text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
par tahan dug nla bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batang nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan isolasi corona virus disease kabupaten batang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang: bahwa dengan semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk kabupaten batang yang terkonfirmasi positif corona virus disease covid untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya, serta untuk mewujudkan zero corona virus disease (zero covid kabupaten batang, makalitxegulangan penyakit. dia babi niagayang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kesehatan kabupaten batangbatpenduduk wilayah kabupaten batang. zero corona virus disease yang selanjutnya disebut zero covid adalah gerakan mencegah penularan virus corona dengan melakukan isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positifyang selanjutnya disebut satgas adalah satuan tugas penanganan covid tingkat kabupaten dan tingkat desa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut apb desa adalah b!!fempat isolasi covid yang selanjutnya disebut tempat isolasi adalah fasilitas pemerintah daerah atau fasilitas lainnya yang disediakan. bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan isolasi guna mewujudkan zero covid tujuan peraturan bupati ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan isolasi bagi penduduk yang terkonfirmasi covid memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan. bab iii penyelenggaraan isolasi setiap penduduk kabupaten batang yang terkonfirmasi positif covid tanpa gejala, dengan gejala ringan, atau cc. rujuk balik kasus covid yang sudah membaik dari rumah sakit: menjalani isolasi secara terpusat tempat isolasi. tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada yakni: tingkat desa kelurahan berlokasi desa kelurahan setempat: tingkat kabupaten berlokasi wisma atlet gelanggang olahraga moh. srengat batang. bagi pekerja perusahaan wilayah kabupaten batang yang akan menjalani isolasi secara terpusat tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama antara pengelola tempat isolasi dengan perusahaan pemberi kerja. dia terkonfirmasi positif covid tanpa gejala sebagaimana dimaksud dalamtanpa ada gejala apapun. terkonfirmasi covid dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pasien positif covid dengan gejala ringan tanpa ada gangguan pernafasan. rujuk balik kasus covid yang dimaksud dalam huruf adalah pasien yang dirawat rumah sakit yang kondisinya sudah membaik tapi hasil polymerase chain reaction pcr) masih positif. pengamanan tempat isolasi tingkat desa kelurahan dilakukan oleh satgas penanganan covid tingkat desa kelurahan dan atau satuan tugas jogo ronggo. pengamanan tempat isolasi tingkat kabupaten dilakukan oleh satgas penanganan covid tingkat kabupaten. penduduk yang menjalani isolasi secara terpusat tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan fasilitas antara lain: rumah gedung lengkap dengan tempat tidur dan kamar mandi dan fasilitas ruang lainnya, kebutuhan dasar seperti makanan, vitamin dan obat obatan: dan cc. pemeriksaan kesehatan secara berkala. keluarga yang anggota keluarganya menjalani isolasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada mendapat bantuan santunan. one dea dalam hal penduduk terkonfirmasi positif tidak bersedia diisolasi secara terpusat pada tempat isolasi, maka: menandatangani surat pernyataan bersedia menaati protokol kesehatan isolasi mandiri: tidak mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dan tidak diberikan bantuan santunan sebagaimana dimaksud dalam bab tempat isolasi tempat isolasi disediakan oleh pemerintah daerah, kelurahan dan atau pemerintah desa. penyediaan tempat isolasi diutamakan desa kelurahan. lokasi tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam antara lain: gedung sekolah, balai kelurahan desa, rumah warga yang disewakan, atau fasilitas umum lainnya. tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam memiliki standar bangunanan tempat yang cukup, memiliki tempat terbuka hijau yang memadai, dan memiliki sarana mandi, cuci, kakus. dia tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam memiliki sarana dan prasarana antara lain: tempat tidur yang layak: pasokan listrik yang cukup: cc. air bersih yang cukup: sarana cuci tangan: sabun dan atau hand sanitizer. f.alat kebersihan dan bahan disinfektan: alat pemeriksaan suhu tubuh: media promosi kesehatan: i.sarana komunikasi: j.media elektronik: peralatan makan, i.tempat sampah, alat pelindung diri apd) bagi petugas berupa: masker medis, sarung tangan karet panjang: cover all: kecamatan google: sepatu boot: apron, dan penutup kepaladapat diisi paling banyak (dua) orang dengan tempat tidur terpisahpaling sedikit (satu koma lima) meter dengan dipasang partisi pembatas. bab pengelola tempat isolasi tempat isolasi tingkat kelurahan desa dikelola oleh kepala kelurahan kepala desa setempat bertanggung jawab kepada camat, tempat isolasi tingkat kabupaten dikelola oleh dinas kesehatan kabupaten batang. pengelolaan tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh satgas penanganan covid sesuai dengan tingkatannya. dia pun dalam membantu pengelolaan tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam satgas mempunyai tugas antara lain: mengidentifikasi pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan dan pasien rujuk balik: mengidentifikasi dan menyediakan fasilitas yang bisa dijadikan sebagai tempat isolasi,pencegahannya, melakukan penyemprotan debekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat: membantu menyiapkan logistik kepada penduduk yang diisolasi tempat isolasi, dan menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut berikutnya. satgas dalam membantu menyediakan tempat isolasi melakukan: survei tempat isolasi, mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isolasi. bab jangka waktu isolasi penduduk terkonfirmasi tanpa gejala isolasi selama (sepuluh) hari terhitung sejak pengambilan specimen diagnosis terkonfirmasi. penduduk terkonfirmasi sakit ringan isolasi paling singkat selama (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. pasien rujuk balik dari rumah sakit mengacu pada pen bab vii pembiayaan biaya penyelenggaraan isolasi secara terpusat tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: kebutuhan dasar sebesar (lima ratus ribu rupiah) per orang. bantuan santunan kepada keluarga sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) per keluarga. bab viii sumber dana sumber dana penyelenggaraan tempat isolasi antara lain: anggaran pendapatan dan belanja negara: anggaran pendapatan dan belanja daerah dari pos dana darurat dan mendesak, apb desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. pengelolaan sumbercara pencairan dana pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut: kepala dinas mengajukan usulan pencairan dana bantuan tidak terduga kepada bupati cg. kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan aset daerah: kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan aset daerah memproses pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ana bab oni monitoring dan evaluasi bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tempat isolasi. dalam melakukan monitoring dan evaluasi isolasi tingkat kelurahan desa, bupati mendelegasikan kepada camat, selanjutnya camat melaporkan kepadaempat isolasi. dalamxii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:berita daerah kabupaten batang tahun nomor dan keputusan bupati batang nomor tentang gerakan zero corona virus disease covid dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pep bagian hukum, bambang suryantoro sh.,m. si.si5way kanx6. hari raya adalah hari raya idul fitri. anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten way kan.: fungsional terampil:. tunjangan: dan tunjangan jabatan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganons dan ppp. tunjangan hari raya: tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan tambahan penghasilan sebesar 25x (dua puluh lima persen). tunjangan hari rayasebesar 25y6 (dua puluh lima persen). . ap:gajinya bersumber dari belanja pegawai dan pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada apbd: dan d.diangkatdalam hal pimpinan badan layanan umum daerah berasal dari pns, hanya diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam.bagian hukum, aris supriyanto, s.h., m.h. pembina nwv a) nip. |
sn, nur han bupati batang peraturan bupati batang nomor tahun tentang pendanaan pendidikan kabupaten batang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dperlu menetapkan peraturan bupati tentang pendanaan pendidikanmana undang undang nomor tahun tentang"seridanaan pendidikan kabupaten batang. ani dpt hapdesa adalah desa kabupaten batang. pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pemerintahanani sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan!"yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi adalah peserta didikbiaya pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan atau diperlukan untuk kegiatan satuan pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikannya. beasiswa adalah pemberian sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah untuk membantu peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuatuan pendidikani bab dep sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan bagian kesatu umum pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan bersumber dariemangku kepentingan pendidikandalam yakniberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan. prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam yakni pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan. bagian kedua sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dinier mana sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan dasarpada satuan pendidikan menengahbagian ketiga sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, meliputi: bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan dari peserta didik atau orangtua wali peserta didik, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan, cc.pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan lembaga lain yang tidak mengikatrang bab iii tanggungjawab pendanaan pendidikan dan alokasi dana pendidikan bagian kesatu umum pendanaan pendidikan daerah menjadi tanggungjawab bersamasetiap tahun anggaran mengalokasikan paling sedikit (dua puluh keseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan termasuk untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan. pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana pendidikan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan. bagian kedua biaya pendidikan pendanaan pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan,biaya nonpersonalia, bantuan biaya pendidikan, beasiswa. biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaser mana biaya nonpersonalia. ati biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggungjawab sepenuhnya orangtua wali peserta didik yang bersangkutan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dialokasikan dengan sasaran bagi: peserta didik jenjang pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi: peserta didik jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan terancam putus sekolah serta orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. alokasi bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada disalurkan melalui satuan pendidikan dari peserta didik yang bersangkutan, untuk menjamin peserta didik mendapatkan pembebasan biayaeasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, beasiswa melanjutkan sekolah bagi: beasiswa melanjutkan sekolah bagi peserta didik lulusan sekolah menengah pertama sederajat yang berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peserta didik yang berprestasi bidang akademik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan atau internasional. peserta didik yang berprestasi bidang nonakademik, seperti agama, olahraga, seni dan budaya tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan atau internasional.dasar sederajat peringkat (dua puluh lima) besarlima belas besar)sepuluh) besaratau ara rta lulusan terbaik sekolah dasar sederajat peringkat (satu) ting si"peserta didik lulusan sekolah menengah pertamamenengah pertama sederajat peringkat (dua puluh lima besar)menengah pertama sederajat peringkat (lima belas) besarlulusan terbaik sekolah menengah pertama sederajat peringkat (sepuluh besar)atau lulusan terbaik sekolah menengah pertama sederajat peringkat (satu) tingkatalokasi beasiswa sebagaimana dimaksud pada disalurkan langsung kepada peserta didik yang bersangkutan, untuk menjamin peserta didiagian ketiga tanggungjawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah paragraf pendanaan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap kecamatanank pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional nonpersonalia satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, untuk menjamin terselenggaranyahitung berdasarkan rata rata biaya operasional satuan pendidikan anak usia dini selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahdana bantuan operasional nonpersonalia untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini disalurkan melalui mekanisme bantuan hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur nonformal secara selektif, strategis dan prioritas untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraandalam rangka untuk meningkatkan proporsi anak usia dini yang terlayani pendidikjenis dan macam kegiatan bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan harus sesuai dengan sasaran strategis pembangunan pendidikan anak usia dini yang telah ditetapkan oleh dinas. penyaluran dana bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pendanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasarsea ani ss: lag. pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah desa terpencil, tertinggi dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan. pemerintah daerah mengalokasikan dana pengembangan sekolah satu atap satuan pendidikan dasarpenyelenggaraan dan pembinaan sekolah menengah pertama terbukabantuan operasional satuan pendidikan dasardasar sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan rata rata ideal biaya operasional satuan pendidikan dasar per peserta didik selama satu tahun anggaran. penghitungan biaya operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. dana bantuan operasional satuan pendidikan dasarlayanan minimal pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. danaapabila satuan pendidikan dasarcc. tidak melaksanakan pendidikan dasar bebas pungutan bagi peserta didik yang orangtuanyaperang paragraf iii pendanaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan menengahpemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional satuan pendidikan menengahdana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada untuk mendukung pendidikan menengah universal. dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada dipenuhi oleh pemerintah daerah sekurang kurangnya sebesar lima puluh persen darmenengah sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan rata rata biaya operasional satuan pendidikan menengah ideal per peserta didik selama satu tahun anggaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. penghitungan biaya operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. dana bantuan operasional satuan pendidikan menengahndidikan menengah universal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta menjamin operasional pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar peserta didik, dana, apabila satuan pendidikan menengahser mana tidak membebaskan pungutan bagi peserta didik yang orangtuanya"bagian keempat tanggungjawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah desa pemerintah desa dapat mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan, meliputi: beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, agar tetap melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar, agar tetap dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal yang diselenggarakan tingkat desa,desa dan atau bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan dan kelompok belajar masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat desa, bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah desa dapat mengusahakan memberikan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, berupa: penyediaan lahan untuk pembanguan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, penyelenggaraan desa vokasi, bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberian sumber daya oleh pemerintah desa untuk fungsi pendidikgian kelima tanggungjawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakatnaa biaya operasional personalia, dan biaya operasional nonpersonalia, dan pengembangannya. penyelenggara dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan bantuan pendidikan, beasiswa, membebaskan dan atau memberikan keringanan biaya pendidikan, dan atau bentuk lain kepada peserta didiknya yang tidak mampu secara ekonomi, atau berprestasi dan orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannyaselain lahan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing masing. bagian keenam tanggungjawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat peserta didik, orangtua wali peserta didik bertanggungjawab atas: biaya pribadi peserta didik, kekurangan biaya satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan menengah, kekurangan biaya investasi satuan pendidikan dasar dalam bentuk sumbangan. kekurangan biaya satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat. tanggungjawab peserta didik, orangtua wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditujukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. masyarakat, peserta didik dan atau orang tua wali peserta didikbab pungutan dan sumbangan biaya pendidikan bagian kesatu pungutan biaya pendidikan setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. ira setiap satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan old setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan olehanak usia dini dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah hanya dapat memungut biaya pengembangan investasi satuan pendidikan, dengan ketentuan: didasarkan pada perencanaan biaya pengembangan investasipengembangan investndapatkan izin dan persetujuan dariserta kepala dinas. mengumumkan laporan pengumpulan danaizin pungutan(l) setiap satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan. setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam dilarang memungut biaya operasional nonpersonalimenengah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam dilarang memungut biaya operasional nonpesonalia satuan pendidikan bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. para ani pkpu. kl. setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah aft diselenggarakan masyarakat, yang menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan hanya dapat memungut biaya investasi dan atau biaya operasi personalia satuan pendidikan. setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menerima bantuan peningkatan investasi sarana prasarana pendidikan pada tahun anggaran tertentu, dilarang memungut biaya investasi sarana prasarana pendidikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. pungutan biaya satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan pungutan biaya investasi dan atau biaya operasi personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana yangmberikan laporan kepadapungutan yang dilakukan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakatkegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jiwa rela berkorban dan menanamkan nilai nilai karakter serta kegiatan sosial dalam bentuk infak, iuran pramuka, bhakti sosial atau sejenisnya tidak termasuk dalam pungutan biaya pendidikan. ser etana ras bagian kedua iii sumbangan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dapat menerima sumbangan biaya pendidikan dari peserta didik, orangtua wali, dan atau pemangku kepentingan luar peserta didik dan orangtua wali. sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: satuan pendidikan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana strategis kebutuhan pengembangan investasi sekolah dalam rangka pemenuhan standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan disertai rencana anggaran belanja dan telah disetujui bersama antara pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orangtua wali peserta didik, komite, dan atau penyelenggara satuan pendidikan melalui musyawarah, besaran sumbanganesaran sumbangan ditentukan dan diberikan sendiri oleh orangtua wali peserta didik dan atau pemangku kepentingan yang sukarela memberikan sumbangan biaya pendidikan.pengembangan investasi sekolah yang dibiayai dari sumbangan, baru dapat dilaksanakan setelah plafon kebutuhan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran belanja telah terpenuhi. pelaksanaan kegiatan sumbangan harus melibatkan komite sekolah dan perwakilan orangtua peserta didik, bersedia diaudit oleh lembaga pemeriksaab bia at, pengelolaan dana pendidikan bagian kesatu prinsip pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerahdiwujudkan melalui perencanaan, penggunaan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan. prinsip umum pengelolaan dana pendidikanrimasertapemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan,pada satuan pendidikan harus sejalan dengan perencanaan pembangunan pendidikan daerah, sersesuai peraturan perundang undangan, rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan ketua komite setelah mendapatkan verifikasi dari dinas sebagai pengesahan menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri. bagian ketiga penggunaan dan pelaporan penggunaan dana pendidikan padan atau pemerintah daerah sesuai dengan: pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada satuan pendidikan disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas, pada akhir tahun anggaran paling lambat tiga puluh hari kalender setelah tahun anggaran berakhir, sertadari pemerintah, dan atau dan atauselain dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah dapat dibukukan dan dilapora" dan atau orangtua wali peserta didik secara transparan dan akuntabel melalui media yang tersedia satuan pendidikan masing masing,ta. peran masyarakat selain komite dan atau penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tidak termasuk dalam pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan. aur pelanggaran terhadap ketentuan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan atau sumbangan ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidansanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dancc.sanksi pidana dikenakan apabila pelanggaran terhadap ketentuan ini terdapat unsur yang merugikan keuangan daerah dan atau keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. proses pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan hukum pidana. bab viii ketentuan peralihan setelah peraturan bupati ini ditetapkan, semua ijazah sertifikat peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, yang ditahan oleh satuan pendidikan wajib diberikan kepada peserta didik yang berhak. ketentuan yang mengakibatkan beban keuangan daerah, dianggarkan paling lambat (satu) tahun anggaran setelah peraturan bupati ini ditetapkan. innaa peraturan bupati way kanindonesia. sad. away kanan nomor tahun .way kanan...belanja(kurangya dep$an aslinya "pp kepala hukum, awan aris supr jan seri me, pendeta mini d) p f9850624daerah. dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun alokasi. bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati way kanan inikampung. pemindah buk::f.bukti. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya, fotokopi nomor pokok wajib pajakmelalui camat, salinan kedua ditujukan kepada dinas pemberdayaan dan masyarakat kampung,enyelengaraanivhasil pajak dan retribusi daerah menjadi satu kesatuan dalam laporan realisasi apb laporan realisasi apb kampung tahun sebelumnya. penundaan. bab pembinaan dan pengawasan bupati melalui inspektorat daerahbeserta camat sesuai dengan kewenangannya masing masing melakukan pembinaan, hukum, hui sem, aris supriyanto, s.h., m.h. me.s. pembina v a) nip. nana selaesaran dana bagi hasil pajak dan retribusi setiap kampung tahun anggaran bagi hasil kecamatan kampung kampung blambangan umpu tanjung raja gham umpu bhakti sangkaan bhakti tanjung raja sakti kasui dukuh kemuning banjir beradat baruga pakuan ratu negeri agung way tuba renang tangkas gunung labuhan negara batin negeri besar buay baruga bumi agung umpu semenjak total bhp bupati way kanan, dto raden adipati surya disalin sesuai dengan aslinya kepala ragiawhukum, aris supriyanto, s.h., m.h. pembina iv a) nip. |
ann peraturan gubernur papua nomor. tahun tentang pengalokasian dana otonomi khusus kabupaten kota provinsi papua tahun anc .:sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah khusus provinsi papua no:nlulan daerah tahun anggaran berita daerah provinsi papua tahu nomor rata totalulanhana otsus yang dialokasikan kepada kabu paten kota sebagai dimaksud dalam ditetapkan dengan nara aspek keadilan antar wilayah kabupaten kota. babketentuan peraturan perundang undangan. bab pengalokasian dana cayaitu sebesar rp. (lima trilyun lima ratus delapan puluh milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujgerbangmas sebesar rp. perumahan rakyat sebesar rp. pendidikan sebesar rp. bangga papua rp. jumlah80x (delapan puluh persen). bagian provinsi sebesar (dua puluh persen) dari alokasi dana cakegiatan strategis provinsi. gal program d(tiga. trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus , indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks proporsi orang asli papua oap), il.jl)ode paten kot ons (kota dana otsus kabupaten merauke kabupaten jayawijaya kabupaten jayapura kabupaten nabire .:|o4ng kabupaten mamberamo raya kabupaten nduga kabupaten lanny jaya o3, o431umah(|:lupu,,r(naya remaja dengan aslinya pia. keprgabiro hukum kim warner kerb sh, hum |
pekerjaan umum dan perumahan rakyatnam) bidang terdiri atas bidang bina marga, bidang pembangunan sumber daya air dan irigasi, bidang operasi sumber daya air dan irigasi, bidang penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, bidang cipta karya, dan bidang perumahan dan permukiman. kelompok jabatan fungsional, dan upr bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan, seksi pembangunan dan laboratorium teknik, dan seksi pemeliharaan, peralatan dan perbengkelan. bidang pembangunan sumber daya air dan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan, seksi pembangunan irigasi, dan seksi pembangunan sumber daya air. bidang operasi sumber daya air dan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi, seksi operasi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, dan seksi operasi prasarana sumber daya air. bidang penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, seksi pengaturan dan pembinaan penataan ruang, dan seksi pengendalian dan pengawasan penataan ruang. bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan dan pengendalian, seksi penataan bangunan gedung dan lingkungan, dan seksi penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan. bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi perencanaan dan pengendalian, seksi penyediaan perumahan, dan seksi pengembangan kawasan permukiman dan pertanahkerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,va gubernur nusa tenggara mur #viktor bungkil laiskodat diundangkan kupang pada tanggal dari sekretaris daerah provinsi nusa tenggara timur,a jp.nomor tahun dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggalbidang bina marga pembangunan operasi sumber penataan ruang cipta karya perumahan dan sumber daya air daya air dan dan pengembangan permukiman dan irigasi irigasi infrastruktur wilayah seksi seksi seksi seksi seksi seksi perencanaan perencanaan perencanaan, perencanaan tata perencanaan dan perencanaan dan pengendalian dan ruang dan pengendalian pengendalian komisi irigasi pemanfaatan ruang seksi seksi seksi seksi seksi pembangunan dan pembangunan operasi irigasi dan pengaturan dan penataan bangunan seksi laboratorium irigasi pemberdayaan pembinaan gedung dan penyediaan teknik perkumpulan penataan ruang lingkungan perumahan petani pemakai air seksi seksi seksi seksi seksi seksi pemeliharaan, pembangunan operasi prasarana pengendalian dan penyediaan sarana pengembangan peralatan dan sumber daya air sumber daya air pengawasan dan prasarana kawasan perbengkelan penataan ruang keciptakaryaan permukiman dan pertanahan gubernur negara timur viktor bungkil laiskodat |
rsud provinsi ntb sebagaimanasud provinsi ntb merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bersifat khusus pada dinas kesehatan provinsi ntbunit pelaksana teknis daerahsudinas daerah adalah dinaprovinsi nusa tenggara barat yang selanjutnya disingkat rsud provinsi ntb adalah rumah sakit umum daerahmilik pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat. pimpinan rumah sakit umum daerah provinsi nusa tenggara barat adalah direkturdalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkansatuan pemeriksa internal spi) adalah perangkat rumah sakit umum daerah provinsi nusa tenggara barat yang bertugas melakukan pemeriksaan audit kinerja dan pengendalian kinerja internal rumah sakitbab pembentukan dan kedudukan rsud provinsi ntb merupakan unit pelaksana teknis dinas yang bersifat khusus yang berada bawah dinas kesehatan provinsi nusa tenggara barat. rsud provinsi ntb sebagai unit organisasi yang bersifat khususrovinsi ntb sebagai unit pelaksana teknis dipasang bersifat khusus dipimpin oleh direktur. direktur rsud provinsi ntb dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian bertanggung jawab kepadumum daerah provinsi nusa tenggara barat rsud provinsi ntb mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan sertadalam melaksanakan tugas, rsud provinsi ntb menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan umum, kehumasan dan pemasaran, penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan, cc. penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan penunjang, penyelenggaraan asuhan keperawatan, penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya rsud provinsi ntbud provinsi ntb bertanggung . otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian(l)) susunan organisasi rsud provinsi ntb, terdiri dari direktur, wakil direktur umum dan keuangan, terdiri dari: bagian umum dan kehumasan, terdiri dari, subbagian umum dan sekretariasan, subbagian rumah tangga dan perlengkapan, subbagian hukum dan humas. bagian perencanaan dan pengembangan, terdiri dari: subbagian penyusunan program, subbagian pengembangan, kemitraan dan pemasaran, subbagian monitoring evaluasi dan pelaporan. bagian keuangan, terdiri dari: subbagian penyusunan anggaran, subbagian mobilisasi dana, subbagian akuntansi dan verifikasi. wakil direktur pelayanan, terdiri dari: bidang pelayanan, terdiri dari: seksi pelayanan rawat inap, seksi pelayanan rawat jalan. bidang penunjang, terdiri dari seksi penunjang medik, seksi penunjangnon medik. bidang keperawatan, terdiri dari: seksi pelayanan dan money keperawatan, seksi perencanaan dan pengembangan keperawatan. wakil direktur sdm dan diklat, terdiri dari: bidang sumber daya manusia seksi pengadaan dan mutasi pegawai seksi pembinaan dan pengembangan pegawai bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri dari: seksi pendidikan, seksi pelatihan. bidang penelitian pengembangan kesehatan, terdiri dari: seksi penelitian, seksi pengembangan teknologi kesehatan. dewan pengawas satuan pemeriksa internal komite kelompok staf medis instalasi. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi rsudjawab dan fungsi bagian kesatu direktur (l) direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas rumah sakit umum daerah provinsi dalam menyelenggarakan tanggungjawab dinas kesehatan untuk menyediakan rumah sakit. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam direktur rsud provinsi ntbprovinsi ntb, direktur rsud provinsi ntb, direktur rsud provinsi ntb sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rsud provinsi nusa tenggara barat. dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam direktur rsud provinsi ntba.direktur rsud provinsi ntbrovinsi ntb yang berlaku: dan direktur rsud provinsi ntbil) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada direktur rsud provinsi ntbserta pengembangan rumah sakit, penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum, administrasi dan keuangan, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan, pelayanan pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia cc.pembinaan, pengendalian dan pengawasan sumber daya manusialingkungan rumah sakit, pengawasan, pengendalian kegiatan rsud provinsi ntb, pelaksanaan administrasi rsud provinsi ntb, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua wakil direktur umum dan keuangan jl) wakil direktur umum dan keuangan pada rsud provinsi ntb mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian dan koordinasi kegiatan umum dan kehumasan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur umum dan keuangpenyusunan rencana kerja dan anggaran, mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap utang dan piutang rumah sakit, mengkoordinir penyusunan laporan keuangan, mengkoordinir dan money urusan umum dan kehumasan.umum dan keuangwakil direktur umum dan keuangan, membawahi bagian umum dan kehumasan, bagian perencanaan dan pengembangan rs, bagian keuangwakil direktur umum dan keuangan rsud provinsi ntb. bagian ketiga bagian umum dan kehumasan (l) bagian umum dan kehumasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan dan penggandaan naskah dinas, kehumasan serta rumahtangga dan perlengkapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian umum dan kehumasan pada rsud provinsi ntb menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program kerja perumusan kebijakan, perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, tata kearsipan dan kehumasan penyelenggaraan administrasi umum, kerumahtanggaandan perlengkapan serta kehumasan, mengkoordinasikan, merumuskan dan menelaah peraturan perundang undangan rumah sakit pengendalian, keamanan dan ketertiban pengendalian terhadap penggunaankendaraan dinas, pelaksanaan administrasi rsud provinsi ntb(l) bagian umum dan kehumasan, membawahi subbagian umum dan kesekretariatan, subbagian rumah tangga dan perlengkapan, subbagian hukum dan humasumum dan kehumasan. (l) kepala sub bagian umum dan kesekretarisekretariatan. rincian tugas subbagian umum dan kesekretariatan adalah sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja kegiatan pelayanan administrasi umum dan kesekretariatanumum dan kesekretariatan pelaksanaan koordinasi, perumusan dan menelaah peraturan perundang undangan rumah sakit pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat, naskah dinas, dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat rapat dinas pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas il. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (l)) subbagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan barang, sarana mobilitas, keamanan dan ketertiban. rincian tugas subbagian rumah tangga dan perlengkapan adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja kegiatan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan rs, gedung, kendaraan dinas dan aset lainnya. