps) bagi tidak mengandung rp. m3 rp. m3 bln limbah padat solid bahan kimia lapangan olah raga penggunaan lapangan (kecuali stadion olah raga, untuk olah sriwedari raga, bea ijin sesuai untuk olah raga rp. lapangan dengan peraturan daerah bulan tentang tangan legs, untuk olah raga rp. lapangan sedangkan retribusi insidentil pakai dipungut atas pemakaian minggu sekali dengan untuk jualan rp. m2 rp. m2 hari tiap kali pemakaian jam pertunjukan rp. m2 rp. m2 hari tradisional pertunjukan luar biasa rp. m2 rp. m2 hari usaha lain rp. m2 rp. m2 bulhmat tuhan yang maha esa walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta mengingat bahwa sesuai dengan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal november nomor tentang penyeragaman penomoran rumah penduduk, bangunan toko dan lain sebagainya, dipandang perlu meninjau kembali peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun yang dirberdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah perubahan. mengingat atauth. yang telah dirnerapan papan nam,maret tahunpapan nama papan nama jalan, papan nama kepala keluarga, papan nomor rumah, papan nama badan badan pemerintah atau swasta. diantara kota cara dan pemasangan ditambah kota penulis, pengadaan dan . diubah dan dibaca sebagai berikut semua rumah atau persil pekarangan kosong dalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta harus diberi papan nomor dari bahan dan tulisan yang tahan lama yang menyebutkan nomor dari tiap tiap rumah atau persil pekarangan kosong dengan angka arab berwarna hitam diatas dasar putih, rt, dan nomor kode pos berwarna putih diatas dasar warna hitam serta lambang daerah. diubah dan dibaca sebagai berikut atas pembuatan dan pemasangannya maka pemilik, penghuni, pengurus atau penguasanya dikenakan pengganti jasa yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut type bagi rumah rumah yang terletak ditepi jalan (tiga ribu rupiah), type bagi rumah rumah yang terletak ditepi gang (dua ribu rupiah), type bagi rumah rumah yang terletak didalam kampung (seribu rupiah), diantara dan ditambahkan baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut pemberian nomor nomor rumah dan atau bangunan ini berlaku untuk jangka waktu paling sedikit (lima) tahun, dan dapat diadakan pembaharuan teregistrasi sepanjang dianggap perlu . diubah dan dibaca sebagai berikut apabila kewajiban tersebut dan ini tidak dipenuhi maka pembuatan dan pemasangan papan nama dilakukan oleh kepala daerah dan tehadap kepala keluarga penghuni dikenakan bea pengganti jasa setinggi tingginya sebesar (sepuluh ribu rupiah). diubah dan dibaca sebagai berikut (l) pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tersebut dan peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya (lima puluh ribu rupiah). diubah dan dibaca sebagai berikut (l) pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada inspektorat wilayah daerah, dinas tata kota, dinas pekerjaan umum dan bagian tata pemerintahanumum polrlaksanakan tugasnyaubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini maka perlu adanya peninjauan kembali dengan berpedoman surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal november nomor dan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal mei nomor maka peraturan daerah tersebut memuat perubahan atau tambahan sebagai berikut nomor rumah harus memuat nomor kode pos. nomor rumah baru dapat diadakan pembaharuan teregistrasi setelah (lima) tahun. pungutan pengganti jasa atas nomor rumah dan pemasangan sebagai berikut type pungut biaya sebesar rp. (tiga ribu rupiah). type pungut biaya sebesar rp. (dua ribu rupiah). type pungut biaya sebesar rp. (seribu rupiah). besarnya pungutan tersebut merupakan kenaikan, tapi meskipun ada kenaikan kita masih tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan masyarakat sehingga hal tersebut tidak perlu terlalu memberatkan. oleh karena pungutan tersebut merupakan beban masyarakat maka pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan daerah ini. ii. penjelasan demi cukup jelas il: yang dimaksud cara penulisan dalam ini adalah penulisan dengan menggunakan huruf latin (balok) dan atau huruf jawa. sedang yang dimaksud pengadaan dalam ini dimaksudkan pengadaan bahan, penulisan maupun pemasangannya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dan tidak menutup kemungkinan adanya sumbangan, bantuan maupun kerjasama dengan pihak ketiga. s d cukup jelas.
|
seni aanpertumbuhan perekonomian daerah, mendayagunakan aset daerah, perlindungan dan stabilitasdipandang perlu adanyakemampuan, yang dapat dimulai dari apbd tahun anggaran pelaksanaan dariingkatan usaha. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk asset daerah mengacu kepada peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang penyertaan modal daerah. modal pd. bwi tidak terbagi atas saham saham. ketentuan ketentuan dalampenguatan modal bagi pd. bwi untuk mengembangkan usahao1l: peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang penyertaan modal daerah lembaran daerah tahun nomorketentuan dalamlembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dan diubah dan ditambahkan (dua) baru, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. bwi sebesar rp.tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari modal dalam bentuk uang sebesar rp. (dua puluh sembilan milyar rupiah), dan modal dalam bentuk aset senilai rp. (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah). pemenuhan penyertaan modal berdasarka, akan dipenuhi pada tahun anggarasehingga perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus menerus, bahwa kegiatan penanggulangan kebakaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventif maupun represi, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya pemerintah daerah menanggulangi bahaya kebakaran, maka perlu mengatur kembali peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun tentang pemadaman api sehingga mampu mengamankan hasil hasil pembangunan dalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta, mengingat undang undang gangguan hindari ordonnantie) tbl. tahun yang diubah dan ditambah dengan stb. tahunr.i.r.i nomor peraturan pemerintahannomor tambahan lembaran negara r.ibaran negara r.i: peraturan menteri pertambangan energi nomor .p m.pe tentang hubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dengan masyarakat, keputusan menteri pekerjaan umum tanggal januari nomor pts tentang ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, keputusan menteri pekerjaan umum tanggal agustus nomorterdekat. (l)em pengendali asap. ruangan bawah asap, ruangan tertutup, tangga kebakaran, yang akanan(l)walikotamadya kepala daerah. jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen. dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut. bab iii peralatan(l) setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakarankebakarandengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum a,10b 20b dan ditempatkan pada tempat tempat yang jarak jangkauannya maksimum (dua puluh meter. setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggilima belas) meter. (l) setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimal (seribu) dan maksimal (dua ribu) harus dipasang minimal (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal (seribusedang yang mempunyai luas lantai minimal (delapan ratus) dan maksimal (seribu enam ratus) harus dipasang minimal (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal (delapan ratustinggi yang mempunyai luas lantai minimal (enam ratus) dan maksimal (seribu dua ratus) harus dipasang minimal (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal (enam ratus) harus ditambah minimal (satu) titik hidran,em unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di maka menahannya harus mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan, pemasangan ventilasi dengan sistem, dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum. (l)kimia kering serba guna sesuai dengan) harus ditempatkan minimum (dua) alat pemadam kebakaran ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 10b 20b dipasang diperti tersebut pada inikimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 5b 10b dan tempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimal (tiga puluh) meter dari setiap tempat. paragraf bangunan umum dan atau perdagangan klasifikasi ii) (l) setiap bangunan umum (tempat pertemuan, tempat hiburan, hotel, tepat perawatan dan perkantoran) harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran, ringan yang berdaya pada minimal 2b 5b dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimaldan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimal (dua puluh lima)10b dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimal (dua puluh) meter dari setiap tempat. (l) setiap bangunan umum tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut(tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan pasar) untuk setiap (delapan ratus) harus dipasang minimum (satu) titik hidran. setiap bangunan tempat peribadatan dan pendidikan untuk setiap (seribu) harus dipasang minimum (satu) titik hidran. setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi alat pemadam kebakaran jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf bangunan perumahan klasifikasi iii) jl)pengawasan tehnik dan administrasi dari alat tersebut ini bertanggung jawab kepada lurah setempat. bangunan perumahmaksimum (dua puluh lima) meter dari rumah tempat induk. bangunan perumahan lainnyarumah tempat induk. (l) pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat rawan kebakaran disetiap rukun warga rw) harus disiapkan minimal (satu) unit pompa mudah dijunjung dan tangki penampung air dangan kapasitas minimum (tiga puluh) disamping pasir, karung ember yang tanggung jawab penyediaan dan perawatan oleh lurah. setiap bangunan rumah dengan luas minimal (seribu) harus memasang minimal (satu) titik hidran. bangunan rumah lainnya yang mempunyai (empat lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis. paragraf bangunan campuran (l)yang rawan kebakaran. pengecualian terhadapmaka ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kedua bangunan sedang (l) konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, sesuai dengan persyaratan tahan api sebagai berikut dinding luarsar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan)il. dinding pemisah (dua) jam pengujian sebagaimana dimaksud pada ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang. (l)peraturan daerah ini.ding tempat bukaan yang bersangkutan.. setiap bukaan luar diatas harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimal (sembilan puluh) henti meter dan dibuat dari bahan kuat dan tahan api. s5) setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimal (satu) jam. (l) dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimal (empat ratus lima puluh) harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api. setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimal (satu) jam. bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk tangga dan border, lantai dari plat baja yang penyangganya dalam ruangan hotel dan ruangan mesin, balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lift, baja dari bukaan yang lebarnya maksimum (dua) meter. (l)tahan api (satu) jam yang ditempatkan secara berurutan. setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut(enam puluh) derajat celsius atau (tiga puluh) derajat celsius diatas suhu maksimal ruangan, alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu, cc. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggesekkan alat tersebut, pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut. (l) setiap bangunan sedang harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal hal sebagai berikut, ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat terkendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruangan sentral, sistemducktind, setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran. cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari (empat persepuluh)dan(tiga persepuluh) dan untuk cerobong lainnya maksimum (lima persepuluh) m2. ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus batas,s5) ventilasi sebagaimana dimaksud ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melewati lubang ventilasi maupun cerobong lainnya. kamar instalasi mesin liftmesin dan cerobong lift harus didan bagian bawah harus memenuhi ketentuan sebagai berikutdibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimal (satu persepuluh) untuk setiap (seratus empat puluh) dari ruangan tersebut, cc. penghisap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakardiatasnya harus dilindungi denganhisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya, untuk pemasangan perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang sedangkan untuk pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak. (l) setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standart yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang. jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut. ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal (tiga) jam serta pintu tahan api (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dipasang pada sisi dinding luar. pintu masuk ruang terbakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruangan tangga atau daerah bebas api. s5) setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut. (l) setiap bangunan sedang harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemetik otomatis. sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemetik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sisteem tabir air (water curtain), pemasangan tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap tempat pada bangunan sedang harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaranperaturan daerah ini. (l) bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian (lima belas) meter harus dipasang sisteal (dua) tingkat tertinggi yang sedang dibangun. bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. (l) setiap bangunan sedang harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik atau eskpalingal sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimal (dua) jam. lift sebagaimana dimaksud pada iniberlakupi. bagian dalam termasuk hiasan kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar sedangkan lapisan terakhir harus tahan api. ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam dan peraturan daerah ini. lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran. pts tentang pengesahan standar konstruksi bangunan indonesia: instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang penegakan hukum peraturan dalam rangka pengelolaan daerah perkotaan, instruksi gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal maret tentang penanggulangan bahaya kebakaran wilaynggulangan bahaya kebakaran dalam wilaypemerintah atasan adalah pemerintah pusat dan pemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah, setiap lantai harus dilayani oleh minimal sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran (dua) (tujuh puluh keseratus)berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri. (l) instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran. instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat. selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada dan ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi. (l) semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran atau peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputusdan alat pencegah dan alat pemadam lainnya bekerja sebaik baiknya. sumber aliran listrik tersendiri beserta panel harus dapat mengalirkan listrik lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemetik dan alat pengisap asap. lampu penerang pada tangga, border, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan dualain dapat bekerja. (l) sumber listrik batee dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat ditangan, border, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus. penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batee yang melayani atau memberi aliran kepada lampu lampu penerangan tersebut. lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batee yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat. bagian ketiga bangunan tinggi jl) terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kecuali dalam perda ini untuk harus dari tipe yang kedap asap.lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter (hely pad). penyediaan landasan helikopter, sebagaimana dimaksud ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. walikotamadya kepala daerah dapat dipemeriksaan dan perijinan. (l) setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari walikotamadya kepala daerahdan bangunan harus mendapat persetujuan dari walikotamadya kepala daerahbelum dipenuhi, walikotamadya kepala daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang untuk penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan. (l) walikotamadya kepala daerah berwenangini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran untuk bangunan rendah, sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam bab serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran ringan yang dapat dijunjung dan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ini terdapat hal hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, walikotamadya kepala daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian. pemeriksaan alat pencegah kebakaran termasuk alat pemadam kebakaran ringan dilakukan pada awal pemasangan dan secara berkala, setiap berakhirnya masa efektif penggunaan alat alat pencegah dimaksud. semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan tersebut. (l) setiapn. perawatan, perbaikan dan pergantian alat tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini. setiap pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan, harus dapat menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam kebakaran. (l)jin dari walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang mendistribusikan, memperdagangkan atau mengadakan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan servis serta pengisian kembali alat pencegah kebakaran harus mendapat ijin walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. ijin sebagaimana dimaksud dan ini berlaku (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui. pemegang ijin harus membuat laporan tertulis kepada walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dan ini. bab retribusi (l) untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dikenakan bea ijin rp. (seratus ribu rupiah). setiap pemeriksaan alat pencegah kebakaran termasuk alat pemadam kebakaran ringan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dikenakan retribusi yang dibebankan kepada badan usaha yang menjual jasa pemeriksaan alat pencegah kebakaran. besarnya retribusi pemeriksaan alat pencegah kebakaran adalah sebesar rp. setiap alat. sebagai bukti telah diperiksanya alat pencegah kebakaran tersebut ini ditempelkan segel yang bentuk warna ukurannya akan ditetapkan kemudian dengan surat keputusan walikotamadya kepala daerah. bab penanggulangan kebakaran (l) kepada petugas pemadam kebakaran dengan nomor telepon dan atau instansi keamanan yang terdekat. instansi keamanan lainnya sebagaimana dimaksud ini yang ditunjuk oleh walikotamadya kepala daerah. (l) sebelum petugas pemadam kebakaran tempat terjadinya kebakaran, penanggung jawab tempat tersebut atau lurah wilayah setempat atau anggota polri tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan demi kepentingan keselamatan umum dan keamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahaya kebakaran kecuali para petugas. setelah petugas pemadam kebakaran tempat terjadinya sebagaimana maksud ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran. setelah pemadaman dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh walikotamadya kepala daerah. sebelumu.p.k. penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran unit pemadamkepala unit pemadam kebakaran. atas pelaksanaan pemadam kebakaran oleh unit pemadam kebakaran kotamadya daerah tingkat surakarta tidak dikenakan biaya. (l) pada waktu terjadi kebakaran, siapa pun yang berada didaerah kebakaranini adalahjin petugas sebagaimana dimaksudkan dalam dan (l)n baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran. pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ini menjaganya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran baik ditersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan pengamanan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas kebakaran atau polisi tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun. (l) setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan untuk mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran. pelaksanaan atau penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud ini ditetapkan lebih lanjut oleh walikotamadya kepala daerah dalam penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud pada dan ini walikotamadya kepala daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku petunjuk dari pemerintah atasan. segala biaya yang timbul akibat kerjasama dimaksud ini ditanggung dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. bab vii sanksi dan pengawasankerjaan umum, kepala upk, kepala dinas tata kota, kepala bagian hukum, kepala bagian pemerintahanviii ketentuan lain lain dadam apijuli seri sekretaris wilayah daerahnjelasan umum bahwa pembangunan kotamadya daerah tingkat surakarta semakin menujukkan kemajuan yang pesat demikian pula dengan laju pertambahan penduduk yang semakin membengkak yang kesemuanya itu merupakan permasalahan rumit yang harus dipecahkan agar antar pembangunan dan pertumbuhan penduduk dapat berjalan dengan seimbang.lebih berdaya guna dan terus menerus dengan semakin pesatnya pembangunan bangunan gedung gedung ataupun bangunan perubahan telah diatur dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta tahun tentang bangunan, sedangkan untuk bahaya kebakaran yang mungkin timbul sebagai dampak pesatnya pembangunan gedung gedung dan perumahan belum ada pengaturan yang lebih konkret detail. oleh karena itu perlu menyusun peraturan daerah tentang penanggulangan bahaya kebakaran ii. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas kalau kebetulan yang hadir ditempat terjadinya kebakaran ada lebih dari satu anggota polri yang pangkatnya sama, maka yang berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadam adalah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkan lama pangkat yang diduduki jabatan dan umur. s d cukup jelas cukup jelas program jaminan resiko kebakaran tersebut premisnya sudah dikaitkan pembayaran pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor tahun sehingga penanggung jawab bangunan yang berlangganan listrik dengan sendirinya telah mengikuti program jaminan resiko kebakaran tersebut. s d cukup jelas.unit pemadam kebakaran adalah satuan tugas yang diberi wewenang oleh walikotamdya kepala daerah utnuk menanggulangi bahaya kebakaran, alat pemadam kebakaran adalah alat pemadam kebakaran ringan agar) dan alat pemadam berat apa) yangkebakaran manual atau, pemetik (spr, gas dan atau jenis kimia kering, karung goni, banco, tangga, kaleng karung pasir,(empat belas meter atau maksimal (empat) lantai, il. bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggianmaksimalatau lebih dari (delapan) lantai, bangunan adalah bangunan bangunan yang membentuk ruangan, ooatau elemen, ikatan atau campuran bersifat udah menyala terbakar korosif dan lain lain. karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau penjelasannya dapat menimbulkan bahan terhadap manusia, peralatan dan lingkungan,penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga berlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan ha,laman keluar,tahan api, jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh dari suatu ruangan yang sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintas keluar dan halaman keluar, jalan lintas keluar exit passageway) adalah suatu jalan lintas mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar, bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding, bukaan tegak vertikal opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft), pembatas api (fire stored, pembatas api (fire proposed) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk penghentian penalaran api, pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar, batang panik yang dalam keadaan panik, aa. tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam maupun luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap, abnya kebakaran, ac. tangga kebakaran tambahan (fire escape) adalah tangga tambahan yang ada bangunan lama agar disediakan (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar, ad, ae. border adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara (dua) buah lantai, afgh. pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat, ai. pemutus tenaga penghubung singkat tanah (earth cleavage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi arus pendek korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan. bab pencegahan umum bagian pertama pencegahan dan persyaratan umum(d0)dengan hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat. untuk bangunan yang berjarak lebih dari meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendirial (seribu) liter menit. tekanan disulut hidran minimal (dua) kg m2. maksimal jarak hidran (seribuminimal (sepuluh ribu) liter air sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran. mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seijin walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau bangunan lainnya yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil pemadam kebakaran. (l)peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku. (l) cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik bergerak maupundilarang menyimpan bahan berbahaya dalam areal penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup tanpa izin walikotamadya kepala daerah. tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan. jl) bagi yang tidak berkepentingan dilarang memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh walikotamadya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran. pada tempat tempat sebagaimana dimaksud pada ini harus diberi tanda dilarang masuk dan atauini, harus bertanggung jawab atas terpanjangnya tanda tersebut. (l) dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. dilarang bagi setiap kendaraan mengangkut bahan bakar minyak, bahan peledak, dan bahan kimia lainnya yang masih terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran. setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ini harus menyediakan alat pemadam kebakaran ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya. pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimal sebuah alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimal a.5b 10b. bagian kedua perlindungan umum terhadap bahaya kebakaran (l) setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh walikotamadya,(l)(l) setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam kebakaran yang penempatan dan tempatnya sesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang adaketinggian (seratus dua puluh) dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis co2 dan bubuk kimia kering penempatannya minimal (lima belas) dari permukaan lantai. tidak diperbolehkan dipasang didalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari (empat sembilan) derajat celcius dan dibawah (empat) derajat celcius (l)pendeteksi) yang digunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangannya. (l) setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi denga instalasi alarm kebakaran otomatis, pemetik otomatis atau instalasi perlindungan kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh walikotamadya kepala daerah. suatu instalasi pemetik otomatis atau instalasi perlindungan kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam kebakaran thematic, harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel menunjuknya. setiap bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain lain harus memenuhipersyaratan sebagai berikut lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar daun pintunya harus membuka keluar, lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang kurangnya berjarak (sembilan puluh) satu dengan yang lainnya, kecuali jika lindungi penonjolan sekurang kurangnya (lima puluh) yang terbuat dari struktur tahan api minimal (dua) jam, bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung mengahadapi keluar, harus dilindungi denga penonjolan, minimal (lima puluh) dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimal (dua) jam, untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang kurangnya (satu) bukan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ketempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran. bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. (l) setiap ruangan tertutup diatas langit langit yang luasnya lebih dari (tiga ratus) maka untuk setiap sisinya harus dibatasi dengan bahan penghenti api. apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka maka luasnya maksimum (satu) dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup. (l) pembatas api (fire stopped) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah menambatkan api dan panas ruangan sebelahnya. pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara lubang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga didalam harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar. apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api yang berada diatas konstruksi atap harus menonjol minimum (satu) meter. pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap. untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antara bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang kurangnya (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan. (l) siste. saluran pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire bumper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran. alat penahan api (fire bumper) sebagian dimaksud pada ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
|
as" psungutan pajak anjing dengan rahmat tuhan yang maha esa walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta menimbang: bahwa besarnya tari pajak anjing yang diatur dalam peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun yang telah diubah kali dengan peraturan daerah nomor ahun dsekarang ini, bahwa berdasarkan intruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang peninjauan kembali peraturan daerah, dictum pertama ditegaskan bahwa dalam meninjaulainnya yang telah mengalami perubahan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta tentang pungutan pajak anjing sebagai pengganti peraturan daerah nomor tahun dan semua perubahannyungutan pajak anjingwajib pajak adalah seseorang atau badan sebagai pemilik pemelihara yang dikatakan yang bertanggung jawab atas anjing wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta, penting adalah suatu tanda lunas pajak anjing yang dibuat dari bahan logam atau jenis bahan yang lain yang harus dikalungkan pada anjing yang telah dibayar pajaknya pada tahun pajak yang bersangkutan, stop surat tanda lunas pajak) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melunasi pajaknya, anjing ras adalah jenis anjing dari keturunan anjing luar negeri, anjing bukan ras (geladak) adalah jenis anjing dari keturunan anjing lokal. bab obyek pajak setiap anjing yang dipelihara wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta dikenakan pajak anjing. obyek pajak yang tidak dikenakan pajak ialah anjing yang berumur kurang dari (tiga) bulan, anjing yang dimaksudkan untuk keperluan dinas oleh alat negara, anjing yang semata mata dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. bab iii besarnya pajak besarnya pajak (satu) tahun adalah: untuk setiap ekor anjing ras rp. sepuluh ribu rupiah), untuk setiap ekor anjing bukan ras rp. (dua ribu rupiah). bab tahun pajak dan cara pembayaran pajak tahun pajak adalah jangka waktu tahun tanwin. pajak untuk setiap ekor anjing harus dibayar lunas (satu) kali dalam satu tahun pajak. tiap tiap tahun dalam triwulan yang pertama para wajib pajak harus melaporkan anjing anjing yang dipeliharanya kepada kepala kelurahan dimana berada atau langsung dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. mereka yang baru menjadi wajib pajak sesudah triwulan yang pertama tersebut ini dalam waktu (lima belas) hari sesudah menjadi wajib pajak. pelaporan tersebut ini dilakukan secara pesan atau tertulis, dengan diterangkan nama, umur, pekerjaan, nomor pokok wajib pajak daerah ppd), alamat pemelihara anjing, jumlah anjing, jenis kelamin dan tanda tanda lain dari anjing yang bersangkutan. pajak dibayar bersamaan dengan pelaporan tersebut peraturan daerah ini. wajib pajak yang telah membayar tersebut ini diberikan stop dan penting, yang bahan dan bentuknya untuk tiap tiap tahun ditentukan oleh walikotamadya kepala daerah. (l) penting tersebut peraturan daerah ini harus dipasang pada leher anjing yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan terang dan jelas. penting tersebut ini berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan dan dapat digunakan terus hingga penting itu diganti dengan yang baru pada saat pelaporan tersebut penting yang hilang atau rusak, atas permintaan yang bersangkutan dengan menunjukkan stop dapat diganti baru dengan membayar rp. (seribu rupiah), sedang penting yang diganti itu dinyatakan tidak berlaku lagi. bab ketentuan larangan wajib pajak dilarang memasang penting yang sudah tidak berlaku pada leher anjing, memasang penting leher anjing lain dari pada anjing yang bersangkutan, melepaskan anjing peliharaan dijalan jalan umum. siapapun dilarang meniru atau memalsukan tanda pajak (penting) yang dimaksud dalam peraturan daerah ini menjual atau menawarkannya atau mempergunakan tanda pajak (penting) tiruan. bab pengawasdinas peternakan kotamadya daerah tingkat surakarta. dalam menjalankan tugasnya itu pejabat pejabat yang dimaksud dalam ini, berhak memasuki semua tempat, dimana menurut dugaan yang layak ada pelanggaran, sedangkan penghuni, pemilik atau penguasa tempat tempat itu wajib memberi ijin masuk kepada pejabat pejabat tersebut dan memberikan segala keterangan keterangan yang dimintanya dengan benar. bab vii ketentuan pidana (l)tindak pidana sebagaimana dimaksud ini adalah pelanggaran. (l) dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan tersebut padalima puluh ribu rupiah) untuk anjing ras, dan rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk anjing bukan ras (geladak) dan dengan menunjukkan penting yang diperoleh atas dasar ketentuan ketentuan tersebut dan peraturan daerah ini. jika dalam waktu (tiga) hari setelah anjing ditangkap, tidak ada permintaan kembali dari pemilik atau memeliharanya, anjing tersebut dapat dibunuh atau dipergunakan bagi keperluan pengetahuan atau dijual dimuka umum dan hasil penjualannya menjadi hak daerah. bab viii penyidikan selain itupatungutan pajak anjing jis peraturan daerah nomor tahun dan nomor tahun. ttd. drs. mar hartono diundangkan dalam lembaran daerah peraturan daerah ini dijalankan berdasarkan kotamadya daerah tingkat surakarta ketentuan dalam undang undang nomor tanggal pebruari tahun nomor tahun seri undang undang nomor drt tahun dilaksanakan dengan keputusan sekretaris wilayah daerah walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta nomor tahun tanggal cap. ttd. januari walikotamadya kepala daerah drs. soedirman. tingkat surakarta pembina nip cap. ttdmungutan pajak anjing penjelasan umumperlu lebih digali secara intensif dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang ini, dan pajak adalah merupkan salah satu sumber pendapatan daerah. bahwa berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang peninjauan kembali peraturan daerah, ditegaskan bahwa dalam peninjauanyang lainnya yang telah mengalami perubahan3. atas pertimbangan pertimbangan tersebut, maka perlu mengganti pajak anjing yang diatur dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun dan pembahasannya untuk diganti dengan peraturan daerah yang baru. ii. penjelasan demi dan kalau anjing dari keturunan campuran anatara anjing ras dan geladak, untuk menetapkan jenis anjing tersebut sesuai dengan sertifikat, atau penampilan keturunan anjing tersebut mendekati anjing ras atau bukan ras. penting dibuat dari bahan yang tahan lama, yang tidak membahayakan. penting anjing ras dan penting bukan ras dibedakan jenis dan warnanya.
|
program jaminan persalinan (jampersal) kabupaten indramayu tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indramayudiselenggarakan kegiatan jaminan persalinan jampersal): bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut atas dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan jaminan persalinan jampersal) kabupaten indramayu tahunindramayu.jaminan persalinan yang selanjutnya disebut jampersal adalah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus dak) non fiterpadu kepada masyarakat. kepala puskesmas adalah kepala utd pusat kesehatan masyarakat. bab maksud dan tujuan maksud diselenggarakannya kegiatan jampersal adalahngdiselenggarakannya kegiatbersalin dan nifas serta bayi baru lahirtatalaksana pelaksanaan pelaksanaan jaminan persalinan jampersal)b penggunaan dana penggunaan dana jampersal ditetapkan meliputi:dukungan manajemen pengelolaan jampersal dinas kesehatan kabupaten, dana jampersal dapat digunakan oleh pengelola jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan, dan jika dibutuhkanampersal dapat dimanfaatkan untuk honor pns, uang saku pertemuan, jasa dokter spesialis, jasa pemeriksaan penunjang, belanja pencetakan dan penggandaan, operasional rumah tunggu kelahiran rtk) mencakup sewa rumah, makan dan minum, dan langganan air, listrik, dan kebersihan. belanja makanan dan minuman kegiatan, transport rujukan dari puskesmas rumah sakit, transport kegiatan. bab standar biaya jaminan persalinan standar biaya untuk kegiatan jaminan persalinan berpedoman kepada standar biaya belanja pemerintah kabupaten indramayu pada tahun berjalan. standar biaya yang tidak tercantum pada ditetapkan sebagai berikut transport rujukan pasien puskesmas rumah sakit jarak rp. jarak lebih dari rp. makanan dan minuman rumah tunggu kelahiran makanan dan minuman untuk tiap orang per hari (tiga) kali makan) tiap pasien maksimal (tiga) orang. pasien keluarga, kader rp. jasa pemeriksaan antennata care anc) bumi resmi pemeriksaan kehamilan jasa dokter spesial organ rp. orang diagnostic lab x ray rp. , orang (disesuaikan kebutuhan)emeesuai dengan aslinya san umum setda indramayu setiap! crt sm., anjing tk. a96:an negara, keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal desembedesdan pendapatmei sampai tanggal juni pembicaraan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat kotamadya dati surakarta tanggal juli memutuskan menetapkan peraturan daerah kotamadyo11: pendapatan rp. belanja rutin rp. pendapatmuat dalam lampiran ditetapkan surakartseptember tahun kepala daerah tingkat jawa tengah seri nomor tanggal september sekretaris wilayah daerah gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah cap ttd cap ttd drs samsudin pembina tk. steward nip:
|
bnn mbmbigaya te) ame peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah kabupaten tebo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tebo, menimbang akeputusan presiden nomor tahun tentang pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah bkd), untuk kelancaran pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil daerah perlu dibentuk badan kepegawaian daerahnegara nomor peta mebadan kepegawaian daerahkepala badan kepegawaian daerah adalah kepala badan kepegawaian daerah kabupaten tebo. pejabat pembina kepegawaian daerah adalah bupati tebo. kepala bagian tata usaha adalah kepala bagian tata usaha pada badan kepegawaian daerah kabupaten tebo. kepala bidang adalah kepala bidang badan kepegawaian daerah kabupaten tebo. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan kepegawaian daerah kabupaten tebo. kepala. . kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan kepegawaian daerah kabupaten tebo. kepegawaian daerah kabupaten tebo. eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. bab kedudukan badan kepegawaian daerah badan kepegawaian daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dipimpintebo terdiri dari (satu kepala badan, (satu) bagian tata usaha dan (tiga) bidang, dan dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu kepala badan, bagian tata usaha. bidang pengangkatan dan mutasi. bidang pendidikan dan pelatihan. bidang pembinaan dan pengembanganyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan kepegawaian daerah masing masing bidang sebagaimana dimaksud huruf dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan daerah, bagian tata usaha terdiri dari (dua) sub bagian yaitu sub bagian umum, perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan: bidang pengangkatan dan mutasi pegawai terdiri dari (dua) sub bidang, yaitu sub bidang pengangkatan dan kepangkatan pegawai, sub bidang mutasi dan pensiun. bidang. y . bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari (dua) sub bidang, yaitu sub bidang perencanaan dan evaluasi diklat: sub bidang diklat struktural, teknis, dan fungsional. bidang pembinaan dan pengembangan terdiri dari (dua) sub bidang, yaitu sub bidang pembinaan disiplin aparatur: sub bidang pendataan dan pengembangan karier pegawausaha. masing masing sub bidang sebagaimana dimaksud dan ini dipimpin oleh kepal sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. bagdan fungsi bagian pertama badan kepegawaian daerahdibidang kepegawaian:dibidang kepegawaian. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian. bagian keduakeuangan dibidang kepegawaian serta menyusun kebijakan teknis perencanaan kepegawaian dan pelaporan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ini, bagian tata usaha, kebijakan teknis dan bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan umum kepegawaian serta menyusun program perencanaan dan pelaporan dibidang kepegawaian. melaksanakan dan mengelola urusan administrasi keuangan dan mengumpulkan serta menyusun kebijakan teknis yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. van bagian ketiga bidang pengangkatan dan mutasi pegawai bidang pengangkatan dan mutasi pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi yang berhubungan dengan kepangkatan pegawai serta urusan administrasi mutasi pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ini, bidang pengangkatan dan mutasi pegawai mempunyai fungsi menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala serta pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan pengangkatan pegawai. menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan adminstrasi mutasi pegawai dan pengelolaan adminstrasi pensiun pegawai pengajaran ujian dinas dan latihan prajabatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ini, bidang bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi menyusun dan merumuskan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pegawai. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian bagi pelaksanaan diklat struktural, teknis dan fungsional serta pelaksanaan ujian dinas dan prajabatan. menyelesaikan urusan adminstrasi pemberian izin tugas belajar pegawaingelolaan administrasi dan menyusun program dan petunjuk teknis bagi pembinaan disiplin dan pengembangan karier pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ini, bidang pembinaan dan pengembangan mempunyai fungsi merumuskan dan melaksanakan program pembinaan disiplin dan mental pegawai termasuk pengelolaan adminstrasi pemberian hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai. merumuskan. . merumuskan dan melaksanakan program dan pengembangan karier pegawai, formasi, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta menyelesaikan urusan administrasi bagi pendataan pegawai secara berkala. bab eselon dilingkungan badan kepegawaian daerah eselon jabatan struktural badan kepegawaian daerah sebagai berikut kepala badan kepegawaian daerah eselon ii.b kepala bagian dan kepala bidang eselon iii.a kepala sub bagian dan kepala sub bidang eselon iv.a bab tata kerja dalam menjalankan tugasnya kepala badan kepegawaian daerah, kepala bagian tata usaha, kepala kepala bidang, kepala kepala sub bagian dan kepala kepala sub bidangkepala badan kepegawaian daerahbagian tata usaha dan kepala kepala bidang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. kepala bagian tata usahsesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. masing masing kepalasub bidang masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. masing masing kepala sub bagian dan kepala subyang berlaku. setiap bawahansuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bab s madjid mu'az diundangkan muara tebo pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten tebo darkutni lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor gan organisasi badan kepegawaian daerah lampiran peraturan daerah kabupaten tebo kabupaten tebo nomor tahun tanggal januari kepala badan bagian tata sub bagian umum, perencanaan pagan dan pelaporan bidang kelompok jabatan bidang bidang fungsional pengangkatan dan pendidikan dan pembinaan dan pelatihan pengembangan sub bidang sub bidang sub bidang kepangkatan dan perencanaan diklat pembinaan disiplin pegawai sub bidang sub bidang sub bidang mutasi dan pensiun diklat struktural pendataan dan dan fungsional pengembangan karier pegawai se. and madjid mu'az
|
indramayu, menimbang :a.gelolaan kualitas air dan pengendalian pencemarebagaimana dimaksud dalam dan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam cc. mutu air sasaran. kebijakan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab perizinan bagian kesatu ketentuan perizinan setiap badan usaha dan atau badan hukum yang membuang dan atau memanfaatkan air limbah, wajib mendapat izin tertulis dari bupati. izin sebagaimana dimaksud pada adalah izin pengelolaan air limbah yang terdiri dari. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan atas nama badan usaha dan atau badan hukum dan tidak dapat dipindahtangankan. izin sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala opd perizinan. izin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari opd yang berwenang. ketentuan persyaratan dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua hak, kewajiban dan larangan pemilik izin paragraf hak setiap pemilik izin berhak mengelola air limbah sesuai yang tercantum dalam izin mendapatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengawasan dari pemerintah daerah. paragraf kewajiban setiap pemilik izin wajib mengelola air limbah yang dihasilkan sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan memasang alat pengukur debit air limbah melakukan pencatatan debit harian dan memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan laboratorium yang terakreditasi sekurang kurangnya setiap (satu) bulan sekali dengan sepengetahuan opd yang berwenang serta melaporkan data debit dan kualitas limbah kepada bupati sekurang kurangnya setiap (enam) bulan sekali mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. paragraf larangan setiap pemilik izin dilarang membuang air limbah yang belum memenuhi baku mutu media air membuang air limbah yang termasuk dalam golongan limbah dan atau mengandung radio aktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan menjalankan kegiatan pembuangan air limbah luar ketentuan yang tercantum dalam izin melakukan pengenceran air limbah. bab peran serta masyarakat setiap orang danvii koordinasi bupati berkoordinasi dengan bupati walikota lain dibawah koordinasi gubern sesuai kewenangannyasesuai dengan kewenangannya antara lain melalui: mendorong dan atausesuai dengan kewenangannypada tanah,entashukum yang dengan sengaja, lalai dan atau melanggar baku mutu air, baku mutu air limbah yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sesuai denganmempunyai tugas pokok dan fungsiebuangan air limbah adalah izin yang harus dibuat oleh setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sumber air dan atau tanah sebagai tempat pembuangan air limbah. orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukumruang lingkup bagian kesatu, penetapan klasifikasi mutu air, penetapan kriteria mutu air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan status mutu air, dan penetapan baku mutu air sasaranmenetapkan baku mutu air limbah, mata air, akuifer air tanah dalam. bab iii pengelolaan kualitas air bagian kesatu wewenang bupati melakukan pengelolaan kualitas air wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya bagian kedua pendayagunaan air, klasifikasi peruntukan air dan kriteria mutu air bupati menyusun rencana pendayagunaan air sesuai dengan kewenangannya.ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. bupati menetapkan kelas air pada sumber air yang berada wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya. penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pendayagunaan air,bagian ketig. baku mutu air pada sumber air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keempat. status mutu air ditingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kelimasehingga mencapai baku mutu tertentu,ditetapkan oleh bupati. bagian keenam pemantauan kualitas air bupati melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada wilayah daerah sesuai dengan kewenangannyatetapkan oleh bupati. baban air skala kabupaten sesuai dengan kewenangannyaanyang membidangi lingkungan hidupsuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian keduawilayah daerah sesuai dengan kewenangannya. daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan izin lokasi, penetapan kebijakan dalam pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air, cc. penyusunan rencana tata ruang wilayah, pemberian izin pembuangan limbah cair, penentuan mutu air sasaran. penetapsetiap (lima) tahun sekali.
|
ara lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor: 5tahun: seri:d:oktober s d okton belanjabertambah .voodoo rp. belanja rutin setelah perubahan belanja pmb. sbl. perubahan rp. bertambah.cbooo belanja pmb. stl. perubahansblm perubahan bertambah .ooooooo pendapatan rutin stl perubahan pendapatan pmb. sblm perubahan bertambah berkurang pendapatan pmb. stl. perubahansehingga menjadi dan diperinci sebagai berikut belanja rutin sebelum perubahan bertambah. belanja rutin setelah perubahan belanja pembangunan sebelum perubahan bertambah berkurang belanja pembangunan setelah perubahanundangan. ditetapkan surakarta pada tanggal novemberpebruari tahuncap. ttd. jawa tengah drs. soedirman, pembina cap. ttd nip: steward
|
as" psajawa tengah dan kantor pembangunan masyarakat desa kabupaten kotamadya daerah tingkat ii, dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu diadakan penataan kembalimengadakan peninjauan kembali, selarasahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan. jawa tengah. jawa barat dan daerah istimewa yogyakarta,i' ning.atan dan penyempurnaan lembaga sosial desa menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa, keputusan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi departemen sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang prosedur penetapan produk produk l.lingkungan departemen dalam negeri, sub seksi perkreditan danjuga industri rumah tangga, dan tabungan masyarakat.sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa.. sub seksi tata pemukiman sumber daya desa dan lingkungan desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan pemeliharaan pelestarian sumber daya desa dan lingkungan deperaturan daerah ini pembangunan masyarakat desa yang bersangkutan oleh walikotamadya kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor pembangunan masyarakat desa. jumlah jabatan fungsional tersebut ini ditentukan berdasarkan kebutuhan daa beban kerja. jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ini, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tata kerja pasat dalam melaksanakan tugasnya, kepala kantor pembangunan masyarakat desa, kepala sub bagian tata usaha.kotamadya daerah tingkat surakarta serta.ra kepala seksi pada kantor pembangunan masyarakat desa menyampaikan laporan kepada kepala kantor dan kepala sub bagian tata usaha kantor pembangunan masyarakat desa menyusun laporan berkala kepada kepala kantor dan selanjutnya kepala kantor menyampaikan laporan berkala kepada walikotamadya kepala daerah dan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah kepala kantor pembangunan masyarakat desa propinsi daerah tingkat jawa tengah. kepala kantor pembangunan masyarakat desa atas nama walikotamadya kepala daerah memberikan pembinaan langsung kepada camat dibidang perencanaan, pelaksanjl) kepala kantor pembangunan masyarakat desa diangkat dan diberhentikan oleh gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah atas usul kepala kantor pembangunan masyarakat desa propinsi daerah tingkat jawa tengah dan saran pertimbangan dari walikotamadya kepalapembangunan masyarakat desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah serta anggaran pendapatan dan belanja negara. dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada peraturan daerah ini, kepada kantor pembangunan masyarakat desa pengaturannya diserahkan kepada walikotamadya kepala daerah. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala hal yang menyangkut susunan organisasi dan tatakerja kantor pembangunan masyarakat desa yang telah ada sepanjei tahun tingkat jawa tengah seri nomor an.ain tingkat nip nip. bagan organisasi kantor lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor pembangunan masyarakat desa tahun tentang organisasi dan tata kerja kantor pembangunan kotamadya daerah tingkat masyarakat desa kotamadya daerah tingkat surakarta surakarta kepala kantor pembangunan masyarakat desa koda dati surakarta sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional till urusan urusan urusan tata pengembang kepegawaian keuangan usaha dan tetes annnanan seksi seksi ketahanan seksi usaha pengembangan masyarakat desa ekonomi desa pemukiman desa sub seksi peningkatan sub seksi pendapatan, peranan bantuan evaluasi dan kelembagaan pembangunan lomba desa masyarakat desa sub seksi unit sub seksi bimbingan sub seksi daerah kerja motivasi swadaya perkreditan pembangunan masyarakat dan produksi sub seksi tata sub seksi sub seksi desa peningkatan tenaga kerja ketrampilan dan sektor masyarakat informal sub seksi sub seksi pengembangan sub seksi sarana dan kawasan peningkatan prasarana terpadu kesejahteraan desa keluarga sub seksi sub seksi tat pendayagunaan pemukiman, teknologi sumber daya tepat guna desa binadesatam setop penjelasan atas peraturan aerasi'a penjelasan umum berdasarkan,bahwa telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan selanjutnya melalui instruksi menteri dalam negeri nomor tahun diperintahkan kepada daerah tingkat dan daerah tingkat untuk melaksanakan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tersebut. didalam lampiran keputusan menteri dalam negeri nomor tahun disebutkan bahwa kotamadya daerah tingkat surakarta ditetapkan dengan pola minimal dengan jumlah kumulatif skor dengan demikian susunan organisasinya sebagai berikut kepala kantor, sub bagian tata usaha terdiri dari kepala urusan, seksi terdiri dari sub seksi: dan kelompok jabatan fungsional. selanjutnya dalam rangka melaksanakan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dan instruksi menteri dalam negeri nomor tahun maka dipandang perlu menyusun peraturan daerahii. penjelasan demi s d cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksudesa adalah koordinasi pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh lintas sektoral, prakarsa dan swadaya masyarakat. contoh program dari departemen tenaga kerja, program abri masuk desa: lain lain. huruf dan cukup jelas. s d cukup jelas. yang dimaksud jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam jabatan struktural namun sangat diperlukan dalam tugas tugas kantor pembangunan masyarakat desa. untuk menentukan jabatan fungsional tersebut melalui proses ketentuan yang berlaku. cukup jelas. pimpinan oleh seorang tenaga fungsional senior, adalah bukan merupakan jabatan struktural. s d pasa137 cukup jelas. keputusan menteri dalanantor pembangunan masyarakat desa adalah kantor pembangunan masyarakat desa kotamadya daerah tingkat surakarta, kepala kantor adalah kepada kantor pembangunan masyarakat desa kotamadya daerah tingkat surakarta, lembaga ketahanan masyarakat desa adalah lembaga ketahanan masyarakat desa yang ada kelurahan, bab kedudukan, tugas pokok dan bertanggung jawab kepada waliketamadya kepala daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah. kantor pembangunan masyarakat desa dipimpin oleh seorang kepala kantor. kantor pembangunan masyarakat desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa, sumber daya desa dan pemukiman desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna. untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada peraturan daerah kantor pembangunertimbangan pemberian ijin dan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat desa, desa, penilaian dan penyusunan laporan bidang pembangunan masyarakat desa, pelaksanaan urusan kesekretariatan pembangunan masyarakat desa. bab iii organisasi bagian pertama pola dan susunan organisasi organisasi kantor pembangunan masyarakat desa ditetapkan pola minimal. susunan organisasi pembangunan masyarakat desa dan pemukiman desa, kelompok jabatan fungsional, sub bagian tata usaha terdiri dari (empat) urusan dan seksi pengembangan desa terdiri dari (lima) sub seksi, seksi ketahanan masyarakat desa terdiri dari (empat) sub seksi dan seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa termin dari (limmbangunan masyarakat desa. bagan struktur organisasi kantor pembangunan masyarakat despegawaian,. sub bagian tata usaba dipimpin oleh seorang kepala yang sehari hari disebut sekretarisketatausahaan pembangunan masyarakat desa. sub bagian tata usaha terdiri dari urusan perencanaan, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan tata usaha dan rumah tangga urusan urusan tata usaha sebagaimana serta menyiapkan naskah peraturan perundang undangan dan dokumentasi. urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.. urusan rumah tangga dan tata usah. bagian keempat seksi pengembangan desa seksi pengembang,peraturan daerah ini, seksi pengembangan desa mempunyai fungsi mengumpulkdom,bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepatguna, bimbingan dan peluru. seksi pengembangan desa terdiri sub seksi penngembangan kawasan terpadu, sub seksi pendayagunaan teknologi tepat gunngembangan desa. (l)evaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan desa.desa dan kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia..desa perbatasan, desa terisolir, desa kritis minus, desa padat penduduk. desa kumuh terbelakang dan desa rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu. sub seksi pendayaguna. bagian kelima seksi ketahanan masyarakat desaperaturan daerah ini, seksi ketahanan masyarakat desa mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan dan kelembagaan masyarakat desa, pemberi,pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ket lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda. seksi ketahanan masyarakat desa terdiri dari: sub seksi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, sub seksi bimbingan motivasi dan swadaya masyarakat, sub seksi peningkatan ketrampilan masyarakat, sub seksi peningkatan kesejahteraan keluargketahanan masyarakat desa. (l), keserasian dan keberhasilan pembangunan desa.swadaya masyarakat dalam pembangunan. sub seksi peningkatan ket.. bagian keenam seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa mempunyai tugas melakuprasarana dan sarana desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukimanperaturan daerah ini, seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa mempunyai fungsi penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan dan tabungan masyarakat desa, penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sek dan lapangan kerja, pemberian bimbingan dalam rangka mengembangkan tenaga kerja pedesaan serta menyusun program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa, pemberian bimbingan terhadap masyarakat desa, memanfaatkan pelestarian sumber daya alam, pengumpulan dan analisa data, serta menyususama rehabilitasi sumber daya desa, penyusunan program dalam rangka membina dan meningkatkan mutu perumahan. seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa terdiri dari sub seksi bantuan pembangunan: sub seksi perkreditan dan produksi, sub seksi tenaga kerja dan sektor informasi, sub seksi prasarana dan sarana desa, sub seksi tata pemukiman, sumber daya desa dan lingkungan desausaha ekonomi dan pemukiman desa.s pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
|
blh ar tanggal oktober tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah,i: pendapatan pendapatan . belanja rutin. mna pembangunan . jumlah urusan kas dan perhitungan adalah sebagai berikut pendapatan pendapatan . belanja ruin nan nonnnnnnanaaan pembangundanternomor tanggal juli tahun daerah tingkat jawa tengah seri nomor tanggal: juni sekretaris wilayah daerah gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah cap. ttd. cap. ttd drs. soedirman, pembina steward nip:
|
(nx psa lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun seri: bno: peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang terminal busraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor ahun tentang stasiun otobus dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian, bahwa atas pertimbangan tersebut dalam rangka memperlancar pelayanan masyarakat dibidang jasa transportasi maka dipandang perlu mengatur kembali pengelolaan terminal bus surakartystem dan prosedur perpajakan. retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pretribusi terminal angkutan penumpangnempati tempat berjualan yang bukan haknya, atau melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan baginya, menjual barang barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya. siapapun didalam terminal dilarang menempatkan kendaraan atau alat pengangkut barang ditempat yang telah ditentukan atau yang menggangu lalulintas umum, bertempat tinggal tetap menetap, menjadi calo pedagang asongan pengemis, pengamen, peminta sumbangan derma, pemulung, penyair sepatu, pelepas uang (rentenir) baik secara terang terangan atau terselubung, berjudi dan lainsebagainya, dalam keadaan mabuk, gila atau menderita luka luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular, mengubah, merusak, mengotori halaman, los, bangunan dan peralatan serta barang barang inventaris terminal, dengan sengaja menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya. bab vii pengawasan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada inspektorat wilayah, dinas pendapatan daerah, dan dinas pekerjaan umum kotamadya daerah tingkat surakarta. bab vii ketentuan pidana (l) pelanggaran atas ketentuan ketentuan dan danhukuman terhadap pelanggaran tersebut ini bagi pedagang dapat disertai pencabutan ijin penempatan dan pengosongan tempat dagangan usaha.kepada kepala inspektorat wilayah, kepada dinas pendapatan daerah dan kepala dinas pekerjaan umum kotamadya daerah tingkat surakartaperaturan daerah ini berwenang: menerima laporan atau pengaduan ari seseorang tentangmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkdiserahkan pengaturannya kepaloktoterminal bus penjelasan umumtelah diubah sampai4 (empat) kali terakhir dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun perlu ditinjau kembal beberapa tari retribusi terminal yang mengalami perubahan. disamping itu dalam rangka usaha meninggalkan pendapatan daerah dari sektor terminal jugapengunjung. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengatur kembali peraturan daerah nomor tahun dan perubahannya sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya dapat mewadahi segala kegiatan dalam terminal bus. ii. penjelasan demi s d cukup jelas yang dimaksud penjual jasa adalah buruh dan tukang angkat angkut barang penumpang dan pembersih busterminal busunit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas terminal bus pada dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, terminal bus, mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari (delapan) tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang, kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran, terminal bus adalah terminal bus kotamadya daerah tingkat surakarta. bab pengelolaan terminal (l) pengelolaan terminal bus adalah setiap kegiatan dan usaha dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi terminal yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian lalu lintas, pengorganisasian, pengawasan dan pengoperasian terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan terminal bus dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas sebagai perangkat pelaksana dinas pendapatan daerah, untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pengelolaan terminal berdasarkan otonomi daerah. untuk mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan didalam terminal bus oleh walikotamadya kepala daerah ditetapkan satuan kerja yang mempunyai tugas dibidang lalulintas dan angkutan jalan. struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan terminal bus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. terminal bus disediakan tempat penurunan, istirahat dan pemberangkatan penumpang kendaraan bus dan atau kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya serta loket tempat penjualan karcis, kios, rumah makan, titipan sepeda serta sepeda motor, parkir, tempat cuci kendaraan dan fasilitas umum lainnya. setiap kendaraan bus dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya diwajibkan memulai dan mengakhiri perjalanannya dan atau singgah terminal bus. kendaraan bus dan kendaraan bermotor angkutan umum lainnya yang masuk dalam terminal bus sebagaimana dimaksud dalam ini wajib membayar retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut peraturan daerah ini. walikotamadya kepala daerah menetapkan sub terminal yang wajib disinggahi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta. bab iii perijinan penggunaan kios bagian pertama surat ijin penempatan untuk dapat melaksanakan usahanya, kepada para pedagang terminal bussecara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti bukti yang jelas tentang: nama: umur, kewarganegaraan tempat tinggal luas dan letak kios yang dimohon jenis dagangan atau usaha. atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan diberikan surat ijin penempatan oleh kepala dinas pendapatan daerah atas nama walikotamadya kepala daerah. dalam surat ijin penempatanuntuk membayar retribusi dan atau pajak daerah yang ditetapkan tepat pada waktunya, kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kerja, larangan untuk mengubah luas dan bentuk dagangan atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin kepala dinas pendapatan daerah atau pejabat yang ditunjuk,urat ijin penempatan tanpa seijin kepala dinas pendapatan daerah atau pejabat yang ditunjuk, larangan untukmanusia, larangan untuk menggunakan tempat berjualan usaha sebagai tempat tinggal. s5) disamping surat ijin penempatan, kepada para pedagang dan karyawannya diberikan juga kartu tanda pengenal pedagang. kartu tanda pengenal diberikan juga kepada karyawan yang bekerja pada pedagang terminal bus. bagian kedua jangka waktu berlakunya surat ijin penempatannya dan kartu tanda pengenal pedagang surat ijin penempatan diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun dan kartu tanda pengenal pedagang dan karyawannya diberikan untuk jangka waktu (satu) tahun. setelah jangka waktu tersebut ini berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaruan dengan memenuhi syarat syarat sebagaimana tersebut peraturan daerah ini. bagian ketiga pencabutan dan penarikan ijin (l) pedagang yang tidak mentaati ketentuan ketentuan yang tercantum dalam surat ijin penempatan sebagaimana tersebut peraturan daerah ini dan atau pedagang yang menghentikan usahanya dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan lebih dari (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya menempati tempat usahanya oleh kepala dinas pendapatan daerah atas nama walikotamadya kepala daerah. disamping ketentuan tersebut pasal ini, khusus untuk kepentingan pemerintah, walikotamadya kepala daerah dapat mencabut surat ijin penempatan baik untuk selama lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. apabila walikotamadya kepala daerah mencabut surat ijin penempatan sebelum habis masa berlakunya, diberikan kepada pedagang yang bersangkutan tempat pengganti. pedagang yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat usaha dan menyerahkan kepada kepala unit pelaksana teknis dinas dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pencabutan ijin penempatan. apabila ketentuan tersebut ini tidak ditaati, atas laporan kepala unit pelaksanaan teknis dinas, kepala dinas pendapatan daerah memerintahkan pengasingannya secara paksa, yang bila perlu dengan bantuan polisi atau aparat keamanan lainnya. tanpa keterangan yang jelas dan tidak membayar retribusi yang ditetapkan, akan ditarik kembali haknya untuk menempati tempat usahanya. bagian keempat pemindahan hak penempatan penempatan ijin yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya, dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut memberitahukan maksudnya kepada kepala dinas pendapatan daerah lewat unit pelaksana teknis dinas, pedagang pengganti, memenuhi syarat syarat sebagaimana tersebut atas pemindahan tersebut ini dipungut bea balik nama sebesar dari taksiran nilai tempat usaha yang bersangkutan. sekurang kurangnya tiap (dua) tahun sekali walikotamadya kepala daerah menetapkan nilai tempat usaha terminal bus. bab perijinan pengguna loket dan penjual jasa dengan ijin dari kepala dinas pendapatan daerah, perusahaan bus dapat mempergunakan loket karcis bus untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang. permohonan ijin sebagai dimaksud ini disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti bukti tentang nama perusahaan bus: ijin trayek yang masih berlaku, identitas petugas penjual karcis, surat penunjuk mandat dari perusahaan bus kepada petugas penjual karcis. surat ijin penempatan, penggunaan loket diberikan kepada perusahaan bus untuk jangka waktu (satu) tahun, dan kepada petugas penjual karcisijin dan penjual karcis diatur oleh walikotamadya kepala daerah. (l) para penjual jasa dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mengangkut barang dan membersihkan bus dalam terminaldengan menyertakan keterangan atau bukti bukti tentang nama: umur, tempat tinggal surat keterangan berkelakuan baik surat keterangan kesehatan pekerja penjual jasa pengangkutan barang dan pembersihan bus didalam terminalijin diatur oleh walikotamadya kepala daerah. bab retribusi terminal tari retribusi atas penggunaan fasilitas didalam terminal bus ditetapkan sebagai berikut tari masuk terminal untuk bus cepat jarak jauh antar kota antar propinsi sebesar (enam ratus rupiah) setiap kali masuk. untuk bus lambat' jarak dekat antar kota dalam propinsi sebesar (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk. untuk kendaraan bus dalam kota sebesar (seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk. untuk kendaraan angkutan penumpang umum bukan bu. tari parkir untuk kendaraan roda empat (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk. untuk sepeda motor (dua ratus rupiah) setiap kali masuk. tari titipan kendaraan untuk sepeda motor (empat ratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan jam. untuk sepeda (dua ratus rupiah) setiap kali titip samapai dengan jam. tari penggunaan fasilitas jalur istirahat bus (empat ratus rupiah) untuk sekali parkir sampai dengan (atu) jam dan untuk setiap jam kelebihannya (dua ratus rupiah) setiap kendaraan. tari penggunaan loket penjualan karcis bus (seratus rupiah) setiap pemegang surat ijin penggunaan loket hari. tari penggunaan fasilitas tempat cuci kendaraan (seribu rupiah) setiap kali pakai kendaraan. tari persewaan toko kios ditetapkan sebagai berikut tari kios klas sebesar m? per hari: kios klas sebesar m? per hari: los sebesar , m? per hari. pembayaran yang dilakukan lewat setelah tanggal dikenakan denda administrasi apabila pemberian atau pembaruan surat ijin penempatan kios dan penggunaan loket serta surat ijin kerja penjual jasa dipungut bea ijin yang besarnya ditetapkan sebagai berikut surat ijin penempatan kios sebesar (delapan ribu rupiah), surat ijin penggunaan loket sebesar (dua ribu lima ratus rupiah), kartu tanda pengenal pedagang dan karyawan petugas penjual karcis dan penjual jasa pengangkutan barang dan pembersih bus sebesar rp. (dua ribu rupiah). pedagang pemegang surat ijin penempatan toko kios rumah makan terminal bus diharuskan membayar pengganti beea pemakaian air. pelaksana manajemen dan rekannya lalulintas didalam terminal bus diatur lebih lanjut oleh walikotamadya kepala daerah. bab tata tertib terminal bus siapapun yang berada terminal bus harus tunduk pada petunjuk dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan ketertiban kesehatan terminal serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku. (l) pedagang dilarang mendirikan menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam terminal bus tanpa ijin dari kepala dinas pendapatan daerah atau pejabat yang ditunjuk. pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan didalam terminal bus harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas pendapatan daerah lewat kepala unit pelaksana teknis dinas. untuk mendirikan menambah atau mengubah bangunan didalam terminal bus petunjuk pelaksanaannya diaturkepada pedagang yang berkepentingan dan bangunan tersebut kemudian menjadi pemilik pemerintah daerah. untuk menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan, kesehatan dan keindahan pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat yang berbelanja. pembuangan sampah harus langsung dimasukkan kedalam kotak sampah dan setiap kali penuh pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya kedalam bak sampah terminal bus yang disediakan. selain kewajiban kewajiban tersebut dan ini pedagang yang menghasilkan sampah cukup banyak, wajib membuang sumpahnya langsung kedalam bak sampah terminal yang disediakan. semua pedagang dalam terminal dilarang mengalihkan surat ijin penempatan kartu tanda pengenal pedagang karyawan penjual jasa pembersih bus penjual karcis kartu langganan retribusi atau karcis kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan,
|
(xl sanrun tentang ijin dan pajak penyelenggaraan milysarnya pajak milyarubah terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini maka perlu ditinjau kembali,mb, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. memutuskan:.sahkan dengan surat keputusan menteri dalam negeri tanggal agustus pem. dan diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta tanggal novembesahkan dengan surat keputusan menteri dalam negeridiubah lagi sebagai berikut diubah dan harusdaerah kotamadya daerah tingkat surakarta: dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, penyelenggaraan milyar adalah usaha mengadakan kegiatan ketangkasan jasmani yang menggunakan alat perlengkapan khusus berupa bola, alat penyidik dan meja milyar dalam suatu tempat atau ruang tertentu yang terbuka untuk umum dengan memungut pembayaran, pemegang ijin adalah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin penyelenggaraan milyar. diubah dan harus dibaca sebagai berikut surat permohonan ijin usaha milyar diajuk dan melampirkan keterangan keterangan antara lain persetujuan prinsip, ijin tempat usaha, akte pendirian badan usaha koperasi, keterangan diri pemohon, gambar rencana (site plan), imb dan ipb sip, sertifikat tanah: bukti pelunasan pajak, hanya dibenarkan menggunakan tenaga wanita pada waktu siang hari. diubah dan harus dibaca sebagai berikut ijin usaha berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, selama masih melakukan kegiatan usaha. ijin usaha tersebut ini wajib didaftar ulang sesuai dengan.ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang usaha rekreasi dan hiburan umum, sedikit dirinya (satu) bulan sekali pemegang ijin diwajibkan melaporkan jumlah meja milyar yang dipergunakan kepada walikotamadya kepala daerah. diubah dan harus dibaca sebagai berikut ijin usaha milyar dicabut apabila pemegang ijin tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dalam waktu (tiga) bulan tidak melakukan kegiatan kegiatan usaha milyar, menyelenggarakan perluasan tanpa ijin, memindah tanganan tanpa ijin." dihapus. diubah dan harus dibaca sebagai berikut pajak milyar tersebut ini sebesar rp. dua puluh lima ribu rupiah per meja setiap bulan sesuai ijin yang dimiliki. diubah dan harus dibaca sebagai berikut: pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada inspektorat wilayah. dinas pariwisata, dinas pendapatan daerah dan bagian perekonomian sekretariat wilayah daerah, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuait" diubah dan harus dibaca sebagai berikut pelanggaran terhadapselama lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi tingginya rp. (lima puluh ribu rupiah diubah dan harus dibaca sebagai berikutmenteri dalam negeri nomor tanggal oktober republik indonesia tahun seri nomor tanggal oktober baris direktorat jendral wilayah dae pemerintahan umum dan otonomi daerah direktorat pembinaan pemerintahan daerah cap. ttd. drs. soedirman cap. tid pembina tingkat nip. surii! surakarta nomor tahun tentang ijin dan pajak penyelenggaraan milyar penjelasan umumaret seri khususnya tentang tarif pajaknya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, karena itu perlu untuk menaikselain perubahan tarif tersebut dengan telah ditetapkmaka instansi yang menangani atas pemberian ijin tersebut adalah dinas pariwisata kotamadya daerah tingkat surakarta. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. as dh huruf apabila sangat terpaksa dapat menggunakan tenaga wanita pada waktu malam hari, misalnya tenaga administrasi.
|
ngekeuangan non bank yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, industri keuangan non bank perlu dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, yang diperoleh melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang didukung oleh regulasi yang harmonis danbadan usaha yang bergerak sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undanganperaturan perundang undangan mengenai dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan pembiayaan. perusaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan penjaminan. direksigurus dan atau pelaksana tugas penguruireksiireksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan daerah. dewan komisari.dewan pengawaewan pengawaewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan daerahperusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminanbadan perwakilan anggota adalah lembaga tertinggi badan hukum yang berbentuk usaha bersama yang menentukan pokok pokok kebijakan dalam badan hukum yang berbentuk usaha bersama dimaksud..perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan tempatnya bekerja. tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksudindonesia. rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat dengan ruprupsrapat anggotadiri sebagaimana dimaksud.rapat anggotaruprups sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaperundang undangan mengenai otoritas jasa keuangan. bab pihak pihak yang dipersyaratkan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh ojk terhadap pihak pihak yang mengelola, mengawasi, dan atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan. pihak pihak sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disebut pihak utama, meliputi: anggota direksi, anggota dewan komisaris, cc. anggota dewan pengawas syariah, anggota. anggota badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, atau tenaga kerja asing. pihak utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada: saat dicalonkan sebagai pihak utama,: atau cc. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pihak yang akan menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau anggota badan perwakilan anggota, pihak yang akan menjadi pemegang saham pengendali, pihak yang akan menjadi tenaga ahli, dan pihak yang akan menjadi tenaga kerja asing. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi: direkturireksi perusahaan yang sama, anggota direksi perusahaan perasuransian, dana pensiun. pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan yang akan diangkat menjadi anggota direksi perusahaan yang sama, komisaris, dan anggota dewan komisaris. dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama atau pejabat yang setingkat. pihak yang mewakili pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf bab iii faktor faktor penilaian dalam penilaian kemampuan dan kepatutan penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa pihak utama sebagaimana dimaksud dalam memenuhi persyaratan dengan faktor faktor penilaian sebagai berikut: bagidan atau tenaga kerja asing meliputi: kompetensi. kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan. bagi pemegang saham pengendali meliputi: integritas, dan reputasi keuangan. penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi kriteria: pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pemahaman tentang peraturan perundang undangan bidang iknb dan atau peraturan perundang undangan terkait lainnya, cc. pengalaman dan keahlian bidang iknb dan atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha iknb yang sehat. penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka meliputi kriteria: tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana bidang usaha jasa keuangan dan atau perekonomian, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan, tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan, tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota badan perwakilan anggota, pegawai dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan atau. dan atau peserta, tidak pernah melanggar prinsip kehati hatian bidang usaha jasa keuangan, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dtl) sektor perbankan, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau luar kewenangannya, tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya, dan tidak pernah melanggar peraturan perundang undangan bidang iknb. penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi kriteria: tidak memiliki kredit macet: tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernahpenilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi kriteria: memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis, memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas: tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi.bab penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama bagian kesatu permohonan penilaianrmohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis dan atau hasil pemeriksaan ojk, pihak utama diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor faktor sebagaimana dimaksud dalam pengajuan permohonan tertulis penilaian kemampuan dan kepatutan. kepatutan sebagaimana dimaksud dalam dan harus mencantumkan jumlah pihak utama sesuai dengan jabatan yang akan diisi. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan harus menggunakan format sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ojk ini. bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota badan perwakilan anggotaanggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota badan perwakilan anggotanggota dewan pengawas syariahfotokopi rekomendasi dari dewan syariah nasional. nasional majelis ulama indonesia, dan (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm. surat pernyataan dari anggota dewan pengawas syariahpemegang saham pengendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dokumen sebagai berikut: pemegang saham pengendali perseorangan: daftar riw hidup sesuai dengan format dalam lampiran il.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ojk ini dihampiri dokumen: fotokopi ktp atau paspor yang masih berlaku, fotokopi npp, dan (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali perseoranganpemegang saham pengendali badan hukum atau kelompok usaha: laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, daftar isian perusahaan sesuai format dalam lampiran ii.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ojk ini, dihampiri dokumen: akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku negara asal, dan fotokopi. fotokopi npp badan hukum, surat pernyataan direksi dari badan hukum pemegang saham pengendali badan hukum atau kelompok usahahlikerja asingpaspor yang masih berlakutenaga kerja asingan. bagian kedua tata cara penilaian penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dengan cara: penelaahan administratif, dan wawancara. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: verifikasi data dan informasi, dan wawancara. pihak utama harus menghadiri pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf melalui tatap muka langsung kantor ojk atau tempat lain yang ditetapkan oleh ojk. dalam hal pemegang saham pengendali adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila dianggap perlu oleh ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam surat edaran ojk. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh ojk. pembentukan tim pengujipedoman. pedomandalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ojk dapat meminta informasi dan atau surat rekomendasi atas pihak utama kepada pihak lain yang berwenang. ojk memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama, paling lambat (sepuluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam s5), atau diterima oleh ojk secara lengkap dan benar. ojk memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama, setelah hasil analisis dan atau hasil pemeriksaan ojk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan. wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan dalam bahasa indonesia. pihak utama yang tidak dapat berbahasa indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan wawancara. pihak utama yang tidak dapat hadir pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada ojk paling lambat (dua) hari sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. berdasarkan. berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ojk dapat memberikan (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada pihak utama. dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ojk tidak memberi kesempatan wawancara kepada pihak utama atau pihak utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, ojk membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama. ojk menyampaikan pemberitahuan penolakan terhadap permohonan pihak utama apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada tidak diterima atau pihak utama tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh ojk, maka ojk menetapkan pihak utama tidak lulus persyaratan kemampuan dan kepatutan. pihak utama yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat (satu) tahun setelah tanggal pemberitahuan penolakan oleh ojk. bagian ketiga hasil penilaian dan pelaksanaan hasil penilaian ojk menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam dengan. dengan (dua) predikat, yaitu: lulus, atau tidak lulus. ojk menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam s5), dan diterima secara lengkap dan benar. ojk memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada kepada direksi yang mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh ojk. jangka waktu pemberlakuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pemegang saham pengendali. direksi dari pihak utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh ojksebagaimana dimaksud dalam huruf yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diangkat dalam jabatannya paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. dalam. dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pihak utama yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan belum diangkat, maka direksi wajib memberitahukan kepada ojk alasan belum diangkatnya pihak utama dimaksud. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ojk dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain. dalam hal ojk memberikan perpanjangan jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ojk memberitahukan kepada direksilulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat melanjutkan tugas dan fungsipada dalam huruf yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkatwajib diberhentikan dari jabatannya. pihak yang akan menjadi. dimaksud dalam huruf yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali.berlaku ketentuan: dilarang melakukan tindakan sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dan atau perusahaan penjaminan, mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. bab syarat keberlanjutanpada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan atau perusahaan penjaminan yangmenuliswajib disampaikan kepada ojk paling lambat (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir. dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh pihak utama sebagaimana dimaksud pada pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada wajib dilakukan paling sedikit (dua) kali pada tahun berikutnya. dalam hal pihak utama tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada dan maka wajib mengikuti proses penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. bab vi. bab ketentuan lain lain hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh ojk dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan. dalam hal pihak utama memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lan maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. bagi pihak utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya peraturan ojk ini, dan masih menjabat atau bekerja pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan pada saat mulai berlakunya peraturan ojk ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama tersebut dinyatakan masih berlaku. pihak utama yang meliputi: anggota dewan pengawas syariah, anggota badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, atau tenaga kerja asing pada perusahaan perasuransian, anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada dana pensiun, cc. anggota dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, atau tenaga kerja asing pada perusahaan pembiayaan, dan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pemegang saham pengendali pada perusahaan penjaminan, yang. yang masih menjabat ataudan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada saat mulai berlakunya peraturan ojk ini, dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan terhitung sejak berlakunya peraturan ojk ini. direksi perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan harus menyampaikan surat permohonan penetapan kelulusan disertai risalah rups dan atau surat pengangkatan sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud pada kepada ojk paling lambat (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan ojk ini. ojk harus mengeluarkan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari direksi. kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama kecuali pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ojk ini. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diajukan kepada ojk sebelum berlakunya peraturan ojk ini dan belum diproses, mengikuti ketentuan dalam peraturan ojk ini. bab vii sanksi perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan atau perusahaan penjaminan yang melakukan pelanggaretapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan secara tertulis dan berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan sejak surat pembekuan kegiatan usaha ditetapkan. selama masa: dilarang mengeluarkan produk dan atau layanan baru: dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah dilakukan, perusahaan pembiayaan. pembiayaan, atau perusahaan penjaminan telah memenuhi ketentuan makcabut izin usaha perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan. dana pensiun yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, atau pemberian perintah tertulis kepada pendiri untuk mengganti direksidana pensiudana pensiun tetap tidak memenuhi ketentuan maka ojk memberikan perintah tertulis kepada pendiri untuk mengganti direksi. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuatau perusahaan penjaminan tunduk pada peraturan ojk ini.penyimpanan dan penyelesaian untuk mengajukapabila anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian, beserta
|
su pemegang saham pengendali, . , dan cc. remunerasi dan fasilitas lainnya yang .cc., dan pejabat . .an oleh bpr setiap akhir bulan desember dan setiap akhir tahun. laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada paling sedikit ., .. direksi, anggotat sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) dan penurunan tingkat kesehatan bpr. bpr yang menyampaikan laporan dan atau pencantuman dalam daftar pihak pihak yang memperoleh predikat tidak t. bpr yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan dan atau cc. penghentian sementara kegiatan operasional komite, maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota dewan komisaris. huruf cukup jelas. huruf e. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rencana bisnis bpr paling sedikit tempat tinggal anggota direksi . d , , . d.cksi d an danc. . bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah se indonesia piramidtabel pemenuhan persyaratan akhir bulan penilaian jan memenuhimemenuhi memenuhi (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi) marjanfebruarmaret tidak memenuhibulan penilailaporan perbedaan kualitas aset produktif nama bank posisi laporan nama alamat pada bank yang bersangkutan ket debitur debitur nomor jenis nilai jangka nama jenis plafon nilai jangka kualitas keterangan rekening fasilitas tercatat waktu bank lain fasilitas tercatat waktu aset diisi dengan alasan bank untuk menetapkan kualitas yang berbeda dari bank lain nama bank posisi laporan debitur yang sebelum restrukturisasi kredit setelah restrukturisasi kredit dimata sewa cara tempatan denga waka jang waan #nis setor restruktu admins kerugian penggunaan ekonomi plafon bunga gratis suku kualitas| nilai plafon suku kualitas| nilai restruktu. isasi kredit valuta balance jatuh bunga kredit agunan valuta mulai jatuh bunga kredit agunan asing sheet) off balance tempo asing tempo isasi kredit sheet total nilai tercatat kredit yang direstrukturisasi bulan ini nilai tercatat kredit yang direstrukturisasi bulan lalu kiai tercatat kuat prodi yang direstrukturisasinama debitur, tidak melebihi (tiga puluh) karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik (). apabilaiiiwonosari mandi pengerjaan dal sementara penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan a| (ana emg enam eat penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan (ana ema emutangmnan kom patas.ivi, :cc. ,,wuncommitted mengacu pada standar akuntansi keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas60xilaian kualitas aset bank umum penetapan kualitas kredit komponen lancar dalam perhatiankegiatan usaha pertumbuhan memiliki potensi memiliki potensi menunjukkan potensi memiliki kondisi usaha memiliki kondisi usaha usaha pertumbuhan usaha pertumbuhan usaha pertumbuhan usaha yang menurun. yang sangat diragukan, yang baik. yang terbatas. yang sangat terbatas dan sulit untuk pulih atau tidak mengalami kembali, dan atau pertumbuhan. kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. kondisi pasar pasar yang stabil dan posisi pasar baik, pasar dipengaruhioleh pasar sangat kehilangan pasar dan posisi tidak dipengaruhi oleh tidak banyak perubahan kondisi dipengaruhi oleh sejalan dengan kondisi debitur dalam perubahan kondisi dipengaruhi oleh perekonomian, perubahan kondisi perekonomian yang persaingan perekonomian, perubahan kondisi posisi pasar cukup perekonomian, menurun, dan atau persaingan yang perekonomian, baik tetapi banyak persaingan usaha operasional tidak terbatas, termasuk pangsa pasar pesaing, namun dapat sangat ketat dan berkelanjutan. posisi yang kuat dalam sebanding dengan pulih kembali jika operasional pasar, dan atau pesaing, dan atau melaksanakan strategi perusahaan mengalami beroperasi pada beroperasi pada bisnis yang baru, permasalahan yang kapasitas yang kapasitas yang hampir dan atau serius, dan atau optimum. optimum. tidak beroperasi pada kapasitas tidak pada kapasitas optimum. level yang dapat mendukung operasional. komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus kualitas manajemen yang manajemen yang baik, manajemen cukup manajemen lemah, manajemen sangat manajemen dan sangat baik, dan atau dan atau baik, dan atau dan atau lemah, dan atau permasalahan tenaga kerja yang tenaga kerja pada tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja memadai dan belum umumnya memadai, berlebihan dan berlebihan dalam berlebihan dalam pernah tercatat pernah mengalami terdapat perselisihan jumlah yang cukup jumlah yang besar dan mengalami perselisihan perselisihan atau atau pemogokan tenaga besar dan terdapat terdapat perselisihan atau pemogokan pemogokan tenaga kerja dengan dampak perselisihan atau atau pemogokan tenaga kerja, atau kerja yang telah yang cukup material pemogokan tenaga tenaga kerja dengan pernah mengalami diselesaikan dengan bagi kegiatan usaha kerja dengan dampak dampak yang material perselisihan atau baik namun masih ada debitur. yang cukup material bagi kegiatan usaha pemogokan ringan kemungkinan untuk bagi kegiatan usaha debitur. namun telah terulang kembali. debitur. terselesaikan dengan baik. dukungan dari perusahaan afiliasi perusahaan afiliasi perusahaan afiliasi perusahaan afiliasi perusahaan afiliasi kelompok usaha atau grup stabil dan atau grup stabil dan atau grup mulai atau grup secara atau grup sangat atau afiliasi mendukung usaha. tidak memiliki dampak memberikan dampak berkelanjutan merugikan debitur. yang memberatkan yang memberatkan memberikan dampak debitur. debitur. yang memberatkan debiturkomponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khususbaik lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup tidak debitur dalam dan mencapai hasil kurang baik dan belum kurang baik dan belum kurang baik atau telah baik atau telah rangka yang paling sedikit mencapai persyaratan mencapai persyaratan dilakukan upaya dilakukan upaya memelihara sesuai dengan minimum yang minimum yang pengelolaan namun pengelolaan namun lingkungan hidup persyaratan minimum ditentukan ditentukan belum mencapai belum mencapai (bagi debitur yang ditentukan sebagaimana diatur sebagaimana diatur persyaratan yang persyaratan minimum berskala besar sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam ketentuan ditentukan yang ditentukan yang memiliki dalam ketentuan peraturan perundang peraturan perundang sebagaimana diatur sebagaimana diatur dampak penting peraturan perundang undangan. undangan, dengan dalam ketentuan dalam ketentuan terhadap undangan. penyimpangan yang peraturan perundang peraturan perundang lingkungan cukup material. undangan, dengan undangan, dan hidup) penyimpangan yang memiliki kemungkinan material. untuk dituntut pengadilan. komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus profitabilitas perolehan laba tinggi perolehan laba cukup perolehan labarendah. perolehan laba sangat mengalami kerugian dan stabil. baik namun memiliki kecil atau negatif: yang besar, dan atau potensi menurun. dan atau seluruh kewajiban kerugian operasional tidak dapat dipenuhi. dibiayai dengan penjualan aset. struktur permodalan kuat, permodalan cukup rasio utang terhadap rasio utang terhadap rasio utang terhadap permodalan dan atau kuat dan pemilik modal cukup tinggi. modal tinggi. modal sangat tinggi. rasio utang terhadap mempunyai modal sangat rendah. kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan, dan atau rasio utang terhadap modal rendah, kerja kuat, dan atau kerja umumnya baik, modal kerja terbatas, rendah, analisis arus kas analisis arus kas dan atau dan atau analisis arus kas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa analisis arus kas analisis arus kas menunjukkan debitur tidak mampu debitur dapat menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ketidakmampuan menutup biaya memenuhi kewajiban meskipun debitur debitur hanya mampu membayar bunga dan produksi, dan atau pembayaran bunga dan mampu memenuhi membayar bunga dan pokok pinjaman, tambahan pinjaman pokok pinjaman tanpa kewajiban pembayaran sebagian dari pokok dan atau baru digunakan untuk dukungan sumber bunga dan pokok pinjaman. tambahan pinjaman memenuhi kewajiban dana tambahan. pinjaman namun baru digunakan untuk yang jatuh tempo, terdapat indikasi memenuhi kewajiban secara material. masalah tertentu yang yang jatuh tempo. apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran masa mendatang. kinerja debitur komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus sensitivitas jumlah portofolio yang beberapa portofolio kegiatan usaha kegiatan usaha kegiatan usaha terhadap risiko sensitif terhadap sensitif terhadap terpengaruh terancam karena terancam karena pasar perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku valuta asing dan suku valuta asing dan suku valuta asing dan suku valuta asing dan suku bunga relatif sedikit bunga tetapi masih bunga. bunga. bunga. atau telah dilakukan terkendali. lindung nilai (heading) secara baik. komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus ketepatan pembayaran tepat terdapat tunggakan terdapat tunggakan terdapat tunggakan terdapat tunggakan pembayaran waktu, perkembangan pembayaran pokok pembayaran pokok pembayaran pokok pokok dan atau bunga pokok dan rekening baik, dan dan atau bunga dan atau bunga yang dan atau bunga yang yang telah melampaui bunga tidak ada tunggakan sampai dengan telah melampaui telah melampaui (seratus delapan serta sesuai dengan (sembilan puluh) hari, (sembilan puluh) hari (seratus dua puluh) puluh) hari. persyaratan kredit. dan atau sampai dengan hari sampai dengan jarang mengalami (seratus dua puluh) (seratus delapan cerukan. hari, dan atau puluh) hari, dan atau terdapat cerukan yang terjadi cerukan yang berulang kali untuk bersifat permanen menutupi kerugian untuk menutupi operasional dan kerugian operasional kekurangan arus kas. dan kekurangan arus kas. ketersediaan hubungan debitur hubungan debitur hubungan debitur hubungan debitur hubungan debitur dan keakuratan dengan bank baik, dengan bank cukup dengan bank dengan bank semakin dengan bank sangat informasi debitur selalu baik dan debitur selalu memburuk dan memburuk dan buruk dan informasi keuangan menyampaikan menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan keuangan tidak debitur informasi keuangan informasi keuangan tidak dapat dipercaya tidak tersedia atau tersedia atau tidak secara teratur dan secara teratur dan atau tidak terdapat tidak dapat dipercaya. dapat dipercaya. akurat: dan atau masih akurat, hasil analisis bank terdapat laporan dan atau atas laporan keuangan keuangan terkini dan terdapat laporan atau informasi adanya hasil analisis keuangan terkini dan keuangan yang bank atas laporan adanya hasil analisis disampaikan debitur. keuangan atau bank atas laporan informasi keuangan keuangan atau yang disampaikan informasi keuangan debitur. yang disampaikan debitur. komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus kelengkapan dokumentasi kredit dokumentasi kredit dokumentasi kredit dokumentasi kredit tidak terdapat dokumentasi lengkap dan benar. lengkap namun masih kurang lengkap. tidak lengkap. dokumentasi kredit. kredit terdapat hal yang perlu dikonfirmasi. kepatuhan tidak terdapat pelanggaran tidak pelanggaran yang pelanggaran yang pelanggaran yang terhadap pelanggaran perjanjian mendasar dalam cukup mendasar dalam mendasar dalam sangat mendasar perjanjian kredit. perjanjian kredit. perjanjian kredit. perjanjian kredit. dalam perjanjian kredit kredit. kesesuaian penggunaan dana penggunaan dana penggunaan dana penggunaan dana sebagian besar penggunaan sesuai dengan tujuan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan penggunaan dana tidak dana pengajuan pinjaman, tujuan pengajuan tujuan pengajuan tujuan pengajuan sesuai dengan tujuan jumlah dan jenis pinjaman, namun pinjaman, dengan pinjaman, dengan pengajuan pinjaman, fasilitas diberikan jumlahnya tidak jumlah yang cukup jumlah yang material, jumlah dan jenis sesuai dengan material, material, jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih kebutuhan, dan atau jumlah danjen jumlah danjen fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, perpanjangan kredit fasilitas diberikan lebih fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sesuai dengan analisis besar dari kebutuhan, besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material, kebutuhan debitur. namun jumlahnya dengan jumlah yang material, dan atau dan atau tidak material, cukup material, perpanjangan kredit perpanjangan kredit dan atau dan atau tidak sesuai dengan tanpa analisis perpanjangan kredit perpanjangan kredit analisis kebutuhan kebutuhan debitur. kurang sesuai dengan tidak sesuai dengan debitur, antara lain analisis kebutuhan analisis kebutuhan perpanjangan kredit debitur. debitur, antara lain dilakukan untuk perpanjangan kredit menyembunyikan dilakukan untuk kesulitan keuangan, menyembunyikan dengan penyimpangan kesulitan keuangan. yang cukup material. komponen lancar dalam perhatian kurang lancar diragukan macet khusus kewajaran sumber pembayaran sumber pembayaran pembayaran berasal sumber pembayaran tidak terdapat sumber sumber dapat diidentifikasi dapat diidentifikasi dan dari sumber lain dari tidak diketahui, pembayaran yang pembayaran dengan jelas dan disepakati oleh bank yang disepakati, sementara sumber memungkinkan, kewajiban disepakati oleh bank dan debitur, sumber pembayaran yang disepakati sudah sumber pembayaran dan debitur, sumber pembayaran kurang sesuai dengan tidak memungkinkan, tidak sesuai dengan sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis sumber pembayaran struktur atau jenis sesuai dengan struktur struktur atau jenis pinjaman secara cukup kurang sesuai dengan pinjaman, atau jenis pinjaman, pinjaman, material, struktur atau jenis skema pembayaran skema pembayaran skema pembayaran skema pembayaran pinjaman secara kembali yang tidak kembali yang wajar, kembali yang cukup kembali yang kurang material, wajar dan terdapat termasuk dalam wajar, termasuk dalam wajar dan terdapat skema pembayaran pemberian tenggang pemberian tenggang pemberian tenggang pemberian tenggang kembali yang kurang waktu pembayaran waktu pembayaran, waktu pembayaran, waktu pembayaran wajar dan terdapat yang tidak sesuai dan atau dan atau yang tidak sesuai pemberian tenggang dengan jenis kredit pendapatan dalam pendapatan dalam dengan jenis kredit, waktu pembayaran dengan jangka waktu valuta asing valuta asing kurang dan atau yang tidak sesuai yang cukup panjang, mencukupi untuk mencukupi untuk pendapatan dalam dengan jenis kredit dan atau mendukung mendukung valuta asing tidak dengan jangka waktu tidak terdapat pengembalian kredit pengembalian kredit mencukupi untuk yang cukup panjang, penerimaan dalam dalam valuta asing. dalam valuta asing. mendukung dan atau valuta asing untuk pengembalian kredit pendapatan dalam mendukung dalam valuta asing, valuta asing tidak pengembalian kredit secara cukup material. mencukupi untuk dalam valuta asing. mendukung pengembalian kredit dalam valuta asing secara material.iliiualitas kredit pada akhir pembayaran persyaratan bulan penilaian kes jan memenuhi memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi) feb memenuhi memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi) mar
|
ltes,,,sebagaimana dimaksud pada huruf inipada huruf inites, ,.testes jl)cc.,,, cc. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, langkah langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan,tes,
|
sg) rela mas keuangan salinan,,peraturan perundang undangan yang berlaku:,, profesionalisme, cc. mengutamakan kepentingan nasabah, pengawasan dan pengendalian, kecukupan sumber daya, perlindungan aset nasabah, keterbukaan informasi, benturan kepentingan,,,dalam huruf ini)cc.,t)dalam ketentuan inihurufdalam ketentuan inidalam ketentuan iniyodalam ketentuan inisebagaimana dimaksud dalam ketentuan inisebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan inidalam huruf initambahan lembaran negara republik indonesia nomorpada, dan atau, larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan pedagang valuta asing pva),sertifikasi kompetensi bagi direksi dan dewan komisaris bank perkreditan rakyat (bpr) dan bank pembiayaan rakyat syariah (bars)cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud yang berlaku,pada::
|
pi.,. rakyat dalam peraturan otoritas jasa keuangan., modal inti tambahan, dan modal pelengkap (tier modal l...... d.h...,..,25y6.iv....erja sama desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka tengahlintas desa yang dibentukmusyawarah desa yang selanjutnya disebut muses adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditisa dengan pihak ketiga, dan bad. desa dapat melakukan kerja sama dengan desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. desa dapat melakukan kepulauan bangka belitungapabila desa dengan desa dalam (satu) atau luar provinsi kepulauan bangka belitung mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antarmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sama yang menjadi kewenangsatuan kerja, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, cc. , bpd, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakatbupati. bab penyelesaian perselisihan setiap perselisihan yang timbul dalam kerja belitung nomor tahun tentang organisasi dinas pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung,setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut: bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah kabupaten belitung tentang organisasi dinas pendidikda kab. belitung tahudewan perwakilan rakyat daerah kabupaten belitung memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten belitung tentang organisasi dinas pendidikan. babipendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten belitung. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten belitung. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan kabupaten belitung yang mempunyai wilayah kerja (satu) atau beberapa kecamatan. bab kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaterumah tangga daerah dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya meliputisekolah, pengaturan subsidi, olah raga dan pemuda serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah. perda kab. belitung tahun dalam menyelenggar, pemuda dan olah ragpengelolaan urusan ketatausahaan dinas.: bidang pendidikan, meliputi: penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan tk, sd, smp, sma, smk, dan pls daerah masing masing sesuai dengan kondisi, budaya, dan ketentuan jam belajar efektif, pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik tk, sd, smp, sma, smk, dan pls, penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar tk, kurikulum muatan lokal sd, smp, sma, smk, dan pls dan program kegiatan pls, kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan program kegiatan belajar dan kurikulum sd, smp, sma, smk, dan pls serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional: pelaksanaan tk, sd, smp, sma, dan smk serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan soal ujian penilaian hasil belajar peserta didik: pelaksanaan penilaian hasil belajar tk, sd, smp, sma, dan smk, serta program kegiatan plstk, sd, smp, sma, smk dan pls kegiatan kepemudaan dan keolahragaan: pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar tk, sd, smp, sma, dan smk, serta modul program pls dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan: perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan tk, sd, smp, sma, smk, dan pls, perencanaan kebutuhan, pengadaan, dmutasirda kab. belitung tahun pelaksanakenaikan pangkaterhentian pensiunalih tugaspenyusunan rencanpendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra, oo. pelaksanaan akreditasi tk, sd, smp, sma, smk, dan lembaga pendidikan luar sekolah: perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan, pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tk, sd, smp, sma, smk, lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan: pemberian dukungan pelaksanaan olahraga sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan, pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat tradisional: pelaksanaan sertifikasi tenaga alih profesional bidang pendidikan,pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan: perda kab. belitung tahun pemerintah kabupaten dapat memberik. bidang kepemudaan dan keolahragaan, meliputi: penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan, dan keolahragaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan penilaian hasilpemudaan, dan keolahragaan: pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan: pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan, pelaksanaan pemberhentian pensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan: pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan, perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olahraga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan: pemberian dukungan pelaksanaan olahraga masyarakat dan kegiatan kepemudaan: pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat tradisional, oo. pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli profesional bidangkepemudaan dan keolahragaan. perda kab. belitung tahun bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari kepala dinas: bagian tata usaha, bidang program dan sarana prasarana sekolah: bidang taman kanak kanak sekolah dasar: bidang sekolah menengah pertama sekolah menengah: bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah, unit pelaksana teknis dinas utd): taman kanak kanak dan sekolah dasar kecamatan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan: sanggar kegiatan belajarmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian tata usaha mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja, penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, penyelenggaratata usaha terdiri dari: sub bagian kepegawaian: perda kab. belitung tahun sub bagian perencanaan, keuangan dan umum. sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi kepegawaian. sub bagian perencanaan, keuangan dan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakketiga bidang program dan sarana prasarana sekolah bidang program dan sarana prasarana sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengadaan perlengkapan sekolah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang program dan sarana prasarana sekolah mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja tahunan dinas: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang menyangkut taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah luar biasa, pendidikan luar sekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pembinaan generasi muda, keolahragaan serta informasi yang berhubungan dengan rencana dan program pendidikan kabupaten: menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kedinasan: penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi dinas. bidang program dan sarana prasarana sekolah terdiri dari seksi program: seksi pengadaan sarana prasarana sekolah. seksi program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data statistik serta memonitor pelaksanaan rencana dan program evaluasi taman kanak kanak, sekolah dasar, perda kab. belitung tahun sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan keolahragaan. seksi pengadaan sarana prasarana sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan, mengurus peralatan pelajaran guna menunjang proses belajar mengajar pbm) serta mengatur penelitian sarana dan prasarana gedung lainnya. bagian keempat bidang taman kanak kanak sekolah dasar bidang taman kanak kanak sekolah dasardan penjaga sekolah serta menyelenggarakan pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang taman kanak kanak sekolah dasar mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program pengembangan baik kuantitas maupun kualitas taman kanak kanak, sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa, penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kurikulum taman kanak kanak, sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa, penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru tenaga teknis dan sarana pendidikan yang diperlukan taman kanak kanak, sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa. bidang taman kanak kanak sekolah dasar terdiri dari seksi kurikulum taman kanak kanak sekolah dasar, seksi ketenagaan taman kanak kanak sekolah dasar. seksi kurikulum taman kanak kanak sekolah dasar mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional taman kanak kanak sekolah dasar serta mempersiapkan kurikulum muatan lokal sekolah dasar. seksi ketenagaan taman kanak kanak sekolah dasar mempunyai tugas perencanaan, persiapan, pemerataan dan penyusunan penentangan karier tenaga edukatif (guru) pada taman kanak kanak sekolah dasar. bagian kelima bidang sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan perda kab. belitung tahun bidang sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruanserta penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program bidang, program pengembangan baik kuantitas maupun kualitas sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan: pelaksanaan persiapan rencana kebutuhan dan mengatur pendayagunaan guru tenaga kependidikan dan sarana pendidikan yang diperlukan sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan, cc. penyusunan rencana kebutuhan dan mengatur pendayagunaan guru tenaga teknis dan sarana pendidikan yang diperlukan sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan. bidang sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan kejuruan terdiri dari: seksi sekolah menengah pertama: seksi sekolah menengah atas dan kejuruan. seksi sekolah menengah pertama mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional sekolah menengah pertama, mempersiapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama serta merencanakan, mempersiapkan pemerataan dan penyusunan penentangan karir tenaga edukatif (guru) pada sekolah menengah pertama. seksi sekolah menengah atas dan kejuruan mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional sekolah menengah atas dan kejuruan, mempersiapkan kurikulum sekolah menengah atas dan kejuruan serta merencanakan, mempersiapkan, pemerataan dan penyusunan penentangan karier tenaga edukatif (guru) pada sekolah menengah atas dan kejuruan. bagian keenam bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah perda kab. belitung tahun bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dibidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah: penyelengaraan koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kepemudaan, keolahragaan dan pendidikan luar sekolah: pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan pendidikan luar sekolah. bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah terdiri dari: seksi pembinaan pemuda dan olah raga: seksi pendidikan luar sekolah. seksi pembinaan pemuda dan olah raga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap organisasi siswa, pramuka, karang taruna dan kepemudaan serta menyelenggarakan pembinaan olah raga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan kejuruan serta pembinaan olah raga masyarakat. seksi pendidikan luar sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kegiatan pendidikan masyarakat serta mengurus tenaga pendidikan masyarakat, penyelenggaraan kursus kursus dan melaksanakan ujian nasional. bagian ketujuh unit pelaksana teknis dinas utd) pada organisasi dinas pendidikan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan. unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perda kab. belitung tahun utdtaman kanak kanak dan sekolah dasar pada (satu) atau beberapa kecamatan, utd sekolah menengah pertamapertama, utd sekolah menengah atasatas, utd sekolah menengah kejuruankejuruan, utd sanggar kegiatan belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dalam bidang pendidikan, pelatihan tenaga kependidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga serta menyiapkan percontohan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesekretariatan lingkungan sanggar kegiatan belaja pendidikanperda kab. belitung tahun dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas, kepala bagian tata usaha, para kepala bidang, para kepala seksinya masing masing. setiap pimpinan dalam lingkungan dinas pendidiklingkungan dinas pendidikan wajib mengikuorganisasi dinas pendidikan lembaran daerah kabupaten belitung tahun nomor dinyatakan tidak berlaku. penamaan sekolah menengah pertama sebagai pengganti sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sebagai pengganti sekolah menengah atas berlaku setelah ada ketentuan yang baru sebagai pelaksana undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional.perda kab. belitung tahun ditetapkan tanjungpandan pada tanggal desember bupati belitung, cap dto ishak zainuddin. diundangkan tanjungpandan pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten belitung dto mukti iman lembaran daerah kabupaten belitung tahun nomor perda kab. belitung tahun lampiran: peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun susunan organisasi dinas pendidikan kepala dinas pendidikan kelompok bagian jabatan tata usaha fungsional sub bagian sub bagian kepegawaian perencanaan, keuangan umum bidang bidang bidang bidang program tk smp, sma smk binmudora sarira pls sekolah seksi seksi seksi seksi program kurikulum sekolah pembinaan tk menengah pemuda pertama olah raga seksi seksi seksi seksi pengadaan ketenagaan sekolah pendidikan sarira tk menengah atas luar sekolah sekolah dan kejuruan bupati belitung, cap dto. ishak zainuddin. perda kah. belitung tahun
|
belitung dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten belitung, maka perlu menyusumaka anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatenrda kab. belitung tahuper unit kerja lampiran viii daftar aktiva tetapda kah. belitung tahupih. sekretaris daerah kabupaten belitung, ttd. hermanto lembaran daerah kabupaten belitung tahun nomor seri perda kah. belitung tahun pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran (eh pendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dana perimbangan dana alokasi umum dana alokasi khusus bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi bagi hasil pajak dan bukan pajak lain lain pendapatan yang sah belanja aparatur daerahjalan dan jembatan belanja modal instalasi belanja modal jaringan belanja modal bangunan gedungpemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran (eh belanja modal alat alat laboratorium belanja modal buku perpustakaan belanja modal sarana alat alat keamanan belanja modal alat perhubungan belanja publiktanah belanja modal jalan dan jembatan belanja modal bangunan air irigasi) belanja modal instalasi belanja modal jaringan belanja modal bangunan gedung belanja modal monumen belanja modal alatbuku perpustakaan belanja modal hewan, ternak serta tanaman belanja modal sarana alat alat keamanan belanja modal alat sarana kesehatan belanja modal alat perhubungan pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran (eh bantuan kepada partai politik belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desaelanja bantuan pada kelompok masyarakat bantuan keolahragaan lain lain bantuan keuangan belanja tidak tersangka pembiayaan penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu transfer dari dana cadangan pengeluaran daerah transfer dana cadangan penyertaan modal pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dprd kode rekening| ratan hutan rp) belanja belanja aparatur daerah administrasi umum belanja pegawai personalia belanja tetap tuna. pimpinan anggota dewan uang representasi tunjangan keluarga tunjangan beras uang paket tunjangan komisi tunjangan jabatan tunjangan panitia musyawarah tunjangan panitia anggaran tunjangan badan kehormatan tunjangan rusia sara hal: ila. kepala daerah wakil kepala daerah gaji pokok tunjangan keluarga tunjangan jabatan tunjangan beras tunjangan pph pembulatan gaji biaya penunjang aparatur biaya perawatan dan pengobatan belanja barang dan jasa biaya bahan pakai habis kantor biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih biaya gas biaya jasa kantor biaya listrik biaya telepon biaya air biaya jasa tenaga kerja non pns biaya makan dan minuman kantor biaya pakaian dinas biaya pakaian dinas biaya pakaian olah raga biaya pakaian adat hal: il. pemerintah kabupaten belitung hiu tahun anggaran kepala daerah dan wakil kepala daerah kode rekening| ratan hutaniaya pemeliharaan jaringan telepomaster emosipendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah pajak penerangan jalan tarif (rt sederhana) tarif sedang) tarif diatas menengah) gol. usaha bisnis usaha besar hotel) gol. industri industri) retribusi daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian bangunan beserta peralatannya pemakaian bangunan bangunan lainnya retribusi izin mendirikan bangunan retribusi izin gangguan kawasan industri kawasan perdagangan kawasan pariwisata kawasan perumahan dan pemukiman retribusi izin tempat usaha situ kecil situ menengah situ besarroda empat penerimaan sumbangan pihak ketiga sumbangan pt. timah tbk lain lain sumbangan pihak ketiga www www hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd sekretariatinsentif bendahara pengurus barang uang lembur harian honorarium bulanan biaya pengembangan sumber daya manusia biaya beasiswa dan tugas belajar biaya pelatihan dan kursus keterampilair biaya surat kabar majalah biaya paket pengiriman biaya transportasi dan akomodasibiaya pemeliharaan alat studio dan komunikasijasa penyiaran biaya jasa penyidikan biaya jasa konsultmakanan dan minumanmodal pembangunan belanja modal jaringan belanja modal jaringan air minumpetugas lapangspameliharaan biaya pemeliharaan jaringpemeliharaan sarana olahraga pariwisata belanja modal pembangunan belanja modal tanah belanja modal tanah perkampungan belanja modal tanah perkampungan belanja modal instalasi belanja modal instalasi air belanja modal sumur bor belanja modal sumur galibelanja modal alat alat angkutan belanja modal alat angkutan darat bermotor belanja modal kendaraan roda empatkomunikasi belanja modal buku perpustakaan belanja modal buku belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bantuan kepada partai politik bantuan kepada partai politik bantuan kepada partai politik belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa bantuan dana perimbangan bantuan dana perimbangan kepada desa belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan bantuan keuangan kepada panti asuhan bantuan keuangan kepada usia lanjut dan anak terlantar bantuan keuangan kepada pkk bantuan keuangan kepada kelompok wanita mie besisssibsiotinsnlsalsiiss nnnnnnnnnnnnnnnnna hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd sekretariat daerah kode rekening| ratan hutan rp) bantuan keuangan kepada organisasi pendidikan bantuan keuangan kepada org. pendidikan keagamaan bantuan keuangan kepada org. pendidikan sosial bantuan keuangan kepada org. profesi lainnya bantuan kegiatan kewartawanan dan lsm bantuan kepada organisasi profesi lainnya belanja bantuan pada kelompok masyarakat belanja bantuan pada kelompok masyarakat bantuan kegiatan kepemudaan belanja bantuan bidang sosial kemasyarakatan belanja bant. bid. kesenian budaya daerah bantuan keolahragaan bantuan keolahragaan bantuan untuk kegiatan koni lain lain bantuan keuangan lain lain bantuan bantuan penunjang kelancaran tugas belanja tidak tersangka belanja tidak tersangka belanja tidak tersangka belanja tak tersangka hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran sekretariat daerah kode rekening untan umah mmssrpam emo misano hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd sekretaritunjangan kesehatan dan pengobatan dprd tunjangan perumahan dprd uang duka dprdhal: pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd sekretariat kode rekening| uraian jumlah rp) biaya makan dan minuman kantor biaya makanan dan minuman harianstudio dan komunikasi biaya pemeliharaan alat studio belanja operasi dan pemeliharaan eee hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd sekretariat kode rekening| ratan hutan rp)biaya dekorasi biaya jasa penyiaran biaya jasa kursus biaya cetak dan penggandaan biaya cetak biaya fotokopidane jemamsitmeatas hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd sekretariat kode rekening| ratan hutan rp)hal: pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd tahun anggaran kode rekening| uraian jumlah rp) pendapatan pendapatan asli daerah hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan bagian laba atas penyertaan modal investasi bank sumsel lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan jasa giro penerimaan jasa giro dana perimbangan dana alokasi umum dana alokasi umum dana alokasi umum dana alokasi khusus dana alokasi non reboisasi bidang kesehatan bidang pendidikan bidang infrastruktur bidang perikanan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi bagi hasil pajak propinsi bagi hasil pkb bank bagi hasil pajak pemanfaatan abt dan permukaan bantuan keuangan dari propinsi "ssagi hasil pajak dan bukan pajak bagi hasil pajak pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pajak penghasilan orang pribadi pbb pembagian pemerintah pusat bpt pembagian pusat bagi hasil bukan pajak sumber daya alam provisi sumber daya hutan pdh) sumber daya alam pertambangan sumber daya alam perikanan lain lain pendapatan yang sah dana penyesuaian dari pemerintah pusat dana penyesuaian dari pemerintah pusat bantuan dari pemerintah puslurah kesehatan pemerintah biaya penunjang aparatur insentif pajak daerah insentif lain lain pendapatan daerah uang lembur haribunga hutangane jearmmsaraaammamaa hal: il.dkp hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kata tahun anggaranmmasreeaam games hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran badan perencanaan pembangunsewaenyiaran biaya jasa perencanaonsultan biaya jasa publikasi biaya jasa penyusunan desainhal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kata tahun anggaran kode rekening| ratan hutanmodal buku perpustakaan belanja modal buku hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran badan pengawasasma jemmanpntaantaar hal: il. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd badan pengawasan daerah kode rekening| ratan hutan rp)hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd badan pengawasan daerah kode rekening uraian jumlah( rp) biaya cetak dan penggandaan biaya cetak biaya fotokopirmasreeaam aarontelepon biaya surat kabar majalah biaya paket pengirimanfotokopi jemaatmansrpam moon hal: ilsppseehal: iiuang penghargaanmansrpram eomasosoo hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kantor keluarga berencanantor keluarga berencanaal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kantor keluarga berencana kode rekening| ratan hutan rp) honorarium tim panitia honorarium upah bulanan honorarium upah harian widyaiswara narasumber petugas lapanganhal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran sena kantor keluarga berencana mma eresssoon hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran sena? kantor kearsipan dan perpustakameliharaan alat kantor dan rumah tangga biaya pemeliharaan buku perpustakacetak dan penggandaan biaya cetaksewa biaya makanan dan minuman belanja modal pembangunanpagaal:uang penghargaan biaya cetak dan penggandaan biaya sewa biaya makanan dan minuman belanja modal pembangunan belanja modal buku perpustakaan belanja modal buku belanja modal buku maxstream onsozsaoo| hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kantor polisi pamong prajhonorariumiaya pakaian dinas biaya pakaian olah raga hal: il. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kantor polisi pamong prajakursus biaya cetak dan penggandaan biaya cetak damar emas hal: ii.pakaimodal sarana alat alat keamanan belanja modal alat alat keamanan hal:sarana alat alat keamanan belanja modal alat alat keamanan belanja modal alat alat keamanan mmasreeaam rame hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan tanjungpandokumentasi belanja publik administrasi umum belanja pegawai personalia gaji dan tunjangan pegawai hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran kecamatan tanjungpandan kode rekening| ratan hutan rp)biaya sewa perlengkapan peralatan biaya sewa tempat gedung kantor biaya sewa kendaraan alat angkutecamatan tanjungpandan kode rekening| ratan hutansewa biaya sewa tempat gedung kantor hal: il. ringkasan apbd tahun anggaran kecamatan tanjungpandan '''' kodehekenng uran human rp) biaya makanan dan minuman biaya makanan dan minuman harian biaya bahan bakar musroeem arena''''''''#'''# 'pemeliharaublikasi biaya cetak dan penggandaan biaya sewa biaya sewa kendaraan alat angkutan biaya makanan dan minuman biaya pakaian ' "'" hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kelurahan pari''''''''#'''# ' hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran kelurahan parit belanja pemeliharaankantor dan rumah tangga belanja pemeliharaan administrasi umum belanja surplus (defisit) hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatanwaw hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kecamatan memboyongiaya jasa pihak ketiga biaya cetak dan penggandaan biaya fotokopi biaya sewa hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan memboyong kode rekening| ratan hutan rp) biaya makanan dan minuman biaya pakaiemseemam esasasonoo hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kecamatan sibukhal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan sibukpeaeneyaran anak ban bamanyanaa hal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan sibukmassa terms hal: il. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kecamatan bacetakhal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan badan kode rekening| ratan hutan rp) tunjangan beras tunjangan pphhal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan badan kode rekening uraian jumlah(makanan dan minuman biaya makanan dan minuman harian biaya bahan bakar master mes hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kecamatan selat naikmane insan hal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd kecamatan selat naik kode rekening uraian jumlah( rp)hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kecamatan selat naik kode rekening uraian jumlah( rp)iaya makanan dan minuman harian biaya bahan bakar mansrpam sasasarang burung walet diluar kawasan konservasi retribusi daerah retribusi rumah potong hewan lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan sumbangan pihak ketiga tbs kelapa sawihal: ii."sssewa biaya makanan dan minuman belanja perjalanan dinas biaya perjalanan dinaspemeliharaan belanja pemeliharaan tanahhal:| ratan hutan rp) biaya bahan bibit tanaman hewan biaya bahan obat obatan biaya bahan kimiakursus biaya jasa pemeriksaan sampletanah belanja pemeliharaan tanah pertanian masak kociiissinedsskadisis nnnnnnnnnnnbangunan pagartidak bermesin belanja modal alat alat laboratorium belanja modal alat laboratorium belanja modal hewan, ternak serta tanaman belanja modal tanaman hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd aj tahun anggaran dinas pertanian dan kehutanan rmasrpeam hal: ii. pemerintah kabupaten belitung tahun anggaran dinas perikanan dan kelautusaha perikanan penerimaan hasil usaha perikanan izin usaha perikanan retribusi pelelangan hasil perikananhal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran dinas perikanan dan kelautan kode rekening| ratan hutan rp) biaya telepon biaya air biaya surat kabar majalah jasa penterjemah jasa laboratoriumpemeliharaan alat kantor dan rumah tangga belanja pemeliharaan sarana prasarana transportasi $0p'p'pp ijg snw luimmmss"sss hi.jasa pihak ketiga biaya jasa konsultan biaya cetak dan penggandaan biaya cetak biaya fotokopi biaya sewaperhubungan belanja modal alat perhubungpercontohan biaya alat tulis bahan material pendukung biaya jasa pihak ketiga biaya penggantian transport pesertafasilitas perhubungan belanja modal fasilitas perhubungan laut belanja modal alat alat bengkel belanja modal alat bengkel bermesin rmasroeaa ermasro hal: iipengambilan bahan galian golongan kaolin pasir kuarsa pasir bangunan granit blok granit pecah tanah urug tanah liat lain lain kegiatan eksploitasi gol. retribusi daerah retribusi izin usaha pertambangan umum biaya penerbitan skpd sid siur lurah tetap areal pertambangan lurah produksi konsentrnasi hal: ii. pemerintah kabupaten belitunoli ilh hl|" "''pakaiiibelanja barang dan jasa biaya bahan material biaya bahan bibit tanaman hewan biaya jasa pihak ketiga biaya penggantian transport peserta biaya jasa penyusunan desainpmp 'p'p'@'nnn sisi'j( hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran kode rekening| uraian jumlah rp) belanja pemeliharaan biaya pemeliharaan hewan dan tanamanmainstream avossnoo| hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas perindagkop dperdagangan sup kecil sup menengah sup besar lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan lain lain penerimaan sumbangan pihak ketilain lain pendapatan daerah belanja barang dan jasa laba pemmemamam hal: ilal: iipemeliharaan biaya pemeliharaan instalasi biaya pemeliharaan bangunan gedungalat alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat rumah tangga belanja modal komputerhal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd dinas perindagkop dan kode rekening uraian jumlah( rp) belanja barang dan jasa biaya bahan material biaya bahan bibit tanaman hewcc ) # p c hhh h # e hhh hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran tam dinas perindagkop dan kode rekening| uraian dunia rp) emesrperam ensasmoo hal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran dinas tenaga kerja dan sosialiiwidyaiswara narasumberhal: ii. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas tenaga kerja dan sosial kode rekening| uraian jumlah rp) biaya cetak dan penggandaan biaya cetak biaya fotokopirmasrpeam oskartu rawat inap pertolongan persalinan tindakan laboratorium biaya pelayanan tindakan gigi pemakaian ambulans tindakan medik dan terapi pendapatan jasa medik lainnya lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan lain lain aaa aman peoimamlantin ar) dmn |tantanfenimambsi darah bangsa aonhal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd dinas kesehatan kode rekening| ratan hutan rp) belanja pemeliharaan biaya pemeliharaan bangunan gedunghal: il. pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas kesehatan kode rekening uraian jumlah( rp) insentif dokter bidan ptthal: ii. pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd dinas kesehatan kode rekening uraian jumlah( rp) biaya pemeliharaan alat angkutan biaya jasa service biaya pemeliharaan alat pengolahbahan obat obatan biaya bahan kimiaenyiaran biaya cetak dan penggandaabiaya sewa biaya makanan dan minuman biaya makanan dan minuman harian biaya pakaian biaya bahan bakarkendaraan belanja modal pembangunanbelanja modal bangunan sarana kesehatan hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas kesehatan kode rekening| ratan hutan rp) belanja modal alat alat angkutan belanja modal alat angkutan darat bermotoalat alat kedokteran belanja modal alat kedokteran belanja modal alat kesehatan rasis erna hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran rumah sakit umum daerahpengujian kesehatan pemakaian ambulans rawat inap pemeriksaan penunjang diagnostik lab. pemeriksaan penunjang radio diagnostik pemeriksaan penunjang dian. elektronik tindakan medik dan terapi tindakan ports kebidanan tindakan gigi dan mulut rawat jalan lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan lain lain sewa tanah dan bangunandokter spesialis uang lembur harianiaya perawatan dan pengobatmakan dan minum pasien biaya pakaian dinas belanja perjalanan dinas biaya perjalanan dinaselanja pemeliharaan instalasialat angkutringkasan apbd rumah sakit umum daerahair belanja modal instalasi air minum air bersih belanja modal bangunan gedung belanja modal bangunan tempat ibadah belanja modal bangunan sarana kesehatanbelanja modal alat sarana kesehatan belanja modal alat perlengkapan kesehatan nawa ii" mm. hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran rumah sakit umum daerah kode rekening uraian jumlah tamatan ana hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas pendidikanbuku perpustakaan belanja modal buku messppuang penghargaan biaya jasa publikasi hal: pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd dinas pendidikan kode rekening| ratan hutan rp)biaya pakaian biaya pakaian olahraga biaya pakaian drugbankbangunan gedung belanja modal pembangunan belanja modal bangunan air irigasi) belanja modal pembuatan dinding talud pembuatan dinding talud bangunan lainnyamodal jaringan telepon belanja modal bangunan gedung belanja modal fasilitas olah raga belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan bangunan gedung sekolah dasar bangunan gedung sekolah lanjutan tingkat pertama bangunan gedung smu smk belanja modal bangunan pagaralat laboratorium belanja modal alat peraga praktik sekolah belanja modal alat peraga praktik ipa mainstream sasraoo hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tk. negeri pembinamatematika biaya alat peraga bantu kesenian hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tk. negeri pembinaster tomoemeemam ossoaronmasreeaam samebuku perpustakaaemas reasmasreeaam samainstalasiaster sooko|amassrpram monomasroem amemaster rasa7a175.alat kantor dan rumah tanggramsarana pendidikan masam asn hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd smp negeri selat naiselat naisarana pendidikan master osa negeri tanjungpanesmepemasaran asinankmaster hal: pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd sanggar kegiatan belajarelanja pemeliharaan bea den hal: pemerintah kabupaten belitung "gg ringkasan apbd sanggar kegiatan belajar kode rekening| ratan hutancetak biaya fotokopi biaya sewa biaya makanan dan minuman jampang hal: ringkasan apbd tahun anggaran sanggar kegiatan belajar roge komering| uran damian (ap) biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas dalam daerah stream saatngisian tabung pemadam kebakaran biaya gasbengkel biaya pemeliharaan alat bengkel bermesinelanja pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman biaya pemeliharaan sarana pendidikan cc ) # p c hhh h # e hhh hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran tanj smk negeri tanjungpandan kode rekening| uraian hutan rp) emaeeaam essorsonoo| hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd smamemboyongbuku perpustakaan masreeaam asma hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd smaainspan teslapendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah pajak reklame papan billboard kendaraan sign board melekat stiker retribusi daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerahdinas pekerjaan umum kode rekening| uraian jumlah rp) biaya jasa kantor biaya listrik biaya teleponalat beratcc ) # p c hhh h # e hhhpublikasi biaya cetak dan penggandaan biaya fotokopi biaya bahan bakarpenyiaran biaya jasa pengawasan biaya jasa publikasi biaya cetak dan penggandaan biaya fotokopilan dan jembatan belanja pemeliharaan bangunan air irigasi) belanja pemeliharaan saluran irigasibelanja modal jembatan belanja modal bangunan air irigasi) belanja modal irigasi belanja modal saluran drainase belanja modal pembuatan dinding taludfasilitas perhubungan belanja modal bangunan penunjang perekonomian bangunan penunjang perekonomian massa mean rao hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd hiu tahun anggaran dinas perhubungan dan pariwisata kode rekening| ratan hutan rp) pendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah pajak hotel penginapan hotel pajak restoran rumah makan restoran warung makan warung minum pajak hiburan penyelenggaraan olahraga kegiatan hiburan lainnya pertunjukan kesenian sejenisnya pasar malam, pameran, sirkus sejenisnya penyewaan video, ld, vcd sejenisnya permainan billar boling mesin keping taman rekreasi kolam memancing dii pajak parkir tirta marang indah dayang sri pinay bandara has hananjoedin barat hotel martini lain lain pelayanan parkir retribusi daerah retribusi parkir ditepi jalan umum tinggi retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil bus mobil penumpang mobil barang kendaraan khusus kendaraan gandengan kereta tempelretribusi terminal penyediaan tempat parkir end. penumpang umum pemakaian tempat usaha retribusi jasa pelabuhan jasa sandar operasional jasa tanda masuk pelabuhan terminal jasa pemeliharaan dermaga untuk kendaraan jasa sewa tanah dan bangunan jasa pelayanan air tawar retribusi tempat rekreasi dan olahraga retribusi izin trayekdie kesialan hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran dinas perhubungan dan pariwisata kode rekening| ratan hutan rp)lan dan jembatan biaya pemeliharaan dermaga belanja pemeliharaan instalasi belanja pemeliharaan jaringan peer pemanasan nanang hal:elanja pemeliharaan monumen belanja pemeliharaan alat berat biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga biaya pemeliharaan alat kantor biaya pemeliharaan barang bercorak seni dan budaya belanja pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman belanja pemeliharaan hewan belanja pemeliharaan sarana prasarana transportasi pemeliharaan sarana prasarana transportasi lautcc ) # p c hhh h # e hhhjasa pihak ketiga biaya cetak dan penggandaan biaya makanan dan minumsarana alat alat keamanan belanja modal alat alat keamanbiaya jasa tenaga kerja non pegawaibelanja pemeliharaan sarana olahraga pariwisata cc ) # p c hhh h # e hhhpersamaan belanja modal bangunan gedung belanja modal bangunan wisata belanja modal bangunan pagar belanja modal monumen belanja modal bangunan bersejarahperhubungan belanja modal alat perhubungan belanja modal alat perhubungan laut rusia promo hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd dinas lingkungan hidupdinas lingkungan hiduppakaianalat alat laboratorium belanja modal alat laboratorium belanja modal sarana alat alat keamanan belanja modal alat alat keamanan cp'p''pelanja pemeliharaan belanja pemeliharaan bangunan air irigasi) emas tesla hal:retribusi daerah retribusi pel. persamaan kebersihan sampah perdagangan pasar, toko, rm) sampah industri rumah sakit, hotel pabrik) sampah pedagang kaki lima) retribusi pasar retribusi pasar grosir dan pertokoan retribusi penyediaan limbah tinja pada seticktanksewa ''''##makanan dan minumjamemrtepasan hal: pemerintah kabupaten belitung tahun anggaran dinas pengelolaan pasar dan kebersihahan material pendukungmeliharaan monumen belanja pemeliharaan alat beratelanja pemeliharaan hewan, ternak dan tanampersamaan tempat pembuangan sementarabangunan tempat ibadah belanja modal bangunan penunjang perekonomian belanja modal alat alat angkutan belanja modal alat angkutan darat bermotor belanja modal alat angkutan darat tidak bermotor belanja modal alat alat bengkel belanja modal alat bengkel bermesin modis besisksssonstkolinskisss nnnnnnnnnnn ben hal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran dinas pengelolaan pasar dan kebersihan belanja modal alat kantor belanja modal alat kantor belanja modal alat kantor belanja modal alat alat kantor dan rumah tangga belanja modal pembangunan belanja surplus (defisit) hal: pemerintah kabupaten belitung tahun anggaran ipi kantor kependudukan dan catatan sipil kode rekening uraian jumlah( rp) pendapatan pendapatan asli daerah retribusi daerah ret. penggantian biaya cetak ktp akte cat. sipil kartu tanda penduduk akte kelahiran akta perkawinan akta perceraian akta ganti nama bagi wna akta kematian surat keterangan dapil akta pengesahan pengangkatan anak penggantian biaya cetak kartu keluarantor biaya listrik biaya telepon biaya airsewa biaya sewa tempat gedung kantorhal: pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd kantor kependudukan dan catatan sipil kode rekening uraian jumlah( rp)komunikasi emaeeaam room hal:
|
peraturan daerah kabupaten, baik warga negara republik indonesia wni) maupun warga negara asing wni)kabupaten. obyek retribusi adalah pelayanan pembuatan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yang meliputi pembuatan cetak kartu tanda penduduk dan kartu kependudukan lainnya, pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil, yang terdiri dari akta kelahiran: akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak, akta kematian, akta perkawinan: akta perceraian, pengesahan ganti perubahan nama, surat keterangan catatan sipil, dan legalised akta akta catatan sipil. subykabupaten berupa perolehan pemanfaatan kartu tanda penduduk, kartu kependudukan lainnya dan akta catatan sipil yang dapat dikenakanpenggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan kartu kependudukan lainnyatingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak akta catatan sipilkartu tanda penduduk dan kartu kependudukan lainnya yang meliputiyang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai biaya pembuatan pencetakakta catatan sipil yang meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk pengadaan akta catatan sipil, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai biaya pembuatan pencetakstruktur dan besarnya tarif retribusi (l) struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pembuatan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut: untuk pembuatan cetak kartu tanda penduduk dan kartu kependudukan lainnya, jenis pelayanan biaya per lembar pembuatan kartu tanda penduduk wni rp. pembuatan kartu tanda penduduk wna rp. pendaftaran kelahiran penduduk wni rp. pendaftaran kelahiran penduduk wna rp. pendaftaran kematian penduduk wni rp. pendaftaran kematian penduduk wna rp. pendaftaran lahir mati penduduk wni rp. pendaftaran lahir mati penduduk wna rp. pendaftaran penduduk pendatang wni rp. pendaftaran penduduk pendatang wna rp. pembuatan ktp sementara musiman wni rp. pembuatan ktp sementara musiman wna rp. pendaftaran penduduk wni rp. pendaftaran penduduk wna rp. pendaftaran pindah penduduk wni rp. pendaftaran pindah penduduk wna rp. pembuatan kartu keluarga rp. surat keterangan tempat tinggal wni rp. surat keterangan tempat tinggal wna rp. surat keterangan perubahan status rp. kewarganegaraan bangko kartu tanda penduduk ktp) rp. bangko kartu keluarga kk) rp. set formulir formulir pendaftaran penduduk dan rp. keterangan kependudukan lainnya untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil, jenis pelayanan tarif biaya umum:istimewa dispensaja) akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak wni rp. akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak wna rp. akta kematian wni rp. akta kematian wna rp. ia) akta perkawinan wni rp. akta perkawinan wna rp. akta perceraian wni rp. akta perceraian wna rp. pencatatan pengesahan ganti perubahan nama rp. surat keterangan catatan sipil rp. legalised akta akta catatan sipil rp. ibrmbuatan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilpenggunaan sebagian dari hasil penerimaan retribusi jl)wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalahbab xvii ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan cetak kartu tanda penduduk dan kartu kependudukan lainnya serta pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil diatur dan ditetapkan oleh bupati sesuaifirmansyah husein: lampiran illjanuari pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd tahun anggaran kode jumlah rekening rp)pokode jumlah rekening rp)januari pj. bupati belitung haryono molo lampiran ii: peraturan daerah kabupaten belitung nomor: tahun tanggal januari pemerintah kabupaten belitung ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaranbelanja langsung belanjaemberdayaan masyarakat dan desa kearsipan kantor kearsipan dan perpustakaan total urusan kearsipan '''''"'' ' ' ' ' ' ' ' ),' ' ,' ' ' belanja langsung belanjapembiayaan kode urusan pemerintahan daerah siapa tab penerimaan pengeluaran pembiayaan netto pemerintahan umum dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tanjungpandan, januari pj. bupati belitung haryono molmahpenjaga sekolah, pegawai tata usaha tk sd smp sma snk dan sd smp satu atap penyediaanperasional pengadaan makanan dan minuman kantorpembangunan musholla kantor dinas pendidikan kab belitung belanja pegawai belanja modalpengadaan buku administrasi pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan uas sd mi, uas smp m ts, sma ma smk belanja pegawai belanja barang dan jasaberprestasi dan berdedikasi olimpiade sain sd mi belanja pegawai belanja barang dan jasa olimpiade sains smp sm belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik peningkatan sdm belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan prestasi bidang pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa latihan dasar kepemimpinan siswa belanja pegawai belanja barang dan jasa penggemblengan paskibra belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan prestasi olahraga dan seni pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan dana dak tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal rehabilitasi rumah dinas dan gedung sekolah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalsarana sekolah pembinaan olahraga pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik peningkatan kompetensi guru penjaskes belanja pegawai belanja barang dan jasa bimbingan teknis pengembangan profesi guru belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan pagar belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan laboratorium belanja pegawai belanja barang dan jasa pembebasan lahan smkn tanjungpandan dan sdn sibuk belanja pegawai belanja modalpengadaan buku perpustakaan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi guru belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik pengelolaan bantuan operasional sekolah bos) belanja pegawai belanja barang dan jasa bos) bintik pengawas dan calon pengawas tk sd dan smp sm belanja pegawai belanja barang dan jasa smp sm peningkatan profesionalisme guru belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan gugus tk sd belanja pegawai belanja barang dan jasa workshop penilaian angka kredit guru belanja pegawai belanja barang dan jasa penilaian angka kredit guru lah biaya operasional sd smp satu atap belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberdayaan olahraga masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasakabupaten belitung pelaksanaan kerjasama operasional dan sarira pendidikan pendidikkurang mampu diy tenggara paud pendidikan anak usia ini belanja pegawai belanja barang dan jasa ini paket dan belanja pegawai belanja barang dan jasa penilaian akreditasi lembaga kursus belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberantasan buta aksara belanja pegawai belanja barang dan jasa ss. jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuammahpengadaan saranmah pengadaan bahan obat obatan penyediaan bahan percontohlah penyediaan bahan percontohan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala membelai sekolahrealisasi kinerja spkdemam dom smapembersih penyediaan makanan dan minumanening urai jumlah raimah demam dom sma penyediaan alat peraga bantu pendidikan pengadsarana dan prasarana kantormah belanja bahnyediaan perlengkapan dan peralatan kantor pemeliharaan rutin berkala membelai kantormah demam dom sma belanjapemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantorupacara dan fasilitas parkir pemeliharaan rutin berkala perpustakaan sekolahpemeliharaan gedung kantormahsiswa pemeliharaan rutin berkala meubel sekolah penyediaan alat peragrp) abelanja jasa kantor penyediaan atk belanja cetak dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan belanja makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah penyedia peralatan kebersihan penyedia bahan percontohanpenyediaan spanduk penyediaan alat peraga bantu pendidikan pemeliharaan rutin peralatan kantor pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan mueller pemeliharaan lapangan upacara, taman dan tempat parkirmah penyediaan bahan percontohanperpustakaanlah demam dom sma penyediaan spanduk umbul umbulmah demam dom smmah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik listrikmah penyediaan bahan obat obatan penyediaan bahan percontohan penyediaan makan dan minum kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantormah penyediaan alat peraga alat bantu pendidikan belanjameliharaan rutin berkala meubel pemeliharaan buku perpustakaelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah belanja langsung jumlah belanja hh: ., benderasekolahmeubelier pemeliharaan rutin berkala buku perpustakarealisasi anggarkeuangan dan barang penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelaksanaan lembur peningkatan kesejahteraan pegawai non pns penyediaan biaya makanan dan minummah berkala belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersihperundang undangend. dinas operasional end. dinas operasional biaya pemeliharaan pagar dan halammah pemberantasan penyakit malaria dan demam berdarah dengue belanja pegawai belanja barang dan jasapuskesmas pustu polindes (dak 4puskesmas pustu polindes dak apbd) biaya paket pengiriman operasional akses sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa operasional tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat belitungselasar survey total writer rate belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan bahan laboratorium belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan sertifikasi irt pangan belanja pegawai belanja barang dan jasa pelayanan kesehatan kawasan pariwisata belanja pegawai belanja barang dan jassurvey ims dan hiv aids belanja pegawai belanja barang dan jasaimunisasi anak sekolah) pengendalian pengobatan tbcpenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik listrik belanja alat listrik dan elektronpegawai rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah mah daerah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pembersih penyediaan pengisian tabung gas penyediaan spanduk umbul umbul daerah kesejahteraan non pns honorarium pengguna anggaran panitia pengadaan dan panitia pemeriksa pengadaan dan panitia pemeriksaalat alat kesehatan rumah sakit rumah sakit pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan mesin gensetpengadaan sarana rumah sakit belanja pegawai belanja barang dan jasa lah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor rehabilitasi sedang ruang ugd dan kamar mandi program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas pakaian olah raga dan pakaian kerjapengadaan penambahan alat ugd dak apbd belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal peningkatan fasilitas tempat tidur kls iii dak apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal apbd) denah peta) dan promosi kesehatan denah peta) dan promosi kesehkemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis belanja pegawai belanja barang dan jasa paramedis pelayanan operasi katarak belanja pegawai belanja barang dan jasapembersih penyediaan umbul umbul, spanduk dan benderanyediaan biaya jasa publikasibebasan lahan ganti rugi lahan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal perencanaan teknis bidang infrastruktur belanja pegawai belanja barang dan jasasekretariat panitia pengadaan tanah kabupaten belitung belanja pegawai pembangunan rumah dinas sekretaris daerah belanja pegawai belanja modal pembangunan dan rehabilitasi bangunan laboratorium dinas belanja pegawai belanja modal laboratorium dinas pembinaan dan administrasi ppm mandiri perkotaan tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa perkotaan tahun rehabilitasi rumah dinas bupati belanja pegawai belanja modal pengadaan alat ukur total station st) belanja pegawai belanja modal perencanaan teknis bidang infrastruktur tahapapbd) pemeliharaan jalan kabupaten jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam belanja modal jumlah kegiatan pemeliharaan jalan kabupateibis aaaaaa m. jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuampenataan peningkatan lingkungan permukiman belanja pegawai belanja modalperi dan fk ppi kab. belitung rehabilitasi lapangan tenis belanja pegawai belanja modal pemeliharaan aliran sungai tahap rehabilitasi gedung pmi kabupaten belitung pembangunan saluran drainase tahappenyediaan spanduk, umbul umbul dan benderapengadaan saranlanja barang dan jasa jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kabupaten belitung tahun jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukammah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undanganlah kantoode rekening kotoratorna aan rp) eartuam jumlah kegiatan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotorjumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukamdaerahdak) rehab lantai kantor, papan nama dan koridor belanja pegawai belanja modal pengadaan notebook dan (dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalpengadaan peralatan dan saranabeaair dak) pemeliharaan ruang terbuka hijau belanja pegawai belanja barang dan jasasosialisasi kota sehabelanja jasa pegawai non pns belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan pembelian bbm penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan alat listrik dan elektronik penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan mahluar daerah pengadaan peralatan petugas kebersihan lembur harian penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor pembersih kantormeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional operasional pemeliharaan berkala gedung kantor pemeliharaan alat kantor dan rumah tanggapasar inpres kp. parit pemeliharaan taman dan tugu belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan sail tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa reparasi truck sampah belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan tps dan tong sampah belanja pegawai belanja modal rehab container dan gerobak sampah belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan sarana kebersihan belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan sarana kebersihan belanja pegawai belanja modal renovasi air mancur dan lampu kolam taman kota belanja pegawai belanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah lokasi tpa pilang belanja pegawai belanja modal tpa pilang pengadaan sarana tpa belanja pegawai belanja modal penyuluhan kebersihan belanja pegawai belanja barang dan jasa pengaspalan perbaikan jalan kompleks pasar tanjungpandan belanja pegawai belanja modal tanjungpandan pembuatan kanopi mushola belanja pegawai belanja modal pembuatan drainase belakang pasar sayur belanja pegawai belanja modal jumlah belanja langsung jumlah belanja www wwwrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah daerahbuatan pagar dan tempat parkipelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuammevaluasi institusi masyarakat pedesaan dan pkb belanja pegawai belanja barang dan jasa jambore institusi masyarakat mahkeluarga berencana desa pengadaan alat kontrasepsi belanja pegawai belanja barang dan jasapelayanan kontrasepsi belanja pegawai belanja barang dan jasamah kesia siahaan penanggulangan bencanaperlengkapanny,?.? ,.,.?.? mah pelatihan keterampilan las belanja pegawai belanja barang dan jasa verifikasi data penduduk untuk kartu jaminan kesehatan belitung jkb) kesehatan belitung jkb) program ketenagakerjaan pengembangan kesejahteraan sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pendataan pks dan asks tahun belanja pegawai belanja barang dan jasapenetapan umk musk tahun kab. belitung belanja pegawai belanja barang dan jasapemuda bimbingan teknis manajer lessons belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kode rekening kotopetanina gram rp) penrtukamjumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukamjumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukumlngadaan perlengkapan polisi pamong praja. belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalkebakaran pk) pengadaan selang dan alat perlengkapan pemadam kebakaran belanja pegawai belanja barang dan jasa pemadam kebakaroperasional. pemeliharaan rutin berkala senjata api. pemeliharaan rutin berkala alat alat kantor rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasionalkode rekeningmahangunan kantor penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihsekda dan asisten serta pelayanan tamu sosial penyediaan makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah daerah penyediaan honorarium pegawai tidak tetap( ptt) penyediaan jasa paket pengirimoperasional tim inventarisasi aset pemda kab. belitung belitung penyediaan biaya sertifikasi dan pbbpengadaan pakaian dinas pegawai belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan gas pengadaan seragam olahraga pegawai belanja pegawai belanja barang dan jasaeliharaan perbaikan gedung kantor mess pemkab belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa pemkab belitung pemasangan interior ruang rapat bupati belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan perbaikan gedung serbaguna, gor dan gedung nasional belanja pegawai belanja barang dan jasa serbaguna, gor dan gedung nasional pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kdh wkd kdh wkdtelpon pemeliharaan rutin berkala komputer belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas bupati belanja pegawai belanja modal bupati pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas wakil bupati belanja pegawai belanja modal wakil bupati pengadaan sarana mess jakarta belanja pegawai belanja modal pengadaan sarana asrama putri jogja belanja pegawai belanja modal pengadaan goreng untuk keperluan setda belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan podium gedung nasional belanja pegawai belanja modal pengadaan bangunan tempat tinggal asrama mahasiswa belitung bandung mahasiswa belitung bandung penambahan daya listrik gedung kantor pemda pembuatan kanopi rumah dinas wakil bupatinasionalpangkat dan jabatan penerimaan cons kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasapenilaian dan penetapan angka kredit paktanjungpandan '''''''#"' ' "' : : pengendalian administrasi pembuatan imb belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah ppd) kab. belitung tahun belanja pegawai belanja barang dan jasapelantikan kepala desa terpilih baru tahun belanja pegawai belanja barang dan jasapenyusunan ppd kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan dan pengendalian daerah kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa belitung penyusunan lipid kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa pemekaran dan peningkatan status desa dan kelurahan belanja pegawai belanja barang dan jasapemerintah laki) setda kab. belitung ta. belanja pegawai penyelesaian kasus gugatan terhadap pemerintah daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa daerah pembentukan produk hukum daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi produk hukum daerah dengan media cetak belanja pegawai belanja barang dan jasperingatan hari besar islam belanja pegawai belanja barang dan jasa mt@ tk. kabupaten dan pengiriman tk. propinsi belanja pegawai belanja barang dan jasa optimalisasi tpa tka kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan kepramukaan( diklat kursus, ramuan, jambore) belanja pegawai belanja barang dan jasa kepramukaan( diklat kursus, ramuan, jambore)kab. belitung sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa pameran kabupaten expo belanja pegawai belanja barang dan jasa pameran tingkat provinsi tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan belanja barang dan jasa belanja modalpeliputan dan dokumentasi kegiatan pemkab belitung tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa belitung tahun pembuatan sambutan bupati belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa penyebaran informasi melalui radio pemkab belitung tahun belitung tahun processing editing pemberitaan dan iklan penyediaan baliho, spanduk, umbul umbul dan bendera bendera operasional penyaringan informasi dan mantel tahun tahun operasional local area network lan) setda tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala alat studio dan komunikasi belanja barang dan jasa belanja modalbudaya bangsa pameran pembangunan belanja pegawai belanja barang dan jasa rehab asrama mahasiswa belitung bogor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal rehab gedung pkk kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyusunan ppd akhir masa jabatan bupati belitung tahun jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuammah penyediaan plakat dan bahan dokumentasi penyediaan spanduk, umbul umbul dan bendera penyediaan gas penyediaan kesejahteraan non pns penyediaan peralatan kebersihketua dprd pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan dinas pimpinan dprd pimpinan dprdkantor inn aaa mah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas pemeliharaan rutin berkala alat studio dan komunikasipelantikan bupati dan wakil bupati belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat rapat dprddprd kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd belanja pegawai belanja barang dan jasadan kemasyarakatan program peningkatan kualitas pelayanan publik pembuatan sambutan ketua dprdrp) ajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik istri penyediaan alat tulis kantor '''' " mahbiaya pembuatan spanduk, umbul umbul dan bendera benderaroda duaeraan dinas operasional operasional pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor pembangunan gudang arsip pengadaan jaringan wireless pembuatan tempat parkir belanja pegawai belanja modal program peningkatan disiplin aparatur penyediaan pakaian dinas belanja barang dan jasskpddan pbb tahun program perbaikan sistem anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah ''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ), ),),' ' mkeuangan daerah peningkatan manajemen aset barang daerah belanja pegawai belanja modal penyusunan neraca awal skpd inventarisasi barang daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan regulasi regulasi pengelola keuangan daerah daerah sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah pemutakhiran data dan pemeliharaan sistem informasi keuanganjumlah belanja langsung jumlah belanjakode rekening kotoratorna aan rp) eartuamjumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas harian pdh) belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas harian pdh)gawasan aparatur daerah penanganan pemeriksaan kasus dan khusus wilayah kabupaten belitung belanja pegawai jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam jumlah kegiatan penanganan pemeriksaan kasus dan khusus wilayah kabupaten belitung program pengawasan aparatur daerah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala belanja pegawai jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkalantor pelayanan terpadu satu pintu kode rekening urai jumlah rain rp)peralatan kebersihan kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan peralatan harian belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan makan dan minum umbul umbul dan bendera bendera program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemasangan jaringan listrik belanja modal pengadaan kendaraan dinas operasional belanja pegawai belanja modal pengadaan sarana kantor rehabilitasi kamar mandi dan pembuatan sumur bor belanja pegawai belanja modal sumur ban belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan makan dan minuman rapat rapat koordinasi dan pembinaan desa kelurahan belanja barang dan jasa jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam jumlah kegiatan rapat rapat koordinasi dan pembinaan desa kelurahan pembuatan serta pembelian spanduk, umbul umbul dan bendera belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembuatan serta pembelian spanduk, umbul umbul dan bendera dokumentasi dan peliputan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan dokumentasi dan peliputan kegiatan evaluasi perkembangan desa kelurahan tingkat kecamatan tanjungpandan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kegiatan evaluasi perkembangan desa kelurahan tingkat kecamatan tanjungpandan pembinaan kegiatan olah raga, kebersihan dan seni budaya belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan kegiatan olah raga, kebersihan dan seni budaya musyawarah pembangunan desa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan musyawarah pembangunan desabelanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatanpembinaan keagamaan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan keagamaan evaluasi dan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan evaluasi dan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga penyusunan buku monografi dan renstra kecamatan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyusunan buku monografi dan renstra kecamatan sosialisasi tentang perizinan imb pagar belanja pegawai mah kegiatan olah raga kesehatan dan seni budaya belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi pembinaan aparat pemerintah desa kelurahan bpd perangkat desa) belanja pegawai belanja barang dan jasa kelurahan bpd perangkat desa) sosialisasi masalah pertanahan bagi desa kelurahan belanja pegawai belanja barang dan jasa kelurgedung kantor pengadaan kendaraanpelayanan publik promosi potensikebersihan adipurarapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah belanja barang dan jasa jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam jumlah kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahbinaan kesehatan masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat pembinaan keagamaan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan keagamaan jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam pembinaan pemberdayaan desa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan pemberdayaan desa pembinaan kepemudaan dan olahraga belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga pembinaan kepariwisataan dan potensi daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan kepariwisataan dan poten jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyedia jasa perbaikan peralatan kerjajumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkap dan minum pegawai rapat koordinasi dan konsultasi penyediagarasi garasi pagar dan gorong gorong belanja pegawai belanja modal gorong pembangunan musholla dan perlengkapannya belanja pegawai belanja modal pembangunan pagar dan namonorarium bulanan non pns pembinaan perangkat desa belanjakualitas pelayanan publik pemberdayaan masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan pelestarian dan aktualisasi adat budayagawasan aparatur daerah pembinaan satgas desa kecamatan sibuk belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengawasan aparatur daerah penyelenggaraan pameran investasi belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengawasan aparatur daerah evaluasi perkembangan desa belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi kegiatan dan pkk belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengawasan aparatur daerah pelaksanaan upacara detik detik proklamasi belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengawasan aparatur daerahdokumentasi belanja barang dan jasa mlengkapan gedung kantor kantor pemasangan lantai keramik belanja pegawai belanja modal pemasangan pintu pagar besi dan teralis jendelapengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja skpd belanja pegawai realisasi kinerja skpd program peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan kesehatan dan olahraga usia dini belanja pegawai belanja barang dan jasaemberdayaan pemerintahan desaengembangan kreativitas masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa promosi potensi kecamatelat naian keuangan daerah dan barang daerah belanja pegawai jumlah kegiatan penyediaan pengelolaanperalataperalatabendera belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan spanduk, umbul umbul bendera penyediaan jasa penunjang operasional kantor jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam belanja pegawai jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang operasional kantordokumentasi dan peliputan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan dokumentasi dan peliputan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan musholah mess kecamatan selat naik belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan musholah mess kecamatan selat naik pembangunan papan nama dan tempat parkir belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan papan namapegawaipegawai beserta perlengkapannya pengadaan baju pelampung life jacket belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan baju pelampung life jacketingkatan kualitas pelayanan publik pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan kesehatan dan olahraga usia diniromosi produk dan pariwisata kecamatan belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi perkembangan desa kecamatan selat naik dan kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa naik dan kabupatenrogram peningkatan efisiensi biaya pembangunan musyawarah rencana pembangunankantor kecamatan selat naik belanja pegawai belanja modal jumlah kode rekening ketometenmg man rp) pesetutumotegawai belanja pegawai jumlah kegiatan kesejahteraan non pegawaiiaya makan dan minuman harian belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan biaya makan dan minuman harian rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahperundang undangankantor sekretariat tp. pkkpemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kantor belanja barang dan jasa belanja modal dinas operasional kantoritjasa perbaikan peralatan kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatkesejahteraan non pegawai belanja pegawai jumlah kegiatan penyediaan kesejahteraan non pegawai jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam pengadaan dokumentasi belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan dokumentasibelanja pegawai jumlah kegiatan pembinaan pengawasan dan pelaporan tingkattanah kantor belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan tanah kantor program pembinaan perangkat daerah dalam pelaksanaan otda pembinaan kelurahankantor pendidikan dan pelatihmah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dinas operasionalcons gol. iii (eks honorer) mengikuti diklat prajabatan diklat prajabatan diklat prajabatan gol. dan (eks honorer)gelolaan pegawai tugas belajar dan ikatan dinas pada ipdn pada ipdn penerimaan pengiriman pegawai tugas belajar pengelolaan ijin belajar pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal tenaga pendidik formal tenaga pendidik jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam pengiriman pejabat mengikuti diklaim tk. dan diklaim tk. substansi belanja pegawai jumlah kegiatan pengiriman pejabat mengikuti diklaim tk. dan diklaim tk. iii substansi diklat teknis fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi luar daerah belanja pegawai jumlah kegiatan diklat teknis fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi luar daerah diklat laki belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan diklat laki diklat penyusunan renstra dan senja skpd belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan diklat penyusunan renstra dan senja skpd bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang jaskantor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa rp) aan belanja daerahhonorarium non pns rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah luar daerah penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan makanan dan minuman penyediaan jasa komunikasi dan listrik penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan belanja spanduk, umbul umbul dan bendera pengadaan alat alat listrik dan elektronik pengadaan alat tulis kantor penyediaan jasa administrasi keuangan mahhidupan beragama pemberian makanan tambahan anak sekolah belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan desa p2wkxs belanja pegawai belanja barang dan jasa unit pengaduan masyarakat dan pemantauan bbm belanja pegawai belanja barang dan jasa gelar teknologi tepat guna belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi perkembangan desa tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan administrasi proyek ppm ppkmbinaan administrasi proyek ppm ppk bulan bhakti gotong royong masyarakat tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tahun pembentukan lembaga adat kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembentukan lembaga adat kabupaten belitungan harian belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan makan dan minumanumbul umbul bendera. belanja barang dan jasa jumlah kegiatan biaya pengadaan spanduk,umbul umbul bendera. jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam honorarium pejabat pelaksana pengelola keuangan dan barang daerah belanja pegawai jumlah kegiatan honorarium pejabat pelaksana pengelola keuangan dan barangrehabilitasi gedung kantor dan pembangunan tempat parkir belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan pembangunan tempat parkireliharaan buku perpustakaan dan arsip belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip pengadaan perangkat aplikasi otomasi perpustakaan. belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan perangkat aplikasi otomasi perpustakaan. story telling dan story reading. jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan story telling dan story reading. belanja pengadaan buku kepustakaan belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan belanja pengadaan buku kepustakaan biaya pengiriman motor pintar bantuan siki belanja barang dan jasa jumlah kegiatan biaya pengiriman motor pintar bantuan sikhutkesejahteraan pegawai non pns mah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pembersih pembuatan spanduk, umbul umbul dan bendera optimalisasi penerimaan retribusi dan sumbangan pihak ketiga belanja pegawai belanja barang dan jasa pihak ketigaemeliharaan rutin berkala senjata api pembuatan landscape (taman) kantor dinas pertanian dan kehutanan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pertanian dan kehutanan pembuatan tempat parkir belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal mahhonorarium pengelola keuangan dinas program peningkatan ketahanan pangan pemberdayaan penyuluhan pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa optimalisasi pemanfaatan lahan sawah dan lahan kering prima tani) belanja pegawai belanja barang dan jasa kering prima tani) pengembangan alat dan mesin pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal optimalisasi dewan ketahanan pangan belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan sid percetakan sawah belanja pegawai belanja barang dan jasa dana pendamping tugas pembantuan bidang pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa pertanian program pengembangan agrobisnis perbanyakan benih jagung, kedelai dan kacang tanah belanja pegawai belanja barang dan jasa tanah jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam pengembangan perkebunan karet rakyat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengembangan perkebunan karet rakyat pengembangan perkebunan sawit rakyat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengembangan perkebunan sawit rakyat bimbingan tentang pengendalian opt dan pendataan pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bimbingan tentang pengendalian opt dan pendataan pertanian rehabilitasi kebun rakyat buah buahan kelak durian) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rehabilitasi kebun rakyat buah buahan kelak durian) pengembangan nursery tanaman hias belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengembangan nursery tanaman hias pengembangan sentra produksi nenas belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengembangan sentra produksi nenas pengembangan kelembagaan perbenihan dan infrastruktur pengelolaan lahan dan air dak apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan perbenihan dan infrastruktur pengelolaan lahan dan air dak apbd) pengembangan itik petelur belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengembangan itik petelur penggemukan sapi potong belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan penggemukan sapi potong program pemberdayaan masyarakat pertanian pengembangan hijauan makanan ternak hmt)ngembangan hijauan makanan ternak hmt) rehabilitasi rumah potong hewan rph) babi dan kelengkapannya belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi rumah potong hewan rph) babi dan kelengkapannya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan program pembangunan dan pembinaan kehutanan pemasangan patok tata batas kawasan hutan produksi gunung gede belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pemasangan patok tata batas kawasan hutan produksi gunung gede inventarisasi dan pemeliharaan batas kawasan hutan produksi sengketa dan pulau mendanai belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan batas kawasan hutan produksi sengketa dan pulau mendanai sosialisasi hasil pengukuran tata batas kawasan hutan tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan sosialisasi hasil pengukuran tata batas kawasan hutan tahun pengadaan bibit untuk masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan bibit untuk masyarakat pembuatan site plan kawasan hutan wisata mangrove belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembuatan site plan kawasan hutan wisata mangrove pengendalian das dan pengembangan hutan mangrove dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam jumlah kegiatan pengendalian das dan pengembangan hutan mangrove dak) dana pendamping gerhana belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan dana pendamping gerhanabelanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatanenergi dan sumberdaya mineral organisasi dinas pertambangan dan energipenyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandabelanja modal perundang undangan penyedia makanan dan minuman biaya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah daerah penyediaan jasa publikasi kesejahteraan pegawai non pns penyediaan alat dan bahan pembersihdan perlengkapan gedung kantor belanja pegawai belanja modalantor pembangunan kanopikeselamatan dan kesehatan kerja k3) belanja pegawai program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan inventarisasi dan pembangunan data base pertambangan belanja pegawai belanja barang dan jasa pertambangan program penyediaan energi listrik kegiatan pengadaan dan stock lampu jalan dan lampu taman belanja pegawai belanja modal lampu taman kegiatan pengadaan lampu penerangan jalan belanja pegawai belanja modal kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya plus) belanja pegawai belanja modal surya plus) kegiatan penambahan instalasi lampu jalan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal kegiatan pengadaan lampu hias belanja pegawai belanja modal pengadaan mobil lift belanja pegawai belanja modal pelatihan teknis dan monitoring pengelolaan sistem plus belanja pegawai belanja barang dan jasa plus kegiatan pemeliharaan jaringan listrik utm, sur dan garpu distribusi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam belanja modal jumlah kegiatan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik utm, sur dan garpu distribusi kegiatan penambahan tiang dan instalasi lampu jalan belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan kegiatan penambahan tiang dan instalasi lampu jalan program pemanfaatan sumber daya mineralbelanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatankode rekan urai jumlah ode rekeningmahasangan sera block, perbaikan dan pembuatan saluran air belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pembuatan saluran ai'''' " mahmasaran pariwisata pembangunan plaza tempat istirahat panggung terbuka belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal terbuka festival layang layang (dalam rangka sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa tour sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa kebyar flora dan fauna dalam rangka sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa indonesia program pengembangan obyek dan produk wisata pelatihan tata pentas dan tata rias busana pentas belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan drama tari musik dramatari dan lomba cipta drama tari musik belanja pegawai belanja barang dan jasa cipta drama tari musik pembangunan talud dan drainase belanja pegawai belanja modal pembangunan panggung terbuka belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam belanja modal jumlah kegiatan pembangunan panggung terbuka pembuatan petak toko belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan petak toko pembuatan shelter belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan shelter pembuatan los pedagang belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan los pedagang pembuatan dan sumur gali belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan dan sumur gali pembangunan fasilitas bermain anak belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan fasilitas bermain anak pembuatan taman belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan taman pembangunan gapura pintu masuk utama) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan gapura pintu masuk utama) pengadaan motor roda tiga dan sarana pendukung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan motor roda tiga dan sarana pendukung pengadaan lampu taman dan lampu hias belanja pegawai belanja barang dan jasa pembuatan canopy kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal relokasi lapangan voli pantai belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal tambah daya listrik belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penataan pesisir pantai penimbunan) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan fasilitas pendukung rumah adat belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal belitung pembangunan rumah adat belitung tahap belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan pakaian adat dan pengantin belitung belanja pegawai belanja modal penataan museum badan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penataan museum tanjungpandan jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan penataan museum tanjungpandan pembelian tanah untuk museum belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembelian tanah untuk museum pengadaan sarana kantor museum belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana kantor museum penambahan ruang koleksi dan rehab museum tanjungpandan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan penambahan ruang koleksi dan rehab museum tanjungpandan packing pengiriman keramik belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan packing pengiriman keramik registrasi dan inventarisasi benda dan bangunan cagar budaya belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan registrasi dan inventarisasi benda dan bangunan cagar budaya pembuatan papan nama dan petunjuk arah situs bangunan bersejarah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan papan nama dan petunjuk arah situs bangunan bersejarah pengadaan properti rumah adat belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan properti rumah adat pengadaan alat musik tradisional belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan alat musik tradisional pengadaan alat musik grup kesenian daerah jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan alat musik grup kesenian daerah pembangunan mushola belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan mushola pengadaan alat sound system belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan alat sound system penyambungan lampu baru dan rehab lampu taman belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan penyambungan lampu baru dan rehab lampu taman pembuatan saluran air kawasan pantai wisata tanjung dendam belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan saluran air kawasan pantai wisata tanjung dendam program pengembangan obyek dan produk wisata pers tour belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pers tour pembuatan website promosi pariwisata belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembuatan website promosi pariwisata pembuatan booklet, leaflet dan promosi wisata belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembuatan booklet, leaflet dan promosi wisata bimbingan teknis kepariwisataan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bimbingan teknis kepariwisataan pemilihan dan pembinaan bujang dayang belitung pengiriman putri indonesia tahunilihan dan pembinaan bujang dayang belitung pengiriman putri indonesia tahun kebyar wisata belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kebyar wisata pagelaran kesenian kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pagelaran kesenian kabupaten belitung tour operator belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan tour operakoordinasi dan konsultasi luar daerah optimalisasingadaan sarana kantor belanja pegawai belanja modal perbaikan rumah jaga dinas perikanan belanja pegawai belanja modalrealisasi skpd skpd program peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan rehabilitasi ppi selat naik dak dan apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal apbd) jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) eartuam belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi pabrik tanjungpandan dak dan apbd) rehabilitasi pabrik tanjung bunga dak dan apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi pabrik tanjung bunga dak dan apbd) pengadaan solar system untuk industri ppi selat naik dak dan apbd)ppi selat naik dak dan apbd) pengadaan solar system untuk industri unit pengolahan workshop tanjung bununit pengolahan workshop tanjung bunga pembangunan balai benih ikan air tawar tahap (dak dan apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan balai benih ikan air tawar tahap (dak dan apbd) pembangunan unit pembenihan rakyat dak dan apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan unit pembenihan rakyat dak dan apbd) pengelolaan bbi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengelolaan bbi operasional kapal pengawas belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan operasional kapal pengawas pengelolaan unit pengolahan workshop tanjung bunga belanja pegawai jumlah kode rekening kotoratorna aan rp) penrtukam belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengelolaan unit pengolahan workshop tanjung bunga pembangunan sarana dan prasarana kegiatan sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan sail indonesia optimalisasi pendapatan retribusi daerah belanja pegawai jumlah kegiatan optimalisasi pendapatan retribusi daerah merasionalisasi kelembagaan perikanan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan merasionalisasi kelembagaan perikanan pengadaan solar system untuk penerangan jalan dermapenerangan jalan dermaga pengadaan rumpon belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan rumpon bintik perikanan dan pengadaan bahan pameran perikanan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bintik perikanan dan pengadaan bahan pameran perikanan pengembangan sarana produksi budidaya ikan air lautlaut bagi pembudidaya ikan pengembangan sarana produksi budidaya ikan air tawartawar bagi pembudidaya ikan pengadaan sarana dan prasarana ppi selat naik
|
tae, pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang pendirian badan usaha milik daerah (bumi) belitung mandiribelitung: bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf atas, perlu membentuk peraturan daerah kabupaten belitung tentang pendirian badan usaha milik daerah bumi) kah belitung mo. tahun 20081lo0 belitung mo. tahun 20081loodirian badan usaha milik daerah (bumi) beliturerata kah. belitung ho. tahun 208x100ividen dan lain lainnya. kereta kah. belitung tahun bab maksud dan tujuan pendiridirikan badan usaha milik daerah bumi) yang berbadan hukum bernama belitung mandiri. pelaksanaan pendirian belitung mandiribelitung mandiribelitung mandiri sebagaimana dimaksud dalam meliputi jasa kepariwisataan: kelautan dan perikanan, mereda kah. belitung ho. tahun jasa transportasi umum, industri dan perdagangan, jasa kepelabuhanan: pertambangan umum: biro jasa, usaha usaha lainzas ekonomi kerakyatan dan berorientasi pasar serta diatur dalam akta pendirian perusahaan. bab modal modal dasar belitung mandiri sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (duamodal dasar belitung mandiri sebagaimana dimaksud pada merupakan penyertaan modal pemerintah kabupaten belitubelitung mandiribelitung mandirikereta kah. belitung tahunbelitung mandirkereta kah. belitung tahun belitung mandiribelitung mandiri diusulkan oleh bupatibelitung mandirikepegawaian pegawai belitung mandiribelitung mandirserta kah. belitung mo. tahun bab xii tahun buku, rencana kerja dan anggaran tahun buku belitung mandir: dana cadangan, dana pengembangan perusahaan: dana pengembangan ekonomi kerakyatan, anthem direksi dan dewan komisaris: dan dana kesejahteraan pegawai. kereta kah. belitung ho. tahun 20081lo0 . bab xiv penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan ditetapkan oleh rups yang diajukan oleh bupati untuk mendapat persetujuan dprd. tata cara penggabungan, peleburan,usaha bhakti lembaran daerah kabupaten daerah tingkat belitung tahun nomor seri dinyatakan tidak berlaku lagi. segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pendirian belitung mandir yang berlaku. kereta kah. belitungcap00kerja kah. belitung ho. tahun
|
pemerintah kabupatenayang pelaksanaannya(rus kas dari aktivitas investasi aset non rp.( keuanganp.bertambah (berkurang) rp. jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan rp. 0dtahun anggaran perubahan perubahanm1.tta7. belanja belanja tidak langsung sa. belanja pegawai belanja bunga belanja subsidi perubahan perubahan ppp, o|oo.september pj. bupati belitung haryono molo lampiran a.amoergaya masyarakat desa kearsipan kantor kearsipan dan perpustakaan total urusan kearsipantotal urusan pilihan jumlah pendapatan belanja kod tahan sebelum perubahan setelah perubahan ode rusakanjungpandan, september pj. bupati belitung haryono molbelanja pegawai jumlah kegiatan honor pns dan non pns kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, pegawai tata usaha tk sd smp sma sik dan sd smp satu atap penyediaan spanduk umbul umbul dan bendera belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan spandukgadaan makanan dan minuman kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan makanan dan minuman kantor pemeliharaanjumlah kegiatan pembangunan rumah dinas guru pembangunan musholla kantor dinas pendidikan kab belitung belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan musholla kantor dinas pendidikanjumlah kegiatan pembangunan kantor utd tk sd kecamatandan prasarana kantordana pendamping block grant pengadaan buku administrasi pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan buku administrasi pendidikan pelaksanaan uas sd mi, uas smp m ts, sma ma smk belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelaksanaan uas sd mi, uas smp m ts,jumlah kegiatan seleksi guru kepala sekolah, pengawas berprestasi dan berdedikasi olimpiade sain sd mi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan olimpiade sain sd mi olimpiade sains smp sm belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan olimpiade sains smp sm bintik peningkatan sdm belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bintik peningkatan sdm peningkatan prestasi bidang pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peningkatan prestasi bidang pendidikan latihan dasar kepemimpinan siswa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa penggemblengan paskibgemblengan paskibra peningkatan prestasi olahraga dan seni pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan seni pelajar kegiatan dana dak tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan kegiatan dana dak tahun rehabilitasi rumah dinas dan gedung sekolah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi rumah dinas dan gedung sekolahjumlah kegiatan pembangunan rkb, wc, pengadaan membelai sarana sekolah pembinaan olahraga pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan olahraga pelajar bintik peningkatan kompetensi guru penjaskes belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bintik peningkatan kompetensi guru penjaskes bimbingan teknis pengembangan profesi guru belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bimbingan teknis pengembangan profesi guru pembangunan pagarmbangunan pagar pembangunan laboratorium belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembangunan laboratorium pembebasan lahan smkn tanjungpandan dan sdn sibuk belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembebasan lahan smkn tanjungpandan danjumlah kegiatan pengadaan sarana tehnologi informatika pengadaan buku perpustakaan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan buku perpustakaan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi guru belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi guru bintik pengelolaan bantuan operasional sekolah bos) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bintik pengelolaan bantuan operasional sekolah bos) bintik pengawas dan calon pengawas tk sd dan smp sm belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan bintik pengawas dan calon pengawas tk sd dan smp singkatan profesionalisme guru belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peningkatan profesionalisme guru kegiatan gugus tk sd belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kegiatan gugus tk sd workshop penilaian angka kredit guru belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan workshop penilaian angka kredit guru penilaian angka kredit guru belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penilaian angka kredit guru biaya operasional sd smp satu atap belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan biaya operasional sd smp satu atap pemberdayaan olahraga masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemberdayaan olahraga masyarakat biaya operasional pendidikan bop) smp m ts belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan kajian grouping dan penegerian dalam kabupaten belitung pelaksanaan kerjasama operasional dan sarira pendidikan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelaksanaan kerjasama operasional dan sarirajumlah kegiatan pemberian bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu penyelenggaraan paud pendidikan anak usia dini) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyelenggaraan paud pendidikan anak usia dini) paket dan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan paket dan penilaian akreditasi lembaga kursus belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penilaian akreditasi lembaga kursus pemberantasan buta aksara belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemberantasan buta aksarajumlah kegiatan belanja sewa sarana mobilitas pengadaan sarana kantorjumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannykegiatan penanganan putuspkbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyedia peralatan kebersihan dan bahan pembersihjumlah kegiatan pengadsarana dan prasarana kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasaranalaskegiatan pemeliharaan berkala rutin meubelbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan program alat bantu pendidikan belanja bahan obat obatan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanja bahyediaan perlengkapan dan peralatan kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor pemeliharaan rutin berkala membelaikantor belanja pakaian dinas dan atributnya belanja barang dan jasa jumlah kegiatanbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanja bahan percontohan belanja obat obatan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanjajumlah kegiatan pengadaan alat praktik dan praja siswlur belanja barang dan jasa jumlah kegiatanbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pemeliharaan rutin berkala perpustakaan sekolah belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala perpustakaan sekolah pemeliharaan alat peraga praktik sekolah belanja barang dan jasa jumlah kegiatanmeliharaan gedung kantorhbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas dan pakaian olah belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, berkala alat praktik dan peraga siswa pemeliharaan rutin berkala meubel sekolah belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala meubel sekolah penyediaan alat peraga siswa belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan alatjumlah kegiatan penyediaan obat obatan belanja jasa kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanja jasa kantor penyediaan atk belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan atkinstalasi listrik belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan komponen instalasi listrikmakanan dan minuman belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peralatan kebersihan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyedia peralatan kebersihan penyedia bahan percontohan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediajumlah kegiatan pemeliharaan buku buku perpustakaan penyediaan spanduk belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan spandumeliharaan rutin peralatan kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin peralatan kantor pemeliharagedung kantor pemeliharaan mueller belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan mueller pemeliharaan lapangan upacara, taman dan tempat parkir belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan lapangan upacara, taman danbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala buku jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air, dan dan minum kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan makan dan minumjumlah kegiatan pengadaan pakaian dinaslaksanaan kegiatan pra dan semester belanja pegawai jumlah kegiatanenyediaan alat peraga alat bantu pendidikan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan alat peraga alat bantu pendidikan belanja obat obatan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanjaubel belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala meubel pemeliharaan buku perpustakaan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan buku perpustakaan pemeliharaan rutin berkala peralatan praktek siswa belanja barang dan jasa jumlah kegiatjumlah kegiatan belanjajumlah kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuang, bendera umbul umbul belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan spanduk, benderasekolahsekolahmeubeliemeubelieeraga siswa belanja barang dan jasa jumlah kegiatanggarjumlah kegiatan pelaksanaan kegiatanunikasi sumber daya air dan listrik belanja barang dan jasa jumlah kegiatanbelanja pegawai jumlah kegiatan honorarium pejabat pelaksana pengelolaan keuangan dan barang penyediaan barang cetakan dan penggandbarang cetakan dan penggandaan pelaksanaan lembur belanja pegawai jumlah kegiatan pelaksanaan lembur peningkatan kesejahteraan pegawai non pns belanja pegawai jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai non pns penyediaan biaya makanan dan minuman belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan biaya makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah belanja barang dan jasa jumlah kegiatbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan peningkatan pemeliharaan alat kantor rutin berkalabiaya pembuatan spanduk dan umbul umbul belanja barang dan jasa jumlah kegiatanbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanja surat khabar majalah dan peraturan perundang undangan belanja alat listrik elektronik belanja barang dan jasa jumlah kegiatsarana kantor pemeliharaan rutin berkala end. dinas operasional belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala end. dinas operasional biaya pemeliharaan pagar dan halaman belanja barang dan jasa jumlah kegiatan biaya pemeliharaan pagar dan halaman pengadaan sarana puskesmas tanjungpandan belanja modal jumlah kegiatbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan pakaian dinas pdh, pakaian or, danjumlah kegiatan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar pemberantasan penyakit malaria dan demam berdarah dengue belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemberantasan penyakit malaria dan demamjumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatseptictank untuk limbah cair medis belanja modal jumlah kegiatanjumlah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung saranajumlah kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas pustu polindes dak #jumlah kegiatan pengadaan alat non kesehatan untuk puskesmas pustu polindes dak apbd) biaya paket pengiriman belanja barang dan jasa jumlah kegiatan biaya paket pengiriman operasional akses sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan operasional akses sosial operasional tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat belitung belanja pegawai jumlah kegiatan operasional tim pengelola jaminan kesehatanrehabilitasi gedung eks ugd untuk gudang dan selasar survey total writer rate belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan survey total writer rate pengadaan bahan laboratorium belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan bahan laboratorium pelatihan sertifikasi irt pangan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelatihan sertifikasi irt pangan pelayanan kesehatan kawasan pariwisata belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kawasan pariwisatjumlah kegiatan pengobatan masal penyakit kaki gajah survey ims dan hiv aids belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan survey ims dan hiv aidsjumlah kegiatan pelaksanaan program imunisasi dan bias bulan imunisasi anak sekolah) pengendalian pengobatan tbcendalian pengobatan tbcjumlah kegiatan pelaksanaan lembur penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrikjasa administrasi keuangapegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman pegawaipengisian tabung gas belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan pengisian tabung gas penyediaan spanduk umbul umbul daerah belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan spanduk umbul umbul daerah kesejahteraan non pns belanja pegawai jumlah kegiatan kesejahteraan non pns honorarium pengguna anggaran panitia pengadaan dan panitia pemeriksa belanja pegawai jumlah kegiatan honorarium pengguna anggaran panitia pengadaan dan panitia pemeriksa l.!| |ih) )j:muse .jasa penguburan jenazah belanja barang dan jasa jumlah kegiatanalat alat kesehatan rumah sakit belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan rumah sakitdan mesin genset belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas danjumlah kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga pengadaan sarana rumah sakit belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana rumah sakitrehabilitasi sedang ruang ugd dan kamar mandi belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rehabilitasi sedang ruang ugd dan kamar mandgadaan pakaian dinas pakaian olah raga dan pakaian kerja belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas pakaian olah raga danjumlah kegiatan bimbingan teknis asuhan keperawatan bagijumlah kegiatan pengadaan obat dan material pendukung penyediaan makanan dan minuman pasien belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan operasional akses sosial dan askeskin pengadaan penambahan alat ugd dak apbd belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan penambahan alat ugd dak apbd peningkatan fasilitas tempat tidur kls iii (dak apbd) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan peningkatan fasilitas tempat tidur kls iii (dak apbd) pengadaan papan informasi penunjuk arah denah peta) dan promosi kesehatpan informasi penunjuk arah denah peta) dan promosi kesehatan penyediaan jasa kegiatan rumah sakit belanja pegawai jumlah kegijumlah kegiatan pengadaan alat alat kedokteran kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis pelayanan operasi katarak belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelayanan operasi katarak biaya jasa pemeriksaan sampel air belanja barang dan jasa jumlah kegiatankegiatan persiapan akreditasi rumah sakiumbul umbul, spanduk dan bendera belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan umbul umbul, spanduk dan benderajumlah kegiatan penyediaan pakaian dinasbiaya jasa publikasi belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan biaya jasa publikbebasan lahan ganti rugi lahan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pembebasan lahan ganti rugi lahan perencanaan teknis bidang infrastruktur belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan perencanaan teknis bidang infrastrukturjumlah kegiatan pembangunan ruang arsip untuk keperluan sekretariat panitia pengadaan tanah kabupaten belitung rehabilitasi rumah dinas work shop belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi rumah dinas work shop pembangunan rumah dinas sekretaris daerah belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan rumah dinas sekretaris daerah pembangunan dan rehabilitasi bangunan laboratorium dinas belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bangunan laboratorium dinas |nnn njjjjjjjjjjjjjjjjj a j wnn inaan dan administrasi ppm mandiri perkotaan tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan dan administrasi ppm mandiri perkotaan tahun rehabilitasi rumah dinas bupati belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi rumah dinas bupati pengadaan alat ukur total station st) belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan alat ukur total station st) perencanaan teknis bidang infrastruktur tahap belanja barang dan jasa jumlah kegiatan perencanaan teknis bidang infrastruktur tahap pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua belanja modal jumlah kegiatanjumlah kegiatan pemeliharaan berkala jalan kabupaten dak apbd) pemeliharaan jalan kabupaten belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pemeliharaan jalan kabupatebelanja modal jumlah kegiatan program animasi kabupaten belitung penataan peningkatan lingkungan permukiman belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan penataan peningkatan lingkungan permukimanjumlah kegiatan pembangunan kantor diklat kabupaten belitungjumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor penari tni polri, peri dan fk ppi kab. belitung rehabilitasi lapangan tenishabilitasi lapangan tenis pemeliharaan aliran sungai tahap belanja modal jumlah kegiatan pemeliharaan aliran sungai tahap rehabilitasi gedung pmi kabupaten belitung belanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi gedung pmi kabupaten belitung pembangunan saluran drainase tahap belanja modal jumlah kegiatan pembangunan saluran drainase tahapelolaan administrasi keuangan kegiatan belanja pegawai jumlah kegiatanjumlah kegiatan pembuatan tamanrencanaan pembangunan kabupaten belitung tahunoptimalisasi penerimaan pad belanja pegawai jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan paddan stokjumlah kegiatan pembuatan pagar, gapura tragis pintu dan jendelabelanja modal jumlah kegiatan rehabilitasi lantai sera block dan saluran air kantor program peningkatan disiplin aparatur pelaksanaan lembur belanja pegawai jumlah kegiatan pelaksanaan lembur penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannykerja lapangan belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan pengadaan peralatan perlengkapan petugasjumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja skpd tahun, sepedajumlah kegiatan penataan terminal bus tanjungpandantanah gedung pengujian kendaraanperalatan pengujian kendaraan bermojumlah kegiatan penambahan peralatan laboratorium lingkungan dak) rehab lantai kantor, papan nama dan koridor belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan rehab lantai kantor, papan nama dan koridor ctc cihhssssssssssssssssssssssssnotebook dan (dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan notebook dan (dak)alatan dan sarana kantor belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan peralatan djumlah kegiatan penanaman pohon penguat sekitar sumber mata air dak) pemeliharaan ruang terbuka hijauang terbuka hijaujumlah kegiatan pelaporan status lingkungan hidup daerah danjumlah kegiatan pemeliharaan kolong, drainase dan pemukimanjumlah kegiatan sosialisasi peningkatan perserta masyarakatjumlah kegiatan penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup sosialisasi kota sehat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan sosialisasi kota sehajumlah kegiatan pengadaan spanduk, umbul umbul bendera belanja jasa pegawai non pns belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan belanja jasa pegawaialat tulis kantor penyediaan barang cetakan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan pembelian bbm belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembelian bbmgadaan peralatan petugas kebersihan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan peralatan petugas kebersihan lembur harian belanja pegawai jumlah kegiatan lembur harian penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihmeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan berkala gedung kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan berkala gedung kantor pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pemeliharaan rutin dan berkala alat berat belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan pembuatan papan nama kantor pengadaan sarana pertamanan belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatanjumlah kegiatanjumlah kegiatan pengendalian ketertiban pasar dan kebersihanjumlah kegiatan pemeliharaan drainase plat deer losjumlah kegiatan pemeliharaan peningkatan sarana prasarana pasar inpres kp. parit pemeliharaan taman dan tugu belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan taman dan tugu kegiatan sail tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kegiatan sail tahun reparasi truck sampparasi truck sampah pengadaan tps dan tong sampah belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan tps dan tong sampah rehab container dan gerobak sampah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rehab container dan gerobak sampah pemeliharaan sarana kebersihan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan sarana kebersihan pengadaan sarana kebersihan belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana kebersihan renovasi air mancur dan lampu kolam taman kota belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan renovasi air mancur dan lampu kolam taman kota pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah lokasi tpa pilang belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah lokasi tpa pilang pengadaan sarana tpa belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana tpa penyuluhan kebersihan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyuluhan kebersihan pengaspalan perbaikan jalan kompleks pasar tanjungpandmodal jumlah kegiatan pengaspalan perbaikan jalan kompleks pasar tanjungpandan pembuatan kanopi mushola belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembuatan kanopi mushola pembuatan drainase belakang pasar sayur belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembuatan drainase belakang pasar sayujumlah kegiatan perluasan bangunpagar dan tempat parkir belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembuatan pagarjumlah kegiatan diklat kependudukan dan catatan sipijumlah kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala peralatrogram peningkatan disiplin aparatujumlah kegiatan perjalan dinas dalam daerah danjumlah kegiatan bina keluarga balita evaluasi institusi masyarakat pedesaan dan pkb belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dan pkb jambore institusi masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan jambore institusi masyarakatjumlah kegiatan penguatan kelembagaan dan jaringan program keluarga berencana desa pengadaan alat kontrasepsigadaan alat kontrasepsijumlah kegiatan fasilitasi pusat pelayanan terpadu korbanjumlah kegiatan expose data keluarga berencana pelayanan kontrasepsi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsijumlah kegiatan evaluasi program keluarga sejahtera dankegiatan pembentukan dan pembinaan pik kria siahaan penanggulangan bencana belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kesia siahaan penanggulangan bencanalengkapan gedung kantor belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedungrserta perlengkapannyajumlah kegiatan pendampingan program perlindungan sosial pelatihan keterampilan las belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelatihan keterampilan las verifikasi data penduduk untuk kartu jaminan kesehatan belitung jkb) belanja pegawai jumlah kegiatan verifikasi data penduduk untuk kartu jaminan kesehatan belitung jkb) program ketenagakerjaan pengembangan kesejahterangembangan kesejahteraan sosial pendataan pks dan asks tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pendataan pks dan asks tahunjumlah kegiatan pelayanan sosial anak kurang mampu penetapan umk musk tahun kab. belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penetapan umk musk tahun kab. belitungjumlah kegiatan perlindungan dan penanganan penyandangjumlah kegiatan pelayanan sosial bagi lansijumlah kegiatan praktek belajar kerja dan bantuan uep bagi pemuda bimbingan teknis manajer lessonsjumlah kegiatan extra floodingperlengkapan polisi pamong praja. belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan polisi pamong praja.jumlah kegiatan pembangunan tempat parkir mobil pemadam kebakaran pk) pengadaan selang dan alat perlengkapan pemadam kebakaradaan selang dan alat perlengkapan pemadam kebakarbelanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. pemeliharaan rutin berkala senjata api. belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala senjata api. pemeliharaan rutin berkala alat alat kantor belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala alat alat kantor rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rehabilitasi sedang berat kendaraan dinasjumlah kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjagiatan pengaturan bupati belitung wakil bupati sekda dan asisten serta pelayanan tamu sosialhonorarium pegawai tidak tetap( ptt) belanja pegawai jumlah kegiatan penyediaan honorarium pegawai tidak tetap( ptt) penyediaan jasa paket pengiriman belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan jasa paket pengiriman penyediaan jasa transportasi dan akomodasi belanja barang dan jasa jumlah kegiatjumlah kegiatan operasional penyusunan standarisasi hsu tahun operasional tim inventarisasi aset pemda kab. belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan operasional tim inventarisasi aset pemda kab. belitung penyediaan biaya sertifikasi dan pbb belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan biaya sertifikasi dan pbbkdh wkd dan ajudan pengadaan pakaian dinas pegawai belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai penyediaan gas belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan gas pengadaan seragam olahraga pegawai belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengadaan seragam olahraga pegawai pengadaan kendaraan dinas operasional belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal z23. jumlah kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasionalperbaikan gedung kantor mess pemkab belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan perbaikan gedung kantor mess pemkab belitung pemasangan interior ruang rapat bupati belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemasangan interior ruang rapat bupati pemeliharaan perbaikan gedung serbaguna, gor dan gedung nasional belanja pegawai z700.perbaikan gedung serbaguna, gor dan gedung nasional pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kdh wkd belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kdh wkdjumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala jaringan listrik dan telpon pemeliharaan rutin berkala komputer belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala komputer pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas bupati belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas bupati pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas wakil bupati belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah dinas wakil bupati pengadaan sarana mess jakarta belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana mess jakarta lili meast sms sms i''" m8engadaan sarana asrama putri jogja belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan sarana asrama putri jogja pengadaan goreng untuk keperluan setda belanja modal jumlah kegiatan pengadaan goreng untuk keperluan setda sensus barang daerah inventarisasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan sensus barang daerah inventarisasi pengadaan podium gedung nasional belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan podium gedung nasional pengadaan bangunan tempat tinggal asrama mahasiswa belitung bandung belanja modal jumlah kegiatan pengadaan bangunan tempat tinggal asrama mahasiswa belitung bandung penambahan daya listrik gedung kantor pemda belanja modal jumlah kegiatan penambahan daya listrik gedung kantor pemda pembuatan kanopi rumah dinas wakil bupati belanja modal jumlah kegiatan pembuatan kanopi rumah dinas wakil bupati z2. pemasangan instalasi jaringan listrik rumah dinas belanja modal jumlah kegiatanjumlah kegiatan perbaikan lantai trap panggung dalam gedung nasionaljumlah kegiatan pelantikan dan serah terima jabatanjumlah kegiatan penilaian dan pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan penerimaan cons kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penerimaan cons kabupaten belitungjumlah kegiatan proses pengusulan karpet barislanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan pengembangan profesi guru penilaian dan penetapan angka kredit pak) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit pak)yusunan pelaporan keuanganjumlah kegiatan rehab gedung darma wanita kabupaten belitungjumlah kegiatan pemasaran gedung pemda jalan melatijumlah kegiatan renovasi ruangan radio dan mantejumlah kegiatan pelaporan dan evaluasi kegiatan kegiatanjumlah kegiatan pemasaran rumah dinas air ketek tanjungpandan pengendalian administrasi pembuatan imb belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pengendalian administrasi pembuatan imb penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah ppd) kab. belitung tahupenyelenggaraan pemerintahjumlah kegiatan evaluasi alokasi dana desa kabupaten belitung pelantikan kepala desa terpilih baru tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelantikan kepala desa terpilih baru tahunjumlah kegiatan penggantian bumi, bangunan dan tanam tumbuh. penyusunan ppd kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyusunan ppd kabupaten belitung pembinaan dan pengendalian daerah kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian daerah kabupaten belitung penyusunan lipid kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyusunan lipid kabupaten belitung pemekaran dan peningkatan status desa dan kelurahan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemekaran dan peningkatan status desa danyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) setda kab. belitung ta. kodifikasi produk hukum daerah tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kodifikasi produk hukum daerah tahun penyelesaian kasus gugatan terhadap pemerintah daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyelesaian kasus gugatan terhadap pemerintah daerah pembentukan produk hukum daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembentukan produk hukum daerah sosialisasi produk hukum daerah dengan media cetak belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dengan medijumlah kegiatan pembuatan perda dan perlu tentang organisasijumlah kegiatan safari ramadhan dan safari jum'at bupati belitung peringatan hari besar islam belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peringatan hari besar islam mta tk. kabupaten dan pengiriman tk. propinsi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan mta tk. kabupaten dan pengiriman tk. propinstimalisasi tpa tka kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan optimalisasi tpa tka kabupaten belitung pembinaan kepramukaan ( diklat kursus, ramuan, jambore) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembinaan kepramukaan ( diklat kursus, ramuan, jambore) porkorpri belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan optimalisasi kinerja tim pembina uks kabupatenjumlah kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin kab. belitung sail indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan sail indonesia pameran kabupaten expo belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pameran kabupaten expo pameran tingkat provinsi tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pameran tingkat provinsi tahun penyediaan bahan bacaan dan perundang undanganmodal jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan danjumlah kegiatan pembuatan buletin pemkab belitung tahun peliputan dan dokumentasi kegiatan pemkab belitung tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemkab belitung tahun pembuatan sambutan bupati belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pembuatan sambutan bupati belitung penyebaran informasi melalui radio pemkab belitung tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui radio pemkab belitung tahun processing editing pemberitaan dan iklan belanja barang dan jasa jumlah kegiatan processing editing pemberitaan dan iklan penyediaan baliho, spanduk, umbul umbul dan bendera belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan baliho, spanduk, umbul umbul dan bendera operasional penyaringan informasi dan mantel tahun belanja pegawai jumlah kegiatan operasional penyaringan informasi dan mantel tahun operasional local area network lan) setda tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan operasional local area network lan) setda tahun pemeliharaan rutin berkala alat studio dan komunikasalat studio danjumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa pameran pembangunan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pameran pembangunan rehab asrama mahasiswa belitung bogor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehab asrama mahasiswa belitung bogor rehab gedung pkk kabupaten belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah kegiatan rehab gedung pkk kabupaten belitung penyusunan ppd akhir masa jabatan bupati belitung tahun belanja barang dan jasajumlah kegiatan pelaksanaan lembur penyediaan plakat dan bahan dokumentasi belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan plakat dan bahan dokumentasigas belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan gas penyediaan kesejahteraan non pns belanja pegawai jumlah kegiatan penyediaan kesejahteraan non pnsjumlah kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas ketua dprd pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan dinas pimpinan dprd belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan dinas pimpinan dprdjumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas pemeliharaan rutin berkala alat studio dan komunikasi belanja barang dan jasa jumlah kegiatanjumlah kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah pelantikan bupati dan wakil bupati belitung belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati belitung rapat rapat dprd belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan rapat rapat dprd peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprdjumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan program peningkatan kualitas pelayanan publik pembuatan sambutan ketua dprjumlah kegiatan pembuatan sambutan ketua dpr3)roda dua belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dueraan dinas operasional belanja barang dan jasa jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendebangunan gudang arsip belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembangunan gudang arsip pengadaan jaringan wireless belanja modal jumlah kegiatan pengadaan jaringan wireless pembuatan tempat parkir belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan pembuatan tempat parkiyediaan pakaian dinas belanja barang dan jasa jumlah kegiatan penyediaan pakaian dinasbelanja pegawai jumlah kegiatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd penyusunan laporan keuangan daerah belanja pegawai jumlah kegiatanjumlah kegiatan pengadaan aplikasi pendapatan daerahjumlah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pbbjumlah kegiatan optimalisasi penagihan dan evaluasi pajak daerah dan pbb tahun program perbaikan sistem anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanjpenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerbelanja pegawai jumlah kegiatan pendampingan dan pelaksanaan ketatausahaan keuangan daerah peningkatan manajemen aset barang daerah belanja pegawai belanja modal jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset barang daerah penyusunan neraca awal skpd belanja pegawai jumlah kegiatan penyusunan neraca awal skpd inventarisasi barang daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah kegiatan inventarisasi barang daerah penyusunan regulasi regulasi pengelola keuangan daerah belanja pegawai jumlah kegiatan penyusunan regulasi regulasi pengelola keuangan daerah sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah belanja pegawai jumlah kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah pemutakhiran data dan pemeliharaan sistem informasi keuangan belanja pegawai jumlah kegiatan pemutakhiran data dan pemeliharaan sistemjumlah kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan barang milik daerah penyusunan laporan barang milik daerusunan laporan barang milik daerah
|
tana, pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang retribusi parkirarkir tepi jalan umumarkkan. belitung tahun 20081loosa kah. belitung tahunberita kan. belitung tahun 20081lookendaraan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu sendiri termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor. tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum dan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati sebagai tempat parkir kendaraan. pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan atau tempat yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi,risa kah. belitung tahunpelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir yang berada ditepi jalan umum. obyek retribusi adalajalan umum dan tempat tertentuparkditepi jalan umum dan atau tempat tertentu. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berita kan. belitung wo tahujasa dalam rangka memperlancar arus lalu lintas jal dan atau tempat tertentu serta jenis kendaraan bermotor. tingkat kepadatan parkirsebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai berikuttempat sedan, jeep. mini bus, pick rp. khusus dan sejenisnya, parkir bus, dan truk:jalan lokasi tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupaterita kab. belitung mo. tahun bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum dan atau tempat tertentuditetapkan oleh bupati, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutangerita kan. belitung wo tahuberita kah. belitung mo. tahunberita kan. belitung wo tahun: pemasukan rumah: penyitaan benda: pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi:parkir tepi jalrda kab. belitung mo. tahun retribusi parkir tepi jalan umum lembaran daerah kabupatenberita kab. belitung wo tahun .