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan rsud provinsi ntbubbagian hukum dan humas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan advokasi hukum dan kehumasan rincian tugas subbagian hukum dan humasadalah sebagai berikut: menyusun rencana program kerja kegiatan pelayanan advokasi hukum, perundang undangan dan kehumasan menyiapkan bahan kajian analisis pengembangan layanan advokasi hukum, perundang undangan dan kegiatan kehumasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi advokasi hukum, perundang undangan dan kegiatan kehumasan,agian perencanaan dan pengembangan (l) bagian perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, melaksanakan pengembangan serta mengadakan advokasi hukum dan perundang undangan serta kegiatan kemitraan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian perencanaan dan pengembangan pada rumah sakit umum provinsi menyelenggarakan fungsi mengkoordinasi penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan mengkoordinir dan melaksanakan perencanaan penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengembangan rs, mengkoordinir pelaksanaan advokasi hukum dan perundang undangan serta kegiatan kemitraan mengkoordinir penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan kegiatan mengkoordinir penyusunan dan analisis rencana kerja dan anggaran mengkoordinir penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, penetapan indikator kinerja utama iku) mengkoordinir pengembangan pelayanan melaui kerjasama operasional dengan lembaga formal non formal, nasional dan atau internasional memantau dan mengawasi kegiatan perencanaan dan pengembangan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bagian perencanaan dan pengembangjl) bagian perencanaan dan pengembangan rs, membawahi subbagian penyusunan program, subbagian pengembangan, pemasaran dan kemitraan, subbagian monitoring evaluasi dan pelaporperencanaan dan pengembangan rs. jl) subbagian penyusunan program mempunyai tugas menyusun dan monitoring program dan kegiatan rumah sakit, serta mengkoordinasikan penyusunan rka rba. rincian tugas subbagian penyusunan program adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja dan kebutuhan rs. pelaksanaan penyusunan rencana strategis rsud provinsi ntb dan rencana strategis bisnis rsb) rsud provinsi ntb, pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah rkd) pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, penetapan indikator kinerja utama iku) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugassubbagian pengembangan, pemasaran dan kemitraanmempunyai tugas melaksanakan pengembangan program, pemasaran dan hubungan kerjasama dengan pihak lain. rincian tugas subbagian pengembangan, pemasaran dan kemitraanadalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja kegiatan pengembangan program, pemasaran dan kerjasama dengan pihak lain, menyiapkan bahan kajian analisis pengembangan layanan, pemasaran dan kemitraan, melaksanakan koordinasi untuk pengembangan layanan melalui kerjasama operasional dengan lembaga formal non formal, nasional dan atau internasional, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran dan kegiatan kemitra(l) subbagian monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan. rincian tugas subbagian monitoring evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja, menghimpun, mengumpulkan dan menganalisis data hasil kegiatan, menyusun laporan tahunan rs, profil rs, kpj, ppd, laki pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis dan program kerja rsud provinsi ntb. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan.agian keuangan (l) bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rsud provinsi ntb, perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian keuangan pada rsud provinsi ntb menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program kerja kegiatan bagian keuangan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, utang dan piutang rsud, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana, pelaksanaan administrasi keuangan rumah sakit umum provinsi, pengelolaan tata usaha keuangan dan verifikasi, pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen keuangjl) bagian keuangan, membawahi subbagian penyusunan anggaran, subbagian mobilisasi dana, subbagian akuntansi dan verifikasikeuangan. subbagian penyusunan anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit beserta perubahannya sesuai dengan rba. rincian tugas subbagian penyusunan anggaran adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja, monitoring, evaluasi bidang penyusunan anggaran, serta penyiapan bahan semu)) subbagian mobilisasi dana mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan verifikasi dokumen pendapatan rumah sakit rincian tugas subbagian mobilisasi dana adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja, monitoring dan evaluasi bidang mobilisasi danaubbagian akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi keuangan, verifikasi dokumen belanja, dan penyusunan laporan keuangan rumah sakit. rincian tugas subbagian akuntansi dan verifikasi adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja kegiatan akuntansi dan verifikasi: pelaksanaan verifikasi penerimaan dan belanja anggaran rsud, pelaksanaan pembukuan dan ketatausahaan transaksi keuangan rsud, pengujian terhadap keabsahan bukti bukti penerimaan, belanja pengeluaran, utang dan piutang rsud menyusun laporan keuangan rs, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang akuntansi dan verifikasi: menyiapkan bahannam wakil direktur pelayanan wakil direktur pelayanan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan, penunjang, dan keperawatan instalasi yang berada dibawahnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur pelayankegiatan pelayanan, penunjang, dan keperawatan,, mengkoordinir pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi, mengkoordinir penyusunan laporan pelayanpelayanpelayanan, membawahi bidang pelayanan, bidang penunjang, bidang keperawatan,pelayanan bagian ketujuh bidang pelayanan (l) bidang pelayananlayanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelayananmempunyai fungsi mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan rawat inap, seksi pelayanan rawat jalaningkatan mutuseksi pelayanan rawat inap, seksi pelayanan rawat jalanmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugas bidang pelayanan, membawahi seksi pelayanan rawat jalan, seksi pelayanan rawat inajl) seksi pelayanan rawat jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan lingkup pelayanan rawat jalan. rincian tugas seksi pelayanan rawat jalan adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja dan anggaran biayaseksi pelayanan rawat jalan menyusun tata kerja lingkungan seksi pelayanan rawat jaljalan dan instalasi untuk sinkronisasi tugas mendistribusikan tugas kepada staf seksi pelayanan rawat jalanjalanjalanjalan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. (l) seksi pelayanan rawat inap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan lingkup pelayanan rawat inap. rincian tugas seksi pelayanan rawat inap adalah sebagai berikut menyusun menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi pelayanan rawat inap menyusun tata kerja lingkungan seksi pelayanan rawat inapinap dan instalasi untuk sinkronisasi tugas mendistribusikan tugas kepada staf seksi pelayanan rawat inapinapinapinap, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas bagian kedelapan bidang penunjang bidang penunjangnunjang.: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penunjang menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang penunjang mediknunjang medis, seksi penunjang medispenunjang mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medisnunjang serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya, mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu penunjangkesehatan lain melalui skp menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penunjang, il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. bidang penunjang, membawahi seksi penunjang medik, seksi penunjang non mediunjang, seksi penunjangmedis. seksi penunjang medik mempunyai fungsi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi penunjang medik menyusun tata kerja lingkungan seksimedik dan instalasi untuk sinkronisasi tugas mendistribusikan tugas kepada staf seksi penunjangmedik melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas seksi penunjang nonnon medis. seksi penunjang non medis mempunyai fungsi menyusun menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi penunjang non medik menyusun tata kerja lingkungan seksi penunjangnon medik dan instalasi untuk sinkronisasi tugas mendistribusikan tugas kepada staf seksi penunjang nonnonnonnon medik melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. bagian kesembilan bidang keperawatan (l)ud provinsi ntb, pengawasan dan penilaian kegiatan pelayanan asuhan keperawat, jl) bidang keperawatan, membawahi seksi pelayanan keperawatan, seksi perencanaan dan pengembangan keperawj. rincian tugas seksi pelayanan keperawatan adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja seksi pelayanan keperawatan sesuai dengan rencana kerja rseksi perencanaan dan pengembangud provinsi ntbsepuluh wakil direktur sumber daya manusia dan pendidikan dan penelitian jl) wakil direktur sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihanmempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia,pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan kesehatan, dan instalasidibawahnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian pada rsud provinsi ntb menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan,pengelolaan, pengembanganserta mutasi sumberdayamanusia, peningkatan, pengembangan dan pendidikanmbinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi instansi terkait bagi tenagalaksanaan administrasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan rsud provinsi ntb, danwakil direktur sumber daya manusia, pendidikan dan penelitiansumber daya manusia, pendidikan dan penelitian membawahi bidang sumber daya manusia, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian pengembangan kesehatsumber daya manusia, dan pendidikan dan penelitian. bagian kesebelas bidang sumber daya manusia bidang sumber daya manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan sdm, mutasi, dan pembinaan kepegawaian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana operasional dan program kerja pelayanan sdm,kepegawaian dan pengembangan sdmpenyusunan dan penyiappembinaanpelaksanaud provinsi ntb maupun instansi lembaga lain, pemantauan dan pengawasan kegiatan administrasi dan pembinaan pegawai, pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai, penyiapidang sumber daya manusia, membawahi seksi pengadaan dan mutasi pegawai, seksi pembinaan dan pengembangan pegawamanusia. seksi pengadaan dan mutasi pegawai mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, dan melakukan pengadaan pegawai, serta pengelolaan mutasi pegawai. rincian fungsi pengadaan dan mutasi pegawai adalah menyusun rencana program kerja seksi pengadaan dan mutasi pegawai, melaksanakan analisis kebutuhan pegawai cc. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan, pengadaan dan mutasiusunan rekomendasi mutasi pegawai, melaksanakan pengelolaan arsip kepegawaian, melaksanakan pengelolaan system dan teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan pengelolaan mutasi kepegawaian, melaksanakan pengelolaan, penyusunan, penerapan data dan informasi kepegawaian, melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang informasi kepegawaian, menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, il. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan fungsinya. seksi pembinaan dan pengembangan pegawai mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan dan memfasilitasi administrasi dan pembinaan terhadap pegawai, rincian tugas seksi pembinaan dan pengembangan pegawai adalah menyusun rencana program kerja seksi pembinaan dan pengembangan pegawai, melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan sistem karir pegawai, melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pola karier pegawai, melaksanakan penyiapan bahan penetapan tugas belajar dan izin belajar, melaksanakan penyusunan usul ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan disiplin pegawai, melaksanakan penyusunan perencanaan dan standar kinerja pegawai, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kinerja dan evaluasi pegawai, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemberian penghargaan, tanda jasa dan kompensasi kepegawaian, melaksanakan penetapan norma, standar, prosedur dan sistem kerja kepegawaian, il. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu: dan melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian keduabelas bidang pendidikan dan pelatihan (l) bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumberdayamanusia. untuk mengkoordinasikan, perencanaan, penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan nonmedis, pemantauan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan nonmedis, cc. pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medikbidang pendidikan dan pelatihan, membawahi seksi pendidikan, seksi pelatdidikan dan pelatihan. jl) seksi pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan. rincian tugas seksi pendidikan adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja, monitoring dan evaluasi bidang pendidikeksi pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan pelatihan. rincian tugas seksi pelatihan adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja, monitoring dan evaluasi bidang pelatihdan fungsinya. bagian ketiga belas bidang penelitian pengembangan kesehatan bidang penelitian pengembangan kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasi, merencanakan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangankesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penelitian pengembangan kesehatan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program kerja bidang penelitian pengembangan teknologi kesehatan, mengkoordinasikan, perencanaan, penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, cc. pengendalian dan evaluasi penelitian dan pengembangan teknologi kesehabidang penelitian dan pengembangan kesehatan, membawahi seksi penelitian, seksi pengembangan teknologlitian pengembangan kesehatan. jl) seksi penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan sumberdaya rumah sakit, dan memfasilitasi setiap penelitian yang dilakukan oleh institusi perorangan. rincian seksi penelitian adalah sebagai berikut menyusun rencana program kerja seksi penelitian, melakukan penyiapan bahan penelitian serta sosialisasi hasil penelitian, cc. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penelitian, menyiapkan data untuk keperluan penelitan serta melakukan identifikasi, pengkajian,evaluasi dalam rangka penelitian dibidang perumahsakitan, menyusun laporan dan rekomendasi hasil hasil penelitian dibidang perumahsakiseksi pengembangan teknologi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kegiatan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi kesehatan termasuk alat kesehatan, serta pelayananperpustakaan. rincian tugas seksi pengembangan teknologi kesehatan adalah sebagai berikut: menyusun rencana program kerja seksi pengembangan teknologi, membuat analisa terhadap pengembangan teknologi kesehatan, melaksanakan koordinasi terhadap pengembangan teknologi kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan teknologi,elas organisasi non struktural paragraf dewan pengawasewan pengawas memiliki tugas dan wewenanglalui kepala dinas kesehatan provinsi ntbparagraf satuan pemeriksa internal (l)internal rumah sakit. tugas dan fungsinya melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit, yang meliputi membantu direktur melakukan pemeriksameriksaan internal beserta rekomendasinya secara tertulis kepada direktur, dan memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah disetujui oleh direktur. satuan pemeriksa internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur rsud provinsi ntb. pembentukan satuan pemeriksa internal ditetapkan dengan keputusan direktur. paragrafwakil direktur pelayanan. paragraf instalasi jl)dinas kesehatan provinsi ntb. kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugaspara wakil direktur dan kepala bidang bagian, secara operasional pelayanan berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala seksi dan kepala subbab sesuai pemandangantiga) orang wakil direkturinas kesehatanuntuk. direktur dan dewan pengawas wajib mengadakan rapat berkalaud provinsi ntb kelas pendidikanpada rsud provinsi ntbprovinsi ntb merupakan jabatan eselon iv a atau jabatan pengawas. pejabat struktural dan pejabat fungsional pada rsud provinsi ntb, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan. bab viii pembiayaan pembiayaan rsud provinsi ntbud provinsi ntbmbentukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada rumah sakit umum daerah provinsi nusa tenggara barat bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah provinsi nusa tenggara barat bagian umum bagian bagian bidang bidang bidang bidang bidang bidang dan kehumasan perencanaan keuangan pelayanan penunjang keperawatan sumber daya diklat litbangkes pengembangan manusia sub bag umum sub bag sub bag seksi seksi seksi pelayanan seksi pengadu. seksi seksi sekretariat penyusunan penyusunan pelayanan medis penunjang keperawatan mutasi pendidikan penelitian program anggaran rawat inap medis pegawai sub bag sub bag sub bag seksi seksi seksi perang. seksi pembinaan seksi seksi pengembangan, mobilisasi dana pelayanan medis penunjang dan penemu. pegawai pelatihan pengembangan perlengkapan pemasaran rawat jalan non medis keperawatan tek. kesehatan kemitraan sub bag sub bag hukum humas sub bag akuntansi jabatan fungsional money verifikasi gubernur nusa tenggara barat, pelaporan ttd zulkieflimansyah |
salinan taj pandan belanja modal pada belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai serta pergeseran uraian rincian belanja modal tanah berdasarkan usulan skpd dan telah disetujui sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah,. jdih pemain selama tajdih pemain selama taialinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah provinsi sulawesi barat, kepala biro hukum muhammad idrisjin salman agar lebih tertibeberapa ketentuanihapuswilayah administratif layanan pendidikan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikanketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:ihapus. ketentuan diubah dan dihapus, serta ditambahkan (satu) yaknibanyakihapuspada huruf ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yaknikarena keadaan tertentuhapus, dikdihapus. dalam halprestasi. jalur prestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ditentukan dari:, dan atau sertifikat penghargaan prestasi akademis. jalur prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada.y6, seni keagamaan yo, dan lainnya keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah hafiz al our'an minimal juz, atau hafal kitab suci bagi agama lain minimal bab.ihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:ihapus. sekolah yang diselendan diubah, huruf dihapus, dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ihapus, jumlah daya tamlebih lanjut mengenaiketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pendaftaran ppdb sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara online (daring) dan offline (luring) atau kombinasi keduanya. pelaksanaan mekanisme pendaftaran ppdb secara online sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekolah menggunakan website ppdb sekolah dengan carajaringan, maka ppdb dilaksanakan secara offline dengan membawa persyaratan administrasi sesuai ketentuan. petunjuk teknispada salah satu jalur seleksi tidak dapat mendaftar lagi pada jalur. muktamarhadi pranoto, s.h. pembina tk. nip. |
salinan gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesienyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai, danjdih perisai selama tara memutuskan:, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi sulawesi barat, gubernur adalah gubernur sulawesi barat, wakil gubernur adalah wakil gubernur sulawesi barat: ketua dprd adalah ketua dprd provinsi sulawesi barat: wakil ketua dprd adalah wakil ketua dprd provinsi sulawesi barat: anggota dprd adalah anggota dprd provinsi sulawesiebut tpp adalah penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan pns berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektifurat perintah membayar. dan jdih dewasa salawat fara bab pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas, dan tunjangan hari raya gubernur, wakil gubernur, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd dan pns diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas, d,gaji terusan, baik dalam maupun diluar negari yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya. gaji dan tunjangan ketiga belas bagi gubernur, wakil gubernurbulan juni. dalam hal penghasilan bulan juniunjangan hari raya bagi gubernur, wakil gubernur, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd dan pns, sebagaimana dimaksud dalam jdih dewasa salawat far,tiga belas, dan tunjangan hari raya gaji dan tunjangan ketiga belas untuk gubernur, wakil gubernur, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd dan pns dibayarkan pada bulan juni sedangkan tpp ketiga belas untuk pns dibayarkan pada bulan juli. tunjangan hari raya untuk gubernur, wakil gubernurgaji dan tunjangan ketiga belas, dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada masing masing dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) berkenaan. pejabat penandatangan spm mengajukan spm gaji dan tunjangan ketiga belas, dan tunjangan hari raya kepada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah provinsi sulawesi barat. spm gaji dan tunjangan ketiga belas,dan jdih dewasa salawat farapp ketiga belas untuk pembayaran tpp ketiga belas, dan spm tpp menjelang hari raya untuk pembayaran tpp hari raya. spm gaji dan tunjangan ketiga belas, dan tunjangan hari raya dan tpp dibuat tersendiri dan terpisah dari spm gaji bulanan dan spm tpp, dan tunjangan hari raya. bab pengendalian internal gubernur melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas,nip. |
erat ris gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang kebijakan pengelolaan sumber daya airsumber daya air yang menyatakan bahwa , bahwa berdasarkan surat dewan sumber daya air provinsi sumatera utara nomor dsa su tanggal november hal rekomendasi penerbitan peraturan gubernur sumatera utara tentang kebijakan pengelolaan sda prov, bahwa untuk mewujudkan visi pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera utara, dilakukan lima misi terkait dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah, bahwa untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air sumatera utara yang terkait dengan peningkatan alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan hidup, konflik dalam penggunaan air antar pengguna dan antar daerah, pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan kualitas air, berkurangnya jumlah dan debit mata air, meningkatnya kebutuhan air, kurangnya efisiensi penggunaan air, dan lemahnya penegakan hukum bidang sumber daya air, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang adil, transparan, berkelanjutan dan berwawasgaris sempadan sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai propinsi daerah tingkat sumatera utara lembaran daerah propinsi sumatera utarahidrologanfaatan air permukandalian pencemaran udpertambangan umumsumatera utara. sekretaris daerah yang selanjutnya disingkaprovinsi sumaterasemuprovinsi sumatera utara yang selanjutnya disebut kebijakan pengelolaan sda provinsi adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera utara. pola pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkatyang selanjutnya disingkatbab kebijakan pengelolaan sda provinsi kebijakan pengelolaan sda provinsi merupakan kebijakan pengelolaan sda sebagai arahan strategis dalam pengelolaan sda provinsi sumatera utara untuk periode (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun kebijakan pengelolaan sda provinsi sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali setiap (lima) tahun sekali atas pertimbangan dewan sumber daya air provinsi sumatera utara. kebijakan pengelolaan sda provinsi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kebijakan umum, kebijakan peningkatan konservasi sda secara terus menerus, kebijakan pendayagunaan sda negatif, kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sda, dan kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air siswa) dalam pengelolaan sda terpadu. bab iii fungsi kebijakan pengelolaan sda provinsi kebijakan pengelolaan sda provinsi sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai: acuan bagi kepala skpd dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sda sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah rpm) provinsi sumatera utara, b.acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sda pada tingkat kabupaten kota, dan pedoman dalam penyusunan pola pengelolaan sda pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah, provinsi dan kabupaten kota. kebijakan pengelolaan sda provinsi sebagaimana dimaksud pada disusun dalam matrik kebijakan pengelolaan sda yang ditetapkan oleh ketua dewan sumber daya air provinsi sumatera utara. bab kebijakan umum kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sda dengan melaksanakan koordinasi antar sektor dalam menyusun program dan kegiatan bidang sdada, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. bagian kesatu peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sda peningkatan koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: menyelesaikan penyusunan pola pengelolaan sda semua yang menjadi kewenangan provinsi, mengoptimalkan kinerja dewan sda provinsi sumatera utara dan melaksanakan pendampingan pembentukan dewan sda kabupaten kota, mengoptimalkan fungsi tim koordinasi pengelolaan sda (tkpsda) kewenangan provinsi serta membantu pembentukan tkpsda kewenangan kabupaten kota, memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran tkpsda sumatera utara terhadap sinkronisasi program pengelolaan sda lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan dalam satu kabupaten kota. bagian kedua pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: membangkitkan dan membangun perilakuda serta menerapkan hasil hasilnya, menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak perorangan, hak masyarakat hukum adat atas sda sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan ketentuan perundang undangan daerah. bagian ketiga peningkatan pembiayaan pengelolaan sda peningkatan pembiayaan pengelolaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sda, mengupayakan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan (bjp) sda dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sda, memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan bjp) sda secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan setelah terbentuknya badan layanan umum daerah blue). bagian keempat peningkatan pengawasan dan penegakan hukum peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: mengoptimalkan peran dewan sda provinsi dalam pengawasan kebijakan pengelolaan sda) mempercepat pembentukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn) dalam pengawasan bidang sda pada wilayah sungai ws), mengoptimalkan peran satpol dalam penegakan peraturan bidang sda pada provinsi: mengoptimalkan program penegakan hukum bidang sda pada provinsi. bab kebijakan peningkatan konservasi sda secara terus menerus kebijakan peningkatan konservasi sda secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, peningkatan upaya pengawetan air, peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. bagian kesatusebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategda pada setiap dan cekungan air tanah provinsi oleh semua pihak,untuk meningkatkan ketersediaan air baku sekurang kurangnya (tujuh puluh satu persen) pada tahun meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. paragraf pemeliharaan daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air pemeliharaan daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan pengendalian budikolam retensi dan menambah ruang terbuka hijau, mempertahankan fungsi hutan dan lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri, memelihara zona imbuhan dan menentukan zona pengambilan air tanahdan rencana tata ruang kawasan, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada das yang dipertahankan dan dipulihkan daya dukungan dilakukan secara partisipatif dan terpadu dengan memperhatikan faktor eksternalitas, menambah luas lahan dengan penutupan vegetasi minimal 30y60 dari luas das dan pulau pulau kecil untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan, menjaga dan melestarikan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. paragraf peningkatan upaya perlindungan sumber air peningkatsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber air dan lahan, terutama yang berada kawasan permukiman, melarang kegiatan penambangan dan penebangan pohon pada kawasan lindung sumber air, menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan, d.meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan dan mewajibkan setiap badan usaha untuk membuat sumur resapan setiap perkantoran. paragraf peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air:. bagian kedua peningkatan upaya pengawetan air peningkatan upaya pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih musim hujan oleh semua pihak: meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah oleh semua pihak. paragraf peningkatan upaya penyimpanan air peningkatan upaya penyimpanan air yang berlebih musim hujan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi dan embung serta cekungan air tanah: meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan secara berkesinambungan mengenai konservasi air kepada semua pihak. paragraf peningkatan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah peningkatan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air, mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk. bagian ketigasebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: menetapkan baku mutu, segmentasi, kelas air dan status mutupemangku kepentingansesuai kewenangannya, mengendalikan kegiatan budidaya perikanan keramba atau jaring apung danau, waduk, sungaimemfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang. bab kebijakan pendayagunaan sda untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat kebijakan pendayagunaan sda untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan upaya pendayagunaan sda, peningkatan upaya penyediaan air, peningkatan upaya efisiensi penggunaan sda, peningkatan upaya pengembangan sda, pengendalian pengusahaan sda. bagian kesatu peningkatan upaya pendayagunaan sda peningkatan upaya pendayagunaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategida pada wilayah sungai sesuai kewenangannya, melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan sda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, a17bagian kedua peningkatan upaya penyediaan air peningkatan upaya penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategida pada setiap wilayah sungai, melaksanakan pengelolaan sda air. bagian ketiga peningkatan upaya efisiensi penggunaan sda peningkatan upaya efisiensi penggunaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: memberdayakan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sda wilayah sungai, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sda yang berlebihan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,provinsi dan nasional. bagian keempat peningkatan upaya pengembangan sda peningkatan upaya pengembangan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: menyusun program pengembangan sda yang didasarkan pada rencana pengelolaan sda pada setiap wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan program pengembangan sda(tujuh puluh satu persen) layanan perkotaan dan (enam puluh dua persen) layanan perdesaan pada tahun meningkatkan pengembangan sda termasuk sumber air irigasi alternatifewan sumber daya air provinsi dan atau wadah koordinasi sda memberikan pertimbangan dalam menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa. bagian kelima pengendalian pengusahaan sda pengendalian pengusahaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: mengatur pengusahaan sda, dan kriteria spk) dalam pengusahaan sda yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal: menyusun peraturan perundang undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan mineral non logam pada sumber air dari hulu sampai hilir yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air sungai guna menjaga kelestarian sda dan lingkungan sekitar, mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sda sesuai dengan rencana alokasi airda. bab viisebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan upaya pencegahan, peningkatan upaya penanggulangan, peningkatan upaya pemulihan. bagian kesatu peningkatan upaya pencegahan peningkatan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi:nyelenggarakan kerjasama para pihak yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air, meningkatkan dan menjaga kelestarian daerah tangkapan air para pihak, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengendalian aliran air sumber air. paragraf meningkatkan kesadaran masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hal hal yang tidak mempunyai kemanfaatan pada bantaran sungai hunian serta mengatur sebagaimana pemanfaatan bantaran sungai, menertibkan penggunaan daerahd.nata kembali hunian yang berada dipinggiran sungai agar menghadap sungai. paragraf melakukan pengendalian aliran air sumber air melakukan pengendalian aliran air sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan resapan air dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pihakdan mengembalibagian kedua peningkatan upaya penanggulangan peningkatan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat daya rusak airmemperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air,dana lain yang sah dan tidak mengikat. bagian ketiga peningkatan upaya pemulihan peningkatan upaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sda dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, mengembangkan perb viii kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sda kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: perencanaan pengelolaan sda, pelaksanaan pengelolaan sda, pengawasan pengelolaan sda, dan pendanaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air. bagian kesatu perencanaan pengelolaan sda peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi:da, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sdada tingkat wilayah sungai, d. oleh para pemilik kepentingan. bagian kedua pelaksanaan pengelolaan sda peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi:da, memberikanngelolaan sda, meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usahangelolaan sda, mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalamelolaan sda oleh para pemilik kepentingan. bagian ketiga pengawasan pengelolaan sda peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sda sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan strategi: membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sdada, dewan sda prov dapat menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang sampaikan oleh masyarakat dan dunia usahgian keempat pendanaan pembiayaan pengelolaan sda untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan sda dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam: anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan atau, pengelolaan sistem informasi sda.d412. (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah). insentif pemungutan adalah sebesar rp412. rp12. (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima10. (dua ratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam10. rp12. rp198. (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen). alokasi penerimaan untuk pemerintah provinsi adalah sebesar rp198. rp59. (lima puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan198. rp138. (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh enamdesember kota kabupaten kota panjang alokasi per kab alokasi per gan aoa rp) jalan persentasi kota pemakaian persentasi kabupaten kota rp) km) ("e) rp) liter) ("e) rp) map sasrsoranoss| sosro| 1sea2oawoasa| arora7an| 2atosranonss| dahan sasmsonanoss| erosi| 2sosok210se| t2kosovo| teoorissasa lapangan sasroonanoss| cosmo| 221assnsiso1| s500000| seomsasas7| woman oos930s3tesis| o422962| se000s2058150| serariral penjabat gubernur kalimantan selatan, tarmizi karimesejahteraan pegawaitpp) kepada pegawai negeri sipil daerah pns) lingkup pemerintah provinsi sulawesi barat, bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah provinsi sulawesi barat, diperlukan konektivitas absensi tambahan penghasilan dan memperjelas pemberian jasa kepada pnsperlu diubah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf sambil menunggu ditetapkannya peraturan gubernur tentang pemberian tpp yang berbasis kinerja,isa selama pjdih pesiar selama pesatditetapkannya peraturan gubernur ini, maka dilarang memberikan jasa berupa honor dan atau sejenisnya kepada pns pemerintah daerah. pelarangan pemberian jasa, anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, dan tim panitia kegiatan yang melibatkan lintas opd instansi lain. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran.sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan gubernur. tpp dibayarkan pada bulan berikutnya dengan ketentuan pns golongan iii keatas dikenakan pajak penghasilan dari jumlah bruto yang diterima. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemberian tpp dilaksanakan berdasarkan absensi elektronik. absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terkoneksi dan terpadu oleh bkd dan pengelola kepegawaian opd. terkoneksi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada akan menghasilkan print out absensi yang dikeluarkan oleh bkd paling lambat tanggal bulan berikutnya dan selanjutnya diverifikasi oleh pengelola kepegawaian opd. jdih dewasa salawat fara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dikembalikan paling lambat tanggal bulan berikutnya kepada bkd untuk selanjutnya dijadikan dasar pembayaran tpp oleh bpk. diantara ketentuan dan disisipkan sebagai berikut penggunaan absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi unit kerja yang belum terkoneksi. unit kerja sebagaimana dimaksud pada menyampaikan print out absensi kepada opd induk untuk dijadikan dasar pembayaran tppni kepala biro hukum, bujaeramy hassan, pangkat pembina nip. jdih dewiki salam tara |
rms:satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong prajatentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, bidang sumber daya aparatur, dan bidang perlindungan masyarakat. kelompok jabatan fungsional, dan upt, bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi operasi dan pengendalian, dan seksi hubungan kelembagaan. bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf angka sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi pelatihan dasar dan teknis fungsional, dan seksi kesamaptaan. bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi: dan seksi penanggulangan kebakarsatuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab tugas dan fungsi satuan polisi pamong prajaprovinsisatuan polisi pamong praja, pelaksanaan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang satuan polisi pamong praja, pelaksanaan administrasi dinas bidang satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong prajasatusatuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong prajasatufa kepala satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong prajaari gubernur nusa tenggara mua viktor bungkil laiskodat diundangkan kupang pada tanggal januari sekretaris daerah ( provinsi nusa tenggara timur, (am, mean polo masing berita daerah provinsi nusa tenggara timur tahun nomor lampiran peraturan nusa tenggara timur bagan struktur organisasi na, toner ana mere satuan polisi pamong praja arya provinsi nusa tenggaratentraman dan penegakan peraturan sumber daya perlindungan ketertiban umum daerah dan peraturan aparatur masyarakat gubernur seksi seksi seksi seksi operasi dan pembinaan, pelatihan dasar dan bina potensi, pengendalian pengawasan dan teknis fungsional kewaspadaan dan penyuluhan mobilisasi seksi seksi seksi seksi hubungan penyelidikan dan kesamaptaan penanggulangan kelembagaan penyidikan kebakaran utd gubernur timur viktor bungkil laiskodat |
salinan lan gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang petunjuk tenis pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbang:berdasarkan instruksi presiden nomor tahun transaksi non tunai merupakan bentuk transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi sebagai bagian aksi yang mendesak untuk dilaksatransaksi non tunai padatunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan: dan billet girosertasulawesi tenguang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini, yakni pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi apbd. instrumen transaksi non tunai sebagai berikut alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu kredit, kartu debit dan kartu elektronik, dan cek dan billet giro. . pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai yakni pemerintah daerah melalui bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran perangkat daerah pada rekening kas umum daerah dan atau bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.setiap penerimaan daerahendahara pengeluaran perangkat daerah dalam melakukan pembayaran dilakukan dengan memindahbukuan pihak penerima senilai sp2d yang ditandatangani oleh dan bendahara pengeluaran perangkat daerah. saldo uang tunai yang ada pada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu paling tinggi rp. (sepuluh juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo nihil. pembayaran belanja pegawai dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai. jenis pembayaran. jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagai berikut belanja penunjang operasional gubernur, keperluan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui mekanisme tambah uang persediaan, cc. uang saku dan transportasi kegiatan, biaya perjalanan dinas, biaya bahan bakar minyak(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), transaksi pada. transaksi pada badan penghubung provinsi sulawesi tengah, dan belanja lain yang diatie, mid, sh. tembi tki, iv b nip. |
nekperaturan menteri dalam negeri nomer tahun tentang perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun perlu disusun dan dirumuskan suatu perencanaan pengawasan yang efektif sesuai program strategis daerah, bahwa untuk meningkatkan dan menjamin mutu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota serta kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilakukan aparat pengawas intern pemerintahan perlu menyusun perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahinspektorat daerah provinsi adalah inspektoratngawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. pembinaan penyelenggaraan pemerintah. perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi nusa tenggara barat tahun bertujuan untuk: mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat provinsi dengan inspektorat kabupaten kota, meningkatkan penjaminan mutu (quality assurance)sebagaimana dimaksud dalam merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan oleh inspektorat provinsi nusa tenggara barat. pelakspada merupakan hasil koordinasi antara pemerintah provinsi nusa tenggara barat. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada memuat mengenai program kerja pengawasan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota tahun perencanainspektorat melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah provinsi yang dilakukan oleh api kepada gubernur. gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasandengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten kothasil pengawasan tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara daerah dalam waktu (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalammbiayaan atas pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi nusa tenggara barat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur nomor tahun tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan,dan pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one mapccidalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti,iremaja jj . urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan sasaran: stabilisasi pasokan harga denpasar, pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian,dan optimalisasiccmbinaan dan pengawasan kegiatan kinerja rutin pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah pada daerah provinsi dan kabupaten kota, meliputi: pemerintah provinsi asistensi laporan keuangan perangkat daerah asistensi penyusunan perangkat daerah. revi realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dana alokasi khusus fisik,kua pas revi laporan keuangan pemerintah daerah, revi laporan kinerja instansi pemerintah klip), revi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa serta dana dak, evaluasi pengarusutamaan gender pug)sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit)monitoring dan evaluasitindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, irjen kemendagri dan inspektorat provinsi... pemerintah kabupaten kota pemeriksaan masa akhir jabatan bupati walikota, evaluasi sakit, verifikasi dan validasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemeriksaan kinerja operasional,: dan pembinaan dan pengawasan lainnyagender), dana desa: daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa,,gubernur nusa tenggara barat, ttd zulkieflimansyah |
era gubernur sulawesi baratperangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pnsdan pppilperhitungan tpp berdasarkan beban kerjaperhitungan tpp berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada yaitu: basic tpp yotempat provinsi. tpp berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud diberikan kepada pns pada utd kesatuan pengelolaan hutan dinas kehutanan. perhitungan tpp berdasarkan tempat tugas. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan, perencanaan anggarperangkat daerah yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengembangan sumber daya manusia widyaiswara. perhitungan tpp berdasarkan kondisi kerjhitungansepuluh persen) dari besaran basic tppdiberikan kepada pejabat pns yang menangani pajak daerah dan retribusi daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah. perhitungan yang mengatur pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. bab iv. bab penetapperaturan gubernur iniyang ditetapkan melalui keputusan gubernursebagaimana dimaksuddanuraian . uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf. dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan januari setiap tahunnybulanan sebagaimana dimaksud pada dan laporan sebagaimana dimaksud pada secara elektronik setiap haridan dihitung y6, sampai dengan kategori cukup dan dihitung y6, 251y6 sampai dengan kategori sedang dan dihitung y6, dan s50 kategorimelalui sistem e kinerja skp online) setiap tanggal bulan berjalan sampai dengan tanggalpelaksanaan penginputan target kinerja individu untuk pertama kalinya melalui sistem e kinerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan waktu percobaan selama (dua) bulan sejak ditetapkannya peraturan gubernur inirhitungan gurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada: pegawai yang tidak masuk kerja selama sebulan penuh tanpa keterangan, maka diberikan pengurangan tpp sebesar (seratus persen), pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka, dan pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan,yo,per harper hari, pns yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan tpp sebesar 3y6 per hari, dan pns yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus menerus selama bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan tpp sebesa, pnserhadap . terhadap kekurangan tppa.nyata nyataprovinsi sulawesi barat, diberikan cuti minimal sebulan lamanya atau cuti luar tanggungan negara, sedang melaksanakan tugas belajar,penganggaran dan pertanggungjawaban tpp dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran skpd pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai. pertanggungjawaban tpp dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangangubernurpendapatanulan desember tahun berkenaan dibayarkan paling lambat tanggal desember. pembayaran tpp diberikan terhitung mulai bulan januari tahun berkenan. capaian . capaian kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam dinilai sebesar (seratus persen)viigubernur. dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penilaian indikator kinerja melalui skp online sebagaimana dimaksud dalam dan penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalamv. bab ketentuan penutup pembayaran tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat berdasarkan peraturan gubernur ini terhitung mulai tanggal januaripemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kondisi kerja ke) sms jabatan jabatan total |as| |a| sia kepala dinas pendidikan dan jpt. pratama kebudayaan daerah sekretaris dinas pendidikan dan administrator kebudayaan kepala bidang sekolah menengah administrator atas kepala bidang sekolah menengah administrator kejuruan kepala bidang "sial bamoonl naamooo tugas pembantuan paud dan pendidikan dasar kepala bidang kepala bidang pendidik dan tenaga administrator kependidikan kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah kabupaten majene administrator dan kabupaten polewali mandar) kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah kabupaten administrator mamuju tengah dan kabupaten pasangkayu) kepala utd balai pengembangan teknologi informasi gan komunikasi administrator pendidikan dan kebudayaan kepala utd tamkurikulum dan penilaian tugas pengawas pembantuan paud dan pendidikan dasar kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana tugas pembantuan pengawas paud dan pendidikan dasar kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter tugas pengawas pembantuan paud dan pendidikan dasar kepala seksi cagar budaya dan pengawas permusuhan kepala seksi sejarah dan tradisi pengawas kepala seksi kesenian dan tenaga pengawas kebudayaan kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pengawas menengah atas kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah pengawas menengah kejuruan kepala seksi pendidik dan tenaga pengawas kependidikan khususub bagian tata usaha pengawas kepala seksi kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi pelestarian seni budaya dan pengawas permusuhan kepala seksi penyelenggaraan dan pengawas pengembangan seni budaya kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah pengawas iii kabupaten mamasaustakawan ahlisekretariat dprd kondisi kerja ws) jabatan jenis saja total saran a85 ts) class ru) pai sia ps! kepala bagian umum 4administrator dan keuangan kepala bagian persidangan dan administrator perundang undangan kepala bagian penganggaran dan administrator pengawasan kepala sub bagian program dan pengawas keuangan umum kepala sub bagian kajian perundang pengawas undangan kepala sub bagian persidangan, risalah pengawas dan publikasi kepala sub bagian fasilitasi pengawas penganggaran kepa sub bagian pengawas fasilitasi pengawaselaksana milik negara arsiparis mahir pelaksana fungsional lanjutan |aratpars pertama ann numum kondisi kerja ke) ke) ea) jenis jabatan total jabatan (cn) ara ta) s8| xia sewaan daerah bertanya asisten pemerintahan dan jpt pratama kesejahteraan rakyat asisten perekonomian dan jpt pratama pembangunan asisten administrasi jpt pratama umum staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan jpt pratama politik staf ahli bidang ekonomi, jpt pratama keuangan dan pembangunan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya jpt pratama manusia umum kepala bagian rumah tangga administrator pelayanan umum kepala bagian administrasi administrator keuangan dan aset kepala bagian administrasi administrator pimpinan kepala sub bagian urusan rumah tangga pengawas gubernur kepala sub bagian urusan rumah tangga pengawas wakil gubernur kepala sub bagian urusan pengawas dalam kepala sub bagian keuangan pengawas dan verifikasi kepala sub bagian akuntansi dan pengawas ketatausahaan asset kepala sub bagian penggunaan, pengawas pengamanan dan pemeliharaan aset setda kepala sub bagian tata pengawas usaha pimpinan dan staf ahli kepala sub bagian materi, komunikasi pengawas pimpinan dan protokol kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian drg kartinngeluaran pelaksana pembantu imo isotop (em milikrumah sakit umum daerah kondisi kerja ke) kea) cal jabatan jenis s|@ |35s a08 total saran |8s| (#pas ke) |s8| e| (sa fa) sos tema kepala bagian administrator tata usaha keperawatan pengawasan dan pengendalian mutu keperawat laksana r000000| kustodian barang milik pelaksana negara penyusun, pelaksana menelaah, pengawas, pranata laporan keuangan (pembantu ppk) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata pelaksana laporan keuangan (pembantu bendahara) administrator kesehatan ahli fungsional muda pertama apoteker ahli fungsional muda apoteker ahli fungsional madya asisten apoteker fungsional terampil asisten apoteker fungsional mahir pelaksana lanjutan asisten apoteker fungsional penyelia bidan terampil pelak fungsional sana bidan mahir memaksa fungsional lanjutan bidan semata teneeena says neon pertama bidan ahli fungsional muda pertama dokter ahli fungsional muda poster ahli fungsional madya poster gigi ahli nasional muda madya epidemiologi kesehatan ahli fungsional muda muda fisikawan medis ahli fungsional pertamamuda fungsional muda fisioterapis ahli madya fungsional madya terampil nutrisionis mahir fungsional lanjutan penyelia nutrisionis ahli pertama fungsional pertama nutrisionis ahli penyuluh kesehatan masyarakat fungsional ahli pertama masyarakat pertama penyuluh kesehatan masyarakat fungsional ahli muda s10 masyarakat muda penyuluh kesehatan masyarakat ahli madya fungsionalpelak fungsional sana perawat mahir pelaksana fungsional lanjutan penyelia pertama muda perawat ahli fungsional madya perekam medis terampil pelak fungsional s|.sanitation mahir fungsional lanjutanbedah fungsional madya dokter spesialis saraf fungsional muda dokter spesialis paru fungsionalnatht fungsional muda dokter spesialis fungsional radiologi madya dokter spesialis gizi fungsional klinik muda dokter spesialis organ fungsional muda dokter spesialis anak fungsional muda dokter spesialis anak fungsional madya dokter spesialis fungsional anestesi muda dokter spesialis anak fungsional pertama dokter spesialis bedah fungsional tulang pertama dokter spesialis fungsional urologi muda dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kondisi kerja ke) jenis bat jabatan jabatan total bari (eh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan jpt. pratama ruang daerah sekretaris dinas pekerjaan umum dan administrator penataan ruang daerah kepala bidang bina administrator marga kepala bidang cipta administrator karya kepala bidang pengelolaan sumber daya administrator air ruang kepala bidang bina jasa administrator konstruksi kepala utd pengujian administrator dan standarisasi kepala utd pemeliharaan jalan dan administrator jembatan kepala utd pengelolaan administrator sdakepala seksi kepala seksi perencanaan dan pengawas pengawasan teknis kepala seksi penyehatan kepala seksi penataan bangunan dan pengawas lingkungan kepala seksi irigasi dan pengawas rawa kepala seksi sungai, kepala seksi bina manfaat irigasi, rawa, pengawas pantai dan sungai kepala seksi pengawas perencanaan tata ruang eng kepala seksi pengawas pemanfaatan ruang eng kepala seksi pengendalian dan pengawas pengawasan kepala seksi pembinaan kelembagaan jasa pengawas konstruksi kepala seksi kerja sama, pemberdayaan dan pengawas pengembangan sumber daya manusia kepala seksi pengaturan dan pengawasan jasa pengawas konstruksi kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi pengujian pengawas kepala seksi standarisasi pengawas mutu eng kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi pengawas pemeliharaan peralatan kepala seksi pengawas pemeliharaan jalan kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi operasional pelaksanaan dan pengawas pemeliharaan kepala seksi perencanaan dan pengawas pengawasan teknikustodian barang milik pelaksana negara tehnik jalan dan fungsional jembatan ahli pertanalis, penyusun, menelaah, pengawas, pelaksana pranata laporan keuangan (pembantu bendahara penerimaan oooulouot analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan pelaksana keuangan pembantu ppk) pengadministrasi, pemelihara, ajudan, pengemudi pemadam saba pengemudi pelaksana petugas, pranata taman, pranata alat pembantu ppk) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan pelaksana keuangan bendahara pengeluaran pembantu) pengelola, pengolah, ditulis, sekretaris, pranata, verifikator pelaksana (bendahara pengeluaran pembantu) dinas kesehatan kondisi kerja ts) kes) jabatan jenis s| total sasaran bel bar (ag ke) ar. ke) sia kepala bagian administrator tata usaha keperawatan kepala bidang administratoran dan pengendalian pengawas mutu keperawatl0o0ooo| ro0ooo0| kustodian barang milik pelaksanaelaksana pranata laporan keuangan (pembantu bendahara) administrator kesehatan ahli fungsional muda pertama muda madya terampil asisten apoteker mahir pelaksana fungsional lanjutan penyelia bidan terampil pelaku fungsional ana bidan mahir pelaksana fungsional lanjutan bisanfenveta tunesemai cbooo| ppaoooon pertama bidan ahli muda fungsional beo pertama dokter ahli fungsional muda dokter ahli fungsional madya dokter gigi ahli nasional muda poster gigi ahli nasional madya epidemiologi kesehatan ahli fungsional muda muda fisikawan medis ahli pertama fungsionalfisioterapis ahli terampil nutrisionis mahir fungsional lanjutan penyelia nutrisionis ahli fungsional pertama pertama nutrisionis ahli penyuluh kesehatan masyarakat ahli nasional pertama masyarakat pertama penyuluh kesehatan masyarakat ahli nasional muda masyarakat muda penyuluh kesehatan masyarakat ahli nasional madyafungsional pelaksana perawat mahir pelaksana fungsional lanjutan perawat penyelia fungsional lil s00000 perawatan fenesonai (voodoo soon pertama lo. lo. lo. lo00000.| muda perawat ahli fungsional madya perekam medis terampil pelaku fungsional bel lanjutan polo 11thdokter spesialis nasional saraf muda dokter spesialis nasional parufungdokter spesialis radiologi madya fungsional dokter spesialis dokter spesialis dokter spesialis dokter spesialis poster spesialis nasional anestesi muda dokter spesialis fungsional anak pertama dokter spesialis bedah tulang fungsional pertama dokter spesialis dinas tanaman pangan, holtikultura dan peternakan kondisi kerja jenis asi p . jabatan total jabatan as) rc, |x|a@ as| ps! kepala dinas tanaman pangan, jpr pratama hortikultura dan peternakan daerah sekretaris dinas tanaman pangan, 4administrator holtikultura dan peternakan daerah kepala bidang penyuluhan, administrator prasarana dan sarana pertanian kepala bidang administrator tanaman pangan kepala bidang administrator hortikultura kepala bidang peternakan dan administrator kesehatan hewan kepala utd balai benih tanaman administrator pangan dan holtikultura kepala utd balai proteksi tanaman administrator pangan dan holtikultura kepala utd balai pengawasan sertifikasi benih administrator tanaman pangan dan holtikultura kepala utd balai pembibitan hijauan makanan ternak administrator dan inseminasi buatan kepala utd laboratorium administrator diagnostik kesan dan kesmavet kepala sub bagian program dan pengawas pelaporan kepala sub bagian pengawas keuangan dan aset kepala sub bagian umum dan pengawas kepegawaian kepala seksi kepala seksi lahan, irigasi dan pengawas pembiayaan kepala seksi pupuk, pestisida pengawas dan asinan kepala seksi pembenihan dan pengawas tea tea tea tea bea kepala seksi kepala seksi pengolahan dan pengawas pemasaran kepala seksi perbenihan dan pengawas perlindungan kepala seksi kepala seksi pengolahan dan pengawas pemasaran kepala seksi pembibitan dan pengawas produksi kepala seksi kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengawas pengolahan dan pemasaran kepala sub bagian kepala seksi produksi benih pengawas tanaman pangan dan hortikultura kepala seksi sarana dan pengawas prasarana kepala sub bagian pengawas voodoo| s00, tata usaha tel kepala seksi pengamatan, pengendalian opt pengawas dan dpi kepala seksi pengembangan teknologi dan pengawas laboratorium opt kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi pelayanan penilaian kultivar pengawas dan pengawasan benih kepala seksi sertifikasi dan laboratorium pengawas pengujian benih kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi kepala seksi hijauan makanan pengawas ternak kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi pelayanan laboratorium kesehatan pengawas masyarakat veteriner kepala seksi pelayanan laboratorium pengawas kesehatan hewaram timo amoooon kustodian barang pelaksana milik negara pengawas benih tanaman terampil fungsional pelaksana pengawas benih fungsional tanaman penyelia pengawas benih fungsional tanaman ahli madya may penyuluh pertanian ahli fungsional madya pengendali organisme pengganggu fungsional tumbuhan terampil pelaksana pengendali organisme pengganggu tumbuhan fungsional mahir pelaksana lanjutan pengendali organisme fungsional pengganggu tumbuhan penyelia pengendali organisme fungsional pengganggu tumbuhan muda medik veteriner pengawas benih tanaman ahli fungsional pertama pengawas bibit ternak ahli fungsional pertama pengawas mutu hasil pertanian fungsional ahli pertama pengendali organisme pengganggu fungsional tanaman ahli pertama analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata pelaksana laporan keuangan pembantu bendahara) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata pelaksana laporan keuangan pembantu ppk) dinas kelautan dan perikanan kondisi kerja as) jenis jabatan total jabatan le) ke) kepala dinas kelautan jpr pratama dan perikanan daerah sekretaris dinas kelautan dan perikanan administrator daerah kepala bidang perikanan administrator budidaya kepala bidang perikanan tangkap dan tata ruang administrator kelautan kepala bidang penguatan daya saing administrator produk kelautan dan perikanan kepala bidang pengawasan, pengendalian sumber administrator daya kelautan dan perikanan kepala utd balai benih ikan pantai bbi) administrator pontangsarana dan kepala seksi kesehatan kepala seksi produksi kepala seksi sarana dan prasarana penangkapan pengawas ikan kepala seksi kelautan, pesisir dan pulau pulau pengawas kecil kepala seksi distribusi pengawas dan pemasaran kepala seksi pembinaan dan pengolahan mutu pengawas produk kepala seksi kemitraan usaha, investasi dan pengawas promosi kepala seksi pengendalian sumber daya kelautan dan pengawas perikanan kepala seksi konservasi dan pengendalian pengawas lingkungan kepala seksi pengawasan dan pengawas penegakan hukum kepala utd pelabuhan perikanan nusantara pengawas ppn) paling usaha kepala sub bagian tata pengawas usaha kepala seksi produksi, peningkatan mutu dan pengawas standarisasi benih kepala seksi informasi kepala seksi produksi budidaya bregas teka esp imoooon negara pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli fungsional pertama pengelola kesehataperumahan dan kawasan pemukiman kondisi kerja as) jenis jabatan 3z| total jabatan as| c|@ kepala dinas perumahan dan jpt. pratama kawasan permukiman daerah sekretaris dinas perumahan dan administrator kawasan permukiman daerah kepala bidang administrator perumahan kepala bidang administrator permukimanperumahan umum dan komersial pengawas kepala seksi perumahan pengawas swadaya kepala seksi perumahan pengawas khusus kepala seksi pengawas pemukiman kepala seksi pengembangan pengawas pemukiman kepala seksi infrastruktur perkotaan pengawas dan pedesaarsiparis mahir pelaksana fungsional lanjutan teknik tata bangunan dan perumahranata, verifikator pelaksanabendahara barang) dinas perkebunan im) sms sal a35 pat jabatan jabatan total c|a| rt) ke) s|8g| (sal "a38 (al sc| kepala dinas jpt. pratama perkebunan daerah sekretaris dinas administrator perkebunan daerah kepala bidang prasarana, sarana administrator dan kelembagaan kepala bidang perbenihan dan administrator produksi kepala bidang pengolahan dan administrator pemasaran hasil kepala bidang perlindungan administrator perkebunan kepala utd balai sertifikasi dan administrator pengujian mutu benih perkebunan kepala utd balai proteksi dan . perbenihan tanaman administrator perkebunlahan, irigasi, pembiayaan pengawas dan investasi kepala seksi pupuk, kepala seksi kepala seksi kepala seksi tanaman tahunan dan pengawas penyegar kepala seksi tanaman kepala seksi standardisasi, mutu pengawas dan pembinaan usaha kepala seksi pasca panen dan pengolahan pengawas hasil kepala seksi kepala seksi data dan kelembagaan pengendalian pengawas organisme pengganggu tumbuhan kepala seksi pengendalian pengawas organisme pengganggu tumbuhan kepala seksi gangguan usaha, dampak perubahan pengawas iklim dan pencegahan kebakaran kepala sub bagian kepala seksi pengawasan mutu pengawas benih kepala seksi sertifikasi, pengujian dan akreditasi mutu pengawas benih kepala sub bagian kepala seksi proteksi kepala seksi perbenihan pengawas perkebunmana meski mnn nan bet.ppk) dinas perpustakaan dan kearsipan ts) jabatan jenis aza 3s total jabatan clan ss s|a ps! cia kepala dinas perpustakaan dan jpt. pratama kearsipan daerah sekretaris perpustakaan administrator dan kearsipan daerah kepala bidang pengembangan administrator perpustakaan, dan kebudayaan man inn mana dan kepala bidang deposit, pengembangan koleksi, administrator layanan dan pelestarian kepala bidang pembinaan dan administrator pengawasan kearsipan kepala bidang pengelolaan dan administrator layanan arsippembinaan dan pengembangan pengawas perpustakaan kepala seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengawas perpustakaan kepala seksi pengembangan kebudayaan pengawas kegemaran membaca kepala seksi deposit, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pengawas perpustakaan kepala seksi layanan, otomasi dan kerja sama pengawas perpustakaan kepala seksi pelestarian pengawas soo,ooo| s00, temaemsakan kepala seksi hukum dan pembinaan pencipta pengawas arsip pengawasan kearsipan kepala seksi akuisisi arsip kepala seksi layanan dan sistem informasi pengawas kearsipan kepala seksi pembinaan sumber daya manusia pengawas kearsiparoooo| polos000po000| o00,oo0 negara kapan ampera ame (ea kaparsamtmusa meat (sa opo opebiro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kondisi kerja ts) ke) jenis i|s jabatan jabatan total |sb| |s|a@ ps! kepala biro pemerintahan kepala bagian administrator pemerintahan sah aan sel ttl jawa kepala bagian administrator kesejahteraan rakyat kepala sub bagian administrasi pemerintahan dan pengawas fasilitasi penataan wilayah kepala sub. bagian pemerintahan umum pengawas kerja sama smaasmanta (ama dow teman poso kepala sub bagian pengembangan otonomi pengawas daerah dan penataan urusan kepala sub bagian evaluasi dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan kepala sub bagian administrasi kepala pengawas daerah dan dprd kepala sub bagian bina mental spiritual pengawas kepala sub bagian kesejahteraan rakyat non pengawas pelayanan dasar kepala sub bagian kesejahteraan rakyat pengawas pelayanan dasaraloon| sa0000 negara analis kebijakharapan ari pertama fengronat arsiparis ahli muda ' | fungsional loobadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kondisi kerja sms el, jabatan jabatan total o) ana te) asisten pemerintahan dan pratama kesejahteraan rakyat pembangunan umum kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan jpt pratama daerah sekretaris badan pengelolaan keuangan dan administrator pendapatan daerah kepala bidang pendapatan rninistrator pajak daerah kepala bidang pendapatan ninistrator non pajak daerah kepala bidang anggaran administrator dan bina kabupaten kota kepala bidang administrator perbendaharaan kepala bidang akuntansi administrator voodoo| lo. kepala bidang pengelolaan administrator barang milik daerah kepala utd samgat administrator kabupaten mamuju kepala utd samgat administrator kabupaten mamuju utara kepala utd samgat administrator kabupaten mamasa kepala utd samgat kabupaten polewali administrator mandar kepala utd samgat administrator kabupaten majene kepala sub bagian pengawas program dan pelaporan keuangan dan kepegawaian kepala sub bidang perencanaan dan pengawas administrasi kepala sub bidang kepala sub bidang pengawas evaluasi dan pengendalian kepala sub bidang kepala sub bidang pendapatan dana pengawas perimbangan dan dana transfer kepala sub bidang pengawas pendapatan lain lain kepala sub bidang anggaran pendapatan dan pengawas belanja tidak langsung kepala sub bidang anggaran belanja pengawas langsung dan pembiayaan kepala sub bidang bina pengawas kabupaten kota belanja langsung kepala sub bidang belanja tidak langsung dan pengawas pembiayaan kepala sub bidang kepala sub bidang pengawas akuntansi keuangan kepala sub bidang akuntansi barang milik pengawas daerah kepala sub bidang pelaporan dan pengawas pertanggungjawaban kepala sub bidang perencanaan dan pengawas pengadaan kepala sub bidang penggunaan, pemanfaatan pengawas dan pengamanan kepala sub bidang ketatausahaan dan pengawas pengendalisangat (mem dam psm penetapan kepala seksi pembayaran pengawas dan penagihan kepala sub bagian tata pengawas usaha ana penetapan kepala seksi pembayaran pengawas dan penagihmen dan penetapan kepala seksi pembayaran pengawas dan penagih(anggarnegara penyusun laporan keuangan (pembantu pelaksana bendahara) penyusun laporan pelaksana keuangan (pembantu ppk) analis pengelolaan keuangan pembantu pelaksana pemegang kas daerah) pengadministrasi keuangan (pembantu pelaksana bendahara) pengadministrasi dinas kehutanan kondisi kerja pai jenis t jabatan pr: s|a,|s total jabatan |e| |as| es|e z|a un) kepala dinas kehutanan jpr pratama daerah sekretaris dinas administrator kehutanan daerah kepala bidang tata guna administrator dan pemanfaatan hutan kepala bidang perlindungan hutan dan administrator konservasi sumber daya alam dan ekosistem kepala bidang pengelolaan das dan perhutanan administrator sosial kepala utd kesatuan administrator pengelolaan hutan larang kepala utd kesatuan kepala utd kesatuan pengelolaan hutan administrator pasangkayu kepala utd kesatuan administrator pengelolaan hutan bodong bodong loo kepala utd kesatuan administrator pengelolaan hutan rossa kepala utd kesatuan administrator pengelolaan hutan krama kepala utd kesatuan pengelolaan hutan administrator boneka kalumpang kepala utd kesatuan kepala utd kesatuan pengelolaan hutan administrator mamasa tengah kepala utd kesatuan pengelolaan hutan administrator mamasa timur kepala utd kesatuan pengelolaan hutan administrator mamasa barat program dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian hutan hutan kepala seksi ketatausahaan hasil pengawas hutan hutan kepala seksi pengendalian kebakaran hutan dan pengawas lahan kepala seksi konservasi sumber daya alam dan pengawas ekosistem kepala seksi rehabilitasi kepala seksi pengelolaan das pengawas kepala seksi penyuluhan dan perhutanan sosial pengawastiti |o|usaha tetes kepala seksi perencanaan @ogawabendahara pelaksana l000,000o| negara penyuluh kehutanan fungsional penyelia penyuluh kehutanan ahli fungsional muda penyuluh kehutanan ahli fungsional madya penyuluh pertanian ahli fungsional muda polisi kehutanan polisi kehutanan mahir pelaksana lanjutan ieu polisi kehutanan penyelia fungsional lilit pertama polisi kehutanan ahli pengendali ekosistem fungsional hutan ahli pertama s10 analis, penyusun, menelaah, pengawas, pelaksana