|
maka pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitungtempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga milik daerah,yek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi: dan olah raga. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati penyediaan fasilitas tempat rekreasisebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan, operasional dan biaya pengendalian serta pengawasan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas dan jangka waktu pemanfaatan pemakaian. besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku wilayah daerah dan sekitarnya. dalam hal satuan keuntungan yang dikehendaki. struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut jenis pelayanan golongan tarif tempat rekreasi pariwisata peralatan selam tanpa oksigen rp. orang hari peralatan selam dengan oksigen rp. orang jam cc. htm kebun binatang museumotor rp. parkir mobil rp. jasa kebersihan rp. hari per kios los panggung hiburan rp. pakai tanpa listrik htm pantai tanjungpendajasa kebersihan rp. hari per kios los panggung hiburan komersil rp. pakai tanpa listrik non komersil rp. pakai tanpa listrik petak kios (3mx rp. bulan plank los rp. hari sarana olah raga komersil rp. hari non komersil rp. hari tanah lahan nop luas tanah per tahun tempat olah raga stadion kegiatan olah raga komersial rp. hari kegiatan olah raga non rp. hari komersial gedung olah raga gor) malam hari kegiatan olah raga komersial rp. hari kegiatan olah raga non rp. hari komersial siang hari kegiatan olah raga komersial rp. hari kegiatan olah raga non rp. hari komersialdipungut wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah rag(satu) hari atau yang ditetapkan lai, pemasukan rumah, penyitaan benda, 0d. pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi,retribusi tempat rekreasi dan olah ragtribusi tempat rekreasi dan olah raga lembaran daerah kabupaten belitunglengaraan dan retribusi izin usaha perdaganganpublik dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu legalitas usaha bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan: bahwa ketentuan pemberian surat izin usaha perdagang, perlu disesuaikansurat izin usaha perdagangkab. belitungperkerja kah. belitung tahun .10c atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya. surat permohonan surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat sup adalah formulir permohonan izin yang harusyang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai wewenang yang dibersurat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan dan pendaftaran ulang sup kecil menengah besar oleh pemerintah kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha, untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagerda kab. belitung tahu: sup menengah: dan sup besar. sup kecilkerja kab. belitung tahunyang memenuhi ketentuan sabagai berikutperusahaan yang telah memiliki sup dilarangany game): cc. perdagangan barang dan atau jasa dengan sistem penjualan langsung langsung (single level marketing atau multi level marketing): perdagangan jasa survey, dankerja kab. belitung tahun. bagian ketiga tata cara dan persyaratan penerbitan sup sp sup diajukan kepada bupati melalui kepala dinas, dengan mengisi formulir sp sup model sebagaimana tercantum dalam lampiran dan membuat surat pernyataan, sebagaimana tercantum dalam lampiran i.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. sp sup sebagaimana dimaksud pada untuk baru daftar ulang perubahan harus ditandatangani oleh pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan. dalam hal pengurusan untuk mendapatkan sup dilakukan pihak ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan. sp sup baru sebagaimana dimaksud dalam wajib dilengkapi dengan dokumen dokumen sebagnya (bila ada), fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari departemen yang bertanggungjawab bidang hukum: kerja kab. belitung tahun fotokopi kartu tanda penduduk ktp) direktur utama penanggung jawab perusahaan:direktur utama atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar:berwenang: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pengurus penanggung jawab koperasi: fotokopi npp koperasi: surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha koperasi: dan foto pengurus atau penanggung jawab koperasi ukuran sebanyak (dua) lembar. perusahaan yang berbentuk dan firma fotokopi surat akte pendirian perusahaan akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri fotokopi kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab pemilik perusahaan: fotokopi npp perusahaan setempat, danperusahaan perorangan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik penanggung jawab perusahaan,dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan karya kab belitung tahun dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya. sp sup daftar ulang sebagaimana dimaksud dalamsurat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha perusahaan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku sp sup daftar ulang. selama persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan tidak terpenuhi maka perusahaan tersebut tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatannya. perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki sup sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat mengajukan sp sup kepada bupati melalui kepala dinas dengan melampirkan fotokopi ktp pemilik penanggung jawab perusahaan. fotokopi surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat. selambat lambatnya (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp sup model sebagaimana dimaksud dalam secara lengkap dan benar, bupati cg. kepala dinas pejabat penerbit sup menerbitkan supketentuan sebagai berikut: warna putih untuk sup kecil, warna biru untuk sup menengah: warna kuning untuk sup besar. apabila sp sup model dinilai belum lengkap dan benar, bupati cg. kepala dinas pejabat penerbit sup membuat surat penolakan pemberian sup paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp sup modelrja kab. belitung tahunetiap perusahaan yang telah memiliki sup selambat lambatnyabagaimana dimasak dalam undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan. khusus untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam waktu (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan. bagian keempat penunjukan pejabat penerbit supsup. bagian kelima pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan pemilik sup atau pengurus perusahaan yang telah memiliki sup yang berkedudukan luar kabupaten yang akan membuka kantor cabang perwakilan perusahaan kabupaten, wajib melapor secara tertulis kepada bupati cg. kepala dinas atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan dokumen dokumen sebagai berikut fotokopi sup kantor pusat perusahaan yangcc. fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang perwakilan perusahaan: @d. fotokopi tanda daftar perusahaan (kantor pusat): dan surat pernyataan dari pemohon sup tentang lokasi usaha kantor cabang perwakilan perusahaan. kerja kah. belitung tahun .10c selambat lambatnya (tigpejabat penerbit sup mencatat mendaftarkan dalam buku register pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan,daerah. bagian keenam perubahan perusahp sup perubahan secara tertulis kepada kepala dinas pejabat penerbit sup, paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan. terhadap perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib mengajukan surat permohonan perubahan sup kecil menengah besar dengan mengisi formulir sp sup model, dan foto penanggungjawab pemilik perusahaan ukuran sebanyak (dua) lembar. selambat lambatnya (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp sup perubahan sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar, kepala dinas pejabat penerbit sup menerbitkan sup perubahan deng, sup hilang,kepala dinas pejabat penerbit sup untuk memperoleh sup pengganti. kerja kah. belitung tahun .10c permohonan penggantian sup sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan ketentuan sebagai berikut sup hilang melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi sup yang hilang, fotokopi sup lama (bila ada): dan foto penanggungjawab pemilik perusahaan ukuran sebanyak (dua) lembar. sup rusak sup asli yang rusak: foto penanggungjawab pemilik perusahaan ukuran sebanyak (dua) lembar. paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian sup sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pejabat penerbit sup, menerbitkan sup pengganti, dengan membubuhkan kata pengganti' disebelah kiri atas halaman pertama formulir sup model bagian ketujuh pelaporan pemilik sup atau pengurus perusahaan yang telah memiliki sup wajib menyampaikan laporan kepada kepala dinas pejabat penerbit sup. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh pemilik sup kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnyasetiap (satu) tahun sekali selambat lambatnya tanggal januari tahun berikutnya: pemilik sup menengah dan sup besar sebanyak (dua) kali setahun:paling lambat setiap tanggal juli tahun berjalan, laporan kedua paling lambat setiap tanggal januari tahun berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan dengan menggunakan formulir model sebagaimana kerja kab. belitungk sup kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya bawah rp. (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan perusahaan. pemilik sup atau pengurus perusahaan yang telah memiliki sup wajib memberikan laporan dan data informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu waktu apabila diminta oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. pemilik sup atau pengurus perusahaan yang telah memiliki sup yang tidak lagidinas pejabat penerbit sup disertai alasan penutupan dan mengembalikan sup asli. kepala dinas pejabat penerbit sup yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada mengeluarkanpejabat penerbit sup menyampaikan laporan perkembangan data penerbitan, pencabutan, penutupan perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur kepulauan bangka belitung cg. kepala dinas yang bertanggungjawab bidang perdagangan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan (dua) kali dalam (satu) tahun, dengan jadwal sebagai berikut laporan pertama periode januari juni, paling lambat setiap tanggal juli tahun berjalan, laporan kedua periode juli desember, paling lambat setiap tanggal januari tahun berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan menggunakan formulir model sebagaimana tercantum dalam kerja kah. belitung tahun .10c lampiran vii dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daribiaya administrasi dalam pemberian surat izin usaha perdagangan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperolehmodal yang disetor dan kekayaan bersih (netto)korea kah belitung tahun struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan, jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan, berupa penerbitan surat izin usaha perdagangan baru: dan pendaftaran ulang surat izin usaha perdagangan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sup kecil biaya administrasinya rp. sup menengah biaya administrasinya rp. sup besar biaya administrasinya rp. sup untuk pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima tidak dikenakan biaya administrasivii wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah tempat izin usaha perdaganganrja kah. belitung tahunringatan tertulis dari kepala dinaskepala dinas karya kab belitung tahun pejabat penerbit sup pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan surat peringatan tertulis modncabutanelah dicabut sup nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangakerja kah. belitung tahun .10crja kah. belitung tahun .10cpelaksanaan pemberian sup dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab bidang perdagangan atau pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu lingkungan pemerintah kabupaten belitung kabupaten belitung. bab xvi ketentuan lain perusahaan yang telah dicabut sup nya, dapat mengajukan keberatan kepada kepala dinaskepala dinaskerja kab. belitung tahun bab xvelama perusahaan menjalankan usaha perdagangan, dengan ketentuan wajib disesuaikan dan didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini. pelaksanaan penerbitan susesuai(onta kah. belitung mo. tahun .00caria kab belitung tahun . lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model diisi oleh pemohon surat permohonan surat izin usaha perdagangan (kecil menengah besar diisi diketik dengan huruf cetak kepada yth. bupati belitung cg. kepala dinas kantor .i.oooooooo tanjungpandan.. dag per!. jo. peraturan daerah kabupaten belitung nomor . tahun permohonan sup baru ) lo) permohonan pendaftaran ulang, lol perubahan sup nama ann ann ann ppp nan nan nan aaa ppp ane aaa app aaa app arap alamat tempat tinggal pknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan tempat tanggal lahir nan ann ppp eeee paint pena pena pan ppp panen papan ppp ppeeeeeaaa aaa ppp nomor telp fax. pknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan nomor ktp paspor pannnnanannnnnnnnnnnanennnnnnnnnnanannnnnn klan kewarganegaraan ann ann ann nan ann aaa ppn eee ane aaa paper aaa ape epa epa aaa nama perusahaan ann ann ann ppp nan nan nan aaa ppp ane aaa app aaa app arap alamat perusahaan ann ann ann ppp nan nan nan aaa ppp ane aaa app aaa app arap nomor telp fax. pknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan propinsi pknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan kabupaten kota kotamadya .coor woo# wo# w#w mbak kecamatan ann ann ann ppp nan nan nan aaa ppp ane aaa app aaa app arap kelurahan desa ann ann ann ppp nan nan nan aaa ppp ane aaa app aaa app arap status pma mdn lain lain ) lolita perusahaan berbentuk perseroan terbatas koperasi cv firma ) akta pendiriakta perubahmaria kab belitung mo. tahun modal dan nilai kekayaan penknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nann nan ann nan ppn papan ann eap papan ann aaa app aaa aaa komposisi kepemilikan saham nasional peranan asing pangan kelembagaan pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn anna kegiatan usaha kbbi digit .ooooooo wo wo# woman barang jasa dagangan utama? .oooooooo wo#o# woo www baaldanberi tanda salah satu " ) coret yang tidak perlu pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo (perda kah. belitung mo. tahun .0c lampiran i.b peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model contoh surat pernyataan kop surat perusahaan surat pernyataan yang bertandatangan dibawah ini nama daan aan nana jabatan anna perusahaan anna alamat perusahaan maa andiatas materai secukupnya nama jabatan pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo perdlembar pemerintah kabupaten belitung dinasti kantor oo. aman menanam aan aan ana jala wan. nana anna anna maan ten tanjungpandanbb diterbitkan tanjungpandan pada tanggal .iooooooo pas foto a.n. bupati belitung kepala dinas pejabat penerbit sup nip. etta kah. belitung tahun lembarpj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo merta kab. belitung tahun lampiran iiibian tanjungpandan tanjungpandan, . . kepada yth. nomor banana nana lampiran tpp ppn panen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan nana perihal penolakan permohonan sup berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan saudara dengan sp sup nomor. tanggal. atas nama perusahaan) . ternyata belum lengkap dan benar sehinga tidak dapat diproses untuk penerbitan sup. kekurangan dimaksud adalah apabila saudara tetap berkeinginan untuk memiliki sup maka saudara harus melengkapi kekurangan tersebut ats dalam waktu selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat penolakan ini. demikian, untuk menjadi perhatian saudaraerjse,setujuan perubahan data sup kecil menegah besar kenknnlnneeeaknnnannnnnnnaaaan sehubungan dengan surat saudara nomor. tanggal. perihal laporan perubahan perusahaan atas nama . dengan ini kami memberitahukan persetujuan atau perubahan tersebut sebagai berikut data lama persetujuan perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sup kecil menegah besar nomor . tanggal . demikian, untuk menjadi maklumorea kah belitung tahun lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model kop surat perusahaan tanjungpandan, . . kepada yth. nomor bupati belitung lampiran cg. kepala dinas pejabat penerbit perihal laporan kegiatan sup usaha perusahaan tanjungpandan. nama perusahaan mrakannnnnnnannnnaanaannn nana nomor tanggal sup benknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana kegiatan usaha kbbi) ann ann pnp pen eeennnn pipa eeeeee ananda ppaeaenaa omset hasil penjualan tahunan) tahun berjalan benknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana tahun sebelumnya ann ann pnp pen eeennnn pipa eeeeee ananda ppaeaenaa jumlah tenaga kerja ann ann pnp pen eeennnn pipa eeeeee ananda ppaeaenaa lokal mrkannnnnnnnananannnnnnnnamaaa aman tenaga kerja asing benknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana khusus penanam modal dalam negeri total aset ann ann eeeeee nan pnn pape era nanannpap paa asing total aset raaaanaaanaaannnnnannnnnnnn nnn nnn nnnnnnnn komposisi kepemilikan saham asing pnnnnnanann nasional pnnnnnanann demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya. penanggungjawab perusahaan perdagangan pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo merta kah belitung mo. tahun .tenan, tanjungpandan keputusan kepala dinas pejabat penerbit sup . tentang penutupan perusahaan kepala dinas pejabat penerbit sup oo. mommypera kah. belitung tahuncc.up. keempat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. kelimperda kah. belitung mo. tahun .d0c sekretariat daerah kabupaten belitung bagian hukum dan organisasi lampiran vii peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model laporan semester perkembangan penerbitan sup kota kabupaten |em aman (ex (er |em (er jam jpn human pejabat penerbit sup pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo perda kah. belitung mo. tahun .doc lampiran viiiingatan ke. tentang pelaksanaan sup kecil kenknnlnneeeaknnnannnnnnnaaaan menegah besar sesuai dengan surat izin usaha perdagangan sup)kar ansitumaalaoren rename .o.oooooow.o momo tentang pemberhentian sementara surat izin usaha perdagangan kepala dinas pejabat penerbit sup .ooooooooooo oo!|keninannnaaaaa yang berlokasi . oom tentang pencabutan surat izin usaha perdagangan kepala dinas pejabat penerbit sup.oooooooooooo oo kahncabut sup nomor .tanggal . atas nama. yang bergerak dalam rangka kegiatan usaha perdagangan .iii. yang berlokasi . kedua dengan dicabutny
|
maka pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang penataan dan pembinaan pergudangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung, menimbang bahwa seiring dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha yang bergerak bidang pergudangan khususnya penyimpanan barang dagangan yang bersifat sementara guna memperoleh keuntungan atau laba, mak perlu dilakukan pembinaan, pengawasan pengendalian, penggunaan atau peruntukan gudang dengan pengaturan pergudangan, bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf atas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten belitung tentang penataan dan pembinaan pergudangterbuka maupun ter dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlakudalam keadaan mendesakgudanggudang oleh pemerintah kabupaten kepada perusahaantanda daftar gudang bagian pertama pendaftaranatas sampai dengan m , dan gudang besar dengan luas atas me. setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai menggunakan gudang harus memiliki tdg. tdg sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. tdg diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) gudang perusahaan dan berlaku seluruh wilayah negara republik indonesia. tdg sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan indonesia. bagian kedua kewenangan kewenangan penerbitan tdg sebagaimana dimaksud dalam berada pada bupati. bupati melimpahkan kewenangan penerbitan tdg sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala dinas yang bertanggung jawab bidang perdagangan. bagian ketiga tata cara dan persyaratan penerbitan tdg permohonan tdg disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi formulir isian permohonan tdg, yang telah ditandatanganmelampirkan fotokopi perizinan mendirikan gudang dari instansi yang berwenang, fotokopi izin gangguan ho) dari instansi yang berwenang, bagi kegiatan yang wajib ho, cc. fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang. permohonan tdg sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemilik gudang kepada bupati cg. kepala dinas selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tdg sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar, bupati cg. kepala dinas pejabat penerbit tdg menerbitkan tdgcg. kepala dinas pejabat penerbit tdgformulir isian permohonan tdg beserta berkas kelengkapannya dinilai belum lengkap dan benar. apabila formulig. kepala dinas pejabat penerbit tdg dapat menolak permohonan tdg dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tdg kepada perusahaan yang bersangkutan dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan daerah ini. formulir isian permohonan tdg sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lam sebagaimana dimaksud pada maka tdg ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan tdg baru. bagian keempat penunjukan pejabat penerbit tdg apabila pejabat yang berwenang menerbitkan tdgg. bab iii penyimpanan barang setiap pemilik, pengelola,,(lima puluh keseratus) dari kapasitas gudang, gudang menengah dengan jumlah lebih (empat puluh keseratus) dari kapasitas gudang, dan gudang besar dengan jumlah lebih (tiga puluh keseratus) dari kapasitas gudang: pelaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati cg. kepala dinas pada tanggal setiap bulan. selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada pemilik, pengelola, dan atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang barang secara berkala setiap (tiga) bulan kepada bupati cg. kepala dinas. pemilik, pengelola, dan atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh bupati cg. kepala dinasc.g kepala dinas sebagaimana dimaksud dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dapat memberikan spb dengan mempertimbangkan secara cermat faktor faktor sebagai berikut kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan, kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar, dan pertimbangan kondisi daerah lokasi:tdg). obyek retribusi adalah biaya administrasi dalam pemberian tdg dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang oleh pemerintah daerah. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh tdg. bab golongan retribusi retribusi tdtdg diukur berdasarkan luas bangunan gudangi struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi dan luas gudang, berupa retribusi tdg. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut klasifikasi luas gudang tarif retribusi kecil lebih dari sampai dengan rp. menengah rp. besarwilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah tempat tdg yang diberikan. bab masa retribusi dan saat pemungutan retribusi masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya tdgtdg sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. pencabutan sebagaimana dimaksudpelaksanaan pelaksanaan pemberian tanda daftar gudang dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan lingkungan pemerintah kabupaten belitung dengan kewajiban melaporkan kepada bupati setiap bulan sekali. pelaksanaan penegakan hukum peraturan daerah ini dikoordinasikan oleh satuan kerja satuan polisi pamong praja kabupaten belitung. bab xviii ketentuan lain dikecualikan dari peraturan daerahgudang yang melekat dengan usaha industrinya, dan gudang milik pemerintah. pengecualian gudang sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal gudang gudang dimaksud dikerjasamakan disewakan kepada pihak lain. bab xix ketentuan peralihan semua perizinan gudenam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini. semua gudang yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang belum mempunyai izin, harus mengajukan permohonan tdg berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat (tiga) bula: oktober formulir daftar isian permohonan tanda daftar gudang kepada yth. bupati belitung cg. kepala dinas tanjungpandan identitas perusahaan nama perusahaan perorangan nan papan ppp pen nada papan nemenin nan pap kareena ana ppp aanapernnnapppp alamat perusahaan peranannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnananananananannnanananananananananananajenis kegiatan usaha ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppna ii identitas pemilik gudang nama pemilik gudang ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppna alamat pemilik gudang ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppidentitas gudang lokasi gudang ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppna jalan dan nomor (sebutkan bila berada ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppna komplek pertokoan perkantoran, lantai dan ruang)luas gudang drama (dalam huruf) macam dan jenis isi gudang ann apn nan npan app peran nenek panen par aed pranala panannppna cc. dst (boleh ditambah) sarana gudang listrik bdakakanananananmaaannnnnanaaannn watt air pam pam sumur bor forklift bnnnananannennnnnnnnnnaemaa.d uah komputerisasi (sebutkan sarana otorisasi gudang) identitas lain nomor izin pendirian gudang dari sta .voodoo woo woo www mblaakanaakanan yang berwenang pemerintah setempat izin usaha lain dari instansi terkait peranannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnananananananannnanananananananananananana demikian surat permohonan ini dibuat dan diisi atau palsu, maka kami bersedia untuk dicabut tdg nya yang telah diterbitkan dan atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. nama dan tanda tangan pemilik pengelola penyewa gedung cap perusahaan disertai materai rp. catatan coret yang tidak perlu: oktober pemerintah kabupaten belitung dinas .ervevenvennenoen ente nam aan ama aman aamaaamam jalan oo. nenek nnnenannnennaananna tanjungpandan tanda daftar gudang (tdg) nomor . ena nnanaanan: .cbooo##oo woman. telp. annenannnnnnnnnnnnnan no, fax ddk namatelp. annenannnnnnnnnnnnnan no, fax ddk lokasi gudang phi nnnannnnnnnnnnan nol nnn desa kelurahan .voodoo wo . kaca matan .i.io. oo# wo wanna kabupaten .oooooooo# mannnanannnnnnnannaan provinsi oo. mnnnnnnnnaannnnnnnnnnnaakanana luas gudang (per unit) la. drama (dalam huruf) prana (dalam huruf) drama (dalam huruf) dst klasifikasi gudang aan ppp ende een panen nan nan pap nan penny pena panenan peran aaa tdg diterbitkan dengan ketentuan : pemilik penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang gudangnya selama (tiga) bulan sekali. diterbitkan tanjungpandan pada tanggal . berlaku s d: . pas photo 4x6 a.n. bupati belitung kepala dinas, nip. coret yang tidak perlu tembusan dirjen. pdn departemen perdagangan bupati belitung (sebagai laporan) kepala dinas perindagkop dan ukm prov. kep bangka belitung tertinggal pj. bupati belitung, ttd haryono molo lampiran iii peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober sbn pemerintah kabupaten belitung jalan oo. nenek nenek nnn nana.nolakan permohonan tdg berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan tdg saudara dengan tanggal. atas nama perusahaan perorangan) . ternyata belum lengkap dan benar sehinga tidak dapat diproses untuk penerbitan tdg. kekurangan dimaksud adalah apabila saudara tetap berkeinginan untuk memiliki tdg maka saudara harus melengkapi kekurangan tersebut atas dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat pemberitahuan penolakan ini. demikian, untuk menjadi perhatian saudara. kepala dinas, nip. tembusan bupati belitung (sebagai laporan)ann pemerintah kabupaten belitung dinas ear venue senen nenek ena aan nama ama maan jalan oo. nenek nnnenannnennaananna tanjungpandan surat keterangan penyimpanan barang (spb) nomor en.ooo anna naanama pemilik gudang ann pep open app pena app nan paper nrp penny panen pare aaa aanannnppaan alamat pemilik gudang ann pep open app pena app nan paper nrp penny panen pare aaa aanannnppaan lokasi gudang phi nnnannnnnnnnnnnaan nol desa kelurahan .voodoo oom om. kaca matan .i.io. oo# wo wanna kabupaten .ooooooo# wo. women provinsi oo. nnnnnnnnaannnannnnnnakalanan nan luas gudang (per unit) daan ana? (dalam huruf) macam dan jenis barang ananda pede ded none pen nan nad ane per ann apppenenenenn pare aennnar nan ppaeaenanaa adalah pemilik penguasa ) gudang pada lokasi tersebut atas untuk melakukan penyimpanan barang barang tersebut dalam rangka stok barang persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari (tiga) bulan. demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tanjungpandan, .ooo . kepala dinas, nip. coret yang tidak perluaji jalan .a.a nan nana nen nenekringatan ke. tentang tanda daftar gudang sesuai dengan tanda daftar gudang tdg) nomor. tanggal. atas nama perusahaan perorangan) . yang telah melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, ternyata gudang saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan pembinaan pergudangdst. sehubungan dengan hal tersebut atas, kami minta agar saudara dalam waktu (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan tdg yang berlaku dan melaporkannya kepada kami. demikian, untuk menjadi perhatian saudara. kepala dinas, nip.jam dinas ae. vevensnnneen ente naa aan ama aman jalan oo. nenek nenek nnn nana. came tanjungpandan keputusan kepala dinas .oooooooooonennnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaan tentang pencabutan tanda daftar gudang kepala dinas, menimbang:tdg nomor. tanggal. atas nama. yang telah melakukan pemanfaatan gudang, yang beralamat ole, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tdgataan dan pembinaan pergudangan lembaran daerah kabupaten belitung tahun nomor cha memperhatikan . maananannnnnnnaanannnnnn nanah memutuskan menetapkan pertama mencabut tdg nomor .tanggal . atas nama. yang telah melakukan pemanfaatan gudang, yang berlokasi . kedua dengan dicabutnya tdg sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, yang bersangkutan dilarang untuk melakukan pemanfaatan gudang. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan tanjungpandan padatanggal . . kepala dinas, nip. tembusan disampaikan kepada yth: dirjen
|
tae, pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang tanda daftar perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung, menimbang bahwa tanda daftar perusahaan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten bidang perdagangan dan untuk penyelenggaraannya perlu diatur dalam rangkakhususnya wilayah kabupaten belitung:tanda daftar perusaha. belitung mo. tahun jenmmamamaaayelenggaraan pendaftaran perusahaan, kerja kab. belitung tahun kamakerja kah. belitung tahun kamakabupaten belitung yang selanjutnya disebut kpp kabupatenoleh bupatierja kab. belitung tahunperusahaan oleh pemerintah kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha, yang telah mendapatkan surat izin usaha perdagangan sup) atau perizinandaftaran perusahaan bagian kesatu kewajiban, waktu, dan tempat pendaftarkerja kab belitung tahun katadalamdinas yang tugas dan tanggungjawabnya bidang perdagangan atau pejabat lainkerja kah. belitung tahun kesatu kewenangan, tugas, dan tanggung jawab bupati menetapkan tempat kedudukan dan susunan kpp kabupaten sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan. bupati. pejabat lain yang ditunjuk dalam penerbitan tdp harus berkoordinasi dengan dinas yang tugas dan tanggungjawabnya bidang perdagangan. kpp kabupaten mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan ppn wdp dalam skala kabupaten: mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran, cc.@d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan: mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan tdp::suai dengan wilayah kerjanya:pp provinsi dan kpp pusat. dalam hal pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk, pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dilaporkan kepada dinas yang tugas dan tanggungjawabnya bidang perdagangan. kental kah. belitung tahun kedua pelaporan laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kpp provinsi dan kpp pusat per bulan.pp provinsi dan kpp pusat berupakpp kabupatenediakan ditentukan, dan disampaikan langsung kepada kepala dinas dengan melampirkan dokumen dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampirankerja kah. belitung tahuketentuan mengenai bentuk formulir pendaftaran dan blank tdpgian keduadengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan ditentukan, dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalamkerja kab belitung tahun lanabupaten. perda kab belitung mo. tahun fata pengajuketentuan penghapusan perusahaan dari daftar perusahaiga penunjukan pejabat penerbit tdp moda kab belitung tahun 2008x06 yang menerbitkan tdpvinsi dan kepala kpp pusat. dalam hal keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada diterimaketentuan lebih lanjut mengenai keberatan yang diajukan oleh pihak ketigaapabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan kpp kabupatenkerja kab belitung tahun feminim. obyek retribusi adalah biaya administrasi dalam pemberian tanda daftar perusahaan. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh tanda daftarstruktur dan besarnya tarif retribusi (kera kab belitung tahun stuktur tarif retribusi tanda daftar perusahaan ditetapkan berdasarkan jenis perusahaan dan layanan informasi perusahaan, berupa pendaftaran tanda daftar perusahaan, pembaharuan tanda daftar perusahaan: dan permintaan informasi perusahaan. pendaftaran tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dikenakan biaya administrasi. besarnya tarif retribusi pembaharuan tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: perseroan terbatas sebesar rp. ., koperasi sebesar rp. persekutuan komanditer cv) sebesar rp. ., persekutuan firma fa) sebesar rp. perusahaan perorangan sebesar rp. bentuk usaha lainnya sebesar rp. dan perusahaan asing sebesar rp. , . besarnya tarif retribusi permintaan informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan:berhutang dipungut wilayah daerah tempat tanda daftar perusahaan yang diberikan. bab masa retribusi dan saat pemungutan retribusi perda kab. belitung tahun masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya tanda daftar perusahaan(kera kab belitung tahun penanamataumoda kab belitung tahun 2008x06pelaksanaan pemberian tanda daftar perusahaan dilakukan oleh dinas yang bertugas dan bertanggungjawab bidang perdagangan lingkungan pemerintah kabupaten belitung dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada bupati setiap bulan sekali. bab xixnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir moda kab belitung tahun 2008x06 masa ba wajib disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini. pelaksanaan pendaftaran atau pembaharuan tdpendaftaran atau pembaharuan tdtdp sesuarda kab. belitung tahun k. peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktobe::: jasa kursus rumpun bahasa, jasa kursus rumpun kesenian: jasa kursus rumpun kerajinan, jasa kursus rumpun khusus: jasa kursus rumpun keolahragaan: jasa kursus rumpun pertanian: jasa kursus rumpun tehnik::::atau jasa klinik patologi dan diagnosa laboratorium hewan. pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo perda kab. belitung tahun peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober: fotokopi kartu tanda penduduk pengurus atau penanggungjawab:, fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenangartu tanda penduduk pemilik atau penanggungjawab:dankerja kab. belitung tahun perusahaan lain: fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada):dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pengurus atau penanggungjawab: j. bupati belitung, cap ttd. haryono molo moda kab belitung tahun
|
ts, pemerintah kabupaten belitungdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung, menimbang bahwa dalam rangka pemberian izin usaha kepariwisataan dan pemungutan retribusi guna penggalian sumber pendapatan daerah maka perlu diatur ketentuan dan tata cara pemberian surat izin usaha pariwisata sebagai alat pengendalian dan pengawasan usaha kepariwisataanmo. tahun .dooperda kah.ntukan tapak kawasan pariwisatpemerintah kabupaten dengan badan badan usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensie):nai bung o tahunariwisata. kepala dinas adalah kepala dinas yang bertanggung jawab bidang pariwisata lingkungan pemerintah kabupaten belitungjek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. (perda kab belitung tahun usaha jasa biro perjalanan adalah usaha jasa penyediaan, jasa perencanaan, dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. usaha jasa agen perjalanan adalah usaha jasa perantara dalam penyediaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan wisata. usaha jasa pramuwisata adalah usaha jasa pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk tentang objek wisata serta pelayanan dan pembantuan yang diperlukan oleh wisatawan. usaha jasa impresario adalah usaha jasa yang merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hibjasa konsultan pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa pemberian konsultansi perencanaan kegiatan kepariwisataan. usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataansurat izin usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat siu pariwisata adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata. surat permintaan surat izin usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat sp siu pariwisata adalah formulir yang diisi oleh perorangan dan atau badan yang memuat data perorangan dan atau badan untuk memperoleh siu pariwisaerda kab belitung tahun .l00)pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan siu pariwisata oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan, untuk dapat melaksanakan kegiatan usahaariwisata setiap orang pribadi badan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan wajib memperoleh siu pariwisata dari bupati. usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pak betung tahun usaha jasa pariwisata jasa biro perjalanan wisata: jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa impresario: jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. usaha obyek dan daya tarik wisata pembangunan dan pengelolaan taman wisata, pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan taman laut, pengelolaan dan atau pembangunan museum: pembangunan dan atau pengelolaan pusat pusat kesenian dan budaya, pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi, pembangunan dan atau pengelolaan tempat hiburan, pengelolaan lokasi lokasi wisata baru hiburan tempat penyewaan lokasi untuk hiburan, pengelolaan wisata agro, pembangunan dan pengelolaan wisata tirta: dan pengelolaan lokasi lokasi wisata petualangan. usaha sarana pariwisata hotel bintang dan melati: penginapan remaja, bumi perkemahan: caravan, rumah makan dan restoran bar: diskotik dan klub malam, karaoke, video game, warnet, rental dan vcd dvd dan sejenisnya, rumah billboard: padang golf, gelanggang bowling: gelanggang renang, panti pijat dan panti mandi uap: sarana dan fasilitas olahraga: bioskop dan teater (panggung terbuka dan tertutup): mera kab belitung tahun ). jasa boga catering: balai pertemuan pameran untuk kepariwisataan: salon kecantikan dan barber shop, pusat kesehatan health center) dan pusat kesegaran jasmani fitness center), musik hidup dan panggung remaja, promosi pariwisata, pasar seni dan souvenir shop, dan sarana wisata tirta. kewenangan pemberian pariwisata sebagaimana dimaksud dalam berada pada bupati cg. kepala dinas. pariwisata sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan. bagian kedua tata cara permintaan siu pariwisata permintaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada bupati cg. kepala dinas dengan mengisi formulir sp pariwisata (mintaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh pemilik h direktur utama penanggungjawab perusahaan. permintaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam wajib melampirkan dokumen dokumen, dengan ketentuan sebagyang bertanggungjawab bidang hukum bagi perseroan terbatas,mera kab belitung mo.ti tahun ). neraca awal perusahaan:dan foto copy surat izin mendirikan bangunan imb). perusahaan yang berbentuk koperasi foto copy aktapimpinan penanggungjawab koperasi, foto copy npp koperasi dan dprd: neraca awal koperasi,perusahaan yang tidak berbentuk perseroan terbatas dan koperasi perusahaan persekutuanneraca awal perusahaanperusahaan peroranganr djapabila dalam jangka waktu (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada menteri yang bertanggungjawab bidang hukum, pemohon siu pariwisatamenteri yang bertanggungjawab bidang hukum, maka pemohon cukup melampirkan foto copy data akta pendirian perseroan dan foto perda kab. belitung mo. tahun .doo) copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari departemen yang bertanggungjawab bidang hukum sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan siu pariwisata. terhadap pemohon pariwisatawajib menyampaikan foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri yang bertanggungjawab bidang hukum kepada bupati paling lambat (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut. dalam hal permohonan pariwisata sebagaimana dimaksud pada tidakmaka siu pariwisata batal demi hukum. dalam hal permohonan pariwisata sebagaimana dimaksud pada berdasarkan surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri yang bertanggungjawab bidang hukum terjadi perubahan data pemohon perubahan akta notaris pendirian perusahaan, maka siu pariwisata diubah sesuai dengan perubahan akta notaris. fotoapabila seluruh persyaratan tidak terpenuhi, maka permohonan siu pariwisata tidak dapat diterbitkan. selambat lambatnya (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp siu pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dan secara lengkap dan benar, bupati cg. kepala dinas wajib menerbitkan siu pariwisatabupati cg. kepala dinas selambat lambatnya (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp siu pariwisata model wajib melakukan penundaan pemberian pariwisatakai belitung tahun 200810c (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian siu pariwisata. pariwisata tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan bupati cg. kepala dinas. apabila perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang mengalami perubahan data pariwisata, maka harus mengajukan permohonan perubahan data siu pariwisata. pelaksanaan permohonan perubahan data pariwisata sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan dan bagian ketiga penunjukan pejabat penerbit siu pariwisata apabila kepala dinas berhalangan selama (enam) hari kerja berturut turut, maka kepala dinas wajib menunjuk satu orang pejabat yang membidangi perizinan kepariwisataan bertindak untuk dan atas kepala dinas untuk menerbitkan siu pariwisata bagian keempat perubahan pariwisata apabila pariwisata yang telah diperoleh perusahaan atau badan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan atau dan bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian pariwisata secara tertulis kepada bupati cg. kepala dinas untuk memperoleh siu pariwisata baru. permintaan penggantian pariwisatasebagaimana dimaksud dalam melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi siu pariwisata yang hilang: melampirkan siu pariwisata asli bagi yang rusak: selambat lambatnya (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian pariwisata sebagaimana dimaksud pada bupati cg. kepala dinas wajib mengeluarkan pariwisata dengan menggunakan formulir model bagian kelima pelaporan jnfeanan kelima tahun 20080c perusahaan sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh siu pariwisata wajib menyampaikan laporan kepada bupati cg. kepala dinas mengenai kegiatan usahanya setiap (satu) bulan sekalikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikansetiap perusahaan atau badan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada bupati cg. kepala dinas sesuai dengan usaha pariwisata yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan siu pariwisata asli. kepala dinas yang mengeluarkan pariwisata perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan suratkewajiban setiap perusahaan pemegang siu pariwisata berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta memelihara lingkungan tempat usaha pariwisata, menempatkan foto copy surat izin tempat penjualan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat oleh umum, mematuhi ketentuan perundang undangan bidang pariwisata, dilarang melakukan kegiatan luar yang tercantum dalam siu pariwisata: dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan bidang pariwisata dan lingkungan hidup yang berlaku:jne betina tahun yang bertanggungjawab bidang pariwisata serta perforasi satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab bidang pengelolaan keuangan daerah, dan tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin kepada siapapun dan atau memperluas usahanya tanpa izin bupati cg. kepala dinas. bab iii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian surat izin usaha pariwisata. obyek retribusi adalah pemberian surat izin usaha pariwisata subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh surat izin usaha pariwisata. bab golongan retribusi retribusi izin usaha kepariwisatgiatantarif digolongkan berdasarkan jenis surat izin usaha pariwisata yang diusahakan berupa retribusi izin usaha pariwisata barujasa konsultan pariwisata rp. jasa informasi pariwisata rp. usaha obyek dan daya tarik wisata pembangunan dan pengelolaan taman wisata rp. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya| rp. pengelolaan taman laut rp. pengelolaan dan atau pembangunan museum rp. pembangunan dan atau pengelolaan pusat pusat kesenian dan budaya rp. pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi rp. pembangunan dan atau pengelolaan tempat hiburan rp. pengelolaan lokasi lokasi wisata baru hiburan tempat penyewaan lokasi untuk hiburan rp. pengelolaan wisata agro rp. pembangunan dan pengelolaan wisata tirta rp. pengelolaan lokasi lokasi wisata petualangan rp. usaha sarana pariwisata hotel bintang hotel bintang dan rp. mandai tahun hotel bintang dan rp. hotel melati rp. penginapan remaja rp. bumi perkemahan rp. caravan rp. restoran rp. rumah makan dan minuman disertai hiburan rp. kafetaria bar rp. diskotik dan klub malam ro. karaoke, warnet, rental vcd dvd dan sejenisnya rp. rumah billboard padang golf rp. gelanggang bowling ro. gelanggang renang rp. panti pijat dan panti mandi uap rp. sarana dan fasilitas olahraga bioskop dan teater (panggung terbuka dan tertutup) rp. jasa boga catering balai pertemuan pameran untuk kepariwisataan rp. salon kecantikan dan barber shop rp. pusat kesehatan health center) dan pusat rp. kesegaran jasmani fitness center) rp. musik hidup dan panggung remaja rp. promosi pariwisata rp. pasar seni dan souvenir shop rp. sarana wisata tirtampa betina tahun20080e bab vii wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah tempat izin usaha pariwisatmmferanan bei osti tahurusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit siu pariwisata pejabat yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam pariwisata yang telah diperoleh:dan atau retribusiusahaan yang melanggar ketentuan dan atau tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dalam dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan pariwisata oleh pejabat penerbit siu pariwisata pejabat yang ditunjuk. jangka waktu pembekuan pariwisata. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan pejabat penerbit siu pariwisata pejabat yang ditunjuk dengan perda kah bat o ti tahuelama pariwisata dibekukan, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pariwisata. siu pariwisatadikenakan sanksi administratif berupa pencabutan siu pariwisata oleh pejabat penerbit siu pariwisata pejabat yang ditunjuk, apabila pariwisatacabutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pejabat penerbit siuerusahaan yang telah dicabut pariwisata, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit pariwisatapariwisata pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksudpariwisata yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali. perusahaan yang telah dicabut pariwisata nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha pariwisata selama (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. perda kah bat o ti tahunmakan mati o timberian pariwisata dilakukan oleh dinas yang bertanggungjawab bidang pariwisata. bab xvi ketentuan peralihan semua pariwisatadalam waktu (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. perusahaan yang telah mengajukan permohonan pariwisata yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan mferianah betina tahun daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada pejabat yang berwenang menerbitkan pariwisata sesuaiinferanah betina ditahun .t00 lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model kepada diisi oleh pemohon yth. bupati belitung persetujuan cg. kepala dinas . nomor tanggal tanjungpandan surat permintaan surat izin usaha pariwisata kabupaten belitung nomor. inn anaenanan tangga. ian nana dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini il. identitas perusahaan nama lengkap akakakakakakak laa nama perusahaan pkn aan bentuk perusahaan perseroan terbatas pandaan pt. badan usaha milik negara bumn), koperasi, persekutuan komanditer cv), persekutuan perorangan. jenis usaha pariwisata pakan alamat kantor perusahaan pakan jalan lorong dan nomor dan plak aan kelurahan desa pakan kecamatan pakan lokasi perusahan (bila perusahan berada pusatnomor pokok wajib pajak retribusi daerah alamat tempat usaha pariwisata pakan jalan lorong dan nomor dan pakan kelurahan desa pakan kecamatan pakan lokasi (bila tempat pariwisata berada pusat pakakaaaaaa anamulai beroperasi sejak pakan luas area ruang usaha pakan jumlah karyawan karyawati pakan pimpinan usaha nkakakakakaka laa pengelola administrasi nkakakakakaka laa pelayan pesuruh pakan lain lain plakat aan fasilitas yang disediakan disamping usaha pokok! .ooooooco maa ii. identitas pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan pakan nama lengkap pekan aan tempat, tanggal lahir plakat aan ferataibeltungititahun cc. alamat rumah tempat tinggal (lampirkan fotokopi ktp) pekan aan nomor telpon fax pekan aan suami istri") plakat aan nama blank kewarganegaraan plakat aan ii. legalitas perusahaan perusahaan berbentuk pt. akte notaris nama notaris pakta aan nomor, tanggal akte notaris pakta aan (lampiran fotokopi akte notaris) nomor, tanggal pengesahan badan pakta aan hukum dari departemen kehakiman data akte pendirian perseroan nomor (lampirkan fotokopi) dan fotokopi pakta aan bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman bagi pt. yang belum berbadan hukum. izin lain yang dimiliki pakan aan perusahaan berbentuk koperasi akte pendirian. nomor tanggal akte plakat aan nomor tanggal pengesahan dari plakat aan instansi yang berwenang izin yang dimiliki kakakakak akan perusahaan selain berbentuk dan koperasi akte pendirian nomor tanggal akte pakta aan nomor tanggal pengesahan dari pengadilan negeri apabila berbentuk perusahaan persekutuan pakta aan izin lain yang dimiliki. knkakakak akandicabut siu pariwisata nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tanjungpandan, . jj. . tanda tangan pemilik penanggung jawab perusahaan ttd cap dan materai rp. nama lengkap) pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo mmfeanan batin osti tahajalan . sanusi tanjungpandan surat izin usaha pariwisata nomor nama perusahaan gunakan alamat kantor perusahaan pdt aan oleh ena nama pemilik penanggungjawab plakat alamat pemilik penanggungjawab plakat oleh ena nomor pokok wajib retribusi daerah pdt aan dan atau npp lokasi usaha anananananan nana bidang usaha pakan aan surat izin usaha pariwisata ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib maan aan didaftar ulang mean siu pariwisata ini dikeluarkan dengan ketentuan harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan dan keindahan sekitar lokasi,yang membidangi pariwisata serta perforasi satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah: cc. mengadakan tata buku perusahaan dan melaporkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mematuhi ketentuan perundang undangan diantaranya yang berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi, lingkungan hidup: tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin kepada siapapun tanpa izin bupati cg. kepala dinas: pemegang izin tidak diperbolehkan memperluas usahanya sebelum memberitahukan kepada bupati cg. kepala dinas, 9g. . dst dikeluarkan tanjungpandan padatanggal a.n. bupati belitung kepala dinas, pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo ((era kah belitung wo.ti tahun 208x100). lampiran iii peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tanggal oktober model diisi oleh perusahaan) kop perusahaan tanjungpandan, li. . nomor kepada lamp. yth. bupati belitung perihal laporan kegiatan usaha cg. kepala dinas . tanjungpandan tahun. bulan. tanggal. tahun. nama perusahaan nomor dan tanggal siu pariwisata kakak aan nomor pokok wajib retribusi dan atau npp 2eoooooooooooooococooo ena nomor tanda daftar perusahaan pkl aan bidang usaha pkl aan laporan kegiatan usaha sebagai berikut gunakan anatanjungpandan, . . tanda tangan pnaananannaaaaan penanggungjawab :. nama terang pekatananaaaaan jabatan bengananaanananan coret yang tidak perlu pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo imferangn gantinya tahun 00n teenutupan perusahaan keputusan kepala dinas,bahwa penutupan perusahafeat bitung o ti tahun. w#w#w#m mna memutuskan menetapkan pertama menutup perusahaan tersebut dibawah ini nama perusahaan alamat perusahaan nama pemilik penanggungjawab nomor siu pariwisata kedua dengan ditutupnyiu pariwisata nya kepada bupati belitung cg. dinas. kabupaten belitungjalan oo. nenek naa tanjungpandan tanjungpandan, . . nomor kepada sifat yth. nan lamp. kanan aan perihal peringatan ke.tentang pelaksanaan ketentuan siu pariwisata kenaananaaaaaaannna sesuai dengan surat izin pariwisata nomor dan tanggal plakat aan nama penanggungjawab .cbooo wococetankkkkn alamat perusahaan makanan aan bidang usaha plakat aan setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan peraturan daerah kabupaten belitung nomor. tahun tentang penyelenggaraan dan retribusi izin usaha pariwisata antara lain sehubungan dengan hal diuntuk menjadi perhatian saudara. a.n. bupati belitung kepala dinas, tembusan kepada yth. bupati belitung (sebagai laporan) ketua dprd kab. belitung unsur musica kab. belitung sekretaris daerah kab. belitung camat setempat kades curahan setempat pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo imfeangn batin osti tahunmbekuiu pariwisata yang bersangkutan perlu dibekukanfeat bitung o tidari. nomor. tanggal. perihal peringatan tentang pelaksanaan ketentuan siu pariwisata, memutuskan menetapkan pertama membekukandengan dilakukankegiatan usaha pariwisata . terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan siu pariwisataviivoodoo#ww women tanjungpandan keputusan kepala dinas oo. tentang pencabuth. belitung.ooooooo#o# woo wo www www memutuskan menetapkan pertama mencabutbagi perusahaan yang dicabut siu pariwisatadan diwajibkan mengembalikan siu pariwisata nya kepada bupati belitung cg. kepala dinas perhubungan dan pariwisata kabupaten belitung yang menerbitkan siu pariwisata(perda kab belitung tahun
|
tana, pemerintah kabupaten belitungdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitungyang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengawasan, pengendalian, dan perizinannya, belitung tahun .10b. belitung tahun .0crenta kah. belitung tahun .d0serta kab. belitung tahun .10cdistributor sub distributor penyalur agen adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produse, restoran dan bar termasuk pub,tim pengawasan dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang beranggotakan dinas instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban serta pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan dan tempat lokasi penjualan minuman beralkohol wilayah kabupaten belitupenerbitan sup mb. renta kah. belitung tahun .d0clas h oh) (satu keseratus) sampai dengan (lima keseratus):, minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (c h oh) lebih dari (lima keseratus) sampai dengan (dua puluh keseratus): dan cc. minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (c h oh) lebih dari (dua puluh keseratus) sampai dengan (lima puluh lima keseratus). enda kah. belitung tahun .oc jenis atau produkimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. minuman beralkohol golongan dan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufsebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi standar nasional indonesia serta standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii perizinan bagian pertama surat izin usaha perdagangan sup) daniliki sup untuk minuman beralkohol golongan aj: dan sup mb untuk minuman beralkohol golongan dan atau sup dan sup mb sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati cg. kepala dinas. jumlah minuman beralkohol yang boleh diperdagangkan, dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada sup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas up menengah bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan untuk hotel, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selama, bar termasuk pub, dan klab malam: (genta kah belitung tahun .d0c sup besar bagi distributor sub distributor penyalur agen minuman beralkohol golongan sup mb sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sup mbsup mb bagi pengecer minuman beralkohol golongan dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati. sup sebagaimana dimaksud dalam huruf selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan wajib melakukan pendaftaran ulang selama setiap (tiga) tahun tempat diterbitkannya sup. sup mb sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya. sup dan sup mb sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku lagi karena atas permintaan sendiri: sup tidak didaftar ulang atau masa berlaku sup mb habis: dicabut karena melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dan atau tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin. sup dan sup mb tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari bupati. bagian kedua kelembagaan usaha distributor sub distributor penyalur agen, penjual langsung minuman beralkohol, dan pengecer minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut berbentuk usaha perse, (genta kah belitung tahun .d0c memiliki minimal surat izin usaha perdagangan sup) dan sup sebagai penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan dan dan tanggung jawab dan taat aturan dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol. bagian ketiga tata cara permohonan paragraf surat izin usaha perdagangan sup) distributor sub distributor penyalur agen dan penjual langsung minuman beralkohol golongan mengajukan permohonan sup kepada bupati cg. kepala dinas. tata cara permohonan dan persyaratan penerbitan sup sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan. paragraf surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) perusahaan yang akan menjadi penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan dan mengajukan permohonan sup mb kepada bupati cg. kepala dinas. permohonan sup mb sebagaimana dimaksud pada:surat izin usaha perdagangan sup) menengahtanda daftar perusahaan tdp): (genta kah belitung tahun .10csalurkannya. permohonan sup mb sebagaimana dimaksud pada bagi pengecer minuman beralkohol golongan dan tempat tertentu lainnya,cc. surat izin usaha perdagangan sup) menengah: tanda daftar perusahaan tdp): nomor pokok wajib pajak npp)bentuk surat permohonan sup mb (sp sup mb) sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan daerah iniselambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya sup mb sebagaimana dimaksud dalam dan secara benar dan lengkap, bupati cg. kepala dinas, wajib menerbitkan sup mb yang bersangkutan. sup mb sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini. apabila pengisian sup mb sebagaimana dimaksud dalam dan setelah dilakukan penelitian ternyata belum dilakukan secara benar dan lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, genta kah. belitung mo. tahun maka bupati cg. kepala dinas, wajib melakukan penundaan penerbitan sup mb sertaselambat lambatnya (tiga dan sup mb ditolak dan perusahaan wajib mengajukan sup mb yang baru.izin. bab pengedaran dan penjualan minuman beralkohol setiap perusahaan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol kecuali tempat yang diizinkan oleh bupati dan telah diberi tanda tera pada setiap kemasan minuman beralkohol. pemberian tanda tera minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (satu) hari setelah minuman beralkohol sampai gudang penyimpanan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam faktur pembelian yang asli atau sejenisnya. tempat peredaran ataucg. kepala dinas. bagian pertama pengedaran (genta kah belitung tahun .10c pengedaran minuman beralkohol golongan hanya dapat dilakukan oleh distributor sub distributor penyalur agen yang diizinkan oleh bupati. distributor sub distributor penyalur agen sebagaimana dimaksud pada melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual untuk diminum langsung tempat atau secara eceran. distributor sub distributor penyalur agen minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat mengedarkan paling banyak (dua) jenis atau merek minuman beralkohol. distributor sub distributor penyalur agen minuman beralkohol golongan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan yang dimiliki oleh warga negara indonesia, memiliki surat izin usaha perdagangan sup) besar: cc. mempunyai menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang tersendiri dan memiliki menguasai alat angkut yang memadai, mempunyai jaringan distribusi minuman beralkohol sampai tingkat penjual eceran wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol: dan telah berpengalaman bidang distribusi minuman beralkohol sekurang kurangnya (dua) tahun: dan berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan taat aturan dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol. bagi distributor sub distributor penyalur agen minuman beralkohol golongan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan daftar penjual langsung dan pengecer kepada dinas yang bertanggungjawab bidang perdagangan.ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua penjualan genta kah. belitung mo. tahun paragraf penjualan langsung penjual langsung minuman beralkohol golongan hanyasecara eceran untuk diminum tempat, hanya diizinkan hotel: restoran dengan tanda talam kencana dan talam selama, dan bar termasuk pub, dan klab malam. penjualan langsung minuman beralkohol golongan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki sup menengah. jenis minuman beralkohol golongan yang diizinkan untuk dijual secara eceran untuk diminum tempat sebagaimana dimaksud pada adalah jenis minuman beralkohol golongan sebagaimana dimaksud dalam yang meliputi bir, larger, ale, tout low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan brem, per kemasan. penjualan langsung minuman beralkohol golongan dan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki sup minuman beralkohol sup mb). perusahaan: meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi tempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri, (genta kah belitung tahun .10c cc. menempatkan fotokopi salinan surat izin tempat penjualan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat oleh umum, dan menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang minum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. penjualan langsung minuman beralkohol golongan dan hanya diizinkan melakukan penjualan pada jam wib s d. wib: dan: paragraf pengecerminuman beralkohol golongan hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan toko supermarket dan atau perusahaan yang memiliki sup. jenis minuman beralkohol golongan yang diizinkan untuk dijual secara eceran dalam bentuk kemasan tempat sebagaimana dimaksud pada hanya jenis minuman beralkohol golongan berkarbonasi dan brem. minuman beralkohol golongan dan atau hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan toko bebas bea atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati. ketentuan penjualan minuman beralkohol golongan dan secara eceran toko bebas bea sebagaimana dimaksud pada mempedomani ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga label minuman beralkohol setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan dan produk dalam negeri dan atau produk impor untuk(genta kah belitung tahun .d0c"dibawah umur tahun atau wanita hamil dilarang minum . bab penyimpanan minuman beralkohol distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol, dan pengecer minuman beralkoholgedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan dan yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan dan sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan daerah ini. (genta kah belitung tahun .d0c setiap orangngedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan dan tempat umum kecuali tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini. setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan dan luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah inpelabuhan, kios kios kecil, wisma penginapan, tempat wisata rekreasi dan bumi perkemahan: tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum milik pemerintah dengan jarak minimal radius tempat kegiatan penyelenggaraan keramaian umum, lomba olah raga, pagelaran seni, bazar, pasar rakyat pasar malam, hiburan dalam rangka pernikahan hajatan resepsi umum dan pesta adat, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati. minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak bawah umur dan pelajar pegawai negeri yang berpakaian seragam. distributor, sub distributor, penyalur agen, penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan, memasang dan atau menyebarluaskan papan reklame iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol golongan dan bab vii pengawasan (genta kah belitung tahun .10c pengendalian pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap distributor, sub distributor, penyalur agen, pengusaha toko bebas bea pbb), penjual langsung minuman beralkohol, dan pengecer minuman beralkohol golongan dan perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan dan dan tempat lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan dan bagian kedua pelaporan distributor, sub distributor, penyalur agen minuman beralkohol golongan penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan dandirektur jenderal perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan: direktur jenderal pariwisata: direktur jenderal pajak, departemen keuangan: direktur jenderal bea cukai, departemen keuangan: badan pengawasan obat dan minuman:dan gubernur kepulauan bangka belitung cg. kepala dinas yang bertanggungjawab bidang pe, triwulan il: april sampai dengan juni: triwulan iii: juli sampai dengan september, dan triwulan oktober sampai dengan desember. bentuk laporan sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian ketiga pengawasan dan penertiban (genta kah belitung tahun .d0c bupati melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol daerah. dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim pengawasan dan penertiban yang beranggotakan instansi terkait yang dibentuk oleh bupati. bupati berwenang mencabut izin pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan dan dijual karena pertimbangan kepentingan umum. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan pertimbanganbupati dapat melarang penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari hari tertentu yang dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawasan dan penertibanberwenang menerbitkan izin dan pejabat lain yang terkait lingkungan pemerintah kabupaten belitungpengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol dalam rangka pengawasan dan penertibanpengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol. serta kab. belitung tahun .10c pemerintah wajib menindaklanjuti laporan adanya penyalahgunaan pengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. bab retribusi bagian pertama nama, obyek, subyek dan wajib retribusi dengan nama retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan sup mb golongan dan atau golongan untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan dan atau golongan tempat yang tentukan. obyek retribusi adalah penerbitan sup mb, dan bar, pub atau klab malam. pengecer minuman beralkohol minuman beralkohol golongan dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati. subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penerbitan sup mb. bagian kedua golongan retribusi retribusi sup mbgolongan minuman beralkohol serta tempat penjualannya. merta kah belitung tahun .10c awasan, pengendalian, penertiban danup mb penjual langsung pengecer minuman beralkohol golongan sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah): sup mb penjual langsung pengecer minuman beralkohol golongan sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah): besarnya retribusi perpanjangan sup mb ditetapkan sebesar dari tarif biaya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada akan ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekalidan sup mb. bagian ketujuh saat pemungutan retribusi berhutang saat pemungutanmerta kah belitung tahun .10c sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus dilakukan secara tunai lunas. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dansanksi administrasi perusahapejabat penerbit izi, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.mberhentian sementara izi. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat penerbit izin pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. (genta kah belitung tahun .10c selama izinizindengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran vii peraturan daerah ini. perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan serta tidak mengindahkanizin oleh pejabat penerbit izinizin. pencabutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat penerbit izin pejabat yang ditunjuk, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan daerah inisetiap orang dan atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dan danrara kab. belitung tahun wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi(genta kah belitung tahun .10cizin dan pemungutan retribusinya dilakukan oleh dinas yang bertanggungjawab bidang perdagang kabupaten belitung. bab xiv ketentuan peralihan semua izin izin perdagangan penjualan minuman beralkohol ytempat penjualan minuman beralkohol yang belum mempunyai izin, harus mengajukan izin berdasarkpenjualan minuman beralkohol yang telah ada harus memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini paling lambat (enam) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini. perusahaan yang mengajukan permohonan izin penjualan minuman beralkoholdan sup mb sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini. korea kah. belitung tahun .10z babgenta kah belitung ho.t2 tahun . lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor: tahun tanggal november jenis atauproduk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan kabupaten belitung golongan golongan golongan bir, larger, ale, tout low anggur wine, sparking brandy, brandy buah fruit alcohol wine, minuman wine, champagne, brandy, gin beralkohol berkarbonasi carbonate wine reduced gender, like ligue, dan brem alcohol wine, wine rum, vodka, wiski dan cocktail, guinee tonic wine, arak samsul meat wine atau beef wine, anggur buah fruit wine, cider pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo infak bona o i2 tahun lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor: tahun tanggal november diisi oleh pemohon kepada nomor yth bupati belitung lampiran cg. kepala dinas .e. perihal permohonan sup mb tanjungpandan surat permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (sp sup mb) diisi dengan huruf cetak pengecer dalam kemasancc. alamat perusahaan identitas perusahaan nama perusahaan penannnnnnanaannaaaan naorangan bentuk perusahaan lainnya alamat perusahaan jana ann nan nnnnnnennneneeeeenenene eneennn nneannnnanni jalan nomor rt inn neeeeeneneeeeneneee nnpanannani kelurahan desa inn neeeeeneneeeeneneee nnpanannani kecamatan inn neeeeeneneeeeneneee nnpanannani kabupaten kota japan nan pnp ppp eee net eeeeee epa ppp pada provinsi penanannanananknkanan anna nomor telp hp facsimile pnp ppp ppp ppn pppppeppepprprnpppenppprnapnnnnppnpnn kode pos inn neeeeeneneeeeneneee nnpanannanilainnya lo. maa. status perusahaan milik sendiri sewa kontrak instansi penerbit sup lainnya nomor dan tanggal surat izin usaha yang |. woo klasifikasi perusahaan sesuai dengan sup sup besar sup menengah sup kecil nomor pokok wajib pajak penannnnnnnnna basa penanggungjawab perusahaan nama lengkap pnp ppp ppp ppp pppepppnnpppppnnnnnpprnpppnnnpnnpnpannann nni tempat tanggal lahir pnp ppp ppp ppp pppepppnnpppppnnnnnpprnpppnnnpnnpnpannann nni alamat rumah tempat tinggal sesuai ktp .oooooooooo woo www telp hp facsimile penannnnnnnnna korea kah. belitung tahun .10z '''''''''' ')papan nan ann panen papan pep pipa eee ppp ppp nama notaris penannnnnnanannnkaannn namakan nomor tanggal pengesahan akte notaris dari kehakiman pengadilan (lampirkan) pnp ppp ppp ppp pppepppnnpppppnnnnnpprnpppnnnpnnpnpannann nni legalitas lainnya pnp ppp ppp ppp pppepppnnpppppnnnnnpprnpppnnnpnnpnpannann nni nilai modal dan kekayaan bersih vii identitas kegiatan usaha kegiatan usaha papan nan ann panen papan pep pipa eee ppp ppp kelembagaan pnp ppp ppp ppp pppepppnnpppppnnnnnpprnpppnnnpnnpnpannann nni bidang usaha (sesuai kali papan nan ann panen papan pep pipa eee ppp ppp jenis minuman beralkohol yang anndddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaan diperdagangkan gol annnnnnnnankkknnnnlnakaaaanaa viii hubungan dengan bank aan nama penannnnnnanannnkaannn namakan alamat bank penannnnnnanannnkaannn namakan nama penannnnnnanannnkaannn namakan alamat bank penannnnnnanannnkaannn namakancap perusahaan disertai materai rp. nama pemilik penanggungjawab perusahaan tembusan (tanpa lampiran) kepala dinas perindagkop dan ukm prov. kep bangka belitung kepala dinas perindagkop kab. belitung coret yang tidak perlu pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo merta kah belitung tahun .10c . lampiran dinas w.onvesenenene ente antar jala .voodoo#ww women tanjungpandan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (sup mb) nomor . mma nama perusahaan alamat kantor perusahaan telp fax: nama pemilik penanggungjawab alamat pemilik penanggungan langsung minuman beralkohol pengecer minuman beralkohol penjualan langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk kesehatan bidang usaha (sesuai kali perdagangan besar makanan, minuman,dan tembakau) jenis jumlah minuman beralkohol:dari pt. . nomor. tanggal. sup ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua dikeluarkan tanjungpandan pada tanggal . berlaku s d .o. pas photo 3x4 an. bupati belitung kepala dinas oo. mann nip. pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo serta kab. belitung tahun .10c lampiran peraturan daerah kabupaten belitung nomor: tahun tanggal november kop surat perusahaan kepada nomor yth kepala dinas lampiran manaaaaaaaaaaaaa aan perihal laporan triwulan realisasi pengadaan dan penjualan tanjungpandan triwulan tahun keterangan umum nama perusahaan alamat perusahaan telp fax nomor dan tanggal sup mb jenis perusahaan penjualan langsung pengecer minuman beralkohol coret yang tidak perlu ii. realisasi pengadaan jumlah (it) nilai( rp) jumlah(ip nilai rp) asal negara golongan yoh nam naa golongan: nam iii.realisasi penjualan inn www mag demikian,dn dep. perdagangan dirjen pariwisata dirjen pajak dep. keuangan dirjen bea cukai dep. keuangan ka. badan pom kadis perindagkop ukm prov. kep. babel tertinggal pj. bupati belitung, cap ttd. haryono molo korea kah. belitung tahun .10zvoodoo#ww women tanjungpandan tanjungpandan, . . kepada nomor yth nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlllllan lampiran papan nan nan nan ann nan nan nan perihal peringatan ke. tentang pelaksanaan ketentuan sup menekan dan sup sesuai dengan surat izin usaha perdagangan sup) dan atau surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) nomor. tanggal. atas nama. yang bergerak dalam usaha perdagangan. dengan lokasi di. setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan sup mb yang berlaku antara lain sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta saudara dalam waktu (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan sup dan sup mb yang berlaku dan melaporkan kepada kami. sekian untuk menjadi perhatian saudara. kepala dinas . oo. mmg nip. tembusan menteri perdagangan cg. sekjen dep. perdagangan inspektur jenderal dep. perdagangan dirjen perdagangan dalam negeri dep. perdaganganserta kab. belitung wo. tahun .10c .oo. o## mmm tentang pemberhentian sementara surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan d,berhentikan sementaramberhentikan sementara sup mb.tanggal . atas ma.yang berlokasi . kedua dengan diberhentikan sementarmbekuan sup mbmmm belitung mo.t2 tahun lampiran vii peraturan daerah kabupaten belitung nomor: tahun tanggal november spk pemerintah kabupaten belitung jala .ooo nana tanjungpandan keputusan kepala dinas oo. mmm tentang pengaktifan kembali surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan dan kepala dinas oom ternyata perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada sup mb, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu mengaktifkan kembali sup mb perusahaan yang bersangkutan(genta kah belitung tahun .10cngaktifkan kembali sup mb.tanggal bera atas ma.yang berlokasi . kedua dengan diaktifkannya kembali sup mb sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan diizinkan kembalirta kah belitung tahun .10c . lampiran vii. tentang pencabutan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan dan kepala dinas ioma.iii. yang beralamat di.surat .ooooooooo# www www memutuskan menetapkan pertama mencabut sup mb. tanggal . atas nama.yang berlokasi di. kedua bagi perusahaan yang dicabut sup mbdan diwajibkan mengembalikan sup mb mbnanah. belitung tahun .d0c
|
pe, renaperusahaan daerah air minum tirta wijaya kabupaten cilacap selanjutnya disingkat dam tirta wijaya adalah perusahaan daerah milik pemerintah kabupaten cilacap yang didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum tirta wijayayertaan modal daerah penyertaan modal daerah kepada dam tirta wijaya bertujuan: meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya penambahan akses air bersihberupa uangcilacap dengan perincian penganggaran sebagai berikut apbd tahun anggaran sebesar , (enam milyar rupiah), dan apbd tahun anggaran sebesar , (sembilan milyar rupiah). bab kewajiban dam dam tirta wijaya berkewajiban membangun sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan perincian sebagai berikut: tahun paling sedikit (dua ribu) sambungan air minum,dan tahun paling sedikit (tiga ribu) sambungan air minum. direksi dam tirta wijaya wajib menyampaikan secara berkala berupa laporan keuangan dan kinerja pembangunan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. bab monitoring dan evaluasi bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modalsecara teknis membidangi urusan bumi. bab ketentuan lain lain dalam hal terjadi perubahan badan hukum pada dam tirta wijaya maka penyertaan modal daerah tetap berlaku dan,umum bahwa untuk meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat, pemerintah pusat mengeluarkan program hibah air minum yang mekanismenya dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan nomor: pmk. tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah darah. untuk mendapatkan dana hibah dimaksud pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam. berdasaruntuk itu perlu disususebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaggung jawab sosial dan lingkungan perseroan kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan kabupaten bangka merupakan komitmen penting yang harus dilaksanakan demi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan yang bermanfaat baik perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf maka perlu diatur ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan kabupaten bangkaperseroan terbatas, yang selanjutnya disebut sebagaiperaturan perundang undangan terkait. tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai tsl, adalah tanggung jawab yang melekat nciptakan hubungan yang selaras antara kegiatan perekonomian dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan masyarakat setempat. pemangku kepentingan adalah semua pihakdan kegiatan dari perseroai kerusakan fisik dan non fisik. bab asas dan tujuan penyelenggaran tsl didasarkan pada asas: kepastian hukum: kepentingan umum, cc. partisipatif dan aspirasi, keterbukaan, berkelanjutan, kearifan lokal, dan berwawasan lingkungan. tujuan dari tsl adalah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan yang bermanfaat baik baik perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat dan selaras dengan pembangunan daerah daerah. bab iii ruang lingkup bagian kesatu kewajiban perseroan perseroan wajib melaksanakan tsl. selain perseroan sebagaimana dimaksud atas termasuk perusahaan lainnya yang menjalankan kegiatan usahanya bidang sumber daya alam berdasarkan undang undang.gian kedua sasaran dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan sasaran dari tsl oleh perseroan adalah pemangku kepentingan yang berada wilayah sasaran daerah. bagian ketiga bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan bentuk dari tsl yang dilaksanakan oleh perseroan meliputi program pembangunan kapasitas masyarakat, dan atau program pemberdayaan masyarakat dan atau kemitraan, dan atau program amal berbentuk sumbangan dan atau donasi. bidang dari program tsl pada antara lain: pendidikan: kesehatan infrastruktur: olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup: usaha ekonomi kerakyatan, dan atau bidang lainnya yang memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan atau kualitas kehidupan masyarakat. bagian keempat pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan tsl menjadi tanggung jawab perseroan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. pelaksanaan tsl dan kerjasama sebagaimana dimaksud atas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam pelaksanaan tsl dan kerja sama sebagaimana dimaksud atas dapat dibentuk pengelolaan atau fasilitator yang ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. bab sanksi perseroan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sanksi administratif sebagaimana atas diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tsl daerah tetap diberlakukandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barkait izin usaha pertambangan, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah serta terkait pemanfaatan hutan kewenangannya dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, bahwa sesuai hasil rekomendasi badan pemeriksaan keuangan republik indonesia perwakilan provinsi kepulauan bangka belitung nomor: b s hp xviii.ppg tentang hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam pembinaan bumi tahun anggaran sampai dengan pada pemerintah kabupaten bangka, terhadap eksistensi (lima) badan usaha milik daerah pemerintah kabupaten bangka, maka perlu dilakukan pencabutan (satu) perusahaan daerah bangka jaya yang dikarenakan kondisi perusahaan daerah tersebut sudah tidak menjalankan usahanya lagi serta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan terhadap badan usaha milik daerah lainnya akan tetap dioperasionalkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukugka tentang pencabut. mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan daerah kabupaten bangka yang yang terdiri dari: peraturan daerah kabupaten bangka nomor dd dprd tanggal juli tentang perusahaan daerah bangka jaya. peraturan kabupaten daerah bangka nomor tahun tentang kedudukan hukum, gaji, pensiun, pesangon, tunjangan dan lain lain penghasilan direksi, badan pengawas dan pegawai bangka jaya. peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan mineral. peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin pemakaian dan pengusahaan air tanah. peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin pemanfaatan htundang undang daruratdan susunan perangkat daerahs daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bangka. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten bangka. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten bangka. badan daerah adalah badan daerah kabupaten bangkaunit pelaksana teknis, yang selanjutnya disebut upt adalah unsur pelaksana teknis pada dinas daerahsebagaimana dimaksud padaperangkat daerahhubungan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi, usaha kecil dan menengah tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagaserta pendidikan dan pelatihan, badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tipe melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah, dankecamatan terdiri dari kecamatan sungailiat tipe kecamatan belinya tipe kecamatan riau sirip tipe kecamatan mundo barat tipe kecamatan bakar tipe kecamatan puding besar tipe aj, kecamatan pemali tipe dan kecamatan meradangsebagaimana dimaksud pada terdapat upt pada dinas pendidikan dan kebudayaan berupa satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. selain upt sebagaimana dimaksud pada terdapat upt pada dinas kesehatan,diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. bupatiyang ada saat ini, dapat berlaku sampai ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan upt rumah sakit umumtahubab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, makalembaga lain dalamai poel berbasis nik adalah ktp el yang memiliki spesifikasi dan format ktp elmengenaipersyaratandantatacaramempero leh ktp el.din diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: data pribadiantara bab xii dan bab xiii disisipkan (satu) bab, yakni bab xii dan diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xii ketentuan pidana: bahwa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desasehingga perlu didukung dengan sumber anggaran untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan,, tujuan, sumber dan proporsi alokasi dana desa bagian kesatu maksudbagian kedua tujuan add bertujuan untukcc. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. bagian ketiga sumber dan proporsi alokasi dana desa add bersumber dari apbd tahun berkenaan. besar add adalah minimaliii rumus penetapan alokasi dana desa rumus add sebagai berikut add add add. add add px. add add.i. keterangan alokasi dana desa untuk desa add 60y6ddcairan, penggunaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa bagian kesatu mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa add dalam apbd dianggarkan pada pejabat pengelola keuangan daerah. pencairan add dalam apb desa dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah. mekanisme penyaluran dan pencairan addpendana dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial, belanja hibah, operasional pemerintah desa, tambahan penghasilan aparatur pemerintahan desa, dan operasional bpd. penggunaan add tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum, dan atau untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya, apbdmekanisme pertanggungjawaban add dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab danadd. bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. guna menunjang efektifitas pengelolaan add dibentuk tim pengelola kegiatan, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab vii penghargaan dan sanksi bagian kesatu penghargaan bagi desa yang telah mengelola dan melaksanakan add secara baik dan teratur dapat diberikan berupa pengalokasian tambahan dana bagi apb desa melalui dana bantuan pemerintah daerah. pemberian dana bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedua sanksi bagi desa yang belum mengelola dan melaksanakan add secara baik dan teratur akan diberikan sanksi. bagi pelaksana pengelola yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan add, akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentu: bahwa untuk mewujudkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha bidang ekonomi dan atau pelayanan umum desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanglu dikelola secara profesional oleh masyarakat desa setempat dengan mendirikan badan usaha milik desa, bahwa agar pelaksanaan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milikprinsip prinsip pengelolaan badan usaha milik desa, perlu mengatur badan usaha milik bersama adalah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh (dua) desa atau lebih., gabungan (dua) desa atau lebih, dan atau kerja sama antar desa. tujuan pendiridesa dapat mendirikan bum desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian bum desa dengan berpedoman pada peraturan daerah inia, pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha, asas, fungsi dan usaha, modal, kepemilikan, organisasi, hak dan kewajiban, dan penetapan dan penggunaan labdengbkomanditer vennootschap cv)mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desalaksana operasional terdiri dari: ketua, ketua bidang pemasaran, ketua bidang keuangan, ketua bidang umumstruktur, tugas, dan fungsi pelaksana operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatikepulauan bangka belitungklasifikasi jenis usahakeuangan (financial),saha perantara (bordering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga,:usaha penyediaan barang jasa pemerintah pemerintah daerah pemerintah daerah lain pemerintah desa,, dan usaha ekspor imporcc. pergudpondok gazebo kawasan wisata, alat alat musik, alat pengeras suara (sound system), genset, dan alat penyewarantara yang meliputi: jasa pembayaran listrik, telepon, air, atau sejenisnya, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, berjasa, dan jasa pelayanperdagangan (trading) meliputi: pabrik es, hasil pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, cc. sarana produksi pertanian, sumur kolong bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktifdengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desdanberkembang (ekspansif)diaan barang jasa, meliputi: pekerjaan konstruksi, pekerjaan konsultansi, cc. pekerjaan penyediaan barang jasa, klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit. pertambangan umum, mineral bukan logam dan atau batuan, dan cc. mineral logam. klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit usaha eksport dan import, meliputi: hasil tambang mineral logam dan atau bukan logam dan batuan, hasil pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, penyediaan barang jasa,terbang eksport dan import, bum desa denganantar daerah harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sama, obyek kerja kerja sama badan usaha milik desa dengan badan hukum bum desa dapat melakukan kerja sama dengan badan hukum lain. pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada secara mutasi mutans berlaku sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kesepuluhvii, danusaha milikeng tae, pemerintah kabupaten belitung peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang pengaturan pengiriman barang strategis daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan untuk dikirim luar daerahdaerah bagi kabupaten belitung, sehingga pengirimannyaserta terciptanya sistem produksi dan perdagangan yang tertib, transparan dan efisieopera kah. belitung hooo) perlima"rang strategis daerahelitung.yang bertanggung jawab bidang perdagangan untuk mengeluarkan komoditas strategis daerah dari kabupaten belitung tujuan luar wilayah daerah. kera kab. belitung tahun 2008xl00 bab jenis barang strategis daerah jenis barang strategis daerah kabupaten belitung adalah sebagai berikut: sektor pertambangan, terdiri dari bijih timah, pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, tanah liat: batu granit: batu besi (hematit): dan zircon. sektor pertanian dan kehutanan, terdiri dari lada, karet, kayu cerukcuk, daging sapi: holtikultura, sarang burung walet: cpo, cartel dan ikatannya, dan sektor perikanan, terdiri dari ikan dan biota lainnya. sektor perdagangan, terdiri dari besi logam tua dan barang rongsokan. bab iii pengiriman barang strategis daerah kegiatan perdagangan barang strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam untuk dikirim luar daerah kabupaten belitung wajib dilengkapi ipad yang diterbitkan oleh dinas yang bertanggungjawab bidang perdagangan. (perda kab belitung wo. tahun kegiatan perdagangan pengiriman sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang telah memilikicc. tanda daftar perusahaan tdp): nomor pokok wajib pajak npp). bab ketentuan pidana setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuanadministratif dan ketentuanopera kah. belitung ho.yang bertanggungjawab bidang perdagangan. bab vii pelaksanaan pelaksanaan pengaturan pengiriman barang strategis dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan lingkungan pemerintah kabupaten belitung. bab viii ketentuan penutup opera kah. belitung ho. tahun 208x100 dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan bupati belitung dan keputusan bupati belitung yang mengatur pengiriman barang luar daerahera kab. belitung. cau seri user app data local temp1 o4 perda rpm 6dpp2 o4 perda rpm fff2.docperaturan. users app data loca temp o4 perda rpm 6fff2litelit. badan. users app data loca temp o4 perda rpm 6fff2.doclitbelitungkrgau seri use app data loca temp o4 perda rpm fff2.dochasil pemilihan kepala daerah secara langsung kabupaten belitung periode rpm sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi skpd dalam menyusun renstra skpd, pemerintah kabupaten belitung dalam menyusun rkd dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerahbelitung tahun skpd, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada kabupaten belitung, berkewajiban untuk melaksanakan program program dalam rpm kabupaten belitung tahun tahun dan senja skpd. . users app data loca temp o4 perda rpm 6fff2.doc rpm didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. rpm tahuiii pengendalian dan evaluasi pemerintah daerah melalui bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam kepala skpd melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis skpd. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpm ditetapkan lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang use app data loca temp104 perda rpm 6fff2 app data local temp104 perda rpm 6fff2.doc rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm) kabupaten belitung tahunsumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten bangka barat merupakan salah satu penerimaan pendapatan asli daerah yang harus dikelola untuk kepentingan pembangunan daerah: bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan upaya dengan melibatkan potensi dan partisipasi yang ada dimasyarakat: cc. bahwa kabupaten bangka baratndapatankas daerah adalah kas pemerintah kabupaten bangkpihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang ada dan berusaha dalam atau diluar kabupaten bangka barini dapat berbentuk pemberian, hadiah, wakaf, hibah dan lain lainnya. pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ini, tidak mengurangi kewajiban kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga yang bersangkutan kepadaipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. bab iii ketentuan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam dan diketahui oleh dprd. ketentuan sebagaimana yang dimaksud berbentuk penyampaian laporan penerimaan sumbangan. bab tata cara penerimaan sumbangan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetor kas daerah. sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak diberikan kepada pemerintah daerah. sumbangan pihak ketiga, baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus jela,nyan koordinasi pelaksanaan pengelolaannya dilakukan oleh kepala skpd yang diberikan kewenangan untuk ituumum penerimaan sumbangan pihak ketiga kabupaten bangka barat perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pad). potensi yang dimiliki masyarakat kabupaten bangka barat cukup besar,. keseluruhan hal tersebut tercermin dalampemberian" adalah. yang dimaksud dengan hadiah" adalah. yang dimaksud denganyang dimaksud dengan lain lainnya" adalah. yang dimaksud dengan kewajiban kewajiban lain adalah. yang dimaksud dengan kewajiban kewajiban lainnya adalah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan barang bergerak" adalah. yang dimaksud dengan barang tidak bergerak" adalah.
|
ban,nyelenggaraan pelelangan ikpelelanglautan dan perikanan adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten bangka barat. dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset adalah dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset kabupaten bangka barat. badan pembina dan pengawas pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat pipi adalah badan pembina dan pengawas pelelangan ikan yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati. ikan adalah berdasarkankesatuan lokasi, prasarana dan sarana tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan serta prasarana, sarana dan pengolahannya dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk tempat pelelangan ikan yang dibangun pemerintah pusat yang diserahkan kepada dan untuk dikelola pemerintah daerah. pelelangan ikan adalah kegiatan menjual ikan dengan cara lelang tempat pelelangan ikan oleh penyelenggara lelangdengan menyerahkan ikan yang hendak dijual kepada penyelenggara lelang. pembeli adalah orang atau badan yang membeli ikan melalui lelang. penyelenggara lelang adalah badan hukum atau badan yang diberikan izin atau ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pelelangan ikan. harga lelang adalah harga dalam nilai rupiah untuk tiap kilogram yang tercipta dari pelaksanaan pelelangan ikan dan merupakan jumlah nominal uang yang harus dibayar dari tiap kilogram ikan oleh pembeli kepada penyelenggara lelangmerintah daerah menyediakan prasarana, sarana fasilitas dan mengelola pelelangan ikan. bab penyelenggaraan pelelangan ikan (l) semua hasil penangkapan ikan dari suatu daerah penangkapan ikan maupun hasil produksi tambak udang dan ikan, diwajibkan dijual secara lelang tempat pelelangan ikan tpi) yang telah ditentukan. pengecualian penjualan ikan secara lelang, adalah apabila ikan tersebut digunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga, untuk olah raga dan penelitian, ikan hasil tangkapan suatu pola kemitraan dengan alasan alasan dan atau pertimbangan tertentu berdasarkan dispensasi persetujuan kepala daerah, akan tetapi harus tetap memenuhi kewajiban membayar retribusi, hasil tangkapan produksi udang oleh perusahaan maupun perorangan yang diekspor langsung. tata cara dan syarat syarat pengajuan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada huruf atas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii tempat penyelenggara pelelangan ikan (l) pelelangan ikan diselenggarakan ditempat pelelangan ikan yang sudah ada atau ditempat tempat lain yang ditetapkan oleh bupati. bupati atas usul kepala dinas kelautan dan perikanan dapat menunjuk tempat penyelenggara pelelangan ikan yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan yang berlaku. bab tata cara dan syarat syarat permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelelangan ikan (l) yang dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelelangan ikan adalah badan hukum atau badan tertentu dan tidak dapat diberikan kepada perorangan. koperasi, yang mempunyai unit usaha perikanan serta memenuhi syarat, diprioritaskan untuk diberikan izin sebagai penyelenggara pelelangan ikan. syarat syarat dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab masa berlakunya izin (l) izin penyelenggaraan pelelangan ikan diterbitkan oleh bupati. izin tersebut pada ini berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk selama jangka waktu yang sama. selama usul perolehan izin belum dimiliki atau masih dalam proses, maka sementara menunggu izin baru diterbitkan, penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan. perpanjangan izin penyelenggaraan pelelangan ikan harus diusulkan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. bab tata cara pelaksanaan pelelangan ikan tata cara dan ketentuan pelaksanaan pelelangan ikan akan diatur dengan peraturan bupati bab vii tata cara penyetoran dan pembagian retribusi lelang (l) retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar (lima persen) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pengguna jasa pelelangan ikan. hasil retribusi pelelangan ikan sebesar (lima persen) pembagiannya diatur sebagai berikut (satu setengah persen) untuk pemerintah daerah guna pengembangan dan pembinaan perikanan daerah, (satu persen) untuk dana sosial paceklik kecelakaan laut, (setengah persen) untuk dana badan pembina dan pengawasan pelelangan ikan, (dua persen) untuk penyelenggara pelelangan ikan, untuk biaya operasional dan pemeliharaan tpi. dalam hal pelelangan ikan dilaksanakan pelabuhan perikanan maka dana retribusi yang diperuntukan bagi pemerintah daerah sebesar sebagaimana dimaksud huruf dikurangi untuk diserahkan kepada pelabuhan perikanan yang bersangkutan. (l) penerimaan hasil pungutan retribusi pelelangan ikan seperti tersebut pada setelah dikurangi bagian pelaksana lelang (dua persen) selambat lambatnya jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati harus disetor kas daerah oleh bendaharawan khusus penerima pada dinas kelautan dan perikanan. penerimaan (tiga persen) dari penyelenggara lelang atas oleh bendaharawan khusus penerima disetor langsung kas daerah dengan tanda bukti penyetoran dalam rangkap (lima) diperuntukkan bagi pelaksanaan lelang yang bersangkutan, dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset kabupaten bangka barat, dinas kelautan dan perikanan kabupaten bangka barat, tertinggal kepada bendaharawan khusus penerima. berdasarkan bukti setor diatas pungutan retribusi untuk masing masing bagian yang ditetapkan dalam dibayarkan dengan mengajukan permintaan kepada bupati untuk ditransfer kepada masing masing yang berhak atas pembagiannya. (l) penggunaan dana sosial seperti tersebut dalam huruf peraturan daerah ini diatur oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan peruntukannya. dana untuk badan pembina dan pengawasan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf penggunaannya diatur oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. hasil pungutan penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf penggunaannya diatur tersendiri oleh penyelenggara lelang bersangkutan guna kepentingan operasional penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemeliharaan perawatan tempat pelelangan ikan. (l) pemanfaatan hasil pungutan retribusi pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf para nelayan dapat mengajukan permohonan kepada bupati melalui dinas perikanan dan kelautan disertai dengan data data pendukung untuk memperkuat permohonan tersebut. bantuan dapat diberikan apabila kelengkapan kebenaran data pendukung telah diadakan penelitian pemeriksaan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan. tata cara dan syarat syarat pengajuan dana sosial paceklik dan kecelakaan laut ini akan diatur lebih lanjut oleh bupati. bab vii pembinaan dan pengawasan pelelangan (l) pembinaan dan pengawasan pelelangan ikan daerah dilaksanakan oleh badan pembina dan pengawas pelelangan ikan yang ditetapkan oleh bupati. pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh badan pembina dan pengawas pelelangan ikan meliputi tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan, bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan, melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para nelayan dan bakul pembeli, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan tempat pelelangan ikan. badan pembina dan pengawas pelelangan ikan tersebut pada tiap tiga) bulan sekali harus melaporkan hasil kegiatannya kepada bupati. bab viii tata cara pelaporan (l) penyelenggara lelang wajib membuat laporan harian dan hasil pelaksanaannya setiap bulan, baik yang menyangkut bidang teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan kepada bupati melalui kepala dinas kelautan dan perikanan. pedoman dan tata cara pelaporan penyelenggaraan pelelangan ditetapkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan. setiap laporan yang disampaikan harus dihampiri fotokopi bukti penyetoran hasil pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan bab sanksi administrasi izin untuk menyelenggarakan pelelangan ikan dapat dicabut apabila penyelenggara lelang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan syarat syarat teknis administrasi yang ditentukan setelah diperingatkan secara tertulis (tiga) kali berturut turut, penyelenggara lelang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyetoran hasil retribusi (dua) bulan berturut turut, bagi pelaksanaan lelang koperasi yang ada tunggakan retribusi dua bulan dalam (satu) tahun tetapi tidak berturut turut akan diberi peringatan secara tertulis sebanyak (tiga) kali dan bila pelaksana lelang tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dilakukan pencabutan izin sementara dan berlaku sampai tunggakan retribusi dilunasi pembayarannya.: selama berlakunya pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud huruf penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan sampai masa dikembalikan kepada penyelenggara lelang. pencabutan izin sementara dilakukan oleh bupati setelah mendapat laporan tertulis disertai berita acara pemeriksaan dari tim pemeriksa dan unsur unsur terkait lainnya. bab ketentuan penutup hal hal teknis lainnyayelenggaraan pelelangan ikan umum bangka barat sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut memiliki potensi ekonomi yang dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber mata pencaharian. ekonomi keluarga wilayah kampung nelayan didukung oleh hasil tangkapan ikan yang dijual langsung bakul dan diwajibkan dijual secara lelang tempat pelelangan ikan yang telah ditentukan. melalui pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikguna menjamin perawatan tpi secara berkesinambungan, dan meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pengalokasian kas nelayan misalnya untuk antisipasi paceklik dan resiko kecelakaan nelayan ditarik retribusi sebesar dari setiap transaksi penjualan setiap tpi dengan pokok materi yang dikemukakan diatas, maka disusunlah peraturan daerah izin penyelenggaraan pelelangan ikan tujuan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengguna jasa pelelangan ikan atau
|
sa) ne: bupati bangka barat peraturan daerah kabupaten bangka baratbarat, menimbang aa. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, perlu diatur mengenai pengelolaan pertambangan mineral kabupaten bangka barat: bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral kabupaten bangka barat mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya perlu pengatudinas energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disingkat dinas esdm adalah dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten bangkaatau bagian dari wup yang merupakan area usaha pertambangan yang akan diterbitkan izin usaha pertambangan iup) atau yang sudah mendapatkan izin sebelum diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubarafiliasi dari suatu badan adalah setiap badan lain yang langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih secara langsung atau tidak langsung, kemampuan untuk mengarahkan manajemen kebijakan dan kebijakan suatu badan. peningkatan nilai tambah adalah kegiatan pengolahan mineral untuk mempertinggi harga mineral yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi daerah dan meningkatkan kegiatan perekonomientuk badan hukumbab asas dan tujuan pertambangan mineral dikelola berasaskan:: penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah kabupatenwilayah pertambangan (wp) kabupaten bangka barat sebagai bagian dari tata ruang wilayah bangka barat yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. kabupaten bangka barat(wup) wup kabupaten bangka barat terdiri dari (satu) atau beberapa tiup yang berada pada wilayah kabupaten. tiup mineral logam ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati setempatetentuan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya diatur dengan peraturan bupati. bab wilayah pertambangan rakyat (wpr) setiap kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wpr.penetapan wpr sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. berdasarkan pertimbangan tertentu bupati dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan rakyat yang sedang diusahakan setelah berkonsultasi dengan dprd. bab vii pelaksanaan kegiatan dan golongan pertambangan mineral pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral untuk kepentingan dalam negeri. pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam (tiga) golongan komoditas tambang, yaituk: dan cc. batuan meliputi police, tras, tolakkanvisimineral bukan logam: dan atau cc. tiup bantuan. tiup mineral logamdua tata cara pemberian tiup logam sebelum dilakukan pelelangan tiup mineral logam sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam dibentuk panitia lelang oleh bupati. panitia lelang tiup sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatitata cara pelelangan tiup sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketig(iup) bagian pertama umum:: koperasi: dan atau perseorangan. iup sebagaimana yang dimaksud pada diberikan setelketentuan iup eksplorasi wajib memuat sekurang kurangnya: nama perusahaan: lokasi dan luas wilayah: cc.i. penyelesaian perselisihan: iuran tetap dan iuran eksplorasi:: il.dan tenaga kerja indonesia: pengelolaan data mineral atau batubara: dan xx.)dapat diberikan kepada pihak lain oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. tata cara persyaratan dan prosedur pemberian iup sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati.yangyangwajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.dalamteraturkewenangannya. mineral yang tergali sebagaimana dimaksud pada dikenai qbupati memberikan iup operasi produksi pada lokasi penambangan,. wilayah iup sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam hal lokasi penambangan, lokasi,cc. sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan perundang undangan yang berlaku)ngelolaan ipr dalam wpp,: pertambangan mineral bukan logam: danipr sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila memenuhi persyaratan adminstrasi, teknis, lingkungan dan finansialkali masing mashak dan kewajiban bagian pertama hak setia::: dan tidak boleh memindahkan iup nya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan bupatiteknik pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah. bagian kedua kewajiban pemegang iup wajib:persen) dari yang direncana:: menyampaikan laporan secara tertulis kepada dinas, yaitu: laporan produksi setiap bulan: laporan kegiatan setiap (tiga) bulan: laporan kemajuan tambang setiap (enam) bulan: dan: mengangkat kepala teknik tambang, i. mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi indonesia:: menyusun program dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat: menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan: menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang: melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri, oo.undang undangan: mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan: gg. memiliki kantor pusat dan atau perwakilan yang ada daerah, menyediakan data dan informasi sewaktu waktu apabila dikehendaki oleh dinas: menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi: memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada tiup, dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diperolehnya iup operasi produksi: uu. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang: dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sesuai denglamlaporan produksi setiap bulan: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemerintah ipr: memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada ipr, dalam jangka waktu (satu) bulan sejak diperolehnya ipr: dan memasang papan identitas pemegangmaksud pada hanya dapat diberikan untuk (satu)kali penjualan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. mineral yang tergali dan akan jual sebagaimana tenaga kerja pertambangan: keselamatan operasi pertambangan: pengolahjasa pertambangan dapat diberikan kepada pemegang iup atau(satu) kali untuk (satu) tahun. apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa pengalihatauadaan usaha pertambanganbab xiinggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: danxiii perpanjangan 1. bagian keduaperpanjangan, maka izin tersebut berakhiran kinerja operasi produksi dan pengelolaan lingkungan. bab xivpeningkatan nilai tambahkomoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri dari pertambangan: mineral logam, mineral bukan logam:: atau pemurnian logam. peningkatan nilai tambah mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud padabab xvambanganselain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada diwajibkan mengganti rugi lahan yang digunakan dalam kegiatannya. besarnya biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada atas didasarkan atas musyawarah dan mufakat. kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha dari dua pemegang izin atau lebih dibebankan kepada mereka bersama. apabila sudah diperoleh iup operasi produksi atau ipr atas suatu wilayah, maka pemegang hak atas tanah wajibkegiatan dimulai pemegang izin memperlihatkan surat izin atau salinannyayang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan: dan pemegang izin wajib. bab xvii:saturencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan umur tamba,instansi terkait dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana reklamasi dan kriteria keberhasilan pascaterbang diatur dengan peraturan bupati. bagian kedudalam jangka waktu lama (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan iup operasi produksi. dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, bupati sesuai dengan kewenangannya mengendbupati sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascaterbang diatur dengan peraturan bupatisatu) tahun kepada bupati sesuai kewenangannya. bupatixix: dan jaminan pascaterbang. jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: jaminan reklamasi tahap eksplorasi: dan jaminan reklamasi tahap operasi produksiyang ditunjuk: deposito berjangka pada bank yang ditunjuk: dan bank garansi pada bank yang ditunjukyang ditunjuk pelaksanaan reklamasi dan pascaterbang tidak memenuhi criteria keberhasilan, bupati sesuai kewenangannyamenjadi dan pascaterbangsesuai dengan kewenangannyababxi penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascaterbangpertambanganxpersen) dari nilai kompensasiyang ditunjukdiatur dengan peraturan bupati. bab xx berupa teknik pertambangan: pemasaran: cc. keuangan:olahan lingkungan hidup, reklamasi dan pascaterbang: pemanfaatan barang, jasa, teknologirakat setempat: penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan: kegiatan kegiatan lain dibidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum: pengelolaan iupab xxiv inspektur tambang untuk melakukan pengawasanyang berlakuketentuan lebih lanjut mengenai standard dan prosedur pembinaan serta pengawasan pemegang iup dan iprvpelaksanaan ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xxvi sanksi administrasi bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan sanksi kepada pemegang iup dan atau ipr yang tidak mematuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini. sanksi sebagaimana dimaksud dalam berupa peringatan tertulis: penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha pertambangan eksplorasi atau operasi produksi atau pertambangan rakyat: dan cc. pencabutan iup atau ipr. ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab xxvii ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam peraturan daerahdenda sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerahiadakanelidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. bab xxix ketentuan peralihan semuabulan sejak berlakunya peraturan daerah ini. dalam hal pengangkutan dan penjualan batubara serta pelabuhannya oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dimana lokasinya berada didalam satu wilayah kabupaten wajib memiliki izin iup operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualanizin usaha pertambangan umum lembaran daerah kabupaten bangkatn, khususnya pada retribusitarif retribusi parkir tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada yang harus dibayar oleh masyarakat adalah sebagai berikut roda tidak rp. (lima ratus rupiah bermotor roda bermotor rp. (seribu rupiah) tarif roda bermotor rp. seribu lima ratus rupiah) sekali roda bermotor rp. dua ribu rupiah parkir angkutan barang roda bermotor rp. (dua ribu rupiah) roda bermotor rp. (lima ribu rupiah) roda enam rp. (sepuluh ribu rupiah) bermotor ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang harus dibayar adalah sebagai berikut jenis kendaraan pelayanan tarif rp)penggantian buku uji yang habis rusak penggantian buku uji yang hilang penggantian tanda uji yang habis rusak penggantian tanda uji yang hilang penggantian tanda samping pakai cat cek fisik kendaraan bermotor yang akan diajukan lelang roda atau lebih roda ketentuan diubah, sehingga keseluruhan: menara pole indeks (nol koma sembilan), menara kaki (tiga) indeks (satu), dan cc. menara kaki (empat) indeks (satu koma satu). ketentuan diubah, sehingga keseluruhanuang makan, uang transporttambah dan sehingga keseluruhan:, hapus, sehingga keseluruhanpan pan pln pada tanggal juli kepala bagian hukum bupati klaten, ttd capperhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi rumus perhitungan tarif retribusi tr) biaya operasional pengawasan pertahun berdasarkan frekuensi kunjungan retribusi pengendalian menara hasil perkalian indeks tarif bem mat variabel faktor dan indeks dalam kota luar kota keterangan: dalam kota kecamatan klaten utara, kecamatan klaten tengah, kecamatan klaten selatan, kecamatan ngawen, kecamatan kalikotes. luar kota kecamatan prambanan, kecamatan manisrenggo, kecamatan pemalang, kecamatan jogonalan, kecamatan wedi, kecamatan kebonarum, kecamatan gantiwarno, kecamatan karangnongko, kecamatan jatim, kecamatan karangan, kecamatan tulung, kecamatan truck, kecamatan kecamatan ceper, kecamatan peran, kecamatan lawas, kecamatan diganggu, kecamatan wonosari, kecamatan polanharjo, kecamatan juwiring, kecamatan karangdowo. menara pole menara kaki menara kaki rincian tarif retribusi harga jumlah uraian volume satuan rp) rp) honorarium petugas org kunjungan tahun transportasi spp org kunjungan tahun simulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tarif rpm variabel jenis jarak perkalian rp) rp) menara tempuh indeks kaki luar kota kaki luar kota menara pole luar kota kaki dalam kota kaki luar kota menara pole dalam kotacap u.b kepala bagian hukum ttd sri mulyani luciano rina damayanti, sip, pembina tk.dan pembinaan keolahragaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, bahwa untuk mencerdaskan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatrta peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang keolahragaan daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bidang keolahragaan, bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidangmbilaten, menimbang bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam lingkup skala daerah dan nasional, bahwa pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya pada skala daerah memerlukan koordinasi dan peran masyarakat daerah untuk kelangsungannya, bahwa untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pelestaricagar budayestarian dan pengelolaobyek cagar budaya terdiri dari: kawasan, bangunan, situs, dan bendkewenangandan menyelenggarakan kerja samacc.cagar budaya diatur dalam peraturan bupati. bab iii kriteria cagar budaya persyaratan untuk dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, meliputikriteria lokasi sebagai situs cagar budaya adalah sebagai berikutdalam hal terdapat benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat daerah dan dapat dinilai sebagai khasanah budaya bangsa dapat diusulkan sebagai cagar budaya. pengusulan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab kepemilikan dan penguasaan cagar budaya bagian kesatu umum setiap orang yang berada dalam wilayah daerahapabila jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah. kepemilikan sebagaimana dimaksud padapemerintah daerah. dalam hal pemilik asal meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada seseorang berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah sebagaimana dimaksud padaikuasai oleh pemerintah daerah kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. bagian kedua penguasaan setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan. bagian ketigyang berwenangkebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuanpemerintah daerah memberikan kompensasi kepadakelangkaan, unik, sedikit banyaknya jumlah cagar budaya sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil pengkajian oleh tim ahl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pendaftaran cagar budaya setiap orang yang memiliki dan atau menguasai yang diduga cagar budaya dandilakukan pada perangkat daerah yang membidangi cagar budaya. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan tidakcagar budaya sebagaimana dimaksud pada telah didaftarkan, pemerintah daerah membuat deskripsi dan dokumentasi atas cagar budaya yang telah didaftarkan tersebut. cagar budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah untuk dikuasai oleh pemerintah daerahbab tim ahli cagar budaya bupati membentuk tim ahli cagar budaya. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah dari perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, unsur masyarakat yang memiliki pengetahuan sejarah daerah, dan atau ahli bidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, seni rupa, lingkungan. tugas tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam adalah rekomendasi penetapan cagar budaya yang keberadaannya dalam penguasaan pemerintah daerah atau orang badan yang mendaftarkan keberadaannya. tim sebagaimana dimaksud pada menyerahkan hasil rekomendasi kepada bupati sebagai tindak lanjut untuk penetapan sebagai cagar budaya. penetapan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. bab vii penetapan cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan atau satuan ruang geografis cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya harus melalui proses pengkajian tim ahli cagar budaya. selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan atau satuan ruang geografis sebagaimana dimaksud pada disamakan diperlakukan kedudukannya sebagai cagar budaya. bupati menetapkan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan atau satuan ruang geografis cagar budaya dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari setelah menerima hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dari tim ahli, yang menyatakan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan atau satuan ruang geografis layak sebagai cagar budaya. cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatilakukan pemeringkat sesuai dengan ketentuan. dalam hal situs cagar budaya atau terdapatnya kawasan cagar budaya yang lokasinya juga masuk dalam wilayah kabupaten tetangga masih dalam satu daerah provinsi, dilakukan koordinasi dengan kabupaten tetangga dan diberitahukan kepada pemerintah daerah provinsi untuk dapat dijadikan situs atau kawasan cagar budaya tingkat provinsi. pemerintah daerah menyampaikan hasil penetapan cagar budaya daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah. bab viii register cagar budaya bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi kebudayaan untuk melakukan pencatatan cagar budaya yang telah ditetapkan bupati. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada wajib melaksanakan pengurusan registrasi nasional atas cagar budaya yang telah ditetapkan wilayah daerah kecuali oleh pemerintah dinyatakan cukup register daerah. perangkat daerahmilik cagar budaya setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya,bab penyelamatan cagar budaya bagian kesatu penyelamatan oleh pemerintah daerah dalam hal wilayah daerah terdapat cagar budaya yang terpendam dalam tanah atau air dapat dilakukan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah. dalam hal penggalian pengangkatadalah balai pelestarian cagar budaya, balai arkeologi dan akademisibagian kedua izin penggalian setiap orang yang akan melakukan penggalian cagar budaya dalam wilayah daerahizin sebagaimana dimaksud pada hanya akan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan mengajukan permohonan tertulis kepada bupati, b.menyerahkan copy dan memperlihatkan aslinya, dokumen yang meliputi: identitas kependudukan apabila perseorangan, akte perusahaan apabila badan usaha, surat keterangan domisili, memiliki rekomendasi dari pemerintah, .membuat surat pernyataan penggalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan proposal rencana penggalian meliputi kejelasan lokasi, metode, tenaga ahli dan kompetensi. bab pengelolaan cagar budaya bagian kesatu pelindungan pemerintah daerah melindungi keberadaan cagar budaya daerah. pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti sejarah yang pernah ada wilayah daerah. setiap orang wajib melindungi cagar budaya daerah. pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud pada meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran dan zonasi cagar budaya. pemerintah daerah melakukan penyelamatan, pengamanan zonasi, dan pemugaran terhadap setiap cagar budaya yang mengalami penurunan nilai kualitas dan kuantitas serta dapat musnah keberadaannya. bagian kedu. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengamanan cagar budaya oleh juru pelihara diatur dengan peraturan bupatibagian ketiga penyelamatan obyek yang diduga cagar budaya cagar budaya dapat dikuasai oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penelantaran cagar budaya diatur dengan peraturan bupati. pemerintah daerah melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ddalam hal pelaksanaan perawatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah wajibtata cara pemeliharaan cagar budaya diatur dalam peraturan bupati. bagian keenamtujuh pemanfaatan pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan didahului dengan kajian, penelitian, dan atau analisis mengenai dampak lingkungan. kajian, penelitian dan atau analisis sebagaimana dimaksud pada merupakan, dan atau pelatihan. izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan hasil kajian. setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan cagar budaya wajib memiliki izin pemanfaatan dari pemerintah daerah. setiap orang yang akansetiap orang yang melakukan pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan perusakan atau tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya. bagian kedelapan kerjasama pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah. bentuk danmembawa cagar budaya setiap orang yang memiliki atau yangperizinan sebagaimana dimaksud pada berisi maksud dan tujuan membawa cagar budaya, lokasi, dan dokumentasi dengan dilengkapi syarat sebagai berikut: fotokopi identitas kependudukan, pernyataan jangka waktu cagar budaya berada disetiap orang yang akan membawa bendbab xii pengawasan bupati bertanggungjawab melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya. bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayaan untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada memberikan laporan secara berkala kepada bupati. selain pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya melalui kegiatan yang meliputi: memantau dan menjaga keutuhan cagar budaya, b.menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, melaksanakan gugatan perwakilan terhadap cagar budaya yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak. ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan mengikutianfaatan, cc. pengambilalihan sementara cagar budaya, pencabutan perizinan terkait dengan membawa cagar budaya keluar daerah, perintah pembongkaran bangunan dilokasi cagar budaya, dan pengambilalihan hak kepemilikan cagar budaya. bab xiv ketentuan lain lain pemerintah daerah dapat membangun museum untuk penempatan benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini, terkait dengan pembiayaan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. kompensasi diberikan berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai sesuai dengan kemampuan keuangan daerahpada dapat pidanbupati klaten, ttd capdan pelestarian cagar budaya umummenjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya sebagai karya warisan budaya masa lalu. warisan budaya bendawi dan bukan bendawi yang bersifat nilai nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruhsehingga upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. dengan ditetapkannya perda ini, diharapkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dapat dilaksanakpemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah adalah apabila pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan, pemerintah daerah provinsi dan752530rp5. jumlah kewajiban jumlah ekuitas danataat tennis herba laang mongondow timur, menimbang bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib azas dan bahwa sesuatahun perubahan atas pengelolaan keuangan daerah. perubahan atas peraturan menteri dalam negeriotonom kabupaten bolaang mongondow timpenyusunafungsiperlukeberadaan perusahaan perlu dilakukan pendaftaran guna penertiban dan pengawasperusahaalam penyelenggaraan otonomi daerahakuntabilitas serta memperhatikan keanekaragaman daerahtanda daftar perusahaantanda daftar perusahaan yang selanjutnya disebut tdp adalah tanda daftar yang diberikan oleh dinas badan kantor unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftaranny yaitu orang pribadi yang dapat bertindak sebagai pengusaha yang mengurus atau mengelola sendiri perusahaan miliknyapersekutuan. pengawas wajib daftar perusahaan adalah pegawai lingkungan dinas badan kantor unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perdagangan yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan wajib daftar perusahaan wdp)dengan ketentuan undang undang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanyang diberikan oleh pemerintah daerah. obyek retribusi adalah setiap pemberian tanda daftar perusahaan. subyek retribusi adalah badan usaha atau orang pribadi yang memperolehatas bentuk badan usahabentuk badan usaha perusahaan. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut perusahaan komanditer koperasi firma perusahaan perorangan perusahaan milik negara daerah bentuk usaha lainnya perusahaan asing bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut . setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi wajib melakukan pendaftaran perusahyangndaftarkan kembali perusahaannya setelah habis masa berlaku tanda daftar perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) dari besarnya tarif retribusirtumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,perusahaan swasta nasional yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi seluruh indonesiadan pt. asuransi bangun astridan pt. asuransi bangun astrid digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi. bab iii penambahan penyertaan modal kepada bank kalsebank kalsel sebesar rp40. (empat puluh miliar rupiah) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan perincian sebagai berikut: tahun sebesar rp25. (dua puluh lima miliar rupiah), dan tahun sebesar rp15. (lima belas miliar rupiah). jumlah modal yang telah disetorkan pemerintah daerah dalam modal saham bank kalsel berdasarkan peraturan daerah nomor tahunnambahan penyertaan modal kepada perseroan terbataspt. asuransi bangun astrid sebesar rp130. (seratus tiga puluh juta rupiah). penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal penambahan penyertaan modal dalam modal bank kalsel dan pt. asuransi bangun astridkalselnguatan modal bagi bank kalsel agar mampu bersaing dan mengembangkan potensi secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pendiriannya yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. penguatan modal sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal yang diperlukan bank kalsel untuk mencapai regional champion. untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu disusun peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada bank kalsel sebagai dasar pemenuhan modal dasar tersebut hingga mencapai rp1. (satu triliun rupiah). selain kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah kalimantan selatan, dengan peraturan daerah ini, pemerintah provinsi kalimantan selatan juga memberikan penambahan penyertaan modal kepada pt. asuransi bangun astrid. pt. asuransi bangun astrid merupakan perusahaan yang bergerak bidang penjaminan yang modalnya dimiliki oleh para pemegang bahan yang terdiri atas pemerintah provinsi seluruh indonesia. sebagai salah satu pemegang saham, pemerintah provinsi kalimantan selatan telah memberikan kontribusi sebesar rp800. (delapan ratus juta rupiah) kepada modal dasar pt. asuransi bangun astrid. dalam perkembangan bisnisnya, pt. asuransi bangun astrid telah memberikan kontribusi yang signifikan berupa deviden kepada pemerintah provinsi kalimantan selatan. oleh karena itu seluruh pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dasar hingga mencapai rp200. (dua ratus miliar rupiah). untuk memenuhi angka tersebut, dalam rapat umum pemegang saham pt. asuransi bangun astrid tahun diputuskan setiap pemegang saham melakukan penambahan penyertaan modal sebesar rp130. (seratus tiga puluh juta rupiah). dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat umum pemegang saham pt. asuransi bangun astrid tersebut maka pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan penambahanmelalui peraturan daerahjumlah bantuan keuangan dari provinsi atau setelah perubahan bagi hasil bukan pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. semula berkurang jumlah bagi hasil bukan pajak. semula bertambah jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan belanja langsung.berkurang jumlah belanja pegawai setelah perubahan belanja bunga.. semula bertambah jumlah belanja hibah setelah perubahan belanja bantuan sosial. semula berkurang jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan belanja bagi hasil.pegawai setelah perubahan belanja tidak terduga.bertambah jumlah belanja pegawai setelah perubahan belanja barang dan jasa. semula bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan belanja modal.. semula bertambah jumlah penerimaan setelah perubahan pengeluaranbertambah jumlah lpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan pencairan dana cadangan........dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau, menimbang :a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi peraturan daerah oleh menteri dalam negeri melalui surat menteri dalam negeri nomor tanggal november perihal klarifikasi peraturan daerah,tidak termasuk dalam objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, bahwa terhadap pemanfaatan penggunaan jalan darat sungai untuk mengangkut tbs, dan cpo, telah dikenakan pajakperaturan bupati pangandaran nomor tahun tentang pedoman penyebaran dan pengembangan ternakpedoman penyebaran dan pengembangan ternak kabupaten pangandaran telah ditetapkan dengbahwa berkenaan penyebaran dan pengembangan ternak kepada masyarakat kabupaten pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan keputusan bupati tentang pedoman penyebaran dan pengembangan ternak wilayah kabupaten pangandaran, binipusan ternaklayak bibit dan ternak yang penugasannya macet karena bukan kesalahan pengaruh dapat dihapus dari daftar pengaduan, untuk mengindari kerugian pemerintah pemilik ternak pokok maupun pengaruh penjualan atau pemusnahan ternak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada keputusan penghapusan, keputusan penghapusan ternak diajukan oleh panitia penghapusan ternak bantuan pemerintah daerah yang menjadi asset pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan ternak wilayah kabupaten pangandaran, dinas dapat melibatkan peran serta masyarakat. dinas bertanggungjawab atas bimbingan teknis dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak. bab vkeluarkan keputusan ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban didalam surat perjanjian tersebut berakhir dan atau selesai dilaksanakan, bab viii penutupf endang affandi diundangkan parigi pada tanggal ust sekretaris daerah kabupaten pangandaran$ tanam" ang ahmad berita daerah kabupaten pangandaran tahundoman penyebaran dan pengembangan ternak wilayah kabupaten pangandaraninas kelautan pertanian dan kehutanan adalah dinas kelautan pertanian dan kehutanan kabupaten pangandaran, kepala dinas adalah kepala dinas kelautan pertanian dan kehutanan kabupaten pangandaran, penyebaran dan pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana diseluruh wilayah kabupaten pangandarandiprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak, kawasan penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam wilayah kabupaten pangandaran:dalam wilayah kabupaten pangandaran, j . ternak adalah hewan para yang kehidupannya,temukan,ngaruh, sistem tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak atau bantuan pinjaman permodalan kepada peternak kelompok pengaruh yang mengembalikannya dapat berupa ternak atau uang, ternak setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oo. ternak tidak layak adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit: ternak major adalah ternak betina yang tidak dapat disunting dalam waktu bulan sejak tanggal penyerahannya dan telah dicoba dikawinkan paling sedikit (tiga) kali serta telah diobati secara intensif dan atau ternak jantan yag dinyatakan tidak bisa menyebabkan ternak betina bunting dalam waktu (enam) bulan sejak tanggal penyerahan dan sekurang kurangnya telah melakukan perkawinan terhadap (lima) ekor betina yang berlainan masing masing (tiga) kali, ternak unggul adalah jenis ternak tertentu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dilokasi penyebaran dan pengembangan,b,ngan pengembalian pengaruh:,, pelunasan tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan pengaruh,, penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak sehingga memiliki berat yang ideal untuk dipotong, pengelola adalah upaya dinas dalam pembinaan kegiatan pemeliharaan ternak baik sistem pembibitan maupun penggemukan: pola bagi hasil adalah salah satu model kerjasama usaha antara pemerintah atau pemodal sebagai inti dengan peternak kelompok koperasi sebagai pelaksanadan ruang lingkup penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk mengembangkan kawasan agribisnis peternakan, keseimbangan pembangunan wilayah, optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan produk lintas ternak dan pendapatan peternak, populasi serta produksi ternak dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak. ruang lingkup penyebaran pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi sistem penyebaran, pola pengembangan pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan pengelolaan, pengembalian, penjualan, resiko, tanggung jawab dan penghapusan ternak. pengelolaan ternak bantuan bertujuan untuk membina, mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian tuduhan ternak yang sudah disepakati bersama. bab iii pelaksanaan penyebaran dan pengembangan bagian pertama lokasi penyebarcc. sesuai dengan tata ruang, mendukung kelancaran pemasaran, mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan,ternakpersyaratan lokasi, persyaratan teknis dilokasi bersangkutan. jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarkan kepada pengaruh dapat berupa sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas dan ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan dilokasi yang bersangkutan. untuk ternak yang akan disebarkan dalam suatu lokasi harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang telah ditentukan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang. bagian ketiga pengaruh dan pola pengaduan calon pengaruh ternak pemerintah pemerintah daerah yang telah diseleksi dan telahkepala dinas dan ditetapkan oleh pemilik ternak masyarakat swasta, apabila ternak tersebut bukan ternak pemerintah, syarat syarat umum calon pengaruh anggota pengurus kelompok tani, memiliki tempat tinggal yang tetap (peternak domisili), berkelakuan baik, memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan pola pengaduan ternak. pola pengaduan dilaksanakan sebagai berikut untuk satu paket ternak yang ditemukan jangka waktu adalah: sapi: bulan kerbau bulan kambing bulan domba bulan untuk satu ternak bibit yang dikembangbiakkan antara lain jangka waktu pengaduan paling lama (lima) tahun untuk ternak besar, jangka waktu pengaduan paling lama (dua) tahun untuk ternak kecil: jangka waktu pengaduan paling lama (dua) tahun untuk ternak unggas dan aneka ternak. dalam jangka waktu tersebut pada (tiga) alinea point huruf dan pengaruh diwajibkan untuk mengembalikan paling sedikit (dua) ekor keturunan serta wajib diserahkan kepada pemerintah cg. dinas kelautan pertanian dan kehutanan untuk disebar ulang (redistribusi). setelah mengembalikan anak paling sedikit (dua) ekor keturunan pada tahun (lima), maka selanjutnya induk menjadi hak milik pengaruh (peternak). untuk ternak yang tidak layak sebagai bibit dijual dengan ketentuan harus dibelikan lagi kepada ternak yang layak sebagai bibit setelah diperiksa dan diputuskan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang. persyaratan calon pengaruh, pola pengaduan dan ketentuan bagi hasil terhadap ternak milik masyarakat dapat berpedoman pada dan ini. untuk ternak yang digemukkan (bantuan ternak jantan). ternak besarternak kecil.bagian keempat sarana dan prasarana sarana dan prasarana penyebaran, pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi: kelompok tani: kandang tempat pemeliharaan yang baik, kelompok harus mempunyai saung pertemuan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan, pos pelayanan hewan ternak terpadu, memiliki sarana hijauan makanan ternak, sarana pemasaran ternak. untuk menghindari kerugian dan menjamin keselamatan ternak selama pengangkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus layak dipakai. bagian kelima pengembangan dan prasarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak, bilamana kapasitas satu lokasi telah optimal, maka penyebaran dan pengembangan dapat dilakukan lokasi lain tetapi masih tetap dalam wilayah kabupaten pangandaran yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan. ternak setoran yang diserahkan pengaruh sebagai ternak yang layak bibit disebarkan kembali (re distribusi), dan yang tidak layak sebagai bibit dijual atau disebarkan kembali sebagai paket penggemukan. bagian keenam penjualan ternak harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing masing jenis ternak berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak lokasi penjualan, setiap penjualan ternak pemerintah daerah harus dibuat berita acara penjualan ternak, khusus penjualan ternak milik masyarakat swasta dapat diatur sendiri setelah mendapat kesepakatan dengan pengaruh dan pemiliknya. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh tim penilai penjualan ternak pemerintah daerah yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab resiko dan tanggungjawab (l) dalam hal paket ternak untuk ditemukan mati, hilang, atau di, dalam hal paket ternak tuduhan untuk dikembangbiakkan,. dalam hal paket ternak tuduhan milik masyarakat untuk resiko dan tanggungjawab dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini atau ketentuan lain atas kesepakatan antara pemilik ternak pokok dengan pengaruh.
|
salinan nas ik ag,dansubsektor perkebunan ro| kecamatan setahun eee be | !f sebaga. oo iss) to) top o5p i0f to ta| mempawah hulu ss| 'o' lol t0f o5p a0| menyukai rsi tol os i9j oo merayu iof subsektor peternakan kecamatan setan ngarang 35an kuala bee loe eat: tengah tema a07 return mempawah hulu kkn menyukai ska tik halaman dari subsektor perikanan budidaya sus rekapitulasi kebutuhan superphosiii peraturan bupati landak nomor )bersubsidi wilayah kabupaten landak subsektor tanaman pangan xo| kecamatan setahun (ee gemar ton) ngarang i0f ito menyukai oo subsektor hortikultura no| kecamatan setahun demand ton) dna kuala bee osp 55k 2s, tempo ssl os, ost mempawah hulu 52i un , igor menyukai ost krn halaman dari subsektor perkebunan xo| kecamatan setahun aan to) sebaga 20j t0| ito mempawah hulu banyak huu a5) t0| ito log t0f berani isi tol oo aaa a,. l xxx aaa aa subsektor peternakan xo| kecamatan setahun yaaa ton) ad| ngarang lte kuala bee o | en, iai sit ti besar oo 52k ant tengah tema tia mempawah hut oo aoh tik nt ww banyak hulu 32x ini sni menyukai att berani . halaman dari subsektor perikanan budidaya no| kecamatan aan www mann. denga nan men man ma "ht mana rekapitulasi kebutuhan bersubsidi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) xo| kecamatan setan(or adrianus asia sdot nicolas, nip. halaman dari dddddd jobolalddd doel bolak muu nge ray hala sis|g15 |elalsiselal #eir alel ala lalu ibi kol ica rea ipa ola iva mod si. isisisisis inisiasi sib yah lol sos ice ion ena kal la) c|o o010101010 eol i olw adaa mio | lorena lol joo kelak nan nan nanang sbb le.) la") far! s3e len les lam gim folelololslslsisisisis s3) see bay ses slojajarslejajsf ( iso olo kan) lc! sha ella slelejolal tali) (an) le) erperrre 2lelolelslels islelelsln 'e lali) an) (an) (am) oi01i (as) subsektor perkebunan ro| kecamatan setau rep subsektor peternakan ko| kecamatan setahun ema yaman ton) ngarang ito it kuala bee aa| os) ost besar oo s3| ost ito . 10f kompak i0| a0| 3s, toy halaman dari subsektor perikanan budidaya xo| kecamatan dmslikan jan feb mar apr mei jun jul august sep okt nop des sana mean eka men mn. tik mann dsn ank maa lee area gan wen ma: can men bina nie ng, wereng got maa sab wan nana ben naa maka esa rekapitulasi kebutuhan npkorganik bersubsidi wilayah kabupaten landak subsektor tanaman pangan kecamatan setahun maa non subsektor hortikultura no| kecamatan setahun mandor ' os0| meranti t.00f ti.00f ti. .00j .00j i.0ooj halaman dari subsektor perkebunan kecamatan setahun mandor 2t00| tg. subsektor peternakan kecamatan setahun ulan ton halaman darigecekankebutuhan pupuk bersubsidi adalah banyaknya pupuk bersubsidi yang diperlukan meliputi jenis pupuk, jumlah tonase pupuk dan sebaran bulanan dari pupuk yang dibutuhkan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang padakabupaten landak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan luasan tertentu. pekebun adalah perorangan warga kabupaten landakkabupaten landak yang mengusahakan lahan untukkabupaten landak,subsektor perikanan budidaya ant men era manga ann masa. bem ann man dara dak dang snn tan rekapitulasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan roy kecamatan setahun tam salinan sesuai dengan aslinya bupati landak kepala bagian hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah kabupaten landak, cap ttd mica adrianus asia sdot nicolas, sean nip. halamanyang merupakan bagian yang tenitif kebutuhan kelompok dkk) disetujui oleh petugas teknis, penyuluh pertanian atau kepala balai penyuluh pertanian bpp) setempat. dinas dan badan pelaksana penyuluhsecara bersama samadengan keputusan kepala dinas pertanian kabupaten landak. apabila alokasi suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di|ki|di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapklandak, iga nip. mlahololalslals lal loo kep awal lal lolalsleal lola he. ati ke) slolololololo ole nol ole ira bisa lalolololalal is pai slolalala oleleleleleleleleleleloloja alasan jufeshus loo lalu bas sex o2a (sis let s5e perps ses sb5a bad kei alel, i i ia flo nkaninn ttttttttent njeolalslulxi joofsrl ken kan ken korea karel done dmc dane mie mai mnc isis iselslelalsie| olololelolojejelelole pee keke ass ino elsa ar) eksis jan pre dal isis sid gen bal ear skl pes sii sebpsesessass ken le fepepeepepffpli ttttpetefpefeli ala dada dollelddd ketela doa fan ii) eep ere erp tni gap aap s3|si3 sisi is| isis ial sel sia salah ala fan, jl. (te (an) kan reni hen hen ren hj: nai kia men mira la) jai lan la) ie) (an) cia ol0ic lab negara mana nia naa nnnnnananyan, oldid mas (ol ember sini ete aslelaasselalaaaa (malsesendsnslaa dadasenlgsa :|5ib laa halal lal 5ig laa 4s) ig) kai yr sa: ols ne: dell bal eeeeee ii92sarana ana (ecu mara ole t9o sal olololojelelolo ass ssdaasssiassia galalujala la) ketan more ipa ps. sdadaaden lolololololslololol ssssisisla sisi sisi lulu aji slolsicisislsisisisia salah keji siolcolsisisisisissaisissala andenlantenlenlenln jer ololelo lololololololololo kas man kan kan kas kan kan kan kan dai cal lal lolololo jenis sisilia wlw hana bag lenaduvdedoade dol lolo maa sisicisiss ink alwi ig) i2| lele sisisisisi asia sasis idi! jos olololololelololo any teh z7. ily ema ojo tag sisi ats fp) ing stok ppp lem "|| gx3 en) and lagi kes ppp ppp ojelsis tol lokal pas) measgeaga seis jua) nan fury ser ans6 (an) pal slelejsisisisis titip tpp ppp ppp ie) sisjerejejejefojele hah tata pppepppn stt han len lais kecil sil ssi sole bun ohs hem laa ind tan "uu tam bai tam le) eee nn rena: ran tale sebelum (wa fa) kel bere cena fed is: pai tea isi tpt tpt pfppii tttttpepppfppii
|
(t) jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula rp. bertambah (berkurang) rp. (#) jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. (tnia dena bupati minahasa, provinsi sulawesi utara peraturan bupati minahasa nomor g9)20x nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor undang undang nomor rahim tentang pembentukan peraturan perundang undang:i:f1inahasa nomor tahun tentang pengelolaan barang mil:penggunaan adalah kegiataan pencatatan dan pelaporan 1:ica tanggal abuan .!. asa, jantan saw diundangkan tondano pada tanggal faliyawkoperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerkoperasi, ukm dan tenaga kerjkoperasi, ukm dan tenaga keragian kedelapan bidang transmigrasi bidang transmigrasiransmigrasiiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis dibidang pengembangan kawasan transmigrasi serta penyiapan dan penempatan transmigrasi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja dibidang pengembangan kawasan transmigrasi serta penyiapan dan penempatan transmigrasi, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi dan pembinaan teknis transmigrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas pokok dibidang pengembangan serta penyiapan dan penempatan transmigrasitenaga kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari seksi pengembangan kawasan transmigrasi, dan seksi penyiapan dan penempatan transmigrasikawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang transmigrasi dalam penyiapkawasan transmigrasi, penyiapan peraturan dan sarana transmigrasi serta keserasian lingkungan transmigrasi. untuksebagai berikut: penyusunan program kerja seksi pengembangan kawasan transmigrasi, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penataan potensi kawasannyiapan prasarana dan saranaataan keserasian lingkungan transmigrasi, penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan transmigrasi, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan kawasan transmigrasi yang diserahkan oleh kepala bidang. seksi penyiapan dan penempatan transmigrasisebaran penduduk penduduk migrasi internal eksternal dan urbanisasi serta kerja sama antar lembaga maupun antar daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penyiapan dan penempatan transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja seksi penyiapan dan penempatan transmigrpotensi sebaran penduduk dan penempatannya, cc. persmigrasi internal external urbaniskerja sama antar lembaga maupun antar daerah, penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang mobilitas, penduduk serta penyiapan dan penempatan transmigrasi, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang penyiapan dan penempatan transmigrasikoperasi, ukm, dan tenaga kerja melalui sekretarikoperasi, ukm,koperasi, ukm, dan tenaga kerkoperasi, ukm, dan tenaga kerjoperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan'desember bupati bengkayang, ' berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor bagan susunan organisasi dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerja lampiran peraturan bupati bengkayang kelompok dinas jabatan fungsional sekretariat sub bagian sub bagian administrasi umum dan rencana kerja dan kepegawaian keuangan bidang bidang koperasi tenaga bidang dan ukm kerja transmigrasi seksi seksi seksi k3lembaga dan pelatihan dan pengembangan pengawasan penempatan kawasan koperasi dan ukm tenaga kerja transmigrasi seksi seksi seksi pengembangan dan hubungan industrial penyiapan penempatan penguatan tenaga kerja transmigrasi koperasi seksi bupati bengkayang, pengembangan dan penguatan ukm psurvapwan gadotkoperasi, ukm, dan tenaga kerja adalah dinas koperasi, ukm dan tenaga kerja kabupaten bengkayang. kepala dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerja adalah kepala dinas koperasi, ukm dan tenaga kerkoperasi, ukm dan tenaga kerjkoperasi, ukm dan tenaga kerjkoperasi, ukm dan tenaga kerjkoperasi dan usaha mikro serta dibidang tenaga kerja dan transmigrasikoperasi, ukm dan tenaga kerja kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang koperasi dan usaha mikro serta tenaga kerja dan transmigrasi, pemberian pertimbangan teknis penerbitan perizinan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha mikro serta tenaga kerja dan transmigrasi, pengembangan usaha dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kerjasama antar kabupaten kota dibidang koperasi dan usaha mikro, penyuluhan, pendidikan, penelitian dibidang koperasi dan usaha mikro: pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro serta tenaga kerja dan transmigrasi dilingkungan pemerintah kabupaten bengkayang, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis, dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh bupati dibidang koperasi dan ukm serta tenaga kerja dan transmigrasi. bagian ketiga struktur organisasi struktur organisasi dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerjadan sub bagian rencana kerja dan keuangan. bidang koperasi dan usaha kecil menengah, membawahi,bidang tenaga kerja, membawahi, seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dan seksi hubungan industrial tenaga kerja. bidang transmigrasi, membawahi, seksi pengembangan kawasan transmigrasi, dan seksi penyiapan dan penempatan transmigrasi. . f . unit pelaksana teknis dinas: dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerjoperasi, ukm, dan tenaga kerja kabupaten bengkayang kepala dinas koperasi, ukm dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam adalah unsur pimpinankoperasi, ukm dan tenaga kerjkoperasi, ukm, dan tenaga kerja. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan lingkungan dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerja kabupaten bengkayang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja, pengelolaan surat menyurat, ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan administrasi keuangan: pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, pengelolaan urusan rumah tangga: mengkoordinasikan kegiatan hari hari besar nasional yang relevanatmengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan untuk kepentingan dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerja dan mengelolakoperasi, ukm, dan tenaga kerja dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerjalaporan realisasi keuangan, dan pelaporan keadaan kas. bagian keenam bidang koperasi dan usaha kecil menengah bidang koperasi dan ukmdalam mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas koperasi, ukm, dan tenaga kerja dalam memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, pengembangan kualitas sdm dan kelembagaan koperasi, manajemen pengoperasian, pemberian pertimbangan teknis penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang koperasi dan ukm menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikrokelembagaan dan pendaftaran koperasi dan usaha mikro, kemitraan bidang koperasi dan usaha mikroingkatan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, pelaksanaan fungsi lain bidang koperasi dan usaha mikro yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bidang koperasi dan ukm sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:elembagaan dan pengawasan koperasi dkoperasi dan usaha mikro dalam pembinaan kelembagaan dan pengawasan serta pendaftaran koperasi dan usaha mikro. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi dkelembagaan dan pengawasan koperasi dan ukm, pelaksanaan bimbingan peningkatan kelembagaan koperasi dan ukm, pembinaan koperasi meliputi kegiatan organisasi manajemen keanggotaan, kepengurusan, sistem akuntansi koperasi, dan penilaian koperasi berprestasi, pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar koperasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikoperasikoperasi dalam pembinaan pengembangan koperasi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan dan penguatan koperasikoperasi, pembinaan pemberdayaan koperasi meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi, cc. pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap pemberdayaan koperasi untuk melakukan promosi hasil usaha, pelaksanaan pembinaan pemberdayaan koperasi, pelaksanaan sosialisasi peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, pemfasilitasian dan mendorong koperasimikro dalam pembinaan pengembangan usaha mikro. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan dan penguatukm, pembinaan pemberdayaan ukm meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi, pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap pemberdayaan ukm untuk melakukan promosi hasil usaha, pelaksanaan pembinaan pemberdayaan ukm, pelaksanaan sosialisasi peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan ukm, pemfasilitasian dan mendorong ukmbagian ketujuh bidang tenaga kerja bidang tenaga kerjaenaga kerjatenagakerjaan, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang tenaga kerja menyelenggarakan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerjasarana tenaga kerj dibidang tenaga kerja, dumbuhan dan kemitraan dibidang ketenagakerjaanusaha kecil dan menegah terdiri dari: seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dan seksi hubungan industrial tenaga kerjlatihan dan penempatan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi, penyediaan dan permintaan tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja: b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja: cc. penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja, pan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi permintaan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelaksanaan fungsi lain dibidang tenaga kerja yang diserahkan oleh kepala bidang tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. seksi hubungan industrial, merumuskan kebijakan teknis, fasilitas koordinasi serta pembinaan teknis bidang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, jaminan sosial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi hubungan industrial tenaga kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja seksi hubungan industrial tenaga kerja, penyiapan bahan dan perumusan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan jaminan sosial, penyiapan dan kesejahteraan tenaga kerjagawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengesahan peraturan perusahaan pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam daerah kabupaten, pelayanan dibidang penerbitan perpanjangan izin menetap tenaga asing ita) yang lokasi kerjanya dalam daerah kabupaten: dan pelaksanaan fungsi lain bidang hubungan industrial yang diserahkan oleh kepala bidang tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
|
snn na, bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan bupati bengkayang nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan kabupaten bengkayang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkayang, nan menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa'hinggan desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat desa: bahw, bahwa berdasarkan sebagaimana pada huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang lembaga kemasyarakathir maha jabatannya: dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dimaksud dalam bagian ketiga tp. pkk desa kelurahan tp.kesejahteraan keluarga. tugas tp.alirngadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak pkk kabupaten, dan j . melaksanakan tertib administrasi. tpan, pelaksanaan, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan pkk. pembentukan pkk desa kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa kelurahan yang difasilitasi oleh pengurus pkk kecamatan, dipimpin oleh kepala desa lurah selaku ketua dewan penyantun dandimaksud pada dilaporkan kepada lurah: hasil musyawarah dan mufakat dimaksud dengan pengurus pkk kecamatan sebagai tembusan. pengurus pkk desa kelurahan dipilih secara musyawarah laki laki atau perempuan dari anggota masyarakat,pkk desa kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:: dipilih!: dapat membaca dan menulis latin pengurus pkk desa kelurahan terdiri dari ketua: wakil ketuai sekretaris: bendahara: dan kelompok kerja ii, iii dan iv, kelompok pkk dusun lingkungan dan rw, kader pkk. ketua pkk desa kelurahan dijabat oleh istri kepala desa lurah sedangkan pengurus lainnya dijabat oleh laki laki atau perempuan dari anggota 'masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus rt rw, lembaga kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah mufakat yang pang dipimpin ketua desa kelurahan. "si masa bhakti pengurus pkkpengurus pkkpkk desa kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah selaku ketua dewan penyantun pkk desa kelurahan dan mendapat pengesahan dari camat selaku dewan penyantun pkk kecamatan. ketua pkk desa kelurahan berhenti atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan suami, berhalangan tetap, meninggal dunia. pengurus pkk desa kelurahan berhenti diberhentikan karena: meninggal dunia: mengundurkan diri: cc. berhalangan tetapmpat rt rwpasaiban mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat: dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya. desa kelurahan dapat dibentuk beberapa sesuai dengan kebutuhan! masyarakat atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat. setiap memiliki anggota yang terdiri dari sekurang kurangnya tiga puluh) kepala keluarga dan sebanyak banyaknya enam puluh) kepala keluarga. hadi pembentukan dilakukan melalui musyawarah pengurus rt. setiap terdiri dari sekurang kurangnya tiga) dan sebanyak banyaknya lima) rtan dilaporkan kepada lurah untuk ditetapkan mendipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus dan pemerintah desa lurah, pengurus dipilih melalui musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh pengurus rt, tokoh masyarakat setempat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah desa lurah pengurus rt rw:terdiri dari: ketua, sekretaris: bendahara dan seksi seksi sesuai kebutuhan. masa bhakti pengurus rt rwrt rwjan pemberhentian pengurus rt rw desa kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa keputusan lurah dan mendapat pengesahan camat atas nama bupati. pengurus rt berhenti diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan dirifans dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi organis: penyelenggaraann|potensi kesejahteraan sosial di(penanggulangan masalah masalah sosial,pembentukan karang tarunakarang taruna dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan lainnya yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. pengurus karang taruna, dipilih secara musyawarah dan mufakat,dapat membaca dan menulis latin. pengurus karang taruna terdiri dari ketua,didikan dan pelatihan seksi usaha kesejahteraan sosial seksi kelompok usaha bersama seksi kerohanian dan pembinaan mental seksi olahraga dan seni budaya seksi hubungan masyarakat, masa bhakti pengurus karang tarunakarang tarunakarang tarunakarang taruna berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri:nam kpm kpm mempunyai tugas membantu pemerintah desa lurah dan lembaga memasyarakat desa kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi menggerakan! dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan wilayahnya: membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi:penggerak dan pembimbing masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif: menumbuhkembangkan prakarsa,swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif:: pendampingan masyarakat dalam pemanfaatpembentukan kpm desa dilakukan oleh kepala desa bersama bpd dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa melalui proses seleksi dari calon calon kpm. pembentukan kpm kelurahan dilakukan oleh lurah bersama pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui proses pemilihan seleksi dari calon calon kpm. kpm berjumlah antara lima) sampai dengan sepuluh) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada satu)kpm yang pindah datang dari desa kelurahan iain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan identitas kpm yang baru kepada pemerintah desa lurah, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai kpm. bab . tata naskah dinas,papan nama dan stempel bagian kesatu tata naskah dinas kegiatan administrasi perkantoran lembaga kemasyarakatan desa kelurahan menggunakan kop surat dinas yang mengacu pada ketentuan tata naskah dinas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bentuk kop naskah dinas lembaga kemasyarakatan desa kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bentuk kop naskah dinas pkk desa kelurahan sesuai dengan keputusan rapat kerja nasional pkk tahun bagian kesatu papan nama dan stempel lpm papan nama lpm perlu untuk dipasang dilokasi kantor lpm. papan nama lpm bertuliskan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan: akronim lpml k?: nama desa kelurahan: nama kecamatan: kabupaten bengkayang, dan alamat kantor lpm desa kelurahan. papan nama lpm berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran satu) berbanding dua) maksimal dengan ukuran panjang seratus) centimeter dan lebar liam puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam. bentuk, isi dan ukuran papan nama lpm sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupatialam rangka tertib administrasi perlu dibuat stempel lpmlpm dengan menggunakan tinta berwarna ungu. stempel lpmpemberdayaan masyarakatnama desa kelurahan yang bersangkutan: didalam lingkaran tengah bertuliskan akronim lpml k yang terpotong oleh dua garis mendatar. bentuk, isi" dan ukuran stempel lpm, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. bagian kedua papan nama dan stempel lembaga adat papan nama lembaga adat perlu untuk dipasang dilokasi kantor lembaga adat papan nama lembaga adat bertuliskan lembaga adat desa kelurahan: nama desa kelurahan: nama kecamatan, kabupaten bengkayang: alamat kantor lembaga adat desa kelurahan papan nama lembaga adatcentimeter dan lebar (lima puluh) centimeter, warna dasar patuh dan tulisan model huruf balok berwarna hitam. bentuk, isi dan ukuran papan nama lembaga adatlembaga adatlembaga adat dengan menggunakan tinta warna ungu. stempel lembaga adat berbentuk lingkaran yang terdiri dari lingkaran luar dengan garis tengah (:adat, bentuk, isi dan ukuran stempel lembaga adat, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. bagian ketiga papan nama dan stempel pkk desa kelurahan papan nama: pkk desa kelurahan perlu untuk dipasang dilokasi kantor pkk desa kelurahan. bentuk, isi dan ukuran papan nama pkk desa kelurahan sesuai dengan hasil musyawarah nasional gerakan pkk tahun dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel pkk desa kelurahanpkk desa kelurahan dengan menggunakan tinta berwarna ungu. bentuk, isi dan ukuran stempel pkk desa kelurahan sesuai dengan keputusan rapat kerja nasional pkk tahun bagian keempat papan nama dan stempel rt rw papan nama rt rw desa kelurahan perlu dipasang dilokasi kantor atau kediaman pengurus rt rw desa kelurahan. papan nama rt rw desa kelurahan bertulisan rt rw, nama desa kelurahan, nama kecamatan: kabupaten bengkayang: alamat kantor rt rw desa kelurahan, papan nama rt rwsentimeter dan lebar (lima puluh) sentimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam. bentuk isi dan ukuran papan nama rt sebagaimana dalam lampiran peraturan bupati ini. dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel rt rw,rt rw dengan menggunakan tinta warna ungutetanggdan desa kelurahan yang bersangkutancc.wargadesa kelurahan yang bersangkutan. (s5) bentuk, isi dan ukuran stempel rt rw, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. bagian kelima papan nama dan stempel karang taruna papan nama karang taruna perlu dipasang dilokasi kantor karang taruna, papan nama karang taruna bertuliskan han nama karang taruna desa kelurahan: nama desa kelurahan: nama kecamatan, kabupaten bengkayang alamat kantor karang taruna desa kelurahan: papa nama karang taruna berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran satu satu) berbanding dua) maksimal dengan ukuran panjang seratus) centimeter dan lebar lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan mode huruf balok berwarna hitam. bentuk, isi dan ukuran papan nama karang tarunakarang tarunakarang taruna dengan menggunkan tinta berwarna ungu. stempel karang tarunakarang tarun. bentuk, isi dan ukuran stempel karang taruna, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab tata kerja dan hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya pengurus lembaga kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat. lembaga kemasyarakatan yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten bertanggungjawab kepada bupati melalui pemerintah desa kelurahan. lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah desa kelurahan bertanggungjawab kepada kepala desa lurah.kemasyarakatan desa kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan laisumber dana dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa kelurah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan: dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, pengelolaan keuangan dibukukan secara tertib dan teratur. bab vii pembinaan dan pemberdayaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan lurah. pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam arahkan kepada hal hal sebagai berikut pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan,ran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan,tantangan,ancaman, dan gangguan yang muncul didesa, terwujudnya kondisi dan. situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat: terwujudnya sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan aparatur pemerintah, toko pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan: terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu: terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa kelurahan, terwujudnya susunan yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam upaya (aj meningkatkan harkat dan martabat manusia indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa: meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan berkehidupan masyarakat: mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua ingatan pemerintahan. dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa lurah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. bab viii ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang diakui dan bina oleh pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai lembaga kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan berdasarkan peraturan bupati ini dilakukan,mengundangkni bupati bengkayang, surya dmn gadot diundangkan bengkayang pada tanggal (uu sekretaris daerah kabupaten bengkayang, di sil berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tanggal : tentang lembaga kemasyarakatan kabupaten bengkayang bentuk kop naskah dinas lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lpml k kecamatan oom. lembaga pemberdayaan masyarakat desa (lpml) desa.ooo#w#o. alamat jalan . . . telp. kode pos. lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan (lpml) alamat jalan . . telp. kode pos. lembaga adat kecamatan oo. lembaga adat desa kelurahan. alamat jalan .cocok telp. kode pos. karang taruna wow www kecamatan serooooooco. karang taruna desa kelurahan.e.o.ooo. alamat jalan . . telp. kode pos. rt rw desa kelurahan.o. alamat jala .co.ooo.c. oscricoeve tok purreronan2. move dob. 22re kecamatan coco. pom kanisetaen desa kelurahan. alamat jalan esensi nose pep sasinsien kode pob.css111: bupati bengkayang larva dan gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal jum tentang lembaga kemasyarakatan kabupaten bengkayang bentuk, ukuran, bahan dan isi papan nama lembaga kemasyarakatan desa kelurahan bentuk papan nama lembaga kemasyarakatan desanjang ukuran 50x 100cm bahan bahan papan nama lembaga kemasyarakatan desa kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya,. ukuran huruf dengan perbandingan ukuran huruf untuk tulisan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan ukuran huruf untuk tulisan nama desa kelurahan, kecamatan, kabupaten contoh lembaga pemberdayaan masyarakat desa (lpml) il. sangerantasasan nor. tlp. kode pos lembaga adat kecamatan. il. .nnnnannnnn nnanaannan tip. kode pos karang taruna desa kelurahan. den nnannnanan kecamatan. jln. adananananan nor anna nrnnanan kode pos. memutuskan menetapkan peraturan bupati bengkayang tentang lembaga kemasyarakat' pemerintah bengkayang alam wilayah kerja,lurah dalam pemberdayaan masyarakat. partisipasi adalah keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. rico) sar desa kelurahan. jg, meansenih arts angsa kode pos desa kelurahan.i.i. kecamatan wawan jo. wawan neessasa kode pos. bupati tng suryadman gadot lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor aw2017 tanggal juw tentang lembaga kemasyarakatan kabupaten bengkayang bentuk, ukuran stempel 10mm 27mm 38mm 40mm isi stempel nama lembaga kemasyarakatan kecamatan. kab bengkayang in xxx desa kelurahan neo. bengkayang ki suram ginoilurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. rukun warga yang selanjutnya dilurah. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluargamenggerakan pada masing masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program pkk desa kelurahanyang selanjutnya disingkat lpm adalah lembaga atau wadah pembaruan dari lkd yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa lurah dalam menampung dan mewujudkan serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunandiwilayah desa kelurahan atau komodyang selanjutnya disingkat kpm adalah anggota masyarakat desa kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk mengenakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatifnaskah dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis: kop naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan lembaga kemasyarakatan didesa kelurahan: stempel lembaga kemasyarakatan didesa kelurahan adalah alat cap yang digunakan untuk mengisahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pengurus lembaga kemasyarakatan didesa kelurahan: papan nama lembaga kemasyarakatan didesa kelurahan adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat lembaga kemasyarakatan didesa kelurahan: pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,jenis lembaga kemasyarakatan lembaga 'kemasyarakatan yang dapat dibentuk didesa kelurahan terdiri ari: lpm: lembaga adat: tp. pkk: desa kelurahan: rt karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. bab iii tugas, nasi dan pembentukan lembaga kemasyarakatan bagian kesatu lembaga pemberdayaan masyarakat lpm sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu pemerintah desa kelurahanmasyarakat. lpm dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai, fungsi sebagai berikuting pembentukan lpmidesa kelurahann: pengurus lpmlpm terdiri dari ketua: sekretaris,mbinaan mental keagamaan, seksi pembangunan dan lingkungan hidup: seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat: seksi perekonomian: seksi pemberdayaan perempuan, seksi pemuda dan olah raga dan seni budaya, seksi lain sesuai kebutuhan masing masing desa kelurahan. masa bhakti pengurus lpmdan pemberhentian pengurus lpm desa kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa keputusan lurah dan mendapat pengesahan kei camat atas nama bupati. pengurus lpm berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dimaksud dalam bagian kedua lembaga adat lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas untuk 'urah. lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi sebagai berikut penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah deslurah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan: dan cc. penciptaan! hubungan yang demokratis serta objektif antara kepala desa pemangku adat ketua adat atau pemuka adat dengan aparat desa kelurahan. pembentukan lembaga adatg ada desa kelurahan. hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada dilaporkan|mbaga adatlembaga adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut hasil musyawarah dan mufakatpengurus lembaga adat terdiri dari ketua:egakan hukum adat seksi pelestarian dan pengembangan adat: seksi hubungan masyarakat: seksi lain sesuai kebutuhan masing masing desa kelurahan. masa bhakti pengurus lembaga adatadat: pengangkatan, dan pemberhentian pengurus lembaga adatlembaga adat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia: mengundurkan diri,
|
bupati magelang provinsi jawa tengahlangertimemperhatik(bast) penyerahan barangmor:. pada hari ini, tanggal. bulan . tahun bertempat kelurahan . kecamatan . kabupaten magelang yang bertandatangan dibawah ini nama jabatan lurah alamat kakanananananaananaa nana aannanaaananananalaaaaaanaaa alamat nnanaananananananaaa anna aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. .,tr)nama nama niprp, output kerja (hari) rp. orang volume satuan rp09) repo9o lo. lal lao laut lokal waw pembangunan sarana dan antarkan loo aw. |. kegiatan2 lo. io. lo. a0. a0. li. lo. a & stan pemberdayaan masyarakat kan mama lo. lo. kegiatan1 xl. lo. lo. kegiatan2 xl. lo. lo. osm.m. jumlah kota lo. lo. lo. mengetahui, tanggal, lurah selaku kpa bendahara pengeluaran pembantu nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip. nip.giatan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakos keamanan lingkungan, taman lingkungan ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, sanitasi, dan atau il. konstruksi sederhandan atau cc. wahana permainan anak pendidikan anak usia diniendidikan anak usia dini dan taman kanak kanalembaga kemasyarakatanbersumber dari: dana alokasi umum, dan atau dana alokasi umum(dan ppt sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh pegawai negeri sipil dan ditempatkan kelurahan. dalam hal tidak tersedia pegawai negeri sipil kelurahan yang dapat ditunjuk sebagai pejabat ketatausahaan keuangan pembantu dan ppt sebagaimana dimaksud pada camat menugaskan pegawai negeri sipil kecamatan sebagai pejabat ketatausahaan keuangan pembantu dan ppt. dalam hal tidak tersedia aparatur sipil negara kelurahan yang dapat ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada camat mengusulkan aparatur sipil negara kecamatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu melalui bud. dalam haltugas kpa, ppt, bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan daerah. pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php) sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintahuelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada camat. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud padkeputusan bersama menteri dalam negerimerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan dampak ekonomi akibat corona virus disease covid melalui pemberian stimulus ekonomi. proposal stimulus ekonomi proposal bantuan stimulus ekonomi kepadasama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan bantuan stimulus dampak ekonomi akibat covid kabupaten magelang, dengan rincian sebagai berikut: nama lengkap pemohon donaananananananan ena aan alamat lengkap pemohon? .voodoo woo oom telepon (aktif) kakaakananannanaaa ana jenis usaha donaananananananan ena aan status usaha perorangan kelompok (coret yang tidak perlu) nama perusahaan pekanaaananaanananaaaes (diisi kalau ada) alamat usaha kaanananananananan nenek ana ana jenis permohonan modal usaha pembelian produk (coret yang tidak perlu) alasan tujuan mengajukan bantuan uraian untuk bantuan modal besaran permohonan rp. (ditulis dengan huruf) rencana penggunaan dana dst uraian untuk bantuan berupa pembelian produk kapasitas produksi sebelum covid .per hari. jjj.per bulan ii. sesudah covid .per hari.per bulan rencana barang yang dijual ju ( mengetahui pemohon lurah kepala desa catatan formulir diisi lengkap dan rinci. formulir yang tidak diisi dengan lengkap rinci tidak akan diproses. penjelasan tambahan rinci proposal dapat dibuat dalam lampiran tersendiri. diisi sesuai bentuk stimulus ekonomi yang diajukan ihbersedia melaporkan penggunaan stimulus ekonomi dimaksud sesuai rencana pengajuan, paling lambat (dua puluh) hari setelah diterimanya bantuan. mengetahui pemohon lurah kepala desa ivmengalami kesulitan dalam pemasaran produk dikarenakan pandemi corona virus disease covid mengetahui pemohon lurah kepala desa contoh format surat keterangan usaha kop surat keterangan berusaha no: saya yang bertanda tangan bawah ini: nama ana jabatan naa lan apa ana pangan pinta nan itn ata menerangkan dengan sebenarnya nama pekerjaan manik man anu bima kari alamat mempunyai usaha secang yang berlokasi sama beta akan tahun ema arta rene ana demikian surat keterangan berusaha ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya. kepala desa lurah, salinan sesuai dengan aslinya pala bagian hukum, bupati magelang, ttd (setebal din, s.h. zaenal arifin pembina ayah , anibulan.tahun dua ribu dua puluh bertempat kepala dinas) sekretaris pnnanaanannanaanannan cell) narasumber pnnanaanannanaanannan cdata yang diusulkan menerima bantuan stimulus ekonomi yang bersumber dari apbd kabupaten magelang benar benar layak mendapatkan bantuan stimulus ekonomimodal usaha yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang nama status pengajuan jumlah jenis (perorangan pengajuan kecamatan desa nama alamat nik usaha psa (badan kelompok badan rp) usaha koperasi a55 a55. kua ai aia to leo lou u uj v a a kepala dinas. diisi jika adapembelian produk yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang ala status pengajuan nama jumlah total kecamatan desa nama alamat jenis usaha badan man ng kala usaha koperasi ana i h kan nian demam been ama san sea esa woman unse. tnngnnnnnngnganasnanni penamaan! tenennnannnannnna: tnonnnnnnoannnnnni pnnsgannnnng: nggak: nanga nndanananngnnannann nnenanonsenarani tenang nanga mena nan! mann kepala dinas. diisi jika ada salinan sesuai dengan aslinya secara bagian hukum, bupati magelang, perizinan aye. 10dk2191003121001 sah naa lampiran iiimm meeeeeeeeeeeeueueueaeue uewwuww surat pernyataan tanggung jawab mutlak aga yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan menyatakan dengan sesungguhnyasebanyak . penerima manfaat dengan total bantuan sebesar rp. syarat penyalursalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, bupati magelang, kan px zaenal arifinlaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan modal kepada yth. bupati magelang cg. kepala dinas. kabupaten magelang di bersama ini kami sampaikan dengan hormat pertanggungjawaban penggunaan bantuan modal sebesar rp.(diisi dengan huruf), dengan rincian sebagai berikut penggunaan manan akan ehh dianae pena bukti bukti pendukung terhadap penggunaan dana tersebut sebagaimana data terlampir. mengetahui yang melaporkan kepala desa lurah salinan sesuai dengan aslinya kepala bal hukum, esa bupati magelang, ttd sarypudin, s.h. jyoti oma zaenal arifin yp!masyarakat individuntuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk: pembelian peralatan, pembelian bahan baku, cc. pembelian sarana produksi, dan atau upah tenaga kerja. ketentuan jenis produk pada pembelian produk sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam keputusan kepala perangkat daerah terkait. bab iii kriteria penerima penerima stimulus ekonomi dan berdomisili daerah, bukan pejabat negara, aparatur sipil negara, tni polri, pegawai badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, kepala desa atau perangkat desa, terdampak corona virus disease covid sehingga mengalami kesulitan berusaha dan rentan terhadap resiko ekonomi, bidang usahanya meliputi: perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, transportasi, kebudayaan, dan jasa. usaha sudah berjalan paling singkat (satu) tahun pada tanggal oktober dibuktikan dengan foto kopi izin usaha atau surat keterangan usaha dari kepala desa lurah, untuk penerima bantuan berupa kelompok telah mendapatkan pengesahan atau penetapan kelompok dari perangkat daerah pembina, dan untuk anggota kelompok yang telah mengajukan bantuan stimulus ekonomi, tidak dapat mengajukan kembali secara perorangan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan kriteria khusus yang ditetapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah terkait sepanjang tidak membatasi penerima stimulus ekonomi. penerima stimulus ekonomi terdiri dari: koperasi, perorangan, kelompok, dan badan usaha. penerima stimulus ekonomi diprioritaskan bagi pelaku usaha yang tempat usahanya berada daerah. bab besaran besaran stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut: bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah), bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk koperasi, kelompok dan badan usaha paling banyak rp25. (dua puluh waktu penyaluran stimulus ekonomi diterima penerima stimulus ekonomibab persyaratan dan mekanisme penyaluran bagian kesatu persyaratan calon penerima stimulus ekonomi mengajukan permohonan kepada bupati c.g. kepala perangkat daerah terkait dihampiri persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: untuk permohonan bantuan modalbadan usaha: fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab atau pimpinan badan usaha: fotokopi izin usaha, fotokopi akta pendirian, dankoperasi: fotokopi kartu tanda penduduk ketuauntuk pembelian produkbadan usaha: fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab atau pimpinan, fotokopi izin usaha, fotokopi akta pendiriankoperasi: fotokopi kartu tanda penduduk ketua pengurusrmohonan diajukan paling lambat oktober pada jam kerja. contoh format dokumen pengajuan stimulus ekonomi berupa permohonan, proposal, surat pernyataan, dan surat keterangdan validasiberdasarkan hasil verifikasi dan validasi perangkatbagian ketiga mekanismelimatuan modal disetor kembali rekening kas umum daerah oleh bank batasbagian keempat mekanisme pembelian dan pemanfaatvii rekonsiliasi dan pelaporan direktur bank batas melakukan rekonsiliasi penyaluran stimulus ekonomi berupa bantuan modalstimulus ekonomipenerima stimulus ekonomi berupa bantuan modal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan modal kepada perangkat daerah terkait, paling lama (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya bantuan. format laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantu: dan fotokopi tanda terima penyaluran barang hasil pembelian produk yang dituangkan dalam berita acara serah terima. bab vida. bagian hukum sekretaris daerah kabupaten magelang, ttd seed din, s.h. dibina adi haryanto berita daerah kabupaten magelang tahun2020 nomorcontoh format dokumen pengajuan stimulus ekonomi contoh format permohonan stimulus ekonomi kop penyelenggara kegiatan usaha kepada yth. bupati ca. kepala dinas kabupaten magelang di dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini: nama alamat nnananananan anna nan anna aan telepon anananananan nanas aan anan aan jabatan nnananananan anna nan anna aan jenis usaha nnananananan anna nan anna aan status usaha perorangan kelompok badan usaha koperasi nama badan usaha anananananaa nenek anna alamat usaha anananananaa nenek anna jenis permohonan modal usaha pembelian produk dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulus ekonomi. sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyarat. demikian surat permohonan ini kami buat, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih. mengetahui, kanaanananaanananaang nana lurah kepala desa ., yang membuat permohonan, nama lurah kepala desa knananann anna nana anna nana naa nana asean aan coret yang tidak sesuai xx) diisi jika ada
|
slim:a.menyebutkan bahwadalamdiubah sebagai berikut: mengubah lampianggaran tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggarangula orasi, sungai tengah, ama alias uan jara gas diundangkan barabai pada , bagi hasil pajaktau bhp ataukedudukan badan permusyawaratan desa, dan penyediaan operasional badan permusyawaratan desyang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi pemerintah desa dan tunjangan kedudukkedudukan bagi anggota badan permusyawaratan desa adalah add atau bhp rd, cc. jumlah penduduk desa untuk penetapan besaran tunjangan pembakar, perangkat desa dan stafatau add atau bhp rd, turun jaminan sosial bagi pembakar, perangkat desa, dan staf atau bhp rd, dan besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk tahun anggaran mengikuti besaran iuran yang ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan atau ketenagakerjaan.atau(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari add atau bhp rd. guru tk paudguru al our'an al our'ankader posyandu posyandu juru pemantau jentik nyamuk kader pemberdayaan manusia kader kesehatan desa lainnya, besaran honorariumnya paling banyak adalah rp. (seratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari atau add atau bhp rd. jumlah kader posyandu sebanyak orang untuk setiap desa. jumlah juru pemantau jentik nyamuk sebanyak orang untuk setiap desa, honorarium juru pemantau jentik paling banyak anggaran untuk bulan. petugas penjaga malampetugas kebersihantim penyusunverifikasirpm desa,profil desa, besaran honorariumnya adalah: besaran honorarium pengumpul data sumber dananya adalah add atau bhp rd. jumlah pengumpul data paling banyak orang. kpk dan ppid, besaran honorariumnya adalah besaran honorarium kpk koordinator ppid pelaksana kegiatan anggaran kaur keuangan sebagai bendahara sumber dananya adalah add atau bhp rd, panitia pengisian anggota bpd, besaran honorariumnya paling banyak adalah rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, paling banyak dianggarkan selama (tiga) bulan oktober november dan desember sumber dananya adalah add atau bhp rd. panitia pengisian anggota bpd berjumlah gasal paling sedikit (tujuh) orang dan paling banyak (sebelas) dan dapat menyesuaikan dengan jumlah anggota bpd yang akan dipilih. termasuk pajak, dengan sumber dana dari add. belanja honorarium lainnya selain yang disebutkan dalam huruf huruf huruf dan huruf dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari bupati, pemerintahan desa dapat menganggarkan kegiatan pelatihan dengan perincian: belanja kursus pelatihan (kontribusi) bagi pembakar, perangkat desa, staf, anggota bpd, dan pkk desa sumber dananya adalah add,. biaya perjalanan dinas bagi pemerintahan desa berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas bagi pemerintahan desa. perincian besarannya adalah: belanja perjalanan dinas dalam kabupaten, paling banyak sebesar rp. (lima belas juta rupiah) per tahun dengan sumber dana add atau bhp rd,add atau bhp r tiga puluh ribu rupiah) per porsi orang. biaya fotokopi paling banyak sebesar rp. (empatatau add atau bhp dapat berasal dari add atau bhp r: kebutuhan penganggaran untuk blt dana desa wajib terpenuhi untuk bulan sesuai peraturan yang berlaku,, dan penganggaran pembangunan sarana prasarana yang akan dibangun disesuaikan dengan kemampuan keuangan desatau pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada bupati melalui camat, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi (dua) yaitu: dalam hal peraturan desa tentang apb desa perubahan apb desa tahun anggaran belum ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin penganggaran pengadaan tanah, izin penganggaran pengadaan tanah sekaligus merupakan izin pelaksanaan pengadaan tanah. dalam hal peraturan desa tentang apb desa perubahan apb desa tahun anggaran telah ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin pelaksanaan pengadaan tanah. permohonan izin penganggaran atau pelaksanaan pengadaan tanah diteruskan oleh camat kepada bupati melalui dpmd dengan surat rekomendasi camat yang diketahui kepala dpmd, dalam hal permohonan izin penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf angka masih dalam proses permohonan,ketua, sekretaris,atau. il. tata cara pelaksanaan pengadaan tanah tim pengadaan tanah bersama bpd melaksanakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dibeli oleh pemerintah desa. tim pengadaan tanah dalam musyawarah desa: menghadirkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh pemerintah desa: meminta pemilik sah menyampaikan harga jual bidang tanah tersebut, melakukan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan untuk mencari kepatutan dan kewajaran harga tanah tersebut,, menyepakati, dan membuat berita acara keseluruhan proses pengadaan tanah yang ditandatangani ataupelaksanaan musyawarah desa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. hulu sungai tengah, tik nga
|
aa, pas bupati pemalang provinsi jawa tengahemalangaset desa berita daerah kabupaten pemalang tahun nomordoman pelaksana, kebijakan penyusunan apb desa, cc.tahun di. dalam rangka mencapai tujuan pemerintah desa diperluk melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan apb desa yang mendasari pada rkp desa tahun anggaran rkp desa tahun merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa) dan juga sebagai upayuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. rkp desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintkabupaten, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembangunan desa. mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten pemalang sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun dan merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pemalang tahun bahwa program dan prioritas pembangunan desa dapat diarahkan pada urusan wajib pelayanan dasar, antara lain: urusan pendidikan: program pendidikan anak usia dini paud), wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. urusan kesehatan:peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja, program pengendalian penyakit tidak menular. urusan pekerjaan umum penataan ruang: program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, cc. program rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase gorong gorongmanfaatan ruang. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal, cc. program pengembangan wawasan kebangsaan, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. urusan sosial: program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program penanganan anak terlantar. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. urusan wajib bukan pelayanan dasar, meliputi: urusanurusan, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. urusan pangan: program peningkatan ketahanan pangan. urusan lingkungan hidupcc. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: program peningkatan kebudayaan masyarakat desa, program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa, cc. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa: program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana: program keluarga berencana, program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr, cc.eningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv aids. urusan komunikasi dan informatika: program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi: cc. program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika, program kerjasama informasi dan mass media. urusan koperasi, usaha kecil dan menengahcc. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. urusan penanaman modal: program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. urusan kepemudaan dan olah raga: program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program peningkatan peran serta kepemudaan, cc. program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. urusan statistik: program pengembangan data informasi statistik desa. urusan kebudayaan: program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, cc. program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. urusan perpustakaan: program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. urusan kearsipan: program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip desa, program perbaikan sistem administrasi kearsipan, cc. program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan, program peningkatan kualitas informasi kearsipan. urusan pilihan, meliputi: urusan kelautan dan perikanan: program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan budidaya perikanan, cc. program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawarprogram peningkatan mitigasi bencana alam laut dan praperkiraan iklim laut. urusan pariwisata: program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi wisata, program pengembangan kemitraan pariwisata. urusan pertanian: program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan produksi pertanian perkebunan, cc. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan,nerapan produksi pertanian perkebunan, program peningkatan penerapan tehnologi peternakan. program pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan, urusan perdagangan program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan, program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan. urusan perindustrian program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sentra sentra industri potensialterkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa, selain itu dalam penyusunan apb desa tahun anggaran pemerintah desa mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam lampiran peraturan bupati pemalang nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, sedangkan kebijakan penyusunan apb desa sebagai berikut:meliputimeliputipengelolaan kekayaan desa hasil aset desa pengelolaan ikan yang dikelola oleh desa dan lain lain kekayaan milik desa. cc. swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat swadaya, partisipasi danusaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa. transfer dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepada pemerintah desa diberikan transfer melalui apb desa dengan prinsip money follows function. salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah desa, serta meningkatkan kapasitas desa dalam menggali potensi ekonomi desa. untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam apb desa tahun anggaran meliputdana desa dianggarkan sesuai besaran dana desa kabupaten pemalang tahun anggaran dan apabila belum ada penetapan penerimaan dargian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa. penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk pemerintah desa dialokasikan sesuai besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa tahun anggaran dan apabila belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerahalokasi dana desa add). alokasi dana desa, selanjutnya disingkat add, adalah dana transfer yang diterima pemerintah desa dari pemerintah daerah. alokasi dana desa dianggarkan sesuai besaran alokasi dana desa tahun anggaran dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari alokasntuan keuangan dari apbd provinsi dan apbd kabupaten. adalah bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada pemerintah. pendapatan lain lain: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barangsetempat. pendapatan lain lain dianggarkan dalam apb desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah desa dan pemberi hibah sumbangdan atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional pemerintahhuruf dan huruf diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada pemerintah desa tahun anggaran menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut desa, antara laikesehatan, kecelakaan dan kematian kepala desa dan perangkat desa, penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, operasional bpd, operasional pemerintah desa: insentif rukun tetangga dan rukun warga, penyediaan penghargaan purna tugas kepala desa: ii. sub bidangii. sub bidanga kemiskinan desa secara partisipatif, iv. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara laiyang bersifat reguler, penyusunan dokumen perencanaan desa rpm desa, rkp desa, dll): penyusunan dokumen keuangan desa apb desa apb desa perubahan lpj apb desa, dll, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sub bidang pertanahan, antara laitanah, penentuan penegasan pembangunan batas patok tanah kas desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa: dan lain lain, juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. bidang ini mencakup: sub bidang pendidikan antara laidan operasionalii. sub bidang kesehatan antara lain penyelenggaraan pos kesehatan desa pkd) polindes milik desa, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan), penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu polindes pkd posyandu, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, iii. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan embung milik desa, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jembatan milik desa: penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa, pemeliharaan monumen gapura batas desa, ivnitasi pemukiman gorong gorong, selokan, parit, luar prasarana jalan), pemeliharaan fasilitasi jamban umum mck umum, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup: pembangunan terasering pada daerah rawan longsor, vi. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi antara lain: pembuatan rambu rambu jalan desa, penyelenggaraan informasi publik desa, pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa: vii. sub bidang energi dan sumber daya mineralviiimilik desa, umum, dan perlindungan masyarakatii. sub bidang kebudayaan dan keagamaan antara lainaraan festival kesenian, adat kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari keagamaan) tingkat desa, pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat keagamaan milik desa, melestarikan dan mengembangkan gotong moyang masyarakat desa bbcom), iii. sub bidang kepemudaan dan olah raga antara lainmeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa, penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olah raga tingkatomunitas kepemudaan klub olah raga, iv. sub bidang kelembagaan masyarakat antara lain, bidang pemberdayaan masyarakat desa bidang pemberdayaan masyarakat mencakup subbantuan perikanan (bibit pakan), pelatihan bintik pengenalan teknologi tepat guna ttg) untuk perikanan darat nelayan, pengelolaan balai benih ikan milik desa, ii. sub bidang pertanian dan peternakan antara lainmbangunan peningkatan irigasi tersier, peningkatan produksi peternakan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang), pelatihan bintik pengenalan teknologi tepat guna ttg) untuk pertanian peternakan, iii. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desapd, iv. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga antara lain pelatihan dan penguatan penyandang difabel: fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan penyuluhan perlindungan anak, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah umkm)ttg) untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian, pengembangan promosi unggulan produk desa, vi. sub bidang dukungan penanaman modal antara lainmbangunan kantor bum desa sarana prasarana bum desa (menjadi aset desa), pelaksanaan audit keuangan bum desa, evaluasi perkembangan bum desa, vii. sub bidang perdagangan dan perindustrian,: sub bidang penanggulangan bencana: penanggulangan bencana, ii. sub bidang keadaan darurat: keadaan darurat: ii. sub bidang keadaan mendesak: keadaan mendesak, iii. penyusunan apb desartib, taat pada ketentuan: teknis penyusunan apb desa dengan ditetapkannyemalang nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa membentuk tim penyusun rancangan peraturan desa tentang apb desa berdasarkan rkp desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, tim penyusun terdiri dari perangkat desa yang diketuai oleh sekretaris desa selaku ketua tim penyusun, sekretaris desa selaku ketua tim penyusuntersebut disampaikan oleh kepala desa kepada bpd,camat melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desayang ditentukan, makbupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati, pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu apb desa tahun anggaran sebelumnya, dalam hal pembatalan peraturan desa,, camat melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa tahun anggaran dan rancangan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran dan peraturan desa tentang apb desa ditetapkan paling lambat desember tahun anggaran berjalan. iv. hal hal khusus lainnya selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan apb desa yang telah diuraikan diatas, pemerintah desa dalam menyusun apb desa tahun anggaran perlu memperhatikan hal hal khusus lainnya sebagai berikut: dana transfer yang bersifat spesifik grant bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, bagi pemerintah desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, yang dananya diterima setelah apb desa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan peraturan desa tentang apb desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa dengan merubah peraturan kepala desa atas peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa dengan memberitahukan kepada bpd. apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan apb desa ditetapkan, maka pemerintah desa menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran lra) dengan terlebih dahulu menyusun peraturan kepala desa tentang perubahan atas peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan apb desa: untuk mendukung kebijakan pemerintah desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap: peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desakomunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan keserasian pembangunan desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah kawasan pengembangan lainnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program,ukungan terhadap kegiatan pkk dan bulan bhvitas pengelolaan pembangunan pedesaan, dalam rangka mendukung kebijakan dibidang bum desa, ued sp, lumbung desa agar desa memperhatikan upaya upaya terkait dengan peningkatan dukungan danaesa sesuai dengan peraturan perundang undangan, dalam rangka penyusunan, apabila pemerintah desa belum menyusun peraturan desa desa, maka mengacu pada keputusan bupati, dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satupakati bersama antara pemerintah desa deng, dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, desa agar menetapkan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran tepat waktu yaitu paling lambat tanggal desember pelaksanaan perubahan apb desa tahun anggaran agar dilakukan setelah penetapan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa tahun anggaran 2018disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. bidangkepala desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari apb desa tahun anggaran berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa, dengan kegiatan antara lain: dialog audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja dari forpimda forpimka, cc. rapat koordinasi dengan perangkat desa, rapat koordinasi dengan forpimka, koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa lainnya. dalam upaya menanggulangi prakiraan dampak krisis ekonomi, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran antara lain dengan cara memberikan prioritas pada program program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), membatasi penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya, atau kegiatan sejenis, pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah desa,meliputinganggaran untuk kegiatkan untuk belanja pegawai sebagai berikut: honor tim insentif petugas pengolah data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa: honor guru tk paud skd penjaga balai desa jurukunci petugas pemasaran jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan. penjabat kepala desa diberikan tunjangan kerja kepala desa yang bersumber dari add: demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya. salinan sesuai dengan asli kepala gian hukum bupati pemalang, setda ten pemalang cap ttd sugiarto, junaidi pembina tingkat nip.