pranata laporan keuangan membantu bendahara uuuuouuout analis, penyusun, menelaah, pengawas, pelaksana pranata laporan keuangan pembantu ppk) dinas tenaga kerja kondisi kerja ws) ke) jenis jabatan ant pr: total jabatan ke) sz: ar. kn) kepala dinas tenaga kerja pratama daerah kerja daerah kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga administrator kerja kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan, administrator keselamatan dan kesehatan kerja kepala bidang hubungan industrial dan jaminan administrator sosial tenaga kerja kerja kepala sub bagian pengawas program dan keuangan asas mms damme| tomo| jam kepegawaian kepala seksi pelatihan dan pengawas produktivitas kepala seksi pengembangan perluasan pengawas kesempatan kerja kepala seksi pembinaan penempatan tenaga kerja pengawas dalam dan luar negeri kepala seksi pengawasan norma kerja dan jaminan pengawas sosial tenaga kerja kepala seksi pengawasan norma kerja perempuan pengawas dan anak kepala seksi pengawasan norma keselamatan dan pengawas kesehatan kerja kepala seksi persyaratan kerja, kelembagaan dan pengawas kerjasama hubungan industrial kepala seksi pengupahan penjaminan sosial pengawas tenaga kerja kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan pengawas industrial kepala sub bagian tata pengawas usaha kepala seksi program dan pengawas evaluasi kepala seksi penyelenggaran dan pengawas pemasaran pelatihano| r000000 negara jasipara ani pertama fenasonat arsiparis ahli muda fungsional til pengawas ketenagakerjaan asli pertama fungsional pengawas ketenagakerjaan ahli muda fungsional kerjelaksana pranata laporaninspektorat kondisi kerja ea) jenis jabatan aja total jabatan (as c|a sim aaa|o| s|a sesooeo|solo toko inspektur pembantu administrator wilayah inspektur pembantu administrator wilayah inspektur pembantu administrator wilayah iii kepala sub bagian pengawas program dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawairanata laporan pelaksana keuangan (tugas keamanan, pelaksana pengemudi poo leo,ooo small wol ppi humor ahi pertama meet dae melapor| sono auditor ahli pertama auditor ahli pertama auditor ahli muda fungsional 80000o0| bo) rs00,oo0 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah fungsional pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah fungsional muda pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah fungsional madya pertama dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kondisi kerja ke) jenis lal jabatan anal total saran (he cas te) sla ur) kepala dinas komunikasi, informatika, pratama persandian, dan statistik daerah sekretaris dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik administrator daerah kepala bidang informasi kepala bidang teknologi informasi komunikasi, administrator persandian dan statistik government kepala bidang penyelesaian sengketa administrator informasi publik kepala sub bagian pengawas program dan pelaporan kepala sub bagian angan taun masam god pasa poo dalama asas kepegawaian kepala seksi kehumasan dan kemitraan pengawas komunikasi publik kepala seksi pengelolaan kepala seksi pengelolaan kepala seksi infrastruktur pengawas teknologi kepala seksi statistik dan pengawas integrasi sistem informasi kepala seksi persandian pengawas dan keamanan informasi kepala seksi kepala seksi pengelolaan pengawas sistem informasi kepala seksi pengelolaan kepala seksi penyelesaian pengawas sengketa informasi publik kepala seksi edukasi dan kepala seksi monitoring dan evaluasi kelembagaan pengawas informasi publikoo| ro00, negara lanjutandinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kondisi kerja ts) mms sal jabatan total jabatan jos (kal (sa ps! kepala dinas penanaman modal dan pelayanan jpt. pratama terpadu satu pintu daerah. sekretaris dinas penanaman modal dan administrator pelayanan terpadu satu pintu daerah kepala bidang promosi administrator dan penanaman modal kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan administrator sistem informasi penanaman modal kepala bidang perencanaan dan administrator pengembangan iklim penanaman modalgaduan, kebijakan dan pelaporan administrator layanan kepala sub bagian pengawas program dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala seksi pengawas pengembangan promosi penanaman modal kepala seksi pelaksanaan promosi penanaman pengawas modal kepala seksi sarana dan prasarana promosi pengawas penanaman modal kepala seksi pemantauan san pengawasan pengawas pelaksanaan penanaman modal kepala seksi pembinaan pelaksanaan penanaman pengawas modal kepala seksi pengolahan data dan informasi pengawas penanaman modal kepala seksi perencanaan @ronnas penanaman modal kepala seksi deregulasi pengawas penanaman modal kepala seksingaduan pengawas dan informasi layanan kepala seksi kebijakan dan advokasi layanan pengawas layanperijinrijinan) pengemudi tempo| voodoo negarbendahara barang)perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm kondisi kerja ea) jabatan |(& total iss |as ta) is) o) ke) (s9 d|a sgm ps! ke) kepala dinas perdagangan, jpt. pratama perindustrian, koperasi dan ukm daerah sekretaris dinas perdagangan, administrator perindustrian, koperasi dan ukm daerah perdagangan perindustrian kepala bidang koperasi administrator dan ukm kepala utd balai administrator pengujian sertifikasi program dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala seksi perdagangan pengawas dalam negeri kepala seksi perdagangan pengawas luar negeri kepala seksi perlindungan konsumen dan tertib pengawas niaga kepala seksi standardisasi teknologi ikm, alat transportasi dan pengawas telematika kepala seksi pengembangan kebijakan pengawas iklim dan mutu industri kepala seksi promosi, informasi dan kerjasama pengawas industri kepala seksi usaha mikro kepala seksi kelembagaan, pembiayaan pengawas dan promosi kepala sub bagian tata pengawas usaha mutupenyuluh perindustrian dan perdagang bendahara barang)bendahara) dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kondisi kerja ke) (z8 jenis jabatan "ni total jabatan (s2 c|a s|a kepala dinas pemberdayaan masyarakat jpt. pratama dan desa daerah sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat administrator dan desa daerah kepala bidang administrator pemerintahan desa kepala bidang pengembangan usaha ekonomi dan administrator pemberdayaan masyarakat desa kepala bidang pembangunan kawasan perdesaan dan administrator pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna kepala bidang pelayanan sosial dasar dan administrator pembangunan sarana dan prasarana desaumum pengawas dan kepegawaian kepala seksi penataan administrasi pemerintahan desa dan pengawas peningkatan kapasitas aparatur kepala seksi pembinaan kelembagaan dan kerja pengawas sama desa kepala seksi pembinaan dan evaluasi pengawas perkembangan desa dan kelurahan kepala seksi kelembagaan, pengembangan bumi pengawas desa dan permodalan desa kepala seksi perdagangan dan usaha ekonomi pengawas masyarakat desa kepala seksi pemberdayaan masyarakat pengawas desa kepala seksi pendayagunaan sumber pengawas daya alam kepala seksi pendayagunaan teknologi pengawas tepat guna kepala seksi pembangunan kawasan pengawas perdesaan kepala seksi pelayanan dasar dan kesejahteraan pengawas rakyat kepala seksi adat budaya dan perlindungan sosial pengawas kepala seksi pembangunan sarana dan pengawas prasarana des0ooo| opo o00000(badan perencanaan pembangunan daerah kondisi kerja ts) jenis jabatan total jabatan t|a as |u| s|g sin |a| (2x sc|a@ kesamesankas wuu asisten perekonomian dan pratama pembangunan umum kepala badan perencanaan jpt pratama pembangunan daerah sekretaris badan perencanaan administrator pembangunan daerah kepala bidang perencanaan, administrator pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepala bidang pemerintahan dan administrator pembangunan manusia kepala bidang infrastruktur dan administrator kewilayahan kepala bidang perekonomian dan administrator sumber daya alam program keuangan dan aset dan kepegawaian kepala sub bidang pengendalian, evaluasi pengawas dan pelaporan kepala sub bidang pengawas perencanaan dan pendanaan kepala sub bidang data pengawas dan informasi kepala sub bidang pengawas pemerintahan kepala sub bidang pembangunan manusia pengawas dan kebudayaan kepala sub bidang kesejahteraan rakyat dan pengawas kependudukan kepala sub bidang pengawas infrastruktur kepala sub bidang pengawas kewilayahan kepala sub bidang pengembangan wilayah, pengawas energi dan tata ruang kepala sub bidang agrobisnis industri dan pengawas investasi kepala sub bidang sumber daya alam pengawas kepala sub bidang pengawas perekonomigo,ooo| loop voodbadan pengembangan sumber daya manusia kondisi kerja as) ala jenis cad (sg pb: ssia| jabatan a|e mat total jabatan ( | acz| r2& soal (s8 s3s| aso| ps! ala kepala badan pengembangan sumber jpt. pratama daya manusia daerah sekretaris badan pengembangan sumber administrator daya manusia daerah kepala bidang sertifikasi kompetensi dan administrator pengelolaan kelembagaan kepala bidang pengembangan administrator kompetensi teknis kepala bidang pengembangan administrator kompetensi manajerial dan fungsional program dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala sub bidang kepala sub bidang pengelolaan kelembagaan pengawas dan tenaga pengembang kompetensi kepala sub bidang pengelolaan sumber pengawas belajar dan kerjasama kepala sub bidang pengembangan kompetensi umum dan pengawas pilihan jabatan administrasi kepala sub bidang pengembangan kompetensi inti jabatan pengawas administrasi kepala sub bidang pengembangan kompetensi inti jabatan pengawas administrasi perangkat daerah penunjang kepala sub bidang pengembangan kompetensi pimpinan pengawas daerah dan jabatan pimpinan tinggi kepala sub bidang pengembangan kompetensi pejabat pengawas fungsional kepala sub bidang pengembangan kompetensi pengawas kepemimpinan dan prajabatan analis, penyusun, pelaksana menelaah,pelaksana pengemudi kemas isoooon negara wayaiswara abi muda fungsional hsmooa iooooon viewer ani utama hiooamoo tooooootuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kondisi kerja ms) jenis jabatan asa total jabatan (ta| (bb (an kepala satuan polisi pamong praja dan jpt pratama pemadam kebakaran sekretaris satuan polisi pamong praja dan administrator pemadam kebakaran kepala bidang penegakan perundang undangan administrator daerah kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman administrator masyarakat kepala bidang administrator perlindungan masyarakat kepala bidang pemadam administrator kebakaran kepala sub bagian pengawas program dan pelaporan kepala sub bagian pengawas keuangan dan aset syst botol doa dot tema mom kepegawaian kepala seksi pembinaan, pengawasan kepala seksi penyelidikan pengawas dan penyidikan kepala seksi operasi dan pengawas pengendalian kepala sesi koja sama pengawas ono aparatur kepala seksi satuan masyarakat dan pengamanan kepala seksi pelatihan dan pencegahan pengawas kebakaran kepala seksi koordinasi dan kerja sama antar pengawas wilayah kepala seksi sarana dan pengawas prasarana operasionalranata, verifikator tel0o| r000, negara polisi pamong praja polisi pamong praja fungsional pelaksana polisi pamong praja ahli fungsional madydinas perhubungan kondisi kerja ke) kp! s|, jenis jabatan ale total watan bs| b|a dlu |b| (sal #s| ps! kepala dinas jpt. pratama perhubungan daerah sekretaris dinas administrator perhubungan daerah kepala bidang lalulintas kepala bidang pengembangan transportasi, administrator kebandarudaraan dan perkeretaapianiii programa keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala seksi lalu lintas pengawas jalan kepala seksi angkutan pengawas tel kepala sekai terminal pengawas kepala seksi pelabuhan pengawas kepala seksi badan usaha dan jasa angkutan pengawas pelayaran kepala seksi angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, pengawas dan penyebrangan kepala seksi pengembangan sistem dan pengawas multimoda kepala seksi kebandarudaraan dan pengawas lingkungan perhubungan kepala seksipengawas jalan dan terminal teteoooo| poo solo,ooopengadaan barang dan jasa kondisi kerja ke) : jenis s| jabatan ala total jabatan c|s |as| ic) kej |ta| kog |@a| barang dan jasa kepala bagian pengelolaan administrator pengadaan barang dan jasa kepala bagian pengelolaan administrator layanan secara elektronik kepala bagian pembinaan administrator dan advokasi pengadaan kepala sub bagian administrasi dan strategi pengawas pengadaan barang dan jasa kepala sub bagian pelaksanaan pengadaan pengawas barang dan jasa kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi pengawas pengadaan barang dan jasa kepala sub bagian pengelolaan sistem pengawas pengadaan secara elektronik kepala sub bagian pengembangan sistem pengawas informasi barang dan jasa kepala sub bagian pengelolaan informasi pengawas pengadaan barang dan jasa kepala sub bagian pembinaan sdm dan advokasi pengadaan barang pengawas dan jasa kepala sub bagian pembinaan kelembagaan pengawas pengadaan barang dan jasa kepala sub bagian pendampingan, konsultasi dan atau bintik pengadaan pengawas barang dan jasngemudi coco ban negara pengelola pengadaan fungsional barang dan jasa pertama pengelola pengadalaksana keuangan pembantu bendahara) dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kondisi kerja d3: jenis jabatan ||. a5| total jabatan ps! cia kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk jpt pratama dan keluarga berencana daerah sekretaris dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk administrator dan keluarga berencana daerah kepala bidang kwalitas hidup perempuan, keluarga, data dan administrator informasi kepala bidang pemenuhan administrator hak anak kepala bidang perlindungan hak perempuan dan administrator perlindungan khusus anak kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga administrator berencana kepala utd perlindungan administrator perempuan dan anak kepala sub bagian keuangan dan aset pengawas kepala sub bagian program pengawas dan pelaporan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala seksi pelembagaan dan pengarusutamaan gender pengawas dan pemberdayaan eng perempuan bidang ekonomi kepala seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pengawas pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum kepala seksi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan pengawas waktu luang dan kegiatan budaya kepala seksi hak sipil, informasi dan partisipasi pengawas kepala seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan pengawas seen lee. perempuan kepala seksi perlindungan khusus anak pengawas kepala seksi data kekerasan pengawas perempuan dan anak kepala seksi pembinaan dan pengawas peningkatan kesehatan kepala seksi pemberdayaan keluarga sejahtera pengawas kepala seksi pemajuan dan sinkronisasi kebijakan pengawas pengendalian penduduk kepala sub bagian tata pengawas usaha kepala seksi pengaduan pengawas poo pop voodoo| kepala sek katanya enam (aji pop alofon voodoo kepala seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pengawas pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, dara dan informasi dan de negara hear ani pertama mbendahara) dinas pemuda dan olahraga kondisi kerja jabatan maman a35 total (pns . sa| gol 5si z#a as| ag| ala kepala dinas kepemudaan jpt. pratama dan olahraga daerah sekretaris dinas kepemudaan administrator dan olahraga daerah kepemudaan kepala bidang kebudayaan administrator olahraga kepala bidang peningkatan administrator prestasi olahraga kepala utd pusat pelatihan atlet pelajar dan pengelolaan administrator sarana dan prasarana olahraga kepala sub bagian program pengawas dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian pemuda kepala seksi pengembangan pengawas pemuda tel tele kepala seksi infrastruktur pengawas dan kemitraan pemuda kepala seksi olahraga pendidikan dan sentra pengawas olahraga kepala seksi olahraga rekreasi, tradisional dan pengawas layanan khusus kepala seksi kemitraan dan pengawas penghargaan olahraga eng kepala seksi pembibitan, iptek, dan tenaga pengawas keolahragaan kepala seksi promosi olahraga dan olahraga pengawas prestasi kepala seksi standarisasi dan kepala sub bagian tata pengawas usaha kepala seksi pendidikan dan kepala seksi pengelolaan pengawas sarana dan prasarantama taman para bnn bnn bnn bnn bnn pengemudisosial kondisi kerja ke) kp! sala jenis s|la ss| jabatan total jabatan pr. ke) |a| cs |w| ga|o| sa|a@ ps! sekretaris dinas sosial administrator daerah kepala bidang perlindungan administrator dan jaminan sosial sosial kepala bidang penanganan administrator fakir miskin karya wanita kepala sub bagian tata usaha pengawas kepala seksi program dan advokasi sosial pengawas kepala seksi rehabilitasi pengawas sosial kepala sub bagian program pengawas dan pelaporan kepala sub bagian keuangan pengawas dan aset kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian kepala seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan program pengelolaan sumber pengawas dana bantuan sosial plat dan pubs) kepala seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan sosial pengawas masyarakat paksa) kepala seksi kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan pengawas dan restorasi sosial k2krs) kepala seksi bantuan korban bencana alam dan bencana pengawas sosial lainnya kepala seksi pengolahan dan verifikasi data pengawas kepala seksi jaminan sosial pengawas keluarga kepala seksi rehabilitasi kepala seksi rehabilitasi pengawas sosial penyandang disabilitas eng kepala seksi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, tuna sosial korban tindak pengawas kekerasan ktk) dan korban perdagangan orang kpo) kepala seksi penanganan fakir miskin perkotaan pengawas kepala seksi penanganan fakir miskin perdesaan pengawas kepala seksi penanganan fakir miskin pesisir dan pengawas pulau pulau kecilmes isoooonpembantu bendahara) badan penghubung kondisi kerja ke) kp! (va jenis tia s2 ak jabatan jabatan total |an| no) oo| (s8 xs|a ps! kepala badan penghubung administrator provinsi kepala sub bagian tata usaha kepala sub bidang hubungan antar lembaga pengawas kepala sub bidang promosi, kepala sub bidang sarana dan pengawas pelayanberuas keamanan, pengemudi en. aspariwisata kondisi kerja ke) jenis an: ek: $$ jabatan jabatan total c|ar as cola ru, oa| oak ea| kepada dimas pertanda daerah mesum taps pariwisata kepala bidang pengembangan administrator destinasi pariwisata kepala bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian administrator industri pariwisata (kepala bidang kelembagaan dan hassan soo0 tkentiaan para uut kepala sub bagian program dan pengawas pelaporan kepala sub bagian keuangan dan aset (bkn ppt staf ppt) pengawas kepegawaian pariwisata kepala seksi promosi pariwisata) pengawas voodoo s00, kepala seksi informatika dan pengawas komunikasi pariwisata kepala seksi pengembangan wisata alam, buatan dan minat khusus pengawas kepala seksi pengembangan wisata pengawas budaya dan religi kepala seksi pengembangan sarana pengawas dan prasarana pariwisata kepala seksi pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pengawas pariwisata kepala seksi pengembangan dan pengendalian ekonomi kreatif pengawas kepala seksi pengendalian investasi pengawas dan perizinan pariwisata kepala seksi pengembangan sumber daya manusia pariwisata pengawas dan kemitraan kepala seksi standardisasi, sertifikasi dan kelembagaan pengawas pariwisata kepala seksi penelitian dan pengawas pengembangan kepariwisatamasam voodoo kustodian barang milik negara pop cbooo, opo ariani mati pelaksana lanjutan analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan pelaksana keuangan (pembantu bendahara) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan pelaksana keuanganmbantu ppk) dinas energi dan sumber daya mineral kondisi kerja ke) jenis jabatan las ss, total jabatan |s3s "(as| skr or fall kepala dinas energi sumber jpt. pratama daya mineral daerah sekretaris dinas energi sumber administrator daya mineral kepala bidang geologi dan air administrator bawah tanah kepala bidang mineral dan administrator batubara pelaporan daan din kepegawaian kepala seksi pemetaan geologi kepala seksi konservasi air pengawas lor lho hoon (tamah kepala seksi pengusahaan air pengawas tanah kepala seksi pemetaan wilayah pengawas izin minerva minerva kepala seksi produksi dan kepala seksi konservasi remas ane kepala seksi pengembangan energi baru terbarukan pengawas kepala seksi pengusahaan energi baru terbarukan pengawas kepala seksi pengembangan ketenagalistrikan pengawas kepala seksi pengusahaan ketenagalistrikan pengawas kepala seksi pengawasan ketenagalistrikan pengawas kepala sub bagan tata gamma remas kepala seksi jasa data dan pengawas sistem informasi geografis kepala seksi jasa laboratorium pengawas dan peralatan pemborpelaksana |o| poptransmigrasi kondisi kerja kej ke) ad. jenis &|u tot jabatan jabatan s#| total a|s ru) |(s8| kepala dinas transmigrasi daerah jpt. pratama sekretaris dinas administrator transmigrasi daerah kepala bidang perencanaan teknis administrator kawasan transmigrasi kepala bidang pembangunan administrator permukiman dan penempatan transmigrasi kepala bidang pengembangan kawasan administrator transmigrasi kepala bidang fasilitasi pertanahan dan pelatihan administrator transmigrastransmigrasi kepala seksi bina potensi pengawas kawasan transmigrasi kepala seksi perencanaan sarana dan prasarana pengawas transmigrasi kepala seksi pembangunan pemukiman pengawas transmigrasi kepala seksi penataan kepala seksi kerja sama antar daerah pengawas transmigrasi kepala seksi pembangunan dan pengawas pengembangan kawasan transmigrasi kepala seksi pengembangan usaha pengawas dan sosial budaya kepala seksi promosi dan kerja sama kelembagaan pengawas transmigrasi kepala seksi penyediaan pengawas pertanahan transmigrasi kepala seksi pelayanan pengawas pertanahan transmigrasi kepala seksi pendidikan dan pelatihan pengawas transmigras tan bnn ban bnn hear ani pertama mama sjbadan kepegawaian daerah kondisi kerja ke) bs: jenis jabatan total jabatan a93 as anu kepegawaian daerah sekretaris badan administrator kepegawaian daerah kepala bidang formasi dan pengembangan administrator pegawai kepangkatan kepala bidang pembinaan dan kesejahteraan administrator pegawai kepala bidang informasi dan pengolahan data administrator pegawakepala sub bidang formasi dan pengadaan pengawas pegawai kepala sub bidang pengawas pengembangan karir kepala sub bidang kinerja lawas dan kompetensi pegawai kepala sub bidang mutasi pengawas jabatan kepala sub bidang mutasi pengawas pindah kepala sub bidang kenaikan pangkat dan pengawas peninjauan masa kerja kepala sub bidang pengawasan dan disiplin pengawas pegawai kepala sub bidang pengelolaan kesejahteraan pengawas dan penghargaan pns kepala sub bidang pensiun, pembinaan pengawas mental dan jasmani pns kepala sub bidang kepala sub bidang kepala sub bidang pengawas informasi dan pelapor| oo0,ooolingkungan hidup kondisi kerja ms) jenis &|s| (s3 jabatan total jabatan no) s|m |8a| ro) (sal jeli a83 ag) pala sekretaris dinas lingkungan administrator hidup daerah kepala bidang penataan dan administrator penataan plh kepala bidang pengelolaan sampah, limbah dan administrator peningkatan kapasitas kepala bidang pengendalian administrator pencemaran dan kerusakan keuangan kepegawaian kepala seksi perencanaan dan pengawas kajian dampak lingkungan eng kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa pengawas lingkungan lingkungan sampah kepala seksi pengelolaan limbah pengawas kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pengawas kepala seksi pengendalian pencemaran pengawas lingkungan kepala seksi pengendalian kerusakan lingkungan pengawas lingkungan kepala unit pelaksana teknis daerah utd) laboratorium pengawas lingkungan kepala sub bagian tata usaha opo opngemudi slo| loo massimo| isoooon kustodian barang milik negara a00ooo| poo a00, pengendali dampak lingkungan asli pertama fungsionalbiro perekonomian dan administrasi pembangunan kondisi kerja ts) kes) via jabatan total satan ca3| a34 kepala biro perekonomian dan administrasi jpt. pratama pembangunan kepala bagian administrasi administrator pembangunan kepala bagian bumi dan administrator blue kepala bagian kebijakan perekonomian sda administrator kepala sub bagian pengendalian administrasi pengawas pelaksanaan pembangunan daerah kepala sub bagian pengendalian administrasi pengawas pelaksanaan pembangunan wilayah kepala sub bagian pelaporan pelaksanaan pembangunan pengawas kepala sub bagian bumi jasa keuangan dan aneka pengawas usaha kepala sub bagian bumi air minum, limbah dan sanitasi awas kepala sub bagian badan layanan umum daerah pengawas kepala sub bagian analisis ekonomi makro dan mikro pengawas daya alam usahosaooo| sa0o00kesatuan bangsa dan politik kondisi kerja ts) jenis jabatan total jabatan sisi 3ia|s |as| (ab |h|& av! isa lu) ps! jan) kepala badan kesatuan bangsa dan jbr pratama politik sekretaris badan kesatuan bangsa administrator dan politik kebangsaan kepala bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan administrator ekonomi kenapa bidang kolasoso| sono pelaporan |kereta sub bagan keuangan pengawas tamoomo| tisooooo kepegawaian kera sub bang ematteneg races (sio kepala sub bidang wawasan pengawas kebangsaan kepala sub bidang kewaspadaan pengawas loopengawas kepala sub bidang ketahanan seni pengawas dan budaya kepala sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan pengawas ekonomi kepala sub bidang implementasi kebijakan politik dan pendidikan pengawas politik kepala sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilu pengawa(eoossese isoooonpendudukan dan pencatatan sipil kondisi kerja jenis jabatan gz|s total jabatan c|a cs rc, sla ea? &#| s|@ kepala dinas kependudukan dan jpt. pratama pencatatan sipil daerah sekretaris dinas kependudukan dan administrator pencatatan sipil daerah kepala bidang fasilitasi pendaftaran administrator penduduk kepala bidang fasilitasi pencatatan administrator sipil kepala bidang pengelolaan informasi administrasi administrator kependudukan pihak) dan pemanfaatan data kepala sub bagian perencanaan dan pengawas keuangan umum dan kepegawaian kepala seksi fasilitasi sarana dan prasarana pengawas pendaftaran penduduk kepala seksi bina aparatur pendaftaran pengawas penduduk kepala seksi monitoring, evaluasi pengawas dan dokumentasi kepala seksi fasilitasi sarana dan prasarana pengawas pencatatan sipil kepala seksi bina aparatur pencatatan pengawas sipil kepala seksi monitoring, evaluasi pengawas dan dokumentasi kepala seksi pengolahan dan penyajian data pengawas kependudukan kepala seksi kerjasama dan inovasi pengawas pelayanan kepala seksi monitoring dan pengawas evaluasikeerom| oppo isonzoorganisasi dan tata laksana kondisi kerja mms (a3 jabatan total saran |e| |a| rc, |w| yu or ob kepala bagian kelembagaan dan analisa administrator jabatan kepala bagian reformasi birokrasi dan administrator akuntabilitas kinerja kepala bagian administrator tatalaksana kepala sub bagian pengawas kelembagaan provinsi kepala sub bagian kelembagaan pengawas kabupaten kota kepala sub bagian kepala sub bagian kepala sub bagian pengawas reformasi birokrasi kepala sub bagian pengawas budaya kerja san enema amami t:| woo| two| jenis| s00m kepala sub bagian tatalaksana pemerintahan pengawas kepala sub bagian pelayanan publik pengawasolo| sa0, negara arsiparis ahli pertama fungsionalpenanggulangan bencana daerah kondisi kerja ke) a |s jenis jabatan jabatan total |r| rs) an) ke) is8| s|a anu ke) kepala badan penanggulangan bencana jpt. pratama daerah sekretaris badan penanggulangan bencana administrator daerah kepala bidang pencegahan administrator dan kesiapsiagaan kepala bidang kedaruratan administrator dan logistik kepala bidang rehabilitasi administrator dan rekonstruksi dan pelaporan kepala sub bagian pengawas keuangan dan aset dan kepegawaian kepala sub bidang pengawas pencegahan kepala sub bidang s00ooo| s00, kesiapsiagaan kepala sub bidang pengawas oli kedaruratan kepala sub bidang rehabilitasi pengawas kepala sub bidang pengawas oli rekonstruksitempo| pop titoomooo negara lanjutan arsiparis ahliesa biro hukum kondisi kerja &|k jenis a|d ad nagar jabatan jabatan pe, total ca|& nu) (s8 |e| (s3 s|aa asisten pemerintahan dan kesejahteraan jpt pratama rakyat asisten perekonomian pratama dan pembangunan umum kepala bagian peraturan perundang administrator undangan provinsi kepala bagian peraturan perundang administrator undangan kabupaten kota kepala bagian administrator bantuan hukum dan (aa j5. . kepala sub bagian penyusunan produk pengawas hukum pengaturan kepala sub bagian penyusunan produk pengawas hukum penetapan kepala sub bagian dokumentasi produk hukum dan naskah pengawas hukum lainnya kepala sub bagian produk hukum daerah wilayah kabupaten mamuju pengawas dan kabupaten mamasa) kepala sub bagian produk hukum daerah wilayah kabupaten majene pengawas dan kabupaten polewali mandar) kepala sub bagian produk hukum daerah wilayah iii kabupaten mamuju pengawas tengah dan kabupaten pasangkayu) litigasi kepala sub bagian non litigasi dan ham pengawas kepala sub bagian pengawas tatapama son kustodian barang pelaksana milik negartahanan pangan kondisi kerja jenis jabatan bela total saran (sis |e| ba2| cas ru) j|w| cc) sig| kepala dinas ketahanan jpt. pratama pangan daerah sekretaris dinas ketahanan ninistrator pangan daerah kepala bidang ketersediaan, sumber daya dan administrator kerawanan pangan kepala bidang distribusi, cadangan,dan administrator harga pangan kepala bidang penganekaragaman, konsumsi administrator i,dan keamanan pangan kepala utd balai sertifikasi dan pengawasan pangan administrator segar asal tumbuhan kepala sub bagian program pengawas dan keuangan kepala sub bagian umum pengawas dan kepegawaian pengawas pangan pangan pangan pangan pangan kepala sekai harga pangan penamaan pop sampan sanook kepala seksi pengawas penganekaragaman pangan pangan pangan kepala sub bagian tata pengawas usaha kepala setia manage putu pengawas pepe kepala sekai manager tama pengawas jab pohon sootoo(roooooo| cbobadan penelitian dan pengembangan daerah kondisi kerja bs: jenis : jabatan k. tora, uaa tan sbb kepala badan penelitian dan jpt. pratama pengembangan daerah sekretaris badan penelitian dan administrator pengembangan daerah kepala bidang pemerintahan dan administrator sosial budaya kepala bidang ekonomi dan administrator prasarana wilayah kepala bidang pengembangan dan penerapan ilmu administrator pengetahuan dan teknologi kepala sub bagian program dan pengawas keuangan kepala sub bagian pengawas soo,ooo| umum dan kepegawaian kepala sub bidang pemerintahan pengawas kepala sub bidang sosial budaya pengawas kepala sub bidang kependudukan dan sumber daya pengawas manusia kepala sub bidang ekonomi, pertanian, pengawas perindustrian dan perdagangan kepala sub bidang fisik dan prasarana pengawas wilayah kepala sub bidang sumber daya alam pengawas dan lingkungan kepala sub bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawas teknologi kepala sub bidang penerapan ilmu pengetahuan dan pengawas teknologi kepala sub bidang sosialisasi dan pengawas publikasi inovasi dan teknologlo00,0o0o0| ao00, kustodian barang pelaksana milik negarabasic tpp berkelas jabatan dinas pendidikan dan kebudayaan jabatan unit kerja jenis kelas bpk indeks tpp basic tpp jabatan kepala dinas pendidikan dan dinas pendidikan dan kebudayaan daerah kebudayaan daerah sekretaris dinas pendidikan dan dinas pendidikan dan administrator kebudayaan kebudayaan daerah kepala bidang sekolah menengah dinas pendidikan dan administrator atas kebudayaan daerah kepala bidang sekolah menengah dinas pendidikan dan administrator kejuruan kebudayaan daerah kepala bidang pendidikan khusus, dinas pendidikan dan tugas pembantuan paud dan administrator ng: kebudayaan daerah pendidikan dasar kepala bidang kebudayaan dinas pendidikan dan administrator kebudayaan daerah kepala bidang pendidik dan tenaga dinas pendidikan dan administrator kependidikan kebudayaan daerah kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah dinas pendidikan dan kabupaten majene dan kabupaten kebudayaan daerah administrator polewali mandar) kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan wilayah dinas pendidikan dan kabupaten mamuju tengah dan kebudayaan daerah administrator kabupaten pasangkayu) kepala utd balai pengembangan teknologi informasi dan dinas pendidikan dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan daerah administrator kebudayaan kepala utd taman budaya dan dinas pendidikan dan administrator museum kebudayaan daerah kepala sub bagian program dan dinas pendidikan dan pengawas pelaporan kebudayaan daerah kepala sub bagian keuangan dan dinas pendidikan dan pengawas aset kebudayaan daerah kepala sub bagian umum dan dinas pendidikan dan pengawas kepegawaian kebudayaan daerah kepala seksi kurikulum dan dinas pendidikan dan penilaian tugas pembantuan paud pengawas lg: kebudayaan daerah dan pendidikan dasar kepala seksi kelembagaan dan sarana prasaranapeserta didik dan pembangunan karaktercagar budaya dan dinas pendidikan dan pengawas permusuhan kebudayaan daerah kepala seksi sejarah dan tradisi dinas pendidikan dan pengawas kebudayaan daerah kepala seksi kesenian dan tenaga dinas pendidikan dan pengawas kebudayaan kebudayaan daerah kepala seksi pendidik dan tenaga dinas pendidikan kependidikan sekolah menengah ikan can pengawas atas kebudayaan daerah kepala seksi pendidik dan tenaga dinas pendidikan dan kependidikan sekolah menengah pengawas kebudayaan daerah kejuruan kepala seksi pendidik dan tenaga dinas pendidikan dan kependidikan khusus kebudayaan daerah pengawasdinas pendidikan dan kepala sub bagian tata usaha kebudayaan daerah pengawas cabang dinas pendidikan danii) dinas pendidikan dan kebudayaan daerah 9gii)iii) dinas pendidikan dan kebudayaan daerah kepala sub bagian tata usahapemanfaatanevaluasiub bagian tata usaha utd taman budaya pengawas dan museum) dinas pendidikan dan kepala seksi pelestarian seni kebudayaan daerah budaya dan permusuhan utd taman budaya pengawas dan museum) dinas pendidikan dan kepala seksi penyelenggaraan dan kebudayaan daerah pengembangan seni budaya utd taman budaya pengawas dan museum) dinas pendidikan dan kepala cabang dinas pendidikan kebudayaan daerah dan kebudayaan wilayah iii cabang dinas pengawas kabupaten mamasa) pendidikan dan kebudayaan wilayah iii)ngelola, pengolah, ditulis, dinas pendidikan dan sekretaris, pranata, verifikator kebudayaan daerah pelaksana pengadministrasi, pemelihara, ajudan, pengemudi pemadam dinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerahdinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerah prabu dinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerah bendahara dinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerah kustodian barang milik negara dinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerah pustakawan ahli muda dinas pendidikan dan fungsional kebudayaan daerahmbantu ppk) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan dinas pendidikan dan pelaksana kebudayaan daerah keuangan pembantu bendahara) sekretariat dprd jabatan unit kerja jenis kelas bpk indeks tpp basic tpp jabatan sekretaris dprd sekretariat dprd kepala bagian umum ban sekretariat dprd keuangan kepala bagian persidangan dan sekretariat dprd administrator perundang undangan kepala bagian penganggaran dan retreat dprd pengawasan kepala sub bagian program dan sekretariat dprd pengawas keuangan kepala sub bagian umum sekretariat dprd pengawas kepala sub bagian kajian sekretariat dprd pengawas perundang undangan kepala sub bagian persidangan, risalah dan publikasi sekretariat dprd pengawas kepala sub bagian fasilitasi sekretariat dprd pengawas penganggaran kepala sub bagian fasilitasi sekretariat dprd pengawas pengawasan analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan sekretariat dprd pelaksana keuangan pengelola, pengolah, ditulis, sekretariat dprd pelaksana sekretaris,sekretariat dprd pelaksana operator, petugas, pranata taman, pranata alat petugas keamanan, pengemudi sekretariat dprd bendahara sekretariat dprd kustodian barang milik negara sekretariat dprd bana mahir pelaksana sekretariat dprd arsiparis ahli pertama sekretariat dprd fungsionalppk)bendahara) biro umum jabatan unit kerja jenis kelas bpk indeks tpp basic tpp jabatan sekretaris daerah sekretariat daerah jpt madya asisten pemerintahan dan sekretariat daerah jpt pratama kesejahteraan rakyat asisten perekonomian dan sekretariat daerah jpt pratama pembangunan asisten administrasi umum sekretariat daerah staf ahli bidang pemerintahan, sekretariat daerah jpt pratama hukum dan politik staf ahli bidang ekonomi, sekretariat daerah jpt pratama keuangan dan pembangunan staf ahli bidang kemasyarakatan kebarat daerah jpt pratama dan sumber daya manusia kepala biro umum kepala bagian rumah tangga biro umum administrator pelayanan umum pimpinan kepala sub bagian urusan rumah umum pengawas tangga gubernur kepala sub bagian urusan rumah ai, umum pengawas tangga wakil gubernur kepala sub bagian urusan dalam biro umum pengawas kepala sub bagian keuangan dan ai) umum pengawas verifikasi kepala sub bagian akuntansi dan di) umum pengawas ketatausahaan asset kepala sub bagian penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan biro umum pengawas aset setda kepala sub bagian tata usaha biro umum pengawas pimpinan dan staf ahli kepala sub bagian materi, biro umum pengawas komunikasi pimpinan dan protokol kepegawaian drg kartini analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan biro umum pelaksana keuangan pengelola, pengolah, ditulis, biro umum pelaksana sekretaris, pranata, verifikator ajudan, pengemudi pemadambendahara pengeluaran pembantu kustodian barang milik negara analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan biro umum pelaksana keuangan pembantu ppk) analis, penyusun, menelaah, pengawas, pranata laporan biro umum pelaksana keuangan pembantu bendahara) rumah sakit umum daerah jabatan unit kerja jenis kelas bpk indeks tpp basic tpp jabatan dinas kesehatan daerah utd rsud) bean mess dinas kesehatan daerah kepala bagian tata usaha utd rsud) dinas kesehatan daerah kepala bidang keperawatan utd rsud) dinas kesehatan daerah kepala bidang pelayanan utd rsud) kepala bidang perencanaan dan dinas kesehatan daerah pengembangan utd rsud) dinas kesehatan daerah upt rumah sakit kepala sub bagian kepegawaian umum daerah provinsi pengawas sulawesi barat) dinas kesehatan daerah kepala sub bagian keuangan upt rumah sakit pengawas umum daerah provinsi sulawesi barat) dinas kesehatan daerah kepala sub bagian umum dan upt rumah sakit pengawas rumah tangga umum daerah provinsi sulawesi barat) dinas kesehatan daerah kepala sub bidang asuhanbina diklatpelayanan upt) rumah sakit pengawas medik umum daerah provinsi sulawesi barat) dinas kesehatan daerah kepala sub bidang penunjang upt) rumah sakit pengawas medik umum daerah provinsi sulawesi barat) kepala sub bidang pengawasan dinas kesehatan daerah dan pengendalian mutu pelayanan upt) rumah sakit pengawas |