|
ningrlu menetapkan peraturan bupati sidoarjoank yang ditunjuk. wajib retribusi yang telah membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan tanda bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa ssd atau dokumen lain yang dipersamakan. dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam waktu opd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, melakukan penagihan. penagihan retribusi terutangab viiopd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasiopd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi. dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk timkeringanan pembayaran retribusi diberikan dalam bentuk angsuran. angsuran sebagaimana yang dimaksud pada paling lama (enam) kali dalam satu tahun anggaran dengan dikenakan bunga (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah retribusi terutang yang belum atau kurang dibayar. bab viii proseduropd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasiretribusi daerah, dan menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi,pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara, opd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh bupati. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan minimal (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara telekomunikasi. kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan kondisi menara dan evaluasi legalitas perizinan, serta dalam pelaksanaan pembangunstandar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penertiban. hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada bupati untuk dijadikan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya. bab sanksi administratif setiap pemilik menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan penempatan, pembangunan, sarana pendukung, asuransi, penggunaan menara telekomunikasi, dan perizinan menara telekomunikasiyegelan, pencabutan izin, pembongkaran. apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harusdilakukan dengan apabila pemilik penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan penyegelan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis apabila pemilik penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pencabutan izin paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan. apabila pemilik penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembongkaran paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pencabutan izin. peringatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kepala opd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. penyegelan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh ppn dan saksikan tim sebagaimana dimaksud dalam pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kepala opd yang membidangi perizinan. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemilik penyelenggara menara telekomunikasopd yang membidangi pengawasan bangunan, berkoordinasi dengan opd dan atau instansi terkait. biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada pemilik penyelenggara menara telekomunikasi. bab ketentuan peralihan menara telekomunikasi yang telah memiliki izin izin yang dipersyaratkanizin yang dipersyaratkan wajib mengajukan izin sesuai peraturan perundang undangan paling lambat (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku. penyedia menara telekomunikasi yang telah memiliki izin yang dipersyaratkazona lokasi menara berdasarkan kesesuaian terhadap fungsi kawasan menara mna perang pan ben sabana to sempadan sungai rth kota termasuk didalamnya hutan kota kecuali untuk rth berupa taman skala kawasan pertanian lahan basah kawasan pertanian lahan kering kawasan pertanian pangan beneran pen "kawasan tanaman tahunan perkebunan pon kawasan peternakan kawasan alam kawasan wisata buatan kawasan permukiman perkotaan kawasan permukiman perdesaan kawasan pertahanan dan keamanan bangardaa pelabuhan jalan bebas hambatan jalan layang kendaraan khusus jalur kereta api kawasan kerahasiaan sangat tinggi keterangan 1m. diperbolehkan tidak diperbolehkan bupati sidoarjo, ttd saiful ilah adalah opd kabupaten sidoarjo. kepala organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat kepala opd adalah kepala opd. zona bebas menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat menarapersyaratkan untuk bebas visu( backbone transmission)polena radio remote unitsial, budaya maupun kegiatan khususasas dan tujuan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, kemanfaatan, cc.gendalian menara telekomunikasi adalah mengatur dan atau mengendalikan pembangunan menara, mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya, cc. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin kehandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi ibab iii zona lokasi menara zona lokasi menara meliputi zona bebas menara, dan zona menara. zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada hurufzona bebas menara sebagaimana dimaksud pada meliputi kawasan sempadan pantai, dan sempadan sungai. pada zona bebas menara, layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi. pada zona menara sebagaimana dimaksud pada huruf diperbolehkan ada menara dengan jarak radius antar menara minimal (tiga ratus) meter. zona menngunan menara telekomunikasi dengan jarak radius antar menara minimal (tiga ratus) meter sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam bentuk menara telekomunikasi kamuflase, menara telekomunikasi mobile, micro cell pole, menara rooftop dengan ketinggian maksimal (enam) meter dan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus. menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi menara untuk keperluan meteorology dan geofisika, sar, orasi dan rapi, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan(backbone). zona lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan peninjauan ulang. pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan atau dinamika wilayah, perkembangan teknologi telekomunikasi, dan atau rencana kebutuhan. peninjauan ulang terhadap penetapan zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada dilakukan opd yang membidangi penataan ruang, dan diusulkan kepada bupati. bab penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bentuk microchela pole dan penggelaran kabel serat optic penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk microchela pole dan penggelaran kabel serat optik wajib memiliki izin mendirikan bangunan. penempatan lokasi microchela pole dan penggelaran kabel serat optic dapat berada pada jalur pedestrian, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh pemerintah daerah. dalam melaksanakan pembangunan microchela pole, penyelenggara menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut microchela pole yang akan dipasang berfungsi sebagai menara bersama: b.pembangunan dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar microchela pole adalah meter yang ditempatkan pada median jalan, pedestrian jalan serta tanah milik persil, microchela pole diutamakan dalam bentuk menara telekomunikasi kamuflase. bab perizopd yang membidangi perizinan. izin mendirikan bangunan menaratanda bukti penguasaan tanah, data pemohon, skrk kesesuaian zona lokasi dan spesifikasi menara telekomunikasi: fotokopi izin mendirikan bangunan lama apabila perubahan, dan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, bermaterai cukup. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi: berita acara sosialisasi kepada wargaizin mendirikanmenara telekomunikasi. untuk mendapatkan skrk sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon mengajukan permohonan kepada kepala opd yang membidangi penataan ruang. permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan cara mengisi formulir dilengkapi dengan data pemohon, denah atau peta lokasi pendirian menara telekomunikasi, titik koordinat lokasi pendirian menara telekomunikasi. terhadap berkas permohonan yang masuk dan dinyatakan lengkap oleh petugas, dilakukan proses penerbitan skrk paling lama (sepuluh) hari kerja. dikecualikan dari kewajiban memiliki izin mendirikan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam yaitu penempatan antena selular atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi (enam)zinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antena, penempatan antena selular pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena. penempatan antena selular sebagaimana dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari opd yang membidangi penataan ruang. permohonan persetujuan penempatan antena selular sebagaimana dimaksud pada dengan dihampiri persyaratan fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum badan usaha, dan fotokopi bukti penguasaan tanah. dalam hal terjadi pemindahtanganan ganti nama kepemilikan menara telekomunikasi, pemilik baru wajib melaporkan kepada kepala opd yang membidangi penataan ruang, dengan dihampiri dokumen pemindahtangganan, data pemilik baru dan atau fotokopi akta pendirian dan atau fotokopi akta akuisisi atau pengalihan hak kepemilikan, fotokopi izin mendirikan bangunan beserta lampiran gambar teknis. bab tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi skr diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala opd yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. skr yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
|
bupati penajam paser utara provinsi kalimantan timur peraturan bupati penajam paser utara nomor 34tahun tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan pei{yelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan daerah menimbang: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati penajam paser utara, bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga ke{a beserta keluarganya terhadap resiko keq'a, sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, sehingga perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kedua untuk memberikan rasa adnan, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktivitas tenaga keq'a; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai ketentuan ayal l2l undang undang nomor tahun 20ll tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cipta uefa, perlu diatur pelaksanaan program jaminan sosial tenaga ke{a melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagaan{aan khususnya wilayah kabupaten penajam paser;q'badan penyelenggara jaminan sosi(tambahan negara republik indonesia tahun ol3penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kemat{nyelenggaraan program jaminan pensigambaran negara republik indonesia nomor 5716(l .{a, jaminan kematian, dan jaminan hari tua berita negara republik indonesia tahun nomor memutuskan: menetap kan: peraturan bupati tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan pei.iyelenggaradaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom kabupatenemerintahan yang menjadi paser ut\ran{aan yang selanjutnya disebut bpjs ketenagaan{aan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun 20ll tentang badan penyelenggara jaminan sosial. peka{a adalah setiap orang yang bek{a dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. pemberi ke{a adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekery'akan tenaga keq'a dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. upah adalah hak peka{a yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada peka{a yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kedua, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi peka{a dan keluarganya atas suatu pekan'aan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. pekerja penerima upah adalah setiap orang yang berada dengan menerima gaji, upah{a waktu tertentu. pekerja bukan penerima upah adalah peka{jasa konstruksi adalah setiap orang yang bek{a pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.{{, dan pelaporan pelaksanaan program bpjs ketenagaan{aan kabupaten penajam paser utara. jaminan kecelakaan ke{{{a. t6rnirran pensiun yang selanjutnya disingkat adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan der4la{{a berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan key'a. tim terpadu tingkat daerah adalah tim terpadu program jaminan sosial ketenagalelaan tingkat kabupaten penajam paser utara. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan bpjs ketenagaan{aan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagaan{aan daerah. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakeq'aan daerahq'aan meliputi: jkk; jkm; jht; jp; dan jkp. bagian kedua kepesertaan setiap peka{a penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan peka{a sektor jasa konstruksi wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakeq'aan melalui bpjs ketenagaan{aan. (l)a{a penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk peka{a pada badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa; peka{a dan atau penunjang kegiatan pemerintah daerah, swasta dan pekerja sektor informal masuk dalam perlindungan peserta,an pekerja'a bukan penerima upah; pekerja magang, siswa keq'a praktek, peserta pelatihan kerja, tenaga kerja profesional (atlet dan pekerja seni) dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipake{akan pada pemberi keq'a selain penyelenggara negara; peka{a yang bekerja pada sektor jasa konstruksi termasuk proyeksta, internasional, badan usaha milik daerah dan perorangan; peka{a non aparatur sipil negara yang beken'a pada instansi pemerintah daerah; peka{a non aparatur sipil negara pada pemerintah desa, badan permusyawaratan daerah dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan; petugas penyelenggara pemilihan umum tingkat kabupaten; petugas penyelenggara pemilihan umum tingkat desa; dan peka{a migran indonesia. peka4'reda pada perusahaan; peka{a pada orang perseorangan; dan orang asing. peka!'a yang bek{a pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pekan'a yang beken'an'a sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: pekerja pada badan layanan umum daerah; dan peka4'a pada pemerintahan daerah dan atau pemerintah desa kelurahan. bab iii tata cara pelaksanaan bagian kesatu pendaftaran setiap pemberi kedua selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik daerah wajib mendaftarkan dirinya dan peka4'a dalam program jaminan sosial kepada kantor cabang bpjs ketenagakeg'aan. (2t (2tq'aan daerah sesuai penahanan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuankepalaq'a., monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu pembinaan dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial bagi peka4'a melalui ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, perangkat daerah terkait dan ketenagakerjaan. kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekan'a melalui ketenagakerjaan; sosialisasi peraturan perundang undangan dibidang jaminan sosial bagi pekerja melalui bpjs ketenagakerjaan daerah; pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui ketenagakeq'aan; inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus daerah;ketenagakerjaan; dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui bpjs ketenagakeq'aan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada (l) dilaporkan kepada bupati dan tim pelaksana tingkat provinsi kalimantan timur. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama bpjs ketenagaan{aan pemberi kerja yang bersangkutan, antara lain didalamnya dilaksanakan pendaftaran upah, peka{a, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam (l), dapat dilaksanakan dalam bentuk tim terpadu tingkat daerah yang ditetapkan oleh bupati. susunan keanggotaan tim terpadu tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (2t pengarah pengarah ketua wakil ketua sekretaris sekretaris anggota bupati; wakil bupati; sekretaris daerah; asisten sekretaris daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat; kepala perangkat daerah yang membidangi ketenagakeq'aan; kepala kantor cabang bpjs ketenagakerjaan daerah; paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, perizinan, mediator hubungan industrial dan unsur terkait lain sesuai kebutuhan. (t) pelaksanaan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui bpjs ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui bpjs ketenagaan{aan termasuk kendala yang dihadapi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi tingkat daerah. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan paling sedikit (satu) dalam (enam) bulan. dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tingkat daerah ka mantan timur. (l) perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaa; dan laporan tahunan. e}a gian kedua pengawasan dan pengendalian perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bag pekan'a melalui bpjs ketenagakeg'aan. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan dalam bentuk: rapat koordinasi; dan pemantauan peninjauan lapangan. bagian ketiga monitoring dan pelaporan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan bersama bpjs ketenagakerjaan melakukan monitoring atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada (l)bagi peka{a. bae}perangkat daerah yang membidangi ketenakeg'aan men rusun progr erm ke{a tahunan. bab sanksi administratif setiap pemberi ke{a dan atau pekerjabab viit0 bae}l<tower o2l it. sekretaris daerah kabupaten pena.jam paser utara, ttd mulyadi berita daerah kae}paten penajam paser utara tahun nomor mengesahkan mengetahui foto copy sesuai dengan aslinya t)daerah paser utara hukum,cegahan tindak pidana perdagangan orang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang tingkat kekerasan perdagangan orang khususnyapidana perdagangan orangtindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. penanganantindak pidana perdagangan orang. pemberdayaan adalah penguatan korban tindak pidana. perdagangan orangdengan peniputerhadap khususnyatindak pidana perdagangan orang, penguatan kelembagaan dan jejaring dalam perlindungan perempuan dan anak, cc. model pencegahan tindak pidana perdagangan orangtindak pidana perdagangan orang. . penanganan tindak pidana perdagangan orangtindak pidana perdagangan orang puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit pencatatan dan pelaporantindak pidana perdagangan orang, pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan, peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, dan cc. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orangtindak pidana perdagangan orang, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, dan fasilitasi forum perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang secara jejaring. pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan oranglai oa) erndan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi jawa tengah serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah blue), maka, igs1.):keuangan nomor km. tanggal julipa ppid provinsi jawa tengah nomor dpa tanggal desember memutuskan:pawlampiran pendapatan daerah, kelompok dana perimbangan jenis pendapatan nomor urut dana alokasi khusus semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), rp. sebesar menjadi, sebesar rp. pendapatan daerah, kelompok lain lain pendapatan daerah yang sah jenis pendapatan nomor urut bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnytidak langsung jenis belanja nomor urut belanja bantuan sosialmula, sebesar rp.ingkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasarmutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. gta kode rekening pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan penanganan covid bok tambahan) semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. kode rekening pelayanan kesehatan blueoptimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangunalan dan bangunan pelengkapembatandan peningkatan kualitas rumah tidak layak huniningkatan dan pengembangan promosi pariwisata daksarana dan prasarana produksi pertanian perkebunan: semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), rp. sebesar menjadi, sebesar rp. sita kode rekening kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian perkebunan dak): semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. kode rekening dana alokasi khusus semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), rp. sebesar menjadi, sebesar rp. kode rekening bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. kode rekening belanja bantuan sosial: semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. kode rekeningtercantum dalam lampiran dan sebagai berikut kode rekening belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat: semula, sebesar rp. bertambah (berkurang), sebesar rp. menjadi, sebesar rp. rincian lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. no| jabatan pada tanggal |error pit. bupati kudus wakil bupati, slr dencuynanroryemang bagian hukum op''ree
|
bg: ag remas andana desa dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sanggaudalam rangka tertib pengalokasian dana desa perlu perlu membentuk peraturan bupati tentang tata cara pengalokastata cara pengalokasian dana, angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada desa tingkat kesulitan geografis adalah tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geografis dalam mencapai desa dari pusat kabupaten dan desa dusun masing masidana desatujuan dana desa adalah sebagai berikutcc.dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer dalam apbd kabupaten sanggau setiap tahun anggaran dana desa setiap tahun ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran dana desa yang diberikan setiap tahunnya kepada pemerintah desa diatur secara proporsional. penetapan dana desa diatur dengan memperhatikan: jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, cc. angka kemiskinan desa, dan indeks kesulitan geografis desa bagian kedua rumus penetapan rumus perhitungan dana desa adalah sebagai berikut: dxs kab kjp) klw) kkm) ikg keterangan: dana desa untuk desa kab total dana desa kabupaten sanggau kjp koefisien jumlah penduduk (dari hasil jumlah penduduk desa dibagi total jumlah penduduk kabupaten sanggau klw koefisien luas wilayah (dari hasil luas wilayah desa dibagi total luas wilayah kabupaten sanggau kkm koefisien keluarga miskin (dari hasil keluarga miskin desa dibagi total jumlah keluarga miskin kabupaten sanggau ikg indeks kesulitan geografisecara keseluruhan dikalikan y6.:dan desa yang kesulitan geografisnya rendah diberi nilai bab penggunaan, penyaluran dan pelaporan bagian kesatu penggunaan penggunaaan dana desa terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apb desa sehingga bentuk penggunaanya adalah penggunaan dalam apb desa. dana desa diutamakan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. penggunaan danabagian kedua penyaluran dana desadana tahap sebelumnya. bagian ketiga pertanggungjawaban dan pelaporan semua kegiatan yang bersumber dari dana desa ditetapkan penggunaannya dalam apb desa. pertanggungjawaban dana desadesa kepada bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. bab sanksi pemerintah desa yang tidak dapat menggunakan dana desa yang ada pada apb desa diberikan teguran tertulis. apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terdapat dana desa yang belum disalurkan kepada desa: atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari (dua) bulan. bab pembinaan dan pengawasan bupati dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunapaulus hadi undangmbina( iv a) dan nip. sanga
|
dela salinan bupati purworejo provinsi jawa nunjang pencapaian sasarankesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat dan badan lembaga dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, badan lembaga serta sesuai kemampuan keuangan daerah, bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemberian hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo tahun anggaran diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah, bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang kesejahteraan rakyat dari anggaran penbagian kesra dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan. apabila pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan hibah dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada bagian kesra menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. apabila berdasarkan evaluasi permohonan hibah dinyatakan bahwa proposal beserta kelengkapannya telah sesuai dengan ketentuan, bagian kesrapermohonan hibahbagian kesrbagian kesrbagian kesratau lembaga yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsipemerintah daerah, dapat diberikan hibah sesuai petunjuk pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemberi dana, pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. rekomendasi dari kepala bagian kesrabagian kesra. daftar penerima hibah dicantumkan dalam uraian rincian objbagian kesradari bagian kesra dan pertimbangan tapi. bab pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang, danimpinan kepala penerima hibah. nph sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh bagian kesra. kewenangan penandatanganan nph sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan oleh bupati kepada sekretaris daerahpenerima dan besaran penerimaan hibah berupa uang atau jenis dan volume barang jasabagian kesrbagian kesrals. permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang diajukan oleh penerima hibah kepada bupati c.g. bagian kesr, nph, rencana penggunaan dana hibah, berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan hibah oleh bagian kesra, surat pernyataan tanggung jawab proposal atas permohonan hibah oleh bagian kesra: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) kepala pimpinan dan bendahara badan lembaga penerima hibah yang masih berlaku, dilegalisir pejabat yang berwenang:cukup diketahui kepala desa ataupenerima hibah, j . pakta integritas penerima hibahkepala skpkepala skpyang dibiayai dari dana hibah harus sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan dalam permohonan hibah yang telah disetujui bagian kesra. dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukjasa yang dilaksanakan dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyerahan barang dan atau jasa dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima.bagian kesr atau jasa disampaikan kepada bupati c.g kepala bagian kesraab, keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah dan besaran penerimaantelah dievaluasi dan diverifikasi oleh bagian kesraatau jasa. hibah berupa uang, barang dan atau jasa ybagian kesra. hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan tahun anggaran berkenan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. babsekretaris daerah membentuk tim evaluasi dan verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. tim evaluasi dan verifikasirmohonan hibah, membuath, menyiapkan surat pernyataan tanggungjawab atas permohonan hibah untuk ditandatangani oleh kepala bagian kesra, dan menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi hibah kepada kepala bagian kesra yang merupakan bahan pertimbangan dan dasar bagi kepala bagian kesra untuk memberikan rekomendasi kepada bupati melalui tapi. bab viii monitoring dan evaluasi bagian kesrabab sanksi administratif penerima hibah yang menggunakan hibah yang diterima tidak sesuai proposal kegiatan yang diajukan dan telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap permohonan hibah yang diajukan oleh yang bersangkutan untuk permohonan berikutnya oleh bagian kesra. penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam wajib mengembalikan uang hibahbagian kesrayang tidak sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan dan telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan. pelanggaran administratif dan atau pidana dalam penggunaan hibah yang mengakibatkan kerugian daerah negara, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penutup ketentuan mengenai dokumen administrasi dalam pemberian dan pengelolaan hibah berupa: surat keterangan terdaftar, surat permohonan dan formulir isian penerbitan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi hibah sebagaimana dimaksud dalam daftar nama dan alamat penerima serta besaran jenis fl. surat pernyataan tanggung jawab proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf pakta integritas penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf berita acara serah terima penyerahan hibah berupa barang jasa sebagaimana dimaksud dalam laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam hurufbidang kesejahteraan rakyat dari apbd dalam#kemhan kau, peng dikewpian parvordo pada tanggal juli bupati purworejo, us) ttd eka wati, s.h., m.m.35serigian kesra adalah unit kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyatohonyang mengajukan permohonan untuk mendapatkan hibah kepadayang selanjutnya disingkat spp, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. pembayaran langsung, yang selanjutnya disebut ls,, yang selanjutnya disingkat spmatas beban apbdsekretaris daerahhibah bidang kesejahteraan rakyat dari apbd diberikan dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa.badan dan lembagitentukan lain oleh peraturan perundang undangan: tidak mendapatkan hibah lebih dari (satu) paket kegiatan tahun yang samakepada badan usaha milik daerah: majelis ulama indonesia mui) kabupaten purworejo: badan amil zakat nasional panas) kabupaten purworejo, badan wakaf indonesia bwi) kabupaten purworejo, korps pegawai republik indonesia kopi) kabupaten purworejo, badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial lainnya daerahperti: badan lembaga organisasi keagamaan, kelompok masyarakat yang mendukung kerukunan umat beragama, dan atau pengurus tempat ibadah, perkumpulan kajian keagamaan, badan atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, berbadan hukum indonesia, baik berupaperangkat daerah yang membidangi pembinaan badan atau lembaga yang bersangkutan. dengan dilimpahkannya penerbitan dan penandatanganan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada maka kepala perangkat daerah menandatangani surat keterangan terdaftar atas kewenangan jabatannyurworejo: memiliki keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat: cc. memiliki surat pengukuhan pengesahan pendirian atau sejenisnya dari lurah kepala desa, dan berkedudukan dalam wilayah daerah atau berkedudukan luar wilayah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan bagian kesra. bab iii permohonserta badan dan lembaglainadan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dan bagi permohonan hibah yang diajukan oleh badan atau lembag: proposal, yang memuat paling sedikit: latar belakang: maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan atau besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan dan atau rencana penggunaan anggaran, alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, dan cc. gambar rencana konstruksi bangunan, foto lokasi rencanalembaga, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada permohonan hibah wajib dilampirkan: fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari: pengesahan atau penetapan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya, dan cc. surat keterangan domisili dari kepala desa lurah setempat. bupati mendisposisi permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasai kepada bagian kesra untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh tim evaluasi dan verifikasi:: mengetahui kesesuaian secara teknis permohonan hibah dengan petunjuk teknis, bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi penerima hibah: memastikan bahwa permohonan hibah yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor: memastikan keberadaan badan lembaga yang mengajukan permohonan hibah: memastikan domisili alamat sekretariat dari badan lembagadan hibah yang diterima tidak digunakan untuk membayar hutang, menjamin dokumen yang dilampirkan dalam permohonan hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan memastikan bahwa pemohon tidak pernah menerima hibah secara terus menerus, kecuali ditentukan lain olehpermohonan hibah belum benar dan atau lengkap, bagian kesra mengembalikan permohonan untuk mendapatkan hibah kepada pemohon paling lama (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
|
hangdaerah kabupaten sanggau nomor tahun: il. undang undang nomor tahun tentang penetapan mengingatani pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung waletapatan daerah kabupaten sanggau. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten sanggau. bentuk isian dan tata cara pengisiancc. paling lambatentuk dan isibentuk dan isian keputusan pengurangan paj paling sedikit mamak kab yakobus, sh.formulir pendataan tanggal pendataan dinas pendapatan daerah pajak daerah jl. end sudirman ann telp fax pajak sarang kode pos burung walet email ppdnik. lampiran peraturan bupati sanggau nomor .dinas pendapatan daerah ig: jl. end sudirman sako telp fax fax. kap kode pos email formulir pendaftaran wajib pajak nomor formulirdaerah kabupaten sanggau atau melalui pos paling lambat tanggal diisi oleh wajib pajak nama badan merk usaha alamat foto copy surat keterangan domisili dilampirkan dusun jalan surat izin yang dimiliki fotokopi surat izin harap dilampirkan surat izin gangguan ancaman tgl nnnnnmenannnanuve surat izin usaha kepariwisataan auuuuman tgl ninnin hh. surat izin we nana tgl 22n2nnnnnnnnnnan suratizin ema m2. bidang usaha harap diisi sesuai dengan bidang usahanya soobupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum dan ham infos.s nik. 19p903 lampiran ii!bentuk dan format isian formulir dan tata cara pengisian speed pemerintah kabupaten sanggau surat pemberitahuan nomor amal dinas pendapatan daerah pajak daerah masa pajak : jl. end sudirman tahun telp fax pajak sarang tanggal diterima didenda kode pos burung waletcitttit namawajbpajak tio alamatwajibpajak id. namausaha j3 pengambilan usaha ef. desa kecamatan ig. telephone perubahan identitas dasar pengenaan pajak harga pasar sarang burung walet jaw volume sarang burung walet jansen jumlah jieenorermroamee pajak terutang tarif pajak piarmeosoeeee kredit pajak yang harus dibayar (ajurhuruf huruf) ooo pernyataan wajib pajak atau dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk kuasanya sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya |s31888u, weewwever.rvs. menyatakan data yang diisikan beserta laporannya adalah yang sebenar benarnya. lemas) lil inti lil kolom diisikan sesuai dengan data yang ada dalam ppd (apabila sudah ada) kolom b,c,d,e,f, dan dirkolom pilih salah satu kolom dirrikan apabila ada perubahan pemerintah kabupaten sanggau surat pemberitahuan apanya dinas pendapatan daerah pajak daerah jl. end sudirman telp fax pajak sarang nomor: kode pos burung walet masa pajak email didenda tahun: tempat lokasi objek pajak bentuk bangunan pengambilan usaha luas lahan perantiaitana @etusongnantengamoinyuata) |) tataran pengambilan umahtoamasa pajak adalah jangka waktu (tiga) bulan kalender atau jangka waktu lainnyantuk dan format surat ketetapan pajak daerah skpd) pemerintah kabupaten sanggau surat ketetapan nomor mai dinas pendapatan daerah pajak daerah skpd jl. end sudirman tahun telp fax bulan: mmm kode pos email nama alamat ppd batas penyetoran terakhir poo enspaiak mah pajak sarang burung walet nilai jual sarang burung walet jumlah ketetapan pokok pajak rpp ana denda jumlah ketetapan pokok pajak denda rip pnseastemunsaredaerah kabupaten sanggaurah yang berlaku sanggau, a.n kepala dinas pendapatan daerah menyetor kabupaten sanggau kepala bidang penetapan nip kepada yth. direktur utama bpd bkp agar menerima ruangan untuk terapan kas register tanda tangan penyetoran untuk keuntungan rekening cap bkp pejabat bank pemegang kas daerah pemerintah kabupaten sanggau bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala umum dan ham wap ana kubus, sa, harketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) burung walet pesan pemerintah kabupaten sanggau nach dinas pendapatan daerah ame jl. end sudirman telp fax fax. naa email malam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kepada yth s.oooooooo. woommnnenon nan alamat nina sab npsn eka saya gan ntp nama wajib pajak anna tik aaa alamat tanpa kanan mada sana ran rena team pemeran maa ran mana akan pakar rona senesetajam kanan masi sisa ot) pajakyangseharusnya dibayar pokmon pajakyangtelahdibayar rpm pajakyangkurangdibayar rpsomoo perda nomor tahun ebjumlahyang masihharus dibayar sr6: rpm denganhuruf . sanggau, an. kepala didenda kabupaten sanggausanggau nach dinas pendapatan daerah sape jl. end sudirman telp fax fax. na) kode pos email surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan kepada yth meccadahan ate maen aan mane ana aaa sarana alamat ana dana san ran nama wajib pajak bnn blora psn alamat oaanwesana amen yana plan tapajak yang seharusnya terutang 104cx prakasa . pajak yang seharusnya dibayar pajak yang telah dibayar rpm ) pajak yang kurang dibayar sanksi administrasi berupa bunga . perda nomor tahun bunga . ula 296x rp. (id)gan hosts nik. lampiran peraturan bupati sanggau nomor 36tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang bentuk surat setoran pajak daerah ssd) burung walet pan betung pemerintah kabupaten sanggau surat setoran pajak daerah ssd dinas pendapatan daerah jl. end sudirman tahun telp fax bulan tete kode pos biar email dispendasanggau @gmail.com ppd kode rekening nama alamat berdasarkan tahun bulan tanggal nomor jenis pajak dengan huruf bantul, diterima, tanggal terapan kas register menyetor bendahara penerimaan nip, bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham na. yakobus, sh,tagihan pajak daerah std) burung walet pemerintah kabupaten sanggau naga dinas pendapatan daerah sape jl. end sudirman telp fax fax. kode pos email surat tagihan pajak daerah kepada yth wae nomor tanggal berdasarkan peraturan daerah kabupaten sanggau nomor tahun tentang pajak daerah telah dilakukan nama usaha alamat nama wajib paja koo telah dibayar tanggal porosse meet durian 296x rp15)dan lain lain pendapatan bupati sanggau, paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum dan ham hee ramosus, nik. lampiran vii peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang: petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang bentuk surat keputusan pengurangan pajak sarang burung walet burung walet pemerintah kabupaten sanggau sbi dinas pendapatan daerah name jl. end sudirman telp fax fax. gayi kode pos email keputusan kepala dinas pendapatan daerah kabupaten sanggau tentang pemberian pengurangan pajak sarang burung waletabupaten sanggau tentang ., mengingatbupati nomor tahun peraturan bupati sanggau nomor .tentang tata cara pengelolaan pajakdinas pada tanggal. wo.coo menetapkanank alamat wajib pajak been naa mata nama usaha daan anna menaaannem amen aman nan alamat usaha naa ana akan nan ant ganda mega pan bag mne urat besarnya pengurangan aman nana ann alaioiesenaa panen besarnya pengurangan (. yox .) sensarenvensensenenenasamenmemananaanann jumlah pajak sarang burung walet yang ane enam mea asa hentisanggau pada tanggal kepala didenda nip nenek coret yang tidak perlu bupati sanggau, ttd salinan sesuai dengan aslinya paulus hadi kepala hukum dan ham yuni yakobus, 3h, nik.jek pajak setiap pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak.pendataan dan pendaftaran pendataan objek pajakmengusahakdataditetapkan sebagai wajib pajak daerah oleh kepala dinas dengan menerbitkan kartu ppd: dan surat pengukuhan wajib pajak. apabila subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya, isi, tata cara pengisian, penerbitan speed, skpd, skpd, skpdkbt dan penetapan pajakdataan. formulir speed sebagaimana dimaksud pada dapat diambil sendiri oleh wajib pajak dinas pendapatan daerah. speed memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilisi dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam masih dapat diterbitkan apabila skpd apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak kurang bayar: dan skpdajak bupati memberikan wewenang kepada kepala dinas untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan skpd, skpd, skpd, std dan skpdkbt. apabila kepala dinas melaksanakan cuti atau tugas luar provinsi, kewenangan kepala dinas sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kepada pejabat (dua) tingkat bawahnya. pelimpahan kewenangan sebagaimana maksud pada tetapkan dengan keputusan kepala dinas. babditetapkan sebesar sepuluhwilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah tempat pengambilan sarang burung walet. bab vii masa pajak dan saat terulangnya pajak masa pajak adalah jangka waktu paling lama (tiga) bulan kalender dihitung sejak diterimanya speed. pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet dan diterbitkannya skpd. bab viiinjualmerupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakantd kepala dinas6o (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktustrasi berupa bunga sebesar 2y6 (dua persenpembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas kas daerah bank kal bar paling lambat (tiga . apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan bendahara penerima pada dinasbank kal bar sesuai peraturan perundang undang
|
peraturan bupati landak nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi, organisasi dan tata kerja kantor kecamkecamatecamatan adalah kantor kecamatan kabupaten landak. camat adalah kepala kantor kecamatan kabupaten landak merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupatlingkungan sekretariat kecamatan yang melaksanakan tugas baikkecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahcamatan mempunyai fungsi sebagai berikuti pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan; dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan. bagian kedua struktur organisasi struktur organisasi kantor kecamatan terdiri dari camat; sekretariat; seksi pemerintahan dan transit; seksi pendapatan; seksi ekonomi dan pembangunan; seksi kesejahteraan sosial; kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kantor kecamatdalam kecamatan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. camatcamat mempunyai fungsi sebagai berikut penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; penyusunan program dan rencana kerja kecamatan; pembinaan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan; pembinaan pembangunan masyarakat desa dan pelayanan umum; pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset lingkungan kantor kecamatan; dan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnynya yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan memberikan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknisrencanakantor kecamatan; penyiapan bahan dan perumus kecamatan; pemberian saran dan pertimbangan kepada camatkecamatan; dan pelaksanaan tugas lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh camatkecamatseksi pemerintahan dan transit seksi pemerintahan dan transibidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan transit, pembinaan kemasyarakatan dan memberikan pelayanan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi pemerintahan serta memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban umum, pengamanan peraturan daerah dan penegakan yang berhubungan dengan masyarakat. seksi pemerintahan dan transitmerintahan dan transit mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan transit; pemberian pelayanan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan dan transit; perencanaan dan pelaporan teknis bidang pemerintahan dan transit; dan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan dan transit. bagian keenam seksi pendapatan seksi pendapatpembinaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan dan lain lain pendapatan yang syah. seksi pendapndapatan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan; pemberian pelayanan umum dan teknis operasional bidang pendapatan kepada masyarakat; perencanaan dan pelaporan teknis bidang pendapatan; dan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendapatanekonomi dan pembangunan, perencanaan pembangunan, perencanaan bidang perekonomian, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. seksi ekonomi dan pembanguekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan; pemberian pelayanan umum dan teknis operasional bidang ekonomi dan pembangunan; perencanaan dan pelaporan teknis bidang ekonomi dan pembangunan; dan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan. bagian kedelapanmbantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial; pemberian pelayanan umum dan teknis operasional bidang kesejahteraan sosial; perencanaan dan pelaporan teknis bidang kesejahteraan sosial; dan pengawasan dan pengendalian bidang kesejahteraan sosialcamatcamatkecamkecamcamat dan seluruh pejabat struktural lingkungan kantor kecamatcamatcamacamatcamattahun sekali bawah koordinasi camatcamatkecamatkecamatan tetap melaksanakan tugas pada kantor kecamkecam) egl bupati purworejo provinsi jawa tengahmemberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier, pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat setelah dinyatakan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah: bahwa untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektifitas,perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan daerah: bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalamdiperlukan pengatururat izin belajar atau keterangan belajar atau keterangan perolehan ijazah sebelum menjadi calon pns, surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan surat keterangan uraian tugas jabatan surat penugasan dalam tugas jabatan yang memerlukan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ijazah yang diperoleh. bkd melakukan seleksi administrasi berkas usulankepala perangkat daerah pengusul. penyelenggaraan ujian ujian dinas materi ujian materi ujian dinas tingkat meliputi: kelompok pancasila, undang undang dasar tahunpengetahuan perkantoradan sejarah indonesia. ujian dinas tingkat ii, terdiri dari kelompok pancasila, undang undang dasarteori kepemimpinan dan fungsi manajemeindonesia dan sejarah indonesia. kelompok politik dalam negeri dan politik luar negeri. kelompok karya tulis. jumlah soal jumlah soal ujian dinas tingkat adalah (seratus: sistem perencanaan pembangunan nasional sejumlah (sepuluh) soal: peraturan perundang undangan bidang kepegawaian sejumlah (sepuluh) soal: kopi sejumlah (sepuluh) soal, pengetahuan perkantoran sejumlah (sepuluh) soal, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten purworejo sejumlah (sepuluh) soal: pengetahuan lain yang dipandang perlu sejumlah (sepuluh) soal, bahasa indonesia sejumlah (sepuluh) soal: sejarah indonesia sejumlah (sepuluh) soal. jumlah soal ujian dinas tingkat adalah (seratus tiga puluh, sistem perencanaan pembangunan nasional sejumlah (sepuluh) soal, peraturan perundang undangan bidang kepegawaian sejumlah (sepuluh) soal, kopi sejumlah (sepuluh) soal, teori kepemimpinan sejumlah (sepuluh) soal: fungsi manajemen sejumlah (sepuluh) soal: tugas, fungsi, struktur organisasi, tata kerja perangkat daerah kabupaten purworejo sejumlah (sepuluh) soal, pengetahuan lain yang dipandang perlu sejumlah (sepuluh) soal: bahasa indonesia sejumlah (sepuluh) soal: sejarah indonesia sejumlah (sepuluh) soal: politik dalam negeri sejumlah (sepuluh) soal: politik luar negeri terutama kerja sama asean sejumlah (sepuluh) soal, setiap jawaban soal ujian bernilai (empat) jika benar dan (nol) jika salah: waktu untuk mengerjakan soal ujian dinas tingkat adalah (sembilan puluh) menit sedangkan untuk ujian dinas tingkat adalah (seratus dua puluh) menit. soal ujian dinaspenyusunan dan presentasi karya tulis judul karya tulis ditentukan oleh panitia pelaksana ujian dinas, paling sedikit sejumlah (dua puluh) judul, peserta ujian memilih salah satu judul karya tulis dari (dua puluh) judul yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana ujian dinaseng, daftar isi, babi latar belakang masalah: babi: landasan pemikiran: bab iii: pembahasan, dan babi: penutup kesimpulan dan saran). panjang naskah karya tulis antara (sepuluh) sampai dengan (lima belas: penilaian karya tulis meliputi teknis penulisan muatan materi,ujian dinas. kopi materi ujian materi kopi, meliputi: tes kompetensi dasar tes wawasan kebangsaan, terdiri atas ideologi pancasila dan undang undang dasar tahun politik (sistem administrasi negara, sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, politik dalam negeri dan politik luar negeri): ekonomi (sistem perekonomian nasional, kebijakan fiskal dan moneter): sosial dan budaya (sejarah kebangsaan dan masyarakat madani): dan pertahanan dan keamanan (wawasan nusantara, sistem pertahanan keamanan). tes intelegensi umum, terdiri atas kemampuan verbal (sinonim, antonim, analogi dan pemahaman wacana): kemampuan kuantitatif (deret angka, aritmatika dan geometri) kemampuan penalaran (penalaran logis dan penalaran analitis) tes karakteristik pribadi, terdiri atas kemampuan beradaptasi (berupaya memahami perubahan, memahami kebenaran pendapat orang lain): pengendalian diri (pengendalian emosi, bersikap tenang): semangat berprestasi (fokus pada tugas, kemauan meningkatkan kinerja), integritas (kejujuran, konsistensi): inisiatif (melakukan sesuatu tanpa menunggu, mengantisipasi masalah). tes kompetensi bidang, terdiri atas pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran, pengetahuan kepegawaian, penguasaan teknologi informasi: dan penguasaan bahasa inggris. karya tulis. jumlah soal jumlah soal kopi tingkat tes kompetensi dasar wawasan kebangsaan sejumlah (dua puluh) soal,tika:) soal: dan tes karakteristik pribadi sejumlah (dua puluh) soal.i: pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran sejumlah (sepuluh) soal,: dan penguasaan bahasa inggris sejumlah (sepuluh) soal, penyusunan dan presentasi karya tulis. setiap jawaban soal ujian bernilai (empat) jika benar dan (nol) jika salah. waktu untuk mengerjakan soal ujian kopi tingkat tingkat dan tingkat iii masing masing (sembilan puluh) menit. soal kopikarya tulis diatur sebagai berikut a.tema karya tulis adalah gagasan perubahan dalam pelaksanaan tugas fungsi jabatan sesuai dengan ijazah yang diperoleh: daftar isi, s5) babi: latar belakang masalah: (isu strategis, kondisi ideal yang ingin dicapai, fakta yang dihadapi dan identifikasi masalah) ball: gagasan perubahan, (gagasan ide inovasi guna menyelesaikan memecahkan masalah yang ditemukan pada bab ball: tujuan perubahan dan target kriteria keberhasilan, (sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dan kriteria keberhasilannya) bab iv: manfaat perubahan, dan (manfaat perubahan pada unit terkecil, perangkat daerah maupun masyarakat) bab penutup. kesimpulan dan saran). panjang naskah paling sedikit (sepuluh, penilaian karya tulis meliputi teknis penulisan, muatan materi:kopi. pelaksanaan ujian pelaksanaan ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan media komputer computer based test cbt) dengan tahapan penyiapan database ujian meliputi data peserta, skema soal ujian dan soal yang terenkripsi pada server induk, setelah ujian selesai naskah soal dan jawaban dihapus dari server induk oleh petugas pelaksana ujian, pelaksanaan penilaian karya tulis dilakukan setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut teknis penulisan dengan bobot y6, muatan materi dengan bobot presentasi dengan bobot hi. pengolahan hasil ujian ujian dinas penilaian untuk masing masing unsur materi ujian dinas, ditetapkan nilai patokan np) sebagai berikut materi nilai patokan tingkat tingkat kelompok pancasila uud1995 sistem perencanaan pembangunan nasional. peraturan |. kepegawaian kopi kelompok pengetahuan perkantoran teori kepemimpinan fungsi manajemen kelompok sook renstra pemkab. purworejo materi kelompok .le bahasa indonesia sejarah indonesia kelompok politik dalam. negeri politik luar negeri terutama kerja sama asean karya tulis jumlah total kepada peserta ujian dinas diberikan nilai presentasi dan nilai tertimbang, nilai persentasi npr),, nilai tertimbang nt), adalah nilai persentasi (npr) dikalikan dengan nilai patokan (np) dibagi masing masing materi ujian dinas diberikan nilai presentasi paling tinggi (seratus) dan paling rendah (sepuluh): cara menghitung nilai cara menghitung keterangan npr nilai persentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian nilai patokan nilai tertimbang contoh penghitungan dari peserta ujian dinas tingkat adalah sebagai berikut seorang peserta ujian dinas tingkat bernama ahmad memperoleh nilai persentasirenstra pemkab. purworejo materi lainkarya tulis dan ujian wawancara dalam hal yang demikian, maka bagi ahmad tersebut adalahp8. renstra pemkab. purworejo materi lain der a30meets karya tulis dan ujian wawancara jumlah nilai batas lulumasing masing materi ujian diberi nilai dalam rentang kopi penilaian jumlah nilai kumulatif minimal untuk dapat dinyatakan lulus paling sedikit nilai ambang batas kopi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut soal benar dengan nilai dari nilai maksimal untuk tes kompetensi dasar (tkd) dengan jumlah soal soal benar dengan nilai dari nilai maksimal untuk tes kompetensi bidang tkb) dengan jumlah soal nilai untuk penyusunan dan presentasi karya tulis, nilai tkd,tkb dan karya tulis dikonversi dengan skala maksimal pembobotan nilai ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditetapkan sebagai berikut tingkat dan tingkat untuk tes kompetensi dasar tkd): untuk tes kompetensi bidang tkb) tingkat iii untuk tes kompetensi dasar tkd): b)30o untuk tes kompetensi bidang tkb): c)30y0 untuk penyusunan dan presentasi karya tulis. contoh penghitungan nilai ambang batas lulus kopi adalah sebagai berikut seorang peserta kopi tingkat atas nama sholihin memperoleh hasil ujian sebagai berikut tes kompetensi dasar: soal tkd yang dijawab benar sejumlah tes kompetensi bidang soal tkb yang dijawab benar sejumlah dalam hal demikian, maka hasil ujian sholihin adalah sebagai berikut nilai tkd 42x4 konversi nilai skala :2x100 nilai tkb 30x4 konversi nilai skala x100 nilai kumulatif berdasarkan bobot masing masing tes 7x40 adalah ii maka berdasarkan nilai kumulatif minimal dan ketentuan ambang batas nilai ujian tersebut sholihin dinyatakan lulus kopi tingkat saingi sesuai dengan aslinya aan bupati purworejo, haa pata ttd lb. agus bastian na , wati, s.h., m.m. pembina tingkat nipworej. ujian dinas adalah rangkaian kegiatan yang diperuntukkan bagiditetapkan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang selanjutnya disingkat kopisurat tanda lulus ujian dinas yangkenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang selanjutnya disingkat stlukppi adalah surat yang diberikan kepada pns yang telah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. surat tanda tamat belajar ijazahyelenggara dan peserta dalam melaksanakan ujian dinas dan kopi. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalahkopi bagi pns pemerintah kabupaten purworejo. bagian ketiga, kepanitiaan: pengelompokan ujian dinas dan kopi: persyaratan dan kriteria: dan pelaksanaan ujian dinas dan kopi bab pendelegasian kewenangan bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan ujian dinas dan kopi kepada kepala bkd. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kepala bkd mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan ujian dinas dan kopi: mengusulkan pembentukan panitia pelaksana ujian dinas atau panitia pelaksana kopi yang ditetapkan dengan keputusan bupati, dan mensosialisasikan pelaksanaan ujian dinas dan kopi: bab iii kepanitiaan untuk mendukung penyelenggaraan ujian dinas atau kopi dibentuk panitia pelaksana ujian dinas atau panitia pelaksana kopipanitia pelaksana ujian dinas atau panitia pelaksana kopi sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dengan melibatkan: unsur sekretariat daerah kabupaten purworejo, unsur bkd kabupaten purworejo, unsur inspektorat kabupaten purworejo, dan unsur lain yang terkait. panitia pelaksana ujian dinas atau panitia pelaksana kopi bertugas: menyiapkan dan menyusun soal ujian tertulis beserta kunci jawabannya: menyiapkan tema karya tulis, menyelenggarakan ujian tertulis dan penilaian karya tulis: melaksanakan pengolahan hasil ujian tertulis dan hasil penilaian karya tulis: menetapkan stlund atau stlukppi: dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian dinas atau kopi kepada bupati melalui kepala bkd. anggota panitia pelaksana ujian dinas atau anggota panitia pelaksana kopi serta semua pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian beserta kunci jawabannya. bab pengelompokan ujian dinas dan kopi ujian dinas dikelompokkan sebagai berikutii,kopi dikelompokkan sebagai berikut kopi tingkat bagi pns yang memilikigolongan ruang i b kebawah dan atau pns yang memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat golongan ruang i d kebawah: kopi tingkat ii, bagi pns yang memiliki ijazah diploma dan diploma iii dan masih berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b kebawah: dan kopi tingkat iii, bagi pns yang memiliki ijazah sarjana sl) dan atau diploma dan masih berpangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d kebawah, setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai (skp) sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir: diusulkan oleh kepala perangkat daerah: memiliki pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut pangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d dengan masa kerja golongan minimal (dua) tahun untuk ujian dinas tingkat pangkat penata tingkat golongan ruang iii d dan menduduki jabatan administrator eselon iii dengan masa kerja golongan minimal (dua) tahun untuk ujian dinas tingkat ii, a.menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa, b.c.atau sebutan lain untuk ujian dinas tingkat diklaim tingkat iii atau sebutan lain untuk ujian dinas tingkat bagi pns yang telah menduduki jabatan administrator. d.atau. peserta kopi: cc. terdapat formasi kebutuhan jabatan sesuai dengan peta jabatan: telah mengerjakan tugas berdasarkan uraian tugas kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diangkat sebagai pns paling singkat selama (satu) tahun: setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai (skp) sekurang kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir: memiliki izin belajar keterangan belajar keterangan perolehan ijazah sebelum diangkat sebagai calon pns, diusulkan oleh kepala perangkat daerah, memperoleh ijazah dengan ketentuan sebagai berikut stub ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau setingkat dari sekolah lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan mengikuti kopi, apabila memiliki pangkat minimal juru muda tingkat golongan ruang i b, stub ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau setingkat dan atau diploma dari sekolah lembaga pendidikanjuru golongan ruang i c, )ijazah diplomai a, salah sarjana muda atau diploma iiil a, ijazah diploma atau sarjana s1)tingkat golongan ruang ii b dengan masa kerja sekurang kurangnya (dua) tahun bagi pns dengan pendidikan sta diploma diploma il setingkat sebagai dasar pengangkatan calon pns: memiliki pangkat minimal pengatur golongan ruang ii c dengan masa kerja sekurang kurangnya (dua) tahun bagi pns dengan pendidikan diploma iii sebagai dasar pengangkatan calon pns. pns yang menduduki jabatan fungsional dikecualikan dari kewajiban mengikuti kopi. bab penyelenggaraan ujian dinas dan kopi ujian dinas dan kopi diselenggarakan paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun. biaya pelaksanaan ujian dinas dan kopi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo. peserta ujian dinas dan kopi yang lulus ditetapkan dengan keputusan bupati. peserta ujian dinas yang lulus diberi stlund dan bagi peserta kopi yang lulus diberikan stlukppi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pelaksana ujian. s5) peserta ujian dinas dan kopi yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya. ujian dinas dan kopi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pendaftaran, penyelenggaraan ujian, cc. pengolahan hasil ujian: dan penetapan hasil ujian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan ujian dinas dan kopipelaksana ujian dinas atau panitia pelaksana kopi melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada bupati melalui kepala bkd. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat susunan kepanitiaan: jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas atau kopi: masalah hambatan selama pelaksanaan ujian dinas atau kopi: saran untuk perbaikan penyempurnaan pelaksanaan ujian dinas atau kopi yang akan datdimen sesuai dengan aslinya ditetapkan purworejo bagian hukum pada tanggal juli ann bupati purworejo, osn ektata cara pelaksanaan tahapan ujian dinas dan kopi pendaftaran kepala bkd menginformasikan kepada kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten purworejo perihal penyelenggaraan ujian dinas atau kopi melalui surat dan atau media informasi lain. kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten purworejo melakukan inventarisasi dan membuat daftar nominatif pns lingkungan kerjanya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas atau kopi. kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten purworejo mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan ujian dinas atau kopi bagi pns lingkungan kerjanya yang telah memenuhi syarat kepada kepala bkd. berkas kelengkapan ujian dinas meliputi surat pengantar dari kepala perangkat daerah disertai dengan daftar nominatif pns sebagaimana dimaksud pada huruf fotokopi atau hasil pindai biodata peserta: fotokopi atau hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai calon pns: fotokopi atau hasil pindai keputusan kenaikan pangkat terakhir, fotokopi atau hasil pindai keputusan jabatan terakhir: pas foto berwarna terbaru ukuran pakaian pdh khaki sebanyak (dua) lembar, dan karya tulis bagi peserta ujian dinas yang memangku jabatan administrator eselon iii. berkas kelengkapan kopi meliputi surat pengantar dari kepala perangkat daerah: biodata peserta: keputusan pengangkatan sebagai calon pns: penilaian prestasi kerja (satu) tahun terakhir: sasaran kinerja pegawai tahun berjalan:
|
bupati kepulauan sangihe peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun tentang standar satuan hargapenyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka diperlukansangihe. mastandar satuan harga tahun anggaran bab i. tanadan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. bupati adalah bupati kepulauan sangihsebagian kewenangan pengguna anggaran dalamnalisis standar belanja adalah penilaian kewajaran beban kerja dengan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. standar satuan harga adalah standar yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja daerah kabupaten kepulauan sangihe. standar belanja pegawai adalah belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran uang honorarium, lembur dan beasiswa pendidikan pns serta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns. standar belanja barang dan jasa adalah standar, belanja pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja dan pakaian khusus pada hari tertentu serta belanja perjalanan dinas. standar belanja modal adalah standar belanja seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. bab rincian dan penggunaan standar satuan harga tahun anggaran dirinci sebagaimana dalam lampiran dan iii peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. standar satuan harga pada merupakan batas tertinggi dalam penyusunan pelaksanaan anggaran tahun anggaran dalam hal belum ditetapkan besaran standar harga atas suatu barang jasa atau terdapat perbedaan harga dengan besaran standar harga yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini dengan harga pasar yang berlaku suatu tempat dalam wilayah pemerintah kabupaten kepulauan sangihe, maka yang digunakan adalah harga pasar yang berlaku disuatu tempat dalam wilayah pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe, dengan tetap menganut prinsip prinsip efisiensi, kompetitif, transparansi dan akuntabelhironirae bupati lebong peraturan bupati lebong nomor tahun tentang penetapan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebong dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati leboperlu dilakukan penetapan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebong, bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebong, bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebong,ataan organisasi perangkat daerah kabupaten lebong, peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten lebong,keputusan bupati lebong nomor tahun tentang penetapan lokasi pengembangan kawasan perikanan budidaya megapolitan), memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penetapan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten leboebong,ebong, bupati adalah bupati lebopemanfaatan ruangruang lingkup kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebong adalah kawasan strategis kabupaten yang terdapat kabupaten lebong,cepat tumbuh jasstrategis dan cepat tumbuh jasa pelayanan perkotaan kecamatan pejabat kawasan pendukung jasa pelayanan perkotaan terdapat kecamatan lebong utara dan lebong atas, kawasan strategis dan cepat tumbuh bidang perdagangan kecamatan lebong utara kawasan pendukung bidang perdagangan terdapat kecamatan lebong tengah, kecamatan lebong selatan dan kecamatan amen, kawasan strategis dan cepat tumbuh bidang pertanian kecamatan ingin kuning kawasan pendukung bidang pertanian terdapat kecamatan lebong utara, kecamatan gram jaya, kecamatan amen, dan kecamatan lebong sakti. kawasan pertanian terdapat pusat kawasan pertanian yaitu kawasan agropolitan dan kawasan megapolitan, untuk kawasan agropolitan berlokasi kecamatan ingin kuning kawasan pendukung agropolitan berlokasi kecamatan lebong tengah, untuk kawasan megapolitan berlokasi kecamatan lebong sakti, kawasan pendukung megapolitan terdapat kecamatan gram jaya. kawasan strategis dan cepat tumbuh bidang perkebunan kecamatan rimba pengarang kawasan pendukung bidang perkebunan terdapat kecamatan padang bano, kecamatan lebong utara, kecamatan lebong tengah dan kecamatan topos, dan kawasan strategis dan cepat tumbuh bidang pariwisata kecamatan lebong selatan kawasan pendukung bidang pariwisata terdapat kecamatan lebong utara, kecamatan gram jaya, kecamatan pejabat, kecamatan rimba pengarang dan kecamatan pinang berlapis.terdiri atas kawasan pusat penyediaan energi baru dan terbarukan meliputi kecamatan lebong selatan, lebong tengah, kecamatan topos, kecamatan rimba pengarang, kecamatan lebong utara, dan kecamatan pinang berlapiecamatan kabupaten lebong. kawasan strategis cepat tumbuh jasa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kecamatan pejabat. tujuan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten lebongolahan ruang,lebong,desember (pa lebong aka. rossonsya ditetapkan tube pada tanggal desember.bagian kuku dan kerja saha daerah menelaah produk hukum kabupaten lebong
|
berita daerah kabupaten cirebon nomor tahunmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cirebonngaturan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah perlu disesuaikan; bahwa dengan ditetapkannya unit pelaksana teknis daerahsehingga perlu diatur pedoman pengelolaan keuangannya;;sud wales dan rsud arjawinangun pada dinas kesehatanebut utd adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas dan badan daerah kabupaten cirebon.impin blue adalah direktur rumah sakit umum daerah dan kepala puskesmkepala dinas kesehatan yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan keuanganuangan blue adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada blue. pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat ptk dianggap sebagai ppt adalah pejabat padkpdkpd. pengurus barang pembantu adalah yang diserahi tugas menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan menerima, menatausahakan barang milik daerah, untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue dan ditetapkan oleh bupati. pendapatan bluelain lain pendapatan yang sah adalahgembangan usaha adalah pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatanrepublik indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia. rencana strategis yang selanjutnya disebut renstra blue adalah dokumen perencanaan (lima) tahunan yang memuatblue, gelolaan keuangan adalah kegiatan memanfaatkan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. ketatausahaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi pencatatan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. surat permintaan pencairan dana yang selanjutnya disingkat s ppd adalah surat yang dibuat untuk mengajukan permintaan pembayaran dana blue. ppd uang persediaan yang selanjutnya disingkat s ppd adalah surat yang diajukan bendahara pengeluaran blue setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya keputusan pemimpin blue tentang besaran yang dipergunakan untuk mengisi uang persediaan. s ppd ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat s ppd adalah surat yang diajukan oleh bendahara pengeluaran blue untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai. s ppd langsung yang selanjutnya disingkat s ppd adalah surat yang diajukan oleh bendahara pengeluaran blue untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. register pengajuan surat permintaan pencairan dana yang selanjutnya disingkat register pengajuan s ppd adalah register yang dibuat oleh bendahara pengeluaran blue agar dapat diterbitkan surat otorisasi pencairan dana. surat otorisasi pencairan dana yang selanjutnya disingkat s opd adalah surat yang dibuat untuk penerbitan surat pencairan dana blue. register surat otorisasi pencairan dana yang selanjutnya disingkat register s opd adalah register yang dibuat oleh pejabat keuangan untuk mencatat s opd up gu ls yang diterbitkan. register surat penolakan penerbitan surat otorisasi pencairan dana yang selanjutnya disingkat register surat penolakan s opd adalah register yang dibuat oleh pejabat keuangan untuk mencatat penolakan penerbitan s opd up gu ls. surat pencairan dana yang selanjutnya disingkat s pd adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana blue dan atau untuk memerintahkan bank untuk mencairkan dana. register surat pencairan dana yang selanjutnya disingkat register s pd adalah register yang dibuat untuk mencatat s pd up gu ls yang diterbitkan. surat pernyataan tanggung jawab yang selanjutnya disingkat spt adalah surat yang menyatakanmohonan kepala sk.pd kepada ppid untuk mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan. surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang selanjutnya disingkat sp2bp adalah surat yang menyatakan bahwa ppid melakukan pengesahan atas surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. tanda bukti pembayaran yang selanjutnya disingkat tbp adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari pemberi pendapatan. surat tanda setoran yang selanjutnya disingkat sts adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan blue. register surat tanda setoran yang selanjutnya disingkat register sts adalah register yang dibuat oleh bendahara penerimaan blue untuk mencatat penyetoran pendapatan berdasarkan sts. bab ruang lingkup ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi: pejabat pengelola blue; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaranblud; pengelolaan barang milik daerah; pertanggungjawaban dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan. bab iii pejabat pengelola blue pejabat pengelola blue terdiri atas: pemimpi; pejabat keuangan; dan pejabat teknis. pejabat pengelola mempunyai hak: mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan mengelola sumber daya sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan oleh bupati.lue; menyiapkan rba; mengusulkan calon pejabat keuangan blue kepada bupati;;nya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. pemimpin blue sebagaimana dimaksud pada bertindak selaku kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang. pemimpin blue selaku kpa mengusulkan pejabat keuangan blue dan ppt. kpa mengusulkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit skpd yang bersangkutan kepada untuk ditetapkan oleh bupati. kuasa pengguna barang mengusulkan pengurus barang pembantu pada unit skpd yang bersangkutan kepada untuk ditetapkan oleh bupati melalui ppid. pemimpin blue menandatangani spt dan laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan blu datas pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan blue yang dipimpinnya dan menyampaikannya secara berkala kepada kepala dinas untuk selanjutnya diajukan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan blue kepada ppid. pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan kewajiban: merumuskan pblue ditunjuk oleh pemimpin blue untuk melaksanakan fungsi sebagai penanggung jawab keuangan blue. pejabat keuangan blue merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi ketatausahaan keuangan blue. pejabat keuangan blueuangan blue mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi s ppd up gu beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; menyiapkan s opd up gu ls, berdasarkan s ppds ppd up; menerbitkan surat penyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan s ppd up gu ls beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan s opd up gu ls; mengajukan s opd up gu ls kepada pemimpin blue untuk ditandatangani sebagai dasar penerbitan surat pencairan dana; menerbitkan dan menandatangani s pd up gu ls untuk pencairan dana blue atau pembayaran kepada pihak ketiga; dan merumuskan keuangan. kebijakan terkait pengelolaan bendahara penerimaan pembantu merupakan pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi ketatausahaan pendapatan blueblue; membuat tbp bukti lain yang sah sebagai bukti transaksi atas pendapatan yang diterima baik secara tunai atau transfer untuk diberikan kepada pemberi pendapatan dan menyimpan salinannya sebagai arsip; meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan tarif; menyetorkan pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan blue rekening kas blue paling lambat (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir sts dan mencatatnya pada register sts. mencatat pendapatan yang diterima dan yang telah disetorkan rekening kas blue pada buku kas umum penerimaan dan penyetoran; menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah; dan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh bupatidapatan yang diterimadapatan yang diterima dan disampaikan kepada bendahara penerimaan dinas kesehatan. bendahara pengeluaran pembantu merupakan pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi ketatausahaan belanja blue. bendahara pengeluargajukan permintaan pembayaran menggunakan s ppd up gu ls kepada pejabat keuangan blue; menerima, menyimpan, dan melaksanakan pembayaran atas pelimpahan up gu ls yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari kpa yang tidak sesan ketentuan peraturan perundang undangan;; memeriksa kas secara periodik; menerima dokumen bukti transaksi secara elektro;dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran dinas kesehatan. pemimpin blue selaku kuasa pengguna barang mengusulkan aset kepada kepala daerah.1ik daerah;ilik daerah; membantu mengamankan barang milik daerah;arang milik daerah; menyusun laporan barang semester dan tahunan; menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan surat permintaan barang kepada kuasa pengguna barang;; membuat kartu inventaris ruangan semester dan tahunan; memberi label barang milik daerahk name barang persediaan;jabat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berkaitan dengan bidangnya; tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya; dan pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan bidangnya. kpa dapat menetapkan pejabat teknis selaku ppt untuk melaksanakan (satu) atau lebih kegiatan sub kegiatan. ppt bertugas membantu tugas dan wewenang kpa, dan bertanggungjawab kepada kpa. tugas ppt dalam membantu tugas dan wewenang kpa meliputi: mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan sub kegiatan,: menyiapkan laporan kinerjab perencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan rumah sakit umum daerah dan puskesmas menyusun renstra blue. renstra blue sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mengacu pada rencana strategis dinas kesehatansebagaimana dimaksud pada memuat: rencana pengembangan layanan; strategis dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan; dan rencana keuangan. bagian kedua penganggaran blue menyusun rbalayanan yang akan; rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; perkiraan harga; besaran persentase ambang batas;; belanja blue; dan pembiayaan blue. pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: jasa layanan; hibah; hasil kerja dari jasa layanan terdiri dari: tarif pelayanan kesehatan; dana kapital jkn dan dana non kapital jknlain lain pendapatan blue yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf antara laininvestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah investasi jangka pendek selama (dua belas) bulan atau kurang dapat dilakukandengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada berupa deposito dengan jangka waktu (tiga) sampai dengan (dua belas) bulan dan surat berharga negara jangka pendekdinas kesehatan setiap periode laporan. belanja blue;: divestasi;; dan pembayaran pokok utang pinjaman. besaran persentase am..;..bang batas sebagaimana dimaksud pada berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase am.bang batas. persentase am.satu) program, ni tegaskan dikonsolidasikan dan meru pakan kesatuan dari rka dinas kesehatan; proyeksi pendapatan; dan proyeksi pengeluaran. pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan rba}lam rangka pengelolaan kas, pemimpin blue membuka rekening kas blue berupa rekening giro sesuairekening sebagaimana dimaksud pada meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekening kas daerah. pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tiga) rekening: rekening kas blue yang dipegang oleh pejabat keuangan; rekening penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan pembantu; dan rekening pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran pembantu. rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada setiap akhir hari harus memiliki saldo (nol rupiah)lue blue. penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam diterima oleh bendahara penerimaan pembantu berupa sejumlah uang yang tertera pada tanda bukti pembayaran dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan dari pemberi pendapatan. bendahara penerimaan pembantu membuat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah minimal (tiga) lembar, dengan ketentuan: lembar asli untuk diberikan kepada pemberi pendapatan; salinan kesatu untuk arsip bendahara penerimaan pembantu; dan salinan kedua untuk arsip. setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada harus disetorkan rekening kas blue paling lambat (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir surat tanda setoran. dalam keadaan tertentu yang menyebabkan kesulitan dalam penyetoran penerimaan pendapatan rekening kas blue, maka batas waktu penyetoran paling lambat (satu) hari kerja berikutnya dan atau diatur batas waktu yang wajar bagi blue untuk dapat menyetorkan penerimaan pendapatannya. mekanisme penyetoran penerimaan pendapat blue sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam transaksi penerimaan pendapatan blue, bendahara penerimaan pembantu melaksanakan pembukuan dan atau pencatatan berdasarkan para penerimaan pendapatan terdiri: pembukuan atas pendapatan secara tunai; pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan pembantu blue; dan pembukuan atas pendapatan melalui rekening kas blue. pembukuan atas pendapatan secara tunai sebagaimana dimaksud pada huruf adalah:pemberi pendapatan. apabila pembayaran menggunakan eek, maka pencatatan dilakukan ketika eek tersebut dituangkan. pencatatblue. pencatatan dilakukan pada buku kas umum penerimaan dan penyetoran. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan pembantu, sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: pencatatan penerimaan pendapatan dilakukan setelah bendahara penerimaan pembantu menerima pemberitahuan dari bank mengenai adanya penerimaan rekening bendahara penerimaan sesuai mekanisme yang disepakati dengan bank yang bersangkut tan. berdasarkan pemberitahuan dari bank mengenai adanya penemuan rekening bendahara penerimaan pembantu, bendahara melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut. berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi, bendahara penerimaan pembantu mencatat penerimaan. penyetoran penerimaan pendapatan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembukuan atas pendapatan melalui rekening kas blue sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan saat bendahara penerimaan pembantu menerima informasi mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas blue yang dibuktikan dengan slip setoran dan atau bukti lain yang sah dari pemberi pendapatan atas pembayaran yang mereka lakukan rekening kas blue. pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan pengeluaran belanja blue dalam ketatausahaan belanja blue. bendahara pengeluaran pembantu mengajukan s ppd dapat berupa: s ppd dipergunakan untuk mengisi uang persediaan blue yang dilakukan (satu) kali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan s ppd gu. s ppd dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah dipakai, diajukan setelah habis. s ppd ls, dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. penetapan besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pemimpin blue dengan mempertimbangkan: pagu anggaran; dan atau rencana pembayaran. pengajuan s ppd bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan dokumen yang harus melampirkan: salinan keputusan pemimpin blue tentang penetapan untuk blue; dokumen s ppd up; dansalinan anggaran kas blue; dokumen s ppd gu; laporan pertanggungjawaban up; bukti bukti belanja yang lengkap dan sah;untuk s ppd terkait gaji pegawai blue, honor dan tunjangan, terdiri dari salinan anggaran kas blue; dokumen s ppd gaji; dokumen pelengkap daftar gaji, antara lain: pembayaran gaji induk; gaji susulan; kekurangan gaji; gaji terusan; uang duka wafat tewas dengan daftar susulan kekurangan wafat tewas; keputusan pengangkatan pegawai blue; keputusan cons, pns, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan gaji berkala, dll; ssp pph peraturan perundang undangan mengenai penghasilan pejabat pengelola blue, pegawai blue, satuan pengawas internal blue dan dewan pengawas blue; lampiran lain yang diperlukan. s ppd terkait belanja barang dan jasa serta belanja modal, terdiri dari: salinan anggaran kas blue; dokumen s ppd belanja barang dan jasa serta belanja modal; dokumen lain yang diperlukan, antara lain: ssp disertai faktur pajak ppn dan pph) surat perjanjian kontrak spk antara pemimpin blue (bast) disetujui oleh pemimpin bluejika diperlukandan foto buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan, dll yang dilengkapi gaji induk gaji gaji uang duka bendahara pengeluaran pembantu mengajukan s ppd up gu kepada pejabat keuangan blue, setelah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, spj yang diajukan, dan kebenaran pengisian s ppd up gu ls, maka pejabat keuangan blue menyiapkan dan mengajukan surat otorisasi pencairan dana atau opd up gu ls yang dilengkapi dengan dokumen ppd up gu ls kepada pemimpin blue untuk ditandatangani oleh pemimpin blue. s opd up gu ls sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan jikawaktu penerbitan s opd up gu ls sebagaimana dimaksud pada adalah: diterbitkan paling lambat (dua) hari sejak s ppd gu ls diterima. apabila ditolak, dikembalikan paling lam bat satu) hari sejak diterima s ppd gu ls. apabila pejabat keuangan blue menyatakan bahwa dokumen s ppd up gu ls belum lengkap, maka pejabat keuangan blue akan menerbitkan surat penolakan ppd gu ls dalam (dua) rangkap, satu dokumen diarsipkan dalam register surat penolakan ppd up gu ls, dan dokumen lainnya dikirimkan kepada pemimpin blue untuk otorisasi. s opd up gu ls yang sudah ditandatangani pemimpin blue dikembalikan kepada pejabat keuangan blue sebagai dasar pencairan dana. berdasarkan ditandatangani s opd up gu ls pemimpin blue, yang telah maka pejabat keuangan blue mengeluarkan surat pencairan dana atau s pd gu ls yang digunakan untuk pembayaran dan diberikan kepada pihak ketiga. s pd up gu ls sebagaimana dimaksud pada diterbitkan jika:s pd up gu ls sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lambat (dua) hari sejak s opd gu ls diterima oleh pejabat keuangan. pembukuan belanja blue dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu menggunakan: buku kas umum pengeluaran blue; dan buku pembantu buku kas umum pengeluaran blue, antara lainsub rincian objek belanja. dokumen dokumen yang digunakan dalam melakukan pembukuan belanja sebagaimana dimaksud pada adalah: surat otorisasi pencairan dana atau s opd up gu ls; bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan dokumen dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undang n rba dan dpa. dalam hal belanja blue melampaui pengelolaan barang milik daerah blue blue dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan perundang undangan mengenai barang milik daerah. bab vii pertanggungjawaban dan pelaporan bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembantu. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: bku penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan yang berkenaan; register sts; dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap. pemimpin blue menandatangani laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu sebagai bentuk pengesahan. bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atasterdiri atas: pertanggungjawaban penggunaan up gu ls; dan pertanggungjawaban bulanan. pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf bendahara pengeluaran pembantu melakukan langkah langkah berikut: mengumpulkan bukti bukti yang sah atas belanja yang menggunakan termasuk bukti bukti pendukung lain yang sah dan lengkap; membuat rekapitulasi belanja berdasarkan bukti bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dalam laporan pertanggungjawaban sesuai dengan program dan kegiatan masing masing; dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf dijadikan lampiran pengajuan s ppd selanjutnya. pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud huruf berupa laporuntuk semua dana yang digunakan oleh blue. untuk kepentingan analisa manajemen keuangan dana blue, laporan pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat berdasarkan sumber dana apbd, blue, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa surat pertanggungjawaban dihampiri dengan: buku kas umum pengeluaran; dan laporan penutupan kas. pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut, dihampiri bukti setoran sisa uang persediaan. pemimpin blue menandatangani laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu sebagai bentuk pengesahan.nyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada kepala dinas menerbitkan sp3bp untuk disampaikan kepada ppid. berdasarkan sp3bp sebagaimana dimaksud ppid melakukan pengesahan dengan menerbitkan sp2bplpe); cata tan atas laporan keuangan lk); satuan pengawas internal;dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh bupati yang bertugas diantaranya untuk memantau perkembangan kegiatan blue, menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan blue, dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola blue. babcirebon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor dan peraturan bupati cirebon nomor tahun tentang sistem akuntansi rumah sakit umum daerahjanuari kabupaten cirebon tahun nomoratas peraturan{alokasi dana desa kepadyang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah dana perimbangan yang diterima19gg:raiembayar:,lembaran negara republik indonesia tal6a10alun ol4 tentang peraturan pelaksana undang undang nomor tahun ol4 tentang desa lembaga:r negara republik indonesia tahun ol9 nomor tambahan lembaran negara republiki lembaran negara republik indonesia tahun }tg nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun }lgdan i lembaran daerah_h kabupaten tapin tahun a16 nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun o7g)'}tg nomor 2g)ai9 nomor memutuskan2o. beberapa ketentuan dalampasar (r) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengalokasian add kepada pemerintah desa kabupaten tapin pada tahun anggaran 2o2o ditetapkan sebesar rp. .52o. .9ro, (enam puluh dua milyar rima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sengajuan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan pada awal bulan periode triwulan sesuai dengan persyaratan pengajuan penyaluran. persyaratan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: persyaratan pengajuan penyaluran melalui camat meliputi: surat permintaan pembayaran spp); dokumen pelaksanaan angga r eur dpa) desa tahun anggaran berkenanadd dari camat sesuai hasil verifikasi; surat permintaan:r pembayaran spp); dokumen pelaksanaan angga_ran desa tahun anggaran berkenan; akuntansi add triwulan yfi.,g aka,bukan meliputi: surat rekomendasi pen4ikan penyaluran add dari dpmd sesuai hasil verifikasi; surat permintaan pembayaran (spp)an. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ctober, november dan desember;; dan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana diatur dalam peraturan bupati tentang pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang berlaku. ketentuan l,diubah menjadi r.l peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten tapin. diundangkan rantau ditetapkan rantau padatanggal jenis =i. .;, ? 2rl pada tanggal it'. :::' sekretaris dae kabupaten tapin, masakan berita dae kabupaten tapin tahun 2o2o nomor lampiran peraturan bupati tapin nomor 37tahun 2o2okecamatan nama desa besaran add (np.) tangkap yani pura 6s7. pulau pinang pualam sari gunung batu pulau pinang utara padang sari mekar sari fr]az tatakan 58e. suatu tatakan sawang .o22. bawahan 4t5.9t2. timbalan .o84. rumintin cempaka .22t. .o89. mandarin serasi .78t. pematang karangan hulu pematang karangan pindahan .57t pematang karangan hilir hidung andhika .34l. sukaraja 4s6.s13. titik kepayang batang lantik mandarin hilir 4s7.s96. sungai belalang 45s. paparan makmur 4t8. keramat antasari jinnah baris .o75. banua hai{yar .3s3. banua halat kiri banua halat kanan .71s. perintis raya 4t7.o72. bakaran atasan hilir bumbu raya .o2t banua hai{yar hulu badan riaa ( ) mayasari hulu candi laras baringin .t34. marampiau .sgt. patungan hilir pasangan hulu sungai ruas so6. baringin 4r3. marampiau hilir sungai ruas hulu balin pasangan pantai .8s2. f)a teladan sungai salai priok mayasari hilir .69t. batatas rawan buas buas .73t. teluk haur sungai puting sahaja .o80. sungai salai hilir buas buas hilir rawan hulu parigi kecil s82.40s. karangan parigi paul gadung bandung tengkawang waringin t2. gadung keramat masa 4r9. ketapang tengkawang baru .o92. tipitaka jaya miwa batu ampar harakat .s69. batung balawaian peramban bunyi jaya doz kalumpang s95. banua padang .o98. bungur .99t banua padang hilir 42t. sha}ah hangul rantau bujur purut bungur baru timbang paling guling .s17. r02 .t54. to4 linux benderang porandakan l07 lokpaikat bataratat .s73. ditahan baru puncak harapan 1i1 budi mulya t12 ayunan papan salam baris ll+ suatu lama kambang habang lama pantai cabe tt7 suatu baru kambang habang baru doz dt fli tabungan .s98. matang batas patungan kambang kuning asam rendah
|
salinan gl, les dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan, menimbang bahwa berdasarbahwa kepala daerah menyusun kebijakan teknis pelaksanaan ppdb dan menetapkan zongah pertama, mengingat undang undang nomor tahun tentang bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tahuntahapan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran juli jenjang kegiatan pukul tanggal iso foto fan ja2 jas pas pemasangan informasi tentatif spanduk tentang ppdb dibuka pendaftaran pengambilan formulir pengembalian formulir pendaftaran jalur zonasi dan perpindahan orang tua wali verifikasi berkas jalur zonasi dan perpindahan orang tua jurnal hasil sementara ppdb pengumuman jalur zonasi dan perpindahan org tua daftar ulang haripertamamasuk lil juli jenjang kegiatan pukul tanggal isle aro fan pas pemasangan informasi tentatif spanduk tentang ppdb dibuka pendaftaran pengambilan formulir semua jalur pengembalian formulir pendaftaran jalur komisi,prestasi dan perpindahan org tua smp verifikasi berkas jalur komisi,prestasi perpindahan tugas orang tua selesai jurnal hasil sementara ppdb selesai pengumuman jalur zonasi, prestasi,dan perpindahan orang tua selesai daftar ulang selesai aripertamamasuk 7is pal bupati nunukan, ttd admin laura hafidkelurahan sekolah alamat kecamatan irisan sdn nunukan jl. pendidikan nunukan nunukan barat nunukan utara nunukan jl. fatahillah rt. nunukan nunukan tengah nunukan timur sdn nunukan jl. kara rt. nunukan nunukan barat ayang ara nunukan tengah nunukan utara nunukan barat nunukan barat sdn nunukan jl. pattimura nunukan nunukan tengah nunukan timur sdn nunukan jl. iskandar muda rt. nunukan nunukan barat sei bilal nunukan barat sdn nunukan jl. sungai fatimah nunukan sei fatimah sdn nunukan jl. cut nyak dien nunukan manah nunukan tengah nunukan barat sdn o1l1 nunukan jl. pembangunan rt. nunukan tengah sdn nunukan jl. pendidikan rt. sungai tanjung cantik banjar desa minuman nunukan barat smpn nunukan jl. iskandar muda rt. nunukan nunukan utara nunukan timur nunukan tengan nunukan timur smpn nunukan jl. bhayangkara nunukan nunukan tengah nunukan barat nunukan utara smpn 3nunukan aji muda rt. nunukan dini san nunukan barat bupati nunukan, ttd admin laura hafid lampiran iiiselatan kelurahan sekolah alamat kecamatan irisan sdn nunukan jl. wana wisata nunukan selisih selatan membunuh selatan nunukan selatan sdn nunukan jl. yos sudarso nunukan tanjung harapan selatan tanjung harapan selatan mengapa sdn nunukan nunukan nunukan selatan sdn nunukan jl. dewi sartika rt. nunukan tanjung harapan selatan sei landing selatan mengapa sdn nunukan jl. panama rt. nunukan mengapa selatan sei jepun selatan tanjung harapan smpn nunukan adi nunukan selisih selatan hasanuddin selatan nunukan selatan smpn nunukan jl. yos sudarso nunukan mengapa selatan tanjung harapan selatan tanjung harapan nunukan selatan smpn nunukan jl. dewi sartika sei nunukan mengapa selatan lancang selatan tanjung harapan zona sekolah kecamatan sebatik utara dan kecamatan sebatik tengah sekolah alamat kecamatan desa irisan desa sei nyamuk smpn sebatik sebatik desa sei tanjung aru ura jl. manunggal utara desa sei bukit aru indah desa sei pancang desa sei pancang smpn sebatik jl. sultan sebatik desa seberang tengah hasanuddin tengah desa aji kuning desa lari smpn sebatik sebatik desa sei lemo tengah aji kuning tengah desa bukit harapan desa masuk zona sekolah kecamatan sebatik dan sebatik barat smpn sebatik desa padati sebatik desa padati desa sei manurung desa karang smpn sebatik desa balan siku sebatik desa balan siku smpn sebatik desa setahu sebatik desa setahu smpn sebatik desa liang sebatik desa liang bunyi zona sekolah kecamatan sebatik, kecamatan sebatik barat, kecamatan sebatik timur sdn smpn sdn sdn sdn sebatik barat smpn sdn smpn sdn sdn sdn isbn sebatik timur smpn sebatik sdn zona sekolah kecamatan sei menggaris dan sebuku sdn smpn sdn smpn sdn3 sei menggaris smpn sdn sdn smpn sdn smpn sdn sebuku smpn sdn sdn sdn sdn sdn sdn zona sekolah kecamatan tulis onoi dan sembarang (sdn smpn1 sdn smpn2 sdn sdn sdn tulis onoi sdn sdn sdn |sdn smpn sdn smpn sdn smpn sdn smpn sdn smpn sdn smpn sdn sdn sdn sembarang sdn sdn sdn sdn sdn sdn sdn sdn zona sekolah kecamatan lumbis dan kecamatan lumbis ogong (sdn smpn sdn smpn sdn sdn sdn sdn lumbis sdn sdn sdn sdn |sdn1 smpn sdn smpn sdn smpn sdn sdn sdn lumbis ogong sdn sdn sdn sdn zona sekolah kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan smpn krayan smpn smpn |sdn1 smpn sdn smpn sdn smpn sdn krayan selatan sdn sdn bupati nunukan, ttd admin laura hafidperaturan daerah kabupaten nunukan nomor tahun tentang system penyelenggaraan pendidisekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sekolah dasar, yang selanjutnya disingkat sd, adalah salah satu bentuk satuanmipeserta didik', transparan, akuntabel, berkeadilan. nondiskriminatif sebagaimana dimaksudini bertujuan untuk: mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman kepala sekolah dalam melaksanakan ppdb. bab tata cara ppdb bagian kesatu waktu dan mekanisme tahapan ppdb dilaksanakan pada bulan juli setiap tahun. tahapan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada setiap sekolah dilakukan secara terbuka dengan memuat informasi paling sedikitjalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua wali, jumlah daya tampung tersedia pada kelas sd, kelas smp sesuai dengan data rombongan belajar dapodik, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi. pengumuman pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui papan pengumuman sekolah ataupun media lainnyaunakan mekanisme dalam jaringan (daring). dalam hal ini tidak tersedia fasilitas jaringan, minfotokopi akta kelahiranpersyaratan calon peserta didik baru kelas tujuh) smp berusia paling tinggi (lima belas) tahun pada tanggal juli tahun berjalan. peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada mendaftar pada pendidikan jalur non formal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal. foto copy ijazah atau surat tanda tamat belajar atau bentuk lain yang sederajat. fotokopi akta kelahiran.sekolah wajib melapor dinas pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon peserta didik, melebihi daya tampung. dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sekolah lain dalam zonasi yang sama atauketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan,dan atau menambah ruang kelas baru, prestasi: sekolah tujuzonasi sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran dan lampiran iii peraturan bupati ini. jalur zonasi dengan kuota paling sedikit sembilan puluh persen),termasuk keluarga tidak mampu ditentukan berdasarkan calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dari daya tampung ditunjukkan dengan kartu perlindungan sosialita kartu keluarga harapan atau rekomendasi dari dinas sosial, daerah maupun pusajalur prestasi dengan kuota paling banyak tentukan berdasarkan nilai ujian sekolah berstandar nasional tertinggi sekolah masing masing dan dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah. prestasi yang diperoleh melalui, provinsi, nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama, kementerian pemuda dan olah raga, komite olah raga nasional indonesia, induk organisasi cabang olahraga dan pramuka, untuk penghargaan tiga tahun terakhir. cc. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: juara i,ii,iii tingkat kabupaten juara i,alih tingkat provinsi juara i,ii,iii tingkat nasional internasionaldari daya tampung sekolahorang tua tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan jalur zonasi dan jalur prestasi ketentuan mengenai jalur pendaftaran ppdb melalui zonasi,prestasi dan perpindahan tugas orang tua wali kebalikan untuk: sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khususrmenulis dantelahserta didik setara smp, darikewenangannya. ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan bupati ini ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan.
|
g) pemerintah kabupaten melawi peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pajak reklame bagian organisasi dan hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun pemerintah kabupaten melawi ulu peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati melawi, , bahwa untuk terbitnya administrasi dan kelancaran dalam memungut pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf atas, perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten melawi.tentang pajak reklamedidengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dil. nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran saya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalahyam engan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak: tagihansi berupa bunga dan denda, bab nama, objek dan subjek pajak nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. bisa semua penyelenggaraan reklame. reklame sebagaimana dimaksud pada ini meliputi papan billboard megaton: kain, melekat (stiker): berjalan, termasuk pada kendaraan, udara: suara: film slide, peragaan, dari objek pajak adalah aan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rain reklame melalui televisi, radio, warta harian, garapan reklame untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan atau pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan bab iii dasar pengenaan dan tarif pajak dengan pajak adalah nilai sewa reklame. reklame sebagaimana dimaksud pada ini dihitung dengan can nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame. hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang kan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi reklame. reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak masa aan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. ngan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan bupati. . jak ditetapkan sebesar name papan billboard megaton, ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari sewa reklame: kain, ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari nilai sewa reklame, melekat (stiker), ditetapkan sebesar (lima persen) dari nilai sewa selebaran, ditetapkan sebesar (lima persen) dari nilai sewa reklame, berjalan, termasuk kendaraan, ditetapkan sebesar (dua puluh persen) nilai sewa reklame, 'blame udara, ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari nilai sewa lame suara, ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari nilai sewa jame film slide, ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari nilai sewa jame peragaan, ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari nilai sewa bab wilayah pemungutan dan cara penghitunganupah pungut pada instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar (lima sen) dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan kas daerah kabupaten tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada ini kanakan berdasarkan peraturan bupati. bab vi. ssi bab saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. wajib pajak wajib mengisi speed. sebagaimana dimaksud pada ini harus diisi dengan jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. sebagaimana dimaksud pada ini harus disampaikan kepada selambat lambatnya (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.asarkan speed sebagaimana dimaksud dalam bupati 'takkan pajak terutang dengan menerbitkan skpd. istri berupa denda sebesar (dua persen) sebulan dan ditagih dengan #terbitkan std. pajak yang membayariri yang terutang, jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terulangnya pajak, bupati dapat biakan kpk, kpdkbt: kpn: skpd .:dalam waktu yang ditentukan oleh bupati. pembayaran . dimaksud pada dan ini, formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daeraheyang ditunjukaer melawi, kubik diundangkan nanga pinoh padatanggal ape sekretaris daerah kabupaten martin luther.d lembaran daerah kabupaten melawi tahun nomor nee atas peraturan daerah kabupaten melawreklame ditetapkan menjadi pajak daerah kabupaten dan selanjutnya perlu diatur dengan peraturan daerah. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha dibidang reklame dalam wilayah kabupaten melawi, dipandang perlu melakukan tindakan partisipasi reklame sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini merupakan pendapatan daerah yang cukup potensial guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan. dengan berkembangnya objpeningkatan efektifitas pemungutan pajak dan usaha usaha peningkatan, dalam pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. ii. demi sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten melawi nomor
|
tibkan penyelenggaraan pemerintahan www dibidang pelayanan pendaftaran kependudukan dan akta catatan sipit, bahwaganda penduduk dan akta catatan sipil, &. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf dan utas perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten melawiamun tambahan leburan negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang hukum acura pidana lembaran negara republik luzonensis tahun nomer sambutan lembaran negara republik indonesia nomer undang undang nomor tahun tentang perubahan ulun menang undang nomor tahun tentang pajak daerah daa retribusi daerah lembaran negara republik indonesia taka nom vumbahun lembaran negara kapadolik indonesia nomor sedang undang nomor tahun tentang keuangan negara lebaran negara publik indonesia tahun wes at, tambahan lembaran negara republik indonesia mama gendang undang nomor budalam nomor tambahan lembaran negara mapelsoutuny pelaksanaan undang undang nomor tahun1974 tentang perkawiontampunya penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah, peraturan perintah. nomor tahun tentang retuilumis. keputusan presiden nomor tahun tentang penyaluukyat daerah kabupaten melawi, pemerintah adalah pemerintah kabupaten melawi, bupati adalah bupati melawi: kantor adalah kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten melawi, kepala kantor adalah kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten melawi, kas daerah adalah kas kabupaten melawiii. kartu tanda penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti u.'utulai untuk tujuan kepentingan dan pemungujumat dinikmati oleh pribadi atau badan, wajib retribusi adalah orang utuun perizinan tertentu dari pemerintah daerah kabupaten melawi, pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul dan mengolah data utuhjek retribusi dimaksud pada adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kabupaten melawi berupa kegiatan untuk kepentingan kemanfaatan umum. subjek retribusi adalah orang pribadi yang mengunakan atau menikmati jasa pelayanan sebagai mana maksud peraturan daerah ini. bab golongan retribusi retribusi penggantian biaya cetak kartu tunda penduduk dan akta catatan sipil termasuk jenis retribusi jasa umum, bab ' retribusi penggantian biaya cetak kartu tunda penduduk dan akta catatan sipil didasarkan atas kebijaksanaan daerah denyut memperhatikan biaya pelayanan susu yang bersangkutan serta kemampuan masyarakat dan berasaskan keadilan. biaya sebagaimana dimaksud puu pul(b)maksud pada ini pendaftaran kependudukan adalah sebagai berikut il. biaya penerbitan kartu tanda penduduk warga negara indonesia sebesar rp. , ibr. biaya penerbitan kartu tanda penduduk warga negara asing sebesar rp. , ibr. biaya penerbitan surat keterangan kependudukan kartu lainnya sebesar rp. , set. tarif retribusi catatan sipil jenis pelayanan catatan sipil besarnya biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran anak kesatu dan kedua rp. rp. anak ketiga dan seterusnya rp. rp. kutipan kedua akta kelahiran dan seterusnya rp. rp. oa. pencatatan perkawinan dalam kantor rp. luar kantor rp. rp. disamping biaya tersebut yung bersangkutan rp. rp. diwajibkan membayar kutipan akta perkawinan (satu set untuk suami dun istri bagi pencatatan perkawinan terlambat yang melebihi jangka suatu bulan sejuk tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dalam kantor rp. rp. luar kantor rp. rp. ww, kutipan kedua akta perkawinan dan seterusnya (satu rp. rp. set untuk suami istri) pencatatan . pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (satu set) pencatatan perceraian yung melebihi tungku waktu rp. rp.(sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian satu set) bd. kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya kp. rp. , . pa. pencatatan dan penerbitan akta kematian rp. rp. kutipan kedua akta kemudian dan seterusnya rp. rp. pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak | rp. rp. m), pencatatan dan pengesahan amuk rp: rp: kutipan kedua pengakuan anak rp. rp. adopsi tercatat adopsi yang melebihi tungku waktu watu bulan sejak tanggal keputusan adopsi duri pengadilan negeri yung telah mempunyai kekuatan hukum yang tutup dan dkp. rp. salinan akta perkawinan salinan akta perceraian salinan akta kematian rp. salinan akta pengakuan anak rp. pelaporan dan penerbitan tu,rp. rp. dikenakan biaya. permohonan surat keterangan yoo bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan pendaftaran kependudukan dan akta catatan sipil. bab vii d, bab viikantorbiaya operasional kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional sebesar duini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii masa retribusi masa retribusi pendaftaran kependudukan dun akta catatan sipil sebagai berikut kartu tanda penduduk masa berlakunya (lima tahun, untuk yang berusia tahun utus berlaku seumur hidup: akta catatan sipil berlaku sepanjang musa. bab xipusat, meminta keterangan dan bulan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tainduk pidana retribusi daerah, &ivgu (enam bulan atau denda paling banyak tempat kali jumlah retribusi terutang dan disetorkan kas daerah: tindak pidana dimaksud pada pusat ini adalah pelanggaran. bab xvongan peraturan bupati, peraturan daerah ini mulai berlaku padu tuoup) melati, terang kubik owandangkan nanga pinoh pada tanggal pebruari kabupaten melawi an. ayin luther mens bagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalamtiban administrasi kependudukan, bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten melawi adalah bidang penertibswads,keuangan desa bagian organisasi dan hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun . pemerintah kabupaten melawi peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang keuangan despada huruf utas, perlu diatur dengan peraturan daerah sebagai acuan dikeluarkan peraturil.khusus alokasieksibii3, desa. ilan tetap kepala desa dan perangkat desa terdiri: tunjangan jabatan: bantuan dari pemerintah atasan. penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa, sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten melawi. permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa, dan desa, serta tunjangan yang diberikan kepada badan permusyawaratan desa, ditetapkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. bab sumber pendapatan desa bagian kesatu jenis pendapatan desa sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa, yangmelawi, ce. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten melawi, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah kabupaten melawi.: tanah kas desa: pasar desa: bangunan desa, pasar hewan: tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, hasil usaha milik desa, lain. (asm lain kekayaan milik desa bagian keduamelawi0onyamelawielawiyo(dua puluh lima persen) dari plafon dau desa kabupaten melawikelola: dau desa (bdi bt) dimanatetapkanpenatausahaadd adalahmasyarakat desa, baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan, tim pembina pengelolaan dana perimbangan ditetapkan dengan keputusan bupati. . pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh kadang pengawas daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai dana alokasibantuan desa dilakukanhal hal yang belum diatur dalam peraturanjuni melawi, suman kubik diundangkan nanga pinoh lada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten melawi, asasuangan desapenjelasan demi sampai dengan cukup jelas yang dimaksud dengan (satu) pintu dalam peraturan daerah ini bahwa bantuan desa hanya dilaksanakan oleh bagian pemerintahan setda kabupaten melawi.sar pemerintahuu wax .ay nht sani peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang retribusi pasar pemerintah daerahsar pemdaatas perlu diatur peraturan daerah tentang retribusi pasar pemerintahasar pemerintah daerah: tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsupemdad) bumn dan". arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baratpemda: pertokoan,. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baratrpemdarsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baratditetapkan sebagai berikut klasifikasi . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat klasifikasi kios klasifikasi jenis bangunan |. luas sew atari kelas permanen m2keatas , bulan kelas permanen s d10m2 , bulan kelas permanen s d8 , bulan semi permanen , bulan klasifikasi pertokoan klasifikasi jenis bangunan tab tari kelas permanen m2s d30m2 , bulan permanen m2s d100m? , bulan permanen keatas , bulan tempat pelelangan klasifikasi en jenis luas ari kan bangunan man ikan permanen m2s d , hari hewan ternak sapi kerbau permanen s a , hari kambing babi permanen m2s d , hari ayam permanen m2s d150 , hari hasil bumi permanen s d , hari babx. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baraatur arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baratretribusi keringanan, dan pembebasan retribusi. pengurangant: ditetapkan nanga pinoh pada tanggal na, pati melawi, suman kubik diundangkan nanga pinoh, padatanggal apelsar pemerintah daerdan retribusi daerahasar pemda ditetapkan menjadi retribusi daerah kabupaten dan selanjutnya perlu diatur dengan peraturan daerah. dengan berkembangnya obyupaya peningkatan efektifitas pemungutan retribusi dan usaha usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. ii. penjelasan demi s dn pemerintah kabupaten melawi peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun retribusi pelayanan pasar bagian organisasi dan hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun:.upuk daerah dan retribusi darul, buku retribusi pelayanan busur merupakan jenis retribusi daerah kabupaten, bahwa untuk pemungutan retribusi sebugulmuna dimaksud pada huruf atas perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten melawi,er undang undang nomor tahun tentang perubahan ulium tentang pemerintahan murai hamburan negara republik indonesia tahun nee uts, tambahan lembaran negara republik linlonesin nomor undang undang nomor tahun tentang perlinbanyan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lwmburulenting pelaksumuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana lembaran natu nomor tumbupenakut adalah pedoman yang diberi tangan tersentak dibidang retribusi daerah suci dengan peraturan perundang kandungan sang pera. pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman pelantun, bangunan berbentuk lautuusar, wajib retribusi adalah orang pribadi utuhujan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda badan adalah suatu bentuk buhun usaha yang meliputi perseroan tertutup, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah denyut muua pensiun, bentuk suhu, dan mengolah datu dan atau keterangan lainnya duluvisi daerah adalah serangkaian (adukan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yun selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukit itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yung terjadi serta menemukan terungkapnya, kas daerah adalah kas daerah kabupaten melawi. bab il. tn bab nama, pusat obyek retribusi adalah pelayanan pusillus pusar tradisional sederhana berupa halaman pelataran, los dan atau kios yangdun badan usaha milik negara. pusatni golongan retribusi pusat pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi susu umum, wan cara mengukur tingkat penggunaan jasa jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dul dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. sebagaimana dimaksud pada ini meliputi biaya operasional dan bab vi. bar struktur dan besarnya tarif pusat struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pusillus yang terdiri utus halangipusat ini digunakan untuk menentukan kelas pusar. kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan oleh bupati. struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut indikasi jenis bangunan luas tarif pasar kelas pasar los permanen iml, rp. hari permanen mx1, rp. hari pasar kios permanen rp. hari semi permanen rp. hari bab vii wilayah pemungutan (d)dad viii biaya operasional kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan kas daerah. vata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada pukul inipusat masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bari atau ditetapkan lain oleh bupati, . itusat pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan retribusi dipungut dengan mengunakan skr atau dokumen lain yang dipertemukan, dan skirt. bab sanksi administrasi pusat dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat puuuri retribusi terutang atau kurang dibayar dun ditagih dengan menggunakan std, bab xii tata cara pembayaran (dunya sebagaimana dimaksud pada ayat pusat ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk bab xiv. bab xiv pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat memberikan pengurangan keringanan, dan pembebasan retribusi. keringanan, dun pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi cara pengurangan, keringanan dun pembebasan retribusi ditetapkan oleh peraturan bab kedaluwarsa penagihan pasal mak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu apenyidikananduk pidana bidang retribusi penyidik sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini adalah prima, mencari danjadi lengkap dan jelas siti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yuuhun bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan (ndak pidana dibidang retribusi jumce. melakukan . #melakukan penggeledahan untuk mendapatkan buahan bukti pembukuan, penutupan dan . #perkamen dokumen lain serta melakukan penyidikanduk pidana dibidang retribusi daerahun memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf ih. memotret seseorang yang berkaitan dengan tanduk pidana retribusi daerah memanggil seseorang yang berkaitan dengan tanduk pidana dibidang retribusi. penyidik pejabat polisi negara republik indonesia. bab xvii ketentuan pidana retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah pidana kurungan paling lama (enam bulan atau denda paling banyak (empat retribusi terutang. pidana yang dimaksud pada pusat ini adalah pelanggaran. bab xvi ketentuan penutup pukul nya peraturan daerah ini muka segala ketentuan dan peraturan yang dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku pusat yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenal pelaksanautrtanyyul december minati melawi, ge: ata &d pra suman kubik diundangkan nanga pinoh padi tanggul porar" sekitar bahrain kabupaten melawi, yad yar tkn artis luther. lembaran daerah kabupaten melawi tahun nomor penjelasan atas peraturan dari kabupaten melawierubahan usolusmarus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun iritasi dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. ikan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh daerah adalah retribusi pelayanan pasar karena itu pemerintah melawi menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar rangka menggali sumber sumber pendapatan daerah guna menunjang san demi demi dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.alokasi danalaw www pap peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang alokasi dana desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati melawialokasi dana desa babi, dan pengelolaan pembangunan desa: perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang selanjutnya disebut alokasi dana desa adalah per, alokasi: alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa,:,alokasi dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun berlaku, besar alokasi dana desa adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun berlaku. bab iii rumus penetapan alokasi dana desa rumus alokasi dana desa sebagai berikut adm bdi adv) dimana dari add bdi bobot desai adv total add yang bersifat variabel adv dari add add adm adv indikator yang meniiketerjangkauan seluruh desa: jarak desa dengan ibukota kabupaten) jarak desa dengan ibukota kecamatan skor seluruh desa y6) persentase pads desa besar pads desa pads seluruh desa) dalam . dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memiliki prioritas dari keberpihakan dari indikator atas sesuai dengan arah dan kebijaksanaan umum pemerintah daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase sehingga: bdi lwi yo) jpi yo) yo) s(pads y6). dimana ta2 a3 t jawaban dana bagian kesatu penggunaan alokasi dana desa add) alokasi dana operasional maksimal dari alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk bantuan tunjangan aparat pemerintahan desa, bantuan tunjangan bpd, biaya operasional sekretariat desa, biaya operasional sekretariat bpd, bantuan tunjangan lembaga memasyarakat desa, biaya perjalanan dinas, lain lain pengeluaran rutin. alokasi dana desa minimalkd, yang dipertanggung jawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan bpdakuntabilitas,lokasi desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. bab bab ketentuan lain lain turun desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa harus siap sebelum alokasi dana desa ini@pipa melawi, x.suman kubik akan nanga pinoh tanggal agustus barislokasi danman aka pemerintah kabupaten melawi aturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pemakaian kekayaan daerah organisasi dan hukum retre'peraturan daerah ini yang dimaksud.ariarsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat bab nama, obyek dan subyek retribusi nama pemakaian retribusi pemakaian daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas j untuk peserta: pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah, pemakaian kekayaan lainnya: il. kursi, tenda, sound system, tidak termasukretribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak menggunakan kekayaan daerah. bab iii golongan retribusi ian kekayaan daerah digolongkan sebagai jasa usaha. bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu jarak pemakaian kekayaan daerah. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif introleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada pasar. bab vi. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baratsebagaimana dimaksud, diperolehpinjaman, nilai sewa tanah, banguntahun (sembilan puluh ribu rupiah pertahun), retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha tempat dan tepat tinggal harga tanah setempat luas tanah lama pemakaian. penggunaan gedung bangunan dan peralatan lainnya sebagai berikut jenis lamanya waktu tarif atau gedung rumah penggunaan retribusi gedung saga hari jam) |a. komersil kabupaten umum |c. sosial aula kantor hari jam) ja. komersil |b. umum sosial tenda . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat tenda ukuran hari jam) komersil 6x6 umum |c. sosial 3x4 hari jam) komersil umum sosial kursi future hari jam) |a. komersil |b. umum sosial kursi plastik hari jam) ja. komersil |b. umum ic. sosial sound system hari jam) rp200. |a. komersil kapasitas kecil rp150. umum rp100. |c. sosial (soundsystem hari jam komersil kapasitas besar rp1. umum sosial lcd(in fokus) hari jam) rp500. |a. komersil rp400. |b. umum rp300. |c. sosial note book hari jam) rp500. ja. komersil rp400. umum rp300. c#, |c. sosial kamera digital hari jam) komersil c0, umum |c. sosial ohp hari jam) rp150. ja. komersil rp100. umum cc. |c. sosial handy camera hari jam) rp500. |a. komersil rp400. umum rp200. |c. sosial kendaraan roda hari jam) rp1000. komersil (enam) truck rp750. |b. umum dump truck sosial kendaraan roda hari jam) rp500. |a. umum (empat) pick up rp200. |b. sosial kijang bus pemda (roda hari jam) rp300. |a. umum tanpa ac) rp200. |b. sosial lapangan sepak hari jam) umum bola dan basket sosial mto, tj. niaga, lap. kecamatan stadion olah hari jam) komersil raga umum arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat lapangan parkir hari sarana hari panggung luar ruangan penginapan kali pemakaian |a. vip paviliun hari kamar ekonomi |rumah rumah .(satu)bulan rmol. dinas ibukota rmh gol. kabupaten rmh gol. iii |rumah rumah (satu) bulan rmh gol. dinas ibukota rmh gol. kecamatan rmh gol. iii mimbar kali pakai umum jam) bendera logo kali pakai umum kab. melawi jam) sosial tarif retribusi peralatan alat alat berat besar darat harga sebisa lat jumlah ypp kapasitas harga unit dewa jam unit rp) rp.) e san du suatu u u too mesin gila unit mgb ton statistik unit mgb non bergetar mesin unit mpa penyembur aspal mesin unit pemadam tanah backbone mbl leaders excavator ' | unt mex. (motorgrade unit mgr 201120hp (bulldozer ' | unit mdt |165hp stone unit mpb t j crushed crushed rpm asphalt unit amp mixing plant ton jam tonton unit cwb kw( truck phn damptruck unit ps |4m3 |mobil derek unit ps ton bab v biaya operasional kepada instansi pengelola retribusi dan pembantu diberikan biaya operasional dari seluruh penerimaan yang telah disetor kas daerah: tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ini dilakukan berdasarkan peraturan bupati. bab viii masa retribusi dan saat retribusi berhutang retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh bupati kan kontrak hak pemakaian.. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barathal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau tidak membayar, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutk.arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelet#permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada @. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat catatan catatan dan dokumen dokumen lain,i). arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah: memanggil orang ata! ketentuan penutupaerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.. ditetapkan nanga pinoh padatanggal ap eil ati melawi, suman kubik nanga pinoh lab april aris daerah kabupaten melawimakaian kekayaan daerah #penjelasan umum rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, asi dan bertanggung jawab, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan bangunan daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dikelola lebih bertanggung samping itu semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan daerah pada dewasa ini, baik pelayanan maupun efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi pemakaian ayan daerah perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. kaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh pemerintah paten melawi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, karena itu pemerintah kabupaten awi menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam rangka gali dan meningkatkan sumber sumber pendapatan asli daerah pad) guna menunjang selenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. #penjelasan demi sampai dengan cukup jelas daerah kabupaten, bahwa berdasarkan huruf diatas, perlu adanya suatu pengaturan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai suatu sumber penghasilan asli daerah, bahwa untuk melaksanakanntang perbendaharaan republik indonesia tahun lembaran negara republik indonesia besar tahun tentang pembentukan perundang undangan lembaran negara republik taiwperaturan daerah kabupaten melawi tentang retribusi izin mendirikan bangunan|&. adalantandana pensiun, bentuk tetap serta bentuk badan usaha lainnya, perikasud'a, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, yam mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah gerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan dimaksud agar disain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai rencanampadan adalah garis khayalan yang di, koefisien dasar bangunan adalah bilangan dasar pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan kavling atau pekarangan: koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara salah luas lantai bangunan dengan luas kavling atau pekarangan,, suratbab iv. bab cara mengukur tingkat pengunaan jasa tingkat penggunaan jasa perizinan mendirikan bangunan, diukur dengan rumus, a). koefisien luas bangunan luas bangunan koefisien bangunan dengan luas s d bangunan dengan luas d m2?lebih dari m2? b). koefisien lantai tingkat bangunan, tingkat bangunan koefisienc). koefisien guna bangunan,d). koefisien jenis bangunan jenis bangunan koefisien bangunan semi permanen bangunan permanen tingkat . mm j h ama tingkat penggunaan jasa, dihitung sebagai perlahan koefisien koefisien, sebagaimana dimaksud pada ini, huruf sampai deng, untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. biaya sebagaimana dimaksud pada (l) ini, meliputi biaya administrasi pengecekan dan pengukuran lokasipungut wilayah kabupaten melawi. retribusi yang terutang, dipungut tempat izin mendirikan bangunan diberikan. bab biaya operasional kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, berikan biaya operasional yo, dari seluruh penerimaan yang telah disetor kas daerah. tata . tata cara peranan pembayaran biaya operasional maksud pada ini,bulan, atau ditetapkan lain oleh bupati. saat terutang retribusi adalah, pada saat diterbitkannya skr,, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data barudan skrdlbt, sebagaimana dimaksud pada dan ini, ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xiiportatur dengan peraturan bupati. bab xvii . bab xviii . skrdlb, dan apabila jangka waktubesarnya kelebihan pembayaran, d.ixnghapusan retribusi. bab xx,wewenang penyidik,,, yang berkenaan dengan tindak pidana dimeninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf memotret seseorang,, suman kubik diundangkan nanga pinoh pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten melawi, lan, selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah telah diatur bahwa retribusi izin mendirikan bangunan, merupakan bagian dari retribusi daerah untuk perizinan tertentupenerbitan untuk izin mendirikan bangunan kabupaten melawi, sekaligus pengaturan terhadap pemungutan penarikan retribusi izin pendirian bangunan dimaksud g2bagian organisasi dan hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun nct (ps)elawi, menimbanguntuk mengatur dan menata kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, bahwa dalam meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitas dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat secara bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, maka pemerintah desa yang ada kabupaten melawi, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan dan tatanan dinamika masyarakat, maka perlu ditata kembali: bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf dan atas, perlu menetapkan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desaperaturan daerah ini yang dimaksud dengancamat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati wilayah kecamatan,kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupatependuduk desa dan,, calon yang berhak dipilih adalah calon yang telah ditetapkan oleh bpd: calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sah sekurang kurangnya persen tambah satu suara, penjabat kepala desa adalah seorang penjabat yang ditetapkan oleh camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu, pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan menggunakan hak pilihnya, penjpanitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh bpd yang keanggotaannya terdiri dari unsur anggota bpd, unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa,yang berlaku, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang selanjutnya disebut kpps adalah penyelenggaraan pemungutan suara dimasing masing tps, bab pemilihan kepala desa bagian kesatubagian ketiga susunan, tugas dan kewajiban panitia pemilihan panitia pemilihan dibentuk oleh bpd yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang (dituangkan dalamjumlah keanggotaan panitia pemilihan sebanyak banyaknya (sebelas) orang atau disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan. dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan kpps yang dibentuk oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan mempunyai tugas melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi dan pemeriksaan identitas dan penilaian kemampuan bakal calon, ''b. mengumumkan dipakai pengumuman yang terbuka nama nasa bakal calon calon yang ditetapkan bpd sebagai bakal calon yang berhak dipilih: 'c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan kepada bpd: d. panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. bagian keempatyang bersangkutanagian kelima tata cara pendaftaran pemilih panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih: yang. selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dimasing masing tps tempat yang mudah dibaca oleh umum, pendudukakan dilayani lagi dan tidak mempengaruhi,nam penjaringan dan penyaringan panitia pemilih, ditetapkan dengan berita acara dan diumumkan kepada masyarakatpenjaringan diperpanjang (enam) hari. apabila ketentuan dalam tidak dapat terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan.keterangan keterangan yang dihampiri surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh camat, foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh kantor catatan sipil atau surat keterangan kelahiran yang dilegalisir oleh oleh kepala desa atau camat, surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah, daftar riw hidup' riw pekerjaan, f . salinan fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang:. bagi pegawai negeri wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri apabila terpilih menjadi kepala desa, pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihanbagian . bagian ketujuh persyaratan bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi delawi. bagian kedelapan penetapan bakal calon setelah menerima berita acara penyaringan bakal calon, bpd menetapkan nama nama calon yang berhak dipilih paling sedikit (dua) orang dan diumumkan kepada masyarakat. bentuk, wujud tanda gambar adalah gambar calon yang bersangkutan dengan ukuran tanda gambar ditetapkan oleh panitia pemilihan. bagian kesembilan kampanye pemilihan kampanye dilakukan oleh calon yang berhak dipilih. dalam pelaksanaan kampanye dilarang dalam bentuk pawai atau arak arakan: mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya mengeluarkan kata kata dan atau melakukan yang dapat menimbulkan perpecahan. apabila terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana ini penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. waktu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh panitia pemilihan. materi kampanye antara lain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bab iii. bab iiihari dan mengumumkan kepada masyarakat, pengunduran diri bagi calon yang berhak dipilih selambat lambatnya (tiga) hari sebelum hari pemilihan, pada saat pelaksanaan pemilihan hanya terdapat (satu), maka pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan diserahkan kepada bpd. bagian keduaumum,bebas,rahasia,jujur dan adil. pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihaagian ketiga pemungutan suara pemilihan (dua per pemilihpaisebagaimana dimaksud dan ini, ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan dan diumumkan ditiap tiap tps. apabila . apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ini belum terpenuhi, maka pemilihan kepala desa ditunda paling lambat (tiga puluh) hari. apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ini sudah dilaksanakan dan jumlah pemilih yang hadir tetap tidak mencapai kuorum, maka pemilihan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah. calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara oleh panitia pemilihan hadir balai desa atau pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. #) panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung umur, bebas, rasa, jujur dan adil. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon b: ditandatangani oleh ketua pemilihan, dicap dengan cap panitia pemilihan: dipakai oleh ketua kpps:: menggunakan alat mencoblos yang disediakan panitia pemilihanpemberian suara tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. bagian keempat penetapan hasil pemungutan suara jumlah tps disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan untuk dusun dapat (satu) tps dipergunakan untuk maksimalnghitungan. perhitungan . perhitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing masing calon yang berhak dipilih dan atau masyarakat setempat. ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah ataurbpd untuk menetapkan menjadi keputusan bpd dan dilaporkan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian ketua bpd menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan pemilihan, dan mengumumkan hasil pemilihan. ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan. bagian kelima mekanisme pemilihan ulang pemilihan ulang dilakukan bagi (dua) orang atau lebih yang memperoleh suara terbanyak, pemilihan ulang dilaksanakan pada hari itu juga. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf ini calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf ini hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai kepala desa bpd mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan melaporkan hasil keputusannya kepada bupati melalui camat. babbupati menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan dgg) sebelum memangku jabatannya demi allah tuhan), saya bersumpah'berjanji bahwa saya akar.irah terima jabatan kepala desa dilaksanakan dihadapan bpd dengan menandatangani berita acara rah terima jabatan disaksikan oleh camat dan tokoh masyarakat. bab masa jabatan kepala desa masa jabatan kepala desa adalah (enam) tahun. apabila berakhir masa jabatannya kepala desa dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bab mekanisme laporankepala desa berkewajibaninformasidisampaikan kepada bupati melalui camat (satu) kali dalam satu tahun. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalamketerangan pertanggung jawaban kepada bpd sebagaimana dimaksud dalam disampaikan sekali dalam (satu) tahun dalam musyawarah bpd. kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada bupati melalui camat dan bpd, laporan akhirkepala desa. bab vii. bab vdewan perwakilan rakyat daerah dprd), terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum kepala daerah, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskreditkan warga atau golongan masyarakat lai, menyala gunakan wewenang. apabila kepala desa melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh bupati atas usul bpd. bab viii tindakan penyidikan terhadap kepala desa kepala desa yang diduga terlibat dalam suatu tindakan pidana dapat dilakukan penyidikan. dalam hal penyidikan kepala desa, penyidik yang bersangkutan harus melapor kepada bupati. penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada tahap pertama dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. pada tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum. kepala desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud atas usul bpd diberhentikan sementara dengan keputusan bupati. bab mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa bagian kesatu pemberhentian desa berhenti karena menamakancc. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa: dinyatakan melanggar sumpah'bagian kedua pemberhentian sementara kepala desa dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul bpd dapat diberhentikan sementara. pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati, atas usul bpd. selama kepala desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari hari dilaksanakan oleh seorang pejabat kepala desa yang ditetapkan oleh bpd dan disahkan oleh bupati. apabila berdasark sedang kepala desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maupun kasasi, maka selambat lambatnya (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, bpd mengusulkan kepada bupati agar kepala desa yang bersangkutan diberhentikan. apabila dalam waktu selama lamanya (satu) tahun putusan pengadilan banding maupun kasasi kepala desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, kepala desa tersebut direhabilitasi dan dikembalikan jabatannya semuladimaksud maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban kepala desa dijalan oleh salah seorang kepala urusan yang dianggap mampu dengan keputusan bpd dan pemberitahuan kepada camat dan bupati. dalam hal kepala desa berhalangan (tujuh) hari atau lebih, maka sekretaris desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan bpdbagi kepala desa yang tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit sampai dengan (enam) bulan berturut turut, maka sekretaris desa ditetapkan sebagai penjabat kepala desa oleh bpd dan diminta pengesahan bupati. apabila setelah, maka atas usulan bpdbpd mempersiapkan pemilihan kepala desa. bab pianis mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa pengangkatan penjabat kepala desa adalah sepenuhnya kewenangan camat. penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ini adalah sekretaris desa yang bersangkutan atau kepala urusan lainnya yang dianggap mampu ditetapkan oleh camat dan disahkan bupati. masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ini selama lamanya (enam) bulan mulai dihitung tanggal pelantikan definitif. bab xselambat lambatnya (tujuh) hari bpd mengadakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa dan hasilnya dilaporkan kepada bupati dengan tembusan camat. kepala desa selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhir!masa jabatannya menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawabannya kepada bpd dan melaporkan kepada bupati melalui camat. bpd selambat lambatnya (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa segara bab xiiidapat diperpanjang waktunya untuk selama lamanybpd menetapkan penjabat kepala desa dan dimintakan pengesahan kepada bupati. biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran pendapat dan belanja desa, serta partisipasi dan gotong royong masyarakat. kepalaberakhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh bpd masa jabatan (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu, tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku enganmeminta keterangan lebih lanjut hal hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. iljasa konstruksdaerah kabupaten melawi !! !! peraturan daerah kabupaten melawmelawiusaha jasa konstruksi merupakan jenis retribusi daerah kabupaten: bahwa untuk terbitnya administrasi dan kelancaran dalam pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi secara professional: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan atas perlu diatur peraturan daerah tentang retribusi izin usaha konjasa konstruksi: bupati adalah bupati melawi: dinas adalah dinas permukiman, prasarana wilayah dan pertambangan kabupaten melawi, kepala dinas adalah kepala dinas permukiman, prasarana wilayah dan pertambangan kabupaten melawi: kas adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan dewan perwakilan: rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten melawi: badan adalah suatu::: izin adalah surat izin usaha jasa konstruksi: surat izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat suk adalah surat yang oleh badan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha konstruksi terdiri atas usaha jasa konsultasi dan konstruksi: retribusi izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap permohonan baru, pendaftaran ulang dan perpanjangan izin usaha konstruksi dan perpanjangan izin usaha jasa konstruksi oleh pemerintah daerah melawsurat izin usaha jasa konstruksi. obyek retribusi adalah setiap permohonan yang diajukan oleh badan usaha untuk memperoleh surat izin usaha konstruksi maupun perpanjangan. subyek retribusi adalah setiap badan usaha perseroan terbatas pt), perseroan komanditer cv), firma fa), koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. bab ili golongan retribusi retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin. izin usaha yang dimaksud pada diterbitkan oleh kepala daerah melalui instansi yang berwenang. izin usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada badan usaha: melengkapi . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat melengkapi tertua yang spersyarafkan oleh pengaturan perundang undangan lainnya yang terkait,tarif dasar surat izin usaha jasa konstruksi digolongkan berdasarkan besar kecilnya kualifikasi kegiatan usaha masing masing jasa. besarnya biaya izin usaha konstruksi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini adalah sebagai berikut perusahaan jasa konsultan dan jasa konstruksi yang telah memiliki suk dikenakan tarif daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut jasa konsultan dikenakan biaya: usaha besar rp. (lima ratus ribu rupiah): usahakecil (dua ratus lima puluh ribu rupiah). jasa kontruksi dikenakan biaya usahabesar rp. (satu juta rupiah): usaha kecil (lima ratus ribu rupiah). untuk permohonan izin baru baik untuk usaha jasa konsultan maupun untuk jasa konstruksi dikenakan biaya usaha besar rp. (dua juta rupiah): usaha kecil (satu juta rupiah). cc. untuk . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat untuk perusahaan pindahan kabupaten melawi, dikenakan biaya daftar ulang sebesar usaha besar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah), usaha kecil (satu juta lima ratus ribu rupiah)bupati. bab tata cara pembayaran retribusi retribusi yang terutang dibayaromponen penetapan tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi setiap izin yang diterbitkan dan diberikan kepada badan dikenai biaya, sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya pendaftaran biaya pemeriksaan cc. biaya pengawasan dan pengendalian biaya administrasi sertifikat . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat bagi perusahaan jasa konstruksi yang berdomisili kabupaten melawi yang izinnya telah berakhir wajib melakukan daftar ulang. perusahaan yang dimaksud pada supaya melakukan daftar ulang setiap tahun. bab jangka waktu berlakunya retribusi jangka waktu berlakunya retribusi izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten melawi adalah (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii wilayah berlaku izin usaha jasa konstruksi wilayah berlakunya izin usaha jasa konstruksi suk) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten melawi bagi perusahaan jasa konsultansi dan konstruksi yang memiliki klasifikasi besar untuk mengikuti prakualifikasi seluruh wilayah negara republik indonesia. bab xiii biaya operasional kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasionaloperasionalizin usaha jasa konstruksi pemerintah kabupaten melawi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan bidang izin usaha jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggara pekerjaan usaha jasa konstruksi. bab xvi . arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan barat bab pelaporan selambat lambatnya tanggal (sepuluh) bulan berikutnya kepala dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi penerimaan yang disetorkan kas daerah sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini kepada bupati dalam hal ini kepada dinas pendapatan daerah kabupaten melawi. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ini dibuat berdasarkan laporan bendaharawan khusus penerima setelah dilakukan pemeriksaan ulang dengan penerimaan kas daerah. bab xvdengan pembebanan biaya jasa paksaan penegak hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. wajib retribusi yang tidak melakusetinggi tingginya (lima juta rupiah) dan disetorkan kas daerah. tindak pidana yang dimaksud pada dantindak pidana bidang izin usaha jasa konstruk. arsip bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi provinsi kalimantan baraiiie melawi, kubik diundangkan nanga pinoh, tanggal ril baris daerah kabupaten melawi,dedikotawaringin barat, menimbang: bahwa pusat kesehatan masyarakat puskesmas) dan laboratorium kesehatan daerah laksda) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal, bahwa untuk menyesuaikembangnya sarana prasarana peralatan, dan bertambah jenis pemeriksaan,: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seluruh penerimaan puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan daerah disetor langsung kas daerah atau melalui bendahara penerimaan dinas kesehatan kabupaten. dari penerimaan puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ini sebesar (lima puluh keseratus) merupakan bagian dari puskesmas yang digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dan adalah jaminan kesehatan nasional jaminan persalinan cc. asuransi kesehatan swasta. tata cara pembagian penerimaanikecualikan untuk daerah yang terletak wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, jarak tempuh terlampau jauh dan tidak tersedia jaringan transportasi dan jaringan komunikasi yang memadai, sehingga belum dijangkau oleh pelayanan perbankan, lembaga keuangan dan kantor pos maka dapat diberikan dispensasi waktu penyetoran. dispensasi waktu penyetoran yang diberikan didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas antara nilai setoran yang diterima dengan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran. atas dasar pertimbangan seperti yang tuangkan pada maka ditetapkan (lima) puskesmas yang mendapat dispensasi waktu penyetoran lima puskesmas yang dimaksud adalah sebagai berikut puskesmas teluk logam puskesmas puh bangun jaya puskesmas runtuh puskesmas arut utara puskesmas sambi lima puskesmas yang tertuang pada harus melakukan penyetoran uang retribusi setiap bulan kecuali jika sudah mencapai rp. lima ratus ribu rupiah) wajib disetormengubah lampiran peratuai hukum, wahyu widiastuti, s.h., l.l.m nip.tarif pelayanan kesehatan puskesmas: jenis pelayanan tarif retribusi ket.pembantu kir kesehatan keterangan kesehatan pelajar umum pegawai negeri keterangan imunisasi calon pengantin keterangan kehamilan keterangan kelahiran keterangan baik perjalanan rujukan) keterangan sip rekomendasi keterangan kesehatan haji permintaan visum repertum untuk penyidikan visum luar korban hidup visum luar jenazah poliklinik kesehatan ibu dan anak pemeriksaan kesehatan ibu hamil satu kali kunjungan pemeriksaan kesehatan anak satu kali kunjungan pemeriksaan kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan pelayanan pengobatan bumi, ibu nifas dan bayi disertai penyakit berisiko tinggi poliklinik gigi dan mulut pemeriksaan dan pengobatan gigi satu kali kunjungan. tindakan debridemen pengobatan dan perawatan luka ringan berat spark pembinaan spark bayi (fiksasi infus spark patah tulang (fraktur) tindakan medik ringan operasi kecil pasang infus intra vena fluid drip) kali pasang insist abses sirkumsisi khitan tindik daun telinga extripasi tumor kecil pemasangan dan pencabutan iud pemasangan dan pencabutan implan ekstraksi kuku pengangkatan benda asing vena seksi irigasiserumen inhalasi suntik tindakan penanganan komplikasi iva test tindakan medik sedang heating heating heating kuretase karet pada penderita post abortus vakum ekstraksi versi ekstraksi dekapitasi forceps pasang kateter pasang naso gastric tube ngt) tindakan cryotherapy pertolongan persalinan pertolongan persalinan normal oleh dokter pertolongan persalinan normal oleh bidan pertolongan persalinan patologis (dgn penyulut) perawatan ibu bersalin perawatan bayi lahir pelayananprarujukan pada komplikasi kebidanan dan neo natal pelayanan tindakan pasca persalinan puskesmas pond tindakan pada gigi dan mulut perawatan dan pembersihan karang gigi untuk per region pencabutan gigi anak satu kali pencabutan gigi anak dengan penyulut pencabutan gigi dewasa satu kali pencabutan gigi dewasa dengan penyulitsatu kali penambahan gigi satu kapital insist abses gigi (intra oral) pencabutan gigi tertanam (impacted) ringan satu kali perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu kali alveolektomi gingivektomi iii pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi content photo ekg usg pelayanan rawat inap puskesmas perawatan paket perawatan umum per hari perawatan pasien per hari rawat pemeriksaan dan konsultasi medik administrasi dan catatan medik obat generik dan bahan habis pakai belum termasuk oksigen (satu paket hari perawatan obat yang disediakan oleh gudang farmasi dinkes kobar) konsumsi kali makan dan kali snack) pemakaian oxygen untuk pasien itr menit transportasi rujukan pasien perkilometer dalam kota s d setiap tarif pemeriksaan laboratorium puskesmas dan laksda tarif jenis pelayanan retribusi macan kimia kesehatan warna zat padat terlarut tds) zat padat tersuspensi tss) kekeruhan suhu alkalinitas aluminium ammonia aox arsen bod boron bromin cadmium calcium carbon dioxide chloride nan chlorine chromate cobalt cod copper cyanide fluoride formaldehida (formalin) free fatty acid gold hydrazine hydrogen peroksida iodine iron lead magnesium mangan minyak lemak molybdenum nickel nitrate nitrite nitrogen oxygen ozone peroxide phenol phosphate potasium residual hardness silicate silver sodium sulfat sulfide white surfactants tin toc total hardness volatile organic acid zinc air raksa selenium barium menyanyi yellow rhodamine borgx siklamat sasaran amfetamin barbiturat benzodiazepin cannabinoid contain digitalis morfin methane methamphetamine mikrobiologi bta paru bta kusta diplococcus gram negatif plasmodium mikrofilaria parasit saluran pencernaan jamur permukaan koliform focal coli coli salmonella nigella embrio cholera angka kuman staphylococcus streptococcus klebsiella citrobacter enterobacter campylobacter beasts and holds iii imunologi tes kehamilan golongan darah kidal idol (rapid test) hbs (rapid test) anti hbs (rapid test) anti hcv (rapid test) |dbd (rapid test) anti hiv (rapid test) tube rubella (rapid test) chlamydia (rapid test) leptospira (rapid test) influenza (rapid test) afp (rapid test) cea (rapid test) psa (rapid test) hav (rapid test) rotavirus (rapid test) hantaman virus (rapid test) chikungunya (rapid test) aso (rapid test) crp (rapid test) (rf (rapid test) !psa (rapid test) hsv (rapid test) hsv (rapid test) hsv (rapid test) measles virus (rapid test) measles virus (rapid test) jump virus (rapid test) jump virus (rapid test) toxoplasma gondii (rapid test) varicella zoster virus vzv) (rapid test) varicella zoster virus vzv) (rapid test) chlamydia trachomatis (pid test) chlamydia trachomatis (rapid test) tsh (thyrotropin thyroid stimulating hormone) tsh3 ft4 'ft3 (total triodothyronine) (tyrosine) anti (thyroglobulin) anti tpo (thyroid peroxide autoantibodies) estradiol fsh (police stimulating hormon) hcg (human chronic gonadotropin) (luteinizing hormon lutextropin) proatin progesteron testosteron tps fps (free prostate specific antigen) |cas (carcinoembryonic antigen) afp (alpha fetoprotein) |ca (breast) |ca (pancreas) |ca125 (ovarium) kortisol ferritin vwf microglobulin vitamin total hillary toponim ultra mioglobin comb cardiac pro bnp dioxin dimer exclusion procalcitonin ultra ultra confirmation anti hbs total anti total anti hbe anti hav anti hav total anti hcv hiv duo ultra cytomegalovirus cmv) |cvm cmv igg visit rub rub toko toko igg vanity toko ena igg ebv vca ea igg ebv vca igm iii patologi albumin alkali phosphatase acid phosphatase bilirubin globulin protein total slot |sept asam urat kreatif reum kolesterol hdl kolesterol ldl kolesterol trigliserida glukosa (nac act) comb gamma lipase amilase tiba baik cholinesterase ldh acetic acid bile acid co2 total astatin ldh iron hematokrit leukosit (hitung jumlah) trombosit leukosit (hitung jenis) retikulosit (jumlah) laju endap darah hemoglobin eritrosit retraksi bekuan waktu pendarahan bt) waktu pembekuan ct) prothrombin time pt) att trombon time tt) fibrinogen factor factor viii factor anti trombon urine rutin sedimen analisa tinja obit (rapid test) screen (rapid test) fob bupati kotawaringin barat, ttd nurhidayah salinan sesuai dengan aslinya wahyu widiastuti,umum pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan cita cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umumpada jangka panjang merupakanpembangunan kesehatan diselenggarareventif, kuratif dan rehabilitasi. dengan terbitharuskan adanya penyesuaian terhadap tarif pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat puskesmas). disamping itu, dengan berkembangnya sarana prasarana peralatan, dan bertambah jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah laksda) maka perlu dilakukan perubahan tarif dan penambahan jenis pelayanan.ukan ditujukan untuk menggali pendapatan asli daerah sebanyak banyaknya tetapi untuk memberikan pemenuhan hak hak pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat secara lebih baik melalui penyesuaian tarif pelayanan kesehatan. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kotawaringin barat nomor
|
ba! salinan tarn dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk investasnambah jumlah penyertaan modal jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang investasi daerah, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah. bab vmelalui mekanisme pembahasan apbd tahun anggaran berkenaan bab viii ketentuan peralihan bagian kesatu investasi yang telah dilaksanakan investasi jangka panjang permanen pada bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta non permanen dalamada lampiran neraca per desember investasi permanen sebagaimana dimaksud pada telah dilaksanakan sebesar rp. dengan rincian sebagai berikut senilai rp. pada perusahaan daerah air minum: senilai rp. pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank daerah: senilai rp. pada perusahaan daerah perkebunan margomulyo: senilai rp. pada perusahaan daerah canda berawa: senilai rp. pada bank jawa timur.: senilai rp. yang dikelola dinas pertanian: cc. senilai rp. yang dikelola bagian perekonomian sekretariat daerah. senilai rp. yang dikelola dinas koperasi industri dan perdagangan. bagian kedua pengakuan investasi pemerintah daerah pemerintah kabupaten kediri telah melaksanakan pembayaran atas pinjaman dam kabupaten kediri sebesar rp. berdasarkan perjanjian pinjaman antara pemerintah republik indonesia dan perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat kediri nomor rda dp3 tanggal pebruari dalam rangka pembiayaan proyek pengembangan sarana air bersih perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat kediri, pembayaran atas pinjaman sebagaimana dimaksud diakui sebagai investasi permanen pemerintah kabupaten kediri kepada dam. pemerintah kabupaten kediri telah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan sebesar rp. sesuai dengneraca per desember diakui sebagai investasi permanen pemerintah kabupaten kediri kepada dam. bagian ketiga investasi pemerintah daerah pada apbd tahun anggaran dan tahun anggaran investasi yang dilaksanakan berdasarkaan peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dicatat dalam peraturaninvestasi pemerintah kabupaten kediri. investasi yang dianggarkan pada peraturan daerah kabupaten kediri tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran akan dilaksanakan setelah peraturan daerah kabupaten kediri tentang investasi daerah ini diundangkan dan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan apbdsalinan sesuai dengan aslinya ir) a.n. bupati kediri kanan supayaundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan lagi melalui peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah dan secara teknis diperjelasberikan otonomi yang lebih ivas kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memberikan tambahan pendapatan daerah sehingga daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan mengingat alokasi dana perimbangan dari pemerintah sangat minim dan sebagian besar untuk gaji pns. investasi daerah merupakan salah satu cara untuk menggali potensi dan memanfaatkan keuangan daerah dalam rangka untuk membiayai pembangunan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat kabupaten kediri. pemerintah kabupaten kediri melakukan investasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dibahas dengan dewan perwakilan rakyat daerah pada pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten kediri tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berkenaan. peraturan daerah tentang investasi daerah mengatur tujuan, jenis dan bentuk investasi: perencanaan investasi: penganggaran dan pengelolaan investasi: pertanggungjawaban dan pengawasan investasi: investasi yang telah dilaksanakan dan penganggaran pada saat peralihan peraturan ini. pemerintah kabupaten kediri melakukan investasi dengan tujuan mencapai manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya serta berbentuk investasi jangka panjang atau jangka pendek. perencanaan investasi dilaksanakan agar investasi tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga pengangkatannya dalam apbd tahun anggaran berkenaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pengelolaan investasi dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab teknis operasional investasi tersebut. pertanggungjawaban pelaksanaan investasi dilakukan oleh skpd dan skpd yang secara teknis operasional menangani, sementara pengawasan investasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati dalam rangka akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan investasi. investasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kediri sampai dengan desemberakui sebagai investasi pemerintah daerah. sementara untuk investasi tahun dan diatur pada aturan peralihan dan pelaksanaan investasi setelah peraturan daerah ditetapkan mengacu peraturan daerah ini. il. demi cukup jelas yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya": dan atau peningkatan penyerapan tenagaoo"perkebunan margomulyosalejuan, jenis dan bentuk investasi daerah bagian kesatu tujuan investasi pemerintah daerah investasi pemerintah daerah merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. bagian kedua jenis investasi pemerintah daerah jenis investasi pemerintah daerah yang dilaksanakan investasi jangka pendek investasi jangka panjang investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada hurufpada huruf ate" lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka untukmenjaga hubungan baik dalam dan luar negeri: tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari investasi permanen investasi non permanen. bagian ketiga bentuk investasi pemerintah daerah investasi permanen sebagaimana dimaksud dalam hurufcc. investasi pehurufpedoman investasi permanen dan non permanen mengacu pada peraturan perundang undangan. bab iii: keuntungan dari investasi terdahulu: barang daerah: dan atau sumber sumber lain yang sah. bab pengelolaan investasi pemerintah daerah bagian kesatu: bumi pemerintah provinsi jawa timur yaitu pt. bank jatim dan pt. bpr jatim: cc. bumn:: penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf (dua pengelola investasi pemerintah daerah investasitiga penganggaran investasi pemerintah daerah investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan. divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayapada tahun yang sama. penerimaan hasil atas investasindapatan bunga atas investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalamgian keempat ketatausahaan dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah ppid wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan investasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. skpd teknis yang melaksanakan investasi non permanen wajib menatausahakan dan melaporkan investasi yang dikelolanya kepada ppid dan kepala daerah. ppid melaporkan hasil pengelolaan investasi daerah kepada kepala daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi laporan keuangan: dan laporan kinerja. bab pengawasan investasi pemerintah daerah kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh skpd dan skpd teknis. sebagaimana dimaksud pada biaya yang digunakan sebagai akibat pembentukan tim dibebankan sat apbd kabupaten kediri. babbankditetapkan sebagai berikut, dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam tertentu.
|
rasa wp: salinan ram ore pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kedi menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu mengatur pemakaian kekayadirim:n d)hwapat dibebaskan atau diberikan keringanan dari ketentuan pembayaran retribusi atas penggunaan obyek retribusi berupa pemakaian tanah dan pemakaian lapangan olah raga serta gedung bangunan untuk keperluan yang diselenggarakan untuk kepentingan pemerintah daerah, kepentingan sosial percobaan yang bersifat ilmiah: amal ibadah: atauinsentif pemungutan (d).ec1kekayaan daerah harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. lb:makaian tanah pengairan yang dikuasai oleh pemerintahnaaoantana eren pama penjelasan atas peraturan merah kabupaten kediri nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan merah retribusi daerah, maka untukmakaian kekayaan daerah yangyang dimaksud dengan kios adalah bangunan termasuk kios yang menghadap jalan atau luarnan untuk pemakaian tanah permanen dua ribu dinas pendapatan daerah seperti tempat pemasangan reklame rupiah) per meter persegi dan atau kegiatan yang sejenis dengan per bulan tujuan untuk memperoleh keuntungan teror (tujuh ratus dinas perhubungan lima puluh rupiah) per meter persegi per hari pendirian warung, depot dan bangunan (seribu dinas pendapatan daerah tidak permanen rupiah) per meter persegi per tahun pendirian warung, depot dan bangunan (seribu lima dinas pendapatan daerah permanen ratus rupiah) per meter persegi per tahun penjemuran, penimbunan, penyaluran (tiga ratus dinas pendapatan daerah hasil pertanian maupun industri rupiah) per meter persegi per tahun digunakan sebagai usaha produksi dinas pendapatan daerah pertanian tanah tegal produktif tujuh juta rupiah) per hektar per tahun tanah tegal tidak produktif (dua juta seratus ribu rupiah) per hektar per tahun tanah pengairan: dinas pengairan, dengan masa tanam satu kali rp. (seratus lima pertambangan dan energi puluh rupiah) per meter persegi per tahun dengan masa tanam lebih dari satu rp. (tiga ratus kali rupiah) per meter persegi peidikan, pemuda dan olah raggairanmakaian lapangan olah raga, gedung bangunan duo tenis pelayanan tarif retribusi (lapangan chandra berawa bagian umum untuk keperluan pertunjukan dengan (satu juta memungut biaya rupiah) sehari semalam lb. untuk keperluan pertunjukan yang (lima ratus bersifat sosial keagamaan ribu rupiah) sehari semalam untuk keperluan pertandingan olah raga (tiga ratus memungut biaya masuk ribu rupiah) setiap kali pertandingan untuk keperluan rapat atau pertemuan (dua ratus yang tidak memungut biaya masuk ribu rupiah) setiap satu kali pemakaian anne bagian umum: lapangan tenis terbuka (tujuh puluh lima ribu rupiah) lapangan tenis tertutup (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pertandingan (satu) hari dengan satu lapangan: untuk lapangan terbuka (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk lapangan tertutup (seratus dua puluh lima ribu rupiah) gedung bagawanta hari bagian umumseratus paling luma (enam) jam lima puluh ribu rup'izh) sehari semalam (tiga air dan listrik kursi lipat pengeras suara watt watt watt lampu panggung pertunjukan dengan memungut biaya gedung, air dan listrik kursi lipat pengeras suara watt watt watt lampu panggung gedung convention hall simpang lima bagian umum gumuk, untuk main hall dengan fasilitas full air conditioning, hall seluas 800m? (kapasitas orang)durasi (lima pemakaian maksimal (lima) jam. belas juta rupiah) durasi pemakaian sehari atau (dua semalam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada dan dilaksanakan pada waktu siang atau malam hari pertunjukan tanpa memungut biaya, (dua perkawinan dan pesta sehari puluh lima juta rupiah) semalam pertunjukan dengan memungut biaya (tiga puluh juta rupiah) vip room rp. (satu juta rupiah) iii. ruang prasmanan rp. (satu juta lima puluh ribu rupiah) iv. resto tarif berlaku (satu) resto rp. (satu juta seratus ribu rupiah) ruang pengelola rp. (lima ratus ribu rupiah) vi. ruang pengelola rp. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) il. ruang pengelola rp. (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) viii. ruang serba guna rp. (satu juta rupiah) ix. teras balkon tarif berlaku (satu) rp. (lima teras balkon. ratus ribu rupiah) sub hall rp. (dua juta dua ratus ribu rupiah) xi. information hall tarif berlaku (satu) rp. (lima information hall ratus ribu rupiah) xii. perlengkapan pendukung panggung ukuran rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kursi vip buah rp. (enam ribu lima ratus rupiah) |. kursi lipat buah rp. (dua ribu lima ratus rupiah) pengeras suara untuk pertunjukan pesta yang bersifat umum tanpa memungut biaya watt rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) watt rp. (empat ratus ribu rupiah) watt rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pengeras suara untuk pertunjukan atau pesta yang bersifat umum dengan memungut biaya watt rp. (empat ratus ribu rupiah) watt rp. (lima ratus ribu rupiah) watt rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) gedung serbaguna pare kelurahtujuh puluh paling lama (lima) jam lima ribu rupiah): sehari semalam (seratus lima puluhden wanna tip peruajukas kesenian jan uran ragu dengan memungut biaya gedung utama air dan listrik anggar budaya pare kecamatlima puluh paling lama (lima) jam ribu rupiah) sehari semalam (sedengan memungut biaya, perkawinan dan pesta: gedung utama air dan listrik pertunjukan dengan memungut biaya: gedung utama air dan listrik pemakaian alat berat besar sewa kelebihan besar besar jenis pelayanan seni men mari gam rya sewa (sewa pan umat sana nan. gk. insan van: non dan nanga iles pud sakai) dpu iles pud sakai) dpu iles pud sakai) dpu les pud barat) dpu les pud vii barat) dpu les pud vih barat) dpu iles pud barat) dpu iles pud barat) dpu iles pud barat) dpu iles pud xiii barat) dpu iles pud xiv barat) dpu les pud barat) dpu bed truck ton dpu sin pemecah batu dpu ice loader barat dpu samator tobelo dpu resor dpu idem roller mgd dpu pemakaian alat penelitian laboratorium pemakaian alat penelitian laboratorium jalan bidang mma (own |memata jenis pengujian volume alat pengelola laboratorium tanah (geoteknik) kadar air tanah sample rp. dpu rttemberg limit (batas cair) sample rp. dpu analisa saringan sample rp. dpu pengambilan contoh aspal keras dari drum sample rp. dpu aggregate (bahan material) gradasi (analisa saringan) sample rp. dpu berat jenis sample rp. dpu berat isi sample rp. dpu benda uji (kubus silinder beton) kuat tekan beton biji rp. dpu kubus beton biji rp. dpu silinder beton biji rp. dpu kepadatan lapangan dpc (dynamic cone penetration) sample rp. dpu sand cone sample rp. dpu pemakaian laboratorium kesehatan hewan pemeriksaan jenis sampel biaya sampel pengujian pengelola gafirmia rp. dinas peternakan rbt serum darah rp. dan perikanan statis masinis test susu rp. dinas peternakan ha hi test serum darah rp. dinas peternakan ha hi test serum darah rp. dinas peternakan kena notifikasi cacing naif apung feses rp. dinas peternakan jah bangkai unggas, ikan rp. dinas peternakan kes lang kesmavet mutu susu organoleptik susu segar rp. dinas peternakan total solid rp. dan perikanan kadar lemak rp. bkl rp. kadar protein rp. rp. uji alkohol rp. uji didih rp. derajat asam rp. angka reduktase rp. angka katalase rp. edaran total kuman rp. dinas peternakan roda coli bahan asal rp. dan perikanan koliform hewan bah) rp. staphylococcus hasil bahan asal rp. salmonella hewan ubah) residu residu antibiotik bahan asal rp. dinas peternakan residu pestisida hewan bah) rp. dan perikanan residu formalin hasil bahan asal rp. residu boraks hewan ubah) um. daging fisik daging sapi, rp. dinas peternakan kimiawi kambing, ayam, dan perikanan babi, ikan lintas air derajat asam air rp. dinas peternakan tambal dan perikanan pemakaian sarana laboratorium perikanan jenis skpd pemeriksaan pengujian jenis sampel biaya pengelola pemeriksaan ikan organoleptik ikan rp. dinas peternakan parasit rp. dan perikanan pemakaian klinik hewan jenis pel aan layanan biaya pengelola pelayanan umum: bias peternakan obat suntik umum rp. dan perikanan obat suntik spesifik rp. perawatan intensif dan enam: dinas peternakan perawatan intensif awal rp. dan perikanan perawatan intensif lanjutan jam rp. enam rp. pelayanan medis non operatif, tarif belum dinas peternakan termasuk obat obatan dan bahan lain dan perikanan vaksinasi rp. kaderisasi rp. sering kulit rp. pemakaian timbangan ternak pasar hewan por biaya setiap.kali seedpengelola pelayanan skpd pengelola pemakaian berat ternak kurang dari rp. dinas pendapatan daerah berat ternak sampai rp. dinas pendapatan daerah dengan berat ternak lebih dari rp. dinas pendapatan daerah pemakaian kios pertokoan gudang, kolam ikan dan kolam pemancingan ptt biaya per bulan pelayanan per meter skpd pengelola ||. persegi unit pelaksana teknis dir.as pendapatan daerah pendapatan daerah pasar pamenangkios ruko pasar pamenang |e) kios pertokoan pasar gurah kios pertokoan pasar bendo unit pelaksana teknis d.nas pendapatan daerah pendapatan daerah pasar pare kios pertokoan pang'ima sudirman pare kai) dan pasar sayur blambangan pare !b) kios pertokoan jl.hewan tertua unit pelaksana teknis dinas pendapatan daerah pendapatan daerah pasar ngadiluwih kios pertokoan pasar ngadiluwih |b) kios pertokoan jalan stasiun ka. ngadiluwih kios pertokoan pasar wates |d) kios pertokoan pasar kras nomor sampai dengan nomor kios pertokoan pasar kras nomor sampai dengan nomor kios pertokoan pasar hewan kras unit pelaksana teknis pendapatan daerah pasar gringsing kios pertokoan pasar gringsing kios pertokoan pasar papar nomor sampai dengan hap nomor30 kios pertokoan pasar papar nomor sampai dengan nomor kios pertokoan pasar mojo kios pertokoan pasar ploso kios pertokoan pasar hewan grogol kios pertokoan ruko logo pertokoan utd sap batas kolam ikan utd sap batas rp! dinas peternakan dan perikanan kolam pemancingan utd rp600, dinas peternakan dan perikanan pemakaian rumah dinas biaya per bulan pelayanan per meter persegi rumah dinas lingkungan dinas kesehatan utd pusat kesehatan masyarakat puskesmas) rumah dinas lingkungan bagian umum kantor kecamatan rumah dinas lingkungan rp250, dinas pendidikan pemuda dan sekolah dasar sd) olahraga rumah dinas lingkungan utd rp250, dinas pengairan, pertambangan pengairan dan energi bupati kediri, sutrisno salinan sesuai dengan aslinya a.n. bupati kediri sekte rah supayaulapangan dan bangunan gedung, pemakaian kendaraan alat berat dan alat penelitian laboratorium, alat alat berat milik daerah kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak'aum ulekan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retro usi daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. bab ketentuan perizinan setiap pemakaian kekayaan daerah kabupaten kediri wajib mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. jangka waktu izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada yang berupa pemakaian kios pertokoan dan gudang berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. jangka waktu izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada yang berupa izin pemakaian tanah berlaku selama (dua) tahun dan dapat diperpanjang. izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada dan dengar mengajukan permohonan baru. jika terjadi pemindahan hak pemakaian kios pertokoan dan gudang maka kepada yang menerima hak dikenakan biaya sebesar (dua belas) kali jumlah retribusi sewa kios gudang setiap bulan yang telah ditetapkan dan harus dibayar tunas pada saat pengajuan ijin. izin sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.lapangan olah raga, gedung bangunan, pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboraturium, pemakaian timbangan ternak, sewa rumah dinas, pemakaian kios dan gudang yang merupakan milik pemerintah daerah kabupaten kediri dan seluruh kecamatan kabupaten kediri. bab iii hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang izin (l) pemegang izin pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah berhak melakukan kegiatan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin, melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah pada lokasi izin yang telah diberikan, melakukan konsultasi teknis dengan instansi terkait. pemegang izin wajib melaksanakan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah sesuai syarat syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam izin, melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada pemerintah kabupaten kediri: memelihara kelestarian lingkungan sakit.r serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah lokasi yang telah ditentukan dalam izin. pemegang izin dilarang: melakukan kegiatan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin: menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk: mengadakan perubahan bentuk menambah bangunan tanpa izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, menggunakan bangunan untuk rumah tempat tinggal kecuali untuk ruko. babiyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah pemakaian tanah pemakaian lapangan olah raga, gedung bangunan cc. pemakaian alat berat pemakaian alat penelitian laboratorium pemakaian timbangan ternak pasar hewan pemakaian kios pertokoan gudang, kolam ikan dan kolam pemancingan pemakaian rumah dinafrekuensi, jenis, jangka waktu, sampel, lokasi dan luas pemakaian kekayaan daerahfrd atau dokumen lain yang dipersamakan. bab tata cara pemungutan jxii penentuan pembayaran, tata cara pembayaran dan tempatxiii penagihan surat teguran dan atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dibawa.un kah senat tag. tt pemerintah kabupaten kediridiri, menimbang bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa alat pemadam kebakaran maka perlu ditata kembali ketentuan mengenai pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadaman kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan olehnentutur dengan peraturan kepala daerah. bab xviii penyidikan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang:.usehubungm sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya pen dan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umi melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia sesuai denga ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana. bab xix :!dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) setiap buludanberlaku,ediri tanggal septembe&" orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah !' kabupaten kediri ttd supaya lembaran daerah k. 'paten kediri tahun !!! nomor salinan sesuai dengan aslinya an. bupati kediri supaya penjelasan atasmbentuk peraturan daerah kabupaten kediri tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, agar semua bencana alam yang berkaitan dengan kebakaran dapat tertanggulangi dengan baik, cepat dan tepat. mengingat semua jenis kebakaran merupakan bencana yang dapat menimbulkan ancaman kerugian bagi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan serta mengganggu kesejahteraan sosial, oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut perlu adanya upaya upaya pencegahan dan penanggulangan secara preventif, represif, dan terair:n daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang orgs dan tata kerja dinas kebersihan dan pertamanan lembaran dac. kabupaten kediri tahun nomor tambahan lembaran der: kabupaten kediri nomor dengan persetujuan bersama dewan per" ilan rakyat daerah 'paten kediri aan prt memutuskan menetapkan peranti! daerah tentang retribusi teriakan alat pemda.kebersihan dan pertamanan kabupatent, home real, sprinter, alarm otomatis dan lainnya yang sejenisdan atau denda. surat keterangntuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik yang dilakukanoleh pemerintah daerah terhadap alat alat pemadam kebakaran, yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pemeriksaandan atau pengujian kelaikan fungsi alat pemadam api ringan agar) yang ditandai dengan pemasangan label pada alat yang diperiksa atau diujisebagaimana dimaksud dalamdan atau pengujian alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan pada kapasitas alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diujkategorikan sebagai berikut alat pemadam api ringan agar) pada bangunan gedung dan lokasi usaha jenis tabung busa kapasitas liter sampai dengan liter rp. kapasitas liter sampai dengan liter rp. kapasitas liter atau lebih rp. jenis tabung gas kapasitas sampai dengan rp. kapasitas sampai dengan rp. kap tas atau lebih rp. bab vii wilayah pemungutan retribusi 'pemeriksaan alat pemadam kebakaranagihan pena. retribusi terutang didahului de an surat teguran. pen sebagaimana dimaksud pad. dengan menggunakan sti bab xi! keberatan (d0) wakil atribusi dapat mengajukan kebun: "in hanya kepada kepala daerah atau. o (dua persen) sebulan untuk paling lama (dua belas) bulan. imbal: bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bulan pelan sampai dengan diterbitkannya skdrlb
|
(ro.akses pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sebagai bagian dari tujuan pembangunan kesehatan kabupaten kediri perlu didukung kebijakan daerah dalam pengaturan retribusi pelayanan kesehatan serta ketersediaan sumberdaya kesehatan yang memadailayanan kesehatan perlu disesuaikan bahwdinaspelayanan mobile vct dan ims adalah pelayanan khusus untuk penyakit menular seksual (pms) luar puskesmas dengan mendatangi lokasi khusus sumber pmsediri diluar yang sudah dijamin program jamkesmasngujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi fisik dan pengukuran(sifat metrologi) atau menentukan besarnya atau kesalahan pengukuran. hasil pengujian dan atauatau kalibrasi. badan adalah sekumpulan orang dan atkolektif dan bentuk usaha tetap. retribusi pelayanan kesehatandinas:asas dan tujuan retribusi pelayanan kesehatan retribusiserta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan, upf. bengkel alat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan,agar masyarakat pengguna pelayanan,pemberi pelayanan (provider) dan pengelola dapat terlindungi dengan baik. retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan terwujudnya masyarakat kabupaten kediri yang sehat dan produktif: terselenggaranya pelayanan kesehatan puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan maupun upf. bengkel alat kesehatan yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan, cc.puskesmas secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat kabupaten kediridan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten kediri:daerah (d0)da) sesuai peraturan perundangan. dalam hal keadaan bencana dan atau kejadian luar biasa penyakit menular tertentu vang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah. pelayanan kesehatan bagi kader kesehatan, peserta program usaha kesehatan sekolah uks),. peserta program pengobatan penyakit menular tertentu, dibebaskan dari jenis pelayanan tertentu dan dijamin oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan kepala daerah. dalam rangka melaksanakan fungsinya, puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan maupun upf. bengkel alat kesehatandan kerjasama pendidikan dan atau penelitian. kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud paddan atau perjanjian kerjasama. kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf yang diselenggarakan dengan pihak swasta besarnya retribusi dapat ditetapkan tersendiri dan saling menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang undangan. s5) besarnya. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada peraturan perundangan. besarnya retribusi dari penggunaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan atas dasar saling menguntungkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. besarnyasebagaimana dimaksud pada huruf harus menjamin keamanan dan kenyamanan pasien. hal hal teknis berkaitan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bab nama, obyek, dan subypuskesmas dengan jaringannya, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan maupun upf bengkel alat kesehatan. obyek retribusi pelayanan kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan maupun upf bengkel alat kesehatan, dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatanerima manfaat dari pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan dinas kesehatan. bab wajib retribusi wajib retribusi adalah subyek retribusi yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan dinas kesehatan, jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan yang diterima, kilometer jarak tempuh pergi pulang dan jenis alat kesehatan yang diperbaiki dan atau dikalibrasi, jumlah, klasifikasi, dan berat (kilogram) sampah yang dimusnahkan. bab viii prinsip dan sasaran penetapan retribusi prinsip dalam penetapan besarnya retribusi pelayanan adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta menjamin kelangsungan pembiayaan (sustainability) pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm kesehatan maupun upf bengkel alat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat pengguna pelayanan, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola dapat terlindungi. sasaran dalam penetapan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenis. bab struktur dan besarnya retribusi struktur dan besarnyapelayanan. jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan tenaga profesi (medik, keperawatan,kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya)pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bab jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi meliputi pelayanan kesehatan puskesmas dengan jaringannya, pelayanan utd laksda, pelayanan utd pusat pelatihan sdm kesehatan: dan pelayanan upf bengkel alat kesehatan. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan rawat jalan: pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan medik dan pelayanan keperawatan: ec. pelayanan penunjang medik: pelayanan kia, kesehatan reproduksi, pond dan kb: pelayanan kesehatan gigi dan mulut: pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen, pelayanan perawatan kesehatan masyarakat: pelayanan pengujian kesehatan medical check up), pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan medico legal, pelayanan farmasi: dan pelayanan gizi. pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan transportasi rujukan pasien dan transportasi jenazah, pelayanan pendidikan dan penelitian, pelayanan administrasi dan pelayanan rekam medik: pelayanan pembakaran sampah medis (insinerator), dan pelayanan sterilisasi dan binatu. jenis pe'layanan utd laksda sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan laboratorium klinik. jenis pelayanan utd pusat pelatihan sdm kesehatan sebagaimana dimaksud pada hurufpelayanan konseling psikologi dan psikotest, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan transportasi rujukan panti rehabilitasi, pelayanan pelatihan tenaga kesehatan dan atau pelatihan lainnya: dan pelayanan penelitian kesehatan. jenis pelayanan upf bengkel alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perbaikan alat kesehatan: pemeliharaan alat kesehatan: dan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada dipungut retribusi, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. dikecualikan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada hanya meliputi jasa pelayanan saja terhadap visite pemeriksaan dokter umum visite pemeriksaan dokter spesialis cc. perawat atau bidan,dokter,petugas pendamping lainnya pada pemakaian mobile ambulans,mobil puskesmas keliling dan pemakaian kereta jenazah. bagian kesatu pelayanan rawat jalan pelayanan rawat jalan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan poli umum: dan pelayanan poli spesialis. pelayanan kesehatan pelayanan rawat jalan dikenakansetiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pelayanan penunjang medik, dan atau konsultasi rawat jalan dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya. setiaps5) dalam hal kunjungan ulang pasien tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada alat dikenakan retribusi penggantian biaya kartu identitas. bagian kedua pelayanan gawat darurat (d0) setiap pemeriksaan kesehatan umum pasien gawat darurat dikenakan retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dengan retribusi pelayanan non kecamidentitas sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi penggantian biaya kartu identitaretribusi layanan sesuai layanan yang diterima. bagian ketiga pelayanan rawat inap pelayanan rawat inap puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan dalam rawat inap klas iii, b. rawat inap kelas ii, kelas kelas utama: dan ruang isolasi dan ruang rawat bersalin. pelayanan rawat isolasi penyakit menular ruang khusus. biaya akomodasi kamar tidakdiperhitungkan (satu) hari rawat inaphal pasien bayi sebagaimana dimaksud pada membutuhkan pelayanan dengan inkubator, maka dikenakan tambahan retribusi tersendiri. sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan tindakan medik non operatif' pelayanan tindakan medik operatif': pelayanan tindakan medik anestesi: pelayanan tindakan medik psikiatrik: dan pelayanan konsultasi medik dan visite. pelayanan tindakan medik berdasarkan kriteria durasi waktu, kompleksitas. resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik non operatif dikelompokkan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan tindakan medik khususs5)(?) pengelompokan nama jenis tindakan medik sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda ((pelayanan spesialis non operator maksimal (delapan puluh per seratus) dari jasa pelayanan0)operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan. j1) tambahan jasa pelayanan tindakan medik penyegaran (cito), maksimal 30x (tiga puluh per seratus) dari jasa pelayanan tindakan terencana (elektif). tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa pelayananlain laijamkesmas):, enak (l), dan risiko profesi. jasa pelayanan tindakan anestesi untuk pembedahan jasa pelayanan sebesar maksimal (empat puluh per seratus) dari jasa pelayanan seratusretribusi pelayanan konsultasi medik melalui telepon (on call) dikenakan maksimal jima puluh per seratus) dari retribusi layanan konsultasi ditempat (on site). besarnya retribusi pelayanan konsultasi medik ditempat (on site) dipersamakan dengan retribusi layanan visite. tambahan jasa medik tindakan medik penyegaran (cito), maksimal (tiga puluh per seratus) dari jasa medik tindakan efektif terencana untukinfus set, transfusi set, kateter set, alat kontrasepsi(l) pelayanan keperawatan oleh perawat atau bidan diklasifikasikan dalam asuhan keperawatan, tindakan keperawatan mandiri, dan tindakan tugas limpah dari tindakan medik. tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada huruf dibawah supervisi dan tanggung,, perawatan sebagaimana dimaksud hurufpengelompokan nama jenis asuhan keperawatan sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bagian kelima pelayanan penunjang medik pelayanan penunjang medik puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi pemeriksaan hematologi: pemeriksaan kimia klinik: pemeriksaan imunologi dan serologi: pemeriksaan mikrobiologi klinik: dan pemeriksaan parasitology. b.jenis pelayanan radiodiagnostik meliputi radiodiagnostik dengan kontras: radiodiagnostik tanpa kontras, radiodiagnostik imaging: dan pelayanan diagnostik elektromedik. setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegaran cito) dikenakan tambahkretribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan retribusi layanan penyegaran cito).pemeriksaan penunjang medik (laboratorium)rogram lain dibebaskan dari retribusi pelayanan. retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan. "siidak termasuk print out (cetakan hasil). dalam hal pasien menghendaki cetakan hasil, dikenakan retribusi tersendiri. bagian keenam pelayanan kia, kesehatan reproduksi, pond dan pelayanan kia, kesehatan reproduksi dan pond puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan kesehatan anak bayi. pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan kebidanan meliputi persalinan normal, diklasifikasikan dalam persalinan normal yang ditolong dokter spesialis: persalinan normal yang ditolong dokter umum: dan persalinan normal yang ditolong bidan. persalinan patologis dengan tindakan, berupa tindakan medik pervaginam, dan tindakan medik operatif. pelayanan penyakit kandungan: pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan reproduksi. pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelayanan tumbuh kembang anak: pelayanan tindakan medik anak pelayanan perawatan bayi baru lahir, dan pelayanan imunisasi.retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan tidak atau belumlayananpemasangan dan atau pelepasan alat kontrasepsi tanpa penyulut: pelayanan suntik: dan konsultasi kesehatan reproduksi. setiap pelayanan keluarga berencana dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian ketujuh pelayanan kesehatan gigi dan mulut jl) pelayanan kesehatan gigi dan mulut puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pelayanan medik gigi dasar, pelayanan medik gigi spesialistik, dan pelayanan protes gigi. jenis pelayanan medik gigi dan mulut, meliputi pemeriksaan dan atau tindakan medik gigi dan mulut, pelayanan konsultasi gigi, dan pelayanan konservasi gigi. setiap jenis pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud tidak belum termasuk tindakan anestesembilan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat il) pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kunjungan rumah (home visit), perawatan rumah (home care): dan cc. pelayanan mobile vct imspan ericretribusigian kesepuluh pelayanan pengujian kesehatan (medical check up) pelayanan medical check atau pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hurufdan pengujian kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan dan pelajar dan atau untuk keperluan tertentu. pelayanan pengujian kesehatan sebagaimanageneral medical check sesuai kebutuhan masyarakat bekerjasama dengan dokter spesialis tamu yang dibutuhkan. besarnya retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah bagian kesebelas pelayanan pemulasaraan jenasah pelayanan pemulasaraan perawatan jenasah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perawatan jenazah (memandikan, mengkafani), pemeriksaan luar jenazah, dan pelayanan otopsi klinik. setiap pelayanan pemulasaraan jenasah atau perawatan jenasahelayanan medico legal pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan visum repertum korban mati terdiri dari: mati pemeriksaan luar, dan mati pemeriksaan dalam otopsi pelayanan visum repertum korban hidup, cc. pelayanan resume medik, pelayanan salinan rekam medik, pelayanan administrasi klaim asuransi, dan pelayanan surat keterangan kematianfarmasi pelayanan farmasi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan konsultasi dan atau informasi obat, pelayanan obat yang merupakan komponen retribusi pelayanan rawat jalan, cc. penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai diluar komponen retribusi, pelayanan penyediaan obat buyer, dan pelayanan resep dokter. pembiayaan penyediaan obat sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan subsidi pemerintah daerah. pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dikenakan retribusi pelayanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian keempatbelas pelayanan gizi (l) pelayanan gizi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konseling gizi tumbuh kembang, pelayanan konsultasi pola asuh dan pubs: pelayanan penyediaan makanan (diet dan non diet) pasien: dan pelayanan terapi pemulihan kurang gizi (therapeutic feeding center, tfc). biaya kamar, visite dokter, dan perawatan sesuai dengan retribusi yang berlaku. setiap pelayanan gizi dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian kelimabelas pelayanan transportasi rujukan pasien dan transportasi jenazah pelayanan transportasi ambulans sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan ambulans disertai kru (crew) tenaga medis dan atau keperawatan, dan atau ambulans tanpa disertai kru (crew). komponen biaya pelayanan transportasi ambulans,pasien rujukan membutuhkan tenaga kesehatan pendamping (dokters5) setiap pra rujukan pasien membutuhkan tindakan medik dan atau tindakan keperawatan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan tindakan yang diterimajd) pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan dalam transportasi jenazah disertai kru (crew) tenaga medis dan atau keperawatan, dan transportasi jenazah tanpa disertai kru (crew). komponen biaya pelayanan transportasi jenazah:jenazah membutuhkan tenaga kesehatan pendamping (dokter danbagian keenambelas pelayanan pendidikan dan penelitian jl) pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan dalam pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa keperawatan dan kebidanan, cc. pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya, pendidikan praktek mahasiswa non kesehatan, pelatihan (house training), studi banding (benchmarking), dan penelitians5), penggunaan sarana dan fasilitas, dandan pelayanan administrasi pendidikan.ujuhbelas pelayanan administrasi dan rekam medik jl) pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan surat keterangan medis, pelayanan administrasi rawat inap, dan pelayanan administrasi klaim pihak ketiga. pelayanan rekam medik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, pelayanan rekam medik gawat darurat, dan pelayanan rekam medik rawat inap. pararetribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan isielayanan administrasi dan rekam medik dikenakans5)delapanbelas pelayanan pembakaran sampah medis (insinerator) (l) puskesmas harus menyediakan fasilitas pembakaran sampah medis insinerator) dan pengelolaan limbah cair ipar) serta pengelolaan sampah radioaktif sesuai dengana. pembakaran sampah medis mudah terbakar, dan pembakaran sampah medis sulit terbakar dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan insinerator puskesmas dapat melayani pelayanan pembakaran sampah medis dan sampah lain dari pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.retribusi sebagaimana dimaksud pada sesuai jenis sampah, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian kesembilanbelas pelayanan sterilisasi dan binatu (l) puskesmasdan pelayanan sterilisasi instrumen dan linen untuk tindakan medik. reretribusi pelayanan tindakan medik operatif maupun non operatif.gian keduapuluh pelayanan utd laboratorium kesehatan daerah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf utd. laksda, meliputi fisika dan kimia: pemeriksaan bakteriologi: cc. pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan bahan makanan dan atau minuman, dan pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf utd. laksda, meliputi hematologi: kimia klinik: dan imunologi dan serologi. setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada dikenakanperaturan perundangan. utd. laksdabagian keduapuluhsatu pelayanan utd pusat pelatihan sumberdaya manusia (sdm) kesehatan jenis pelayanan utd pusat pelatihan sdm kesehatan sebagaimana dimaksud dalamcc. pelayanan konseling psikologi dan psikotest, pelayanan kesehatan tradisional komplementer: pelayanan transportasi rujukan panti rehabilitasi, pelayanan. pelatihan tenaga kesehatan dan atau pelatihan lainnya, dan pelayanan penelitian kesehatan. pelayanan rehabilitasi dampak akibat merokok dan zat adiktif, rehabilitasi gak dan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan dalam bentuk hypnoterapi, terapi akupunktur, akupresure, dan atau laser akupunktur, fisioterapi modalitas dengan electrical stimulan, dan konseling. pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada hurufhurufbagian keduapuluhdua pelayanan upf bengkel alat kesehatan (l) jenis pelayanan upf bengkel alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi perbaikan alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan, dan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. pelayanan pengujian dan kalibrasi boleh diselenggarakan sepanjang kewenangan sudah diserahkan, dan kompetensi teknisi, peralatan genera (metrologi) yang memenuhi standar yang ditetapkan serta peraturan perundangan yang berlaku. setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. dalam hal lokasi perbaikan dan atau pemeliharaan alat kesehatan diluar kota menggunakan bengkel alat kesehatan mobile, maka retribusi normal (bengkel alat kesehatan statis) ditambah dengan biaya transportasinya. jasa sarana sebagaimana dimaksud pada tidak belum termasuk suku cadang (parepare) alat kesehatan yang diperbaiki. pelayanan pemeliharaan alat kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk kontrak pemeliharaan (contract maintenance) yang ditetapkan tersendiri sesuai perjanjian kerja. bab pelayanan kesehatan masyarakat miskin, klb, dan bencana masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan program jamkesmas dan atau program jamkesda,masyarakat miskin kabupaten kediri. nama nama peserta program jamkesda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberikan kartu kepesertaan program jamkesda. kepala dinas. annnyatakan secara resmi oleh bupatidaerah. jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, klb dan bencana alam diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. bab xii peninjauan retribusi (dd)ambahan jenis jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan puskesmas, utd laksda, utd pusat pelatihan sdm maupun upf bengkel alat kesal atanpeninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan atau penambahan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepada daerah. bab xiii wilayah dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan dipungut wilayah daerah. jd) retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain pemungutan retribusi pelayanan pemeriksaan umum rawat jalan dan atau rawat darurat menggunakan karcis harian atau yang dipersamakan, pemungutan jasa konsultasi menggunakan karcis konsultasi: dan cc. pemungutan tindakan medik, akomodasi dan tindakan atau pelayanan keperawatan menggunakan akuntansi disertai daftar rincian biaya sesuai perawatan atau tindakan medik yang diterima. dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar yang tidak dijamin oleh badan penjamin, maka wajib retribusi harus membuat surat pengakuan hutang sph) disertai rincian besarnya hutang (piutang), jangka waktu dan cara penugasannya. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab xiv penentuan pembayaran, tempat pembayaran dan tatacara pembayaran (l) pembayaran retribusi dilaksanakan dan std. hasil penerimaan retribusi harus disetorkan kas umumpada dan dilakukan dengan menggunakan ssd. retribusi yang pembayarannya ditanggung oleh pihak ketiga, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. bab tata cara penagihantata cara penagihan retribusi terutang dimaksud pada diatur lebih lanjutikepala daerah. bab xxi pengelolaan keuangan jl) seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan wajib disetor bruto kas umum daerah. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan pembukuan secara benar dan tertib serta disusun secara periodik dilaporkan kepada kepala daerah melalui kepala dinas kesehatan daerah. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai sebagian kegiatan operasional puskesmas dengan jaringannya, utd laksda, utd bppsdmk, dan upf bengkel alves setelah melalui mekanisme penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundangan. bab xii ketentuan peralihan (l) ketan'uan mengenai pengenaan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatanpelayanan kesehatan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala daerahlembaran daerah kabupaten daerah tingkat kedirida ngga sekretaris daerah kabupaten kediri, sekretaris daerah ttd supaya lembaran daerah kabupaten kediri supaya tahun nomor kepala daerah adalah bupati kediri. dinas kesehatan daerah adalah daerah, meliputi puskesmas dengan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah, pusat pelatihan sumber daya manusia kesehatan. unit pelaksana fungsional yang selanjutnya disingkat upf adalah unsur pelaksana tugas fungsional pada dinas kesehatan daerah dibidang bengkel alat kesehatan. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh utd puskesmas dengan jaringannya, utd laksda, utd pusat pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan upf bengkel alat kesehatan. pusat kesehatan masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat puskesmas adalah upt dinas kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang meliputi puskesmas dan puskesmas perawatan yang didukung oleh puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan pelayanan kesehatan oleh perawat dan atau bidan komunitas. puskesmaslaboratorium kesehatan daerah selanjutnya disingkat utdat pelatihan sumberdaya manusia kesehatan adalah upt dinas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pelatihan tenaga kesehatan, rehabilitasi dampak akibat rokok dan zat adiktif, rehabilitasi gangguan akibat kurang yodium gay) serta pelayanan kesehatan tradisional komplementer. bengkel alat kesehatan adalah unit pelaksana fungsional upf) dinas kesehatan yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan perbaikan, pemeliharaan, pengujian dan atau kalibrasi peralatan medik untuk menjamin keterandalan dan keamanan pada saat digunakan untuk pelayanan pada pasien. penjelasan atasil. umum tujuan pembangunan kesehatan kabupaten kediri sesuai dengan rencana jangka menengah daerah rpm) adalah terwujudnya masyarakat kediriberkembangnyapuskesmaskediri. disamping itu,penyelenggaraan dan retribusi pelayanan kesehatan perlu diatur dengan peraturan daerah. ii. penjelasan. pasal11 cukup jelas bahwa pengaturan pelayanan kesehatan kabupaten kediridaerah hendaknya memberikan manfaat sebesar besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kediridaerah membiayai sumberdaya manusia dan investasi publik (nyanya dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). cukup jelas bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah. mengingat bahwa setiap kebijakan daerah yang berkaitan dengan retribusi ini akan berdampak pada masyarakat dan keuangan daerah, maka perlu diatur kebijakan tentang penjaminan bagi masyarakat miskin. jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui subsidi pembiayaan program jamkesda, agar terpenuhi hak dasarnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. dalam halkepala daerahpemberian penghargaan pada kader kesehatan desa yang telah sukarela membantu pelaksanaan program kesehatan sebagai agen perubahan dengan memberikan pembebasan retribusi pelayanan merupakan hal yang sewajarnya. kegiatan case finding (penemuan kasus) penyakit menular, maupun deteksi dini kasus sekolah sekolah program uks) merupakan bagian penting sebagai rata rantai early detection and prompt treatment deteksi dini dan pengobatan paripurna). dengan demikian diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud. cukup jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya, puskesmas, utd. laksda, utd. bppsdmk, upf. bengkel alat kesehatanutd maupun upf dinas kesehatanbahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga, terutama program jamkesmas, pelayanan peserta akses, peserta aspek menggunakan pola yang berbeda, yaitu dalam bentuk paket (ina drg case mix). sedangkan peraturan daerah ini model yang digunakan adalah per jenis layanan (fee for services). dengan adanya perbedaan ini akan berdampak pada pendapatannya. untuk ini perlu payung hukum kebijakan. potensi wilayah kediri dengan pdrb cukup tinggi karena adanya perusahaan perusahan swasta sebagai pasar potensial untuk dilakukan kerjasama pelayanan bagi karyawannya yang membutuhkan pengobatan atau medical check up. utd harus diberikan keleluasaan untuk bernegosiasi harga yang wajar diatas retribusi. dengan demikian akan lebih meningkatkan pendapatan daerah. keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai investasi (belanja modal) dapat ditutup dengan kerjasama dengan investor dengan bagi hasil. namun harus dijamin bahwa kerjasama ini harus menjamin mutu dan akses pelayanan kepada masyarakat miskin dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam pemilihan seniornya. cukup jelas cukup jelas kerjasama lain yang perlu diatur adalah kerjasama penyediaan fasilitas praktek klinik dan atau penelitian klinik bagi peserta didik calon tenaga kesehatan sebagai obyek retribusi yang penyediaan pelayanannya juga membutuhkan biaya operasional dan keterlibatan tenaga profesional pendamping untuk menjamin agar pelayanan pada pasien aman (patient safety). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bahwa prinsip dalam penetapan besarnya retribusi pelayanan kesehatan adalah semata mata untuk lebih menjamin dan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kediri dan bukan semata semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. provider pengelola, agar masing masing mengetahui hak kewajiban masing masingpemerintah pemerintah daerah jasa sarana untuk setiap jenis pelayanan dihitung dengan model biaya satuan unit cost) dengan model double distribution untuk biaya umum ditambah biaya variabel amp) dimana bep break event point) diperhitungkan pada kelas iii yang dibelin jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan merupakan obyek retribusi memiliki karakteristik senantiasa berkembang mengikuti perkembangan ilmu teknologi dibidang kedokteran, tingkat sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat suatu wilayah serta ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan (terutama dokter spesialis) dan sarana fasilitas peralatan medik penunjang medik yang memenuhi standar. dengan demikian dimasa yang akan datang jika ada penyesuaian besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun maka sekaligus dapat diikuti penambahan obyek retribusi sesuai penambahan kapasitas kemampuan puskesmas atau adanya peralatan baru serta penambahan fasilitas sarancukup jelas cukup jelas cukup jelas penyesuaian retribusi tidak hanya didasarkan perubahan indeks harga dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, namun juga disesuaikan dengan penambahan jenis layanan karena pelayanan kesehatan bersifat dinamis dan ini perlu difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. jika tidak difasilitasi, maka cenderung dilakukan penyetaraan tindakan pelayanan padahal setiap tindakan pelayanan medik sudah ada kodifikasi (coding) sendiri icd international classification diseases). akibatnya apa yang tertulis dokumen rekam medik tidak sama dengan bukti transaksi keuangan (nama tindakannya). oleh sebab itu karena bersifat spesifik inilah sebaiknya penambahan obyek (jenis pelayanan tindakan) baru cukupihak ketiga antara lain, akses, jamsostek atau lembaga lain sejenisdisadari untuk puskesmas menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu upaya kesehatan masyarakat ukm) yang diselenggarakan dalam bentuk program promosi dan preventif dengan pembiayaan sepenuhnya dari subsidi pemerintah public goods). disisi lain juga menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan ukp) dengan kegiatan utama pengobatan dan rehabilitasi. pembiayaan penyediaan pelayanan ukp sepenuhnya dibiayai dari pendapatan layanan (retribusi pelayanan) karena jasa sarananya dihitung berdasarkan biaya satuan per jenis pelayanan. atas dasar pertimbangan inilah seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai penyediaan pelayanan tersebut. sudah barang tentu setelah melalui mekanisme sesuai peraturan per. lampiran peraturan daerah kabupaten kediri nomor: tahun tanggal struktur dan besarnya retribusi jenis pelayanan retribusi layanan las pelayanan utd puskesmas dan jaringannya pelayanan rawat jalan pelayanan pendaftaran pelayanan kartu identitas kan pelayanan kartu identitas dan form rekam medis pasien baru pelayanan kartu identitas pasien tdk bawa kartu, kartuhilang pelayanan dasar rawat jalan pengobatan dasar anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnose dan pengobatan) konsultasi sanitasi konsultasi gizi pemeriksaan kia dan ginekologi dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan usg (tanpa print out dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan usg (dengan print out dokter spesialis anak . dokter umum dengan usg (tanpa print out) dokter umum dengan usg (dengan print out) bidan atau dokter umum pemeriksaan dokter spesialis lainnya poli tumbuh kembang konsultasi gizi .) stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang didik) . . poli remaja konseling remaja . poli lansia terapi akupuntur fisioterapi dengan electrical stimulan konseling lansia (pelayanan gawat darurat ana lan pelayanan kartu identitas dan form rekam medis pasien baru tindakan gawat darurat pelayanan rawat inap biaya kamar(akomodasi, tanpa makan) per hari orang klas utama a00000| klas klas klas biaya rekam medik per masa perawatan visite pemeriksaan per hari dokter umum dokter spesialis asuhan keperawatan atau kebidanan per hari katagori dari biaya akomodasi klas) senannnn wessssna seakan |. asuhan keperawatan atau kebidanan perharikatagori2 ann, dari biaya akomodasi klas) nan ie, asuhan keperawatan atau kebidanan per hari katagori non: nnnnnndnnnnnynn: bina dari biaya akomodasi klas pelayanan pendaftaran adalah segala kegiatan pencarian berkas rekam medik pasien (wajib retribusi). pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, observasi, konsultasi, rehabilitasi medikdiagnosis, pengobatan, observasi, konsultasi, visite, tindakan medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. biaya akomodasi kamarakomodasi tidak termasuk biaya makan non diet pasien dan asuhan tindakan keperawatanhingga tanggal keluar puskesmas perawatan(operatif, non operatif)dan atau dokter gigi spesialis puskesmasj. biaya makan pasien perhari orang aan biaya makan diet khusus pasien perhari orang . a0000| (pelayanan medik dan pelayanan keperawatan . tindakan medik sederhana tindakan medik sederhana solo| i0. tindakan medik sederhana2 tindakan medik sederhana tindakan medik kecil omega tindakan medik kecil lo. tindakan medik kecil s5000| tindakan medik kecil sooko| . tindakan medik sedang tindakan medik sedang mo00| &o000| tindakanmedik sedang2 as0000| so0oo| tindakan medik sedang3 nan . b000001 to0000| tindakan medik pada gawat darurat ma penyegaran tindakan medik pada gaw&t darurat jasa pelayanan ditambah30 tindakan operatif (oa tindakan operatif sederhana |. tindakan operatif kecil so0ool pe. tindakan operatif sedang voodoo| . tindakan operatif besar o | . joint operation, perluasan operasi dan tambahan pen tindakan joint operation, didampingi operator dan atau non operatorbidang spesialisasi lain yangberbeda, tambahanjasapelayanan untuk pendamping80 jasa pelayanan operatorutama . perluasan operasi, melibatkan operator bidang lain, jasa pelayanan untuk operator tambahan sesuai dengan klasifikasi tindakan operatif, jasa sarana diperhitungkan sesuai klasifikasi tindakan operatif memerlukan tambahan tindakan operatif lain, dilakukan oleh operator inngnnnne yang sama tambahan jasa pelayanan sesuai dengan jumlah tindakan, nan operatif yang dilakukan, jasa sarana diperhitungkan satu tindakan nk operatfsesuaiklasfiksi oo retribusi tambahan pada tindakan medik dan atau operatif yang memerlukan anestesi anestesi dilakukan oleh perawat terlatih ana jasa pelayanan daripada pelayanan tindakan dan atautindakan operasi. nggak bngannnsnnnonnpno one: snn anestesi dilakukan oleh dokter anestesi jasa pelayanan dari jasa pelayanan tindakan dan atau tindakan io. operatif. tani daan . tindakan medik psikiatrik kan t0. (pelayanan penunjang medik pemeriksaanlaboratorium pemeriksaan hematologi pemeriksaan . pemeriksaan malaria oo solo| . pemeriksaan malaria pemeriksaan golongan darah dna pemeriksaan darah lengkap sederhana | t00o0o| pemeriksaan kimia klinik men men pemeriksaan gula darah pemeriksaan asam urat a5000| soo0o| pemeriksaan cholesterol total pemeriksaan hdl a5000| t0000| pemeriksaan ldl pemeriksaan trigliserida . pemeriksaan urine lengkap pemeriksaan albumin urine pemeriksaan sedimen urine a0000| soo0ol pemeriksaan urine reduksi pemeriksaan slot pemeriksaan sept pemeriksaan alkali fosfatase ta soo pemeriksaan bun pemeriksaan serum kreatinin t0000| pemeriksaan pap smear pemeriksaan tsh( thyroidslimulalinghormon) ot00000| pemeriksaan eyu excretion iodine urine) . pemeriksaan imunologi dan serologi kuasa pemeriksaan kidal a5000| pemeriksaan drl pemeriksaan pemeriksaankehamilan hati vast oo so0| soo vot (testsukarela hiv)di puskesmas oo vot (test sukarela hiv) rumah klien (mobile klinik) pemeriksaan mikrobiologi klinik momen |. pemeriksaan faces id. pemeriksaan putus bta diagnosis (3slide) pemeriksaan putus bta follow slide) pemeriksaan parasitology | pemeriksaan trichomnas solo| spoof t0o0 pemeriksaan koh jamur rpr test (similis) t0000| .| swaburetmras ans book pemeriksaan diagnosis ' . rontgen foto tanpa kontras bek, (rekaman kerjajantung) to000o| .usai regio (termasuk print out) diluar kasus kebidanan dan kandungan pelayanan kia,kesehatan reproduksi,pond dan kb . pelayanan oleh dokter spesialis man me. spesialis kebidanan dan kandungan persalinan normal persalinan patologis sungsang, vacuum ekstraksi, victoria bahu, persalinan lama) . manual plasenta men . kuretase . jahitan ruptur perisai totals metode operasi wanita( tubektomi) | soo0o0of pemasangan iud tidak termasuk lakon iud) pelepasan iud (tanpa penyulut) . pemasangan implant tidak termasuk lakon implant) . pelepasan implant (tanpa penyulut) suntik bulanan (tidak termasuk obat) . suntik bulanan (tidak termasuk obat) pelepasansisaplasentadengan digital) pemberian pemeriksaan iva pengambilan sediaan pap smear spesialis anak mennjanangnn perawatan bayi baru lahir normal . c00 resusitasi | perawatan bayi incubator hari diluar obat spesialis urologi metode operasi pria vasektomi) soooool pelayanan oleh dokter umum ie: . persalinan normal s0000ol voodoo| persalinan patologis sungsang, vaccumekstraksi, distopia bahu, persalinan lama manual plasenta a00. kuretase | metode operasi pria vasektomi pemasangan iud tidak termasuk lakon iud) .| pelepasan iud (tanpa penyulut) pen .000j pemasanganimpiant tidaktermasuk lakon implan) pelepasanimplant (tanpapenyuli) | suntik bulanan (tidak termasuk obat) a0000| suntik bulanan (tidak termasuk obat) . pelepasan sisa plasenta dengan digital nan pemberian mai) observasi inpartu pemeriksaan iva soo pengambilan sediaan pap smear resusitasi as0000| t0000f perawatan bayidiincubator hari diluarobat) ji9 kunjungan rumah masa nifas door| pelayanan oleh bidan persalinan normal manual plasenta pemasangan iud tidak termasuk lakon iud) pelepasan iud (tanpa penyulut) sooko| solo0o| t00. suntik bulanan (tidak termasuk obat) aoooof tokoh| suntik bulanan (tidak termasuk obat) kan pelepasan sisa plasenta dengan digital observasi inpartu pasien yang dilakukan rujukan pemeriksaan iva . pengambilan sediaan papsmear s0, . resusitasi as0000| s000o0| kunjungan rumah masa nifas (pelayanan kesehatan gigi dan mulut una kan . pemeriksaan gigi tindakan medik gigi (dasar) met pembersihan karang gigi per regio nan pencabutan gigi tetap biasa pencabutan gigi tetap dengan penyulut pencabutan gigi susu pencabutan gigidengan komplikasi .| insist abses gigi tempatan gigi sementara soo0| tempatan gigi amalgam ad000o| tempatan gigi komposit tempatan gigi glass monomer cement gic) operculectomy pembuatan gigi tiruan (protes) gigi tiruan lengkap atas dan bawah gigi tiruan tak lengkap, gigi pertama perlahan . t5000| 200x tiap gigi berikutnya . ih. jembatan tiap unittanpa logam mulia tindakan medik gigi (speslalistik) |. pencabutan gigi tertanam impacted gigi miring (tindakan operasi nan (pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen transfusi (pindah tuang darah) dari seorang donor orang lain tiap bag atau labu berikutnya (tidak termasuk darah) doo| pemasangan oksigen aparatus (alat bantu pernafasan saluran o2) pemakaian oksigen jam pelayanan perawatan kesehatan masyarakat bia pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dirumah (panggilan vct (test sukarela hiv) rumah klien (mobile klinik) (pelayanan pengujian kesehatan pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah a000| pemeriksaan kesehatan untuk mencari pekerjaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin solo| pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji calon jamaah pria nan s0ooo| . calon jamaah wanita ooo| pemeriksaan kesehatan untuk asuransi (calon peserta) pemeriksaan kesehatan untuk cons pns kn, (pelayanan pemulasaraan jenazah perawatan jenazah (memandikan, mengkafani) perawatan jenazah dengan penyakit menular (memandikan, mengkafani) penyimpananjenasahperhari a0000| (pelayanan medico legal . |h pemeriksaan luar (sumur) jenazah, didalamgedung . pemeriksaantuar visumluar)jenazah, diluargedung ) | ) do0oo| bedah (otopsi) t4. pemeriksaan korban hidup (visum korban hidup) . j5. pelayanan surat keterangan kematian . pelayanan resume medik pelayanan salinan rekam medik pelayanan administrasi klaim asuransi nan so00of (pelayanan farmasi im. konsultasi kefarmasian pembuatan buyer a000f (pelayanan gizi konseling gizi tumbuh kembang terapi pemulihan kurang gizi biaya kamar(akomodasi, tanpa makan) per hari orang klas utama avoooof . klas1 klas . klas3 soo biaya rekam medik per masa perawatan visite pemeriksaan per hari pen nadanya dokter umum nan dokter spesialis asuhan keperawatan .b. asuhan keperawatan dan atau kebidanan perhari katagori dari beayaakomodasiklas) sean wamena asuhan keperawatan dan atau kebidanan per hari katagori co. dari biaya akomodasi klas) asuhan keperawatan dan atau kebidanan per hari katagori mo. (309o dari biaya akomodasiklas) biayamakanpasian biayamakanpasienperhari orang fb. biaya makan diet khusus pasien perhari orang so0oof |. peningkatan polaasuhdan pubs (pelayanan transportasi rujukan pasien dan transportasi ||. jabal jenazah sman bed bebas bek eka pemakaian mobile ambulance, mobil puskesmas keliling keluar kota lebih dari las pertama aan setiap selanjutnya ig. pendamping (tiap orang per hari per kali) naa perawatataubidan atom! dokter aoo0o0| d00. petugas pendamping lainnya (makan petugas dihitung tersendiri) pemakaian keretajanazah pol mh. pemakaian dalam kota dan keluar kota kurang dari keluarkotalebihdaritskm 7a.t8imperial mol setiap selanjutnya . j3. pendamping (tiap orang per hari per kali) perawat atau bidan tool dokter petugas pendamping lainnya | (makan petugas dihitung tersendiri) pelayanan pendidikan dan penelitian biaya tidak termasuk rapat koordinasi, pembekalan dan biaya makan mahasiswa lahan praktek pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa kedokteran man una ani (tiap kelompok, orang kepala puskesmas (kelompok minggu) ob. dokter pembimbing orang minggu) . perawat atau bidan pendamping orang minggu) solo0o| . pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa kedokteran gigi (tiap kelompok, orang) nan kepala puskesmas (kelompoklminggu) . dokter gigi pembimbing orang minggu) perawat gigi pendamping orang minggu) pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa kebidanan nan (tiap kelompok, orang) kepala puskesmas (kelompok minggu) nan school s0000f| gai bidan puskesmas pembimbing orang minggu) bidan desa pendamping orang minggu) . pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa keperawatan (tiap kelompok, orang) kepala puskesmas (kelompok minggu) perawat puskesmas pembimbing orang minggu) perawat atau bidan pendamping orang minggu) k15. pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa non kesehatan lain (tiap kelompok, orang kepala puskesmas (kelompok minggu) too sooko| . i. pembimbing puskesmas orang minggu) pembimbing desa orang minggu) . cbooo| .00oc pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa kesehatan lain ii. (tiap kelompok, orang kepala puskesmas (kelompok minggu) |. pembimbing puskesmas orang minggu) f0000| voodoo| .000j pembimbing desa orang minggu) . pelatihan (in house training) (tiap orang, per pelatihan) kepala puskesmas orangipelatihan) pembimbing puskesmas orang pelatihan) s00001 pembimbing desa orang pelatihan) |. pelayanan studi banding (per orang per hari) . s000o| to. penelitian | pelayanan administrasi dan rekam medik bi: pelayanan surat keterangan medik . pelayanan administrasi rawat inap moo pelayanan administrasi klaim fihak ketiga pena pelayanan rekam medik rawat jalan pelayanan rekam medik rawat darurat . . pelayananrekammedikrawatiap pembakaran sampah medis mudah terbakar per kg) sulitterbakar (perk) (pelayanan sterilisasi dan binatu p1. pelayanan linen bersisik p sool solo|l t00001) pelayanan sterilisasi instrumen set pelayanan sterilisasi linen kg pelayanan diluar jam kerja dan atau hari libur dom rawatjalan, tindakan medik, penunjang medik, kesehatan gigitan (ki . mulut, medikolegal, pengujian kesehatan, administrasi diluarjamkerja dan atau hari libur retribusi ditambah dari retribusi yang ditentukan. oi. (pelayanan utd laboratorium kesehatan daerah pemeriksaan laboratorium kesehatan. lingkungan pemeriksaan fisika dan kimia pemeriksaan kimia air of so00| ) tso00o| pemeriksaan bakteriologi pemeriksaan bakteriologi air pemeriksaan mikrobiologi pen palapa pemeriksaan pus pemeriksaan culture urine . pemeriksaan salmonella pemeriksaan putus bta diagnosis slide) pemeriksaan putus bta follow (1slide) pemeriksaan culture darah pemeriksaan faces pemeriksaan trichomonas nan | .| pemeriksaan bahan makanan dan minuman poo pemeriksaan makanan pemeriksaan laboratorium klinik pemeriksaanfematologi pemeriksaan pemeriksaan malaria . a0000| pemeriksaan malaria pemeriksaan golongan darah .c00 pemeriksaan darah lengkap sederhana pemeriksaan kimia klinik | d0000| pemeriksaan gula darah pemeriksaan asam urat pemeriksaan cholesteroltotal id. pemeriksaan hdl so0 pemeriksaan ldl . t0000| pemeriksaan trigliserida pemeriksaan urine lengkap pemeriksaan albumin urine pemeriksaan sedimen urine pemeriksaan urine reduksi pemeriksaan slot pemeriksaan sept pemeriksaan alkali fosfatase jon pemeriksaan bun 1hoon pemeriksaan serum crsatinine pen . | pemeriksaan pap smear pemeriksaan tsh thyrodsimulatinghormon) t0000o|a pemeriksaan eyu excretion iodine urine pemeriksaan imunologi dan serologi ri. pemeriksaan kidal . pemeriksaan drl .000o| 30000j pemeriksaan pemeriksaan kehamilan pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan konsultasi sanitasilingkungan oat in. pelayanan pusat pelatihan sumberdaya manusia (sdm) kesehatan (panti rehabilitasi dampak akibat rokok dan zat adiktif konseling psikologi dan psikotest . pelayanan kesehatan tradisional komplementer ooh. akupresure oil. terapi akupuntur fisioterapi modalitas dengan electrical stimulan ' s0000f laser akupuntur a0000| pemakaian didalam kota dan luar kota kurang dari keluar kota lebih dari 15km 15pertama setiap selanjutnya. pelayanan pelatihan tenaga kesehatan dan atau pelatihan lainnya caracterbuildinguntuk satu (orang hai | j oi00000| pelatihan tot training trainer orang paket pelayanan penelitian kesehatan survey kesehatan responden pembekalan pemberdayaan mahasiswa kesehatan orang pelayanan rehabilitasi dampak akibat merokok dan zatadiktif serta rehabilitasi gay. nan hyun terapi a0000| terapi pemulihan dengan akupuntur laa akupresure terapi akupuntur fisioterapi modalitas dengan electricalstimulan @teaser akupuntur so000| a0000o| |. konseling rehabilitasi dampak rokok gay |. pelayanan unit pelaksana fungsional bengkel alat kesehatan ia. pemeliharaan alatkesehatan spygnomanometer . suction pump . timbangan water bath . incubator stabilisator lai autoclave termometer clinical spectrophotometer lampu operasi striker phototerapy nebulizer centrifugal dental unit microscope ecg tanpa monitor doppler | use aoo| ib. perbaikan alat kesehatan ran spygnomanometer . suction pump timbangan ngnanonan nonuratnn ii kr "ko oo. water bath . a30000| incubator stabilisator autoclave termometer clinical nan spectrophotometer lampu operasi striker phototerapy nebulizer a00000| centrifugal dental unit microscope school uo0o0o| ecg tanpa monitor | ic. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mann spyanomanometer suction pump timbangan den water bath 5incubator as0000| stabilisator autoclave termometer clinical . spectrophotomater mampu operasi . oma, on) striker phototerapy nebulae centrifugal dental unit microscope ecg tanpa monitor bupati kediri, ttd salinan sesuai dengan aslinya haryanto sutrisno a.n. bupati kediri sekret daerah supayasederhana,indudan spesialis anaterapi kurang gizi therapeutic feeding center, tfc) adalah pusat pemulihan kurang gizi dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya. atau rehabilitasi. pelayanan akupresurelakukan tekanan (pressure) pada simpul simpul saraf tertentu dalam rangka diagnosa, terapi atau rehabilitasi. pelayanan laserdan jarum khusus akupunktur dalam rangka diagnosa, terapi, atau rehabilitasi. pelayanan hypnoterapimetode hipnotisme dalam rangka diagnosa, terapiretribusi ataspengobatan, rehabilitasi medik, penunjang medik, dan atau pelayanan lainnya. s1retribusi pelayanan pendidikan dan penelitian adalah besarnya retribusiuskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas luar gedung dengan mempergunakan kendaraan roda (empat), kendaraan roda (dua) atau alat transportasi lainnya
|
nay) pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, menimbang aa. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategi bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan saranakonvensional dan menyeluruhkabupaten dan jalan desa bahw, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan maka perlu penyesuaifungsi jalan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada adalah agar yang terdiri dari rambu lalu lintas. marka jalan. alat pemberi isyarat lalu lintas. alat penerangan jalan. alat pengendali dan alat pengamanan jalan. alat pengawasan dan pengamanan jalan. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada jalan dan luar jalan, antara lain: patok patok pengarah. hang pagar pengaman. patok kilometer. patok hektometer. patok ruang milik jalan. batas seksi. pagar jalan. tempat istirahat. bagian keempat status jalan jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan kabupaten jalan desa. jalan kabupaten yang dimaksud dalam huruf terdiri atas jalan kolektor primer jalan kolektor sekunder jalan lokal sekunder jalan strategis kabupaten. jalan strategis kabupaten yang dimaksud dalamjalan desa sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahbab ill(l)bagian bagian jalan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan lampiran peraturan daerah ini(l)kepala daerkepala daerahjin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan oleh kepala daerah rekomendasi satuan kerja perangkat daerah kepada kepalakepala daerahkabupatenkepala daerahwewenang bagian kesatu umumdaerahkepala daerahkepala daerah. bagian ketiga perubahan fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan (l)dirikabupaten kedirikepala daerahkepala daerah bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada dapat berupa uang:pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada atasnya(d):kepala daerah(l): cc.kepala daerahtahun peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun tentang leger jalakepala daerah. kepala daerahkepala daerahnani sebelum jalan khusus ditetapkan oleh kepala daerahkepala daerah. apabila jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada mempunyai peranan penting terhadap provinsi, kepala daerah dapat mengusulkan jalan kabupaten tersebut menjadi jalan provinsi kepada gubernur. bab ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi jalan khusus. setiap orang dilarang menempatkan, mendirikan atau merenovasi bangunan semi permanen dan permanen sertabab pembongkaran kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila perintah sebagaimana dimaksud pada tidak ditaati, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada atasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembongkaran, pembersihan dan atau pemindahan bangunan serta segala sesuatu yang berada atasnya secara paksa sebagaimana dimaksud pada kepada pemiliknya dibebankan biaya pengganti dalam hal pemilik tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada biaya ditanggungan dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang jalan. bab xivpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang jalan umumii. demi cukup jelas. azzzas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. azas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar. azas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain. azas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan. azzas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat. azzzas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. azpendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formaljal,cukup jelasjperkembangan jaringan jalabupatendaerah berdasarkan peraturan perundang undangan. cukup jelas. huruf pelayanan kepada masyarakat termasuk sosialisasi dan informasi. huruf cukup jelaspuas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasee lampiran peraturan daerah kabupaten kediri nomor: tahun tanggal gambar batas sempadan jalan kawasan khusus kabupaten kediri (luar perkotaan badan jalan ruang manfaat jalan ruang milik jalan ruang pengawasan jalgambar batas sempadan jalan kawasan khusus kabupaten kediri dalam perkotaan teo ma ruang manfaat jalan ruang milik jalan ruang pengawasan jalan salinan sesuai dengan aslinya bupati kediri an. bupati kediri ttd haryanto sutrisno lampiran peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tanggal: daftar batas bagian bagian jalan strategis kabupaten kediri titik titik klasik badan urut pangkal ujung fungsi (m) (m) (m) katang pagu jl. prop. ngasem pagu pagu bogokidul pagu . bogokidul bgcolor kab. jombang kp 3e,00o pecahan kunjung kranggan pesantren jll props64 koda ngasem s5 kranggan plosoklaten jl. prop 3e0o0o gurah plosoklaten kranggan menang jll prop paul ngasem sai gurah pagu prop j34 gurami pagu papar bogokidul prop, a1aga7 pelemahan papar pelem bogokidul ji. prop. atra3a2 3g,o0o pare pelemahan bendo gadungan prop, sasa pare1 punca gedangsewu plosoklaten jl. prop. kp pare plosoklaten plosoklaten wates plosokiaten wates wates beda kab. blitar kp wates nascar anti wonorejo wates koda wates wates nascar wates wates nascar nascar babadan nascar nascar margomulyo kelud kpud nascar a48 ngadiluwih weru prop. jl. prop. ngadiluwih mandat a9g weru pojok wates jl. prop mandat wates kras kanigoro sambi jl. prop. prop. mandat ringinrejo banjarmlati mojo catur koda kab. agung mojo semen mojo basuki .49g19g singgah mojo . jongbiru karangrejo jl. prop. gampengrejo ngasem kandungan o128 ngasem gampengrejo ngasem sumberejo ngasem titik titik klasik badan nomor nama ruas jalan pengenal pengenal kasi jalan remaja: rumit, rahasia kecamatan urut pangkal ujung fungsi cm) (m) (m) (m) semen puhrubuh semen lobang selopanggung semen pusaran mojoduwur semen basuki lapar selopanggung wilis mojo semen semen kelak |. koda semen kelak joho air terjun lp semen sidomulyo selopanggung wilis semen kelak kantoran semen kawasan simpang lima gumuk jl. prop. ngasem bupati kediri salinan sesuai dengan aslinya ttd a.n. bupati kediri seki oka haryanto sutrisno jalan umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan: jalan khusus. bagian keempat tujuan, cc.xaaian salinan kah aa. pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kedirirencana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dan digunakandiatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.s tanah, berupa status hak atas tanah: data lokasi dan topografi:cc. gambar sistem utilitas (kebakaran, sanitasi, drainase): perhitungan struktur: perhitungan utilitas: data penyediaan jasa arsitektur. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. penolakan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. bangunan gedung yang telah mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk diberi tanda bukti berupa plat nomor img yang bentuk dan warnanya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. imetercc. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang kesayangan dengan luas tidak melebihi (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari (dua) meter dalam satu kavling. membuat kolam hias, patung patung dan tiang bendera halaman pekarangan rumah. img dapat dibatalkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, apabila terhitung (enam) bulan sejak diterimanya izin, pelaksanaan pekerjaan pendirian bangunan belum dimulai izin yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan palsu. jangka waktu berlakunya img selama bangunan tersebut masih laik fungsi, tidak ada perubahan dan atau pengembangan. bagian kelima persyaratan tata bangunan fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam rtrw, rdr, dan atau rtl.an atau dibawah tanah, air, dan atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada pengajuan permohonan imb nya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. dalam hal terjadi perubahan rtrw kabupatenfungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud padatidak boleh melebihi tinggi bangunan monumen, sedangkan pada kawasan rawan bencana konstruksi bangunan harus disesuaikan dengan bangunan tahan gemp dan atau jaringan tegangan tinggiling, perpersil dan atau pengawastata ruang luarbesar dan penting terhadap lingkungan, harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan digian keenam, bahaya gempa dan bahaya banjir. persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padasyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud padanya beserta pengawasan. kecuali bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana atau rumah deret sederhana,bagian ketigbangunan gedung. kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksig yang telah diberikan. kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. bagian keempat sertifikat laik fungsi bangunan gedung kepala daerah atau pejabat yang ditunjuklimg termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala. pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkalaperaturan perundang undangan. bagian keenamkepala daerahkepala daerah paling lama (enam puluh) hari kalender sebelum masapat dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung yang bersertifikasi, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh pemerintah daerah. bagian ketujuh pengawasan pemanfaatan bangunan gedung pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi dan atau adanya laporan dari masyarakat kepala daerahdelapanpemilik dan atau penggunangian kesembilan pembongkaran paragrafkepala daerahmasyarakat. bangunan yang dapat dibongkarb.bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya bangunan yang tidak memiliki img bangunan yang melanggar ruang pengawasan jalan sempadan sungai bangunan yang melanggar tata ruang dan atau rtl. kepala daerahdan menyampaikan hasilnya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjukg dan bangunan yang melanggar ruang pengawasan jalan kepada pemerintah disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara berkala atau pejabat yang ditunjukyang memiliki sertifikat sesuaiperaturan perundang undangan. penyedia jasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjukkepala daerahbidang konstruksikepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. kepala daerahhak dan kewajiban bagi penyelenggara bangunan gedung bagian kesatu hak penyelenggara bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung berhak mendapatkan informasi mengenai peruntukan lokasi sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang tata ruang mendapatkan pengesahan atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan izin yang telah ditetapmgnetapan izin mendirikan bangunan daerahkepala daerah mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari kepala daerah mendapatkan ganti rugi apabila bangunan gedungnya dibongkar yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya mengajukan permohonan keringanan dalam membayar retribusi img. dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung bermendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung danatau dilestarikan. bagian kedua kewajiban penyelenggara bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung bermg melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah ditetapkan melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang ada dalam img meminta pengesahan dari kepala daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan pembangunan. dalam penyelenggaraan bangunan gedung,cc.oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, karena tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi tidak memiliki img melanggar ruang pengawasan jalan dan atau sempadan sungai melanggar tata ruang dan atau rtl. bab vii peran masyarakat bagian kesatu pemantau baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung. dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada masyarakat dapat melakukannyaatau pejabat yang ditunjuk terhadap indikasi adanyapemberian masukan terhadap penyusunan dan atau penyempurnaan peraturan pedoman dan standar teknis. penyampaian pendapat dan pertimbangan. tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah. bagian keduviii pembinaan dan pengawasan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan gedung. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.pada dilakukan melalui penyusunan produk hukum daerah bidanglarangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi dan pelatihan. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan img, sertifikasi kelaikan fungsi, surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung. bab sanksi administralaksanaan pekerjaan pendirian bangunan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan pembekuan img pencabutan imberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. bagian kedua pada tahap pembangunan pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan dan dan tidak dilaksanakannya kewajibpada dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan imgg danerjakan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. tidak dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggg. pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki img atau yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hurufserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hurufpaling lama (tiga puldikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari kerja wajib mengajukan permohonan img baru sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. permohonan img baru sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padapaling banyak (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedukewenangan sesuai dengan peraturan perundang undbangunan geduyang menurut hukumbangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufmgbangunan gedung tersebut masih laik fungsi, tidak ada perubahan dan atau pengembangan. dengan berlakunya peraturan daerah ini bangunan gedung yang belum memperoleh img dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sudah harus memiliki img. dengan berlakunya peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun bangunan gedung yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib memiliki sertifikat laik fungsi. ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini,salinan sesuai dengan aslinya supaya serve baris daerah lembaran daerah kabupaten kediri tahun nomor supaya. pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnyapengaturan persyaratan teknis bangunan gedung mengatur lebih lanjutsehubungan dengan hal tersebut atas, maka perlu mengatur kembali bangunan gedung kabupaten kediri yang ditetapkan dalam peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rumah tinggal termasuk perumahan atau emplasemen. rumah tinggal sementara termasuk asrama, rumah tamu dan rumah tinggal sementara lainnya. cukup jelas bangunan perdagangan termasuk warung, kios, toko, pasar, waralaba, minimarket, supermarket, swalayan, mall, plaza dan pasarnya. bangunan perindustrian termasuk pabrik, tempat penjemuran dan perbengkelan. bangunan perhotelan termasuk villa, wisma, losmen, hostel, motel dan hotel. bangunan wisata dan rekreasi termasuk gedung pertemuan, tempat olahraga, anjungan, bioskop, gedung pertunjukan, kolam renang dan kolam pemancingan. bangunan terminal termasuk terminal barang dan terminal angkutan. bangunan penyimpanan termasuk gudang, tempat pendinginan, gedung parkir dan bangunan gedung sarang burung sriti walet. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bukti penguasaan kepemilikan tanah seperti hak milik, hgb, hgu, hpl dan hak pakai atau hak atas tanah lainnya yang berupa lirik, petak akta jual beli dan akta bukti kepemilikbesar dan penting terhadap lingkungan sesuai peraturan perundang undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup. dalam hal dampak penting dapat diatasi secara teknis maka cukup dengan ukl upl atau surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. lay out plan, gambar site plan, spesifikasi teknis disetujui oleh dinas yang membidangi bagi bangunan gedung fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung fungsi hunian yang bertingkat dan bangunan konstruksi lain.daerah yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir kemampuannya dalam mencerminkan keserasian bangunan dengan lingkungan kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna serta masyarakat pada umumnyakepala daerahtimbangkan keserasian dan kelestarian lingkungan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas udara. cukup jelaskonstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan peraturan perundang undangan.bangunan gedungmerintah daerah melakukan pengawasan konstruksi melalui mekanisme penerbitan im,diatas lantai luas total bangunan diatas bangunan fungsi khusus keperluan untuk melibatkan lebih dari (satu) penyedia jasa perencanaan konstruksi maupun penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan atau waktu pelaksanaan lebih dari (satu) tahun anggaran cukup jelasmenyediakan rencana teknis bangunan gedung dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret. kegiatan pemantauan bangunan gedung oleh masyarakat dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal deret dan rumah tinggalnazas dan ruang lingkup bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatantempat ibadah lainnya. fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukfungsi usaha lainmuseum dan bangunan gedung pelayanan umumtingkat: zona minor, zona iii sedang: zona sedang, zona kuat, dan zona kug. kepala daerahbagian ketiga perubahan fungsi bangunan gedung perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjukketentuan mengenai tata cara persetujuan dan penetapan perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerkepala daerah atau pejabat yang ditunjukg untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. pemilik bangunan gedung harusg setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki img. img sebagaimana dimaksud pada diberikkepala daerahm garis sempadan dan jarak bebas minimum yang diizinkan:wajibkan
|
thai berita negara republik indonesia lipi. pencegahan. pemberantasan penyalahgunaan. peredaran gelap narkotika. prekursor narkotika. peraturan lembaga ilmu pengetahuan indonesiaaparatur sipil negara lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia, mengingatnarkotika, dan ataupenanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika: bab iii satuan tugas kepala lipi membentuk dan menetapkan satuan tugas p4gtuan tugas p4gn lipi sebagaimana dimaksud dalam bertugasdayaan asn lipi, pemberantasan, dan atau penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: menyusun ran p4gn lipi berkoordinasi dengan biro perencanaan dan keuangan, melaksanakan ran p4gn lipi yang telah disusun, melakukan kerja samihak mitra kerja sama, kepolisian negara republik indonesia, badan narkotika nasional, dan atau organisasi kemasyarakatan terkait. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ran p4gn lingkungan lipi berkoordinasi dengan biro perencanaan dan keuangan, dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ran p4gn lipi kepada kepala lipi. satuan tugas p4gn lipi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris: dan tim kerja. satuan tugas p4gn lipi sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling sedikit (tujuh) orang yang merupakan perwakilan dari masing masing kedeputian dan sekretariat utama lipi. ran p4gn lipi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala lipi. bab monitoring dan evaluasi satuan tugas p4gn lipi melaksanakan monitoring dan oordinasi dengan biro perencanaan dan keuangansatuan tugas p4gn lipi menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan kepada kepala lipi. bab pendanaan pendanaan untukbankan pada anggaran belanja lipi dan atau dana lain yang sah. bab ketentuan lain lain setiap pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, kepemimpinan, dan fungsional wajib diberikan materi pembelajatiap peserta pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pad, dan atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika. bab badan narkotika nasional nomor tahun tentang grand design badan narkotika nasionalrekursor narkotika, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan, memberikan perlindungan kepada asn lipi dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika: cc. membangun partisipasi asn lipia penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. & kegiatan: pencegahan, pemberdayaan ann lipi, cc. pemberantasan, rehabilitasi: dan penelitian dan pengembangan. bagian kedua pencegahan kegiatan pencegahningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika: penerapan modul anti narkotika dan prekursor narkotika pada pendidikan dan pelatihan asn lipi lipi: dan atau cc. penandatanganan pakta integrdalam dapat dilakukan melalui: sosialisasi, diseminasi informasi, audiensi, dan atau monitoring dan evaluasi. kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam setahun setiap satuan kerja melaksanakan sosialisasi pencegahan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya tempat yang mudah dibaca lingkungan satuan kerjanya. setiap satuan kerja melaksanakan diseminasi informasi pencegahan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf lingkungan satuan kerjanya dalam bentuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lingkungan satuan kerjanya dalam bentuk informasi melalui website, media social, atau bentuk lainnya. biro perencanaan dan keuangan melaksanakan audienmelalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan satuan kerja. biro perencanaan dan keuangan melaksanakan monitoring dan evaluadengan melibatkan satuan kerja. bagian ketiga pemberdayaan asn lipi kegiatan pemberdayaan asranan aktif dari asn lipi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: pemberian sanksi hukuman kepada asn lipi yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: dan pendeteksian dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui tes urine atau tes rambut kepada asn lipi. bagian keempat pemberantasan kegiatan pemberantasmelakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangkadan atau mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama intelijenrepublik indonesia dan atau badan narkotika nasional setempat. bagian kelima rehabilitasi kegiatan rehabilitassebagai berikut: mendoronguntuk mengikuti program rehabilitasi, memberikan aksesibilitas kepada asn lipi yang ingin mendapatkan rehabilitasi, dan atau melakukan pendampingan terhadap asn lipi yang akan direhabilitasi. pelaksanaan rehabilitasi untuksebagaimana dimaksud dalam huruf akan diserahkan kepada badan narkotika nasional. bagian keenam penelitian dan pengembangan lipi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangyang berkaitan dengan: permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dan atau integrasi datpelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam lipi dapat: melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor
|
\.j11dat1g undang n1,mor tahun re1uw~ l'\:miring halo oncrali lembang negara ref) ablik l~donasi ahun nomor jnd hog lengan& num<>r l';,hun 1ellfani; j>a jak dll~l'\lh dan retribusi dae lc:main negara rcp11bh~ l11 jo11c~1a tahun no111or tambo lembaran nora republik lndonesia nc>mor under,lt jordan11 n<>nior tahun telllal\lj jnd vn\\eng hukum ac!lf jl. l"data lembaran ':~pra republik indonesia t11h11n nor.m 'ranah tcmblitan neg,ra republik lndonesia consult meng al undang und011g nm11or l)rt tahun \t.utang f'pembentukan n.~ab otonom kabupaten kabupaten dalttth l.in~sungai l'tropis1 sumi<cni etal'i\ l.t1bull11 negara republik indonesia 'fatin nomor bahwa sehubungan dengan ha. icrscbm dian~, perlu dh.atap.k1m dala1111 tt.q p>muw' daerah, barra deo(!lln d111ndn1~nya llntlnnl! u11dulu non tahun crt~g pi:mocrruah daerah dan keptitusa11 l'r~ .k."fl l\c1>11t>hl<. lnt jones, note tahun t.entah& teknik penyusunan penuturan pcrnndung nd1u111 dun bentik lt=ngan ul'lant andal! i~. rat>ean j!llb l't>rnten, j'ciri111ah ,j.m, ro. n 111n kep11\ uu111 l'oksidan di~ng >perlu dll\a. .:an pcnlbe.han jan r>urr:,"""'a.i, pdl\ll\fran p~r h kabuplicn sl!b11t1. mcmnibanc bahwa ;an d1tc1u1>k.:l1111ya ' tnt11rn11 '1m1cri111ah nomor '11hun 1cnw111 retribusi daerah scb11gar pclabnnn1u1 un<lini,: undang nominal' tatum tor1t1111g paj,,k daerah dan rcrnhus, daerah lol! jualan l'produk~i haho. daerah ll\ cl'l.lpllhl' jck seribu~, pt: l\n a'fas l'f.ra tl1 ran f)a"ejv,h t'nomor t~hu: untan ~[tr ql\ll penjualan j'ro(hjk all all rah t>i daerah kabur'ff.n ting kat a~aha~. .',n'fang tah\j~ nomor l'era tll ran :ll\ til' tf. ,\bahan ka8l1paten asia1' : nomor 40t h'.n af. ri\lt ra,'i. jalan jenderal sudirman telepon kisaran pemerintah kabupaten dalam pemcnntahan yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten asahan pas ketentuan umum bab menetapkan pera jan daerah kabupaten asahan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor taifun el' tiang retribusi penjualan prod ul< usaha daerah kabupaten daerah angkat asahan. nomor ski dprd mei dewan pt: rwa kll, rakyat daerah kabupaten afl l>engan penyetujuan tahun keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kab. asahan nomor tentang persetujuan buah ranpcrda menjadi peraturan daerah kab. asahan. peraturan daerah kuhupatcn daerah tingkat asahan nomor tahun tentang penyidikan alas pelanggaran peraturan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor seri keputusan menteri dam,gegen nomor tahun tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah, keputusan menteri dalam gegen1eri only negeri nomor i'ahun tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan, keputusan presiden publi j. indonesia nomor tahun tentang team penyusunan peraturan perundang t undangan don ber.dalah unit produksi usaha daerah yang mcndapel ja.' pelayanan pc:jualan produksi usaba daerah. komedi hasil tanaman pangan holtikultura l'crkcbunan periksa.nan dan peletakan. benih bibit tanaman pangan dun lollikuhura. perkebunan penekanan dan peternakan objek retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang terdiri dari1 usaha daerah. f>asal nama, obj dan subjek surat tag1han retribusi daerah yang sulu.nju1nya disingkat std adalah swat untuk melakukan 1ag1han retribusi dan atau benda surat kedelapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yani: sela juta d1insan1 skrk adalah keputusan )'l halt menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan surat ketetapan rctnbusi daerah kurang bayar yang selanjutnya d1maka1 skrk adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah k.rceil retribusi jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi bisanya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya diangkat skr adalah keputusan yang menentukan besama jumlah retribusi yang tc:ruang. benih b1bi1 adalah benih bibit tanaman pangan holtikultura benih bibit tamak benih bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembang biarkan. retribusi jasa usaha adalah retribusi alas jasa usahwasta retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungut daerah sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daunan untuk kepentingan ()rang pribadi dan alau badan hukum jasa usaha adalah jasa yang diberikanpen jualan produksi. jasa daerah adalah pcn,1jalan hasil produksi usaha pemcriruah daerah antara lain penjualan bibi! tanaman jibis ternak bibi! akan dan produksi daerah lainnya. kas daerah adalah kas daerah kabupaten asahan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah. ini disetor kas daerah retribusi dipungut dengan menggunakan surat kartu retribusi daerah skr). tata cara pemungutan bab harga dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan secara periodik oleh kepala daerah untuk sisa harga penjualan diserahkan kepada instansi pengelola produksi. struktur besama tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebesar dari harga dasar. prinsip penetapan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah untuk mengganti biaya administrasi pelayanan perawatan l'pemeliharaan dan pembinaan. po~al prinsip penetapan. struktur dan besarnya tarif retribusi .ba tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis benih bibit dijumlah serta kwalitas. cara mengukur tingkat penggunaan jasa bab retribusi penjualan produksi usaha daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha. pas golongan retribusi bab ill retribusi yang terutang berdasarkan skr skr dl< skrdbkt std keputusan pembetulan keputus.an keberatan putusan banding yang ndak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa l'asal tata cara pena han bab tatacara pembayaran tcrnpat pembayaran penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah kepala daerah kabupaten ata.~ permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan apel memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menganggur tau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar o o dua person) setiap bupati. sk.rd. skrk kriket std keputusan pembetulan keputusan keberatan clan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar menkepala daerah mcncnleat terutang, l'asal tata cara pembayaran bab dalam hal wajib retribusi tidak membayar tetap waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administ, sans! administrasi bab viii w1ayah pemungutan retribusi adalah kabupaten asahan l'asal wii.ayah pemungutan bab vii pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana keuangan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak rp. limata rupiah). ketentuan pidana bab xiv kepala daerah k11bupati menunjuk l'pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. f.kawasan bab xiii kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yag sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ini. (i) piutang retribusi yang tidak mungkin dingin lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus tatacara penghapusan piutang retribusi yang lua rsa xii ada pengakuan utang retribusi dari wajib ret.tribus baik langsung maupun tidak langsung. diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana& dimaksud ay&t ini terganggu apabila penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jan!kn waktu (til) iibab dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah kabupaten daerah tingkat asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran per.didikan undak pidana dibidang retribusi (?arah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.>danae''. meminta bantuan tenaga ahli dalam angka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. melakukan pcnggclcdo. atau catatan catatan ,atau dokumen dokumen lain yang berkenaan dengan uwewenang penyidik sebagairnaua dimaksud pada ayal inipejabat l'gawai negeri sipil tcrtcnlu dilingkungan pcmcrintahlln oacrnh dien wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana d1bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun rentang hukum acara l'dana. pasal pl.: nyiijikan bab lem baran der paten asai ian tahun nomor tahap. sii bupati asai ian cap dlo sll disahkan kisaran pada tanggal mei agar suap oran]; dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam .gambaran daerah kabupaten asahan. peraturan o.torah ini mulai berlaku pada t11nggak diundangkan, lal hnl ung belum diatur dalam l'crnturun daerah :,;cpanfani; mengena, plak~nn0l111nyn nk: diatur lebih l:111j111 oleh kepala daerah tl: jan pl tutup xvi
|
paidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati minahasa tenggara, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten minahasa tenggarapada huruf dan huruf atas, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu(lblembaran daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan point diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut retribusi peninjauan desain sesuai huruf pointretribusi pemantauan pelaksanaan pembangunan sesuai huruf point agar tetap sesuai dengan rdr, kdb, klb, kkb. biaya pengawasan penggunaan bangunan sesuai huruf point yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. dasar penghitungan besarnya tarifkonstruksi penanda masuk lokasi seperti gapurapenyeberangan orang, jembatan jalan perumahan konstruksi kolam reservoir bawah tanah seperti kolam renang, kolam ikan air derasrp. konstruksi reklame dan papan nama unit dan pertumbuhannyalima persen). komponen perhitungan besarnya retribusi imb: no| objek retribusi penghitungan besarnya retribusi opjagn memesan gedung pembangunan bangunan gedung luas it sbt" sbg rusak berat luas it sbg pelestarian pemugaran luas it" sbg luas it? sbg luas it" sbg prasarana bangunan gedung . pembangunan baru volume indeks sbg. rehabilitasi rusak sedang volume indeks sbg rusak berat volume indeks sbg pemantauan pelaksanaan pembangunan dari biaya retribusi imb yang dan pengawasan penggunaan bangunan ditetapkan(db indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung sebagai berikut: waktu b 0s kompleksitas jangka pendek gia sederhana jangka menengah armada jera (oa besar permanen spk risiko rendah kebakaran zonasi ja. zona gempa minor zona minor zona iii sedang zona sedan zona kuat kuat lokasi |a. renggang (kepadatan sedang bangunan gedung ketinggian la. rendah bangunan sedang gedung kepemilikan (a. yayasan mataj) indeks untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untk pelayanan perizinan tertentu dan jasa usahbaru berat sedang konstruksi la. pagar 0o6es o4s penahan wall laman tanpa mana dana maan persil konstruksi la. gapura 'e o4s poin bolos nan pena pena maan lokasi konstruksi jalan o0o perkerasan ib. lapanganupacara mama asa too terbuka konstruksi ja. jembatan oes oas d ab. box cube konstruksi kolam ja. kolam renang reservoir bawah |b. kolam pengolahan air poo tanah menara b. menara reservoir yoo e sepotong pad tes tai monumen jepang ig wv konstruksi ja. instalasi lirik gas ooo bean mana komunikasi ce. instalasi pengolahan too ja. billboard 0es gas goo ib. kepanikan papan nama (berdiri seo tembok paga catatan indeks untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negaras5. besarnya tarif retribusi imb ditetapkan sebagai berikut harga satuan mo| amusmanaunan seruan aaa joox bangunan gedung) s3si prasarana bangunangedung: konstruksi pembatas penahan rp. dan tanggul trap seperti gapura cc. konstruksi perkerasan seperti: pelataran rp.rp. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan konstruksi kolam reservoir bawah rp. ikan air deras pertumbuhannya. pertumbuhannya. konstruksi instalasi gardu seperti rp.pertumbuhannya. catatan: luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding kolon: ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut hit (l), thn dihapus ketentuan dan dadalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. j3) subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. ketentuan dan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pasai tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat pembudidayaan. ketentuan huruf dihapus dan huruf diubah, sehingga berbunyi dihapus pungutan pengusaha perikanan bidang pembudidayaan ikan ketentuan perhitungannya ppp tarif ha thn atau tarif unit thn jenis komoditas satuan tarif udang windu sederhana per madya per maju per udang windu system tertutup sederhana per madya per maju per udang windu sistem terbuka dengan petak biofilter sederhana per madya per maju per udang putih madya per maju perda udang rosario madya per maju per udang name madya per maju per jenis udang lainya air payau tambak) per keramba jaring apung per unit jenis ikan bandeng tamb per jenis teripang laut kurungan pagar (popculture) per unitkakap putih dan baronang jaring apung per unit kakap putih dan baronang per tambak jenis ikan air laut lainnya jaring apung per unit jenis ikan air laut lainnya tambak per jenis ikan air laut lainnya jaring tancap per unit jenis ikan air payau lainya tambak per jenis ikan air payau lainya keramba per unit rumput laut metode apung per unit metode lepas dasar per unit metode long line per tambak per ikan nila kolam air tenang per keramba per unit keramba jaring apung per unit ikan mas keramba jaring apung per unit keramba per unit kolam air tenang per jenis ikan air tawar lainya keramba jaring apung per unit keramba per unit kolam air tenang per jaring tancap per unit mutiara per titik koordina, james sumenep diundangkan patahan pada tanggal desember sekretaris daerah minahasa tenggara
|
lampiran peraturan babi pendahuluan latar belakang .o maksud dan tujuan .o.onn landasan hukum . pence ftin . ion fins ip prinsip . io. ruang lingkup .o.ooooennnnn sistematika . bab kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunan kecacatan kriteria sasaran .ia kategori dan besaran bantuan . jj. bab iii organisasi pelaksana dan koordinasi organisasi pelaksana . koordinasi . leo. bab mekanisme pemberian bantuan persiapan .e jen13 pelaksanaan . ketentuan usus . lee bab penutup . connnnnennanannannnnnn lampiran lampiran bab penutup. kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunan kecacatan $ formatted: font: spotlight light, pt, kriteria sasaran english u.s.) kriteria korban bencana seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsung terjadinya bencana. seseorang yang mengalami kecacatan pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat. kriteria kecacatan korban bencana cacat fisik, yaitu kecacatan secara fisik yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, ngalam maupun bencana sosial. kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut cacat tubuh, yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. ciri cirinya antara lain kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua duanya. kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang kurangnya mengenai luas permukaan tubuh. patah tulang. cacat netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau wajar. ciri cirinya antara lain buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat. masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat. cacat rungu wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana. ciri cirinya antara lain tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran. tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti. mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, ngalam maupun bencana sosial, sehingga orang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku seperti orang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari hari secara layak wajar. kondisi korban yang mengalami gangguan mental ditetapkan oleh petugas yang berkompeten bidangnya. jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana disebut post traumatic stress disorder pts), dengan ciri ciri gejalanya adalah depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh badan dan jiwa, atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya terjadi juga pada orang lain. terealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lama daripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan kepercayaan yang keliru). post traumatic stress disorder pts) terdiri atas jenis, yaitu pts akut, jika symptom (gejala) muncul kurang dari bulan. pts kronis, jika symptom muncul setelah bulan atau lebih. pts tertunda, jika symptom muncul paling kurang bulan setelah peristiwa bencana. cacat fisik dan gangguan mental, yaitu kecacatan secara fisik dan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, ngalam maupun bencana sosial. bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara, serta mengalami gangguan mental. kriteria penerima bantuan santunan kecacatan penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupun cacat fisik dan gangguan mental, yang status kecamatannypenerima bantuan santunan kecacatan digolongkan dalam jenis cacat ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut kehilangan pendengaran pada sebelah telinga. kehilangan buhari tangan kanan. kehilangan buhari tangan kiri. kehilangan telunjuk tangan kanan. kehilangan telunjuk tangan kiri. kehilangan salah satu jari lain tangan kanan. kehilangan salah satu jari lain tangan kiri. kehilangan ruas pertama telunjuk kanan. kehilangan ruas pertama telunjuk kiri. kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan. kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri. kehilangan salah satu ibu jari kaki. kehilangan salah satu jari telunjuk kaki. kehilangan salah saudari kaki lain. kehilangan daun telinga sebelah. kehilangan kedua belah daun telinga. kehilangan sebagian fungsi penglihatan. cacat sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut kehilangan lumpuh lengan kanan dari sendi bahu bawah. kehilangan lumpuh lengan kiri dari sendi bahu bawah. kehilangan lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku bawah. kehilangan lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku bawah. kehilangan lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan bawah. kehilangan lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan bawah. kehilangan lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha bawah. kehilangan lumpuh sebelah kaki dari mata kaki bawah. kehilangan kerusakan sebelah mata atau diploma pada penglihatan dekat. kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga. terkelupasnya kulit kepala lebih dari kehilangan cuping hidung. cacat berat, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan criteria sebagai berikut kehilangan lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha bawah. kehilangan lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki bawah. kehilangan penglihatan kedua belah mata. kehilangan kemampuan kerja mental tetap. pts akut dan kronis. apabila korban bencana yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan hilangnya kemampuan kerja mental tetap, pts akut dan kronis, maka bantuan dapat diserahkan kepada pihak keluarga atau kerabat korban atau ketua rt rw untuk selanjutnya diserahkan kepada korban yang bersangkutan. kategori dan besaran bantuan kategori bantuan bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringansedangberat, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali. besaran bantuan besaran bantuan santunan kecacatan disesuaikan dengan kategori kecacatan, sebagai berikut besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat ringan maksimal sebesar rp. lima ratus ribusedang maksimal sebesar rp. satu jutaberat maksimal sebesar rp. dua juta rupiah) berjiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali. bab iii organisasi pelaksana dan koordinasi organisasi pelaksana organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, adalah instansi lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh bnpb atau bpbd sesuai dengan kewenangannya. kewenangan instansi lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundangan undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi lembaga seperti untuk instansi pemerintah diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, untuk instansi pemerintah provinsi diatur dengan peraturan daerah serta peraturan keputusan gubernur, dan untuk instansi kabupaten kota diatur dengan peraturan daerah serta peraturan bupati walikota. organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi: bnpb sesuai ketentuan peraturan presiden nomor tahun khususnya unit kerja deputi bidang penanganan darurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana. bpbd khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana. lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategori bantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini. koordinasi bnpb dan bpbd provinsi dan bpbd kabupaten kota sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi lembaga dalam lingkup kewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikan instansi lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai kewenangannya. koordinasi dilakukan pada beberapa tahap: tahap penyusunan program, koordinasi pada tahap ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran antar instansi lembaga yang berwenang menangani bantuan. untuk kondisi tingkatan bencana nasional, bnpbrektorat jenderal bantuan dan jaminan sosial departemen kementerian sosial, rumah sakit umum pemerintah, departemen kementerian kesehatan, dan lembaga non pemerintah yang memiliki wilayah kerja nasional dan internasionalnpb. pada kondisi tingkatan bencana daerah, bpbdnas sosial kesejahteraan sosial, rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan, serta lembaga nonpemerintahpbd. tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap darurat bencana, koordinasi diperlukan untuk menjamin bahwa instansi lembaga sebagaimana poin dan diatas dapat melaksanakan tugasnya dan agar para korban bencana yang mengalami kecacatan mendapatkan hak haknya. koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi, dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatan diserahkan. tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan kecacatan untuk mengetahui hasil hasil program yang telah dilaksanakan. koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkan instansi lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untuk korban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga lembaga pelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial, vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuan santunan kecacatan dirujuk kepada lembaga lembaga tersebut. lembaga lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan atau lembaga lain yang melaksanakandan sekolah luar biasa. bab mekanisme pemberian bantuan persiapan pendataan pendataan adalahgalami kecacatan pada suatu wilayah lokasi bencana. pendataan dilakukan pada saat tanggap darurat lokasi bencana, lokasi pengungsian maupun tempat lain. pendataan dilakukan oleh para petugas dari bnpb bpbd, dan atau instansi lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi bnpb bpbd, dengan menggunakan format isian lampiran identifikasi identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut kriteria kecacatan yang dialami korban bencana. petugas dari bnpb bpbd dan atau instansi lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi bnpb bpbd, mengidentifikasi karakteristik korban (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi lampiran jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. apabila tidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh pemuka masyarakat seperti ketua rt rw atau tokoh agama. verifikasi hasil identifikasi sebagaimana butir diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan. lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi lapangan.sebagian dari orang orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tantangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya. kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bnpb dan atau bpbd, dan hasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan (bagan alur mekanisme terlampir, lampiran pelaksanaan penyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. petugas penyaluran santunan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan. proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunan keprihatinan dar santapan kehilangan pekerjaan penghasilan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut: pembukaan pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat. kata sambutan penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili. penyerahan bantuan penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. orang orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi. penandatanganan berita acara serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, korban keluarga dan saksi saksi. format berita acara penyerahan bantuan dapat dilihat dalam lampiran dan selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan. penutup kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan dapat diakhiri dengan pembacaan doa. ketentuan khusus alokasi bantuan santunan kecacatan korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan (lima) orang per lokasi kejadian pada kabupaten kota, mendapat santunan dari pemerintah kabupaten kota setempat. korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari (lima) sampai dengan (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten kota, mendapat santunan dari pemerintah provinsi setempat. dalam hal ini pejabat yang berwenang pemerintah kabupaten kota mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada pemerintah provinsi. korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten kota, mendapat santunan dari pemerintah. dalam hal ini pejabat yang berwenang pemerintah provinsi mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada pemerintah. dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak mendapatkan hak haknya, maka korban dan atau keluarganya atau kerabatnya dapat mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh kepalbutir ddesa lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan. contoh formulir lampiran persyaratan usulan bantuan santunan kecacatan usulan untuk memperoleh bantuan santunan kecacatan pemerintah pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut laporan jenis kejadian bencana oleh bpbd setempat. surat keterangan kecacatan bagi korban bencana dari rt rw dan kepala desa lurah setempat dokter rumah sakit. surat keterangan keluarga atau kerabat korban dari rt rw dan kepala desa lurah setempat. foto copy kartu tanda pengenal ktp) dan atau kartu keluarga kk) milik korban yang mengalami kecacatan atau keluarga atau kerabat korban yang dilegalisir. daftar nama nama calon penerima bantuan santunan kecacatan dari bpbd provinsi dan atau kabupaten kota. setelah santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, petugas pemberi bantuan dapat menyarankan atau merujuk korban kepada lembaga pelayanan dan rehabilitasi untuk penyandang cacat, seperti lembagasekolah luar biasa, dan lembaga lembaga lain yang dapat memberikan bantuan pengganti kehilangan pekerjaan penghasilan bagi penyandang cacat. bab penutup pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan kecacatan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang undangan terkait yang masih berlaku. hal hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing masing. kepala badan nasional penanggulangan bencana dr. syamsul maarif, lampiran format pendataan kondisi kecacatan nama l p usia tempat korban ben. tinggal lang tel petugas pendataan petunjuk pengisian kolom berisi nomor urut yang keseluruhannya berfungsi untuk mengetahui jumlah penyandang cacat korban bencana yang dicatat. kolom berisi nama korban yang diupayakan sebisa mungkin lengkap keterkaitannya dengan nama orangtua. misalnya bin atau binti kolom berisi keterangan tentang jenis kelamin apakah laki laki atau perempuan (p). kolom berisi keterangan tentang usia kolom berisi keterangan tentang alamat korban yang sebisa mungkin lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, rt rw, kelurahan desa, kecamatan dan kota kabupaten dan propinsi. kolom berisi kondisi kecacatan korban yang memberikan informasi jenis kecacatan yang dialami korban akibat bencana. lampiran format identifikasi nama korban cacat nnenanananannennnnnananananannnaannananaanannannananaana jenis kelamin peawananannnnnnnannnnananannnannnlananaannannlnananaaanaa umur tempat dan tgl. lahir? s.ooooooocoooocoo wonnnnnnnnnanlnnaaa agama erenanannannnnannnnnnannnaannnnananannlanananlananaaa alamat peananaenananenannnnnannnananaanannananaananaananaananaaa status korban kawin belum kawin janda duda status kecacatan korban cacat ringan cacat sedang cacat berat ) pendidikan earanaanananeannannnannnananananananananannananaananananaa pekerjaan peawananannnnnnnnannnaannnannnnnlaanannalanaaanaa penghasilan per bulan peawananannnnnnnannnnananannnnlalannnnlanannaaaanaa latar belakang keluarga penerima santunan israel pon ion ena ema antena keluarga dgn till riw singkat kecacatan pada bagian ini petugas bisa memaparkan secara singkat penyebab kecacatan korban, seperti mengalami cacat karena bencana gempa, banjir, tanah longsor, dan lain lain, ciri ciri masalah korban, misalnya korban dalam keadaan cacat ringan, sedang atau berat seperti kehilangan sebelah tangan, kaki, hilang ingatan, dan lain lain, lokasi mengalami kecacatan, misalnya korban cacat tempat kejadian bencana, cacat tempat penampungan, cacat setelah diamputasi rumah sakit, dan lain lain. rekomendasi petugas petugas identifikasi dapat merekomendasikan bantuan santunan kecacatan bagi korban atau keluarganya yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga korban tersebut. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) petugas identifikasi, nama lengkap dan tanda tangan coret yang tidak perlu penerima santunan ketika korban tidak dapat berkomunikasi karena mengalami gangguan mental.ringan sedangesenenenan menanam siang len. .2o men onne nenek).anananenantntanannnnnanannannan nama peaanenenteneanannanananaa lp) alamat pananananenantntanannnnnanannannanberat eeenenneneneneennnanna etdiiang lan. moon one) dari:enenanannanaanaa lp) alamat pananananenantntanannnnnanannannan melalui keluarganyaententenentenananannananaaa nama peeanenennaneanananansaa lip) alamat panententenentenananannananaaa pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam merupakan acuan bagi pelaksana pemberi pengelola bantuan kecacatan. hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian. lampiran format formulir permohonan mendapatkan santunan kecacatan yang bertandatangan dibawah ini nama dannenatenannneennnananananaa aan jenis kelamin ranneanenannnanananannnanananaananaa umur tempat dan tgl. lahir anannanenenennanananananaanananaanan agama ornnnnnnnenananannanannnanananaan anna alamat anananenenanenaananeanalalaananaan status kawin belum kawin janda duda jenis dan bentuk kecacatan pannannnannnennnnnnnnannaanaanaaaaaa status kecacatan korban cacat ringan cacat sedang cacat berat pendidikan nennnanannnnnnnnnnmannanamaanaaanaaan pekerjaan nnnannantnnanannnaaalnanaanaaaaaa penghasilan per bulan peranan ningen menata dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan santunan kecacatan sebesar rp. .io. terbilang .cocok wo wmnnnanaanaalaaa) permohonan bantuan santunan kecacatan ini dilengkapi dengan surat keterangan kecacatan akibat bencana dari petugas medis yang berwenang, atau lurah kepala desa setempat. salinan copy ktp pemohon yang telah memiliki kewajiban memiliki ktp salinan copy kartu keluarga atau surat keterangan keluarga dari kelurahan desa setempat keterangan tersebut atas saya buat dengan sebenarnya. jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang diterima dari hak tersebut atas, serta bersedia dituntut muka pengadilan. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) petugas identifikasi, pemohon, nama lengkap dan tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan coret yang tidak perlu lampiran bagan alur mekanisme penyaluran bantuan santunan kecacatan dan rujukan korban lembaga pelayanan dan rehabilitasi rapat bnpb penyaluran bencana penyandang selokan bantuan cacat akibat instansi santunan kecacatan terkait kategorisasi kecacatan cacat cacat cacat ringan sedang berat bagan mekanisme penyaluran bantuan santunan kecacatan dalam konteks kedaruratan bencana lembaga pelayanan rehabilitasi medis sosial vokasional penyandang cacat akibat bencana bagan rujukan korban yang telah mendapatkan santunan kecacatan dalam konteks rehabilitasi rekonstruksi, non alam maupun bencana sosial. akibat bencana yang terjaditerjadinya pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelaksanaan pembangunan. ketika terjadi bencana,ir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan lapangan.sebagai penjabaran dari undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan bencana telah memberikan rambu rambu bahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakup santunan kecacatan butir b). santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan atau fisik untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan kecacatan diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan. maksud dan tujuan maksud pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan dimaksudkan sebagai lampiran peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb) yang mengatur pelaksanaan pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana sebagai penjabaran peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. tujuan tujuan pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan adalah memberikan acuan bagi pelaksana pemberi bantuan yang berasal dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan nonpemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional untuk menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan santunan kecacatan. menentukan kategori santunan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan. memberikan santunan yang sesuai prosedur standar yang ditentukan dalam panduan ini. landasan hukum undang undang dasar republik indonesia tahun:yelenggaraan penanggulangan bencana, peraturan pemerintah republik indonesiatimbulorban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita (secara fisik mental) atau meninggal dunia akibat, dan atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya. pelaksana pemberi bantuan adalah pihak yang memberikan santunan kecacatan, baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional. santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan. prinsip prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, maksudnya bahwa santun. perlakuan adil, maksudnya bahwa santunan yang diberikan semata mata atas dasar kebutuhan penyandang cacat korban bencana melalui kerangka kerja yang berlandaskan ham, proporsionalitas, dan tidak mendiskriminasi. cepat dan tepat, maksudnya bahwa pemberian santunan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. transparansi dan akuntabilitas, maksudnya bahwa pemberian santunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum. nondiskriminatif, maksudnya bahwa pemberian santunan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. nonproletisi, maksudnyahati hatian, maksudnya bahwa pemberian santunan harus cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran. ruang lingkup pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan mengatur beberapa hal penting antara lain, kategori bantuan santunan kecacatan, kriteria kecacatan, dan besaran bantuan santunan. sistematika sistematika pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan mencakup: bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian, prinsip prinsip, ruang lingkup, dan sistematika, bab kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunan kecacatan yang memuat tentang kriteria korban bencana, kriteria kecacatan korban bencana, kriteria penerima bantuan santunan kecacatan, kategori bantuan, dan besaran bantuan, bab iii organisasi pelaksana dan koordinasi yang memuat tentang organisasi pelaksana dan koordinasi, bab mekanisme pemberian bantuan yang memuat tentang persiapan, pelaksanaan, dan ketentuan khusus,
|
post disaster need assessment (pena) lampiran peraturan babi pendahuluan . one tujuan. landasan hukum . pengertian dan batasan umum . bab konsep dasar, prinsip dan ruang lingkup . konsep dasar . prinsip prinsip sar .o ruang lingkup . bab iii langkah langkah nenek tahap pengaktifan . tahap persiapan . pengumpulan data . tahap analisis data . tahap pelaporan . woo bab penutup . daftar lampiran daftar gambar daftar tabel bab konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup konsep dasarpembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan. perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. pena bertujuan agar upaya upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. semangat ini tertuang pada ketiga komponen pena sebagai berikut. pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana, dan pengkajian kebutuhan pascabencana. komponen komponen dalam pena diatas memiliki saling berhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana. hubungan antar komponen komponen dalam pena tampak pada diagram dibawah ini: diagram alur proses pena bencana pengkajian akibat pengkajian dampak bencana bencana kerusakan ekonomi fiskal kerugian sosial, budaya politik kehilangan pembangunan manusia gangguan akses lingkungan gangguan fungsi naiknya risiko pengkajian kebutuhan pemulihan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan penggantian penyediaan bantuan akses pemulihan fungsi pengurangan risiko keluarga? (bisa pilih lebih dari satu) istri anak tahun) lainnya: setelah bencana, siapa pencari nafkah keluarga yang suami masih bekerja? (bisa pilih lebih dari satu) istri anak tahun) lainnya: sebutkan tiga sumber utama penghasilan keluarga pertanian sebelum bencana? peternakan perdagangan industri jasa pegawai pertukangan lainnya. hilang menurun setelah bencana? tidak sebutkan satu bantuan yang paling dibutuhkan untuk ketrampilan mempertahankan memulihkan meningkatkan mata peralatan pencaharian keluarga? modal akses pasar lain lain,. apakah sumber cadangan keluarga anda yang tabungan terganggu setelah bencana? pinjaman pilih maksimal tiga) barang perhiasan dll ternak bibit hasil pertanian,dll jaminan sosial pemerintah lainnya. dukungan apa saja yang dapat memulihkan sumber koperasi cadangan anda? kelompok usaha bersama pinjaman bantuan pemerintah lain lain. saat ini, bagaimana perlindungan terhadap perempuan meningkat dan anak dari ancaman kekerasan dari dalam luar menurun rumah tangga? sama saja setelah bencana ini, bantuan apa yang diperlukan oleh penyuluhan keluarga anda untuk memulihkan dan meningkatkan penguatan moral perlindungan terhadap perempuan dan anak dari polisi keliling ancaman kekerasan dalam luar rumah tangga? pos pengaduan bacakan pilihan jawabannya, pilih satu) rumah aman lain lain . setelah bencana ini,masalah perumahan apa yang harus relokasi dihadapi keluarga anda? rumah lingkungan perumahan rusak masih belum mempunyai rumah lainnya. sehubungan dengan masalah perumahan diatas, apa stimulus pembangunan rumah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? kredit perumahan bantuan teknis lainnya. tinggal mana? desa asal didi tempat lain, sebutkan. ' | dalam tiga minggu kedepan, bagaimanakah keluarga bantuan pangan anda mendapatkan makanan? cadangan keluarga sisa tanaman yang terselamatkan lainnya. sehubungan dengan masalah pangan diatas, apa bantuan pangan langsung dukungan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? pemulihan sumber pangan pemulihan sumber daya kemasyarakatan (lumbung gotong royong) lainnya setelah bencana ini,masalah air bersih apa yang jumlah airnya kurang sarana penyimpan lainnya. sehubungan dengan masalah air bersih diatas, apa bantuan penyediaan air bersih dukungan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? bantuan pemulihan sumber air bersih bantuan sarana penyimpan lainnya. keluarga anda tidak memadai untuk memulihkan dan meningkatkan pelayanan keterbatasan obat kesehatan keluarga anda setelah bencana ini, hal hal keterbatasan tenaga medis apa yang perlu diperbaiki? jauhnya jarak mahalnya biaya keterbatasan layanan psikososial lainnya. saat ini, apakah kegiatan bersekolah anak anda mengalami gangguan tidak dukungan apa yang paling diperlukan untuk peningkatan kehadiran guru memulihkan pendidikan anak anda setelah bencana? perlengkapan anak untuk sekolah biaya sekolah transportasi sekolah yang lokasinya dekat bangunan sekolah yang aman lain lain . dan keagamaan terganggu? tidak dukungan apa yang diperlukan untuk memulihkan dan bantuan stimulasi meningkatkan kegiatan kegiatan tradisional pelatihan kemasyarakatan dan keagamaan? perizinan dan administrasi lain lain . untuk mencegah anda terkena dampak bencana lagi, penyediaan informasi tentang apakah kegiatan atau dukungan yang diperlukan? bencana pelatihan dan pendidikan penyusunan rencana menghadapi bencana penyediaan fasilitas peringatan dini penguatan komunitas penguatan budaya maia seen setelah bencana kali ini, kelompok mana yang paling anak anak membutuhkan bantuan? lansia difabel (cacat) ibu hamil lain lain oo. penghasilan tiap bulan (sebelum bencana): pendapatan suami . bidang. pendapatan istri .bidang :. pendapatan anggota keluarga lainnya. bidang:. ketentuan: masing masing pewawancara memiliki komposisi responden sebagai berikut: responden dengan penghasilan keluarga per bulan kurang dari satu juta rupiah responden dengan penghasilan keluarga per bulan satu juta sampai dengan dua juta setengah. responden dengan penghasilan keluarga per bulan lebih dari dua setengah juta. responden adalah perempuan formulir diskusi kelompok terfokus fgd membantu pengumpulan data kualitatif yang memberikan gambaran tentang masalah masalah yang tidak tertampung dalam laporan statistic maupun survey. fgd memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran pemikiran masyarakat tentang pemulihan dini. silakan laksanakan fgd secara informal, singkat dan efektif. salah satu kuncinya adalah melalui perencanaan sesi fgd yang lebih baik dan perekaman yang teliti walau tidak harus rinci. umum desa kelurahan asal: kecamatan asal kabupaten asal: tanggal dari bencana: (diisi oleh fasilitator pencatat) tempat sesi desa kel: kec: jumlah peserta: (perempuan: laki laki: gambaran komposisi peserta, misalnya pekerjaan, status sosial, kelompok umur, dsb. penyelenggara para fasilitator: pencatat: checklist persiapan persiapan pra fgd: uya tidak pembagian tugas pelaksana uya tidak perkenalan dan pengantar uya tidak pembahasan uya luo tidak pendalaman tanya jawab uya tidak penyimpanan dan penutupan uya tidak ss: sia ala.as beras ss, se8 2sp stem ajo ses a33 assessed teams g users sosok laga xur daun s38s ims mms vva skrk masuk soe lololro ee3s isa) sea tema hab ang kan rs, (an sas ass hir sena s30. sake fav 2sess tekan od.o esok se. tai tms last 2s. s8. fes less3ss s3s3 sbd, pus a05 ses marak tekan) sut sao ss. ona saru svesasanieess salam pe ttu dak wrc tato tas ama laa) nis tmp bekas si2a laga oxs s3" sop53 usus lsm up: scope sik laa) say s8 s3. osssakm lan tar kan) lea a09 avi sl: on. psi klasse a25 |2e2 se52s #|zas sang a.a sls ab3 shima dd. tb) s3 (s2 m0esei ieee aws asap lva s|ss sls sat homo sos ang see xsg kop msmsmss imo e3s su23 segi fav tol feri rifat hy. z|g asa a.a . slag haku . ark. kggplkaan: ss. .a4 5st. e553$ asi ses |e sos suara s$s33 see sasak ela mos s|s55$ class5s3 ons5 bo) cta2a8a25 (bg |s8 ann (2g |(sp$ lan "ge (an! (uses pen $es ssa mau sia dok (sel3ss pai desa, s#|s0a8 sn. c5ms ss. si$elr sas soto pena mos ana new lada a35 asa tax men s0t usus sesi ses losasams te) sis ko) tas) fa. s|2sgs s5ta st$e5$ ss. gs$ysu nn| kop s.s$ ko) 8s? musa s|s$ 535i paese sas gesta peseta pass cn) talalais sasa dara sins tag hn) tag eme kan la) kp) han p | raranrarn kp) pi: kp) k7p v . seal je) ls) r. kam) uni s|s s|sis ke) si|s s|a sis ala sisi. lag s s|sis (sellers| sisi (esl. s|o | | vilalenl aji kant mimiwmis kar av. eni ta) (an) kp) le) le) isis ara sir z|s |olo vlog (e) han kam) a.a v|s (an jas | | wn ay sisisisis| bg) asn |s s|z laaleal label sisa aaldlal ke1i) lose) fav s.s s33 ari tea s.s b8s des oya. om0 mum a.a kasi sig visi sis sisi (sg sisa isis isi3si sis|8s | sis o|s(sislolole| |gi sls adal spasi risalah ind sis ke) ket!) da. luas sss sss$ oss pengkajian akibat bencana pengkajian akibat merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia. ketentuan mengenai unsur unsur yang membangun komponen akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. tabel komponen akibat bencana perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah,. kerusakan misalnya, kerusakan rumah, sekolah, pusat kesehatan, pabrik, tempat usaha, tempat ibadah dan badan usaha sebagai akibat kerugian tidak langsung dari suatu bencana. misalnya, potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah selama periode waktu hingga aset dipulihkan. hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana. misalnya, rumah yang rusak atau hancur karena bencana gangguan akses mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap naungan sebagai kebutuhan dasar. rusaknya rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasarsuatu gedung pemerintahan mengakibatkan terhentinya fungsi fungsi administrasi umum, gangguan fungsi penyediaan keamanan, ketertiban hukum dan pelayanan pelayanan dasar. demikian juga bila proses proses kemasyarakatan dasar terganggu, seperti proses musyawarah, pengambilan keputusan masyarakat, proses perlindungan masyarakat, proses proses sosial dan budayagakibatkan perburuan terhadap kondisi aset, kondisi meningkatnya kesehatan, kondisi pendidikan dan kondisi kejiwaan sebuah keluarga, risiko|(g g | cz) is: sia ite isi (si s| (er s|sg sis sis sis (s8 tan .a sis sic ala jol lal s&w let) ns) ss. sus seis53 ka) se333 sus $8s$s (dp) tani dir sc. ag! es.a lek sep pus ale isa) ta) sis ita isis slot max av. kan hoa beli) isi less olok2 sis sss sea a.a ken susu 3x3 sesko fav) ss ora kami s.s avg series ann man nan ses asasi essays alo en: soo pl. sia nala i.s ns. sae kan a.a a.a kan ke!) sis |s sisa kn) s| si: nr (eh esi (eh kta ka) s3|s sis bau sis sis s|s seru s|cg jas jas sasis sis ses sis o|s mall awal iai ko) taman sa. sak nm) sar tag sak tm) ane a.a a.a a.a a.a a.a ban a.a lala fan) tim sl: kg) (oh isi las) las) tan) sis .g|s sis sis gi2 isis sis 5is |(s iss imbal sim ind isis sta las tani fat kept sss ss3as esa han ses saya bbs del a.a a.a a.a ala bs. ro: si: sg: salad (rilis sea &.s| e|.c| s|. 5s? sol asi sis sao isl ssssgassal miakimnlala ss ng a32 st3 (s3 (ep) ear (as sus peg an! a.a a.a iri a.a sim pai sss| sis sola sis sos sis sasis sis ks) (an) isa) sis sig sis sis isl seis sis sis (z8 jas (sa isis sis ass sis (sis (si.s sis kp) kp) amp) o|s olo lol la. isa (al akan batan kian) ss, ws ssr sss too ns hang kej pss sewa ess feb 1egb 22x pas ooo ata isi ter ifp) jeli akan kp) beo jeli pem: na) is) kanj hg) kei lis si| isis isis sis 5g) juga oo. s3, (eh (ep) ana li) s2? tali ke) jas sej no) "ph kg! st. iv, ada ke13) 9s as s8128 ps1t3 ess se$as s5s0 is) | | fan! (ss a20 ass tag kp) ks. (og sisi #|z all. sisi| sisi sis sis sisa . lisis similis sial sisi disisipi3 s|o| x isis akan eta sis2 s sis| 5lzl | siaga sala sal sidialals ara ( p) $. mani kasi (el as. as ka! fav |a| tani nan (el (el ita fe1i) detik jan (asi ken) tar as, lala lala ham ke) tv. pengkajian dampak bencana komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak bencana terhadap aspek aspek ekonomi fiskal, sosial budaya politik, pembangunan manusia dan infrastruktur lingkungan secara agregat (total). pengkajian dampak bencana merupakan pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. pengkajian dampak bencana berguna untuk memandu agar pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana memiliki orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang. tabel komponen dampak bencana ekonomi dan fiskal dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas ekonomi masyarakat tingkat kabupaten kota setelah terjadi bencana yang berimplikasi terhadap produksi domestik regional bruto. kapasitas ekonomi masyarakat tersebut meliputi tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, angka kemiskindampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak bencana dalam jangka pendek hingga menengah. kapasitas keuangandampak budaya adalah perubahan sistem nilai, etika dan norma politik dalam masyarakat setelah bencana. contoh dampak terhadap budaya adalah menurunnya kegiatan kegiatan kebudayaan, berubahnya standar nilai dalam masyarakat dan lain lain. dampak budaya berimplikasi pada perubahan struktur sosial dalam jangka menengah dan panjang dan meningkatnya perceraian. dampak politik adalah perubahan struktur kuasa bencana berimplikasi pada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya setelah bencana. atau menurunnyakualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka loe) (el (el formulir standar penyusunan kegiatan dan anggaran untuk pkb pengkajian kebutuhan pascabencana post disaster needs assessment pena) diantaranya adalah berisi tentang perkiraan kerugian akibat bencana, kebutuhan pemulihan pascabencana, termasuk pula perkiraan anggaran (budget). penganggaran (budgeting) sebagai bentuk kegiatan yang sangat penting disusun untuk mendukung perkiraan kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana. model penganggaran yang disusun dalam kontek ini bersifat umum (general) dengan batasan batasan tertentu, sehingga dapat digunakan dalam waktu relatif cepat. model penganggaran (budgeting) tersebut dirancang dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya, sehingga harus digunakan secara tepat dan bijak. tulisan ini berfungsi sebagai pedoman penganggaran yang terdiri dari tiga bagian yaitu: konsep dan metode: menguraikan kerangka pikir dan kebutuhan penganggaran makro (estimasi) dalam penyusunan pengkajian kebutuhan pascabencana tabel satuan biaya dan cara penggunaanya menampilkan jenis jenis kegiatan menurut sektor dalam pengkajian kebutuhan pascabencana, satuan biaya, indeks perbedaan harga antar wilayah serta teknik penggunaannya. pemutakhiran menguraikan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan tabel satuan biaya agar sesuai dengan kondisi terkini. konsep dan metode konsep model penganggaran makro (macro budgeting model) adalah suatu pilihan bentuk bentuk kegiatan umum dan perkiraan anggarannya untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. model tersebut dipandang sangat penting dalam penyusunan pengkajian kebutuhan pascabencana pena) adalah karena pertimbangan kecepatan respon, keterbatasan sumber daya dan implikasinya dalam merencanakan rekonstruksi dan rehabilitasi. penjelasan atas pertimbangan tersebut antara lain, pertimbangan kecepatan respon: perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana menunjukkan tanggungjawab pemerintah, solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan. karena itu pemerintah (menurut tingkat intensitas rencananya) harus segera berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan stakeholders kebencanaan untuk melaksanakan upaya upaya pemulihan pascabencana. untuk itu diperlukan perkiraan kebutuhan kebutuhan kegiatan beserta perkiraan anggaran dalam waktu cepat. pertimbangan keterbatasan sumber daya: dalam situasi waktu kejadian bencana yang berdekatan atau bersamaan, maka kecepatan penyusunan pena dapat mengalami masalah keterbatasan waktu dan sdm. hal ini juga akan memperlambat respon penanganan dampak bencana wilayah tersebut. pertimbangan implikasi. apabila metode penyusunan relatif kurang berstandar, maka hal tersebut dapat menimbulkan alokasi anggaran yang kurang adil (improper budget allocation) antar daerah yang terjadi bencana. walaupun manfaat model tersebut diperkirakan cukup besar, namun dalam mewujudkannya ditemui sejumlah masalah dan hambatan. diantaranya adalah, jenis kegiatan pemulihan pasca sangat bervariasi dari aspek fisik sarana dan prasarana, kemanusiaan, jenis bencana, karakteristik lokasi dan lain sebagainya. wilayah indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan yang menyebar dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda beda, sehingga biaya pelaksanaan kegiatan sangat mungkin berbeda beda menurut wilayah. belum ada ketetapan atau rujukan biaya satuan dalam proses penganggaran untuk bentuk bentuk kegiatan dimaksud yang bersifat umum. kalaupun ada terkadang umumnya tidak terintegrasi atau bersifat khusus. keterbatasan informasi detil tentang biaya pelaksanaan kegiatan suatu wilayah semakin meningkatkan subjektivitas proses penganggaran proses penetapan kegiatan dan penganggaran untuk rencana aksi pascabencana yang dilakukan selama ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas dan pengalaman yang relatif tinggi serta memerlukan waktu yang cukup lama. permasalahan ini makin meningkat lagi bila terjadi bencana yang berdekatan waktunya. penempatan model penganggaran makro dalam alur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana tampak pada gambar berikut ini. gambar penganggaran makro dalam pemulihan pascabencana jumlah indikasi sasaran kegiatan indeks kejahatan biaya satuan anggaran per sektor penyesuaian budget sebagai reaksi) pelaksanaan pengetikan budget lapangan berdasarkan survey pena, kemudian diterapkan model penganggaran berdasarkan indikasi kegiatan dan jumlah sasaran per sektor. jenis kegiatan mengacu pada kebutuhan kegiatan yang relatif bersifat umum. berdasarkan jenis kegiatan dan lokasi rencananya, kemudian dipilih biaya satuan yang sesuai serta daerah lokasi rencananya. hasil perkalian antara jumlah sasaran, biaya satuan dan lokasi (tabel konversi lokasi) adalah merupakan perkiraan (estimasi) anggaran untuk kebutuhan pemulihan pascabencana. anggaran tersebut bersifat makro, atau berfungsi sebagai antar antar (plafon) anggaran, sehingga pada saat rencana pelaksanaan disusun, diperlukan perincian anggaran (budget). anggaran tersebut juga bersifat lokal, artinya tidak mempertimbangkan biaya biaya pelaku atau sumber daya yang dari wilayah lain, karena variabilitasnya yang sangat tinggi. selanjutnya perlu disusun detil budget oleh pelaksana (pelaku) dengan mempertimbangkan kondisi lapangan (rentang wilayah), ketersediaan sumber daya manusia, aksesibilitas dan lain sebagainya. dalam lingkup pemulihan pascabencana dan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta masalah dan hambatan, maka disusun model penganggaran makro yang memiliki ciri ciri berikut: unik, menyediakan alternatif daftar kegiatan dan estimasi kebutuhan anggarannya dalam waktu relatif cepat sehingga segera dapat dimanfaatkan untuk perencanaan maupun mengetahui profil kebutuhan pemulihan pascabencana. general, alternatif alternatif kegiatan yang tersedia bersifat umum (general), yaitu standar metode pelaksanaannya relatif sama pada wilayah yang berbeda beda. namun demikian pada lokasi dan kondisi spesifik atau khas daerah, dapat disusun kegiatan dan kebutuhan anggaran secara khusus. local satuan biaya bersifat lokal dalam arti kegiatan tersebut dikelola secara lokal. karena itu dalam satuan biaya tersebut tidak memperhitungkan transportasi dari pusat daerah. total kebutuhan anggaran merupakan kebutuhan total untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tanpa mempertimbangkan sumber dan ketersediaan anggaran. dalam situasi ini, justru harus diperkuat dengan upaya penggalangan dana. estimation, hasil kebutuhan anggaran adalah bersifat antar antar yaitu sebagai dasar kebutuhan anggaran bagi pelaku pelaksana program, swadaya, donor dan pihak lain yang terkait. karena itu pada saat disusun rencana aksi, perlu lebih dibetulkan sesuai dengan kondisi dan perubahan sasaran dan situasi kondisinya. timely biaya ini digunakan untuk masa tahun anggaran yang kegiatannya dapat diatur frekuensinya menurut harian, mingguan, bulanan atau berdasarkan keluaran tertentu yang dilaksanakan dalam masa tahun. namun bila ada kegiatan berjangka menengah (multiyears), maka dapat digunakan berulang untuk tahun berikutnya. oo. metode penyusunan pengelompokan menurut bidang. kegiatan kegiatan pemulihan pascabencana menurut peraturan kepala bnpb tahun dikelompokkan menurut sektor berikut: sektor kemanusiaan sektor perumahan dan permukiman sektor infrastruktur sektor ekonomi sektor sosial lintas sektor namun dalam praktiknya sektor sektor tersebut saling memiliki keterkaitan bahkan antaranya dapat saling bertumpuk, sehingga proses identifikasi kegiatan dan pengangkatannya dapat menjadi rumit. karena itu dalam proses penyusunan model penganggaran ini, kegiatan kegiatan pemulihan dan satuan biaya dipisahkan dalam bidang yang utuh. adapun bidang bidang tersebut antara lain: pendidikan ekonomi kesehatan infrastruktur sosial pemerintahan penyusunan biaya satuan. sejumlah pertimbangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan kombinasi dua pendekatan, yaitu: fisik) kab kota) karena bersifat umum. karakteristik anggaran. tidak tersedia standar biaya yang komparatif antar daerah. teknik penyusunan biaya satuan kegiatan standar biaya): memperoleh data apbd kota yang menjadi benchmark. mengelompokkan apbd menurut aspek sektor yang mendekati isu sektor pena. mengambil contoh kegiatan kegiatan yang relevan untuk menetapkan tipologi kegiatan yang mirip dengan pena dan mengambil data nilai kegiatan tersebut (pendekatan good practices) memperoleh data jumlah sasaran kegiatan sebagai dasar perhitungan biaya per satuan. biaya per satuan menurut sasaran ini kemudian digunakan sebagai standar biaya satuan. melakukan triangulasi dengan para ahli (expert), termasuk dalamnya mempertimbangkan standar biaya yang sudah ada dengan proses konversi. dalam situasi tidak tersedia alternative kegiatan dan anggaran, maka daerah dapat menyusun sendiri perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan rumus berikut ini, derggarar kegiatan sejenis garam area satuan biaya kegiatan pedal telah sasaran dalam kegiatan safari teknik penyusunan indeks perbedaan biaya antar wilayah tabel konversi): biaya pelaksanaan kegiatan yang berbeda beda menurut permasalahan lokasi bencana menggunakan perbandingan biaya hidup umum dan pendekatan sektoral menurut wilayah. survey biaya hidup bps referensi dasar perhitungan inflasi) tabel konversi wilayah mencakup kota indonesia., (daerah kota yang tidak karakteristik ada dapat memilih proxy dengan kota terdekat). komoditi yang menjadi penambang ditetapkan oleh bps uraian proses atas adalah sebagai berikut, menghitung indeks perbandingan biaya hidup kota indonesia berdasarkan benchmark kota tertentu. indeks diperoleh dengan menyusun rasio biaya hidup satu kota terhadap kota benchmark. kota benchmark memiliki indeks dasar sedangkan kota lain induknya bisa lebih kurang dari kota yang menjadi benchmark adalah kota dengan biaya hidup mendekati rerata dari kota yang disurvei atau dipilih secara bebas. tabel indeks dapat dikelompokkan menurut sektor yang diupayakan cukup mendekati isu isu sektor dalam kegiatan pemulihan pascabencana. oo. pengguna oo model estimasi anggaran makro ini digunakan oleh pemerintah bnpb) dengan cara memfasilitasi pemerintah daerah provinsi kabupaten kota) melalui satuan kerja perangkat daerah yang terlibat penyusunan pena dalam suatu skala kejadian bencana tertentu. tabel satuan biaya dan cara penggunaan tabel tabel yang disusun terdiri dari tabel satuan biaya menurut kegiatan tabel indeks perbedaan biaya antar wilayah indonesia. selanjutnya akan diuraikan cara penggunaan kedua tabel tersebut atas, sehingga dapat membentuk perkiraan biaya untuk pena. pasi sd: ss: oo: di: oo: sal ani, sa! oo: tag sal tea te) ssl mal sass e s$ says ses sls |". sss ala sr kel sela gis idg gee$ sis yes ees3 ss$ sse ses sit: set gita (s3 isis #tass ass sss set3 psn sik kel sik ers s.s site sesat 2ar$ asi3s3 ss3 stats lek kej sg $ ssx$ ss blak sos eat ani r,es bsa ess3 fly ban sex an, ots is3 asx fis sis sesi girls sti lus ask sysop esl gel (ani dg) lo. s1) vls kal ais 5s: men f8. ke: #ss ss$ sss pss asi ras bis tni pass ceri bpi sss sts sesi sss sas etd ses ses $s3 ses sss s8: kan sss sas bad aa di: si: kr: dn: s8. pakan tss sas sis sess . pad si: ang s.s trs pss? a8s5 tes pii ap, b | seluas sss sis losses ais lt, sos s3. slr kal s3 s.& uses 3512x3339 sss sas es, saus asias ssi tts sesi 5is s sss ana mma sass la. soal emas sss pisa sib assist bisnis sis sisters sap dies oo3 is$ seo css sass pargs sss sss |. doi sis sis jas) tesis sis ssi gawang nos iis sss solo des does mws ssi ssi2 ots sxsioiains dps yss ng) ipl ass ems gokech kane oman pea tai sa, ark bs. di: ya. sal sg. fee sss s$2sess ky) sigaryyg besi sss ss? ass yos sis eks las ses sg,y sss s.& sesi bse s3: ssrn sas sains sss sesi sss swiss bebas ssk pss sds sis emas kelas beri pola hu? unik pr. nvlvhasan ss. li: ka, sc: ls: ss: s5. yg: ss: adi saj ss! s$s ika ss$r ssl 8g: sbi ts. sal ss$ ses sai sal sn, iso sni sss sports s'& tte3 s$s. jenis iss ds: sekar proses sak spiseneoki sss lis famili sas sss sls s5: lau s$isesnss sr als s$s ss: fme as$ sadis esa sosis sseeseseenes latin bbi sr$fss$ mas sd: sena es. pro opo ini sni (am) asli no| pai ua| al! $si le) aah bas bos $s3e 8x8 sis s5, sss mp3 sss8 ss: sss says iss tas sis isle. sal tebe ssj egg s:g g x sss bagi .ow s3. sss la s9) size fa? ees s9 sefsassla ses sss lse app3 see gen uee bee bse, ses bee penang sss sis sas sen sie pass ieee sss. ssm ss. gr. sar apsis pep isi seo0ssesposs sea bsa pers pes manna selang nan n:c) kang fa) rn: do: aa! ips oke iss ta. sss sps npl kis sis. kasus $s sss di, ssl sofsteto dins dins see s2is ss salutes tas sal si, snaesse3i ses ss$ik sis ses sales sas osis sesi$s sss mala. ssk sesiseae sai bsi ots. iss3s$ pens iskonse see oil bule bae seeespee ses sesuka (es spi spi boros 9s. message ses sensus pdiyekpayik see sesi issn eiwiansss ses dayeslolis sps, si! seketat lesaksoga pala making enak ke, sa. lis ig. eg.' s'| un) ss: s'| cal g. a01 s.s ss$ s.s sar sar: sss se, gea s3s sss. se, sel ssp. sss gas sts ses: 9s. sac kasur akmil msn: seats sisi yoi$ii eds sesi sesi seo sss s8s$sis sss, sss coseiondis setan aal das sensor o'y kr nvyitgian manusia panjang yang diukur melalui indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan gender dan indeks kemiskinan multidimensional. kualitas pembangunan manusia diatas dapat diprediksi dari indikator indikator, kependudukan dan lain lain. lingkungan dampak terhadap lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia danascabencana pena) perkiraan kebutuhan pemulihan dalam pena berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi. kebutuhan pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk memulihkan fungsi fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik maupun non fisik. pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan layanan pengobatan puskesmas dengan melibatkan dokter dan paramedis puskesmas tersebut sehingga pemulihannya bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psiko sosialisiko harus dipilah pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam pena. sd, lap oo: koe a.a saj kej sss kei p8. $sxd less so. mas mala ms120 six sal se. en3s siisiiie tts szl| sss5s$$s sas teri) syj fila fko sel syari les aise ss3 ii$ sis poin pes ree tipe,x ses ees ses sis ke) aesssk. leteises ben des sestesseseseslians tass ssy ses lus lis ses gas satsesenlik sep ges pesek see spssispyaiissistiistifissoisetiia latin fis efek inessalkpek fans ls. kan is8 jang asp ss. ies ska sas see mta sasis sss sss sisi atas kan kan sl: kasa ss. sb: yak ld: yan sl: ka) ko) hana es$tss rute see nak spedes dee psn theses ste ers3 sai sls era eis og3 ses png e$as key sisseesss sss sas), esa (as rr: haa s#las sts as sts isi si ss sal s. sss s8$$ nse i.s sig issn ssi press see$span sss. ses case ips ela pages ses passes$ 3t$ sis sss sense nada pes sep esei sas see3 bala fee ieee ise meski tss ses besi pl. aki kot) fpi lan kan kering $$i$s3s $s2885u, pes bsk sss bela eni dies ari 3x3 #sss 32s ses fss$ situs sss lp. messe sss sls sales unga mia mad visas eiu sl: se: kasa nat: &s. kam) kn) nd: ita) do: pe! ani aa! lai akn ss: sai des snn sar sss asi tail ex3 33x yyf. iki teen p3 was. ses sesi tax. stik a$s oi$rs sls: ses sss les bela hera ssel sis ss3. sis solok sains, ses sis ses sib eny sis sss sis ios sol tesis bien san sis las sea sss mas arc baba bla sss ena sja s$ans iis isi h.s x:s iss sss das: si8 sss$ sss lan era peras aag test sis lsn :.$ see essai als ina besar kan ian kam) kes) lah bb| al. ala mata s.s bisa, e3$ esse ss oss s.s sess sx3 sas sss otk s3l aas isis ss: ktt te! sr? sss bes fes lensa ek stt ssi sis sss (at ev sss sel telat ayy sx3s asn si83 aas bip besi iso. sssr sss sss te) sss tadi es: pi. sss sss iis ini pes pns pass &:g pas assess as : s.s west npd yl ueduesep kai sc: '| ke) isa sais' dan sis. doss ela ots sis ses sis. sss. sls mal. sk. pss sss skies 38ss socks sds! ssel s'fs$' tai be. tg) kg) kas) sll fan ,& s$tus iss es 8s, iss sss |. bio garis sepele ses 2ss$ sig tar seri list3 ast las, tas. ss35s ss$ sess ksr: desis ss: sss 5s. seo tes. sss ja 3z iss be) sah pesta stone sss$ s3. sss pal ' x$ sis sss jes5 sg$sss sss s.s sss. s8: ssi ss banda iai see sss gsenenssas s gs5srsg wn3 joss ass sse ss$ ees suits bar tesis seseease ses $$. asi bseyenfsis pengen isa bak 3s. ejeksi kan) ng, ta) kas ka) ak, lan) (en akan l.i, iss gss akses sts ios ss s33 skr ses$eosiass kalsel as$pi s.s sh. sietestyins asas tss sis &$s sss s8ss series ala sss sosessfsess ss| five fosil tsi sis ses esensesses bassyjasrrs issn esl ss| sass sis (ssi #ss$ #sss ai! tali kep sil ra) ban lag) aa, bai kes) an) (aan) k35, isp, sss size sans class sd. s$ys kasus sss8$ losses asias bisnis3 jati: sid sxs sss ssl sss kas sag tej is gs ses srs dod ses issn s s ses ke) tag se$ men pen bae ps3 ies pics (pe sin suseseseo $ e ssl lpt sas p8. tn) s9input liyan sego sud h)snp disedot nvh se: se: tan kena sd: sd: kar) kanak) 381i s5: ka) kam) kam) aa. (oa ale tel an) pn! sis $sa sss apos si: s$lis sis sis ns.s sss, fts8e$ c38)p tas gie sis 1g? sss sis sis ss$ suka sal sla see es$r s8$ (on sek 9g. sss se$$y39 ssssassl$ tsp3 s$e sans ser sis 55x sindo sar sim naga ss: ss: ssb sos) sis sy. sl: ss ssi sus asus ai. sas sss 8s: sintengbls see les spasssesis des iso ss. del ssieieseositviafkn eis aselinsi pass iep nek ola ka) mis sis cis ag! s5! s.s ass mis $&i lol snn man (an assess si. apa sis esa ken iss sal83 sss oo. syst sela s.s sss ke) sis pss 85x dg. las pts ss. oo. oo. ss! aal ha) (o) kp) ar: ar: ang salmnnisvaan tee sas titus sss sss #ss$ bass s3s sia tass six sus ses ss$ ke) atas sss sss mass ana. sis sss uses ssi asas stok rel sss, ss$ fee says eek$ "sss ods lg, rss ss$s sss 8st. set tess saw iss sss sts s&iss sss sesi ssesecs seksi pes pe$ ses ees crassa alis tabel indeks perbedaan biaya kota indonesia menurut sektor ind banda aceh nad lhokseumawe sumatera utara sibolga sumatera pematang utara siantar . sumatera utara medan sumatera padang utara sidempuan sumatera barat padang riau pekanbaru riau dumai jambi jambi sumatera o11 selatan palembang bengkulu bengkulu bandar lampung lampung kepulauan riau tanjung pinang kepulauan riau batam bangka belitung pangkal pinang dki jakarta jakarta ' jawa barat bogor jawa barat sukabumi jawa barat bandung jawa barat cirebon jawa barat bekasi jawa barat depok jawa barat tasikmalaya jawa tengah purwokerto . jawa tengah surakarta | jawa tengah semarang jawa tengah tegal yogyakarta yogyakarta jawa timur jember jawa timur sumenep jawa timur kediri jawa timur malang jawa timur probolinggo pendidikan jawa timur madiun jawa timur surabaya banten serang banten tangerang banten cilegon | bali denpasar into mataram into bima . into maumere ntt kupang 0sso8s| 0ss26| kalimantan barat pontianak kalimantan barat singkawang kalimantan barat sampit kalimantan tengah palangkaraya kalimantan selatan banjarmasin | kalimantan timur balikpapan kalimantan timur samarinda kalimantan timur tarakan sulawesi utara manado sulawesi tengah palu sulawesi tengah watampone sulawesi selatan makasar sulawesi selatan pare pare sulawesi tenggara palopo sulawesi tenggara kendari gorontalo gorontalo sulawesi barat mamuju maluku ambon maluku utara ternate papua barat manokwari ' 6s papua sorong papua jayapura cara penggunaan tabel ' ' bersumber dari kedua tabel hasil proses atas (tabel dan maka pada lokasi bencana yang akan dinilai total kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana, dengan cara sebagai berikut, misalnya terjadi bencana gianyar bali. pilih pada indeks tabel konversi biaya yang lokasi bencana tersebut mendekati kota yang ada dalam daftar kota. bila tidak ada, gunakan kota yang relatif dekat dengan lokasi bencana. maka dipilih indeks kota denpasar. ubah biaya satuan yang dibutuhkan dalam nilai lokal dengan cara mengalikan dengan angka indeks tersebut dengan biaya satuan untuk setiap jenis kegiatan yang sesuai. hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, tabel standar biaya lokal contoh untuk wasior menggunakan angka indeks kota manokwari) uraian biaya indeks tabel biaya satuan satuan konversi disesuaikan tabel tabel tabel tabel 3x2 pembangunan rumah 1a88070 tinggal musyawarah komunitas menghitung total kebutuhan anggaran sesuai sasaran. bila dari hasil pengolahan data sekunder dan hasil survey lapangan diketahui sasaran sasaran sebagai berikut: jumlah rumah tinggal unit jumlah komunitas orang tabel perkiraan kebutuhan anggaran total uraian biaya jumlah satuan satuan total biaya ber gabe pembangunan rumah unit tinggal musyawarah komunitas kelompok |tora tabel komponen perkiraan kebutuhan pembangunan kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan aset milikurangan risiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kebutuhan pascabencana. penggantian kebutuhan penggantian bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat dari bencana. penggantian juga harus berorientasi pada pemulihan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan. penyediaan bantuan kebutuhan penyediaan bantuan yang bertujuan untuk membantu akses memulihkan akses individu, keluarga danlain lain. penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan dasar yang ada. pemulihan fungsi kebutuhan pemulihan fungsi merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk menjalankan kembali fungsi atau proses pemerintahan dan kemasyarakatan. fungsi pemerintahan misalnya memulihkan fungsi pemerintahan desa yang terganggu akibat bencana atau memulihkan fungsi puskesmas dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. pemulihan proses kemasyarakatan misalnya pemulihan organisasi dan rw, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya. pengurangan risiko kebutuhan pengurangan risiko meliputi kebutuhankemungkinan bencana masa datang.isiko akibat bencana. prinsip prinsip dasar pena merupakan bagian dari tahap penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan khususnya pada saat penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksimaka prinsip prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik juga menjadi panduan dalam proses pena ini. prinsip prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemutakhiran perbandingan satuan biaya dan indeks perbedaan biaya antara wilayah seperti yang telah diuraikan atas, setiap masa tertentu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan harga harga dan satuan biaya kegiatan. pemutakhiran tabel satuan biaya dan indeks perbedaan biaya antar wilayah dilakukan dengan cara berbeda. lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: pemutakhiran kegiatan kegiatan yang tercantum dalam tabel bersifat umum (general). kemungkinan besar dalam jangka menengah panjang, tipe tipe kegiatan seperti ini tidak banyak berubah. namun demikian dengan expert judgment maupun pengalaman empiris yang mengindikasikan adanya jenis kegiatan lain yang karakteristiknya seperti ini, maka jenis kegiatan baru dapat diusulkan. pemutakhiran satuan biaya satuan biaya setidaknya diperbaharui setiap tahun sekali atau bila terjadi perubahan inflasi yang cukup tinggi. perubahan tahun sekali dilakukan dengan menghitung kembali satuan biaya dengan benchmark apbd daerah tertentu atau dengan cara mengulang proses seperti yang tertera atas. pemutakhiran karena itu inflasi dapat dilakukan berdasar tingkat inflasi menurut sektor, yaitu inflasi umum inflasi biaya pendidikan inflasi biaya kesehatan inflasi perumahan. prosedurnya adalah sebagai berikut: satuan biaya baru satuan biaya lama inflasi pemutakhiran indeks biaya antar wilayah perbedaan biaya antara wilayah relatif konstan dalam jangka menengah panjang. referensi bps survey biaya hidup kota indonesia. abpd kota bandung hasil survey pascabencana wasior teluk wondama papua barat), mentawai sumatera barat) dan sekitar merapi diy dan jawa tengah) membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi: mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan,anak dan penyandang cacat, mengoptimalkan sumberdaya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. prinsip prinsip dasar dalam penilaian kebutuhan pascabencana pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam prosesnya. pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan yang berbasis bukti. pendekatan pengurangan risiko bencana, menggunakan cara pandang pengurangan risiko bencana dalam analisisnya sehingga pena dapat mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat membangun dengan lebih baik. pendekatan hak hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis hak hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada pemulihan hak hak dasar tersebut. menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat terdampak bencana. mendorong proses pendataan, analisa dan hasilnya berbasis digital dalam format system informasi demi akurasi dan media pembelajaran ruang lingkup ruang lingkup pena mengacu pada peraturan kepala bnpb tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksipena kemanusiaan aspek kemanusiaanfl perumahan dan aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan pemukimyang antara lain terdiri dari pembangunanyangeenam substansi rehabilitasi dan rekonstruksi diatas dipadukan dalam komponen pengkajian akibat bencana sebagai berikut: diagram pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian akibat bencana contoh) substansi pengkajian akibat kerusakan kerugian gangguan gangguan peningkatan akses fungsi risiko perumahan kerusakan biaya hilangnya meningkatnya risiko dan rumah dan tambahan rasa aman ancaman terkena pemukiman pemukiman untuk dan kekerasan bagi wabah hunian perlindungan perempuan dan penyakit sementara anak meningkat infrastruktur rusaknya biaya meningkatnya gangguan risiko pembangunan infrastruktur transportasi jarak utk fungsi karena publik jalan tambahan mendapatkan pelayanan infrastruktur dan jembatan layanan dasar pemerintahan tidak aman pendidikan dan proses dan interaksi dan kesehatan komunikasi antar komunitas ekonomi rusaknya kerugian hilangnya tidak jumlah aset asetekonomi karena pekerjaan berfungsinya aset ekonomi keluarga hilangnya koperasi yang berisiko kesempatan simpan pinjam meningkat berusaha atau lembaga keuangan meningkatnya mikro. biaya produksi sosial dan rusaknya biaya tidak adanya organisasi risiko akibat kemanusiaan fasilitas penyediaan biayauntuk penyedia tempat sosial fasilitas kembali layanan sosial pelayanan (pendidikan, sosial bersekolah tidak berfungsi yang tidak kesehatan) (pendidikan atau untuk aman dan kesehatan) berobat peribadatan peribadatan sementara lintas sektor rusaknya biaya air bersih kelompok risiko hutan, daerah tambahan tidak tersedia masyarakat bencana aliran sungai penyediaan berbasis hutan banjir atau dan mata air air tidak berfungsi kekeringan keenam subtansi rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus dipadukan dalam pengkajian dampak bencana sebagai berikut: tabel pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian dampak bencana ekonomi dan fiskal bagaimana akibat akibat bencana pada keenam substansi. bagaimana akibat akibat bencana pada keenam substansi berdampak padabagaimana akibat akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. kapasitas fiskalberdampak politi, meningkatnya perceraian dan menurunnya kegiatan kegiatan kebudayaan, bencana berimplikasi ppembangunan bagaimana akibat akibat bencana pada keenam substansi berpengaruh manusia terhadap penurunan capaian pembangunan manusia. capaian pembangunan manusia ini terukur dalam komponen komponen penyusun indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan gender dan indeks kemiskinan multidimensional. dengan demikian, naik dan turunnya komponen pembangunan manusia diatas dapat diprediksi dari emulihan pun harus dipadukan dalam keenam substansi rehabilitasi dan rekonstruksi. identifikasi kebutuhan pascabencana juga harus mencakup kebutuhan pemulihan awal, kebutuhan rehabilitasi dan kebutuhan rekonstruksi. dengan demikian lingkup pena dalam pengkajian kebutuhan pemulihan adalah sebagai berikut:pembangunan penggantian penyediaan pemulihan pengurangan akses fungsi risiko perumahan rekonstruksi penyediaan bantuan pemulihan peraturan dan rehabilitasi hunian alat rumah aktivitas pembangunan pemukiman rumah sementara tangga, pemerintahan rumah tahan rembug lokal dan bencana warga untuk organisasi desain rumah adil warga gender infrastruktur pembangunan penyediaan bantuan alat pemulihan rencana tata jalan, jembatan jalan jembatan transportasi supply untuk ruang sensitif dan fasilitas sementara alternatif pemerintahan pengurangan umum lokal risiko bencana ekonomi pembangunan program bantuan pelatihan rencana tempat usaha kredit modal untuk ketrampilan kontingensi untuk berbunga koperasi usaha aset ekonomi ringan dan berisiko kelompok usaha bersama sosial dan pembangunan penyediaan penyediaan penyediaan peredaman risiko kemanusiaan sarana alat belajar alat belajar dan pelatihan sekolah pendidikan mengajar utk siswa, guru dan rumah sakit kesehatan sekolah beasiswa tenaga alat medis dan layanan medis kesehatan keliling lintas sektor penanaman insentif untuk pelatihan penguatan penyediaan peta kembali hutan pemanfaatan pola hidup organisasi risiko bencana yang rusak hasil hutan ramah masyarakat non kayu lingkungan pinggir hutan ii daftar lampiran lampiran nama lampiran hal formulir surat permohonan keterlibatan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana pena) formulir surat keputusan pembentukan tim kerja pengkajian kebutuhan pascabencana formulir pendataan opd formulir pengumpulan data sektor formulir kategori kerusakan akibat bencana masing masing sektor formulir pendataan tingkat rumah tangga formulir diskusi kelompok terfokus formulir pengolahan dan analisa data penilaian kerusakan dan kerugian formulir pengolahan data dan kuesioner formulir analisa data akibat terhadap akses, fungsi dan risiko, serta analisa kebutuhan pemulihan formulir rekapitulasi kebutuhan pascabencana formulir standar penyusunan kegiatan dan anggaran untuk pena daftar diagram diagram nama diagram hal diagram alur proses pena diagram kegiatan dan prakiraan waktu pada tahap tahap pelaksanaan pena daftar tabel tabel nama tabel hal tabel komponen akibat bencana tabel komponen dampak bencana tabel komponen perkiraan kebutuhan bab iii langkah langkah langkah langkah pengkajian kebutuhan pascabencana pena dibagi dalam lima tahap yang meliputi, pertama tahap pengaktifan pena, kedua tahap persiapan, ketiga tahap pengumpulan data, keempat tahap analisis data dan kelima tahap pelaporan. seluruh tahap ini bertujuan agar pelaksanaan pena menjadi lebih logis dan terstruktur. tujuan dan keluaran dalam setiap tahap pena adalah sebagai berikut: tabel tujuan dan keluaran dalam tahap tahap pelaksanaan pena pengaktifan memandu pihak yang berwenang untuk keputusan aktivasi mengambil langkah pengaktifan pena pena memandu pihak yang berwenang dalam kerangka acuan menyusun kerangka acuan pena pena persiapan memandu pihak yang berwenang untuk tim kerja pena mempersiapkan tim kerja pena metode dan alat memandu tim kerja pena untuk hak dan alat pena pena yang sesuai mempersiapkan metode dan alat dengan kondisi lapangan pengumpulan memandu tim kerja pena untuk data lapangan data melaksanakan pengumpulan data akibat, dampak dan kebutuhan pascabencana analisis data memandu tim kerja pena untuk hasil pengkajian melakukan pengkajian akibat, pengkajian akibat, dampak dan dampak dan pengkajian kebutuhan kebutuhan pemulihan pascabencana pelaporan memandu tim kerja pena untuk laporan pena menyusun laporan pena adapun kegiatan dan hubungan antar tiap tahap serta prakiraan waktu pelaksanaan pena terlihat pada diagram dibawah ini: lewis ga) llallg ha sis jay z||s iii kta s.g sal ko) ts) jan s|s as) ge) kam s|'s (an jas) sid lam se| p3| ema bb s|g as) ja| isi putra lagi isl pal tahap pengaktifan pengaktifan pena bnpb mengaktivasi pena pada bencana yang penanganannya dilakukan dengan dukungan pemerintah minimal dua minggu sebelum masa tanggap darurat berakhir. bnpb memimpin pelaksanaan pena dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, lembaga internasional, lembaga non pemerintah dan institusi akademis. bpbd provinsi dan kabupaten atau kota mengaktivasi pena pada bencana yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota atau kota atau pada bencana lintas kabupaten kota minimal satu minggu sebelum masa tanggap darurat berakhir. bpbd memimpin pelaksanaan pena dengan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah opd) terkait, lembaga non pemerintah dan institusi akademis. pelaksanaan koordinasi dan pelibatan kementerian dan lembaga, opd, lembaga bantuan internasional, lembaga non pemerintah dan institusi akademis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bnpb atau bpbd mendanai pelaksanaan pena. penggalangan sumber daya dari berbagai pihak untuk pelaksanaan pena diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. bantuan sumberdaya dari komunitas atau lembaga internasional bersifat hibah dan tidak mengikat. penyusunan kerangka acuan kerangka acuan pena menjadi pedoman dalam pelaksanaan pena dari mulai proses perencanaan dan persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. kerangka acuan kerja pena setidaknya memuat komponen komponen dalam tabel berikut: tabel struktur kerangka acuan kerja pena latar belakang uraian tentang bencana yang terjadi uraian luasan akibat dan dampak bencana upaya upaya respon kedaruratan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para pihak tujuan kegiatan mendorong upaya pemulihan pascabencana yang berbasis pada bukti bukti akibat, dampak dan kebutuhan pemulihan. memberi masukan komprehensif bagi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun keluaran kegiatan menyajikan informasi tentang akibat bencana menyajikan informasi tentang dampak bencana: dan menyajikan informasi tentang kebutuhan pemulihan pascabencana serta kesenangannya metode jenis data teknik pengumpulan data (inventarisasi dan survey) pengambilan sampel cara analisis data pelaporan peralatan yang alat transportasi lapangan diperlukan alat komunikasi lapangan alat pemandu arah gps komputer untuk pengolahan data. rencana kerja tabel dengan kolom yang memuat waktu lapangan pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan dan penanggungjawab kegiatan serta baris yang memuat jenis kegiatan dalam seluruh tahap pena. anggaran kebutuhan pembiayaan kegiatan beserta sumbernya formulir formulir pendataan tahap persiapan pembentukan tim kerja pena struktur tim kerja pena terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana yang didukung oleh tim pengumpul data. ketentuan tentang tim kerja pena diuraikan sebagai berikut: tim pengarah tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pena. untuk pena yang dipimpin oleh bnpb, tim pengarah terdiri dari: satu orang pejabat minimal setingkat direktur kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb, satu orang pejabat minimal setingkat direktur kementerian lembaga yang paling relevan termasuk didalamnya bidang pendataan dan statisticsatu orang pejabat minimal setingkat direktur kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb menjadi koordinator tim pengarah. untuk pena yang dipimpin oleh bpbd, tim pengarah terdiri dari: kepala unsur pelaksana bpbd, satu orang kepala opd yang paling relevankepala pelaksana harian bpbd menjadi koordinator tim pengarah. tim pelaksana tim pelaksana secara umum bertanggung jawab untuk: merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pena: memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data: melakukan pengolahan dan analisis data, menyusun pelaporan. tim pengolahan, analisis data dan pelaporan bertanggung jawab untuk memproses (mengolah) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan baik data penilaian kerusakan dan kerugian maupun data pengkajian gangguan terhadap akses, proses fungsi dan kerentanan, menganalisis data tersebut dan melakukan proses penyusunan laporan. koordinator tim memimpin dan mensupervisi proses pengolahan, analisis data dan pelaporan. anggota tim berasal dari personel bnpb dan perwakilan perwakilan kementerian lembaga atau opd terkait, serta dapat pula ditambah perwakilan perwakilan dari organisasi non pemerintah lokal, institusi akademis dan institusi lainnya (sepanjang dibutuhkan). untuk menjamin konsistensi pemahaman tentang data lapangan, anggota tim pengolahan, analisis data dan pelaporan, sebagian dapat berasal dari anggota tim pengumpulan data. komposisi tim pelaksana terdiri dari: ketua tim pelaksana pena secara khusus ketua tim inti pelaksana bnpb bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pena, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan. untuk pena pb yang dipimpin oleh bnpb, ketua tim inti pelaksana pena adalah satu orang pejabat setingkat kepala sub direktorat pada kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb. untuk pena pb yang dipimpin oleh bpbd, ketua tim inti pelaksana pena adalah satu orang pejabat setingkat kepala bidang atau kepala bagian bpbd. koordinator pengumpulan data secara khusus koordinator pengumpulan data bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pengumpulan data pena pb, baik penilaian kerusakan dan kerugian maupun pengkajian gangguan terhadap akses, proses fungsi dan kerentanan. koordinator pengumpulan datakoordinator pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan secara khusus pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pengolahan dan analisa data pena, baik data akibat dan dampak bencana serta data kebutuhan pemulihan. koordinator pengolahan, analisis data dan penyusunan laporanahli dukungan ahli dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyusun laporan pena. ahli ahli yang dibutuhkan berasal dari pemerintah, universitas dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. tim pengumpulan data tim pengumpulan data bertanggung jawab kepada tim pelaksana dan bertugasobservasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus. jumlah tim pengumpulan data bergantung pada luasnya daerah terdampak bencana, sampling wilayah, jumlah responden, sebarannya dan partisipan yang ingin dilibatkan. koordinator pengumpulan data memimpin dan mensupervisi tim pengumpulan data. anggota tim pengumpulan data berasal dari personel bnpb dan perwakilan perwakilan kementerian lembaga atau opd terkait dan perwakilan perwakilan dari organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional dan institusi akademis. anggota tim sebaiknya berasal dari tempat bencana karena lebih memahami karakteristik wilayah, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan masalah etika dalam melakukan pengkajian, kendala bahasa, maupun aksesibilitas lokasi serta komunitas masyarakattim kerja pena dibentuk dengan prosedur sebagai berikut: bnpb atau bpbd menulis surat resmi permohonan keterlibatan kepada pihak pihak terkait, baik kementerian lembaga atau opd terkait, organisasi non pemerintah, organisasi masyarakat, institusi akademis dan lembaga internasional. formulir surat permohonan sebagaimana terlampir. formulir bnpb atau bpbd menerbitkan pembentukan tim. pembentukan tim menyebutkan struktur tim berikut personel yang terlibat. formulir pembentukan tim sebagaimana terlampir formulir bnpb atau bpbd melakukan konsolidasi tim melalui rapat konsolidasi. dalam rapat koordinasi bnpb atau bpbd memberikan penjelasan mengenai proses pena mengacu pada kerangka acuan kerja yang telah disusun, berikut penjelasan mengenai tanggung jawab seluruh personel tim. persiapan metode pengumpulan data masing masing komponen pena membutuhkan metode pengumpulan data yang berbeda beda.berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam pena: kept .l see: sd, jera titan ss. an) teri) 8es$ era $ kai (s5 so. 8s 23s| s.s sa. ke) sej kan aha s9 s3, #$ s|b sss s3m|g "eh asa (ss$ a53 iss) lai nas ig) tas (s8 ra: here sea ja: ss$ (ah serum: a.a sah : ! a32 esai mak: bl. ss. dusenii la) kam) kai le) kb) kp) tag bo ipl kn) ss $s e i lag nie naga (pj eh kam kar kan na kene) kas iso) (sj a.a rana) ban bb. ragi ka) $$ aga kep) es. o23 jas er: ola s5$ te) mn. isa) ami hs. ss? bei m das los pan |3x amelia a.a ac ng: kn! le) en: doha rai av, bai eng ale p33 tsl te) kp) as, ana p33 pan: ses paha sib keju ko) tes3 $s a.a ts) a50 t | d.$ kej da3 bis s$ ca. ban ts) hn) t ! pai aa: tepi a n ama panduan pelaksanaan metode metode diatas terlampir dalam bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini dan memungkinkan modifikasi dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. persiapan tim pengumpul data untuk menyiapkan penerjunan tim pengumpulan data, tim kerja pena melakukan pelatihan tenaga pengumpul data. pelatihan dilakukan selama satu hari dengan materi: pemahaman umum tentang tugas dan fungsi mereka lapangan. penjelasan tentanga. penjelasan tentang data sekunder yang harus dikumpulkan dan bagaimana mendapatkannya. penjelasan tentang pengisian formulir pendataan kerusakan dan kerugian. penjelasan tentang aspek aspek yang harus diamati dan pencatatan hasil pengamatan penjelasan tentang cara mengajukan pertanyaan melalui kuesioner dan pengisian pada lembar kuesioner. penjelasan tentang cara melakukan interview informan kunci dan focus group discussion fgd) berikut pencatatan hasil interview dan fgd. penggunaan alat alat pendukung terutama alat komunikasi dan pemandu arah, serta koordinasi koordinasi dan konsolidasi yang harus dilakukan lapangan. panduan melakukan pendataan, analisa dan hasilnya berbasis digital dalam format sistem informasi. bila diputuskan bahwa data diolah secara langsung (real time) lapangan, tenaga pengumpul data yang ditunjuk, perlu memperoleh pelatihan cara cara memasukan data dan pengolahan data lapangan melalui komputer jinjing dan pengiriman data pusat pengolahan data. untuk mengefektifkan proses pengumpulan data lapangan, tim kerja pena mengelompokkan tenaga pengumpul data menjadi tim tim kecil, sesuai dengan target kecamatan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan assessment. selanjutnya ditunjuk koordinator masing masing tim kecil level desa dan koordinator tingkat kecamatan. tim kerja pena perlu menentukan bagaimana teknis pengolahan data yang akan digunakan, apakah pengolahan data dilakukan langsung dari lapangan atau pengolahan data dilakukan terpusat setelah data terkumpul. tim kerja pena mempersiapkan perangkat lunak untuk pengolahan data. perangkat lunak ini adalah piranti untuk mengolah data terkait dengan penilaian kerusakan dan kerugian dan piranti untuk mengolah data terkait dengan pengkajian gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko. pengumpulan data pengumpulan data sekunder tim pengumpulandasar sebelum bencana adalah berupa data yang menunjukkan jumlah dan kondisi aset, properti dan kemanusiaan dan faktor yang berkaitan sebelum bencana. data ini digunakan oleh menganalisis kondisi sebelum bencana untuk dibandingkan dengan setelah bencanadata yang perlu dikumpulkan dapat dilihat pada tabel samping data dasar, tim pengumpulan data perlu juga mengumpulkan data sekunder akibat bencana yang berasal dari hasil kaji cepat pada fase tanggap darurat. data sekunder ini termasuk juga data tentang sejarahdasar dan data sekunder bencana dilakukan terutama terhadap opd yang terkait, dengan menggunakan formulir kuesioner pendataan terhadap opd seperti terdapat pada lampiran tabel data dasar yang perlu dikumpulkan kerusakan dan kerugian akses, fungsi dan risiko data jumlah dan tipologi (unit fisik): data jumlah manusia (jiwa): rumah orang individu terdampak jalan kelompok rentan, minoritas dan sekolah berkebutuhan khusus pos kesehatan rumah tangga tempat ibadah komunitas bangunan warisan budaya organisasi unit usaha dan lain lain unit pemerintahan daerah data jumlah unit fisik tersebut diperlukan data dip elukan untuk menentukan jumlah untuk memvalidasi jumlah kerusakan yang nae ikan pasi ata ini dilaporkan dan menghitung intensitas dari hantunya cixaltkan engan leh kerusakan terhadap keseluruhan (contoh: penggunaannya aset dan property ole persentase rumah jalan tanah pertanian yang manusia. rusak). data produksi konsumsi: yaitu tingkat data kondisi manusia persentase produksi konsumsi dalam kondisi normal dan (cakupan), yang menunjukkan tingkat kalender produksinya, misalnya: kondisi permasalahan suatu wilayah, produksi komoditas pertanian terdiri dari: hai kondisi sosial, meliputi kondisi manusia produksi komoditas industri pengolahan pada aspek pendidikan, kesehatan dan jumlah penumpang transportasi lembaga sosial omset pedagang. kondisi ekonomi, meliputi mata dan lain sebagainya. pencaharian, kesejahteraan dan tingkat kemiskinan, usaha ekonomi serta data dikumpulkan dalam satuan yang sesuai, ketenagakerjaan. seperti periode produksi (minggu bulan tahun), siklus kedatangan wisatawan, kondisi lintas sektor, meliputi hunian hotel dan lain lain. data ini diperlukan pemerintahan dan lain sebagainya untuk menghitung kerugian akibat kehilangan data ini diperlukan untuk menilai kondisi iii tabel substansi pena tabel pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian akibat bencana contoh) tabel pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian dampak bencanatabel tujuan dan keluaran dalam tahap tahap pelaksanaan pena tabel struktur kerangka acuan kerja pena tabel metode pengumpulan data tabel data dasar yang perlu dikumpulkan tabel contoh data lapangan pengkajian akibat bencana tabel pengkajian gangguan akses tabel pengkajian gangguan akses tabel pengkajian gangguan akses tabel pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian dampak bencana tabel contoh pengkajian kebutuhan pemulihan produksi dan penerimaan. sebelum bencana dan perubahannya akibat suatu bencana. data harga biaya satuan, yaitu harga yang data biaya satuan: harga atau biaya satuan berlaku daerah bencana, misalnya: atas akses penduduk terhadap suatu harga konstruksi per untuk rumah, kebutuhan dasar cenderung sangat bervariasi bangunan gedung. jalan. dan lain lain karena menyangkut kebutuhan manusia naa karena itu biaya satuan ini akan dibuat harga produksi (ditingkat produsen) dalam satu tabel konversi khusus. harga sewa rumah. bila data satuan biaya sudah tersedia dengan data ini diperlukan untuk menghitung baik, maka data tersebut dapat digunakan kerusakan fisik menjadi nilai rupiah. sebagai dasar perhitungan. hasil kaji cepat tanggap darurat: hasil kaji cepat tanggap darurat: kerusakan rumah dan pemukiman korban jiwa dan luka kerusakan infrastruktur publik penduduk mengungsi kerusakan aset aset ekonomi kebutuhan kemanusiaan kebutuhan kelompok rentan, minoritas dan kelompok berkebutuhan khusus. pengumpulan data lapangan tim pengumpulan data mengumpulkan data lapangan dengan metode pengumpulan data sebagaimana tertera bagian sebelumnya. contoh data lapangan yang diperlukan terdapat pada tabel berikut. pengumpulan data lapangansebagaimana terlampir dalam formulir pengumpulan data lapangan terkait dengan gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi, dan peningkatan risiko dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei rumah tangga, dan kuesioner wawancara informan kunci diskusi kelompok terfokus sebagaimana terlampir dalam formulir dan up) ku) fe) ku) av, ko) (d1 key) ko) jer a4 ko) bma mua vu|gcc ko) lom yh5sum sum oo9a ko) ko) syy sum a53 susu ola dos clu kaa kun ko) ke) ala bb yso gw! ntan mo) to) out laun olm aa sos tau in bios kej xd guas 5s5 ortu yyu isa so ood sul ono0ol, odi say (sor vso age vo|is84o too|v lo) o4t york al oig kla mpp d| $ kol fu) fu) hy. hy. aha gas oa|loss glow ss$s sam bis yss tb 3e1$ test ep tts (sg b3, aha yut mata) aka lo1m orang)) yun le) ha. plb oa lo) ka) no) ang ku) ym. kej 53a nus . pad ks) sss3 a35 |(s 9a bag unv amd oot ka: usa bgs armada ing (er cum .&# he) total tum op iga, 5uk3 t291yk9 s5vcs yus gyu soal yo leo ttv dah yoo bgm fe) fe) ko) sam ke) up aja an6 ona saat mis ss$$e$ s8$s lon sea mas asa s833se besi sa.g3 da3 ssl mus kb) tee malaka 2952p sss aed t533$ onar kai ega3 es885 data es,$ tee sexy uses per l3e se p3 eko k2) s8tb (ah elles ea: pd. kia own sg. basi be? sbe2g a20 kep 5ee kasi ber see peta par pong den dah lag sej s$gbs se5e533b3 do. se$ (ss bta an5g ax.s dia sek ses ols sss ss$ aa0.$ ess22 ko! moss man: so0 das pdb, sasa des da5 cet iv) tai ka) o552 u s tol sop 85x kari la) hat der pe. bra men usgs .g. suka d:d sertai roa m3s msw sab sa sas kam ko) s3gu oo. (er kas sss pp. as. tau ss. tae eg? da3 pas feb sir les tiara aed nata las sms bds a93 users3 ss5 aras zat kei) sd. sfe. p2 s53 tap bed5t e35 tg253rab asp bnn ear mas sa. spa seas sesi k | sss set. ye2 ia) kai soal sed es.320s5m$ 5s. surga ses $e53 skk ess3ait basis : ! sas$i s3$ 2e5e tik nan ea5 e& dana, basi he: pbb 38k (er ga. dah ari te: pes ss33 s#xx es: seni jaa s8. tar ses pes a33 ara pes kr) s3: pan bo. agg pan nuri jang hari kw) xla pdaiaai a5$ 8s? dagang bag nan sii mba peri per ta en: evi s8$ $ 2x4 $s fee: kal ss. ss$8ss bep$ pra $ eri s55s3s b22$ eng) s58 s52s$ ii 83x s88 kaa ses ses z'& eps pss see ea: f5 g ses g2. #3s kel pas as. kej nan kn) tn: le) #l. nasuta inai ko) kan kp) ses sss step bag ps0 oe5 bn. bbg s3325$ kecil esa sur o58 i85$ sesi eas sung erna s. sar s3s lp3 s2. bag seed53 ses3 naa nn) bam ha) baka) fa) 2g3g been lor an: tata bep da3 dm. seri ass sen: arak s#$s sss sur rin s.e pir in benny peer s5. hii pos sbb lea fin dya egg ' s3. panai 83ss$ pena: sis ed: kan tas &2s$ ss$is ses pes bea hae psa a.a $83r esa. fee pes esa rela s8: sej $$ gag3g o mb (bj z25 s8ps aek e5sg tba $3e e35 e$s em53 er: s22326 $ g ts) sss sg3 kom3s gor se3355 ka) pa. pe2 2853e3 2195p ses mabalkaiukes tak teh 353i ss. isis tetap e3as5 s5i2esa: xan0a ken t ! kay nae) disamai (sig a02 sesi 5e33 ega gus $s$$ ien naa s3sg sasar, nn: ctor get osis ss. ta0a sesi 3tar se3s foseiekel sae see sg. av) ki! sd. lus s8. ss: dd pets abs sss? ko) es2f3 iso) s. yaa en: ts. sgg3g3 fee fee sebagi3 peg seb ee$es355 s35520 besar 22a na: sss s9ll is.) teh kp) a08 fe: ka) es? s8. les kel3 pes let tana eri sip sar a3. ts3 s33g is! pipa ke) "s8 . dai tepi bee saji gan art ses3 a.a kept verifikasi dan validasi data data yang diperoleh memerlukan pemeriksaan silang dengan berbagai sumber dengan cara cara berikut ini: membandingkan data setelahmbandingkan dengan laporan media massa atau laporan organisasi non pemeran tah yang kredibelmemeriksa peta dan foto udara.ngunjungi lapangan. mengunjungnamun juga merupakan cara yang banyak membutuhkan waktu dan biaya. tahap analisis data pengkajian akibat bencana pengkajian akibat bencana meliputi pengkajian kerusakan, pengkajian kerugian, pengkajian gangguan akses, pengkajian gangguan fungsi dan pengkajian risiko. l.asaat pengumpulan data primer. nilai kerusakan jumlah unit fisik rusak menurut tingkat kerusakan harga (biaya) satuan tingkat kerusakan terdiri dari kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. masing masing kategori memiliki kriteria tersendiri. harga (biaya) satuan berbeda menurut tingkat kerusakannya .b. penilaian kerugian mengidentifikasi komponen kerugian untuk masing masing sektor dan memperkirakan nilai kerugian. setelah nilai kerusakan diperoleh, langkah selanjutnya adalah memperkirakan nilai kerugian, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen komponen kerugian pada masing masing sektor. nilai kerugian didasarkan pada asumsi asumsi, misalnya asumsi mengenai jangka waktu pemulihan., bahwa untuk melaksanakan ketentuan dbahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan perlu menetapkan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana tentang pedoman pengkajian dan kebutuhan pascapenilaian kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian kerusakan dan kerugian yang terdapat pada lampiran setelah melakukan pengisian formulir penilaian kerusakan dan kerugian, penting untuk memeriksa penghitungan ganda, cakupan sektoral dan rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian. kotak memeriksa penghitungan ganda, cakupan sektoral dan rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian setelah perhitungan selesai, selanjutnya koordinator pengolahan data perlu memeriksa ulang apakah terdapat perhitungan ganda yaitu suatu nilai kerusakan dan kerugian yang dihitung dua kali oleh dua sektor yang berbeda. beberapa contoh perhitungan ganda: nilai kerugian sektor pertanian menggunakan harga konsumen, padahal bagian keuntungan pegangan juga dihitung dalam sektor perdagangan. kerusakan fasilitas air minum dan sanitasi dihitung sebagai bagian dari kerusakan sektor perumahan dan dihitung lagi sebagai kerusakan sektor air dan sanitasi. kerusakan fasilitas usaha yang menyatu dengan tempat tinggal dihitung sebagai kerusakan sektor perdagangan, sementara rumah yang dalamnya terdapat tempat usaha telah dihitung kerusakannya dalam sektor perumahan. selain melakukan cek silang atas perhitungan ganda, koordinator pengolahan data melakukan cek silang apakah semua sektor sudah tercakup. .c. analisis gangguan akses gangguan akses terhadap kebutuhan dasar dapat dikaji melalui tabel berikut ini. tabel ini menggunakan komponen hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak hak dasar yang harus bisa diakses oleh masyarakat terdampak bencana. hak hak ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya. tabel pengkajian gangguan akses komponen akses isu pengkajian gangguan akses hak bekerja apakah kepala keluarga dapat bekerja seperti sebelum bencana apa bentuk bantuan yang dibutuhkan: modal alat ketrampilan. hak jaminan bila menghadapi keadaan darurat, apakah keluarga memiliki keamanan sosial sumber daya cadangan. apakah kebutuhan pemulihan sumber daya cadangan keluarga. hak memperoleh perlindungan terhadap kelompok rentan: perlindungan perempuan bantuan keluarga anak lansia difabel miskin pemenuhan kebutuhan kebutuhan hubungan suami istri dan keluarga. hak memperoleh sandang, pangan non pangan memadai papan air bersih sanitasi mck energi hak pelayanan tenaga medis berfungsi? kesehatan bagaimana kebutuhan obat? tempat pelayanan dapt dicapai dgn mudah harga hak memperoleh tenaga didik berfungsi? pendidikan dasar alat perlengkapan anak didik? lanjutan tempat dapat dicapai? beres hak menikmati apakah bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada dalam hasil kebudayaan tradisi yang ada? pem rapatan apakah bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada dalam ritual keagamaan yang diyakini? apakah tradisi yang ada digunakan dalam mekanisme penanggulangan bencana yang ada? .d. analisis gangguan fungsi gangguan fungsi dapat dianalisa melalui tabel berikut ini. tabel pengkajian gangguan akses pranata sosialsemmmomntasenemanamsmtan pranata ekonomiagama dan apa saja organisasi yang ada? tradisibagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? pemerintahanjika organisasi pemerintahan tidak dapat berfungsi, apa dampaknya kepada kehidupan komunitas? l.e. analisis risiko risiko bencana dipahami sebagai bekerjanya kerentanan, kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman. tabel pengkajian gangguan akses karakter sosial dari sudut karakter sosialkarakter kelas dari sudut karakter sosial ekonomi, kelompok masakan yang ekonomi paling rentan? mengapa bisa begitu? bagaimana caranya membantu mereka? mengapa harus dengan cara itu karakter geografi dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya,pada saat melakukan analisis gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko akibat bencana, tim terlebih dahulu melakukan pengolahan data kuesioner survey rumah tangga, dengan menggunakan formulir pada formulir kemudian tim melakukan analisa akibat berdasarkan hasil pengolahan data survey, hasil wawancara informan kunci diskusi kelompok terfokus dan hasil pendataan opd pada formulir yang terdapat formulir pengkajian dampak bencana berbasis pada pengkajian akibat bencana, tim melakukan penilaian dampak bencana melaluipada tabel berikut ini. tabel pemajuan substansi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pengkajian dampak bencana isu pengkajian dampak komponen ekonomi dan fiskal bagaimana akibat akibat bencana,, investasi, impor serta ekspor. bagaimana akibat akibat bencana berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. bagaimana kapasitaspolitik berdampaapakah ada perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial masyarakat setelah bencana. apakah ada peningkatanapakah apakah ada penurunanpembangunan bagaimana akibat akibat bencana pada keenam substansi manusia berpengaruh terhadap penurunan capaian pembangunan manusia. apakah bencana berapakah ada penurunan kualitas lingkunganrkiraan kebutuhan pemulihan perkiraan kebutuhan pemulihan dilakukan dengan: mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. mengidentifikasi nilai kebutuhan atau kebutuhan biaya berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan identifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan kebutuhan (needs) pemulihan adalah kegiatan kegiatan untuk membawa kembali penduduk dan daerah terdampak menuju kondisi semula atau lebih baik lagi, serta perkiraan kebutuhan anggarannya. identifikasi kegiatan pemulihan dilakukan berdasarkan analisis pada indikator indikator dalam hubungan sebab akibat. perkiraan kebutuhset dan propertyprovision). kebutuhan penunjang penyelenggaraan kembali proses proses dan fungsi fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan resumption).reduction). tabel contoh pengkajian kebutuhan pemulihan substansi pengkajian kebutuhan pemulihan pembangun penggantian penyediaan pemulihan pengurangan bantuan fungsi risiko perumahan pembangunan penyediaan lokasi penyediaan fasilitasi asistensi teknik dan rumah relokasi bantuan pengelolaan pembangunan pemukim tinggal permukiman pelatihan air bersih dan rumah (sederhana) ketrampilan sanitasi pembangunan rumah (kelompok) infrastruk pembangunan penyediaan fasilitasi rencana tur kembali bantuan pengelolaan perlindungan jalan yang transportasi jalan dan infrastruktur rusak sementara jembatan dari bencana kampung susulan secara swadaya. ekonomi stimulus stimulan peralatan bantuan pelatihan konseling usaha pembangunan dan modal usaha penyediaan ketrampilan (pengelolaan kembali industri mikro, penghasilan usaha dan pasar kecil, menengah. melalui perikanan pengembangan program padat peternakan usaha) karya. sosial dan pembangunan penyediaan penyediaan pemulihan penyusunan dan kemangi kembali sekolah sementara bantuan fungsi melalui sosialisasi aan sekolah ruan peralatan penyediaan rencana kelas sekolah dan guru kontingensi (misalnya biaya sekolah pengganti bidang pendidikan untuk siswa pendidikan terdampak lintas pembangunan penyediaan kantor penyediaan revitalisasi penguatan dan sektor kembali pelayanan bantuan sistem penyelenggaraan (misalnya kantor pemerintah pendataan informasi daerah pemerintah sementara ulang kependudukan pemerintah han) kependudukansementaraperkiraan nilai kebutuhan pemulihanterbedakan atas kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. satuan biaya adalah biaya standar berdasarkan pada kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. satuan biaya bisa menyesuaikan sesuai dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.. satuan biaya dan indeks biaya mengacu pada standar penyusunan anggaran sebagaimana terlampir dalam formulir jika kegiatan pemulihanbencana sebagaimana terdapat pada formulir identifikasi perkiraan kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan hasil dari pena harus dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk prioritisasi kegiatan berdasarkan jangka waktu pemulihanyang lebih panjang identifikasi perkiraan kebutuhan juga dilakukan pada formulir yang terdapat dalam formulir kebutuhan jumlah unit satuan biaya indeks biaya tahap pelaporan dokumen pena disusun dan dipublikasi kepada pihak pihak yang terkait dengan penanganan pascabencana, termasuk digunakan untuk penyusunan rencana aksi reaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi. struktur laporan pena adalah sebagai berikut: bab gambaran bencana bab akibat dan dampak bencana bab kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bab perkiraan biaya bab penutup bab penutup pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana pena) ini ditujukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat sipil dan dunia usaha. pedoman ini melengkapi secara operasional ketentuan mengenai pengkajian dan kebutuhan pascabencana yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. daerah dapat melakukan penyesuaian dalam rangka implementasi pena karena keberagaman kondisi daerah dan segala bentuk penyesuaian tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip pengkajian ini. pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah atau ketentuan lain yang bersifat teknis operasional dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. jakarta, desember kepala badan nasional penanggulangan bencana ttd dr. syamsul maarif, si. lampirmutuskan menetapkan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana yang selanjutnya disebut pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana post disaster need assessment pena) merupakan panduan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menjalan akibat bencana. pedoman ini merupakan instrumen untuk melaksanakan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu. formulir surat permohonan keterlibatan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana pena) kop surat bnpb (atau bpbd) nomor danknknnnannn nana nanang enam . sifat segera lampiran perihal permohonan keterlibatan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana pena) di. kepada yth direktur . kementerian lembaga. (atau kepala opd .) berkenaan dengan akan diadakannya pengkajian kebutuhan pascabencana pena) ., bersama ini kami memohon keterlibatan perwakilan resmi instansi bapak ibu dalam kegiatan tersebut. untuk konsolidasi awal, mohon kiranya perwakilan resmi instansi bapak ibu dapat hadir pada pertemuan yang akan diadakan pada: hari tanggal: loco waktu pnannnnnnnnnnnanansanaaaanaan tempat dannnannnennnemeananaannan agenda konsolidasi awal persiapan pengkajian kebutuhan pascabencana pena) demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih) menteri. kepala lembaga. (atau kepala opd .) rektor . perguruan tinggi) direktur manager koordinator . organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha) formulir surat keputusan pembentukan tim kerja pengkajian kebutuhan pascabencana surat keputusan no? sercoccococee0eee tentang pembentukan tim kerja pengkajian kebutuhan pasca bencana (pena) .ooo.oo. menimbang bahwa dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana . perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana. bahwa untuk melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana perlu dibentuk tim kerja pengkajian kebutuhan pascabencana. bahwa untuk maksud tersebut huruf perlu ditetapkan dengan keputusan deputi rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb (atau kepala bpbd.) mengingat undang undang tahun tentang penanggulangan bencana. peraturan pemerintah tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. peraturan kepala bnpb tahun tentang pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi memutuskan menetapkan pertama membentuk tim kerja pengkajian kebutuhan pascabencana di. dengan susunan personil sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. kedua tim dimaksud dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana. melakukan pengumpulan data. melakukan pengolahan dan analisis data. menyusun laporan pengkajian kebutuhan pascabencana. ketiga tim kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada deputi rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb (atau kepala daerah.). keempat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapka. pada tanggal.) menteri. kepala lembaga. (atau kepala opd.) formulir pendataan opd formulir isian data dasar sebelum bencana wilayah bencana, kab kota kecamatan: . sub kategori penduduk wilayah jumlah laki laki jumlahperempuan jumlah rumah tangga kesehatan sarana kesehatan jumlah rumah sakit jumlah puskesmas jumlah puskesmas pembantu jumlah polindes jumlah posyandu tenaga kesehatan jumlah dokter jumlah paramedis jumlah bidan jumlahkader kesehatan jumlah kunjungan kunjungan puskesmas puskesmas balita jumlah balita jumlah balita gizi buruk jumlah balita gizi kurang jumlah balita ditimbang jumlah manula penerima jps kesehatan jumlah penerima jps kesehatan jumlah cakupan rumah dengan air sanitasi bersih jumlah cakupan rumah dengan jamban mck ekonomi jumlah keluarga pra kondisi keluarga sejahtera miskin jumlah keluarga sejahtera jumlah penduduk miskin jumlah keluarga penerima beras miskin nawa unit kegiatan ekonomi jumlahrumahtanggapertanian jumlahrumahtanggapeternak jumlah rumahtanggaperikanan juni rumahtnggapekebutan jumlah industri kecil menengah untipotatmgkocimenngat masyarakat kanan mmm tempat menarik jumlahpasar jumlahtambang naa sosial dan agama sarana ibadah jumlahmasjid jumlah mushola kebaktian jumlah gereja katolik kapel jumlah wihara sejenis jumlahpura sejenis masyarakat islam (termasuk ponpes) katolik 0000p protestan budha) hindu kepercayaan kepemudaan adatistiadat nawa penyandang pks jumlahpenyandang pks nan rumah jumlahrumahpermanen jumlahrumah semipermanen | jumlahrumah non permanen jalan panjangjalannegara panjangjalanpropinsi panjang jalan kabupaten jumlah bangunan bersejarah jumlah produksi komoditas produksi pertanian jumlah produksi komoditas industri pengolahan harga produksi (di tingkat produsen) omsetpedagang jumlah penumpang transportasi harga konstruksi untuk per harga untuk rumah harga konstruksi untuk per untuk bangunan gedung harga konstruksi untuk per untuk jalan harga konstruksi untuk per untuk jembatan harga konstruksi untuk per untuk dermaga pelabuhan marga serumah sumber data badan pusat statistik bps), daerah prov, kab kota) dalam angka, data kecamatan kelurahan serta data opd terkait formulir isian data sekunder akibat bencana umum) nas kronologis kejadian bencana saat ini wilayah yang terdampak bencana saat ini nan men jumlah korban luka luka nan ken kerusakan dan kerugian yang dialami formulir isian data sekunder akibat bencana khusus) satuan kerja perangkat daerah nama opd . (opd yang terkait dengan bidang pertanian dalam arti luas seperti: dinas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) pokok bahasan rumah tangga yang terkena bencana dan terganggu kegiatan ekonominya: pertanian pangan dan sayuran .aan peternakan bnanaananaana anna perikanan pakan anna perkebunan pakan aan lainnya aaanaanaanna akan bentuk gangguan kegiatan ekonomi, pada: pertanian pangan dan sayuran berupa .ooa peternakan berupa oo. perikanan berupa look perkebunan berupa .oo lainnya berupa oo. jenis produk pertanianpemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan produk tersebut, pokok bahasan jumlah organisasi lembaga pertanian lokasi bencana yang terkena dampak bencana sebutkan bentuk bentuk organisasi lembaga tersebut seberapa berat dampak bencana terhadap organisasi lembaga pertanian tersebut kegiatan pemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan organisasi lembaga pertanian tersebut satuan kerja perangkat daerah nama opd aan (opd yang terkait dengan bidang non pertanian: perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dil pokok bahasan rumah tangga yang terkena bencana dan terganggu kegiatan ekonominya: perdagangan kecil pakan perdagangan menengah pakan perdagangan besar pakan industri kecil (rakyat) pakan industri menengah pakan lanjutan: industri besar para anna koperasi parakan lainnya oo. panenaanannnaana aan bentuk gangguan kegiatan ekonomi, pada: perdagangan kecil berupa look perdagangan menegah berupa look perdagangan besar berupa ooh industri kecil menengah berupa .o.o industri besar berupa look pokok bahasan lainnya berupa .oo. jenis produk industryyang dibutuhkan untuk pemulihan produk tersebut, jumlah organisasi lembaga koperasi lokasi bencana yang terkena dampak bencana seberapa berat dampak bencana terhadap organisasi lembaga koperasi tersebut kegiatan pemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan organisasi lembaga koperasi tersebut catatan perlunya menjabarkan batasan operasional pengertian dari setiap istilah perdagangan kecil adalah . perdagangan besar adalah . industry kecil adalah . industry besar adalah . satuan kerja perangkat daerah nama opd aan (opd yang terkait dengan bidang sosial dan keagamaan) pokok bahasan jumlah rumah tangga yang kehilangan akses terhadap naungan yang layak (rumah rusak berat dan rusak sedang) jumlah penyandang cacat akibat bencana.ooo wo. woo woo. kegiatan yang dibutuhkan untuk membantu rehabilitasi penyandang cacat akibat bencana kegiatan agama, sosial kemasyarakatan yang terkena dampak bencana: jelaskan penggerak kegiatan masyarakat tersebut kondisi keberfungsian kegiatan masyarakat tersebut setelah mengalami bencana kegiatan yang dibutuhkan untuk pemulihan kegiatan tersebut tersebut: adakah permasalahan sosial akibat bencana? jelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan sosial tersebut, adakah pengetahuan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko akibat bencana? jelaskan satuan kerja perangkat daerah nama opd aan dinas pendidikan) pokok bahasan permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan pendidikan pada masa sebelum pedoman sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiranttd dr. syamsul maarif, si. pokok bahasansiswa dan atau guru terkenapermasalahan pendidikan akibat bencana? jelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut, jumlah satan .ooo woo#mmnnnnnnnnnnannnannnnnnnnaanlnnnnaa jumlah guru yang meninggal berpindah setelah bencana kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan guru yang meninggal berpindah .oor woo woo nana satuan kerja perangkat daerah nama opd aan sekretariat daerah) pokok bahasan jumlah rukun tetangga rukun warga kelurahan kecamatan yang terganggu akibat bencana .ooo wo. mna pokok bahasan jenis gangguan .oooooww wanna kebutuhan dukungan untuk pemulihan .oo waka adakah komunitas yang desa yang memiliki sistem pemeliharaan dan sarana desa?: bila ada jelaskan apakah sistem tersebut terganggu akibat bencana? jelaskan. adakah komunitas yang desa yang memiliki ketahanan pangan desa (lumbung dll) bila ada jelaskan apakah sistem tersebut terganggu akibat bencana? jelaskan. jumlah penduduk keluarga yang kehilangan surat surat penting (sertifikat tanah, ktp dan lain sebagainya) kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut .cbooo apakah pemerintah daerah memiliki rencana kontingensi untuk permasalahan administrasi penduduk? jelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut, jumlah pegawai pemerintah yang meninggal berpindah dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut: satuan kerja perangkat daerah nama opd . dinas kesehatan) pokok bahasan permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa sebelumpendudukadakah program kegiatan kesehatan masal dalam penanggulangan dampak bencana? jelaskan permasalahan kesehatan yang umum akibat bencana? jelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut, adakah program pemberian makanan tambahan untuk balita anak sekolah? jelaskan jumlah balita yang terdampak bencana.voodoo oom www www #w#w#x. jelaskan dampak bencana terhadap balita .oo woo oom kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap balita. pokok bahasan jumlah ibu hamil yang terdampak bencana .ooo woo woo ww. jelaskan dampak bencana terhadap ibu hamil .oo woo kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap ibu hamil. jumlah lansia yang terdampak bencana .ooo voodoo www. jelaskan dampak bencana terhadap lansia .cbooo wo. woo wc. kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap lansia. perkiraan dampak kesehatan jangka menengah akibat bencana jelaskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut, adakah rencana kontingensi terkait bidang kesehatan dalam mengurangi risiko akibat bencana? jelaskan sim gis "latar tr3 eng al9 iz| zl (c) disisipi alla ind sldldial z#minimum k:o saseeel serta siang peni jangan pipi dua sisi ikea kan: v|le 'n332 affair janjikan see eka jaa egi oldid gri kpo3biasa kek iss eko them sitggnagitaasg siselssl serendagerdire fee e55 mm55 sek ass rp! . aa. ja) i53e35 nn: fakuhakw (eri ia) #lm lan) oss gs: k3s 5s: ba! aya aa) mas sek a45 z3z e) yat ras. or , gls uv das dsa tan ala ke) kata ie) etik ear tenun sisa87e sisa ssi is n|s alta isa sisi som3 gaun 2lazim labels places las 2asis isi sig detossos cebesibes eimimimimlealalal dalm mee es.masa krn fav la lih kep! blu dim rai tan unk oss sule sisi ssi iis, o|sie ella ls: nsis m.t ali 2s5ia bersih sis sis sesi dsr sssasigsig suk eksak ank makara ke: tah (ah . afs oo, skies asalan sea sisi8 fe, be5 ses se25 tee usa, ssr$ anas sap esa $tass aus pr) as$.at eyes.ao3ya one tapi sas ems lor "s8. pati pes usa fate paa malas pes sasis esr e3leluloleiy oob ews tra ban sss makam sea mana sts so. laa sis (eri (sis i im i | . &ss sas sps score sosis apa) el: s2? $s lagi l|s ses rua nls| ips asia tes aa. $3s$ siswa kit akun alla atm yura bab pendahuluan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlu. kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar dan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi reaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui pengkajian kebutuhan pascabencana atau post disaster need assessment pena) yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana, dalam bentuk dokumen rencana aksi. pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana ini adalah gabungan kajian dari metode yang selama ini dikenal sebagai damage and loss assessment la) dengan metode human recovery need assessment hina). isi pedoman mencakup latar belakang, tujuan, landasan hukum, pengertian, konsep dasar, ruang lingkup dan kebijakan serta langkah langkah yang perlu dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah bpbd) dan atau badan nasional penanggulangan bencana bnpb) serta pemangku kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melakukan rangkaian kegiatan atau aktivitas dari proses penilaian kerusakan dan kerugian sampai dengan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan partisipatif yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. pedoman ini melengkapi secara operasional pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dengtujuan memberikan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan pascabencana. memberikan informasi yang berbasis pada bukti bukti akurat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. memberikan dukungan bagi program program pengurangan risiko bencana pada tahap pascabencana. landasan hukum undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan bencana, s5 tni aya nej sial ea, kn) kep i el a.a ya) naa ss8 see sa sos gene si8 sbs bd.l heres bias mas fee pas bhs pgg pep ngan tirto o0ol bos ok. o|s ska dak eka nekak osiris sis sg) ang sir ss) si|s el#isis jae bal dolo a.l ssel sis sal sisislslals sis slelalass slmnimimia lvl fb: sun sosis suomen mas pa. bassis passes anime punk (dpl 83x sps sis|s s| swiss sis tas aaa similis sis mw|musim mulu similis sis similis sis sis|s sisi sss s s isis s1si.s o|ol|o|o o|o nimiwmim eine tema yss alan |s ikta! sis sasis|.s|s ( ) similis sisi sis small lan) sell siealslels dealer s5$ lalalals jalal. sis jalanan sim laa akan! kasi s3 ani mam sis z1: (sis s3 haa d|z six mic ko) kanan i | sssssss sisisisisisis ne) tepi sia iis (ea les esa jess ask s|al slalalal 30k basa song bengal segala r22 sasis a55 again as. sas lab iss alah oma (se loge lu3e naa aan acid aksi lna zal :is :i ss: ss: ena ab. apr. afs 853z 25a sia jeans mae agar spp sa, zzl |2zz 2g5| . sejak kansas$ rpi rpi dobaloba astassasa ta kan aza les oa5 saxbassa bcl a20) opegaemas jaha22 due kosan cnnnnnnnrannnan a si el: nej zis| alo| it: reksa ses sia sae sera dara kadus aas sxamosedea ame kie sil bia sig pena: ee) mil (gl ss| sa lid tes ali si:| (sx real sal tes |ls ss ka ana s33 las alalolala min sel sis |(z (al sia akal sasak sis sisi asa aga sila ala mlumlaia mml lla (am an) kls das lalu aga ina 80x sal pia zzz| tag sep ssi ala film kali ds) hee pala pan lan kan ara a pai similis sisi ss|sis ella sis| sis pian an) laa in alel ical |s eri bal ban ris sisi p san ran 80x bh. ene t.a ( aam tes s5 s8.2i5 sds an) mor p jan nj leg) ee) ar) ar) o. kb)pengertian dan batasan umumas. g3x 23x mas masa ss.n es? ana pan en pn: #. eta) . lace) lace) an) an) an) tan kian te! jani ke) se) em: ere: a8| ka) a.a ali so. #sur peg let br. sar moses pan ses sasa genel sid sea sea six jani ang al js : fe: sar pens: jas) sss fan fan nn: own awa ses s2. . ama ( j ( j (as (as sis sis sir sis ola ha) lam ss. sis laa laa ira zig asa usa a23 ama w. :.g tar ella agu kej (or ka) ka) kan! ss33 es33 maa maaf ass date date das bp. tmn ada fan laa tah ke) po5 leni |s ra, kt . kej lan ala mea mea men loe) a43 5z08 sss taat tkd oma sis atas sela idea sis garis ssl fila s|(z si, lim s|z pare sas tees: a( olp sit zim sitaan sido ola ml. sia ja) sim lan nan loo) sis ja) sa, s58 sur la. tla ian) sis tan kta ta) sisi sisi sisisiss sis (sea sik slx sisi, iss cas similis ssi slolsal sis aiklolsisi sio ko) sse sama similis s s sl215 sis ssa gas mia salak sasak nan ga leg) loe) (gs kp) jani kn) lan wm. abi mad had ses mis s.s selo sai pal lea mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana yang pengaturannya seperti telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undanganbaikisiko atau dampak bencana dimasa yang akan datformulir kategori kerusakan akibat bencana masing masing sektor sektor perumahan kriteria kerusakan bangunan akibat bencana kategori kriteria uraian penjelasan kerusakan kerusakan enters secara fisik kondisi kerusakan bangunan roboh total sebagian besar struktur utama bangunan bangunan roboh rusak, sunat sebagian besar dinding dan lantai bangunan rusak atau sebagian besar patah retak, berat komponen rusak rb) komponen penunjang lainnya rusak total, membahayakan berisiko difungsikan perbaikan dengan rekonstruksi secara fisik kerusakan bangunan masih berdiri bangunan masih sebagian kecil struktur utama bangunan berdiri, sebagian rusak: rusak kecil komponen seba siam besarkomponen penunjang lainnya struktur rusak, dan jang sedang komponen rusak, rs) pnp rusak relatif masih berfungsi penunjang perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian kecil struktur bangunan rusak bangunan masih berdiri, sebagian ringan, . retak retak pada dinding plesteran, rusak komponen struktur sebagian kecil komponen penunjang lainnya iii ringan retak (struktur masih penunjang rr) bisa difungsikan) rusak, masih bisa fungsikan, perbaikan ringan sumber direktorat jenderal cipta karya, dpu, pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gempa dilengkapidengan metodedan cara perbaikan konstruksi ditjen cipta karya, kementerian pekerjaan umum ,halaman sektor infrastruktur prasarana publik kriteria kerusakan jalan dan jembatan kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan badan sebagian besar struktur utama badan jalan rusak jalan bangunan rusak, berat jembatan sebagian sebagian besar lapisan aspal patah retak, rb) besar rusak membahayakan berisiko terhadap lalu lintas perbaikan dengan rekonstruksi badan jalan secara fisik kerusakan rusak bangunan jembatan struktur jalan masih ada sedang masih ada, sebagian sebagian kecil struktur utama rs) kecil komponen rusak(patah,retak), struktur rusak, relatif masih berfungsi perbaikan dengan rehabilitasi badan jalan secara fisik kerusakan bangunan jembatan bangunan masih ada, iii rusak masih ada, sebagian sebagian kecil struktur rusak ringan, ringan komponen lapisan retak retak pada lapisan perkerasan, rr) pengerasan) retak sebagian kecil komponen penunjang lainnya (struktur masih bisa rusak (drainase jalan, difungsikan) masih bisa fungsikan, perbaikan ringan kriteria kerusakan jaringan telekomunikasi kategori kriteria infrastruktur jaringan utama secara fisik kondisi kerusakan rusak sebagian besar dan sebagian besar jaringan utama rusak, berat jumlah satuan sebagian besar struktur rusak, rb) sambungan telepon tidak dapat difungsikan sama sekali rusak perbaikan dengan rekonstruksi rusak infrastruktur secara fisik kerusakan sedang jaringan utama struktur masih ada rs) masih ada sebagian sebagian kecil struktur utama rusak kecil jumlah satuan (patah,bengkok,retak dil), sambungan telepon relatif masih berfungsi rusak perbaikan dengan rehabilitasi infrastruktur secara fisik kerusakan iii rusak jaringan utama struktur masih ada, ringan sebagian kecil sebagian kecil struktur rusak ringan: rr) komponennya rusak sebagian kecil komponen penunjang lainnya satuan sambungan rusak masih bisa masih bisa fungsikan, difungsikan perbaikan ringan kriteria kerusakan air bersih dan sanitasi kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar bangunan utama dan sistem rusak bangunan utama jaringan pipa rusak, berat dan jaringan pipa sebagian besar bangunan pengolahan dan rb) sebagian besar rusak perpipaan rusak, tidak dapat berfungsi sama sekali perbaikan dengan rekonstruksi bangunan utama secara fisik kerusakan rusak masih ada, jaringan struktur bangunan pengolahan dan jaringan sedang pipa induk dan ada rs) sebagian kecil sebagian kecil struktur utama rusak, komponen struktur relatif masih berfungsi rusak, perbaikan dengan rehabilitasi bangunan utama dan secara fisik kerusakan x30 jaringan ada, bangunan masih ada, iii rusak sebagian bangunan sebagian kecil bangunan pengolahan dan ringan penunjang rusak tapi jaringan perpipaan rusak ringan, rr) masih bisa sebagian kecil komponen penunjang lainnya difungsikan) rusak, masih bisa fungsikan, perbaikan ringan sektor ekonomi produktif kriteria kerusakan sektor pertanian kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar area sawah ladang kebun rusak sawah ladang keb rusak, berat bagian besar sebagian besar tanaman hancur hilang, rb) sebab membahayakan berisiko terhadap lalu lintas rusak perbaikan dengan penanaman ulang keseluruhan secara fisik kerusakan rusak strukturarea masih ada sedang sawah ladang keb sebagian kecil area sawah ladang kebun rs) un, sebagian kecil rusak, tanaman rusak relatif masih bisa dibudidayakan dan dipanen perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan bangunan masih ada, iii rusak sawah ladang keb sebagian kecil komponen area ringan un, sebagian sawah ladang kebun rusak ringan, rr) tanaman masih bisa sebagian kecil tanaman rusak hilang, dibudidayakan dan masih bisa dibudidayakan dan dipanen, dipanen perbaikan ringan kriteria kerusakan infrastruktur pertanian kategori kriteria pendrastruktur secara fisik kondisi kerusakan rusak sebagian besar infrastruktur utama rusak, sebagian besar mes berat sebagian besar jaringan irigasi rusak, rusak dan tidak rb) dapat difungsikan tidak dapat difungsikan sama sekali perbaikan dengan rekonstruksi rusak infrastruktur secara fisik kerusakan sedang pertanian utama infrastruktur masih ada rs) masih ada. sebagian kecil jaringan irigasi rusak sebagian sudah (patah,bengkok,retak dil), tidak dapat sekitar masih berfungsi difungsikan perbaikan dengan rehabilitasi infrastruktur secara fisik kerusakan iii rusak pertanian utama infrastruktur masih ada: ringan sebagian kecil sebagian kecil infrastruktur rusak ringan, rr) komponennya sebagian kecil komponen jaringan irigasi rusak, masih bisa rusak difungsikan masih bisa difungsikan, perbaikan ringan kriteria kerusakan sektor perikanan kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar kolam utama dan sistem rusak kolam utama dan jaringan pipa rusak, berat jaringan pipa sebagian besar ikan hewan budidaya hilang rb) sebagian besar mati, rusak tidak dapat berfungsi sama sekali perbaikan dengan rekonstruksi kolam utama secara fisik kerusakan rusak masih ada, jaringan sebagian kecil kolam utama dan jaringan sedang pipa induk dan perpipaan rusak rs) sebagian sebagian kecil ikan hewan budidaya hilang ikan hewan mati, budidaya hilang masih berfungsi mati, perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan kolam utama dan bangunan masih ada, iii rusak jaringan masih ada, sebagian kecil komponen kolam utama dan ringan sebagian kecil jaringan perpipaan rusak ringan, rr) ikan hewan sebagian kecil ikan hewan budidaya hilang budidaya hilang mati, mati masih bisa difungsikan, perbaikan ringan kriteria kerusakan industri kecil dan menengah kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan bangunan industri, sebagian besar bangunan industri dan rusak peralatan dan infrastruktur rusak, berat mesin sebagian sebagian besar peralatan dan mesin rusak, rb) besar rusak tidak dapat berfungsi sama sekali perbaikan dengan rekonstruksi bangunan industri secara fisik kerusakan rusak masih ada, sebagian kecil bangunan industri dan sedang infrastruktur dan infrastruktur rusak rs) sebagian kecil sebagian kecil peralatan dan mesin rusak, peralatan dan masih berfungsi mesin rusak, perbaikan dengan rehabilitasi bangunan industri secara fisik kerusakan x30 dan infrastruktur bangunan masih ada, rusak ada, sebagian sebagian kecil komponen bangunan industri ringan peralatan dan dan infrastruktur rusak ringan, rr) mesin rusak tapi sebagian kecil peralatan dan mesin rusak, masih bisa masih bisa fungsikan, difungsikan) perbaikan ringan kriteria kerusakan perdagangan dan pasar kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar bangunan pasar dan rusak bangunan pasar infrastruktur rusak, dan infrastruktur berat sebagian besar kios toko dan penumpangnya sebagian besar rb)70y6 rusak bangunan pasar sebagian kecil bangunan pasar dan sedang dan infrastruktur infrastruktur rusak rs) masih ada, sebagian kecil kios toko dan penumpangnya sebagian kecil rusak, kios toko rusak, masih berfungsi perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan 30x bangunan pasar bangunan masih ada, iii rusak dan infrastruktur sebagian kecil komponen bangunan pasar dan ringan ada, sebagian kios infrastruktur rusak ringan, rr) toko dan penunjang sebagian kecil kios toko dan penumpangnya rusak tapi masih rusak, bisa difungsikan masih bisa fungsikan, perbaikan ringan kriteria kerusakan pariwisata kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar bangunan utama dan rusak bangun utama infrastruktur rusak: dan fasilitas wisata berat bagian besar sebagian besar fasilitas wisata rusak, rb) sebab tidak dapat berfungsi sama sekali nusa perbaikan dengan rekonstruksi bangunan utama secara fisik kerusakan rusak masih ada, sebagian kecil bangunan utama dan sedang infrastruktur dan infrastruktur rusak rs) sebagian kecil sebagian kecil fasilitas wisata rusak, fasilitas wisata masih berfungsi rusak, perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan 30x bangunan utama bangunan masih ada, iii rusak dan infrastruktur sebagian kecil komponen bangunan utama ringan ada, sebagian dan infrastruktur rusak ringan, rr) fasilitas wisata sebagian kecil fasilitas wisata rusak, rusak tapi masih masih bisa fungsikan, bisa difungsikan) perbaikan ringan sektor lintas sektor kriteria kerusakan sektor lingkungan hidup kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan kawasan lindung hutan sebagian besar area kawasan lindung hutan rusak lindung cagar alam rusak, berat indung cagar aam sebagian besar hewan dan tanaman mati sebagian besar ena rb) hilang, perbaikan dengan penanaman ulang rusak keseluruhan secara fisik kerusakan 70y6 rusak strukturarea masih ada sedang kawasan sebagian kecil area kawasan lindung hutan rs) lindung hutan lindung cagar alam rusak, lindung cagar alam, sekitar hewan dan tanaman mati hilang, sebagian hewan perbaikan dengan rehabilitasi dan tanaman mati hilang secara fisik kerusakan 30x kawasan bangunan masih ada, iii rusak lindung hutan sebagian kecil komponen area kawasan ringan lindung cagar alam, lindung hutan lindung cagar alam rusak rr) sebagian hewan ringan, dan tanaman mati sebagian kecil hewan dan tanaman mati hilang hilang, perbaikan ringan kriteria kerusakan sarana pemerintahan kategori kriteria kantor pemerintah dan pelayanan secara fisik kondisi kerusakan rusak publiksebagian sebagian besar bangunan pemerintahan dan berat besar rusak dan pelayanan publik rusak, rb) tidak dapat tidak dapat difungsikan sama sekali difungsikan perbaikan dengan rekonstruksi rusak kantor pemerintah secara fisik kerusakan sedang dan pelayanan sebagian kecil bangunan pemerintahan dan rs) publik masih ada. pelayanan publik rusak sebagian sudah sekitar masih berfungsi tidak dapat perbaikan dengan rehabilitasi difungsikan kantor pemerintah secara fisik kerusakan rusak dan pelayanan infrastruktur masih ada, ringan publik sebagian sebagian kecil komponen bangunan rr) kecil komponennya pemerintahan dan pelayanan publik rusak rusak, masih bisa masih bisa difungsikan, difungsikan perbaikan ringan kriteria kerusakan sarana keuangan dan perbankan kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sebagian besar sarana bank dan keuangan rusak sarana bank dan rusak, berat sebagian besar anjungan tunai mandiri (atm) keuangan sebagian rb) besarrusak sarana bank dan sebagian kecil sarana bank dan keuangan sedang keuangan dan rusak rs) sebagian anjungan sebagian kecil anjungan tunai mandiri (atm) tunai mandiri (atm) rusak, rusak, masih berfungsi perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan sarana bank dan bangunan masih ada, rusak keuangan, sebagian sebagian kecil komponen sarana bank dan ringan kecil anjungan keuangan rusak ringan, rr) tunai mandiri (atm) sebagian kecil anjungan tunai mandiri (atm) rusak rusak, masih bisa difungsikan, perbaikan ringan kriteria kerusakan sarana ketertiban dan keamanan kategori kriteria secara fisik kondisi kerusakan sarana milik tni sebagian besar sarana milik tni polri dan rusak dan polri, infrastruktur rusak: berat peralatan dan sebagian besar peralatan dan kendaraan rb) kendaraan sebagian rusak, besar rusak tidak dapat berfungsi sama sekali perbaikan dengan rekonstruksi sarana milik tni secara fisik kerusakan rusak dan polri masih sebagian kecil sarana milik tni polri dan sedang ada, infrastruktur infrastruktur rusak rs) dan sebagian kecil sebagian kecil peralatan dan kendaraan peralatan dan rusak, kendaraan rusak, masih berfungsi perbaikan dengan rehabilitasi secara fisik kerusakan warna milik tni bangunan masih ada, rusak dan polri sebagian kecil komponen sarana milik tni ringan ada, sebagian polri dan infrastruktur rusak ringan, (rr) peralatan dan sebagian kecil peralatan dan kendaraan rusak, kendaraan rusak masih bisa fungsikan, tapi masih bisa perbaikan ringan difungsikan) formulir pendataan tingkat rumahtangga pengumpulan data nama enumerator: tanggal wawancara: para: perekaman data data entry oleh: tanggal para: informasi umum: responden: umur: us20th u21th 30th u31th 40th ith 50th 50th nama desa kelurahan: kecamatan: kabupaten: pendidikan terakhir: slip usta upt apakah anda kepala rumah tangga perempuan? tidak jumlah anggota keluarga (sekarang): os3 o3 jumlah anak (dibawah usia tahun) orang orang orang orang jumlah anak bawah lima tahun (sekarang): orang orang orang orang tipe hunian sekarang: rumah tinggal sendiri rumah tumpangan antara pengungsian fasilitas umum lain lain
|
berita negara republik indonesia kemhan. veteran ri. perlindungan hukum. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang perlindungan hukum bagrtahanan tentang perlindungan hukum bagi veteran republiklindungan hukum bagi veteran republik indonesia. bab ketentuan umumrlindungan hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan dan luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk veteran republik indonesia. pemberi perlindungan hukum adalah satuan kerja sub satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia. penerima perlindungan hukum yang selanjutnya disebut pemohon adalah veteran republik indonesia atau janda duda, yatim dan atau piatu dari veteran republik indonesia. yatim dan atau piatu dari veteran republik indonesia adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari veteran republik indonesiapemohon atau pemberi perlindungan hukum lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara dalam setiap tingkatannya sampai mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. surat kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari penerima perlindungan hukum atau pemohon kepada pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara. perkara hukum adalah suatu kasus perkara yang masuk dalam ranah hukum. hari kerja adalah hari yang digunakan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia untuk bekerja selama (lima) hari, mulai hari senin sampai dengan jumpelaksanaan perlindungan hukum jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima perlindungan hukum terdiri atas: perlindungan hukum dalam pengadilan, dan atau perlindungan hukum luar pengadilan. perlindungan hukum dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: upaya hukum biasa: pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali pk). perlindungan hukum luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk nasihat hukum. perlindungan hukum diberikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum lingkungan kemhan dan tni. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satuan hukum jajaran kemhan dan tni diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud padajanda duda, yatim dan atau piatu dari veteran republik indonesia. perlindungan hukum diberikan untuk penanganan perkara: perdata: pidana: cc. tata usaha negara, pidana militer, dan atau bidang hukum lainnya. bab iii syarat dan tata cara pemberian perlindungan hukum bagian kesatu syarat pemberian perlindungan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pemohon harus memenuhi syarat: mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi antara lain identitas pemohon, tempat dan tanggal waktu kejadian perkara, uraian singkat mengenai pokok persoalan, yang dimohonkan kepada pemberi perlindungan hukum, dan ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan copy kartu tanda anggota veteran republik indonesia, identitas pemohon sebagai veteran republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan menunjukkan aslinya. dalam hal permohonan diajukan oleh janda duda, yatim dan atau piatu dari veteran republik indonesia, sebagaimana dimaksud dalam huruf melampirkan: copy surat keputusan janda duda, yatim dan atau piatu veteran republik indonesia, copy kartu keluarga, dan cc. copy kartu tanda penduduk. identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan menunjukkan aslinya. pemohon yang tidak mampu mengajukayang diajukan secara lisan, sebagaimana dimaksud pada pemberi perlindungan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon. bagian kedua tata cara pemberian perlindungan hukum pemberian perlindungan hukum dilaksanakan bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pemberian perlindungan hukum meliputi masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan atau luar jalur pengadilan. pemberian perlindungan hukum kepada pemohon diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberi perlindungan hukum tingkat pusat dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum lingkungan kemhan dan tni. pemberian perlindungan hukum daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum lingkungan tni. pemberi perlindungan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perlindungan hukum. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (enam) hari kerja setelah menerima berkas perkara pemohon. bab pengawasan pengawasan pelaksanaan kegiatsekretaris jenderal kemhan, kababinkum tni, dirumah, kadiskumal, dan kadiskumau. pengawasan pelaksanaan pendanainspektorat jenderal kemhan, inspektorat jenderal tni, dan inspektorat jenderal angkatan. bab pendanaan pendanaan perkara perlindungan hukum dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dibebankan kepada penerima perlindungan hukum. pendanaan perkara perlindungan hukum dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara apbn) kementerian pertahanan dan atau mabes tni dengan berpedoman pada standard biaya khusus sbk) bidang hukum yang ditetapkan oleh menteri keuangan. pendanaan perkara perlindungan hukum luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanggung jawab penerima perlindungdosen unhan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang dosen lingkunganiversitas pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah perlu didukung oleh dosen sebagai tenaga pendidiktridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggisen lingkungan universitasdosen lingkungan universitassen lingkungan universitas pertahanan., vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni bidang pertahanan negara dan bela negara.ab persyaratan, pengangkatan, perubahan status, penugasan, dan penempatan dosen tetap bagian kesatu persyaratan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan dosen tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pengangkatan dan perubahan status pengangkatan dosen tetap yang berasal dari prajurit tni dan pns oleh menteri atas usul rektor setelah melalui sidang senat unhan. pengangkatan dosen tetap ppp yang berasal dari dosen tni yang akan purna tugas tni dan non pns ditetapkan oleh menteri sebagai pejabat pembina kepegawaian atas usulan rektor setelah melalui sidang senat unhan. dosen tetaprektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rektor untuk jenjang jabatan asisten ahli dan lektor,. pengangkatan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat pertimbangan dan atau persetujuan sidang senat unhan. usulan kenaikan jenjang jabatan akademik menjadi lektor kepala dan profesor bagi dosen tetap diajukan oleh rektor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi. pengangkatan dosen tni melalui perpindahan dari jabatan lain atau jabatan non dosen berdasarkan perolehan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam jenjang kepangkatan dosen tnitni10 (sepuluh) angka kredit dari hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggikumulatif pendidikan paling rendah (tiga koma lima) dari perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan program studi yang bersangkutan paling rendahtnins melalui perpindahan dari jabatan lain atau non dosen didasarkan pada perolehan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam jenjang kepangkatan dosen pnspnsakademik paling rendah (tiga koma lima) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah ptn) atau dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (pts) dengan program studi yang bersangkutanpnssanapp pada jenjang jabatan akademik ditentukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai kinerja ppp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dosen purna tugas tni yang telah teregistrasi nid, pengangkatan dosen ppp sesuai angka kredit, kepangkatan, dan jenjang jabatan akademik yang telah dimiliki. pengangkatan pertama dosen ppp bersumber dari non pns berusia paling tinggi (lima puluh delapan) tahun memiliki kualifikasi akademik doktor diberikan jabatan akademik. pengangkatan dosen tetap melalui perpindahan dari jabatan lain atau non dosen sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan pengangkatan pertama untuk mengisi lowongan kebutuhan dosen tetap. prajurit tni, pns, dan ppp yang mendapatkan pengangkatan pertama menjadi dosen tetap wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji jabatan menurut agama dan kepercayaannya kepada tuhan yang maha esa oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk. dosen tni yang memasuki purna tugas tni dan memenuhi persyaratan, diangkat dan dialihkan statusnya menjadi dosen ppp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: telah memiliki nid, telah lulus sertifikasi dosen, cc. memiliki kualifikasi akademik doktor, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor, lulus test assessment dosen unhan, dan diusulkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan senat unhan. pengangkatan dan pengalihan status sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi personel yang tidak bersedia lagi melanjutkan tugas menjadi dosen setelah purna tugas tni yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. bagian ketiga penugasan dan penempatan dosen tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unhan. tugas tambahan sebagai pimpinan unhan sebagaimana dimaksud pada meliputi sebagai rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala satuan pengawasan, wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat, sekretaris program studi, direktur pascasarjana, dan kepala unit pelaksana teknis lingkungan unhan. dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unhan sebagaimana dimaksud pada berusia paling tinggi (enam puluh) tahun pada akhir masa jabatan. dosen tetap dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pembinaan dan pengembangan karier dosen tetap bagian kesatu pembinaan dosen tetap diberdayakan sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan unsur penunjang. bagian kedua pengembangan karier pengembangan karier dosen tetap meliputi seluruh unsur pembinaan profesi selama dalam masa penugasan sebagai dosen. unsur pembinaan profeprofesi dilakukan melalui jabatan akademik dosen. dosen tetap didorong dan difasilitasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi menjadi profesor. penugasan dan promosi dosen tetap didasarkan pada prestasi kerja. pengembangan karier dosen tetap mencakup seluruh aspek dalam siklus pembinaan sumber daya manusia dari proses pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier dosen tetap diatur dengan peraturan rektor. dosen tetap dapat ditempatkan pada jabatan struktural lingkungan kementerian pertahanan, tni, kementerian lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dosen tetaptetap yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada setelah selesai melaksanakan jabatan struktural tersebutpejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi lingkungan unhan dapat diangkat menjadi dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kenaikan jabatan akademik dosen tni didasarkan perolehan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam kenaikan jenjang kepangkatan dosen tni selain didasarkan perolehan angka kredit juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi prajurit tni. kenaikan jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan akademik dosen pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kenaikan jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan akademik dosen ppp didasarkan pada kesetaraan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi dosen pns. bab vii hak dan kewajiban dosen tetap bagian kesatu hak dosen tetap berhak sebagai berikut: memperoleh gaji, tunjangan, dan malahan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, cc. mendapatkan perlindungan dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja, mendapatkan perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual: mendapatkan kesempatndapatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, mendapatkan kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mendapatkan cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dosen tetap yang mendapat tugas tambahatuan kredit semester perguruan tinggi yang bersangkutan. bagian kedua kewajiban dosen tetap berkewajiban sebagai berikut: menjunjung tinggi dan berideologi pancasila, uud dan peraturan perundang undangan, hukum, kode etik, nilai nilai agama dan etika moral dosen, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja setiap semester sepadan dengan paling sedikit (dua belas) satuan kredit semester dan paling banyak (enam belas) satuan kredit semester, cc. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai, bidang pertahanan dan bela negara, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki sertifikat pendidik untuk dosen dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh unhan dalam mendukung visi misi unhan serta mendukung tujuan nasional pendidikan, dan mengikuti berbagai ketentuan sebagaimana diatur bagi pegawai lingkungan kementerian pertahanan seperti memenuhi jam kerja, melaporkan kehadiran melalui finger print, dan atau mengisi daftar hadir apel, dan lainnya. bab gaji dan tunjangan gaji dan tunjangan dosen tni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gaji dan tunjangan dosen pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gaji dan tunjangan dosen ppp disetarakan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang undanganhan yang selanjutnya disebut dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap unhan. dosen tidak tetap unhan yang selanjutnya disebut dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu atau dengan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap unyang berlaku bagi dosen pns, kecuali hak pensiun dan jaminan hari tua. bab pemberhentian pemberhentian dosen tetap dilaksanakan dengan keputusan menteri atas usulan rektor setelah melalui proses sidang senat unhan. dosen tetap diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun sebagai dosen, berakhirnya perjanjian kerja dan atau tidak adanya lagi perpanjangan perjanjian kerja, atas permintaan sendiri, belum berkualifikasi akademik doktor sampai dengan batas usia pensiun prajurit tni bagi dosen tni dan batas usia pensiun pns non dosen bagi dosen pns: dan. dosen tetap: melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama (satu) bulan atau lebih secara terus menerus, dan melalaikan salah satu, sebagian, atau semua kewajiban sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam pemberhentian dosen tni dilaksanakan pada status sebagai prajurit tni dan bukan pada status sebagai dosen. dalam rangka pembinaan profesi dan jabatan karier selanjutnya, dosen tni sebagaimana dimaksud pada dapat berkarier sebagai dosen dengan alih status menjadi dosen ppp. alih status sebagaimana dimaksudkan pada diurutkan administrasinya paling lambat (tiga) bulan sebelum dosen tni memasuki pemberhentian dalam status sebagai prajurit tni. pemberhentian dosen pns dilaksanapurna tugas tni dilakunon pns dilaksanakan pada saat berakhirnya perjanjian kerja. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada paling singkat (empat) tahun dan dapat diperpanjang. berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada apabila tidak ada lagi perpanjangan perjanjian kerja. perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama sampaidosen tni dan atau dosen pns yang diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen tetap, kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai prajurit tni atau sebagai pns. dalam hal pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui proses sidang senat unhan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, purna tugas tni yang telah teregistrasi nid sebelum purna tugas sebagai prajurit tni, berkualifikasi akademik doktor, memiliki sertifikat pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai dosen tetap namun belum dialihkan statusnya sebagai dosen ppp sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi dosen ppp. apabila dinyatakan lolos seleksi dan diangkat menjadi dosen ppp sebagaimana dimaksud pada status dosen adalah dosen ppp bersumber dari purna tugas tni. bagi dosen tni yang pada saat pemberlakuan peraturan menteri ini akan memasuki pemberhentian dalam status sebagai prajurit tni kurang dari (tiga) bulan, tetap dapat diproses alih status menjadi dosen ppp. bab xtentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. purna tugas tni adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tugas formal sebagai prajurit tni. non pns adalah seseorang bukan pns yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen tetap dalam satuan organisasi unhan. jabatan karier adalah jabatan yang menunjukkan pola urutan posisi secara bertahap dan berkesinambungan sesuai bidang pekerjaan didasarkan hasil kinerja. jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kreditmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. rektor unhan yang selanjutnya disebut rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaran tridharma perguruan tinggi unhan. senat unhan adalah organ lingkungan unhan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang akademik. nomor induk dosen nasional yang selanjutnya disingkat nid adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal instansi yang lain. bab kedudukan, fungsi, dan tujuan bagian kesatu kedudukan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentubagian kedua fungsidalam bidang pertahanan dan bela negara untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional bidang pertahanan. bagian ketiga tujuan kedudukbidang pertahanan negara. bab iii tugas, tanggung jawab, dan jenis bagian kesatu tugas dosen bertugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,bidang pertahanan negara. bagian kedua tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya dosen bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan dan koordinator sekretaris program studi. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinator program studi bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan dalam hal pengembangan keilmuan. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris program studi bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan dalam hal pelaksanaan kinerja dan pembinaan karier dosen tetap. bagian ketiga jenis jenis dosen terdiri atas dosen berstatus dosen tetap dan dosen berstatus dosen tidak tetap. dosen tetap sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dosen tni, dosen pns: dan dosen ppp. dosen tni sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jabatan karier yang berasal dari prajurit tni. dosen pns sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jabatan karier asn yang berasal dari pns. dosen ppp sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jabatan karier asn yang berasal dari: dosen tni yang purna tugas, dan dosen non pns. dosen tidak tetap terdiri atas: dosen paruh waktu, dan dosen dengan perjanjian kerja. dosen paruh waktu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tenaga pendidik yang pelaksanaan kerjanya sesuai jadwal pengajaran. dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tenaga pendidik berdasarkan perjanjian kerja. ketentuan lebih lanjut mengenai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. bab jenjang jabatan dan kepangkatan dosen tetap bagian kesatu jenjang jabatan jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas: asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. jenjang jabatan akademik dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan persyaratan jumlah angka kredit. jumlah angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada untuk usulan jenjang jabatan akademik terdiri atas: (seratus lima puluh) untuk asisten ahli, (dua ratus) sampai dengan (tiga ratus) untuk lektor, (empat ratus), (lima ratus lima puluh) sampai dengan (tujuh ratus) untuk lektor kepala, dan (delapan ratus lima puluh) sampai dengan (seribu lima puluh) untuk profesor. bagian kedua jenjang kepangkatan jenjang kepangkatan dosen tni terdiri dari: letnan satu: kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel: brigadir jenderal tni laksamana pertama tni marsekal pertama tni, mayor jenderal tni laksamana muda tni marsekal muda tni: dan letnan jenderal tni laksamana madya tni marsekal madya tni. jumlah angka kredit untuk jenjang kepangkatan dosen tni terdiri atas: (seratus lima puluh) untuk letnan satu, (dua ratus) untuk kapten, (tiga ratus) untuk mayor, (empat ratus) untuk letnan kolonel, (lima ratus lima puluh) untuk kolonel, (tujuh ratus) untuk brigadir jenderal tni laksamana pertama tni marsekal pertama tni, (delapan ratus lima puluh) untuk mayor jenderal tni laksamana muda tni marsekal muda tni, dan (seribu lima puluh) untuk letnan jenderal tni laksamana madya tni marsekal madya tni. jenjang kepangkatan dan angka kredit dosen pns ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. angka kredit dosen pns dan jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (seratus lima puluh) untuk golongan iii (dua ratus) untuk golongan iii c, (tiga ratus) untuk golongan iii d, (empat ratus) untuk golongan iv a, (lima ratus lima puluh) untuk golongan iv b, (tujuh ratus) untuk golongan iv c, (delapan ratus lima puluh) untuk golongan iv d, dan (seribu lima puluh) untuk golongan iv e. jenjang kepangkatan dan angka kredit dosen ppp setara dengan jenjang kepangkatan dan angka kredit dosen pns. bab pengadaan dosen tetap rektor menyusun rencana jumlah dan jenis kebutuhan dosen tetap berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. penyusunan rencana jumlah dan jenis kebutuhan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada meliputi kebutuhan dosen tni, dosen pns, dan dosen ppp. rencana jumlah dan jenis kebutuhan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh rektor kepada menteri. pengadaan dosen tetap dilakukan melalui tahapan rekrutmen dan seleksi secara objektif serta transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.lembaga ilmu pengetahuan indonesia nomor tahun telah ditetapkan pedoman tugas belajar dan pelatihan lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia, bahwa untuk percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga ilmu pengetahuan indonesia, perlu mengubah persyaratan masa kerja pegawai penerima tugas belajarsatudiuntuk tugas belajar yang dilaksanakan luar negeri. (la)atau pegawai pelajar mandiri untuk tugas belajar yang dilaksanakan dalam negeri. (1b) pegawai pelajar diberikan pilihan untuk menetapkan status pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada (la). (1cka berlaku ketentuan pegawai pelajar. (1dndiri maka berlaku ketentuan pegawai pelajar mandiri dan tidak dibebaskan dari tugas kedinasandihapus.penilaian kinerja dalam (satu:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala lembaga. keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi tugas belajar dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: sekretaris utama: biro organisasi dan sumber daya manusia, cc. biro kerja sama, hukum, dan humas, dan pusat pembinaan, pendidikan, dan pelatihandang: l!nilai,; noir i'ahun , n: pc1ncm'l\al1:i11 d~arah lembaran ncl! jera tahun mor ).; t;ndan l julia hf; no111 tahun 'i7 lr.n\31l)f j'aj11k l1~ cld da11 lk'll'ib11si ()~~mh (l~uib.imn ~~cara t11hu11 note~r '!';i11, ,rrh l~1nh1 an can111. n11mor ljn< jan, ur:dang nomor i'ahun lui:ng l'okv;; pok~ l e11gili.ah11 ,illgkong.,n .<r.i:x.:~n naga,:. tahun is2 nom<>r ~:nb:rl m\n left1b1113n ncg;,ra 'on,11r unt jar.g lin<!.ant: l~o1:1or tahun tanding kitab ur.d~ni; un<km hul<;wn a~:ira l'klan~ lembaga negara tahun tambahan u\n1l}:imn nq;;rr:. !'i<>l\' .\1ingin~tt und:irg u11nnc :s:nomor ort hutan l"> lcnlnng j>cn: :,k~n fai cl'll\ olo,,om kabur:,tcn kabur,,tcn dal:u: 11111kun;: !.>nc::ih j>i:l~i !i: natura t.:~~r.t u.'l\bor.> nc111~r., t11hun t:onm ss) lx:h"a ulat\tl,. :::ca,be,h1k11l;an i'crn1mnn i)~c.~h tcr.chul l>.lt~ ji mtl:111gl111" 1bl:u, l.ull111'1l11 ;.>ao:rah kab11pat<:: asuhan mc1.imh11ng ! .,hwa buah rnn, y;rdn kfibup jl.: a!.il:nn jatuh <l1sc1u,m l)l'rd ~:\bupati a,ahn, \nf~i mei :11en, ,,di perut, ,;,rah ~ : .ni kapua1,: mayor ol' :zoom don ~i:h ji1~1a l:u11 ;.u l'twl\ir1111 );1c11:h knlnrp,,:<'!' a$.j),qn c,lch 13y~t, a:w.h11n iiu\i:gal ~tci half' a'fl asasi al' l>l,; 'g,\:'.! lt, hl;,.l,\'l"l' ujian \',\;'((; m:\ica ':sa l't:iws,\!l,~: ,\'j'.\:; l'l.:ra tl! iu'.\' ime jl,. ca'i olt li'l'.,\fl\li'i tf.;o.;t,\,;,;g :."l',1t) hur .'< i\;g'\"b tll d~t\n ll,\n ol!11i,~ kai hll' \'t' el'\ im,lm:\l.f ti!\' gl< asian nt,, l:'> :\i l,'; ; .!. nomor ,._._ . ,. . . ,,\lll '.~ a!>,\ ,\n ~joh 'l',\ll{i:'>! clllll t.l'.\ j)l alt,\'\ al'll.\l; .,. al: .lc11dcr l sud lrm oclc lon kl~ a!{, 217ig pt:i' tier! nl al l kabupaten asahan el<, re'i'aria daerah pas., \il l'erijbaiian atas iz.in retro jsi izin peraturan ai., r \ k,\rupa i'f.t : m,ahan tent.a.ng pera jra>j oaf.ra! !'nomor allt: fc)c)s ntan mendirikan flt\ agunan ka13upa fen asahan. mnc1t1pk~ i,: l)e\va!'; per'wa kll,,\ ul, yat l>:\f.l vdl k,\ bull' \ tt:. . sajian peraturan; der kabupaten o~zrn ti:1i.;kat ,\sa!ia: : .:<>mm tahun lelaki: llctribusi iz:n men<dirikan bangunan kr,bu jl'llc:n oo.::ah t1agent a~h: lembaran daerah : :1hu11 ~o:nnr seri b"} l' ;r:\lurah daerah k~b11pat.:n oa, ah tini;ko: ,\sha1, nomor tahun lambang ketentuan l'c1:fisika11 ~:as ?anggaran peraturan oac:r:, il.cm!>uao oae,ah tahun i9119 no111or ,)ri d") i:l. kq> :tu.sa: m :ntori ~abm nc;, nomor tahu :c1aa:i; !'ala cara pemeriksaan cl1\,.i.l:1ng ?~ctn\' , barah. k.:;n, .l, :,. ,:r.,c ri l}:1ltr: !,~gcr: ''"'"'' ~alu: i997 :1a11g p<. .lor. r:,:a cara ?c:11u:,t: u1n !{~.: ibu:;i daerah kc11,11u~n m:;. :.: o:alam n, gcr: nomor tal:un l997 :er.tang prosedur pengesahan ,.,enter:t:t da~rah xc;> ,:a,n:, iv:ci::c11 !>n!a1: n.:g~i: 'oa1,,r lt tah11a: ,.,n a:1g bentuk pcmlurnn d.:rnh dau ! >e!".t~t:ran rel.bft? :. ! . kc;1utu$a11 presiden rasul,hk lion~b nomor l'ahun ~\ 1cm~r.i; schl hi< penyusunan l'cra1 ,.1n perundang undang,an d.,:, ben j. l{a1,ca:i1,o: undang! n<la1111. rancangan l'cant11rn1, l'cn h::ci:nah "11a ran\.'.un~,u i(\!.fl!d\ $:ln l'1didn l'c:., ?c: :<.:unta! ncr.,or 'foh,, . :::1a 1i; rc111hu~i r>:u:mh lc,: nci;aia ~al,m: >in:m1c ss. t~onal~" lamb, r~:, nci;~ta so1110: l'cr.1tuan l'c:ncr:n ulh s:omm : akun qlt& 1cn1ani; komika.~, kci:jalan lm1an.~i vertikal l)~e,:, peraturan l'ceri:a:ai1 nomo: ta'.iu: l )l :penting plak~ sunni; url<lar.c acara 't<lt111a surat setoran tribus1 daerah yang selanjutnya disingkat ssrn adalah surat yani; digunakan1n oleh wajib retribusi urr: rnclakukan pembayaran ata:, pen)' c\o<an retribusi yang berhutang l<:u daur:th. surat kc:c1ann rz1rib11s1 d,arah untuk selain,hanya disingkat skr adalah kcputusttn yang r:,cncuntumkan bcs. .rnrajumlah re11ib11si yang tcthulang. gari~ sempadan terus untuk slot1 j11nya disingkat (ost) iddah pris kenyal yang ditolak1n oleh kc1>1ll oncrali don 1crlctnk pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui ba11i:un~ n:au sejenis)'a garis sepadan l'311ar untuk sclanjutn)' dis111uka1 osp) aduan ga1 khayal yang dict.pekan oleh l<pala daerah ian tcrlelok p.,da kc.du., sisi jalan. sc;ajar dengan jalan yang link boleh dilampaui oleh pamor atau tangan ru,nah daerah r.1nnn1 jalan 1111111k sclnnju1nya dern&ka1 dunia) adalah clip1i bnd,;n jalan, saluran, tcp ;~tan d~u 11n1bang poni; :i11 jalan lokal adil jalan bob =layani angkutan $<"lampau dll,ln eui cin perjalanan jarak dekat, kecepatan rata 1ata rendah dan ;malah jalan masuk budak isolasi jalan kolektor adalah jalan yang mataram ;111i;kurun pengumpulan pcmbagieu dengan ciri ciri pc,;akan~n jernih scaling dan jumlah jalu ,rasul. ,hbo1a~ jalan anri adalah j~:a, yang malaya angkutan utama dc11;;a11 ciri cm perjalanan jarak jauh, kcccpamn rata rata 1ini:g1. dan jumlah jalan masuk di\kilas1 secara efisien jalan adalah semua )11ni; dir.;ur.akan untuk lalu hnt~ umum: pc,nci:,rni: l:dn adalah mereka alau organis~il radon hukum tm1ansi yang telah diizinkan an umum melaksanakan pernbangunar; sesuai dini,an l.count,.,.fl kctcmoon dalam keputusan pcinbcriau l,.in rt:tnb.~,i l'cn1.uu, .cctcot ada lah rctnbus: ~t: ki:r.i:ttan :,:11c111u l'cmcrinlah darat dalam ra: :kn pcmbcria lzi,: l:c11ad3 orn:ti; padi atau bandar. yar>;; d,maksudkan untuk pembinaan, pe1 i;a\ur j11. pcc ,gcj1dali:t;i dan pengawasan atas b3rani;. ;>ra:<lln~n. sarana atau fasilitas tcrtcutu gum m :hidung kapur.lengan nmn w11; menjadi;a kck$la1i: lingkung:in pengamat adn!nh !'<: sj"''" dinas l'c,alap!a:i umum der.th kabupaten asahan yang ditunjuk oleh kapal daerah kabupaten dinas l'kerjaan :1r. daerah nd:1iah l>:nas pakar;un ua111111 paruh kabupaten asahan bendaharawan khusus cnc~1m m11 ada\ah hcndahu,.wan khusus j>cncrimaan kantor dinas panda\l.'tenn l)nc:ah kabupaten: ,\,;ann kas l'.>a, rnh adalah kas dnr~h kabupaten a~ba pemerintahan da~rah adalah pcmeuntahan k:1rupa1c11 a~ahan. daerah ad11lah ka:iup.,:~n ,\shan scmp pelaksanaan perbedaan bangunan baru. perubahan. pcinbongkarnn, pangkal>\'.s:in ah\u perbaikan suatu bangunan; dalam bentuk apapun, penimbunan bal1an bangunan daerah memanfaatkan jalan du111a_ra) harus mendapat izin chih dahulu d~ri kepala daerah l'snl el'f j,\n f>eiw:'.in1\n bt\ l'asal retribusi lain mendirikan bon11un1111 termasuk golong1111 ret ibu! peri:w,an tertentu golo rl~ tribus ill subyek rc111bus1 a:niah oral.g pribadi atau banu yar,g mendapatkan atau rncmperolch lain mendirikan bangunan check quibus! ~da;nh pelayanan y:rni; d.berikan lll mcn<l r:kan lfa11gu11an cui;:m nama rcu.bus: l.t1: mc11d111kon nu11i;una11 ,ungu1 rctrilrns1 atas pclnynnan untuk mcndupatknn j7. :",fond1akan tani;nnn pasal nam,\. yl: dan yl : jadi sura: tagihan rctnbus: daerah untuk ,o;l:\n,1ut11ya diami;kal s'j'ri) adalah surat untuk melakukan tagih.,: rctrrbust d;i: .uau sinks. l\daun;:, ;1sl h('f u('uj huni:;; at:1u denda , . !pura! kctctap:rn rctnhusi d:ic:nh lebih: bayar :ik selain;ulllyll d,~i::kat skrdlb adalah keputusan yang menentu.a:i jumlah kelebihan ;,cmlnyaran rernbusr karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang tch:.tiang atau tidak seharusnya berhutang s1: 'l1i ;.;e1c1ap~: rcinbusi daerah kurang; bayar tambah untu], sc!lanjutnya disini;knt skrdkbt adalah kup,itu11 yang menentukan tarnbuhau al , ;mvbh retribusi yang telah diserap:rnn surat ketetapan. rcrnbusi daerah ku: ang bayur u11tuk sclanjutuyn d1,111r,kal skrk adalah kcp1:t11~ ynr.i; menentukan be. .,rny:, j:until lletrihusi yani; tcrhutoni;. jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan ('<!tnh:\)'3roll\ pokok tribus], besarnya sanksi administrasi, dnn juniluh yang masi]; l:arus dina:,,' un;uk lambang.,n atau perubahan b:ingunnn dir.rtu'kan juga rencana dan i:ambar gambar ya:1g sama, akan tetapi all)' hatian bani;unw yang diajak:nn permohonan lain mendirikan lla:guna11 diberi lan, tinta :11arah untuk mcmbcdalmn. i: gambar g11mbar dari khusus. sumur sumur dr"rasa saluran uot dari lokasi tanah yani; bars. angkutan gambar ga111ba1 potongan dan111 jumlah yung cukup untuk dapil d1pcrtirnb1111gka11 mengenai kontruksi kontrol.si dim ukuran ukuran kontruksi rtu kerangka atap yang l,::ngin. gambar gambar dari bangunan yang penting! gambar detail) gambar denah cari l,;::1gur.a11 yang nl .a:, d1kc1 j.ihn yar.g menggambarkan pembagian clan pintu;on.aan dari 1iap tiap bagian. gambar rencana pedas] l:bangun:i:. y;ing menurut sifatnya harus memerlukan polda.s1 khusus, wa;ib dilampirkan hasil pemeriksaan tanah gambar ~situasi termasuk batas batas pekarangan tcn,p dimana bangunan dikerjakan bangunan ban, pada cnc,u\l\ gambar yang dimana<.! pada ft)'"' llur "b" ,~ ~ ! harus dicantumkan kl .usus untuk b111 guna dites] jalan entri atau kolektor, ketentuan dalam huruf "b" dan "c" a:, ir:i dalam ngl:ap pcrllit;ini;an pcrtutungan dalam kontruksi: barus 111cr.i:gunakan11 sland indonesia antara ia. ,'<~m111ra11 mt,:ila ::i. ,masa, l'.:rutin11 below ij11do11c~i: :<era peraturan bangunan dan :t:k bar:i: .11n11 tah.~" gempa ocr. pcrcncc111, ntau r,,:mohon datum rangkap s!tlu ~tel r:,n:,a1111nn nng jel d.,n .m1nbr,r hlllljiu:ll,tl, b.uk bangunan baru, perubahan atau perbaikan bnu~nor, ) ni; o~an dikerjakan dn: d1!unda t,ruang oleh pemohon atau pelaksana~ jul:un ran~np (tii;ot). sur111 pcnnohonan dirnaksucl han:s menggunakan k.:;11n. segel sim dilengkapi mencuat yang scc:1ku1> dan melampirkan status t:,nah t.:empat ix:rt!m bnnguuau. h;uus dict11hu1 l< cp.,lal)csa,' kepala kelurahan c.bn camat setempat, sedangkan ::11uk t~nah sen maupun pinjam pada: harus mendapat izin dari penulis tanah. penggunaan dar: bahan bahan oo::guna ya11g dilaksanakan ,n3ea1n l)cl."' j"' ban~:inan nan:.i. ~;ama1. p,:hrj:inn dan jar.:n: 11cho: u11l~k memperoleh iun dimaksud dalam ayal (i) pa:1nl ini, yuni: bersangkutan harus m~11g:,;t:kan surat permohonan i.cp:i j:t ke1mln duck:1h. lain dimaksud 11yat pcnttunin daerah ini dapat dibatalkan oleh kepala daerah apabila (enam) bulan sct~lah dikeluarkan izi , dan ditcrimakan belum dimulai pelaksanaan l'asa! dalam hal penolakan izm disertai cicngnn ala: las. penolakan bertegangan dengan perguruan f'turun<lang \ ndan1:un )'llllll berlaku dan atau keputusan ini. dini;gap dapat menggangu kcsclamatau, kctemeramau dan kcpemingan umum (l) pemohon i1.i,: d3put ditolak kcp1tln daerah kahuputcn npabrln l'asal aim pcmbernnhuan .ln damai.suc pada (i) p,asal ini maka kepada perancang izin diberikan tanda berupa plat nomor 1zin bangunan (pinang) untuk izin bangunan baru maupun tambahan lain jai>beritahukan setelah yang berani;ku:nn membayar tunas biaya biaya sesuai dengan peruntukannya yang !:;;antumlrnn dalam surat pasa! lampiran dari izin dimaksud (satu) ij:tmh:ir hangul11n11 yang di1n11d: tni;a111 oleh kepala pekerjaan umum daerah setelah pcr~mantan d1rc1111h1 o!ch ricmohoa .an .clunrkr.n och kcf'l'1lo daerah ~c!empat lamb~tnn (satu) bulan ap11u1ln t d: kck11n:ni;an pada p<': ~i :art~ y<1ng :arn~ cpc1mbi oleh pemohon, maka kepala l)urn da:nn: 1a 1i;l: wnl. hel: i\: hrn sc.<ud:ih penuobonun dunia, cbc11tnh.1ka1: i,.court111gner.ya l.c .~d~ pemohon gambar yang tcl,, n,:111c11;1l11 p c.~aan: scl>n! j11inna dimaksud p11 ny: di~nhk clc kc;,;~:a '('kcr j11: l1111t1111 daerah (!>) kapata l)dinas l'cl:cr j:i.,o umum daerah dalam mmb~ikan pinjal:,san diminta oleh pc: n:ns pcrbaarkar, dan ta:i:t,ahan <for 113111bar dan perhitungan yang telah diajukan i'permohonan yang diajukan harus mcnycbutknu bulan ba!1a11 :r,111g dipergunakan 1111tuk bagian kontruksi 11s :11a. gambar situasi dc:1gft'l skala :'ioo atau ,setiap kcbutuimn. gambar octa:! kon. .si dengan skala shl gambar denan, tampa], dengan po1011ga: skala gamba, bangunan dengan kata gambar g a:nbn yani:: di1:maksud <ldllun ayat huruf "b'' pasa! harus cj1lengkapi dengan sem1111 ukuran ukuran dengan ~kala minimum scb:1i;ni berikut jalan ann mer. jalal\ ann sekunder jalur; kolektor l'kunci jalan kolektor sekunder ja!nn lokal primer. jalan lokal sekunder jalan jalan yang ada kabupaten i\bahan terdiri dari (cn: jenis ian ketel: ml'i\ dan f'li\ khu,u, un\ak pcmbongknrau, penghapusan, kepada yani; bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran. pcn~h~pu<an ,v:,jib mengajukan .i11 rencana tersebut kep,1dn kepala daerah pns: kq1: dina, pckcqaun l'mu111 daerah akan mc.nbcnkuu palm~n pcnnohonan perubahan dimaksud <l}l.ll (!) ini, uta111:>n)~ mcngcnm kunlruks, bangunan yang berakibat berubahnya hian sempadan >11b1la pmc;a11g .::, 1ng1n many:mp:,ni; dan oclc111w111 di. ian inn i11: ,nr,in mini;ubah g111nb111 bangunan anni; ialah dublin baik mnk~ pclllcgnnj! ha11,~ i:1c1111: juga11 permohonan secara tertulis i':i.:il ap:bila pinggang i1.i1: mangan: jla perlu untuk cl1ad,1kan pcrueriksaun da11at diberitahukan kepada k~;xsl dinas pekerjaan umum due rah secara :crw:is tentang perkembangan j:>cl ~cnlhanyan pekerjaan bangunan dan chn~in1; agn1 ci1atinknn pemeriksaan sura, ;,.;" yang telah c:u,akan t:cri~:n i;,mpi11111 la:i11urn1i11y: l:ar11, scuanuasa berada didekat pekerjaan (i) pelaksanaan pckcrjaar: bangunan harus sesuai dengan izin ata kc1c111ca11 img diberikan dengan merusak persyaratan rani; berlaku. l'asal cmh., !an dimaksud .iy.it (i) pas., oni sccepainyu dihcritalurknn kepada ,cmc.},ng izin dengan ans: pembatalan pekerjaan dimaksud a1auf.1pahit.i dewi. unt,t', tahun ic"r1t:l'\l! i. juli yan11 bars.ing,hutan tidak rnelanjutkau pclaksannnn pekerjaan dimaksud jalan arteri primer, jang dihitung dnr1 asalan jalan aren sekunder, sepanjang :,, d1hi1uns dari jn!an jalan kolektor primer, sepanjang dihitung dan jalan .lalu kolektor sclrnnder. scpnnjnng jom digit,tng dan .ts j:ilan garis ~cmn jnn 'i'kritis untuk indus i;dunia;: jalan after primer, sepanjang :'vl <titu1 g dari j.ilan lain: anri sekunder, sc1>a:tani; digit~n1.t dari jalan jalan kolektor primer. cl'l.lajang dihubung dari jalan jalan colek tor sek under, sepanjang dihitung dari jalan jalan lokal primer, sc1>anj11ng dihitung dari jalan jalan lot sek under. p4ajang iom d1hitung; dari j3lon garis sempadan pager untuk lndusrn, gedung jalan after: partner, scar, jang didukung dar: 1alun .l:iln: i\ne1i sekunder, sq. an jang dihitung dari jalan jalan kolektor primer, sepanjang dihitung dan il~ ;alan jalan !~c,lektor sekunder. !'l; p,1n jan: : . :hi.,:ung dar. jalan jalan lokal primer, sepanjang dihitung da:i 1a:aa jalan lokal sekunder, sepanjang std dihitung <!an jalan pasir semi;adan t<:1ih~ untuk perl.:111ton pulau .'\rt, rt !'w111:r. scar11ing ,hanung j,than jnlsll\ arteri sekunder, spa,~j.in!: d1h;tuli: dan jalan, bulan kolak: partner, :p;1nj3n& iom dih: dnn jalan jalan kolektor sckundci, p.1n jani; iom d1l .t1111g da,; asjnlnn fal11n l.lokal partner. scp;,r, j~:ig <!il111ung dar: lan jalan l.oul sekunder, span jang i;,d iom dihitung; .:!arias jalan. j;1ln11 ann pri111cr, scp.111i d1hm: .; dan jalan jalan \cri sekunder, s::pa:,jang d1h1tu1~i.: dart iau jalan kolckocr j'n:na, sepanjang d:hitung dan jalan jalan kolektor sekunder, scpanjaai; dihitung d~.ri ian jalan !.oul primer, ~span;,ni; ism disitu111, dari ji,l~n jalan j.i,kal sabu:dcr. cf>.1a jani; :,,'d iil ttl' jll; dn1, jalan .fila,: arteri i;1lcr, 3c1>nn;:1n~ thh,tun:; ch,rr iat; ,an 1ncd sckundci. sc;,a,~:mg dih1tu1(: dan bulan. jalur. colek tor primer, ~panjang;; di!:i111:ii; dari ,in;:, .l<1lnn ko!d.!or sekunder. ~pa1:i,rni: d1! tur1i: jan plan jalan lok~t primer, sepanjang :,. d1hiu111g ,fan jalan jalan total sekunder. ~cp;u:png sjd dililit11ng dan bulan. jarak garis sempadan untu;: cn:s jalan j~lw dimaksud a)' (i) ini ditemukan sebagai cril :ut rltvlf3" hdh per persemasc maksimal yang dim3kpud dengan l larva standar rc11ibu~i ditcutukau dengan berdasarkan l'benturan mcnicri dal11111 nc118ri non;or tahun dau instruksi menteri dalam ncccri mor t:hun dengan rumus score1,tn beri lil biaya izin sempadan biaya i,.in bangunan baru biaya izin merubah bangunan biaya izin pembongkaran 13i:1ya izin peni;hapuskan biaya iz111 penimbunan bahan bang11:um daerah setiap pekerjaan b~ni;i:na: yang memerlukan izin dikenakan maya biaya y1u,g terdiri i\tas jasa cnet tan lain mendikan uang;nan drkcnakau r,,:11b1 ls,. p:t~rl ketentuan retribusi1 lu,h mc:npcrbaltnn11 pondasi rnes mesin jah1111 l,l chung a makan b11i;rnn dari gcd1111g i111 udn dibebani oleh masa masing yani; barat mcn,l11ikan memperbaiki pag~, pcnnancn yang dibuat dari lm}' besi atau tembok yon,; tingginya tidak lo:,ih dari dun inna pcrscmtus] meter dari permukaan tanah mendirikan unit jung y1111i; sifatnya sementara pai1ng la1:1a (saru) bulan peri;gunakan untuk pameran. lemy111111 atau pertunjukan !'cr.1b11a1. perubahan atau perbaikan suatu bang111111n yang menurut taksiran dinas pekerjaan umum daerah 'ip1: karya daerah, biaya pclaksanaor. keseluruhan nag dari sebesar (tujuh p:1l11h ribu rumah) dikecualikan dar bet!kunya kc.bantuan peraturan daesh l'.asal jalan arteri primer. sepanjang bulan arteri sekunder, ~panjang :vl jalan kolaka<>r partner, sep1jani; iom jalan kolektor sekunder, sep:ajang jalan .lokal partner. sepanjang dalam l(lokal sekunder, spa1uang; olv1 !); jn;n li11yku11lll\ daerah bangunan tertutup, ,1aris sempadan untuk pagar dnn kritis menjadi satu. maka untuk sempadan ditetapkan sebagai lirik111 ltctnbusi pe111111was:m tambahan rpt) :l111nr~ui kdb koefisien dasar !f:agunan) rl' rp? luis pc:ingi;;iran) luas tanah rl' rpp li' lt) rcti:1si pengawasan tambahan 111candi:11nr sempadan uang:nan rpt rl' lues pulang11fran) lll't lipi' lt) cmb1.s1 l'cni;:kawasan tambahan rp'l1 nnp.i imo, ("is1k bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan rl' rl' l'rui;ntsc ft1s1k bangunan retribusi pengawasan; pernbanguna rpp} rpp luas ban11nan tank retribusi koefisien (l} bangunan bag, bagunan yang memenuhi s)plural akan tetapi mcal:akan pcianru;anti scbagaunana bunyi1 inr, maka pihak), pemohon lain mendikan bangunan dikenakan s.inks tarnhahan berupa retribusi pengawasan tambahan rpt) dengan rincian sebab: buntut apabila bangunan dimaksud tanpa tl,hmgkapi lm1 mcndirikuu 13agunan imb). secara tl1seni;;tia maupun tidak pihak perak bangunan dik.:1111ku11 sanksi st:~ .mi peraturan perundang unr. jangan yang berlaku sana ;,pencabutan atau pembatalan, pcnyclcnggnrann dan pembongkaran bangunan. hll( nl' uan l'pengawas11n all vii i\tas pemberian plat nomor inn bangunan (pcr.nc) dimnlmid l'cnuurun darrell mi, dike11nk1.r1 hctnbusi sebesar jut, ribu rupiah). ae.~nya biaya!\ yang harus dib.iy al.tebal dart dll,l 11im11kpud l'peraturan daerah ,n, d11c1npl.an sebagaimana 1cr:.cb' dal3111 !:unr,,rnn jn11 r, ra1ura11 ij.1arah tnt larga dasar ban unn per tn2 dan prosentase bagaimana lampiran peraturan der.ah mi. prosentase max1111nl ' o prosentase ym:g dikenakan sebagai angka pengairan dalam komponen pcrhituag;m il<::tribus, imb. imdb. luas bani;nan i.a rim rctnbusi .,n : .indukan bangunan adalah jumlah biaya retribusi mi3 yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh orang pria1:di atau 13a jan usaha baik sw:,sla maupun pemerintah b\jma' m;:vi1)) halaman hangout harus dapat merncnuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang penurunannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan persyaratan tehnik bab viii bahan bahan dan nat alat dimaksud iru, tidak boleh dipergunakan dilain tumpal untuk kcpcrluaun ) ans sama (i) kepala di11as pekerjaan umum cipta ka11 a daerah pal memberikan petunjuk kepada pemegang;apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, naka pelaksanaan pembangunan dihentikan scmcntnra dan pelaksanaan pembom1gun: dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang 1ch1h d1tct1,taken. pcmcriksaau dimaksud pada huruf "b" l'asal dilakukan de11g1111 mengingat ketentuan kctcnruan dalam nl11ra11 umum tcn1on1j pclaksnnaun pekerjaan bangun: mengawasi kc1c111ua11 l.c1c1111in11 jan kcp11111~nn mendirikan d1111i;u11n1111snr dit:in1i. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan bahan atau alt alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang icrcmuum dalan .ut bangunan kepala d111as pekerjaan umum cip<a karya daerah karena jabatannya bertugas mcnctiu semua permohonan anni: dimaksud pasat peraturan daerah bangunan terdiri lebih dahulu sebelum mernpcrolch iy.im mendirikan bangunan mc3) dikenakan retribusi pengawasan uang;nnn rp13) rpb rpp catat11n koefisien pemanfaatan lebih koefisien jenis kolong.ar~n koefisien jenis bangunan bangunan rumah tingga] rumah kecil rumah sedang ru.nah besar bangunan sosial+ bangunan tempat usaha apabila mpeg,ng i:t.in didalam melaksanakan pekerjaan paman111,run: karun sesuatu hal hints menimbun bahan b&agunan daerah manfaat .intan dttmaja) harumkan sci1.in kept1la daerah. pembuatan jalan penghubung dimaksud p.unt ini harus memenuhi cl'$daratan teknis pemegang iz1n diwajibkan membuat jalan penghubung 11111ara pekarangan dengan jalan umn. pasat l'ada bahan bl\han yang mudah terbakar pihak pemohon harus menyediakan alar pemadam kcl>akaran dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang. kepal dinas pekerjaan umum cipta karya daerah dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur cerobong, saluran asap yang dit> cft gunakan untuk perusahaan bangunan dari kayu, bambu atau bahan l>angus111 yang mudah terbakar hams berjarak paling sedikit 11ntar bangunan11 )'lll(l $al\l dengan bangun mii lain putu putu dan cnico bangunan u11111k pertemuan 111nu111 harus mudah dibuka semua bangunan dari kayu drink) a poling sedikit sejak dun ccrebeng asap. (i) cerobong asap harus dibuat dari ha111 merah, ile ton 111nu bahan bahan lam yang tidak mudah terbakar l'asal terhadap pck,;ejaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat syarat tehnik yong diatur dalam peraturan umum 1untung pelaksanaan hani;u y11ng terdapat pa<la pki, kbbi. poi y ng berlaku indonesia bagi pckcrjean pemasangan baru merah atau dengan bihun lain dinding luar maupun dalan, tebal minimum (lima keseratus) baru atau kurang lebih dan harus diberi pilar alau beton kolom dengan jarak maksimum ra,nt apabila pada waktu paksa man pekerjaan 1cmy11ta pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat syarat dimaksud ny11t pasal main kepala dirias pekerjaan umum cip:a karya daerah dapat memberikan petunjuk untuk membutuhkannya pondasi dari nap tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan trassran dnn bawah lancar1 masing masing piring sed:kit dua puluh scntimctcr). l'onda.i bangunan han:s memenuhi syara1 sync11 tehnik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan i.i ,\apabila tc1j11di kecelakaan p.ida waktu 111cl11ksnnakn11 pekerjaan bangunan, rcmcgn11i; lain mendirikan bangunan harus mernbcritahukan kepada kepada din pekerjaan um11111 c,pta ka,ya daerah untuk diadakan pemeriksaan l'a~nl apabila penilik al.an memperbaiki. 11111ka nnu bcr~ngk111an hams menunda izin sc~uai dengan pa.sal peraturan daerah ini apabila peringatan tenuis dengan batas waktu sudah habis bcl\lm dicoba1k1 a1ao dibongkar, maka kepala daerah dapat memerintahkan kepala dinas cke.jan unum cipta karya daerah untuk membongkar bangunan tersebut atas bin penilik sendiri. dengan dibcrrknn pcruigutan penulis dale baris waktu tert,: ocn kepala demi, pemilik bangunan hal'\l.s segera mcmpcrbmki guru membongkar, a;,bin bangunan dip:undang berbahaya dan akan rubuh l'as. saluran dan k11kus we septictank dun sumur resapan harus tcrtuuip jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa scdikvtuya (tujuh meter. tutup septictank harus rapat dan urban pipa cukup panjang untuk hawa sumur resapan hams dibuat; sesuai dengan c1t11;j"k kulu dina~ l'ckcrjann vmu, cipta karya daerah semua bangunan yang dimuat izin lulus ada kakus wc dengen d1link:p1 scptictnnk ian sumur resapan dari p;1bangun batu ricuh atau hewan, bahan i11i11 yung sudah drsmndnrtkan t>usul penilik bangunan harus mengusahakan su1ll1yu n,r hujan d:< ump budak jatuh kcpckarangnn orang lain dnn budak rncrusak jalan j\p.bila ada snlnrnn n:r masu], kcp<:j. ;1r1 or:,ng lain dt.ni; sci,.in pcnulilc pc:k mangan, maka saluran tersebu: haru diberi 1candi~ n1n11 )ningen do11 sebelum urban ,,h hnl'\l dibuat sumur ;i1a:i pengendapan :bnk konsol), pcmihk bnn11nan har11s mc11i:us11hikari supaya ~tll11r111111ir selalu d1chara dengan baik l'cm:hk l>ani:naa harus membuat saluran pembuangan air hun a1a11 air bani:nan kelokan yani: ada dan apa,ia perlu denga memakai pc1111111;,. p:tsl untuk pekerjaan ins1alas listak harus' mcmpcrolch persetujuan da11 lns111.s1 tekan bangunan induk dengan dinding; pagar harus diberi jn,ai< sesuai dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangkan cgi tehnis atau hal hal yang mempunyai kekhususan bupati menentukan tanggal jatuh tempo pcmbaynrnn dan penyetoran rcrribus! yang berhutang pan9 lama (liga puluh) hari setelah saat berhutang. pasa! tt\ cara pembayaran al.l xiii dalam hal wajib rc1r1b11s1 budak membayar icj> wnkumya aneh kurang; bayar, dikenakan s,111ks1 administrasi berupa bunga sebesar dun person) setiap bulan dari be$nmn rcrnbusi yani: berhutang yang budak atau kurang bayar dan ditagih dengan mini;gunakan sura, tagihan retribusi dae rah l'asal sans! administrasi all xii wilayah re111busi lru mendirikan ba11g1111n11 adalah wilayah kabupaten asahan l'asa \vii.ayah !'j:: mli not,\n bab timur.gu:an club,i~, sebagairnnna clmrnksud pada : )'al peraturan daerah ini disetor secara brute kas daerah melalui pada dinas pendapatan daerah. rctnbusi dipungut: dengan mini;.&unxlrnn sl( p11snl l'a cara l'f.mungil:tan bab dilarang: membangun trans pm1das1 lama sebelum pond 1c1sch111 d1phrik~n oleh kcp:,ln trans pekerjaan umum cipta k11r)': daerah. dil~roni; melaksanakan p.:kc1j111111 b1111i;u1rn11 ,~tx l11m ,w:m; x roach s11ru1 mind,ikan 13bangunan imb) konon daerah. pa!\al ketentiji\n l,arang~." uab pengembalian kelebihan pembayaran ro:ttir11s1 dilakukan setelah lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb, kepala daerah mernberikau imbalan linga %(dua person) sebulan alas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. kelebihan pembayaran retribusi semi:dimana dimaksud pad. ayu dikembangkan kepada wajib retribusi pal ins lambat (dua) bulan s'< jak diterbitkan krl. (l) dalam ha! kelebihan pembayaran11 retribusi yang ma~1h tersisa setelah dilakukan perhubungan sebagaimana dimaksud pad& ditcrbiika skr0u3 dialing lambat (dua) bulan jak diterimanya pcnnohonan pcngcmb3li~n kelebihan pc111bay ar;i11 retribusi] alas permohonan scbagaunana dimaksud ~'ang berhak atas 'kelebihan pembayaran tersebut dap diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya . atas dasar perrnohonaa scoop11 rna pada at~ulan wajib retribusi ham~ me11ga ju'ko11 permohonan secara tertua.s kepada l3usai, untuk perhitungan pengcrnbalian club,han pembayaran rebus: tata cara rhi tll ngan j'8n(,r:mb al.l,\ kei. fill ian pemda ran rl.:' ribljsi bab f>cuogihan retribusi dengan surat !'ah11 dipaksa11aka: porda~~:kan l'peraturan crunch na undang1m yang berlaku tembus )'ang berhutang berdasarkan skor, $sri), skrk. sk:{di : rt, std. keputusan pembaruan, keputusan keberatan don putusan fhm:ni; yll oi! tid11k atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat di1a11ih tk:np.in surat paha. tat \ cara l'ena gll flag xiv tata cara pembayaran, h,:empat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi! diatur dengan keputusan bupati 13tali ans pcnnohouan wajib retail>u~i setelah mcmenul persynrsran ) anti d11cnt11k1111 depot membina.an pcrsclu json l.pad. w~ji'o rc1 1bu~i 1111t11k menganggur atau menunda pc111bay11r11n retribusi dcngftn dikira1ko11 bun11n sebesar .%(du:i persen) ~tiap bulan. skr, ssrn. skrk; skrk!3t, sell kupu\'is011 pembetulan, keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah ret1b11~i yang harus dia)'~r menambah. harus dilunasi dalam jangka waktu pa!mg la1110 (setu) bulan scj~k 1011gagal d11cuitan11yo suro! tersebut diatas pelanggaran terhadap l:c1benua11 kc1 cii ulin d.~l: l'cia:urn daerah ini, diancam pidnrlll kurungan p;ling lama (onm) bulan ann benda ;t,ling b:111y11k r;,. .(\()(),. (lima juta ru1 ah). pns. .: tl: tli1\: l'dana rau xviii bupati kapela daerah menetapkan kcpotusau pc:dihapus:in piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa., sebab:rn.11a11a dimaksud a)': pa~i (i) piutang rcaihusi yang tidak mungkin ditagih k:ireann untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan tata cara l'en gl!,\l' san l'jintan<i ratio yang kad al. uar!'ij\ ,\u xvu adn pc111,t:1kuno hutan re1r1h11s1 dun w;ij1h retribusi baik lan~" iii maupun rink langsung duerbukun surat .: ,;11ru11 ,l: :s::rat pnk:<. kadaluarsa :nng,h,, retribusi sci> jgn1111a1\., d1111:1ks11<! ay.it sal lit:i111 jgnhklln o~bilo: pcnagrhnn re1rob11s1 kadal,~., sc:::l.:h mclaren;,~ jnnglrn wnk:c (ugn) tahun terhitung sejak s11rn1 le:hutan; rc111bus1, kecil: ap11h1l: wnj,b rcrnbusi melakukan tindak: l'inna dbid11ng k~tahu~i xvi aras perhitungan sebagaimana dimaksud calm p.l~al drtcrbitknn bukti pemindah buku ynr. berlaku juga sebagai buku pembayaran pengembalian sebagaunann dimaksud dalam dilakukan dengan menerbitkan surat perintah rimba> kelebihan tribus]. penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayu1 ini memberitahukan dimulainya penyidikan dnn mc1:}amp.iik11n hasil penyidikan kepada penuntut u1mun, sesuai cnn ketentuan ynn11 d1n:11r dalan anda11g u11nnc nomor t11h11n tenang hukum acara pidana melakukan tindakan lam yang perlu untuk kelancaran peritidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut; hukum yang dapat dipertanggung jawabkan mc:1i;hcn1 jl1311 punya:ikan mcn:inggil orang untuk ,dini;ar kc1c1:111ga1111yn dir,erikson scb.1i;ai tersangka atau saksi mcmotrc: seseorang yang berkaitan dengan mdtk p1da1rn rcrribus. dal'lh ii, menyuruh bcrhenu, melayani: sc.~orang: :11111gagalkan ruangan atau tempat pada pc111c11k!11an ~dong bcl11n11s11n11 dan memeriksa idenlll?. ronne dan atau dokumen yang dibawa scb.11111inna dimaksud pada hu,uf"c". mc:min1a bantuan tcn:iga ahh tahun n111gkn clnk~111w1111 1uy11s pinyin1k11n tindak l'1dan:i dibidang rebus: daerah molekul,.on l'c:ngi;c:i.dahan untuk mcndupatkun bahan buku perbukuan, pencatatan dan dokumen dokumen serta melakukan ~11y11nnn terhadap bul'lnn bukti mmc1 il,.sa buk .i buku, caw c:11n1 n11 dan dok <lok mcn lai11 hcrkcnaan de11114" tidak l'dana <l1h1 jani: ctr1i>.m daerah mrn1:nta l.c1. n111g~n dau lahan bukti d1111 orang pribadi ainu badan sehubungan dengan tindak p1dann d1bidan1: rct:1h11s1 daerah mancini. :c1:ca11 jan m.: ;gmr.pujian11 keterangan mengena. ong pribadi atau badan ruang kcbcnaren perbuatan , ,.nj; d1lak11k;i11 sehubuugnu dengan tidak pidana retribusi] daerah menteri.na, mantan. n:c11i;ump1,!k.tn dnn u.cyclic ke1e1 1111ru11 atau laporan berkenaan dengan ti:ular pid:ma d1b:d;111g rct1ilusi daerah nger ketcrungun atau laporan torsi:but menjadi lobi:: lang\:ap jelas, w,;wcnnni. l'cuyd~ ::c:baj!aim11, din1almh pad nyat (i) p11~ul ini adalah: (i) j>job.u l'cgl1wa1 niger1 ~1p1 rcrtcntu dil111i;ku11l!n11 pc111eri111.ohn11 daerah dien wcwcnnni; khusus ~cbn~i l'cid,dk u:11ul,. ;:h,k u~an p,:didik;rn t111dr1k l'idm dibidang tribus: daerah ~ch: &3i1:1a11i d.maksud dn'a1: l'nden~ \ undang nc1111or tahun tentang hukum acara pid jna el'\ didikan ,\u xix l.l!baran ij,\l;rai kt\ rijpaten as1\hj\n l'ai iun nomor rl~l jl)l) c:1pdh> llu pi\ :\bahan l),~ahk. siaran l':.1d. :ang~;il mei ,\t!~ ~1i .,,,:a.; d.:j a: n:cr:i;c tahu:nyj. :1cn1carilah~n11 l'cru11dani;an i'anjuran daerah i111 <lc11~ ::h: ;::it: :,y. ,!,:i~:r. lcmhnmn l)anil: kabupaten ,bahan 11cra11::.:: >.:cr;ih 1m1l. l,~r!::l.: p, . j:, ;\i;: ,l,; l'asal ;(i lkn"an h~d:.,., :v, r, d.a: '~r;11l11a11 l)a;;r:1h t :minor tal111n ?:! cnt: !d:.; :t! :1h ,l: 1at1 l);icr.1h k,.lmp,,tcn ash: <link: hak~n di1:ah11l 1fan tidak berlaku lai;i: l'n~al ketan tli1\ pl!. nutupi' bab jalan kolektor sck110.:cr adalah jalan yang melayani a11i;k111an pengumpulan pembagian dengan ciri ciri perjalanan jarak sedang, dan j11111lnh jalan masuk d1batasi dengan sistem jangan jalan duga peranan pelayanan jasa diskusi untuk masanya~a\ didalam k11ta membentuk sistem jari1isn11. jalan kolektor primer adalah jalan yani; melayani angkutan pengumpulan pembagian dengan ciri ciri perjalanan .1rank se<b:1i; dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan sistem jaringan dan peran pelayanan jasa distribusi untuk pengen,tangan semua wilayah dati rekat nasional dci,gan semua simpul jasa distribusi yang kemumu terwujud kot,,, jalan a11cn sekunder adalah jalan yang melayani uni;kaum 111m1111 t.lengan ciri cui pcr jalanan jarak jauh kecepatan rata rata tinggi, dan telah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan ja~ distribusi untuk masyarakat didalam kota membentuk sistem jaringan cukup ,1d;is yang dimaksud dcn~,n anc11 primer t1dnt,h jalan yung melayani angkut.on umum then11an ciri cin perjalanan panik j1uh, keeeparen rata rata ting111 dan jumlah jalan ma.~uk dib111asi secang efisien dengan s1s1c111 jangan dan peranan pclayonun nusa t.l1s1tribus untuk pengembangan semua wilayah di<11111kn1 na$1onal dengan semua sampul jasa t.distribusi ym1i; kemudian terwujud kola p,,,.,.,: $;unp,u d(.!n1ian l'l~~i l i :iyn1 (ll :ihw:, scha1,a1 undak nnj111 putaksannan undang undang nomor tahun :. 111ani; '~1ak dal.lnh dan rctnbusr daerah serta l'cra1111 pemcruuah nomor tahun ?a~al nyat huruf' tcntnni: lain mendirikan bangunan, maka dalam rangka lebih menctupkau otonomi act yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, l'cmh:.,) "u" pcrnerintah dan l'bangunan daerah yon11 bersumber ori pendapatan mli dac:ah khususnya ) ang berasal da, retribusi daerah. perlu diucapkan retribusi l11in '.~c d::ihn bangunan kabupaten asahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. hati uli ml:: dirikan klan(;nan h:ai hll' atf.n asian ei'\ tang nomor i! imun l'l::ra till der \ kai hll' aten ,\sajian juta l.lokal ::,ck,in<k~r padatan jalan yang malaya angkutan setempat dengan cin ciri perjalanan jarak jki11, <nga11 kecepatan mt rat rendah dan jumlah jal masuk ll(lak t11batas1 dengan sistem jangan jalan dengan pcrnnnn pelayanan rasa d1s1ritus1 untuk masyarakat! didalam k< ta rnembcntuk sister jftnngan jalan i.obat runner a1alah jalan yang mctayaru angkutan setempat dengan cm cm perjalanan jarak pukul, kecepatan rata rata rendah dan jumlah masuk t,dak d1t>alas1 dengan sister jangan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah u11mgkttt bs1onal dengan semua s1mpu jasa rib11s1 )':mi: xcuuunan ich\~l) kola. sampai dengan agunan ml' usia bangunan 'l'empat l.lokal rp. m: sld \j$.iha toko. kantor kolektor :>lm sld non permanen arteri rp. sld 1o bangunan tempat l.lokal rp. s'd 'lo usaha toke. kantor: kolektor kr, srd dll tidak meningkat: arteri flp. rp. bangunan tempat l.lokal rp. rp. j m s!d t:saha toko. kantor: kolektor rp. l<p !ltm sid bertingkat arteri rp. rp. (>. j!m s.id tambahan bangunan: lok31 rp. rp. ij. sld bertingkat trap kolektor rp. sld "lo (satu) lantai l{p sid rumah t111asal l.lokal 2u>tm s d non permanen kolektor l{p rp. std aren ri' std rumah tinggal l.lokal nt permanen tidak kolektor r1>. rt, rn s d berangkat arteri :rp sld umah l'ini;ga l,lokal rp. std ller111kat kolektor l{p l<p arteri rp. sid ;. tambahan l.lokal f). rp. !~,'n1 s d i~. bangunan kolektor hp. sld arteri rp. rp. l,5s!d2 . . ai. jenis bangunan r~'fri jsi: liar(ia kl: i.as bangunan temp afl koefisien.n i,ampun l'eiv.turun al<: iv. kj\ umat~n asahan nom olt l! all tanggai.: ill mf.i tentang: retribusi .ll'i nl> irisan bangunan kabiipatf:n \f.rain tingkat asian sudden capacity rupat asah at"l ditetapkan kisaran pada tanggal mei ejaan lain lain pembuatan !'agar lokal rp, :tp. n: sll tembok kolektor r p. rp. std anri rp, rp, sll lantai jemuran rp. rp. 250im s d
|
naa 3gyusutansesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pengelolaan barang milik negara daerah yaituberpedoman pada standar akuntansi pemerintah sap): bahwa berdasarkan buletin teknis standar akuntansi pemerintah nomor tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual, cc. bahwa berdasarkan buletin teknis standar akuntansi pemerintah nomor tentang akuntansi penyusutng perubahan kedua atas peraturan presiden nomor tahun tentang kedudukan.poip yee (ey resep v2) yee eyed pnssyeuip bueulresegas delay 3198y res bebas ueanygejladip eruunpagas buka denah depeyaa urrejeduad uep b8un jiy3uay (s) "urea decay, osy ubs uap ueeuresaag yeun siap resep bau jngasua lose suefiredas deras jun (yes) segar exn yelodrp dela3 3asy uwerereduad uep uedunny3uod ref eyed pnsyewtp liresegas benua1ay yirendoayig (a) deja 3osy dinas hyun ueynyejip delay, 3asy ubinsnau2g ueyejeduad uep uedunny3uay diesel beregu sin3usy uep reise yeduraag elit venues ire ideal surel were33uy bun88uag yard exn yyejip delay, 1asy ubinsnau3g uerejeduad uep uedunity3uag sering punggung jey3un eyed jip deja, jns aug ueyejrduad uep sunny sung resep nvlvlvon nvonnlihon gva tui yeong ueinyeaag uexyesidaa) ypu uee ueyedniaw sex ipoljui were jurusan bureulresegas enu ojy yeun$ s$wui sesuai uesnyep were eyed pnsyeutp pur lre segar span sues spouse up8unnyu (g) terjun rurejas ais souls dinas cerdas ueyinsnsip resep 3uex pju tkeyisem ore ue3uap heyn yen yee eyed pnsxeup future segar in| sle8 powo (ag) sini sl1e38 apordwu ueyeunssuau: ue3uap uexngerp decay 1asy issn aug test nvinsnangti law aya nie aurea ein sesi3g lose urun$$uad sesuai ue3unggas rose seru ueunuinuad pers eyed intip urban aun.re zsef ssualod nere rwouoya pej ueunanuad futpedia) sees (g) under buenos jerjuew escu ue3uap sini lre8 apojawu sesuai ueynyejip isesemoluy uesunjiyaag resep isvsllyowv iia gvg wexsndeyip ingasuaj delay 1asy suap tredwres deja jasa auyajoladip yes uen help ede any resep delay, 1asy jns aug uerejedbuag (p) deja jasa eju psw ity yang urusan reduces delay, jasa auyajoaadip efek ueynyejp detak 1asy ue)nsn uag sunny8uag (g) toyo) yeni venues essay werejnguad sesuai yeiy sun pip venues resep heyn yyejip delay, jasa ubinsnaudg uejejeduad uep uedunjiy sung efe seg uurerep pnsyeunp future segar nilai keju adele key8unityaadueswu edu isis9rss alam dinas uen deja, 3asy ubinsnau2y ueyejeduad uuesunny sung seed tpejuemn sem eksis bregas uey jnsnstp jeep sub rejim ueyipeltp union 'deras susu 3use keju upm. resep iag yeuoisiodoud areas ueyisemo aue1nsniuad isejnunxe @ellas ning rel lipsus li bregas ubbuenoy model see up1p12) uue subjek model see ue181o resep uexdey3unit uep decay 2asy moduojan resep yeyedip efe eyed pnsyewip bururesegos deras 1asy bauubin squad seinuinxye uep uueyajousd rejim ueyanfunusw ur8uap weyifesip decay yipejuruip resep view siya1 bios uep yinsnsi ja) ure jiu napas sue lias (ri) tes pola ary uep meme eyed ueinsnxuad iseng uep orang jeju2) keju uep 'ueyeundip bue ueinsnsuad jue) neue ipejubu ese bumbung bue issn abad omw "'g jnsnfuad keju menuju efu seni 8reinas 3uek ubs rendy model sme update) uue sukses uelodej see ub1eje) resep uexdey3unit deras j1asy sn uag restu isellliojuj tested potion simi somu sod keju sein8usd uep deja 1asy sod jueinduad vueyedniaui (g) yes eyed pnsyewip ruewresegas ueinsnxuag isejnwnyg (r) meiasnauag isejnuinyy unse resep ueyifesip yee dprd pnsyeup sueuresegas isenunxy (e) sisaluos dinas isemwnyetp pniniag yeon 1asy isesnoluy uep decay, issn aug (g) tenang singing upyeuljuig isubiunyy pete1 uey iesepuag sejelas apod dudu jnsnauad nye rdenas jaisawas dinas wevifesip using dinas lex yei pnfnaiag yeon 1asy isesiliouiy wep deja, asy upinsnauasg tes vmonndn nya nisan iii gvg de121 1asy bj3nsn aug xuueyn lagi unidos isisowas iie dprd uexsndeyip yes sex de1aj, jun uesijendayip insnsuad pauubm nye|lag applied eyed sy2101 isyesuen resigns uey3unnyauadip bibir eyed senja perlu sein8uad uep ue1nsn abad isemlnyy perlu yegureuad rdenas ueysunliyaadip j8i up3uop yee eyed pnsxewip uru iresegas deja, jasa ubinsnausg isi de3ay, osf ubinsnxusy isi0m ueyeua yip 'deja 1asy aug xuueynyejagip winjogos yyajoadip but dea isy twin yeung tur yeong uueanyenng yes eed tps hit ved nvnlnalam gva reise nim surel upe jogja8 uua buepig uesuepun iag ueinyesa uemusld nyi8usul efe eyed pas letup guerre segoe deras, 1asy depeuyaa uesndeysuag (ga) uesndey3uad heyn nyeri ello yeon wey inses ure jiu ynanjos sex deja jasa tested navi niat nvnlnglgm gva deras jasa aug uejidurey eyed ueulopadiag suap ueinyejp dea 1asy uag wedes sun$uad uep usung!y3uad ueiferuad elev, tested town mahal, vevdontl vsvhvniw ngl navi nyata vlm mit main ann vavdongl vsvhvnin nel ngy sini yya re3sue eyed weyejey uey3tepung russia, arjun torow "hc dima mom) pam ema sam avanamas jamur maan tanaman samamarmmamam yep nei vsvavam dimana ameotamememen aan mena abad meaaemmasr|g ueyeyey ueydepong among else resep auurjeduduad sesuai tur yeong ublinjeiog uesuepunsuad keju buku aunyeja sudu kursi dinas ies ueysuepunitp jesse) eyed myeong tur yeong ueinyelag sig ure33uy unej,, rem ueyewesyejrp tur yeong eine1ag resep inet bueulresegas deja, joy endang else surel jns aug ies plant nyvnlnalam gvg landa ose jens 1kejur uue sensedey ueununuad ue3uap esungnyas perlu uerensasuad serep dea 1ese uensniuad invasi sawnfuwejas buka demo1 1ase ednuag else min surel seinen aug yes xuurej ryojoaod neue glise efuejag uep ueredepuag ubipisuy surga see uajodadip nere ijagip buka surel news serep glise min kurang uop pnsyeutp 8uef tut yeong binyeaag ureter resep ubi nd8 udg esay uer3eg wwwn nvnlnglinm gvg vavoongl vsvhynin nilvanivy hvnfvg mitis onyuvg nvlnsnan novini3l lang nyvanlva uexdejauowy nvnsnlnwaw j0owo s19z unse, ele83u2), eseyeuin uuayedngey perang ubi list) reuse min surel seroja sung turun loc unyil down red bua|, seyeutwy unyedngey yyeudeg ueanyenng nes ouro under e1e33ua) eseyluiw uoyedngey reuse ubieguist) reuse uesuenay seroja8uag x0x0od y0 yog tujuan unse, 10won eresdua|, ese llw usyedngey teaser ubinjeng :(e ss icon sduopuj| sunday ere son uneg ws) uryegurej, join #10z unej pisauopuj indo ere beregu) yyereg erban blog eropa uag suju31 poz unej join jullawuag ueinjelag mati) we3tenay biden see uererey ueg 9d1) seung buyer nag uelodej ny3 sey sny ueiodey 'ede any tvs weyegnuad uesodeg) uyigaj were3 suy ueyegnuag uelodej vm) were33uvy sesi tidy welodej dua lesser efwejag uejedepuad were33ue ueb uuesyejad see yejuuswad uegerekun$88beliau analog yyerepe ueduenay uedodej telah rex8unand envoy eyes dinas epe suka uereyewad masjid resep reise sukses snandwaw union se8nj iye1gosip sex ne3ag yejepe seleb shin3usy bul ieg tanpa uep uedukuw duu ingin se8n) ryeussip sue reme sad free yye iseng min sukses wedurfuag baru bes j$uad level eyeing sex ubice ann surel eyeing$gus ingin tungdusg yao nfunjp sex yegefad nere play denies beredar serep persen yin surel kun$g$usd seni reise ana leg mesin83uad usul may suedowod tegefad serep pun8sung invasi auinftejos reise iiw suling ung8uag eyed epe sue main bugref urejoja squad ie33uajakuad itu j00y8u3u gene bun88bening sex legeflod serep jojo squad njuegwad ingot pauinftrejos yeong min subang o8u njueguag ubice mii surel usejojo squad usurp ibox ueynyepw game sun88sering uep suruamiag suk yegefad yyejepe ejojosuad 1ngasih auinfuejas sukses ejojaduag 1gnd ueuefejad neue uep ueyejuuawad iyn union 1ase yao1adik ueidereyip surf etnis run nere ssynpoid yeung eye tend uerurefejd nee uep ueyejuusud sejynye imun yeun$gip usidereyip suka deja) jasa jens apod yyejepe jbejueui ese bfureejusu escu parepos jeuoisel uep sibuisisis bebas uey sey oje bue pnfnmiag yeon jose dbpedia) ue3nsn usd europe isesyuowy lup yes sue deja1 1ose yegusudu nee ue88usul jun jepon eluejog eye isengeya eluejag uex je33ue3 usu resep si3oj uep shewaisis ugal bue uereyapuad yny udg ueyudgudu ellas 'uedapoy unse1 edeuagag resep usjoladip resep ueydereyip resep seu sex gwg jens tpejubui eksis ueybanadwasuy sesuai iws) yyeadseg iiw bullet isualod indera$uui yelullourad we3tenay model uep jose logo juri ue3uap tensai system areas deja1 jasa keju ueyifletuw namun ueynyejip deja1 jasa uejnsn aug tes benny, indy uei3 seg (api 1oss beregu eropa squad sepeda ury yye masih sue ns) teaser yex sesuai play genes sun uep seni ube je3 baja apod bunuadax ingin uupyeunsip ypu sue deras 1ose eyed efe eyed pnsyeuip luresegas surel eropa squad persen$uad resep epilog surf derah 1osy (ga) reise min sering urejoja buah bisu resep ueneejueuip steps bur ynseuuan ieg eun$$uad uep suling eropa sud resep$uad eyed apel iag sex 1ase seinen uad ines lur yeong ueantesag ies dny3u sunny empat uer8eg invasi21 apod eureka pedia) sex else surel sejoli elias apod niens uep meme eyed reuse min sukses isis uryiletuw user bun$88uag nitens (dd ns) isumunyy seng ns) uelodejag sering udio ure yyiseposuoyip sex uelodej yejepe yexsuisip aumnftwejas sex else xiw guerre rodebupati melaluibupati melalui pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. aset tetap renovasi sebagaimana dimaksud dalam aratengan cara: direklasifikasi dalam daftar barang hilang, dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan. weyajolad rerio ueyednaaw yeminsnsip jeep bue keju iagwasag yyejaras uejododip bue deras jas akun (g) uenyngwad resep ye1ed ua1 sue perlu ueyednidu yes eyed pns dewi sure3gas ning ren (ag) iag dosa ur8uap retires uajoladip 3uex deja1 1ase anion jagwasag aad ning keju ueyednadw rey sureruad yinsnsip resep bur ren tes nvmilnasnsig dna ingin 1n92si2) solo angin uep uryajouad uey jesepasg del) 3jasa buruire segar ueyinsnsip uep 'de32) job unse query being resep lre uesiseyyiseraip angkasa) deja1 jasa deepin) eye xnwajip uey uelpnwsyip seleb eropa sud regu neng sepeda auuesndey squad ueyinsnip meja3 aulunjagas uep surely lele sue de) jose ibu ordered ue3sehat uueiodej see up1p18d wep beregu wesodej see ub1esei) resep uexdey3unit team yesno beregu xeyreg tetep isenyise suap any ( ) yes seg resep pnsyewtp ite segar uessndeyip sun sukses eropa buah inyepawu using sepeda using bun88uag ueyjnsnip pj21 sue sues nme uep ye1ag esa ipo resep de1a1 1asy bue jiy sue.reg tetep rep sndeytp 1gas121 1ase eye surel pesona8uag enya 8ue3aug yao uemidaanp sunny bura de3a) jasa reus8usul uesndey3uad uesnjnda rey ureter (z) rin apod eruueynyeagip ulnjagas uenyngud unyil ning iru eyed ueyresepip rex bwrejiad wins abad union itenyoy umunya) uep jajsdwas nang keju eyed uey.resep weyinsnsip 1deep bef rey ( ) tpejupli esei time eyed dia1 jasa jens ning rejim ueyednasdui were dprd pns yew guerre3gas narasi ren (a) misi tepi epe duri deja1 jose 1un deras arjun ueynyejip ueyainsnstp resep 3ue4 keju uenjuauag ft) test ue3nsn abad isejnunye seru uep uey jnsnstp resep 3uek jlu see uerensafuad andyowi efe eyed pnsxewrp bulresegas serena aug (ce) 1ngasih deja3 jasa uyejnsnfuad depan uejensafuad heyn yep bye hby nwy nyala yip bus keju uewunjuesuad sleep ubuejpsix yao ueygrgasip ber dea rose terjun ion begitu rdenas de12) se blu ueyegnaad rilis3 jey urea used yeyejulisulag isejunyy repens resep inet guerre segar plsjun tynusubw user sum$3uad ureyegureuad nndgaw were eyed pnsyeunp bueredegas dua ose tej neue uep sej enx urdusinguad eye ueyegureuag teyinsnsrp resep 3uex regu resep wexsunityaadip invasi2) uedueintusd nee puregueuad eye dam tepi nel uep serena spin squad nee ueyegurruad regime rdenas dea) jose peru weyegnaad prefix) rey were resep ureter woon uso uexdejajip sex deja 12sy terjun ese page were uevifesip bue deja ios jer bse eyed uewopadiag sesuai ueynyeip yee eyed pnsyeurp sueuresegas den ios jerjuewy ese uenjuauag (ag) res resep pnsyeutp suwewre segar dea nun dinas jun uexnjuajip deras, jasa teejuew ese resep buy nul indera ieg sex kejar ose jeejuew user uedejauad ute bhu jaya kedepan) ne3e jeruk sejisedey neue peluru esei yegureusi bef deja1 1ase ueyreglod belia :dera ueerungsgduad yis ls)yehey ueyegnaad ipeliah ibu resep ubxnyej jeep dejo 1ase ieejubui esei ueyegnuad (g) yee eyed pnsyeurp busur segar uenjuajay tree uesirenpeyig (s) ueyegn iod weynyernp resep yeon de131 1ase teejuewu ese (sg) reise min 3were item teuadusu any sud sex uue8jepun buepuniad urinyenad kedua rensai dea 19sp sodwojax dinas union ausueiny 8reinas binejip uejnsnsuad uedeisuad june eyed del) jasa ieejulw ese uedejauag (g) y3sesaat fuel dan tuesday nee ubp uesneay 1ey8uy neue uep ibunya imun beiinyaad neue uep 'eyed elev nivea indeed to1nej 101mej ueyneyaod sesuai yyeiip deja1 jas ibejubw ese uenjusuag resep lvvinvm vsm avg werdwreg $10z unse, jow la8oy ureter mojo ubin iag dprd nfe sup 1efe diesel resep pnsyeuip sure segar delay, jasa yeruew bse negeri, test ubmibinog teg decay 1asy ipejuen ese page, resep ueyifesip 3uex uey mre flag year deras asy teejuew ese eyed uewopadiag kedua ueynyejp yee dprd pnsyeutp guerre3gas yexregiad queue jeune delay 1asy tpejuen ese ueegnaag selisedey neue uep sente ter jury ese urn jey sulung pnsyewu redup ursa uerereuod ue8eg venue sund neue uep 'ueyregaad egursuad ue181394 ueyednw jin (g) yes eyed posyeutp there segar moyang (sg) ini alis.re upy ueyelladudu decay kedua yesno suci dea 1osy regard ueber3on ueyednaoui jin (z) yee eyed pnsxeurp guerre3gas isejojs2y (p) selnsedey nere uep sentana terjun ese mey8ulu pspew sesuai deras 1asy reise true83uad neue wep weyregaad pursued uee8ax uryednwuu jin (g) yee dprd pnsieuip future segar enough (gp) mpy4ano neue say iseaoudi bndrjaui were eyed pnseurp ensure segar uevregaag (pg) ubin ues iag sue dea ios teejuew ese utgnsusui jin (p) efe resep pnsyewip future3gas juru sensedey nee keju been guez wwu 3wex dea, 1asy depeyaag uexregiag diesel
|
mid berita negara republik indonesia kemhan. gratifikasi. pengendalian. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang sistem pengendalian gratifikapertahanan perlu dilaksanakan sistem pengendalian gratifikasi,pertahanan, diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawainu tusukan:istem pengendalian gratifikasi kementerian pertahanan adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi, serta pelaporan penyelenggaraan sistem pengendalian gratifikasi lingkungan kemhkemhan adalah anggota tni dan aparatur sipil negara yang bekerja lingkungan kemhan. penerima adalah pegawai kemhanmberi adalah pegawai kemhan atau pihak ketigalingkungan kemhkemhan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan pegawai kemhan yang pada penerima jasa, pemasok dan agen. kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai kemhan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannybab jenis gratifikasi setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai kemhankemhandiluar tugas kedinasan. gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf, dan upacara adat agama lainnya, cc. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai kemhan penyelenggara negara atau bapak ibu mertua suami istri anak dari pegawai kemhan penyelenggara negara: pemberian sesama pegawai kemhanmenteri pertahanan membentuk upg lingkungan kementerian pertahanan. upg sebagaimana dimaksud pada berkedudukan inspektorat jenderal kemhan. organisasi upg terdiri atas: penanggung jawab: pengendali: ketua, sekretaris: dan anggota. penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh menteri pertahanan. pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh inspektur jenderal kemhan. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh inspektur umum inspektorat jenderal kemhan. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala bagian data dan informasi sekretariat inspektorat jenderal kemhan. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pejabat struktural, dan pejabat fungsional lingkungan kemhan. susunan organisasi upg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri pertahanan. menteri selaku penanggung jawab bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas upg. pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab kepada penanggung jawab. ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab kepada pengendali. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab kepada ketua. anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab kepada ketua. bab tugas dan tanggung jawab upg sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan tanggungjawab: menerima laporan gratifikasi dari pegawai kemhan kemhankemhan: dan mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi. bab tata cara pelaporan gratifikasi pegawai kemhan denganiga puluh) hari kerja terhitung mulai awal sebagaimana dimaksud pada meliputi: revi atas kelengkapan laporan, dan revilaporanmbiayaan pembiayaan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian pertahanan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian pertahanan. bab vii sanksi setiap pegawai kemhan yang menerima, memberi, dan atau tidak melaporkan gratifikasi kepada upg dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dikekemhan. bahan bakar gas. pengelolaan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahumin kebutuhan bahan bakar untuk mendukung tugas pokok lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia, perlu adanya kebijakan penghematan bahan bakar minyak melalui diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas, bahwa pengelolaan bahan bakar gas lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia belum diatur, sehingga diperlukan suatu pengaturanpendistribusianrepublik indonesialolaan bahan bakar gas adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola bahan bakar gas sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi: rencana, pengadaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban. bahan bakar gas liquid gas for vehicle) yang selanjutnya disingkat bbg adalah bahan bakar yang diformulasikan dari campuran propanol (c3) dan butanol c4) yang spesifikasinya disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor. didukung surat pinjaman yang diterbitkan oleh kepala u.o. dan surat persetujuan dari panglima tni dalam hal ini asli panglima tni dan pt. pertamina persero) gas domestik. dan cc. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan bbg dibayarkan secara sekularisasi. kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: dalam rangka penyaluran bbg dari pt. pertamina persero) gas domestik diperlukan dokumen sebagai berikut: delivery order do), faktur pnb faktur pb untuk ongkos angkut, untuk terealisasi penyaluran bbg dari pt. pertamina persero) gas domestik sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diterbitkan dokumen penyaluran bbg secara berjenjang, sebagai berikut: surat perintah penyaluran bbg dalam bentuk surat perintah diterbitkan oleh panglima tni dalam hal ini asli panglima tni kepada kepala badan pembekalan tni, surat alokasi sa) diterbitkan oleh kepala badan pembekalan tni kepada kepala unit organisasi, dan kepala unit organisasi melaksanakan pengambilan fisik bbg dari pt. pertamina persero) gas domestik disalurkan kepada pemakai pengguna bbg. penyaluran bbg lingkungan kemhan dan tni dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin panglima tni dalam hal ini asli panglima tni, dengan ketentuan sebagai berikut: pelayanan bbg untuk kendaraan bermotor tni yang dilaksanakan oleh kepala u.o. tni dengan menggunakan persediaan fisik kepala u.o. setempat dan atau dengan dasar sp3m, dan pembekalan silang bbg dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional dan keadaan darurat. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekalan silang diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima penghapusan penghapusan bbg ditetapkan karena:hilang kompensasi, dan atau susut. ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan bbg sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan perundang undangan. bagian keenam pertanggungjawaban panglima tni dalam hal ini kabaret tni membuat surat usulan pembayaran hasil coklat per triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban pemakaian bbg kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal kekuatan pertahanan kemhan. bab norma bekal bbg pengguna bbg digolongkan sebagai berikut: kendaraan darat: mesin stasioner: dan alat bantu pendukung alutsista. besaran norma bekal bbg ditentukan melalui: buku petunjuk teknik alt aspal pengguna bbg atau observasi lapangan, jumlah kekuatan alt aspal pengguna bbg, dan hari bekal. dasar perhitungan norma bekal bbg penggunaan bbg untuk:perhitungan norma bbg pada penggunaan bbg yaitu norma bbg periode tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: golongan kendaraan yaitu norma bbg jumlah hari bekal: golongan mesin stasioner yaitu norma bbg jumlah jam putar mesin, dan cc. golongan alat bantu pendukung alutsista yaitu norma bbg jumlah hari bekal. ketentuan golongan norma bekal bbg terdiri atas: norma bekal bbg danjen yaitu jumlah bbg yang dibutuhkan untuk mendukung tiap penggunaan bbg dalam kegiatan yang bersifat rutin terprogram, dengan perhitungan norma bbg hari bekal, norma bekal bbg pemeliharaan yaitu jumlah bbg yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bbg dalam kegiatan pemeliharaan, dengan perhitungan norma bbg waktu putar mesin, dan norma bekal bbg latihan dan pendidikan yaitu jumlah bbg yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bbg dalam kegiatan latihan dan pendidikan, dengan perhitungan norma bbg jumlah hari bekal. ketentuan mengenai norma index bbg diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pencocokan dan penelitian dalam rangka pengelolaan bbg dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian yang disingkat coklat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada diatur oleh peraturan menteri pertahanan nomor tahun tentang prosedur dan administrasi.mekanisme pencocokan dan penelitian pemakaian bbg sebagai berikut: coklat bulanan: dan coklat triwulan. pelaksanaan kegiatan coklat bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan minggu pertama awal bulan berikutnya mencoklit pemakaian bbg bulan yang lalu antara satuan pemakai ii iii dengan unit pemasaran sampai dengan unit pemasaran viii pt. pertamina persero) gas domestik secara serentak. pelaksanaan kegiatan coklat triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf diawali pelaksanaan pra coklat triwulan yang dikoordinir oleh: badan pembekalan tni dan dihadiri u.o. angkatan, direktorat jenderal perencanaan pertahanan, direktorat jenderal kekuatan pertahanan, dan pt. pertamina persero) gas domestik. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada minggu pertama awal triwulan untuk menghitung pemakaian bbg triwulan sebelumnya. penyusunan berita acara oleh tim pra coklat untuk masing masing u.o. yang ditandatangani oleh tim pra coklat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tagihan pemakaian bbg secara tunai peraturan menteri pertahanan:internal maupun eksternal. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: inventarisasi, penelaahan (evaluasi), laporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara: internal oleh irjen kemhan, irjen tni dan irjen angkatan, ditjen rentan kemhan, ditjen kuatkan kemhan, dan eksternal oleh badan pemeriksa keuangan dan badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk)a terpusat adalah sejumlah dana yang oleh kementerian keuangan tidak disalurkan kepada kementerian pertahanan disingkat kemhan dan tentara nasional indonesia disingkat tni, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan sekularisasi sertapengguna bbg adalah alat utama, alat peralatan, dan peralatan lain yang membutuhkan bahan bakar gas. alat utama alat peralatan selanjutnya disingkat alt aspal adalah kendaraan darat, pesawat, kapal laut, dan peralatan lain yang digunakan oleh kemhan dan tni. norma bbg adalah kebutuhan bbgbg adalah jumlah norma bbg hari bekal. norma bekal bbg rutin adalah jumlah bbg yang diperlukan untuk mendukung pengguna bbg yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam (satu) tahun berjalan. norma bekal kontingensi adalah jumlah bbg yang digunakan untuk mendukung pengguna bbgbg dalam kurun waktu tertentu menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. bab tataran kewenangan penanggung jawab pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni disebut kepala fungsi kalung) yaitu menteri. pengendali anggaran pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni disebut pengendali fungsi dayung) dalam hal ini direktur jenderal perencanaan pertahanan kementerian pertahanan. pengawas pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni disebut pengawas fungsi warung) dalam hal ini direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan. koordinator pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni disebut kepala kegiatan bagian) yaitu panglima tni dalam hal ini asli panglima tni. kepala pelaksana kegiatan kalakgiat) pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni sebagai berikut: kas angkatan selaku kalakgiat lingkungan u.o. masing masing angkatan dalam hal ini asli kas angkatan. sekjen kemhan selaku kalakgiat lingkungan u.o. kemhan dalam hal ini kaum setjen kemhan, dan cc. asli panglima tni selaku kalakgiat lingkungan u.o. mabes tni dalam hal ini kepala perbekalan tni. menteri selaku kepala fungsi kalung) pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni sebagaimana maksud dalam mendelegasikan wewenang kepada direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan selaku pengawas fungsi warung) bertugas: menetapkan kebijakan penganggaran dan pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni, mengajukan rencana kebutuhan anggaran bbg kepada menteri keuangan dan menyalurkan anggaran bbg untuk kemhan dan tni, bekerja sama dengan kementerian instansi lain dalam rangka pengelolaan dan penyediaan bbg. memeriksa laporan evaluasi pengelolaan bbg kemhan dan tni dalam hal ini dilaksanakan oleh direktur jenderal kekuatan pertahanan, menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi bbg kemhan dan tni paling sedikit sekali setahun dalam rangka evaluasi dukungan bbgektur jenderal perencanaan pertahanan kementerian pertahanan selaku pengendali fungsi dayung) pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan perencanaan, penyaluran dan pengendalian anggaran bbg lingkungan kemhan dan tni. pelaksanaan tugas perencanaan, penyaluran dan pengendalian anggaran bmp lingkungan kemhan dan tni sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur administrasi pelaksana anggaran direktur jenderal perencanaan pertahanan kementerian pertahanan. direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan selaku warung pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan pengawasan fungsi kebijakan pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni, yang dilaksanakan oleh direktur fasilitas dan jasa direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan. panglima tni selaku kepala kegiatan bagian) mengkoordinir kegiatan pengelolaan bbg lingkungan kemhan dan tni berwenang: mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis mengenai pengelolaan bbg, mengajukan kebutuhan (satu) tahun anggaran bbg kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal kekuatan pertahanan. bbg, menyelenggarakan rapat koordinasi bbg kemhan dan tni dalam rangka evaluasi dukungan bbgbg kepada babak tni untuk masing masing u.o., melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan bbgbg dari masing masing u.o. setiap triwulan, melaporkan evaluasi pengelolaan bbg sebagai wujud pertanggungjawaban kepada menteri, dan melaksanakan pencocokan dan penelitian serta penghapusan bekal bbg sesuai dengan ketentuan. bab iii pengelolaan bahan bakar gas pengelolaan bbg terdiri atas: rencana kebutuhan, pengadaan, cc. penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan 'pertanggungjawaban. bagian kesatu rencana kebutuhan rencana kebutuhan rebut) bbg sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kebutuhan rutin: dan kebutuhan operasi. kebutuhan rutin dan kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa. rencana kebutuhan bbg disusun sebagai berikut: rencana kebutuhan bbg rutin dengan perhitungan pemakai bbg norma indeks hari bekal, rencana kebutuhan bbg operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: kekuatan alutsista aspal:, consumption, jarak tempuh serta waktu, dan intensitas kegiatan alutsista aspal. cc. rencana kebutuhan fasilitas dan jasa bbg disusun berdasarkan program kerja meliputi: pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bbg, pengangkutan bbg, penelitian dan pengembangan, dan pemeriksaan mutu bbg. rencana kebutuhan sarana administrasi bbg antara lain meliputi bentuk formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dan rencana kebutuhan: rebut tahunan, dan rebut triwulan. pengajuan rebut tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh kepala u.o. kepada panglima tni dalam hal ini asli panglima tniektur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan dengan tembusan direktur jenderal perencanaan pertahanan kementerian pertahanan yang dilaksanakan bulan agustus pada tahun berjalan. pengajuan rebut triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh kepala u.o. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada panglima tni dalam hal ini asli panglima tni. pengajuan rebut triwulan sebagaimana dimaksud padabg kemhan dan tni pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran bbg, maka para pejabat pembina teknis tingkat u.o. dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran bbg kepada kementerian keuangan. bagian kedua pengadaan pengadaan bbg lingkungan kemhan dan tni sebagaimana maksud huruf dilakukan dengan cara sekularisasi oleh pt. pertamina persero) gas domestik. pengadaan bbg non pt. pertamina persero) gas domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penyimpanan penyimpanan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu yang lama sebagai persediaan cadangan simpan didalam tangki khusus bbg sesuai standar yang tetapkan oleh pt. pertamina persero) gas domestik sekaligus sebagai pelayanan harian kendaraan dinasmpat pendistribusian kegiatan pendistribusian bbg sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: penyerahan penerimaan, dan: setiap penyerahan penerimaan bbgbg disingkat (sp3m) dan dibuatkan pnb yang ditandatangani oleh kepala u.o. dan pihak pt. pertamina persero), dalam keadaan darurat, pengambilan bbg dapat mendahului surat alokasi sa) pinjaman dengan syarat
|
berita negara republik indonesia penyelenggaraan. perubarcepatan peningkat, perlu mengubahrekomendasi surat rekomendasi dan pernyataan dukungan yang bertanda tangan bawah ini:merekomendasikan dan mendukung penuh pegawai berikutpeng maan aah mma makan mama pengen, sih eni dan selama yang bersangkutan melaksanakan program belajar berbasis riset degree research), akan secara aktif memberikan masukan dan pengarahan untuk kelancaran studi agar selesai tepat waktu, melaksanakan pemantauan kemajuan studi,degree research)kepala satuan kerja ttd nama nip format surat pernyataan kesediaan sebagai oo promotor surat pernyataan kesediaan sebagai pembimbing pendamping (co promotor yang bertanda tangan bawah ini: nama annananannnnnanananan nanas anna anna nana nanas aman anna samaran anna man anna nana ana nip sis10inbisenessseebise see ian jabatan aeneeeeee aan nnn naa ann asbes big man maan mah man kanan kelapa aman makan kanan satuan kerja annananannnnnanananan nanas anna anna anna nanas aman naas maan anna man ana nana ana merekomendasikan dan menyatakan bersedia menjadi pembimbing pendamping promotor bagi nama sannenanenenesansnan nenek aman ana nana anna sana nanas ana samaran kanan sana kana anna anan ana nip aaiasamelimann anenanann ann mann nama lama men aaa nan are kaa ber kaa akh maan lan jabatan sense0needkeesanensn1annee nenek deeeenaaa ena akhlak ebi bea kei nah len aeh bekel laa satuan kerja dami2am0m20jalan kami madonna lama mana masa sama menanam ina mpa anna lam kas kanan sana pera maan aman peng aman aah mama kama judul proposal penelitian d.oocoooooo.co.o.oo.o.ooo.morocco.woo.o@ selama yang bersangkutan melaksanakan program belajar berbasis riset degree research) akan secara aktif membimbing dan memberikan masukan untuk kelancaran studi agar selesai tepat waktu, melakukan komunikasi dan diskusi dengan pembimbing utama promotor) atas pelaksana agar sesuai dengan kebutuhan satuan kerja instansimengetahui, kepala satuan kerja, pembimbing pendamping ttd ttd nama nama nip. nip. format profil peserta program biodata peserta program belajar berbasis riset (degree research) lipi nama iak6o52aman sman masal ama lena maan imam mama kanan nana nip samarenooanlanannannan ana maan mana maan mana kan ana mana laa anenganonesanaeesannnesananns anan nana anna nana mann akan alamat rumah pee name sandaran e mail pmn kesana satuan kerja asal pan bidang kepakaran kompetensi loooooooocooococo woo# woo wo. wc.o woo. woo woo. perguruan tinggi tempat studi loooooococo wco wco wco woo# wo.co wo. wco. wo.o.o. kw.m wo. wm.mm. jenjang (pilih salah satu) fakultas pmn kesana program studi esensi neekekeebesa kena sangkaan akkkhakeknskanasaaa nim samarenooanlanannannan ana maan mana maan mana kan ana mana laa tmt kuliah bulan tahan| .oooooocooocoooooooooooomoooocooo.cooooocooooocoromcomco. semester saat ini maamaannaaman kamala kan aaaaaa nan kawanan mana nasa aan saan kan pembimbing utama promotor) s.ooooooooooo.ooooooooocoooooocooooocoooo. pembimbing pendamping prom motor le.oooocoooocooooocccmo kosmo kono sanak nas anakan topik judul proposal pnp pan dana mengetahui, ena eng kepala satuan kerja, peserta program ttd ttd nama nama nip, nip.aparatur sipil negara dan sumber daya manusia lainnya untuk meningkatkan kompetensimber daya manusia lainnya adalah sumber daya manusia selain asn yang melaksanakan kolaborasi penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian dengan satuan kerja lembaga penelitian, pengembangan, dan atau pengkajidiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: peserta program belajar berbasis riset research) terdiri atas: sumber daya manusia iptek, dan sumber daya manusia pendukung iptek. sumber daya manusia iptek sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pns, ppp: dan cc. sumber daya manusia lainya. sumber daya manusia pendukung iptek sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pns: dan ppp. ketentuan huruf dihapus dan ditambah (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta program belajar berbasis riset research) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dihapus, lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi jenjang strata magister) atau jenjang strata doktor), melampirkan ijazah pendidikan pada jenjang strata atau jenjang strata s2 yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri kecuali bagi yang langsung melanjutkan jenjang perdikan berikutnyarekomendasi dukungan dari pembimbing pendamping co promotor) dandan tidak sedang menerima beasiswa tugas belajar dari lembaga instansi lain dalam periode yang sama. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada peserta pns juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: pangkat minimal iii ausia paling tinggi calon peserta program belajar berbasis riset research) dikurangi masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan sebelum batas usia pensiun. persyaratan peserta program belajar berbasis riset research) sebagaimana dimaksud pada bagi ppp paling sedikit disesuaikan dengan masa studi berdasarkan jenjang pendidikan. persyaratan peserta program belajar berbasis riset research) sebagaimana dimaksud pada bagi sumber daya manusia lainnya paling sedikit disesuaikan dengan masa studi berdasarkan jenjang pendidikan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan mempertimbangkan penilaian kinerja. ketentuan ditambah (tiga) huruf yakni huruf huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan pembimbing pendamping co promotor) sebagai berikut: berpendidikan doktor), memiliki kepakaran yang sesuai dengan peserta program belajar berbasis riset research), melaksanakan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian atau menjadi bagian kelompok penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian (kelompok kegiatan) yang sesuai dengan tema penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian peserta program belajar berbasis riset research), memberikan jaminan keberlangsungan kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian berupa surat pernyataan yang dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan lembaga ini, dan mendapatkan persetujuan pembimbing pendamping co promotor) dari perguruan tinggi yang dituju. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat pengusulan dari kepala satuan kerja,rekomendasi dukungan dari pembimbing pendamping co promotor) dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing pendamping co promotor)ketentuan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta program belajar berbasis riset research) bertanggung jawab: menyelesaikan secara penuh program belajar berbasis riset research),selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pns dan ppp bertanggung jawab melaksanakan tugas kedinasan. selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada sumber daya manusia lainnya bertanggung jawab melaksanakan tugas kolaborasi penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian. ketentuan ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: pns dan ppp sumber daya manusia lainnya yang melaksanakan program belajar berbasis riset research) tetap melaksanakan kolaborasi penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian satuan kerja. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengecualian pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi pns, ppp, atau sumber daya manusia lainnya pesertaperaturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|
und.lng li:td,mi; : .nomor tahun j967 ltntnn.e penawaran m~l ,\,in& juncto undang und.\ng nomor tah1., tinta, perubahan dan tn1nh11h~u u1:oar. ; \ jnd.'ll'lii nomor '11h1u1 tcn:.ir.& pcnanarnnn modal a.sing. u11da11, und1 ull no111u: icnlnng l',:mbc. :k: jac:'llh 01n, jt>nl k11b.ipt11c11 katup1' dalan lingkungan l'kopi11$i sumatera utara ,emigran n~ra republik j\donasi tah1111 l?: nior58) unda:ig und:mg gangsa:i hindari ordo,:rn111.:)! sin: l>,nomor )=g d:mb;lll win c3bal; dengan tbl tahun nomor dan nomor margin~ b:shil\ umum m<:l:i~s~n:,kj1~, ;m'l~'< ~ua,an scb11g~1ma:o:i dimohon<i h1:r11f "b d1pw1d i! perlu disc1~r,l;<1r. dalam sn:.1ou por.thumb dnr.rah h11hw;i dengan iht: ,1pk' lln'a .: , mc1111111h no11111r1 'fah, 1c1 wolf\ ol11hui daerah gagal pcl~l;i:an1111n undang undang n11111ur t1hv11 ilj< ol' ptw.k ortetall lain t<11npg1 l:saha dan l11n l,;nd~ng,l'u<l~ng l1m81111m {ho) p,:rlu soul!lbh bahwa dengan di1111d11ng):any11 u1: jan1: ulun1; non1,)r tahun 1e'n1ani; pem.sin111tum l)arah dan keputusan presiden republik: undocs1n no1r1<> tahun\ 1kota1: teknik penyusunan pintu1!ln pandang,undang.in don lr.ntuk r.nica11g11n t;dll(lt; untai, r11rani:1n ~er1t1.ran l'cmn1ah, dan ra11c:11hutan keputusan j'residen di11; anda11u edu n,etal;i, .ao porubllhan da11 .:n you,un p~ttl kabupaten i\:<11hnn jl:t ,, s,\hias rtl r,\iia1x at,,s l'l:'.iiatuiv.n ali", r.\ll nomor t,\ htl j!l9a t utang .in <l'anc cll (!jo) da:< tl tr wtt{: gas(;(;masih jae all angkat asai ca" tt:l' yang ali no~ior ~ kad\il'atf.n ,\~,\h iii nomor 'l" u:n .'\ r,: jal:i.n jcnlltrnl sudirman telp,on kisaran v1perintah kabupaten asahan sekretariat daerah l'<:saluran mcnlcri dalam nc11cn no:nor t:1h1111 <)<; 1cn1n11i; rinci n t~pak ~1h don talk tertib pengusul\haan kawasan tandu~1ri sens prosedur pemberian gangguan bagi perusahaan perusahaan )'&n& ~erosi1si dihuni kawa~o:i industri. peraturan menteri dalam negeri nomor tah1u11 1emang pc:lebih,an pungutan pungutan dan ja:iga waktu terhadap pernbcnan lain undang undang gangguan finder ordonansi is. peraturan ~menteri dalan negeri nomor tah,m 1cn1ang tata cara ?pengendalian pencernaan bagi perusahaan i>eru5ah!lln yang mengadakan penanaman modal menurut undang undang nomor tahun pcratuntn mmc,i dalam negeri nomor tahun 1cnn1;g bentuk peraturan oleh. keputusan picsidcn republik indonesia nomor ahu,, tentang tl\la cara penanganan modal is. keputusan presiden republik indonesia nomor tahun 1en1ang lembah carr kc;iu::isbn presiden republik l:indonesia nomor tahun 1cnm1ana teknik petty sunan all:ran perundang.l jndnngftn dun bentuk ra,ic ~ngan unda1:g undang. rancangan p:, a.uran p.:me1111i11h. dnn runcing1111 kupu.,~ presiden. peraturan pemerintah nomor 'l'shun <)' 1c1, .1rg reh 1bus1 l>.u:rah lembaran negara republik lndonosr:i nomor jh:.m ta111bahan lcn1l>t11n republik lndonesia negara nomor j692) p :a1uran peruertntah nomor 'foci long a analis+ mengena. oam j>"k l.1ngl.angan lomba.an nci,:ara rc:publik lndonesia tah1111 nomor tambahan lembaran negara club:,k hldorf~i nomor p::a1:iran pc:ncn11wr. :r:or r11lwn :c1.:nrg !'cl ks1u1aa~. l'.ilab undang l jung hukum acara jana unclear:i1 u.1d11ng nomor tnh111 1cn< all8 p ja~ daerah dan rcmbusi oncom lembaran ;,.::g:ara rcpiblilc indonesia tahun no:no; tftlnbah~n l.lembaran negara republik indonesia ':nomor '., u11dai:i; ur.dan11 nomor ; hun i?&~ 1c~1a11~ l'o~o:, p~kok rcngoia:,an linglamgan hidup crab n ~caf2 republik ln, ,u:es:~ tah11~ :omn tan:balan lembaran negara reach :11donc.sii 'on:c.r uad~n.,; ji1, i:.n,; no111<.> t,!11m 'if' :,: , .i; "it,b u11<1k11;; vn.famili !,.~um acar, p1dana c111bulan >.negara ~cpt:baik :mlv: .:s, tah111 :,wr ta:both:m lembaran negara r:;,ui>!ll jon~: nomor ulang l;nd. :.g r :0111or tnh:>n 1comuni; pokok ;>.> .ol. !', mc:nr.1aha11 d1dala,n ncl! crt l.cmn: an .i;i. h:hli~ l11tlo1:cs:. tah1111 nomor is, mahu, lembaran negara rcpuolrl :dor.es:. nor,or undang; undang nomor tahun i%~ ,c1:;n:1i; ?c :.dna1,1a:i m'ini oara:., nchen juncto undang kadang nomor tahun 1c::l,,: ptn:llama11 dan , bahan un~a:,g undang nomor tal::m 1cn1~~.: p:11am:nnn ,' s:ni: d:,lam nc,ciri u1d~ g lac!a 1g :' l , .or tolu. <)'.:)'.) :~r,lan& f'e, 1cco,1l.b11 indra!, lc111baran nc1111rn rpt:b11\\ l:ld\l.ic:.ra i'ahu jll bcndahnr\\an khusus menerima untuk scl:in;uu,y:i disingkat adal:ih ncndnlmnwnn khu~u, pcncnnia p.,da kantor dinas panda1,a1n11 kabupaten a~nhan kas daerah adalah kl$ daerah kabur> tcn usaha . emas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan kabupaten<.n a~an kepala daerah kabupaten adalah bulan pmc:it'1han daerah ad:llah l'cr.irin:3h kabupaten asahan o~arah adalah kabar,ncn asahan dalam peraturan yar1s drrnaksud dll"n l'asal khl f.tuan '> :um bab pl3 ra'fl'ran rt\l k,\ .lupa tl' a~ai ian ff: tan(i l'l" rll8 ,l pbratijr1\n dari tentang ,in gan uan l)an rp.'i tribus izin oan jan ra! tino kat asai mnc~akan i>: .\j ~ka \iou spider ooo :wa :'i jt\\',\ ,:\ \'at i>.' it,\ \'f r.n si\ biak dengan bersetuju~n ?cnr:1oa. daerah ,.;1bc:p111ca daerah :ng~a! lland1 : tahun tclllang kc1untung <ry: j1,,a 11tas r'c!111giiarnn teratur, daerah l.cara~ 011c tal;.,n :s;o: sen kcp,ll, $a1: ' 1puteri )~!~ nge:i no11:or hun cnt ng tau, cara pcmcnks3ar1 d1b1da:,g rambut1 daur)h kcl)\1lu~~ match .,:,,. n,;iir nomor 'l'llh:m tca! jn.; cam l'cmu1111utn11 rc111i>u. daerah '.: ls:epc:~san \lccn,r: dalam 'cgc,i t:<>mo, t.,hun l~f 1cn:,,. p:osc:uv, !'c.,1111ucapan rc,alt. ('. arah pci31 ira : ~elon d:il:1n1 nchen no111or tahun t<tiang tall! cara p:nd1rio11 lz111 mcn<iu1l:a11 ba11g11n~n imb sc~ l): <:, , : '::dang o,l, :i;ua;: uug bag1 pcrnsaha,rn l'crus,)u1an y~ni: bilo~ d,h,a, ka"~~~a la<lu~: surat tag1han rctnbus1 daerah untuk 5elan;hanya d1)1ngk: std adalah sura\ untuk mclairnknn ingin retribusi dan atua ~nks1 adm1ni,rasi bcn1pa bunga dan a1au denda. p.' surat kercrapau rc,bus1 daerah lebih bayar untuk selanjutnya isi11gkn1 sardi nd:lah l.ctc:npan yang incncntukan j1ut1'.ah kclcbihnn ~mbaynrnn re1tribus k11r.: jumlah red1t retribusi lebih csr dari rcmbusi yang tcrhihrng a1au tidak ~harusnya tahu1:111s surat ketetapan rctnbusi daerah kurang layar tambahan untuk selanjutnya disingkat skr dl. ad~lah surat keputusan yang rncncntukan tambahan atas jumlah tribus] yang udah diterapkan, surat ketetapan rctnbust daerah ku,a1111 dasar untuk selanjutnya disingkat sirakh r.d11lah keputusan yang menemukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang jumlah kredit re.tribus jumlah kekurangan pembayaran pokok tembus besarnya sanksi adrmmsuast dan jumlah yang masih harus dibayar surat setoran retribusi daerah untuk sela111u1i1yn disingkat; ssd adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi until,k melakukan pembayaran ainu penyetoran retribusi: yang .:rhutflns kns daerah n111u te111p11l lain yang ditetapkan oleh daerah. sura, kate1apan re1rain:~ daerah ur.tuk telah jalur.ya .!i~ingkar skr :adalah keputusan ya{lg menentukan besarnya ; . :i:iah rh1tribus1 yang berhutang "' pu1:gu:an ada.ah ~e:nasi,ka:i uang bag, pcmcruuah c,art: karena jasa pelayanan pemberian izm pcmbericr 1w1 undang undang g_gangguan atau pendaftaran ulang izin okh kepala daerah. l.lokasi adal:ih 1c:mpa1 usaha kabupaten asahan retribusi pen:nar. tertentu adalah ~cu11: ,~i alas '.,c ,,1an tertentu l'emcrmtah daerah dalan pemberian :zin can atau pendaftaran ulang .i: oleh orang pribadi atau badan hukum ta:ig ::ir.maksud untuk pembinaan, pengaturan pcngcndalinn dan pengawasan ins kegiatan pernanfaaran ruas.g penggunaan sumber daya alam barat pras3rar. :a1: :asi:i::is bertemu i!\) ,n~lindungi kepentingan umum du; menjadi;a i.'.des::i:rnn :ir.gku:ig:rn 11la;n ian sosial i<,,;;rib;i lzm gar.i;~11a1: lah jas; l'dayang pc.nbrunn i,:in dan pcndatlarau ulang izin y:ir.g diberi.kcn pmc:in!:th daerah kepada orang atau badan yani; berdasarkan u:1dani; ur.dong gangguan y~ng regia.an usahanya dilokasi tertuju yang dll~: menimbulkan bahaya, h:;ui.;1an ganguan pada masyarakat ~c;;,it . t:nya di\r: ~c!cs!rain: !angkungau i;. jalan;; unda:ic g:gangguan adalah izin p:1g diperlukan untuk mending j.aa tempat berapa; :.<2lut y:i::g dijaga kn;: ~c,;a1a teratur dalam suatu b:dang rcrtcn;u dcr.gi\n :;:::kpud mccann keu !l.ngt1f\ c!::ng mempergunakan mesin mesin al,lllpun :;segala sesuatu yan~ d:tff' menimbulkan gangguan alam, sosial, dan l1:igk1mann. tempat pcr.gilingan terasi, ka)'u than :r.minyak; tempat pencairan logam. lc111pol :, cngccora :. tempat pcaukangan besi. tempat pertumpahan iom; , tempat pcrnipihan logam, temper pertukangan kuningan blok dan tempat pembuatan tel: pabrik ponsel dun tembikar, tempat pembuatan batu merah, sc111cng ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas tempat pembakaran, gib sll dam rernas: kapur, pembakaran kapur; tempur pembantaian hewan, tempat pengusiran, pc usahakan pcngcmbangun jeroan, tempat penjemuran, tempat pcngusepan. tempat penggaraman bahan bahan asa] dari hewan hef!i\ pula berniat r,::nyatakan kulit temp: p.:nw:ppingen kecambah, pabrik bar, perusahaan penyulingan, pabrik serius dun luka, pcrnsnhon11 penayangan, pabrik tepung dan perusahaan roti scsm phrik troop buah buahan; yang chpcrgunakan umum menyimpan mengerjakan sampah yang dipcrgunakllt1 1111tuk mengerjakan ternak lemak dan damar; yang ,.: :rgunuknr, untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda benda y:mg menguap yang drpcrgunakun untul; punya,l,ngan kuning dan benda benda tumbuh tumbuhan, hewan dan mengerjakan basil yang diperoleh dan padanya termasuk pabrik gas~ r11ng dipergunakan untuk membuat ramuan ki:nia . :na,uk juga pabrik korek 3p1; yang dipergunakan ln,1uk membuat, rr.c.11g:rja~i'n dan n1certyear11pekan mesin a11 bahan peledak \31nny:i termasuk pa\>rik jan temper petasan yc:11g uij,1l; :;kn.r: d~11g; lat kerja kt luar1n uap, t\lr gas dcnukinn p11h1 d:ngn pelaku 111n: dan tempat j:l~ lai ,n;n yani: mempergunakan unp a.r, gas atau l!i\i) bertekanan .ing1 objek yi1: adalah semen 1cmn1 u!mha daerah yang semua kegiatan 11hanyu pnc bc.dasarxnn p11:;;d l':bidang un:!a:ii; li1111ggu1n (l) lzi :a:i,~ di,p: dili.:: ikn, d1!ok;:~i v3111: ,d, hrr,know dengn:, tempat ><:nu:u,km\, :area! 11mah ih:,<lul:, :ah s~~ii da:, 1cn,ra1 ln,n ~anc dianggap penting ,i: pc:nr~il1rtr8:1n kcl:: :cr:u1in1:, cctcot.ban, kcschumn maupun lingkung1111 l:hidup cbll)l~nya diatur dengan keputusan kepala oac1r.h. seri p c,: atau gad,m buku.n y 'i; mcal. jl:ao: kei;:a1an a1~ memperluas :.:cgi~ln:: :slhllr. n h alaskan pa~al {i~ jn,lang u::d: gan11m111 srl :!o s1l>i nor.tor dan ::,,,c:r1<h :!1wa;1hkm1 memiliki lain li.'. lli'! u.a.n(;.:j;s;dan<i g ,ng::an persentase peinbagluu suap proses peri1,ina11 sebagai1no diatur dalam pasal ayal dan pcmturan daerah ini disc:akan dengn keputusan kep1lt1 daerah. (j) setiap proses permohonan izin kategori ut<tha menengah dikenal1n biaya rp. ,~.(lima ratus ribu rupiah). setiap proses permohonan i:tin kategori usah.~ besar d1kanakan biaya sebesar rp. l.b00. (satu [uta rupiah). setiap proses per1honai izin kategori usaha kecil dikenakan biaya sebesar rp. ,,"( scrolls lim'a puluh ribu rupiah): tata cera dw1 syarat sy;m11 perrnooonan serta pcnerbilln izin don proses pindah\aran ,dang i:i:iu tcl4pk~n rich col daur.ih sesuai dengan kclcntuan peraturan purun<la11g undangan yang berlaku, pas:il usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kru1111n dan gan11gun lingkup:1ga11 uli dengan u11<fn11s und1ng ciel,',guan ho) s1bl nomor. yang dirubah dan ditambah dengan tbl 1ahun nomor dan nomor usaha billed bola ~dok w11rung dalam ban1,,um111 lelap seperti ks:,da1 kopi, n1m1h makan dan 1copa1 menjual barang keperluan sehen hari cuci kenderaan {service) l's.tha peternakan, perikanan, pula:at11n 1ka11 ix:n jemuran ikan, perljcmunin lccn~i. perusahan pcrbcngkctan, uud,u o kapuk, pcmsaha, batik. ?:ih11k icsc~jaka11 t;,,rc1. iccjey i;.:t11l1 r,crc11h e::u bah11n y:ing berkas. a)' l'abrik tapioka, oba: nyamuk, ar:mg. cl)lalu, 13hu audisi; pc:,u;a111 jn~ :mai(au. pu1:u~. oba1 (pcslisid:a>. ba111 j11j rong.'i icon ki:lap;i ,nw:v karet, karet. c11rnd ?11l10 (cpo), makalllll\ t~rnak, coklat, ihn m)n; tcm)l!t r,cmh1:"1an ,pol, tempat poq,;;a:i;: b~rang ~ri batu dan ':r.gern.ikan, :espn< pe:nbu11ta1: r.cngailina:hn dar, korem, tempat pembuatan da; lipat r,:num,gan k11yu pengusaha pemegang izin tidak membayar retribusi i1.in lewat dari pada (satu) bun. pengusalial pemegang izin liak memenuhi dan mematuhi ketentuan yan11 berlaku. ketertiban umum, kom'ana, kesehatan, jingkunpn hidup perunggu. kepala daerah dapat mencabut mmb,,takkan izin yang dite< ikan apabila . pe!cabut'an:l pembawa!.an \zin bab semua penerimaan $tebal juliana dimaksud pada yat pasai ,,., .i,,.,,o, lu, daerah melalui dinas pendapatan daerah. 8cuma penerimaan biaya ii.ill, biaya dal)ar ulang, biaya batik nama. oi~a~ \do terima yang gemuk dai, zaman d1tentukan oleh kepala dari!h tiap tiap pe11dalil" mln usaha dari pihak lain dikenakan biaya sebesar rp. seratus ribu rupiah) setiap memperluas tempat usaha dan ,berubah kapal usaha wajib melaporkan kepada kepal11 daerah u111uk perubahan .in. balik nam1 pa$1ll bab .in yang dimaksud pada ayal j)ll sal ini wajib dal\ar ulang setiap tahun, dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh kepala der.th lain yang dimaksud pa.sat peraturan oae ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, bab ill jj.nova wak11 izin lain yang dimaksud pada aya1 peran j an daerah ini hanya berlaku ba~i pemegang izin dan tidak dapat dipindah kepada pihak lain tampa mendapat persetujuan penulis dari kapela daerah ~ retribusi iv.in gans,uan tanna~uk golongan retribusi pcn11nan penentu l'asal i:! golongan.: i ~atribusi visi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yan11 mendapat dan memperoleh iz.in gangguan. pas ob;ek rcti"3i adalah pclftyanc1n yang d1berikan las pcmbenan izin gang11 lalu benda saran ulang .in i' , panda saran uli111g dil bukan hamba1 lamb1111:ya i,.c setiap tanggal penerbitan lain pindah\aran ulan; dilakukan so:. ,ap tahun dengn all rctnbu> .on oan1i;11an daun11t1 rebus: alas pelayanan pemberian gan& ii"'" atau pendaftar an ul11ne pa,al nama objek !jan subjek ret!busi bab vii dengan bilahnya peraturan daerah 1ni. ma~ ,cr.:ua .:n ganguan y n11lah dttcrbitl an d3n berakhir mis. berlakunya h.,us d1g,,nti dipctbaharu1 untuk d1semua1ka11 dengan per aturan oara~ t e penggantian :zii : ga:,.;gua1' bab \'i mc:ndao lan(lankan ;,ln kcf'kd. ?,ak lain ta~pot ;>cr: h:tu juan char, kcr,nlu d3cnt. pct>i:an11 izin menyerahkan kc1bali kepada1 kepala dante lebih dari (tig bulan i1.:n took dipol'gunakan ?c:111usaha: pcmcging .:n ;,biak mcbksanakan daftar upon111 pal pada waktunya. l<keterlambatan lebih daripada bulan umi: i tahun dendamnya ,~.r kcwejiblln re1ribuan pokok, besarnya denda adalah icbagni bc1iku1 keterlambatan pembayaran retribusi (s.ilu) han jmpl den. i:, nai'ii.; bulan desanya dari jump,h lccwajiban retribusi. besarnya derita seb,1gaib11:1a diatur dalam aya_l pera juru, >,te:ian ru keterlambatan pembayaran retribusi dia jik,,. membayar dead. pas . ketentuan el" ida bab lindungan industri oudanii pclatarftn akan pen jeong jbn perusahaan ternak dan lain jain sck:ligue m~npcraunakan mesin, besar tarifnya d,pergi!unik,.n kedua duanya susu1i dfflpn kctetlt\lan ayah dan lnl ntm besar 1ariana. dikenal l~n berikut)'l (:u juh mus lima puluh ri.puluh) untuk sec nys ioo besar lainnya dikenakan tambahan rp. enam ratus rupiah untuk. setiap l'e11gunung mc:sm besar win11 rp. coo, l1ma puluh ribu rupiah luas keatas dikenal11n tan1baha11 rp. (enam ratus l'\llah) untuk set bc: sultan)'ll retribusi ,bag11im1na dimaksud pt1 s1i (i) j>etat(an daerah ini didasarkan pada pergi ;ngan ~bagai berikut lingkungan inch:seri gudang pelayanan akan p1m;jemuran ii.an l'perusahaan 'fern.: dan lai11 la1n luas sampai dengan dikenakan ratus l'rupiah) untuk suap (i) pmb11yar11n retribusi: laku~ s<:tiap tan:m. l'a,al ket hl :'! jan retro bl; (i) retribusi yani; tentang berdasarkan skor :;rdb tdk std keputusan kcbcrata doss:i. l'asal bao xiv tata cara penari han tata cara pembayaran tempat pembayaran penundaan pernbayarnn retribusi! diatur dengan keputusan kepala daerah. kepala daerah a:ns permohonan wajib rctnbusi dapat mcmbcriknn rcrsctujunn kepada w:,jrl> retribusi untuk tangani;scskr sri) ,skrk skrk: s'frd keputusan pc111bc1ul11n keputusan kabcbn11111 putusan onndtng anni; mcnycbnbknn jumlah retribusi yong harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka wak1u paling ionik satu bulan sejak tanggul ditcrbukannya sant lcrhutmg tersebut diatas. (i) kapita daerah menentukan :mual jatuh tempo pembayaran dan pcnyctomn retribusi yang; tcrhuiang paling; lama (tii: pu!uh) hnn sebelum saat terutang. l'asal tata cara l'l::\<10a y \ran xiii wilayah pungutan retribusi lain un!l:., :ns undang@ ganti.:uan adalah wil:inh kabupaten asahan. l'as:} will all pl:: pungutan xii l':m1,; ::nn . ag:1im11n11 dimaksud !lalim rn.~nl oy~ (i) disetor kns melalui bcndnhurawnn pcncnma dinas pindah, ! daerah, retribusi dipukul dengan menggunaka ketetapan rc:tribus oacrnh krd). tata cara :>!:.pungutan (i) pejabat pegawai negeri sipil tcncntu d:lingkungan l'cmc! daerah sebagaimom1 dimaksud dalam undang undang nomor tahun l9. tol'lt' hukum com l'dana. an. bab xix pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan d11lam peraturan daerah ini dapat dipanen dengan pidana kurungan.paling lama (enam) bit.n :uau denda paling banyak rp. lima juta rupiah). k1item1'uan pidana xvii( kepala daerah menetapkan keputusan penuh:ip(san piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ini. (i) pulang retribusi yang tidak mungkin d1tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsadapat dihapus. tata cara l'~n al' san piutang retribusi yang kadaluarsa xvii ada pcngnkunn utang retribusi dari wajib retno>usi baik langsung maupun 1idak langsung. diterbitkan sumi teguran atau surat pekan. kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasa.l ini 1crlangguh apakah<: penagihan rc1rib11si, kndoluw:ma setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitung retribusi ke.:kali a)lllbila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang 1te1rib11si pas kadaluarsa xvi hal hnl anni; belum jalur d11lum peraturan cell span11111: mcn11c11111 pclnksanaon akan diatur lebih h111jut oleh kcp ala cf8h. dengan bcrlitkunya peraturan daerah .maka peraturan daerah nomo. tahun tentang undang und,.,ny gangguan daur,m daerah kabupaten asahan dini:akan dicabut dnn tidak berlaku tl'! l'uan penutup menu j.akan .lnk~ !a111 anni: perlu unmul pancaran pc11y1d1k11n 11ndal p1dana dibidang retribusi daerah menurut hukum yan dapat d1pct1 anllllung jawabkan mirzani.: or11n11 11111uk d1dc11i;n1 kctcranpnnya dan d1pc11ksa sebab. tersangka atau 5nk,i. mcmouck s.;~or: ?.:, anni; b.: j.utan dcp:11111alt p,dll rcti,m daerah a,:. mcnywuh he1 cuu, mln,a11i. m.:~r.ng mcjm~akan runner atau 1cipta pad3 saat pcmcriksnan h.:langsung. :11nu sunni; 1ncrncnks11 identitas seseorang atau doku, anni: dilma cbn11ni111ona dimaksud~ p;wa huruf mcm111ta mnt1111n tenay ahli dalam 1ani;ka perkenaan tu~ penyidikan 1111dak jan dibidang; rc111hu.< l>:1e1;,h mc1al.ulang pc:ni;gilda:m mendapat bahan buku pembukuan pencil3tan dan dolrnmcn serta melakukan penuaan terhadap baha n bukti tersebu; memanas buku buku .u, dun dokumen l:1111ny:i berkenaan dengan tindak '1d:ma alih1 j.~ ltctnhuj1 .,h mampu, kch:1a11i; dan bahan buk11 dan pnbftdt atau badan schubulll: iii dll!.tll linda. l'istana dilayani; retribusi d11c1ah mencit, 111cincin dan 111c11i.;kumpulkan actor:ini;an mengi;c11ni roll pribadi atau undang :n1n11i: kcbcnnrun perl>uat~n dilnkukftn chubu1111an juan tindak r'ida dib,dunia; r,:tribus, daerah wi:\l\! '!; l'penyidikan sch11y1111anna dimaksud dalam ayat pasal i:ii adalah mc:nc, 11n11 mei11:11r1 mcn~111usulkan dan mcncliu kctcrani:an atau laporan l>l:rkc 1k:ni;nn ti,:dnk '1tla11l\ d1b1d11nv rc.tul, o;icraf ll: mll \ r \n d \era k \ii ul!,\ ten asai \n t \ lln ~nomor diundangkan kisaran pada tanggal mei all jl' tl: asai ian ill din ul' ati asian l>i.s.1hkn11 pdn lnnggnl, mei agar setiap lll' iii dapil 111c11gcf:1hui11y11 mc111cri111ohn11 pc11ganda1,gm1 peraturan daerah lnl dengan 1icncmpalnnnya dal l.ehir daerah kabupaten a~1hn11. peraturan dm:rnl~ ini nilai berlaku pado 1a11ggl mula11gka11. mc1jtau relevansi 1s1jkegiatanjproyek untuk pencarjrrumjhibah dalam negeri yang tidak terserapjpan jang masih terdapat s1sa alokasi komitmen pinjamanjhibah luar negeri atau pinjaman hibah dalam gegejjhibah luar negeri karena tidak sesuai dengan naskah per jan jj uta as1jj, merupakan perubahan rmc1an belanja bagian anggaran kementerian lembaga danjatau bun yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam satu) program yang sama atau antar program dalam (satu) bagian anggaran kementerian lembaga dan 1s11uasa pengguna anggaranuasa pengguna anggaran berwenang memproses rev1s1! anggaran pada direktoratjenderaljrnel tarian lem bag tertentu tu; peru bahan anggaran bulan yang bersua 1jatau pembayaran kekurangan subsidi tahun tahun sebelumnya; perubahan anggaran belanja kementerian lembaga sebagai akibat dari penyesuaian kurs;antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian lembaga; perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah; dan atauuntuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah; pergeseran anggaran dalam antarprovinsijkabupatenjkota (satu) atau danjatau antar; pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan sumber dana; dan atau pembuka dan atau berupa usulan keluaran (output) baru, sekretaris jenderal sekretaris utara sekretaris pejabat eselon kernenterianj lembaga rnenyarnpaikan usulan revisi anggaran yang telah diteliti kepada api k l untuk direvisi dengan terobosan kepada sekretaris jenderal sekretaris utara sekretaris kementerian lembaga yang rnernbawahi fungsi perencanaan; hasil revi api k l sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalan surat hasil revi; berdasarkan hasil penelitian atas ulan revisi anggaran ra sekretaris pejabat eselon kementerian lembaga menyiapkan dan rnenyarnpaikan usulan revisi anggaran kepada direktur jenderal anggaran melalui sister aplikasi dengan rnelarnra sekretaris pejabat eselon arsip data komputer; dan dokumen pendukung terkait lainnya jika ada)abat eselon kementerian lembaga tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf direktorat jenderal anggaran rnengernbalikan usulan revisi anggaran melalui sister aplikasi bat eselon kernenterianj lembaga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf direktorat jenderal anggaran melakukan penelaahan atas ulan revisi anggaran berwarna warna dengansemua1tamanljjatau perubahan nnrumjatau diterima dengan lengkap. tata cara revisi anggaran bagian anggaran kementerian lembagajhibah luar gegen dan atau pinjamanjhibah dalam gegen selain pemberian pinjamanjhibah; penambahan danjatau pengurangan penemuan jhibah luar gegenpembantuan konsen rasi kewenangan; anggaran untuk kegiatan tugas dan urusan bersama, dan atau span jang tidak mengubahpan jang untuk menambah volume keluaran (output) yang sama rgeseran anggaran dalam satu) program sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jenis belanja kecuali untuk; danjatau pengesahan atas pengeluaran kegiatan jjhibah luar negeri dan atau pinjaman hibah dalam negeri, termasuk pemberian pinjaman; perubahanjpenambahanjralat nomor register sbs; perubahanjpenambahanjralat cara penarikan sbs; pencantumanjperubahanjpenghapusan halaman iv.b dipa; catatantau rencana penemuan dalam halaman iii dipa sepanjang tidak mengubah nilai total penerimaan satker dalam perubahan pejabat perbendaharaan; rev1s1 secara otomatis, span 1s1lan revisi anggaran verse )) dan persetujuan (approve) atas usulan rev1s1 petunjuk petunjuk operasional kegiatan, operasional kegiatan mekanisme sebagai berikut: pemutakhiran data dilakukan denganln jaman baru dalam rangka penanggulangan bencana alam;dan atau penyelesaian restrukturisasi lembaga sepanjang dalam anggaran yang sama. kernel tarian (satu) bagianjmuj1s1ulan yang dibiayai dari penggunaan lele bajjl perubahan atas undang undang mengenai apbn tahun anggaran danj1r1viii ketentuan penutup ketentuan mengena11! anggaran tahun anggaran tata cara revisi! anggaran bagian anggaran kementerian negara lembaga pada direktorat jenderal anggaran ketentuan umum revisi! anggaran bagian anggaran kementerian lembaga pada direktorat jenderal anggaran secara prinsip, ketentuan revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal anggaran dja) adalah sebagai berikut: dja berwenang memproses usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan,selain itu, dja juga memproses usulan revisi anggaran berupa pengesahan untuk subtansi tertentu. berkaitan dengan apbn perubahan termasuk revisi dalam hal pagu belanja kementerian lembaga k l) berubah yang menjadi kewenangan dja adalah perubahan anggaran sebagai akibat dari adanya perubahan atas undang undang nomor tahun ten tang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran apbn jika ada) danjapbn atau undang undang mengenai perubahan atas apbn (uu apbn perubahan termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan tau self blockingbagan akun standar, dan klasifikasi anggaran. usulan revisi anggaran djadua atau lebih eselon usulan revisi anggaran harus disertai dengan persetujuan dari pejabat eselon pemilik program sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon k l). ketentuan mengenai persetujuan eselon ini berlaku untuk semua usulan revisi anggaran yang diajukan menteri keuangan c.q. dja. penyelesaian usulan revisi anggaran menggunakan sistem aplikasi. pejabat eseloja. dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada k l, dja dapat memproses usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh eselon k l sepanjang usulanan revisi anggaran. ruang lingkup kewenangan revisi anggaran pada direktoratjenderalanggaran ruang lingkup revisi anggaran yang diproses djaluyang dapat digunakan kembali serum ketentuanjdan atautermasuk satker blu, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. penurunan besaran persetujuan penggunaan pnb oleh menteri keuangan; dan atau adanya pencabutan status pengelolaan keuangan bluan revisi anggaran terkait dengan pnb, direktorat pnb k l atau direktorat pnb sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan meneliti batas maksimal pnb yang dapat digunakan sebagai belanja. usuland. penelaahan juga dilakukan dengan meneliti dokumen pendukung usulan revisi anggaran, seperti: dokumen kontrakjkerja samajnota kesepahaman; bulan perubahan pagu anggaran pnb; surat pernyataan kpa; dan atau surat pernyataan kepala rumah sakit. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pnb atas klaim asuransi barang milik negara bmn) pada k l tertentu dalam rangka pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, danjatau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dilaksanakan pengasuransian bmn dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai pengasuransian bmn. khusus tahun anggaran pelaksanaan pengasuransian bmn diterapkan pada beberapa k l sesuai dengan tahapan pengasuransian bmn yang ditetapkan oleh direktur jenderal kekayaan negara atas nama menterisuransiterhadap bmn yang diajukan klaim akurasinya tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangananggarandan atau rekonstruksi gedungjbangunan yang rusak. kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi gedungjbangunan yang rusakyang bersumber dari luar negeri; percepatan penarikan jaman luar negeri dan atau pinjaman dalam negeri, termasuk pemberian pinjaman; danjatau tambahan jaman luar gegen baru untuk penanggulangan bencana alam. percepatan penarikan pln jaman luar gegen sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut atasluar negeri akibat selisih kurs (lihat ketentuan dalam huruf angka huruf halaman perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan jaman dalam negeri yang bersifat mengurangi1 pagu anggaran belanja berupa pengurangan alokasi pinjaman kegiatan, dilakukan dalam hal: paket kegiatanjproyek yang didanai dari jaman kegiatan atau dari pemberian pinjamanalokasi pinjaman luar negeri. pengurangan alokasi jaman kegiatan termasuk pengurangan alokasi pemberian pinjamjjjaan revisi terkait dengan lanjutan rupiah murni pendamping yang tidak seluruhnya terserap pada tahun anggaran disampaikan kepada dja paling lambat januari revisi tersebut merupakan revisi yang bersifat menambah pagu dipa k l. lanjutan rupiah murni pendamping digunakan untuk per jan jian pinjaman luar gegen yang ditandatangani paling lambat tanggal desember sementara itu,nnc1an anggaran belanja lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan atau pinjaman dalam negeri, termasuk pemberian pinjaman dapat dilakukan sepanjang pinjaman luar negeri dan atau pinjaman dalam negeri belum closing date.tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum disetujui dalam apbn uu apbn perubahan (kecuali untuk penanggulangan bencana alam), pemberian pinjaman atau jaman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam apbn uu apbn perubahrevisi anggaran yang terkait dengan percepatan penarikan pinjaman hibah luar negeri atau pinjaman hibah dalam negeri, tambahan pinjaman luar negeri baru, dan luncuran rupiah murni pendamping uang muka kontrak dpr)ja menyampaikan penetapan revisinya dprkerja setelah penetapan revisi anggaran.an bersumber dari hibah luar negeri dan atauhibah luar negeri dan hibah dalam negeri, termasuk pemberihibah luar negeri; percepatan penarikan hibah luar negeri dan atau hibah dalam negeri, termasuk pemberian hibah; danjapbn atau apbn perubahapbn atau apbn perubahgegenbah pagu anggaran belanja berupapengurangan bah luar negeri atau hibah dalam negeri, termasuk pemberian hibah luar gegen atau hibah dalam gegen yang diterushibahkan. perubahan rmc1an anggaran belanja lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun yang bersumber dari hibah luar negeri dan atau hibah dalam negeri, termasuk pemberian hibah dapat dilakukan sepanjang hibah luar negeri dan atau hibah dalam negeri belum closing date. dalam hal revisi anggaran terkait dengan pemberian hibahan jaman yang diterushibahkan, dja menyampaikan pengesahan revisinya dpr bagai bahan kerja setelah pengesahan rev1s1. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulanganan perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam kementerian keuangan. bulan perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam tersebut bersifat menambah pagu termasuk dalam hal ini usulan pergeseran belanja dalam rangka penanggulangansbs untuk pembiayaan kegiatanjproyek k langgaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bukan merupakan penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya dan tidak memerlukan catatan pada halaman iv.b dipa serta tanpa harus terlebih dahulu diverifikasi oleh api k l atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk); mencantumkan nama satker, uraian kegiatan, kode register proyek, dan nilai sisa pekerjaan yang dilanjutkan; dihampiri surat pernyataan kpa, persetujuan pejabat eselon penanggung jawab program, dan konfirmasi hasil rekonsiliasi data dari dpr; dan nya belum berakhir; bersifat menambah pagu anggaran belanja yang bersumber dari sbs tahun anggaran dan anggaran diajukan kepada direktur jenderal anggaran paling lambat maret ketentuan mengenabelanja k l sebagai akibat dari penyesuaiangegentiga intansijpihak, yaitu kementerian lembagaja dengan ketentuan sebagai berikut: perubahan keluaran (output) prioritas nasional dan lokasi yang dapat diusulkan dja atau penambahan komponen pada keluaran (output) prioritas nasional; penambahan atau pengurangan anggaran danjatau volume keluaran (output) prioritas nasional; danjja adalah keluaran (output) yang dibiayai dari bah langsung, yang disepakati oleh tiga pihak (kmenyampaikan usulan revisi berupa perubahan keluaran (output) prioritas nasional danjatau lokasi denganmenyetujui usulan perubahan verse but. dalam hal usulan revisi berupa perubahan rumusan informasi kinerja dalam database rka k l dipa, usulan revisi dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi. dalam hal usulan rev1s1ja menelaah usulanja mengkoordinasikan penelaahan usulan rev1s1 antara k l pengusul, mitra k l dja, dan mitra k lrnel tarian ppn bappenas dianggap menyetujui hasil penelaahan. k l melakukan pemutakhiran rencana kerja kementerian lembaga setelah usulan revisi anggaran ditetapkan oleh dja. pergeseran anggaran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l dalam kondisi mendesak, dapat menyampaikan usulan tambahan kebutuhan anggaran yang dipenuhi dari anggaran bun. setelah usulan revisi anggaran tersebut dipenuhi, akan dilakukan pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l, dan ditetapkan surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran sp saba). proses revisi ini dilakukan pada ranah bun. selanjutnya, mengajukan usulan revisi penambahan pagu anggaran yang berasal dari sp saba djabagian anggarandari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l dilakukan oleh dja setelah mendapat persetujuan menteri keuangan selaku bun. pergeseran anggaran yang dilakukan dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l antara lain: usulannkean perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam; penggunaan cadangan pnb yang terdapat dalam bun untuk menambah alokasi belanja k l yang bersangkutan; untuk keperluan mendesak k lms belanja pegawai yang dipenuhi melalui bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya), diatur dalam lampiran peraturan menteri ini.disertai dengan persetujuan dari menteri keuangan. untuk mengawal ketentuan tersebut, revisi penambahan pagu anggarananggaran k l yang berasal dari sp saba adalah sebagai berikut: setelah menteri keuangan menyetujui usulan tambahan anggaran dari k l untuk dibiayai dari bun, dja melakukan pergeseran anggaran belanja dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) dengan menerbitkan sp saba bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) yang selanjutnya menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) setelah memperoleh sp saba bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya),; dan revisi pencantuman halaman iv.b dipa terkait dengan revisi penambahan pagu anggaran k l yang bersumber dari sp saba;djabagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya).lakukan penolakan atas usulan revisi anggaran kepada sekretaris jenderal sekretaris tama sekretaris pej bat eselon k l pada sistem aplikasibagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya)ja menetapkan: revisi dhp rka k l; dja terkait dengan sp sabantarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi pergeseran anggaran antar program antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi dilakukan karena adanya reorganisasi antar k l atau perubahan kabinet yang berdampak pada perubahan pagu anggaranantarbagian anggaran karena adanya reorganisasi antar k l atau perubahan kabinet dapat dilakukan dja dengan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara program lama dengan program baru dan dokumen pendukung yang relevan. proses penyelesaian usulan pergeseran anggaran antara program lama dan program baru antarbagian anggaran dapat dilakukan bersamaan simultan dengan proses pemenuhan kelengkapan administrasi kelembagaan yang disebabkan oleh reorganisasi antar k l dan perubahan kabinetk l. revisi dipa yang telah ditetapkan oleh dja disampaikan ketua komisi mitra k l atau ketua badan anggaran dewan perwakilan rakyat dpr). perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume keluaran (output)berpikir verse ansekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon penanggung jawab programan revisi anggaran kepada direktur jenderal anggaran. dalam hal terdapat keluaran (output) yang digunakan oleh beberapa satker, volume keluaran (output) yang diproses dja merupakan akumulasi volume keluaran (output) pada level program tau volume keluaran (output) keseluruhan pada tingkat eselon termasuk dalam hal ini penurunan volume keluaran (output) sarana dan prasarana internal berupa penurunan volume komponen pengadaan gedungjbangunan dan atau volume komponen kendaran bermotor, revisinya diproses dan ditelaah dja. dalam hal gedungjbangunan danjusulan revisi wajib pula disertai dengan revisi rencana kebutuhan barang milik negara robin) hasil penelaahan direktorat jenderal kekayaan negara (djka). revisi robin diperlukan dalam hal: k l mengalokasikan anggaran melebihi dari jumlah hasil penelaahan robin; tau mengubah spesifikasi, misalnya kendaraan jabatan untuk eselon akan diganti untuk kendaraan jabatan eselon maka diwajibkan adanya perubahan hasil penelaahan robin karena akan dilakukan assessment penelaahan dari sisi kebutuhan akan bmn dimaksud. dalam hal k l mengalokasikan anggaran untuk realisasi pengadaan kendaraan bermotor dengan jumlah lebih sedikit dari hasil penelaahan robin tahun berjalan maka secara substansi tidak memerlukan revisi atau perubahan robin karena secara kebutuhan bmn nya tetap sesuai dengan hasil penelaahan robin tahun berjalan. revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap pergeseran anggaran dalam satu) program yang sama danjatau antar program dalam rangka penanggulangan bencana alam, dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana alam, tanggap darurat, dan penanganan pascabencana alam. pergeseran anggaran dimaksud diajukan oleh sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon k l dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.(satu) bagian anggaranmengenai dalam (satu) program yang sama atau antar program.usulan revisi anggaran terkait dengan belanja operasional yang menjadi kewenangan dja adalahtar program; dan atau pergeseran anggaran belanja nonantar program, dapat dilakukan dengineligible expenditure yang terbukti dengan adanya unsur korupsi, kolusi, dan atau nepotisme kkn).jreorganisasi k l l dilakukan karena adanya penataan organisasi internal yang berdampak pada perubahan pagudalam (satu) bagian anggaran karena adanya penataan organisasi internal yang dapat dilakukan sepanjang pagu program lama dan pagu program baru antar k l telah disetujui ketua komisi mitra k l atau ketua badan anggaran dprdan tau struktur organisasi k l. dalam proses restrukturisasijreorganisasi k l, k l dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi diperlukan juga biaya biaya dalam penyelesaian restrukturisasijreorganisasi k l seperti biaya sewa konsultan penilaian bmn dan penyusunan jurnal penutup, khususnya bagi satker yang mengalami likuidasi. pergeseran anggaran antarkeluaran (output)untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintahjawab k l. pergeseran anggaran dalam (satu) atau antar provinsi kabupatenkota dan atau antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. tugas pembantuan merupakanmerupakan, urusan bersama, danjatau dekonsentrasi merupakan bagian dari pagu anggaranjelas dalam rka k l. pergeseran anggaran antarprovinsijkabupatenjkota danjja. pergeseran anggaran dalam satu) program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun tahun sebelumnya secara umum, tunggakan merupakan tagihan atas pekerjyang sudah lebih dari (satu) tahun anggaran diproses djaverse pkjkurang jalur subsidi atau belanja anggaran bun tau layanan satker blupkpk1sa kewajiban pembayaran kegiatanjproyek yang dibiayai melalui sbs yang melewati tahun anggaran dilakukan dengan mengurangi alokasi sbs k l pada tahun anggaran dalamjumlah yang sama dengan sisa kewajiban pembayaran kegiatanjproyek yang dibiayai melalui sbs tahun anggaran sesuai dengan hasil audit bpk kementerian pan dan rb)verse but. ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian revisi anggaran berupa pembayaran ganti kerugian korban salah tangkaptahun atau karena percepatan pelaksanaan kegiatan tahun tahun atau karena perubahan suku bunga dan kurs atau adanya eskalasi nilai kontrak tahun jamak beserta revisi administrasinya apabila belum dicantumkan dalam catatan halaman iv.b dipatahun dan usulantahukegiatan proyek lain melalui mekanisme revisi dipa dengan menyertakan surat penetapan menteri pimpinan lembaga atas pergeseran anggaran dalam rangka dekomposisi pendanaan antartahun untuk kegiatan kontrak tahun jamak yang bersangkutan;an"tahun yang dananya bersumber dari sbs;tahun da; pergeseran anggaran yang dilakukan antara keluaran (output) dari kegiatanjproyek kontrak tahunan kepada keluaran (output) kegiatan proyek kontrak tahun jamak; danj pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa anggaran kontraktual danbulanja digunakan untuk: memenuhi kekurangan belanja operasional antar program;;; danjatau keluaran (output) baru merupakanbaru tersebut harus input terlebih dahulu sistem aplikasi. dalam hal usulan keluaran (output) baru berkaitan dengan pembangunan gedungjbangunan dan atau pengadaan kendaraan bermotor yang wajib mengikuti standar barang dan standar kebutuhan, maka wajib disertai dengan perubahan hasil penelaahan robin dari djka.atau bpk. pergeseran anggaran antarkeluaran (output) prioritas nasional dalam hal terdapat pergeseran anggaran antarkeluaran (output) prioritas nasional, k l dapat mengajukan usulan revisi anggaran dja dengan ketentuan sebagai berikut: pergeseran anggaran antar;; ja jawab program; dalam hal pergeseran anggaranja mengoordinasikan penelaahan usulan revisi antara k l pengusul, mitra k l dja, dan mitra k l kementerian ppn bappenasmenterian ppn bappenas; dalam hal pergeseran anggaran prioritas nasionaljja menelaah usulan revisi tersebut dengan berkoordinasi dengan k l terkait, dan menyampaikan penetapan revisinya mitra kerja k l kementerian ppn bappenas; dalam hal terjadi pergeseran anggarannomor register untuk kegiatanjproyek yang sumber dananya dari sbs, eselon penanggung jawab program harus menyampaikan usulan pergeseran pendanaan antar nomor register dpr; dalam hal terjadi pergeseran anggaran terlebih dahulu harus melalui pencantuman dalam daftar prioritas proyek; kementerian lembaga melakukan pemutakhiran rencana kerja setelah usulan revisi ditetapkan oleh djaanggaran sebelumnyaanggaran sebelumnya berakhir; dan batas akhir pengajuan usulan revisi anggaransebelumnya yang dibebankan pada dipa tahun anggaran mengacu pada peraturan menteri keuangan mengenuntuk1sa pekerjaan tahun anggaran sebelumnyaan penggunaan dana keluaran (output) cadangan diajukan oleh pejabat eselon k l kepada djaantaretnis belanja kecuali dalam rangka pemenuhan belanja operasional dan belanja yang bersumber dari pnb pada satker blu mengingat sesuai dengan kebijakan pemerintah, belanja barang non operasional tahun anggaran di mapping maksimal sama dengan realisasi belanja barang non operasional pada tahun anggaran maka dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang berdampak pada penambahan belanja barang non operasional, baik yang berasal dari belanja barang itu sendiri maupun dari pergeseran jenis belanja yang lain, harus diproses dan ditelaah dja. tidak termasuk dalam hal ini, pergeseran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional, dan pergeseran anggaran pada satker blu. pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan sumber dana pergeseran sumber dana dari misalnya pnb menjadi rupiah murni atau sebaliknya atau perubahan sumber dana yang lain, harus diproses dan ditelaah dja. rincian belanja menurut sumber dana sudah ditetapkan dalam undang undang mengenai apbn dan peraturan presiden mengenai rincian apbn, sehingga apabila rincian belanja menurut sumber dana tersebut diusulkan mengalami perubahan, maka usulan revisinya diproses dan ditelaah oleh dja. termasuk dalam hal revisi untuk memenuhi kekurangan belanja operasional dalam hal k l menyampaikan usulan rev1s1 penurunan volume keluaran (output) dalam hal pagu anggaran tetap, hal tersebut dapat diartikan bahwa unit cost yang sebelumnya telah disepakati dalam penelaahan rka kl mencukupi untuk mencap target volume keluaran (output), dalam perkembangannya menjadi tidak mencukupi. dalam hal ini, volume keluaran (output) yang ditelaah oleh dja adalah akumulasi volume (dua) atau lebih keluaran (output) yang sama antar satker yang lokasinya diusulkan untuk dilakukan pergeseran. dalam hal volume salah satu keluaran (output) menjadi nol, dalam arti tidak jadi dilaksanakan, revisinya juga diproses dan ditelaah dja. dalam hal satker tertentu mengusulkan penurunan volume untuk (satu) keluaran (output) tertentu dengan alasan alokasi anggarannya tidak mencukupi, usulan revisinya juga diproses dja. selain revisi dengan penelaahan, dja juga berwenang memproses usulanan revisi anggaranmmengikuti ketentuanja juga berwenang memproses usulan penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang yang dipenuhi melalui bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya), yang diatur dalam lampiranantara lain: perubahan rumusan informasija,keluaran (suboutput), satuan keluaran (output);dan semua1 dengan kebijakan penganggaran terkini, dan tau untuk melengkapi database rka klan perubahan rumusan informasi kinerja dalam database rka k l dipa melalui sistem aplikasijkeluaran (output) prioritas nasional danjatau sasarannya, k l mengunggah dokumen hasil pertemuan (tiga) instansian revisi. pembukaan blokir dalam halaman iv.a dipa untuk memperjelas peruntukan pembukaan blokir dipa) dan tambahan informasi pada saat proses pencairan anggaran (catatan pada halaman iv.b dipa). tambahan informasi yang tercantum pada halaman iv.a diphasil revi audit dari bpkkarena: masih memerlukan persetujuan dprcmbagian anggaran k l dilakukan oleh direktorat teknis mitra k l dja. dalam hal blokir halaman iv.a dipa dikarenakan anggaran sudah berlokasi namun belum terdapat robin atau alokasi anggarannya melebihi persetujuan yang terdapat dalam robin, penghapusan blokir dalam halaman iv.a dipa harus melampirkan hasil penelaahan robin atau revisi hasil penelaahan robin. selain revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, dja uga memproses revisi administrasi berupa pengesahan, terkait dengan kode danjatau nomenklatur bagian anggaran satker, perubahan pejabat penandatangan dipa, dan dengan penjelasan sebagai berikut: perubahan kode dan atau nomenklatur bagian anggaran satker dalam hal k l mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja, k l dapat mengajukan perubahan kode dan atau nomenklatur bagian anggaran satker dja setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. usulan rev1s1perubahan pejabat penandatangan dipa revisi perubahan pejabat penandatangan dipa merupakanisija dapat melakukan revisi secara otomatis berupa perbaikan konsep dipa. mekanisme rev1s1 otomatis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: unit eselon k l atau djadan atau berdasarkan temuan dja dan atau pemberitahuan dari unit eselon k l sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dja memperbaiki konsep dipa. selain itu, dja yang belum diatur dalam peraturan menteri ini, setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. usulan revisi anggaranatau prioritas k l yang bersifat urgent dan mendesak untuk dilaksanakan; dan sudah mempertimbangkan perkiraan realisasi pencaran revisi administrasi yang disampaikan k l, djapada sistem aplikasi. dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan revisi anggaran yang menjadi kewenangan dja dapat diatur dalam bentuk peraturan direktur jenderal anggaran. tata cara penelaahan usulan revisi! anggaran sebelum ditetapkan menjadi dipa, terhadap rka k l yang disampaikan oleh k l dilakukan penelaahan dja. oleh karena itu, dalam hal terdapat usulan revisi dipa, usulan revisi dipatata cara yang terdiri atas: surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh pejabat eselon arsip data komputer; dan dokumen pendukung sesuai dengan substansi usulanananja menyampaikan undangan yang berisikan waktu penelaahan melalui surat elektronik (e main k l yang terdaftar djaja melakukan login dengan user masing masing pada sistem aplikasi. forum penelaahan antara dja dan k l forum penelaahan telah terbentuk setelah dja selesai meneliti usulan rev1s1unduhnggah kembali arsip data komputer rka k l dipa. batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesahan revisi! anggaran direktorat jenderal anggaran tanggal oktober untuk revisi anggaran reguler pada dja; tanggal desemberk l l yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang ditetapkan setelah terbitnya apbn perubahan dan atau kegiatan kegiatan yang membutuhkan datajdokumen. tanggal desember dalam hal revisi anggaran dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan lingkup bun atau belanja k lun dan atau. pada saat penerimaan usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka dan angka seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap.jaanan revisi anggaran dari k l; mengelola daftar nomor telepon seluler yang didaftarkan k l; dan mengelola daftar alamat alamat surat resmi atau surat elektronik kedinasan k l. k l: unit eselon k l mendaftarkan alamat surat elektronik kedinasan dja; unit eselon k l mendaftarkan nomor telepon seluler kpa pejabat yang berwenang mengajukan usulan revisi anggaran; dan melengkapi form registrasi pada sistem aplikasi. mekanisme revisi anggaran pada dja untuk k lyang disampaikan oleh kpa. dalam hal usulan revisi anggaran berkaitan dengan pagu anggaran berubah dan tau berupa usulan keluaran (output) baru, l yang membawahi fungsi perencanaanhasil revi api k l sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam surat hasil revi. setelah usulan revisi anggaran direvisi oleh api k l, sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon k l menyiapkan usulan revisi anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk disampaikan kepada djaarsip data komputer; dan dokumen pendukung terkait lainnya jika ada). sistem aplikasija meneliti surat usulan dan kelengkapan dokumeilengkapi dokumen pendukung, dja mengembalikan usulan revisi anggaran melalui sistem aplikasi. dalam hal usulan revisi anggaran telah dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dinyatakan diterima, dja mengirimkan surat undangan penelaahan. jika usul revisi anggaran menyangkut perubahan pagu anggaran pnb untuk kesehatan dan pendidikan, maka dilakukan penelaahan bersama antara direktorat pnb k l dja atau direktorat pnb sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkanja melakukan penelaahan atas usulan revisi anggaran bersama sama dengan k l pengusul revisi anggaranja dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai dengan hasil kesepakatan dengan pengusul revisi dalam forum penelaahan, dengan batas waktu paling lambat (lima) hari setelah penelaahan. dalam hal (lima) hari kerjaja dapat melakukan tindakan sebagai berikut: dja menyampaikan surat permohonan perbaikan danjatau pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung kedua; atau dja menghentikan proses penyelesaian usulan revisi anggaran dan mengeluarkan surat penolakan usulan revisi anggaran. dalam hal penelaahan dan pemenuhan kelengkapan revisi anggaran disetujui, dja akan memberikan pengesahan (approx van pada sis tern aplikasi. dja menuangkan hasil penelaahan usulan revisi anggaran dalam berita acara hasil penelaahan yang disetujui oleh pejabat perwakilan dari dan dja melalui sis tern aplikasi. dalam hal usulan aplikasi. bulan revisi anggaran yang ditujukan djaan revisi anggaranpengguna anggaran jika ada); persetujuan pejabat eselon jika ada); hasil revi api k l jika ada); dan atau dokumen pendukung terkait lainnya. dalam hal revisi terkait dengan pnb, usulan revisi dilengkapi dengan: dokumen kontrakjkerjasamajnota kesepahaman; usulan perubahan pagu pnb; surat pernyataan kpa;unit eselon . kop kementerian lembaga alamat . i20xx segera satu berkas nomor sifat lampiran hal bulan revisi anggaran yth. direktur jenderal anggaran jal<:arta dasar hukum: (tanggal bulan xx)hp rka kil ditjen . . tanggaltata car revisi. alasanl. nipinrpgegenr~:~~~~ ~ ~~~~~~ ~~.~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~ . . . . .(~) kop nom sifat lampiran hal 20xx (tanggal bulan) 20xx segera revisi anggaran, contohnya: pergeseran anggaran pb, dan juraian isiimp pip k l, imp unit eselon yang mengajukan revisi anggaran, dan pimpinan unit perencanaan k ri ilustbagian anggaran bendahara umum negara pada direktorat jenderal anggaran ketentuan umumandja) juga memproses usulan revisi anggaran bun dengan penelaahan. secara prinsip, ketentuan revisi anggaran bun yang menjadi kewenangan dja sebagai berikut: bulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan; penelaahan dilakukan antara djarevisi anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi: revisi anggaran dalam bun hal pagu anggaran berubah; revisi anggaran dalam bun hal pagu anggaran tetap; danjatau revisi administrasi dalam bun yang memerlukan penelaahan. disampaikan oleh pejabat eselon penanggung jawab program pemimpin ppa.bun); dalam struktur bun, pejabat eselon yang bertindak sebagai penanggung jawab program pemimpin ppa bun) dan pejabat eselon yang bertindak sebagai unit pelaksana (kpa bun) tidak selalu berada dalam struktur organisasi k l yang sama. dalam hal usulan revisi anggaran bun memerlukan dokumen pendukung berupa surat persetujuan pejabat eselon makaker perangkat daerah yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah; ppa bun kpa bubun yang diajukan kepada dja; pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainny; revisi anggaran dilakukan dengan memperhatik; penyelesaian usul revisi anggaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi. ruang lingkup kewenangan revisi anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pada direktorat jenderal anggaran berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup revisi anggaran bun yang diproses djaprogram pengelolajperubahan alokasi subsidi energi untuk memenuhi kurang bayar dapat; usulan perubahan alokasi anggaran subsidi energi disampaikan oleh ppa nke dja disertai dengan dokumen pendukung yang relevan; dan, dapat digunakan untuk: menutup pembiayaan defisit anggaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dilaksanakan serum dengan undang undang mengena1 apbn; dan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampeataupun surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, setiap tahun pemerintahj badan aha internasional jjkabupatenjkarena.transfer daerah dan dana desa.transfer daerah dan dana sa). perubahan anggaran belanjaan bersumber dari pinjaman luar negeri perubahan anggaran yang bersumber dari jaman luar negeri yangluar negeri; dan tau percepatan penarikan pinjaman luar negeri.usundanjatau adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri. percepatan penarikan pinjamanmengenai perubahan atas apbn (uu apbn perubahanbun pemberian pinjaman melakukan perubahan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun anggaran kpa bununtuk dicocokkan dengan data realisasi pada kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn); berdasarkan hasil mencocokkan, ppn menandatangani daftar rincian kegiatan dan realisasi anggaran dan diam pakan kepada ppa bun pemberian pinjaman dan dja paling lambat pada tanggal januari tahun anggaranan revisi anggaran kepada direktur jenderal anggaran paling lambat pada tanggal30 januari tahun anggaran perubahan anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri perubahan anggaran yang bersumber dari hibah luar negerihibah luar negeri untukhibah luar negeri; percepatan penarikan hibah luar negeri; dan apbn uu apbn perubahan ditetapkan. perubahan anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri untukdia1an rencana pencairan (disbursements plan) proyek; dan atau adanya pembatalanjpengurangan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri. pengurangan alokasi hibah luar negeri dan hibah dalam negeri termasuk pengurangan, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahdpb) menyampaikan usulrev1s1 dipa bun pengelolaan hibah dan menyampaikan penetapan rev1saya dpr untuk pemutakhiran database penerimaan bah, paling lam bat sepuluh) hari kerja setelah pengesahan revisimasukan (input)sebagai berikut: melampirkan surat pernyataan pejabat eselon struktural kpa bunpejabat eselon struktural kpa bun menyetujui pengurangan volume keluaran (output). pejabat eselon penanggung jawab program pemimpin ppa bun) mengajukan usulanaja. dalam hal gedungjbangunan dan wajib disertai dengan revisi rencana kebutuhan barang milik negara robin) hasil penelaahan djka(tiga) instansi pihak, yaitu k lja dengan ketentuan bahwa perubahan keluaran (output) prioritas nasional telah disetujui oleh pejabat eselon penanggung jawab program pemimpin ppa bun). pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnyuntuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pengajuan rev1s1agian anggarananggaran termasuk dalam pergeseran anggaran dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l antara lain adalah: tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak k l kriteria pengajuan pergeseran anggaran untuk membiayai kebutuhan mendesak k l sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenamberian insentif atas kinerja anggaran belanja k l kriteria pena juan pergeseran anggaran untuk membiayai pemberian insentif atas kinerja anggaran belanja k l sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pemberian insentif atas kinerja anggaran kementerian negara lembaga.k l, menterijagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l. dalam hapenanggulangan bencana alam pergeseran anggaran dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l juga termasuk usul perubahan anggaran belanja dari k l kementerian keuangan untuk kegiatan penanggulangan terjadinya bencana alam. kriteria pengajuan pergeseran anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana alambagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya). penggunaan dana cadangan pnb yang terdapat dalam bun yang berasal dari selisih pagu penggunaan pnb hasil perhitungan revi angka dasar dalam hal terdapat selisih antara pagu penggunaan pnb hasil perhitungan revi angka dasar dengan pagu penggunaan pnb yang ditetapkan oleh direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan, selisih pagu tersebut disimpan dalam dana cadangan pnb yang terdapat dalam bun. penggunaan dana pnb yang terdapat dalam bun untuk menambah alokasi belanja k l yang bersangkutan dan ditujukan untuk menambah volume keluaran (output). dalam hal k l mengusulkan penggunaan cadangan pnb nya yang terdapat dalam bun, k l wajib menyampaikan surat permohonan penggunaan cadangan pnb, yang ditandatangani oleh pejabat eselon sebagai penanggung jawab program dengan melampirkan: dokumen target dan pagu penggunaan pnb k l untuk bahan penyusunan pagu indikatif; surat pernyataan yang menyatakan bahwa target pnb diperkirakan akan tercapai dan cadangan pnb digunakan untuk menambah volume keluaran (output). penggunaan dana cadangan pnb pada bun dilakukan melalui mekanisme penerbitan sp saba dengan mengikutielanja dari bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya). direktorat pnb k l dan atau direktorat pnb sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan dja melakukan validasi usulan k l dengan data target dan pagu penggunaan pnb k l yang terdapat dalam client server dja.penuhi melalui bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya)ms belanja pegawai tahun anggaran makadia1sanggaran harus disertai dengan persetujuan dari menteri keuanganun pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam bunun adalah terkait dengan kurang jalur bayar subsidi, transfer daerah dan dana desa, dan belanja bun tahun tahun sebelumnya sepan mekanisme penyelesaian revisi anggarananggaranbua);bun. tata cara revisi anggaran untuk pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalamyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap eintracht) pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam bun juga dapat digunakan untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap eintracht). penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap eintracht) harus diselesaikan oleh k l yang bertanggungjawab terhadap permasalahan tersebut, dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, namun demikian jika anggaran yang ada tidak lagi dapat dioptimalkan maka dapat diusulkan kepada menteri keuangan. demikian pula untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap, kementerian keuangan hanya bertindak sebagai bendahara negara sehingga tidak bisa membayar tuntutan ganti kerugian dari pengadilan. k l selaku chief operating officer bertindak dan bertanggungjawab serum tugas fungsinya, sehingga terhadap kesalahan korban salah tangkap, k l harus bertindak selaku kpa untuk penyelesaian ganti kerugiun. pergeseran antarsubbagian anggaran buanggarpengesahan pendapatanjbelanjajpembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran bun tahun anggaran dalam hal terdapat usulan revisi anggaran tahun berkaitan dengan pengesahan pendapatanjbelanjajpembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran bun tahun anggaran yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul revisi anggaran tahun usulanrevisi administrasi yang memerlukan penelaahandiantaranya: perubahan rumusan informasi kinerja dalam database rka bunbun kpa bunsesuai dengan kebijakan penganggaran terkini; untuk melengkapi database rka bunja menetapkan usulan revisi anggaran. penghapusan perubahan pencantuman blokir dalam halaman iv.a dipa pada saat penelaahan rka bun, prev1u dapat mencantumkan blokir pada halaman iv.a dipa bun dengan alasan sebagai berikut: masih memerlukan persetujuan dpr;berupasuai dengan rekomendasi api1s1 penghapusan perubahan selurupenelaahan antara ppa bun dan kementerian keuangan c.q. dja. dalam hal terdapat perbedaan dan atau perubahan nnc1penelaahan antara ppa bun dan dja. dalam hal terdapat catatan dalam halaman dipa,ja. selain revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, dja1s1 tersebutan revisi perubahan pejabat penandatangan dipa disertai dengan surat keputusan penunjukkanjpenetapan sebagai penandatangan dipa. selain itu, dja dapat memproses usulanan rev1s1 administrasi tersebut memerlukan penelaahan. tata cara penelaahan usulan revisi anggaranja. oleh karena itu, dalam hal terdapat usulan revisi dipa, usulanyang akan direvisiarsip data komputer; dokumen pendukung sesuai dengan substansi usulan revisi anggaran ika ada); dan surat hasil revi api k l dalam hal revisi anggaran berkaitan dengan perubahan dana bun dan atau pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l jreviupenelaahan usulan revisi anggaran bun dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: persia pan dja menyampaikan undangan yang berisikan waktu penelaahan melalui e mail yang terdaftar dja kepada ppa buppa bun dan djappa bun forum penelaahan telah terbentuk setelah dja selesai meneliti usulan revisi berdasarkan kriteria revisi, dan mengundang ppa bun untuk melakukan penelaahan. arsip data komputer rka bun dapat diunduh oleh menelaah untuk diteliti secara offline atau dapat dilihat secara detil sampeppa bun. jika penelaahan membutuhkan perbaikan ars1p data komputer rka bun revisi, ppa bun dapat melakukan unggah kembali arsip data komputer rka bun dipa. batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesahan revisi! anggaran dalam hal revisi anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) k l, batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran oleh djabun danja ditetapkan paling lambat pada tanggal desember alur mekanisme revisi! anggaran bagian anggaran bendahara umum negara mekanisme revisi anggaran pada dja tau perubahan rincian anggaran bun dan bersama sama dengan ppa bun. untuk melakukan penelaahan tersebut, dja dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai dengan hasil kesepakatan antara ppa bun dengan dja,jditerima dengan lengkap! anggaran dari ppa bun kepada direktoratjenderalanggar sifat lampiran halpmk. 20xx tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran xx; . dhp rdp bun . . tanggalsebagai bahan pertimbangan, dengan ini. nip nrp . petunjuk pengisian surat usulan revisi!jika ada). diisi dengan tern rev1s1 yaitu: penambahan alokasi pembayaran subsidi energi, pembayaran bung utang, pembayaran cicilan pokok utang, perubahan anggaran yang bersumber dari pinjamanlhibah luar negeri, pergeseran bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) kil, belanja pegawai satker luar negeri, dan sejenisnya. diisi dengan mekanisme revisi anggaran,il (di saba kan), dan sejenisnya. diisi dengan ala san perti bang pertimbangan dar dalam rangka menindaklanjuti hasil sidang kabinet. diisi dengdokumen pendukung terkait lainnya jika ada). diisi dengan nama pejabat eselon selaku pemimpin ppa bun lingkungan kementerian keuangan. diisi dengan nip inrd pejabat eselon selaku pemimpin ppa bun lingkungan kementerian keuangan. f!h matriks perubahan (semula menjadi) ppa bun . (isikan kode dan uraian ppa bun) uraian menjadi satker program semula kode kegiatan keluaran + (output) blokir ds blokir ds komponen jenis pagu pagu belanja volume volume xxxxx satker diisi rp. rp. rp. xxx.xx.xx . (berisikan nama rp. rp. rp. program) xxxx . (berisikan nama rp. rp. rp. kegiatan) xxx. xxx . (berisikan nama diisi rp. diisi rp. rp. keluaran (output) volume volume yang direvisi) xxx . (berisikan nama rp. rp. rp. komponen) jenis belanja rp.inspektorat jenderal inspektorat utama . kop alamat . nomor sifat lamp iran hal j20xx segera hasil revi revisi anggaran (tanggal bulan)i.bagian anggaran bun pengelolaan belanja lainnya) jika ada) diisi dengan alasanjpertimbangan sesuai dengan surat usulan revisi anggaran. diisi dengan jmxxjpimpinan api k l. uraian !il, pimpinan unit eselon yang mengajukan revisi anggaran, dan pimpinan unit perencanaan kini.ilustrasi kementerian .,__ lampiran iii pera turupada direktorat pelaksanaan anggaran direktoratjenderalperbendaharaan ketentuan umum revisi! anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaran direktorat jenderal perbendaharaan secara prinsip, ketentupb) adalah sebagai berikut: pergeseran anggaran dalam (satu) program antar satker antar kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan kanwil dpb) yang berbedatersebut. misalnya, satker dan satker yang berada pada wilayah kerja kanwil dpb yang berbedpembangunan jalan sebelumnya, usulan revisi anggaran antarkeluaran (output) antar satker antar kanwil dpb tersebut dapat diproses direktorat pelaksanaan anggaran dpb. disampaikan oleh pejabat eselon penanggung jawab program;(dua) atau lebih eselon usulan. berupa pengesahan, sehingga tidak memerlukan penelaahan; direktorat pelaksanaan anggarandalam rangka pemenuhan belanja operasionalhasan akun standar, dan peraturan menteri keuangan mengenai klasifikasi anggaran. penyelesaian ulan revisi anggaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi; dan pejabat eselon ipb. ruang lingkup kewenangan revisi! anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaran direktorat jenderal perbendaharaan berdasarkan hal hal tersebut atas, ruang lingkup revisi anggaran yang diproses direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah sebagai berikut: pergeseran anggarandalam (satu) komponen dalam keluaran (output) layanan perkantoran antar satker antar kanwil dpb. pergeseran anggaran antarkomponen dalam keluaran (output) layanan perkantoran dalam (satu) satker yang sama dan atau tar satker. pergeseran anggaran belanja non operasional untuk memenuhi kebutuhan alokasi belanja operasional pada (satu) satker dan atau antar satker sepanjang: alokasi belanja operasional dalam (satu) program yang sama tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dinyatakan dalam surat persetujuan pejabat eselo, yang dinyatakan dengan surat pernyataan kparevusulanan, harus tetap dilakukan. termasuk dalam hal ini, usulanselisih kurs. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs yang menjadi kewenangan direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah pergeseran anggaran yang bersumber dari rupiah murni antar satker antargegenataunyelesaiadan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk)jadan layanan umum blu)direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah pergeseran anggaran dalam (satu) program yang sama antar satker antardirektorat pelaksanaan anggaranedirektorat pelaksanaan anggaran dpb output) nya tercantum pada dipa tahun anggaran pekerjaan penugasannya telah diselesaikan tahun anggaran tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran dan atau usulan revisi anggaran dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam (satu) program yang sama antar satker antar kanwil dpb. pergeseran anggaran antarprovinsijkabupatenjkota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan atau konsen rasi. bulan revisi anggaran yang diproses direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah pergeseran anggaran dalam (satu) keluaran (output) yang sama atau antarkeluaran (output) antar satkerdiajukan olehadalah pemanfaatan sisa anggaran untuk menambah volume keluaran (output) yang sama danjatau keluaran (output) yang lain antar satker antar anggaran kontraktual dan ajuga termasuk untuk menambah volume komponen pada keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal. dalam hal kegiatan kontraktual, s1anggaradirektorat pelaksanaan anggaran dpb berwenang memprosesdirektorat pelaksanaan anggaran dpb adalah sebagai berikut: dalam hal terdapat pagu minumanggaran pagu minus belanja pegawai yang menjadi kewenangan direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah penyelesaian usulan revisi anggaran pagu minus belanja pegawai yang dilakukan dengan cara pergeseran anggaran antar satker antar kanwil dpb sepanjang dalam (satu) jenis belanjaan sama atau antaretnis belanja dalam (satu) program yang sama; penyelesaian pagu mms belanja pegawai mengikuti tata cara pena juan revisi anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaran dpb, termasuk kelengkapan dokumen pendukung; dan bulan berlari. penyelesaian usulan revisi anggaran pagu minus belanja pegawai tahun anggaran yang menjadi kewenangan direktorat pelaksanaan anggaran dpb dilakukan dengan revisi anggaranantar satker antar kanwil dpb dalam (satu) jenis belanja yang sama atau antaretnis belanja. perubahan pagu untuk pengesahan atas pengeluaran kegiatanjkeluaran (output) tahun tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri, termasuk yang telah closing date. direktorat pelaksanaan anggaran dpb berwenang memproses usulan revisianggaranj urnpelaksanaan anggaran dpb, dan diberi catatan akun "dalam rangka pengesahan"; dan direktur pelaksanaan anggaran dpb meneliti usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen. dalam hal terdapat kegiatanjkeluaran (output) yang dananya bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri atau pemberian pinjaman dengan mekanisme pembayaran langsung dan letter credit yang telah dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya tetapi sampai dengan desember bel urn dapat disahkan pengeluarannya, direktorat pelaksanaan anggaran dpb dapat memproses usulan revisi anggaran pengesahannya untuk menerbitkan surat perintah pembukuan pengesahan sp3) atas penarikan pinjaman danjatau hibah luar negeri tahun tahun anggaran sebelumnya, sepanjang: penarikan pinjamanjhibah luar negeri telah dilakukan; belanja k l sudah direalisasikan; utang pemerintah telah diakui; dan notice disbursements telah diterimappn khusus pinjaman dan hibahirektorat pelaksanaan anggaran dpb epanjang sesuai dengan ketentuan umum revisi anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaran dpb dan usulanyang memerlukan persetujuan pejabat eselon dan berada pada wilayah kerja kanwil dpb yang berbedpb meliputi semua usulan rev1s1 administrasi yang memerlukan surat persetujuan pejabat eselon dan berada pada wilayah kerja kanwil dpb yang berbeda, meliputi: perubahanjpenambahan nomor register pinjamanjhibah luar gegen; perubahanjpenambahan nomor register sbs; perubahanjpenambahan cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri pinjamanjhibah dalam gegen, termasuk pemberian pinjaman; perubahanjpenambahan cara penarikan sbs; pencantumanjperubahanjpenghapusan catatan halaman iv.b dipa; danjjkeluaran (output) yang dibiayai dari pinjamanjhibah luar negeri merupakan program kegiatanjjhibah luar negerijregister sementara sbs, perubahanjpenambahan cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri pinjamanj1s1 administrasi berupa perubahan penambahan nomor register pinjamanjhibah luar gegen, dan perubahanjpenambahan cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri danjatau pinjamanjhibah dalam gegen, termasuk pemberian pinjaman adalah sebagai berikut: perubahanjpenambahan nomor register pinjaman hibah luar negeri dan tau sbs.jkeluaran (output) yang dialokasikan dalam rka k l adalah program kegiatanjkeluaran (output) yang s1ap untuk dilaksanakan. dalam hal pengalokasian anggaran dengan sumber dana pinjamanjhibah luar gegen, syarat pertama untuk dapat dimasukkan dalam rka k l adalah bahwa untuk pinjamanjjhibah luar negeri tersebut dilaporkan direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dpr)jhibah luar negeri yang akan digunakan tuk mem biayayaitu dan harus direvisi setelah nomor register telah diterbitkan oleh dpr. dalam hal nomor register telah diterbitkan oleh dpr, k l selaku executing agency dapat melakukan revisi administrasi berupa perubahanjpenambahan nomor register pinjamanjhibah luar negeri. usulan revisi anggaran disampaikan oleh pejabat eselon ikenomor register sbs. perubahanjpenambahan cara penarikan pinjamanjhibah luar gegen dan atau pinjaman hibah dalam gegen, termasuk pemberian pinjaman dan tau sbs. sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengena petunjuk penyusunan dan penelaahan rka k l dan pengesahan dipa, tata cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri dan atau pinjamanjhibah dalam negeri meliputi: pembukaan letter credit; pembayaran langsung (direct payment); rekening khusus (special account); dan fasilitas kredit ekspor. penetapan cara penarikan pinjamanjhibah luar gegen dan atau pinjamanj penarikan pinjaman bah luar gegen danjatau pinjamanjhibah dalam gegen, termasuk pemberian pinjaman, usulan revisi anggaran disampaikan oleh pejabat eselon perubahan penambahan cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri dan atau pinjamanjhibah dalam negeri harus mendapat persetujuan oleh dpr. perubahan penambahan car penarikan pinjaman bah luar negeri dan atau pinjamanjcara penarikan sbs. pencantuman perubahan penghapusan catatan dalam halaman iv.b dipa.perubahan penghapusan catatan pada halaman iv.b dipa yang menjadi kewenangan direktorat pelaksanaan anggaran dpb meliputi revisi administrasi terkait dengan: pencantumanjperubahanjpenghapusan catatan dalam halaman iv.b dipa karena masih harus didistribusikan masing masing satker; pencantuman perubahan penghapusan catatan dalam halaman iv.b dipa terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun anggaran pencantuman catatan dalam halaman iv.b dipa terkait pencantum; dan atau perubahan catatan dalam halaman iv.b dipa berupa penambah sepanjang pagu keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal tetap. pencantuman perubahan penghapusan catatan dalam halaman dipa sebagaimana dimaksud pada angka sampa1 dengan angka dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap. dalam hal revisi anggaran berkaitan dengan penambahan volume komponen pembangunan renovasi gedungjbangunan dan, disertai dengan dokumen rencana kebutuhan barang milik negara yang telah mendapatkan persetujuan dari direktorat jenderal kekayaan negara. dalam hal volume pembangunanjrenovasi gedungjbangunan dan pengadaan kendaraan bermotor tidak berubah tetapi rincian alokasi anggaran berubah, direktorat pelaksanaan anggaran dpb danjatau kanwil dpb berwenang memprosesnya. revisi administrasi luar huruf sampai dengan huruf sepanjang tidak menyebabkan pencetakan dipa barupb meliputi antara lain: ralat kode ppn berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja kanwil dpb yang berbeda sepanjang dipa belum direalisasikan; ralat kode kewenangan;pr dengan pemerintah; perubahan pejabat perbendaharaan; dan. selain itu, direktorat pelaksanaan anggaran dpb juga berwenang memproses usulan rev1s1rlanjur memberikan approvaljpersetujuan revisi; dan atau tidak tercantumnya catatan pada halaman iv.b dipa; dan dipa belum direalisasikan atas kesalahan tersebut, maka dapat dilakukan revisi anggaran secara otomatis. mekanisme revisi anggaranpb dihampiri arsip data komputer; berdasarkan hasil penelitian direktorat pelaksanaan anggaran dpb ditemukan adanya kesalahan; dan berdasarkan surat pemberitahuan dan tau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka dan angka direktur pelaksanaan anggaran dpb mengunggah kembali arsip data komputer dan disahkan. dalam memproses usulan rev1s1 administrasi yang disampaikan k lyang menanam atau mengelola data referensi sistem perbendaharaan dan anggaran negara. dalam hal eselon mengusulkan revisi anggaran yang substansinya tidak diatur dalam lampiran iii peraturan menteri ini dan atau tidakjbelum diatur dalam peraturan menteri inianggaran! anggaran direktorat pelaksanaan anggaran direktorat jenderal perbendaharaan batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran direktorat pelaksanaan anggaran dpb adalah tanggal30satker antar kanwil dpb; dan atau kegiatan yang dananya bersumber dari pnb, an revisi anggaran oleh direktorat pelaksanaan anggaran! anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaran direktori jenderal perbendaharaan mekanisme revisi anggaran pada direktorat pelaksanaan anggaranppa bun meneliti usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen persyaratan l ppa bun menyampaikan usulan revisi anggaran beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada dpb c.q. direktorat pelaksanaan anggaran melalui sistem aplikasi dengan melampirkan dokumendirektorat pelaksanaan anggaran dpb meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pad angka dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan belum dilengkapi dokumen pendukung, direktorat pelaksanaan anggaranpb menetapkan sur penolakan pb diselesaikan paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen pendukung diterima dengan lengkappb. dokumen dokumen yang disampaikan untuk pena juan usulan revisi anggaran meliputi antara lain: surat usulan revisi anggaran dari pejabat eselon dan surat usulan revisi anggaran dari ppa bun, yang disusun dengan menggunakan format sebagai berikut: format surat usulan revisi! anggaran dari eselon kepada direktorat pelaksanaan anggaran direktoratjenderalperbendaharaan logo kementerianilembaga . unit eselon . kop kernenteriani lembaga alamat . i20xx segera satu berkas nomor sifat lamp ipm.02j. . tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran . dhp rka kil direktorat jenderal . . tanggal.warna ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut: terna revisi . mekanisme revisi . alasanlpertirnbangan perlunya revisi anggaran:rni sampaikan, atas kerja warnanya diucapkan terkena kasih. sekretaris jenderal sekretaris utara sekretaris pejabat eselon kementerian lembaga) . nipinrp .jenderalperbendaharaan uraian isian diisi dengan logo diisi dengan nomenklatur kitara lain: pergeseran antar il. diisi dengan nip inrd pejabat eselon kil. format surat usulan revisi! anggaran dari ppa bun kepada direktorat pelaksanaan anggaran direktoratjenderalperbendaharaor sifat lamppmk. . tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran xx; . dhp rdp bun . . tanggal. . petunjuk pengisian surat usulan revisi! anggaran dari ppa bun kepada direktorat pelaksanaan nd garan direktoratjenderalperbendaharalain sebagai dasar hukum revisi (jika ada) diisi dengan tern rev1s1, tara lain rev1s1jhibah luar negeri, pergeseran anggaran (ba bun pengelolaan belanja lainnya) bagian anggaranbagian anggarantara lainterkait lainnya (contoh: hasil keputusan sidang kabinet). diisi dengan nama pejabat eselon kernel tajenderalperbendaharaan ketentuan umum revisi anggaran pada kantor wilayah direktoratjenderalperbendaharaan secara prinsip, ketentuan revisi anggaran yang menjadi kewenangan kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan kanwil dpb) adalah sebagai berikut: pergeseran anggaran dalam satu) program pad satu) satker dan atau antar satker pada (satu) kanwil dpbverse but. misalkan, satker dan satker yang berada pada wilayah kerja kanwil dpb yang samkeluaran (output) pembangunan jalan sebelumnya, usulan revisi anggaran antarkeluaran (output) antar satker dalam (satu) kanwil dpb tersebut dapat diproses kanwil dpb. disampaikan oleh kpa; berupa pengesahan, sehingga tidak memerlukan penelaahan; kanwilbelanjaan bersumber dari pnb pada satker badan layanan umum blu);. penyelesaian ulan revisi anggaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi; danpb. ruang lingkup revisi anggaran pada kantor wilayah direktoratjenderalperbendaharaan berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup revisi anggaran yang diproses kanwil dpb adalah sebagai berikut: lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan atau pinjamanjhibah dalam negeri selain pemberian pinjamanjhibah pada prinsipnya, kanwil dpb memproses usulan revisi anggaran berupa pengesahan, baik dalam hal pagu anggaran tetap maupun dalam hal pagu anggaran berubah. terkait dengan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, kanwil dpb berwenang memprosesanggaratau pinjamanjhibah dalam negeri dapat dilakukan sepanjang: pinjamanjhibah luar negeri dan atau pinjamanjhibah dalam negeri belum closing date; telah dialokasikan pada satker yang sama pada tahun tahun sebelumnya; menggunakan sumber dana dan kode register yang sama;gegen danjatau pinjamanjhibah dalam negeri tersebut tidak termasuk dengan penyediaan rupiah murni pendamping dari pergeseran rupiah murni tahun berjalan. revisi anggaran terkait, kanwil dpb menyampaikan penetapkerja setelah penetapan revisi anggaran. penambahan danjmucara langsung oleh k l setelah undang undang mengenai apbn tahun anggaran apbn undang undang mengenai perubahan atas undang undang mengenai apbn tahun anggaran apbn perubahan ditetapkan. termasuk dalam hal inisesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenaitidak termasuk dalam hal ini adalah keluaran (output) prioritas nasional yang dibiayai dari hibah langsung. dalam hal terjadi revisi terhadap keluaran (output) prioritas nasional, diproses djajuga disampaikan dpr c.qdpr paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah penetapan revisi anggaranwil dpb berwenang memproses usulan revisi anggaran belanja yang bersumber dari pnb berupa: revisi anggaran dalam (satu) satker pengguna pnb baik yang terpusat dan tidak terpusat, termasuk pergeseran anggaran belanja pada satker yang bersumber dari pnb blu; revisi anggaran pada satker pengguna pnb yang tidak terpusat berupadapat dilakukan sepanjang dalam satu) program yang sama dan tidak melampaui batas .persetujuan penggunaan pnb per satker. dalam memproses usulan revisi kelebihan realisasi atas target pnb yang dapat digunakan kembali, kanwil dpb dapat berkoordinasi deng serta menggunakan data atau dokumen sebagai berikut untuk melakukan verifikasi data: persetujuan menteri keuangan mengenai penggunaan bagian dana pnb; target pnb yang tercatat dalam aplikasi single source database ssd) pnb; dan realisasi pnb yang tercatat dalam aplikasi simponi. kanwil dpb menyampaikan tembusan penetapan rev1s1 penggunaan kelebihan realisasi atas target pnb satker dja c.q. direktorat pnb k l atau direktorat pnb sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah penetapan revisi dilakukan. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari pnb atas pagu apbn untuk satker blu, termasuk penggunaan saldo kas satker blu. revisi anggaran pada satker blujatau penggunaan saldo kas termasuk saldo awal satker blukeluaran (output), termasuk rincian bawah keluaran (output) yang sudah ada danjs kas. penggunaan saldo kas termasuk saldo awal kaskas termasuk saldo awal kas selain keperluan tersebut harus mendapatkan persetujuan menteri keuangan c.qlu diatur dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional satker usulan revisi anggaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan belanja operasional yang menjadi kewenangan kanwilyang berasal dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pada (satu) satker.antar satker pada (satu) kanwil dpb. pergeseran anggaran antarkan belanja barang dalam komponen dalam keluaran (output) layanan perkantoran antar satker pada (satu) kanwil dpbedpokokdalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs yang menjadi kewenangan kanwil dpb adalah pergeseran anggaran yang bersumber dari rupiah murni pada (satu) satker atau antar satker pada (satu)butuhkan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran k l yang bersangkutan; dambayarpk lukanwil dpb adalah pergeseran anggaran dalam (satu) program yang sama pada (satu)kanwilkanwil dpb j(output) nya tercantum pada dipa tahun anggaran pekerjaanjpenugasannya telah diselesaikan (satu) tahun anggaran sebelumnya, tetapi belum dibayarkan sampe dengan berakhirnya tahun anggaran danjatau usulan revisi anggaran dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam (satu) program yang sama pada (satu) kanwil dpb. pergeseran anggaran untuk kegiatan tugas pembantuan, urusan bersama, dan atau dekonsentrasi. bulan revisi anggaran yang diproses kanwil dpb adalah pergeseran anggaran dalam satu) keluaran (output) yang sama tau antarkeluaran (output) dalam (satu) satkermendapat persetujuan pejabat eselon yang memberikan penugasan, sepanjang pergeserannya antarkanwil dpb adalah pemanfaatan sisa anggaran untuk menambah volume keluaran (output) yang sama dan tau keluaran (output) yang lain pada (satu) satker dan atau antar satker pada (satu)a anggaran kontraktual dan dalam hal kegiatan kontraktual, siianwil dpb berwenang memproses penyelesaianminupagu minus belanja pegawai yang dilakukan dengan cara pergeseran anggaran antar satker dalam (satu) kanwil dpb sepanjang dalam (satu) jenis belanja yang sama atau antaretnis belanja dalam (satu) program; penyelesaian pagu minus belanja pegawai mengikuti tata cara pengajuan revisi anggaran pada kanwil dpb, termasuk kelengkapan dokumen pendukung; dan batas akhir penyelesaian pagu minubelanja pegawaipada satker yang bersangkutan atau antar satker dalam (satu) wilayah kerja kanwil dpbkanwil dpb juga berwenang mengesahkan pemutakhiran data atas revisi pok yang dilakukan oleh kpa kpa bun dalam hal k l belum memiliki kewenangan untuk melakukan upload dan approve atas usulan revisi petunjuk operasional kegiatan pok) pada sistem aplikasi. kanwil dpb jpan jang sesuai dengan ketentuan umum revisi anggaran pada kanwil dpb dan usulpada wilayah kerja kanwil dpb yang samwil dpb meliputi: semua usulandalam pengajuan usulan revisi ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang mengakibatkan perubahan jenis belanja, usulan rev1s1 administrasi dilengkapi dengan surat persetujuan pejabat eselon ralat kode ppn sepanjang dipa belum direalisasikan; ralat kode lokasi satker dan atau lokasi ppn; perubahan rencana penarikan dana dan cara penarikan pinjamanjhibah luar negeri dan atau pinjamanjhibah dalam gegen, termasuk penerusan jaman; ralat cara penarikan sbs; ralat nom register pembiayaan proyek melalui sbs; danjatau ralat karena kesalahan sistem aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi sistem aplikasi.jperubahanjpenghapusan catatan halaman iv.b dipa berkaitan dengan tunggakan tahun anggaran perubahan kantor bayar span jang dipa belum direalisasikan; perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan; dan perubahan pejabat perbendaharaan. kanwil dpb uga berwenang memproses usulan rev1s1 administrasi berupa adanya penetapan status pengelolaan blu pada suatu satker dan tau perubahan catatan halaman iv.b dipa berkaitan dengan perubahan alokasi komponen pengadaan gedung dan bangunan dan atau pengadaan kendaraan bermotor sepanjang volume komponen dimaksud tidak mengalami perubahan atau volume komponen dimaksud sudah direalisasikan. selain itu, kanwil dpb juga berwenang memproses usullah memberikan approval persetujuan revisi; dan tau tidak tercantumnya catatan pada halaman iv.bwil dpb dihampiri arsip data komputer; berdasarkan hasil penelitian kanwil dpb ditemukan adanya kesalahan;wil dpb mengunggah kembali arsip data komputer dan disahkan. dalam memproses usulan revisi administrasi yang disampaikan kpa, kanwil dpb dapat berkoordinasi dengan direktorat lain lingkup dpb atau dja yang menangani atau mengelola data referensi sistem perbendaharaan dan anggaran negarajbelum diatur dalam peraturan menteri ini, kanwilkanwil anggaran kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran oleh kanwil dpb ditetapkan tanggal novpenggunaan kelebihan atas target pnb yang dapat digunakan kembali sesuai ketentuan untuk satker pengguna pnb yang tidak terpusatdan atau pemutakhiran database rka k l terkait dengan revisi petunjuk operasional kegiatan anggaran pada kantor wilayah direktoratjenderalperbendaharaan mekanisme revisi anggaran pada kanwilwil dpbwil dpbangka dalam hal usulan r~visi anggaran yang diajukan belum dilengkapi dokumen pendukung, kanwilrum dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka kanwil dpbanwilwil dpb diselesaikan paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap. dokumen dokumen yang disampaikan untuk pengajuan usulan revisi anggaran meliputi antara lain surat usulan revisi anggaran dari kpa yang disusun dengan menggunakan format sebagai berikut: format surat usulan revisi!unit eselon . kop kementerian lembaga kementerian lembaga . nomor sifat lamp iran hal satker . alamat . i20xx segera satu berkas bulan revisi anggaran (tanggal bulan xx) yth. kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan . . dasar hukum:ipa petikan . tanggal . kode digital stamp . bersama iii diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut: tema revisi . mekanisme revisi . alasanlpertimbangan perlunya revisi anggaran: . . sebagai bahan pertimbangan, dengankuasa pengguna anggaran, . nipinrp . petunjuk pengisian surat usulan revisi! anggaran dari kuasa pengguna anggaran kepada kantor wiljika ada)s1saantara lain: pergeseran antaruraian isian diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan revisi anggaran yang dilakukan ika ada). diisi dengan nama kpa. diisi dengan nip nrp kpa = pit. kepala bagian ad_!rain1stketentuan umum revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran secara prinsip, ketentuan revisi anggaran yang menjadi kewenangan kuasa pengguna anggaran kpa) adalah sebagai berikut: pergeseran anggaran antarkomponen dalam (satu) keluaran (output) dalam (satu) satker yang sama; berupa revisi petunjuk operasional kegiatan pok); pok merupakan petunjuk teknis dari rencana kerja dan anggaran rka) satker yang disusun dengan sistem aplikasidalam (satu) keluaran (output) yang sama untuk kelancaran penyerapan dan pelaksanaan anggarandirektorat jenderal perbendaharaan kanwil dpb) untuk mendapat pengesahan, dalam hal kementerian lembaga k l) belum memiliki kewenangan untuk melakukan pengunggahan dan persetujuan atas usulan revisi pok pada sistem aplikasi. memperhatikan hasil revi api atas rka k l tahun berkenaan;; tidak mengubah dipa dan digital stampn; dan kpa ktetapkan oleh kpa dan yang diajukan kepada kanwil dpb. ruang lingkup kewenangan revisi!an dan atau antarkomponen pada (satu) keluaran (output) yang sama dalam satker yang sama sepanjang tidak mengubah satuan dan volume keluaran (output), jenis belanja, dan sumber dana, termasuk: pergeseran anggaran antarkan dalam komponen selain yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau komponen pada keluaran (output) layanan perkantoran; dan tau pergeseran anggaran antarkan danjatau antarkomponen pada (satu) keluaran (output) prioritas nasional. khusus untuk pergeseran anggaran yang berasal dari gaji dan tunjangan melekat pada gaji akun lain luar gaji pokok dan tunjangan yangpb. hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pagu minus belanja pegawai operasional. dalam hal kpa akan melakukan pergeseran anggaran belanja gaji pokok dan tunggakan yang melekat pada gaji, harus disertai surat persetujuan pejabat eselon sebelum disampaikan kanwil dpb.dja) atau direktorat jenderal perbendaharaan dpb)tata cara revisi anggaran pada kpa uga berlaku untuk revisi anggaran pada kpa bun. batas waktu pemutakhiran data revisi! petunjuk operasional kegiatan batas akhir pemutakhiran database rka k l berkaitan dengan revisi pok pada sistem aplikasi, ditetapkan paling lambat pada tanggal desember dalam hal tanggal batas akhir pemutakhiran database rka k l berkaitan dengan revisi pok pada sistem aplikasi bertepatan dengan hari libur, maka batas akhir dimajukan pada tanggal sesuai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal batas akhir pemutakhiran database rka k l berkaitan dengan revisi pok pada sistem aplikasi. alur mekanisme revisi!base rka k l berkaitan dengan revisi pok adalah sebagai berikutok, k l. dalam hal sistem aplikasi belum terdapat kewenangan k l untuk, pemutakhiran data pok dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: kpa menyampaikan pemutakhiran data pok kepada kanwil dpb;ok kepada kanwil dpb; kpa mengubah arsip data komputer rka satker tahun berkenaan melalui sistem aplikasi, mencetak pok, dan kpa menetapkan perubahan pok; dan kanwil dpb memproses pemutakhiran data pok dengan sistem aplikasi; kanwil dpb; pengajuan permintaan pemutakhiran data atas revisi pok dilaksanakan setiap (dua) bulan. surat permintaan pemutakhiran data atas revisi pok pada kanwil dpb disusun dengan menggunakan format sebagai berikut: logo nomor format surat permintaan pemutakhiran data pok pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian lembaga . unit eselon . kop kementerian lembaga satker . alamat . i20xx (tanggal bulan 20xx) sifat segera hal permintaan pemutakhiran data pok yth. kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan . . sehubungan dengan adanya revisi anggaran pada kpa sehingga mengubah pok dan mengubah arsip data komputer rka kil pada satker . dengan ini disampaikan: permintaan pemutakhiran data pok pada database rka kil dipa pada kementerian keuangan (arsip data komputer rka kiok ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab kpa. demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. kuasa pengguna anggaran, . nip inrd . petunjuk pengisian surat usulan revisi! anggaran dari kuasa pengguna anggaran kepada kantor wil.
|
bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kota jambi dikeluarkan oleh: perubahan ketiga atas peraturan daerah kotajambi nomor ahun tent ang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kotajambi te1'tiang peraturan daerah kota jambi nomor 7tahun2013n xn ffk vmrf pan unda nfi pandangan srn>a ~ot' ' w,,j bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah perlu menyesuaikanketentuanna tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap'tlf jambi, walikota jam!, mengingat menimbang peraturan daerah kotajambi nomor ahun tent ang perubahan ketiga atas peraturan daerah !<ota jam! nomor tahun tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggotadewan perwakilan rakyatdaerah kotajambi dengan rahmat tuhan yang maha esa nomor tahun 2q13 lembaran daerah kot ja1\ ""' "ffltt.~~ dewan perwakilan rakyat daerah tentang tm:j. daerah daerah serta tata cara pengembalian tunjangan_ komunikasi intensif dan dana operasionalb.upnomor tambahan lembaran negara republik indonesiaoperasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam disediakan p!!!ng ban k (enam) uang representasi ketua dprd ditambah (empat) kali ;, jumlah uang representasi seluruh wakil ketua dprd pasa ketentuan pasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan komunikasi intensif sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dibayarkan terhitung mulai tanggal ~januari huruf (b) huruf (a) ,.,, tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada f~.a.~ .j.j anggota dp.rd pal.u;~ hanja,ak [uga) uang representasi kedua dprd dengan l ' mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. ketentuan huruf dan huruf (b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: beberapa ketentuan dalanhun nomor o?.ri nomor tahun lembaran daerah kota jambi tahun nomor diubah sebagai berikut: memutuskan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas pera koran daerah kota jambi nomor ain tent ang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan per lan rakyat daerah kot jambi. menetapkan walikota jambi dan dengan persetujuan bersama dewan per akalan rakyat daerah kot jambi peraturan daerah kota jambi nomor tahun tentang anggaran pendapatan belanja daerah kota janji lembaran daerah kota jari tahun nomor peraturan daerah kota jambi nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah kota jambi tahun anggaran lembarandaerahkotajambitahun2013 nomor s~tzl jot '1op. daru promo diundangkan jambi pada tanggal f'lov~m sekretaris daerah kot jam . sya fasa ditetapkan jambi pada tangga! v~0bar walikotajamb\ daerah ini dengan penempatannya dalan lembaran daerah kota jambi.
|
set. kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis ten jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandarlampung telepon telepon z1) www isoisikowidya rizki eka s.e.,m.s.ak, penguji utama yuztitya asmaranya, s.e.,m. si. sekretaris chara mubarak, s.e.,m. acc., akt. kedua ujian laporan akhir ini akan dilaksanakan pada hari tgl senin, maret pukul s.d. selesai ruang gedung ruang nama mahasiswa i dion eka putra npm program studi iii akuntansi judul laporan akhir prosedur penjualan kredit pada honda lampung rayaaoa ditetapkan bandarlampung cit pada tangga maret elsa dan, tag koro nip shows1ood dekan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakbagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. instrumen keuangan yang diperdagangkan pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, instrumen derivatif, seperti option, futures, dan lain lain. kegiatan pasar modal indonesia diatur dalam nomor tahun tentang pasar modal upm). butir upm menyatakan bahw serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. adapun efek dalam butir upm disebutkan bahwakegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivatif. upm tidak memberikan pengertian yang menyeluruh, akan tetapi lebih menitikberatkan pada kegiatan pasar modal dan para pelaku pasar modal itu sendiri. patrick way memberikan pengertian tentang pasar modal dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan membaginya menjadi (tiga) pengertian yang berbeda, yakni dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank bank komersil dan semua perantara bidang keuangan, surat berharga klaim jangka panjang, pendek, primer dan yang tidak langsung. dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga lembaga yang memperdagangkan warkat warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, tabungan dan deposito berjangka. pasar modal merupakan tempat pasar yang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwater. berdasarkan definisi atas pada hakekatnya, pasar modal merupakan pasar dalam arti yang abstrak, tetapi juga sekaligus merupakan pasar dalam arti yang konkret. sebagai pasar yang abstrak diartikan bahwa pasar modal memperdagangkan dana dana jangka menengah dan jangka panjang yang tergolong sebagai benda yang abstrak, sedangkan sebagai pasar yang konkret terwujud dalam bentuk jual beli surat berharga tempat perdagangan yang dikenal dengan bursa. pasar modal itu sendiri terdiri dari (dua) pasar yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. sebuah surat berharga yang sudah diperdagangkan veithzal rivai, etal, op. cit, hlm. najib gisymar, insider trading dalam transaksi efek, citra aditya bakti, bandung, hlm.hlm. keadilan progresif volume nomor maret pasar perdana dan terdaftar (listing) bursa, selanjutnya dapat diperdagangkan pasar sekunder melalui bursa maupun luar bursa atau over the counter otc) market. perkembangan pasar modal indonesia dimulai sejak jaman penjajahan belanda, yaitu sekitar abad ke hingga saat ini. pasar modal mulai berperan sebagai wahana investasi yang strategis sejak tahun ketika pemerintah melakukan regulasi ekonomi sektor moneter dengan mengeluarkan paket paket kebijaksanaan pada tahun hingga mengingat peran strategis dari pasar modal, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pasar modal. pemerintah selalu berusaha untuk membantu lajunya perkembangan pasar modal sehingga dapat sejajar dengan pasar modal negara negara lain. usaha ini dituangkan pemerintah dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan dicantumkannya usaha peningkatan penanaman modal dalam pembangunan nasional. program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. saat ini, trend global menunjukkan bahwa prinsip prinsip yang digunakan dalam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pembiayaan mengarah dan bergerak arah prinsip syariah yang bersandar pada hukum islam yang bersifat universal. berbagai negara dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya termasuk aktivitas pembiayaannya. negara negara dengan mayoritas penduduk yang bukan muslim pun secara intensif mempelajari dan telah menerapkan prinsip syariah tersebut dalam berbagai aktivitas ekonominya. bahkan pusat pusat keuangan dunia dari negara negara non muslim sudah mendeklarasikan keinginan mereka untuk menjadi pusat keuangan islam dunia seperti london, paris, new york, tokyo, singapura dan hongkong. hal tersebut tentunya membawa implikasi terhadap aktivitas ekonomi indonesia, terutama sektor lembaga keuangan dan perbankan. juga membawa implikasi terhadap kesiapan indonesia dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi ini, terutama bila dikaitkan dengan kesiapan sumber daya manusia, lembaga, proses serta penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah. indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, dengan demikian potensi indonesia untuk mengembangkan pasar bagi produk produk berbasis syariah terbuka lebar. iii. penutup manfaat investasi merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dimana kita dapat melihat:maret keadilan progresif volume nomor maretiv. daftar pustaka bukudairy, perekonomian indonesia, serangga, jakarta,jaka wahana, ekonomi, edisi serangga, jakarta, joker sihombing, investasi asing melalui surat utang negara pasar modal, pt. alumni, bandung, najib gisymar, insider trading dalam transaksi efek, citra aditya bakti, bandung,veithzal rivai, et.al.peraturan perundang undangan undang undang dasar nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm). badan pengawas pasar modal, cetak biru pasar modal indonesia departemen keuangan ri, jakarta, sumber lain agustianto, krisis ekonomi global, @yahoogroups. com, alina, surat berharga syariah negara sukuk) ritel, surat.berharga.syariah.negara.(sukuk).ritel. sut mutia sangadji, peranan investasi untuk indonesia, .com.terhadap manfaat investasi dalam pembangunan ekonomi tami rusli email: tamirusli963with regard development funding, the principle independence cannot fully implemented national economic development. order sustain rapidly growing economic development, substantial sources funding are required. one the economic development programs accelerate indonesia's economic recovery increase investment. the problem this study how the benefits investment indonesia's economic development. the method this study uses normative and empirical juridical approach. data sourced from secondary data and primary data. data collection procedures using library research and field studies and qualitative data analysis. the results the research show that the benefits investment are very important means economic development, where can see that there are (three) issues the world economy that support the indonesian capital market take advantage investment opportunities, namely: overall, world output expected experience fairly good growth. world bank predictions show that crisis countries east asia will have the second largest annual growth rate after asia pacific countries, the world's investment pattern has changed drastically, from direct investment portfolio investment with investment value times greater than transactions for goods and services every year, the increasing role market mechanisms economic development, both the goods market, money market and capital market. keywords: investment, development, economy pendahuluan pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam uud tahun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. pembangunan ekonomi indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada masyarakat, termasuk dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. sebagaimana yang diisyaratkan dalam uud tahun yang menyebutkan bahwaadilan progresif volume nomor maret kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. selanjutnya, amanat kemandirian ini dijabarkan dalam rencana pembangunan ekonomi kurun waktu (lima) tahun depan. nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip kemandirian. ketentuan nomor tahun penyebarannya ditindaklanjuti dengan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm). berkaitan dengan pendanaan pembangunan, asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan ekonomi nasional. untuk menopang pembangunan ekonomi yang tumbuh dengan pesat dibutuhkan sumber sumber pendanaan yang cukup besar. untuk itu pemerintah harus mengupayakan sumber sumber pendanaan pembangunan dari segenap potensi yang dimiliki tidak hanya bersumber dari dalam negeri tetapi juga bersumber dari luar negeri dengan disertai pengelolaan keuangan negara secara optimal. sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri antara lain berupa hibah dan pinjaman luar negeri (dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek), sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri terdiri dari pembiayaan perbankan dan bukan perbankan. pembiayaan dalam negeri pemerintah yang peranannya sangat penting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama surat berharga negara sbn) dan surat berharga syariah negara sbs) serta pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari pembiayaan perbankan bumn, perbankan swasta dalam negeri dan pemerintah daerah. dalam hal strategi pengelolaan pinjaman luar negeri, pemerintah berusaha untuk semakin lebih mandiri dengan mengurangi kekurangan pembiayaan defisit apbn pada utang luar negeri, dengan mengembangkan investasi, baik investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun investasi yang dilaksanakan sektor swasta dan investasi asing. investasi asing terdiri dari investasi asing langsung (foreign direct investment dan investasi asing tidak langsung (foreign indirect investment pasar modal dalam bentuk portfolio investment (investasi portofolio). investasi tidak langsung melalui pasar modal meskipun jumlahnya terbatas merupakan sumber pemasukan modal yang besar. terjadinya krisis ekonomi global pada pertengahan tahun berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk indonesia yang pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 49o.'$ angka pertumbuhan ini boleh dikatakan sangat tidak memadai, karena suatu penelitian memperkirakan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dan menghindari bertambahnya pengangguran, ekonomi indonesia harus tumbuh sekitar dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar diperkirakan jumlah peraturan presiden nomor tahun tentang rpm bab kerangka ekonomi makro sub sub bab kebutuhan investasi dan kebijakan pendanaan pembangunan nasional. agustianto, krisis ekonomi global, @yahoogroups. com, keadilan progresif volume nomor maret pengangguran akan terus bertambah.'? untuk mengurangi tingkat pengangguran, dalam keadaan normal akan membutuhkan peran dari sektor swasta samping pemerintah, untuk menciptakan lapangan kerja. tetapi dalam kondisi krisis, dimana dunia usaha sedang susah, pemerintah terpaksa harus menanggung sebagian besar tanggung jawab tersebut. hal ini disebabkan karena sulit mengharapkan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. kondisi atas memaksa pemerintah menambah pengeluaran belajarnya untuk membantu memutar roda perekonomian. pada hal saat yang bersamaan, pendapatan pemerintah sedang turun akibat turunnya harga komoditas. pendapatan pajak juga diperkirakan akan menurun karena pendapatan pajak akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi. akibat bertambahnya pengeluaran dan menurunnya pendapatan, maka defisit anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) pemerintah diperkirakan akan meningkat. salah satu program pembangunan ekonomi untuk mempercepat pemulihan ekonomi indonesia adalah dengan meningkatkan investasi. peningkatan investasi sebagai salah satu sarana pemulihan perekonomian nasional dalam rpm diharapkan terutama pada komponen penanaman modal, baik penanaman modal asing pma) maupun penanaman modal dalam negeri mdn) sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. peningkatan pasar modal sejalan dengan perbaikan regulasi dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan. berdasarkan pada latar belakang atas penulis tentunya berkeinginan untuk mengetahui bagaimana manfaat investasi dalam pembangunan ekonomi ii. pembahasan investasi dalam ketentuan hukum indonesia investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan masa datang. istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai aktivitas. menginvestasikan sejumlah dana pada asset real (tanah, emas, atau bangunan) maupun pada aset finansial (deposito, saham atau obligasi) merupakan kegiatan investasi yang umum dilakukan. asset finansial adalah klaim dalam bentuk surat berharga atas sejumlah aset aset pihak penerbit surat berharga. sedangkan sekuritas yang dapat diperdagangkan (marketable securities) adalah asset asset finansial yang mudah diperdagangkan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir. pihak pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. investor dapat digolongkan menjadi (dua), yaitu investor individual dan investor institusional. investor individual terdiri dari individu individu yang melakukan aktivitas investasi. alina, surat berharga syariah negara sukuk) ritel, .surat.berharga.syariah.negara.( sukuk).ritel.hlm. ibid. keadilan progresif volume nomor maret sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank, lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. kegiatan investasi pada hakekatnya dapat diklasifikasikan menjadi (dua) yaitu investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). investasi langsung (direct investment) adalah suatu kegiatan kewirausahaan (entrepreneurial activity) dengan cara menanamkan modal berjangka investasi panjang, investasi langsung juga dapat dianggap sebagai pembayaran dengan tujuan untuk yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya. investasi langsung ini dapat dilakukan dalam bentuk patungan (joint venture company) dengan mitra lokal tanpa mendirikan perusahaan baru, melakukan kerjasama operasi (joint operation) dengan membentuk perusahaan baru dengan mitra lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun dengan memberikan lisensi, serta melakukan kerjasama dalam bentuk production sharing khususnya bidang minyak dan gas bumi. pada konteks investasi langsung ini, penulis tidak mengkaji atau membahas secara mendetail sebab bukan merupakan bagian dari kajian ini. kajian ini lebih memfokuskan pada kajian terhadapinvestasi tidak langsung dikenal juga dengan investasi pada financial asset. investasi pada financial asset sapu), dan lainnya. investasi juga dapat dilakukan pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lain sebagainya. investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi pasar modal dan pasar uang. investasi ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung pada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka diperjualbelikan. menurut joker sihombing investasi tidak langsung adalah investasi bid joker sihombing, investasi asing melalui surat utang negara pasar modal, pt. alumni, bandung, hlm.hlm. joker sihombing, op. cit, hlm. keadilan progresif volume nomor maret yang dilakukan dengan cara membeli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau unit pemerintah indonesia. era globalisasi saat ini, pola investasi telah bergeser dari investasi melalui jalur official development assistance oda) dan foreign direct investment (fdi) pola portfolio investment. jalur oda dan fdi pada umumnya menggunakan sarana pemerintahan atau lebih dikenal dengan sovereign borrowed atau melalui kedaulatan wilayah (sovereign borders), sedangkan investasi portofolio terutama dalam bentuk equity pada umumnya bersifat privat dan tidak mengenal batas wilayah suatu negara. aliran dana seperti ini akan mudah keluar dan masuk dalam suatu negara, dan hanya atas pertimbangan efisien pasar dan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi. berdasarkan klasifikasi atas, pengaturan hukum investasi indonesia mencakup dua) pengaturan, yaitu untuk investasi langsung atur dalam nomor tahun tentang penanaman modal, sedang untuk investasi tidak langsung atau investasi portofolio pasar modal pengaturannya terdapat dalam nomor tahun tentang pasar modal. selain diatur dalam nomor tahun investasi portofolio pasar modal, diatur juga dalam peraturan bapepam lk. saat ini perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk dalamnya adalah kegiatan investasi menuju arah sistem syariah. hukum investasi yang merupakan bagian dari hukum ekonomi adalah salah satu bidang hukum yang sifatnya netral, maka bidang hukum ini mudah menyerap sistem sistem hukum yang berlaku negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi bangsa indonesia. berdasarkan hal ini, maka hukum investasi indonesia khususnya hukum investasi pasar modal berkembang arah sistem syariah. selain berdirinya pasar modal syariah, berbagai peraturan perundang undangan tentang investasi syariah diterbitkan, diantaranya nomor tahun tentang sbs, peraturan menteri keuangan tentang penerbitan sukuk, reksadana syariah dan peraturan bapepam yang mengatur tentang indeks syariah. manfaat investasi dalam pembangunan ekonomi investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal, merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara. oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. semakin tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah. kegiatan investasi pada hakekatnya dapat diklasifikasikan menjadi (dua) yaitu (l) investasi langsung (direct investment) adalah investasi yang langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendirisnt mutia sangadji, peranan investasi untuk indonesia, .com abdul manan, loc. cit, hlm keadilan progresif volume nomor maret, investasi tidak langsung (indirect investment) sering disebut dengan investasi portofolio. investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat surat berharga, seperti saham, obligasi, reksa dana beserta turunannya. investor melakukan investasi bukan dengan mendirikan fisik proyek tetapi dengan cara membeli portofolio surat berharga yang diterbitkan perusahaan. kedua jenis investasi tersebut?" dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional, dan keseimbangan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung harus senantiasa terpelihara dengan baik, apabila pada suatu saat investasi langsung tidak menunjukkan peningkatan, peranannya dapat segera diisi atau digantikan oleh investasi tidak langsung. agar investasi langsung maupun tidak langsung dapat tumbuh dengan baik, pemerintah perlu menciptakan stabilitas keamanan dan politik, memelihara stabilitas ekonomi makro, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penegakan hukum yang konsisten. hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh samuelson bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi, pemerintah dari sebuah negara harus melakukan efisiensi (efficiency), keadilan (justice) dan juga stabilitas (stability). hal hal yang dikemukakan oleh samuelson tersebut pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dari sebuah negara kesejahteraan. bagi indonesia efisiensi, keadilan dan stabilitas yang tersebut atas belum dapat dipelihara dengan baik, dan pemerintah harus berusaha meningkatkan hal tersebut untuk mendorong peningkatan investasi indonesia. dalam kaitannya dengan manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, dairy menyebutkan bahwa investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. dengan posisi semacam ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. dinamika dari investasi mem pengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lagunya pembangunan. dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. kegiatan investasi akan menyerap dana dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga terlalu aktivitas yang lebih produktif. dengan dana yang didapatkan dari pemiliknya, melalui aktivitas investasi akan tercipta kegiatan produksi, industri maupun jasa jasa perdagangan lainnya. kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa yang menambah produksi baik untuk pasarkan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. kegiatan investasi juga akan menciptakan lapangan kerja. dengan penulisan ini lebih memfokuskan padajaka wahana, ekonomi, edisi serangga, jakarta, hlm. dairy, perekonomian indonesia, serangga, jakarta, hlm. keadilan progresif volume nomor maret adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. keseluruhan hal hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. secara singkat, investasi dimaksudkan akan meningkatkan produk domestik bruto pdb) dan apabila pertumbuhan investasi mengalami stagnasi, pada akhirnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan pdb secara keseluruhan. lebih rinci dapat disebutkan tentang manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, yakni investasi portofolio dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional: industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri urutan wilayah sekitarnya, investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja trampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak trampil: investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi: investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor. berdasarkan hal hal atas terlihat bahwa investasi baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. baik investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing sama sama berperan dalam meningkatkan pdb, dan kedua duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. tentunya yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi nasional adalah investasi yang berasal dari kekuatan sendiri. hal tersebut sesuai dengan asas kemandirian bangsa dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tersirat dalam uud tahun era globalisasi saat ini yang ditandai dengan semakin terbukanya akses pasar internasional, pemanfaatan investasi melalui pasar modal semakin berkembang. bahkan menurut abdul manan ! salah satu model pembangunan ekonomi era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal suatu negara. pasar modal memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan (dua) fungsi sekaligus, yaitu: sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain lain, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan abdul manan, op. cit, hlm. keadilan progresif volume nomor maret lain lain.? dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing masing instrumen. gambaran pesatnya perkembangan perekonomian suatu negara dapat terlihat dari pesatnya perkembangan pasar modal negara tersebutpasar modal diyakini mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil. sisi lain pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. oleh karena itu pasar modal memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan perekonomian suatu negara. hal tersebut menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi indonesia untuk mengembangkan pasar modal sebagai wahana investasi dalam bentuk portofolio, selain investasi langsung baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.pasar modal dapat menjadi alternatif pengembangan pembangunan ekonomi juga memiliki posisi yang sangat penting dan vital bagi perkembangan perekonomian indonesia. kemajuan teknologi serta tingginya arus globalisasi membuat pasar modal indonesia dapat menjadi icon pasar modal asia tenggara. namun demikian perkembangan pasar modal tersebut tidak akan dapat terealisasikan apabila tidak ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat. peran pemerintah dapat berupa menciptakan stabilitas politik dan hukum, stabilitas iklim investasi indonesia, dan sebagai pelindung dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. sementara masyarakat dapat berpartisipasi dengan menginvestasikan dananya pasar modal. pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), equity (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (pemerintah), dan veithzal rivai, et.alhlm. badan pengawas pasar modal, cetak biru pasar modal indonesia departemen keuangan ri, jakartaequality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut non discrimination, sehingga orang asing dancertainty and not arbitrary pemungutan pajak harus menjamin adanya kepastian dan tidak mengandung kesewenang wenangan. adam smith menyatakan: the tax which each individual bound pay, ought certain and not arbitrary. the time payment, the manner payment, the quantity paid, ought all clear and plain the contributor, and every other person. kepastian hukum merupakan aspek penting dalam perpajakan. salah satu wujud kepastian hukum dalam perpajakan yaitu adanya prinsip bahwa pajak harus diatur dengan suatu undang undang. selain itu pengaturan dengan undang undang juga upaya untuk menghindarkan tindakan sewenang wenang dari pemerintah. secara historis, pada masa kekuasaan masih terpusat tangan raja, maka raja dapat sekehendak hatinya menetapkan pajak tanpa melihat kemampuan rakyat. pada masa ini setiap tindakan dari raja adalah hukum yang berlaku bagi setiap rakyat. karena tindakan raja yang sewenang wenang akhirnya mulai muncul perlawanan dari rakyat. rakyat mulai mengirimkan wakil wakilnya untuk turut serta mengambil kebijakan dalam suatu lembaga perwakilan. lembaga perwakilan muncul sebagai lembaga wakil rakyat yang mengawasi pemerintah dalam mengambil kebijakan agar tidak bertindak sewenang wenang. kepastian dan tidak adanya tindakan sewenang wenang juga tidak hanya pada aspek pembentukan dan adanya peraturan, tetapi peraturan yang dibuat tersebut harus dalam hal waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar harus jelas dan sederhana. kejelasan dan kesederhanaan diperlukan karena wajib yang menjadi subjek pajak adalah hampir setiap warga negara. pengetahuan, kemampuan, dan kecerdasan setiap warga negara tidak sama antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. oleh karena itu maka peraturan perpajakan yang dibuat harus dapat dimengerti bahkan oleh orang awam. seperti pembentukan peraturan perundang undangan lainnya, pembentukan peraturan perundang undangan dalam perpajakan juga harus dibentuk berdasarkan tata cara pembentukan perundang undangan yang baik. dalam menyusun undang undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas asas hukum yang sudah secara umum diterima oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti: lex specialis derogat lex generalis, lex posterior derogat lex anterior, pasta sunt pertanda, lex locus contractus, nulla pena sine privilege lege: rachmat soemitro dan dewi kana sugiarto, op.cit. hlm. adam smith, op.cit. hlm. rachmat soemitro dan dewi kana sugiarto, op.cit. hlm. keadilan progresif volume nomor maret non diskriminasi asas domisili, sumber, kebangsaan, asas keanehan, asas kontinuitas, asas keadilan dan sebagainya. convenience payment pajak harus dipungut pada waktu yang tetap yaitu waktu yang pada umumnya orang orang memiliki uang untuk membayarnya. adam smith menyatakan:ax upon the rent land houses, playable the same term which such rents are usually paid, review the time when most likely convenient for the contributor pay. apabila kita terapkan konsep ini misalnya dalam pajak penghasilan, maka sebaiknya pajak penghasilan dikenakan pada saat wajib pajak menerima gaji atau upah. apabila dalam pajak bumi dan bangunan, maka pajak bumi dan bangunan harus dipungut pada saat yang menurut praktik pajak bumi dan bangunan biasa dipungut. seorang buruh yang menerima gaji setiap bulan, maka pemungutan pajak seharusnya dilakukan pada saat buruh tersebut menerima gaji tersebut. berbeda halnya dengan seorang petani. seorang petani menerima uang dari hasil penjualan pertaniannya maka pada saat petani menerima uang dari hasil pertaniannya tersebutlah seharusnya pajak dikenakan. economics collection asas economics collection menyatakan bahwa: every tax ought contained, both take out and keep out the pockets the people little possible, over and above what brings into the public treasury the state. the four maximus memberikan gambaran bagaimana pemungutan pajak tersebut harus dilakukan, yaitu harus dilihat dari aspek keadilan, kepastian, kenyamanan bagi pembayar, dan ekonomis. dalam maxim pertama dikatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas equality yang apabila dilihat dari aspek tujuan hukum maka dapat dilihat dari sisi keadilan. meskipun pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip keadilan, namun adakah dasar hukum bagi pembayar pajak untuk membayar pajak kepada negara? atau adakah dasar yang dapat dijadikan alasan bagi negara untuk memungut pajak? untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut teori teori mengapa negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak. teori asuransi teori ini tergolong salah satu teori yang tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak haknya dari pemerintah. rachmat soemitro, asas dan dasar perpajakan bandung, fresco, hlm. keadilan progresif volume nomor maret kelemahan teori ini yaitu tidak mampu menjawab bagaimana apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain? apakah negara akan memberikan pengganti kepada seseorang yang haknya dilanggar tersebut? apabila negara memberikan perlindungan melalui asuransi kepada seseorang karena telah membayar pajak maka seharusnya ketika hak seseorang dilanggar oleh orang lain maka negara harus memberikan ganti. selain itu apabila ditinjau dari karakteristik pajak, maka teori ini tidak sesuai dengan karakteristik pajak. dalam pajak wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, tetapi teori asuransi menyatakan bahwa pajak merupakan premi yang harus dibayar karena telah mendapatkan perlindungan dari negara. oleh karena itu teori ini ditinggalkan orang. teori daya pikul menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing masing. daya pikul, menurut prof. langen, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelahbeserta keluarganya. dengan mengacu kepada teori prof. langen, kita bisa kita lihat dalam penerapan perpajakan indonesia, misalnya pajak penghasilan. dalam pajak penghasilan terdapat penghasilan tidak kena pajak tkp) ini merupakan pengeluaran pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. setelah itu sisa penghasilan tersebut barulah dapat dikenakan pajak atau penghasilan kena pajak pkp). kritik terhadap teori daya pikul adalah bahwa teori ini bukan merupakan teori pembenaran suatu negara memungut pajak atau warga negara berkewajiban membayar pajak tetapi lebih kepada teori bagaimana seharusnya pemungutan pajak tersebut dilaksanakan. yaitu secara adil berdasarkan daya pikul seseorang. teori kepentingan teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan kepentingan wajib pajak yang dilindungi. semakin besar kepentingan yang seseorang yang harus dilindungi, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. teori ini pun banyak tanggapannya, sebab dalam ajarannya pun pajak dikacaukan dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula). padahal mungkin sekali miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial sehinga sebagai konsekuensi sebetulnya harus membayar pajak lebih banyak. teori ini juga mengaburkan antara pengertian pajak dengan retribusi, apabila kepentingan yang dilindungi merupakan tolok ukur besar kecilnya pajak harus dibayar harus ada bukti yang dapat ditunjuk bahwa kepentingan seseorang telah dilindungi bid. hlm. ibid. santoso brotodihardjo, op.cit., hlm. keadilan progresif volume nomor maret sesuai dengan besarnya pajak yang telah dibayar. adanya bukti yang dapat ditunjuk bukan merupakan ciri dari pajak, karena dalam pajak kontraprestasi dari pemerintah bersifat tidak dapat ditunjuk secara langsung. adanya unsur kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk lebih mendekati kepada pengertian retribusi. teori daya beli menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai. pajak berasal dari masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum. uang yang berasal dari rakyat kembali kepada rakyat melalui saluran saluran lain. dilihat dari fungsi pajak, maka jika mengacu kepada kepada fungsi pajak maka fungsi yang terdapat pada teori daya beli menitikberatkan pada fungsi reguler atau mengatur. teori kewajiban pajak mutlak teori ini didasarkan pada orgaantheorie dari otto von guerre, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, yang didalamnya setiap warga negara terikat. negara memberikan kehidupan kepada warga negaranya sehingga negara berhak untuk menerapkan kewajiban kewajiban bagi kepada warga negaranya. salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak. negara mempunyai kekuasaan mutlak untuk membebankan kewajiban kewajiban kepada warga negaranya, begitu pula warga negara mempunyai kewajiban mutlak untuk melaksanakan kewajiban kewajiban yang diperintahkan oleh negara. teori pembenaran pajak menurut pancasila dalam konsep hukum indonesia, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. segala peraturan hukum yang dibuat indonesia harus merefleksikan nilai nilai pancasila. dalam pancasila terkandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah, dan sebagainya. dalam konsep pancasila, pajak yang dipungut dari masyarakat, oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran rutin negara. pengeluaran rutin tersebut misalnya untuk biaya gaji tentara yang berfungsi menjaga pertahanan negara agar tercipta rasa aman dan nyaman warga negara. gaji anggota kepolisian yang bertugas menjaga keamanan negara, agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. apabila terdapat sisa dari pengeluaran rutin negara dapat melakukan investasi. hasil dari investasi tersebut kelak akan dikembalikan kedalam kas negara dan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat. dilihat dari segi gotong royong, maka masyarakat membayar pajak kepada negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. dana yang diperoleh negara dari masyarakat secara bergotong royong negara gunakan untuk rachmat soemitro, op.cit. hlm. bid. bid. keadilan progresif volume nomor maret membiayai rutin dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, memberikan pelayanan kesehatan, dan melakukan investasi yang kelak hasilnya akan digunakan kembali untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. kekeluargaan, yang juga merupakan sifat pancasila mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya pengorbanan saja. individu dan keluarga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. pemungutan pajak menurut pancasila dibenarkan karena pajak yang dibayar oleh setiap anggota masyarakat tidak lain untuk kepentingan bersama anggota masyarakat tersebut. uang yang dibayarkan melalui pajak dibenarkan karena uang tersebut tidak keluar dari lingkungan anggota masyarakat tersebut hidup. pajak yang diperoleh dari masyarakat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. kebijakan pemungutan pajak indonesia pemungutan pajak perunturumah tangga negara untuk mempelajari pajak sebagai sumber penerimaan negara maka kita tidak bisa lepas dari konsep rumah tangga. dalam dunia perekonomian modern saat ini kita melihat ada empat kelompok utama dari subjek subjek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pemerintah negara dan subjek luar negeri. seperti pada rumah tangga biasa, dimana diperlukan uang guna membiayai sewa rumah, penerangan, pemakaian air, keperluan hidup sehari haris dsb., negarawan membutuhkan uang guna melancarkan rumah tangganya. baik rumah tangga, perusahaan, maupun rumah tangga negara mempunyai kesamaan yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran. bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan yang ada. dengan demikian besaran pengeluaran yang ditentukan berdasarkan besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan yang bersangkutan. sebaliknya bagi subjek ekonomi negara bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi pada umumnya justru sebaliknya yaitu pengeluaran negara akan mempengaruhi pengeluaran negara.'" hal ini dilakukan guna mewujudkan target target yang telah ditetapkan oleh negara. target tersebut baik berupa target target dalam pid. tm. suparmoko, keuangan negara dalam teori dan praktek edisi yogyakarta, bfe yogyakarta, hlm. rachmat soemitro, dasar dasar hukum pajak dan pajak pendapatan bandung, fresco, hlm. suparmoko, op.cit. hlm "bid. keadilan progresif volume nomor maret penerimaan penerimaan negara maupun target target besaran jumlah dalam pengeluaran negara. dalam negara demokrasi setiap kebijakan harus memperoleh persetujuan dari rakyat. begitu pula dalam penetapan kebijakan mengenai penerimaan penerimaan dan pengeluaran pengeluaran negara. rakyat harus turut serta dalam pengambilan kebijakan terkait pendapatan dan pengeluaran negara. dalam negara modern partisipasi rakyat tersebut diwujudkan dalam satu lembaga perwakilan. setiap target besaran penerimaan dan pengeluaran negara ditetapkan dalam apbn. undang undang dasar. melihat ketentuan diatas maka dapat disimpulkan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) merupakan: pertama, perwujudan pengelolaan keuangan negara. kedua, apbn ditetapkan setiap tahun dengan undang undang. ketiga, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. apbn ditetapkan setiap tahun dengan undang undang merupakan wujud dari demokrasi yaitu adanya persetujuan rakyat dalam membentuk apbn. dilihat secara pembentukan, undang undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat dpr). dpr merupakan representasi dari rakyat indonesia. selain itu pembentukan rancangan apbn juga harus memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dpd). dalam uud menyatakandpd merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah amandemen uud adanya ketentuan yaitu agar kepentingan daerah dapat mewadahi dalam pembentukan apbn. secara ketatanegaraan dpd merupakan lembaga perwakilan bersifat territorial. ini berarti dalam pembentukan apbn indonesia disamping persetujuan antara pemerintah dengan dpr yang notabene lembaga perwakilan bersifat politis, tetapi juga memperhatikan pertimbangan dpd yang merupakan lembaga perwakilan bersifat territorial. dalam pembentukan apbn, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang diajukan presiden tidak selalu memperoleh persetujuan dari dpr. untuk menghindari kekosongan pengaturan apbn ditahun yang akan datang, maka dalam menyatakan pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. adanya ketentuan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan apbn yang diakibatkan ditolaknya apbn yang diajukan oleh presiden keadilan progresif volume nomor maret kepada dpr. mengingat apbn merupakan unsur vital dalam perekonomian negara yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara, maka negara memerlukan dana. dana tersebut diperoleh negara melalui mekanisme penerimaan. untuk membiayainya sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. sumber sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: perusahaan perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli (misalnya pos, telekomunikasi, listrik, dan kereta api yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum sehingga tidak semata mata mengejar keuntungan saja), maupun perusahaan yang tidak bersifat monopoli seperti pertambangan dan perkebunan. barang barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah tanah yang dikuasai pemerintah yang dikatakan untuk mendapatkan penghasilan,saham saham yang dipegang negara, dan sebagainya. denda denda dan perampasan perampasan untuk kepentingan umum. hak hak waris atas harta peninggalan terlantar jika terhadap suatu harta warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka indonesia (lihat kitab undang undang hukum sipil kursi)) harta peninggalan dianggap terlantar, dan balai harta peninggalan bhp) wajib mengurus dan mengumumkannya. dan jika telah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka bhp tadi wajib menyelesaikan urusannya, dalam hal ini masih ada kelebihan, harta benda kekayaan ini menjadi milik negara (lihat kuis hibah hibah wasiat dan bahan lainnya. yang dimaksud dengan bahan bahan antara lain sumbangan dari pbb. ketiga macam iuran: pajak, retribusi, dan sumbangan. iii. penutup kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang tetapkan dalam bentuk pemungutan pajak tidak lain peruntukannyasantoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum pajak, bandung, ketika ditata, hlm. ibid. keadilan progresif volume nomor maret iv. daftar pustakabahari, pengantar hukum pajak, raja grafindo persada, jakarta, suparmoko, keuangan negara dalam teori dan praktek edisi yogyakarta, bfe yogyakarta, rachmat soemitro, dasar dasar hukum pajak dan pajak pendapatan bandung, fresco, santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum pajak, bandung, ketika ditata, rachmat soemitro, pengantar singkat hukum pajak, fresco, bandung, satjipto rahardjo, ilmu hukum, cetakan ke tahun sinta dewi, et.al. perkembangan hukum indonesia tinjauan retrospeksi dan prospektif, remaja roda karya bekerja sama dengan bagian hukum internasional fakultas hukum universitas pajajaran, bandung, waluyo, perpajakan indonesia, selembar empat, jakarta, hlm. rachmat soemitro, pajak dan pembangunan, bandung, fresco, rachmat sumatra, pengantar singkat hukum pajak, fresco, bandung, rachmat sumatra, hukum pajak internasional perkembangan dan pengaruhnya, fresco bandung, cetakan rachmat soemitro, asas dan dasar perpajakan fresco, bandung, cetakan ketigarudi rizki, et.al. refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir analisis komprehensif tentang hukum oleh akademisi dan praktisi hukum), perum percetakan negara ri, jakarta, sri pudyatmoko, pengantar hukum pajak, andi, yogyakarta, peraturan perundang undangterhadap kebijakan pemungutan pajak indonesiak levy imposed the state the people, tax collection must based law. carrying out its actions, state administration requires flexibility determining policies related tax collection. the problem this research how the government policies are related tax collection. the method used this research descriptive analytical with normative juridical approach, and qualitative normative analysis method. the results show that the policies issued the government relation the determination taxes that must issued taxpayers which are determined the form tax collection are none other than those for general government financing purposes order carry out government functions, both routine and development. fact, taxes are one the largest state revenues. revenue from the tax sector then used the state finance the construction facilities and infrastructure for the public interest. keywords: juridical analysis, policy, tax collection. pendahuluan pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri". dalam kemandirian pembiayaan ini, partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat. sehingga dapat memberikan pengertian kepada seluruh komponen bangsa dalam memahami dan mengetahui sumber pendapatan negara dari pajak. dengan kesadaran dan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perawakannya secara benar. sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum. ? dalam hal pemungutan pajak, uud menegasalsafah yang terkandung dalam uud ini sama dengan falsafah pajak yang dianut inggris yang berbunyi waluyo, perpajakan indonesia, selembar empat, jakarta, hlm. rachmat sumatra, pengantar singkat hukum pajak, fresco, bandung, hlm, keadilan progresif volume nomor maret taxation without representation , dan falsafah pajak amerika serikat yang berbunyi taxation without representation robert . setiap negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, termasuk yang menyangkut urusan publik seperti menarik pajak." hal ini disebabkan karena pungutan pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara serampangan . dengan adanya syarat pemungutan pajak harus berdasar undang undang, dengan sendirinya dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat terhadap pemungutan pajak. pemungutan pajak dapat dikatakan telah disetujui rakyat melalui wakil wakilnya yang duduk dewan perwakilan rakyat dpr), melalui undang undang yang mendasarinya. selain ketentuan uud terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak sehingga dapat dikatakan pungutan yang sah, yaitu huruf undang undang tahun tentang keuangan negara yang berbunyi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. menurut adam smithdalam bukunya inquiry into the nature and cause nations "hendaknya pemungutan pajak didasarkan pada asas: equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. sebagai contoh, bahwa dalam pajak penghasilan, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang mempunyai penghasilan kena pajak sama akan dikenakan pajak yang sama. penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikurangi pendapatan tidak kena pajak, dimana bagi setiap orang jumlahnya tidak sama, bergantung pada susunan keluarga. apabila jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak banyak, maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banyak juga dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai tanggungan keluarga kecil. certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang wenang, melainkan berdasarkan undang undang. artinya bagi wajib pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan untuk mengetahui subjek, objek dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. sebagai contoh, apabila wajib pajak kelebihan membayar pajak dalam satu tahun pajak, sesuai dengan pengisian spt tahunan, maka wajib pajak tersebut bahari, pengantar hukum pajak, raja grafindo persada, jakarta, hlm. hai pudyatmoko, pengantar hukum pajak, andi, yogyakarta, hlm. waluyo, op.cit, hlm. keadilan progresif volume nomor maret berhak untuk meminta kembali kelebihan tersebut (restitusi) dengan membuat permohonan resmi kepada kantor pelayanan pajak. pelaksanaan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh aparat yang baik dalam menjalankan kewajibannya sehingga keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. atap ada barat mengemukakan bahwa kreativitas penggalian sektor pajak itu harus ditunjang pula oleh penerapan iklim yang kondusif bagi masyarakat wajib pajak, sehingga perlu dibangun suatu sistem perpajakan yang baik viable tax system), yang dalamnya meliputi: kebijakan perpajakan (tax policy), hukum undang undang pajak (tax law) dan administrasi perpajakan (tax administration), yang komprehensif dan mencerminkan kemudahan serta keadilan bagi semua pihak. keadaan ini akan mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak." pungutan pajak memang bersifat memaksa. oleh karena itu selaku warga negara yang baik, wajib pajak harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untuk menghitung dan membayarkan menyetorkan pajak kas negara. tetapi, dalam proses penetapan pajak yang dilakukan oleh direktur jenderal pajak, tidak selalu benar. sering terjadi kesalahan atau kekeliruan yang pada umumnya merugikan wajib pajak. pemerintah semakin gencar menciptakan kesadaran rakyat untuk meningkatkan jumlah wajib pajak. jika jumlah wajib pajak semakin meningkat dari tahun tahun tentunya jumlah penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. dengan demikian, pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk mendanai pembangunan nasional. namun, harus diakui bahwa pada proses pemungutan pajak dari wajib pajak selalu ada kesalahan atau kekeliruan atau sering juga disebut perbuatan melawan hukum. kesalahan atau kekeliruan itu dapat terjadi karena faktor manusia yakni petugas pajak yang berkuasa untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya. seiring dengan meluasnya tugas tugas administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, semakin besar pula kekuasaan administrasi negara. dalam melakukan tindakannya administrasi negara memerlukan keleluasaan dalam menentukan kebijakan kebijakannya. ii. pembahasan pengertian pajak dalam mempelajari objek tertentu maka kita perlu mengetahui apakah objek tersebut. untuk mengetahui objek tertentu maka diawali dari pengertian tentang objek tersebut. pengertian berfungsi untuk memberikan gambaran dan menjadi pegangan mengenai objek yang dipelajari. begitu pula dalam mempelajari pajak. berikut akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pajak.hlm. bid, hlm. viii ibid, hlm. keadilan progresif volume nomor maret m.j.h. meets dalam bukunya economische betekenis der belastingen, mendefinisikan pajak: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. rachmat soemitro memberikan pengertian pajak ditinjau dari segi hukum sebagai berikut: perikatan yang timbul karena undang undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh (tatbestand sic!) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan sebagai alat (pendorong, penghambat) untuk mencapai tujuan luar bidang keuangan selain itu rachmat soemitro ? pun menegaskan: .pajak digunakan sebagai alat untuk memberikan macam macam insentif kepada wajib pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menarik modal indonesia untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek yang mendukung pembangunan indonesia, atau untuk memasyarakatkan bentuk koperasi, untuk menggalakkan jasa akuntan publik, untuk mendorong perkembangan pasar modal dan sebagainya. pajak pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. dari pengertian ahli ahli tersebut tersebut atas dapat dirumuskan unsur unsur dan ciri ciri pajak yaitu: unsur unsur pajak adalah masyarakat undang undang pemerintah sebagai diskus subjek pajak wajib pajak objek pajak ciri ciri pajak adalah ada prestasi atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara, dapat dipaksakan, terhadap prestasi tersebut tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. pungutan pajak harus berdasarkan undang undang memiliki falsafah tersendiri. sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang tidak mendapat kontraprestasi yang dapat secara langsung dapat ditunjuk. ibid. hlm. rachmat soemitro, pengantar singkat hukum pajak, fresco, bandung, hlm. rachmat soemitro, asas dan dasar perpajakan fresco, bandung, cetakan ketiga hlm keadilan progresif volume nomor maret peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari hari, hanya dapat berupa penggabungan, perampasan, pencopotan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan suka, maka disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. dpr merupakan organ representasi dari rakyat yang dipilih secara demokratis. dengan disetujuinya pemungutan pajak oleh dpr sebagai representasi rakyat maka pungutan pajak tersebut memperoleh persetujuan dari rakyat. undang undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama sama dengan dpr. sehingga rakyat dengan pemerintah telah membuat persetujuan untuk menerapkan pajak. konsep mengenai falsafah pajak juga dianut inggris yang berbunyi taxation without representation yang berarti tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan parlemen. falsafah pajak juga terdapat amerika yang berbunyi taxation without representation robert yang berarti pemungutan pajak tanpa adanya perwakilan adalah pencurian. uud ketentuan mengenai pajak harus diatur dengan undang undang sebagai implementasi falsafah pajak terdapat dalampajak dalam penerimaan negara sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa negara merupakan sebuah rumah tangga yang memiliki penerimaan dan pengeluaran. penerimaan negara diperoleh dari berbagai sumber salah satu dari sumber penerimaan negara adalah dari pajak. pemungutan pajak oleh negara bukan merupakan suatu kewajiban tetapi merupakan hak dari negara. artinya selama penerimaan yang diperoleh negara dari sektor lain mencukupi untuk memenuhi pengeluaran negara maka negara dapat untuk tidak memungut pajak. perbedaan keadaan sumber daya suatu negara akan mempengaruhi kebijakan perpajakan negara tersebut. pada negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga pengeluaran negara dapat dipenuhi dari perolehan sumber daya alam tersebut maka kebijakan perpajakan cenderung lebih longgar. dengan kata lain pajak tidak dijadikan sumber penerimaan negara tersebut. berbeda halnya dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. negara dengan sumber daya alam terbatas cenderung menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.hlm. ibid. keadilan progresif volume nomor maret dengan perkataan lain bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pajak dengan sumber penerimaan negara lainnya. hubungan tersebut bersifat berbanding terbalik, misalnya apabila suatu negara tidak memiliki hasil sumber daya alam yang cukup yang diproduksi oleh perusahaan negara, maka kecenderungan negara tersebut menetapkan pajak sebagai sumber penerimaan menjadi sangat besar, begitu pun sebaliknya. menurut literatur pajak mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi budgetair fungsi mengatur atau regulerend fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. fungsi mengatur adalah bahwa pajak pajak didalam ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya kita lihat dalam sektor swasta. pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan bagi negara indonesia. secara normatif dalam apbn indonesia tahun ditetapkan bahwa penerimaan indonesia tahun anggaran diperoleh dari: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak pnb): dan penerimaan hibah. total penerimaan negara pada tahun dianggarkan sebesar rp1. (satu kuadriliun tiga ratussebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enamratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluhenam ribu rupiah). dari total penerimaan tersebut, penerimaan dari perpajakan pada tahun direncanakan sebesar rp1. (satu kuadriliun tiga puluhdua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus limata rupiah), penerimaan negara bukan pajakan penerimaan hibahpenerimaan pajak tersebut dalam apbn terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. penerimaan negara bukan pajak terdiri darirachmat soemitro, pajak dan pembangunan, bandung, fresco, hlm. undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran apbn dan apbn keadilan progresif volume nomor maret mengacu kepada apbn terlihat jelas pajak memiliki peran sangat besar sebagai sumber penerimaan negara. penerimaan negara dari pajak pada tahun dianggarkan rp1. (satu kuadriliun tiga puluhdua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus limata rupiah) atau sekitar (tujuh puluh delapan koma tujuh persen) dari total penerimaan negara dalam apbn penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak atau pnb atau sebesar (dua puluh satu koma dua persen). sedangkan penerimaan hibah atau sekitar (nol koma satu persen). dalam apbn total pendapatan negara dalamterdiri dariatau sebesar (tujuh puluh enam koma sembilan puluh lima persenatau sebesar (dua puluh dua koma tujuh satu persen). penerimaan hibah sebesar rp3. (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar (nol koma tiga puluh empat persen). dalam apbn , total pendapatan negara dalamdapatan dari perpajakan sebesar rp742. (tujuh ratus empat puluh kuadriliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluhlima juta rupiah) atau sebesar (tujuh puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari apbn. pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak sebesar rp205. (dua ratus lima triliun empatratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empatbelas ribu rupiah) atau (dua puluh satu koma enam puluh tiga persen) dari apbn. penerimaan hibah sebesar rp1. (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enampuluh enam juta rupiah) atau (nol koma enam belas) dari apbn.nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran apbn keadilan progresif volume nomor maret asas asas pemungutan pajak dalam melakukan pemungutan pajak diperlukan pemungutan berdasarkan asas asas pemungutan pajak. asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukumitu mengandung nilai nilai dan tuntutan tuntutan etis. karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan peraturan hukum dengan cita cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. asas hukum buasas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan peraturan hukum serta tata hukum. asas asas pemungutan pajak harus diwujudkan dalam mekanisme pemungutan pajak. tujuan dari asas asas ini agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. pemungutan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah semata melalui pemungutan pajak, tetapi juga menjamin agar wajib pajak dapat membayar pajak tanpa memberatkan wajib pajak. falsafah bahwa setiap pemungutan pajak harus dengan undang undang membawa konsekuensi bahwa setiap penyusunan undang undang perpajakan harus menerapkan asas asas pemungutan pajak. salah konsep asas asas pemungutan dalam pajak adalah konsep the four maximus dari adam smith yang mengemukakan prinsip prinsip pemungutan pajak yaitu: equality asas equality berarti persamaan. artinya dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama. warga negara dari setiap negara harus berkontribusi dalam membantu negara. sesuai dengan kemampuan masing masing sesuai dengan penghasilan yang dinikahinya masing masing dibawah perlindungan dari negara. asas ini memberikan landasan bahwa penerapan pajak tidak bisa disamaratakan, tetapi harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan kemampuan masing masing warga negara dan penghasilan yang diperolehnya bawah perlindungan negara. penghasilan yang diperoleh mengakibatkan adanya kewajiban untuk berkontribusi dalam membantu negara. besarnya kontribusi seseorang terhadap negara dikenakan berdasarkan penghasilan yang dinikmati seseorang yang hidup, tinggal, dan memperoleh perlindungan dari negara tersebut. satjipto rahardjo, ilmu hukum, cetakan ke tahun (hal. ibid, haldudukan advokat dalam pembaharuan paradigma penegakan hukum indonesia cristo andy a.berlian cristo.andydvocate attorney legal profession which has become the profession legal experts. apart from that, the existence advocate law enforce has actually been regulated article law concerning advocates advocate law). however, the existence article paragraph has not provided explanation regarding the concrete form advocates law enforce, this makes the existence advocates law enforce still lacking clarity, especially their role one the components the criminal justice system indonesia. based this research, there are four agencies for advocate's position the criminal justice system, namely: (a) advocate legal service provider and legal aid provider, (b) advocate supervisor and guardian judicial integrity, (c) advocate counterweight the dominance the enforce. law, (d) advocate defender human dignity. with the existence four agencies, the position advocate law enforce. hoped that this writing will able emphasize and strengthen the role advocates one the components the criminal justice system indonesia and all components the law, further changes need made advocate regulations, especially regarding the problem the judicial mafia and concrete explanation the role advocates law enforce indonesia. keywords: the role advocates, legal reform, and law enforcement paradigm. pendahuluanaka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan segala peraturan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. peradilan sebagai perwujudan dari lembaga yudikatifsehingga perlu adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang advokat. undang undang nomor tahun tentang advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya. selain undang undang, advokat juga memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya keadilan progresif volume nomor maret dalam menjalankan profesinya. advokat sebagai profesi terhormat (official nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,erdasarkan advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaanya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. lebih lanjut dalam penjelasan advokat, dijelaskan bahwyang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. kedudukan profesi advokat, nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. dalam menjalankan kewenangannya advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum indonesia, namun terdapat banyak problematika dalam pelaksanaanya, perlunya peningkatan nilai dalam mewujudkan advokat yang menegakan hukum sesuai dengan cita cita hukum bangsa indonesia. ii. pembahasan peran advokat sebagai pengawal, penyeimbang, dan controlling bagi penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan indonesia. penegak hukum merupakan aparat negara structure) yang melaksanakan proses upaya menegakan norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hubungan hukum kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan semestinya. advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia official nobile), yang tergabung dalam integrated criminal justice system yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang undang. tahun mengenai advokat menyebutkan, bahwa advokat adalahsebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. selain itu advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkan milik mulyadi, bunga rampai hukum acara pidana perspektif, teoritis dan praktek, alumni bandung, him. keadilan progresif volume nomor maret didalam lapas, oleh karenanya advokat dapat mengawal proses pengadilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenang wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan hukum dan kemanusiaan. mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terdekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai cek and balances dalam proses peradilan yang mengontrol dan mengimbangi penegak hukum lainnya. sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat, advokat dapat melaporkan kesewenang wenangan hakim dalam proses peradilan terhadap ky serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. jadi dala litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik negara indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya. hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktik dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum dapat menjaga tertib hukum indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan. advokat juga dalam praktiknya dapat berbicara pengadilan manapun yang berlaku indonesia baik umum maupun khusus dan mk, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara indonesia. apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi the first way problem solving) yaitu diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan non litigasi) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over kapasitas lembaga pemasyarakatan. penemuan penemuan hukuman banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional,, hlm. kitab undang undang hukum acara pidana membolehkan penasihat hukum terdakwa untuk meminta hakim mengundurkan diri apabila hakim tersebut dianggap mempunyai kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang ditangani. keadilan progresif volume nomor maret serta memberikan sosialisasi buta hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat luas. jenis profesi advokat dan model bantuan hukum. terdapat berbagai istilah dalam penyebutan advokat indonesia seperti legal advise yaitu penasihat hukum yang bertugas membantu klien, organisasi, pemerintah maupun perusahaan dalam memberi nasihat mengenai aturan hukum dan tertib hukum yang semestinya. legal aid sendiri memiliki makna free expensive legal services provided those who cannot afford pay full price sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai legal assistance . baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. legal aid biasanya digunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. sedangkan istilah legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium." advokat atau pengacara indonesia saat ini dikelola oleh organisasi advokat seperti perhimpunan advokat indonesia perawi dan kongres advokat indonesia kai). dalam tahun terdapat asosiasi advokat yang diakui dalam undang undang seperti kadin ikatan advokat indonesia) aai asosiasi advokat indonesia) ipni ikatan penasehat hukum indonesia) hari himpunan advokat pengacara indonesia) spi serikat pengacara indonesia) akhir asosiasi konsultan hukum indonesia) kpm himpunan konsultan hukum pasar modal) api asosiasi pengacara syariah indonesia) selain delapan organisasi diatas terdapat asosiasi profesi advokat khusus lain yang marak kalangan pengacara seperti himpunan konsultan hukum pertambangan indonesia kopi), asosiasi pengacara pengadaan indonesia appi), asosiasi konsultan hukum hubungan industrial, asosiasi advokat persaingan usaha, asosiasi pengacara desa, corporate, informasi dan lain sebagainya. dalam dunia advokat juga terdapat yayasan lembaga bantuan hukum yang dapat dilakukan juga oleh advokat dan bukan advokat seperti paralegal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat serta aktivis dari kalangan pengamat hukum yang memberikan bantuan hukum structural dengan pendekatan sosial secara cuma cuma rodeo) kepada masyarakat. dalam menjalankan kewenangannya terdapat berbagai jenis bantuan hukum seperti bantuan hukum structural dan bantuan hukum profit. dalam bantuan hukum bambang songgon dan aries haryanto, bantuan hukum dan hak asasi manusia, mandar maju bandung, hlm. bagi manan, menegakkan hukum suatu pencarian, asosiasi advokat indonesia jakarta, hlm. keadilan progresif volume nomor maret structural dikatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional (ekonom sosial)dimana orientasi ditekankan pada subjek personal bagi masyarakat miskin. pada bantuan hukum structural ini lebih pada bantuan hukum cuma cuma proton (oleh pengacara) dan rodeo (oleh pengadilan). sedangkan bantuan hukum profit dilakukan oleh pengacara umum lainnya yang memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum sesuai dengan kesulitan kasus yang ditanganinya. bentuk pertanggungjawaban dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang menyalahgunakan aturan profesi serta melanggar hukum. peran advokat sesungguhnya sangatlah rentan pada praktek praktek penyalahgunaan aturan hukum atau biasa dikenal sebagai mafia peradilan, advokat sebagai subjek yang menguasai segala aturan dan proses hukum dapat memasuki setiap proses peradilan dari kepolisian sampai tingkat lapas dan memiliki kemungkinan besar untuk memainkan peran sebagai pembela kepentingan individu kliennya dari pada menegakan hukum dan keadilan. pada prakteknya tidak sedikit advokat yang terlibat dalam penyalahgunaan hukum dalam proses peradilan bahkan hanya membela kepentingan sekelompok orang, hal tersebut mengakibatkan runtuhnya keyakinan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum khususnya pada peran advokat. proses peradilan seakan hanya sekedar panggung sandiwara yang dimainkan advokat dan tidak lagi berjalan sesuai dengan amanat undang undang dan keadilan sosial bagi masyarakat. sampai saat ini belum ada rumusan, kriteria kriteria, bentuk bentuk pertanggungjawaban dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang menyalahgunakan kewenangan dan bahkan menjadi subjek pelanggar hukum. karena dalam undang undang tidak dijelaskan ketiga permasalahan tersebut, disisi lain advokat memiliki hak imunitas yang menjadikannya kebal terhadap hukum baik itu pidana maupun perdata. penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama kemajuan suatu negara dan merupakan jati diri suatu bangsa yang beradab. dalam hal seorang advokat memiliki hak imunitas terhadap hukum pidana dan perdata adalah saat dimana seorang advokat dalam proses penemuan hukum dan pembelaan terhadap kliennya, namun apabila seorang advokat melakukan suatu tindak pidana, terlibat pidana atau menghalang halangi jalannya sidang akan tunduk dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) dan segala peraturan hukum yang berlaku. sedangkan bila advokat menyalahgunakan profesinya atau tidak menjalankan kewenangan yang berdasarkan kode etik advokat indonesia advokat, berikut ini sanksi sanksi terhadap pelanggaran kode ftin profesi advokat: hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: peringatan biasa. peringatan keras. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. this, bagi manan hal keadilan progresif volume nomor maret hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat. peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada mahkamah agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. seiring dengan perkembangan jaman telah banyak masyarakat yang mengaku mengaku menjadi advokat atau advokat illegal malapraktik) dalam hal ini advokat mengatur mengenai pidana yang terdapat pada yang berbunyiapabila diingat kembali sesungguhnya dpn perawi dan mabes polri telah membuat kesepahaman untuk saling menghormati masing masing pihak sebagai aparat penegak hukum. keduanya diatur dan tunduk pada undang undang advokat dan undang undang kepolisian republik indonesia. kesepahaman tersebut tertuang dalam memorandum understanding ditandatangani kedua belah pihak pada senin februari salah satu yang penting dalam tersebut adalah wujud saling menghormati berkaitan dengan pemanggilan advokat anggota perawi baik sebagai saksi maupun tersangka. untuk keperluan pemanggilan advokat, polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui dpn perawi. setelah menerima surat dimaksud dpn perawi akan melakukan telaah. telaah yang dimaksud adalah apakah pemanggilan tersebut berkaitan dengan menjalankan profesi ataukah merupakan tindakan melawan hukum pidana yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan profesi advokat. apabila berkaitan dengan profesi advokat atau sumpah jabatan advokat maka dpn perawi tidak akan mengizinkan advokat tersebut untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka, sebaliknya, jika ternyata peristiwa pidana yang dijadikan dasar panggilan berkaitan dengan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan undang undang advokat dan kode etik advokat indonesia huruf maka dpn keadilan progresif volume nomor maret perawi akan mengizinkan kepolisian meminta keterangan, memeriksa advokat baik sebagai saksi atau tersangka. dengan catatan tetap harus melalui organisasi perawi. dalam rangka meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah cukup banyak dikeluarkan kebijakan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui perbaikan perbaikan sistem perekrutan, promosi aparat penegak hukum, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun upaya upaya tersebut akan sia sia tanpa didasarkan pengamalan yang nyata. untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi pendidikan berkelanjutan, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses kebudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsense suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. karena itu, agenda kebudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum masa depan. beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (information technology), (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum, (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum, dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan keteladanan bidang hukum. iii. penutup penegakan hukum sejatinya merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. nilai nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. baik secara yuridis maupun sosiologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitasnya. yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara, keadilan progresif volume nomor maret mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan hak asasi manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. oleh sebab itu perlu revitalisasi atau peningkatan kembali peran advokat dalam etika profesinya sehingga dapat mengembalikan citra penegak hukum dan marwah keadilan indonesia. iv. daftar pustaka buku asshiddigie, jimmy. penataan sumber tertib hukum, press. jakarta. bagi manan, menegakkan hukum suatu pencarian, asosiasi advokat indonesia jakarta. bambang songgon dan aries haryanto, bantuan hukum dan hak asasi manusia, mandar maju bandung.. milik mulyadi, bunga rampai hukum acara pidana perspektif, teoritis dan praktek, alumni bandung,.. peraturan undang undangan undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang tahun tentang bantuan hukum undang undang tahun tentang advokat undang undang n0. tahun tentang hukum acara pidana kurap)kimming pada sektor perbankan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan indonesia lapis): mediasi mediasi lapis adalah cara penyelesaian sengketa luar pengadilan melalui proses perundingan lapis untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu mediator. mediator lapis adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dalam mediasi lapis guna mencari berbagai solusi penyelesaian, namun mediator tidak diperbolehkan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. mediator tidak memberikan keputusan atau penetapan pembayaran, namun hanya memfasilitasi pertemuan dalam kerangka mediasi para pihak yang bersengketa untuk memahami perspektif, posisi dan kepentingan masing masing pihak atas masalah yang dihadapi, untuk mencari alternatif penyelesaian secara adil, cepat, murah dan efisien. melalui mediasi diharapkan dapat tercapai perdamaian antara para pihak yang bersengketa. abdikasi abdikasi adalah cara penyelesaian sengketa luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat pihak memohon. ajudikator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut peraturan dan prosedur abdikasi lapis untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan abdikasi mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada abdikasi lapis. dalam pembahasannya mengenai alternative dispute resolution adr), yang termasuk dalam mekanisme abdikasi adalah pengadilan dan arbitrase, karena disana ada putusan yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang hakim arbiter) dan putusannya bersifat mengikat. sedangkan yang termasuk dalam mekanisme non abdikasi adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya, yang sana tidak ada suatu putusan (melainkan suatu kesepakatan damai yang dibuat secara sukarela oleh para pihak). pada perkembangannya abdikasi dipergunakan untuk mekanisme adr yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. dapat dikatakan bahwa abdikasi adalah mekanisme arbitrase yang disederhanakan dan kemudian customized sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang ritel dan kecil (retail and small claim), karena sengketa ritel dan kecil tersebut akan sangat tidak efisien jika diselesaikan melalui arbitrase. bisa jadi bahwa sengketa ritel dan kecil tersebut sebelumnya sudah menempuh upaya mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga para pihak menghendaki suatu putusan atas sengketanya melalui mekanisme lain namun tidak diakses pada tanggal maret pukul wib. keadilan progresif volume nomor maret melalui arbitrase, apalagi pengadilan. mekanisme abdikasi ini berkembang pesat dalam konteks perlindungan konsumen sehingga tidak mengherankan jika mekanisme tersebut dinilai sesuai untuk penyelesaian sengketa nasabah atau konsumen ritel dan kecil. arbitrase arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan luar peradilan umum, yang diselenggarakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan indonesia lapis) dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase lapis. arbiter adalah seorang atau lebih yang merupakan arbiter tetap lapis atau arbiter tidak tetap lapis yang ditunjuk menurut peraturan dan prosedur lapis sebagai arbiter tunggal majelis arbitrase untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase lapis. berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa arbitrase lapis pada hakekatnya mirip dengan pengadilan. sedangkan arbiter dalam proses arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi. berdasarkan penjelasan atas, telah diketahui ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan yaitu mediasi, abdikasi, dan arbitrase. berikut penjabaran perbedaan alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan: berkehendak berkehendak berkehendak menyelesaikan sengketa menyelesaikan sengketa menyelesaikan sengketa yang memutus sengketa yang memutus yang memutus . . ajudikator, bersifat final yang disepakati oleh dan mengikat para pihak keterlibatan pihak ketiga keterlibatan pihak keterlibatan pihak dikehendaki sebagai ketiga dikehendaki ketiga dikehendaki keahliannya bidang sengketa karena masalah yang yang disengketakan ajudikator ditunjuk disengketakan karena menurut peraturan dan arbiter yang dipilih prosedur abdikasi memang ahli dalam bidang yang bersangkutan penyelesaian sengketa nasabah melalui pengadilan sebagaimana telah dikemukakan, uuk menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan litigasi dan luar pengadilan atau non litigasi. awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan keadilan progresif volume nomor maret dijadikan the first and last resort dalam penyelesaian sengketa. secara prinsip, penegakan hukumsebagai badan yudikatif. dengan demikianyang berpuncak mahkamah agung republik indonesia. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yangngadilan negeri merupakan salah satu peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat termasuk penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan. tugas pokok pengadilan negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya undang undang nomor tahun tugas pokok tersebut dapat terlaksana apabila ada pengajuan sengketa atau perkara oleh pihak yang bersengketa pengadilan. kartu atm merupakan produk yang dikeluarkan oleh bank yang dalam pengoperasiannya berada bawah pengawasan pihak bank. oleh karena itu bank harus bertanggungjawab terhadap keamanan produk yang dikeluarkannya. maraknya kejahatan yang terjadi dalam bidang perbankan, seperti pencurian dana nasabah bank melalui modus skimming mempengaruhi stabilitas dan rasa aman bagi nasabah bank. kemajuan tehnologi informasi yang menjadi nilai awal dari keberadaan cyber crime, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. pihak pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan umum menurut undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen meliputi atau yayasandari ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen atas diketahui bahwa yang berwenang untuk mengajukan keadilan progresif volume nomor maret gugatan peradilan umum adalah konsumen yang dirugikan atau oleh ahli warisnya, sedan pemerintah. menurut ahmadi miru dan suparman yodo bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum hanya memungkinkan apabila: para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa luar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa konsumen luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. pada kasus pencurian dana nasabah melalui modus skimming, dapat dilihat ada unsur kegagalan bank, baik dari sistem atau tehnologi yang mereka gunakan. terbukti dengan kebodohannya mesin atm sehingga merugikan nasabah. bank sudah membayar ganti kerugian yang dialami nasabah akibat skimming tersebut, tetapi disini nasabah telah mengalami kerugian materil maupun material yaitu salah satunya nasabah mendapatkan denda karena terlambat membayar cicilan karena kasus skimming tersebut. dalam hal ini, pihak bank tidak mau bertanggung jawab karena pihak bank hanya berkewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh skimming saja, tanpa memikirkan dampak bagi nasabah. nasabah merasa sangat dirugikan akan hal ini karena gagal mendapatkan ganti kerugian dari pihak bank dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan. penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak mungkin akan dicapai sebuah win win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat. masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. hal ini tiada lain karena proses litigasi ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama pengadilan negeri pn), tingkat kedua pengadilan tinggi pt) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah mahkamah agung ma) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. suatu perkara lama selesai karena wilayah hukum dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu luas, samping itu setiap hari selalu saja terjadi perkara dan perkara tersebut menumpuk mahkamah agung sehingga butuh waktu yang lama ahmadi miru dan suparman yodo, hukum perlindungan konsumen, raja grafindo persada, jakarta, hlm. keadilan progresif volume nomor maret untuk putusannya. selain itu, putusan yang diambil oleh hakim belum tentu benar benar adil, karena hakim biasanya memiliki pengetahuan umum atas suatu perkara. iti. penutup berdasarkan pada hasil dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. iv. daftar pustaka buku ahmadi miru dan suparman yodo, hukum perlindungan konsumen, raja grafindo persada, jakarta, budi untung, kredit perbankan indonesia, andi, yogyakarta, hermansyah, hukum perbankan nasional indonesia, kencana, jakarta, lukman santoso az, hak dan kewajiban hukum nasabah bank, pustaka justicia, mahesa jati kusuma, hukum perlindungan nasabah bank, nusa media, bandung, munir fuad, hukum perbankan modern, pt. citra aditya bakti, bandung, ratna syamsiah, hukum perbankan, justice publisher, bandar lampung, shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia, gensindo, jakarta, sudarso dan exilis, kamus ekonomi: uang dan bank, pt. rangka cipta, jakarta, sudaryatmo, hukum dan advokasi konsumen, pt. citra aditya bakti, bandung, tan ameblo, hukum jaminan didunia suatu kebutuhan yang didambakan, pt. alumni, bandung, thomas suyanto, kelembagaan perbankan, gramedia pustaka utama, jakarta,peraturan perundang undangan kitab undang undang hukum perdata indonesia, undang undang tahun atas perubahan undang undang tahun tentang perbankan.tinjauan yuridis penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan title syahwat natalia, s.h., m.h. dosen tetap universitas baturaja syahnarztitie gmail.com abstract this research has purpose discover the legal protection for customers which using atm card indonesia banking systems and discover the dispute resolution against skimming system banking sector. this research used normative research method. the conclusion from this study that the legal protection for customers who using atm cards based act number concerning customer protections and act number concerning financial services authority especially the regulation financial services authority number poj. concerning customers legal protection financial services. the dispute resolutions for skimming system problems can resolved litigation and non litigation. keywords: legal protection, customers, skimming pendahuluan persoalan disektor jasa keuangan menjadi kasus aduan masyarakat paling dominan. depan, persoalannya bisa makin banyak serta beragam seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi perdagangan yang linier dengan pengguna jasa keuangan. transaksi elektronik kini telah menjadi hal umum dalam kehidupan hampir setiap harinya. dengan anjungan tunai mandiri atm), nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap layanan yang diberikan bank. semua dimaksudkan untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi karena dengan metode transaksi elektronik ini, nasabah tidak perlu membawa uang tunai yang notabene memiliki resiko kejahatan. pelayan terbaik merupakan peran penting bank terhadap nasabah, namun dewasa ini kejahatan bank banyak terjadi yaitu salah satunya kejahatan atm." hal ini telah meresahkan nasabah, karena telah memakan banyak kerugian akibat kejahatan card skimming. card skimming merupakan kegiatan menggandakan data kartu nasabah karena pada saat bertransaksi menggunakan mesin atm telah terpasang alat swimmer depan mulut card reader. pada dunia perbankan, keamanan bertransaksi menjadi jaminan bagi setiap nasabah. hal ini dikarenakan kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak shidarta, hukum perlindungan konsumen indonesia, gensindo, jakarta, hlm. keadilan progresif volume nomor maret bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, hal ini dapat terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati hatian, dan kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya. masalah yang terjadi pada umumnya adalah masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen. masyarakat juga pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu atm. kurangnya sosialisasi terhadap aturan aturan hukum yang terjadi jika dilihat pada masalah yang ada dalam nasabah sehingga masyarakat tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat mengalami kerugian terutama masalah kartu atm dan penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah dalam pengguna kartu atm, karena para pihak tidak selamanya selalu merujuk pada peradilan tetapi pihak juga dapat diselesaikan diluar peradilan. berdasarkan uraian atas maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan . ii. pembahasan pengertian bank, fungsi dan tujuan bank pengertian bank umum menurut butir undang undang nomor tahusedangkan menurut very stuart dalam bukunya bank politik mengatakan bahwa: bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat alat penukar uang berupa uang giral . berdasarkan pengertian atas terlihat bahwa bank didirikan dalam bentuk badan usaha. hal ini terlihat jelas dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbankan yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai tentang perbankan. undang undang nomor tahun tentang perbankan yang membagi bank dalam dua jenis yaitu,tuk hukum bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. berdasarkan ketentuan hermansyah, hukum perbankan nasional indonesia, kencana, jakarta, hlm. keadilan progresif volume nomor maret tersebut maka telah jelas suatu bank haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. peran perbankan nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang dihadapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. pada undang undang nomor tahun diatur tentang fungsi perbankan, yaitu dalam yang menyebutkan bahwa: fungsi utama perbankan indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus funds) dengan pihak pihak kekurangan dan memerlukan dana (lacks funds). selain tugas yang tercantum dalam tersebut atas, indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan atas. bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan agent development yaitu sebagai lembaga yang bertujuanhal tersebut menunjukan bahwa perbankan indonesia selain memiliki tugas tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter. menurut thomas suyanto, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup. dengan demikian terlihat bahwa fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara menabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. sedangkan dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan menyebutkan bahwa: perbankan indonesia . tanggung jawab bank pada undang undang nomor tahun tentang perbankan menjelaskan bahwa bank harus memberikan infomasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabahnya dalam kegiatan usaha bank tersebut. budi untung, kredit perbankan indonesia, andi, yogyakarta, hlm. thomas suyanto, kelembagaan perbankan, gramedia pustaka utama, jakarta, hlm. lukman santoso az, hak dan kewajiban hukum nasabah bank, pustaka justicia, hlm. keadilan progresif volume nomor maret selain itu dalam undang undang perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. tanggung jawab pribadi ada apabila pengurus bertindak luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. atm anjungan tunai mandiri) sebagai produk bank atm (bahasa indonesia: anjungan tunai mandiri atau dalam bahasa inggris: automated teller machine) adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan"teller" manusia. berdasarkan peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu menyebutkan bahwa pengertian kartu atm sendiriundang undangan yang berlaku. atm merupakan mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau tersandi, melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, transfer dana antar rekening, dan transaksi rutin, atm dipasang secara nasional ataupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari atm negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi atm yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah. menggunakan atm, pelanggan dapat mengakses akun bank mereka untuk membuat penarikan, uang tunai melalui kartu debit, dan memeriksa saldo rekening mereka serta membeli kredit ponsel prabayar. atm sering ditempatkan lokasi lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor kantor bank itu sendiri. pemegang kartu atm wajib menjaga kerahasiaan pin personal identification number) atm nya kepada orang lain dan harus menyimpannya dengan hati hati untuk mencegah pin atm tersebut diketahui orang lain. dalam hal pin atm diberitahukan kepada atau diketahui oleh pihak lain, pemegang kartu harus segera merubah pin atm nya. mahesa jati kusuma, hukum perlindungan nasabah bank, nusa media, bandung, hlm. keadilan progresif volume nomor maret selain itu pemegang kartu atm juga memiliki hak hak, yaitu pemegang kartu atm berhak menerima catatan atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan kartu, dan catatan tersebut merupakan bukti yang bersifat final dan mengikat bagi pemegang kartu namun demikian tidak menghalangi bank untuk dari waktu waktu melakukan koreksi atas catatan bank tersebut. apabila pemegang kartu mempersoalkan transaksi tertentu, pemegang kartu memahami bahwa bank dengan pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya baik untuk tidak mengkreditkan ataupun untuk mengkreditkannya kembali terlebih dahulu rekening pemegang kartu sejumlah dana sesuai dengan transaksi yang dipersoalkan. pengertian nasabah dan nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. undang undang perbankan secara singkat merumuskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank . menurut peraturan bank indonesia pbi pengertianpengertian nasabah terdapat pada angka undang undang otoritas jasa keuangan yang menyebutkan bahwaertian nasabah juga diatur dalam undang undang perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikutminjam (debitur) nasabah dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank, seperti letter credit, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah. nasabah atau customer suatu pihak orang atau perusahaan yang mengatakan deposito atau memiliki rekening koran atau hal hal serupa lainnya pada sebuah bank istilah untuk ini lebih tepat nasabah . atas pengertian atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa jasa layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank. sudarso dan exilis, kamus ekonomi: uang dan bank, pt. rangka cipta, jakarta, hlm keadilan progresif volume nomor maret sedangkan ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan. pertama, pengaduan soal produk perbankan, seperti atm automatic teller machine), kartu kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan. kedua, pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang professional khususnya petugas service point, seperti teller, customer service, dan satpam. butir undang undang perbankan menyebutkan bahwa nasabah penyimpan merupakannyimpan menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanberdasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pelindungan konsumen menyebutkan bahwa nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. selain itu pada menjelaskan bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melaui bank dan nasabah juga berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari pihak bank pemegang hak simpanan. karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya bank dari waktu waktu. hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba rugi dari bank tersebut. kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan undang undang perbankan yang telah ditetapkan oleh bank indonesia. pada hakekatnya prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana. penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. berdasarkan pengertian tersebut, bila dikaitkan dengan sengketa perbankan, mengingat lembaga pengaduan nasabah berada pada internal bank tempat nasabah melakukan kegiatan transaksi keuangan. apabila dalam proses penyelesaian pengaduan tersebut bank tidak memberikan solusi seperti yang diinginkan nasabah maka akan timbul permasalahan yang berpotensi terjadinya sengketa. sudaryatmo, hukum dan advokasi konsumen, pt. citra aditya bakti, bandung, hlm. ratna syamsiah, hukum perbankan, justice publisher, bandar lampung, hlm. keadilan progresif volume nomor maret perubahan atas peraturan bank indonesia nomor pbi11isesuai dengan pbi nomor pb1 maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam surat edaran bank indonesia seri) nomor dpn antara lain sebagai berikut: kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. setiap nasabah, termasuk walk in customer,dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah. selain itu, penyelesaian sengketa antara nasabah bank sebagai konsumen dengan bank dapat didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen. khusunya diatur dalam bab yang terdiri dari empat yaitu dan bentuk penyelesaian sengketa menurut undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. keadilan progresif volume nomor maret berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa tersebut, pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan. penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal antara para pihak. sehingga dalam mengkaji penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan penyusun akan mengabaikannya dalam pembahasan bawah ini melalui penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa luar pengadilan dan melalui pengadilan. penyelesaian sengketa nasabah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen. penyelesaian sengketa luar pengadilan atau lebih dikenal dengan alternative dispute resolution adr) dapat ditempuh dengan berbagai cara. adr tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, initial, summary jury trial. settlement conference serta bentuk lainnya. setelah dibentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa laps) sektor jasa keuangan, maka penyelesaian jika terjadi sengketa keuangan terlebih dahulu harus selesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. pengelolaan sengketa sangat penting diketahui oleh para pihak untuk mengetahui sejauh mana cara penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan sengketa yang ada, dan hasil apa yang diharapkan melalui metode penyelesaian sengketa yang dipilih. untuk sengketa sengketa yang lebih menekankan pada hal kepastian hukum dan kemenangan, metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi melalui pengadilan atau arbitrase. sebaliknya, jika lebih menekankan pada hal membina hubungan bisnis, metode penyelesaian yang tepat adalah melalui negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan poj) nomor poj. tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui laps. penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan, laps sendiri telah membentuk lembaga yang khusus menangani persoalan pada sektor perbankan. penyelesaian sengketa tersebut, yaitu pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan indonesia lapis). berikut penulis akan memaparkan proses penyelesaian sengketa akibathlm., hlm19 keadilan progresif volume nomor maret
|
salinan semen ld (an lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri ' |',',),),), , eeeeee peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun lembaran daerah tentang kabupaten indramayu pengelolaan kebersihan, pertamanan nomor tahun seri dan pemakaman serta penerangan jalan umumgelolaan kebersihan, pertamanan menimbang bahwa dalam rangka dan pemakaman pelaksanaan tugas pokok dan serta penerangan jalan umum fungsi serta peningkatan kabupaten indramayu pelayanan publik, dinas kebersihan dan pertamanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai peran dalam bagian hukum mewujudkan pembangunan setda kabupaten indramayu daerah, bahwa pembangunan daerah purwakarta dan kabupaten yang berkelanjutan, memberikan subang dengan mengubah manfaat bagi hidup dan undang undang nomor kehidupan masyarakat, sehingga tahun tentang keberadaan dinas kebersihan pembentukan daerah daerah dan pertamanan perlu segera kabupaten dalam lingkungan didukung dengan regulasi yang propinsi jawa barat lembaran memadai: negara republik indonesia cc. bahwa berdasarkan tahun nomor pertimbangan sebagaimana tambahan lembaran negara dimaksud pada huruf dan republik indonesia nomor huruf tersebut atas, perlu menetapkan peraturan daerah undang undang nomor tahun tentang pengelolaan kebersihan, tentang hukum acara pertamanan dan pemakaman pidana lembaran negara serta penerangan jalan umum republik indonesia tahun kabupaten indramayu: nomor tambahan lembaran negara republik indonesia mengingat undang nomor undang dasar negara republik undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber undang undang nomor daya alam dan tahun tentang ekosistemnya lembaran negara pembentukan daerah daerah republik indonesia tahun kabupaten dalam lingkungan nomor tambahan lembaran propinsi jawa barat berita negara nomorengelolaan sampah agar terwujudnya kebersihan secara terpadu dan berkesinambungan: asa lol tinja secara baik, air kotor domestik dan limba sampah yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas pengelolaan taman kota, ornamen kota, yang tertata dan terjaga secara baik. sampah rumah tangga domestik, sampah sejenis sampah rumah tangga: dan pengelolaan taman pemakaman umum atau sampah spesifik tempat pemakaman lainnya yang terkelola, pan tertata, dan terjaga secara baik. sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pengelolaan penerangan jalan umum dan ruang huruf berasal dari kegiatan sehari hari terbuka hijau publik, ornament dan aksesoris dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan kota yang terawat, tertata dan terjaga dengan sampah spesifik. baik. sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud huruf berasal bab iiipengelolaan kebersihan fasilitas lainnya. sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu huruf meliputi: pengelolaan sampah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun: pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan b.sampah yang mengandung limbah bahan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta berbahaya dan beracun: menjadikan sampah sebagai sumber daya. sampah yang timbul akibat bencana: puing bongkahan bangunan: e.bangunan rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel motel, sekolah, rumah ibadah dan bangunan lainnya, harus dilengkapi tempat penampungan sampah untuk menampung sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. pemerintah daerah menyediakan pss sebagai tempat penampungan sampah sebagaimana tempat penampungan sampah sementara, dan dimaksud ditempatkan dalam sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan lingkungan pekarangan masing masing. sampah oleh petugas kebersihan. pemerintah daerah menyediakan sarana tempat sampah upi kalian bisa lalu pengangkutan sampah dari lingkungan pasar sampa tempattempat umum yang held sampai pss dilaksanakan oleh petugas ditentukan. kebersihan pasar. pengangkutan sampah dari lingkungan pemeliharaan sarana tempat sampah melibatkan permukiman sampai pss dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat, warga masyarakat atau pengelola pengambilan sampah secara swadaya masyarakat. bentuk dan ukuran sarana tempat sampah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut pengangkutan sampah sampah dari tempat tempat umum, rumah sakit, hotel motel, toko dan dengan peraturan bupati. rumah makan sampai pss dilakukan oleh petugas kebersihan dilingkungan yang bersangkutan. pengangkutan sampah terminal bus angkutan umum sampai pss laksanakan oleh dinas. pengangkutan sampah rumah tangga dilingkungan rt dalam wilayah desa kelurahan sampai pss merupakan retribusi pelayanan kebersihan persamaan dari tanggung jawab pihak desa kelurahan. lingkungan rumah tangga dikelola oleh setiap desa kelurahan membentuk pss untuk desa kelurahan: menampung sampah rumah tangga wilayahnya masing masing. retribusi pelayanan kebersihan persamaan dari pss dan tps, dikelola oleh dinas: pengambilan dan pengangkutan sampah dari umum dan tempat umum sampai tps dan diatur lebih lanjut dengan peraturan dilaksanakan oleh dinas. daerah, pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan dan industri dari pss tps bagian kedua dilaksanakan oleh yang bersangkutan. pengurangan dan penanganan sampah pengangkutan sampah oleh perusahaan dan industri sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat kebersihan dan keselamatan. pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah pendaran ulang sampah: dan atau pemanfaatan kembali sampah. pelaksanaan pengolahan sampah khusus, bahan berbahaya dan beracun b3) menjadi tanggung setiap orang atau badan dalam melaksanakan jawab penghasil sampah yang bersangkutan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ksi ketentuan mengenai hal tersebut diatur lebih arus mengguna bahan produksi yang dapat lanjut dengan peraturan bupati: meminimalisir kandungan sampah, dapat digna ulang, dapat didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam. air kotor rumah tangga dan atau domestik. masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada air kotor dari fasilitas umum dan sosial. dengan menggunakan bahan yang dapat air kotor dari perusahaan dan industri. digna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai air kotor dari tempat sumber lainnya. oleh proses alam. kegiatan penanganan sampah meliputi: pemerintah daerah menyediakan fasilitas saluran pemilahan dan pemisahan sampah sesuai dengan saluran pembuang air kotor.pss setiap pengembang perumahan diwajibkan atau test: membangun saluran saluran pembuang air kotor pengangkutan sampah dari pss test tps: sesuai dengan standar dan persyaratan yang pengolahan sampah dapat mengubah karakteristik, ditentukan. komposisi, dan jumlah sampah: pemrosesan akhir sampah dalam bentuk residu dari setiap orang atau badan wajib menjaga kualitas air hasil pengolahan sebelumnya ditimbun media kotor yang dialirkan saluran pembuang. lingkungan secara aman. setiap badan atau industri yang menghasilkan bagian ketiga sumber air kotor wajib menyediakan instalasi pengelolaan air kotor dan limbah tinja pengolahan air limbah ipar) sehinggga air kotor yang dibuang saluran pembuang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. air kotor dapat bersumber dari bagian keempat pemerintah daerah melakukan pengawasan kerjasama dan kemitraan terhadap setiap kegiatan pembuangan air kotor kedalam saluran pembuang.limbah tinja dapat bersumber dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada tinja dari rumah tangga domestic: dapat diwujudkan dalam bentuk nota tinja dari fasilitas umum, sosial, badan dan kesepahaman. swasta: tinju lai inja dari sumber lainnyapenyediaan tinja dari penampungan septik tank kemitraan sebagaimana dimaksud pada atau bak penampung lainnya harus dilakukan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara dengan peralatan teknis yang memenuhi syarat. pemerintah daerah dengan badan yang hasil penyediaan tinja diproses dengan bersangkutan. menggunakan teknologi yang tidak mengganggu lingkungan. tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana penyediaan tinja sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada dan diatur lebih dan yang dikelola oleh lanjut dengan peraturan bupati. perseorangan atau badan, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pertamanan berdasarkan menggolongkannya, taman dapat dibedakan bagian kesatu menjadi jenis dan penggolongan taman taman umum, terdiri dari: taman kota: naa taman wilayah lingkungan: jenis taman meliputi tanah taman tugu batas kota wilayah. taman jenis produktif atau tidak produktif willy yang keberadaannya tepi setiap ruas jalan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung taman rekreasi taman aktif), meliputi: jalan dan penghijauan. taman dalam kawasan baik milik pemerintah taman rekreasi, daerah atau milik pihak lain yang taman olahraga bermain: keberadaannya ada pada wilayah ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan, yang taman khusus lainnya. merupakan bagian dari taman perhutanan kota. taman jalur hijau, meliputi: cc. bangunan taman seperti monumen, tugu, baliho, rumah papan reklame dan atau taman bahu jalan, sejenisnya merupakan pertamanan yang taman median dan separator jalan: menunjukan identitas dan informasi. taman pulau tepi jalan: bangunan taman sebagaimana dimaksud pada d.t huruf dalam pelaksanaannya harus taman parkir, mendapatkan izin dari bupati. taman jalur pengaman yang meliputi: taman jalur pengaman tegangan tinggi: taman jalur pengaman lintas kereta api: cc. taman jalur pengaman tepian air yang meliputi: pia a17 yang menhub taman milik pemerintah daerah adalah taman tepian sungai. yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya fasilitas sosial areal pertamanan milik tepian waduk, situ, danau dan rawa. pengembang perumahan atau badan yang sudah tepian pantai. diserahterimakan. taman milik swasta murni atau perorangan tan adalah taman yang dikelola oleh swasta atau taman dekorasi kota yang meliputi perseorangan, termasuk didalamnya taman pekarangan bangunan. ornamen kota seperti: patung, tugu, monumen dan prasasti. bagian kedua air mancur, lampu taman, jam kota, penataan, pemilihan pga lindungan desain neonsetiap kegiatan penataan areal pertamanan, disesuaikan dengan tata ruang kota. kelengkapan dekorasi kota seperti: panggung umbul umbul, spanduk, gapura anna, ma, bendera, pamflet pemeliharaan areal taman meliputi: tempel can papan coret. pembabatan rumput dan pembersihan bangku taman, pot bunga, rambu taman sampah, dan kelengkapan lain. penyiraman: cc. pengetikan rumput. pemeliharaan tanaman meliputi: pemanfaatan areal pertamanan sebagaimana penyiraman: dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan pemangkasan topeng: peraturan bupati. cc. pendinginan tanah dan penyiaran rumput liar: bagian ketiga bongkar bonggol. pengawasan dan pembinaan pemeliharaan taman dekorasi kota meliputi: ornamen kota: kelengkapan dekorasi kota: pelaksanaan pengawasan terhadap pemeliharaan pertamanan dilakukan oleh dinas. perlindungan tanaman meliputi: pengendalian hama dan penyakit, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pemupukan: pada juga dapat dilakukan dengan peran pengawasan kerusakan oleh manusia, hewan serta masyarakat dan pihak lain. dan alam. ketentuan mengenai pengawasan oleh masyarakat atau pihak lain, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemanfaatan areal pertamanan meliputi: pemakaian taman pada jalur hijau: pemberian sarana teknis pembuatan taman, pemerintah daerah melalui dinas melakukan pemakaian kelengkapan dekorasi kota, pembinaan kepada masyarakat untuk terwujudnya penanaman pohon pada jalur hijau maupun program ruang terbuka hijau secara sempadan jalan sungai: berkesinambungan. pemakaian taman sebagai aksesoris dan paru paru kota. bab pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pemakaman pada dan serta tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pelayanan pemakaman terhadap setiap pemanfaatan jasa pelayanan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pemakaman dipungut retribusi. pelayanan pemakaman tpu yang dapat dimanfaatkan masyarakat. pengaturan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan jenis pelayanan pemakaman yang diberikan peraturan daerah. pemerintah daerah meliputi: penyediaan tanah makam terdiri dari: bagian kedua dipergunakan. tanah makam cadangan. jasa pemakaman terdiri dari: pemerintah daerah menyediakan tanah untuk penggalian makam keperluan lahan pemakaman umum. pemasangan plakat makam dan pusara masyarakat atau kelompok masyarakat dapat makam. berpartisipasi melalui swadaya untuk penyediaan penggunaan kendaraan jenazah lahan taman pemakaman umum dan atau taman pemakaman bukan umum. setiap orang atau badan yang akan setiap pengusaha pembangunan perumahan, memanfaatkan jasa pemakaman wajib wajib menyediakan lahan untuk tempat pemakaman umum sebesar (dua persen) dari mengajukan permohonan. luas lahan yang telah dibebaskan. setiap ahli waris atau penanggung jawab atas tanah makam dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang. jenazah yang akan memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman pemanfaatan tanah makam sebagaimana wajib mengajukan permohonan. dimaksud pada hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk permohonan pemanfaatan tanah makam yang pemakaman jenazah setelah jangka waktu langsung dipergunakan untuk pemakaman yang (lima) tahun. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ada diberikan izin pemanfaatan tanah moe bagian ketiga tanah makam cadangan izin pemanfaatan tanah makam sebagaimana dimaksud pada untuk tiap tahun dilakukan teregistrasi. setiap orang yang akan memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam izin pemanfaatan tanah makam cadangan. diajukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin izin pemanfaatan tanah makam cadangan berlaku pemanfaatan tanah makam. selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak melakukan perpanjangan sebagaimana tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dimaksud pada maka hak pemesanan berwenang memanfaatkan tanah makam atas tanah makam menjadi gugur. sebagaimana tersebut untuk izin pemanfaatan tanah makam lainnya. undang undang nomor undang undang nomor tahun anang bangunan tahun tentang jalan gedung lembaran negara republik indonesia tahun lembaran iik nomor tambahan tambah lembu lembaran negara republik ambalan lembaran indonesia nomor negara republik indonesia undang undang nomor tahun nomor tentang sumber daya air undang undang nomor lembaran negara republik tahun tentang wakafpenataan tahun nomorbeberapa kali negara republik indonesia diubah kedua kalinya nomor dengan undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor perubahan kedua atas undang tahun tentang pengelolaan undang nomor tahun sampahbaik ind tambahan lembaran negara negara epu indonesia republik indonesia nomor nomor permohonan izin pemanfaatan tanah makam ukuran, bentuk plakat dan pusara makam diatur cadangan lebih lanjut diatur dengan peraturan lebih lanjut dengan peraturan bupati. bupati. bagian keempat bagian kelima petak tanah makam penggalian dan pemindahan penggalian dan atau pemindahan makam dapat ukuran petak tanah makam ditetapkan dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak panjang meter dan lebar meter. yang bertanggung jawab atas jarak antar petak tanah makam sepanjang penggalian dan atau pemindahan makam, diatur meter. lebih lanjut dengan peraturan bupati. kedalaman liang makam sekurang kurangnya meter dari permukaan tanah. bagian keenam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat dan pusara makam. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman dilakukan oleh dinas. plakat makam bertuliskan nomor: pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan b. blok: sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. cc. nama: hari dan tanggal lahir: hari dan tanggal meninggal. kecelakaan lalu lintas serta data bab ata kecewa aan lalu kerawanan sosial lainnya. penerangan jalan umum (pju) biaya perencanaan ditetapkan dengan skala bagian kesatu prioritas pada pelaksanaan pembangunan path perencanaan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan, teknis terhadap ketersediaan alokasi anggaran: setiap perencanaan path harus memperhatikan proses perijinan dan pembiayaan, terkait perencanaan path dilakukan dengan penyambungan sumber tenaga listrik gardu, serta mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, alat pengukur dan pembatas, teknis, biaya, serta secara efektif dan efisien. pemerintah daerah melalui dinas dapat perencanaan tingkat kebutuhan dapat dilakukan memberikan pelayanan bantuan teknis berupa secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis layanan konsultasi perencanaan teknis kepada teknis kondisi yang ada atau dapat juga pihak pihak lain yang membutuhkan, sepanjang bersumber dari permohonan masyarakat yang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas disampaikan secara tertulis sebagai bahan kajian, hasil dari pelayanan bantuan teknis sebagaimana evaluasi dan tindak lanjut. diatur dalam dapat berupa rekomendasi perencanaan teknis meliputi teknis: kondisi situasi ( ay out) ruang terbuka hijau ketentuan mengenai pelayanan bantuan teknis, publik yang memerlukan lampu penerangan, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. teknis pju harus juga memperhatikan tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur bagian kedua jalan, dilakukan melalui rencana jangka pengelolaan penerangan jalan umum pju) panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya: pemilihan jenis dan kualitas sumber pengelolaan path menganut asas penerangan jalan, data fotometrik manfaat: lampu dan lokasi sumber tenaga listrik gardu: keamanan dan keselamatan, efisiensi dan berkeadilan: optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi: proses pengelolaan path mencakup kegiatan berkelanjutan dan kelestarian fungsi pengembangan, penataan, penertiban serta lingkungan: pemeliharaan. prosedur pengelolaan path dilaksanakan melalui pengelolaan path bertujuan untuk menjamin tahapan perencanaan, pengadaan pembangunan ketersediaan path dengan jumlah yang dan pemeliharaan. memadai, tepat sasaran serta berkualitas dalam pengembangan adalah kegiatan untuk menambah rangka mendukung pembangunan daerah, visi dan path baru dari path yang sudah ada. misi pemerintah daerah, penataan adalah kegiatan untuk menata path pengelolaan path yang dilakukan oleh yang sudah ada baik secara teknis, proporsi penggunaan daya, kategori atau melakukan memenuhi ketentuan sebagai berikut pemeliharaan adalah kegiatan untuk melakukan mengutamakan kepentingan umum: perbaikan, penggantian sebagian atau seluruh komponen path yang tidak berfungsi: meminimalisir resiko kerja dan biaya: penggunaan energy listrik secara tepat guna dan tepat sasaran untuk menghindari setiap pelaksanaan pengembangan path harus kerugian daerah. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan standar nasional path diperuntukan bagi penerangan jalan indonesia sni): umum, dan aksesoris kota. pemerintah daerahmelakukan pembersihan dan pemeliharaan penambahan jaringan path yang akan dilakukan saluran saluran air kotor secara berkala, oleh perseorangan, badan, dan swasta, harus memberikan pelayanan penyediaan limbah mendapat izin dari bupati. tinja: tata cara pelaksanaan pengembangan path, memproses limbah tinja sesuai standar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati: kebersihan: melakukan kerjasama dengan daerah lain bab vti pat pihak lain dalam pengelolaan tugas dan wewenang pemerintah daerah aantugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang lingkungan: kebersihan meliputi melakukan penarikan retribusi merumuskan kebijakan dibidang kebersihan: kebersihan persamaan: dan membuat standarisasi dibidang kebersihan: melaksanakan pengawasan dan pengendalian cc. menjaga kebersihan tempat tempat umum dibidang kebersihan. dan ruang terbuka publik: menyediakan tempat tempat sampah tempat tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang umum dan atau tempat tempat tertentu: pertamanan meliputi menyediakan pss, test dan tps: merumuskan kebijakan dibidang pertamanan: menyediakan sarana dan prasarana membangun dan menyediakan area pengangkutan sampah: pertamanan dan ruang terbuka hijau: melakukan pengambilan dan pengangkutan melaksanakan pemeliharaan area sampah dari pss dan atau test tps: pertamanan: melakukan pengolahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifat sampah: i. membuat saluran saluran pembuangan air kotor: mensosialisasikan kepada masyarakat agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian senantiasa membangun taman taman swadaya dibidang pju.bab viii pemerintah daerah maupun milik masyarakat: hak dan kewajiban masyarakat dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pertamanan. hak masyarakat meliputi mendapatkan informasi yang cukup mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang arah kebijakan pemerintah daerah bidang pemakaman meliputi kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pju: merumuskan kebijakan dibidang pemakaman: mendapatkan pelayanan dibidang kebersihan, menyediakan, membangun dan memelihara pertamanan, pemakaman dan pju, cc. memberikan masukan, usul, saran dan taman pemakaman umum: pertimbangan kepada pemerintah daerah cc. melaksanakan pengawasan dan pengendalian segala hal yang berhubungan dengan bidang dibidang pemakaman, dan pengelolaan kebersihan, pertamanan, melakukan penarikan retribusi pemakaman: pemakaman dan pju: tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang kewajiban masyarakat meliputi pju meliputi ikut memelihara kebersihan lingkungan dengan merumuskan kebijakan dibidang pju: cara membuang sampah pada tempatnya, menyediakan fasilitas penerangan jalan jalan mengelola sampah secara mandiri dengan cara utama dan tempat tempat umum tertentu. pemisahan sesuai jenis dan sifat sampah, cc. menyediakan tempat sampah dilingkungan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas rumah kantor untuk menampung sampah penerangan jalan umum, sampah yang dihasilkannya: melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengelolaan pju: dan sampah, turut serta memelihara dan menjaga saluran peran sebagaimana dimaksud pada dapat pembuangan air kotor rumah tangga domestik, dilakukan melalui: menyampaikan laporan kepada pemerintah pemberian usul, pertimbangan, dan saran daerah apabila mengetahui dan menduga terjadinya pembuangan sampah liar: kepada pemerintah daerah, melaporkan kondisi septic tank kepada dinas, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, untuk mendapatkan pelayanan: dan atau bagi perseorangan, badan, dan swasta, yang cc. pemberian saran dan pendapat dalam memiliki kegiatan usaha yang bersifat komersil, penyelesaian sengketa persamaan: harus menyediakan bak kontrol, untuk memproses limbah sebelum disalurkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada saluran pembuangan air kotor rumah huruf huruf dan huruf disampaikan tangga domestic: tidak mendirikan bangunan dalam bentuk kepada bupati. apapun untuk kepentingan apapun atas saluran pembuangan air kotor rumah bab tangga domestic: larangan ikut serta dalam menjaga dan memelihara areal pertamanan taman pemakaman umum dan pju: membayar retribusi pelayanan untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan kebersihan persamaan, penyediaan lingkungan, setiap orang dan atau badan dilarang: kakus tinja dan pemakaman, memasukkan menempatkan atau membuang bagian ked barang barang yang membahayakan atau bagian kedua peran masyarakat mengganggu lingkungan dalam bak tong keranjang sampah: membuang sampah atau barang barang masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf jalan jalan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah umum, tempat tempat umum, saluran umum, daerah. sungai dan halaman atau pekarangan orang lain: oo. merubah kemampuan daya listrik pada pju: cc. membuang sampah ketempat saluran saluran memetik tangkai, mencabut atau memotong pembuang air kotor: pepohonan yang ada taman dan atau tpu. membuang mengalirkan limbah sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut menetralisir terlebih dahulu: bab mendirikan bangunan apapun untuk kepentingan penyidikan apapun atas saluran pembuang air kotor domestik tanpa ijin: membakar sampah atau kotoran kotoran lain selain oleh pejabat penyidik kepolisian negara sembarang tempat kecuali ditempat tempat republik indonesia yang bertugas mendidik tindak tertentu: pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana membuang tinja secara langsung saluran dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat saluran pembuang air kotor: dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta sipil ppn). memanjat pohon yang ada jalan dan atau rth: dalam melaksanakan penyidikan, ppn menggembala binatang areal pertamanan: sebagaimana dimaksud pada berwenang merusak jalan, taman taman, lapangan dan pohon menerima laporan atau pengaduan dari pelindung maupun mengambil pot pot seseorang tentang adanya tindak pidana, tanaman bunga yang ada jalan umum: melakukan tindakan pertama pada saat itu mempergunakan jalan umum, lapangan lapangan, ditempat kejadian dan melakukan taman taman, tanggul tanggul tepi jalan atau pemeriksaan, sungai sebagai tempat tinggal: menyuruh berhenti seorang tersangka dan merubah atau melakukan alih fungsi taman: memeriksa tanda pengenal diri tersangka, memasang, menempelkan barang barang atau melakukan penyitaan benda dan atau surat: membuat coret coret pada dinding, tembok mengambil sidik jari dan memotret tersangka: bangunan atau tempat tempat lain tanpa izin: merubah atau merusak fasilitas pju. memanggil oran untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi bab xii ketentuan pidana mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, pelanggaran terhadap ketentuan mengadakan penghentian penyidikan setelah peraturan daerah ini, dapat diancam dengan mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa pidana kurungan paling lama (bulan) bulan tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa dan atau denda paling banyak rp. tersebut bukan merupakan tindak pidana dan (lima puluh juta rupiah). aan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada tersangka atau keluarganya: dan adalah pelanggaran. ii. melakukan tindakan lain menurut hukum yang denda sebagaimana dimaksud pada dapat dipertanggungjawabkan. merupakan penerimaan daerah dan disetorkan kas daerah sesuai peraturan perundang dalam melaksanakan tugasnya, ppn undangan yang berlaku. sebagaimana dimaksud pada berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri. bab xiii ketentuan penutup bab sanksi administrastiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dan dan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan atau denda. peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal undangberita daerah kabupaten penempatannya dalam beritaundang undang nomor undang undang nomor tahun tentang majelis kesehatan tambahan lembaran negara permusyawaratan rakyat, republik indonesia tahun dewan perwakilan rakyat, nomor tambahan dewan perwakilan daerah dan lembaran negara republik dewan perwakilan rakyat indonesia nomor daerah lembaran negara republik indonesia tahun lintang undang bekam cagar nomor tambahan budaya lembaran negara lembaran negara republikketenagalistrikan lembaran undang undang nomor tahun negara republik indonesia tentang perumahan danlembaran nomor negara republik indonesia tahunperwakilan tahun tentang tanah milik lembaran negara pendayagunaan tanah lembaran republik indonesia tahun negara republik indonesia nomor tambahan lembaran tahun nomor negara republik indonesiayediaan peraturan pemerintah nomor dan penggunaan tanah untuk tahun tentang keperluan tempat pemakaman perlindungan hutanalisis tahun tentang jalan mengenai dampak lingkupengelolaan pelaksanaan undang undang limbah bahan berbahaya dan nomor tahun tentang beracun lembaran negara wakafperaturan daerah nomor tahun tentang pembagian tahun tentang dinas urusan pemerintahan antara daerah kabupaten indramayu pemerintah, pemerintahan lembaran daerah kabupaten daerah provinsi dan indramayu nomor tahun pemerintahan kabupaten kota seri: .).indonesia nomor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indramayu peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun dan tentang penyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah bupati indramayu nomor tahun seri memutuskan: peraturan daerah nomor tahun tentang tata cara menetapkan peraturan daerah tentang pembuatan peraturan daerah pengelolaan kebersihan, lembaran daerah kabupaten pertamanan dan pemakaman indramayu nomor tahun serta penerangan jalan umum seri: .): kabupaten indramayu peraturan daerah nomor tahun tentang urusan babi pemerintah kabupaten ketentuan umum indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri: .): dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten indramayu. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal ang merupakan kesatuan, baik yang melakukan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat yara maupun yang tidak mak yaaa yang daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, daerah. perseroan lainnya, badan usaha milik negara bupati adalah bupati indramayu. bumn), atau badan usaha milik daerah (bumi) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat perkumpulan, yayasan, organisasi massa, daerah kabupaten indramayu. organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk dinas adalah dinas kebersihan dan pertamanan kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. kabupaten indramayu. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan jalan adalah prasarana transportasi darat yang pertamanan kabupaten indramayu. meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada kabupaten indramayu. permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan atau air, serta atas permukaan air, kecuali kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. kabupaten indramayu. sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dan atau proses alam yang berbentuk padat. memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati pengelolaan khusus. dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pengelolaan sampah adalah kegiatan yang instalasi pengolahan lumpur tinja yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan selanjutnya disebut plt adalah suatu prasarana yang meliputi pengurangan dan penanganan yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dan sampah. membuang air olahan yang memenuhi syarat. penghasil sampah adalah setiap orang dan atau tinja adalah kotoran manusia termasuk air akibat proses alam yang menghasilkan timbunan seni urine. sampah. air kotor adalah merupakan air bekas yang sudah tempat penampungan sampah sementara yang tidak terpakai lagi sebagai hasil dari adanya selanjutnya disebut pss adalah tempat sebelum berbagai kegiatan manusia sehari hari. sampah diangkut tempat pendaran ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah taman adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha terpadu. penataan ruang yang memanfaatkan unsur unsur alam dan unsur binaan manusia menciptakan tempat pengolahan sampah terpadu yang keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran selanjutnya disebut test adalah tempat lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, kegiatan rekreasi ruang luar. penggunaan ulang, pendaran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. pertamanan adalah areal taman yang dikelola, dijaga dan dirawat keindahannya secara terus tempat pemrosesan sampah akhir yang menerus. selanjutnya disebut tps adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media penataan taman adalah penataan terhadap areal lingkungan secara aman bagi manusia dan pertamanan yang berada dalam wilayah kabupaten lingkungan. indramayu. septictank adalah bangunan yang berfungsi pemeliharaan taman adalah pemeliharaan menampung mengolah tinja manusia. terhadap areal pertamanan yang berada wilayah kabupaten indramayu. pemanfaatan taman adalah pemakaian terhadap dekorasi kota adalah suatu hasil dari segala upaya lokasi taman dan jalur hijau untuk suatu atau dan atau kegiatan sementara atau permanen yang beberapa kegiatan. ditujukan untuk memperindah kota dengan menggunakan elemen artistik yang terdiri dari ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut rth material lunak tanaman dan material padat (umbul adalah bagian dari kota yang tidak didirikan umbul, bendera, pencahayaan dan kelengkapan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, dekorasi kota lainnya). terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi pemakaman adalah kegiatan memakamkan budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jenazah kerangka jenazah taman pemakaman. jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang taman pemakaman adalah areal tanah yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat ruang terbuka hijau publik yang selanjutnya pemakaman khusus dan tempat pemakaman orang disingkat rth adalah rth yang dimiliki dan perseorangan. dikelola oleh pemerintah daerah, seperti taman kota, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan taman pemakaman umum yang selanjutnya pantai. disebut tpu adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang dikelola kelengkapan taman adalah segala perangkat yang pemerintah daerah. melengkapi taman dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman dan menyenangkan seperti taman pemakaman bukan umum adalah areal bangku taman, pedestrian, air mancur, kolam, tanah bukan milik pemerintah daerah yang lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan disediakan untuk keperluan pemakaman yang rambu rambu, papan iklan, marka marka dan pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, badan median. keagamaan dan badan usaha lainnya. petak tanah makam adalah percetakan tanah untuk menentukan jenazah yang terletak ditempat pemakaman. tanah makam cadangan adalah tanah makam yang pengelolaan path adalah kegiatan perencanaan, dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan hari. pembayaran biaya penggunaan tarif tenaga listrik. penerangan ruang terbuka hijau publik yang selanjutnya disebut path adalah pengguna tenaga listrik secara khusus yang dipasang diruang bab terbuka atau luar bangunan guna menerangi ruang terbuka milik negara daerah dan bukan milik asas, maksud dan tujuangelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman penerangan jalan umum yang selanjutnya disebut serta penerangan jalan umum diselenggarakan pju adalah path sebagai bagian dari bangunan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas dipasang kiri kanan jalan dan atau tengah kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan jalan (dibagian median jalan) yang digunakan asas nilai ekonomiinterchange, overpass,film over), jembatan dan jalan bawah tanah (underpass, terowongan). maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk memacu terwujudnya indramayu yang bersih, indah, penerangan ruang terbuka hijau publik swadaya teduh, pengelolaan air kotor domestik, menata yang selanjutnya disebut path swadaya adalah ketersediaan taman pemakaman dan penerangan path yang tahap perencanaan, pemasangan, ruang terbuka hijau publik dalam rangka mendukung pengelolaannya termasuk pembayaran tagihan atas visi dan misi kabupaten ind pengguna tenaga listrik pembayaran rekening listrik isi gan misi kabupaten indramayu.raturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkanga tingkat kesehatan bank khususnya aspek rasio kecukupan modal, perlu melakukan penambahan modal dasar perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank batas kabupaten magelang: bahwabank batas kabupaten magelang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan bank batasnk batas berkedudukan kabupaten magelang. kantor pusat bank batas beralamat jalan jenderal sawo edi wibowo nomor mertoyudan magelang. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (1b), dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: modal dasar bank batas ditetapkan sebesar rp50. (lim8. (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). (1b) kekurangan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar rp31. (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diatur dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. modal bank bataspengajuan calon anggota dewan pengawas disampaikan paling lambat (enam puluh) hari sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir. ketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:dalam hal anggota dewan pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja bank batas ketentuan huruf diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dewan pengawas diberikan honorarium sebesar: ketua dewan pengawas (tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama, dan anggota dewan pengawas (delapan puluh persen) dari honorarium ketua dewan pengawas. ketuaan anggota dewan pengawas dapat diberikan tunjaroses pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati paling lambat (enam puluh) hari sebelum masa jabatan direksi berakhir. ketentuan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) keanggotaan direksi paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (tiga) orang, yang salah se(dua) kali masa jabatan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal direktur telah (tiga) kali menjabat dan belum pernah menjabat sebagai direktur utama dapat diangkat menjadi direktur utama untuk (satu) kali masa jabatan. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dalam hal direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja bank batas ketentuan huruf huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ktiva tetap dan inventaris paling banyak rp300. (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direksi. aktiva tetap dan inventaris diatas rp300. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. aktiva tetap dan inventaris diatas rp500. (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direksi dengan persetujusehubungan dengan hal tersebut perusahaan daerah bank perkreditan rakyat batas yang merupakan salah satu lembaga keuangan milikrakyat. salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank batas kabupaten magelang khususnya dalam aspek rasio kecukupan modalperubahan tersebut terutama pada penetapan modal dasar yang sebelumnya sebesar rp20. (dua puluh miliar rupiah) menjadi rp50. (limbpr bank batas karena telah terpenuhinya modal disetor pada tahun menyesuaikan jumlah modal dengan asset bpr bank batas dan menjaga kesehatan rasio kecukupan modal pemerintah daerahtas ii. demi cukup jelas cukup jelasdisamping itu sebagai konsekuensinya maka diperlukan sinkronisasi peraturan perundang undangan pusat dan daerah termasuk peraturan yang terkait dengan penanaman modal, terutama percepatan perizinan bidang kegiatan usaha dan penanaman modal yang selama ini sering menjadi hambatan karena prosedurnya yang lama. kebijakan bidang kepabeanan dan cukai meliputi percepatan arus barang, pengembangan peran kawasan berikat, pemberantasan penyelundupan dan debirokratisasi bidang cukai. kebijakan perpajakan, berupa pemberian insentif untuk investasi, konsistensi pelaksanaan sistem self assessment sehingga terjaminnya hak hak wajib pajak. untuk mendukung kebijakan ini maka perubahan terhadap undang undang perpajakan perlu dilakukan seperti undang undang kup, undang undang ph, dan undang undang ppn. kebijakan bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, perlindungan dan penempatan tki luar negeri, penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan, percepatan proses penerbitan izin ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja, terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. beberapa undang undang yang perlu diubah sehubungan dengan kebijakan ini. pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. ukm) kebijakan dilakukan melalui program penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perizinan bagi ukm, pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah, peningkatan akses ukm kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif dan penguatan kemitraan usaha besar dan ukm. program ini sekaligus merekomendasikan beberapa perubahan peraturan yang menyangkut ukm antara lain keputusan presidenan perubahan tahun tentang waralaba. dengan mengingat berbagai kelemahan utama mdn tahun serta tuntutan perekonomian ekonomi global, pada tahun lahirlah undang undang tahun tentang penanaman modal upm) yang menggantikan utama dan mdn atas. dalam konsideran upm menyebutkan bahwa sasaran undang undang tersebut adalah. peningkatan penanaman modal diperlukandan luar negeri. oleh karena itu dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promosi, kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. keadilan progresif volume nomor maret dari judul undang undang nomor tahun tampak pemerintah tidak membedakan lagi pma atau mdn, seperti yang dikenal dalam undang undang pma dan undang undang mdn. sesuai dengan asas penanaman modal yang tercantum dalam kebijakan pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi mdn dan pma, tidak membedakan asal negara investor, tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. beberapa substansi kebijakan yang dituangkan dalam upm akan diuraikan bawah ini. tujuan investasi alasan utama suatu negara membutuhkan investasi terutama modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), tidak terkecuali dengan indonesia. kehadiran investasi selain dapat menyerap tenaga kerja, juga dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa, menambah penghasilan negara terutama dari pajak, adanya alih teknologi dan pengetahuan. perkembangan perekonomian khususnya untuk negara berkembang salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan investasi, oleh karena itu pembangunan akan berhasil apabila ditopang oleh investasi yang cukup besar. modal yang besar tidak mungkin dapat disediakan oleh pemerintah sendiri mengingat keterlibatan anggaran. sementara itu dari segi nasionalisme adalah ideal apabila kebutuhan modal untuk investasi dibiayai oleh modal dalam negeri. namun semua negara negara kecenderungannya adalah sama yaitu ketersediaan modal yang terbatas. pembangunan nasional merupakan alat untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh the founding father dalam pembukaan uud sedangkan investasi alat pembiayaannya. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa investasi merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri. keadaan inilah yang disadari oleh pembentuk undang undang penanaman modal yang kemudian merumuskan tujuan penanaman modal dalam sebagai berikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. menciptakan lapangan kerja. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasionalyelenggaraan penanaman modal atas hanya dapat tercapai apabila iklim investasi yang kondusif dapat diwujudkan. iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan keadilan progresif volume nomor maret risiko suatu investasi. dengan demikian iklim investasi merupakan cerminan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi yang membuka peluang dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. dengan kata lain iklim investasi adalah iklim keadaan yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang sebesar mungkin.' secara sederhana faktor faktor yang mempengaruhi terciptanya iklim investasi yang kondusif, antara lain meliputi faktor politik kestabilan politik suatu negara menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal. suatu negara yang stabilitas politiknya tidak menentu akan mengurangi minat investor karena dalam suatu negara yang demikian sulit memprediksi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. negara yang memiliki pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang berganti ganti, tidak memiliki legitimasi yang kuat akan sulit menarik investor. dalam keadaan demikian kebijakan investasi akan selalu berubah ubah sehingga tidak ada jaminan perlindungan yang memadai bagi investor, risiko pengembalian modal akan sangat relatif kecil. faktor ekonomi. faktor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan faktor politik karena kedua faktor tersebut saling berkaitan. tidak mungkin pergerakan ekonomi dapat berjalan dalam suatu negara yang kondisi atau situasi politiknya tidak stabil, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yang sedang berperang. ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang terampil, potensi pasar yang menjanjikan tidak cukup menimbulkan minat investor tanpa didukung oleh stabilitas politik dan pemerintahan. faktor hukum faktor lainya yang penting adalah adanya regulasi yang jelas bagi penanaman modal, mulai dari rencana penanaman modal sampai kepada keuntungan yang diperoleh investor. aspek kepastian hukum dan keadilan menjadi taruhan dalam mengundang penanaman modal. pengaturan bidang perizinan, birokrasi, perlindungan hukum, tenaga kerja, fiskal, dan sebagainya menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal. pengertian pengampunan pajak dalam bab sebelumnya, secara sepintas telah disinggung mengenai pengertian tax amnesty (pengampunan pajak), sebagai pengantar dalam pemahaman masalah penelitian. oleh karena itu dirasakan perlu untuk memperdalam pengertian pengampunan pajak dalam konteks perpajakan. tulus tambunan, iklim investasi indonesia, masalah, tantangan dan potensi, download, januari hlm keadilan progresif volume nomor maret secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata "tax amnesty , suatu konsep yang telah diterapkan beberapa negara seperti amerika serikat, jerman, kanada, swedia, belanda, norwegia, belgia, perancis, swiss, finlandia, portugal, rusia, irlandia, italia, malaysia, pakistan, srilanka, india, filipina, selandia baru, australia, chili, kolombia, costa rica, ekuador, indonesia, bolivia, venezuela, puerto rico, honduras, meksiko, panama, brasil, argentina. kata amnesty (amnesti) berasal dari bahasa yunani "amnesia yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.''' para ahli mengartikan amnesti kedalam pengertian yang berbeda beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, misalnya . general overlooking pardon past offense the ruling authority atau sebuah tindakan dimana "which crimes against the government certain date are obliteratus that they can never brought into charge pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata. dalam black law dictionary, dikatakan ja| sovereign act oblivion for past act, granted government all persons (or certain persons) who have been guilty crime depict, generally political offense, . and often conditional upon their return obedience and duty within prescribed time ! dalam bahasa inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah "pardon yang berarti pemakaman atau pengampunan. secara historis amnesti merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan. amerika serikat, istilah amnesty juga biasa diidentikan dengan pardon atau pengampunan." secara umum amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. dalam sistem uud amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogatif presiden sebagai kepala negara uud dalam hukum positif, pengaturan amnesti juga dapat ditemukan dalam undang undang darurat tahun tentang h0nhlm, hlm. bid, hlm. bryan terner, black law dictionary, seventh edition, hlm. timelhlm. keadilan progresif volume nomor maret amnesti dan abolisi.!'? selain undang undang darurat tersebut, pengertian amnesti juga disinggung dalam undang undang tahun tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi kkr). berdasarkan ukur, amnesti merupakanpr. undang undang tahun yang didasarkan pada ketetapan mpr xxvi tahun tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden. komisi kebenaran dan rekonsiliasi hanyalah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum kepada presiden. pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa indonesia). pemberian amnesti dilatarbelakangi oleh penyelesaian hukum atas pelanggaran ham yang tidak pernah tuntas sehingga menimbulkan ketidak puasa bagi keluarga korban serta munculnya ketegangan politik yang sangat membahayakan keamanan dan stabilitas pemerintahan. dalam ukur amnesti didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas yaitu keutuhan kesatuan dan persatuan nasional, dengan melalui prosedur pengakuan kesalahan dari pihak pelaku pelanggaran, penyesalan dan permintaan maaf kepada korban atau keluarga. dari uraian atas dapat ditarik beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesti, yaitu kewenangan amnesti hanya berada pada wewenang presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. jabatan apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti. pemberian amnesti mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan pelaku kejahatan pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi. sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesti harus diberi wadah dalam bentuk undang undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang undang, juga pengaturan dalam undang undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum. amnesti diberikan pada moment tertentu tidak setiap saat. moment tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara, dan sebagainya. pada masa sekarang amnesty sebagai konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak. dengan menggunakan pengertian amnesty yang diuraikan sebelumnya, maka pengampunan pajak (taxkeadilan progresif volume nomor maret amnesty) merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh presiden dalam keadaan atau situasi tertentu kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang perpajakan. dengan demikian, tax amnesty merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan. pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. berdasarkan pengertian atas, amnesty (pengampunan) bidang pajak dapat diartikan sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap wajib pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu. mengingat pengampunan pajak dikaitkan dengan keadaan atau situasi tertentu, maka masa pemberian pengampunan ditentukan secara terbatas, atau dengan kata lain dibatasi waktu tertentu. ide dasar pengampunan pajak ini adalah untuk mendorong pembayar pajak yang selama ini telah menunggak pajak, karena melakukan pelanggaran baik dengan cara tidak membayar pajak maupun membayar pajak tapi tidak sepenuhnya. pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang yang berdasarkan hukum seharusnya diterima oleh negara. tujuan pengampunan pajak. berbagai negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak, diterima pandangan bahawa pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal negara yang bersangkutan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. pandangan yang sama tentang tujuan ini dinyatakan pula oleh eric borne.'" menurut eric borne, disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini james alm, loc. cit, hlmkeadilan progresif volume nomor maret menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang satu membayar pajak lebih tinggi daripada wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaannya relatif sama. terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar. hasil penelitian spider becker pada tahun ,'$ menyatakan bahwa perlakuan yang tidak adil akan menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibakarnya semakin besar rasa ketidakadilan,makin besar pula pajak yang tidak dibakarnya. dalam perspektif perpajakan, keadilan horizontal terjadi manakala orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama besar. meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan pajak diberikan, masyarakat akan berbondong bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa was was atau takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan penghasilan sebelumnya. para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah masa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah. beberapa negara manfaat atas benar terjadi seperti irlandia, bahkan penerimaan yang diperoleh negara berjumlah lebih besar dari perkiraan perolehan pengampunan. bagi pihak pemerintah dengan pemberian amnesti diyakini akan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan semakin bertambah. dengan jumlah wajib pajak bertambah, maka jumlah pajak yang dibayar negara akan meningkat. dalam kondisi seperti ini, jumlah tunggakan akan berkurang sehingga mengurangi beban administrasi bagi diskus yang berdampak adanya penghematan bagi diskus baik waktu, tenaga maupun biaya. melihat kembali latar belakang pemberian pengampunan pajak karena banyaknya potensi fiskal yang lolos dari pengenaan pajak, pengampunan akan mendorong repatriasi modal yang ditanamkan negara negara lain, dimana keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenakan pajak negara asal investor. dengan masuknya kembali modal negara asal, negara pemberi pengampunan akan banyak memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan investasi. oleh karena itu pengampunan selain bermanfaat sebagai sumber pendapatan nasional sekaligus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sumber modal investasi. meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan law enforcement yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. sisi positif dari program pengampunan pajak adalah bid. james alm, op. cit. hlm. muhamad hid, media indonesia, senin oktober keadilan progresif volume nomor maret peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun. dalam pajak dikenal prinsip bahwa negara berhak menerima sejumlah uang, tidak lebih dan tidak kurang, demikian pula wajib pajak wajib membayar sejumlah tertentu, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan undang undang. pelepasan hak negara melakukan penagihan dalam pengampunan pajak merupakan pengorbanan negara yang sangat besar karena tidak adanya uang pajak yang masuk kas negara. bahkan kebijakan pengampunan akan menimbulkan suatu pertaruhan eksistensi peran pajak masa depan, mengingat kebijakan ini mempunyai kecenderungan melemahkan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap undang undang pajak. kompensasi kerugian negara atas, dalam pengampunan pajak akan diperoleh masa yang akan datang berupa manfaat setelah pasca pengampunan. pengampunan pajak akan menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara jujur. wajib pajak dimaksud terutama wajib pajak lama baik orang pribadi maupun badan. dengan dilandasi kejujuran inilah, maka penerimaan negara akan meningkat. model pengampunan pajak. berdasarkan pada pengertian pengampunan pajak atas, dapat diketahui beberapa model pengampunan pajak berdasarkan praktek negara negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak. penetapan model model ini didasarkan pada ruang lingkup pengampunan yang diberikan oleh pemerintah masing masing negara, dalam hal ini terhadap apa negara memberikan pengampunan. menurut erwin silitonga, dalam literatur sekurang kurangnya terdapat empat jenis amnesti pajak jenis atau model dimaksud adalah sebagai berikut model pertama, pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. dalam hal ini, terhadap wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang undangan perpajakan tidak dilakukan penuntutan pidana atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh wajib pajak. dengan demikian pengampunan diberikan secara terbatas hanya pada penuntutan pidana saja, tidak berlaku untuk tindakan administratif. kewenangan pemerintah untuk menetapkan dan melakukan penagihan pajak tetap ada dan melekat pada diskus, sebagai konsekuensinya diskus dapat melakukan penagihan terhadap utang wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya dibayar. tujuan yang ingin dicapai oleh model pengampunan pajak ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak semakin bertambah. keadilan progresif volume nomor maret model kedua, pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. wajib pajak yang diberikan pengampunan tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokok pajak yang tidak kurang bayar pada tahun tahun sebelumnya dengan disertai bunga atau kekurangan pembayaran pajak. tujuan pengampunan pada model ini pada dasarnya sama dengan tujuan pada pengampunan model (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh diskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. dengan demikian pada model ini, wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut. model ketiga, pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. konsekuensi dari pengampunan model ini, maka wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun tahun sebelumnya tanpa dikenakan sanksi administrasi baik bunga, denda ataupun kenaikan serta sanksi pidana. dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana. model keempat, pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. dalam pengampunan pajak model ini, negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang seharusnya dibayar. dengan demikian maka dalam pengampunan model ini, tidak ada uang pajak yang masuk negara sehingga tidak ada peningkatan atau penambahan penerimaan negara pada saat diterapkannya pengampunan. hal ini disebabkan hak negara untuk memperoleh penerimaan pajak dari tahun tahun sebelumnya dilepaskan dibebaskan. sasaran yang akan dicapai pada model ini lebih difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan pasca diterapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi masyarakat yang sebelumnya belum atau tidak membayar diharapkan pada tahun tahun yang akan datang akan melaksanakan kewajibannya tanpa diliputi rasa takut dikenakan penagihan. memperhatikan model model atau jenis pengampunan pajak atas, model model tersebut didasarkan pada perbedaan bentuk pengampunan yang diberikan kepada wajib pajak. bentuk pengampunan dimaksud berupa pembebasan utang pokok pajak, pembebasan sanksi administrasi (bunga atau denda) dan pembebasan sanksi pidana. iii. penutup pengaturan pengampunan pajak menyangkut wajib pajak, objek pajak yang merupakan ketentuan ketentuan yang termasuk dalam hukum pajak materil, dan berkaitan pula dengan wewenang diskus dan penegak hukum lainnya yang telah diatur dalam undang undang. sesuai dengan asas yang dikenal dalam peraturan perundang undangan dan sistem hukum pada umumnya, pengaturan pengampunan pajak yang keadilan progresif volume nomor maret tidak tepat akan mengakibatkan terbesarnya asas legalitas dalam sistem hukum yang berlaku indonesia. iv. daftar pustaka bukuhid amir abdul azis dan rangga satyanegara, indikator ekonomi edisi september a.fbryan terner, black law dictionary, seventh edition, dhaniswara hartono, hukum penanaman modal, raja garfindo persada, jakarta, jjimmtulus tambunan, iklim investasi indonesia, masalah, tantangan dan potensi, download, januari peraturan perundang undanganundang undang tahun undang undang tahun tentang penanaman modal asing pma) undang undang tahu. undang undang tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan keputusan presiden tahun tentang pengampunan pajak. sumber lainanalisis terhadap kebijakan pengampunan pajak dalam investasi indonesiatax amnesty (tax amnesty) will able increase investment expected the government effort increase economic growth, especially this time the tax ratio shows low number evidence that there are still many taxpayers who not have not exercised their rights obligations accordance with laws and regulations. invitation. the problem this research how the government policy providing tax amnesty investment indonesia. this study uses normative juridical approach and empirical approach. data collection techniques are carried out literature study and field studies. the data are then analyzed and discussed gualitatively. based the research results, regulatory accuracy, both substance and the form legislation, will weaken the principle legality, tax amnesty does not automatically increase state revenue, likewise tax amnesty does not automatically increase investment. tax amnesty incentive needs policy support from other sectors create the expected investment climate. vertical and horizontal justice tax position insufficient when applied tax amnesty. tax amnesty, justice that brings benefits society and the state should emphasized. keywords: policy, tax amnesty, investment pendahuluan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan penting, minimal dalam (dua) hal, yaitu: pertama, sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat. kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. meskipun pajak bukan satu satunya faktor pendorong minat investasi, akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku suatu negara menjadi pertimbangan sendiri bagi investor untuk memilih negara mana yang akan dijadikan tempat investasi. pengenaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak pada suatu negara tax haven menjadi menarik bagi investor karena sudah menjadi gejala masyarakat negarakeadilan progresif volume nomor maret ida bagus rahmad, kerangka hukum kebijakan investasi langsung indonesia, thalia, indonesia. bogormuhamad hid, media indonesiaanapun orang cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak atau menghindari pajak. tindakan yang demikian jelas akan merugikan penerimaan negara dari sektor pajak (tax loss) penyebab kerugian pajak (tax loss), dapat terjadi karena berbagai sebab yaitu peraturan perundang undangan. dalam hal ini peraturan perundang undangan memberikan pengecualian (exemption) atau pengurangan (deduction) dalam rangka insentif kepada wajib pajak. peraturan perundang undangan dimaksud antara lain dapat ditemukan dalam ph, pbb, pma mdn dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan insentif pajak. kerugian pajak timbul karena perbuatan atau tindakan wajib pajak sendiri. dalam perbuatan ini dapat dibedakan dalam tax avoidance yaitu pengelakan pajak yang tidak bertentangan dengan undang undang dan tax evasion atau tax daging yaitu pengelakan pajak yang bertentangan dengan undang undang (penyelundupan pajak). termasuk dalam kategori ini misalnya wajib pajak tidak melaporkan seluruh penghasilan yang dikenakan pajak, meninggikan harga pokok barang dan merendahkan harga jual. kerugian pajak yang disebabkan oleh petugas pajak (diskus), seperti korupsi atau kerjasama antara diskus dengan wajib pajak. kerugian negara dari sektor pajak atas akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang dapat ditunjukkan dengan tax ratio." meskipun angka tax ratio indonesia menunjukkan kenaikan setiap tahun, akan tetapi dibanding negara negara tetangga asean, tax ratio indonesia masih rendah. tahun menunjukkan angka yo, tahun tahun yo, tahun tahun dan tahun yo. sementara itu tax coverage ratio untuk pajak penghasilan ph) dalam apbn tahun berada pada kisaran hal ini berarti terdapat potensi sebesar yang lepas dari pengenaan pajak. bentuk dan kerugian wajib pajak yang mengakibatkan kerugian pada sektor pajak antara lain, pertama, wajib pajak tidak membayar pajak dengan benar, dengan kata lain tidak melaporkan semua penghasilan yang diterimanya yang menurut peraturan perundang undangan merupakan objek pajak. kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan wajib pajak secara sembunyi sembunyi dengan maksud untuk menghindarkan pembayaran pajak (underground economy ekonomi bawah tanah), termasuk dalam kegiatan seperti ini adalah illegal login, illegal fishing, illegal mining, pekerja seks komersial psk) dan sebagainya.sedangkan tax ratio negara tetangga samping penerimaan seperti indonesia juga ditambah dengan penerimaan lain misalnya penerimaan pajak daerah dan penerimaan migas. dengan demikian terdapat perbedaan dalam menghitung jumlah penerimaan yang menjadi pembilang tax ratio. hid amir abdul azis dan rangga satyanegara, indikator ekonomi edisi september keadilan progresif volume nomor maret untuk tahun potensi pajak yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah indonesia mencapai sekitar rp. trilyun.'? ketiga, wajib pajak menanamkan modal luar negeri (capital flight) dengan pertimbangan lebih menguntungkan dibandingkan dalam negeri. keuntungan dimaksud dapat berupa kerahasiaannya yang lebih terjamin atau sistem perpajakan luar negeri lebih menguntungkan seperti tarif yang lebih rendah dan sebagainya. menurut otoritas keuangan singapura pada tahun jumlah dana warga negara indonesia yang disimpan singapura saja mencapai sekitar rp. trilyun. kondisi atas disadari oleh pemerintah dengan menginventarisir faktor faktor permasalahan dalam iklim investasi sebagaimana tertuang dalam bab peraturan presiden tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun permasalahan tersebut antara lain prosedur perizinan investasi yang panjang dan mahal rendahnya kepastian hukum. lemahnya insentif investasi termasuk insentif perpajakan. kualitas sdm yang rendah dan terbatasnya infrastruktur. tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari pma. peran penanaman modal atau investasi sangat dirasakan penting oleh hampir semua negara, termasuk indonesia mengingat penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara. kondisi yang diharapkan ini tentu harus didorong oleh berbagai sarana yang menarik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif, mengingat indonesia akan bersaing dengan negara negara lain yang sama sama membutuhkan modal yang besar. dari hasil evaluasi ditawan chandra, sejak diterbitkannya undang undang tahun undang undang tahun tentang penanaman modal asing pma) dan undang undang tahun undang undang tahun tentang penanaman modal dalam negeri mdn), terdapat kendala atau tantangan dalam penanaman modal sebagai berikut persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti cina, vietnam, thailand dan malaysia, masih rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas sdm yang rendah dan terbatasnya infrastrukturhlm.tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari pma: masih tingginya biaya ekonomi karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalahgunaan wewenang, meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah, belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas. kendala atau hambatan atas ditambah pula dengan pelayanan publik yang buruk seperti banyaknya perizinan yang harus dilalui oleh investor sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar. bahkan pelaksanaan otonomi daerah menurut beberapa kalangan investor telah ikut andil memperparah iklim investasi, melalui berbagai pungutan dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan daerah. untuk merespon kendala kendala atas, pemerintah telah melakukan pembaruan atas undang undang pma mdn atas dengan menggantikannya dengan undang undang tahun tentang penanaman modal. pembaharuan undang undang penanaman modal bertujuan antara lain untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, meningkatkan daya saing dunia usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam rangka menarik investor berbagai fasilitas telah diberikan yang jauh lebih luas dari fasilitas atau insentif yang diberikan dalam undang undang tahun dan undang undang tahun fasilitas yang diberikan oleh undang undang tahun antara lain meliputi bidang perpajakan, berupa pengurangan penghasilan neto dalam rangka pajak penghasilan ph), pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan atau penangguhan ppn atas impor barang modal mesin, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat (accelerated appreciation) dan keringanan pbb. kemudahan memperoleh hak atas tanah dan lamanya waktu kepemilikan hak atas tanah, yang merupakan penyimpangan dari ketentuan rupa. pelayanan imigrasi berupa pemberian izin tinggal terbatas kepada penanam modal asing selama tahun, dan setelah lewat waktu tersebut dapat diperoleh izin tetap. pengaturan berbagai insentif pajak dalam rangka investasi, baik pma maupun mdn, selain diatur dalam undang undang sebagaimana ditetapkan atas, juga banyak diatur dalam peraturan perundang undangan lain bawah undang undang seperti bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden," atau keputusan menteri. phaniswara hartono, hukum penanaman modal, raja garfindo persada, jakarta, hlm. sampai mei jumlah peraturan daerah yang sudah dibatalkan mencapai aturan dengan alasan menghambat upaya perbaikan iklim investasi, karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. kompas, rabu mei dengan berlakunya tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, keputusan presiden yang berisi pengaturan dinamakan peraturan presiden. keadilan progresif volume nomor maret insentif perpajakan atas, baik berupa pembebasan pajak, keringanan pajak, penyusutan yang dipercepat dan sebagainya berbeda dengan pengampunan pajak (tax amnesty) yang beberapa tahun belakang muncul perdebatan dan sampai sekarang menjadi kontroversi. dalam sejarah perpajakan indonesia, pengampunan pajak telah dilakukan dua kali, yaitu berdasarkan penetapan presiden tahun dan berdasarkan keputusan presiden tahun tentang pengampunan pajak. pengampunan pajak tidak diberikan bagi wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk keperluan perpajakan atau dalam proses penyidikan keputusan presiden tahun memperhatikan rumusan keputusan presiden tersebut, terdapat dua indikator kriteria yang diatur, yaitu mengenai subyek yang diberikan pengampunan pajak dan kriteria perbuatan pelanggaran pajak. secara arguments contrary, bagi wajib pajak baik yang sedang dilakukan proses penyidikan maupun yang belum, akan tetapi hasil proses pemeriksaan ada indikasi melakukan tindak pidana perpajakan tetap akan diusut, dengan kata lain tidak diberlakukan diberikan pengampunan pajak. ketentuan ini menjadi rancu dan tidak memberikan kepastian hukum. sebagaimana diketahui unsur tindak pidana perpajakan yang diatur dalam dan undang undang tahun yang diubah terakhir dengan undang undang tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup) adalah adanya kerugian pada pendapatan negara . sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka wajib pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diberikan pengampunan pajak, pada dasarnya sudah merupakan tindak pidana karena sudah dapat dipastikan merugikan pendapatan negara, sehingga bagi wajib pajak yang diberikan pengampunan pajak berupa tidak dilakukan pengusutan fiskal, akan tetap dilakukan penyidikan. perbuatan wajib pajak yang diberikan pengampunan pajak berupa tidak dilakukan pengusutan fiskal pada dasarnya sudah termasuk kategori perbuatan yang diancam pidana berdasarkan dan kup. dari aspek hukum, khususnya peraturan perundang undangan, persoalan pengampunan pajak (tax amnesty) mengandung (dua) substansi hukum, yaitu legitimasi mengenai tidak memberlakukan peraturan perundang undangan yang berlaku, terutama tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana dan bentuk hukum pengaturan pengampunan pajak itu sendiri. pemberian insentif khususnya pengampunan pajak pada realisasinya akan menimbulkan berbagai dampak pertama, menimbulkan ketidakadilan (ineguitabley karena hanya wajib pajak tertentu saja yang akan memperoleh atau menikmatinya, kedua, rentan untuk disalahgunakan sehingga perlu ekstra pengawasan dari administrasi pajak, ketiga, insentif pajak sebagai subsidi pemerintah akan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak. persoalan atas sangat penting untuk diteliti mengingat kebijakan pemerintah berupa pengampunan pajak harus mempunyai landasan hukum yang kuat sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan hukum. berdasarkan latar belakang sebagaimana yang keadilan progresif volume nomor maret telah diuraikan atas, peneliti merumuskan judul analisis terhadap kebijakan pengampunan pajak dalam investasi. ii. pembahasan kebijakan investasi istilah investasi merupakan istilah yang sering dijumpai dalam kegiatan bisnis, sementara dalam peraturan perundang perundangan sering digunakan istilah penanaman modal. baik "investasi maupun "penanaman modal, pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, tidak ada perbedaan yang prinsip diantara keduanya, sebagai terjemahan dari kata investment . meskipun demikian kalangan masyarakat luas kata investasi sering diartikan lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (indirect investment) berupa pembelian efek lewat pasar modal (capital market), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi investment, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.' sementara itu menurut angka undang undang tahun tentang penanaman modal upm), penanaman modal definisikan sebagaigi indonesia, keberadaan kegiatan investasi langsung dan tidak langsung maupun asing dan dalam negeri, mempunyai kontribusi yang besar bagi kelangsungan pembangunan. kegiatan investasi, terutama yang berbentuk investasi langsung, semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. oleh karena itu upaya untuk mendorong investasi indonesia merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan. indonesia perkembangan investasi yang relatif pesat terlihat terutama pada periode akhir tahun setelah diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asing utama) dan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal dalam negeri uupmdn). perkembangan investasi yang cukup pesat tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui kedua undang undang tersebut yang meliputi perlindungan dan jaminan investasi, dibukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, diberikannya berbagai insentif dalam bidang perpajakan. disamping berbagai insentif dan kemudahan atas, situasi politik dan keamanan yang relatif stabil yda bagus rahmad, kerangka hukum kebijakan investasi langsung indonesia, thalia, indonesia. bogor. hlmhlm. keadilan progresif volume nomor maret juga menjadi pendorong meningkatnya investasi tanah air. meskipun demikian untuk melindungi kepentingan nasional, pemerintah memagari kegiatan investor asing dengan menutup lapangan investasi bidang bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. pada periode awal tahun sampai akhir tahun an, tidak kurang dari perusahaan jepang telah melakukan investasi langsung yang mempunyai nilai investasi lebih dari us$ milyar yang menyerap lebih dari orang tenaga kerja. pertumbuhan investasi langsung ini terus berlangsung sampai tahun seiring dengan berbagai kebijakan liberalisasi bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan pemerintah indonesia. dalam upaya mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang menjamin kelangsungan penanaman modal asing, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tahun tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. peraturan pemerintah nomor tahun ini dirasakan kontroversial dan menimbulkan perdebatan mengingat ini memberikan kesempatan kepada warga negara asing dan badan hukum asing untuk memiliki seluruh modal perusahaan. selain itu pma dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang sebelumnya dinyatakan tertutup seperti tenaga atom dan mass media dasar pemikiran pemerintah adalah mengoptimalkan aset yang kuasai negara untuk dapat dimanfaatkan rakyat banyak. dalam kurun waktu selama lebih kurang tahun, pemerintah telah menyetujui investasi pma dengan nilai us$ milyar sebanyak perusahaan. hal ini jauh meningkat dibanding investasi pma periode dengan nilai investasi us$ milyar. hanya dengan mendorong investasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. untuk mendorong meningkatnya investasi, pemerintah harus menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, yang menurut mohamad ikhsan, terdiri dari (tiga) komponen, yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (cost) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (finance cost) dan investasi pasar kerja. kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi, stabilitas dan prediktibiltas kebijakan, hak property (property right), kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer keuntungan. ketiga, hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur dengan baik, serta tersedianya dengan efektif hukum persaingan. ibid, hlm. keadilan progresif volume nomor maret mencermati pandangan atas, masalah regulasi menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan iklim investasi. dalam perspektif ini hukum harus mampu menciptakan stability, predictibility dan fairness.!' oleh karena itu hukum sebagai instrumen investasi harus dievaluasi kembali dengan melakukan pembenahan sebagai berikut pembenahan terhadap sistem hukum yang ada, termasuk law enforcement. hal ini penting antara lain karena salah satu motif investor menanamkan modal adalah adanya kepastian hukum. masalah perburuhan, termasuk berbagai pengaturan yang menyangkut hubungan kerja. kejelasan hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut kewenangan masing masing dalam bidang investasi. meskipun berbagai regulasi telah membuka peluang bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri (asing) namun dalam kenyataannya belum dapat meningkatkan pertumbuhan investasi yang ditimbulkan oleh berbagai sebab pertama, adanya berbagai regulasi bidang penanaman modal menimbulkan ketidak pastikan hukum sehingga menimbulkan keragu raguan bagi calon investor itu sendiri. kedua, prosedur birokrasi yang panjang menyebabkan calon investor menunggu dalam waktu yang cukup relatif lama sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. proses pengurusan perizinan usaha dan investasi indonesia selain beragam juga memerlukan waktu yang lama sekitar hari, jauh lebih lama banding negara negara asia lainnya. ketiga, perangsang dan berbagai fasilitas yang diberikan dirasakan sudah tidak memadai dan tidak menarik lagi bagi investor. keempat, belum terjadinya lembaga yang mempunyai otoritas yang menangani masalah penanaman modal, baik yang berada pada pemerintah pusat maupun hubungan wewenang pusat dan daerah. dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah dikeluarkan berbagai kebijakan bidang investasi, antara lain yang tertuang dalam instruksi presiden nomor tahun tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. inpres inilah yang kemudian menjadi "arahan bagi perubahan pma mdn sehingga terbitnya tahun kebijakan bidang investasi sebagaimana yang diamanatkan oleh inpres tersebut meliputi: kebijakan umum dalam upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. kebijakan ini dilakukan dengan mengubah undang undang penanaman modal, dengan memuat prinsip prinsip dasar seperti transparansi, memberikan perlakuan yang sama kepada pma dan mdn serta dispute settlement. dikutip dari santosa sembiring, op. cit. hlm. keadilan progresif volume nomor maretww jdih.kemenkeu.go.id dan untuk memperkuat struktur permodalan serta perbaikan kinerja badan usaha milik negara, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenaisyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan: perubahan tingkat bunga, perubahan mata uang: penyerahan, penambahan dan atau penggantian jaminan, dan atau konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok. perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan: untuk perjanjian ppeerjanjian pinjaman rdi dan perjanjian ppe atas nama menteri. pengenaan tingkat suku bunga pinjaman mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. penyerahan, penambahan dan atau penggantian jaminan se kegiatan. pelaksanakonversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan kepada bumn atau perseroan yang dalamnya terdapat kepemilikan negarakewajiban noalokasi debt asset swap diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas: kewajiban pokok, bunga, denda:kewajiban, penghapusan, dan atau keringanan (discount) pembayar yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: aset atas nama bumn perseroan bhl: aset bebas dari segala permasalahan hukum: cc. aset tidak dalam kondisi penguasaan pihak ketiga, aset dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada kreditur yang lain: dan aset yang tidak terkait dengan kegiatan usaha bumn perseroan bhl. persyaratanorat jenderal, untuk mendapatkan nilai wajar. direktorat jenderal dapat meminta bpk untuk melakukan revi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasijanjian debt asset swap antara bumn perseroan bhl dengan direktorat jenderal hadapan notaris, berita acara serah terima aset dari bumn perseroan bhl kepada direktorat jenderal: dan akta pelepasan hak dari bumn perseroan bhl kepada menteri melalui direktur jenderaln perseroan bhl kepada pemerintah. dalam pengelolaan aset dari debt asset swap, direktorat jenderal menyerahkan aset sebagaimana dimaksud pada kepada unit instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pengelolaan aset sesuai dengandengan ketentuan, perubahan persyaratan, dan atau debt asset swap sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat dilakukan atas sebagian maupun seluruh kewajibapmn yang berasal dari konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal terdapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: merupakan kebijakan yang berdampak nasional dan strategis, ditetapkan oleh presiden dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan dihampiri kajian dari kementerian bumn mengenai pelaksanaanpenghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan atas sebagian atau seluruh kewajiban non pokok bumn perseroan bhlwww jdih.kemenkeu.go.idmelalui cara penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, debt asset swap, dan atau pmn sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf keringanan (discount) pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan atas kewajiban non pokok. keringanan (discount) pembayaran sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:: dan kewajiban pokok maupun kewajiban non pokok dibayarkan secara sekaligus. perhitungan besaran keringanan (discount) pembayaran sebagaimana dimaksud padnilai sekarang (present value) sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai pada suatu tanggal tertentu, dari angsuran angsuran pinjaman rdi dan atau penerusan pinjaman luar negeri yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto angsuran angsuran pinjaman rdi dan atau penerusan pinjaman luar negeri berdasarkan asumsi tingkat bunga tertentu untuk terjadinya angsuran angsuran tersebut,kualitas piutang negara macet sebagaimana dimaksud dalam huruf kemenkeu.go idari bumn perseroan bhldengan alasan, denda, danyang diajukan oleh bumn perseroan bhl haruspaling rendahmenteri bumn pembina rapat anggotapermohonan penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada (l) menggunakan cara optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf permohonan penyelesaian piutang negara harus dihampiri dengan hasil uji tuntas aspek keuangan dan aspek hukum yang dilakukan oleh pihak independen. direktorat jenderal dapat meminta dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk mendukung informasi yang diberikan oleh bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud dalam analisis terhadap permohonan penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud dalam: dan cc. struktur permodalan bumn perseroan bhl. analisis terhadap kemampuan membayarpada bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud dalam tidak memiliki prospek usaha, penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme pengurusan oleh pun.: hasil audit untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau hasil revi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal hasil analisispengurusan piutang negara pada bumn perseroan bhl tersebut dilakukan oleh pun. dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhlpada bumn perseroan bhl tersebut melalui cara sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat membentuk tim penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl yang terdiri atas unsur kementerian keuangan dan atau kementerian negarapada bumn perseroan bhlpenghapusan, dan atau keringanan (discount) pembayaran, atau direktur menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhldalam hal menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf atau direktur jenderal atas nama menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf menyetujui rekomendasi optimalisasi penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl, menteri atau direktur jenderal atas namdalam hal optimalisasi penyelesaian piutang negara kepada bumn perseroan bhl dilakukan dengan cara penghapusan, bumn perseroan bhl tersebut harus menyelesaikan program optimalisasi yang dipersyaratkan dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam www jdih.kemenkeu.go.id program optimalisasi yang harus diselesaikan oleh bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud pada meliputi: tambahan jangkauan pelayanan: tambahan kontribusi untuk penerimaan negara: dan atau cc. pelaksanaan program pemerintah. berdasarkan surat persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang negara dengan cara penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penetapan penghapusan secara bersyarat. kewenangan penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud padagusulan penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh menteri. dalam hal presiden sebagaimana dimaksud pada huruf dan dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf tidak memberikan persetujuan, menteri menyampaikan surat pembatalan persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang negara kepada bumn perseroan bhl. penghapusan secara mutlak ditetapkan setelah bumn perseroan bhl menyelesaikan program optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal melakukan penilaian terhadap penyelesaian program optimalisasi oleh bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud dalam dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada menunjukkan bumn perseroan bhl belum menyelesaikan program optimalisasi yang dipersyaratkan, bumn perseroan bhl diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian program optimalisasi paling lama (lima) tahun. dalam hal setelah diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian program optimalisasi sebagaimana dimaksud pada bumn perseroan bhl masih belum menyelesaikan program optimalisasi, bumn perseroan bhl dapat diberikan perpanjangan jangka waktu kembali paling lama (lima) tahun. direktorat jenderal menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada dan kepada bumn perseroan bhl. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam direktur. jenderal memberikan rekomendasi persetujuan penghapusan secara mutlak kepada menteri. dalam hal menteri menyetujui rekomendasi persetujuan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud padmengenai penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap penetapan penghapusan secara mutlakoptimalisasi penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan dilakukan dengan cara pmn, bumn perseroan membayar dividen kepada pemerintah setelah mendapatkan pmn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran dividen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bumn perseroan dalam hal bumn perseroan mempunyai saldo laba positif atas laba bersih. dividen sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan formula sebagai berikut: jumlah konversi sla rdi) (total modal disetor dan laba bersih ditempatkan setelah konversi sla rdi) pembayaran dividen sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam kontrak manajemeatau macet, bumn perseroan bhl dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian piutang negara kepada menteri. bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dan bab perubahan perjanjian segala perubahan perjanjian ppen dan atau perubahan perjanjian pinjaman rdi akibat optimalisasi penyelesaian piutang negara dituangkan dalam perubahan perjanjian ppen dan atau perubahan perjanjian pinjaman rdi. perubahan perjanjian ppen dan atau perubahan perjanjian pinjaman rdi ditandatangani oleh direktur utama direktur: atau dalam hal debitur berbentuk bhl, laporan evaluasi dibuat oleh bhl tersebut dan telah disahkan oleh rapat anggota tahunan pembina, cc. rap dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan yang disetujui dalam rapat umum pemegang saham rapat pembahasan bersama rapat anggota tahunan pembinaditerima paling lambat (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan hasil audit diterbitkan, laporan evaluasi kinerja perusahaan diterima paling lambat (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan dibuat, rap dokumen yang dipersamakan diterima paling lambatditerima paling lambat (tiga puluh) hari kalender setelah kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan ditetapkan. jdih.kementan.go.id bab evaluasi dan pemantauan direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk pada bumn perseroan bhlapat umum pemegang saham rapat pembahasan bersama ppen atau perjanjian pinjaman rdimemutuskan: menetapkan:, dan biaya lainnya setelah dilakukan penjadwalan kembalipada bumn perseroan bhlantanggal surat peringatan, bumn perseroan bhl yang bersangkutviiipen dan atau perjanjian pinjaman rdi tidak lengkap dan atau tidak ditemukan, namun nilai jumlah piutang negara tercatat diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: atau instansi lembaga yang berwenang. penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl dengan kriteriapada bumn perseroan bhl dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan terlebih dahulu membuat surat kesepakatan utang yang ditandatangani direktur jenderal atas nama menteri dengan direktur utama direktur pengurus bumn perseroan bhl. surat kesepakatan utang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memua: jangka waktu pinjaman, jadwal pembayaran kembali: dan tingkat suku bunga. penentuan jangka waktu pinpenyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl dengan kriteria tertentu kepada menteri. dalam hal menteri menyetujui permohonan penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada menteri menyampaikan surat persetujuan kepada bumn perseroan bhl. surat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyusunan perjanjian ppen dan atau perjanjian pinjaman rdi baru. perjanjian ppen dan atau perjanjian pinjaman rdidirektur pengurus bumn perseroan bhl. direktur jenderal menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak kepada menteri. penghapusan sebagaimana dimaksud pada meliputi penghapusan atas kewajiban pokok dan kewajiban non pokok. jumlah kewajiban pokok dan kewajibhak hak tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan data dokumen dari pejabat instansi lembaga yang berwenang menyatakan bahwa. bumn perseroan bhl sudah tidak ada dibubarkan(l), menteri menetapkan persetujuan penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl dengan kriteria tertentu. ketentuan mengenai penghapusan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlakuabnamun belum memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus melengkapi persyaratan dimaksud paling lambat (enam) bulan setelah berlakunya peraturan menteri ini. dan telah memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, penyelesaian piutang negara nya dilakukan sesuai peraturan menteri ini. bumn perseroan bhl yang telah berstatus macet pada saat peraturan menteri ini berlakuperaturan menteri ini berlakuformat permohonan penyelesaian piutang negara kop surat bumn perseroan bhl. nomor tempat, tanggal lampiran (satu) berkas hal permohonan penyelesaian piutang negar) dengan dasar pertimbangan pengajuan restrukturisasi . pk yang telah dibahas dan disetujui rapat umum pemegang saham menteri bumn rapat pembina rapat anggota: surat pernyataan direksi dan komisaris bumn perseroan ketua pengurus dan pembina tentang komitmen untuk melaksanakan rpk bumn perseroan bhl ., tembusan menteri bumn format rencana perbaikan kinerja contoh rencana perbaikan kinerja bumn perseroan bhl. dalam rangka penyelesaian piutang negara bab pendahuluan latar belakang mulai tahun . bumn perseroan bhl . menandatangani perjanjian ppen perjanjian pinjaman rdi yang digunakan untuk pembangunan proyek modal kerja bumn perseroan bhl . namun dalam perjalanannya hingga saat ini bumn perseroan bhl bhl . yang dituangkan dalam dokumen rpk. dengan penyusunan rpk ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran kondisi bumn perseroan bhl . dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja bumn perseroan bhlbhl . adalah sebagai berikut:: rap dokumen sejenis tahun permohonan, rencana jangka panjang tahun .,ankanann naa anayang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganas dan fungsi www jdih.kemenag eu.go.id pnenenntanannananannananaaa aspek administrasi (manajemen) dalam aspek administrasi, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap: anaannannannana akan panen nenannananannaa aspek keuangan dalam aspek keuangan, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap: anknennana nana aan aaaaaa www jdih.kemenag go.id bab perkembangan kinerja gambaran kondisi bumn perseroan bhlbhlnggaran dasar anggaran rumah tanggabhlbhl . memiliki beberapa pinjaman yang berasal dari perjanjian ppen perjanjian pinjaman rdi sebanyak . buah dengan rincian sebagai berikut nan jumlah jenis pinjaman sumber pinjaman ppp rdi aspek manajemen selama (tiga) tahun terakhir bumn perseroan bhl . mengalami masalah bidang manajemen, antara lain sebagai berikut: nannananaanaetn anna masalah masalah atas dikarenakan faktor faktor berikut: annanaanana aan naa anbhl .bhl . (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: uraian tahun tahun tahun tahun (n (n (n (n) satdoksamimmamtaaooo mee cashrlowte)"" sustainable growth rate (kali) imamat tan man dan cejaepogeatarg##& wajib bagi induk perusahaan (holding company) kondisi keuangan bumn perseroan bhl laba rugi jumlah pendapatan penjualan ' ') o e| dalam ribu rupiah pendapatan non operasional penyusutan ala biayasumbr biayapengolahan |e. transmisi distribusi bes biaya bunga dan penyusutan biayabungapinjaman biayapenyusutan pooh rugi labanonoperasi pajak . rugi lababersih barak saldokasakhirtahun ibepositobank jumlahpiutangusaha net jumlahaktivattap io. jumlah aktivalainlan il. lo. jumlahutanglancar ho. (ee panjang jatuh tempo see jatuh tempo tahun berjalan la. pokok bob. bunga le. jsa bank il. utangdenda: opo il. pokokpinjaman jb. bunga kon jumlahutangjangkapanjang jumlah kewajibanlainlaan lo. jumlah modal dan cadangan il. (see setara kas, bank, dan deposito see dari operasi dari investasi dari pendanaan seebhl . saat ini adalah aspek operasional aspek administrasi (bhl . saat ini adalah: aspek operasional aspek administrasi (manajemen) cc. aspek keuangan jdih.kemenkeu.go.idbhl dalam persaingan usaha (dapat dilengkapi grafik) din kemenkeu go.id(manajemen) aspek keuangan pendapatan penjualan d. pada tahun (nt2) meningkat menurun . sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar . yang diakibatkan dari .. biaya operasional pada tahun (nt1m. yang diakibatkan dari . rasio keuangan gambaran rasio keuangan bumn perseroan bhl untuk periode (lima) tahun depan adalah sebagai berikut: uraian tahun tahun tahun tahun n#l nt2 nt. nt5 saldo kas minimum free cash flow hee piutang (hari perputaran persediaan kea bulan)" rasio kas terhadap utang ang jatuh tempo (tahun tahun tahun tahun tahun rate yo)" sustainable growth rate tag teens gees u u net profit margin o|ooo basa kali penyajian disesuaikan dengan jenis industri kata compound annual growth rate berdasarkan pendapatan && wajib bagi induk perusahaan (holding company) kondisi keuangan bumn perseroan bhl(dalam ribu rupiah) (n# (n# (nt.) (n4# jalapa rugi jumlah pendapatan penjualan | ) pendapatan non operasional penyusutan ta biayasumber |b. biayapengolahan || |c. transmisi distribusi semeeeas biaya bunga dan penyusutan biayabungapinjaman biayapenyusutan rugi lebanon operasional || aaa rugi lababersih pama saldokasakhirtahun depositobank jumlahpiutangusaha net jumlahaktivattap jumlahaktivalainlaan jumlahutanglancar j . jmn panjang jatuh tempo aan jatuh tempo tahun berjalan la. pokok ib. bunga jasa bank uraian tahun tahun tahun tahun (dalam ribu rupiah) (n# (n# (n4.) (n4# utangdenda: yoo too la. pokokpinjaman ib. bunga jumlah utangjangkapanjang o|o jumlah kewajibanlainlain jumlah modal dan cadangan ' e 'e. harus kas dan saldo kas awal berupa kas, setara kas, bank, dan deposito penerimaan (pengeluaran) kas dari operasi penerimaan (pengeluaran) kas dari investasi penerimaan (pengeluaran) kas dari pendanaan saldo kas akhir berupa kas, setara kas, bank, dan deposito www jdih.kemenkes go.idbhl . sampai denganen pesan damn uraian pinjaman pinjaman seteru jumlah kananannanan poraananaana nya kewajiban utangpokok bunga bungamasateggang jawaban dendautangpokok denda bunga ' | biayakomitmen dendabiayakomitmen rumah pembayaran |utangpokok bunga bungamasatenggang jasabaak dendautangpokok denda bunga ' e i|u biayakomitmen dendabiayakomitmen o| jumah2) tunggakan utangpokok bunga bungamasatenggang jawaban dendautangpokok denda bunga ' | biayakomitmen dendabiayakomitmen jumah9 loo (tidak termasuk biaya komitmen dan denda sasaran anna nan komitmen) ) ( selengkapnya mengenai perhitungan pinjaman bumn perseroan bhl . dapat dilihat pada lampiran hasil rekonsiliasisebagian atau seluruh kewajiban bumn perseroan bhl melalui penyerahan aset dan dicatat sebab rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan bhl. rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan bhl(n ann ppn ann ann d.ooo woo. woo. rp. apbn padanya nana amankan rp. sumber pendanaan lainnya.e rp. jdih.kemenkeu.go.id bab vii rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan bhl (selama masa restrukturisasi) rencana tindak bumn perseroan bhlsebesar. ji.inici. rp. apbn tan nan ntt pena nana rp. sumber pendanaan lainnya . rp. bab viii usulan penyelesaian piutang negara bumn perseroan bhl. berdasarkan gambaran kondisi keuangan bumn perseroan bhl . tersebut diatas, maka bumn perseroan bhl!pinjaman nomor: . semula tingkat bunga sebesar . per tahun menjadi . per tahun pinjaman nomor: . semula dengan mata uang . menjadi mata uang rupiah pinjaman nomor: . kewajiban non pokok sebesar dilakukan konversi menjadi kewajiban pokok sebesar rp. dan seterusnya debt asset swapdan seterusnya pmn pinjaman nomor: . piutang negara yang dikonversikan menjadi pmn sebesar rp. pinjaman nomor: . piutang negara yang dikonversikan menjadi pmn sebesar rp. dan seterusnya penghapusan pinjaman nomor: . tunggakan denda sebesar . dihapus sebesar rp. tunggakan bunga atau sebesar ., dihapuskan sebesar rp. pinjaman nomor: . tunggakan denda sebesar . dihapus sebesar rp. tunggakan bunga atau sebesar rp. dihapuskan sebesar rp. dan seterusnya keringanan (discount) pembayaran pinjaman nomor: . kewajiban non pokok yang diberikan keringanan (discount pembayaran sebesar rp. pinjaman nomor: . kewajiban non pokok yang diberikan keringanan (discount) pembayar: proyeksi keuangan dengan restrukturisasi pinjaman penjadwalan kembaliido, rata rata return equity sebesar . dan rata rata blowback ratio sebesar . yo, rata rata bita sebesar ., contoh format komitmen atas pelaksanaan rpk bumn perseroan bhl kop surat bumn perseroan bhl nomor tempat, tanggal lampiran hal komitmen atas pelaksanaan rpk bumn perseroan bhlbhlbhl, direksi bumn perseroan bhlbhl . yang tertuang dalam rpk bumn perseroan bhl .,omisaris ketua .contoh format rekomendasi penyelesaian piutang negara kop surat kementerian bumn rapat umum pemegang sahampk perusahaan bumn ., dengan ini kami menyatakan: jumlah kewajiban yang bersumber dari perjanjian ppen perjanjian pinjaman rdi pada bumn . akan dianggarkan dalam rap (key performance indicator) yang dituangkan dalam kontrak manajemen bumn pernyataan dukungan penyelesaian dan dukungan kelanjutan usaha bumn . gia demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. a.n. menteri bumn kuasa rapat umum pemegang sahambutirbhlapat dikombinasika( (strengths, weakness, opportunities, dan threats)dalam persaingan usaha analisis posisi bumn perseroanwww jdih kemenag go idtercantum pada lampiran hurufbhl, diharapkan dapat terlihat prospek usaha bumn perseroan bhl masa datang. analisis kemampuan membayar bumn perseroan bhlbhlhlatanon pantara lain mengurangi tingkat suku bunga, sehingga kewajiban pokok dan non pdebt asset swap debt asset swap dilakukan dengan cara penyerahan aset berupa tanah atau tanah berikut bangunan. nilai aset yang ditetapkan sebagai debt asset swap diperhitungkan sebagai jdih.kemenkes.go.id pengurang kewajiban dari bumn perseroan bhl kepada pemerintah. konversi pmn kewajiban pokok seluruhnya dikonversi menjadi pmn, dan kewajiban non pnon pnon pnon pokok. keringanan (discount) pembayaran keringanan (discount) pembayaran dilakukan atas kewajiban non pokok dimana perhitungan besarannytabel yang dijadikan acuan adalah: uraian tahun tahun tahun tahun (n# (nt2) (mt.) (nt5) saldo kasminimum ) | free cash flow rp sustainable growth rate (kali) (en tema o.| net profit margixx& wajib bagi induk perusahaan (holding company)administrasi kementerian isian mo . nin9780213erseroan bhl baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak,ur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbumn perseroan bhl. penghapusan secara mutlak adalah penghapusan yang dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara atas piutang negara pada bumn perseroan bhl. menteri badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut menteri bumn adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bumn. kontrak manajemen tahunan direksi yang selanjutnya disebut kontrak manajemen adalah kontrak yang berisikan target target pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicator) direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham menteri bumn dalam satu tahun. bagian kedua tujuan peraturan menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaatas bumn perseroan bhl per semester. kualitas piutang negara sebagaimana dimaksud pada digolongkan dalam: lancar, kurang lancar, c.ketentuan peraturan perundang undangan. bumn perseroan bhl dengan tingkat kualitas piutang negara macet harus mengajukan penyelesaian piutang negara. bumn perseroan bhl dengan tingkat kualitas piutang negarapada bumn perseroan bhl(l) huruf meliputi: tunggakan bunga, denda, dan kewajiban lainnya sampai dengan dan atau bung. piutang negara pada bumn perseroan bhl dilakukan melalui pengurusan oleh pun dengan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan, termasuk masa tenggang, atas nama menteri. alokasi pembayaran kembali piutang negara diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas untuk pembayaran: kewajiban pokok, bunga, denda,. &:ugasan pemerintah kepada aspen persero) dan sabri persero) untuk: b., ngplh. kepala bagian lu! kekkanjerian wardjianto nip www .jdih.kemenkeu.go.idmemutuskan:. sabri (persero)proporsi beban kerja adalah perbandingan antara beban pekerjaan setiap program, yang meliputi program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pembayaran manfaat pensiun, dengan total beban pekerjaan yang dilaksanakan oleh aspen persero) dan sabri persero). akumulasi iuran pensiun adalah dana yang berasal dari iuran pensiun, hasil pengembangan iuran pensiun, imbal jasa (fee) penyaluran dana belanja pensiun, dan pendapatan sewa aset program pensibab biaya operasional penyelenggaraan aspen persero) dan sabri persero) diberikan penugasan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pembayaran dana belanja pensiun. dalam rangka penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud padadalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mengalokasikan bop sebagaimana dimaksud pada bop dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun tahun berkenaan. biaya yang dapat dimasukkan dalam penghitungan bop sebagaimana dimaksud dalam hanya biaya yang terkait dengan pelaksanaan penugasan berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien, dan efektif. biaya yang tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan bop sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan barang modal, program kemitraan dan bina lingkungan: cc. biaya investasi, biaya penyusutan, dan anthem, bonus tahunan, atau yang sejenis. www .jdih.kemenkeu.go.id aspen persero) dan sabri persero) menghitung besaran bop dengan mengacu pada proporsi beban kerja. proporsi beban kerja sebagaimana dimaksud pada dihitung oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh aspen persero) dan sabri persero) berdasarkan permintaan menteri keuangan. penunjukan konsultan independen sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan pertimbangan menteri keuangan. besaran proporsi beban kerja yang telah dihitung oleh konsultan independen sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali oleh menteri keuangan sesuai kebutuhan atau terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah. bab iii penyediaan anggaran dan pencairan biaya operasional penyelenggaraan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara aspen persero) dan sabri persero) mengajukan usulan kebutuhan bop yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaraie: www .jdih.kemenkeu.go.idkebutuhan bop kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal anggaranaspen persero) dan sabri persero) mengajukan pencairan dana bop yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada kpa bun setiap bulan. besar pencairan dana bop sebagaimana dimaksud pada sebesar (satu per dua belas) dari pagu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana bop sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan. dalam hal pada rapat penyusunan indikasi kebutuhan alokasi dana belanja pensiun dan bop yang merupakan bagian dari proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan bahwa bop tidak dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pernyataan bahwa bop tidak dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara akankpa bun. www .jdih.kemenkeu.go.id berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada kpa bun menyampaikan surat pemberitahuan kepada aspen persero) dan sabri persero) bahwa bop dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun tahun berkenaan. bab penyediaan anggaran dan pencairan biaya operasional penyelenggaraan yang bersumber dari hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun dalam hal bop dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun,menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perbendaharaan selaku kpa bun paling lambat akhir bulan juni tahun anggaran berkenaan berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam kpa bun melakukan penilaian kewajaran berdasarkanberdasarkan penilaian dari kpa bun sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan memberikan persetujuan penggunaan bop yang bersumber dari hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun. www .jdih.kemenkeu.go.id bab pertanggungjawaban dan pelaporan kpa bun bertanggung jawab terhadap penyaluran bop dari kas negarapenggunaanaspen persero) dan sabri persero) harus menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada kepada kpa bun setiap semester dan tahunan. bab pemeriksaan dan pengawasan pemeriksaan atas penggunaan bop oleh aspen persero) dan sabri persero) dilakukan olehnggunaan bop yang dilakukan oleh aspen persero) dan sabri persero). laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpa bun, direktur nemderai perbendaharaan, dan direktur jenderal anggaran. www .jdih.kemenkeu.go.id bab vii ketentuan peralihan untuk tahun anggaran sumber pendanaan bop berasal dari hasil pengembangan akumulasi iuran pensiun tahun berkenaan. aspen persero) dan sabri persero) mengajukan usulan kebutuhan bop tahun kepada kpa bun paling lambat (satu) bulan setelah peraturan menteri ini ditetapk: ketentuan sebagaimana diatur dalam dan proporsi beban kerja berdasarkan hasil kajian internal perusahaan. bab viii ketentuan penutup ketentuan mengenai bop yang berlaku pada aspen persero) untuk tahunwww .jdih.kemenkeu.go.id
|
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemberian pangkat militer kepada ketua, wakil ketua, anggota anggota mahkamah tentara agung, jaksa tentara dan panitera mahkamah tentara presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu adanya peraturan unuk memberikan pangkat militer titulair kepada ketua, wakil ketua, anggota anggota mahkamah tentara agung, jaksa tentara dan panitera pengadilan tentara. mengingat undang undang nomor tahun tentang pengadilan tentara. memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut, ketua mahkamah tentara agung diberi pangkat letnan jenderal. wakil ketua mahkamah tentara agung diberi pangkat serendah rendahnya jenderal mayor. anggota mahkamah tentara agung yang juga menjadi anggota mahkamah agung diberi pangkat serendah rendahnya kolonel. anggota mahkamah tentara agung ahli hukum yang dimaksudkan pada undang undang tentang pengadilan tentara diberi pangkat serendah rendahnya kolonel. (b) jaksa tentara agung diberi pangkat serendah rendahnya jenderal major. jaksa tinggi tingkat diberi pangkat serendah rendahnya kolonel. panitera mahkamah tentara diberi pangkat serendah rendahnya letnan kolonel. ketua mahkamah tentara agung diberi pangkat serendah rendahnya letnan kolonel. ketua pengganti" mahkamah tentara diberi pangkat serendah rendahnya letnan kolonel. jaksa tentara diberi pangkat serendah rendahnya mayor. jaksa tentara pengganti" diberi pangkat serendah rendahnya mayor. ( ) panitera mahkamah tentara diberi pangkat serendah rendahnya kapten. pemberian pangkat hanya berlaku waktu menjabat jabatan tersebut diatas. peraturan ini mulai berlaku sejakmenteri pertahanan, ttd. amir sjarifoeddin. menteri kehakiman, ttd. mr. hadi.padaadan rp. ,,sert,pada tanggal maret menteri kehakiman, ttd. jody gondokusumo menteri keuangan, ttd. ong eng die penjelasan peraturan pemerintah tahun tentang pengeluaran surat perbendaharaan untukagama presiden republik indonesia, membaca: surat menteri agama tanggal pebruari b 1i " rahasia, menimbang:agama,, peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun peraturan pemerintah tahun tentang p.g.p.n. lembaran negara tahun ) . mendengar: dewan menteri dalam rapatnya yang ke tanggal pebruari memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang mengadakan jabatan sekretaris kementerian agama. pada kementerian agama diadakan penjabat sekretaris ttd. boerhanoedin harahap,tapanuli tengah yang berkedudukan wilayah kotamadya daerah tingkat sibolga dipandang perlu untuk dipindahkan lokasi wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah, bahwa kota pandan wilayah kecamatan sibolga kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi ibukota yang baru bagi kabupaten daerah tingkat tapanuli tengahabupaten daerah tingkat tapanuli tengah perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mengingat undang undang dasar min cpi presiden republik indonesia undang . undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten kabupaten dalam wilayahs8,ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah dipindahkan tempat kedudukannya dari kotamadya daerah tingkat sibolga kota pandan wilayah kecamatan sibolga kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah. wat pos presiden republik indonesia ibukota . ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah. kota pandan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: desa pandan, desa sebulan desa sebulan ii, desa lubuk toko, desa aek tulang, desa tukak, desa kajoran. kota pandan mempunyai batas batas sebagaimana berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa sebulan iii kecamatan sibolga, sebelah timur berbatasan dengan desa hutanabolon kecamatan sibolga, sebelah selatan berbatasan dengan desa aek porsi kecamatan lumut, sebelah barat berbatasan dengan lautan hindia. batas wilayah kota pandant presiden republik indonesiajl)get n13 ba) ny, ny) r04umum seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, kabupaten daerah tingkat tapanuli tengahpanuli tengahtapanuli tengahtapanuli tengah. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembanguan yang masih berada wilayah kotamadya daerah tingkat sibolga, maka ibukota pusat pemerintahan kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah yang saat ini berkedudukan kotamadya daerah tingkat sibolga perlu dipindahkan lokasi yang lebih tepat wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah. kota panda kecamatan sibolga wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah dipandang memenuhi syarat untuk menjadi ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah yang baru. dengan dibangunnya kota panda menjadi lokasi ibukota ya dat pos presiden republik indonesia yang .tapanuli tengah.tapanuli tengah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah nomor tahun tentang persetujuankecamatan sibolga wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah demi yang dimaksud dengan kota pandan sebagai ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah dalam ini adalah sebagian wilayah yang berada kecamatan sibolga. yan watdalam rangka proses pengalihan bentuk perusahaan negara bio firma menjadi perusahaan umum bio firma perlu adanya pemisahan modal sehingga seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan negara bio firma menjadi modal dari perusahaan umum bio firma, bahwa agar proses pengalihan bentuk perusahaan negara bio firma menjadi perusahaan umum bio firma dapat dilakukan secara tuntas dan mencerminkan posisi yang lebih riil maka ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun perlu diub. ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun dihapus. ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbio firma pada saat berlakunya perubahan peraturan pemerintah nomor tahun ini, yang jumlahnyapada umumnya, merangsang minat penanaman modal asing daerah daerah perbatasan negara republik indonesia dengan negara republik singapura pada khususnya, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap ketentuan mengenai persyaratan pemilikan saham padamemutuskan : . man aa. menambah huruf padsehingga berbunyisebagai tindak lanjutpropinsi riau." klan ya na, epengembangan propinsi riau, pemerintah republik indonesia dengan pemerintah republik singapura telah melakukan persetujuan kerjasama ekonomi. sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, maka untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran penanaman modal asing dalam pembangunan daerah tersebut, perlu diciptakan iklim usaha yang lebih baik dengan memberikan kemudahan bidang penanaman modal asing. untuk mencapai maksud tersebut, kepada investor asing yang bermaksud melakukan penanaman modal daerah yang akan dikembangkan sebagai tindak lanjut persetujuan pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik singapura tersebut, perlu diberikan kemungkinan untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh sahamnya dimiliki oleh peserta asing. sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan modal asing. demi yang dimaksud dengan salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam huruf antara lain: man ya na, presiden republik indonesia kawasan. kawasan usaha pengembangan sumber sumber air pulau bintan,syarat pada huruf dantambahan lembaran negara republik indonesia nomor
|
wetan yaa ka) nypresiden republik indonesia, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perfilman, perlu membentuk lembaga sensor filmlembaga sensor filmembaga sensor filmreklame film adalah sarana publikasi dan promosi film, baik yang berbentuk trailer,, film iklan, iklan, poster, still phototandaelah lulus sensor. tanda. klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia tanda tidakidak lulus sensor. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang perfilman. bab pembentukan bagian pertama nama, status, dan tempat kedudukan untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, pemerintah membentuk lembaga sensor film, disingkat lsf. lsf. bagian kedua klan yaa eat kpo presiden republik indonesia fungsi, tugas dan wewenang jl) lsf mempunyai fungsi sebagai berikut,(l) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan lsf mempunyai tugas melakukan. klan kan ya na, kpo presiden republik indonesiatanjakan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkanatmengumumkan film impor yang ditolakysil masa hak adanya, mengumumkan film impor yang tidak ditolak. surat dan atau tanda lulus sensor serta surat dan atau tanda tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikeluarkan oleh lsf dan ditandatangani oleh ketua. (l) potongan film hasil penyensoran tidak dapat diminta kembali oleh pemiliknya. film impor yang ditolak secara utuh dikembalikan negara asalnya dalam waktu paling lama (dua) bulan. bagian. bagian ketiga organisasi dan keanggotaan klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia (l) lsf beranggotakan paling banyak (empat puluh lima) orang, terdiri dari unsur unsur pemerintah dan wakil wakil masyarakat. anggota lsf diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri untuk masa tugas (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. (l) susunan organisasi lsf terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris bukan anggota, anggota. ketua dan wakil ketua dipilih oleh seluruh anggota antara anggota lsf yang tidak menduduki jabatan pemerintahan. syarat syarat untuk menjadi anggota lsf warga negara indonesia yang telah berusia (dua puluh lima) tahun, setia kepada pancasila dan undang undang dasar memahami. memahami sepenuhnya dasar, arah, dan tujuan perfilman indonesia mulan ita nya ny sen. kpo presiden republikbadan pertimbangan perfilman nasional. (l) sebelum memangku jabatannya, anggota mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut saya bersumpah berjanji bahwa saya, untuk menjadmemberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya, sebagaakan menerima suatu janji atau pemberian dari siapapun juga. bahwa saya, sebagai anggota lembaga sensor film, akan senantiasa menyimpan rahasia jabatan, baik sewaktu maupun sesudah memangku jabatan tersebut. bahwa. bahwa saya akan menjunjung tinggi citra lembaga sensor film sebagai upaya mempertahankan nilai nilai budaya bangsa dan ketahanan mental ideologis dalam rangka memperkuat ketahanan men tao nya ny) sen. kpo presiden republik indonesia nasional. bahwa saya dalam melakukan tugas penyensoran akan senantiasa mengacu dan menjunjung tinggi dasar, arah, dan tujuan perfilman indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang perfilman." pengambilan sumpah atau janji bagi para anggota lsf dilakukan oleh menteri atas nama presiden. keanggotaan lsf berakhir karenamelanggar sumpah atau janji jabatan: atau meninggal dunia. (l) untuk kelancaran pelaksanaan tugas lsf, menteri mempersatukan sebuah unit kerja yang berfungsi sebagai sekretariat. unit kerja sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala unit kerja. kepala. kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam mean tao nya ny) wat presiden republik indonesia melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris lsf. bagian keempat tata kerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lsf bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan menteri. bab iii tata laksana penyensoran (l) harus disensor terlebih dahulu oleh lsf. ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bab iv. bab pedoman dan kriteria penyensoran pan kav) na5 nya ny eat kpo presiden republik indonesia bagian pertama umum (l):setan pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia kepribadian nasional indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk(l) penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi segi: keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya, ketertiban umum. unsur unsur yang dinilai dari segi keagamaan, adalah, yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui indonesia. unsur . unsur unsur yang dinilai dari segi ideologi dan politik, adalahel lain tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia,,hadap adat istiadat yang berlaku indonesia,s5) unsur unsur yang dinilai dari segi ketertiban umum, adalah yang mempertontonkan adegan adegan kejahatan yang mengandung modus.mulan ya na, snn presiden republik indonesia:,(l) film dan reklame yang secara tematis ditolak secara utuh, adalahu stabilitas nasional, yang. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan adegan seks lebih dari yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan adegan kritik klan na, snn kpo presiden republik indonesia sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari joyo,,,, close . close up alat vital, paha, buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup, adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang man plan presiden republik indonesia baik manusia maupun hewangian. bagian keempat pelaksanaan pedoman dan kriteria penyensoran malang ya na, wat presiden republik indonesia pedoman penyensoran dan kriteria penyensoran sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh para anggota lsfbab pembiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan lsf dibebankan pada anggaran departemen penerangan. bab vi. bab ketentuan peralihan mei tao nya ny kpo presiden republik indonesia dengan berlakunya peraturan pemerintah ini segala peraturan perundang undangan yang mengatur tentang badan sensor filmbadan sensor film yang telah ada masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengambilan sumpah janji para anggota lsfen yaa ka) nypresiden republik indonesia, menimbang bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai besarnya tarif bea meterai. . klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan undang undang nomor tahunakta akta notaris termasuk salinannya cc. akta akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah plat) termasuk rangkap lengkapnya surat yang memuat jumlah uang lebih dari (satujuta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank yang harga nominalnya lebih dari(satu juta rupiah). klan na, snn kpo presiden republik indonesia (l). dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dikenakan bea meterai dengan tarif (dua ribu rupiah), terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf yang mempunyai harga nominal lebih dari (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif (seribu rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terutang bea meterai. tarif bea meterai atas cek dan billet giro ditetapkan sebesar , (seribu rupiah), tanpa batas pengenaan besarnya harga nominalskala dan daftar. klmengubah skala dan daftar gajigawetan jenis tumbuhan dan satwa presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis, bahwa berdasarkan hal tersebut atas dan sebagai pelaksana undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwatahun man wat presiden republik indonesitahun memutuskan menetapkan peraturan pemerintah republik indon tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pengawetanmaupun luar habitatnya tidak punah. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah. lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan dalam habitatnya. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan dalam dan luar habitatnya maupun lembaga konservasi. jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak anak jenis yang secara ilmiah disebut sub species baik dalam maupun luar habitatnyamenteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang kehutanan. man 1g. wat presiden republik indonesia pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk: menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa: memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. bab upaya pengawetanbab iii penetapan jenis tumbuhan dan satwajenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan pemerintah ini. perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan scientific authority). suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam: man wat presiden republik indonesiasuatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam bab pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya bagian pertama umum pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah ini tidak mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. jl), inventarisasi: pemantauan, mea naif pa) nya ny) wat presiden republik indonesia:bagian kedua pengelolaan dalam habitat (in situ) jl) pemerintah melaksanakan identifikasi dalam habit sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kepentingan penetapan golongan jenis tumbuhan dan satwa. ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. (l) pemerintah melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa. inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. min wat presiden republik indonesia (l) pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu waktu. pemantauan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara berkalpemantauan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. (l)ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. min nya ny) wat presiden republik indonesia (l)ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menunjang tetap terjadinya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari. pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhanpemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bagian ketiga pengelolaan luar habitat (ex situ) (l) pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa. men wiz wat presiden republik indonesia pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa lembaga konservasi. pemeliharaan jenis luar habitat wajib memenuhi syarat: memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa, menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman, mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. (l)ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. pengkajian, penelitian dan pengembang jenis tumbuhan dan satwa luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjadinya keadaan genetik dan ketersediaan sumberdaya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari. kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan man wat presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. rehabilitasi satwa luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada lingkungan manusia, untuk dikembalikan habitatnya. rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati dan memilih satwa yang layak untuk dikembalikan habitatnya. ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri men nya ny) presiden republik indonesia (l)ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembali jenis tumbuhan dan satwa habitatnya sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. bab lembaga konservasi (l) lembaga konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam lembaga konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. lembaga konservasi dapat berbentuk kebun binatang, musium zoologi, taman satwa khusus, pusat latihan satwa khusus, kebun botani, herbarium dan taman tumbuhan khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. dalam rangka menjalankan fungsinya, lembaga konservasi dapat man wat presiden republik indonesia memperoleh tumbuhan dan satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi melalui: pengambilan atau penangkapan dari alam, hasil sitaan: tukar menukar, pembelian, untuk jenis jenis yang tidak dilindungi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. dalam rangka pengembangbiakan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, lembaga konservasi dapat melakukan tukar menukar tumbuhan atau satwa yang dilindungi dengan lembaga sejenis luar negeri. tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan dengan jenis jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya seimbang. ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab pengiriman dan pengangkutan tumbuhan dan satwa yang dilindungidilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang, dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. men presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab vii satwa yang membahayakan kehidupan manusia (l) satwa yang karena sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali habitatnya, satwa dimaksud dikirim lembaga konservasi untuk dipelihara. apabila cara sebagaimana dimaksud dalam tidak dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh. penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh petugas yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab viii pengawasan dan pengendalian jl), man wat presiden republik indonesiabab ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwaetan jenis tumbuhan dan satwa umum bangsa indonesia dikaruniai oleh tuhan yang maha esa sumber daya alam dan ekosistemnya yang terdiri dari sumber daya alam hewani, sumberdaya alam nabati dan ekosistemnya. sumber daya alam tersebut dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional indonesia yang berkelanjutan. agar sumber daya alam yang merupakan karunia tuhan yang maha esa dan modal dasar pembangunan nasional indonesia tersebut tidak cepat punah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, maka sumber daya alam tersebut perlu dikonservasidan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistemnya. mengingat akan kepentingan kepentingan tersebut atas, dan sebagai pelaksanaan dari undang undang tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diperlukan peraturan perundang undangan berbentukn wat presiden republik indonesia angka kemampuan suatu populasi untuk berkembang bergantung pada keseimbangan antara kemampuan reproduksi dan kondisi kondisi alam yang mempengaruhinya, pada kondisi lingkungan yang paling mendukung, keseimbangan populasi akan tercapai pada saat daya dukung habitatnya terpenuhi. populasi suatu jenis dapat terbagi bagi dalam kelompok kelompok yang dapat disebut sebagai sub populasi yang mempunyai keseimbangan tersendiri dengan habitat dan lingkungannya. angka cukup jelas jenis jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor faktor biologis, ekologis dan geografis dari jenis tersebut maupun faktor faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia telah mengalami keadaan dimana keberlangsungan kehidupannya terancam dan dapat punah dalam waktu dekat apabila tidak ada tindakan pengawetan. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk mencegah atau menghindari terjadinya kepunahan dari suatu jenis tumbuhan atau satwa. kecuali itu, keberadaan jenis jenis tumbuhan dan satwa harus tetap terjaga kemurnian jenisnya serta tetap terjaga keanekaragaman genetik tanpa merubah sifat sifat alami jenis tumbuhan dan satwa. dengan mengawetkan jenis jenis tumbuhan dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan mencapai tingkat yang secara dinamik mantap. karena suatu jenis tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dari ekosistem, maka kemantapan populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemantapan ekosistem. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam hal menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau menteri menerima usulan dari instansi pemerintah lain atau lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, maka menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi. dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari lipi, maka menteri langsung menetapkan jenis yang diusulkan menjadi dilindungi. lan wat presiden republik indonesia huruf suatu jenis dikatakan mempunyai populasi yang kecil apabila dicirikan oleh paling tidak salah satu dari hal hal berikut berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan luas serta kualitas habitat, setiap sub populasi jumlahnya kecil, mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub populasi saja, dalam waku yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu, karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan. huruf adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu alam dapat diketahui berdasarkan untuk menetapkan suatu jenis tumbuhan dan satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada informasi yang memadai tentang populasi, kondisi kondisi biologis dan ekologis jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. informasi yang paling akurat didapatkan melalui kegiatan inventarisasi. namun demikian inventarisasi sering membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar, sehingga sambil menunggu inventarisasi yang lebih rinci, penetapan jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan dari hasil identifikasi yang menggambarkan keadaan populasi jenis tersebut secara garis besar dan dihubungkan kriteria yang telah ditetapkan. identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran secara umum (kualitatif) status populasi suatu jenis tumbuhan dan satwa. dari identifikasi sudah dapat diketahui bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa dapat digolongkan menjadi jenis yang dilindungi. cukup jelas inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya. secara rinci informasi tentang kondisi populasi yang penting diperoleh melalui kegiatan inventarisasi diantaranya dalam rangka perumusan kebijaksanaan antara lain berupa, data populasi termasuk status biologisnya, peta penyebaran jenis beserta habitatnya dengan skala yang cukup rinci, keadaan habitat. tan presiden republik indonesia idealnya jumlah individu dari suatu populasi perlu diketahui, namun hal tersebut kecuali sulit juga memerlukan biaya yang tinggi sehingga dengan inventarisasi dapat dilakukan pendanaan pendanaan tentang keadaan populasi suatu jenis dengan metode survei serta teknik teknik lain yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. hasil inventarisasi harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengolahan data yang tersedia. cukup jelas cukup jelas dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan, jenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan pemantauan terhadap dinamika populasi. pemantauan secara berkala harus dilakukan, terutama terhadap jenis jenis yang dilindungi dan jenis jenis yang diperdagangkan dan mengalami tekanan perburuan atau yang mengalami tekanan terhadap habitatnya. metode pemantauan terhadap populasi tumbuhan dan satwa, seperti survei harus standar dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dengan mudah dilaksanakan oleh petugas lapangan. dalam menentukan metode yang standar, menteri perlu bekerjasama dan berkonsultasi dengan lipi atau lembaga lembaga lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat. hasil pemantauan harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengelolaan data yang tersediaringan dilakukan apabila populasi telah melampaui daya dukung habitat dan dapat dilakukan hanya jika jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. atau apabila jenis yang bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat mengepungnya apabila dilakukan relokasi. tan wat duh ai presiden republik indonesia penjaringan sedapat mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup hidup, atau melalui kegiatan perburuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perburuan satwa atau dalam peraturan pemerintah mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. huruf penambahan tumbuhan atau satwa asli dimaksudkan untuk menambah atau merehabilitasi populasi dan atau habitat yang rusak. yang dimaksud dengan jenis asli yaitu jenis yang pernah hidup daerah yang akan direhabilitasi atau daerah yang akan direhabilitasi merupakan daerah penyebaran jenis dimaksud. pemasukan jenis jenis asing harus dihindarkan. huruf jenis tumbuhan dan satwa pengganggu terdiri dari golongan, jenis asli, jenis asing (exotic). gangguan dari jenis jenis asli terjadi karena adanya persaingan alami antar jenis dimana salah satu jenis mengungguli dan cenderung memusnahkan habitat ekosistem yang tidak berada pada tingkat keseimbangan. pengendalian gangguan dari jenis asli dilakukan dengan pembinaan populasi seperti penjaringan terhadap jenis pengganggu dan pembinaan habitat. jenis jenis asing (exotic) adalah jenis jenis yang dalam sejarahnya tidak pernah hidup kawasan geografi yang bersangkutan secara alami. jenis jenis asing tersebut berada suatu daerah tertentu karena dibawa oleh manusia, sehingga jenis jenis yang demikian harus dimusnahkan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penyelamatan merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi atau sub populasi jenis yang bersangkutan menjadi terancam bahaya kepunahan lokal apabila tetap berada habitatnya. kepunahan lokal adalah hilangnya suatu sub populasi dari wilayah habitat tertentu karena habitatnya menjadi sangat sempit, terfragmentasi (terpotong potong) atau terisolasi dari populasi aslinya, atau habitatnya rusak dan memerlukan waktu lama untuk dipulihkan. dalam keadaan demikian, sub populasi tersebut menjadi terancam punah sehingga harus diselamatkan melalui kegiatan relokasi atau translokasi yaitu pemindahan wilayah habitat men presiden republik indonesia lain yang lebih memadai. pemindahan lokasi lain (translokasi) merupakan kegiatan memindahkan seluruh sub populasi yang terancam dalam habitatnya yang lain yang dapat mendukung sub populasi. pemindahan dapat dilakukan melalui kegiatan kegiatan seperti penggilingan, pengangkutan atau cara cara lain yang aman bagi tumbuhan atau satwa dan bagi manusia. cukup jelas cukup jelas pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan adala pengkajian, penelitian dan pengembangan yang harus menunjang terjadinya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. sedangkan untuk kepentingan pemanfaatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. cukup jelas pengkajian, penelitian dan pengembangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh ilmuwan baik yang mewakili instansi maupun perorangan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. namun demikian dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan harus tetap menjadi tanggungjawab pemerintah. cukup jelas pemeliharaan jenis jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara sumber daya genetik luar habitatnya dalam rangka mendukung konservasi jenis tumbuhan dan satwa dalam habitatnya. pemeliharaan individu individu tumbuhan atau satwa dilakukan karena individu tersebut karena suatu sebab tidak dapat dikembalikan habitatnya sehingga lebih baik dipelihara sebagai cadangan atau sumber plasma nutfah dalam rangka pengembangbiakan luar habitatnya. man wat presiden republik indonesia pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa dapat berbentuk, memelihara tumbuhan atau satwa dalam keadaan hidup, menyimpan semen beku, menyimpan biji atau benih dalam penyimpanan kering dan dingin. lembaga konservasi merupakan tempat yang paling ideal untuk memelihara jenis jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan sumber daya genetik luar habitatnya. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengembangbiakan adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik dalam maupun luar habitatnya melalui cara cara sebagai berikut: untuk tumbuhan, memperbanyak individu dilakukan dengan cara menumbuhkan material untuk tumbuh dari tumbuhan seperti biji, stek (potongan), pemencaran dari satu rumpun, kultur jaringan tumbuhan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. kemurnian jenis akan terjaga apabila tidak terjadi pembiakan silang antar jenis (species maupun sub species). untuk satwa, memperbanyak individu dilakukan dengan cara mengawinkan secara alami maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara reproduksinya adalah kawin dan dengan cara lain apabila cara reproduksinya adalah tidak kawin baik dalam maupun luar habitatnya. pengembangbiakan satwa dengan campur tangan manusia harus memperhatikan etika yang berlaku. dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ini, pengembangbiakan harus ditujukan untuk dikembalikan lagi habitat alamnya sebagai upaya meningkatkan populasi alam. oleh karena itu dalam pengembangbiakan satwa yang cara reproduksinya kawin harus dihindari perkawinan antar kerabat (in breeding) dan perkawinan silang antar jenis atau antar anak jenis agar dihasilkan individu individu yang secara genetik sehat dari jenis yang murni. cukup jelas man wat presiden republik indonesia cukup jelas pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa yang dilakukan luar habitatnya adalah dalam rangka pengawetan dan merupakan penelitian dan pengembangan yang mendukung konservasi situ dengan tujuan terjadinya keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. cukup jelas cukup jelas tidak semua satwa yang berada luar habitat aslinya dapat langsung dikembalikan habitat alamnya. hal ini karena individu satwa tersebut telah lama berada lingkungan manusia yang membuat adanya ketergantungan terhadap manusia, sehingga apabila langsung dilepaskan habitat alamnya akan mengalami kematian, menularkan penyakit kepada populasi asli habitat alam, atau menurunkan mutu genetik (degenerasi) populasi asli habitat alam. oleh sebab itu, untuk mengadaptasikan dan mengkondisikan serta memilih satwa yang akan dilepaskan kembali habitat alamnya perlu dilakukan rehabilitasi agar mempunyai keadaan dan tingkah laku seperti populasi asli yang berada alam. rehabilitasi satwa dilakukan agar satwa yang telah lama berada lingkungan manusia mempunyai ketahanan hidup yang tinggi untuk dilepaskan kembali alam serta tidak mengganggu populasi asli yang telah mendiami habitat tersebut melalui penyebaran penyakit dan populasi genetik. rehabilitasi satwa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut mengamati kesehatan satwa, melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan tambahan, melatih dan mengadaptasikan dengan lingkungan habitat alamnya satwa satwa yang terpilih untuk dilepaskan habitatnya. cukup jelas tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada luar habitatnya dibawah man wat presiden republik indonesia penguasaan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan habitatnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan melepaskan kembali habitatnya adalah kegiatan mengembalikan habitat alamnya satwa hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembang biak secara alami dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya. dalam melepaskan kembali satwa habitat alamnya harus diperhatikan daya dukung habitat yaitu kemampuan habitat untuk menjamin lestarinya jenis yang akan dilepaskan. termasuk dalam komponen daya dukung habitat adalah kecukupan pakan secara alami dan ruang perlindungan. habitat yang dipilih untuk pelepasan kembali harus merupakan tipe habitat yang menurut sejarahnya diketahui merupakan sebaran asli jenis yang akan dilepaskan. sebaran asli adalah suatu wilayah dimana suatu jenis diketahui pernah ada. dalam melepaskan kembali satwa habitat alamnya harus juga diperhatikan populasi penghuni yang telah ada baik dari jenis yang sama maupun dari jenis lain, sehingga dapat dinilai kemungkinan kemungkinan adanya persaingan, predasi, simbiosis dan parasitism. secara fisik sehat berarti secara visual terlihat sehat, kuat dan aktif serta diketahui bebas penyakit. sedangkan keragaman genetik yang tinggi berarti bukan merupakan hasil pengembangbiakan dimana terjadi kawin antar kerabat (in breeding) dan sedapat mungkin merupakan keturunan terdekat dengan induk yang berasal dari tangkapan alam. satwa hasil tangkapan dari alam dapat dipastikan mempunyai keragaman genetik yang tinggi. cukup jelas cukup jelasangkutan muatan antara lain: nomor surat dan tanggal surat: jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa, asal usul satwa, tempat tujuan, masa berlaku surat izin, pelabuhan atau terminal pemberangkatan, pelabuhan atau terminal tujuan, ketentuan lain. huruf cukup jelas huruf ketentuan teknis pembuatan kandang satwa serta cara cara pengangkutan mengikuti ketentuan ketentuan dengan standar internasional. tan wat presiden republik indonesia cukup jelas yang dimaksud dengan membahayakan kehidupan manusia adalah dapat mengancam kehidupan manusia yang hidup secara normal tempat pemukiman atau lingkungan pemukiman sehingga keberadaan satwa tempat itu sangat membahayakan dan dapat mengancam jiwa manusia warga masyarakat dalam pemukiman tersebut. satwa yang membahayakan kehidupan manusia tersebut dapat terjadi karena habitatnya berdampingan dengan pemukiman manusia atau habitat satwa tersebut telah menjadi sempit dan atau karena terisolasi oleh kegiatan manusia sehingga dalam penjelajahan sehari hari keluar dari habitatnya sudah tua atau kalah bersaing dan terusir dari kelompoknya sehingga keluar dari habitatnya menuju pemukiman manusia. satwa yang berpenyakit dan karena penyakit tersebut membahayakan satwa tersebut dapat dimusnahkan. yang dimaksud dengan mengancam secara langsung apabila satwa tersebut karena langsung diduga akan mencederai atau membunuh manusia atau menularkan penyakit yang manusia dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menghindarinya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yang berwenang adalah polisi republik indonesia, jawawa, petugas bea cukai, petugas karantina penyidik pegawai negeri sipil ppn). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas man g0, wat presiden republik indonesia cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia
|
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang peraturan istimewa sementara bagi pemindahan pegawai negeri sipil keluar jawa presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan peraturan istimewa sementara untuk mengurangi kesukaran kesukaran yang diderita oleh pegawai negeri sipil yang dipindahkan keluar pulau jawa, mengingat dan undang undang dasar sementara republik indonesia, d"istimewa sementara bagi pemindahan pegawai negeri sipil keluar pulau jawa. pegawai negeri sipil yang dipindahkan keluar pulau jawa, samping menerima penggantian biaya termaksud dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun juga menerima biaya pindah istimewa, untuk semasa kurang dari dua tahun tetapi lebih dari satu tahun tinggal luar pulau jawa, sebesar tiga bulan gaji pokok, semasa dua tahun atau lebih tinggal luar pulau jawa, sebesar enam bulan gaji pokok. selanjutnya kepada pegawai tersebut dalam yang lalu diberikan kerugian penuh bagi barang barang yang rusak atau hilang perjalanan: tambahan biaya pengangkutan bekasi (termasuk bekasi yang dibebaskan dari pembayaran) yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tahun dengan 30x (tiga puluh persen): tunjangan perpisahan dengan keluarga menurut peraturan yang berlaku, selama keluarga masih tinggal pulau jawa. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlakubisonoraturan istimewa sementara bagi pemindahan pegawai negeri sipil keluar pulau jawa. umum seperti ternyata dari pertimbangannya, maka peraturan pemerintah ini diadakan untuk mengurangi kesukaran kesukaran yang diderita oleh pegawai negeri sipil pada waktu ini, jikalau mereka dipindahkan dari pulau jawa keluar pulau itu. samping mendapat penggantian biaya perjalanan dan penggantian ongkos bekasi menurut peraturan yang kini berlaku peraturan pemerintah tahun mereka diberikan pula penggantian biaya istimewa seperti ditetapkan dalam dan peraturan pemerintah ini. ketentuan ketentuan dalam tersebut dirasa sudah jelas dan kiranya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. peraturan ini tidak berlaku bagi pemindahan dari pulau jawa satu tempat luar daerahaa.(lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipindahkan tahun anggaran perincian . min c. mepia sub sektor ektor pertambangan dan energi subsektor pertambangan subsektor energi bad presiden republik indonesia sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi subsektor pos dan telekomunikasi sektor lingkungan hidup dan tata ruangmukimansistem informasi dan statistik ya cpi presiden republik indonesia sektor aparatur negara dan pengawasan subsektor aparatur negaranian dan kehutanantanian departemen pertanian departemen pekerjaan umum jumlah sektorgairenaga kernaga kerja departemen tenaga kerjransportasi meteorologi dan geofisika dalam ribuan rupiah) sisa kredit nomor sub sektor departemen anggaran pembangunan wat presiden republik indonesia urut lembagasubsektor perhubungan departemen perhubungan subsektor transportasi udara departemen perhubungmbangan dan energbad presiden republik indonesia subsektor pertambangan departemen pertambangan dan energi subsektor energi departemen pertambangan dan energiariwisata, pos dan telekomunikasos dan telekomunikasi departemen pariwisata, pos dan telekomunikasi jumlah sektor mlingkungan hidup dan tata ruanglingkungan hidupdalam ribuan rupiah) badpendidikan dan kebudayaan subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa departemen pendidikan dan kebudayaan subsektor pemuda dan olah raga departemen pendidikan dan kebudayapendudukan dan keluarga sejahtera dalam ribuan rupiah) watpendudukan dan keluarga berencanasejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remasehatan departemen kesehatan wat presiden republik indonesiumahan dan pemukimumahan dan pemukimanilmu pengetahuan dan teknologi wat presiden republik indonesiknik produksi dan lembaga pemerintah non departemen subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasar departemen pendidikan dan kebudayaan subsektor sistem informasi dan statistikaparatur negara dan pengawasman wat presiden republik indonesia tahun anggaran subsektor aparatur negara dewan perwakilan rakyat badan pemeriksaan keuangan departemen pendidikan dan kebudayaan departemen kesehatolitik, hubungan luar negererangan, komunikasi, dan media massa departemen penerangan jumlah sektor ya wat pia presiden republik indonesia dalam ribuan rupiah) sisa kredit nomor departemen lembaga anggaran pembangunan kode tahun anggaran yang dipindahkan tahun anggaran dewan perwakilan rakyat badan pemeriksa keuangan wat presiden republik indonesia lembaga pemerintah non departemen penerangan pertanian pertambangan dan energi pekerjaan umum perhubungan pendidikan dan kebudayaan kesehatan tenaga kerja pariwisata, pos dan telekomunikasi jumlahdewan perwakilan rakyatwat presiden republik indonesiabadan pemeriksa keuawat presiden republik indonesia sisa kredit anggaran pembangunan departemen lembaga: badan pemerintah non departemependudukan dan keluarga sejahtera subsektor kependudukan dan keluarga berencana subsektor teknik produksi dan teknologi subsektor sistem informasi dan statistikerangan bagian dalam ribuan rupiah) wat presiden republik indonesianitar) pia presiden republik indonesia sektor pertanian dan kehutanan subsektor pertanianmbangan dan energmbangan dan energi subsektor pertambangan subsektor energi jumlah bagian lkerjaan umumransportasi, meteorologi dan geofisika subsektor prasarana jalan sektor lingkungan hidup dan tata ruang subsektor lingkungan hidup sektor perumahan dan pemukiman subsektor perumahan dan pemukiman jumlah bagihuburansportasi, meteorologi subsektor transportasi darat subsektor transportasi laut subsektor transportasi uddidikan dan kebudayaan bagian wat presiden republik indonesia,ilmu pengetahuan dan teknologi subsektor ilmu pengetahuan terapan dan dasarbad presiden republik indonesia sisa kredit anggaran pembangunan departemen lembaga: kesehattenaga kerja bagian dalam ribuan rupiah) sisa kredit wat presiden republik indonesiaenaga kerja subsektor tenaga kerjariwisata, pos dan telekomunikasariwisata, pos dan telekomunikasi ata, presiden republik indonesia subsektor pos dan telekomunikasi jumlah bagiaundang undang nomor tahun tentang pelayaran, telah diatur ketentuan ketentuan mengenai pelabuhan, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dipandang perlu mengatur kepelabuhanan dengan peraturan pemerintah:i. malang,. pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan klan kan ya na, eat kpo presiden republik indonesia dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu,,menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang pelayaran. bab ii. bab klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia tatanan kepelabuhanan nasional (l) pelabuhan sebagkepelabuhanan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional: tata ruang wilayah, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan: dan keselamatan pelayaran. tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: fungsi,. fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan, klan ata na, snn kpo presiden republik indonesia keterpaduan intra dan antar moda transportasi, keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. (l) pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan: simpul dalam jaringan transportasi perairanpelabuhan menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan atas:pelabuhanpelabuhan. pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. pelabuhan. s5) pelabuhan menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan atas: pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau klan ya na, kpo presiden republik indonesia badan usaha pelabuhan, pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan khusus. pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud hurufpenyeberangan. ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri menteripelabuhanan. kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemantauan. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan bidang kepelabuhanan, tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan bidang klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia kepelabuhananbidang kepelabuhanbidang kepelabuhanan. bab iii penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum (l) penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan oleh menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan aspek: rencana umum tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat ii, pertumbuhan. pertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, mulan pkn ita nya ny kpo presiden republik indonesia kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayarpelabuhan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. (l) penyelenggara pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudumum. penetapan luas tanah dan perairan sebagaimana dimaksud dalam harus didasarkan pada rencana tata guna dan pengelolaan daratan serta perairan yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain kawasan letak pelabuhan umum bersangkutan. pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. . mei tao nya ny kpo presiden republik indonesia jl) untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum selain pelabuhan perikanan, ditetapkan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri yang bertanggung jawab bidang pertanahan. daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab bidang perikanan setelah mendapat pertimbangan menteri, menteri dalam negeri dan menteri yang bertanggungjawab bidang pertanahansebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri. daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam merupakan daerah yang digunakan untuk: fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi: perairan tempat labuh, kolam labuh: alih muat antar kapal, dermaga. dermaga, mulan ita nya ny kpo presiden republik indonesia terminal penumpang, pergudangan, lapangan penumpukan, terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro ro, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas bunker: instalasi air, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor. fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi: kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan, sarana umum, tempat penampungan limbah, fasilitas, pariwisata, pos dan telekomunikasi, fasilitas perhotelan dan restoran, areal pengembangan pelabuhan, kawasan peradangan, kawasan industri. . yel lain naz kpo presiden republik indonesia pengguna daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam untuk kegiatan kepelabuhanan dapat berupa: pelayanan kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa kepelabuhanan: pelayanan jasa kapal: pelayanan jasa barang, pelayanan jasa alat alat, pelayanan jasa bongkar muat, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa peti kemas, pelayanan jasa informasi, pelayanan jasa untuk kendaraan, pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, cc. pelayanan jasa kawasan: pelayanan jasa kawasan perdagangan, pelayanan jasa kawasan industri. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam merupakan daerah yang digunakan untuk: alur. alur pelayaran dari dan pelabuhan, keperluan keadaan darurat, cc. pengembangan pelabuhan jangka panjang, man naz n47 wat kpo presiden republik indonesia kegiatan pindah labuh kapal, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, perairan wajib pandu, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal. (l) untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum diberikan hak pengelolaan atas tanah daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pelabuhan atau kepada badan usaha pelabuh(l) penyelenggara pelabuhan umum menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah serta perairan daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan. pelayanan. pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan umum dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan. men tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia (l) pada daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pemerintah berkewajiban: menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, menjamin keamanan dan ketertiban, cc. menyediakan dan memelihara alur pelayaran, memelihara kelestarian lingkungan. perencanaan peruntukan dan penggunaan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan disusun berdasarkan rencana induk pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dan perencanaan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. (l) untuk kepentingan keselamatan pelayaran, kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga, pengerukan dan reklamasiizin. izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukmen tao nya ny wap kpo presiden republik indonesia izin sebagaimana dimaksud dalam untuk membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang bertanggungjawab bidang pengairan. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan: keselamatan pelayaran, rencana induk pelabuhan, kelestarian lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membuat bangunan,gan dan tanah timbul daerah lingkungan kerja pelabuhan dapatdan pelabuhan khusus man pa) tao nya ny wat kpo presiden republik indonesia dalam pembanguan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, menteri menetapkan: rencana induk pelabuhanpelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar operasional pelabuhan. (l) pembanguan pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan: administrasi, memiliki penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam memiliki rencana induk pelabuhan, rancangan. rancangan teknis pelabuhan meliputi konsaklan ya na, kpo presiden republik indonesia bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau, dan kelestarian lingkungan. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalampelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. (l) pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan:olahan lingkungan, dan tersedia pelaksana kegiatan pelabuhan. dalampelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh mulan ya na, kpo presiden republik indonesia menteri. jl) pembangunan pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh menteri. untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: administrasi, memiliki penetapan lokasi pelabuhan, rancangan teknis pelabuhan meliputi konobidang pengairan, untuk pelabuhan khusus yang terletak sungai dan danau, dan kelestarian lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri . (l) pengoperasian pelabuhan khusus harus berdasarkan izin operasi yang diberikan oleh menteri. izin operasi sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama mei na, eat kpo presiden republik indonesia pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya. untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan: pembangunan pelabuhan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran, pengelolaan lingkungan, dan tersedia pelaksana kegiatan pelabuhan khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. (l) permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan kepada menteri. pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam jl)permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. men na, wat kpo presiden republik indonesia penyelenggaraan pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan: mentaati peraturan perundang undangan dan ketentuan bidang kepelabuhanan terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan. (l) penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin operasi. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan,man ya na, kpo presiden republik indonesia bab pelaksanaan kegiatan pelabuhan umum (l)kepelabuhanan berkaitan dengan: keselamatan pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina, keamanan dan ketertiban. penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam merupakan: unit pelaksana teknis satuan kerja pelabuhan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau unit.men tao na, snn kpo presiden republik indonesia (l) unit pelaksana teknis satuan kerja instansi pemerintah pelabuhan sebagaimana tersebut dalam huruf terdiri dari: pelaksana fungsi keselamatan pelayaran meliputi: fungsi lalu lintas angkutan laut, melakukan pemilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. fungsi keselamatan berlayar, melakukan pemilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelak lautan kapal. fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya pencemaran perairan pelabuhan. fungsi keamanan dan ketertiban pelabuhan, melakukan pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja, pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan. pelaksana fungsi bea dan cukai mengawasi dan mengamankan pelaksanaan peraturan perundang undangan pabean serta peraturan perundang undangan lain yang dibebankan kepadanya, pelaksana. pelaksana fungsi imigrasi melakukan pemilikan atas orang, tumbuh tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan karantina klan ata na, wat kpo presiden republik indonesia pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum pelabuhanunit pelaksana teknis instansi terkait pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan keputusan menteri. (l) pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh kepala kantor pelabuhan. pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan,pelabuhan, guna menjamin kelancaran tugas operasional pelabuhan, menyelesaikanyel lain tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia diatur dengan keputusan menteri. bab pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan umum pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan umum dilaksanakan pelaksana teknis satuan kerja pelabuhan pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintahjl) pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh, pelayanan jasa jasa.mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia, penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro ro,umum. ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. klan ya na, kpo presiden republik indonesia (l) pelayanan jasa pelabuh: aspek keuangan, aspek operasional, aspek fasilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pelimpahan jasa kepelabuhanan(l)men na, snn kpo presiden republik indonesia (l): kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliput: kegiatan.klan kan ya na, presiden republik indonesia: unit pelaksana teknis satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan: atau badan hukum indonesia atau perorangan atas persetujuan unit pelaksana teknis pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. (l) pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalamlain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhani. bab viii pelabuhan daratan (l) pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu daratan yang man na, eat kpo presiden republik indonesia berfungsi sebagai pelabuhan umum. menteri menetapkan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan. penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan memperhatikan:iliki potensi bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan, rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: memiliki izin penetapan lokasi, menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja, memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan daratan. s5) terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan ketentuan yang berlaku pelabuhan untuk tata laksana dan ketentuan umum ekspor impor. ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, persyaratan pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait. yel lain tao nya ny wat presiden republik indonesia pelayanan jasa pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: unit pelaksana teknis pelabuhan daratan, atau unit pelaksana dari badan usaha pelabuhan. bab kerjasama jl) dalam penyelenggaraan pelabuhan umum, badan usaha pelabuhpelabuhpelabuhan dalam pelayanan masyarakat umum. . (l) kerjasama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan untuk: pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh, yan ya na, kpo presiden republik indonesia pelayanan jasa jasa yang berhubungan dengjasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro ro. kerjaaturan undangan yang berlaku. bab xklan ya na, wap! kpi presiden republik indonesia struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan: jasa, pengembalian biaya: dan pengembangan usaha. jl) jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari: pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barsetiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan. golongman naz n47 kpo presiden republik indonesia (l) besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggungjawab bidang keuangan. besarnya(l) pengelolaan pelabuhan: pelabuhan.pelabuhan khusus. klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia (l)dilaksana: alur pelayaran dan perlintasan kapal, olah gerak kapal, keperluan darurat: tempat labuh kapal, kelestarian lingkungan: dan aspek pertanahan dan keamanan. pengelola. s5) pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaranyan ya na, wat kpo presiden republik indonesia keputusan menteri. jl) kegiatan pengerukan dan reklamasi wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari menteri(l). terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum,. penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya yel lain tao nya ny) eat kpo presiden republik indonesi(l)pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam (l) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjacaranya diatur dengan keputusan menteri. . (l)yang sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan kepada menteri. dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, izin pembangunan dan atau izin operasi yan na, kpo presiden republik indonesia pelabuhan khusus dinyatakan tidak berlakupelabuhan khusus,menggunakan. menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin menteri sebagaimana dimaksud dalamoperayan na, sen presiden republik indonesiapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan: melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah. bab xii. bab xii pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri (l)yan na, kpo presiden republik indonesia(l) penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan memperhatikan: pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang dan barang dari dan luar negeri,. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat:netapan pelabuhan yang terbuka gen yaa ka) na5 nya ny) kpo presiden republik indonesia bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeriii fasilitas penampungan limbah pelabuhan (l)(l) penampungan limbah minyak atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam dioperasikan oleh penyelenggara men tao na, kpo presiden republik indonesibesarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. (l)kewajibannya dalam kaitan dengan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam jaminan ganti rugi dapat diambil kembali (l) penyelenggara pelabuhan umum bertanggungbesarnya. besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan kerugian yang nyata diderita. bab ketentuan peralihan bad pak presiden republik indonesia .a9 (l) dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua pelabuhan khususdua. bab xvmulan n4z n43 snn presiden republik indonesiapembinaan kepelabuhanan lembaran negartahun nomor dinyatakan tidak berlakuklan ya na, presiden republik indonesiaipembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan yang mencakup perumusan dan penentuan kebijakn pengoperasian pelabuhan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelabuhan. pembinaan kepelabuhanan dimaksud dilakukan dalam satu kesatuan tatanan pelabuhan limbah pelabuhan, dan hal hal menyangkut ganti rug. aa! presiden republik indonesia demi . man ya na, wat presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan tata ruang wilayah adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah propinsi darah tingkat dan tata ruang wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat ii. huruf yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud sesuai dengan hirarki fungsinya ialah penataan pelabuhan yang didasarkan pada fungsinya, yaitu sebagai pelabuhan utama dan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan. huruf dengan ketentuan ini pada daerah lingkungan kerja pelabuhan dapat pula berlangsung kegiatan ekonomi. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas . mulan ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri dalam ketentuan ini meliputi kegiatan antara laipelabuhan oleh badan usaha pelabuhan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pelabuhan, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pelabuhan laut sebagaimana dalam ketentuan inisebagaimana dalam ketentuan ini dapat dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau bongkar muat barang. huruf pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dipergunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. angkutan. angkutan penyeberangan adalah melayani angkutan penumpang dan yan na, wat kpo presiden republik indonesiasebagai pelabuhan penyeberangan, ialahcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lokasi pelabuhan adalah wilayah daratan dan atau perairan dengan batas batas yang ditentukan secara jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf c. huruf klan kan ya na, snn kpo presiden republik indonesia kelayakan ekonomis dan teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditinjau dari aspek rencana pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta efisiensi dan efektifitas gunapenetapan lokasi pelabuhan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari departemen pertahanan dan keamanan tni untuk lokasi yang erat hubungannya dengan kepentingan pertahanan dan kemanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pertahanan dan keamanan negarpenetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dalam ketentuan ini bertitik tolak dari lokasi pelabuhan umum yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi dan kegunaan dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yaitu untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran, serta ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan umum yang bersangkutan. pelabuhan perikanan dalam ketentuan ini ialah pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perikanan. cukup jelas cukup jelas huruf fasilitas pokok pelabuhan berupa lapangan penumpukan hanya diperuntukkan bagi pelabuhan laut sedangkan untuk pergudangan diperuntukkan bagi pelabuhan laut dan sungai. huruf fasilitas penunjang pelabuhan berupa kawasan industri dan kawasan perdagangan hanya diperuntukkan bagi pelabuhan laut. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pelayanan jasayang diselenggarakan oleh pemerintah atau unit pelaksana dari badan usaha pelabuhan. huruf c. man ya na, presiden republik indonesiarencana induk pelabuhan. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kapal mati adalah kapal yang untuk sementara tidak dapat dioperasikan karena tidak berfungsinya baik tenaga penggerak utama maupun penggerak bantu kapal dimaksud. huruf cukup jelas huruf perairan wajib pandu diperuntukkan bagi pelabuhan laut. hurufpelayanan jasa pelabuhan pada dasarnya diselenggarakan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan. huruf kewajiban pemerintahmengoperasi pelabuhan umum. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pemeliharaan kelestarian lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas izin untuk membuat bangunan yang merupakan fasilitas pokok pelabuhan melekat pada penetapan menteri mengenai keputusan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. . kmbangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan tni al dalam pengembangan potensi nasional sebagaimana dalam undang undang nomor tahun tentang pertahanan keamanan negara. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dalam ketentuan ini berlaku izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran. cukup jelas cukup jelas . penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dalam mean pa) tao nya ny eat dah presiden republik indonesiapenetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dalamcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cn,kebutuhan.pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab masing masing sesuaiinstansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhpelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan. huruf cukup jelas cukup jelas . huruf unit pelaksana teknis satuan kerja pelabuhan dimaksud berada bawah departemen perhubungan. huruf klan ya na, wap! kpi presiden republik indonesia cukup jelaskegiatdiperairan.. cukup jelas cukup jelas yan na, wat kpo presiden republik indonesiaan, pengawasan dan pengendalian diatur tersendiri berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perikanan, sedangkan aspek keselamatan pelayaran pelabuhan perikanan sertacukup jelas . cukup jelasmean tao nya ny) wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengankapal tambat dermaga dan kembali keluar daerah lingkungan kerja pelabuhan. kegiatan dimaksud dapat berupa antara lain labuh, tambat dan bunker.b. huruf yang dimaksud denganyang dimaksud dengan pelayanan jasa alat adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penggunaan alat. klan ya na, kpo presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan. yang dimaksud dengan untuk kepentingan sendiri dalam ketentuan inimaka bongkar muat barang tersebut dilakukan pelabuhan umum terdekat. klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan wilayah pelabuhan khusus adalah wilayah daratan dan atau perairan yang dipergunakan untuk kegiatan. cukup jelas cukup jelas man ya na, sen. presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya pelabuhan khusus hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga penggunaan untuk kepentingan umum atas izin menteri tidak bersifat tetap (permanen) namun hanya terbatas pada keadaan tertentu saja sebagaimana dalam cukup jelas sesuai dengan prinsip bahwa pengelolaan pelabuhan khusus hanya untuk kepentingan sendiri maka pengelola pelabuhan khusus tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan pelabuhan khusus selain untuk kepentingan sendiri. pengertian. pengertian bekerjasama dalam ketentuan ini adalah bahwaydalam hal pembangunan pelabuhan khusus tidak dilanjutkan., pemegang izin yang bersangkutan membongkar fasilitas yang menggangu keselamatan pelayaran. huruf cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas yan na, snn kpo presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengancukup jelas bagi pelabuhan khusus kegiatan yang dilakukan. huruf cukup jelas huruf kepentingan pengembangklan ya na, eat kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf dalam ketentuan ini meliputi pula kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. cukup jelas cukup jelas.men tao nya ny wat kpomeninggalkan jaminansebagaimana dimaksud dalam ketentuan inilan ya na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kerugian yang nyata diderita dalam ketentuan ini tidak termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan. dan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengelola pelabuhan khusus atau pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri, mempersiapkan diri berkenaan dengan perubahan status dimaksud. perubahan status tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pengelola pelabuhan khusus atau pihak ketiga yang membangun dan mengoperasikan fasilitas dermaga. . cukup jelas cukup jelas cukup jelas malang kesan kan kpo presiden republik indonesiasimalungun dipandang perlu untuk dipindahkan dari wilayah daerah kota pematang siantar lokasi yang lebih tepat wilayah daerah kabupaten simalungun, bahwa kecamatan raya wilayah daerah kabupaten simalungun dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi ibukota yang baru bagi daerah kabupaten simalungundaerah kabupaten simalungumin cpi presiden republik indonesia. (l) ibukota daerah kabupaten simalungun dipindahkan tempat kedudukannya dari daerah kota pematang siantar kecamatan raya wilayah daerah kabupaten simalungun. ibukota daerah kabupaten simalungun merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan daerah kabupaten simalungun. yan cpi presiden republik indonesia kecamatan raya sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kelurahan pematang raya, desa sondiraya, desa bah hapalraya, desa mereknya, desa daligraya, desa jayabaya, desa rayausang, desa dolokhuluan. kecamatan raya mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan silau kahaan, kecamatan raya kahaan daerah kabupaten simalungun dan daerah kabupaten deli serdang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan panel daerah kabupaten simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan panel dan kecamatan dolok pariaman daerah kabupaten simalungun, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan purba dan kecamatan dolok silau daerah kabupaten simalungun. yan sat cpi presiden republik indonesia batas wilayah kecamatan raydaerah kabupaten simalungun sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten simalungunean taumum seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, daerah kabupaten simalungun tumbuh dan berkembang cepat baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk, perkembangan pembangunan daerah kabupaten simalungudaerah kabupaten simalungunsimalungun. namun mengingat ibukota kabupaten simalungun saat ini berada dalam wilayah daerah kota pematang siantar, pengaturan tata ruang tersebut tidak bisa dilaksanakan. disamping itu dalam wilayah daerah kabupaten simalungun perlu diciptakan pusat pusat pertumbuhan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah kabupaten simalungun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan ibukota kabupaten simalungun selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang masih berasa wilayah daerah kota pematang siantaran dan keseimbangan antar wilayah, maka ibukota pusat pemerintahan daerah kabupaten simalungun yang saat ini berkedudukan daerah kota pemenang siantar perlu dipindahkan lokasi yang lebih tepat wilayah daerah kabupaten simalungun. ya dat pos presiden republik indonesia kecamatan raya wilayah daerah kabupaten simalungun dipandang memenuhi syarat untuk menjadi ibukota daerah kabupaten simalungun yang baru. dengan ditetapkannya kecamatan raysimalungun. pemindahan daerah ibukota kabupaten simalungun dari wilayah daerah kota pematang siantar kecamatan raysimalungun nomor dprd tanggal oktober tentang persetujuan pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat simalungun dari kotamadya daerah tingkat pematang siantar kecamatan rayapresiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu mengganti gouvernementsbesluit" tanggal januari dengan peraturan baru yang lebih tegassebagai berikut terhitung pada hari mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dibubarkan raad directorial voor het meet kaarteerwezen" yang dibentuk menurut penetapan pemerintah tanggal januari dan terhitung pada hari mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dibentuk suatu dewan pengukuran dan penggambaran peta", selanjutnya disebut dewan", indonesia yang bertempat kedudukan jakarta dan terdiri dari enam orang anggota termasuk ketuanya. tugas dewan" ialah untuk mengkoordinasi segala pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dalam wilayah negara republik indonesia. terhitung pada hari mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dibentuk suatu direktori untuk pengukuran dan penggambaran peta indonesia, selanjutnya disebut direktori" yang bertempat kedudukan jakarta dan terdiri dari tiga orang anggota termasuk ketuanya. tugas direktori" ialah untuk menyelenggarakan koordinasi yang dimaksud dalam dan menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan ilmu geodesi dan yang bersangkutan dengan itu, yang menurut pertimbangan dewan berhubung dengan kepentingan negara harus diserahkan kepada direktori. kepala staf angkatan perang dan para sekretaris jenderal kementerian kehakiman, perekonomian, pertanian, perhubungan dan pekerjaan umum dan tenaga, atau wakil wakilnya, karena jabatannya menjadi anggota dari dewan. ketua dan anggota anggota direktori mengunjungi rapat dewan, kecuali jika dewan menentukan lain. dewan akan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh perdana menteri, atas usul dewan. kepala jawatan topografi dan kepala jawatan pendaftaran tanah kadaster) karena jabatannya menjadi anggota direktori, sedang anggota yang ketiga, ditunjuk dengan cara yang ditentukan pada ketua direktori diangkat oleh perdana menteri atas usul dewan. ketua dan anggota direktori diberi tunjangan, yang besarnya ditetapkan oleh perdana menteri, setelah mendengar dewan. direktori dibantu oleh seorang sekretaris, yang juga menjadi sekretaris dewan. peraturan tentang koordinasi pengukuran dan penggambaran peta indonesia" ditetapkan sebagai terlampir pada peraturan pemerintah ini. dewan dan direktori dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam peraturan yang dimaksud pada sebelas, selanjutnya mengatur cara bekerja dan organisasinya umum didalam negara yang mempunyai banyak jawatan jawatan yang bertugas menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, dirasa sangat perlu untuk mengadakan suatu badan, yang berkewajiban mengkoordinasi pekerjaan jawatan jawatan itu, maka dengan keputusan pemerintah tanggal telah dibentuk suatu badan yang dinamai permanent kaarteringscommissie". oleh karena dalam praktek badan ini telah terbukti tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan semula, maka dengan gouwvernementsbesluit tanggal permanent kaarteringscommissie" itu dibubarkan. badan koordinasi yang dilahirkan dengan keputusan tanggal pun hingga kini belum dapat bekerja. berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk membentuk suatu badan baru yang tidak saja mempunyai tugas koordinasi, akan tetapi juga sentralisasi untuk dapat memenuhi yang tertera atas, maka dianggap perlu, bahwa badan baru itu mempunyai alat alat sendiri, yang dapat memberi bahan bahan berupa dasar teknik, maupun bahan yang lainnya kepada jawatan jawatan yang bertugas menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta. dengan demikian maka pekerjaan koordinasi, yang akan membawa cara kerja yang efficient dan penghematan keuangan negara, akan mudah dapat terlaksana. alat alat yang langsung akan ditaruh bawah pimpinan badan koordinasi baru itu ialah jawatan geodesi, geografi dan photogrammetri umum. badan koordinasi baru itu terdiri dari suatu dewan, dimana duduk para wakil kementerian, yang mempunyai jawatan jawatan yang bertugas menjalankan pekerjaan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta. dipandang dari sudut praktek, maka yang duduk dalam dewan sebagai wakil dari kementerian, ialah para sekretaris jenderal, kecuali kementerian pertahanan yang diwakili oleh kepala staf angkatan perang, sesuai dengan tugas beliau dalam susunan kementerian tersebut untuk melaksanakan tugas koordinasi maka perlu dibentuk suatu direktori untuk pengukuran dan penggambaran peta yang bertugas tidak saja mengadakan koordinasi, akan tetapi juga menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan pili geodesi dan yang bersangkutan dengan itu, seperti geografi dan photogrammetrie. dalam direktori duduk sebagai anggota kepala jawatan topografi dan kadaster oleh karena jabatannya, sedang sebagai anggota ketiga ditunjuk seorang ahli dalam ilmu geodesi, misalnya seorang maha guru dari pakultet teknik. untuk membantu dewan dan direktori perlu diangkat seorang sekretaris. pengeluaran untuk badan koordinasi dengan jawatan jawatan yang dimasukkan bawah lingkungannya diberikan kepada anggaran pos perdana menteri. penjelasan demi untuk membentuk badan koordinasi baru, maka raad directorial voor het meet kaarterwezen", yang dibentuk berdasarkan gouvernementsbesluit" tanggal januari perlu dibubarkan. mengenai pembentukan dewan baru. menetapkan tugas dewan. mengenai pembentukan direktori untuk pengukur dan penggambaran peta", sebagai badan yang bertugas melaksanakan koordinasi. membentangkan tugas direktori, yang tidak saja melaksanakan koordinasi, akan tetapi juga menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan ilmu geodesi taraf tinggi dan yang bersangkutan dengan itu, seperti geografi dan pembuatan peta dengan pemotretan dari udara. mengenai susunan dewan. agar dewan dapat mendengar pertimbangan pertimbangan mengenai keahlian dalam lapangan geodesi dan sebagainya, maka ketua dan anggota direktori diperbolehkan mengunjungi rapat dewan, kecuali jika dewan menentukan lain. membentangkan perihal pengangkatan seorang sekretaris dewan. mengenai susunan direktori. pengangkatan ketua direktori dan perihal keuangan keanggotaan direktori. oleh karena dewan hanya berapa beberapa kali saja dalam satu tahunnya, maka sekretaris dewan juga menjadi sekretaris direktori. dan tidak perlu penjelasan. catatan lampiran peraturan pemerintah tahun peraturan tentang koordinasi pengukuran dan penggambaran peta indonesia. bab ketentuan umum, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan dewan", ialah dewan pengukuran dan penggambaran peta, yang dibentuk menurut peraturan pemerintah tahun direktori" ialah direktori pengukuran dan penggambaran peta, yang dibentuk menurut peraturan pemerintah tahun jawatan". ialah jawatan atau perusahaan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, baik sebenarnya, maupun sebahagian, daerah yang berdiri sendiri" ialah bahagian dari daerah republik indonesia yang diorganisasikan menurut ilmu ketatanegaraan, yang alat alatnya melakukan kewenangan pemerintah: peta" ialah sebuah gambar pada bidang datar dari permukaan bumi, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dibuat menurut dasar dasar ilmu pengetahuan: perbedaan" ialah semua peta dari indonesia serta dengan segala pernyataan tentang ilmu ukur tanah kecuali pengukuran dengan pemotretan dari udara dan segala pernyataan tentang administrasi, yang perlu atau berguna atau pun yang mungkin akan perlu atau berguna untuk menyusun segala perbedaan itu, "dasar teknik" ialah segala titik pada permukaan bumi yang ditetapkan untuk selama lamanya secara matematik, sekadar titik titik itu dipergunakan untuk bersambungan pengukuran bahagian bahagian tanah: "pekerjaan geodesi taraf tinggi" ialah segala pekerjaan yang ditujukan untuk menentukan bentuk bumi atau yang pada khususnya harus memperhatikan bentuk itu: "instrumentarium", ialah segala pesawat, alat alat dan perkakas yang diperlukan untuk mengukur, menghitung, dan menggambar peta, kecuali alat alat gambar sederhana. segala pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dalam arti kata yang seluas luasnya yang dikerjakan dalam daerah indonesia sedapat dapat harus tunduk kepada koordinasi, yang sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. bab il. tentang dewan. kepala staf angkatan perang karena jabatannya menjadi ketua dewan". sekurang kurangnya sekali tiap tiap pertengahan tahun dewan bersidang: selanjutnya rapat dewan diadakan, bila ada hal hal yang dianggap perlu oleh ketua atau bila seorang anggota dewan atau lebih menyatakan kehendaknya untuk mengadakannya. dewan mengajukan usul usul kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki organisasi pengukuran dan penggambaran peta dan pada umumnya baik atas permintaan, maupun atas kehendak sendiri memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam segala hal yang bersangkut paut dengan pengukuran dan penggambaran peta. dengan memperhatikan yang ditentukan dalam dewan menetapkan suatu instruksi untuk direktori dan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan instruksi itu. dalam hal hal yang tertentu, dewan pusat dapat menyerahkan kewenangannya kepada suatu komisi yang dibentuk dari karangannya. perjalanan dinas yang dilakukan karena keanggotaan dewan,negeri sipil" lembaran negara segala pengeluaran untuk keperluan dewan menjadi beban anggaran perdana menteri. bab iii. tentang direktori. tugas direktori meliputi pimpinan pekerjaan yang diselenggarakan oleh jawatan geodesi, jawatan geografi, jawatan photogrammetrasentral, hal mempelajari tiap tiap soal yang bersangkut paut dengan koordinasi pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, baik yang berdasarkan ilmu pengetahuan, maupun yang berdasarkan kepentingan masyarakat: cc. hal mengadakan dan membina perhubungan dengan segala yayasan ilmu pengetahuan dan para sarjana yang dianggap perlu, demikian pula dengan pemakaian peta yang lain lain, hal merancang segala rencana dan aturan untuk membentuk dan membina dasar dasar teknik dalam arti kata yang seluas luasnya, demikian pula segala pekerjaan geodesi dalam taraf tinggi yang lain lain serta dengan pekerjaan geografis, hal menyelenggarakan agar segala pekerjaan yang dimaksud pada sub dalam ini diserahkan kepada organisasi yang telah ada atau yang akan diadakan dan kepada orang orang yang benar benar sudah biasa menjalankan pekerjaan semacam itu: hal merancang petunjuk petunjuk dan persediaan, agar dapat terjamin penyusunan dan pembinaan segala peta dengan cara yang tepat dan memenuhi syarat syarat perekonomian, hal pemusatan pengawasan atas pengurusan perbedaan dan arsip potret: hal menyelenggarakan terhambatnya peta atau peta peta seluruh kepulauan indonesia, hal berbuat tindakan untuk mengatur penambahan, pemakaian dan pemeliharaan instrumentarium kepunyaan jawatan: hal menyelenggarakan agar sistim ukuran sudut "centesimaal" pada umumnya dijalankan, hal merancang daya upaya dan usaha untuk kesatuan pendidikan pegawai teknik rendah dan menengah dan hal pengawasan atas pelaksanaan pendidikan itu, hal menyelenggarakan agar ada persamaan dalam pemberian gaji kepada pegawai yang dimaksud pada sub dalam ini: hal merancang daya upaya dan usaha untuk pelaksanaan dengan cara yang tepat segala pekerjaan yang timbul karena diserahkan kepada atau karena perjanjian dengan organisasi organisasi urusan pemotretan dan penggambaran peta dari udara dan pekerjaan dalam lapangan geografi dan hal mengawasi pelaksanaan itu, hal melakukan segala pekerjaan yang lain lain lagi yang akan diserahkan oleh dewan dalam batas batas ketentuan aturan ini. direktori diwajibkan menurut segala petunjuk petunjuk yang akan diberikan oleh dewan, dan bertanggung jawab kepada dewan tentang segala tindakannya. pada akhir tiap tiap tahun almanak, direktori menyampaikan kepada dewan laporan tentang segala pekerjaannya dalam tahun yang baru lalu disertai suatu rencana (programme) pekerjaan untuk tahun berikutnya. perjalanan dinas yang dilakukan karena keanggotaan direktorisipil" (peraturan pemerintah tahun lembaran negara segala pengeluaran untuk keperluan direktori menjadi beban anggaran perdana menteri. bab iv. tentang jawatan. supaya direktori dapat menunaikan tugasnya dalam soal mengkoordinasi dengan sebaik baiknya, maka jawatan jawatan diharuskan memberikan kepada direktori segala keterangan dan memperlihatkan segala markah dalam segala hal dan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam berikut. tiap tiap tahun jawatan jawatan menyusun suatu rencana (programme) tentang pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, yang pelaksanaannya sebagai tugas jawatan jawatan itu dianggapnya perlu, dengan dinyatakan mana antaranya yang diutamakan (priorities): programme itu harus diberi tahunan kepada direktori. jawatan tidak memulai dengan pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, sebelum hal itu dirundingkan dengan direktori. kecuali dalam hal yang dirahasiakan, maka jawatan diwajibkan memberikan kepada direktori segala keterangan dan memperlihatkan segala markah yang oleh direktori dianggap perlu untuk mendapat gambaran tentang organisasi dan caranya jawatan bekerja, lagi pula untuk penyelesaian, pembinaan dan penyimpanan perbedaan. setahun dua kali jawatan harus menyampaikan kepada direktori laporan tentang keadaan pekerjaan sebagai dimaksud dalam jawatan diwajibkan memberitahukan kepada direktori tentang pemeriksaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dilakukannya mengenai lapangan pengukuran dan penggambaran peta dan segala karangan tentang soal itu yang diumumkan. jawatan akan selepas lepasnya menyampaikan kepada direktori suatu daftar inventaris instrumentariumnya. perubahan dalam instrumentarium harus diberitahukan kepada direktori bersama sama dengan menyampaikan laporan yang dimaksud dalam penambahan instrumentarium jawatan pada umumnya tidak akan terjadi sebelum dimintakan pertimbangan dahulu dari direktori. penghapusan instrumentarium dari daftar inventaris atau pun pernyataan tak guna lagi hanya dilakukan setelah dirundingkan dengan direktori. bersama sama dengan rencana, yang dimaksud dalam jawatan jawatan menyampaikan daftar susunan pegawai, yang diserahi pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dan peraturan gaji yang berlaku untuk pegawai itu. atas permintaan yang khusus mengenai soalnya, maka jawatan jawatan memberi penjelasan kepada direktori tentang syarat syarat, yang oleh jawatan jawatan ditetapkan terhadap pengetahuan dalam ilmu ukur tanah yang harus dimiliki oleh pegawai menengah dan rendah. bila tentang pembagian biaya untuk segala pekerjaan, yang dilakukan oleh suatu jawatan untuk sesuatu jawatan yang lain, atau pun yang dilakukan bersama sama oleh dua jawatan atau lebih, tidak didapat persetujuan, maka hal itu harus diberitahukan kepada direktori, yang dalam hal ini bertindak memperdamaikan. tari biaya untuk segala pekerjaan, yang dijalankan oleh jawatan jawatan untuk pihak lain, ditetapkan sesudah dirundingkan dengan direktori. bab ketentuan ketentuan peralihan dan penutup. sekedar dalam peraturan ini, telah diadakan ketentuan ketentuannya tentang jawatan jawatan, maka ketentuan ketentuan itu dianggap berlaku untuk jawatan jawatan kepunyaan pemerintah republik indonesia yang menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, yang dapat dianggap sebagai sumbangan untuk perbedaan. ketentuan ketentuan dalam peraturan ini, yang mengenai jawatan, diperlakukan juga terhadap jawatan pengukuran dan penggambaran peta kepunyaan daerah daerah yang berdiri sendiri, dan terhadap yayasan yayasan atau orang orang partikelir yang menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta yang dapat dianggap sebagai sumbangan untuk perbedaan. kutipan: lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang sumber tln
|
ponpresiden republik indonesia, menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kewajiban untuk melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan mulai berlaku pada tanggal september bahwa berdasarkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat, terdapat kebutuhan untuk menangguhkan pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksud atas, dalam rangka lebih mematangkan persiapan dan kesiapan masyarakat maupun aparat pelaksana, bahwa sehubungan dengan pertimbangan atas, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penangguhan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan. dat pos presidenanggulangan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan menangguhkan saat berlakunyamenggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk samping pengemudi sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemeriksaan kendaraan bermotor jalan: dan. pemberlakuan kewajiban melengkapi sabuk keselamatan dan untuk menggunakannya sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri perhubungan. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal septemberumum sabuk keselamatan merupakan salah satu komponen pendukung kendaraan bermotor yang berfungsi memberikan jaminan keselamatan lebih bagi pengemudi dan orang yang duduk samping pengemudi selama mengendarai kendaraan bermotor jalan. sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya, terhitung sejak tanggal september ditetapkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib dilengkapi sabuk keselamatan dan bagi pengemudi serta penumpang yang duduk samping pengemudi wajib menggunakannya. berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan telah dilakukan secara intensif sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada tanggal september namun berdasarkan hasil pengamatan yang seksama terhadap situasi dan kondisi dalam masyarakat yang masih memerlukan kesiapan dan persiapan secara matang, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah bagi penangguhan ketentuan tentanguntuk menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disamping pengemudi, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemeriksaan kendaraan bermotor jalan, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang prasarana dan lalu lintas jalan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kendaraan dan min wat cpi presiden republik indonesia pengemudi. selain itu, peraturan pemerintah ini memberikan kewenangan kepada menteri perhubungan untuk menetapkan tanggal pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan. demikebandaraudarabandarudaraandarudaraan. babi. yel lain tao nya nydikawasan lingkungan kerja bandar udara adalah wilayah darat dan atau perairan republik indonesia, termasuk wilayah udara diatasnya yang dipergunakan untuk pelayanan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara luar kegiatan operasi penerbangan,,, menteri. mulan pkn ya na, kpo presiden republik indonesia menteri adalah menteri yang bertanggungjawab bidang penerbangan. bab tatanan kebandarudaraan nasional (l). (l): rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan. tatanan. ka) nya ny) wap kpo presiden republik indonesia tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan dan kegiatan bandar udara, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. (l). bandar udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan atas bandar. yel lain tao na, eat kpo presiden republik indonesia bandar udara umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan udara khusus.s5) bandar udara menurut penyelenggara atau badan usaha kebandarudaraan, bandar udara khusus yang diselenggarakan oleh pengelola bandar udara khusus. bandar udara menurut kegiatannya terdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan:. klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia.(l)dengan keputusan menteri. penetapan. mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikpertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum, kelestarian lingkungan,(l) penyelenggaraankawasan. men tao nya ny wat kpo presiden republik indonesia kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri. jl) daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk fasilitas pokok bandar udara,disekitar bandar udara umum sebagaimana dimaksud: kawasan. man tao na, snn kpo presiden republik indonesia kawasan bawah permukaan kerucut, kawasan bawah permukaan transisi: dan kawasan diketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam dan untuk tiap tiap bandar udara umum, diatur dengan keputusan menteri. tanah yang terletak daerah lingkungan kerja bandar udara umum diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab bidang agraria pertanahan kepada instansi atau badan usaha kebandarudaraan dengan hak pengelolamenteri menunjuk pejabat tertentu untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan standar bangunan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan kepala daerah yang bersangkutan, untuk bangunan bangunan yang berada atas tanah yang terletak dalam daerah lingkungan kerja bandar udara. . malang ita nya ny) snn kpo presiden republik indonesia (l) tanah dan atau perairan dan ruang udara di(l)tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri dalam bentuk kawasan kebisingan setelah mendengar pendapat menteri yang bertanggungjawab bidang lingkungan hidup. bab iv. klan n4z n47 wat kpo presiden republik indonesia bab pelaksanaan kegiatan bandar udara umum (l) pelaksanaan kegiatan bandar udara umum terdiri dari pelaksanaankebandarudaraan berkaitan dengan lalulintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos. pelaksana fungsi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam merupakan pemegang fungsi keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan, bea dan cukai, imigrasi, karantina, kemanan dan ketertiban bandar udara. mulan ata na, snn kpo presiden republik indonesia (l) terkait dan kegiatan pelayanan jasa bandar udara guna menjamin kelancaran kegiatan operasional bandar udara,yel lain tao na, eat presiden republik indonesia bab penyelenggaraan bandar udara umum bagian pertama perencanaan, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dalam penyelenggaraan bandar udara umum, menteri menetapkan rencana induk bandar udarabandar udara, cc. standar operasional bandar udara. (l) pembangunan bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi, memiliki penetapan lokasi, dan kelestarian. pasaran ya na, kpo presiden republik indonesia(l) pengoperasian bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratpelaksana kegiatan bandar udara. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (l). mei tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pembangunan bandar udara umum diwajibkan, bertanggung.cara berkala kepada menteri. (l), bertanggung. ketentuan. pa) tao nya ny kpo(l).. gen yaa ka) ny) nya ny wap presiden republik indonesiacc. jasa pelayanan penerbangan,, penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan: dan penyediaan fasilitas dan usaha usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kebandarudaraan. (l), aspek fasilitas bandar udara, dan aspek operasional. ketentuan. man na, wat kpo presiden republik indonesiabab kegiatan penunjang bandar udara (l) dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa untuk kepentingan umum ditandaiyang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan, dapat meliputi, )jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan. pelayanan. mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara, dapat meliputi jasa penyediaan penginapan, atau badan hukum indonesia atau perorangan atas persetujuan penyelenggara bandar udara umum. . pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia (l) pelaksana kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam diwajibkan,sama (l) dalam penyelenggaraan bandar udara umum, badan usaha kebandarudarakebandarudaraan dalam pelayanan umum. . men tao na, snn kpo presiden republik indonesia (l) kerja, bangunan, lapangan dan kawasan industri atau perdagangan atas tanah dalam daerah lingkungan kerja bandar udara, penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan kerja. mulan ya na, presiden republik indonesia(l)(l) besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh pemerintahesarnya. man n4z n47 eat kpo presiden republik indonesia besarnyapengelolaan bandar udara(l)a pangkalan udara. wilayah. mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia wilayah bandar udara khusus meliputi daratan dan atau perairan dan ruang udara,(l)cc. pada. yel lain na, eat kpo presiden republik indonesia. s5)dapatpembangunan bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin menteri. izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, memiliki penetapan lokasi bandar udara khusus, memiliki. pasaran ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia memiliki rencana induk bandar udara,,(l) pengoperasian bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin operasi dari menteri. untuk memperoleh izin operasi bandar udara khususdan keselamatan penerbangan, cc. tersedia pelaksana kegiatan bandar udara khusus. izin operasi sebagaimana dimaksud dalam. mulan ya na, kpo presiden republik indonesia (l). men tao nya ny presiden republik indonesia melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan melaporkan kegiatan pembangunan bandar udara khusus secara berkala kepada menteri. jl)jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara khusus yang bersangkutan, danbandar udara khusus dinyatakan tidak berlaku lagi. (l). klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia. melakukan. klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia(l), kegiatan pada(l) dari luar negeri, kepentingan. mulan pkn ita nya ny eat kpo presiden republik indonesia kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasional yaitu dengan meningkatnya kerjar. keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran operasi penerbangan,. klan naz snn kpo presiden republik indonesia bab fasilitas pengelolaan limbah bandar udara (l)anangkatan bersenjata republik indonesia. penggunaan. mean pa) tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia, dan kepentingan penerbangan sipil dan penerbangan angkatan bersenjata republik indonesia. (l) penggunaan bersamaditetapkan bersama oleh menteri dan menteri yang bertanggung jawab bidang pertahanan keamanan. dalam penetapan penggunadigunakan bersama, sistem dan prosedur penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara . mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia dalam hal suatu bandar udara atau pangkalan udara tidak digunakan bersama untuk penerbangan sipil dan penerbangan angkatan bersenjata republik indonesia. bab xiii ketentuan peralihanduaxiv. pasaran ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia bab xivbandarudaraaumum bandar udara sebagai salahnyaman dan berdayadiatas. samping itu untukalam rangka pembinaan dimaksud diperlukan penetapan pengaturan mengenai kebandarudaraan yang berlaku secara nasional dengan tetap mempertimbangkan norma norma kebandarudaraan yang berlaku secara internasional. untuk kepentingan tersebut didimana keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan bandar udara yang berdayaguna dan berhasilguna. . klan ya na, eat. man na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rencana tata ruang" adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat dan tata ruang wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat ii, termasuk tata ruang pertahanan keamanan negara dan kelestariandar udara bukan pusat penyebaran. huruf dengan ketentuan ini pada lingkungan kerja bandar udara dapat pula berlangsung kegiatan ekonomi. huruf c. men tao nya ny) snn presiden republik indonesia huruf cukup jelasinternasional.domestik. yang dimaksud dengan "fasilitas antara lain berupa prasarana benar udara, prasarana alat bantu navigasi penerbangan, dan prasarana alat bantu pendaratan. yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" antara lain kegiatan pelayanan pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo. huruf cukup jelas hurufkerja sosial. hurufb. man na, kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas pada saat ditetapkan peraturan pemerintah inicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lokasi bandar udara adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara dengan batas batas yang ditentukan secara jelas.. yan ya na, wat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf kelayakan ekonomis dan teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan inihuruf fasilitas sisi udara antara lain dapat berupa landasan pacu, taxiway, apron, airstrip. fasilitas sisi darat antara lain dapat berupa terminal penumpang gedung operasi, menara pengawas atc, depo pengisian bahan bakar pesawat udara. fasilitas navigasi penerbangan antara lain dapat antara lain dapat berupa runway lighting, taxiway lighting, visual approach slope indicator rasi), precision approach path indicator papi). fasilitas. mulan pin ita nya ny wap kpo presiden republik indonesia fasilitas komunikasi penerbangan antara lain dapat berupa komunikasi dinas tetap penerbangan aeronautical fixed service), automatic message switching center asc), komunikasi dinas bergerak penerbangan aeronautical mobile service), hf, vhfnya kecelakaan. huruf kawasan dikawasan die. mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia huruf kawasan dididi. cukup jelas cukup jelas pemberian hak pengelolaan atas tanah yang terletak daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak termasuk tanah pangkalan udara yang digunakan bersama. cukup jelas . mulan pkn ita nya ny eat kpo presiden republik indonesia izin untuk membuat bangunan yang merupakan fasilitas pokok bandar udarayang dimaksud dengan "dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan" adalah pemegang hak atas tanah dan atau perairan beserta ruang udara tetap berhak menggunakan haknya selama penggunaanya memenuhi persyaratan antara lain, namun demikian agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik baiknya. yel lain na, eat kpo presiden republik indonesia cukup jelasjawwabbnya masing masing berdasarkanfungsi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraanb. yel lain tao nya ny) eat presiden republik indonesia huruf cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain instansi yang bertanggungjawab bidang pekerjaan umum dan pertahanan keamanan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan persyaratan administrasi adalah termasuk rekomendasi yang diberikan instansi terkait. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf d. pasaran n47 n1y wap! presiden republik indonesia huruf rancangan teknis bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan inimendarat atauanalisis mengenai dampak lingkunganfasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos antara lainbarang dari dan pesawat udara. huruf d. malang na, kpo presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan "persyaratan pengelolaan lingkungan" adalah persyaratan yang diperlukan untuk pencegahan dan atau pengendalian pencemaran antara lain pemasangan alat pemantau tingkat kebisingan bandar udara tertentu. huruf cukup jelashuruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "bertanggungjawab terhadap dampak yangtimbul" adalah termasuk tanggungjawab perdata. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf e. man ya na, eatdepartemen perhubunganan dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. jenis pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran turun naik penumpang, bongkar muat kargo dan atau pos. huruf cukup jelas huruf b. men tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf jasa pelayanan penerbangan adalah jasa yang disediakan untuk melayani pesawat udara. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf usaha usaha lainnya dapat berupa penyediaan fasilitastelekomunikasi untuk umum, tempat penitipan barang dan lain lain yang menunjang pengusahaan jasa kebandarudaraan. cukup jelaspersetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkanukuran". ywilayah bandar udara khusus"cukup jelas . klan ya na, presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas pungutan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh penyelenggara bandar udara cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" adalahd. yan naz eat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelascukup jelas hurufbertanggungjawab terhadap dampak yang timbul" adalah termasuk tanggungjawab perdata. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf f. yankegiatan pada bandar udara khusus sebagaimana dalam ketentuan ini terbatas pada kegiatan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos untuk kepentingan sendiri cukup jelas huruf cukup jelas huruf b. man ya na, wat kpo presiden republik indonesiapengertian kembali kepada statustetapan bersama. cukup jelas . man pa) tao nya ny eat presiden republik indonesiauntuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotorkegiatan pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor, maka perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten pangandaran mengenai retribusi daerah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat kabupaten pangandbesarnya biaya pengujian kendaraan bermotor semua jenis pengujian berkala untuk yang pertama kali jbb 0s d rp. jbb .001s d rp. jbb .001s d rp. jbb lebih dari rp. pengujian berkala jbb 0s d rp. jbb .001s d rp. jbb s d13. rp. jbb lebih dari rp. bukti lulus uji buku uji rp. tanda uji plat uji rp. tanda samping rp. pelayanan persetujuan teknis terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala pertama kali. rp. mutasi keluar daerah. jbb 0s d rp. jbb .001s d rp. jbb s d13. rp. jbb lebih dari rp. numpang uji keluar daerah. jbb 0s d rp. jbb .001s d rp. jbb s d13. rp. jbb lebih dari rp. pengganti buku uji yang hilang rp. atau rusak pengganti tanda uji yang hilang| rp. atau rusak penilaian kondisi teknis penghapusan: sepeda motor rp. mobil penumpang rp. mobil barang rp. mobil bus rpmemutuskan: menetapkan peraturan daerah tentangujian kendaraan bermotor dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerah. objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam melipufrekuensi, fasilitas, dan peralatan pengujian kendaraan yang bermotorlayanan pengujian kendaraan bermotor. biaya penyelenggaraan pelayanandan pengecatan sampingtempat pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotoepuluh) hari sejak diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan selama (enam) buldan ataungujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. retribusi pengujian kendaraan bermotongujian kendaraan bermotooleh pemerintah kapmas adalah nhac pacar kaharcihar aan data manan kah aat ata mentok.h bntitnda nee nae bani nag kea sbn splitailakiikan dana mana alan tamara abad bala daa sid peta omg tmt oarkuarkgn purenmrihadi ata badan yana aan makan m menikmati malayana anna betialuanaan tedtustuahahn kanan betetalannn mean anna pss penyediaan dan atau penyediaan kakus. dikecualikan subjek retribusitni pollayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa umum. www pe: bab cara mengukur tinyediaan dan atau yor saban lahir adalah paha aa' last. psu lama koko oat milyaran met iku, septictank ukuran om? rp. septictank ukuran m?' 4m? rp. cc. septic tank ukuran 4m?' 6m? rp. septic tank ukuran 8m3 rp. septic tank ukuran rp. selain tarif retribusi yang tertera pada untuk luar ibu kota kabupatengan penyampaian skpd atau kuman lainnya yang glp bersama www mm iibjbjbjbjbjbjbjbjbj map leebantah kas (rta kabupaten a o nya ser ana y2 amran lembaran daerah kabupaten labuhanbatu utara tahurminalrminalrminal, diperlukan pengaturan tentangrminal struktur dan besaran tarif retribusi terminal jenis kendaraan pelayanan penyediaan bus besar rp. setiap kali tempat parkir bus sedang rp. parkir bus kecil rp. mobil penumpang rp. angkutan rp. perkotaan angkutan rp. perdesaan jasa fasilitas bus besar rp. setiap kali terminal bus sedang rp. masuk bus kecil rp. terminal angkutan rp. pemakaian perdesaan fasilitas bus yang rp. bermalam terminal jasa penunjang sewa lahan rp. m? setiap bulan terminal (satu) sampai dengan (dua puluh lima) meter persegi diatas (dual rp. m? puluh lima) meter persegi rp. m2 toko kios los blok terminalrminal dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan, pemanfaatan, dan atau penggunaterminal, jenisterminal: pada saat kendaraan meninggalkan terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir dan jasa fasilitas terminal, dan (tujuh) hari sejak diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan untuk jasa penunjang terminalrminalterminalrminal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. retribusi terminalrminal201i tentang retribusi pelayanan tera tera ulangpata akmil ini mba mal. span voa, mscluolkaii ksliijusi saya tera tera ulangan iii mnimismikaiktnitmaasn hua williamvana dimaksudindustrian dan perdagangan kabupaten labuhanbatu utara. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdaganga, kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten labuhanbatu utaratema akbar anak alat tan yu. tan pipa ad galak ukg, bakal, udang gggbbsampai dengan ketelitian sedang dan biasa (kelas iii dan kelas iv). ketelitian halus lii|.erpasa!ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada diaturdaerah. taorbiitana maka lalat lar cdr. nama nam linux(c)vana diangkat leb pejabat yana hanyanann cas nat tenan lrt ketaatswa wa. wwwenimaa atom ad! ali. mva rai ack opsi. pada tanggal juli sekretaris daerah. kabupaten nd, ana ep unta smtera ulang pengujian uraian satuan pengesahan pengusiran penguatan pengusiran pembatalan tarif tarif tarif tarif alia yaaa meter mai panailave gauge) mekanik buah elektronik buah nan takaran basah kering) sampai dengan buah lebih dari sampai buah lebih dari buah angka ukur bentuk silinder tegak sampai dengan buah lebih dari dihitung sebagi berikut pertama buah selebihnya dari.kena pln rea kain at, selebihnya dari sampai dengan setiap buah cc)mna adonan ali nan tpt spg uda slu.uuu.000kl sampai dengan setiap buah bagian dari dihitung satu angka ukur gerak yang mempunyai duan. buah bejana ukur samameter taksi buah pedometer buah meter rem buah machometer buah termometer buah sentimeter buah n'jh buah lebih dari dengan m'h dihitung sebagai berikut m' h pertama buah selebihnya dari m? h sampai dengan m' h, setiap buah selebihnya dari m' h sampai dengan m' h, setiap buah selebihnya dari setiap m' h buah bagian bagian dari dihitung satu m? h meter kerja untuk setiap media uji sampai dengan m' h buah lebih dari m'jh dihitung sebagai berikut m' h pertama buah selebihnya dari m? h sampai dengan m' h, setiap yh, buah cc) selebihnya dari m? h sampai dengan m' h, setiap buah selebihnya dari j h, setiap mi h buah bagian dari m? h dihitung satu im? h pompa ukur untuk setiap badan ukur buah alat ukur gas meter induk sampai dengan 100m' h buah lebih dari m? h hitung sebagai berikut m' h pertama buah san pink see desa pembiak selebihnya dari m? h sampai dengan m? h, setiap m? h buah selebihnya dari m? h sampai dengan m? h, setiap buah selebihnya dari mj h sampai dengan m' h, setiap buah selebihnya dari m? h setiap m'jh buah bagian dari m h dihitung mich meter kerja sampai dengan m' h buah lebih dari m' h sebagai berikut jjh pertama buah selebihnya dari m? h sampai dengan m' h, setiap mi h buah cc) selebihnya dari m' h sampai dengan m h, setiap m h buah selebihnya dari m? h sampai dengan m'jh, setiap buah selebihnya dari m' h setiap m? h buah bagian dari m' h dihitung m'jrah selebihnya dari m' h sampai dengan 100nv' h buah lebih dar m' h buah meter kerja sampai dengan m' h buah lebih dari m' h sampai dengan 100m? h buah lebih dar buah meter cairan minuman selain air meter induk sampai dengan buah lebih dari m'jh sampai dengan m' h buah lebih dar m' h meter kerja sampai dengan m' h buah lebih dari m' h sampai dengan 100m' h buah lebih dar m' h buah pembatas arus air buah ho. ara alat kompensasi suhu atc tekanan kompensasi lainnya) buah meter proper sampai dengan buah lebih dari sampai ban dengan buah lebih dari buah meter proper yang mempunyai (dua) seksi atau lebih,maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur meter arus massa kerja untuk setiap jenis media uji sampai dengan 10setiap kg min buah cc.dari kg min dihitung satu kg min var ukur pengisi (8ilina machine) untuk setiap jenis media sampai dengan alat bulan pengisi selebihnya dari alat buah pengisi meter listrik meter kwh) ia., penerapan atau genera tangannya dihitung sesuai gan mang buah aaag buah ketelitian khusus (kelas buah lebih dari ketelitiben moe ja. dead weight testing machine.cc) lebih dari kg cm2 buah pencak kartu punto recorder) otomatis buah masia adilar biaya penelitian dan tambahan. uraian satuan tarif keterangan rp)a maa ari kabah (aa pet sangat pre nop kosn utara, dto, kaharuddin syah nia wv isaan tarif keterangan rp) minuman air mineral dalam kemasan sampai dengan rnl. bot! lebih dari sampai dengan mi. botol cc. lebih dari liter sampai dengan liter. botol lebih dari liter. boci minuman buah dalam kaleng beton kaleng hotel makanan dalam kemasan bungkus kaleng garam dalam kerzaskia m.ml bupati labuhanbatu utara, dto, kaharuddin syah
|
t f harapdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah strategis dan potensial ekonomis dan ekologis dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pesisir serta kelestarian ekosistemnya, pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan dengan terpadu dan sesuai dengan tata ruang: bahwa dalam pengelolaan dan pengusahaan terwujudnya kelestarian sumber daya alam laut dan ekosistemnya daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab daerah masing masing untuk memelihara kelestarian lingkungan, termasuk penataan ruang wilayah pesisir, bahwa sesuai ketentuanwilayah pesisir dan pulau pulau kecilternate tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate: mengingatgankonvensi hukum laut),, struktur dan tata cara kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaporan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendokumentasikan hasil hasil dan proses pelaksaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapat membantu pelaksaan kegiatan pemantauan dan evaluasi. untuk mendapatkan laporan yang berkualitas dilakukan melalui penilaian efektif dan efisien, baik dari materi maupun penulisan dengan menggunakan bahasa yang baik, istilah yang tidak rumit, logis dan sistematis. sistem laporan yang digunakan adalah pelaporan secara berkala per triwulan. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap: pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dan dokumen administrasi lainnya. hasil hasil yang dicapai, permasalahan dan alternative pemecahan masalah: dan pelanggaran program wilayah konservasi laut daerah dan kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian ekosistem. evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik program pengelolaan wilayah pesisir daerah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran maka harus dikaji masalah yang menjadi penyebab dan mencari pemecahannya. bab pengamanan dan pengawasan pengamanan dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir daerah dilakukan lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir daerah sebagaimana dimaksud dalam pengamanan dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir daerah meliputi kegiatan pengamanan terhadap jalur penangkapan ikan dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, pengamanan terhadap usaha budidaya perikanan agar sesuai dengan teknologi yang diperbolehkan (berwawasan lingkungan): cc. pengamanan laut wilayah administrasi kota dari tindakan pencurian ikan yang dilindungi, perusakan terumbu karang, hutan bakau dan estuary lainnya:dan pengamanan laut dariwilayah pesisir. lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir daerah berwenang untuk: mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran terhadap budidaya perikanan dan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengawasi, mencegah dan menindak terjadinya tindakan pencurian ikan yang dilindungi, atau tindakan tindakan illegal lainnya berdasarkan peraturan daerah ini atau peraturan perundang undangan lainnya, dan cc. mengawasi, mencegah dan menindak tindakan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup pesisir dan laut akibat penggunaan teknologi budidaya ikan d. bab vii penyelesaian sengketa sengketa yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil daerah akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana. apabila dalam musyawarah sebagaimana pada tidak menemui kesepakatan, para pihak dapat penyelesaian lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir daerah. apabila penyelesaian sengketa luar pengadilan sebagaimana dimaksud tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati oleh para pihak.secara classaction terhadap pelaku usaha. bab viii ketentuan pidana setiap orwajib disetor kas daerahdan atau: dan i.bai yaa penjelasan atasumumcc, selain masih adanya konflik konflik social antara kelompok masyarakat pesisir, problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantannya system hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip prinsip pengelolaan wilayah pesisir denkondisi atas semakin krusial dengan lemahnya dukungan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini belum menampung semua aspirasi stake holder dan kebanyakan masih bersifat sektoral dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. wilayah pesisir dan laut kota ternate merupakan wilayah yang cukup penting. mengandung sumberdaya alam yang sangat potensial. potensi sumberdaya dan laut yang demikian besar tersebut memberikan peluang untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan sekaligus menjadi sumber yang besar bagi pendapatan asli pad). namun demikian dalam pemanfaatan perlu rencana secara benar dan tanggung jawab. berdasarkan hal hal tersebut atas maka diperlukan suatu pengaturan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate dalam bentuk suatu peraturan daerah yang sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat secara lestari dan berkelanjutan. peraturan daerah ini dalam penamaannya adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulauii: pemanfaatan sumber daya wilayahi secara horizontal dan secara vertical antara pemerintah dengan daerahtu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir. huruf asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang p daya tersebr huruf yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan local adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan ketentuan lingkungan alam sekitar oleh kelompok kelompok dan pemanfaatan secara berkelanjutan pengertian ini sama dengan kawasan lindung dalam penataan ruang daratan. contoh kawasan konservasi laut adalah kawasan cakar alam laut, kawasan cagar sanctuary) perikanan dan kawasan perlindungan laut.adalahy dan perdagangan.wilayah lindung: keputusan presiden nomor tahun tentang koordinasi penataan ruang nasional:keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men tentang penetapan kawasan megapolitan: peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per. men tentang megapolitan: peraturan daerah kota ternate nomor tahun tentang rencanaternateadalah dewan perwakilan rakyat daerah kota ternate. dinas kelautan dan perikanan adalah dinas kelautan dan perikanan kota ternate. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah pemerintah daerah dengan pemerintah pusatnelayan, bukan nelayan dan pembudidayaan ikan. pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau pihak lain dalam haldan memberdayakan masyarakat setempatsumberdaya wilayah pesisir adalah sumberdaya alam hi, sumberdaya non hi, sumberdaya buatan dan jasa jasa lingkungan. sumberdaya meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta biota lain. sumberdaya non meliputi pesisir, air laut, mineral dasar laut dan sumberdaya buatan infrastruktur laut, serta jasa jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat wilayah pesisir. daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir. wilayah laut kewenangan kabupaten kota adalah wilayah laut sejauh mil yang tarik sejajar dengan garis pantai.egan lingkungbentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas. padang lamun (sea grass beds), yaitu ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut (lamun atau sea grass). terumbu karang (coral reef),. rumput laut (sea weeds) yaitu ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh kebanyakan rumput laut golongan thallophy tanpa daun, akar, rongga, baik yang susunannya tunggal monoseluler maupun multiselule, pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga instansi pemerintah daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan diwilayah perencanaanklamasi wilayahperairan laut. kawasan konservasi laut adalah wilayah pesisir, pulau pulau kecil dan atau laut dengan ciri khas tertentu, yang dikelola untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dengan tetap mempertimbangkan aspek pemanfaatan yang berkelanjutanfisik, biologi, social dan ekonomi untuk mem dan organism lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dengan dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produksi. konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta berkehluk hidup, zat, energy. bab rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil bagian pertama asas dan tujuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan konsistensi cc. keterpaduan kepastian hukum kemitraan pemerataan peran serta masyarakat keterbukaan desentralisasi akuntabilitas keadilan, dan pengakuan kearifan lokal rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam laut dan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan mengelola perwakilan tipe tipe ekosistem penting wilayah kota ternate untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis jangka panjang: sebagai suatu wilayah untuk pemanfaatan sumberdaya alami bagi kepentingan rekreasi, wisata pendidikan, penelitian serta bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip konservasi, sebagai tempat pengembangan program pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya oleh masyarakat: sebagai wilayah untuk pengembangan program interpretasi sumberdaya alam dan lingkungannya dalam rangka mendukung upaya konservasi, rekreasi, pendidikan dan penelitian. bagian kedua ruang lingkup rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate meliputi areal areal yang dicadangkan sebagai wilayah konservasi laut yang sesuai dengan nilai nilai ekologi, manfaat, sosial dan ekonomi. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota ternate terdiri dari (empat) bagian yang meliputi: perencanaan program program konservasi dilaksanakan secara terpadu dengan tetap bertumpu pada integrated coastal management (pengelolaan wilayah pesisir terpadu) sebagai upaya mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan ekonomi dengan kelestarian sumberdaya dan memperhatikan sifat karakteristik dan kearifan lokal, pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sesuai dengan sistem pengelolaan yang digariskan. penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang berupa sanksi administrasi (pembatalan izin, pencabutan hak kelola dan lain sebagainya), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi) dan sanksi pidana (penahanan kurungan). bab iii struktur wilayah rencana struktur ruang wilayah terdiri atas rencana pengembangan sistem pusat pusat kegiatan perikanan kelautkawasan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan. bagian pertama rencana pengembangan sistem pusat pusat kegiatan perikanan kelautan paragraf kebijakan pengembangan kebijakmemantapkan struktur atau hirarki sistem pusat pusat pertumbuhan kegiatan berbasis sumberdaya kelautan, mengkonsentrasikan pusat kegiatan perikanan dalam kawasan megapolitan: mengintegrasikan fungsi setiap pusat kegiatan wilayah pesisir dalam sistem perkotaan daerah. paragraf pembagian kawasan pengembangan kawaspulau pulau berpenghuni pulau ternate: pulau hari, pulau moti, pulau maya: pulau timur. pulau pulau tidak berpenghuni pulau mano: pulau maka: pulau gurita. kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, yang terdiri dari zona zona perikanan dan kelautan, permukiman, cc. industri, pariwisata, pelabuhan: dan hutan. kawasan konservasi, yang terdiri dari zona zona konservasi perairan: konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, konservasi maritim: sempadan pantai: dan mitigasi bencana alam. kawasan alur laut, yang terdiri dari zona zona alur pipa dan kabel, alur pelayaran: dan alur migrasi biota kawasan kegiatan strategis nasional tertentu kent), yang terdiri dari zona zona instalasi militer, dan situs warisan dunia. paragraf strategi pengembangan strategi pengembangan sistem pusat pusat kegiatan berbasis sumberdaya kelautan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut memantapkan fungsi setiap pusat pusat perikanan budidaya dan perikanan tangkap: memberikan insentif bagi pusat pusat pertumbuhan kegiatan yang berbasis pada sumberdaya kelautan: dan mengembangkan sistem prasarana wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. wilayah pengembangan pesisir kota ternate ditentukan berdasarkan pulau pulau yang ada, yaitu pulau ternatetransportasi antar pulau, bidang sarana dan prasarana, bidang kelembagaan, pemandu sistem dan perangkat lunak, bidang kesejahteraan rakyat: dan bidang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. pulau har pulau motjasa dan transportasi antar pulau, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pendidikan dasar dan menengah. pulau maya. pulau timur. pulau mano bidang perikanan dan kelautan, bidang pariwisata bahari: bidang konservasi laut. pulau maka bidang perikanan dan kelautan, bidang pariwisata bahari: bidang konservasi laut. pulau gurita bidang perikanan dan kelautan, bidang pariwisata bahari: bidang konservasi laut. bagian kedua arahan zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil untuk kawasan konservasi antara lain berada dikawasan itu, kawasan games, kawasan sasa, kawasan lot, kawasan sulamadaha, kawasan take yang berada pulau ternate, kawasan tomajiko, kawasan dari isa yang berada pulau hari, kawasan taksi, kawasan tafamutu,, dan kawasan pulau timur. arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil untuk kawasan pemanfaatan umum antara lain kawasan salerno, kawasan kasturi, kawasan toboleu, kawasan sangat, kawasan sangat utara, kawasan tajam, kawasan taraf, kawasan kayu merah, kawasan kalimat, kawasan jambul, kawasan kastel, kawasan rua, kawasan afe tama, kawasan beban ici, kawasan tomato, kawasan laba, kawasan bula, kawasan tobololo, kawasan sulamdaha, kawasan take yang berada pulau ternate, kawasan togolobe, kawasan fardu yang berada pulau hari, dan dan kawasan pulau timur. pengembangan kawasan megapolitan berada kecamatan ternate utara, ternate tengah, dan ternate selatan. arahan peruntukan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil untuk alur laut, antara lain alur pipa kabel berada pulau antara kota tidore kepulauan, menuju kawasan kelurahan kayu merah pulau ternate: alur pelayaran antar pulau dari pelabuhan perikanan dua dua dan pelabuhan perikanan nusantara ternate menuju pulau maya, pulau timur, pulau hari, pulau moti dan pulau pulau luar wilayah kota ternate: alur migrasi ikan, berada kawasan pulau timur dan pulau maya. bab pemanfaatan zona pemerintah daerah menetapkan zona kawasan konservasi daerah. dalam rangka melaksanakan pemanfaatan zona kawasan sebagaimana dimaksud dalam setiap orang atau badan hukum wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian sumberdaya alam dan non hi. setiap orang atau badan hukum yang berada zona kawasan sebagaimana dimaksud pada diwajibkan: menjaga kebersihan lingkungan: menjaga ketertiban, cc. melestarikan fungsi sumberdaya dan non wilayah kawasan konservasi laut daerah: melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan: memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup: dan mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku. setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang dalam zona dilarang: merusak habitat terumbu karang, hutan bakau dan sumberdaya alam lainnya: menggunakan alat tangkap trail atau pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang berpotensi merusak sumberdaya perikanan, termasuk potassium sianida atau notas, serum, bahan peledak, obat bius, dan bahan beracun lainnya, memasuki daerah perlindungan konservasi laut tanpa izin. zona kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan walikota. untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan zona kawasan diwilayah pesisir dibentuk lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir daerah.mpat khusus parkirmpat khusus parkir, diperlukan pengaturakhusus parkiarif tarif retribusi tempat mobil bus rp. sekali parkir khusus parkir besar mobil barang dan sejenisnya mobil bus sedang rp.til is d rp. sekali parkir jbi s d rp. jbi s d| rp. jbi lebih dari| rp. truck rp. gandeng tempelankaian satuan ruang parkir tempat khusus parkir. bab prinsip dan sasaran penetapanlokasi pelayanan tempat khusus parkikendaraan meninggalkan tempat khusus parkir, kecuali pada tempat objek wisata wajib dibayar dimukbidang perparkiran, pemerintah daerah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun kawasan tempat khusus parkir diretribusi tempat khusus parkimpat khusus parki, walikota ternate, menimbang bahwa dengan telah ditetapkan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, maka untuk menjamin penyelenggaraan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, dan kualitas masyarakat kota ternate yang berbudaya, agamais, harmonis, mandiri berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing diperlukan suatu kebijakan pendidikan ditingkat daerah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, bahwa berdasarkan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan bidang pendidikan: bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikanberkualitas dan mu,: lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan, peserta didik satuan atau program pendidikan:yelenggara satuan atau program pendidikan berkewajiban menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan,komite sekolah madrasah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah madrasah::: melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan serta standar nasional pendidikan. dalam melaksanakan tugasnya melakukan penjaminan mutu pendidikan,, lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan,empat penyelenggaraan satuan pendidikan penyelenggaraan satuan pendidikan meliputi pendidikan formal: pendidikan nonformal: pendidikan informal: pendidikan jarak jauh: pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal. bab penyelenggaraan mirogram pembelajaran program pembelajaran sd, mi, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki smp m ts. program pembelajaran sd mi, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks mengembangan kemampuan dasar peserta didik dalam: pembelajaran dan pemahaman agama dan akhlak mulia, pembelajaran dan pemahaman sosial dan kepribadian: pembelajaran dan pemahaman pengetahuan dan teknologi, pembelajaran olahraga, kesehatan: membaca, menulis dan berhitung: baca tulis al gurun, pembelajaran dan pemahaman bahasa dan budaya ternate. semuadengan memperhatikan perbedaan bakat, minat,sd, mi, dan bentuk lain yang sederajat yang melaksanakan program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan walikota. program pembelajaran smp m ts, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki sma ma, smk atau mak. pengembangan program pembelajaran smp m ts, dan bentuk lain yang sederajat dilakukan berdasarkan pada fungsi sebagaimana dimaksud dalam paragraf penerimaan peserta didik penerimaand mid miota ternate. pemerintahmpnasional, dan atau syarat lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan. bagian ketiga pendidikan menengah paragraf fungsi dan tujuandan menegah kejurusesuai ketentudan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf program pendidikan program pembelajaran sma ma, smk atau mak, dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki pendidikan tinggi dan atau dunia kerja. pengembangan program pendidikan dilakukan sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan paragraf penerimaan peserta didik peserta didik pada sma ma smk mak, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada smp m ma smkdilakukan berdasarkan ketersediaan ruang belajar tidak dilakukan double shift cc. setiap rombongan belajar sebanyak banyaknya siswaypertam dan jenis atau dengan sebutan lain. manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur: pembina, penyelenggara: pendidik, tenaga kependidikan, penilik: pengawas paud, dan warga belajarsanggar kegiatan belajar skb))a dan satuan pendidikan formal tempat penugasselanjutnya disebut smp m tspala sanggar kegiatan belajar skb) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan jabatan struktural yang ditetapkan oleh walikotabagian ketiga program pembelajarelatihan nasional.nasionalempat satuan pendidikan: pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kekasaran,bagian kelima:bagian keenam: cc.tujuh,delapansembilansepuluhbagian kesebelas penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik pada pendidikan non formal ditentukan oleh lembaga penyelenggarasecara objektif, transparan, dan akuntabel. penerimaan peserta didik pada pendidikan non formalditetapkan oleh penyelenggara pendidikan non formal. bab vii penyelenggaraan pendidikan informal bagian kesatu fungsi dan tujuan fungsi pendidikan informal sebagai wadah pembelajaran bagi peserta didik dalam lingkungannya. tujuan pendidikan informal dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pendidikan sepanjang yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. bagian kedua bentuk dan jenis pendidikan informal dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. jenis pendidikan informal meliputi: pendidikan keluarga: dan pendidikan lingkungannya. bagian ketiga program pembelajaran: dan uji kesetaraan yang berdasarkan ketentuan perundang undangan. bagian keempat penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik pada pendidikan informal ditentukan oleh penyelenggara. mengikutitanpa diskriminasiinformal. bab viii penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bagian kesatu fungsi dan tujuanbagian kedua bentuk dan jenisgian ketiga program pembelajaranpaling sedikit mencakup: perencanaan program dan anggaran: administrasi keuangan: cc.sumber belajar: proses pembelajaran:: cc.gian keempat penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik ditentukan oleh penyelenggara pendidikan jarak jauhjarak jauh dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. penerimaan peserta didik pada pendidikan jarak jauhjarak jauh. bab penyelenggaraan pendidikan khusus bagian kesatubagian kedua bentuk dan jeniswajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakateknologi komunikasi, informasi, dan media lainnyabahasa daerah, budayastandar pelayanan minimal pendidikan untuk selanjutnya disingkat spm,. masyarakat adalah kelompok warga kota ternate non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan serta kepedulian dalam bidang pendidikan. bab asas, tujuan dan prinsip sistem pengelolaan dannegara republik indonesia tahun tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputijawab, mengembangkan manajemen pendidikan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel pengelolaan serta penyelenggaran pendidikan:ota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelana. bagian ketiga program pembelajarketentuan lebih lanjut mengenai program pembelajaran pada pendidikan khusus diatur dengan peraturan walikota. bagian keempat penerimaan peserta didik peserta didik berkelana terdiri atas peserta didik yang: tunanetra, tunarungu, cc. tunawicara: tunagrahita: tunadaksa: tunalaras: berkesulitan belajar: lamban belajar,bab penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagian kesatu fungsi dan tujuanbagian kedua bentuk dan jenisbagian ketiga program pembelajaranpenyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional bagian kesatu fungsi dan tujuanbagian kedua bentuk dan jenis. pemerintah daerah dapat membantu dan memfasilitasikota:bagian ketiga program pembelajarandalam peraturan perundang undangan. bagian keempat penerimaan peserta didikdaerah disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kotabertaraf internasional untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan. bab xii penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bagian kesatu fungsi dan tujuan fungsi pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap potensi dan keberagaman daerah yang dimiliki daerah setempat. bagian kedua bentuk dan jenistiga program pembelajarandengan peraturan walikota. bagian keempat penerimaan peserta didikyang berbasis keunggulan local untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan. bab xiii hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban orang tua wali peserta didik orang tua waliwali wajib: membiayai kelangsungan hidup anaknya, kecualerah. bagian kedua hak dan kewajibanyangtiga hak dan kewajiban peserta didik paragraf ha,paragraf kewajiban setiap: d. dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. bab xiv kurikulum bagian kesatu:walikota.gian kedua pendidikan nonformal dan informalinformal merupakan bagian dari sistem kekeluargaan dan lingkungannya yang tidak bertentangan dengan norma agama, budaya, adat istiadat serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. babternate wajib diajarkan sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar. bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional meliputi: bahasa indonesia, bahas inggris: dan atau bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. bab xvwajib membuat perjanjian dengan kepala sekolah madrasah. pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar widyaiswaraketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada diatur berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan. bagaian kedua tugas, hak dan kewajiban pendidik sebagaimana dimaksud dalammemberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajarhak: memperoleh pengharga::: dan melaporkan kemajuan belajar. tenaga kependidikanmenengahwalikotawalikota sesuai dengan ketentungelolaan dan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip: nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikanundangan: penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikaniii ruang lingkup pengelolaan pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah kota dalam mengelola pendidikan, pengelolaan oleh satuan pendidikan yang kelola masyarakat, pengelolaan oleh satuan atau program pendidikan.pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan informal: pendidikan jarak jauh: pendidikan khusus dan layanan khusus: pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. bab pengelolaan pendidikan bagian kesatu. pemerintah daerah memantau dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat: rencana kerja pemerintah daerah: rencana kerja dan anggaran tahunan daerah, peraturan daerah bidang pendidikan::yangengan peraturan walikotaengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjawali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pejalan,walikotadapat memberikan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan prestasi kerjayang diberikan dalam bentuk: tanda jasa, promosi, cc. piagam, uang:lalui suatu penila. pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaana: kepala dinas membentuk tim seleksi kepala sekolah: seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara obyektif dan transparanwalikota, walikotawalikotaparagraf tugas tugas kepala sekolah meliputi: pemimpin, manager, cc. pendidik: administrator, wirausahawan, pencipta iklim kerja, dan penyedia. paragraf tanggungjawab dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah yaituparagraf pemberhentian kepala sekolah berhenti karena meninggal dunia:karena alasan alasanwalikota untuk ditetapkan dengan keputusan walikota. pemberhentian kepala sekolah karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf diusulkan oleh kepala dinas kepada walikota untuk ditetapkan dengan keputusan walikotab xvii pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan bagian pertama pendirian pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, wajib memperoleh izin dari walikotdan internasional. pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat yang meliputi isi pendidikan: sumber peserta didik, cc. pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan program kegiatan belajar: sumber pembiayaan: sarana dan prasarana: sistem evaluasi dan sertifikasi, dan manajemen dan proses pendidikanberikutnya. pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari walikobagian kedua penggabungan penggabungan atau grouping dapat dilakukan oleh (dua) satuan pendidikan formal yang jumlah siswa kurang dari (delapan puluh) siswa dan jarak kedua satuan pendidikan formal didibawah rasio atau kurang darimengintegrasikan satuan pendidikan formalbagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan. sebelum dilakukan penutupan, dinas pendidikan melakukan pengkajian dan penelitian guna memberikan rekomendasi kepada walikotab xviisatupusat, dewan pendidikan provinsi, dewan pendidika: cc. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan:: pendidikan berbasis keunggulan lokal:atau pada media lainny anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila: mengundurkan diri:kota berkedudukan ibukota kota. anggota dewan pendidikan kota ditetapkan oleh walikota. anggota dewan pendidikan kabupaten kotkota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan kota: organisasi profesi lain, atau cc. organisasi kemasyarakatan. dewan pendidikan berhak berperan serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan daerah: memperoleh segala informasi yang dibutuhkan: dan cc. memperoleh pendanaan dari apbd. dewan pendidikan berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban kepada seluruh anggota melalui forum pertemuan tingkat kota, yang terbuka dengan melibatkan komite sekolah madrasah dan orang tua wali peserta didikhprovinsi cc. pemerintah kota disetiap satuan pendidikan, menyusun program kerja berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan:gian kelim, mulai pendidikan dasar. kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi kualifikasi guru, pagu anggaran(empat) tahun sekali.pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah kotameriksaan adminstrasipemerintah daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen. hasil pengawasan teknis edukatif disampaikan dalam waktu (tiga) bulan sekali kepada walikota melalui dinas. pengawasan adminstrasiwalikota.kelurahwalikota menetapkan,aragraf kedudukan dan tugas pengawas teknis edukatif pengawas sekolahmerupakanparagraf tanggung jawab dan wewenang pengawas teknis edukatif tanggung jawab pengawas sekolah meliputiyaitu: program paket setara sd: program paket setara smp:luaran. wewenang penilik yaitu memberi penilaian: dan menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. paragraf pengangkatan pengawas teknis edukatifwalikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawas sekolah, pengawas paud dan penilik adalah pengawas dan penilik kota yang diangkat oleh walikota dan selanjutnya surat penugasan ditetapkan oleh kepala dinas. bagian ketiga pengawasan dewan pendidikanota. hasil pengawasan oleh dewan pendidikan kota dilaporkan kepada walikota. bagian ketiga pengawasan komite sekolah madrasah komite sekolahhota ternatexxii penyelenggaraan pendidikan asing penyelenggaraan pendidikan asing dapat dilaksanakan kota ternatebagaimana dimaksud pada harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xxiii ketentuan sanksi bagian kesatu sanksi administrasi penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk atau badan yang diberi kewenangan, maka walikota atau pejabat yang ditunjuk atau badan yang diberi kewenangan dapat menonaktifkan dari tugas. orang tua atau waliwalikotaorang tua wali tersebut dapat dikenaiwalikotdan atau penutupan satuan pendidikan, yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengwalikota. anggota dewan pendidikan atau komite sekolahhwalikotabab xxiv ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan walikota mengenai pengelolaan dan atau penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti, dan tidak bertentangumum pada hakikatnya, penyelenggarakota ternate yang berbudaya, agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta menerapkan nilai nilai religius guna mewujudkan masyarakat kota ternate yang berakhlak mulia, berilmu dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas penyelenggaraan pendidikan. peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap: penyelenggaraan pendidikan kota ternate, pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar tahun, dan anak penyandang cacat:ota ternate: relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha, dunia industri:ota ternate merupakan upaya perwujudan masyarakat ternate yang berbudaya, agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. makai kembangkandisamping itu, sistem penyelenggaraan pendidikan kota ternate dsb) bagi keuatu tatanan sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang sinergi dan produktif. tujuan pendidikan kota ternate perlu dicapai melalui upaya sinergi tujuan pendidikan, masyarakat kota ternate akan mampu bertahan, berkembang dan bersaing dalam percaturan nasional. sebagai upaya diatas, penyelenggaraan pendidikan kota ternatepeningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan. untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah mengoptimalkan pembinaan agama sampai pada tataran pkota ternate. acuan dasar yang dimaksud memiliki beberapa manfaat. pertama, masyarakat kota ternate diharapkan dapat membangun komitmen dan menggeraberbudaya, agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkunganstruktur dan sarana pendukung yang mendidikterakhir, dalam jangka panjang, dengan visi tersebut masyarakat kota ternate mampu melakukan kebudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim dan proses pendidikan kota ternate yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif daerah nasional, internasional dan global. akhirnya, mengacu pada visi, misi dan tujuan kota ternateota ternatolahraga, dan atau prestasi lainnya: penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, satuan atau program pendidikan: dewan pendidikan, komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis: peserta didik, orang tua wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan:pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing::unit setiap desa kelurahan:baca dan budaya belajarpengetahumenumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan, .mengalokasikan anggaran pendidikan minimal (dua puluh persen) dalam apbd agar sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. menyediakan dan memberikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, menyediakan bantuan biaya pendidikan paling sedikit (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi: menyediakankota, dan memberikan. sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah: pemerintah provinsi maluku utara: pemerintah kota ternate, masyarakat, dan sumber sumber lain yang sah. pembiayaan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan yang melekat pada gaji: bahan atau peralatan pendidikan habis pakai: dan, buku pribadi, konsumsiorang tua wali setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikanesaran sumbangan tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan atas kesepakatan komite sekolah, orang tua wali, dan satuan pendidikan, sesuai standar yang ditetapkan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghimpun swadaya biaya investasi, biaya operasional dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan walikota. bagian kedua satuan pendidikan yang dikelola masyarakat penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab kepada walikotadan atau pendidikan menengah, melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, dan atau badan lain sejenis. penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana paddaerah kota ternateatau program pendidikan, lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan:9g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta akuntabel. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbingkotadan sertifiktiga pengelolaanpelelangpelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tempat pelelangan ikanpelelangan ikan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan tempat pelelanganelangan ikan adalah proses jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat. tempat pelelangan ikan adalah tempat yang secara khusus disediakanikanpelelangan dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ddalam meliputi pelayanan penyediaan tempat pelelanganpelayanan pelelangsebagaimana dimaksud dalam meliputi setiapnilai transaksi jual beli tempat pelelangpelelangan dan dilakukanditetapkan sebesar (tiga koma lima) persen dari harga atau nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli atau bakul. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai. struktur, rincian dan alokasi retribusipada tempat pelelangan ikan daerah. bab vkelautdan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab viiiatu) hari pada saat wajib retribusi selesai melakukan kegiatan pelelangan ipelelangkelautan penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan. demi realisasinya kelancaran pelayanan bagi masyarakat bidang kelautan pada umumnya dan bidang tempat pelelangan ikanmpat pelelangan ikan sehingga kebutuhan masyarakat dalam hal tersebut dapat terpenuhi. retribusi tempat pelelangan iklelangan ikanarsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sikk dalamterpercaya danmakakearsipan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: arsip aktif, arsip inaktif, cc. arsip vital, dan arsip terjaga. gunakepala pencipta arsipetentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatilembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan wajib memiliki jra. jra pada pemerintah daerah disusun oleh masing masing kepala pencipta arsip berkoordinasi dengan dinas. jra pada bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan disusun oleh masing masing kepala bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan berkoordinasi dengan dinas. jra sebagaimana dimaksud pada terdiri atas jra fasilitasi dan jra substantif. penentuan retensi arsip pada jra fasilitasiinasiatur dengan peraturan bupatidinas, unit kearsipan dilaksanakan oleh sekretariat bagian yang menangani urusan tata usaha pada perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor dinassebagaimana dimaksud dalam huruf mengelola arsip inaktif dari unit pengelola. unit pengelola: pengelolaan arsip vital, pemindahan arsip inaktif unit kearsipan. unit pengelola melaporkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan arsip aktif kepada kepala pencipta arsip melalui unit kearsipan ii. pengelolaan arsip aktif menjadi tanggung jawab kepala unit pengelola dan dilaksanakan oleh arsiparisrangka skd dan sid:, dankepalaran daerah kabupaten sikkyangyang dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip untuk mengelompokkan arsip sebagai satu kesatuan informasi. pembuatan arsip yangwajibwajib didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman. unit pengelolawajib dilakukan oleh petugas yang berhak menerima. penerimaan arsip wajib didokumentasikan dengan cara registrasi. pendokumentasian arsip dilakukan oleh arsiparis pengelola arsiplembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. kepala unit pengelola bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan autentisitas arsip aktif. kepalapengelola arsipkepala unit pengelola. pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan diintegrasikan dalam sistem pengelolaan arsip dinamis pada pencipta arsip. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorkepalaregistrasi dan didistribusikanelola,data unit pengelolalembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pemberkatan arsip aktif dan pembuatan daftarturan asli,elola, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan membuat daftar arsip dinamis berdasarkan (dua) kategorilembaran daerah kabupaten sikka tahun nomormedia arsip. alihmedia arsip meliputi pengkajian, konversi,media dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip: dan nilai informasi. alihmedia arsip legalisasi dengan autentikasi oleh kepalamedia. pelaksanaan alihmedia dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip. berita acara alihmedia arsip dinamis sekurang kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis media, lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor jumlah arsip, keterangan proses alihmedia yang dilakukan, pelaksanaan, dan penandatanganan oleh kepala unit pengelola: dan keterangan. kepala unit kearsipan melaporkan pelaksanaan alihmedia arsip aktif dan arsip inaktif kepada kepala pencipta arsip. arsip hasil aliheloladinas. paragraf pemindahan arsip inaktif pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola unit kearsipan yang berada pada pencipta arsip menjadi tanggung jawab kepala unit pengelola. pemindahan arsip inaktif dari unit pengelolalampirkan dengan daftar arsip yang dipindahkan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh kepala unit pengelola dan kepalaelolalakukepaladilarang oleh undang undkepalasikkasikkaikkorganisasi politik yang selanjutnya disebut ordoran daerah kabupaten sikka tahun nomorkepalabawah (sepuluh) tahun,ataskearsipan yang arsipnya akan dimusnahkan sebagailembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawahkepala unit pengelola, penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh kepala, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan. pemusnahan arsip yang memiliki retensi diataskepala unit pengelola yang arsipnya akan dimusnahkan, persetujuan dan penetapan dari kepala dinasperangkat daerah bumi, ormas ordo, lembaga pendidiklembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor berita acara pemusnahan arsip, dan daftar arsip yang dimusnahkan. pengelolaan arsip statis paragraf tugas dinas dalam mengelola arsip statis dinas, dan cc. pembinaan kearsipankepala pencipta arsip perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan, penetapan arsip statis yang diserahkan oleh kepala pencipta arsip perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan, dan pelaksanaan serah terima arsip statis oleh kepala pencipta arsip perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan kepada dinas disertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomordan kepala pencipta arsip perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikanenghargaan penyelamatan arsip dalam rangka penyelamatan arsip statis, pemerintah daerah melalui dinasdalamlembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorpenanggulangan terhadap bencana. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomormelakukan kegiatan alihmedia dalam rangka pelestarian dan pelayanan arsip statis. pelaksanaan alihmedia dinas menyediakan sarana dan prasarana alihmedia serta dapat menyediakan laboratorium untuk autentikasi arsip. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor alih serta ketersediaan teknologi akses dan perawatannya. pelaksanaan alihmedia yang dilakukan, pelaksana, dan tanda tangan kepala dinas. daftar arsip yang dialihmmedia hasil alihmedia arsip statis ditetapkan autentikasinya oleh kepala dinas dan menjadi alat bukti yang sah. dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksud pada dinaslembaran daerah kabupaten sikka tahun nomordinas. bab vdinas. pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi penyelenggara kearsipandinasmasyarakat, dinas. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas. pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan lingkungan bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan dilaksanakan oleh satuan pengawas internal bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan. bab viii sid dan jikd bagian kesatu pembangunan sid dan jikd paragraf pembangunan sid dinasketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sid diatur denganlembaran daerah kabupaten sikka tahun nomordalamsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas arsiparis asn dan arsiparis non asn. lembaran daerah kabupaten sikka tahunlihran daerah kabupaten sikka tahun nomor arsiparis asn merupakan arsipariasn merupakan pegawai non asnormas ordo dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kedudukan dan kewenangan arsiparis sebagaimana dimaksud dalam, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikanlembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalamkepala pencipta arsip atau kepala dinasdalam pelaksanaasn, ormas ordo dan lembaga pendidikan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorsebagaimana dimaksud, pengawas, ormas ordo dan lembaga pendidikan dialokasikan dalam anggaran bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan. bab peran serta masyarakat perseorangan, ormas, dan ordo dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor peran serta sebagaimana dimaksud pada dapat berwujudorganisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikperangkat daerah unit kerja, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, dan melindungi,ketentuan peraturan perundang undangan. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorlarangan dalam penyelenggaraan kearsipan setiap orang dilarang memusnahkan arsip milik negara dan atau daerah luar ketentuan peraturan perundang undangan, menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak, cc. menguasai dan atau memiliki arsip milik negara dan atau daerah untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain yang tidak berhak, tidak menjaga menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara dan atau daerah yang terjaga untuk kepentingan negara dan atau daerah, tidak menjaga kerahasiaan arsip negara dan atau daerah yang dikategorikan arsip tertutup, dan 'memperjualbelikan arsip milik negara dan atau arsip milik daerah. bab xii pengendalian dan pengawasan pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi:ormas ordo dan lembaga pendidikan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip lingkungan kerjanya. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorormas ordo dan lembaga pendidikan dengan cara penilaian hasil pengolahan kepala unit kearsipan kepada kepala perangkat daerah, ormas ordo, bumi dan lembaga pendidikan kepada pimpinannya, kepala perangkat daerah kepada kepala dinas, dan kepala dinasdinas berkoordinasi dengan perangkat daerah, bumi, ormas ordo dan lembaga pendidikan. dalamkepalaunit kearsipan dan unit pengelola yang belum memiliki arsiparis pengelola arsippengelola arsip unit kearsipan dan unit pengelolberhat daerah kabupaten sikka, lain tny nn: mabikafola nara?ikkikka dan jaringan informasi kearsipan kabupaten sikkikka merupakan suatu sistem informasi dilingkungan pemerintah kabupaten sikka yang dikelola dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sikka yang menggunakan lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor sarana jaringan informasi kearsipan kabupaten sikka. sedangkan jaringan informasi kabupaten sikkikkikka, bumi, ormas ordo, lembaga pendidikan dan masyarakat. berdasarkan hal tersebut diatas danumi, ormas ordo dan lembaga pendidikann kearsipan bersumber dari apbd, apb des, bumi, ormas ordo, lembaga pendidikan, bantuan masyarakat, dan atau bantuanenambahan khasanahlembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor tanggung jawab terhadap autentisitas arsipturan fisik, pengolahan informasi arsiplembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorbumi, ormas ordo, lembaga pendidikan, bantuan luar negeri, masyarakatc antara lain lembaga pendidikan swasta, rumah sakit swasta dan kantordinas adalah penugasan sesuai dengan wilayah kewenangan dinas yang dimiliki oleh masing masing pimpinan lembaga pencipta atau dinas. cukup jelas. cukup jelas. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor dan sysikk,metadata adalah informasi tentang asal, struktur, karakteristik, dan sebagainya dari seperangkat data lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor, menjamin keselamatan dan keamanan arsip, dan meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan kearsipan, penetapan kebijakan kearsipan, cc. pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, skid dan jikd, sumber daya pendukung, peran serta masyarakat, larangan, pengendalian dan pengawasan, dan ketentuan pidana. bab penyelenggaraan kearsipan penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab bupati dan dilaksanakan oleh dinaslembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan, dandinasdinas. penyelenggaraan skd sebagaimana dimaksud pada harus sinergi dengan skn dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kearsipan, pengawasan kearsipan, cc.. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor penetapan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufd, sid dan pembentukan jikd daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menata penyelenggaraan kearsipan dalam kesatuan skn. penetapan kebijakan dibidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengatur standar fungsi, kendali mutu dan meningkatkan kapasitas unit kearsipan sertauntuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap sarana dan prasaranauntuk mengatur kriteria, tanggungjawab,untuk mengatur prinsip prinsip kerjasama. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor penetapan kebijakan bidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk membiayaidinastugasnyalembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorncana tata ruang wilayah (rtrwngarahkan pembangunan kabupaten tanggamus dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayadalam rangka mewujudkan keterpadusehubungan dengan maksud huruf dan tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tanggamusrepublik indonesiaenyelenggaraan penataan masyarakatkehutanan dan perkebunan republik indonesia nomor pts ii tentang hutan kemasyarakatanperaturan daerah provinsi lampung nomor tahun tentang penataan ruang wilayah provinsi lampung, peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan kecamatan dan tata kerja pemerintahan kecamatan dalam wilayah kabupaten tanggamus lembaran daerah kabupaten tanggamus tahuntanggamus tahun nomor keputusan bupati tanggamus nomor tentang penetapan kawasan industri masyarakat perkebunan rimbun)ncana tata ruang wilayah kabupaten tanggamuruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan gunrangkaian kegiatan dalaadalah rencana penataan ruang wilayah kabupaten yang didalamnya meliputi: rencana struktur dan pok pemanfaatan ruang, rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, rencana pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu, rencana sistem. prasarana wilayah, rencana pendayagunaan tanah, air, udara, hutan dan sumber daya alam lainnya, rencana sistem kegiatan pembangunsorde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang berperan sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan kabupaten, pelayanan kecamatan maupun pelayanan lokal yang digunakan untuk rencana pengembangan lebih lanjut vang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. wilayah pengembangan wp) adalah wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat antar bagian wilayah atau kawasan yang ada didalamnya, yang akan dikembangkan menjadi suatu wilayah dengan fungsi tertentu. i8. kawasan prioritas merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus untuk pengembangannya. bab azas, tujuan, sasaran, fungsi dan strategi bagian pertama azas rencana tata ruang wilayah kabupaten didasarkan atas azas manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna, kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan, keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumberdaya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda, berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik: keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah. bagian kedua tujuan rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk: terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh, terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. bagian ketiga sasaran sasaran rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah terkenalnya pembangunan wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha, mendorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha wilayah kabupaten, terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan. bagian keempat fungsi fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah: sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,,wasan, sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. bagian kelima strategikawasan budidaya, pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi daerah, cc. sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana transportasi, telekomunikasinya. bab iii kedudukan, wilayah dan jangka waktu kedudukan rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah: merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah propinsi lampung, merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spesial, merupakan dasar pertimbangan lokasi dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, merupakan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kota dan kawasan. wilayah perencanaan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi seluas ha. rencana tata ruang wilayah kabupaten ini untuk jangka waktu (sepuluh) tahun. bab struktur tata ruang bagian pertama tata jenjang pusat pusat pelayanan pusat pusat pelayanan daerah kabupaten tanggamus adalah pusat pelayanan kota agung berfungsi sebagai pusat pelayanan orde dengan skala pelayanan wilayah kabupaten, pusat pelayanan pringsewu, wonosobo, sumberejo, dan pardasuka berfungsi sebagai pusat pelayanan orde dengan jangkauan pelayanan skala wilayah pengembangan: cc. pusat pelayanan way nipah pematang sawa), sukaraja semasa), garis ulu belu), tekad pulau panggung), talang padang talang padang), rantau tiang pucung), pagelaran pagelaran), putihdoh cukup balak), napal kelembaban), gading rejo gading rejo), adiluwih adiluwih). dan sukoharjo iii sukoharjo) sebagai pusat pelayanan orde iii dengan jangkauan pelayanan skala lokal. bagian kedua wilayah pengembangan wilayah pengembangan kabupaten tanggamus adalah wilayah pengembangan meliputi kecamatan kota agung, talang padang dan pucung, dengan luas km? dan pusat pengembangan kota agung: wilayah pengembangan terdiri atas kecamatan wonosobo, semasa, dan pematang sawa, dengan luas km? dan pusat pengembangan wonosobo: wilayah pengembangan iii meliputi kecamatan pulau panggung, ulu belu, dan sumberejo, dengan luas km? dan pusat pengembangan sumberejo: wilayah pengembangan meliputi kecamatan pagelaran, sukoharjo, adiluwih, pringsewu, dan gading rejo, dengan luas km? dan pusat pengembangan pringsewu, wilayah pengembangan meliputi kecamatan pardasuka, cukup balak, dan kelembaban, dengan luas km? dan pusat pengembangan pardasuka. fungsi utama masing masing wilayah pengembangan dalam konstelasi wilayah kabupaten tanggamus, sebagaimana dimaksud dalam yaitu: wilayah pengembangan merupakan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat pendidikan dan budaya, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan perikanan tangkap, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan wisata alam dan budaya, dan pusat pengembangan pertambanganusat pengembangan perikanan pantai dan perikanan tambak, serta pusat pengembangan pertambangan, wilayah pengembangan iii merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat kawasan lindung dan konservasi pusat pengembangan tanaman perkebunan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan lahan kering pusat pengembangan perikanan air tawar sistem keramba jaring apung, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan pariwisata dan olah raga air serta pusat pengembangan sumberdaya energi, wilayah pengembangan merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pengembangan jasa perdagangan, permukiman perkotaan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan kering, pusat pengembangan perikanan darat, pusat pengembangan peternakan, serta pusat pengembangan industri kecil dan menengahengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan perikanan pantai dan tangkap. fungsi pendukung masing masing wilayah pengembangan dalam konstelasi wilayah kabupaten tanggarrms, sebagaimana dimaksud dalam yaituternakan, perkebunan, perikanan tambak, pertambangan dan kawasan hutan lindung, wilayah pengembangan memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata alam, pengembangan industri hasil perikanan, wilayah pengembangan iii memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, perikanan air tawar, ternak kecil serta kawasan wisata alam dan buatan, wilayah pengembangan memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan perikanan air tawar, perkebunan, serta pengembangan pertambangan,rkebunan, dan kawasan pariwisata alam. bagian ketiga sistem transportasi sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan perekonomian dan pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan. jaringan transportasi darat terdiri dari jalan negara yang membentang mulai dari perbatasan kabupaten lampung selatan kecamatan gading rejo kecamatan pringsewu kecamatan pagelaran kecamatan pucung kecamatan talang padang kecamatan kota agung kecamatan wonosobo, jalan propinsi, yang meliputi wilayah: perbatasan kabupaten lampung tengah adi lebih pringsewu pardasuka cukup balak perbatasan lampung selatan kelembaban cukup balak kota agung, pagelaran pardasuka, perbatasan lampung barat pulau panggung ulu belu, perbatasan lampung barat wonosobo. jalan lokal, yang juga menghubungkan kota kota kecamatan pada jalur jalan propinsi jaringan transportasi air pelabuhan nasional yang terletak kecamatan kota agung berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat bahan bakar minyak pertamina) dan, pelabuhan penyeberangan lokal orang dan barang dari kota agung pulau abuan kota agung tampang belimbing, kota agung putih doh cukup balak) serta kota agung propinsi banten, berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat hasil sumberdaya laut, yaitu: pelabuhan perikanan pantai. pelabuhan cabang berskala lokal yang terletak di: kecamatan cukup balak, berfungsi sebagai penyeberangan orang dan barang dari putih doh kelembaban pulau abuan, kecamatan pematang sawa, berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan orang dan barang dari tampang belimbing kota agung. bagian keempat pengembangan sistem transportasi pengembangan jaringan transportasi darat terdiri atas: pembangunan jalan lingkar yang terletak di: kecamatan pringsewu, menghubungkan antara pringsewu podomoro sidoharjo, dan pringsewu waluyojati fajaresuk, kecamatan kota agung, menghubungkan antara batu keramat kedamaian negeri ratu baros. peningkatan fungsi jalan kolektor menjadi jalan arteri, yaitu pada ruas pekon rajasa such dan peningkatan kualitas jalan pada ruas jalan rantau tiang kota agung wonosobo sangsi way rejang dan pada seluruh jaringan jalan propinsi wilayah kabupaten tanggamus. peningkatan kualitas jalan kolektor sekunder pada ruas jalan way nipah wonosobo pringsewu adi lebih, peningkatan kualitas jalan lokal yang meliputi seluruh jaringan jalan lokal kabupaten tanggamus, peningkatan kualitas dan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan, diantaranya yaitu ruas jalan kutipan sukaraja way nipah tampang, tekad air jaringan rejosari rantau tiang tegalsari banyuwangi sukoharjo, rencana sirkulasi angkutan: jalur angkutan unum yang menghubungkan antar pusat wilayah pengembangan yang berfungsi sebagai jalur jalur penggerak utama kabupaten tanggamus, yaitu: kota agung sumberejo, kota agung kutipan pardasuka, jalur angkutan umum yang menghubungkan antara pusat wilayah pengembangan dengan wilayah pelayanan antara lain: tekad garis, wonosobo sukaraja way nipah, napal putih doh pardasuka. rencana pengembangan terminal: terminal type akan dikembangkan pekon kedamaian kecamatan kota agung dengan fungsi sebagai transit moda angkutan kota dan angkutan kota dalam propinsi, terminal type akan dikembangkan pekon pajaresuk kecamatan pringsewu dengan fungsi sebagai tempat transit moda angkutan yang melayani wilayah bagian timur dan selatan kabupaten tanggamus yang meliputi kecamatan pringsewu, adi lebih gading rejo, sukoharjo, pagelaran, pucung, pardasuka, cukup balak, dan kelembaban, sub terminal akan dikembangkan pekon wonosobo, sumberejo, tekad dan pardasuka dengan fungsi sebagai transit moda angkutan antara pusat pelayan dengan iii atau antara pusat pelayanan orde iii dengan pekon sekitar. pengembangan jaringan transportasi air, yaitu: pelabuhan samudra atau type yang akan difungsikan sebagai pelabuhan niaga dan tanker dengan segala jenis kapal alternatif lokasi yang direncanakan adalah atas tanah bekas pertamina seluas batu balai pekon suka banjar kecamatan kota agung. pengembangan jaringan transportasi udara pengembangan jaringan penerbangan berskala lokal terletak kecamatan kota agung dan berfungsi sebagai landasan dan hanggar helikopter. bagian kelima pengembangan prasarana dan sarana lain pola pemanfaatan sumberdaya air diarahkan untuk pengembangan prasarana dan sarana irigasi serta mendukung pengembangan pertanian lahan basah yang memperhatikan pola pengelompokan sungai sebagai berikut: satuan wilayah sungai sws) semangka diarahkan untuk mendukung pengembangan pertanian lahan basah wilayah bagian barat kabupaten tanggamus, satuan wilayah sungai sws) seputih sekampung diarahkan untuk mendukung pengembangan pertanian lahan basah wilayah bagian timur kabupaten tanggamus. arahan mengenai konservasi, sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air dengan memperhatikan pola penatasunaan sebagai berikut: pola pendayagunaan tanah, pola pendayagunaan air, cc. pola pendayagunaan hutan. pengembangan energi listrik, telekomunikasi dan air bersih ditujukan untuk menambah jumlah sambungan jaringan agar dapat menjangkau atau melayani seluruh wilayah: areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dan bangunan, pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui penambahan jaringan rumah (kabel) maupun tanpa kabel (seluler), pengembangan jaringan air bersih mengikuti jaringan jalan secara terstruktur, interkoneksi dan berhirarkis. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum pada ditempatkan pada pusat pusat kegiatan: pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pemukiman penduduk, rekreasi, hiburan, sekolah, dan lain lain. bab alokasi pemanfaatan ruang bagian pertama kawasan lindung kawasan lindung dan taman nasional kabupaten tanggamus, dengan luas ha, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu hutan lindung, suaka alam. taman nasional) yang mencakup: register perhentian batu yang terletak kecamatan pardasuka, register way saya yang meliputi kecamatan pagelaran, register pematang tanggung yang meliputi kecamatan kelembaban, register sering peri yang meliputi kecamatan kelembaban, register pematang salah yang meliputi kecamatan cukup balak, register pematang nba yang meliputi kecamatan pucung, talang padang, kota agung dan cukup balak, register gunung tanggamus yang meliputi kecamatan kota agung dan wonosobo, register pematang arahan yang berada kecamatan semasa, register bukit rincian yang berada kecamatan pulau panggung, register kota agung utara yang berada kecamatan pulau panggung, register sumatera selatan yang berada kecamatan pulau panggung: cal bbs yang berada kecamatan pematang sawa, daerah tangkapan air catchment area) waduk batutegi seluas km?. kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi komponen lingkungan tertentu dari kegiatan budidaya, meliputi: kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar meter kiri kanan sungai sebesar meter kiri kanan anak sungai yang berada luar kawasan pemukiman serta sebesar meter kiri kanan sungai dan anak sungai dalam kawasan pemukiman seluruh kabupaten tanggamus, kawasan sempadan pantai meliputi seluruh garis pantai dari ujung timur sampai barat, dengan lebar meter dihitung dari titik pasang tertinggi lokasi kecamatan kelembaban, cukup balak, kota agung, wonosobo, semasa, dan pematang sawa,, dengan lokasi: kec. pulau panggung, meliputi gunung megang, way dataran, tanjung rejo, way kayu, dan way talang iman, kec. sumberejo meliputi way hadapan, way simpang rimba, sumber agung, dan way argopeni, kec. wonosobo meliputi way sangat dan way panas, kec. kota agung meliputi way buah ii, iii, way pardasuka, way iso, way tiba, way batu keramat, dan way laluan, kec. pucung meliputi way pring, kec. pardasuka meliputi way umbul baru, kec. talang padang meliputi way suka banjar, way landsat, way green grim), dan way berhak. kawasan sempadan danau waduk yang meliputi dataran sepanjang danau waduk antara meter dari titik pasang tertinggi arah darat, dengan lokasi kawasan waduk batu tepi kecamatan pulau panggung, kawasan strategis waduk batutegi yang merupakan sumber daya buatan. garis sempadanjalan ditetapkan dengan rumus ' badan jalan kanan kiri ruas jalan. bagian kedua pengembangan kawasan budidaya kawasan budidaya tanggamus terdiri dari: hutan kemasyarakatan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman. kawasan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan lindung yang telah menjadi kawasan hutan kritis yang dijadikan hutan kemasyarakatan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku, kawasan hutan kemasyarakatan ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan tetap difungsikan sebagai kawasan lindung. kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kawasan pertanian pangan lahan basah dengan luas yang didasarkan atas tingkat kesesuaian lahan basah adalah sebagai berikut: sangat sesuai dengan luas tersebar kecamatan pucung dengan luas t6. ha, sukoharjo dengan luas ha, pardasuka dengan luas ha, adi lebih dengan luas ha, pagelaran dengan luas ha, pringsewu dengan luas ha, gading rejo dengan luas ha. cukup sesuai dengan luas tersebar kecamatan: pematang sawa dengan luas ha, pulau panggung dengan luas ha, pagelaran dengan luas ha, sumberejo dengan luas ha, pucung dengan luas ha, talang padang dengan luas ha, cukup balak dengan luas ha, kota agung dengan luas ha. kawasan pertanian pangan lahan kering dengan luas yang tersebar kecamatan gading rejo dengan luas adiluwih dengan luas talang padang dengan luas pucung dengan luas kota agung dengan luas pulau panggung dengan luas kawasan tanaman perkebunan terletak kecamatan pulau panggung, talang padang, kota agung, wonosobo, dan cukup balak (tanaman kopi), sedangkan kecamatan wonosobo, semasa, dan pematang sawa dikembangkan untuk tanaman karet, dengan ha, kawasan tanaman hortikultura tersebar kecamatan tanaman sayuran berada kecamatan talang padang listing) dan pulau panggung. tanaman buah buahan tersebar seluruh kecamatan kabupaten tanggamus. tanaman hias berada kecamatan talang padang. kawasan peternakan besar terletak kecamatan pagelaran, pringsewu, dan gading rejo, kawasan peternakan kecil terletak kecamatan pulau panggung, talang padang, pringsewu, gading rejo, dan kota agung, dan kawasan peternakan unggas terletak kecamatan talang padang, sukoharjo, pringsewu, dan gading rejo, kawasan perikanan tangkap laut terletak kecamatan kota agung, pematang sawa, kelembaban, dan cukup balak, kawasan perikanan tambak (pantai) terletak kecamatan wonosobo, kota agung, dan cukup balak, dan kawasan perikanan air tawar terletak kecamatan wonosobo, pulau panggung, kota agung, talang padang, pucung, dan pagelaran, dengan luas total ha. kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf merupakan pertambangan golongan dan pengembangan kawasan pertambangan golongan terletak kecamatan kebombayan, cukup balak, wonosobo, ulu belu dan pucung, pengembangan kawasan pertambangan golongan terletak kecamatan pematang sawa, wonosobo, pulau panggung, pucung, kota agung, talang padang, pagelaran, gading rejo, pardasuka, pringsewu, cukup balak, dan sukoharjo. kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kawasan pengembangan industri berbasis sumberdaya laut terletak kecamatan kota agung, kawasan pengembangan industri berorientasi agribisnis terletak kecamatan pagelaran, wonosobo, pringsewu, pulau panggung, dan talang padang, cc. pengembangan zona sentra industri kecil tersebar wilayah kabupaten tanggamus menurut kedekatannya dengan sumber bahan baku. kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kawasan wisata alam.: air terjun way laluan kecamatan kota agung, pantai digabung kecamatan kota agung, listing dan gunung tanggamus kecamatan kota agung, pantai pasir putih kecamatan cukup balak, pantai paku kecamatan kelembaban, air terjun kaca marga kecamatan cukup balak, pantai terkaya kecamatan kota agung, pantai tanjung beringin kecamatan kota agung, pantai way gelang kecamatan kota agung, tnos kecamatan semasa, arung jeram semangka kecamatan semasa, air terjun talang ogan kecamatan sumberejo, air terjun curup kecamatan wonosobo, pantai sambil kecamatan wonosobo, pantai tulung kec. kota agung, batu keramat kec, kota agung, tampang kec. pematang sawa, pantai putih doh kec. cukup balak, pantai pulau abuan kec. cukup balak, pantai balak cukup balak, pantai belakang kota agung. pemandian way iso kecamatan kota agung, pemandian air panas kecamatan kota agung, bukit batu keramat kecamatan kota agung, pemandian won tirto kecamatan sumberejo. wisata budaya pelabuhan tradisional kota agung kecamatan kota agung, prasasti batu bedil kecamatan pulau panggung, makam kh. ghaib kec. pringsewu (wisata religius): goa bunda maria kec. pringsewu (wisata religius): pasar tradisonal pringsewu kec. pringsewu, pekon tradisional rantau tiang kec. pucung, makam ratu sangkhira tiyuh demon kec. pucung, makam gunung putri (makam raja raja islam) kec. wonosobo, batu bertulis kec. ulu belu, batu gajah kec. pulau panggung, batu kapal kec. ulu belu, cagar budaya lawang marga putih kec. cukup balak, makam safe'i sukanegri kec. talang padang, bukit silitonga kec. sukoharjo. wisata buatan: waduk batu tepi kecamatan pulau panggung. kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf, dengan luas terdiri dari kawasan pemukiman perkotaan terletak hampir seluruh pusat pelayanan, yaitu kecamatan kota agung, pringsewu, talang padang, dan gading rejo, kawasan pemukiman pedesaan tersebar wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk relatif rendah. bagian ketiga pengembangan kawasan prioritas pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. pasa kawasan prioritas kabupaten tanggamus yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari: kawasan pengembangan strategis karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan sebagai penunjang sektor sektor strategis unggulan terletak kecamatan pagelaran (pengembangan industri hasil perkebunan), pringsewu pengembangan industri hasil pertanian lahan basah dan kering) dan kota agung pengembangan industri hasil perikanan): kawasan yang terisolasi karena faktor geografis, jaringan jalan dan berperan sebagai kawasan konservasi hutan dan perlindungan sumberdaya air yang terletak kecamatan pematang sawa, kawasan rawan bencana atau kritis yang perlu dipelihara fungsi kandungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan dan berperan dalam menunjang kegiatan sektor lainnya terletak pematang sawa, semasa, wonosobo, kota agung, cukup balak, kelembaban, pardasuka, dan gading rejo. bab pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten bagian pertama penyelenggaraan pelaksanaan rtrw kabupaten penyelenggaraan pelaksanaan rtrw kabupaten oleh pemerintah kabupaten diarahkan untuk sebesar besama kemakmuran rakyat. penyelenggaraan pelaksanaan rtrw kabupaten sebagaimana tersebut pada ini memberikan kewenangan kepada bupati untuk: menentukan arah pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu, mengatur dan menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, mengatur tugas dan kewajiban instansi terkait dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, menetapkan proses dan prosedur administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang. bagian kedua perencanaan rtrw kabupaten perencanaan rtrw kabupaten dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten, dengan mempertimbangkan: keselarasan, keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimensi ruang, waktu, teknologi ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, aspek aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan, cc. perencanaan rtrw kabupaten mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya lainnya. rtrw kabupaten ditinjau kembali dan disempurnakan setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan kabupaten. bagian ketiga pemanfaatan rtrw kabupaten pemanfaatan rtrw kabupaten berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang, pemanfaatan rtrw kabupaten dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu perencanaan. dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijaksanaan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk mendapatkan manfaat yang maksimal rtrw kabupaten perlu ditindaklanjuti dengan keputusan bupati yang bersifat mengatur rencana detail tata ruang kawasan kota, rencana teknik tata ruang kawasan kota, rencana sistem transportasi, rencana induk pengembangan pariwisata, rencana induk pengembangan prasarana dan sarana wilayah kota, rencana kota reno) ibukota kecamatan, rencana kebutuhan investasi dan kemampuan pembiayaan pembangunan pengembangan prasarana dan sarana setiap wilayah pengembangan. bagian keempat pengendalian pemanfaatan rtrw kabupaten pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. keterpaduan pelaksanaan rtrw kabupaten tanggamus dikoordinasikan oleh perangkat daerah kabupaten yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan penataan ruang daerah. pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang, memantau perubahan pemanfaatan ruang, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang, pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. pengendalian pembangunan fisik kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi pemerintah kabupaten yang terkait. (b) pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dilakukan dengan penertibankewenangan dinas instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. bagian kelima hak dan kewajiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang setiap orang berhak mengetahui rtrw kabupaten, berperan serta dalam penyusunan pelaksanaan dan pengendalian rtrw kabupaten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menikmati hasil pelaksanaan rtrw kabupaten, memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang pandangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rtrw kabupaten. setiap orang berkewajiban mentaati dan melaksanakan secara konsekuen rtrw kabupaten, ikut serta menjaga dan memelihara kualitas tata ruang kabupaten. bab vii ketentuan pidana barang siapaemerintah kabupaten tanggamuralihan kecamatan atau pekon yang baru terbentuk atau akan dibentuk sehingga belum diatur dalam peraturan daerah ini menyesuaikan dengan kecamatan atau pekon induknya. dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, segala ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tanggamus sepanjang mengenai materi yang sama menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. hal hal yang belum diatur dalan peraturan daerah ini sepanjang mengenai teh!egan ran) r8)menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang ipjp.voodncana pembangunan jangka panjang (ipjp)rencana pembangunan jangka panjang ipjp) adalah rencana pembangunan jangka panjang kabupaten batang hari tahun bab rencana pembangunan jangka panjang (ipjp) rencana pembangunan jangka panjang ipjp) disahkan secara bersama sama oleh dprd dan kepala daerah rencana pembangunan jangka panjang ipjp) merupaka yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm daerah) setiap lima tahun sekali. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) daerah dibuat dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) nasional dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang ipjp) provinsi. b.o. rencana pembangunan jangka panjang ipjp) kabupaten batang hari disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab kondisi umum dan prediksi kondisi umum kabupaten batang hari bab iii visi, misi dan arah pembangunan kabupaten batang hari bab penutup isi beserta uraian dan rincian rencana pembangunan jangka panjang ipjp) sebagaimana dimaksud pada dan dimuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang ipjp) kabupaten batang hari yang merupakanketentuan peralihan dokumen rencana pembangunan jangka panjang ipjpdua puluh(dua puluh)ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas .ooo. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas
|
pemerintah provinsi papudengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur provinsi papua menimbang bahwa dengan peraturan daerah provinsi papua nomor tahun telah diatur kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan. rakyat papua sebagai dasar penetapan tata tempat, tata tempat upacara dan tata penghormatan pada acara acara resmi juga dasar penetapan penghasilan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat papua bahwa sehubungan dengan penetapan peraturan pemerintahrlu meninjau kembali peraturan daerah provinsi papuapapua. tentang kedudukan protokoler dan keuangan. tata cara pengambilan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional,. mak, dinyatakan tidak berlaku.gubernur provinsi papua, cap ttd barnabas sumbu, diundangkan jayapura pada tanggal agustus sekretaris daerah provinsi papua cap ttd tejo suprapto lembaran daerah provinsi papua tarun nomor untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli an. sekretaris daerah provinsi papua kepala biro hukum rosita pussy, mkl) penjelasan atasumum kedudukan protokoler pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah merupakan pedoman tata tempat penghormatan terhadap pimpinan dan anggota dprdbelanja penunjang kegiertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dan menciptakan kondisional ekonomi daerah. dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dewan perwakilan rakyat papua tersebut, makapapua, peraturan pemerintah nomor tahun menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk menunjang dan menjaring aspirasi masyarakat. khusus kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat papuapapua. pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat papua serta belanja penunjang operasional pimpinan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prinsip kesetaraan yangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dalam memproses belanja penunjang operasional yang didalam penggunaannya tetap memperhatikan asas manfaat, efisien dan efektif dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pimpinan dewan perwakilan rakyat papua sehari hari. prinsip berjenjang tercermin dalam perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima pimpinan dan yang diterima anggota dewan perwakilan rakyat papuaprovinsi. cukup jelas yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya menuju sehatpremi asuransi kepala daerah. yang dimaksud. dengan suami atau isteri adalah (satu) orang suami atau (satu) orang isteri pemerintah provinsi d. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pakaian dinas serta atributnya terdiri atas: pakaian sipil lengkap disediakan (satu) pasang dalam (lima) tahun pakaian sipil resmi disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun pakaian sipil harian disediakan (dua) pasang dalam (satu) tahun pakaian dinas harian lengan panjang disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun pakaian batik khas papua disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. penetapan standar satuan harga dan kualitas badan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. uang duka dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diberikan kepada ahli waris pada saat pimpinan atau anggota dewan perwakilan rakyat papua meninggal duniayang dimaksud dengan disediakan adalah penyediaan anggaran dalam pos sekretariat dewan perwakilan rakyat papua, hanya digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang dprd sehari hari. belanja penunjang kegiatan samping untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dprd juga termasuk untuk biaya operasional pimpinan dan bantuan bantuan termasuk alat kelengkapan dprd. penggunaan belanja operasional pimpinan didasarkan atas pertimbangan pimpinan dewan perwakilan rakyat papua dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dewan perwakilan rakyat papua dan tidakpapua. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah provinsi papua, pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi papua,, gubernur ialah gubernur provinsi papua, wakil gubernur ialah wakil gubernur provinsi papua pimpinan dprd iansekretaris dprd ialah pejabat yang memimpin sekretariat dprd yang diangkat oleh gubernuratau masyarakatl urut4 adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota d?kp.butuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan dprd sehari hariprovinsi yang disetujui oleh dprd sesuai dengan ketentuketentudaerahprovinsi yang menghadirkan pejabat pemerintah, acara resmi pemerintah provinsi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah provinsi. bagian kedua . bagian kedua tata tempat tata tempat pimpinan dan anggota dprd dalam acara resmi yang diadakan di. ibukota provinsi sebagai berikut: ketua dprd sebelah kin gubernur, wakil wakil ketua dprd bersama dengan wakil gubernur dan sekretaris daerah setelah pejabat musica, anggota dprd ditempatkan bersama dengan pejabat instansi vertikal,: ketua dprd dampingi oleh wakil wakil ketua dprd, gubernur dan wakil gubernur ditempatkan sejajarkan sebelah kanan ketua dprd:nnn wakil wakil ketua dprd:.n. setelah pengucapan sumpah janji pimpinan sementara dprd duduk sebelah kinopp, para undangan dan anggota dprd lainnya duduk tempat yang telah disediakan, pers disediakan tempat tersendiri tata tempat dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan ketua dan wakil. wakil anggotnacara bendera tau bukan upacara bendera. untuk k uang paket, tunjangan an anggota dprd diberikan tunjangan dalam rangka otonomi khusus. besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernur. tunjangan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada dibayar terhitung mulai tanggal januari pimpinan dan anggota dprd diberikan uang representasi. uang representasi ketua dpr.pn.nn masing masing uang representasibanyak sebesarprovinspremi asuransi sebagaimana dimaksud pada termasuk biaya pemeriksaan lengkap general check (satu) kali dalam setahun. besarnya premi asuransi ditetapkanlah dengan peraturan gubernur. pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd.nya. anggota dapatrumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaaan baik kepada pemerintah provinsi yang paling lambat (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian atau tanggal meninggal dunipimpinan dan anggota dprd tidak boleh. disewa belikan, guna usahakan, dipindah tanganan atau diubah struktur bangunannya atau status hukumnya. dalam hal pemerintah provinsi belum dapat menyiapselain tunjangan sebagaimana dimaksud pada kepada pimpinan dan anggota dprd dapat diberikan bantuan perlengkapan perumahan. tunjangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan dengan memperhatikan azdengan peraturan gubernurgubernur. . dalam hal pimpinan atau anggota dprd meninggal dunia,diatur dalam peraturan gubernur dan reses, cc. penyampaian rancangan peraturan daerah dan pembahasan rancangstruktur organisasi pemerintahan kecamatan dengan rakhmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang la. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan penataan organisasi pemerintah kecamatan secara menyeluruh: bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf tersebut atasdipandang perlu menyusun kembali struktur organisasi pemerintah kecamatanstruktur organisasi pemerintahan kecamatan bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang maksud dengan:kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja daerah kabupaten, camat adalah kepala kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, babi organisasi bagian pertama susunan organisasi organisasi pemerintah kecamatan terdiri dari camat: sekretaris kecamatan, seksi pemerintahan: seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan, seksi pendapatan, seksi kesejahteraan masyarakat. bagan struktur organisasi pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bagian kedua camat camat adalah kepala kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. camat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, camat mempunyai fungsi: pembinaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintah pekon dan kelurahan: cc. pembinaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan koordinasi tingkat kecamatan dan pekon kelurahan, mengkoordinasikan teknis operasional dinas instansi tingkat kecamatan, kelurahan dan pekon, pemungutan bidang pendapatan daerah, pembinaan bidang pembangunan. bagian ketiga sekretaris kecamatan sekretaris kecamatan mempunyai tugas memimpin sekretariat kecamatan dan member! pelayanan administratif kecamatan: pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pemerintah kecamatan, penyelenggaraan administrasi kecamatan, mengkoordinasikan seksi seksi pada pemerintah kecamatan, penyelenggaraan hubungan kerja dengan unit kerja kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan program kerja kecamatan, menelaah, menganalisa, meneliti, mengkaji dan memakai naskah dinas yang akan ditandatangani oleh camat. bagian keempat seksi pemerintahan seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan pekon dan kelurahan, kependudukan, catatan sipil dan pertanahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja kegiatan pemerintahan umum, pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja tentang pembinaan pemerintahan pekon dan kelurahan: cc. pengumpulan bahan bahan untuk pembinaan kelurahan dan pekon, pengumpulan bahan bahan untuk pembinaan bidang catatan sipil dan kependudukan, pengumpulan bahan bahan untuk pembinaan bidang pertanahanmimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan bidang ketentraman dan ketertiban, penyelenggaraan pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban, pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja dan penyuluhan transit: penyelenggaraan pembinaan operasional pengamanan, penertiban, pengawasan dankesamaptaan, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban. bagian keenam seksi pembangunan seksi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, evaluasi pelaporan pembangunan kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, seksi pembangunan mempunyai fungsi: pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah pembangunan (musang), tingkat kecamatan, penyiapan bahan bahan dalam rangka temu karya tingkat kecamatan, cc. penyusunan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, pengawasan pelaksanaan pembangunan kecamatan. bagian ketujuh seksi pendapatan seksi pendapatan mempunyai tugas membantu camat dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan dan evaluasi kegiatan seksi pendapatan. bagian kedelapansosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan termasuk upaya upaya bidang sosial kemasyarakatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi perumusan dan pembinaan dalam bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat: perumusan dan pembinaan dalam bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan seni budaya, penyelenggaraan pemantauan, legenda man dan pembinaan masalah sosial, pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bantuan sosial dan tenaga kerja, pembinaan pendidikan dan keagamaan. bab iii kelompok jabatan fungsionalpengangkatan dalam jabatan camatmemenuhi syarat. sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban, kepala seksi pembangunan kepala seksi pendapatan dan kepala seksi kesejahteraan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. bab eselonering pemerintah kecamatan eselonering camat adalah ill.a dengan jenjang kepangkatan penata tingkat golongan ruang ill d sampai dengan pembina tingkat golongan ruang vi b. eselonering sekretaris kecamatan dan kepala seksi kecamatan adalah iv.a dengan jenjang kepangkatan penata muda tingkat golongan ruang iil b. bab tata laksana pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberi tunjangan jabatan sesuai devii tata kerja ddan fungsi masing masing. bab viii ketentuan peralihan dengan diundangkannya peraturan daerah ini camat yang pangkatnya masih dibawah jenjang yang dipersyaratkan untuk eselon ill.a sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini tetap menjabat sebagai camat dengan eselon ill.b sampai dengan yang bersangkutan naik pangkat menjadi penata tingkat golongan ruang iii d. pelaksanaan peraturan daerah ini selambat lambatnya (enamtruktur organisasi pemerintah kecamatdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bitung, menimbang :ada (sebelas) jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten kota, bahwa peraturan daerah kota bitung nomor tahun tentang pajak daerah mengaturbahwa pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum diatur dalam peraturandiubah sebagai berikut diantara angka dan angka pada disisipkan (sebelas) angka yaitu angka sampai dengan angka 28k, sehingga keseluruhanatur dengan peraturan kepala daerahklasifikasikan sebagai berikut untuk nop bawah rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma satu nol lima persen), dan untuk nop rp. (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar (nol koma dua nolkepala daerah. berdasarkan pop, kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan spot. kepala daerah dapat mengeluarkan skpd dalam hal meliputirta mengeluarkan skpd sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan kepala daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pajak daerah yang terutang dipungut wilayah kota bitung. ketentuan diubah dan pada huruf ditambahkan (dua) angka yaitu angka dan angka sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut masa pajak saat pajak berhutang meliputi masa pajak yang jangka waktu lamanya (satu) bulan,air tanah, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. masa pajak yang jangka waktunya (tiga) bulan adalah pajak reklame yang bersifat tetap,, dan masa pajak untuk bpt ditentukan pada saat terjadinya perolehan hak. khusus bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan saat terulangnya pajak ditetapkan untukmberian hak baru luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiutusan hakimitu huruf dan ditambahkan (dua) huruf yaitu huruf dan huruf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutntara lain pajak air tanah,ntara laidiantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut wajib pajak reklame dan pajak air tanah wajib menyampaikan data dan keterangan mengenai objek dan subjek pajaknya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. data dan keterangandata dan keterangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala daerah. ketentuan ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikutperaturan perundang undangan. ketentuan diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikutiubah sehingga keseluruhanny: skpd: skpdkbt: skpd:kepala daerahdiantara bab xvi dan bab xvii disisipkan (satu) bab yaitu bab via yang berbunyi sebagai berikut bab via ketentuan lain lain diantara dan disisipkan (dua) yaitu dan 77b yang berbunyi sebagai berikut kegiatan penyelenggaraan hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, pengambilan dan pemanfaatan air tanah, sarang burung walet dan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin dan atau rekomendasi dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib mematuhi ketentuan perpajakan daerah dan jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin baik bersifat sementara ataupun permanen yang akan berakibat pada penutupan kegiatan dan atau pembongkarkepala daerah. kepala daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk melalui keputusan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. hal hal yang belum diaturiantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut khususngatur tentang jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota yakn dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. peraturan daerah kota bitung nomor tahun tentang pajak daerah mengatur jenis pajak daerah. oleh karena itu, melalui perubahan peraturan daerah ini maka diatur semua jenis pajak daerah yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahunm? rp. besarnya pbb p2 terutang adalah sebagai berikut nop bumi: rp. rp. nop bangunan: rp.:angka cukup jelas. angkapejabat adalah pegawai negeri sipil pemerintah daerahraturan kepala daerah adalah peraturan walikota. keputusan kepala daerah adalah keputusan walikotaota bitung tahun nomorgarasi kendaraan bermotor yang memungut bayaatau sebangsanya. burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collacalia fuchsia haga, collacalia marina, collacalia esculenta tidak kena pajak,28jdan ditambahkan (tiga) huruf yaitu huruf huruf dan huruf sehingga keseluruhandengan nama pajak hiburan,diantara dan disisipkan (sembilan) yaitu sampai dengan sehingga berbunyi sebagai berikutdalam meliputintara lainatau menara. objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara lain yang digunakan oleh pemerintahyangyang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, atautambahkan (satu) yaitu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikuthotelhotel telah termasuk pajak hotel. ketentuan ditambah (satu) yaitu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutrestoranrestoran telah termasuk pajak restoran. ketentuan diubah sehingga keseluruhanspr nsr nilai sewa reklame nor nilai jual obyek pajak reklame spr nilai strategi penempatan reklame tata cara perhitungan nor nilai jual objek pajak reklame) sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut nor hsur (kr skr) hsur harga standar ukuran reklame ketinggian reklame skr harga standar ketinggian reklame tata cara perhitungan spr nilai strategis penempatan reklame) sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut spr unsur (slr nsk) nsw spr nilai strategis penempatan reklame unsur nilai strategis ukuran reklame slr nilai strategis lokasi reklame nsk nilai strategis kelas jalan nbsp nilai strategis sudut pandang nsw nilai strategis waktu penyelenggaraan ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame diatur dengan peraturan kepala daerah. diantara dan disisipkan (dua belas) yaitu sampai dengan yangoven digoel, menimbang bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun desa dan ketentuan peraturan pemerintah nomor nomor tentang kelurahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dan dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat tingkat kampung kelurahan: bahwa untuk maksud pada huruf atas pandang perlu dibuat pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan: cc. bahwa berdasarkan pertimbangankampung lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala kampung dan perangkat kampung lembaran daerahkampungbamuskam) lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang pembentukan kelurahan lembaran daerah tahun nomortentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatbupati iatau. distrik atau dengan sebutan lain adalah wilayah kerja distrik atau dengan sebutan lain sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala distrik, dan berada bawah serta bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretarisdistrik:kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan musyawarah kampung, pemerintah kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung, badan musyawarah kampung yang selanjutnya disebut bamuskam adalah badan yang terdiri atas tokoh tokoh masyarakat kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat: lembaga kemasyarakatan adalah lembaga lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung kelurahan yang merupakan mitra pemerintah kampung kelurahan dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. bab pembentukan kampung atau kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat: lembaga lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat: pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan kampung atau keputusan lurah dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten. bab iii susunan organisasi dan tata kerja bagian pertama kedudukan dan tugas lembaga kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah kampung dan mempunyai tugasdan: pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat: lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inisusunan organisasi. ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab:: ketua ketua bidang sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana: bagian ketiga susunan pengurus pengurus lembaga kemasyarakatan kampung ditetapkan oleh kepala kampung setelah mendapat persetujuan dari badan musyawarah kampung bamuskam), pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dalam peraturan kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dan masa bhakti ditetapkan oleh lurah. bagian keempat kewenangan, hak dan kewajiban hak, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan kampung ditetapkan dalam peraturan kampung, hak, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah, mengacu pada peraturan yang berlaku. bagian kelima tugas, fungsi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan kampungampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunanmeningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong :. i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kampung kelurahan dan masyarakat.. bab hubungan kerja hubungan lembaga kemasyarakatan kampung dengan pemerintah kampung bersifat koordinasi, konsultasi dan kemitraan: hubungan lembaga kemasyarakatan kampungampung dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. hubungan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pemerintah kelurahan bersifat koordinasi dan konsultasi hubungan lembaga kemasyarakatan kelurahanelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan: bab pembinaan pemerintah kabupaten dan pemerintah distrik wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan lembaga kemasyarakatan: memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan: memberikan pedoman penyusunan, bab sumber keuangan dana kegiatan lembaga kemasyarakatan bersumber dari swadaya masyarakat: anggaran pendapatan dan belanja kampung: cc.: bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten: bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. bab vii.ii5 bab vii ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan kampung dan atau kelurahan yang sudah ada masyarakat pada saat berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah inbupati boven digoel cap ttd rusak yalimo, sh. diundangkan tanah merah padatanggal aprillembaga kemasyarakatan i. umum dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat guna peningkatan pembangunan kampung kelurahan adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan. setiap program pembangunan kampung kelurahan dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat kampung kelurahan mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan prasarana dan sarana kampung kelurahan yang diperlukan. langkah atau kebijaksanaan yang diperlukan, diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakkan dalam satu kesatuan dengan daerah kota dalam rangka pengembangan wilayah. kebijakan tersebut akan terwujud apabila kampung kelurahan waktu, atau sarana atauhuruf yang dimaksud dengan menampung dan mengusulkan rencana pembangunan partisipatif" adalah proses perencanaan yang melibatkan berbagai unsur terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah sesuai hirarkimoyamerintah daerah, maka pemerintah daerah dalam rangka pembinaan perpustakaan berwenang dalam pengelolaan perpustakaan daerahtengah tentang penyelenggaraan perpustakaan. mengingat: undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang nomor darurakabupaten hulu sungai tengah memutuskan: menetapkan:inas perpustakaan adalah dinas perpustakaan kabupaten hulu sungai tengah. dinas perpustakaan daerahkabupaten hulu sungai tengahkebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi,kabupaten hulu sungai tengah. unit layanan perpustakaan adalah unit layanan perpustakaan dari dinas perpustakaansemua tenaga,karya cetak, dan atau karya rekam. masyarakat adalahsetiap orang, kelompok orang,atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayahyang mempunyai perhatian dan peranan dalamkewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah bagian kesatu kewenangan dalam penyelenggaraan perpustakaan kewenangan pemerintah daerah meliputi: menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada dinas, merencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, cc. merencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaanmerencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaa jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan pada dinas yang meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, rencana pengelolaan dan pengembangan : perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus, dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. pemerintah daerah menyelenbagian ketiga jenis perpustakaan umum berdasarkan kepemilikan, perpustakaan umum terbagi atas perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan perpustakaan masyarakat paragraf perpustakaan daerah perpustakaan daerah berkedudukan ibukota daerah, dipimpin oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang membidangi: pembina perpustakaan, perpustakaan rujukan, cc. perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat sumber belajar masyarakat daerah perpustakaan daerah sebagai pembina perpustakaan, meliputi: penyelengaraan perpustakaan sesuai standardalamyang diterbitkan daerah, cc. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam,penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam, perpustakaan daerahb.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah, dan c.untuk melayani masyarakat yang kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berbagai fungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat kecamatan. paragraf perpustakaan desa kelurahan perpustakaan desa kelurahanpembakardimendonasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan desa kelurahperpustakaan masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan berada sekitarnya. perpustakaan tersebut untuk melayani kepentingan pendudukan yang tinggal sekitarnya misalnya perpustakaan umum. perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannybagian keempat perpustakaan sekolahpesepuluh ribu judul atau tiga puluh ribu eksemplar. jumlah koleksi pada perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa, paling sedikit seratus) judul atau tiga ratus eksemplar. jumlah koleksi pada perpustakaan khusus, paling sedikit seratus judul atau tiga ratus eksemplar. jumlah koleksi pada perpustakaan sekolah madrasah, paling sedikit dua ribu lima ratus judul atau (lima ribu eksemplar. jumlah koleksi pada perpustakaan keliling, paling sedikit (seribu judul atau dua ribu eksemplar. jumlah koleksi perpustakaan masyarakat, sesuai kemampuan pemilik paragraf jenis koleksi perpustakaan jenis koleksi perpustakaan terdiri dari: koleksi referensi, koleksi umum,apat dilakukan dengan: pembelian, tukar menukar, sumbangan, hibah, dan atau koleksi depositdipenyusunan dehidrasingolahan bahan perpustakaan dilakukan antara lain dengan: inventarisasi, klasifikasi,diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital. bagian keempat perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan paragrafb sarana dan prasarana bagian kesatu umum dalam rangka mendukung pelayanan prima, dinas haruspaling sedikit meliputi: lahan, gedung, ruang, d.bagian kedua lahan perpustakaan pada dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan perpustakaan. lahan sebagaimana pada harus: berada lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman, bawah kepemilikan atau kekuasaan pemerintah daerah, memiliki status hukum yang jelas, dan jauh dari lokasi rawan bencana. bagian ketiga gedung perpustakaan pada dinas wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen daerah. gedung perpustakaan pada dinas haruspada dinas bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan. luas gedung sekurang kurangnya perkapita dikalikan jumlah penduduk. gedung perpustakaan pada dinas paling sedikit memiliki ruang koleksi perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. gedung perpustakaan pada dinas harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus. fasilitas umum gedung perpustakaan dapat berupa: toilet: kantin: cc. ruang tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada tidak berada dalam ruang koleksi perpustakaan. fasilitas khusus gedung perpustakaan antara lain: ruang laktasi untuk menyusui, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas khusus lainnya. bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas. bagian kelima perabot perabot perpustakaan pada dinas meliputi: perabot kerja, dan perabot penyimpanan. perabot kerja sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: kursi dan meja pustaka, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, meja multimedia, jaringan internet, perangkat komputer, dan pengkondisian udara (air conditioned). perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas: rak buku: rak majalah, rak surat kabar, lemari laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah paling sedikit (satu) unit untuk (lima puluh ribu) penduduk, jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan. bagian keenam peralatan peralatan perpustakaan pada dinas paling sedikit berupa: peralatan multimedia, buku inventaris: buku pegangan katalog bahan perpustakaan, dan papan pengumuman. peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas (satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. bab vii pelayanan perpustakaan perpustakaan pada dinas harus memberikan layanan kepada pustaka berdasarkan standar nasional perpustakaan. layanan perpustakaan pada dinas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: layanan kepada pustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi: dan jumlah jam pelayanan paling sedikit (delapan,,skpd urusan perpustakaan, untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan, perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pustaka yang berkebutuhan khusus. untuk mengetahui tingkat kepuasan pustaka terhadap layanan perpustakaan, perpustakaan pada dinas melakukan survei kekuasaan pustaka, survei terhadap tingkat kepuasan pustaka didasarkan pada kategori penilaian, sangat memuaskan, memuaskan: cukup memuaskan, kurang memuaskan, survei sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. perpustakaan pada dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan. perpustakaan padapelaksanaan survei dilakukan berdasarkpada dinaspada dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keduapada dinas yang nyaman bagi pustaka, cc. menjaga aset perpustakaan pada dinas, dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. bagian ketiga dan dilaksanakan oleh dinaserah dalam rangka pelestarian koleksi daerah kepada perpustakaan pada dinas,,perpustakaan pada dinas sekali setiap (enam) bulanpemerintah daerahgerakan gemar membaca. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. penyediaan pojok baca tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu. taman bacaan, pameran, dan atau seminar, setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesiperpustakaan pada dinas,xii kerjasama dan kemitraan,rpustakaan padagian kedua perserta,bab xiii pendanaan perpustakaan pendanaan perpustakaan didaerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. penyediaan dana perpustakaan bersumber dari: anggaran pendapat dan belanja daerah, sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xivpelestarian naskah kuno dan bersejarah. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam antara lain:cara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam peraturan bupati. bab fasilitas pembinaan, pengembangan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan snp, perpustakaan pada dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan perpustakaan daerahkecamatan, perpustakaan desa, cc. perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan digital. fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan daerah dilakukan secara berkesinambungan. fasilitasi sebagaimana dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan: mendorong tumbuhnya perpustakaan daerahapat dilakukan dengan: pembentukan perhimpunan perpustakaan daerah, peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan, dan atau kompetisi perpustakaan teladan daerah. pengembangan sebagaimana dimaksud dalam antara lain dapat dilakukan dengan: mendorong perpustakaan daerah untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan, mendorong perpustakaan daerahdaerah untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan. pengawasan penyelenggaraan perpustakaan daerahaerah dilakukan oleh dinas dan atau masyarakat. bab xvi sanksi administratifadministratif teguran lisan teguran tertulis apabila sudah tiga kali mendapat sangsi akan dicabut kartudan kualitas yang , provinsi kalimantan selatan
|
bupati boven digoel provinsi papu dan lintasmelaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan lintas, bahw, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja sehingga perlu digantatuan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah( lembaran daerahintas kabupaten boven digoel.: kepala daerah adalah kepala daerah kabupaten boven digoel, bupati adalah bupati boven digoel, dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah dprd kabupaten boven digoel: sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten boven digoel,pol dan lintas kabupaten boven digoel, satpol dan lintas adalah bagian perangk polisi pamong praja dan lintas,rlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang memberikan rasa aman dan nyaman lingkungan masyarakat,lintas kabupaten boven digoedan lintas. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dan lintasketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati dan perlindungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada satuan polisi pamong praja dan lintas menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan pelaksanaanbupati,cc. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati, pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan lembaga dan aparatur terkait, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati, dan keputusan bupati, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. hal hal mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati bab wewenang, hak dan kewajiban polisi pamong praja dan lintas berwenangdan lintas mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan, polisi pamong praja dan lintasdan lintas,mengganggu ketertiban umum dan ketentsusunan organisasi organisasi satuan polisi pamong praja dan lintas adalah tipe susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan lintas, terdiri dari: kepala satuan, sub bagian tata usaha, seksi ketertiban dan ketentraman mayarakat, seksi penegakan perundang undangan daerah, seksi sumber daya aparatur dan penyuluhdan lintasdaerah ini. pada distrik dapat dibentuk unit pelaksana satpol dan lintas kabupaten, unit pelaksana satpol dan lintas kabupaten distrikdistrik. bab eselonisasi jabatan kepala satuan polisi pamong praja dan lintas adalah jabatan struktural eselon iii.a: kepala sub bagian tata usaha, dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a:, kepala sub bagian tata usahasederajat, tinggi badan sekurang kurangnya (teratur enam puluh henti meter) untuk laki laki dan (teratur lima puluh lima henti polisi pamong praja diberhentikan karena alih tugas, melanggar disiplin dan kode etik polisi pamong praja dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai polisi pamong prajaan lintas ditetapkan dengan peraturan bupati berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri. bab tata kerja satuan polisi pamong prajaorganisasi dalam lingkungan satpol dan lintas bertanggung jawab memimpindilingkunganpolisi pamong praja dan lintas berhalangan, maka dapat menunjuk kepala bagian tata usaha atau kepala seksi sebagai pelaksana harian kepala satuan polisi pamong praja dan lintas, dengan memperhatikan aspek senioritas berdasarkan daftar urut kepangkatan, penunjukan pejabat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati. bab kerjasama dan koordinasi satuan polisi pamong praja dan lintas dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan kepolisian negara republik indonesia dan lembaga lembaga lain. satuan polisi pamong praja dan lintas dalam meminta bantuan kepada polisi negerpembinaan menteri dalam negeri melakukan pembinaan umum satpol dan lintas, bupati melakukan pembinaan teknis operasional satpol dan lintas. bab xii pembiayaan pembiayaan pembinaan teknis operasional, dan biaya pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan lintas, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii jabatan fungsional polisi pamong praja dan lintas dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. jumlah jabatan fungsional polisi pamong praja dan lintasserta perlindungan masyarakaboven digoel nomor tahun tentang susunan organisasi kantor satuan polisi pamong praja dan peraturan laibagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja dan lintas kabupaten boven digoel kepala satuan kelompok sub.bagian jabatan tata usaha fungsional man naaanani inn eeee eba seksi sedan dan seksi penegakan seksi sumber daya seksi perlindungan masyarakat perundang undang aparatur dan masyarakat daerah penyuluhan pit. bupati boven digoel cap ttd yesaya merasa untuk salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerah, wahyudiana, pembina tk.ikebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasiobjek retribusi jasa umum perlu disesuaipenerapan kartu tanda penduduk elektronik (e ktp) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan database kependudukan yaitu setiap penduduk memiliki satu kartu tanda penduduk yang menggunakan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, bahwa peraturan daerah kota bitung nomor tahun tentang retribusi jasa umum belum mengatur mengenai retribusi kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf khusus retribusi penggantian biaya cetak ktp nasional non elektronik) yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal desember dan dengan berlakunya peraturan daerah ini, retribusi atas ktp elektronik mulai berlaku sejak tanggal januari ketentuan lampiran ii, angka iii. huruf diubah dmana tercantum dalam lampiranlampiran peraturan daerah kota bitung nomor tahun tanggal maret tentang perubahan atas peraturan daerah kota bitung nomor tahun tentang retribusi jasa umum ketentuan lampiran ii, angka iii. hurufrsud iii. medical check (pemeriksaan kesehatan jasa jasa mo. komponen sarana (pe laya nan| tarif) pemeriksaan kesehatan ja. paket sederhana fisik diagnostik oleh dokter umum ust veda sam mongol butawarna tht |. jumlah| . |b. paket standar: fisik diagnostikoleh: il. bagian penyakit dalam bb,tb,tensi ' bagian tht bagian mata pemeriksaan laboratorium: darah rutin, slot sept, urinerutin jumlah |c. paket lengkap fisik diagnostikoleh: bagian penyakit dalam, tensi, tb,bb bagian tht bagian mata pemeriksaan laboratorium: dan daa daan tes ongoing .s00, led, gdp, gula darah jam fungsi hati: slot sept, hbs fungsi ginjal: urea kreatinin, asam urat lipid profile: cholesterol. ldl.hdl. trigliserida prime rute jek rontgen photo thorax lo. jumlah lo. lo. catatan paket khusus paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi lain lo. pemeriksaan kesehatan jiwa dengan mimpi tarif visum repertumhidup visum luar hidup visum hidup kejahatan seksual ketentu berikut struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penggantian biaya cetak ktpadalah sebagai berikut kartu keluarga, antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . ktp, antara lain ktp nasional non elektronik), antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . ktp elektronik, antara lain wni tahun atas) rp. , , atau wna rp. , . kartu keterangan bertempat tinggal, antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . kartu penduduk sementara, antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . kartu identitas penduduk musiman rp. kartu identitas kerja rp. akta catatan sipil, meliputi l.perkawinan akta perkawinan wni dalam kantor rp. akta perkawinan wni luar kantor rp. , , akta perkawinan wna dalam kantor rp. , , akta perkawinan wna luar kantor rp. , , kutipan kedua akta perkawinan wni rp. , : kutipan kedua akta perkawinan wna rp. , , salinan kedua akta perkawinan wni rp. , : salinan kedua akta perkawinan wna rp. , , akta perkawinan wni yang dilaksanakan dalam kantor melebihi (enam puluh) hari rp. , , akta perkawinan wni yang dilaksanakan luar kantor melebihi (enam puluh) hari rp. , : akta perkawinan antara wna dan wni yang dilaksanakan dalam kantor rp. , , akta perkawinan wna dan wni yang dilaksanakan luar kantor rp. , : akta perkawinan wna dan wni yang dilaksanakan dalam kantor pendapatannya melebihi (enam puluh) hari rp. , : dan atau akta perkawinan wna dan wni yang dilaksanakan luar kantor yang pendapatannya melebihi (enam puluh) hari rp. , . perceraian akta perceraian wni rp. , : akta perceraian kedua wni rp. , : akta perceraian wna rp. , , akta perceraian kedua wna rp. , : kutipan kedua akta perceraian wni rp. , : kutipan kedua akta perceraian wna rp. , : dan atau akta perceraian melebihi jangka waktubiaya, antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . kematian akta kematian wni rp. , : akta kematian wna rp. , : kutipan kedua akta kematian dan seterusnya wni rp. , : kutipan kedua akta kematian dan seterusnya wna rp. , : salinan kedua akta kematian wni rp. , : dan atau salinan kedua akta kematian wna rp. , . akta pengesahan dan pengakuan anak akta pengesahan dan pengakuan anak, antara lain wni , : atau wna , . kutipan kedua dan seterusnya, antara lain wni rp. , : atau wna rp. , . akta ganti nama atas dasar keputusan pengadilan untuk wna rp. , . walikota bitung, ttd danny sondakh
|
bupati boven digoel provinsi papuaboven digoel, menimbang :a. bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada wilayah kabupaten boven digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia tuhan yang maha esa,boven digoelmengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukanpemegang iup dilarang memindahkan iup kepada pihak lain.wpr dan ipr bagian kesatu kabupatesebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh pertimbangan. wpr memiliki kriteria merupakan endapan teratas (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba, luas maksimal wpr sebesar (sepuluhwilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. bagian keduabupati,ipr diberikan setelah bupati menetapkan wpr. dalam (satu) wpr dapat diberikan (satu) atau lebih ipr. ipr diberikan untuk jangka waktu paling lama (satuketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ipr diatur dengan peraturan bupati. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak pemegang iup mempunyai hakeksplorasi atau iuran produksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan sampai memenuhi standar baku mutumemiliki iup operasi produksi untuk penjualan, iup sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati untuk (satu) kali penjualan, mineral bukan logam dan batuan yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku,vbupati berdasarkan permohonan dari masyarakat. tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan peraturan bupati. bab viii berakhirnya iup dan iprdanrpanjangan kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi syarat, iup atau ipr tersebut berakhir. bab penggunaan tanah untuk kegiatan, pertambangan dan energibupati dengan tembusan dinas pertambangan dan energsatuan kerja perangkat daerah yang membidangditeruskan kepada pemegang iup. program sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari anggaran dan biayaii pembinaan bupati melalui dinas pertambangan dan energbab xiii pengawasan dan pengendalian bupatikegiatan pengawasan kegiatan pertambangan daerah meliputisekurang kurangnya (satu) kali dalam setahunlakukan reklamasi dan pascaterbang. bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascaterbang yang dibiayai oleh pemegang iup.rintah kabupatenlalui dinas pertambangan dan energi menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascaterbang untuknya bidang pertambangan lingkungan pemerintah kabupaten boven digoelgiatan pertambalam kegiatan pertambangan, memeriksa buku buku catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan tindak pidana dalam kegiatan pertambangkegiatan usahadalam kegiatan usahpat menangkap pelakusetiapipluarkan iup atau ipr yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan daerah ini serta menyalahgunakan kewenangannya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pajak mineral bukan logam dan batuaab xviiperaturan daerah ini dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam tiup komoditas tertentu terdapat mineral bukan logam dan batuan laindinas pertambangan dan energi adalah dinas pertambangan dan energi kabupaten boven digoelberdampakbagian kesatu asas pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas manfaat, keadilan, kesehatanbagian kedua tujuan tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuanlokal dan daerahgian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah, wilayah izin usaha pertambangan tiup) dan izin usaha pertambangan iup): pemasangan tanda batas, komoditas tambang lain dan penciuman tiup, wilayah pertambangan rakyat wpr) dan ijin pertambangan rakyat ipr), hak dan kewajiban pemegang iup dan ipr, penghentian sementara kegiatan pertambangan, berakhirnya iup dan ipr, penggunaan tanah untuk pertambangan, penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tiup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, reklamasi dan pasca tambang, penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. bab kewenangan dalam pengelolaanginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan, mengolah data dan informasi hasil penyelidikan, penelitian dan eksplorasi pertambangan menjadi peta potensi cadangan mineral, cc. kabupaten, menyampaikan secara tertulis penetapan wpr kepada menteri dan gubernur, menetapkan tiup mineral bukan logam dan atau batuan untuk wilayah kabupaten boven digoel, menerbitkan rekomendasi penerbitan tiup untuk wilayah lintas kabupaten, menerbitkan iup mineral bukan logam dan atau batuan untuk wilayah kabupaten boven digoel, menerbitkan ipr berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, mengelola data dan atau informasi kegiatan usaha pertambangadanab tiup dan iup bagian kesatu umum usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan berdasarkan izin usaha pertambangan iup), iup diberikan melalui tahapan: pemberian tiup, dan pemberian iup. bagian kedua wilayah izin usaha pertambangan tiup) tiup terdiri atas tiup mineral bukan logam, dan atau tiup batuan. tiup mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada: badan usaha: koperasi,. perseorangan.setiap pemohon hanya dapat diberikan (satu) tiup. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian tiup diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga izin usaha pertambangan iup) iup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: iup eksplorasi, dan iup operasi produksi. iup diberikan kepada: badan usaha: koperasi, perseorangan badan usaha sebagaimanoleh bupati untuk wilayah dalam (satu) kabupaten setelah mendapatkan tiup. persyaratan dan tata cara penerbitdalam hal pada lokasi tiup :perlu mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahwa untuk mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam peraturan daerahangka dan angka dalam disisipkan (tiga belas) angka yakni angka sampai dengan angka 17mbitu, bukan berarti beberapa jenis pelayanan tidak diatur retribusinya dalam peraturan daerah tetap melakukan pelayanan terhadap bebaalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaianment) sebagai upaya terwujudnya clean government. ii. demi cukup jelas. jenis zat zat yang dilakukan pemeriksaan analisa adalah zat zat yang terkandung dalam air limbah, udara ambien dan udara emenis zat yang terkandung dalam air limbah adalah bod biologi oxygen demand), cod chemistry design demand), tss total suspended solid), tds, potensial hidrogen), sulfida, temperatur, warna, dissolved oxygen), morbidity, minyak lemak, salinitas garam), dhl daya hantar listrik), logam total, cadmium), zn, nikel), renium) besi, cu( cuptm) tembaga, amonia, fosfat, klor bebas, nitrit dan cyanide), jenis zat yang terkandung dalam pengukuran udara ambien adalah co, so2 (sulfur dioksida), ox, oksidan), tps (total partikulat), (timah hitam), (hidrokarbon) dan kebisingan: dan atau jenis zat yang terkandung dalam udara emisi untuk dapat dilakukan pengukuran adalah amonia, gas klorin, hidrogen klorida, hidrogen fluorida, nitrogen oksida, kapasitas, sulfur dioksida, total sulfur tereduksi, co, co2, o2, temperatur emisi (|) dan (temperatur udara) serta parameter logam yaitu (arsen), (kadmium), timah hitam pb) dan seng zn). cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota bitung tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah kota bitungperangkat penyelenggara pemerintahan daerah, bumn dan bumi, termasuk dalamnya kegiatan kegiatan yang bersifat kerohanianair limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha danyang akan dibuang atau dilepas sumber air dari suatu usahalaboratorium pemantauan lingkungan air dan udara adalah laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara milik pemerintah kota bitiantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut bab retribusi pemakaian kekayaan daerah bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa khusus pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis zat zat yang diperiksa dan jenis pelayanan pemeriksaan yang dilakukan. setiap kegiatan pembuangan air limbah, udara dan emisi dilakukan pemeriksaan sampel sebelum dibuang tempat pembuangan akhir. pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud pada dilakukan laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara. pemeriksaan udara ambien dan emisi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada sumber tidak bergerak. ketentuan diubah, diantara angka dan angka pada huruf disisipkan (dua) angka yakni angka dan 34b, pada huruf angka dihapus dan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikutntara lain sebagai berikut retribusi pemakaian atas kendaraan alat alat berat fasilitas lainnya asphalt mixing plant rp. , jam, asphalt finisher rp. , jam, asphalt prayer rp. , jam, bulldozer rp. , jam, compressor atm rp. , jam, concrete mixer rp. , jam, crane ton rp. , jam, dump truck ton rp. , jam, dump truck ton rp. , jam, excavator rp. , jam, flat bed truck rp. , jam, generator set rp. , jam, motor grader rp. , jam, track loader rp. , jam, wheel loader rp. , jam, three wheel roller rp. , jam, tandem roller rp. , jam, tire roller rp. , jam, vibrator roller rp. , jam, concrete vibrator rp. , jam, stone crushed rp. , jam, water pump rp. , jam, water tanker rp. , jam, pedestrian roller rp. , jam, sampel rp. , jam, jack hammer rp. , jam, fulva mixer rp. , jam, concrete pump rp. , jam, trailer ton rp. , jam, pile driver hammer rp. , jam, crane track ton rp. , jam, welding set rp. , jam, bore pile machine rp. , jam, baby roller rp. , jam, tractor rp. , jam, handtractor rp. , jam, (satu) buah rambu lalu lintas rp. , jam, sound system rp. , hari, (satu) buah kursi plastik , hari, (satu) buah kursi vernekel biasa rp. , hari, (satu) buah kursi vernekel vip rp. , hari, (satu) buah sarung kursi rp. , hari, dan atau (satu) buah prasmanan rp. , hari. retribusi pemakaian atas mobil pompa mobil tangki dan motor pompa untuk kegiatan bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh badan penanggulangan bencana daerah kepada swasta selama (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit rp. , : bantuan penjagaan yang bersifat komersial dan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah luar instansi pemerintah daerah yang komersial selama (dua puluh empat) jam atau tiap unit rp. , , bantuan memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada angka dan angka rp. selama (dua puluh empat) jam, bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki rp. , meter kubik, selain pungutan sebagaimana dimaksud pada angka angka angka dan angka dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit kendaraan dihitung dari lokasi badan penanggulangan bencana daerah tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi per kilometer rp. , : pemakaian motor pompa tidak termasuk bahan bakar minyak oli rp. , hari, dan atau pembakaran film yang sudah usang tidak terpakai lagi yang diselenggarakan oleh badan penanggulangan bencana daerah tidak termasuk penjagaan mobil pompa rp. , rol. retribusi atas sewa gedung bangunan, antara lain gedung gedung pertemuan (termasuk soundsystem, air kondisioner ac) dan kursi) antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. taman kesatuan bangsa, antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. stadion dua suara, antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. gedung olahraga, antara lain bulutangkis per lapangan rp. , hari orang, atau tenis lapangan, antara lain tanpa listrik rp. , hari orang, atau menggunakan listrik rp. , hari orang. gedung kesenian, antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. dihapus untuk kegiatan yang diselenggarakan menggunakan gedung bangunan seperti angka angka dan angka apabila melebihi (empat) hari dikenakan tarif antara lain sebagai berikut (empat) hari sampai dengan (enam) hari antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. (tujuh) hari sampai dengan (sembilan) hari antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. (sepuluh) hari sampai dengan (dua belas) hari antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. (tiga belas) hari atas antara lain kegiatan bersifat umum rp. , hari, atau kegiatan bersifat khusus rp. , hari. retribusi pemakaian atas laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara dipungut untuk (satu) kali pemeriksaan per sampel dalam (satu) paket jenis zat yang diperiksa adalah sebagai berikut industri minyak goreng sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : minyak lemak sebesar rp. , : cod sebesar rp. , : bod sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . industri pengolahan hasil perikanan sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : minyak lemak sebesar rp. , , cod sebesar rp. , : bod sebesar rp. , : amonia sebesar rp. klor bebas sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . industri pelapisan logam sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : sebesar rp. , : sebesar rp. , : sebesar rp. , : sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . industri tempe dan tahuhotelrumah sakit sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : cod sebesar rp. , : bod sebesar rp. , : amonia sebesar rp. , : temperatur sebesar rp. , , dan sebesar rp. , . pemukiman (real estate), rumah makan restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : bod sebesar rp. , : minyak lemak sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar rp. dengan rincian meliputi tss sebesar rp. , : minyak lemak sebesar rp. , , klor bebas sebesar rp. , , kromium total sebesar rp. , : sebesar rp. , : sebesar rp. , : sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . depot dan terminal minyak sebesar rp. dengan rincian meliputi minyak lemak sebesar rp. , : dan sebesar rp. , . pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut tds sebesar rp. , : sebesar rp. , : dhl sebesar rp. , : morbidity sebesar rp. , : salinitas sebesar rp. , : sulfida sebesar rp. , : nitrit sebesar rp. , : dan atau mas sebesar rp. , . udara ambien sebesar rp. dengan rincian meliputi sebesar rp. , : so2 sebesar rp. , , no2 sebesar rp. , , oksidan ox) sebesar rp. , : total partikulat tsp) sebesar rp. , : timah hitam sebesar rp. , : hidrokarbon hc) sebesar rp. , : dan kebisingan sebesar rp. , . udara emisi sebesar rp. dengan rincian meliputi sebesar rp. , : sulfur dioksida so ) sebesar rp. , : cc) kapasitas sebesar rp. , : hidrogen florida hf) sebesar rp. , : hidrogen klorida hci) sebesar rp. , : gas klorin ci2) sebesar rp. , : g9) total sulfur tereduksi h2s) sebesar rp. , : amonia nh3) sebesar rp. , : seng zn) sebesar rp. , : arsen as) sebesar rp. , : timah hitam pb) sebesar rp. , : kadmium sebesar rp. , : dan komposisi gas co2,co,o2 dan temperatur metode gas analyzer sebesar rp. , . ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian dan pengukuran kapal kapal perahu taxi penyeberangan per kapal rp. kapal penangkap ikan dengan s d per kapal rp. s d per kapal rp. s d per kapal rp. pelabuhan gt kunjungan pelabuhan gt kunjungan pas masuk penumpang berangkat pengantar penjemput dewasa per orang rp. anak anak per orang rp. pas masuk kendaraan untuk kendaraan bermotor roda per kendaraan rp. sekali masuk untuk kendaraan bermotor roda per kendaraan rp. sekali masuk per orang rp. sekali masuk pelayanan usaha reklamasi yang dilakukan luas rp. oleh pemerintah daerah reklamasi pelayanan pengerukan yang dilakukan oleh luas rp. pemerintah daerah pengerukan sewa tanah dan penggunaan perairan per tahun rp. wilayah pelabuhan milik pemerintah daerah untuk pelayanan operasi galangan bengkel kapal sewa tanah dan penggunaan perairan di| m?'pertahun rp. wilayah pelabuhan milik pemerintah daerah untuk pelayanan penggunaan alur pelayaran kolam pelabuhan terminal untuk kepentingan sendiri teks) pelabuhan pengumpan lokal k.sewa tanah dan penggunaan perairan wilayah pelabuhan milik pemerintah daerah untuk pelayanan penggunaan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri pelabuhan pengumpan lokal luas lantai dermaga s d per tahun rp. tuas lantai dermaga s d per tahun rp. luas lantai dermaga s d per tahun rp. tuas lantai dermaga atas 251m? pes.) rms bupati boven digoel provinsi papua peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang pedoman pengelola barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boven digoee barang milik daerah perlu disusun pedoman poven digoel, mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang dakabupaten boven digoel tahun nomor d.perhitungan mana menyebutkan dengan jelas jenis,bukbukan untuk diteliti dan dianalisa oleh tim bukan berdasarkan hasil penelitian dmilik daerah dan rencana kebutuhebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: daftar rencana kebutuhan barang unit ribu):bukan, pengadaan melalui penyedia, membuat sendiri atau swakelola: penerimaan bentuk: tanah dilaksanakan oleh pengelola barang daerah dan dapat didelegasikan kepada pengguna barang, peralatan dan mesin dilaksanakan oleh bukan. jalan, irigasi dan jaringan berupa: jalan, jembatan dan drainase dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum, bangunan air atau irigasi dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum, instalasi dan jaringan dilaksanakan oleh skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya. barang barang, penunjang keperluan operasional instansi dilaksanakan oleh skpd yang bersangkutan, b.penunjang keperluan ketatausahaan keuangan daerah dilaksanakan oleh bukan. ketentuan dalam tidak dapat dilaksanakankabupaten boven digoelbukanbukanatau tukar guling barang daerah dilaksanakan oleh bupati, sebelum dilakukan tukar menukar atau tukar guling barang daerah terlebih dahulu dilakukan analisa oleh tim dengan mendasarkan pada harga pasar wajar yang berlaku, tim sebagaimana dimaksud pada atas ditetapkan dengan keputusan bupati. dasar pengakuan dan penilaian atas barang milikkendali persediaan barang. dokumen dan atau bukti bukti pengadaan barang inventaris yang sah diserahkan oleh kepala skpd kepada pengelola barang milik daerah melalui kepala bukan selaku pembantu pengelola barang milik daerah dengan berita acara serah terima dari skpd bukan dilengkapi dengan berita acara penerima pekerjaan. hasil pengadaan barang inventaris dilaporkan oleh kepala bukan kepada bupati untuk diusulkan penetapan status penggunaannya. berdasarkan penetapan status penggunaan barang milik daerah bukan,,cc. optimalisasi fungsi barang milik daerah, atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaatbagi pemerintahdiatur dengan peraturan bupati: pemanfaatan barang milik daerah dapat dikenakan retribusi, retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dnglakukan pinjam pakai antarbukan. prosedur pinjam pakai adalah sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan kepada pengelola barang melalui bukan, bukan meneliti dan mengkaji permohonan dari aspek kelayakan, teknis dan yuridis, bukan lanjuti denganbukandancc.setor kas daerah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. biaya pengkajian, penelitian, penafsir dan pengumuman tender atau tangani dan dapat milik bangunan dan fasilitas dimaksud, bangunan guna serah dan bangunan serah guna barang milik daerah dilaksan tangani. penetapan mitra bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan melalui tendererekning kas umum daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. tidak menjamin atau menggadaikan barang atau memindah tanganan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna. cc. memelihara obyek bangun serah guna dan bangun guna serah, dalam jangka waktu pengoperasian, sebagia barang milikin dengan biaya persiapan pelaksanaan bangun guna serah dsebelum pengguna pengamanan sebagaimana dimaksud dalam fisik untuk mencegah terjadinya penurun fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, cc. pengaman fisik untuk tanah dan bangunanadilakukan dengan cara pemasaran dan pemasangan tanda batas tanah, pengamharus dilengkapi dadimaksud pada dilakukan oleh bukan. bagian kedua pemeliharaan bukan,penguna dan atau kuasa penguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawa penguasanya. pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memaksakan pemeliharaan barang milik daerah oleh skpd selaku penguna barang daerah. pelaksanaan pemeliharaan berat atas barang milik daerah oleh bukanmikiran. pemeliharaan sebagaimana pada berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. kriteria dan prosedur pemeliharaan berat sebagaimana dimaksud dalam huruf akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pemeliharaan berat bangunan gedung sebagai mana dimaksud pada adalah perbaikan struktur bangunan gedung.standar akuntansi pemerintah daerah. penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim penilai dan ditetapkan dengan keputusan bupatven digoel. sekretaris derah ialah sekretaris daerah kabupaten boven digoel. barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatut pertimbangan teknis,an atau susut dalam menyimpyang disebabkan: kesalahan atau kelalaian menyimpan dan atau pengurus barang, diluar kesalahan atau kelalaian penyimpan dan atau pengurus barang,bukan. berdasarkan berita acara penarikan, bukan mengusulkan perubahan status penggunaan kepada bupati, untuk selanjutnya dilakukan penghapusantata cara penghapusan barang milik daerah dilaksanakan dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. penghapusan barang milik daerah ditindaklanjuti dengan pemusnahanukan oleh bukanan pemindahtanganatasmana, yaitu penjualan kendarbukan berdasarkan keputusan pengelola barang setelah memperolah persetujuan bupati. paragraf penjualan kendaran dinas operasional kendaran dinas operasional terdiri dari kendaran dinas operasional, dan kendaran dinas operasional khusus atau lapangan. penjualdalamataupada hanya kali untuk setiap pejabat negara dan dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan. penjualan kendardienetapan penggolongan rumah dinas daerah, selanjutnya akan diatur dalam peraturan bupati. rumah milik daerah disewabelikan sebagai berikut rumah daerah golongan iii yang telah berumur (dua puluh) tahun atau lebih, rumalindapat tukar menukar barang milik daerah dapat berupaasur yangyang bernilai dilam bentukpengelola barangbukan. pencatatan barang inventaris dilakukan menurut penggolongan dan kodifikasi barang. bukan peralatan dan mesin dalam kartu inventaris barang gedung dan bangunan dalam kartu inventaris jalan, irigasi dan jaringan dalam kartu inventaris aset tetap lainnya dalam kartu inventaris kontruksi dalam pengerjaan dalam kartu inventaris bukanbagian kedua inventarisasi bukan dan skpd melaksanakan sensus barang milik daerah setiap (lima) tahun menyusun rekapitulasi barang milik pemerintahan daerah. bukanukanbukanil. daftar pengadaan barang pakai habis, buku inventaris,bukan dengan dihampiri kartu inventaris barang. bentuk dan format pencatatan dan pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupativen digoelbarang adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. penyaluran barangbarangbarang adalaharangbarangbarangbarangdan pengamanan barangdan penyimpantahun nomor untuk salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerahdoman pengelola: pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, ketatausahaan, j . pembinaan, pengawasbarangantara pemerintah daerah,atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain,antara pemerintah daerah,atau dari pemerintah daerah,untuk diperhitungkan sanatausahaaan barangbarangmemuat data barang yang digunakan oleh masing masing pengguna. daftar barang kuasa pengguna,yang selanjutnya disingkat(rumah jabatan)inas daerah golongan (rumah instansi)inas daerah golongan iii (rumah pegawai) j . ketatausahaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian il. pembiayaankepala bukan selaku pembantu pengelola kepala skpd selaku pengguna kepala unit pelaksana teknis selaku kuasa pengguna pengurus barang daerah bupati sebagai pemegang kekuas barang milik daerah, menetapkan pemanfaatan barang milik daerah tanah dan bangunan,yang menjadi kewenangannya, tata cara pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan serta kebijakan pengamanan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua pengelola barang sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah, berweetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah atas usulan dari kepala skpd. bagian ketiga pembantu pengelola barang pembantu pengelola barang adalah kepala bukan yang melaksanakan sebagian kewenangan pengelola untuk yang diusulkan oleh skpdpada skpd: cc. rencana kebutuhan dan perawatan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud point ditindaklanjuti oleh skpd dalam rencana kerja dan anggaran pada skpd yang bersangkutan, menerima dan meneliti usulan skpd tentang barang milik daerah yang akan dihapus atau dipindahtangankan, melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh bupati, melakukan koordinasi dan registrasi dalam pelaksanaan inventarisasi atau sensus barang milik daerah, kepala bukan selain mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengusulkan pengurus barang milik daerah kepada sekda, melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangannya, mengusulkan status penggunaan barang milik daerah kepada bupati melalui sekdabukantugas dan wewenangbawah penguasanya. kepala skpd bertugas dan berwenang mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat kerja daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang melalui pembantugajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang didalam penguasaannya h.menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik atas barang yang berada dalam penguasanya kepada bukan, kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung, jumlah dan jenis barang yang dikelola, lokasi:bukanbukan: meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan bukan, mengamankan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, membuat laporan penerimaan,penyaluran dan stock atau persediaan barang milik daerah kepada kepala bukan, mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang,pergunakan lagi, menerima dan menyimpan barang milik daerah yang dikelola oleh skpd: mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang,pengeluaran barang dan keadaan barang daerah kedalam buku atau kartu barang menurut sejenisnya,
|
walikota bitung: bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga perusahaan daerah air minum duasudara kota bitung perlu meningkatkan kuantitas, kontinuitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat kota bitung serta meningkatkan pertumbuhan usaha perusahaan, yat daerah kota bitung. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota bitung. direksi adalah direksi perusahaan daerah air minum duasudara kota bitung. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah air minum duasudara kota bitung.tujuan penyertaan modal meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. menanggulangi pembayaran kewajiban pokok maupun kewajiban non pokok kepada pemerintah republik indonesia sebagai persyaratan amandemen kontrak rekening dana investasi rdi) pengembangan spam. melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat dalam upaya memenuhi target cakupan pelayanan air bersih sebagai target millenium development goals gs) tahun bab iii prinsip operasional perusahaan dalam menjalankan operasional dam, perlu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja dam, maka dam melakukan hal hal sebagai berikut menjalankan prinsip good corporate governance gcg) yang meliputi prinsip prinsip sebagai berikut transparansi, akuntabilitas: pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan: dan kewajaran.dam. bab penyertaan modal pemerintah kota bitung melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang pada dam. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diberikan sebesar rp. (duapuluh milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara bertahap dimulai sejak tahun dan berakhir paling lambat pada tahuntahun berkenaan yang pelaksanaan teknis pengerjaannya diatur dengan peraturan walikota. bab hasil usaha pengaturan mengenai hasil usaha atau bagian laba dari hasil penyertaan modal pemerintah kota bitung pada dam kota bitung dilakuberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada walikota melalui dewan pengawas setiap triwulan dan setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan dam. bab vii pengawasan walikota dapat menunjuk sekretaris daerah selaku pejabat yang akan mewakili pemerintah kota bitung untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada, dimana pemerintah daerah berwenang dan bertanggungpemerintah daerah kabupaten serdang bedagai mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan sosial sesuai dengan karakteristik dan risiko bencana, bahwa secara geografis, klimatologi, hidrologis dan kondisi sumberdaya alam kabupaten serdang bedagaipembentukan produk hukum daerahalinan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, data kebencanaan, risiko bencana:lanjut usia, bayi, balita dan anak anak, ibu yang sedang mengandung atausalinandimaksud pada terdiri atas unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial lembagasa: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, dan lembaga usaha. anggota forum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati.masyarakat,vii tim siaga bencana desa dalam rangka pengurangan risiko bencana di: cc. tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, unsur pendidik sekolah, dan masyarakat desa. salinan dalam rangka pengurangan risiko bencana tsb berperan antara lain: menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana: menyusun rencana aksi komunitas tingkat desa dalam rangka pengurangan risiko bencana koordinasi dengan bpbd,melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana, berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. tsb sebagaimana dimaksud dalam dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat. bpbd, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya tsb. struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam tsb ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan tsb. ketentuan lebihlanjut mengenai tsb diatur dengan peraturan bupati. bab viii perangikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya, memberikan informasi kepada publik tentang aktivitasnya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. salinanmenginisiasi integrasi pengurangan risiko bencana dengan memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait. perguruan tinggi berperanserta melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstrukssalinadilaksanakan bawah koordinasi kendali badan nasional penanggulangan bencanaberkoordinasi dengan bpbd. peran serta dan pengawasanbawah koordinasi kendalsalinan babb prabencana bagian kesatu umum penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap praperencanaan dan upayrencanrencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh bpbd dan ditetapkan dengan peraturan bupati untuk jangka waktu (lima) tahun salinan danlam situasi tidak terjadicc. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, menerapkan upaya upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulanganadpemerintah dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh bpbd. radkepada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana. dalam penyusunan rad memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.budaya dan, salinanpembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencanasalinansalinankoordinir tindakan yang diambiluntuk memperoleh datamengkoordinasi tindakan yang dilakukan: salinanrdang bedagsalin, dan pemulihanpenentuan status dan tingkatan darurat bencana memuat indikatorngadaan barang dan ataulanjut mengenai status bencana dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan bupati. salinan bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi daerahbantuansalinanbelanja tidak terduga. ketentuan lebihlanjut mengenai pencairan dan penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada diatur dengan. dana siap pakai, digunakan terbatas pada pengadaan barang dan atau jasapimpinan instansi lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas dan atau menutup membuka pintu air(satu) komando sebagaimana dimaksud dalam hurufsalinanmbentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana . oleh kepala bpbd dengan pola pendampingan fasilitasi. salinan bagian ketujuh pemulihan segera prasarana dan sarana vital pemulihan dengan segera atasbawah komando kepala bpbd sesuai dengan kewenangannya. bab xii pascabencana bagian kesatu umum penyelenggaraan pascabencana mencakup tahap: rehabilitasi:berdasarkandilaksanakan oleh bpbd setelah berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait. salinan. kegiatan fisik perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung. perbaikan lingkungan daerah benc dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadatsalinanlanjut mengenai tata cara perhitungan besaran bantuan perbaikan rumah masyarakat berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah diatur denganterjadi bencana. salinansalinansalinatau peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaybudaya lokal: dan ekonomi. salinanerdang bedagawadah pelaksanaan proses belajar mengmedia massa adalah alat penyampai pesan dari suatu sumber kepada masyarakat dengan menggunakan alat komunikasilembaga internasional yang terorganisasi dan tidak mewakili suatualinandan rencana anggaran biaya sesuai dengan,berkoordinasialinanhuruf bertujuan untuk penataan daerah rawan bencana arah yang lebih baikberkoordinasi dengan bpbd. salinandilakukan bab x dan atau pemerintah daerah provinsi. salinan pemerintah daerah dapat menerima bantuan dana dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan bersifatelanja tidak terduga. pengeluaran belanja tidak terduga untuk belanja tanggap darurat bencandiatur dalam peraturan bupatsalinjsalinan bpbd berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana kepada korbsesuaikan berdasarklinanalamsantunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalamprioritaskan kepada kelompok rentan. salinansumatera utara dan pemerintah daerahakaman. dan atau biaya ambulansuntuksalinandiatur dalam peraturan bupati. bab xiv kerja sama antar
|
barang milik daerah pada perusahan daerah air minumpenyediaan air minum kepada masyarakat, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan jaringan perpipaan yang dimanfaatkan oleh perusahaan air minum.salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah melalui penyertaan modbarang milik daerah padabarang milik daerah pada perusahan daerah air minumempat puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuhjaringan sambungan air perdesaan, nilai jaringan sambungan air perdesaan sebagaimana dimaksud pada dinominasikan sebesar rp. lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pengembangan jaringan perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari barabai kawasan kecamatan barabai sebesar rp. empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan empat puluh delapan rupiah), pengembangan jaringan perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari ikk batang alai selatan kawasan kecamatan batang alai selatan sebesar rp. satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima puluh dua rupiah), jaringan sambungan airi wah bupati boven digoel provinsi papua peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten boven digoel pada pt. bank pembangunan daerah papua dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boven digoel, menimbangyertakan sejumlah modal antara pemerintah kabupaten boven digoelboven digoelboven digoel pada pt. bank pembangunan daerah papu: penyertaan modal pemerintah kabupaten boven digoel padaven digoel. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boven digopt) bank pembangunan daerah papua adalah badan usaha milik daerah bumi)pakati bersama oleh pemerintah daerah dan dprd selanjutnyabab maksud dan tujuan pemerintah kabupaten boven digoelembangunan daerah bab iii penyertaan modal daerah pemerintah kabupaten boven digoel melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk investasi pada pt. bank pembangunan daerah papua adalah sebesar (enam milyar rupiah) yang akan disetor sampai dengan tahun penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada selanjutnya pada tahun dibayarkan, sebesar dukabupaten boven digoel(empat belas milyar rupiah). selanjutnya rencana penyertaan modal pemerintah kabupaten boven digoel sebagaimana tersebut pada secara keseluruhan berjumlah (delapan belas milyar). pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab pengawasan bupati boven digoel dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah kabupaten boven digoel untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada.salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, wahyudiana, pembina tk.i nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten boven digoel nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten boven digoel pada pt. bank pembangunan daerah papua,
|
walikota bitung peraturan daerah kota bitung nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bitung, menimbang: bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat kota bitung, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa berperilaku hidup sehat, bahwa asap rokok terbukti membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, bahwa berdasarkan ketentudan fungsi pemberdayaan kesehatan masyarakatbermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja,cc. poliklinik, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas): pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes): balai pengobatan, laboratorium, posyandudalam huruf meliputi kelompok bermain anak, penitipan anak, pendidikan anak usia dini paud), gereja, masjid mushola, klenteng, pura, vihara: dan tempat ibadah lainnya. angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bus umum, taks kabupaten, angkutan air, pabrik, bengkel: dan tempat kerja lainnya, tempat rekreasi, halte: terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, dan pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan walikota. pengelola, pimpinan dab dengankegiatan menjual dan atau membeli sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk tempat umum yang digunakan untuk kegiatan penjualan, setiap orang badan dilarang memasang iklan rokok dalam jarak (seratus) meter dari kawasan sebagaimana dimaksud dalamengelola, pimpinan dan atau penanggungjawab ktr. bab pembinaan dan pengawasan walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan ktr. walikotakota bitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengelola, pimpinan dlaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi. pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab ktr melakukan pembinaan dan pengawasan tempat yang menjadi tanggung jawabnya. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab melaksanakan prinsip prinsip koordinasi. pembinaan dan pengawasan oleh skpd sebagaimana dimaksud dalam guna mewujudkan ktr dilaksanakan secara persuasif. pembinaan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyebaran brosur, pamflet, leaflet, baliho dan sejenisnya. dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ktr yang dilakukan skpd, walikota membentuk satuan tugas penegak ktr dengan keputusan walikota. bab ketentuan penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota bitungsanksi setiap pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab ktr yang terbukti tidak melaksanakan ketentuan dikenakan sanksi tindak pidana ringan denda paling banyak rp. (satu juta rupiah). setia setiap orang yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi tindak pidana ringan dengan denda paling banyak rp. (seratus ribu rupiah). setiap badan hukum dan badan usaha yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif dan atau denda. sanksi administratif dan atau denda sebagaimana dimaksud pada berupa dan sanksi dalam peraturan daerah ini mulai diberlakukanpengaduan masyarakatota pontianak tentang peningkatan pelayanlayanan rumah sakit yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme unit pelaksana teknis dinas rumah sakit umum daerah sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak maka diperlukan pengaturan hukum yang menduk sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat pertanggungjawaban, bahwa pelayanan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmelam melaksanakan reformasi birokrasi lingkungan rumah sakit, jdih.pontianakkota.go.id bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan kesehatpat mengadukan ketidakpuasan tersebut sesuai dengan mekanismelayanan pengaduanjdih.pontianakkota.go.idkegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii ketentuan lain lain utd rsud(suku, agama dan ras) dan tidak bertanggung jawab. utd rsudpjs. walikota pontianak, ttd mahmud diundangkan pontianak pada tanggal mei plt. sekretaris daerah kota pontianak, ttd gray indra mulya jdih.pontianakkota.go.id jdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idat daerah adalah sekretariat daerah kota pontianak. inspektorat adalah inspektoratdaerah selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah sultan syarif mohamad kariertata laksana pengelolaan pengaduan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang yang tugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan pada setiap pelayanan rumah sakit. pengelolaan pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengaduan pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada rumah sakit terhadap rumah sakit. petugas pelaksana pelayanan pengaduan masyarakat adalah petugas pelaksana pelayanan pengelolaan penanganan pengaduan rumah sakit kota pontianak yang bentuk atau tunjuk oleh rumah sakit. jdih.pontianakkota.go.id tim administrasi adalah tim yang ditunjuk untuk memproses pengelolaan pengaduan dari pelanggan atau masyarakat yang masuk media resmi pengaduan. tim publikasi kehumasan adalah tim yang tunjuk untuk memberikan informasi tentang jawaban pengaduan atau berita pelayanan pengaduan kepada pelanggan atau masyarakat yang masuk media resmi pengaduan. pengelolaan penanganan pengaduan berbasis online yang berupa short message service gateway sippandumas kalkun online) adalah pengelolaan penanganan pengaduan pelanggan (masyarakat) terhadap pelayanan rumah sakit berbasis online, menggunakan aplikasi kalkun sebagai layanan short message service gateway berbasis web yang dapat digunakan untuk bertukar pesan dengan short message service yang dapat implementasikan pada server dan perangkat komunikasi ponsel baik jenis code division multiple access maupun global system for mobile communications untuk meningkatkan akses komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakipengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam menangani urusan pemerintah dalam bidang pelayanan publik. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah: mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan utd rsud dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pelayanan pengaduan masyarakat, mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan pengaduan masyarakat, terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik melalui pelayanan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelayanan pengaduan masyarakat. ruang lingkup peraturan walikota ini adalah: asas dan prinsip pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan, cc. pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan hak dan kewajiban penerima pelayanan, sarana media resmi pengaduan, jdih.pontianakkota.go.id tata laksana pengelolaan penanganan pengaduan, alur pengelolaan penanganan pengaduan, laporan hasil pengelolaan pengaduan, sekretariat pengaduan, penganggaran, ketentuan lain lain: dan il. ketentuan penutup. bab iii asas dan prinsip pengelolaan penanganan pengaduan asas asas dalam penanganan pengaduan terdiri darilingkungan rumah sakinanganan pengaduan pengelolaan penanganan pengaduan meliputi: pengelolaan pelayanan penanganan pengadungelolaan dan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan yang tidak berdasarkan fakta lapangan, dan jdih.pontianakkota.go.id memberikan informasi kepada masyarakat yang benar. pelayanan pengelolaan penanganan pengaduan, yaitu: kritik, saran, keluhan, dan solusi. bab pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan yang bersifat pengawasan dilakukan oleh inspektorat. pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan yang tidak bersifat pengawasan dilakukan dinas kesehatan. utd rsud berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengelolaan penanganan pengaduan. dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada utd rsudb.mekanisme yang sudah atur oleh peraturan walikota ini: danjdih.pontianakkota.go.id bab vii sarana media resmiatau media resmi pengaduan yaitu pojok pengaduan dan informasi, kotak saran: cc. website: telpon pengaduan: short message service gateway sippandumas kalkun online): media yang terintegrasi dengan aplikasi pencil (e latar), dan media cetak dan elektronik yang terdaftar komunitas humas rumah sakit. bab viii tata laksana pengelolaan penanganan pengaduan kepala dinas kesehatan sebagai pembina menetapkan petugas pengelolaan penanganan pengaduan. direktur utd rsud sebagai pengarah pengelolaan penanganan pengaduan. kepala bidang pengendalian dan pengembangan adalah sebagai penanggung jawab pengelolaan penanganan pengaduan utd rsud. stakeholder (kepala bagian bidang jabatan fungsional tertentu instalasi utd rsud bertugas: memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan sesuai perencanaan yang telah disusun, dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan penanganan pengaduan sesuai perencanaan yang telah susun antara lain, menjadi narasumber penanganan pengaduan (komplain) pelanggan memastikan kegiatan pengaduan dapat terlaksana sesuai dengan kompetensi masing masing bagian. koordinator administrasi bertugas: melaksanakan kegiatan penanganan pengelolaan pengaduan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak pihak terkait, menyiapkan materi rapat dan memimpin rapat rapat sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan, mengkompilasi hasil rapat, menandatangani naskah keputusan hasil rapat sebagai dokumen pelaporan, melakukan analisis pengaduan pelanggan, menindaklanjuti hasil analisis pengaduan pelanggan, melaksanakan review pelaksanaan kegiatan, dan menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan. koordinator publikasi kehumasan bertugas: memberikan informasi tentang pelayanan kepada pelanggan, mengkompilasi hasil tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggan, menjawab keluhan yang diterima melalui media penerima pengaduan, dan jdih.pontianakkota.go.id rekapitulasi laporan pengaduan dan melaporkan kepada penanggung jawab untuk diteruskan dan dikirimkan dinas kesehatan kota pontianak setiap bulannya. admin pengelolaan penanganan pengaduan pelanggan bertugas: mengirimkan pesan layanan kepada pelanggan melalui short message service center, b.menerima dan mencatat pengaduan baik secara langsung counter pengaduan, kotak saran, website, via telpon, via short message service gateway sippandumas kalkun online), serta media yang terintegrasi dengan aplikasi latar, memilah jenis pengaduan yaitu pengaduan biasa dan serius, dan melaporkan kepada penanggung jawab terkait pengaduan yang masuk. admin informasi dan teknologi bertugas: menyiapkan server dan perangkat aplikasi sippandumas kalkun online: menyiapkan kartu telepon yang telah registrasi provider, mengintegrasikan sistem informasi rekam medik aplikasi sippandumas kalkun online, dan mempublikasikan jawaban berita atau pesan melalui website. bab alur pengelolaanyaituyaitub.jdih.pontianakkota.go.id pengelolaan penanganan pengaduan dilakukan oleh pengelola penanganan pengaduan pelayanan dengan mengedepankan asas penanganan pengelolaan penanganan pengaduan yang transparan. bab laporan hasil pengelolaan penanganan pengaduan penanggung jawab pengelolaan penanganan pengaduan yang sesuai dari masukan dari masing masing bidang. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada dikirimkan kepada pelaksana pelayanan pengaduan masyarakat dinas kesehatan kota pontianak selambat lambatnya setiap bulan disesuaikan dengan kebijakan penerima pengaduan. bentuk form rekapitulasi hasil penanganan pengaduan tertuang dalam keputusan kepala dinas kesehatan. bab sekretariat pengaduan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan pihak rumah sakit menyediakan pojok pengaduan dan informasingelolaan pelayanan penanganan pengaduan utd rsud kepada dinas kesehatan baik secara periodik maupun insidentil, dengan tembusan kepada inspektorat kota pontianak, dan menyiapkan bahan laporan pelayanan pengelolaan penanganan pengaduan rumah sakit yang akan disampaikan kepada dinas kesehatan. bab xii penganggaran penganggaran adalah pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan pengaduan pada utd rsud dibebankan pada anggaran pendapatan dan jdih.pontianakkota.go.id
|
walikota pagar alam(ppk blue) rumah sakitdalam rangka pelaksanaan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum bahwa berdasarkan tata tertib penilaian tim penilai badan layanan umum daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan walikota tahun tentang penunjukan tim penilai alam bahwa rsd melemah telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) penuhngelolaan keuangan badan layanan umum daerah8838keuangan nomor pmk.ota;hnis daerah kota pagar alam.memutuskan menetapkan: peraturan walikota tentang penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakitota pagar alampagar alamota pagar alam yang d..setuju.kembali. belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana "apat diangkat oleh pimpinan blue untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawasndas atau hasil usaha lainnya. nilai ascial bersih yang diterima setiap bulan oleh dewan pengawas dan sekretaris dew hibah hasil kerjasama dengan pihak lain; apbd; apbnikonsentrasikan atau tugas pembantuan;, hurufdalam huruf, biaya bahan biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain lain. biaya umumkan administrasi(spt).walikota.ma),disertai dengan usulan program.c,definitif. rba definitive; proyeksi arus kas;tub'ja walikota untuk jumlah sampai dengan rp. (lima milyar rupiah);utang dilakukan oleh pimpinan blue^n^an_pjhakjailmlaksana pengadaan terlebih dahulu hams memperoleh persetujuan tertulis dari: pemimpin blue untuk pengadaan barang jasa yang memulai atas rp. (lima puluh milyar rupiah); atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin blue untuk pengadaan barang jasa yang memu. pengelola blue dan hams memperhatikan ymwalikota. dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akm2 (dua) bulan"pnviisiinan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasaii'a) pimpinan blue mengihkgian keempat pembinaan dan pengawasan . "t nhipnan dan pengawasan terhadap blue dilaksanakan berdasarkan peraturan i diundang undangan yang berlaku. bab dewan pengawas ijd. :uat minimal sebagaimana dimaksud pada dan jumlah anggota dewan .r.lawas sebagaimana dimaksud pada mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. ;', :" ^van pengawas dibentuk dengan keputusan walikota atas usulan pemimpin up) . ,,, ; !!,," .'. !: . bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap w.:!siaan iil.ui yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan aliran perundang undangan. hj'pengelolaan blue; nielaoorkan kepada walikota tentang kinerj'd.keuangandan pejabatteknis ditetapkan paling banyak sebesar %index); tingkat kegawatdaruratan (emergencymapagar alam. ditetapkan pagar alam pada tanggal september walikota pagar alam diundangkan pagar alam lazuli kursi pada tanggal sekretaris daerah kota pagar alam, drs. h.a. fahri, nipqk4oh*c diundangkan dalam lembaran daerah kota pagar alam nomor tanggal so ? r sekretaris daerah drs. h.a.fa cr f ri.mm nip. wali lazuli kursi lembaran daerah kota pagar alam tahun nomor.^.t.seri.^.
|
salinan run t, memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang standar harga satuan dasar upah dan bk350 btg tiang pancang mini pile ready mix) uk. x32, k450 btg tiang pancang mini pile ready mix) uk. x32, k350 btg sheetpile meter besi ulir polos btg sheetpile meter besi ulir polis btg sheetpile meter besi ulir polos btg sewa pompa ready mix min. m?) bahan plastik cor beton kansteen kerb beton ready mix sin uk.20x30x60 kansteen kerb beton ready mixketam uk. ky. belian ketam uk. ky. belian ketam uk. ky. belian ketam uk. ky. belian ketam uk. ky. klas bengkirai uk. (tdk ketam) ky. klas bengkirai uk. (tdk ketam) ky. klas bengkirai uk. ketam) ky. klas bengkirai uk. (ketam) ky. klas bengkirai uk. (ketam) kusen belian uk. kusen kelas bangkai uk. kusen kelas uk.ppolammea opo cat dasar alkali cat akhir eksterior (weather shield) setara dulu cat dasarsetara mobile mobile sabun cream pembersih kotoran bahan besi danaluminium bo. kawat baja berat besi penahan beugelplat l.3cm rangka baja ringan zincalume (truss color ana uan dalam benama atom rangka baja ringan zincalume (truss color danau dalam bentang mafagomy rangka baja ringan zincalume (truss color bendahara dalam benang ndalem|o rangka baja ringan zincalume (truss color dengan jurai dalam bentang rangka baja ringan zincalume (truss polos kena sara dalam bemanesfatem rangka baja ringan zincalume (truss polos mena juri dalam bentang maja some rangka baja ringan zincalume (truss polos dasar serai dalam bemtanes atom ags00. rangka baja ringan zincalume (truss polos bagan serai dalam bentang maja s0my pjg tass imlmamampenooantwa engselpintu slotjendela kuncitanam slag (setaraf bellus) sekrup fixerulir kayu sekrup zincalume pintu temporer polos uk. unit (aksesoris pemasangan pintu alumunium putih engsel tanam uk. unit cm( lapis acc stainless pemasangan pintu alumunium putih engsel kupu kupu uk. cm ( lapis acc stainless unit pemasangan jendela basement uk. lengkap unit tanpa kaca) bahan atap sirap belian genteng metal type permata genteng metal type prima genteng metal type royal genteng metal type classic genteng metal type permata genteng metal type classic genteng metal type royal atap genteng online transparan atap genteng online warna (merah,hijau,coklat hitam) lbr atap genteng online warna biru lbr premium) atap genteng ondwvilla warna (merah,hijau,coklat hitam) lbr atap genteng ondwvilla warna (terakota fiorentina) lbr perang online warna (merah, coklat, hijau hitam) lbr perang online warna lbr (biru premium) perang online warna lbr (fiorentina) siku online warna merah,coklat, hijau hitam apron piece ondwvilla verge piece online ondwvilla lbr tinggi ondemand atap seng metal soka abadi lbr 80cm nok bubungan genteng metal stone sean gas asa amar hijau tua, biru tua) hijau muda muda) atap steel sheet0.4lengkung (silver) coklat, hijau tua, biru tua atap steel sheet lengkung (coklat, biru, merah, hijau muda atap steel sheet lengkung (biru atap steel sheet lengkung (biru, merah, hijau muda nok rabung steel sheet lebar (silver) nok rnok rabung steel sheet lebar nok rabung steel sheet lebar biru, merah, hijau muda nok "tabung steel sheet lebar nok "trabung steel sheet lebar nok rabung steel sheet lebar (biru, merah, hijau muda) kaca polos,t kaca polos, kaca polos, kaca polos, kaca raden, kaca raden, kaca raden, kaca raden, kaca cermin kaca resol, nano bingkai daun polos nano bingkai daun raden kaca es,t 3mm m2? lom multiplex t 10mm lbr plywood4'x8'x4mm lbr panel grc 120x240x40 lbr klosetjongkok (setaraf ina) bakairfibreglass uk. 55x55x60cm shower spraysetara toto unit sopran dia onda sewa molen set sewa peralatan las set mesalatbantu set beda0g0, ll. |batualam batu candi ukuran15x30cm batu pacitoroso ukuran 10x20cm batu pacitoroso ukuran 15x30cm m2? |m. bahan alat alat listrik trafo sont250 watt buah trafo sont125 watt buah trafo sont70 watt buah trafo neon watt buahsadel bungkus sadel bungkus| time switch themen buah taping connector2 baut buah respon buah yo. walikota pontianak, ttd edi rusdi kantongaan |a. jup tukang gali batu tembok kayu besi cat pipa cor semen listrik org hari pancang kepala tukang ahli alat berat (mekanik operator alat berat supir truk org hari| kemektuk org hari| walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong lampiran peraturan walikota pontianak nomor 5harga satuan dasar (tidak material satuan termasuk profit dan overhead) (bahanpengisi batupecah2 3cem batupecah0, 1cm stone dustdinding roman keramik dinding roman marmerj6m btg tiang pancang mini pile ready mix) uk. k350 btg tiang pancang mini pile ready mix) uk. k350 6m
|
walikota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan walikotapontianakmenyatakan bahwa tarif layanan badan layanan umum daerah satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah unit kerjajenis tarif pelayanan jenis tarif pelayanan pada blue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak meliputi: tarif pelayanan kesehatan, tarif pelayanan pendidikan dan penelitian, dan tarif pelayanan lainnya. bab vii tarif pelayanan kesehatan bagian kesatu kebijakan tarif pelayanan kesehatan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk semua kelas perawatan kelas perawatan ii, kelas perawatan iii dan kelas perawatan vip adalah sama, yang membedakan hanya berdasarkan akomodasi ruang perawatan. jenis kelas perawatan pada blue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak terdiri dari: kelas perawatan kelas perawatan ii, kelas perawatan iii: dan kelas perawatblue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, visite dan pelayanan konsultasi, tindakan operatif', tindakan non operatif, tindakan invasivejdih.pontianakkota.go.idrawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. tindakan invasive, yangyang dikategorikan atas: critical care, merupakan keperawatan individu dan keluarga pada kondisi yang tiba tiba atau tidak diduga yang mengancam kehidupan, total care, pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan yang lebih lama, partial care, pasien memerlukan bantuan perawat sebagian, dan minimal care, pasien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan (patologi klinik), pelayanan radiodiagnostik, cc. pelayanan diagnostic elektromedis, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pemasaran jenazah, dan pelayanan penunjang medis lainnya. bab vijdih.pontianakkota.go.id peserta yang dimaksud pada yang berasal dari karyawan internal utd rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianakutd rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak. tarifan dituangkan dalam surat perjanjian kontrak. surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur pemimpin blue dengan pihak lain sesuai dengan ketentu, dan jenis pelayanan pendidikan dan penelitian.bahgian kedua perhitungan tarif perhitungan tarif rawat inap berdasarkandengan ketentuan sebagai berikut: jasa visite, jasa sarana dan jasa pelayananuntuk tindakan medis serta pemeriksaan penunjang medis sama untuk semua kelas perawatan. besarnya akomodasi ruang perawatan berdasarkan kelas ruang perawatan. jdih.pontianakkota.go.idpelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai harga umum setempat berdasarkandan peralatan kesehatan menjadi rusak, dan kejadian yangutd rsud sultan syarif mohamad alakdrie kota pontianak untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis dan anggaran. jasa pelayanan pada utd rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak ditetapkan dengan peraturan walikota. besarnya prosentase pembagian jasa pelayanan pada utd rsud serta mekanisme pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan direkt dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. jdih.pontianakkota.go.id bab xii ketentuan lain lain ketentuan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan diatur oleh direktur rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianatarif pelayanan badan layanan umum daerahunit pelaksana teknis dinas rumah sakit umum daerahjdih.pontianakkota.go.idmerupakanf coronary care unit yang selanjutnya disingkat iccu adalah merupakanmerupakanmerupakanjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.ideraptujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penerapan dan pengendaliruang lingkup peraturan walikota ini adalah: pelayanan pada blue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak, penetapan tarif, cc. prinsip prinsip penetapan tarif, d.jenis tarif pelayanan, tarif pelayanan kesehatan, tarif pelayanan pendidikan dan penelitian, komponen dan penghitungan tarif, h.pemanfaatan tarif, pengelolaan penerimaan tariff pelayanan dan besaran tarif, ketentuan lain lain, dan ketentuan penutup. bab iii pelayanan pada blue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak pelayanan pada blue rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak meliputi: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya. jdih.pontianakkota.go.id bab penetapan tarif direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis peperaturan walikota ini. tarif pelayanan pada blue utd rsud sultan syarif mohamad alkadrierinsip prinsip penetapan tarif prinsip dalam penetapan tarifrinsiprinsip dalam penetapan tarif mempertimbangkan kelanjutanprinsip dalam penetapan tarif untuk struktur dan besaran tarif pelayanan yang merupakan harga satuan setiap unit pelayananyang diberikantarif rumah sakit untuk masyarakat yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional. masyarakat yangrehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotik, tidak ditanggung oleh program jaminan kesehatan nasional tetapi dikaitkan badan narkotika nasional sesuaimemorandum understandingmemorandum understanding. jdih.pontianakkota.go.id
|
sg, menimbang bahwaperlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatanjdih.pontianakkota.go.id. berikut: ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta jaminan kesehatan kota pontianak adalah: fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi oleh dinas sosial, penduduk kota pontianak yang menjadi miskin karena pasca bencana atau belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan berdasarkan rekomendasi kpk melalui dinas sosial, jdih.pontianakkota.go.id cc. masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan kriteria tidak mampu berdasarkan rekomendasi dinas pembina, bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan turun jaminan kesehatanorang tidak mampu yang dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat membayar iuran bagi dirinya danjdih.pontianakkota.go.ilarangan pembakaran lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa sumber daya alamserta kebakaran lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, bahwa pembakaran lahan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial danpembakarjo, peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana lembaran daerah kota pontianak tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang larangan pembakaran lahlahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnyaterhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia kebakaran lahan adalah suatu keadaanbakaran lahan adalah tindakan yang disengajajdih.pontianakkota.go.idwalikotabadan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi kebakaran lahan. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah untuk mewujudkan kelestarianlahan dan hutperaturan walikota ini meliputi: pencegahan kebakaran lahan, pemanfaatan lahan terbakar, cc. pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup. bab iii pencegahan kebakaran lahanlahan. pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindarwalikota. masyarakat sekitarlahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok meluasnya kebakaran lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat. jdih.pontianakkota.go.id masyarakat disetiap orang yang mengetahui adanya api yang berada dan melakukan upaya pemadaman sesuai kemampuannya. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: penerapan prinsip kehati hatian, pembuatan parit batas tanah pemilikan, pembersihanri untuk mengetahui kebakaran lahan, alat pencegahan kebakaran lahan, cc.dimaksud padalahan. bab pemanfaatan lahan terbakar lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan tersebut selama (tiga) tahun sejak awal terjadi kebakaran. seluruh kegiatan lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama (lima) tahun sejak awal terjadi kebakaran. penetapan lahan terbakar atau dibakar berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh camat. bab pembinaan dan pengawasanjdih.pontianakkota.go.idsanksiknis
|
tan walikota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang harga satuan bangunan gedung negara dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang: wa. bahwa sesuai dengan keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor prt m tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara, pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara, mengatur standar harga satuan tertinggi per m? konstruksi fisik maksimumbahwa standar harga tertinggi merupakan biaya per m? konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung daerah, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung daerah kota pontianak, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedungharga satuan bangunan gedung negara, mengingat:jdih.pontianakkota.go.id instalasi informasi dan dari instalasi pengolahan air limbah dari toon fasilitas penyandang cacat dan dari matan ena sen catatan "). standar harga satuan tertinggi per m. total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya. untuk pekerjaan standar bangunan dan rumah negarajdih.pontianakkota.go.id harga satuan bangunan gedung negarharga satuan bangunan gedung negara berita daerah harga satuan bangunan gedung negara harga satuan bangunan gedung negara tahun kota pontianak provinsi kalimantan barat (dalam rupiah) gedung negara tidak sederhana sederhana rumah negara tipe tipe tipe c,d,e pagar gedung negara depan belakang samping bit pagar rumah negara depan belakang samping walikota pontianak, ttd sutarmidji jdih.pontianakkota.go.id analisis kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara nama bangunan kantor camat tahun dibangun jumlah tingkat lantai lembaga luas total lantai bangunan pemakai luas lantai basement alamat koefisien tingkat bgn fungsi bangunan ruang kantor klasifikasi bangunan sederhana ivivttt dasar analisis peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tanggal desember tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara harga satuan bangunan gedung negara isbn) berdasarkan peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang harga satuan bangunan gedung negara, untuk kota pontianak ii. kebutuhan biaya pekerjaan standar analisis kebutuhan biaya satuan pekerjaan standar koefisien tingkat bangunan isbn koefisien fungsi biaya satuan pekerjaan standar kebutuhan biaya pekerjaan standar luas lantai biaya satuan pekerjaan standar biaya pekerjaan standar ii. kebutuhan biaya pekerjaan non standar analisis komponen pekerjaan non standar seluruh b0b0 | min. max nat pengkondisian udara aanaamnamanmannanbonnn ooo thom ele ator escalator .ovveoooroooooooooooooooooooooooooooo.o omoooooomooio.ood bbm boom oop evememsomemomerwesomwgowmmemewmmn .&. vata suara sound system) maan woman bond ana p2. dana man. pan din a.!instalasi informasi teknologi) .a.cbooo.ooooooooooocooooooooo oooooomo.ooo@d banned bovommomonn tot mewamumvemeenensmowefomeeemsoemem aan ana ann ana. mana e mpa danny stem proteksi kebakaran amonia pelan bon noh berani alan mama mana. panai. ipnananaanan: . .: pameran ea. annehaayaehayayeeaaya inn .&. instalasi pengolahan air lima3n . mana moon bond man lion anatnttenf . (interior termasuk furniture) maan eno oop nah nomor . 1t:.| g3s pembakaran .o.ooooooooooooooo oooooooooooo.ooo o.ooo brvmrnena bon bemeworownt tot mmemnwoevomeveennmeenfoweteemmeenamaem .i2. medis amen pata mma bona uob anno kanoman pencegahan bahaya rayap memohon pondasi dalam .ooo.oooooooooooooooooooooooooodoo8 norma boe mpenmnl oot pomeewovoo1 dog eenonvonmeworon fasilitas penyandang cacat says sarana prasarana lingkungan biaya satuan pekerjaan non standar biaya komponen pekerjaan non standar kebutuhan biaya pekerjaan non standar biaya komponen pekerjaan non standar biaya pekerjaan basement fi) biaya peningkatan mutu iv. biaya pekerjaan fisik biaya pekerjaan standar biaya pekerjaan non standar dibulatkan empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah walikota pontianak, ttd jdih.pontianakkota sebagaimana telah diubahharga satuan bangunan gedung negarkerjaan umum dan penataan ruangdaerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi akan menjadi kekayaan milik negara daerah seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumahperolehan lainnya yang sah. pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung manajemen konstruksi mk)(rehabilitasi, renovasi, restorasi)walikotawalikota ini meliputi: pengaturan penyelenggaraan, klasifikasi bangunan gedung negara daerah, standar luas bangunan gedung negara, standar harga satuan, pembiayaan bangunan komponen bangunan tertentu, dan ketentuan penutup. bab iii pengaturan penyelenggaraan pengaturan penyelenggaraan pembangunan gedung negara daerahdepartemen pekerjaan umum dalam rangka pembinaan teknis, dan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik:jdih.pontianakkota.go.id prodaerah.gedung negara daerah. aparat pemerintah daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedungdaerahpemerintah daerah menyusun harga satuan bangunan gedung negara, harga satuan bangunan gedung negara per m? (perimeter persegi) tertinggi sebagaimana dimaksud pada adalah untuk pembangunan bangunan gedung negara daerah klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhanklasifikasi bangunan gedung negara daerah klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara, dengan klasifikasi, antara lain: jdih.pontianakkota.go.idampai dengan (dua) lantai dengan luas sampai dengan (lima ratus meter persegi), bangunan rumah dinas jabatan tipe tipe dan tipe yang tidak bertingkat, gedung pelayanan kesehatan (puskesmas), dan gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan (dua) lantai. bangunan tidak sederhana klasifikasiteknologi tidak sederhana, masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama (sepuluh) tahun dengan klasifikasi, antara lain: gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor bertingkat dengan jumlah lantai atas (dua) lantai dengan luas atas (lima ratus meter persegi) bangunan rumah dinas jabatan tipe dan tipe atau rumah dinas tipe tipe dan tipe yang bertingkat lebih dari (dua) lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun, gedung rumah sakit klas klas klas dan(dua) lantaiadalah selama (sepuluh) tahun, kepolisian republik indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus, gedung laboratorium, gedung terminal udara gedung terminal laut gedung terminal darat: stasiun kereta api, stadion olahraga, gudang benda berbahaya, gedung bersifat monumental, dan gedung perwakilan negara republik indonesia luar negeri. jdih.pontianakkota.go.id bab standar luas bangunan gedung negara standar luas bangunan gedung negara meliputi gedung kantor rumah negara e luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam peraturan daerah. khusus menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, 2usagawai negeri sipil yang golongan iv d dan golongan iv egolongan iii d kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang pejabat pejabat yang jabatannya setingkat dengan golongan iii d kepala sub seksi pegawai negeri sipil yang golongan ii d kebawah jdih.pontianakkota.go.id bab vii standar harga satuan standar harga satuan ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m? (perimeter persegi) pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas: harga satuan per m? (perimeter persegi)negara dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasinya, serta untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat. samping itu juga diberlakukan koefisien faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien faktor pengali untuk bangunan ruang dengan fungsi khusus: harga satuan per m? untuk pembangunan bangunan rumah negara. harga satuan per m? untuk bangunan rumah negara daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi kotanya. untuk harga satuan per m? untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per m? untuk pembangunan gedung negara bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten kota nya, dan harga satuan per m! untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara daerah yaitu: harga satuan per m! pembangunan pagar bangunan gedung negara daerah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten kota. harga satuan per m! pembangunan pagar bangunan rumah negara daerah, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi kabupaten kotacc. pagar belakang kurang lebih atau berdasarkan peraturan perundang undangan. bab viii pembiayaan bangunan komponen bangunan tertentu pembiayaan bangunan komponen bangunan tertentu yaitu terdiri: harga satuan rata rata per m? (perimeter persegi) bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara yaitu harga satuan tertinggi rata rata per (perimeter persegi) bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per m? (perimeter persegi)jdih.pontianakkota.go.id koefisien faktor pengali untuk jumlah lantai: jumlah lantai bangunan harga satuan per m?harga satuan rata rata per m? (perimeter persegi) bangunan ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung negara: fungsi bangunan ruang harga satuan per m? tertinggiuang rawat inap standar harga bangunan ruang laboratorium standar harga bangunan kbbi uang kebidanan dan standar harga bangunan kandungan ruang gawat daruratlab. smp sma smk standar harga bangunan selasar luar beratap teras standar harga bangunan total biaya pekerjaan non standar maksimum sebesar (seratus lima puluh persen)jdih.pontianakkota.go.id
|
wujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, pemerintah kota pontianakontianakinspektorat adalah inspektorat kota pontianakota pontianakota pontianakontianakpd:ketentuan peralih::evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah (klip) dan revi laporan kinerja pemerintah daerah, kegiatan pemeriksaan khusus kasus pengaduan masyarakat, kegiatan pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan kepala pd::dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah klip) dan revi laporan kinerja pemerintah daerah,dan pemeriksaan khusus kasus pengaduan masyarakat dan,:surat perintah tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan memuat susunan tim pemeriksa dan waktu pemeriksaan. susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: supervisi, ketua tim dan anggota. jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut: untuk pemeriksaan reguler audit operasional audit kinerja, jumlah hari pemeriksaan sebanyak banyaknya (tiga puluh) hari kerjadan laporan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pd, dan evaluasi laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pd, jumlah hari pemeriksaan sebanyak banyaknya (lima belas) hari kerja, untuk pemeriksaan serentak ketatausahaan keuangan sekolah dana bos), jumlah hari pemeriksaan paling lama (dua puluh) hari kerjabukan hari kerja, paling lama (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang, dan '(limawakil walikota, pejabat dan staf inspektorat yang terdiri dari: pengarah, penanggung jawab, wakil penanggung jawab, supervisi, ketua tim: dan anggota tim. pengarah pemeriksaanstaf pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dijabat oleh pejabat fungsional, fungsional umum pada inspektur pembantu wilayah dan honorarium panitiadan dalam rangka mendekatkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan perizinan yang mudah, cepat, pasti, transparan, akuntabel dan terjangkaudan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) oleh: pelayanan penerbitan dinas penanaman modal, tenaga kerja rekomendasi pembukaan dan| dan pelayanan terpadu satu pintu perpanjangan kantor cabang kota pontianak pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis pelayanan penerbitan surat dinas penanaman modal, tenaga kerja pengantar pembuatan paspor| dan pelayanan terpadu satu pintu calon tenaga kerja indonesia kota pontianperaturanbagai berikut ketentupontianakunit donor darahunit donor darah, dan pemulihanpernyataan pengelolaan lingkungan spl adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengelolatempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tps lb3 adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun oleh penghasil limbah dengan maksud menyimpan sementara limbah yang dihasilkannya. izin pembuangan limbah cair plc adalah sebuah persetujuan untuk membuang limbah cair sumber air yang berada bawah pengawasan pemerintah daerahjenis perizinan kota pontianak memproses, menerbitkan dan menindak secara administratif kerja dan pelayanan terpadu satu mean izin mendirikan bangunan imb) dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak izin gangguan finder ordonansi dinas penanaman modal, tenaga naa pintu kota pontianak surat izin usaha perdagangan dinas penanaman modal, tenaga pintu kota pontianak izin usaha industri iui) tanda dinas penanaman modal, tenaga pintu kota pontianak izin usaha jasa konstruksi ijuk), dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak izin trayek, dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak surat izin usaha angkutan, dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak izin fasilitas pelayanan kesehatan, dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak izin usaha perikanan iup), dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak izin usaha mikro dan kecil iumperusahaan tdpgudang tdgusaha pariwisata dinas penanaman modal, tenaga pintu kota pontianak izin usaha pengelolaan pasar dinas penanaman modal, tenaga tradisional: kerja dan pelayanan terpadu satu izin usaha pusat pembelanjaan, dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu maa izin usaha toko modern, dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu ana a izin lingkungan dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu maa izin penyelenggaraan pendidikan dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu maa ad izin penyelenggaraan pelatihan dinas penanaman modal, tenaga (sabak pintu kota pontianak izin tempat penyimpanan dinas penanaman modal, tenaga sementara limbah bahan kerja dan pelayanan terpadu satu berbahaya dan beracun pintu kota pontianak izin pembuangan limbah cair dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu mansa ii. jenis pelayanan non perizinan kota pontianak kantor yang berwenang non perizinan kota pontianak memproses, menerbitkan dan menindak secara administratif persetujuan rekomendasi dan pelayanan terpadu satu pintu pendahuluan walikota kota pontianak pelayanan penerbitan surat dinas penanaman modal, tenaga kerja pernyataan pengelolaan dan pelayanan terpadu satu pintu lingkungan spl): kota pontianak pelayanan pemrosesan dokumen dinas penanaman modal, tenaga kerja upaya pengelolaan lingkungan jan pelayanan terpadu satu pintu hidup dan upaya pemantauan kota pontianak lingkungan hidup ukl upl pelayanan pengajuan permohonan dinas penanaman modal, tenaga kerja tertentu kota pontianakja. anggota orang kegiatan ann www panitia tim pelaksana kegiatan seminar sosialisasi diseminasi penanggungjawab orang kegiatan ketua wakil ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan j4. anggota orang kegiatan honorarium pelaksana penilaian mandiri pelaksana reformasi pan manga pesan eta ji. sensor orang bulan pembantu sensor orang bulan p5. honorarium panitia pelaksana kegiatan pelayanan prima ' o| ji. . lebstakaan kemana kesan pemetaan perpustakaan dan kearsipppenanggungjawab orang kegiatan ketua koordinator orang kegiatan anggota orang kegiatan mengisi kendaran remote meametem buy otivooo|nn . honorarium petugas pelaksana pengamanan, pengawalan dan penegakan perda) tin terpadu pengawasan beer kasprang hari vi. . honorarium tim penyusun jurnal artikel buletin majalah: ja.vokasi honorarium penyelenggaraan ujian: ih' ) | penyusun pembuatbahanujian naskah pelajaran pemeriksahasilujian siswa mata ujian jdih.pontianakkota.go.id standar pengawasujian orang hari pendidikan dan pelatihan masyarakat: |. penyusun pembuatbahanujian naskah pelajaran pemeriksahasilujian siswa mata ujian lc. pengawasujian orang hari ho. ho.| asn honorarium penanggulangan bencana kebakaran: |. penanggulangan bencana pemadam kebakaran tim reaksi cepat) penanggungjawab orang kali lo. sekretaris orang kali lc. anggota orang kali nnnnnnnnn ngggggggw honorarium bidang perpajakan ll. ho.| ti.|. biaya pendataan lapangan objek pajak masyarakat) per objek pajak cc. biaya pengolahan data lapangan asn non asn) per objek pajak |. 4d. pembantu lapangan minimal5 sptpbb) perhari |. petugas pemilahan sptpbb selembar petugas validasi piutang pbb p2 per objek pajak mn. honorarium petugas pendukung dan tata usaha pimpinan |.| aki yaa teko pemaksa|.|. honorarium tim pelaksana pemeriksa objek pajak il. supervisor orang hari ketua orang hari |. anggota orang hari mn. honorarium tim penilai kinerja aparatur sipil negara asn) ll. ketua orang bulan ll. lb. sekretaris orang bulan le. anggota orang bulan mn . |. honorarium pengamanan lokasi rawan macet strong poin orang kegiatan honorarium panitia pelaksana kegiatan pada komisi penanggulangan aids kota wondama aan pada kemi ia. ketua umum orang bulan |. ketua pelaksana harianll. peneliti perekayasaan madya (maksimum 4jam hari) orang jam peneliti perekayasaan muda (maksimum jam hari) |. peneliti perekayasaan pratama (maksimum 4jam hari) orang jam l.| peneliti non fungsional peneliti) orang jam |.ll. lc. sekretariat penelitian orang bulan ll. da. pengelola data penelitian |. pembantu lapangan orang hari oh. honorarium pengelola dana bos reguler bossa satuan dana bob ketone bossa sawan bantuan operasional sekolah daerah bossa) ll. kepala sekolah bo. ho.| jumlahsiswasampai500orang orang bulan ll. jumlahsiswalebih dari 500orang orang bulan wakil kepala sekolah lo. ho.| jdih.pontianakkota.go.id standar jumlahsiswasampai500orang ' orang bulan jumlahsiswalebih dari 500orang orang bulan ll. bendahara bossa bo. ho.| jumlahsiswasampai500orang orang bulan jumlahsiswalebih dari 500orang orang bulan |. 4d. penanggung jawab perpustakaan laporan |o.| jumlahsiswasampai500orang ' orang bulan jumlahsiswalebih dari 500orang orang bulan |. wali kelas guru kelas orang bulan guru wikt orang bulan aan ana dalan tambahan dana atau pengembalian one bulan diri siswa bantuan operasional sekolah bos) reguler ll. bendahara bos reguler lo. jumlah siswasampai500orang orang bulan jumlahsiswalebih dari 500orang orang bulan ll. lk. keagamaan hari raya idul fitri dan idul adha oo. ho. ho.| nnnnnnnn ngggggggww honorarium petugas posko emergency .| ii. penanggungjawab medik orang kegiatan penanggungjawab pelayanan posko orang kegiatan |. administrasi pelayanan posko orang kegiatan honorarium supir ambulance (diluarjam kerja) 'e| orang shift mn. www forum koordinasi pimpinan daerah kota pontianak dan forum kenuinssi pimpinan kecamatan dalam daerah kota pentana ti.ll. koordinator orang bulan ll. lb. anggota orang bulan mn. honorarium personil unit kerja pengadaan barang dan pa) karya pengadaan barang pan kepala bagian layanan pengadaan orang bulan |. kasubbagpada bagian layanan pengadaan orang bulan kelompok kerja pokja) staf pendukung orang bulan nn berbasis internet honorarium tim pengelola website |. penanggung jawab orang bulan redaktur orang bulan |. penyunting editor orang bulan ll. web admin orang bulan web developer orang bulan il. operator sistem: ho. l.| sistem informasi keuangan daerah |. ho0000.| nilaipagu danas.d rp. miliar orang bulan nilaipagu dana diatas rp. miliar orang bulan l.| sistem informasi rup dane money terra orang bulan lc. sipp dan simbang orang bulan |. sistem informasi administrasi kependudukan siak) orang bulan ll. operator sistem lainnya orang bulan pembuatartikel halaman |. pembuatartikelilmiah orang terbit oo. ho. ho. honorarium pengelola layanan pengadaan secara elektronik li. pengarah orang bulan |. penanggungjawab orang bulan |. ketua orang bulan lo. sekretaris orang bulan |. admin sistem, ppe,agency orang bulan te. verifikator orang bulan ll. help desk orang bulan |. administrasi orang bulan jdih.pontianakkota.go.id standar uraian satuan biayaawa operator administrasi sistem informasi kesehatan ns. uang lembur pns uang lembur (di luar jam kerja pada hari kerja ii. golongan golongan golongan iii golongan uang makan lembur: ii. golongan dan golongan iii golongan . 'iwa belanja makanan dan minuman harian pegawai golongan dan golongan iii golongan bs. ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: standar uraian satuan biaya belanja makanan dan minuman rapat i j a belanja makanan dan minuman rapat biasa makan orang kali kudapan snack) orang kali nn . belanja makanan dan minuman rapat diluar kantor |l makan orang kali kudapan snack bnn. belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan biasa ja. makan rang kali j2. kudapan snack) orang kali belanja makanan dan minuman kegiatan diluar kantor ia. makan rang kali io. j3. kudapan snackkesejahteraan sosial) makanan penambah daya tahan tubuh orang hari nn. belanja makanan dan minuman pasien rumah sakit orang hari puskesmas j1. kegiatan operasional penyatuan kebersihan jalan kota uang makan dan minum pekerja harian uang beras pekerja harian uang makanan penambah daya tahan tubuh j2. kegiatan operasional pemeliharaan kebersihan hari hari besar vang makan orang hari kegiatan pengangkutan sampah dengan sistem swakelola dari tps tpa uang makan dan minum pekerja harian uang beras pekerja harian jdih.pontianakkota.go.id standar uangmakanan penambah dahan tubuh pekerja orang bulan banggakan operator danhelperloader ' orang hari uang makan sopir pengangkut hasilloader '' orang rit kegiatan workshop prasarana dan sarana persamaan vang makan dan minumpekerja mekanik orang hari uang beras pekerja harian mekanik ' ' orang bulan mana menambah daya tahan tubuh orang (bulan toko! pekerja mekanik kegiatan operasional dan pemeliharaan plt vang makan dan minum pekerja harian orang hari vang beras pekerja harian orang bulan uang makanan penambah daya tahan tubuh orang bulan kegiatan operasional pengelolaan tpa ) vang makan dan minum pekerja harianuang makan operator dan helper loader orang hari kegiatan pengawasan dan penindakan kebersihankegiatan operasional pengelolaan test3ir ' vang mu| uang makan minum pekerja harian ' ''' orang hari vang makan dan minum kegiatan hari hari besar orang hari vang makan dan minum penguraian air mancur ' ')')) ) ) e|uang beras orang bulan vang makanan penambah daya tahan tubuh ' )e orang bulan kegiatan penebusan dan peneduhn. belanja sewa untuk paket kegiatan rapat pertemuan enam kebutan rapat pertemuan kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon dan ' ') ) | il. paket halfway orang hari paket fully orang hari nn. kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon bawah ii. paket halfway orang hari paket fully orang hari bawa satuan biaya lembur dan uang makan lemburnon asn: belanja jasa lembur non asn uang lembur orang jam uang makan lembur orang hari nn. operasional kebersihan kota dan petugas operasional taman kota. kan hiu tipuan kelebihan kota geass dinas lingkungan hidup uang lembur pekerja orang hari supir angkutan rossa roda pick roda kso orang rit jdih.pontianakkota.go.id standar crew angkutan pick kso( roda4) orang rit bb. uang makan lembur orang hari tps tpa khusus dinas lingkungan hidup'e orang rit supir angkutan fusi orang rit helper loader '&b.dana kie dibiidasd ninnin lingkungan hidup aa. uang lembur supir dan crew penyediaan kakus orang rit uang makan lembur orang hari lingkungan hidup operanya dan pengampu pan pemadam omi berat tpa) bb. uang makan lembur orang hari lingkungan hidup uang lembur penjaga tps) orang jam &b. uang makan lembur orang hari bean penataan rana anna alasan umum dan penataan ruang uang lembur orang hari makanan minum lembur orang hari uta bam penataan ruang nana dsn pertemuan umum dan penataan ruang) uang lembur orang hari makanan minum lembur phl taman orang hari kegiatan penebusan khusus dinas pekerjaan umum dan aa. uang lembur orang hari makanan minum lembur orang hari kegiatan kontrol vegetasi oo) poo uang lembur kontrol vegetasi orang jam makan dan minum lembur phl kontrol vegetasi ' '' orang hari nn. satuan biaya belanja jasa pendukung kegiatan ' | petugas pendukung acara kegiatan:persiapan orang hari sep angan penerimaan tamu resapan one ian mool ' '' ) | orang hari upahpenebasanrumputorang hari juri wasit orang jam wasit juri pengawas orang hari honor juri mmo tingkat kecamatan orang jam tingkat kota orang jam official orang hari jdih.pontianakkota.go.id standar belanja jasa upah pengemasan beras cadangan pangan | kilogram pramusajidan dishwasher orang hari petugas pendukung upacara: ' ' kepada indopos pena peringatan har kemerdataaa republik indonesia aa. komandan upacara orang kegiatan komandan kelompok ' ' orang kegiatan cc.' ' orang kegiatan dani upacara orang kegiatan petugas upacara hari hari besar ' ' ' aa.nn. satuan biaya jasa pendampingan sosial dan hukum jasa penanganan terlantar j1. perawatan jenazah, membersihkan dan mengkafankanjenazah jenazah perawatan jenazah, memandikan, mengamankan dan jenazah mean memandikan mengealankandan jemaah dorongtum jenazah pengangkutan jenazah terlantar dengan ambulance ' ) e jenazah honorarium tenaga jasa penanganan kasus orang kasus satuan biaya bidang hukum litigasi j1. satuan biaya administrasi perkara bidang litigasi '' biaya pendaftaran perkara tingkat pengadilan negeri 'o ' ') ) | kegiatan biaya pendaftaran perkara tingkat banding kegiatan ce.j4. biaya penanganan perkara litigasi) perkara biaya konsultasi perkara non litigasi) bulan satuan biaya transportasi dan akomodasi penunjang petugas keagamaan dan kemasyarakatan: iisea ata daerah biaya operasional posyandu orang tahun aan mesta mad non formal biaya operasional rt rw orang tahun transportasi dan akomodasi bagi masyarakat orang hari jdih.pontianakkota.go.id standar cepat) tagawa taruna bencana) penanggulangan pasca bencana task tenaga kerja sosial kecamatan institusional nn. belanja jasa narasumber tenaga ahli moderator ' ) e| kegiatan seminar: ji. narasumber membahas utama: aan walikota wakil walikota ketua dprd wakil ketua'' ) | orang jam pejabat eselon iiiw. kegiatan sosialisasi diseminasi focus group discussion fgd) dean setntonya seminari horus group disewakan bpi narasumber: sia van pasai tea pet walikota wakil walikota ketua dprd wakil ketua dprd anggota dprd. pejabat eselon1 yangdisetarakan '' ) | orang jam pejabat eselon daniel yangdisetarakan '' ) | j)v6. moderator orang sesi mw. honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi ja. ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan anggota orang kegiatan nn penilaian kompetensi aparatur sipil negara asn) untuk pusat dan orang jam dara empetonsi aparatur bpi negara untuk pasaran orangidam kegiatan pendidikan dan pelatihan asn '' o| fasilitator widyaiswara orang jam pendamping fasilitator widyaiswara ''' ) |' | orang hari petugas review bahan tayang '' ) | per pelajaran pemeriksahasilujian loosatuan biaya penerjemahan dan pengetikan: dari bahasa asing bahasa indonesia atau m5. pelaku seni budaya logo ji.m5. satuan belanja instruktur pengajar ta. instruktur orang jam jdih.pontianakkota.go.id standar instruktur senam kegiatan nn . belanja jasa penanganan prasarana dan sarana umum easy penanganan sarana dan abang eme belanja jasa operasional kebersihan kota ji. upah kegiatan operasional penyatuan kebersihan jalan kota mandorlc. supir roda3 orang hari ad. crew angkutan orang hario supir angkutan truck orang hari supir roda4 orang hari ce. supir roda3 orang hari 4d. crew angkutan orang hari crew penyatuan orang hari mekanik orang hari abah tampa engan batam baal dari tps tpa supir angkutan sampah dump truck orang hari supir angkutan sampah carroll truck orang hari ec.orang hari helper operator loadertpa ) pengawas orang hari bb. penjaga orang hari ec. operator alat berat orang hari 4d. pembantu operator alat berat orang hari ee. operator timbangan orang hari pekerja pembersih lingkungan tpa '' ) |kebaikan kegiatan pengawasan dan penindakan orang bam kebersihan upah kegiatan operasional pengelolaan test pekerja orang hari penjaga orang hari mn" belanja jasa operasional taman kota ') o| ji. upah pekerja kegiatan kontrol vegetasi ' ') ) | koordinator lapangan orang hari supir orang hari pemanjat orang hari da&b. pekerja orang hari cc. upah pekerja hari hari besar dan event event resmi orang hari upah pekerja penyiraman tahanan '! orang hari ee. upah pekerja penguraian air mancur '' ) | orang hari ja. upah kegiatan penebusan pengawas lapangan orang hari lb. supir orang hari pemegang mesin tebas orang hari 4d. pekerja penyatuan hasil penebusan '' ' orang hari pekerja gempur penebusan orang hari upah pekerja pembibitan kegiatan pembibitan tanaman hias orang hari jdih.pontianakkota.go.id standar dan peneduh upah pekerja kegiatan penghijauan orang hari ho. ho.| d.| pekerja pemeliharaan jalan kota orang bulan mn . belanja jasa petugas bidang tataruang ' petugas teknologi informasi komputer sig) orang bulan petugas survey, pengukuran dan pemetaan orang bulan lo. ho. ho.| belanja jasa petugas keamanan |. mai membantai mes iii satuan polisi pamong praja. mn. pekerja petugas pramubakti dan kebersihan bangunan orang bulan emb rantai rambat dan kebersihan bangunan orang bian mn . lo. io.| pekerja petugas bidang pangan, pertanian, perikanan dan pep anakan pangan pertanian perikanan petugas pengawas bibit ternak orang bulan tanaman pertanian d.| medik veteriner orang bulan ll. lo. belanja jasa petugas bidang sosial lo. ho. belanja jasa non asn untuk pengasuh, pendamping, tukang masak orang bulan pelayanan rehabilitasi sosial ups) pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a belanja jasa petugas bidang kesehatan (pelayanan pena jepang kebebasan peranan petugas pelayanan medik to. ja. dokter umum orang kali |. dokter gigi orang kali apoteker orang kali ja. asisten apoteker orang kali |. paramedis orang kali nomparamedis orang kali teknisi orang kali oo. io.) petugas puskesmas dengan pelayanan pengembangan gawat apn layanan pengembangan gawat |. ll. paramedis jaga sore |. orang shift paramedis jaga malam orang shift |. dokter jaga sore orang shift l. dokter jaga malam orang shift honorarium apoteker jaga sore orang shift |. honorarium asisten apoteker jaga sore orang shift l.|.koordinator pelayanan sore hari orang kegiatan |.|. paramedis jaga sore orang shift |. dokter jaga sore orang shift ie. non paramedis jaga sore orang shift io.) sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak ll. il. dokter dokter gigi umum shift pagi sore) orang shifthonorarium s.d rp. ,5miliar orang bulan lc. nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan jdih.pontianakkota.go.id standarj5.gga. belanja jasa non asn pada komisi penanggulangan aids '')| ' o)oi| l ) | orang bulan asisten bidang remaja kpa ' ' orang bulan asisten bidang lelaki berisiko tinggi lbt) kpa ' '))) ) e| orang bulan asisten bidang organisasi berbasis komunitas cbo) orang bulan narkoba' ')'))) ) e| orang bulan asisten bidang administrasi dan keuangan kpa orang bulan merias kpa www loo belanja jasa bidang perhubungan danlalulintas ' ) | wow sopir bus rapid transport brt) orang bulan mn. pekerja petugas bidang komunikasi, informatika dan admin pontivecenter orang bulanoooool loh belanja jasa petugas administrasi ' ' .0l petugas layanan operasional '' orang bulan nn. belanja jasa tenaga ahlifraksi ' logo ja. tenaga ahli fraksi dprd dengan pendidikan ''' orang bulan | |b. tenaga ahli fraksi dprd dengan pendidikan orang bulan |e. tenaga ahli fraksi dprd dengan pendidikan '' | orang bulan mg. belanja jasa petugas sarana dan prasarana milik aaa b.| teknisi i.i| orang bulan petugas loket karcis ii. orang bulan www belanja jasa pendidik dan kependidikan loo belanja jasa tenaga kependidikan non pns bossa ' ') ) e|sma smk . oil orang bulan oil orang bulan da oo. orang bulan magister iil. orang bulan bahasa nn. pns petugas pelayanan medik rsud dan puskesmas) jdih.pontianakkota.go.id standar |. ii.|. dokter spesialis visit hari sabtu, minggu dan hari libur) orang hari dokter umum orang kali |. dokter gigi orang kali ll. apoteker orang kali asisten apoteker orang kali |. paramedis orang kali |. nonparamedis orang kali sep pre darurat dan rawat inap|. asisten apoteker jaga malam orang shift |. petugas laboratorium jaga sore orang shift |. j1.ii. koordinator persalinan orang kegiatan penanggungjawab medik persalinan orang kegiatan |. administrasi persalinan orang kegiatan |. ia|. bidan jaga sore orang shift ll. bidan jaga malam orang shift petugas puskesmas dengan pelayanan sehari |o.paramedis jaga sore orang shift i5. dokter jaga sore orang shift |. nom paramedis jaga sore orang shift a55suga berat utan bem ate han |. il. dokter dokter gigi umum shift pagi sore) orang shift l. dokter dokter gigi umum shift malam) orang shift paramedis shift pagi sore) orang shift ||. dokter spesialis poliklinik sore cito)oo. io.) pelayanan perawatan gizi buruk: ii. koordinator perawatan gizi buruk orang kegiatan |. penanggungjawab medik|io. pelayanan dokter spesialis puskesmas pelayanan pengembangan) |. ii. honor kunjungan dokter spesialis puskesmas orang kali |. honor kunjungan dokter spesialis pada utd mata dan gigi orang kali |. honorarium dokter konsumen spesialis orang bulan io. |. petugas pendukung pelayanan medik |. ll. il. teknisi orang kali penanggung jawab medik laboratorium orang kegiatan |. operator insinerator puskesmas) orang kegiatan ll. operator penanggung jawab pusat pengelolaan sediaan orang kegiatan jdih.pontianakkota.go.id standar kefarmasian puslofar) sean tekanan gaskeamas dengan pad oanefkematan tao pelayanan setan tekanan gasiaamas dengan daa) oanefkasatan th0 pelayanan koordinator instalasi pelayanan orang bulan nawa satuan biaya jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit pasien len petasan operasi wan aman pesan sono nawa tunjangan hari raya keagamaan bonus orang ' . belanja pakaian dinas dan atributnya pakaian sipil lengkap psi): sekretaris daerah, pimpinan anggota dprd, asisten, staf ahli, orang stel yes walikota dan protokoler bnn. pakaian dinas upacara (pdu) ' walikota, wakil walikota, camat, lurah dan kasat pol ' '' orang stel bnn. pakaian sipil harian psh) pejabat negara, eselonlldan!l! lo ) orang stel pakaian dinas harian pdh) pdh hitamputih perawat o orang stel nn pakaian dinas lapangan pdl) yoo pakaian dinas lapangan pdl) lainnya beserta perlengkapan orang stel perlengkapannya bnn. pakaian pemadam kebakaran dan kelengkapannya' ) | perlengkapannya) nn . pakaian sipilresmi ' walikota dan wakil walikota orang stel s5. da5. nn" |pakaianofficeboy penjaga malam pakaian sopir pesuruh orang stel nn. belanja bahan dan atau pakaian khusus lainnya ) baju seragam pramuka lengkap orang stel d.| pakaian seragam perserta didik paud pkk orang stel m5. pakaian olahraga ai pakaian olah ragapeserta diklat (termasuk bordir) orang stel satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak remgmamumasyarakan kebahasaan madi pemanenan penghargaan hadiah pemenang nn. tingkat porda pupil peraih medali emas: sunggal orang medali ganda orang medali terus6 orang medali beregu orang medali jdih.pontianakkota.go.id standar'ia emas:oh tunggal orang medali ganda orang medali beraanggai rang medlc. porprov orang 4d. nasional orang ee. internasional ' orang lomba kompetisi kejuaraan kelompok beregu(z 2orang) nara area jual lo atlet anggotatim) juaralll atlet anggotatim) juara harapan atlet (anggotatim) individu perorangan juara yang kegiatan juara orang kegiatan juaralll orang kegiatan juara harapan orang kegiatan pelatih juara orang kegiatan jual lo orang kegiatan juaralll orang kegiatan juara harapan1 orang kegiatan pelatih peraih medali ' ' pelatih sekda nomordans 2orangan dari bonus atlet ooo kelas nomor dan orangatet dari bonus atlet asisten pelatih 8kelas nomordan 20rangatkt daribonusatlet s3kelas nomordans 20orangatlkt | ) daribonusatlt official manajer tingkat polda pupil orang cabang bb. panas orang cabang porprov orang cabang nasional orang cabang ee. internasional orang cabang peparprov penyandang cacat) orang cabang pimpinan konten loo polda pupil orang even bb. panas orang even porprov orang even ad. nasional orang even internasional orang even peparprov penyandang cacat) orang even (ejaan pemenang lomba kegiatan pembinaan peranan wanita ja. jurnal tim juara! tim o | juara o)o ja. juara harapan tim s5. juara harapan tim juara harapan loo tim eta pantang mba cina karya teknolog tepat cuma bagai kota pontianak jurnal orangdanatau tim juara orangdanatau tim jual grangdanatau tim juara harapankelurahan jdih.pontianakkota.go.id standar ll. ia. juara kelurahan juara kelurahan ll. juara hn . kelurahan |. juara harapan kelurahan juara harapan kelurahan |. juara harapan kelurahan aman organ kawasan berseri tingkat kota pontianak clean and green ll. la. juara oi. juara ll. juara |. juara harapan il. juara harapan lo. |. juara harapan il. |. hadiah pemenang lomba pik remaja mahasiswa lo.| ia. juara tahap tumbuh il. tim |. juara tahap tegak il. tim |. juara tahap tegar il. tim hadiah pemenang lomba pentas seni genre ll. la. juara oi. tim ll. juara lo. tim ll. juara tim |. juara harapan il. tim ll. juara harapan il. tim juara favorite io. tim |. hadiah pemenang jambore posyandu tingkat kota lo.| ll. ii. hadiah juara umum beregu kegiatan hadiah lomba stand pameran kegiatan jambore posyandu ll. jurnal |. stand ll. jura2 |. stand ll. lc. jura3 stand |. ld. juara harapan1 |. stand ll. ie. juara harapan2 stand juara harapan3 stand |. hadiah outbond jambore posyandu tingkat kota lo.| aa. juara1ii. lomba ll. juara3 lomba hadiah perlombaan film pendek lo. ioo0000001 ll. la. jurnal oh. tim jura2 tim ll. jura3 tim |. juara harapan1 lo. tim juara harapan2 tim juara harapan3 tim |. hadiah pemenang pemilihan bujang dare pontianak |lo.| ia. juara bujang dare) lo. orang |. juara2 runner up) |. orang l. juara3 runner ii. orang juara kategori orang |. hadiah pemenang gelar permainan rakyat meriam karbit |. ll. la. juara . |. kelompok jura2 kelompok ll. jura3 kelompok l. juara harapan1l |. kelompok juara harapan2 kelompok |. juara harapan3 kelompok |. hadiah pemenang lomba lainnya loo ho00000. daa eaa juara am) para hampa para nara harapan? pia . fearaampan3 m.| pendukung perlombaan lo. l.il panama guru pemenang lomba tingkat predasi penikaman mono! nasional biaya pendukung ibadah haji ' lo00000000000000000001 ll. hadiah paket ibadah bagi asn non asn berprestasi disesuaikan dengan kurs mata jdih.pontianakkota.go.id standar uangyangberlaku mana deretan makanan adah bab aan ran ang konon yang berprestasi j3. pakaian untuk jama'ah calon haji kota pontianak '' orang buah o.| bonus penghargaan untuk phl berprestasi '' ) | orang belanja penyampaian dan penagihan pajak daerah ' ) e| biaya petugas penyampaian spot pbb ketua masyarakat) selembar mw. biaya kepesertaan satuan biaya diklat pimpinan struktural: '' | ja. diklat pimpinan tk. orang diklat pimpinan orang j3. diklat pimpinan tk. orang satuan biaya latihan prajabatan: j1. diklat prajabatan orang pelatihan dasar cons gol.ldan orang belanja kursus kursus singkat pelatihan ' belanja beasiswa non gelar asn: ji. biaya hidup dan biaya operasional '' ) | orang tahun uang bukan referensi orang tahun biaya kepesertaan pelatihan otomotif ''' ) e| orang belanja beasiswa tugas belajar3 ' program beasiswa tugas belajar ji. biaya hidup dan biaya operasional '' ) | orang tahun uang bukan referensi ' ' orang tahun b.|zim belajar ji. bantuan izin belajar orang tahun belanja beasiswa tugas belajar4 s1 program beasiswa j1. biaya hidup dan biaya operasional orang tahun uang bukan referensi ' 'akupemanokan dan batang (emas mang orengfahun bidonoo buku,pemogokan, dan lainnya |lazim belajar ji. bantuan izin belajar orang tahun me. belanja beasiswa tugas belajar2 sp1 program beasiswa ji. biaya hidup dan biaya operasional '' ) | orang tahun uang bukan referensi orang tahun j3. riset (akhir program) sampai dengan penggandaan penjilidan orang tugas belajar apbd) ken buku,pemogokan, dan lainnya izin belajar bantuan izin belajar orang tahun senin kedok ana hama orangfakun woong spesialisasi kedokteran belanja beasiswa tugas belajar s3 sp. program beasiswa tugas belajar izin belajar 'o ' o| ji. biaya hidup dan biaya operasionalbimbingan teknis satuan biaya kontribusi bimbingan teknis '!.e orang ns.mann masa basis data terpadu bdt), dan data kemiskinan kota jdih.pontianakkota.go.id standar berisiko tinggi tertular hiv dan aids nn. das yara man maan dereraakan kerap masyarakat sosial pks mena misa kesejahteraan sosial pks gw. ketentuan lampiran iii diubah, sehingga lampiran iii berbunyi sebagai berikut: standar jaancunayempune.ten dibantah angan: bangunan gedung, tenda dan lapangan sewa kendaraan: sewa kendaraan reda e sewa kendaraan roda6 bussedang unit hari | sewa kendaraan roda6 busbesaai sewa ruang gedung pertemuan hai r| sewa stand pameran sewa sound system sej sampaidengan3000 watt set) diatas3000 watt set sewa tenda: tenda biasa standar eendaias enda ekor exeaswe taat tenda looking mampu tenda te tenda panggung that basa cuma agennya buah 3utara sejenisnyarsarung buah peta aga mea prasmanan buah sewa lapangan badminton bah lap easa kanan pertanian dan peranan ena parihidang pangan,.500cc o o o| jdih.pontianakkota.go.id standar wakil ketua dprd id. eselon eselon iii kendaraan operasional kantor dan lapangan ii. pick mini bus unit j3. double garden kendaraan operasional bus . ji. roda empat) bus kecil pol roda (enam) atau bus sedang roda (enam) atau bus besar kendaraan operasional kantor roda (dua) kendaraan lapangan roda (dua) satuan harga bahan bakar . premium tumpul disesuaikan pertalian lumpur dengan harga pertamax lumpur pasar pertamax plus ( a. solar dex ipsum satuan biaya kehumasan belanja dekorasi w spanduk |. j2.per daerah menit ld. belanja jasa pembuatan video penyampaian informasi videografi kamera) rp. . dokumentasi drone pilot rp. editing clip rp. ja. editing highlight rp. satuan biaya pembuatan sertifikat diklat 'e oismtuanbiayasewabaju pol sewa baju pengantin lengkap pol sewa baju adat tradisional lengkap lainnya ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:jdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id standarmiliar '' orang bulan nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp.750miliar orang bulan bh. honorarium kuasa pengguna anggaran kpa): nilai pagu skpd pagu dana kegiatan hingga rp. miliar orang bulan mena miliar sian dana kebutan rea mar denah poo miliar ian dana kebutan mara denah ooo miliar ian dan kan mara rpa dengan adonan miliar bea miliar san dana kebutan mara drama sao miliar aan ang dean ana rp. miliar dan manga 5e? dealacsahosinlssadisisd mia rp. miliar rp. miliar man bsa rp. miliar nn. honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt): ' ' | nilai pagu dana kegiatan yang dikelolahingga rp. miliar orang bulan kan jang atap drama mako miliar iya ppa mara apn denah miliar bla miliar nilai pagu dana kegiatan yang dikelola rp. miliar s.d orang bulan sean aan ena kia kuno maag memakan ahok nilai pagu dana kegiatan yang dikelola rp. miliar s.d orang bulan ken aan kita ketat denah aron mean rp. miliar nilai pagu dana kegiatan yang dikelola rp. miliar s.d orang bulan bsa matan aan jane kia kpn metana dranafnan goo rp. miliar kama anne kita mara oranafntan sab rp. miliar selatan aan jeng kia boo miliaran oranafintan soo rp. miliar mn. honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) pada panen aksen tema ketan peri paga nilaipaguhingga rp.100juta ' orang bulan nilaipagu diatas rp.100juta.d rp.250juta orang bulan . nilaipagu diatas rp.250juta.d rp.500juta orang bulan nilaipagu diatas rp.500juta.d rp.l miliar ' ' orang bulan nilaipagu diatas rp. miliar orang bulan honorarium pejabat ketatausahaan keuangan keu): nilaipagu skpd hingga rp. miliar '' orang bulan nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan . nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp. miliar ' orang bulan nilai pagu skpd rp. miliar.d rp. miliar orang bulan nilai pagu skpd rp. miliar.d rp. miliar ' orang bulan nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp. miliar ' ' orang bulan nilai pagu skpd rp.50miliar.d rp.75miliar '' orang bulan hh. nilai pagu skpd rp. miliar s.d rp. miliarorang bulan jdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id penjelasanumlah dpa yang dikelola jumlah maksimal honorarium dpa dpa dpa dpa dpawaktu pelaksanaan jumlah honorarium maksimal bulan ang dapat diterima bulan jdih.pontianakkota.go.id penjelasanjumlah paket pada satu jumlah honorarium maksimal pada dpa satu dpa yang dapat diterima paket paket paket paket bul,, dnn".f .n . lljdih.pontianakkota.go.id penjelasos reguler bossa satuan pendidikan asn) bantuan operasional sekolah daerah bossabantuan operasional sekolah bos) reguler bendaharw.|jdih.pontianakkota.go.id, mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional, regional dan kota pontianak, membahas masalah aktual kota pontianak yang berpotensi mengancam stabilitas nasional, regional dan kota pontianak baik yang rekomendasi oleh tim kewaspadaan dini daerah, tim terpadu penanganan gangguan konflik dan forum kewaspadaan dini masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur pimpinan satuan kerja kota pontianak dan masalah potensi konflik yang akan muncul, memberikan masukan kepada walikota pontianak dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, agama, masyarakat, bangsa dan negara kota pontianak, memfasilitasi hubungan kerja forum koordinasi pimpinan daerah dengan pemerintah daerah kota pontianak dan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten terdekat serta hubungan antar instansi kota pontianak, memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota pontianak mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional, regional dan kota pontianak serta melaporkan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan daerah kota pontianak kepada gubernur provinsi kalimantan barat secara periodikjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.iddjdih.pontianakkota.go.id penjelasanketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: honorarium bendahara penerimaan pembantue. . j2)4) honorarium pembantu bendahara penerimaanjdih.pontianakkota.go.id penjelasan25xjdih.pontianakkota.go.id penjelasjdih.pontianakkota.go.id penjelasanbahan dan atau pakaian khusus lainnya dokter termasuk ongkos jahit)baju seragam pramuka lengkapjdih.pontianakkota.go.id standar lo. miliar ho. ho.) sta penerimaan hkd milan rp3 orang bulan miliar ika art penerimaan hkd rp3 milan rp10 orang bulan no000 miliar miliar ika parts penerimaan bkd rp33 milan rp30 orang bulan miliar tan gate penerimaan hkd rp30 milan rp73 orang bulan miliar art penerimaan hkd rp73 milan rp100 orang bulan miliar miliar miliar atap tante penerimaan skpd rp300 milan s.d rp50 orang bulan sdg5000 miliar nnnnnnnn nggggggggmw |. honorarium bendahara penerimaan skpd orang bulan nn. honorarium pengelola kegiatan |. ho00000 nn. honorarium asisten teknis: lo. ho00000 |. la. nilai pagu manager as.d rp. 100juta ' orang bulan |. ib. nilai pagu dana per dpa diatas rp.100juta s|.5miliar orang bulan |. nilai pagu dana per dpa diatas rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan ll s.d rp. miliar orang bulan ng . honorarium staf pengelola staf teknis staf pengelola teknis: ja.ia. nilai pagu dana per dpa diatas rp. 500juta s.d rp. miliar orang bulan |. ie. nilai pagu dana per dpa diatas rp. miliar.d rp. miliar orang bulan |f. s.d rp. miliar orang bulan |. ih.d rp. miliar orang bulan nn . honorarium staf administrasi: lo. ho.| la|. le. nilai pagu dana per dpa diatas rp. 250juta.d rp. 500juta orang bulan|. ih. nilai pagu dana per dpa diatas rp. miliar.d rp. miliar orang bulan |. li. nilai pagu dana per dpa diatas rp. miliar.d rp. miliar orang bulan honorarium tim pengadaan barang dan jasa: |. honorarium pejabat pembuat komitmen kom): |. ho.||.dih.pontianakkota.go.id penjelas:tiga) kelas nomor dan dengan jumlah atlet atas dua) orang dapat diberikan bonus sebesar tiga puluh persen) dari total bonus atlet. sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus dua puluh persen) dari total bonus atlet. apabila pelatih yang atletnya menjuarai lebih kecil atau sama dengan tiga) kelas nomor dan lebih kecil atau sama dengan dua) orang diberikan bonus sebesar lima puluh persen) dari total bonus atlet. sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus tiga) dan empat).jdih.pontianakkota.go.id penjelasad.|ketentuan lampiran vii diubah, sehingga lampiran vii berbunyi sebagai berikut: penjelasjdih.pontianakkota.go.idjdih.pontianakkota.go.id penjelasanitistandar lk. honorarium pejabat pengadaan barang jasa '' ) | orang bulan honorarium pokja pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah ic. pokja pemilihan pengadaan jasa konstruksi oo) ia. honorarium ketua: nilainilai pagu pengadaan diatas rp. miliar.d rp. miliar orang paket eeonorarium sekretaris: nilai i3. honorarium anggota: nilai pagu pengadaan sampai dengan rp200juta orang paket nilaiii. nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar ''' ' orang paket |c. pokja pemilihan pengadaan jasa konsultansia nilaipagupengadaans.d 50juta orang paket nilaipagu10miliar ''' ' orang paket honorarium anggota: a. nilaipagupengadaans.d rp5 juta orang paket nilai pagupengadaan di miliar orang paket dn (|c. pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa lainnya o| ii. honorarium ketua: lou jdih.pontianakkota.go.id standar aa. nilaipagupengadaan barang jasalainnyas.d rp20 juta orang paket boa analisa ininya diatas rp. orang basket juta s.d rp. juta aan aranafjasalianya diatas rp300 orang basket dn6o0g juta s.d rp. miliar mas miliar s.d rp. miliar anal lainnya diatas rp39 orang paket mo0o00 miliar s.d rp. miliar asn ininya diatas rp3 orang basket ko000 miliar s.d rp. miliar ana onafjasalianya diatas rp10 orang basket a1000 miliar rp. miliar miliar s.d rp. miliar mena bas miliar mn. |. honorarium sekretaris: lo. ho.| la. nilai pagu pengadaan barang jasalainnya s.d rp200juta orang paket ona jasaainnya diatas rp. orang paket bao. juta s.d rp. juta onafjasainnya diatas rp900 orang basket wo1o00 juta s.d rp. miliar maan asalnya diatas rp31 orang basket miliar s.d rp. miliar bia miliar s.d rp. miliar man nasa insya diatas rp orang basket miliar s.d rp. miliar najwa insya diatas rp10 orang basket miliar rp. miliar stan man tanya atas rp33 orange rain miliar s.d rp. miliar mika pengadaan barang jasa jiwanya diatas rp80 orang basket miliar |. honorarium anggota: bo. ho.) nilai pagu pengadaan barang jasalainnyas.d rp20 juta orang paket soo analisa adanya diatas rp. orang basket f60. juta s.d rp. juta anafase lainnya diatas rp900 orang basket juta s.d rp. miliar anna ban onar mainnya diatas rp1 orknafhaken boo0 miliar s.d rp. miliar ban asa bannya glass rp33 orang paket lto000 miliar s.d rp. miliar maan asa insya diatas rp3 orang paket mo00000 miliar s.d rp. miliar analisa insya diatas rp10 orang paket a1o000 miliar rp. miliar sana sar naas ininya diatas rp33 orknafhakn roo0 miliar s.d rp. miliar ikan pengadaan barang jasa jiwanya diatas rp30 orang paket miliar bnn . honorarium pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan pena penta pemeriksa hasi pekerjaan pengadaan ena doa pemeriksa hasi pekerjaan pengadaan orang bulan barang jasa |. panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang jasa: ketua wanita: nilaipagupekerjaan pengadaan.d5 juta orang bulan reign edaran pengadaan diatas rpd ojutasd orang bulan iao.d00 rp. juta rabu iran pengadaan diatas kp. jiwa orang bulan a88000 rp. juta s.d juta dadap sedan pengadaan diatas rp. pooja orang bulan s9so00 s.d miliar rania oran pengadaan diatas rp. milan orang bulan miliar map mar jean pengadaan diatas miliar orang bulan fao s.d miliar jdih.pontianakkota.go.id standar mete rp. miliar hasi s.d rp. miliar sepeda pan pengadaan diatas rp. antar orang bulan wo96000 s.d rp. miliar nnnnnnnn ngggggggwww |. sekretaris: bo. ho.| ll. ia. nilai pagu pekerjaan pengadaan.d 50juta orang bulan popup jan pengadaan diatas rp. ojwtas orang bulan fio000 rp. juta sana pengadaan diatas kp. tobias orang bulan do. s.d rp. juta s.d juta dakwah sedan pengadaan diatas rp. pooja orang bulan s.d miliar rabi jean pengadaan diatas rp. nilai orang bulan o00 miliar sang gitar jean pengadaan diatas miliar orang bulan s.d miliar miliar rp. miliar s.d rp. miliar map mna pengadaan diatas rp. antar orang bulan soo s.d rp. miliar nnnnnnnnn nggggggggw anggota: bh. ho.| ll. ia. nilai pagu pekerjaan pengadaan.d juta orang bulan poj jan pengadaan diatas rp. juta orang bulan pa6o00 rp. juta aan pendataan alan data orang aklan rp. juta peta pekerjaan pengadaan biwa orang bulan juta dakwah sedan pengadaan diatas rp. jua orang bulan h0000 s.d miliar ain pan pengadaan atas danar orang bulan solo0 miliar map miliar pan pengadaan diatas milan orang bulan baso00 s.d miliar aan iran pengadaan diatas miliar orang bulan g00. rp. miliar sep papan pengadaan diatas rp. omnia orang bulan s.d rp. miliar map dana pengadaan diatas pilar orang bulan feo00 s.d rp. miliar mn honorarium pengurus dan penyimpan barang honorarium penyimpan barang: lo. ho.| ia. nilaipagu danas.d rp. miliar orang bulan |. nilaipagu dana diatas rp. 5miliar orang bulan b.| honorarium pengurus barang: lo. ho.l ia. nilaipagu danas.d rp. miliar orang bulan |. nilaipagu dana diatas rp. 5miliar orang bulan |. honorarium pembantu penyimpan dan pengurus barang: |. ia. nilaipagu danas.d rp. miliar orang bulan |. nilaipagu dana diatas rp. 5miliar orang bulan mn. honorarium panitia pelaksana kegiatan panitia tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar surat kebutaan kepala daan yang ditetapkan atas dasar buat ii. pengarah orang bulan |. penanggung jawab orang bulan koordinator orang bulan ketua wakilktua orang bulan lo. sekretaris orang bulan |. anggota orang bulan nn . tugas kepala skpd |. penanggung jawab orang kegiatan |. koordinator ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan jdih.pontianakkota.go.id
|
nia rms latin, walikota pasuruan salinnaa badan perencanaan pembangunan daerah dinas kependudukan dan pencatatan sip dimas kesehatan satuan kerja perangkat daerah ra. bagian administrasi perekonomian dan sda |. ic. bagian hukum bagian hubungan masyarakat dan protokol bagian administrasi pembangunan |. bagian kerjasama bagian administrasi kesra dan kemasyarakatan ih. bagian pengelola data elektronik |. bagian organisasi ji. bagian administrasi pemerintahan umum jumlah walikota pasuruan, ttd, hasan
|
walikota pasuruan provinsi jawa timurso| memsasuarmaanorarpasa pemanen bimas kesehatan dimas kesehatan 1s, eter puskesmas kerangkeng uen busieoman gadinergo upr puskesmas kandangaapi busieamas kebonagung eun puskesmas kebonsari busiemas bagi kidal busiemas ajeng puskesmas sekargadung upt akademi keperawatan blue) joins perhubungan komunikasi gan informatika dinas kependudukan dan pencatatan sia s7 badan pemberdayaan perempuan dan kenanga berencana gssekretamat daerah bagan timun 1g, naa asam aammatesi perekonomian dan basanttukam s0. bahan hubungan masyarakat dan break bahan aimimistresi pembangunan ban kerjasama basa administrasi kesra dan kemasyarakatan t2: (bagan pengelola data elektronik ban organisasi bagan aamimistresi pencemaran umum kecamatan bagai kiat dae kecamatan boat kau os, kemarahan batan kelurahan krampyangan kemarahan bandongan skataraan kept kemarahan bagai kah dataran apaan kecamatan purworejo kecamatan pamor kerajaan ponentee dataran wirogaman kemarahan tembok kemarahan parutejo kalurahan kebonagung kemarahan purworejo kelurahan sekargadang gsjokecamatan gadingreo das kecamatan gading ops, kemarahan krapyak kesetaraan bar kerajaan beban dataran gentong kalurahan gadingrgo kemarahan gandusari kelurahan karangetug skataraan petuanan gejforecamatan panegrangreo kecamatan pangrangrgo opo, sesama kelurahan mayang kerajaan rating kemarahan bangtan dataran kebonsari kelurahan karanganyar kelurahan kandangsapi skataraan pence kalurahan panggang kelurahan mandaranrejo kesetaraan tambahan kelurahan pertamanan kemarahan bagi lor maan asapsoooo walikota pasuruan, ttd, hasan
|
walikota pasuruanen ten en tpupukbea pupuk organiurea wilayah pt. kalimantan timur sektor perkebunan bulan kecamatan januari pebruari maret april |.me juni juli agustus |september| oktober gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejo pupuk sp wilayah pt. petrokimia gresik sektor perkebunan bulan kecamatan januari pebruari maret april | ma juni juli agustus |september| oktober gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejo pupuk wilayah pt. petrokimia gresik sektor perkebunan bulan kecamatan tone (ebenina| maret darat tom coa son cosmos jererewnsnf prosea44mm pupuk organipupuk urea wilayah pt. kalimantan timur sektor perikanan budidaya bulan kecamatan gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejo smart pupuk sp wilayah pt. petrokimia gresik sektor perikanan budidaya bulan kecamatan gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejo mma pupuk organik bersubsidi wilayah pt. petrokimia gresik sektor perikanan budidaya bulan kecamatan januari resund maret aren sum acosrus (serremora| oxtosen gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejonomor tahun tentang alokasi kebutuhan eceran tertinggi pertanian tahun anc alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran sms salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd, yudha harnendro, sh.m pembina tk. nip. pasuruan dan penyaluran serta harga juk bersubsidi untuk sektor 3garan satuan ton jumlah satuan ton jumlah satuan ton e a satuan ton satuan ton satuan ton jumlah november desember satuan ton jumlah november desember satuan ton jumlah november desember satuan ton satuan ton satuan tosatuan ton jumlah le) daun mas macan satuan ton jumlah november desember walikota pasuruan, ttd, hasan pasuruan dan penyaluran serta harga sibuk bersubsidi untuk sektor 3garan mea walikota pasuruan, ttd, hasdi:nomor o02 tahun tentang alokasi kebutuhan eceran tertinggi pertanian tahun ancbulan kecamatan asem (retina mer amat com cow returns jererawnen) orroneebulan kecamatan gong (ressort mar kran com goa revenue jereraunen) orronee gadingrejo purworejo buhul kidul panggungrejo
|
walikota pasuruan salinuntuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, dan untuk menunjang upaya tersebut diperlukan biaya pengganti pengolahan darah, bahwa keputusan walikota pasuruan nomor tentang penetapan biaya pengganti pengolahan darah pada unit transfusi darah palang merah indonesia utd pmi) kota pasuruan sudah tidak sesuai sehingga perlu dievaluasbiaya penbidang transfusi darah, keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang kewajiban pemeriksaan hiv pada donor darah, keputusan menteri kesehat, peraturan gubernur jawa timurprovinsi jawa timur menetapkan peraturan walikotabab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan darah adalah darah manusia atau bagian bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan. transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsungdengan standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang berkualitas. bab tujuan tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah adanya standar produksi darah transfusi dan atau komponen darah pada unit donor darah palang merah indonesia cabang kota pasuruan, diperoleh darah transfusi dan atau komponen darah yang aman dan sesuai standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia saat dibutuhkan, adanya pedoman dalam pengolahan produksi darah transfusi dan atau komponen darah melalui penetapan bpp. bab iii pola perhitungan bpp pola perhitungan bpp terdiri dari beberapa komponen, sebagai berikut jasa, administrasi, bahan habis pakai: pemeliharaan, investasi, dan pengembangan dan pemeliharaan. besaran bpp untuk satu kantong darah atau komponen darah adalah sebagai berikut biaya terendah, sebesar (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan biaya tertinggi, sebesar (empat ratus ribu rupiah). besaran bpp untuk satu kantong darah atau komponen darah yang disubsidi oleh pemerintah kota pasuruan adalah sebagai berikut biaya terendah, sebesar (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan biaya tertinggi, sebesar (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). rincian besaran bpp sebagaimana dimaksud dalam dan diperhitungkan berdasarkan komponenada saat berlakunya peraturan ini maka keputusan walikota pasuruan nomor tentang penetapan biaya pengganti pengolahan darah pada unit donor darah palang merah indonesia cabang kota pasurlahrincian bpp biaya biaya komponen bpp terendah tertinggi rp) rp) pembinaan donor gaji pegawai damai aman nan kantong darah pemeriksaan golongan darah pemeriksaan pemeriksaan drl pemeriksaan hcv pemeriksaan pemeriksaan hiv bahan penunjang laboratorium pemakaman gedung, kendaraan, peralatan, laboratorium dan merelai utilitas listrik, air dan telepon pengembangan dan pembinaan jumlah total biaya jumlah total biaya bila disubsidi pemerintah kota pasuruan
|
a pen walikota pasuruanwalikota pasuruan, menimbang :a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, perlu melakukanbahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada consider huruf perlu menerapkan4817. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum berita daerah kota pasuruan tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diubah menjadi dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi apabila skpd atau unit kerjastandar pelayanan minimal, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan, minimum, rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dengan peraturan walikota. format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, sistematika penyusunan pedoman tata kelola blue, sistematika penyusunan standar pelayanan minimum, pedoman sistematika penyusunan renstra bisnis, format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, format usulan penerapan ppk blue dan sistematikatelah disisipkan yakni (4a) dan (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan persetujuan penerapan ppk blue sebagaimana dimaksud dalam dan dapat berupa penetapan status blue penuh atau status blue bertahapstatus blue bertahap sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) tahun. ya) terhadap status blue bertahap sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan pengelolaan keuangan didampingi oleh bpk sampai dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan blue sehat. yb) atas dasar pertimbangan dari bpk, tim penilai blue dapat mengusulkan kenaikan status blue bertahap menjadi blue secara penuhberdasarkan usulan tim penilaiberdasarkan usulan tim penilai status blue bertahap dapat diusulkan menjadi status blue secara penuh. setelah ketentuan ditambah (dua) yakni (94a) dan (94b) yang berbunyi sebagai berikut: 94a remunerasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada blue yang berstatus penuh dengan ketentuan bahwa berdasarkan penilaian mampu meningkatkan kinerja operasional dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 94b pemberian remunerasi hanya diperuntukkan kepada pegawai non pns. penetapan remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian: pengalaman kerja (basis index) ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competence index)esarnya remunerasi sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan blue yang bersangkutan. cara penghitungan dan besaran remunerasi diatur dengan peraturan walikota. ketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: insentif jasa pelayanan dapat diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai blue dan dewan pengawas dalam rangka yang bersangkutan. insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. insentif jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan pimpinan blue. dihapus. pemimpin blue blue skpd melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi pejabat pengelola, pegawai blue dan dewan pengawas kepada walikota setiap tanggal bulan berikutnya
|
a20dalam rangka efisien, efektif dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinasrjalanan dinaslingkunganrincianjabatan fungsional auditor) perjalanan dinas jabatan fungsional (auditor) sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (lima belas) hari. komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada berupa biaya transportasi, dan uang harianmengikuti bintik perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya transportasi. apabila perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada dibebankan biaya kontribusi kepada pelaksana perjalanan dinas maka pembiayaannya dalam wilayah nusa tenggara timur, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya (satu) hari sebelum dan (satu) hari sesudah kegiatan, dan b.di luar wilayah nusa tenggara timur, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya (dua) hari sebelum dan (dua) hari sesudah kegiatan. selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan (dua per tiga) dari uang harian untuk (dua) hari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis. khusus untuk pejabat negara, anggota dprd dan jabatan pimpinan tinggi diberikan uang representasi secara penuh sesuai dengan lamanya pelaksanaan perjalanan dinas. apabila waktu penyelenggaraan bintik melebihi batas maksimum perjalanan dinas keluar daerah, maka kepada pelaksana perjalanan dinas ditambahkan uang harian dan uang representasi atas kelebihan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan paragraf perjalanan dinas mengikuti diklat ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam rangka diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku secara mutasi dan mutans terhadap perjalanan dinas dalam rangka bintik. paragraf perjalanan dinas pindah perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya diperuntukan bagi pns yang dimutasikan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten alorluar wilayah negara kesatuan republik indonesia. komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari biaya transportasi, dan uang saku. biaya transportasi dan uang saku sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibayar secara rill. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dibayar dengan menggunakan mata uang dollar. rincian besaran biaya perjalananpelaksanatudi banding, orientasi kerja, bintik, diklat dan sejenisnya. terasering luar tempat kedudukansanakan koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerjalaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pada perjalanan dinas dalam daerah dan atau luar daerah. bab vii lama perjalanan dinas bagian kesatu dalam wilayah provinsi lamanya perjalanan dinas untuk wilayah dalam provinsi meliputi kabupaten kupang reklamasi):paling lama (empat) hari. lamanya perjalanan dinas untuk wilayah dalam provinsi meliputi kabupaten sikka maumere), kabupaten ende ende), kabupaten manggarai ruteng):, kabupaten manggarai barat labuan bajo), kabupaten manggarai timur borong), kabupaten flores timur larantuka), kabupaten ngada bajawa): kabupaten lembata lewoleba): kabupaten nagekeo may):, kabupaten sumba timur waingapu), kabupaten sumba barat waikabubak):, il. kabupaten sumba tengah katikutana)), kabupaten sumba barat daya tabula): kabupaten rote ndao baa): dan oo. kabupaten sabu raijua seba). paling lama (lima) hari. bagian kedua keluar daerah luar wilayah provinsi lamanya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka (dua) ditetapkan paling lama (enam) hari. bagian ketiga perjalanan dinas luar negeri lamanya perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling lama (tujuh) hari. bab vii komponen biaya perjalanan dinas komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya penginapan, biaya transportasi, cc. uang representasi, dan uang harian. bagian kesatu biaya penginapan dan transportasi biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas secara rill lumpurpenginapan khusus untuk ajudan bupati dan wakil bupati biaya penginapan disesuaikan dengan harga tempat penginapan bupati dan wakil bupati. paragraf rincian biaya transportasi biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: biaya tiket dariiaya taxi dari tempat kedudukanagian kedua uang representasi uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, dan jabatan pimpinan tinggi yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah. pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada dibayar secara lumpur. bagian ketiga uang harian uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari uang saku, uang makan dan minum, dan uang transportasi local. pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan lama hari melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpur. bab cara pembayaran pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran pelaksanaan pembayarannya dilakukan secara penuh, untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam lampiran pelaksanaan pembayarannya dilakukan dengan cara biaya transportasi dan uang harian dibayar sesuai lamanya perjalanan dinas: dan biaya penginapan dibayar kurang (satu) hari dari lamanya perjalanan dinas. bab prosedur perjalanan dinas pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan pada surat panggilan, nota dinas dan atau disposisi pimpinan berdasarkan telaahan staf: tersedia anggaran dalam dokumen pelaksana anggaran, diperintahkan oleh pimpinan dengan menerbitkan surat tugas dan spp, dan laporan perjalanan dinas. bagian kesatu penandatanganan surat tugas dan spp penandatanganan surat tugas dan spp sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh bupati, pimpinan dan anggota dprd ditandatangani oleh pimpinan dprd, jabatan pimpinan tinggi oleh bupati dan atau sekretaris daerah atas nama bupati, jabatan administrator lingkungan sekretariat daerah: jabatan administratoradministrator kecamatansekretariat daerah ditandatangani oleh sekretaris daerah ataufungsional lingkungan dinas atau badan ditandatangani oleh pimpinan opd. surat tugas dan spp sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati alor nomor tahun tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten alor. bagian kedua masa laku spp masa berlakunya spp paling lama (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada perjalanan dinas belum juga dilaksanakan, maka spp dimaksud dinyatakan tidak berlaku. bagian ketiga pertanggungjawaban setiap pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas dan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lama (lima) hari setelah pelaksana perjalanan dinas kembali tempat semullaporan perjalanan dinas, surat.tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti pembayaran alat transportasi lainnya, dan bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan. bentuk dan sistematika laporan perjalanan dinasperaturan bupati ini. bagian keempat kewajiban setiap pelaksana perjalanan dinas diwajibkan membuat laporan perjalanan dinas setelah selesai melakukan perjalanan dinas. format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. bab ketentuan lain lain dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam dan yang tidak disebabkan kesalahan kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya tambahan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. dalam hal perjalanan dinas dalam rangka melakukan inventarisasi dan penelusuran barang milik daerah kecamatan dan desa kelurahan dapat dilakukan perjalanan dinas dengan lama perjalanan dinas melebihi ambang batas maksimal dari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan dan desa kelurahanberita daerah kabupaten alor tahun nomor tambahan berita daerah kabupaten alor nomor dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal desembe,oratppnjelasan atasumum bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas pemerintahan yang relevan dengan kebijakan pemerintah daerah. oleh karena itu perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dengan memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud. bahwa belum adanya ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat pemerintah daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap daerah serta pimpinan dan anggota dprd yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara nasional sehingga pemerintah daerah dapat mengaturnya dengan mengacu pada ketentudengan pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah. bahwa peraturan bupati alor nomor tahun tentang perjalanan dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten alor tahun anggaran dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar dalam pelaksanaannya dapat menjawab berbagai kebutuhan daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. untuk itu peraturan bupati ini dibentuk dengan memuat komponen dan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, biaya perjalanan pindah, biaya perjalanan auditor dan biaya perjalanan luar negeri sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah daerah. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan selektif adalah pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. huruf yang dimaksudkan dengan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja adalah pelaksanaan perjalanan dinas telah diakomodir dalam perencanaan anggaran dan sesuai dengan program kerja pemerintah. huruf yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memprioritaskan penghematan waktu dan anggaran. huruf yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan baik anggaran dan pencapaialam komponen uang harian adalah uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku yang tidak dipertanggungjawabkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan surat panggilan adalah surat panggilan resmi dari instansi pemerintah dan atau instansi non pemerintah yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah. yang dimaksud dengyang dimaksud dengan disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. yang dimaksud dengviii peraturan bupati alor nomor tahun tanggal juli laporan perjalanan dinas kepada yth bapak bupati alor melalui asisten administrasi umum. dari nama? nareseetaeatnnaknaaa aan jabatan .iooooowo wco wmnlnnnna perihal laporan perjalanan dinas pendahuluan memuat latar belakang dilaksanakannya perjalanan dinas ii. dasar dasar dilaksanakannya perjalanan dinas ini surat tugas . nomor: ., tanggal, . 201x surat perintah perjalanan dinas spp) nomor ., tanggal er. ii. maksud dan tujuan perjalanan dinas iv. waktu dan tempat: kegiatan . dilaksanakan pada tanggal. s d. bertempat di. hasil yang peroleh vi. saran dan rekomendasi memuat hal hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah berkenaan dengan kegiatan dimaksud). vii. penutup demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas penugasan yang diberikan. terima kasih. kalabahi, .201x yang melakukan perjalanan dinas, bupati alor, amon djoko peraturan bupati alor nomor tahun tentang prosedur tetap perjalanan dinastata naskah dinasimpinan opd adalah pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten aloror adalah aparat pengawas intern pemerintah yang melakubimbingan teknis yang selanjutnya disebut bintik adalah suatu kegiatan dimana peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta. pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah suatu kegiatan dalam memperbaiki mutu, pengembangan sikap dan tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan pegawai. uang representasi adalah uang yang dibayarkan sesuai jumlah hari rill dan berdasarkan tiket pergi pul, dan kembali tempat kedudukan semula dalam wilayah republik indonesia yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah, dprd, pegawai negeri dan ppp. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah, dprd, pegawai negeri dan ppp. surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat spp, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri dan pptransport adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai kebiaya retribusi adalah biaya yang dipungut terminal bus stasiun bandara pelabuhan keberangkatan dan kepulangantujuan kota tujuan pindah. hari adalah hari kalender. bab prinsip perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: selektif. prinsip sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan oleh atasan pelaksana spp dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas, pejabat ketatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran dalam melakukan pembebanan biaya dan pengujian atas pembayaran biaya perjalanan dinas, dan pelaksana spp dalam melaksanakan perjalanan dinas. prinsip prinsip sebagaimana dimaksud dalamp yangluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dalam kantor, dan mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten alor meliputi pelaksana perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas, komponen biaya perjalanan dinas, cara pembayaran, dan prosedur perjalanan dinas. bab pelaksana perjalanan dinas pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari bupati, wakil bupatingawal pengamanan. pelaksanabayarkan (tiga) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. besaran biaya perjalanan dinas khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sesuai dengan besaran biaya perjalanan dinas untuk pns golongan ii. pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dikhususkan untuk bupati dan wakil bupati. pengawal pengamanan bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permintaan kepada instansi atau lembaga yang berkompeten. instansi atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada adalah kepolisian resort alor. personil pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. personil pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada diberikan biaya perjalanan dinas yang besarannya disesuaikan atau disetarakan dengan besaran biaya perjalanan dinas pns sesuai pangkat golongan pns yang ada. bab tujuan perjalanan dinas tujuan perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam negeri, dan perjalanan dinas luar negeri. bagian kesatu perjalanan dinas dalam negeri tujuan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari perjalanan dinas luar daerah, yang meliputi dalam wilayah provinsi, dan luar wilayah provinsi. perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan, cc. perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan dan desa kelurahan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd perjalanan dinas jabatan fungsional (auditor) perjalanan dinas mengikuti bintik, perjalanan dinas mengikuti diklat, dan perjalanan dinas pindah. paragraf perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi tujuan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi wilayah kota kupang kupang), kabupaten kupang reklamasi)kabupaten sikka maumere), kabupaten ende ende), kabupaten manggarai ruteng): j . kabupaten manggarai barat labuan bajo), kabupaten manggarai timur borong), il. kabupaten flores timur larantuka), kabupaten ngada bajawa), kabupaten lembata lewoleba): oo. kabupaten nagekeo may): kabupaten sumba timur waingapu), kabupaten sumba barat waikabubak): kabupaten sumba tengah katikutana), kabupaten sumba barat daya tabula), kabupaten rote ndao baa):, kabupaten sabu raijua seba). rincian besaran biaya perjalanan dinaskeluar daerah luar wilayah provinsi perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan pada wilayah perjalanan luar provinsi nusa tenggara timur dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. rincian besaran biaya perjalananperjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: perjalanan dinas klasifikasi khusus yakni perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati dan ketua dprd, dan perjalanan dinas klasifikasi umum yakni perjalanan dinas yang dilakukan oleh wakil ketua dprd, anggota dprd, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada lama perjalanannya maksimum (limrincian besaran biayadan desa kelurahan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada wilayah kecamatan dan desa kelurahan kabupaten alor. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tigperjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd perjalanan dinas keluar daerah bagi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
|
bupati dompu provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati dompdompu, menimbang: bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang sistematis, terencana dan akuntabel, maka perlu dilakukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten dompu tahun bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahdompu tahun lembaran daerah kabupaten dompu tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dompu tahun lembaran daerah kabupaten dompuperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten dompu tahun lembaran daerah kabupaten dompkepala daerah adalah bupati dan wakil bupatimpuatau disebut senja adalah dokumen perencanaan organisasimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari rpm kabupaten dompu tahun yang berisi program program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten dompu. rkd tahun disusun dengan sistematika penyusunaorganisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten dompu dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah senja pd): dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten dompu dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten dompu tahun anggaran dalam rangka menyusun rapid kabupaten dompu tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten dompu: organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten dompurbet ris daerah kabur dompu, agus hari berita daerah kabupaten dompu tahun nomor
|
bupati nagan raya provinsi aceh peraturan bupati nagan raya nomor tahun tentang standar biaya penanganan corona virus diseasetur bahwaaturan kepala daerah, bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran dan efektifitas penanganan corona virus disease kabupaten nagan raya, perlu disusun standar biaya penanganagan raya, keputusan gubernur aceh nomor tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu covid provinsi aceh. memutuskankabupaten nagan rakabupaten nagan raya yang selanjutnya disebut satgas penanganan covid kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh bupatiaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penanganan covidpenanganan covidbi'ul awal raya, yaminidham diundangkan suka makmur pada tanggal november rabi'ul awal plt. sekretaris daerah kabupaten nagan raya, berita daerah kabupaten nagan raya tahun nomor: dipindai dengan cam scanner lampiran peraturan bupati nagan raya nomor tahun tanggal november rabi'ul awal standar biaya penanganan corona virus disease kabupaten nagan raya tahun anggaran satuan tugas satgas) honorarium satgas kabupaten ketua wakil ketua sekretaris wakil sekretaris ketua sekretariat wakil ketua sekretariat ketua tim ahli wakil ketua tim ahli ketua bidang wakil ketua bidang anggota honorarium satgas kecamatan ketua sekretaris bendahara anggota seksi uang makan dan uang saku petugas lapangan dan pengelola administrasi keuangan satgas: uang makan uang saku honorarium petugas kebersihan posko satgas bbm kendaraan operasional satgas despite hari mobil liter pertalian hari mobil liter belanja makan minum kegiatan rapat satgas makan minum kegiatan pos induk hari nasi kotak vip kotak nasi kotak kotak agua sedang kotak snack kue vip piring snack kue kotak kotak buah segar piring minuman kopi tea gelas belanja barang dan jasa publikasi spanduk baliho meter stiker meter siaran keliling titik mi. (rumahsakit tenaga medis dokter spesialis dokter umum perawat bidan penunjang medis penunjang non medis tim teknis penanganan covid rumah sakit penanggung jawab ketua koordinator sekretaris wakil pemasaran jenazah pengawas spi surveilans iucn anggota manajemen support tim verifikator keamanan makan snack dan vitamin petugas makan snack dan vitamin petugas penanganan covid iii. dinas kesehatan tim teknis penanganan covid dinas kesehatan penanggungjawab koordinator ketua sekretaris ketua sub cluster anggota tim tracking surveilans kabupaten pengawas isolasi mandiri psc tim ambulans covid perawat bidan sopir laboratorium petugas jawab puskesmas kepala puskesmas kepala dokter surveilans petugas lab perawat bidan apoteker sopir cleaning servis rumah sehat tempat isolasi) ketua pengelola rumah sehat dokter perawat bidan rekam medik tata usaha apoteker analis security cleaning servis sopir dinas sosial kpk terkait lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan covid honorarium tim pelaksana kegiatan pembina pengarah koordinator wakil koordinator ketua wakil ketua sekretaris pelaksana anggota uang saku petugas distribusi transport petugas dampak bupati nag batang jamin idham dipindai dengan cam scanner
|
bupati tapin provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tapin nomor tahun 2o2a tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalil"pada bab pendahuluan, huruf kebijakan umum angka dan bab dana kasikhusus nfisikbidangkesehatan, huruf jaminan persalinan jampersal) angka penggunaan,huruf. kebijakan operasional jampersal angka maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalin72l; undang undang nomor tahun ol4 tentang aparatur sipita14 nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun al4 tentang tenaga kesehat24rc tentang pengelolaan keuangatg nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun al2 tentang sistem kesehatan nasional lembaran negara republik indonesia tahun at2 nomor 1ekesehatan nomor tahun ol4 tentang pusat kesehatan masyarakat berita negara republik indonesia tarun a14 nomor ].; peraturan menteri kesehatan nomor tahun 20tg tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran a22l .lembaran daerah kabupaten tapin tahun a19 nomor peraturan bupati tapin nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata ke{a unit pelaksana terlart tentang pembentukan organisasi dan tata keq'a unit pelak$ erna teknisin. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten tapi' secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat dar,perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) pelayanan keluarga berencana paska persalinan dengan kontrasepsi kontrasepsi yang sediakan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skinirq hipotoroid kongenital bayi baru lahirumah tunggu kelahiran yang selanjutnya disingkat rtk adalah suaturaturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengelolaan dan pemanfaatan dana jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan. tujuan peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan jampersal kepada masyarakat peng una pelayanan jampersal. bab ruang lingkup ruang lingkup pedoman pelaksanaan jampersal dalam peraturan bupati ini meliputi: penyelenggara jampersal; kepesertaan jampersall pelayanan jampersal; dan mekanisme dan persyaratan pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan jampersal. bab iii jampersal bagian kesatu penyelenggara jampersal jampersal diselenggarakan bertujuan untuk:; meningkatkan cakupan persalinan fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir. jampersal diselenggarakan oleh bupati. jampersal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas kesehatan. untuk melaksanakan jampersal sebagaimana dimaksud pada ].l, kepala dinas kesehatan membentuk tim pelaksana jampersal dengan keputusan kepala dinas kesehatan. bagian kedua kepesertaan jampersal kepesertaan jampersal meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi }<kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, yang dibuktikan dengankartu tanda penduduk elektronikfkartu keluarga; dan. bagian ketiga pelayanan jam perhal fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan jampersal meliputi: pos kesehatan desa poskesdes); puskesmas beserta dengan jaringannya; dan rumah sakittelah membuat perjanjian kerjasama dengan dinas kesehatan' untuk mendapatkan pelayanan jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria miskin dan tidak marapu yang belum memiliki jaminan kesehatan, diberikan waktu jam untuk melengkapi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam setelah pasien mendapatkan pelayanan. pelayanan jampersal meliputi: biaya transportasi dan sewa alat transportasi untuk rujukan persalinan (pergibagi: ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ante natal care anc); ibu hamil yang akan bersalin; ibu nifas yang mengalami komplikasi; bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan petugas kesehatan pendamping rujukan; dukungan biaya persalinan, yang meliputi: pemeriksaan rujukan ante natal care anc) rawat jalan rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi komplikasi atas indikasi medis; pemeriksaan rujukan pos nato,l care pnc) rawat jalan rumah sakit bagi ibu hamil risiko tinggi komplikasi atas indikasi medis; pelayanan ibu hamil yang mengalami kehamilan ektopik terganggu ket) de.rl mola histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, kebidanan lainnya; skrining hipotiroid kongenital {shk); keguguran, hidatidasa, dan kasus pembiayaan keluarga berencana pasca persalinan, termasuk pelayanan keluarga berencana interval yang dilakukan sebelum {empat puluh dua) hari pasca persalinan;dengan pelayanan jampersal sampai dengan {empat puluh dua) hari setelah bersalin; dan bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dan dapat dibiayai dengan pelayanan jampersal paling lama sampai dengan (dua puluh delapan) hari, dan jika masih memerlukan perawatan setelah {dua puluh delapan) hari maka harus dicarikan sumber pembiayaan diluar pelayanan jampersal; alat transportasi untuk rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan puskesmas keliling, ambulans atau mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai dengan biaya riil. petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf angka diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perjalanan dinas yang berlaku daerah. dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sesuai dengan kelas pelayanan perawatan kelas iii sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan tidak diperbolehkan naik kelas' khusus untuk skrining hipotiroid korryenital shk) sebagaimana dimaksud pada huruf angka dapat juga diberikan kepada bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran.,.', jaminan kesehatan nasional. t5) tarif pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada huruf pada fasilitas.s pelayanan kesehatan pemberi pelayanan jampersal menggunakan tarif ina cb lndonesia case base groups) jaminan kesehatan nasional yang berlaku. bagian keep pat mekanisme dan persyaratan pengakuan dan pembayaran klaim pelayanan jampersal persyaratan untuk pengajuan klaim pelayanan jampersal oleh pos kesehatan desa poskesdes) puskesmas beserta dengan jaringannyaata""an kwitansi pembayaran sesuai dengan jampersal yang dikaitkan. jumlah ,"r*rat persyaratan untuk pengajuan klaim pelayanan jampersal oleh.atau puskesmas beserta jaringannya.an kwitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan jampersal yang dikaitkan. persyaratan untuk pengajuan klaimcullkwitansi atau bukti pendukung biaya transportasi sewa alat transportasi untuk rujukan pelayanan jampersal yang diberikan; surat rujukan dari bidan atau dokter atau pos kesehatan desa poskesdes) puskesmas beserta dengan jaringannya dan rumah sakit yang merawat; dan levitasi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan jampersal yang dikaitkan persyaratan untuk peng4ikan klaimterdiri atas: surat rujukan dari bidan atau dokter puskesmas rumah sakit yang merawat; surat perintah tugas; surat perintah perjalanan dinas; rincian biaya perjalanan dinas; laporan hasil kegiatan; ltrwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang dikaitkan' pembayaran pelayanan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada bendahara pengeluaran dinas kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan mengajukan klaim pelayanan jampersal kepada dinas kesehatan sebanyak (tiga) rangka atau klaim pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh tim pelaksana jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dibayarkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai hasil veri{kasi. klaim pelayanan jampersalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. klaim pelayanan jampersal berupaatau langsung kepada penyedia pemilik alat transportasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan' klaim pelayanan jampersal berupapetugas pendamping rujukan pelayanan jampersal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan pembiayaan pelayanan jampersal dibebankan kepada dak nonfisik bidang kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah' l4l ts)ol1ifgtlstus o2e sekretaris daerah kabupaten tapin, berita daerah paten tapin tahun 2o2o nomor arifin aran
|
bupati gianyar provinsi ali peraturan bupati gianyar nomor tahun tentang atas nomor tahun tentang tata cara dan penetapan rincian dana gianyar tahun anggaran rahmat tuhan yang maha bupati gianyar, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tetur penyesuaian atas selisih pagu desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar masing masing daerah kabupaten kota; bahwa peraturan bupati nomor tentang tata pembagian penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gianyar anggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat inikewenanggun nomor tentangbupati gianyarmenetapkan tentang atas nomor tahun tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gianyar tahun anggarandesa disalurkan dari melalui penyaluran desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemotongan desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan desa pemotongan dana desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan surat pemindahbukuan desa dari bupati. penyaluran desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (dua) tahap. penyaluran desa dilakukan setelah berbekal menyampaikan dokumen persyaratan penyaluranesa tahun anggaran sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran desa tahap menuju alima puluh keseratus); laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan peraturan berbekal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat langsung dana desa blt dana desa). capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan rata ratdesa diprioritaskan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada yaitu penanganan stunting dan termasuk juga kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease covid antara lain berupa pencegahan dan penanganan corona virus disease covid padat karya desa ktd); dan langsung desa blt dana desa). prioritas penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian insentif kader posyandu masing masing desa. pelayanan peningkatan gizi keluarga posyandu berupa kegiatan, penyediaan bergizi ibu hamil, penyediaan bergizi ibu menyusui dan anak (nol sampai dengan enam) bulan, penyediaan bergizi ibu menyusui dan anak usia tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan, penyediaan makanan bergizi balita); penyediaan air bersih; penyedia, perilaku hidup bersih dan sehat pubs) tangga kepada pada orang tua dan masyarakat;pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, serta kegiatan lain sesuai kebutuhan kondisi desa; bantuan biaya perawatan kesehatan ddan peran ayah dalam pengasuhanir ibu asi) pembuatan pendamping air ibu asi), stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun hari pertama kehidupan.dan ditambahkan (empat) dan sehingga berbunyi sebagai berikut berbekal bertanggung jawab atas penggunaan desa. pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaansemesta berencana. pemerintah desa wajib mempublikasikan apb des dan pertanggungjawaban desa. pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa tepat apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada pencairan desa tahap berikutnya ditunda sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima. laporan pertanggungjawaban desa disampaikan kepada kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) dan inspektur gianyar. ketentuan ditambahkan (satu)pengguna anggaran penyaluran fisik dan desa. pemerintah desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan langsung desa desa) sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa pemotongan desa sebesar (lima puluh keseratus) dari dana desa yang disalurkan pada tahap tahun anggaran berikutnya. ketentuan dalamahayastra pril diundangkan gianyar pada tanggal april gianyar, wisnudesa setiap desa kabupaten gianyar tahun anggaran daftar nama desa se kabupaten gianyar penerima dana desa tahun ibu rupiah) alokasi alokasi dasar barat muntah ukur&ng} alokasi dasar klaatflkasl dead deal after aal loka*)makin uas wilayah bobotbobot rank> pen (hid bobot luar wilayah rasi luar bobot geografia radio kesulitan geografis bobot bobot alokasi desa per dea* til (s) ft) ft! till (is) (ib) ft1! ft?) flat xx) mandiri ketel mandiri o.oan o2679 ](), .(x> m. iju o.ix) mandiri o01537 mandiri o94 o.0o8361 singnpndu maju .01o742 .0o161 mrt lill mandiri kangin maju o21147296 0060mni .01o451 .0o4937 xxx) singapadu ,(xx) mum oou xx) dipandu kaler maju kalor wyu o77 .00o rain bang sering xx) maju if. rain maju xx) beluga maju ,(xx) maju o285s xx) mandiri o0154 maju ,(xx) menahan maju o2855 .o017 n,i maju maju kyu .(xx) lebih maju rkeinbang o0127 oiattyor saingan x>.(x) maju petak maju o03734 serangga maju .0o9746 petak raja .0o22 maju .1xx) semula .o056o3 ,(xx) tegal "sisi .006638o25 .0o2497 peleng maju .001o98 peleng r&tju t i ling maju o7891281 xxx) ttuupakairing mandiri xx) .(xx) pola maju o651 1ani|wiksiring vji'llg k.iwan maju .in ci82 (xi908w. .o0s154 peleng maju peleng maju hi; ,') peleng kelok maju maju ,(. xi17(, .0o273 mas mandiri sings kartu yin maju kedekatan .(xxi maju baton mandiri .1x11098 xx) maju xil xx) .0ix) .(xx) maju cuxiih2 tegalallang maju tegolallai tcgallnlang mandiri xx) ti galallaug maju u.not' .w5 tegnlallang kediaman maju tegalallang maju tegalallang sepatu maju o31627 tcgalailang maju .0o243 .o87415 pasangan pelinggih xx) mam pasangan maju o0io9 .(xx) pasangan .hot .(mm.) .o0157 pasangan maju f'uvnngaii '" ''>.()(k) qos .(xx) payung bii tt.t maju prtvangriri mr inggil kelok maju o.(k) pasangan maju paynngon ,(xx) beikeiiibaiig xfc2 .0o0 .oo0 .25o kontra penghitungan perubahan pagu dana desa kab gianyar hasil perhitungan pagu dana desa kab gianyar pagu alokasi dasar kabupaten gianyar hasil hitung alokasi dasar kabupaten gianyar pagu alokasi afirmasi kabupaten gianyar has kung alokasi afirmasi kabupaten gianyar pagu alokasi kinerja kabupaten gianyar hasil dihitung alokasi kinerja kabupaten gianyar pagu alokasi formula kabupaten gianyar has hitung alokasi formula kabupaten gianyar jumlah desa jumlah desa per.terima alokasi kerr|a alokasi per desa alokasi dasar per desa alokasi afirmasi alokasi afirmasi dst alokasi kinerja per dessetiap kabupaten gianyar tahun anggaran kode rekening dana kepada pemerintahan se kabupaten gianyar tahun anggaran rekening nama r>ama pagu dana rivi drt batubulan gawang sukawati singapadu batuan memenuhi batubulan kangin singapadu tengah singapadu batuan saba sering keramas blahbatuh buruan menahan bona sidang babakan saingan surat petak serangga petak sulit banding tampaksiring masuknya kawan kangin t'v i i lodtunduh mas singakerta kedekatan pelipatan saya tegallalang kendaran kedipan pupuan taro pelinggih bukan suhu buahan pelinggih tfi. ^f\f\ nnn buahan kaja total
|
k3) encanaan pembangunan daerah,kabupaten malrkd tahun sebagaimana dimaksud pada disusun dengan sistematika sebagai berikut tahun bab rencana kerja dan pendanaan daerah tahunitu,, untuk jangka panjang, menengah dan pendek, dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tersebut adalah rencana kerja pemerintah daerah rkd)daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten malang. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,encana kerja pemerintah daerahdaerahencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang merupakan: referensi penyusunanencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun merupakan tahun terakhir dari periode rpm kabupaten malang tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun disusun dengan berpedoman pada dokumen perubahan rpm sebagaimana telah ditetapkan melaluihal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan daerah. selain wmempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun jugarencana kerja pemerintah daerahencana kerja pemerintah daerah digunakan (empat)yawarah perencanaan pembangunan musrenbang)encana kerja pemerintah daerahperangkat daerah sehingga menghasilkanencana kerja pemerintah daerahencana kerja pemerintah daerahencana kerja pemerintahencana kerja pemerintah daerahpengolahan kbbi onal pokok pokok kejora pita ll. verifikasi 3era bappeda rkd sasaran dan pesan" musrenbang penetapan bean kebijakan peak mania rkd kab kota akp rancangan gubernur sumber permendagri dasar hukum penyusunan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malangbupati malang nomor tahun tentang koordinasi lintas perangkat daerah, peraturan bupati nomor tahun tentang mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahanan diacu |. diacu| diselaraskan melalui musrenbang bangsa sumber:maksud dan tujuan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun dimaksudkan untuk: menjabarkan arahan umum rpm kabupaten malang tahun dikaitkan dengan hasil kajian mengenaisebagai, untuk mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah kabupaten malang pada tahun sesuai periode rpm kabupaten malang tahun sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepal misi dan program pembangunan daerah kabupaten malang pada tahun sesuai periode rpm kabupaten malang tahun mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memutuskannya menjadi prioritas pembangunan,dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun adalah untuk: memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah kabupaten malang dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaranencana kerja pemerintah daerah kabupaten malang tahun disusunkondisi umum daerah .gambar kerangka aspek geografi dan demografi luasan wilayah karakteristik daerah yah topografi hidrologi pengembangan geologi potensi wilayah aspek geografi dan b demografi wilayah rawan bencana jumlah penduduk demografi perkembangan populasi penduduk karakteristik lokasi dan wilayah luas dan batas wilayah wilayah kabupaten malang memiliki luas km? atau dan terletak pada koordinat bujur timur, lintang selatandari luas kabupaten malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing masing seluas km? dan km2?lingkar dalam) kota malang dandesa kelurahan kecamatan dusun desa kelurahan donomulyo kalibaru agak bantu gedangan sumbermanjing wetan sampit tritoyudo ampelgading poncokusumudata satu data dinas kominfo kabupaten malang, letak dan kondisi geografis dengan kelud kawi pangeran anjasmoro melarang arjun bromokeberadaan gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan kabupaten malang memiliki potensiaspek antara lain: permukaan laut dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit, ketinggian lebih meter diatas diatas permukaan laut tahun kecamatan donomulyo kalibaru agak bantu gedangan sumbermanjingbps kabupaten malang,gambar kemiringan lereng kabupaten malang luas wilayah kecamatan menurut kemiringan tanah hektar) lanjutan tabel mes gate dedy lana fat continued title kecamatan . apa kecamatan retret retret donomulyo donomulyo kalibaru h216 kalibaru agak agak bantu bantu gedangan gedangan sumbermanjing sumbermanjing sampit sampit tirtoyudo tirtoyudo ampelgading ampelgading poncokusumo poncokusumo pajak pajak turen turen bululawang bululawang gondanglegi gondanglegi pagelaran pagelaran kepanjen kepanjen sumberpucung sumberpucung kromengan kromengan ngaju ngaju wonosari wonosari wazir wazir pakistani pakistani tajinarni tainan tumpang tumpang pakis pakis jabung jabung lawang lawang singosari singosari karangploso karangploso dau p3at dau pun pun gantang gantang kasembon kasembon jumlah fara jumlah fara sumber: badan pertanahan kabupaten malang sowie land aas service malang segenap catatan: hasil perhitungan peta kemampuan tanah planirneter tahun kelerengan kelerengan kelerenganabel luas daerah berdasarkan struktur geologi kabupaten malang struktur geologi hasil gunung api kuarter muda hasil gunung api water tua miosen faces gampingag bita tanah untuk tanaman perkebunan daerah hutan daerah hutan daerah hutan jasa pasar masa pertanian tinggal dapat menyerap air jumlahgambar jenis tanah dan persebaran kabupaten malang naa "nh lpppppph seat sapaan pakan panen , #sinai animasi kelabu dan rogen kalau temon blitar binaraga panen bea kolom sega omeramem eng nan: newpambunaarkaki mma salat sumber rtrw kabupaten malang tahunklasifikasiklasifikasi kedalaman efektif tanah sumber rtrw kabupaten malang tahunfo)gambar kondisi hidrologi kabupaten malang kabupaten te) sea kediri kota bata judul peta alan waduk sukorejo aan pia laguna aas 5g tas pan pap ana ring jalan arteri primer aan asn pan jalan kolektor primer ana jalan lokal primer kabupaten sungai blitar pop kabupaten ieee waduk danau basa skak sumber sumber rtrw kabupaten malang tahun, lihatgambar kondisi klimatologi kabupaten malang sumber rtrw kabupaten malang tahuntabel bawah inpenggunaan lahan luasan ha)erkebunan rakyat perikanan tangkap dan perikanan budidaya tambak) kawasan peruntukan pertambangan industri kawasan industri kawasan peruntukan industri pariwisata permukiman permukiman perkotaanho.(c) gambar peta rancangan sistem kewilayahan kabupaten malang paten mere opa har daa then wu) paman sa, gaia aka tel maan saham ra 04, s0idorenggo taman sari semua semua ampelgading wiratama wilayah wilayah semua wilayah lebakharjo taman satria pujiharjo semua semua tirtoyudo purwodadi semua wilayah wilayah wilayah tirtoyudo sumbertangkil srimulat semua semua sampit sukodono semua wilayah wilayah wilayah pamotan tamansari sumberagung sidoarjo tambakrejo sidoasri semua semua sbr. mandi wilayah manjingwetan dulu wilayah wilayah semua wilaya sbr. wetan klep ringinkembar kedung bantengemuawilayah semua semua agak semua semua agak sampingan semua wilayah wilayah wilayah sumberejo srigonco semua semua bant wilayah siap (semuawitayan gajahrejo sidorejo semua semua gedangan tambakrejo wilayah wilayah semua wilayah sidodadi way raya gedangan tlogosari kedungsalam tulungrejo sumberejo purworejo semua semua donomulyo donomulyo wilayah wilayah semua wilayah purwodadi campursari mataraman banjarese tambakrejo semua semua kepanjen semua wilayah semua semua semua wilayah wilayah wilayah pakistani semua wilayah semua semua semua wilayah wilayah wilayah wazir semua wilayah semua semua semua wilayah wilayah wilayah ngaju semua wilayah semua semua semua wilayah wilayah wilayah kembang semua semua semuawilayah semua semua semuawtayankarangkates semua semua sub wilayah semua wilayah semua semua wilayah pakis semua wilayah semua semua semua wilayah wilayah wilayah pandansari semua semua poncokusumo gubukklakah wilayah wilayah semua wilayah ngada slamparrejo semua semua jabung kemiri wilayah wilayah semua wilayah jabung ardimulyo semua semua turirejo semua semua becek semua semua karangwidoro semua semua semuawilayah semua semua sumberagung banjarrejo semua semua gantang sidodadi semua wilayah wilayah wilayah pagersari banturejo part semua semua kasembon wonoagung wilayah wilayah semua wilayah kasembon area apes siber kee desa kee kee desa obesa sumber badan penanggulangan bencana daerah gambar peta persebaran rawan bencana m650000 kano . ., ta. pemerintah kabupaten malang kasembon peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah r kabupaten malang tahun tata kabupaten pasuruan het sab kabur pun kota batu hwang f3) karangploso nomor peta kabupaten kediri: get singosari peta persebaran rawan bencana gantang ipa peran legenda tere sta ff: kantor kecamatan kantor kabupaten dau sabun jalan arteri pine aas jalan kereta api kota malang ka. jalan kolektor rar jalan lokal tumpang batas kecamatan ius poncokusumo batas kabupaten kota wonosari ngaju: pakipaji tainan m. batas desa sungai telaga waduk bui wang kabupaten blitar kp angin kencang rombongan keraton tan banjir ke. pajak maha amer: gondanglegi kebakaran mes berujung. tata imi kekeringan maa ea puting beliung sel pagelaran 'kalibaru tanah bergerak hampir tanah longsor agak ampelgading ampelgading tirtoyudo pan han bantu ipp latar dia pinout sumbermanjingwetan ane tepat man sedangan cage tara kada ang tr ti, una sumber peta lain aga ong 20a01ew kabupaten matang tahun tata skala is. sistem koordinat datar wgs utm zone ets gambar peta potensi rawan bencana longsor sama hara . pemerintah kabupaten malang abu le. ao , peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota bata. kabupaten pasuruan kabupaten malang tahun pan kan nomor peta kabupaten sat sg) peta potensi rawan bencana longsor gantang ju: nana yoh papa kantor kecamatan ada kantor kabupaten jalan arteri jalan kereta api kota mala jalan kolektor wiki maia fe. jalan lokal batas kecamatan poncokus mom sa batas kabupaten kota . . batas desa . p1. sungai telaga waduk pap kabupaten blitar tingkat resiko ket pop rendah selo naam. pan (bee sedang tank tan make tinggi agar sen an. bra jat sada) sala pap dag aap marga mp3 len ngela bean nan care md. sumber peta aga pengansessnnan aa peta pertanahan skala ite tokoh0' gambar peta potensi rawan gunung berapi . kanon . . pan pama pemerintah kabupaten malang '(kaset tia peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten pasuruan kabupaten malang tahun gambar arangploso: peta potensi rawan gunung merapi kabupaten kediri kabupaten malang con legenda uni kantor kecamatan dani kantor kabupaten jl aha mani bai jabu jalan arteri ep, mala jalan kereta api kota malang jalan kolektor wazir ke jalan lokal tan an, batas kecamatan ira poncokusumo " batas kabupaten kota kong amina batas desa fu) s& sungai telaga waduk opa kabupaten blitar tsi sar tingkat resiko sea! perak (fan mmm rencana esia ang bar tana ika too lara diluar kawasan rawan bencana lipase aap sena pasar leading!' kita. maa pam yaa engage umbermanjingwetan paman yg, bag pas: sumber peta peta rtrw babakan. malang tahun h , skala "ka sutan kordinat daum mos utn zone dor 499e video proyeksi trensvorso locator gambar peta ancaman banjir (a) dan banjir bandang (b) kabupaten malang dog yunani paparan tega sehat mau kat mary era titan ban tag edar op, png "yen sar yet tai aa: yana pp. tg) maa tina tem) lan neta pang saya anna mt. edit ap, pop tag tas slim nan aga yal penang serta per (a) (b)pertumbuhan penduduk kepadatan penduduk jiwa km? sumber bps kabupaten malang hasil proyeksi), jumlah tersebut terdiri dari laki laki jiwa persen) dan perempuan jiwa persen). tingkat pertumbuhan penduduk rata rata sebesar persen, dan tingkat kepadatan sebesar jiwa km?. sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada hasil penghitungan akhir tahun adalah sebesar jiwa, terdiri dari laki laki jiwa dan perempuan jiwa y0). tabel perkembangan jumlah kependudukan kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah penduduk laki laki jiwa perempuan jiwa jumlah orang jumlah penduduk usia sekolah usia tahun usiausia tahun usia smp laki laki orang perempuan orang jumlah orang usia tahun usia smusumber dinas kependudukan dan dapil kabupaten malang, perbedaan hasil perhitungan antara bps dengan dinas kependudukan dan catatan sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. bps menganggap penduduk adalah orang orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. adapun dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk). berdasarkan informasi dari tabeldiasumsikan, untuk (dua) tahun mendatang pertambahan jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut: tabel proyeksi pertumbuhan penduduk kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah penduduk bps jiwa dispenduk jiwa kepadatan bps jiwa km2 dispenduk jiwa km2 sumber bps dan dinas kependudukan dan dapil kab. malang, diolah walaupun jumlah penduduk kabupaten malang memiliki trend yang naik, tetapi presentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun tahun. pada tahun presentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka pada tahun salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap perlambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program keluarga berencana kabupaten malang.pdrbmilyar, terus meningkat hingga tahun mencapai rp103. milyar. sedangkan pdrb adik kabupaten malang pada tahun sebesar rp55. milyar, terus meningkat hingga tahun mencapai rp68. milyar. adapun pdrb per kapita pada tahun sebesar rp29, juta dan terus meningkat hingga tahun mencapai rp40berikut: tabel perkembangan pdrb adb, pdrb adik kabupaten malang tahun uraian satuan pdrb adb milyar pdrb adik milyar sumber bps kabupaten malang, ket angka sementarapdrb adb pdrb adikadb juta sumber bps kabupaten malang, ket angka sementarasebesar persen sedangkan tahun tumbuh pada posisi persen dan pada tahun dan masing masing tumbuh dan persen, sedangkan pada tahun mengalami perlambatan menjadi persen.hingga menyentuh level rp14. per dollar as,pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun urban satuan pertumbuhan ekonomi persen inflasi persen sumber bps kabupaten malang, ket angka sementara dari kelompok readable, pelemahan yang tajam terjadi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. sementara itu, industri pengolahan merupakan satu satunya lapangan usaha dari kelompok readable yang mencatatkan pertumbuhan posiperusahaanindustri pengolahan, kondan jasa lainnyakonsumsi rumah sumber bps provinsi jawa timur, angka sementara keterangan gx0, ketimpangan rendah gx0, ketimpangan sedang, dankemiskina:uraian satuan sumberterbanyak sebagaimana data badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten malang pada tahun adalah kasus pencurian dan penganiayaan sebanyak dan kasus yang dilaporkan. serta kasus narkoba sebanyak kasus. sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi' ' jumlah kasus narkoba jumlah kasus sena kara tema asus uraian ' ' pemain du$ kena kasus pemalsuan uang kasus perjudian bunuh diri total jumlah penduduk angka kriminalitas sumber badan kembang dan politik, transformasiuntuk melihat gambaran secara utuh struktur ekonomi kabupaten malang dapat dilihat berdasarkan perhitungan pdrb adb tahun dengan menganalisa kedalam (tiga) kategori yaitu primer, sekunder dan tersier. kategori primer mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. kategori sekunder meliputi kategori industri pengolahan, kategori listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah serta kategori bangunan. kategori tersier mencakup kategorreal estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya. dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa sektor primer. pada saat yang bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor tersier. dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti kabupaten malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah kawasan industri seperti surabaya, gresik dan yang sejenis. perbedaan ini karena untuk daerah daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. perkembangan struktur ekonomi dprd adb kabupaten malang dapat dilihat pada tabel berikut: tabel perkembangan struktur ekonomi pdrb adb kabupaten malang tahun (dalamle oli ole oli ole3, jasa lainnya produk domestik regional bruto sumber bps kabupaten malang, ket angka sementara berdasarkan tabel perubahan pangsa struktur ekonomi kabupaten malang dapat dijelaskan bahwa pangsa kategori sekunder yang dimotori oleh kategori industri pengolahan dan kategori konstruksi terus mengalami peningkatan. pada tahun pangsa kategori sekunder masih berkisar pada angka persen, selanjutnya naik secara konsisten mencapai persen pada tahun sebaliknya, pangsa kategori tersier mengalami peningkatan, dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun kategori primer juga mengalami penurunan peranannya pada struktur ekonomi kabupaten malang. pada tahun kontribusi lapangan usaha kategori primer sebesar persen atau menurun sebesar poin dibandingkan tahun berkurangnya luas lahan dan pengaruh perubahan iklim yang ekstrim berperan terhadap penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. pertambangan dan dan bahan galian mengalami kejenuhan eksploitasi dan berkurangnya eksplorasi. pada kategori primer, penurunan lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi masing masing sebesar poin dan poin. berdasarkan gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi kabupaten malang tahun tersebut, dapat ditarik kesimpulan: pertama, memasuki tahun tren penurunan kategori primer dalam beberapa tahun terakhir mulai melambat. kedua, kategori tersier yang diharapkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dalam pembentukan pdrb kabupaten malang, ternyata perannya tidak signifikan, ketiga, pergeseran perekonomian kabupaten malang dari kategori primer kategori sekunder dan tersier tengah berlangsung. pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. akan tetapi, pergeseran yang terjadi kabupaten malang tampaknya mulai merubah aset penting, yaitu pertanian. kondisi demikian, dapat ditinjau dari beralihfungsinya hamparan lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian secara ketat dan konsisten, maka dikhawatirkan kabupaten malang tidak lagi menjadi pemasok pangan utama dibagi daerah sekitar. untuk (dua) tahun mendatang, struktur perekonomian kabupaten malang diprediksi akan mengalami pola pergeseran yang sama dengan periode (lima) tahun lalu. sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi struktur perekonomian kabupaten malang, penurunan diperkirakan mencapai persen pada tahun adapun sektor sekunder dan tersier akan meningkat, masing masing mencapai angka persen dan persen pada hitungan tahun yang sama. dengan demikian, fokus kebijakan pembangunan kabupaten malang dalam kurun waktu (tahun) tahun kedepan perlu tetap mengedepankan sektor pertanian untuk menopang pengembangan sektor industri dan jasa. ii.sumbertahun sebesar dan tahun menjadi tahun sebesar dan pada tahun meningkat menjadiaspekuraian satuan angka harapan lama sekolah tahun sumber bps kabupaten malang, rata rata lama sekolah selatan harapan lama sekolah hls), indikator rata rata lama sekolah rls) jugaangka rata rata lama sekolahsd mi apm persen smp sederajat apm persen sma sederajat apm persen sumber dinas pendidikan kab. malang, berdasarkan data angka partisipasi kasar dan angka partisipasi kasar apk). indikator sedangkan indikator apk mencerminkan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. indikator apm dan apk secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel perkembangan angka partisipasi kasar apk untuk tingkat sd, smp dan sma) kabupaten malang tahun uraian satuan sd mi apk persen smp sederajat apk persen sma sederajat apk persen sumber dinas pendidikan kab. malang, berdasarkan data atas dapat dilihat baik apm maupun apk tahun sampai dengan cenderung meningkat. adapun angka partisipasi kasar apk) untuk tingkat sd mi pada tahun sebesar persen naik menjadi persen tahun dan untuk tingkat smp sederajat pada tahun sebesar persen meningkat menjadi persen tahun sedangkan untuk tingkat sma sederajat sejak tahun sudah menjadi kewenangan provinsi. capaian angka kelulusan untuk lebih memperjelas kondisi objektif perkembangan capaian pembangunan pendidikan kabupaten malang, maka perlu diinformasikan pula tentang hasil kelulusan pada masing masing jenjang pendidikan. tabel capaian angka kelulusan per satuan tingkat pendidikan tahun uraian satuan tingkat persen saba gan tingkat persen persen angka kelulusan tingkat persen sumber dinas pendidikan kabupaten malangspeksebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, dicerminkan melalui besaran angka harapan hidup ahh). konsep ahh merupakan rata rata tahun hidup yang ahhtan tahun sumberangka kematian bayi angka kematian bayi kabupaten malang per kelahiran hidup tahun sebesar turun hingga menjadi pada tahun hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat sudah mulai meningkatdan angka kematian anak balita kabupaten malang tahun uraian satuan bayi ber1000 sumber dinas kesehatan kabupaten malang, angka kematian ibu untuk angka kematian ibu per kelahiran hidup pada tahun sebesar turaian satuan angka kematian ibu aki) per angka0pemantauan status gizi psg) pemantauan status gizi psg) bulan timbang februari bulan timbang agustus bulan timbang februari bulan timbang agustus sumber:dari total balita yang ada kabupaten malang seperti tabel bawah ini: jumlah ieee. ning diukur kecamatan peringkat 32lponomuvo ase| sare| 13s|gane| oo 6s6| )kampar e3se| 1a7| 39o| urea dum mey) aisumbermanjingkulon sal 7ligase| ,a06| oo i ml game you 6lwonoketo sive| a8906| asal men) 7serangan )o26se| ae) sere| 3ala2sy| bagel 3oe| sama pos sum bermanjingwetan | ) 22a| ,0ve| sza| nan" hoa sana) 22an sal anpamoran 7e0e| al22206| a2mr topo 3na| sere| 2a5|aa206| seal 2apo ncokusumo ane) sore| t2s|ar3ne| 3ol oa8e| a86| oaswaak 3a2| serve| ss8| ena sama 9g kerawang c2se| ss|378v| 2kepanjen | 61ve| asal sumsel racun ' ) | ) 3ee| sere| 2s8|aa00| esa| 221n kaum 15e|384s6| 4oe| 25wonosari a22) are| 26wali ' 6in3) a7a| ss3e| |a7, san o o3a| |paisa goal 3a9| sere| 9ap| gan tumpang ase| 3zs|a3ase| 87a| 3nja8ung 39es| love| 32lawang s90n| 25s| sere| 1s|a2one| da0 dan aan 3epa a8ee| sere| |a2106| ses tong sampel topik asal tabel amal ketenagakerjaan.rasio penduduk yang bekerja persenmeskipun tidak signifikan. gambar grafik rasio penduduk bekerja terhadap angkatan kerja kabupaten malang tahun iii. fokus seni budaya dan olah el berikut: tabel ruang berekspresi seni dan budaya kabupaten malang nama tempat panggung terbuka taman wisata air menit pendopo museum singasari padepokan amors bangun padepokan mangun daro padepokan mudra ganesha padepokan coro buwono sanggar kartika open stage diknas) stadion kanjuruhan open stage) pelataran candi singosari pelataran candi sumberawan pelataran candi jago pelataran candi kidal perkebunan the wonosari open stage) karangkates open stage) sukorejo open stage) rest area karangploso open stage) rest area gubug apakah open stage) pemuda danga kabupaten malang tahun fasilitas olahraga kecamatan opinion tenis bl. futsal gor ata tangkis renang pun fo) gantang fo) lo) kasembon fo) singosari lo) lawang fo) karang ploso fo) lo) dau fo) tumpang lo) pakis lo) fo) jabung fo) lo) lo) poncokusumo bululawang pajak lo) fo) tainan fo) lo) lo) lo) gondanglegi lo) fo) pagelaran fo) lo) lo) turen sampit lo) tirtoyudo lo) lo) fo) ampelgading lo) lo) lo) sbrmanjing wetan kepanjen lo) pakistani lo) fo) wazir fo) lo) lo) ngaju lo) fo) fo) wonosari fo) lo) lo) lo) sumber pucung kromengan agak lo) fo) kalibaru lo) lo) lo) lo) donomulyo lo) fo) fo) gedangan fo) lo) lo) lo) bantu fo) fo) jumlahmerint kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah muridjumlah sekolah tk r unit unit sdb unit smp unit smp unggulan rabi) unit smp terbuka unit small unit sma unit sma unggulan rabi) unit sma terbuka unit mlb unit smk unit smk unggulan rabi) unit jumlah gurutk ra kelas kelas sdb kelas smp kelas smp unggulan rabi) kelas smp terbuka kelas small kelas sma kelas sma unggulan rabi) kelas sma terbuka kelas mlb kelas smk kelas smk unggulan rabi) kelas sumber dinas pendidikan, selainpersen smp persen sma ma smk persen sumberbea bea an, jumlah sekolah jumlah murid rasio (l:. smp jumlah sekolah jumlah murid rasio (l:. sma ma smk jumlah sekolah jumlah murid rasio (l:. sumber:sd mi jumlah guru jumlah murid rasio (l:. smp jumlah guru jumlah murid rasio (l:. iii sma ma mk jumlah guru jumlah murid rasio (l:.buah rsud pemerintah kanjuruhan dan rsud lawang rumah sakit tni buah riau pakis dan ban brawijaya rumah sakit buah rsj departemen lain lawang rumah sakit khusus swasta bersalin buah bedah buah hasta husada kepanjen beristri buah uraian satuan ket rumah sakit umum buah klinik rawat inap buah puskesmas buah puskesmas keling buah posyandu buah desa siaga aktif desa ula de dan rehabilitasi melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat daruraturaian satuan jumlah dokter orang spesialis jumlah dokter umum orang jumlah dokter gigi orang jumlah bidan perawat orang jumlah sanitation orang jumlah paramedis lain apoteker ass. apoteker orang gizi d iv d iii span) orang analis kesehatan orang tii semak) kesehatan masyarakat orang dini) perawat gigi orang jumlah tenaga non orang medis paramedis sumber dinas kesehatan, menurunnya angka kesakitan incident rate ir) dan angka kematian (cfr) tahun dari target, antara lain: kasus dbd kematian jumlah penderita demam berdarah kabupaten malang dari tahun tahun cenderung fluktuatif yaituyang tersebar puskesmas kecamatan) dan tahun kasus dbd terjad, lalu pada tahun kasus dbd mengalamkasus penemuantb)panjang jalan seluruhnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sumber dinas p.u. bina marga kabupaten malang, ketersediaan infrastruktur berupa panjang trotoar dan drainase yang dibangun wilayahnanganan persengairanirigasi panjang jaringan jaringan primer (m) jaringan sekunder (m) jaringan tersier (m) luas baku sawah (ha) rasio sumber dinas p.u. sumber daya air kabupaten malang, perumahan rakyat dan kawasan pe, penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman berupa layanan air minum sebagai salah satu pelayanan dasar perumahan. tabel rumah layak huni kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah rumah layak buahy6.reyo,kecamatan pakis, kecamatan lawang, kecamatan turen, kecamatan tumpang, dan kecamatan singosari. kawasan perdesaan adalah kecamatan gantang, kecamatan wonosari, kecamatan ngaju, kecamatan gondanglegi, kecamatan tainan dan kecamatan jabung, sumber data rencana induk sistem pengolahan air limbah kabupaten malang, erukunan kalitembi penegakan perda kegiatan piring dan pembongkaran) penertiban pelanggaran kegiatan perda jumlah personil satlinmas orangbantuan orang jumlah pks yang seharusnya orangtertangani orang jumlah pks yang ada orangunit jumlah penghuni orang jumlah panti perda unit jumlah penghuni orang jumlah panti rehabilitasi unit sosial jumlah penghuni orangii. fokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerjaurunan penduduk usia kerja orang angkatan kerja orang angkatan kerja orang tertampung pencari kerja orang jumlah pengiriman tki orang sumber dinas tenaga kerja kab malang,tingkat partisipasi angkatan kerja persen tingkat pengangguran terbuka persepemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini, diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. ini karena lahan yang terbatas dan belum adanya perhatian serius. sisi lain, eksploitasi anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak jalanan juga perlu ditangani segeraini diindikasikan dengan adanya usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. tabel partisipasi perempuan lembaga pemerintah kabupaten malang tahun uraian satuan pekerja perempuan lembaga orang pemerintah jumlah kursi dprd yang ortabel rasio kdrt kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah kdrt orang jumlah rumah tangga orang indeks pemberdayaan gender ipg) sumber dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jumlah kdrt pada tahun masih rendah yaitu sejumlah orang namun mengalami kenaikan menjadi orang pada tahun salah satu faktornya karena adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan yang mulai tumbuh dibandingkan tahun tahun sebelumnya.kor pola pangan harapan pph) sumber dinas ketahanan pangan kabupaten malang,engae dan curah hujan. tabel ketersediaan pangan utama (beras) dalam ton uraian tahun ketersediaan pangan utama (beras) dalam ton tahun sumber dinas ketahanan pangan kabupaten malang, angka kecukupan energi ake) tahun uraian satuan angka kkal kecukupan energi ake) kapita hari angka gram kapita kecukupan fiber protein akp) ketersediaan kkal energi kapita hari ketersediaan gram kapita protein hari sumber dinas ketahanan pangmenukar kawasan lokasi hutan tersedianya tanah untuk kepentingan bidang pembangunan meningkatnya pengelolaan aset tanah pemerintah bidangtanah lokasikepentingan lokasi pembangunan bidang tanah aset yang disertipikatkan bidang tanah obyek landreform yang penangan teridentifikasi penanganan permasalahan tanah penangan pemerintah dan badan hukum kabupaten malang penanganan permasalahan tanah penangan pemerintah daerah dan desa kabupaten malang sumber dinas pertanahanindeks poin kualitas air hasil pengukuran indeks poin kualitas udara hasil pengukuran indeks poin kualitas tutupan lahan indeks kualitas lingkungan poiadministrasi kependudukan dan penpenduduk orang nag keping kartu keluarga kembar akta kelahiran lembar akta perkawinan lembar akta kematian lembar surat keterangan lembar kutipan lembarbb @ jumlah penduduk jumlah ktpdesa desa desa desa desa100y6. klp klp klp klp klp posyandu aktif posyandu aktif saat ini sudah dari posyandu kabupaten malang.yang terlayani pus jumlah pus rishi pus jumlah kbd mandiri orang jumlah kbd orang jumlah pus anggota kelompok anggota bkb yang ber jumlah pus anggota kelompok anggota bkb jumlah kelompok uppks kelompok mandiri jumlah kelompok uppks kelompokjumlah akseptor orang jumlah pasangan usia subur keluargaara sejahtera dan keluarga sejahtera kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah keluarga pra dan org jumlah keluarga alga rasio keluarga pra dan buah buah kereta gandengan bukan umum kereta tempel umum buah kereta tempel bukan buah lo) kendaraan khusus buahpush. bus sedang besar) unit otobus) jumlah mobil akbp bus unit bukan kecil) jumlah angkutan pedesaan unit alaan rambu rambu buah warning light buah traffic light buah marka jalan patok pengaman jalan buah paku jalan road stud) buahantikaada pemerintahjumlah koperasi aktif jumlah seluruh koperasi presentase koperasi aktif sumber dinas koperasi dan usaha mikro, tabel persentase usaha mikro dan kecil kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah usaha mikro dan kecil unit jumlah seluruh ukm unit presentase ukmpma unit jumlah mdn unit nilai investasi juta rp. pma nilai investasi juta rp.sarana dan prasarana gelanggang olah raga lapangan olahraga jumlah lapangan olahraga kabupaten malang tahun adalah sebagai berikut: sarana dan prasarana lapangan olah ragajawa timurpenyelenggaraan festival senipinsi dan nasional. tabel sarana penyelenggaraan seni dan budaya kabupaten malang tahun uraian sarana penyelenggaraanbenda, situs dan kawasantahun uraian jumlah kunjungan perpustakaan selama ran oran oran oran tahun orang orang jumlah koleksi judul buku judul judul judul judul judul jumlah jumlahorang orang orang orang sumber dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten malang,y6.iii. fokus urusan pilihanton mum perikanan budidaya perikanan ton perikanan ton payau sumber dinas perikanan, konsumsi ikantabel konsumsi ikan tahun uraian konsumsi ikan kg kapita thn) konsumsi ikandan tetap hingga tahun penurunan dipengaruhi oleh menurunkelompok nelayandan gambarumum ton sumber dinas perikanan, dari tabel dan gambaron untuk tangkapan perairan. jawa timururaian satuan jumlah wisatawan nusantara orang mancanegara orang lama tinggal nusantara hari mancanegara harinamun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun dikarenakan kurang adanya pengembangan daerah tujuan wisata dtw) dan rendahnyajawa timur, sebagai berikut: tabel produksi komoditas andalan pertanian tahun uraian satuan padi ton palawija ton gabah kering ton giling gkg) daging ton susu ton telur ton sumberresektor pertanian perkebunan terhadap pdrb adb kabupaten malang tahun uraian satuan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pdrb sumber bps kabupaten malang, tabel kontribusi sektor pertanian tanaman pangan) terhadap pdrb kabupaten malang tahun tttturaian satuan kontribusi sektorpertanian (tanaman pangan) terhadap pdrbntribusi sektor tani perkebunan) terhadap pdrb sumber dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,dan eceran, reparasi mobil dan milyar sepeda motor pdrb kabupaten milyar persentase kontribusi sumberjawa timuran us$ piya us$ sumbersebagaimana tabel berikut. tabel retribusi pelayanan pasar tahun uraian satuan rent bikyenaa jaa pasar sumber. tabel kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrb adb tahun uraian satuan industri pengolahan milyar pdrb kabupaten milyar persentase kontribusi sumber bps kabupaten malang, pada tahun pertumbuhan industri sebesar jumlah industri bertambah menjadi unit usaha pada tahunnamun, jumlah industri pada tahun belum mengalami pertumbuhan sehingga jumlah industry tetap seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar unit usaha. tabel pertumbuhan industri kabupaten malang tahun uraian satuan formal bermain industri menengah unit industri kecil unit jumlah industri formal unit industri informal rumah unit tangga jumlah industri unit pertumbuhan industri sumberkerja yang terserap orang sektor industri formal jumlah tenaga kerja sektor industri informal rumah orang tangga sumber dinas perindustrian dan perdagangan, transmigrasijumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan. tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi, selain lokasi sudah ditentukan oleh pusat, namun tergantung juga pada kemampuan negosiasi pada saat penjajahan lokasi transmigrasi dilakukan, apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah kabupaten malang dan pemerintah daerah lokasi transmigrasi maka dilakukan penandatangan kesepakatan bersama. penempatan transmigrasi setiap tahun terjadi peningkatan. terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi. iv. fokus fungsi penunjangwan a0nt yanto 20ne aon (ee rkd yang telah ditetapkan dgn perlu. tepat waktu dengan program rkd 90y6 95y9 sumber bappeda kab malang keuangan belum optimalnya upaya peningkatan sitingkat kemandirian keuangan daerah persentase realisasi pad terhadap realisasi ,33y6 ,38y6 pendapatan daerah) sumber bad kab malang pengawasan capaian dalam urusan fungsi penunjang pengawasan cukup memuaskan. dalam (enam) tahun kabupaten malang mendapatkan (enamurai opini bpk atas pemeriksaan wtp wtp wtp wtp wtp laporan keuangan daerah sumber inspektorat kab malang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan sop realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tahun realisasi (orang) diklat diklat penentangan struktural ss8 cs8 diklat kepemimpinan tingkat diklat kepemimpinan tingkat diliat prapatan golongan diliat prajabatan gotonganil dekat prajabatan golongantit |loss diklat prajabatan ara mas pelatihan dasar golongan pelatihan dasar golongan rpoiidat tesis |bidat fungsional sumber bpsdm kab. malang capaian kinerja jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh balitbang sumber balitbang kab malang aspek daya saing daerah: angan perkebunan peternakan perikanan pertambangan kab. malang kab. jember kab. malang kab. gresik kab. tuban kab. probolinggo kab. blitar kab. blitar kab. kab. gresik lamongan kab. kab. jember kab. malang bangkalan kab. sidoarjo kab. banyuwangi bona kab. bojonegoro kab. blitar kab. lamongan sumber bappeda provinsi jawa timur berdasarkan tabel jawa timurkomoditas volume kg) nilai usd) kulit kerajinan kayu kerajinan aluminium mebel tekstil kopi kakao sepatu kertas linier audio cabinet kampus rem bantalan kursi busa plaster obat sayur kayu kertas rokok cairan obat botol kemasan rokok udang cairan infus florin cengkeh benang kerajinan daun bunga kering jelly alga garden furniture kayu goulding rumput laut kosmetik alkohol susu total sumber dinas perindustrian dan perdagangan, berdasarkan tabel pma buah nilai milyar investasi mdn milyar pma milyar sumber dinas modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ii.(a) meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan kabupaten malang, (b)jalan negara jalan provinsi jalan kabupaten jalan desa sumberjawa timurjawa timur, pembangunan jalan lintas selatan jawa timuran mobil penumpang umumumum buah kereta gandengan bukan buah kereta tempel umum buah kereta tempel bukan buah lo) kendaraan khusus bukan buah umum sumber dinas perhubungan, berdasarkan data panjang jalan jumlah unit kendaraan rasio panjang jalan dengan luas daratan yang selebihnya adalah lautan, sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari: permukiman kawasan terbangun yo) industri yo) sawah irigasi yo) non irigasi yo) pertanian tanah kering yo) perkebunan perkebunan rakyat yo) perkebunan besar yo) hutan sejenis yo) belukar yo) lebat yo) rawa danau waduk yo) tambak kolam yo) padang rumput tanah kosong yo) tanah tandus tanah rusak tambang galian yo) lain lain yo) sumber bpn kabupaten malang berdasarkan pola ruang wilayah, kabupaten malang terdiri dari: kawasan lindung (a)(b) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir malang selatan, (c)(d) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam, dan (e)(a) kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi kabupaten malang yang mencapai yo. (b)(c) kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan home industry. (d) kawasan pariwisata, melalui: pengembangan zona wisata, dan (e)energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut: tabel perkembangan kelistrikan tahun uraian satuan jumlah pelanggan pelanggan listrik distribusi kms jtr distribusi unit grd gardu unit induk sumber bps kabupaten malang, iii.an jumlah nilai milyar investasi mdn jumlah nilai milyar investasiberfluktuasi. tahun rasio lulusan s1 s2 s3 kabupaten malang mengalami penurunan, ada korelasi dengan penurunan jumlah penduduk. kemudian untuk rasio lulusan s1 s2 s3 pada tahun mengalami peningkatan yaitu terdapat artinya dari penduduk kabupaten malang terdapat pendudukrata strata jumlah lulusan s1 s2maka tahun meningkat menjadi sampai dengan tahun rasio ketergantungan ini cenderung mengalami peningkatan, menjadiuraian jumlah penduduk usia tahun jumlah penduduk usia tahun jumlah penduduk bea jumlah penduduk usia tahun rasio sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipildan anggaran rkd yang kegiatan (output) periode rpm) rkd tahun berjalan yang dievaluasi @urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dinas pendidikan program persentase ,|meningkatnya peningkatan mutu |kompetensi serta tenaga teknis kualifikasi pendidik pendidikan dan tenaga kependidikan dan smp program persentase sekolah manajemen menerapkan prinsip pelayanan (mbs), memiliki pendidikan rencana kerja tahunan, laporan tahunan dan memilikiserial dievaluasi dan anggaran rkd yang akhir tah kegiatan (output) periode rpm) rkd tahun berjalan yang asasi komite sekolah yang berfungsi dengan baik program meningkatnya akses pendidikan anak masyarakat terhadap usia dini dan pendidikan paud dan pendidikan dikemas masyarakatdasar (sd) untuk kabupaten malanguntuk smp menengah kabupaten malang pertama (smp) program persentase pelaksanaan bos pelaksanaan bos satuan pendidikan satuan pendidikan negeri negeri kesehatan dinas kesehatan program persentases6)program kegiatan program (outcome) tahun (akhir rpm sampai dengan anggaran rkd tahun dan anggaran rkd yan: realisasi tahun realisasi yang kegiatan (output) periode rpm) rkd tahun berjalan yang dievaluasi mann dea dea dea tea beapersentase puskesmas peningkatan yang menerima biaya pelayanan blue operasional dan kinerja blue program persentase upt penunjang utd menerima biaya operasional dan |jasa sarana dan kinerja upt utd |operasional program cakupan dokumen pengembangan perencanaan, evaluasi perencanaan, dan informasi yang evaluasi dan dihasilkan pelaporan kesehatan |program sumber persentase sarana daya kesehatan prasarana puskesmas sesuai standar akreditasi program upaya persentase puskesmas pelayanan lulus akreditasi kesehatan program persentase rata rata peningkatan capaian spm kesehatan kesehatan ibu dan masyarakatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang kabupaten sukoharjo, maka pemerintah daerah perlu memberikan insentif,yebutkan tenaga kesehatan yang menangani covid perlu diberikan insentif dan santunandiberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis tenaga kesehatan dengan rincian sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufpuskesmas dengan rincian sebagai berikut: dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, bidan atau perawatmenerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, dokter internship menerima insentif paling banyak rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tenaga kesehatan per bulan.laksda dengan rincian sebagai berikut: dokter umumdan. besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan hal hal sebagai berikut: merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, dan memperhatikan prinsip prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada artinya dapat dipertanggungjawabkbab vii rumus perhitungan besaran insentif rumus perhitungan besaran insentif bagipembiayaan pemberian insentif pada tenaga kesehatan yang menangani covid kabupaten sukoharjo bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bab penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan keuangan penganggaran untuk insentif tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja operasi dinas kesehatan dan rsud. pelaksanaan anggaran insentif tenaga kesehatan berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah. dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan dinas kesehatan, rsud, puskesmas dan laksda membentuk tim verifikasi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tim verifikasi pada dinas kesehatan memverifikasi usulan puskesmas dan laksda: tim verifikasi pada rsud memverifikasi usulan internal rsud, tim verifikasi pada puskesmas memverifikasi usulan internal puskesmas: dan tim verifikasi pada laksda memverifikasi usulan internal laksda. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf beranggotakan: unsur bidang sumber daya kesehatan, unsur bidang pelayanan kesehatan, cc. unsur kesekretariatan, dan unsur satuan pengawas internal. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf beranggotakan: satuan pengawas internal, unsur pelayanan fasyankes, cc. unsur manajemen fasyankes, dan koordinator pds atau internship. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pada dinas kesehatankepala puskesmas dan laksda serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif puskesmas dan laksda: menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada: menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan puskesmas dan, dan melaporkan tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat covid kepada kementerian kesehatan melalui badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan untuk mendapatkan santunan kematian. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pada rsudrsud, menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada direktur rsud dandirektur rsudpuskesmaspuskesmas, menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada dinas kesehatan dan kepala puskesmas, selanjutnya dinas kesehatan akan memkepala puskesmaslaksdalaksda, menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada dinas kesehatan dan kepala laksda, dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada kepala(l) ketatausahaan keuangan melalui bendahara pengeluaran dengan mengajukan surat permintaan pembayaran langsung kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui pejabat ketatausahaan keuangan dengan melampirkansurat perintah melaksanakan tugassurat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel,, danpejabat ketatausahaan keuangan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung gung untuk diajukan kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani, surat perintah membayar langung disampaikan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana, kuasa bendahara umum daerah mengirim surat perintah pencairan dana dan lampiran daftar penerima insentifinsentif sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran surat perintah pencairan dana. bab pencatatan dan pelaporan pimpinan fasyankes harus mencatat dan menyampaikan laporan hasil pelayanan penanganan covid kepada kepala dinas kesehatan. kepala dinas kesehatandirektur rsudbab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pemberian insentif pada tenaga kesehatan yang menangani covid kabupaten sukoharjo dikoordinasikan oleh dinas kesehatan. untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk tim. bab xii ketentuan penutup pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam berlaku mulai bulan januari sampai dengan bulan desember pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dapat dihentikan dan diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan pandemiperhitungan kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan rsud tabel rasio jumlah jenis tenaga kesehatan pasien tenaga kesehatan terkonfirmasi dokter spesialis dokter umum dokter gigi bidan perawat radiografi ahli teknologi laboratorium medik atom) sesuai kebutuhan farmasi klinis nutrisionis fisioterapi jumlah radiografi, ahli teknologi laboratorium medik atom), farmasi klinis, nutrients, fisioterigd puskesmas tabel rasio jumlah jenis fasyankes pasien kasus tenaga keterangan spesimen covid kesehatan terkonfirmasi puskesmas dihitung laksda tabel rasio jumlah jenis fasyankes keterangan spesimen covid tenaga terkonfirmasi kesehatan laksda dihitungrumus perhitungan besaran insentif besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatanketerangan jumlah jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga laidikalikan indeks insentif tertinggi. perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan radiografi, ahli teknologi laboratorium medik atom), farmasi klinis, nutrients, fisioterapi, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan. bupati sukoharjo, ttd. etik suryanirupakan unit organisasi bersifat fungsionalruang perawatan intensif adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien dalam kondisi kritis belum stabil yang memerlukan pemantauan khusus dan terus menerus (intensif). instalasi gawat darurat yang selanjutnya disingkat igd adalah salah satu unit pelayanan rumah sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi pasien yang datang langsung rumah sakit) lanjutan (bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain ataupun psc menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. triage adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan intervensi kegawatdaruratan. ruang perawatan isolasi adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien menderita penyakit menular, pasien yang rentan terkena penularan dari orang lain, pasien menderita penyakit yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, gangren, diabetes) dan untuk pasien menderita penyakit yang mengeluarkan suara dalam rugram pendidikan dokter spesialis yabawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialinsentif tenaga kesehatan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kesehatan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan penanganan covidberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani covid bertujuan untuk: memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus pasien spesimen terkonfirmasi covid memberikan motivasi agar dapat meningkatkan semangat dan etos kerja, serta memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan covid ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: status dan jenis tenaga kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perhitungan kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan, pagu insentif tenaga kesehatan, rumus perhitungan besaran insentif, pembiayaan, penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan keuangan pencatatan dan pelaporan, dan j . monitoring dan evaluasi. bab status dan jenis tenaga kesehatan tenaga kesehatan penerima insentif yang menangani pasien kasus spesimen terkonfirmasi covid berstatus aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara. jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputitenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh pimpinan fasyankes. jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam yang menangani pasien kasus spesimen terkonfirmasi covid rsud adalah yang melakukan pelayanan secara langsung atau kontak langsung dengan pasien. jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada yaituhpelayanan secara langsung atau kontak langsung sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan rekam medis. jenis tenaga kesehatan puskesmas yaitu: dokter umum dan dokter gigi, bidan, cc.puskesmas adalah yang melakukan pemantauan terhadap: pasien atau kasus terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri, dan atau pengambilan dan pemeriksaan spesimen swab covid terkonfirmasi. jenis tenaga kesehatan laksda yaitu: dokter umumlaksda adalah tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen terkonfirmasi covid secara langsung laksda. bab iii jenis pelayanan kesehatan jenis pelayanan kesehatan dalam penanganan covid yang dapat diberikan insentif merupakan pelayanan kesehatan bagi pasien kasus spesimen terkonfirmasi covid pasien kasus spesimen sebagaimana dimaksud pada meliputi: pasien kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction menunjukkan hasil positif, dan atau pasien kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan rapid, diagnostic tes antigen menunjukkan hasil positif, dengan ketentuan jika akses pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction tidak dapat dilakukan dengan cepat ((waktu pengiriman kurang dari atau sama dengan (dua puluh empat) jam dan waktu tunggu lebih dari atau sama dengan (dua puluh empat) jam)). pasien kasus sebagaimana dimaksud pada untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik)sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. pasien kasus sebagaimana dimaksud pada untuk kasus konfirmasi dengan gejala ringanditambah (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. bab fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tempat tenaga kesehatan menangani pasien kasus spesimen terkonfirmasi covid meliputi: rsud, puskesmas: dan laksda. penanganan covid sebagaimana dimaksud pada rsud oleh pds pada tempat resiko keterpaparan tinggi yaitu: rawat jalan khusus covid area rawat inap khusus kasus covid area isolasi khusus covid ruang rawat intensif intensive care unit high care unit intensive cardiac care unit)pada rsud oleh pds tempat resiko keterpaparan rendah merupakan ruangan yang tingkat resiko penularan covid rendah karena tidak berhubungan dengan pelayanan pasien covid tempat resiko keterpaparan rendah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur rsud. pds yang bertugas tempat dengan resiko keterpaparan rendah, terlibat vaksinasi covid dan atau pengambilan spesimen swab. penanganan covid sebagaimana dimaksud pada rsud oleh dokter internship meliputi: rawat jalan khusus covid area igd khusus kasus covid cc. ruang triage khusus covid area ruang rawat intensif intensive care unit high care unit intensive cardiac care unit) khusus covid ruang rawat inap khusus covid area isolasi khusus covid area ruang bersalinrsud oleh tenaga kesehatan selain dokter pds dan dokter internship pada ruang perawatan isolasi khusus covid perawatan intensif khusus covid igd triage, ruang hemodialisa khusus covid ruang operasi khusus covid ruang bersalin khusus covid instalasi radiologi khusus covid dan instalasi laboratorium patologi klinik dan laboratorium reverse transcription polymerase chain reaction. penanganan covid sebagaimana dimaksud pada puskesmas oleh dokter internship meliputipuskesmas terbatas padalaksda yaitu pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) terkonfirmasi covid bab perhitungan kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan perhitungan kebutuhan pengusulangu insentif tenaga kesehatanrsud, dengan rincian sebagai berikut: dokter spesialis menerima insentif paling banyak rp15. (lima belas juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, dokter pds yang bertugas area resiko keterpaparan tinggi menerima insentif paling banyak rp12. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, dokter pds yang bertugas area resiko keterpaparan rendahbidan atau perawatdokter internship menerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, radiografifarmasi klinis menerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, nutrisionis menerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, fisioterapi menerima insentif paling banyak rp5. (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan, il.jo.; bupati karawang, dengan rahmat tuhan yang maha esa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah tent ang peraturan bupati karawang nomor tahun bupati karawang provinsi! jawa barat mengingat menimbanginspektorat daerah adalah inspektorat kabupaten karawang. badan perencanaan dan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut bappeda adalah bappeda kabupaten karawang. pemerintah pusat adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara. pemerintah provinsi adalahmutuskan: peraturan bupati tentang tata cara pergesernetapktim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat apdtapi keuangan adalah akun dalam sid yang berwenang dalam otoritas anggaran. tapi perencana adalah akun dalam sid yang berwenang dalam otoritaspergeseran apbd dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir; bab dasar pergeseran apbd pergeseran anggaran adalah mekanisme perubahan dan atau peralihan dan atau perpindahan dan tau pergantian yang terjadi pada anggaran pendapatan daerah dan atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam dpa skpd yang selanjutnya diformulasikan dalam perubahan dpa skpd. standar satuan harga yang selanjutnya disingkat ssh adalah nilai suatu barang dan jasadan penganggaran. rencana kebutuhan barang milik dayang selanjutnya disingkat rkpbmdaturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah ten tang apbd. peraturan bupati yang selanjutnya disebut perlu adalahlu penjabaran apbd terlebih dahuluubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan pergeseran tar objek dalam jenis yang sama. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf, dan pergesebab pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan apbd pergeseran anggaran, terdiri atas pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan apbd; dan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan apbd. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan dpa skpd dan diriku dengan pergeseran anggaran kas. bab iii jenis pergeseran anggaran penyelenggaraan dinamika terdapat perubahan pemerintahan daerah. terdapat perubahan ketentuan perundang undangan; dan atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dapat berupa: kondisi mendesak; kondisi darurat;huruf menipudan atau belanja yang bersifat mengikat;netapan perlu tentang peru bahan penjabaran apbd. penetapan perlu tentang perubahan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada pimpinan dprd, paling lam.bat hari sejak ditetapkan. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan apbd sebagaimana dimaksud, pergeseran antar sub kegiatan; pergeseran antar kelompok; dan pergeseran antar jenis. babi pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan apbd pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan apbd yang dilakukan setelah perubahan apbd, ditampung dalam laporan realisasi anggaran. dalam hal perubahan apbd dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam perlu perubahan penjabaran apbd. permohonan perubahan dan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan diajukan oleh kepala sub unit skpd atau kpa kepada pa, untuk kemudian disampaikan kepada ppid, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut bab pelaksanaan pergeseran anggaran dalam hal perubahan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum perubahan perda apbd maka pergeseran perubahan penjabaran apbd ditampung dalam perda perubahan apbd. dalam hal perubahan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dilakukan setelah peru bahan perda apbd atau pemerintah daerah tidak melakukan perubahan perda apbd, maka pergeseran perubahan penjabaran apbd dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. dapat kerusakan sarana prasarana yanghuruf meliputi pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan transfer pemerintah provinsi dan atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan atau pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap serta merupakankondisi darurat sebagaimana dimaksudatau skpd melakukan input data untuk perubahan rka skpd melalui aplikasi sid sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada dan dihembuskan kepada sekretaris daerah (sebagai laporan), kepala bappeda dan inspektorat daerah. permohonan pergeseran sebagai sebagaimana dimaksud pada dan dihembuskan kepada bupati (sebagai laporan), kepala bukan selaku ppid, kepala bappeda dan inspektoratdilakukan dengan diajukan oleh kepala skpd selaku kepada sekretaris daerahperaturan perundang undangan dan atau dokumen lainnya dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan atau surat penyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari kepala skpd selaku patar objek dalamjenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan diajukan oleh kepala skpd selaku kepada sekretaris daerah selaku ketua tapidan rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan perubahan rka skpd; dan surat penyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari kepala unit kerja skpd kpa diketahui oleh kepala skpd selaku pa. permohon sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan diajukan oleh kepala skpd selaku kepada ppid dengan melampirkan dokumen sebagai berikut rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan perubahan rka skpd; dan proses pergeseran anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: kepala skpd mengajukan permohonan pergeseran apbd sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pergeseran apbd ditetapkan dengan perlu tentang perubahan penjabaran apbd, sekretaris daerah selaku ketua apd dapat menerbitkan surat edaran pemberitahuan pergeseran anggaran; tapi keuangan membuka jadwal tahapan apbd pergeseran; sekretaris daerah atau ppid dapat meminta pertimbangan tapi atas usulan pergeseran apbd, terutama untuk pergeseran apbd pada kondisi tertentu; tapi keuangan membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pergeseran; untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam tapi perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada skpd yang disetujui untuk dilakukan pergeseran; skpd melakukan input data perubahan rka skpd yang telah disetujui, melalui aplikasi sid sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan atau kpa melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan rka skpd untuk memastikan bahwayang berlaku, sebelum disampaikan kepada tapi; tapi keuangan melakukan penutupan jadwal apbd pergeseran setelah semua input perubahan rka skpd selesai; penyusunan perubahan rka skpd mempedomani ssh, kbd dan rkpbmd. perubahan rka skpd sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi ppid menerbitkan dan mengesahkan perubahan dpa. pada saat mengajukan pergeseran anggaran, kepala skpd selaku harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran skpd dan memastikan bahwa belanja dan pekerjaan yang akan digeser belum dilaksanakan. pelaksanaan belanja dan atau pekerjaan atas sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran, tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan dpa skpd oleh ppid. segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau belanja yang akan digeser sebelum penerbitan perubahan dpa, menjadi tanggungjawab penuh kepala skpd selaku pa. berita daerah kabupaten karawang tahun nomor wang, diundangkan karawang pada tanggal . vii ketentuan penutup dalam hal pergeseran apbd ditetapkan dengan perlu tentang perubahan penjabaran apbd, tapi menyusun dan memproses penerbitan perlu dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; tapi keuangan membuka tahapan ketatausahaan pergeseran apbd; menyusun rak dan melakukan pelimpahan kegiatan kegiatan kepada ppt; dalam hal kegiatan subkegiatan dilimpahkan kpa maka pelimpahan kegiatan sub kegiatan juga dilakukan kepada kpa; melakukan validasi perubahan dpa sebelum bud melakukan validasi perubahan dpa skpd; setelah bud melakukan validasi perubahan dpa skpd maka skpd dapat mencetak perubahan dpa skd; dan bud menerbitkan spdabupaten muara enim. kepala dinas adalah kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencan, penyusunan program kerja lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dibina pelaksanaan koordinasi kegiatan lingkungan dinas pengendalian penduduk dan kbpenyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program lingkungan dinas pengendalian penduduk dan dan kearsipan, perjalanan dinas, humas, rumah tangga dan kepegawaiandaerah serta sarana program lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarggurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, cc. pengurusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengurusan perhitungan anggaran lingkungan dinas, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan,, evaluasi dan pelaporannyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja bidang keluarga berencana,muara enim, pelaksanaan pelayanan kabupaten muara enim, pelaksanaan pembinaan kesehatan ber kabupaten muara enim, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencanainiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatngendalian penduduk dan keluarga berencangendalian penduduk dan keluarga berencansembilan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana lampiran xxgendalian penduduk dan keluarga berencana sub bagian sub bagian umum dan perencanaan kepegawaian dan keuangan bidang bidang bidang kelompok pengendalian penduduk, keluarga berencana ketahanan dan jabatan fungsional penyuluhan dan kesejahteraan keluarga menggera dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati samplpse)memutuskan menetapkan peraturan bupati sampanginspektorat adalah inspektorat kabupaten sampang. kepala bagian pembangunan adalah kepala bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten sampang. pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik (e. unit layanan pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut ulp adalah unit layanan pengadaan barang jasa kabupaten sampanglama ulp belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhanlpse pada pusat pusat layanan. pengguna adalah semua pihak yang menggunakan system procurement. unit layanan pengadaan barang jasa secara elektronik yang selanjutnya disebut unisampang. bab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk unit lpse kabupaten sampang.ngadaan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik. unit lpse dipimpin seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian pembangunan. bagian kedua tugas lpse mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah secara elektronik. bagian ketiga penyusunan program kegiatan pengelolaan procurement lingkungan pemerintah daerah, pelaksanaan pelatihan training kepada ulp panitia pengadaanngadaan pejabat pengadaandan instansi pengawasan lainnya sesuaiunit lpse terdiri dari ketua, sekretariat: bidang administrasi sistem aplikasi, bidang admin agency, bidang registrasi dan verifikasi: bidang helpdesk dan trainer layanan pengguna dan pelatihan). bagan struktur organisasi unit lpsebab uraian tugas bagian kesatu ketua ketua mempunyai tugas memimpin operasional harian unit lpse: memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit lpse: dan cc. menyusun laporan kegiatan unit lpse. bagian kedua sekretariat sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada bawah dan bertanggungdibidang administrasi dengan lembaga terkait: menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun,aplikcc. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi, @d.: melaksanakan instruksi teknis dari lpse pusat. bagian keempat bidang admin agency bidang admin agency mempunyai tugas membuat sub agency (jika dibutuhkan): mengisi data satuan kerja padakan bertugas sebagai ppk dan panitia sesuai keputusan dari pejabat pada instansi yang bersangkutan, mengisi data anggaran kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentucc.helpdesk dan trainer bidang helpdesk dan trainer layanan pengguna dan pelatihan)jasa. bab tata kerja ketua, sekretaris dan koordinatorngan satuan kerja lainnya lingkungan pemerintah daerah dan lpse pusat. ketua unit lpse wajib mengawasi bawahannyaua unit lpse dan koordinatoroordinatorkoordinator bidang dari bawahan,: cc. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola unit lpse: dan memahami prosedur sistem procurement. bab vpolewali mandarpembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan yang admemutuskan menpejabat negara adalah bupati dan wakil bupati. bupati dan wakil bupati adalah bupati dan wakil polewali mandar, yang selanjutnya disingkat skpd adalah skpd pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran barang. pejabat yang berwenang adalah bupati wakil bupati, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh bupati wakil bupatalam wilayah kabupaten polewali mandar yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan pttluar daerah dalam wilayah provinsi sulawesi barat dan atau provinsi sulawesi selatan, termasuk perjalanan antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan pit untuk kepentingan negara daerah atas perintah pejabat yang berwenang untuk semua biaya perjalanan dinas kecuali komponen tiket pesawat. surat perintah perjalanan dinas, selanjutnya disingkat spp adalah spp dari pejabat yang berwenang kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, non pns dan ptt untuk melaksanakan perjalanan dinasnon pns adalah staf khusus, kepala desa, kelompok tani masyarakat, dan murid teladskpd berkedudukan dalam wilayah kabupaten polewali mandarnegara, pimpinan dan anggota dprd, pns, non pns dan ptt yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan atau perintah dari pejabat yang berwenang. persetujuan dan atau perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam bentuk surat tugas dan atau spp yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan surat tugas dan atau spp untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya. dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan spp setelah ada persetujuan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya. dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka surat tugas danatau dirinya atas nama atasan langsungnya dan atau diri sendirialam daerah, dan perjalanan dinas luar daerahiaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikutbiaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalamsewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil, penggunaan tiket pesawat dipersyaratkan tiket pesawat kelas ekonomi kecuali bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis. harga tiket pesawat apabila melampaui standar biaya menjadi tanggungan pejabat yang melakukan perjalanan dinas. biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam diatur berdasarkan klasifikasi jabatan eselon, yaitu: bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, eselon il.a, anggota dprd, eselon ii.b: eselon iii golongan iv, eselon iv golongan iii, pns golongan dan sopir ajudan, ptt, dan non pns biaya perjalanan dinas dalam daerah, terbagi atasjum'at, dan biaya perjalanan luar hari kerja, yaitu perjalanan pergi pulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu, serta hari libur. biaya perjalanan dinas luar daerah, terbagi atas:an biaya perjalanan dinas luar daerah luar wilayah provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatanpp), uang harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang sakujabatan dibebankan pada anggaran skpd yang mengeluarkan spp. pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan anggaran skpd yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas. pejabat negarauang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan,,, dan kepada pejabat pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan diluar kedudukannya dapat diberikan setinggi tingginya (tiga puluh persen) dari uang hariimpinan dan anggota dprd dan pns, non pns dan ptt dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi pejabat negara, pimpinan dan angota dprd dan pns. pns yang karena tugasnya sebagai ajudan sopir dan atau mendapat perintah sebagai ajudan sopir pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd dan atau kepala satuan unit kerja yang melakukaniberikan biaya perjalanan dinas maksimal hari. apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama hari. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diatas, tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput mengantar tamu pemerintah daerah. pns golongan dan ptt hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu khusus mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang. ptt yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar wilayah provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas pns golongan dan ii. non pns (khusus kepala desa staf khusus) yang melakukan perjalanan dinas diluar dalam provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan pns eselon iv golongan iii. dalam hal pns yang berstatus ajudan melakukan perjalanan dinas luar daerah bukan dalam status sebagai ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan pangkat golongan. besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah luar wilayah provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatan, biaya menjemput mengantar jenazah, dan uang representasi mengacu kepada peraturan bupati ini. sewa kendaraan dalam kota, biaya transportasi, dan biaya penginapan dibayarkan (tujuh puluh lima persen) dari standar satuan biaya perjalanan dinaspelaksanaan dan prosedur pembayaran biayaspp ditanda atasan pejabat yang berwenangrtanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa suratalam, diserahkan kepada bendaharawannon pns dan ptperjalanan dinas pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, non pns dan ptt yang anggarannya bersumber dari apbd kabupaten polewali mandarseptember rincian biaya perjalanan dinas lampiran spp nomor tanggal perincian biaya jumlah keterangan keeeeaaasanaanennanannnanan yang telah dibayar semula sanaanennanannnanan sisa kurang lebih sanaanennanannnanan pejabat yang berwenang, nip.september daftar pengeluaran riil yang bertandatangan bawah ini: nama onkananananananananana anna nana nana nan nana nama makanan anna jabatan dnnnnnannananann anna anna nana aan anaaama, tanggal, bulan, tahun pejabat pembuat komitmen, pelaksana spp, bupati polewali mandar, ali baal masdar lampiran peraturan bupati polewali mandar nomor tanggal pole mandarin pemerintah kabupaten polewali mandar fan skpd ser.econ. ala mat aa. lembar kode nomor nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) pejabat yang memberi perintah nama nip pegawai yang melaksanakan pangkat dan golongan maksud perjalanan dinas mat angkutanyang dipergunakan tempat berangkat lamanya perjalanan dinas tanggal berangkat . .c.tanggal harus kembali. ommaannamnanenannanenaanaamnanamnnaaememamanaemema pembebanan anggaran instansi ho. keterangan lain dikeluarkan pada tanggal, kepala skpd,
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.