salinan gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbang bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan aspirasi muka umum sebagai aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat, fikiran sebagai bentuk aspirasi adalah perwujudan hak asasi manusia oleh setiap warga negara yang dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menimbulkan situasi kacau, rusuh dan kekacauan, dan tindakan anarkis, sehingga mengganggu masyarakat dalam melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur,salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, bahwa agar penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa terarah dan terkoordinasi, perlu adanya pengaturan dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masminat salawat fatkepolisian negara republik indonesia nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat muka umumaksi unjuk rasa dan kerusuhan massaowiat salusosi fasa: pemerintah . pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi sulawesi barat. gubernur adalah gubeperangkat daerah adalah unsur pembantu gubenur dan dprd dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dalam penyelenggaratugas tanggungjawabalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massapenanganan aksi unjuk rasa adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penyaluran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasipenanganan aksi unjuk rasa. powiat salusosi fasa: ketertib. penyampaian pendapat muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anarkisbarang dan atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan standar operasional prosedur penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat dalam pekerjaannya. aset adalah barang milik pemerintah daerah. deteksi dini adalah serangkaian upaya tindakan pengungkapan akan adanya aksi unjuk rasa dalam rangka mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa. negosiasi adalah cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi dengan pengunjuk rasa untuk mencapai kesepakatan. asas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa, dilakukan berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan kepatuhan hukum. prinsip penanganan aksi unjuk rasa dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, yaitu pelayanan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa muka umum diberikan berdasarkan ketentuan perundang undangan, perlindungan hak asasi manusia, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat muka umum adalah untuk menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudnya kepastian hukum, keadilan. gg) emisi selasa para keadilan, yaitu kegiatan penindakan dilakukan secara objektif, tidak membeda bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak, kepentingan umum, yaitu pelayanan yang diberikan adalah mengutamakan kepentingan umum, keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat muka umum dilakukan melalui kerjasama, koordinasi dan sinergitas antara unsur unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan, dan akuntabel, yaitu pemberian pelayanan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat muka umum dapat dipertanggung jawabkan. maksud maksud ditetapkan penanganan aksi unjuk rasa sebagai pedoman acuan bagi satpol dan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa untuk pengamanan aset aset milik pemerintah daerah. tujuan tujuan pengaturan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa ini adalah: sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat muka umum, terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar, dan cc. terwujudnya koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dan polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat muka umum. manfaat manfaat pengaturan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa ini adalah: untuk menjaga agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal hal yang merugikan masyarakat lain, mengantisipasi dampak dari unjuk rasa yang dapat mengakibatkan kerusuhan massa, cc. terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pori dalam menangani unjuk rasa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan massa, dan meminimalisir tingkat kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas. bab penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa bagian kesatu umum satpol menyelenggarakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. (za pet haa kegiatan. kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. selain tahapan sebagaimana dimaksud pada dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, diperlukan kelengkapan, dan bantuan personil tni polri. setiap anggota pol dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan surat perintah, dan peralatan dan perlengkapan. bagian kedua perencanaan tahapan perencanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut penetapan sasaranbagian ketiga pelaksanaan tahapan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan melalui penanganan unjuk rasa, yaitukebutuhans oleh pengunjuk rasa. satpol bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan rasa simpatik, berwibawa,gg) peminat salawat fat penanganankebutuhan. mengamankan aset daerah, dan satpol membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa. keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada hurufbagian keempat pelaporan tahapan pelaporan, meliputi kegiatan sebagai berikut membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan membuat laporan lansung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera. bagian kelimagian keenam bantuan personil tni polri. dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, satpol dapat meminta bantuan personil kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan atau lembaga negara teknis terkait. bantuan personil sebagaimana dimaksud pada dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi. gaza pera bab iii. bab iii standar operasional prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa bagian kesatu prosedur rencana unjuk rasa wajib diberitahukan secara tertulis polda. pemberitahuan rencana unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat polda. pemberitahuan rencana unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada oleh polda diteruskan kepada badan kesbangpol. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan unjuk rasa dimulai. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dan memuat keterangan mengenai maksud dan tujuan tempat, lokasi, dan rute waktu dan lama pelaksanaan unjuk rasa, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan, alat peraga yang digunakan, dan jumlah peserta. bentuk kegiatan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, cc. rapat umum, mimbar besar, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat, dan penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamphlet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam kepala badan kesbangpol memberitahukan kepada kepala satpol pp. kepala badan kesbangpol juga memberitahukan kepada kepala perangkat daerah yang terkait dengan materi yang disampaikan dalam unjuk rasa dan melapor kepada gubernur. jdih penari saluwosi empat bagian. bagian kedua pelaksanaan unjuk rasa paragraf umum pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dalam keadaan damai dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan laporan hasil kegiatan. paragraf persiapan persiapan pengamanan unjuk rasa dilakukan melalui memakai pakaian dinas lapangan pdl), menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, yaitucc. menyiapkan daftar tim yang bertugas dalam surat perintah tugaskepala satpol bertanggung jawab mempersiapkan lokasi dan pengamanan aksi unjuk rasa, yaitu lokasi aksi unjuk rasa ditetapkan luar pagar gedung aset milik pemerintah daerah, satpol melakukan pengecekan kondisi lapangan area aksi unjuk rasa, dan biro umum menyiapkan alat pengeras suara (sound system). dalam pengamanan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada satpol dibantu kaban kesbangpol berkoordinasi dengan polri dalam hal terjadi anarkis, dinas perhubungan provinsi bertanggungjawab untuk mengatur kelancaran lalu lintas selama unjuk rasa berlangsung, biro umum sekretariat daerah bertanggungjawab untuk menyiapkan sound sistem, ruangan rapat guna menerima perwakilan pengunjuk rasa dan menyiapkan konsumsi untuk petugas pengamanan dan petugas lainnya, pasta dinas. dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik bertanggungjawab terhadap publikasi hasil pertemuan antara pejabat pemerintah daerah dengan perwakilan pengunjuk rasa dengan mempertimbangkan tingkat agensinya, dan perangkat daerah dan instansi lainnya sesuai kebutuhan. paragraf pelaksanaan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui koordinasi, isolasi: dan negosiasi dan penanganan. dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala satpol melaporkan kepada gubernurdalam pelaksanaan isolasi sebagaimana dimaksud dalam huruf agar tidak terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dan massa penonton, hal hal yang dilakukan adalah anggotadalam pelaksanaan negosiasi dan penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam huruf hal hal yang dilakukan adalah anggota satpol dan kepolisian melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa, tidak dibenarkan melakukan upaya paksa, dan cc. bersikap simpatik,dan tetap berwibawa, dan paragraf koordinasi penanganan substansi tuntutan kepala satpol dan atau kepala badan kesbangpol berkoordinasi dengan asisten sekretaris daerah yang terkait, dan kepala perangkat daerah yang terkait dan atau pimpinan instansi vertikal terkait, mengenai penanganan subtansi tuntutan unjuk rasa. sin poros sesat yoni kepala. kepala perangkat daerah terkait menyiapkan tanggapan terhadap subtansi tuntutan pengunjuk rasa sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan kepada asisten sekretaris daerah yang terkait dan atau kepada kepala badan kesbangpol dalam waktu (satu) hari sebelum hari atau paling lambat (dua) jam sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa. asisten sekretaris daerah dan atau kepala badan kesbangpol melaporkan tuntutan tanggapan dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur wakil gubernur sekretaris daerah dengan mempertimbangkan agensinya. paragraf negosiasi satpol bersama sama pihak kepolisian melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan pengunjuk rasa dengan ketentuan, pengaturan tempat aksi unjuk rasa dengan tujuan agar aksi unjuk rasa tidak mengganggu kepentingan warga lainnya seperti pengguna jalan, dan penertiban alat peraga yang menggunakan spanduk, poster, pamflet dan sebagainya agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma susila, dan, penetapan jumlah perwakilan pengunjuk rasa yang akan diterima oleh pejabat pemerintah daerah, paling banyak orang. paragraf penerimaan pengunjuk rasa dalam waktu singkat, maksimal (enam puluh) menit setelah aksi unjuk rasa berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh pejabat pemerintah daerah, guna menghindari berkembangnya hal hal yang tidak diinginkan. pertemuan dipimpin oleh salah seorang asisten sekretaris daerah provinsi atau kepala perangkat daerah terkait dan dihadiri oleh pejabat lainnya yang terkait dengan substansi tuntutan pengunjuk rasa. badan kesbangpol bertanggung jawab mempersiapkan pertemuan, yakni menghadirkan kepala opd terkait dan melapor kepada salah seorang asisten sekretaris daerah selaku pimpinan pertemuan. penerimaan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada jam kerja. bagian ketiga penanganan kerusuhan massa: paragraf umum penanganan kerusuhan massa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan cc. laporan hasil kegiatan. jdih puisi saluwosi ema paragraf . paragraf persiapan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa dipersiapkan oleh satpol pp, polri dan badan kesbangpol persiapan satpol sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: memakai pakaian dinas lapangan pdl) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: cc.rsiapan polri sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persiapan badan kesbangpol sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menugaskan personil badan kesbangpol untuk melakukan pemantauan lapangan, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. paragraf pelaksanaan pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan oleh satpol pp, polri dan badan kesbangpol. dalam pelaksanaan penanganan kerusuhan masa sebagaimana dimaksud pada kegiatan yang dilakukan satpol adalahpolri dalambadan kesbangpol sebagaimana dimaksud pada melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan dalam pelaksanaan aksi unjukrasa dan kerusuhan massa. jdih perisai selama taat bab iv. bab laporan hasil kegiatan laporan hasil kegiatan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa terdiri atas laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera. laporan tertulis dikoordinir oleh badan kesbangpol dengan melibatkan satpol bersama perangkat daerah dan atau instansi vertikal terkait. laporan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lama (dua) hari setelah aksi unjuk rasa dan atau kerusuhan massa berlangsung disampaikan kepada gubernur dan tembusan kepada: menteri dalam negeri, wakil gubernur, sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi terkait dengan materi tuntutan penunjuk rasa, dan pihak pihak lain yang dianggap perlu. bentuk format lapo lanjut dan pemantauan bagian kesatu tindak lanjut perangkat daerah terkait bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tindak lanjut yang telah disepakati dalam pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dan pejabat perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah terkait melaporkan pelaksanaan kebijakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur melalui badan kesbangpol secara berkala setiap (enam) bulan dan atau sewaktu waktu diperlukan. bagian kedua pemantauan kepala badan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dan melaporkan hasil pemantauan kepada gubernur secara berkala setiap (enam) bulan dan atau sewaktu waktu diperlukan. pastamaret tentang penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa. format laporan hasil penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa provinsi sulawesi barat pendahuluan ii. fakta fakta iii. permasalahan iv. tindakan yang telah dilakukan kesimpulan vi. rekomendutama muda iv.c nip pasta |
dee tis, dan penunjang medis pada rumah sakit umum daerah jayapura, rumah sakit umum daerah berpura, dan rumah sakit jiwa berpura tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa lampiran empat).papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi pegawai negeri sipil rumah sakit lingkungan pemerintah provinsi papua adalah untuk peningkatan kedisiplinan, kesejahteraan dan layanan kesehatketentuan umum dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan tambahan penghasilan bersyarat bagi pegawai negeri sipil khususnya tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis, yang selanjutnya disebut tpb khusus adalah tambahan penghasilan yang didasarkan pada kriteria kelompok sumber daya manusia, tingkat pendidikan, jabatan tambahan, risiko kerja, kegawatdaruratan, profesi anamnesis dan terapi pasien, masa kerja, tipe rumah sakit, dan kehadiran. rumah sakit umum daerah,. rumah sakit jiwa, yang selanjutnya disingkat rsj adalah rumah sakit jiwa berpura. pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat pns adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada rsud dan rsj lingkungan pemerintah provinsi papua. tenaga medis adalah tenaga fungsional tertentu bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan apoteker. paramedis adalah tenaga fungsional tertentu bidang kesehatan yang meliputi penata anestesi, perawat dan bidan. penunjang medis adalah tenaga fungsional tertentu bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan analisnutrisinya, radiografi, perekam medis dan teknisi elektromedis. pejabat penanggungjawab adalah direktur rsud dan rsj selaku pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran. jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi lingkungan pemerintah provisi papua. jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalanjabatan fungsional umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasikelompok sumber daya manusia yang selanjutnya disebut kelompok sdm adalah pengelompokkan kategorisasi pns berdasarkan profesi jabatan struktural jabatan fungsional yang tercermin pada tugas pokok dan fungsi masing masing kelompok sdm unit kerjanyaal organisasi rumah sakit tetapi bukan jabatan struktural yang umumnya terdapat dalam struktural organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah. risiko kerja adalah tingkat imbas negatif yang berprofesi menimpa pnspnsprofesi . profesi anamnesis dan terapi pasien adalah tingkat kewenangan dan tanggungjawab profesi medis dan paramedis tertentu dalam melakukan tata laksana pelayanan medis dan keperawatan kepada pasien. masa kerja adalah masa kerja pns yang dihitung berdasarkan mulai tanggal melaksanakan tugas tmt). tipe rumah sakit adalah kategori jenis atau kelas rumah sakit berdasarkan kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan. rumah sakit rs) tipe adalah yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan sub spesialis luas. rumah sakit rs) tipe adalah yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal spesialistik dan sub spesialistik terbatas. rumah sakit rs) tipe adalah yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. kehadiran adalah tingkat kehadiran pns selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja. bab tujuan pemberian tpb khusus bertujuan peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja pns, peningkatan kesejahteraan pns, dan cc. peningkatan layanan kepada masyarakat. bab iii pegawai yang berhak dan tidak berhak menerima tpb khusus pegawai yang berhak menerima tpb khusus adalah pns dan cons tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis dari direktur rsud dan rsj: dan pns pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada rsud dan rsj. pegawai yang tidak berhak menerima tpb khusus adalah pns yang berstatus penitipan pada rsud dan rsj, pns pada rsud dan rsj yang dipekerjakan atau diperbantukan pemerintah daerah lain, pns pada rsud dan rsj yang berstatus tugas belajar, pns . pns tenaga fungsional umum dan pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, para medis dan penunjang medis pada rsud dan rsj, bagibab besaran maksimal, kriteria dan bobot nilai besaran maksimal tpb khuspb khusus sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut kelompok sdm, tingkat pendidikan, jabatan tambahan, risiko kerja, kegawatdaruratan, profesi anambas dan terapi pasien, masa kerja, tipe rumah sakitpb khusustpb khusus dilakukan sebagai berikut pejabat ketatausahaan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh direktur rsud dan rsj membuat daftar perhitungan dan rekapitulasi tpb khusus dengan menggunakan formulir, formulir daftar perhitungan tpb khususperaturan gubernur ini, formulir daftar rekapitulasi tpbdaftar . daftar perhitungan tpb khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diverifikasi oleh wakil direktur pendidikan, penelitian dan sumber daya manusia melalui kepala bidang sumber daya manusia, dan daftar perhitungan tpb khusus yang telah diverifikasi dan daftar rekapitulasi tpb khusus sebagaimana pada huruf dan huruf disahkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sebagai dasar dalam pemberian tpb khususpb khususpaling lama (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja, cc. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari (enam belaspb khusus dilakukan setiap triwulan. pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran tpb khusus melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran tpb khususpb khusus sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan surat keterangan tanggungjawab mutlak dari direktur rsud dan rsj yang bersangkutan. tpb khususbagi pns golongan dan dikenakan sebesar (nol keseratus),. bab viii ketentuan penutup pembayaran tpb khusus tahun anggaran terhitung mulai tanggal januari sampaitabel besaran maksimal tpb khusus kriteria kelompok sdm pns jabatan struktural no| eon besaran (rf pns tenaga fungsional tertentu no| kelompok fungsional tertentu besaran (rp medis paramedis penunjang medis administrator kesehatan nutrisionis m8125| radiografi kriteria tingkat pendidikan no| tingkat pendidikan (besaran (ra sekolah perawat kesehatan smf atau sma sederajat ' ' kriteria jabatan tambahan no| jabatan tambahan (besaran (rpj kepala instalasi |. kepala poliklinik |. memiliki rangkap jabatan tambahan kriteria risiko kerja no| imdikatorrisikokerja (besaran (rp) |icu lo. inici lo. ruang isolasi rsud) |. kriteria kegawatdaruratan (no| indikator kegawatdaruratan besaran (pj (6inici il. ibw |. rung |. kriteria profesi anamnesis dan terapi pasien no| jember esi oo ) (besaran (pj kriteria masa kerja masa kerja besaran (rp) kurang dari tahun tahun tahun tahun atas tahun kriteria tipe rumah sakit tipe rumah sakit besaran (rp) pendidikan) non pendidikan)persentase potongan tpb khusus berdasarkan ketidakhadiran bumper kas dari nai total tpb khusus dar nisa total tpb khusus soon dar nisa |
peraturan gubernur sumatera utara nomor tahunwa. bahwa berdasarkan angka penambahan pad bahwa kesehatan menjadi urusan wajimaterabupati walikota setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait. fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat. hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pemerintah kota dan ditetapkan dalam bentuk keputusan bupati walikotatetapkan diputuskan oleh bupati walikota dan disampaikan pemerintah provinsi sumatera utara selanjutnya ditetapkan oleh gubernur untuk didaftarkan bpjs kesehatan. data yang ditetapkan oleh gubernur dirinci menurut kabupaten kota, nama, alamat dan nomor induk kependudukan. bab pendaftaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan gubernur mendaftarkan peserta pbi jaminan kesehatan per kabupaten kota sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah provinsi sumatera utaragubernur. bab pendanaan iuran pelaksanaan program jaminan kesehatan untuk pbi jaminan kesehatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara. dinas kesehatan provinsi sumatera utara menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi pbi jaminan kesehatan kepada gubernurtetapkan oleh bupati walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernuroleh dinas sosial provinsi sumatera utara dinas sosial kabupaten kota dalam tahun anggaran berjalan. penduduk yang sudah tidak menjadi fakir miskin dan sudah mampu, wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dengan membayar iuran.apabila masih terdapat masyarakat miskin diluar kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melaluutara, maka pembiayaan pelayanan kesehatannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten konlkpddih dewiki salam t: ketentuan dalam angka angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jdih dewiki selamake) jumlah belanja setelah perubahan rp. defisit rp. pembiayaan penerimaan semula rp. bertambah rp. ke)ketentuan dalamdiundangkan mamuju pada tanggal meiaaa nip. jdih dewasa salawat faragkatkan kinerja perusahaan daerah air minum terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, maka perlu melakukan kembali penataan manajemen perusahaan daerahanue tanir minum tanahtojo una una. direksi adalah direksi dam kabupaten tojo una una. pegawai adalah pegawai dam kabupaten tojo una uncabang adalah cabang perusahaan daerah air minum tanah kabupaten tojo una unfx, kerjasama: kerajinan, prestasi kerja: dan kejujuran. hh:cc. merugikan keuangan dam. bab v, tanggung jawab dan ganti rugibupati dapat menunjuk inspektorat daerah untuk mengadakan pengawasan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan dam. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap dam. semua pegawai dam termasuk direksi diwajibkan bertanggungjawab dmbinaan secara umum terhadap pengelolaan dam dilaksanakan oleh bupati, yang pelaksanaannya dibantu oleh sekretaris daerah kabupaten dan pejabat pada dinas instansi terkait. biaya yang berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan dam. bab xii ketentuan tarif ketentuan tarif air minum diusulkan oleh direksi dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat. ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penyesuaian setiap tahunwin(tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku rencana anggaran dam disampaikan direksi kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapat pengesahan,, apabila bupati mengemukakan keberatan atau menolak program yang dimuat dalam anggaran dam sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran dam tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu, perubahan anggaran damdan laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan dam disampaikan oleh direksi kepada bupati melalui dewan pengawas setiap bulan. untuk setiap tahun buku, direksiseratus dua puluh) haripemeriksaan auditor independen dan atau badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk). apabila dalam waktu (tiga puluh) hari setelah pengajuan perhitungan dimaksud, bupati belum mengesahkan maka,sak) yang berlaku. dasar dasar akuntansi yang dipergunakan dalam perhitungan hasil usaha (laporan laba rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (neraca) dilakukan dengan metode actual basic. pedoman akuntansi sebagaimana dimaksud pada (l), bupati dapat menunjuk auditor independen atau badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk)dam ditetapkan sebagai berikut: untuk dana pembangunan (dua puluh lima keseratus): untuk anggaran belanja sebagai sumber pad 20y6 (dua puluh keseratus): untuk cadangan umum 20y9 (dua puluh keseratus): untuk bantuan sosial dan pendidikan (sepuluh perseratusj: untuk jasa produksi 10y6 (sepuluh keseratus), untuk dana pensiun dan pesangon (lima belas keseratus):menggunakan dana penyusutan cadangan dalam tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh bupati atas usul dewan pengawas. bab xvi kerjasama, pinjaman dan pengadaan barang jasa damuntuk jangka waktu lebih dari (satu) tahunxvii pembubaran bupati menetapkan peraturan daerah tentang pembubaran dam dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang serta menunjukan likuidasinya dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah terselesaikan oleh likuidatorii ketentuan peralihan segala hak dan kewajiban dam yang ditetapkan sesuai deng, yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban dam yang dibentukbab nama dan pendirian dam kabupaten tojo una una diberi nama dam tanah. dam kabupaten tojo una una didirikan berdasark. bab tempat kedudukan dam dam berkedudukan dan berkantor ibu kota kabupaten. dam dapat membuka kantor cabang ibu kota kabupaten dan kantor cabang unit ibu kota kecamatan ikk). bab tujuan, lapangan usaha dan tugas pokok tujuan dam yaitudamapat melaksanakan kegiatan kegiatan yang didanai oleh apbd maupun apbn dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dam mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan sosial dan pelayanan umum. penjelasan atas,(anah kabupaten tojo una una sebagai salah satu bumi milik pemerintah daerah kabupaten tojo una una berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minumuntuk itu. dam tanah kabupaten tojo una una dituntut melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara otonomibangunan intake, alat pengukuran debit air dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan atau bangunan sarana sumur kentongan lumpur pembawa material serta perlengkapannya. unit produksi merupakan sarana instalasi pengelolaan air ipa)gravitasi pemompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan reservoir, alat kerja dan peralatan pemantauan, pengukuran debit air, water meter indukdisediakan olehuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dam mempunyai fungsi: perencanaan program kerja dan anggaran daurusan dan pengelolaan administrasi keuanglaksana kegiatan teknik dan pemeliharayelenggaraan administrasi umuawasan dan pengendalian seluruh kegiatan baik tingkat pusat dan kantor cabang ibu kota kabupaten dan kantor unit ibu kota kecamatan ikk)nyampaian laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, ddengan prinsip tata pengusahaan yang baik. bab modal modal dam berasal dari penyertaan modal daerah kepada dam yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan dam terdiri atas aktiva dan asia dari perusahaan daerah air minum kabupaten poso pada saat penyerahan pengelolaan aset. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari: setoran tunai, hibah, bantuan bantuan, pinjaman yang bersifat tidak mengikat. semua alat likuid disimpan dalam bank pembangunan daerah dan atau bank pemerintah lainnya. bab organ dam bagian kesatu susunan organ susunan organ dam terdiri dari bupati selaku pemilik modal, dewan pengawas, dan direksatu..(l).gratis dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang:dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing masing,dalam bentuk pendidikanl1.em penyelenggaraan pendidikandidikan gratis mom pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. pendidikan merupakan usaha das cukup jelastojo una una mdaringankan cukup jelas orang tua adalah orang tua dan atau wali calon siswa usia tk ra, sd sdb mi mda, smp small m ts, sma ma smk?. usia wajib belajar adalah anak yang berumur tk ra tahun sd sdb mi mda tahun smp small m tahun sma ma smkinas adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten tojo una una. satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang tk ra, sd mi mda, slb, smp mts, mlb, sma, dan smk negeri swasta kabupaten tojo una una. taman kanak kanak caudatus athfal singkat tk ra adalah taman kanak kanak caudatus athfal kabupaten tojo una una. sekolah dasar sekolah dasar luar biasa madrasah ibtidaiyah negeri swasta disingkat sd sdb mi mda negeri swasta adalah sd sdb mi mda kabupaten tojo una unakabupaten tojo una unakabupaten tojo una una. pendidikan madrasah diniyah awali mda) adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur pendidikan nonformal dan informal. operasional sekolah daerah yang selanjutnya disingkat dengan bossa adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar. bab lingkup, fungsi, dan tujuan pendidikan gratis dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat tk ra, sd mi mda, slb, smp mts, mlb, sma, dan smk negeri swastakhususnya bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang tidak mampu melalui bantuan operasional sekolah daerah, yang besaran biaya subsidinya akan ditetapkan dengan keputusan bupati agama, b.mendapatkan pelayanan pendidik kan sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat, minat dan kemampuannya)bab pungutan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidik(l) pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah,pada hurufbab sumbangan masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan. satuan pendidikansumbangan sebagaimana dimaksud pada tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomisb pembiayaan sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri darimasyarakat terdiri dari, bantuan dari masyarakat diluar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah: bantuan pihak asing yang tidak mengikat: bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan: dan sumber lain yang sah. bab vii pengawasan pasai pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana pungutan dandengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii sanksi administrasi kepala sekolah dan atau guru yang melanggar ketentuan dan dakanf .bagi kepala sekolah dan atau guru yang melanggar ketentuan dan daniuan: nae fankelembagaanba una una tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf huruf dan huruf diubah ditambah hurufotonomi daerah, sub bagian perbatasan dan pertanahan. bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, membawahi sub bagian kesejahteraan rakyat: sub bagian kemasyarakatan: sub bagian keagamaan dan mental spiritual. bagian hubungan masyarakat dan protokol, membawahi sub bagian hubungan masyarakat, sub bagian protokol, sub bagian penyiaran dan pemberitaan. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahi: bagian administrasi perekonomian, membawahi sub bagian ekonomi dan kerjasama, sub bagian kebijakan ekonomi dan promosi: sub bagian pengendalian dan produksi perekonomian. bagian administrasi pembangunan, membawahi sub bagian administrasi apbd dan pelaksanaan pembangunan, sub bagian pelaksanaan dan evaluasi pembangunan: sub bagian penyusunan dan pengendalian program. bagian administrasi sumber daya alam, membawahi sub bagian bina sumber daya alam, sub bagian pemetaan sumber daya alam, sub bagian kebijakan sumber daya alam. asisten administrasi umum, membawahi bagian hukum dan perundang undangan, membawahi sub bagian perundang undangan dan pengkajian, sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, sub bagian dokumentasi hukum. bagian perlengkapan dan umum membawahi sub bagian umum: sub bagian perlengkapan, sub bagian rumah tangga. bagian organisasi dan tatalaksana, membawahi sub bagian kelembagaan dan tatalaksana, sub bagian analisis dan formasi jabatan, sub bagian pelayanan publik dan pembinaan aparatursekretariat daerah tanggal agustus tahun staf ahli bupati bid. hukum dan politik wakil bupati kelompok bid, pemerintahan jabatan fungsional bid, pembangunan bid. kemasyarakatan dan sdm nnnnnnnanna sekretaris bid. ekonomi dan keuangangian bagian bagian bagian bagian bagian bagian administrasi kesejahteraan hubungan administrasi administrasi administrasi hukum dan perlengkapan organisasi dan pemerintahan rakyat dan masyarakat dan perekonomian pembangunan sumber daya perundang dan umum tata laksana umum kemasyarakatan protokol alam undangkesejahteraan hubungan ekonomi dan administrasi bina sumber perundang. sub bagian kelembagaan dan umum rakyat masyarakat kerjasama apbd dan daya alam undangan dan umum tatalaksana pelaksanaan pengkajian pembangunan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sir bagian sub bagian sub bagian kol kebijakan pelaksanaan dan pemetaan sumber bantuan hukum sub bagian analisis dan nomi kemasyarakatan prot ekonomi dan evans daya alam dan ham perlengkapan formasi jabatan daerah promosi pembangunan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian keagamaan dan penyiaran dan pengendalian dan penyusunan dan kebijakan dokumentasi kaa aan pelayanan publik perbatasan mental spiritual pemberitaan produksi pengendalian sumber daya huk pembinaan dan perekonomian program alam pertanahan keterangan bupati tojo una una, garis komando unatatataatetahetatatatatai garis koordinasi ttd cap dampak menjalani www bob tol www www www bobogian kelima dan huruf angka huruf angka diubah, sehingga keseluruhan bagian kelima dan berbunyi sebagai berikut bagian kelima dinas energi dan sumber daya mineral paragraf kesatu tugas pokok dan fungsi dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineral. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah: perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati: perumusan kebijakan operasional bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati, pelaksanaan pengelolaan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: fasilitasi pengelolaan energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineral:dinas energi dan sumber daya mineralrtambangan umum membawahi: seksi pengusahaan mineral dan batubara, seksi pengusahaan mineral non logam dan batuan, seksi pengawasan dan konservasi pertambangan umum, bidang geologi dan sumber daya mineral membawahi: seksi geologi sumber daya mineral, seksi konservasi air tanah, seksi mitigasi bencana alam. bidang energi ketenagalistrikan membawahi: membawahi: seksi minyak dan gas bumi, seksi pemantauhuruf angka huruf angka huruf angka huruf angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut struktur organisasi dinas kesehatanupaya kesehatan membawahi: seksi pelayanan dasar dan rujukan, seksi gizi dan kia, seksi kesehatan khusus, bidang bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan membawahi: seksi pengendalian dan penanggulangan penyakit, seksi surveillance, epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra, seksi penyehatan lingkungan. bidang bina pengembangan dan promosi kesehatan membawahi: seksi pembiayaan dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, seksi data, informasi, evaluasi dan litbang, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. bidang bina sumber daya kesehatan dan farmasi membawahi: seksi pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi protes, seksi kefarmasian, seksi sarana dan peralataniga belas diubah, sehingga bagian ketiga belas seluruhnya berbunyi sebagai berikut bagian ketiga belas dinas pendapatan daerah paragraf kesatu tugas pokok dan fungsi dinas pendapatandapatan daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati: perumusan kebijakan operasional bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati, pelaksanaan pengelolaan pendapatandapatan daerah,susunan organisasi dinas pendapatan daerah terdiri dari kepala dinas:ajak dan retribusi membawahi: seksi pendataan dan pendaftaran, seksi verifikasi dan validasi, seksi penetapan. bidang penagihan dan pembukuan pajak membawahi: seksi penagihan pajak. dan retribusi, seksi pembukuan dan pelaporan, seksi evaluasi pajak dan retribusi. bidang penerimaan bukan pajak membawahi: seksi penerimaan bukan pajak: seksi pengembangan potensi bukan pajak: seksi pelaporan dan penerimaan. fi. bidang pajak bumi dan bangunan membawahi: seksi pelayanan, pendataan, informasi pbb dan bpt, seksi penilaian, penetapan pbb dan bpt, seksi penagihan, keberatan, pengurangan pbb dan bptnsdinas energi dan sumber daya mineral tanggal agustus tahun kepala dinas kelompok sekretaris harian sunnah srnmacran sub bagian perencanaan dan keuangan dan kepegawaian dan program aset umum bidang bidang bidang bidang pertambangan umum geologi dan sumberdaya energi minyak dan gas bumi mineral ketenagalistrikan seksi seksi seksi seksi pengembangan listrik pengusahaan mineral dan geologi sumber daya listrik minyak dan gas bumi batubara mineral seksi seksi seksi seksi pengusahaan mineral non konservasi air tanah pengembangan energi pemantauan logam dan batuan inventarisasi minyak dan gas bumi engah konservasi sesi seksi seksi mitigasi bencana alam pengawasan energi dan pertambangan umum listrik pengawasan minyak dan bupati tojo una una, keterangan ttd cap garis komando dampak ladjalani a3 (ai tao da, men dod woo cwo wool a.a lampiran peraturan daerah kabupaten tojo una una bagan susunan organisasi nomor tahun dinas kesehatan tanggal agustus tahun kepala dinas kelompok sekretaris jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan keuangan dan kepegawaian dan 1tanaman program aset umum bidang bidang bidang bidang bina upaya kesehatan bina pengendalian penyakit bina pengembangan dan bina sumber daya dan penyehatan lingkungan promosi kesehatan kesehatan dan farmasi seksi seksi seksi seksi pembiayaan dan jaminan pengembangan sumber daya pelayanan dasar dan pengendalian dan pelayanan kesehatan manusia kesehatan dan rujukan penanggulangan penyakit masyarakat organisasi profesi seksi seksi seksi seksi gizi dan kia surveillance, epidemiologi, data, informasi, evaluasi kefarmasian imunisasi dan kesehatan dan litbang matra seksi seksi seksi seksi kesehatan khusus penyehatan lingkungan promosi kesehatan dan sarana dan peralatan pemberdayaan kesehatan masyarakat bupati tojo una.una, keterangan ttd cap garis komando dampak ladjalani "aia "aaa do aa, ara oa. 6diairi aar' fara aoa a.a a.a lampiran iii peraturan daerah kabupaten tojo una una bagan susunan organisasi nomor tahun dinas pendapatan daerah tanggal agustus tahun kepala dinas jabatan fungsional nana sub bagian sur bagian sub bagian perencanaan dan keuangan dan kepegawaian dan dililit: program aset umum bidang bidang bidang bidang pajak dan retribusi penagihan dan penerimaan bukan pajak bumi dan pembukuan pajak pajak bangunan seksi seksi seksi seksi pendataan dan penagihan pajak dan penerimaan bukan pajak pelayanan, pendaftaran retribusi pendataan, informasi pbb dan bpt seksi seksi seksi seksi verifikasi dan validasi pembukuan dan pengembangan potensi penilaian, penetapan pelaporan bukan pajak pbb dan bpt seksi seksi seksi seksi penetapan evaluasi pajak dan pelaporan dan penagihan, keberatan, retribusi penerimaan pengurangan pbb dan bpt bupati tojo una una, keterangan ttd cap garis komando dampak ladjalanib ditambah bagian keduabelas 35b, 35c dan bagian ketigabelas 35e, 35f, 35g sehingga bagian keduabelas 35b, 35c dan bagian ketigabelas 35e, 35f, 35g seluruhnya berbunyi sebagai berikutbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah,oleh bupati: cc. perumusan kebijakan operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati: pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: fasilitasi pengelolaan keuangan dan asetgelolaan keuangan dbadanggaran membawahi: sub bidang anggaran pendapatan daerah, sub bidang anggaran belanja pegawai dan non pegawai, bidang akuntansi membawahi: sub bidang akuntansi, sub bidang evaluasi, pelaporan dan pengesahan, bidang perbendaharaan membawahi: sub bidang penerimaan dan pengeluaran, sub bidang pelaporan. bidang aset daerah membawahi: sub bidang ketatausahaan dan penyimpanan, sub bidang penghapusan dan pemindahtanganbelas kantor layanan pengadaan barang jasa kantor layanan pengadaan barang jasa mempunyai.nyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kantor layanan pengadaan barang jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan program bidang layanan pengadaan barang jasa sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah: perumusan kebijakan teknis bidang layanan pengadaan barang jasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati, perumusan kebijakan operasional bidang layanan pengadaan barang jasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati: pelaksanaan layanan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, fasilitasi layanan pengadaan barang jasalayanan pengadaan barang jasa: pembinaan kelompok jabatan fungsional dan kelompok kerja dalam lingkup tugasnya, penyelenggarayanan pengadaan barang jasa, meliputi kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pengadaan barang,bagan strukturbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepala badan kelompok sekretaris inn dek dan b t susan sur bagian bagian perencanaan keuangan dan kei akan ee leher program aset dan umum bidang bidang bidang bidang anggaran akuntansi perbendaharaan aset daerah sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang anggaran pendapatan akuntansi penerimaan dan ketatausahaan dan daerah pengeluaran penyimpanan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang anggaran belanja evaluasi, pelaporan pelaporan penghapusan dan pegawai dan non pegawai dan pengesahan pemindahtanganan keterangan bupati tojo una una, garis komando ttd cap dampak ladjalanikantor layanan pengadaan barang jasa kabupaten tojo una una kepala kantor tata jabatan fungsional tata usaha lili ann nnnaaan ili li) seksi seksi seksi pengadaan barang snn a .| pengadaan pekerjaan lo. pengadaan jasa konstruksi konsultansi dan jasa lainnya bupati tojo una una, keterangan garis komando ttd cap (ntar garis koordinasi dampak ladjalani woo wow nov yoo ore |
nek cstojo una una, menimbang bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasi guna perlu mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku,(l)bupatibupatiyang bersifatcc.,, dan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan yang bersifatbidan. ccbupati atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang dil., dalam menjalank:penanggung jawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dengan kompetensi pendidikan sarjana (s1) laboratorium klinik dan memiliki ijazah profesi ataulima tahun terakhir! keperawatansarjana s1) laboratorium klinik dan memiliki ijazah profesi dokter umum, (tiga) tenagai keperawatan, serta dengan ketentuan (satu) orang diantaranya dapat diganti dengandengan pendidikan minimal diploma iii analis kesehatan yang (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten analis kimiaanagement tenaga profesi kesehatan pada umumnya,, analis farmasi dan asisten apoteker:, tidak diperbolehkan menjual obat keras: tidak diperbolehkan membuat obat, meracik dan membungkus atau membungkus kembali obat. untuk balai pengobatan dan perawatan dipimpin minimal oleh seorang perawat dengan pendidikan minimal diploma iii keperawanan yang telah, dipimpin minimal oleh seorang bidan dengan pendidikan minimal diploma,rumah bersalin pelayanan yang diberikan adalah pelayanan medik kebidanan dasar, ..dipimpin minimal oleh seorang bidan dengan pendidikan minimal diploma iiioountuk pemberantasan hama (pest control) il. penanggung jawab teknis harus mempunyai sertifikat tanda t,.bupati bab pengobatan tradisional bagian kesatu umumbagian kedua pendaftaran pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengobat tradisional ketpist dan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis,dankesehatan setempat untuk memperoleh surat terdaftar pengobat tradisional (stat). pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kejaksaan setempat. pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kantor kementerian agama setempat. tata cara memperoleh stat sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada kepala dinas kesehatan dimana pengobat tradisional berada, kelengkapan pendaftardibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan. rekomendasi dari kejaksaan setempat bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan kantor kementerian agama setempat bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agamadan pas foto ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar. bagian ketiga perizinan pengobat tradisional dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki izinzin pengobat tradisonal sit) oleh kepala dinas kesehatan. sittata cara memperoleh sit sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut pengobat tradisional mengajukan permohonan sit kepada kepala dinas kesehatan dimana pengobat tradisional melakukan pekerjaannya, kelengkapan permohon: fotokopi sertifikat ijazah pengobatan tradisional, surat pengantar puskesmas setempat, dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar. bab vii izin baru diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal hal sebagai berikut: masa berlaku izin sudah berakhir: pindah alamat, kepemilikan izin berubah, dan dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu. bab viii pengecualian (lt): danasaibupati: dan alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus. bab retribusi setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan peraturan daerah tersendirinya. bab xii penyidikan selamaturnaaktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah praktik kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. praktik perawat adalah rangkaian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara perorangan maupun berkelompok yang dilaksanakan oleh perawat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. balai pengobatan atau klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter dan atau dokter gigiapotipenjelasan atasumum penyelenggaraan perizinan kesehatan kabupaten tojo una una berdasarkan pada,naga dokter dan bidan. saat ini penyelenggaraan izin tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optosien, radiografi, apoteker, asisten apoteker. analis farmasi, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, akupunktur, terapis wicara, okupasi terapis, pemberantasan hama, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik lainnya yang didalamnya termasuktojo una una tentang perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatpuntur adalah seseorang yang melakukan bentuk pelayanan pengobatan alternatif dengan memasukkan memanipulasi jarum kedalam titik akupuntur tubuh untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan okupasi terapis adalah seseorang yang melakukan pelayanan kepada masyarakat pasien yang mengalami gangguan fisik mental dengan cara beraktifitas seperti biasa okupasi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian individu dalam meningkatkan tarafh jelas pap jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tojo una una nomor tahuns sesuai keahlian dan kewenangannya sehat pakai air adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistiktau perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat atau perawat gigipengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan atau! telah memenuhi standar yang lakesatudan: ni, praktik berkelompok fisioterapis: praktik berkelompok dokter umum: praktik berkelompok dokter gigi: balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak kia): rumah bersalin: darumah sakit umum, danlaboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat, apotek, toko obat: optikal: pemberantasan hama pest control): toko alat kesehatan, klinik kecantikan estetika, sehat pakai air spa), dan, bidan, fisioterapis: refraksionis optisien, radiografi: apoteker: asisten apoteker: analis farmasi, dokter umum, dokter gigi: ( dokter spesialis, dokter gigi spesialis, akupunktur: oo. terapis wicara, okupasi terapis. bab perizinan bagian kesatu laiprakti.(s): pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah (dua) lembar.tanda registrasi str) yang dilegalisir oleh maki tkp.,m.foto copy surat izin perawat gigi sig) yang masih berlaku bagi perawat,izin gangguan,,, fotokopi surat izin fisioterapis bagi fisioterapis,. m., copybupati. |
tdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa setiap orang sebagai mahluk tuhan yang maha esa melekattindak kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia yang memerlukan upaya luar biasa berupa pencegahan dan penanganan serius, terpadu dan berkesinambungan agar tidak rusaknya tatanan masyarakat terutama perempuan dan anak bisa terlindungi, tumbuh dan berkembang, berdaya serta terbangunnya kekuatan sosial, ketangguhan ekonomi maupun pemberdayaan akhlak masyarakat cc. bahwa pemerintah kabupaten wajib memberi perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang melalui kebijakan, program pencegahan dan penanganan korban, dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan upaya perlindungan tersebab penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagian kesatu penanganan pemerintah daerah melakukan penanganan korban perdagangan dengan cara penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban, pemulangan korban cc. pelaporan kepada aparatur penegak hukum tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan d.bupati. untuk menyelenggarakan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak, pemerintah daerah dapat melakukan upaya: membentuk pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan orang p2ktp20o):, memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban, menyediakan rumah aman bagi korban. pusat pelayanan terpadu ppt) sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan fungsi dan tugas pendampingan korban berupa bimbingan dan konseling,untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanganan perdagangan perempuan dan anak, maka tugas dan fungsi pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada diintegrasikan pada tugas dan fungsi yang melekat pada organisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) kabupaten tojo una una. p2tp2a berkewajiban menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang.integrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang dengan cara pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban: reintegrasi korban keluarga dan atau lingkungan masyarakat, dan cc. pemberdayaan ekonomi bagi korban. pelaksanaan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas kesehatan yang membangun kerjasama dengan rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas): pelaksanaan reintegrasi korban sebagaimana dimaksud pada il) dilaksanakan oleh dinas sosial bekerjasama dengan p2tp2a kabupaten tojo una una. bab gugus tugas penghapusan perdagangan orang untuk optimalisasi penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang dibentuk gugus tugas penghapusan perdagangan orang kabupaten, gugus tugas penghapusan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga koordinasi yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati mengenai pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang, menyusun pedoman pelaksanaan gerakan anti perdagangan perempuan dan anak kabupaten tojo una una, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang: melakukan pendataan korban perdagangan perempuan dan anak: melaksanakan advokasi dan sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, membuka jaringan kerjasama antar daerah, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, memantau pelaksanaan penegakan hukum, mendorong percepatan pembentukan pusat pusat pendidikan dan pelatihan pada tingkat kabupaten dan kecamatan, mendorong percepatan pembentukan pusat informasi dan pelayanan korban perdagangan perempuan dan anak, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. gugus tugas penghapusan perdagangan orang berkewajiban untuk a.menyusun rencana aksi daerah tahunan untuk penghapusan tindak perdagangan orang kabupaten tojo una una, b.memberi laporan setiap triwulan tahun berjalan kepada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten tojo una una, menyusun laporan tahunan kabupaten sebagai bentuk laporan kemajuan pelaksanaan rencana aksi daerah kabupaten sebagai bagian laporan pertanggungjawaban tahunan bupati. kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten menjadi koordinator gugus tugas penghapusan perdagangan orang kabupaten tojo una una. kepala badan sebagai koordinator bertanggungjawab langsung kepada bupati. keanggotaan gugus tugas penghapusan perdagangan orang terdiri atas wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum organisasi masyarakat akademisi lembaga swadaya masyarakat p2tp2a kabupaten tojo una una: lembaga perlindungan anak kabupaten lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak, organisasi perempuan,orang, dan perwakilan pemerintah kecamatan, ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan gugus tugas perdagangan orang ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, gugus tugas penghapusan perdagangan orang, pemerintah daerah wajib mengembangkan kualitas pelayanan publik yang didasari atas standar pelayanan dan penerapan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten tojo una una. bab rencana aksi daerah pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi daerah mencakup upayaprovinsi dan pemerintah kabupaten kota laidituangkan dalam bentuk peraturan bupati bab vii peran serta masyarakat bagian kesatu hak dan kewajiban masyarakat setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan rehabilitasi dan b.:pakis atau korporasi yang berada lingkungan, dan melaporkan adanya perdagangan perempuan dan anak kepada aparatur penegak hukum yang berwenang. bagian keduakorban perdagangan perempuan dan anak dengan caragugus tugas, b.memberi saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak: memberikan perlindungan dan penampungan sementara korban perdagangan perempuan dan anak, memberikan bantuan moril dan atau materiil kepada korban perdagangan perempuan dan anak, membentuk pusat informasi masyarakat peduli perempuan dan anak secara swadaya dan swadaya. bagian ketiga unit pengaduan masyarakat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten bpbd) memfasilitasi p2tp2a kabupaten membangun sistem pengaduan masyarakat terpadu melalui pembentukkan unit pengaduan masyarakat tempat tempat strategis. tempat tempat strategis sebagaimana dimaksud pada antara iain setiap kantor kecamatan, kantor kelurahan kantor desa, terminal bus, pelabuhan laut, bandar udara dan kantor dinas satuan kerja perangkat daerah skpd) seperti dinas perhubungan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi termasuk badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah, unit pengaduan masyarakat berjejaring dengan pusat pelayanan perempuan dan anak ppa) kantor kepolisian resort tojo una una. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten memfasilitasi terbentuknya unit pengaduan masyarakat antara lain pelatihan petugas pengelola unit pengaduan masyarakat, magang: dan pengembangan hotline service termasuk melalui desa pembentukkan unit pengaduan masyarakat dikuatkan dalam bentuk keputusan bupati. kebijakan pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. p2tp2a kabupaten dalam rangka mengembangkan sistem pengaduan masyarakat, mengelola pusat data dan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang kabupaten tojo una una. bab viii kerjasama pemerintah daerah melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemerintah pusat dan provinsi lembaga penegak hukum: antar kabupaten kota, lembaga donor dalam negeri dan luar negeri, perguruan tinggi, dan swasd.penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan dan anaksurat kesepahaman bersama. bab pembiayaan pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan untuk penyelenggaraan pada seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anakpendapatan lain yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan tidak mengikat. bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan daerah ini, paling lama (enam) bulan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerahumum perdagangan perempuan dan anakperempuan dan anakperempuan dan anakperempuan dan anakperempuan dan anakperempuan dan anakakan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. penanganan akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkdan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan perempuan dan anak kembali. mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anakperempuan dan anak. dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anakdan penanganan korban perdagangancegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anakojo una una, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memberi perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang:perusahaan jasa tenaga kerja indonesia yang selanjutnya disingkat putrliperempuan dan anakyang selanjutnya disebut sibpenduduk desa atau kelurahan atau penduduk dari luar daer, provinsi, dan atau kabupaten kota serta lembaga non pemerintah dan pihak swaskorban adalah korbanperempuan dan anakatauncegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama sama oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah dalam bentuk pendidikan dan sosialisasi. penanganan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan untuk perlindungan saksi dan atau korban yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, bantuan hukum dan reintegrasidptperempuan dan anak. bab prinsip dasar dan tujuan penyelenggaraan perlindungan ini berupa pencegahan dan penanganan perempuan dan anak, meliputi penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia, kepastian hukum: proporsionalitas, non diskriminasi, perlindungan saksi dan korban, keadilan: dan kesetaraan gender. tujuan perlindungan dari tindak perdagangan terhadap perempuan dan anak adalah untuk mencegah sejak dini perdagangan perempuan dan anak, b.iii pencegahan bagian kesatu surat izin bekerjab. sib, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf disertakan: surat izin dari orang tua atau wali bagi yang belum berusia (delapan belas) tahun, tanda tangan suami sebagai tanda persetujuan bagi perempuan yang terikat perkawinan yang sah,: pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengurus perusahaan,: tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja: dan atau alamat dan nama putri atau perantara pencari kerja bila melalui putri dan atau perantara. setiap kepala desa yang mengeluarkan sibbrundang undangan yang berlaku. kepala desa lurah wajib membuat laporan setiap bulan kepada camat. setiap sibbbbrundang undangan yang berlaku. s5) camat wajib membuat laporan triwulan kepada bupati. dinas tenaga kerja wajib melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa tenaga kerja indonesia putri) yang beroperasi wilayah kabupaten tojo una una. putri atau perantara yang beroperasi wilayah kabupaten tojo una una wajib melaporkan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten tojo una una dalam perekrutan tenaga kerjab pada perusahaan dan atau tempat kerja: b.: dan memanipulasi data umur tenaga kerja. dinas tenaga kerja dan transmigrasi wajib setiap bulannya memberikan laporan pengawasan kepada bupati dengan tembusan kepada badan pemberdayaan perempuan.dan keluarga berencana daerah kabupaten. pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan sanksi administratif. pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan sanksi administratif. pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sanksi pidana.,bupatis5) camat wajib melakukan pengawasan ketat atas distribusi pemberian surat jalan dan surat pindah sebagaimana dimaksud pada dan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi administratif. bagian ketiga surat rekomendasi bekerja luar daerah setiap perempuan dan anak yang akan bekerja luar daerahakis, korporasi atau perantara yang datang langsung desa kelurahan, paksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempatpemberdayaan perempuan dan anak, sosial, cc. pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, dan hukum. dalam pelaksanaan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada dinas atau skpd terkait wajib melibatkan dan memberdayakan organisasi pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak p2tp2a) kabupaten tojo una una, organisasi perempuan dan organisasi pemerhati anak tingkat kabupaten tojo una una. koordinasi pelaksanaan pencegahan preventif dilaksanakan oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah kabupaten tojo una una. bagian kelimaakyang tugas, pokok dan fungsinya bidang: sosial, ketenagakerjaan: dan pemberdayaan perempuan dan anak keluarga berencantenagakerjaan. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif diatur dengan peraturan bupati. bagian keenam a., d.dan kecamatan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpdhasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah paling sedikit (satu) kali setiap (tiga) bulan dan dihembuskan kepada gugus tugas perdagangan orang. bagian ketujuh pencegahan pekerjaan terburuk untuk, b.,(s5) dinas tenaga kerja dan transmigrasi bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam dan |
f""sistim penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan rahmat turun yangiviaha esa bupati tojo una una, menimbang bidang ketenagakerjaan merupakan bidang terkait dengan bidang bidang kehidupan pembangunan serta terhubung dengan kesejahteraan hid up layak warga masyarakat; bahwa pemerintah daerah kabupaten tojo una una berwenang menyelenggarakan tugas pemerintah bidang ketenagakerjaan; tenaga kabupaten una sepenuhnya keterampilan memadai memasuki pasar kerja yang tersedia; kabupaten tojo una una tersedia lapangan pekerjaan bagi pekerja, yang sistem pengaturannya belum tersedia; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf perlu menetapkan peraturan penyelenggaraan ketenagakerja_j undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan.dan tata kerja; peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang tata camlindungan tenaga kerjaunsistimperangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. menteri adalah menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia. bupati adalah bupati tojo una una. dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tojo una una. dinas tenaga kerja transmigrasi adalah dinas tenaga kerja transmigrasi kabupaten tojo una una. lembaga kerjasama adalahanggotanya terdiri pengusahausaha berbadannegara, yang mempekerjakan pekerja buruh; orang perorangan, persekutuan, atau badan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;memperjuangkan, melindungi kepentingan pekerja buruh meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat denganrusahaan penyediajabat yang berwenang menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri; pengguna jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha berbentuk badan hukum, perusahaan perorangan dalamsantunan berupadilayanipinsi adalah upah minimum yang berlaku propinsi sulawesi tengtoo win pei perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan basil perundingan antara serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja serikat buruh tercatat instansi bertanggung dibidang ketenagakerjaan pengusah. kabupaten tojo una unmemberi, memperoleh, meningkatkandimiliki dikuasai seseorangruang lingkup, asas, tujuan dan sasaran; penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan pengawasan ketenagakerjaan. sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia berdasarkan azas kekeluargaan dan kemitraan; perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja secara berkesinambungan; persamaan, keadilan, tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum;ma kerja; dan peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan keterlibatan peran seluruh stake holder dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. sistim penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten tojo una una bertujuan terwujudnya perencanaan tenaga kerja; terwujudnya sistem pelatihan kerja nasional daerah; terwujudnya kebijakan produktivitas kerja; terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja; terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan terwujudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai sasaran perencanaan tenaga kerja direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu; kebijakan sistem pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar; kebijakan produktivitas kerja dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas;; kebijakan perlindungan kesejahteraan tenaga rangka peningkatan kesejahteraan inan sosial tenaga beserta keluarganya termasuk pada kondisi puma kerja, diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja;mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat,sertifikat kompetensi kerja. paragraf lembaga pelatihan kerja lembaga penyelenggara pelatihan menjaga kualitas kabupaten tojo una unadinas tenaga kerja dan transmigrasi, dengan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat berdasarkan sistikabupaten tojo una una, wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari bupati. bagi lembaga pelatihan perusahaan swastabupati) persen teori dan (tujuh puluh lima) persensekali kepada dinas tenaga kerja transmigrasi. lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan.bupati atau mendaftar dinas tenaga kerja dan transmigrasi. penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: tersedianya tenaga kepelatihan; adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat kepelatihan; tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja perusahaan dan swasta, apabila menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program; menggunakan tenaga kepelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program; melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program;tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, clan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutdinas tenaga kerja dan transmigrasi. perjanjian pemasangan sebagaimana dimaksuddiselenggarakanjenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang kejuruan dari pelaku magang;;; pelaksanaan magang dilakukan pada siang tanpa lembur tambahan jam belajar; pelaku magang berkewajiban menunaikan. kerja bersama. lembaga penyelenggara pelatihan perusahaanban jaminan kematian. dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada dan atau peserta pelatihan kerja atau pemasangan statusnya berubah menjadi pekerja tetap perusahaan tempat pelatihan kerja atau pemasangan. bab penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagian kesatuasasi tenaga kerja dan transmigrasi. kepala dinas sebagaimana dimaksud pada memberikan informasi lowongan kerja kepada pemerintah desa tenaga kerja dan transmigrasi. ni4oleh peraturan perundang undangan. penempatan tenaga kerja, terdiri dari penempatan tenaga kerja antar kerja lokal akl); penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah akad); penempatan tenaga kerja antar kerja antar negara akan); dan penempatan tenaga kerja antar kerja khusus kasus). pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi; dan lembaga swasta berbadan.; lembaga penempatan tenaga kerja swasta links); bursa kerja khusus bkk); dan perusahaan penyedian bupatian diatur dengan peraturan bupati. pengiriman tenaga kerja melalui proses akad sebagaimana dimaksud pada huruf hamsekurang kurangnya (satu) persen danskpd. optis wajib memperoleh izin tempat penampungan tenaga kerja dari bupati. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan. modinas tenaga kerja dan transmigrasimengutamakan warga sekitar. dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi secara terbuka dan.yang dimaksudn tenaga kerja asing raguan kesatu penggunaan tenaga kerja asing perusahaan yang memperkerjakan tka;; setiap (enam) bulan sekali. tenaga kerja indonesia yang telah melakukan pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi nasional selanjutnya dapat mengisi posisi yang sebelumnya isi oleh tka perusahaan. penggunaan tka oleh perusahaan maksimal selama (satu) tahun dan dapat diperpanjangatau komisaris. wig bagian kedua tata cara meriveroleh ita setiapkewajiban memiliki izinawal diterbitkan oleh menteri. ita perpanjangan diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk tka yang lokasi kerjanya dalam (satu) wilayah kabupaten. pemberi melakukan perpanjangawin; b.bukti pembayaran kompensasi penggunaan melalui pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh bupati. copy polis asuransi; d.laporan realisasi pelaksanaan pendidikan pelatihan tenaga kerja indonesia pendamping; copy keputusan rata yang masih berlaku; foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar; dan g.perpanjangan ita paling lama (empat) hari kerjyang berlaku. isi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalamskpd selambat lambatnyaskpd., selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah adanya hubungan kerjal tahun hanya boleh diperpanjang (satu) kali untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun. pekerjaan yang bersifat musiman;skpdskpdskpd memberikan pembinaan. pengusaha perusak.haan yang melanggarkabupaten; berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;; atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalanpengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia,usahaan penyedia jasa pekerja perusahaan penyedia jasa tenaga kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada skpd. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada memuat inn operasional perusahaan penyedia jasa pekerja, jenis pekerjaankit pada perusahaan pemberi kerja. perusahan penyedia jasa pekerja buruh sebelum melakukan kegiatan harus memiliki izin atau izin operasional yang dikeluarkan oleh skpd dengan syarat syarat sebagai berikut berbadan hukum; memiliki kantor permanen daerah atas nama badan hukum; tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya; dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito sebesar rp. (dua rates lima puluh juta rupiah). perusahaan penyedia pekerja buruh memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dilarang melaksanakan kegiatan operasional daerah. perusahaan penyedia pekerja buruh kegiatan sebagaimana dimaksud berkewajibanfos mid; melaporkan perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi kerja sebe1urn dan sesudah pelaksanaan kontrak kepada skpd; dan melaporkan secara periodik kepada skpd setiap (tiga) bulan sekali yang sekurang kurangnya memuat: jumlah tenaga kerja, status tenaga kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja. pekerja buruh perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak boleh dipekerjjenis jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah pekerjaan cleaning service), dikecualikan pekerja buruh pada bidang perhotelan, rumah makan, tempat wisata dan hiburan; pekerjaan usaha penyedia makanan bagi pekerja catering); pekerjaan usaha pengamanan security); dan pekerjaan usaha penyedia jasa angkutan pekerja buruh. ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufhubungan menjadi pekerja buruh perusahaan pemberi kerja.tata cara perizinan operasional serta pembayaran uang jaminan selanjutnya akan diatur oleh skpdperusahaan., lingkungan memberikan makanan minuman bergizi sesuai dengan standar kesehatan nasional;yang bekerja pada malam hari; menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan; ^"! inn (3j memiliki (satu) orang tenaga ahli keselamatan clan kesehatan kerja yang bersertifikat minimal umum disesuaikan dengan peraturan perundang undangan; menyediakan alat pelindung diri sesuai standar yang dibutuhkan secara cuma cuma; dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi setiap pekerja minimal (satu) tahun sekaliperjanjian kerja harian lepas, dan atau pekerja perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, minimal mendapatkan perlindungan syarat syarat dengan pekerja buruh perjanjian kerja waktu tidak tertentuhubungan kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja wajib memenuhi syarat syarat keselamatan kesehatanberlaku setimperalatan telah dilakukan pemeriksamempekerjakan pekerja buruh melebihi sebagaimana dimaksud pada wajib ada persetujuan pekerja buruh yang bersangkutan; paling banyak (tiga) jam sehari dan (empat belas) jam seminggu; membayar upah kerja lembur minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan memberikan istirahat kepada pekerja minimal istirahat antara, sekurang kurangnya menit setelah bekerja (empat) jam terus menerus;n libur nasional yang ditetapkan pemerintah; istirahat cuti tahunan sekurang kurangnya (dua belas) hari kerja setelah bekerja (dua belas) bulan; dan;. pengusaha berkewajiban memberikan libur kepada pekerja buruh dengan tanpa mengurangi hak haknya, pada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupatendimasa menyusui sampai bayi berusia (tiga) bulan. pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh perempuan pada ma'am hari wajib melaporkan pelaksanaannya kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi setiap bulan sekali; laporan sebagaimana dimaksud pada memuat tentang: data dan jumlah pekerja buruh; waktu kerja; fasilitas dan kompensasi yang diberikan; serta mekanisme pelaksanaannya. peng usaha wajib memberikanraguan kedua pengupahan setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilanmengabaikan peningkatan produktivitas kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. ini upah minimum hanya berlaku bagi pekerja lajangpah minimum kabupaten yang berlaku. pengusaha wajib menaikkan upah pekerja buruh yang sudah diatas umk, sekurang kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan umk kecuali diatur lebih baikpada dan diatas dilakukan bersamaan dengan kenaikan umksebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bagian ketiga fasilitas paragraf kesempatan beribadah pengusaha memberikan kesempatan secukupnymenyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja buruh, antara lain. tempat laktasi (tempat ruang ibu menyusui bayinya); fasilitas seragam kerja setiap setahun; fasilitas k3; fasilitas beribadah yang memadai dan representatif; fasilitas olah raga yang memadai dan representatif fasilitas kantin; fasilitas kesehatan dan poliklinik; fasilitas rekreasi setiap satu tahun minimal (satu) kali; fasilitas istirahat; memfasilitasi terbentuknya koperasi; angkutan antar jemput pekerja; dan fasilitaspembinaan dan perselisihanserikat pekerja serikat mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertibanmemajukan perusahapadakabupaten. pengangkatan pemberhentianburuh atau serikatnyediakan sekretariat pekerja serikat buruh beserta perlengkapannya. pemerintah memberi operasional serikat pekerja serikat buruh setingkat cabang kabupaten yang tercatat divas tenaga kerja dan transmigrasi. bagian kedua paragraf perselisihan hubungan industrial apabila perselisihan diupayakan penyelesaiannya terlebih pekerja buruh serikat pekerja serikattenaga transmigrasipenyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. dinas tenaga kerja dan transmigrasiberkeadilan. jumlah pegawai mediasidasar pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh dilakukan secara sah, tertib,serikat pekerja serikat memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha instansi bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan setempat; atau b.bila dianggap perlu melarang pekerja buruh yang mogok kerja berada lokasi perusahaan. pasta pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh, pemerintah daerah, dengan segala upaya harus mengusahakanperundingan sebagaimana dimaksudada pengusaha wajib membayar upah beserta hak hak yang biasa diterima pekerja buruh. siapapunperusahaankepala tenaga kerja transmigrasipada dan bab xii;; pekerja buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya; pekerja buruh menikah; pekerja buruh perempuan hamil, melahirkan, kandungan, menyusui bayinya;; pekerja buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat bekerja serikat buruh; h.;;engusaha mempekerjakan kembali pekerja buruh yang bersangkutan. dalam putusan pengadilan hubungan industrial dan atau mahkamah agung republik indonesia; masa kerja (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari (dua) tahun, (dua) bulan upah; masa kerja (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari (tiga) tahun, (tiga) bulan upah; masa kerja (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari (empat) tahun, (empat) bulan upah; masa kerja (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari (lima) tahun, (lima) bulan upah; masa kerja (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari (enam) tahun, (enam) bulan upah; masa kerja (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari (tujuh) tahun, (tujuh) bulan upah; masa kerja (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dan (delapan) tahun, (delapan) bulan upah;; masa kerja (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari (sembilan) tahun, (tiga) bulan upah; masa kerja (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari (dua belas) tahun, (empat) bulan upah; masa kerja (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari (lima belas) tahun, (lima) bulan upah;;;;;;;uang pisah diberikan kepada pekerja buruh yang mengundurkan diri dan telah bekerja minimal tahun, besarannya minimal bulan upah. pekerja buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut mengajukan permohonan pengunduran secara tertulis selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; tidak terikat dalam ikatan dinas; dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. pekerja buruh terindikasi mendapatkan tekanan intimidasskpd. pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran din atas kemauan sendiri dilakukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. paragraf pensiun pekerja buruh yang telah memasuki usia pensiun (lima puluh lima) tahun berhak mengajukan pensiun secara tertulis kepada pengusaha. pekerja buruh yang sudah memiliki masa kerja (dua puluh tahun) tahun atau sudah mencapai usia (empat puluh lima) tahun dapat mengajukan pensiun secara tertulis kepada pengusaha. pengusahapada dan batas waktu ketentuan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari kerja, setelah diterimanya surat permohonan oleh pengusaha. pemutusan hubungan kerja karenakan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada dan diatas,paragraf phk meninggal dunia dalamsesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam bab xiii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan daerah ini menjadi wewenang dinas tenaga kerja dan transmigrasi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputipemberdayaan masyarakat bidang ketenagakerjaan; dan memberikan pegawai pengawas ketenagakerjaan lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasiserikat pekerja serikat terwujudnya tenaga kerja buruh dan atau perusahaan yang prestasi dan produktif. bagian kedua pengawasan dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban pekerja buruhdalam melakukan proses pengawasan, pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib berkoordinasi pekerja buruhxiv sanksi administratif barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dikenakan sanksi administrasipencabutan dilakukan penyidik pegawai negeri; melaksanakan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian melakukan pemeriksaan; mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan atau basil penyidikan kepada pelapor; dan mengadakan tindakan menurut yang dapat dipertanggung an dan dan dan sertarupiah)xvii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua perizinan dan pengesahan ; dan semua yang terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan selain perizinan dan pengesahan viii ketentuan penutup paul'sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan penjelasan umum pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dan pembangunan daerah harkat, martabat, dan hargasehingga terpenuhi hak hak perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja peka jaisaian ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidal(ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaswarnahams memberikan hak dan kewajiban pekerja buruh tanpa membedakan kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. yang dimaksud dengan menganalisis, memproteksi dan menginformasikan ketenagakerjaan adalah kegiatan pemetaan angkatan kerja, perkiraan jumlah tenaga kerja dan menyampaikan pasar kerja dan peluang pekerjaan secara lengkap sistematis yang akan menjadi dasarcukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan program ialah program program pelatihan kerja yang disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi pada saat pengajuan permohonan izin. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "pemasangan"kecacatan adalah cacat fisik, cacat mental, danms sesuai dengan peraturan perundang cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasn proses produksi dalam perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. pekerja.lari suatu produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan.has cukup jelas cukup jelascampurannya) baik berbentuk tunggal campuran yang memiliki sifat sifat bahayaperalatan digunakan menyiapkan, mengolah, membentuk membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis dengan mewujudkan fungsi r cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasa143operasional kepada serikat pekerja serikat buruh bersumber dan apbd. perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan pengusaha cukup jelas |
rsa sunrahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una unah nomer bukan g.st tanggal agustus tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tojo una una tentangumum anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada rkd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. penyusunanberdasarkan rkd perubahan, kebijakan umum perubahan apbd (kuda) tahun anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan apbd tahun anggaran dan rencana kerja anggaran seluruh skpd kabupaten tojo una una maka disusunlah peraturan daerah tentangojo una una tahun anggaran ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas#belum bertambah berkurang) jumlah penerimaan setelah perubahan pengeluaran sebelum bertambah berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan ' jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 'jo. jumlah hibah setelah perubahan rp. dana darurat semula rp. bertambah (berkurang) rp, oo tambah dana darurat setelah perubahan rp. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lainnya semula rp. bertambah (berkurang) rp, 'o oo, ooda lainnya semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya setelah perubahan rp. pasa13, jojo, jojodan program kegiatan,iv.bjabatan, lampiran vii daftar penyertaan modal (dampak ladjalani |
an. walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang pemajuan kebudayaan kota pekalongan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang ahwakota pekalonganmajuan kebudayaan kota pekaloota pekalongan berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan. bab landasan, asas dan tujuanmajuan kebudayaan berasaskan: kenusantaraan, toleransi keadilan, ketertiban, kearifan lokal: kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif, dan kreatif. pemajuan kebudayaan bertujuan: melestarikan kebudayaan daerah dan warisan budaya bangsa, mempertahankan kearifan lokal, cc. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat. bab iii objek pemajuan kebudayaan objek pemajuan kebudayaan meliputi: batik, tradisi lisan, cc. manuskrip, adat istiadat: ritus, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan kuliner. bab ruang lingkup ruang lingkup pemajuan kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan, dan pembinaan yang meliputi seluruh daerah. bab tugas dan wewenang bagian kesatu tugasmempunyai wewenang:rah kepada masyarakat dan atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian kebudayaan daerah. bab perlindungan pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaansesuai dengan peraturan perundang undangan. pervii pengembangan pemerintah daerah berwenang melakukan pengembangan terhadap objek pemajuan kebudayaan daerah. wewenang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.pengembangan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab viii, dan cc.pembinaan pemerintah daerah melakukan pembinaan pemajuan kebudayaanwarisan budaya. setiap orang dalam mewujudkan peran sertaxilakukan oleh walikotawalikota. bab x, masyarakatmajuan kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah. bab xiv ketentuan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kota pekalongan diberi wewenang khusus untukmajuan kebudayaamelakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pelestarian kebudayaamajuan kebudayasesuai ketentuan perundang undangan yang berlakuketentumajuan kebudayaan kota pekalongan ii.ota pekalongan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa pemajuan kebudayaan daerah juga memperhatikan kepentingan budaya nasionaladilan adalah bahwa pemajuan kebudayaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah bahwa pemajuan kebudayaan harus memperhatikan ketertiban dalam masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas kearifan lokal, dan kearifan lokal. huruf yang dimaksud dengan asas kemanfaatan. huruf yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalahpartisipasi adalahinovatif adalah bahwa pemajuan kebudayaan bersifat menggali ide dan gagasan baru dalam bidang pemajuan kebudayaan. huruf yang dimaksud dengan asas kreatif adalah bahwa pemajuan kebudayaan menjamin kebebasan berkreasi sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya dan adat masyarakat serta peraturan perundang undangan. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan batik adalah kerajinan yang berupa batik cap, batik tulis dan atau batik kombinasi cap dan tulis yang meliputi proses pembuatan, pengetahuan tradisional dan teknologi tradisionalkuliner adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman daerah baik yang disajikan sebagai menu keseharian maupun pada saat saat tertentu, antara lain megono, lapis, soto auto dan garang asdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas hulu, menimbang bahwa penyandang disabilitas kabupaten kapuasuntuk menjamin pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan dan aksesibilitasaksesibilitas penyandang disabilitlindungan dan aksesibilitas kabupaten kapuassosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lailkhusus adalah sistem pendidikan bagi peserta fistaktil adalah perasaan adanya sentuhan dengan benda lain. linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiebutaian merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan; bebas dari stigma; pririwisata; kesejahteraan sosial rehab, jaminan, pemberdayaan dan perlindungan)atkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan;; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;; tidak dirampasnya nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurungan dan pengucilan; bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;; membentuk sebua; memilih atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hak kepercayaan dalam dan luar pengadilan;;;; memperoleh akomodasi yangpaanhak politik untuk penyandang disabilitas ; bagian kesembilan hak politik;; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;;keolahragaan; mengembangkan industri keolahragaan;kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;;; mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan mendapatkan priori bernegara tanpa rasa takut; dan mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksuallakukan perencanaan, penyelengaraan,. dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah memutuskannya dalam rencana induk. ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan peraturan bupati. bagian keduamemintapertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan;untuk menunjukanlmendapat penetapanbupati. rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan menyediakan unit layanan disabilitas.;;mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam programpadfn;; mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang lay;,rguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruana;; menyediakan waktu istirahat; menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas. pemerintah daerah menegosipemberi kerjailiki unit perencanakan penghormatan, perlindungan d; menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan mengkoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, kabupaten kapuas hulu. ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan disabilitas diatur dengan peraturan bupati.meliputi: pemerintah daerah memberikan jaminan, perlindungan, dan pemerintah daerah dapatmampuan keuangan daerah. pemerintah daerah dapatdapatkewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. pemerintah daeraha wajib mendapatkan persen enam politik bagian ketujuh keagamameliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi;pat;; mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas;dapat; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. pemerintah daerah dapat; advokasi sosial;atur dalam peraturan bupati. bagian kesebelas infrastruktur; jalan; permukiman; dan pertamanan dan pemakam kabupaten kapuas hulu;menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik yang mudah.dapat pemerintah daerah dapat; bagian keempat belas rehabilitasi dan rehabilitasi sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya;dapatu pay akan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas. bagian keenam belas komunikasi dan informasi paragraf komunikasi pemerintah daerah dapatdapatdapat dan seksual. babrlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. bab pendanaan pemerintah daerah dapat; sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; danvieralihan kartu penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai hak asasi manusia. hak asasi manusia adalah dan dipertahankan sehingga perlindungan dan aksesibilitas terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang; dan atau penyandang disabilitas sensorik.berbagai hal yang menjadi hak dasarnya. sementara itu, perlindungan dan aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. hal ini ditegaskan oleh undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia bahwdisabilitas. muatan dalam undang undang ini memberikan peran kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu untuk juga memberikan perlindungan dan aksesibilitasterhadap penyandang disabilitas yang diakomodir dalam. penyusunan berasaskan pada penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusi; dan perlakuan khusus dan pelindungan lebih guna mencapai ahir dna dan pemenuhjelasan demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, tarrdil."dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat (enam) bulan dan atau bersifat permanen. hurufasuruan provinsi jawa timururupasurualihkan hak kepemilikannya dan atau disewakan kepada pihak lain, kecuali karena sebab: pewarisan, telah menghuni dalam:::::burukdanperangkat daerah terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mencakup kawasan pemukiman.: dan pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangpenyelenggaraan kawasan permukiman dalam hal pembangunan baru perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam berupa penyediaan lahan perumahan dan kawasan permukiman untuk pemenuhan kebutuhan rumah (dua puluh) tahun kedepan. pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ditekankan pada penyediaan fisika dan atau kasih atau program sejenis lainnya. ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang dan perencanaan teknis kawasan perumahan dan permukimandelapan puluh lima:kembang),pasuruperumahan. ii. perbangunan rumah wajib memenuhi standar nasional indonesia adalah standar bahan bangunan yang berlaku secara nasional indonesia yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional bs), peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaterencana tata ruangzas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu azas azas yang digunakan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pasuruan meliputi azas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan kepada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. bagian kedua tujuan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pasuruan adalah terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, berkualitas dan berdaya guna serta sinergi dengan dinamika pembangunan kabupaten pasuruan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: pembangunan perumahan, pembangunan rumah, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perumahan hunian berimbang, kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi mbr, permukiman, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, j . jual beli dan kredit kepemilikan rumah, hak dan kewajiban, il. peran masyarakat, larangan, sanksi administratif: oo. ketentuan peralihan, dan ketentuan penutupmekanisme tentang pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada berupa pedoman teknis penyelenggaran perumahan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pembangunan rumah pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelaku pembangunan rumah, dan syarat pembangunan rumah. pelaku pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf daerah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau orang berdasarkan izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. syarat pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu dapatsebagaimana dimaksud pada harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. izin sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansebagaimana dimaksud dalam huruf: jumlah rumah telah terjual atau dibangun hingga mencapaijalan secara permanen dalam bentuk pengaspalan, pengecoran atau paving block, jumlah rumahruang terbuka hijau rth) publik secara permanen dengan mengikuti ketentuan teknis sebagaimana peraturan perundangan, cc. jumlah rumahtempat peribadata, penyediaan tempat pemakaman umum akan diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang pemakaman umum..hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan komposisi jumlah rumah atau komposisi lahan. komposisi jumlah rumah sebagaimana maksud pada sekurang kurangnya (tiga berbanding dua berbanding satu),komposisi luasan lahan sebagaimana dimaksud pada luasan lahan rumah sederhana sekurang kurangnya (dua puluh lima perstambah jumlah rumah menengah. bupati dapat memberikan kebijakan luar dari ketentuan sebagaimana dan harga tanah pada kawasan memiliki nilai tinggi yang tidak mungkin peruntukan untuk kawasan hunian rumah umum. pemberian kebijakan sebagaimana maksud pada dengan tidak menyambudanau kerinci barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kerinci, menimbang bahwa dalandanau kerinci baratdanau kerinci barat;danau kerinci baratdanau kerinci barat kabupaten kerinci. bagian kedua cakupan wilayah kecamatan danau kerinci barat adalah berasal dan sebagian wilayah kecamatan keliling danau, yang meliputi: desa pancuran tiga; desa tanjung pauh mudik; desa bukit pulai. desa punai merindu; desa sumur jauh; desa permai baru; desa tanjung pauh hilir; desa serumpun pauh; desa pondok sigung; desa koto tengah; desa pemeran; desa koto baru pemeran; desa pasar pemeran; dan desa koto patah; bab iii batas wilayah dan luas kecamatan bagian kesatu batas wilayah kecamatan danau kerinci baratabupaten pesisir selatankeliling danau. batas batas wilayah kecamatan danau kerinci barat sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta wilayah kecamatan danau kerinci barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan daerah mi. bagian kedua luas wilayah luas wilayah kecamatan danau kerinci barat adalah atau km2). bab ibukota kecamatan ibukota kecamatan danau kerinci barat adalah desa serumpun pauh. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka kecamatan keliling danau yang semula terdiri dan (tiga puluh dua) desa dengan luas km2 berkurang menjadi (delapan belas) desa dengan luas km2), yang terdiri dan: desa tanjung batu; desa hidung; desa peluru; desa talang lindung; desa koto agung; desa jujur; desa pasar jujur; desa benih; desa telaga; desa koto dian; desa koto tuo; desa limau masih pulau tengah; desa dusun baru pulau tengah; desa pulau tengah; desa jembatan merah; desa koto baru; desa tempur danau; dan desa pancuran bangko. asisten peperntaia114 dan k1s10, kepala bagian tape ,rwaeramversacrsinnnmeraseunwer . para gerai sekda kerinci a3eif3ag ts si else bupati kerinci, ti6 oral diundangkan sungai penuh pada tanggal themerumah kost dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progosemakin meningkatnya urbanisasi kabupaten kulon progo dan berkembangnya berbagai macam fasilitas bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu sehingga membutuhkan tempat hunian, bahwa rumah kost sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaannya agar memberikan keamanan, kenyamanan, menjamin kepastian hukum, dan tidak menimbulkan potensi gangguan keamanketertiban umumrumah kost. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: rumah kost adalah rumah yang dimiliki oleh perset adalah kegiatan atau usaha menyediakan rumah kostngelolaan rumah kost adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas rumah kost untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu. pelaku usaha rumah kost adalah pemilik rumah kost dan atau pengelola rumah kost. pemilik rumah kost adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki hak pemanfaatan atas rumah kost. pengelola rumah kost adalah pemilik rumah kost dan atau orang perseorangan atau badan yang dilampaui untuk melakukan pengelolaan rumah kost. induk semang adalah orang perseorangan yang tinggal lokasi rumah kost dan bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah kost. penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni rumah kost dengan pembayaran bulanan atau tahunan. perizinan berusaha rumah kost adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha rumah kost untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatrumah kost dilaksanakan berdasarkan asas: kemanfaatan: kesusilaan, kekeluargaan ketenteraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. tujuan disusunnya peraturan daerah ini yaitu: memberikan kepastian hukum, mewujudkan rumah kost yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya, tertib administrasi kependudukan, melindungi kepentingan semua pihak, mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul, mengendalikan pemanfaatan lingkungan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan memberikan pendapatan asli daerah. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: perizinan berusaha rumah kost, pengelolaan rumah kost, hak, kewajiban, dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. bab perizinan berusaha rumah kost setiap pelaku usaha rumah kost wajib memiliki perizinan berusaha rumah kost. perizinan berusaha rumah kost sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. perizinan berusaha rumah kost berlaku selama pelaku usaha rumah kost menjalankan kegiatan dan atau usahanya. dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan atau perubahan jumlah kamar, pelaku usaha rumah kost wajib melakukan perubahan data usaha. bab iii pengelolaan rumah kost pelaku usaha rumah kost melakukan pengelolaan rumah kost. pelaku usaha rumah kost wajib tinggal lokasi rumah kost. pelaku usaha rumah kost baik yang berdomisili dalam maupun luar daerah wajib menunjuk induk semang. pelaku usaha rumah kost yang merupakan badan hukum wajib memiliki akta pendirian. pelimpahan pengelolaan rumah kost sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian tertulis. persyaratan pengelolaan rumah kost sebagaimana dimaksud dalam oleh pengelola rumah kost yaitu: pihak yang menerima pelimpahan pengelolaan berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk daerah: dan memberitahukan secara tertulis kepada lurah melalui ketua rukun tetangga setempat. bab hak, kewajiban, dan larangan bagian kesatu hak setiap pelaku usaha rumah kost mempunyai hak untuk: menyewakan kamar sebagai rumah kostdari penghuni, mendapatkan akses informasi dan publikasi dari pemerintah daerah: dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. setiap penghuni rumah kost mempunyai hak untuk: menempati kamar yang disewakan oleh pelaku usaha rumah kost: mendapatkan akses fasilitas, sarana dan prasarana penunjang rumah kost,. bagian kedua kewajiban setiap pelaku usaha rumah kost berkewajiban untuk: mematuhi ketentuan perizinan berusaha rumah kost, memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bangunan rumah kost bagi penghuni kost, menyediakan sarana dan prasarana penunjang rumah kost paling sedikit berupa antara lain ruang tamu, dapur, toilet, tempat parkir, alat pemadam api, dan jalur evakuasi, memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kost dengan mencantumkan perizinan bersamanya, menyediakan blank isian format biodata untuk diisi penghuni rumah kost dan selanjutnya dilaporkan kepadarukun warga atau dukuh terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kost setiap (tiga) bulan, membuat tata tertib aturan tertulis yang ditempel rumah kost yangjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup, melakukan pengawasan kepada penghuni rumah kost agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib, melaksanakan kewajiban pajak daerah apabila telah memenuhi kriteria, dan. setiap penghuni rumah kost berkewajiban: mentaati semua peraturan tata tertib rumah kostmelaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada induk semang danmberikan data informasi yang benar terkait identitas diri dan bukti pendukung laitiga larangan setiap pelaku usaha rumah kost dilarang: melanggar ketentuan perizinan berusaha rumah kost, menempatkan penghuni rumah kost laki laki dan perempuan dalam satu rumah kost kecuali suami istri yang sah, melakukan diskriminasi terhadap suku, ras dan atau agama tertentu dalam penyelenggaraan rumah kost: membiarkan melindungi penghuni rumah kost yang melanggar peraturan tata tertib yang berlaku, dan menggunakan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. setiap penghuni rumah kost dilarang: menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (napa) dan minuman beralkohol, dan atau melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. pelaku usaha rumah kost yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf dikenai sanksi administratif. penghuni rumah kost yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat sanksi administratif setiap pelaku usaha rumah kostrumah kost, dikenai sanksi administratifanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada pelaku usaha rumah kost berupa teguran tertulis paling banyak (tiga) kali dengan ketentuan: peringatan pertama berlaku selama (tiga puluh) hari kerja, peringatan kedua berlaku selama (lima belas) hari kerja, dan peringatan ketiga berlaku selama (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan. sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatringatan sebagaimana dimaksud pada sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada pelaku usaha rumah kost yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada sanksi administratif berupa pencabutan perizinngenaan dendaberdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati melaluibab peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah kost, dan informasi terkait perizinan. akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan pengaduan kepada perangkat daerah instansi terkait dampak dari usaha rumah kost, melakukan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kost berkoordinasi dengan rukun tetangga, dan melakukan pengaduan kepada perangkat daerah instansi lembaga terkait tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola dan atau penghuni rumah kosttpunyai fungsi dan tugas bidang kepariwisataan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemenuhan standard pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban. pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin dan insidental. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi inspeksi lapangan dan penertiban non yudisiasusunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kepariwisataan, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban umum, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum, dan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang penataan ruang. bab vii ketentuan peralihan setiap penyelenggaraan rumah kost yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib melakukan penyesuaian paling lama (satu) tahucam dok ini ditanda secara elektronik menggunakan ntu sertifikat elektronik yang birumah kost umum kabupaten kulon progo mengalami perkembangan sangat pesat berbagai sektor budaya, pariwisata, transportasi, dan pendidikan sehingga mengakibatkan arus urbanisasi kabupaten kulon progo dalam jangka waktu tertentu bahkan berdomisili kabupaten kulon progo untuk melakukan berbagai aktivitas dalamnya. perkembangan tersebut mensyaratkan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. salah satu upaya peningkatan sarana dan prasarana kabupaten kulon progo adalah dengan menyelenggarakan rumah kost bagi para pendatang yang akan tinggal kulon progo dalam jangka waktu tertentu. usaha penyelenggaraan rumah kost merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah kost untuk mendapatkan penghasilan untuk mencapai kehidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, usaha penyelenggaraan rumah kost dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak bagi penghuni rumah kost sebagaimana tertulis dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga hal tersebut mendukung diselenggarakannya usaha rumah kost kabupaten kulon progo. usaha penyelenggaraan rumah kost selain membawa dampak positif juga dapat membawa dampak negatif yang harus diantisipasi. pemerintah daerah mempunyai komitmen dalam membuka akses dalam penyelenggaraan rumah kost dengan berasaskan kemanfaatan, kesusilaan, kekeluargaan, ketenteraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat kabupaten kulon progo dengan melakukan penataan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha penyelenggaraan rumah kost sehingga dapat menciptakan lingkungan nyaman, baik, dan sehat bagi seluruhrumah kost. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan rumah kost harus memberikan manfaat bagi pemilik rumah kost, penghuni rumah kos, dan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas kesusilaan adalah penyelenggaraan rumah kost harus menghormati nilai nilai dan norma norma kesusilaan yang ada. huruf yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah penyelenggaraan rumah kost dapat menciptakan hubungan dan suasana kekeluargaan antara pemilik rumah kost, penghuni rumah kost, dan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas ketenteraman adalah penyelenggaraan rumah kostrumah kost harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas keamanan adalah penyelenggaraan rumah kost harus dapat mencegah, menghindari, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan agar tercipta keamanan dalam lingkungan bermasyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas kenyamanan adalah penyelenggaraan rumah kost harus mengikuti persyaratan dalam izin penyelenggaraan rumah kost untuk menciptakan rasa nyaman bagi penghuni rumah kost dan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas kearifan lokal yang ada dalam masyarakat adalah penyelenggaraan rumah kost disesuaikan dengan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal pelaku usaha rumah kost adalah pemilik rumah kost maka pemilik rumah kost otomatis menjadi pengelola rumah kost. dalam hal pengelola rumah kost adalah pemilik rumah kost yang merupakan orang perseorangan yang tinggal lokasi rumah kost maka pemilik rumah kost dapat menunjuk diri nya sendiri menjadi induk semang denganorang perseorangan yang tinggal lokasi rumah kost namun bukan pemilik rumah kost maka pengelola rumah kostbadan maka pengelola rumah kost wajib menunjuk salah satu pegawainya menjadi induk semang. cukup jelas. yang dimaksud dengan pelimpahan adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan atau memindahkan wewenang kepada orang lain yang ditunjuk. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengankalurahan. yang dimaksud dengan memberitahukan secara tertulis adalah dengan memberikan surat pemberitahuan atau melalui sarana prasarana atau aplikasi yang sudah ada kepada lurah melalui ketua dengan dilampirkan foto kopi akta pendirian badan, perjanjian antara pemilik rumah kost dan pengelola rumah kost, surat penunjukan induk semang dan tata tertib rumah kost. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi dan publikasi terkait kegiatan dan atau usahanyjalur evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area area yang aman titik kumpul)jaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengendalian penggunaan air, pengendalian penggunaan energi, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya supaya kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memenuhi kriteria pajak daerah salah satunya telah mempunyai lebih dari (sepuluh) kamar. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan melanggar ketentuan perizinan adalah melakukan pelanggaran pelanggaran ketentuan pemberian periziansi terkait antara lain kepolisian. yang dimaksud dengan lembaga antara lain rukun tetangga, rukun warga dukuh. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kulon progo nomormadiun, menimbang bahwa pembangunan dan pertumbuhan perumahan dan permukiman kota madiun semakin pesat, sehingga kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dan bagian yang terpisahkan dengan perumahan dan permukiman semakin mendesak untuk dipenuh, dan pengelolaan prasina, sarana, dan utilitas padaas daerah adalah kas daerah kotaritujuan dan azas penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada pemerintah daerah, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimanazastempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang cukup besar, sehingga perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, bahwalum mengakomodir seluruh potensi wisata yang berada men tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, peraturan daerah kabupaten sukabumiberapa ketentuan dalamiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan disisipkan (tiga huruf yakni huruf huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut: retribusi tempat rekreasi pantai teluk palabuhanratu: jenis retribusi rp) jumlah sepeda motor sedan jeep bus besar retribusi tempat rekreasi pantai ujunggenteng dan minahasa: jenis retribusi rp) jumlah gea sepeda motor sedan jeep bus besar retribusi tempat rekreasi cipanas solokd.retribusi tempat rekreasi kolam renang dan therapy spa cipanas solok: fasilitas tarifperorang keterangan rp) kolam renang cipanas dewasa anak anak therapyspa pelayanan maksimal (tigapuluh) menit retribusi tempat rekreasi pantai loji dan pantai cipunagara: jenis retribusi rp) jumlah sean sepeda motor sedan jeep busbesar retribusi tempat rekreasi perawat pondok halimug.retribusi bumi perkemahan: fasilitas tarif rp) keterangan bumi perkemahan pondok orang per malam halimun bumi perkemahan penumpang orang per malam bumi perkemahan palagan orang per malam bojongkokosan kolam renang penumpang dewasa anak anak h.retribusi tempat rekreasi monumen palagan bojongkokosaa sepeda motor sedan jeep minibus microbes bus besar retribusi tempat rekreasi curug cikale sepeda motor sedan jeep bus besar retribusi tempat rekreasi pantai cibangban: jenis retribusi rp) jumlah aan motor sedan jeep busbesar k.retribusi fasilitas outbound: fasilitas tarif per orang rp) keterangan arena bermain terusan dewasa anak anak arena bermain per wahana diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya tarif retribusi kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan meliputi retribusi memasuki kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan menyaksikan film dokumenter, melihat penyu kolam sentuh dan pelepasan tukik laut) klasifikasi pengunjung tarif rp) keteranganmelihat ritual penyu bertelur area pantai penemuan pada kawasan konservasi taman pesisir penyu pengubahan klasifikasi pengunjung tarif rp)bahan dan sarana serta fasilitas luar pondok wisata untuk kegiatan penelitian dan pendidikan kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan bahan dan sarana alat klasifikasi tarif rp) keterangan penelitian pengunjung bahan penelitian: umum per orang penyu dewasa, hari tukik (anak penyu), telur penyu mahasiswa per orang sarana alat penelitian: pelajar hari peralatan laboratorium peralatan lapangan: baju lapangan, jas hujan, senter, teropong malam, ember wadah telur, alat ukur, alat hitung, bak karantina peralatan penetasan: brondong, ember, patok bambu, spidol permanen, senter. peralatan perawatan tukik: bak fiberglass, ember baskom. retribusi fasilitas kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan untuk kegiatan non penelitian dan pendidikan klasifikasi pengunjung tarif rp) ruang pertemuan umum per jam mahasiswa pelajar per jam pondok wisata vip): umum per hari mahasiswa pelajar per hari pondok wisata standar): umum per hari mahasiswa pelajar per hari retribusi kegiatan shooting film, video dan foto shooting film komersial per produksi dokumenter per produksi shooting video: komersial per produksi dokumenter per produksi pengambilan foto: komersial per paket dokumenter per paket jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada dibatasi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung sarana dan kawasan. ketentuan mengenai daya tampung dan daya dukung kawaswilayah daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata, tempat olahraga dan kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan. retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam dipungut oleh opd yang membidangi pariwisata. retribusi kawasan konservasi taman pesisir pantai penyu pengubahan sebagaimana dimaksud dalam dipungut oleh opd yang membidangi kelautan dan perikanan. retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan atau tanda bukti lainnya yang sudah ditentukan. tata cara pemungutan, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati retribusi yang sudah dipungutmerintah kabupaten ketapang,: |
kabupate. rp. bertambah. rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja semula. rp. bertambah. rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. pembiayaan penerimaan semula . jj. rp. bertambah . rp. jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula . oo. rp. bertambah ( berkurang) berkurang). rp. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp. dana perimbangan semula .. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. retribusi daerah semula . j.( berkurang).. rp. bertambah (berkurang).j. . jw. rp.. jw. rp. rp. jumlah hibah setelah perubahan rp. dana darurat semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah dana darurat setelah perubahan rp. dana bagi hasil pajak provinsi semula . rp. bertambah (berkurang).. jj. rp. bertambah (berkurang).tunjangan kependidikan semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah perubahan rp. dana pasca bencana alam semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah dana pasca bencana alam. jj. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan rp. belanja langsung semula . ww. rp. bertambah (berkurang) j. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja bunga semula. jj. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja subsidi semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan rp. belanja hibah semula. jj. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan rp. belanja bantuan sosial semula. ju. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp. belanja bagi hasil semula.o. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan rp. belanja bantuan keuangan semula. ju. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp. belanja tidak terduga semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja barang dan jasa semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp. belanja modal semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah siapa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan rp. pencairan dana cadangan semula. rp. bertambah (berkurang)... rp. bertambah (berkurang).. rp. bertambah (berkurang)..rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan rp. penyertaan modal semula. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah penyertaan modal setelah perubahan rp. pembayaran pokok utang semula. jo. rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan rp. pemberian pinjaman daerah semula. rp. bertambah (berkurang).pinjaman daerah.adrianus asia sdot diundangkan ngarang pada tanggal novberjumlah rp5. sehingga menjadi defisit sebesar rp696. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah semula bertambah jumlah penerimaerimaan kembali dana talangan semula bertambah jumlah penerimaan kembali dana taldana talangan semula bertambah jumlah dana tal kegiatan, dan atau antar je dan atau, keadaan darurat sebagaimana dimaksud yaituperaturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang kerja sama daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purworejo, menimbang bahwa, bahwadaerah lain adalah daerah provinsi jawa tengah, daerah provinsi lain dan daerah kabupaten kota lain wilayah negara kesatuan republik indonesia. apabila dalam jangka waktu jawa tengah, menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan dprd. persetujuan dprd terhadap rencana kerja sama daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan tata tertib dprd. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada rencana kerja sama tidak mendapatkan tanggapan dari dprd, maka rencana kerja sama tersebut dianggap disetujui. bupati menyusun rancangan kesepakatan bersama dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan atau dianggap disetujui oleh dprd. bupati menyampaikan rencana kerja sama, persetujuan dprd dan rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri dalam negeri melalui gubernur jawa tengah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam peraturan bupati. bab viii hasil kerja sama hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau keuntungan non penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. dalam hal upaya penyelesaian tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada maka penyelesaian perselisihan dilakukan: oleh gubernur provinsi jawa tengah, untuk kerja sama dengan daerah lain dalam provinsi jawa tengah, oleh menteri dalam negeri, untuk kerja sama dengan provinsi jawa tengah dan daerah lain luar provinsi jawa tengah, atau oleh menteri terkait dengan difasilitasi menteri dalam negeri untuk kerja sama daerah dengan lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non kementerian republik indonesia, dan hasilnya dituangkan dalam keputusan. keputusan sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat terhadap pihak yang berselisih. penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri maupun penyelesaian perselisihan dalam yang diatur dalam perjanjian. apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab perubahan dokumen kerja sama daerah para pihak dalam kerja sama daerah dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang telah dituangkan dalam perjanjia daerah. perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama. perubahan ketentuan kerja sama yang mengakibatkan penambahan pembebanan terhadap masyarakat dan daerah, maka rencana perubahan perjanjian kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan kembali dari dprd sesuai ketentuan yang berlaku. bab berakhirnya kerja sama daerah kerja sama daerah berakhir dalam hal: terdapatyang lama, muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang undangan, objek kerja sama daerah hilang atau musnah, terdapat hal hal yang merugikan kepentingan daerah, dan atau berakhirnya jangka waktu kerja sama daerahmengenai pengakhiran kerja sama daerah kepada pihak lain dalam perjanjian, dan pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama daerah bertanggung jawab atassebagaimana dimaksud pada tidak mempengaruhi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban masing masing sesuai ketentuan dalam perjanjian. kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan daerah. bab xii kelembagaanuntuk melaksanakan kewenangan daerah bidang kerja sama daerah, pemerintah daerah dapat membentuk unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kerja sama daerah. pembentukan unit kerjantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama daerah dilakukan oleh bupatipembiayaan kerja sama daerah pembiayaan kerja sama daerah dapat bersumber dari: apbd, anggaran pendapatan dan belanja daerah lain, cc. anggaran pendapatan dan belanja negara, dana dari pihak luar negeri, dana dari pihak ketiga, dan atau sumber lain yang sah. bab jangka waktu kerja sama daerah kesepakatan bersama dalam kerja sama daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama (dua belas) bulan. perjanjian kerja sama dalam kerja sama daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun. bab xvi ketentuan lain lain perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kerja sama daerahdan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama. kerja sama daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, wajib disesuaikan paling lama (satukerja sama daerah umum.. kerja sama daerah dilakukan dengan tujuan untuk, dan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan luar apbd. yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerahdaerahaerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. huruf saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama daerah daerahdaerahengelolaan air bersih dan pariwisata. yang dimaksud dengancukup jelasdpala daerah lain adalah kepala daerah provinsi jawa tengah, kepala daerah provinsi lain dan kepala daerah kabupaten kota lain wilayah negara kesatuan republik indonesia. lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non kementerian adalah lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non kementerian negaraberbadan hukum indonesia. badan hukum indonesia yang selanjutnya dapat disebut badan hukum adalah badan, lembaga dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta otentik dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlakpaya yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, lembaga negara kementerian lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip kerja sama daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. kesepakatan bersama atau memorandum understanding adalah kesepakatan antaramenjadi dasar untuk menyusun perjanjian kerja sama. perjanjian kerja sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani olehberisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kerja samabupati kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian kerja sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasipejabat yang menandatangani perjanjian dan atau berakhirnya periodisasi keanggotamaksud dan tujuan, prinsip, objek, subjek, serta bentuk kerja sama daerah bagian kesatu maksud dan tujuan kerja sama daerah maksud diselenggarakannya kerja sama daerah adalah: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggali dan mengembangkan potensi daerah, dan cc. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. penyelenggara:: dan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan luar apbd. bagian kedua prinsip kerja sama daerah kerja sama daerahsubjek kerja sama daerah para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah, yaitu bupati dengan: kepala daerah lainlembaga atau pimpinan pemerintah daerah luar negeri, dan pimpinan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan lembaga non pemerintah lainnya. bagian keempat, aset daerah: cc. potensi daerah, dan penyediaan pelayanan publik. pengadaan barang jasa pemerintah dikecualikan dari objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada bagian kelima bentuk kerja sama daerah kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dan bab iii penyelenggaraan kerja sama daerah penyelenggaraan kerja sama daerah, meliputi: kerja sama daerah dengan daerah lain sama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerja sama daerah dengan daerah provinsi jawa tengah, kerja sama daerah dengan daerah provinsi lain, dan kerja sama daerah dengan daerah kabupaten kota lain. kerja : kerja sama daerah dengan lembaga negara republik indonesia, kerja sama daerah dengan kementerian negara republik indonesia, dan kerja sama daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian negara republik indonesia. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerja sama daerah dengan perserikatan bangsa bangsa termasuk lembaga lembaga dibawahnya, kerja sama daerah dengan lembaga swadaya masyarakat luar negeri, kerja sama daerah dengan lembaga internasional lainnya, dan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah luar negeri. kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerja sama daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum indonesia, kerja sama daerah dengan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, dan kerja sama daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum indonesia. bab jenis kerja sama daerah bagian kesatu kerja sama daerah dengan daerah lain jenis kerja sama daerah dengan daerah lain, berupa,aerah dengan lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non kementerian jenis kerja sama daerah dengan lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non kementerian, berupaaerah dengan pihak luar negeri jenis kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, berupa: kerja sama kota kembar sister city, kerja sama teknik, termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama promosi potensi daerah yang berlaku. bagian keempat kerja sama daerah dengan pihak ketiga jenis kerja sama daerah dengan pihak ketiga, berupa: kerja sama pelayanan, meliputi:: kerja sama bangun guna serah, kerja sama bangun serah guna, kerja sama bangun sewa serah,dan kerja sama pemanfaatan. kerja sama rehabilitasi, meliputi:,ta cara kerja sama daerah kerja sama daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: bupatiyang lain, apabila para pihak dapat menerima prakarsa atau tawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf maka rencana kerja sama tersebusebagaimana dimaksud pada huruf melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi jawa tengah, menteri dalam negeri dan, ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dari tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf serta penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. bab pendelegasian wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama daerah penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama merupakan kewenangan bupati. bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii persetujuan dprd rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat atau rencana kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, harus mendapat persetujuan dprd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dprd apabila biaya kerja sama belum beranggaran dalam apbd tahun anggaran berjalan dan atau pelaksanaan kerja sama tersebut menggunakan memanfaatkan aset daerah. persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rapat paripurna dprd dengan keputusan dprd sesuai peraturan tata tertib dprd. terhadap rencana kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat dan untuk hal tersebut harus mendapat persetujuan dari dprddiberikan penjelasan mengenai: tujuan kerja sama, objek yang akan dikerjasamakan, hak dan kewajiban, atau jasa. jangka waktu kerja sama, dan besarnya biayaterhadap rencana kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, maka bupati menyampaikan rencana tersebut kepada dprd untuk mendapatkan persetujuberdasarkan penilaian dprd, rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada kurang memenuhi prinsip kerja sama, maka dprd menyampaikan pendapat dan sarannya kepada bupati. terhadap pendapat dan saran dari dprd atas rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada bupati dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran tersebut, menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali rancangan tersebut kepada dprd. |
dana lanuntuk meningkatkan sharing kepemilikan dan deviden pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah serta untuk penyehatan kelembagaan serta pengembangan usahaati. pt. bank pembangunan daerah jawa tengah adalah perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah. dam tirta bening kabupaten pati adalah perusahaan daerah air minudam tirta bening kabupaten pati, pt. bank pembangunan daerah jawa tengah. sumber dana penyertaan modal daerah adalah dari perubahan apbddam tirta bening kabupaten pati: penyertaan modal daerah sebesar rp. (satu milyar rupiah), penyertaan modal daerah,rhitungan laba rugi dan neraca, pembagian keuntungan, penyetoran deviden"akpeningkatan kinerja dam tirta bening. penyertaan modal berupa uang kas sebesar rp. (satu miliar rupiah) berupa uang kas yaitu untuk menambah penyertaan modal pemerintah kabupaten pati kepada dam. setelah lepas dari kso dengan pihak ketiga, dam tirta bening perlu tambahan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelanggan, bisa meningkatkan cakupan layananpenyertaan modal sesuai surat dirjen perimbangan keuangan mk. tanggal agustus terkait penyelesaian piutang negara melalui skema hibah pmd. pemerintah daerah kabupaten pati sudah merencanakan memasukkan dalam rapid berupa penambahan modal kepada dam. sedangkan ketatausahaan skema hibah pmd penyelesaian piutang dam sebesar tersebut atas diatur dengdasarkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan daerah mengenai penyertaan modal non kas dengan skema hibah pmd tersebut ditetapkan paling lambat (satu) bulan setelah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerahlimamilyar rupiah). pihak bank pembangunan daerah jawa tengah telah mengajukan tambahan modal pada apbd murni tahun sebesar rp. (delapan milyar rupiah), namun dikarenakan sesuatu hal maka diajukan pada apbd kabupaten pati tahun anggaran sehingga diharapkan setoran modal pemerintah kabupaten pati pt. bank pembangunan daerah jawa tengah sampai dengan akhir tahun sebesar rp. (empat puluh delapan milyar rupiah). sedangkan kekurangan penyertaan modal pemerintah kabupaten pati sesuai road map sebesar rp. (delapan milyar seratus juta rupiah) direncanakan dipenuhi pada tahun anggaran pada tutup buku tahun pt. bank pembangunan daerah jawa tengah telah memberikan kontribusi berupa deviden yang masuk kas daerah sebagai tahun sebesar (sepuluh milyar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). penambahan penyertaan modal pada pt. bank jateng selain untuk mempertahankan posisi kepemilikan saham pemerintah kabupaten pati pemerintah kabupaten kota yang lain juga menambah modal setor), juga untuk meningkatkan penerimaan pad dari bagi hasil deviden hasil usaha (laba) pt. bank jateng yang mana dari tahun tahun menunjukkan kinerja yang terbaik diantara bank bank pembangunan milik daerah indonesian arak lama walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang tanda daftar usaha pariwisata dengan rahmat tuhan yang maha esajika dikelola secara sistematik, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung daftaran usaha pariwisata ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menjalankan usaha dibidang pariwisata, dipandang perlu melakukan pendaftaran usaha pariwisata, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, yaitu wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf dan huruf tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang tanda daftar usaha pariwisata.klasifikasi perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi: biro perjalanan wisata harus berbadan hukum perseroan terbatas pt), cabang biro perjalanan wisata harus berbadan hukum, agen perjalanan wisata bisa berbentuk perseorangan. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan atau gerai penjualan. jenis usahacabangdalamlima usaha jasa makanan dan minuman pendaftaran usaha pariwisatapengelolaan jasa makanan dan minuman. jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada meliputi: restoran: rumah makan, bar rumah minum, kafe: pusat jajanan makanan foodcourt,kota. jenis usaha makanan dan minuman sebagaimana yang dimaksud pada wajib dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran alat pemadam api ringan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa makanan dan minuman dilakukan pada restoran, rumah makan, bar rumah minum, kafe, atau pusat jajanan makanan pada setiap lokasi bidang usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap setiap kantor dan atau gerai penjualan. jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minumnamsebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi. jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: hotel: losmen: cc. rumah kos:kota. jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha: hotel bintang, dan hotel non bintang. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap lokasi. jenis usaha penyediaan akomodasipenyediaan akomodasiariwisata lainnya yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel wajib memiliki tiup terpisah dari tiup lainnya, jenis usaha hiburan malam, dan karaoke sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan jenis usaha gelanggang olahraga huruf yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada tidak mengikuti ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam jenis usaha spa yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam bagian ketujuhpengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. jenis usaha pengelolaan ketangkasan, hiburan malam, taman rekreasi, karaoke, bioskop cinema jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha: rumah milyar, bowling, gelanggang renang, lapangan tenis, kolam pemancingan, (gelanggang futsal, lapangan bulu tangkis,dan sub jenis usaha lain dari jenis usaha arenmusik hidup (live music), dan sub jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malamcc.jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha: karaoke umum, karaoke keluarga, dan cc. sub jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh walikotahuruf dan merupakan badan usaha berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukumselain huruf dan merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf hanya dapat didirikan dengbagian kedelapan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (1l)jenis usaha pengelolaannyelenggaraan pertemuan: penyelenggaraan perjalanan insentif: cc.pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada setiap kantor.mbilan usaha jasa informasi pariwisata pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata. bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata. jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: jasa informasi pariwisata cetak: jasa informasi pariwisata elektronik, dan cc. jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh walikota. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor, jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasipuluh usaha jasa konsultan pariwisata pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata. bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata. jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenisjasa konsultan pariwisata. (# pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor. jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultbelas usaha jasa pramuwisata pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata. bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata. jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha jas(#) pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramuwisata pada setiap kantor. jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramudua belas usaha wisata tirta pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta. bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta. jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha wisata bahari, wisata sungai, wisata danau, dan jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh walikota. jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha: wisata memancing: dan sub jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh walikota. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada setiap kantor. jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirtiga belas usaha spa dan salon kecantikan pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa dan salon kecantikan. bidang usaha spa dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan spa. jenis usaha pengelolaan spa dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: spa sederhana, spa kompleks, dan salon kecantikan. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa dan salon kecantikan pada setiap lokasi usaha. jenis usaha dalam bidang usaha spa dan salon kecantikengelolaan spa hanya dapat didirikan dengan ketentubab syarat syarat pendaftaran usaha pariwisata (1l) pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada walikota cg. kepala dinas dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat syarat pendaftaran usaha pariwisata. syarat syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi: syarat administratif, syarat yuridis, syarat teknis, dan syarat waktu. bagian kesatu syarat administratif syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata. formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisataserta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua syarat yuridis syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata. syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, fotokopi ktp kartu tanda penduduk)pimpinan penanggung jawab usaha, pas photo berwarna ukuran lembar, fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup, fotokopi satu surat keterangan tempat usaha), fotokopi imb izin mendirikan bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, fotokopi ppd nomor pokok wajib pajak daerah), berita acara sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh dan lurah setempat. syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. syarat dari instansi yang berwenang. syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata. bagian ketiga syarat teknis syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah syarat yang menunjang kegiatan lapangan. syaratsyarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen: keterangan tertulis tentangsyarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentangsyarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kenderaan serta daya angkut yang tersedia. syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke,. syarat teknis untuk bidang usaha spa yang diketahui lurah setempat. syarat teknis sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku untuk usaha jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke dan spa yang merupakan fasilitas hotel atau bagian dari manajemen hotel bagian keempat syarat waktu setiapumum setiap orang dan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki tiup. pendaftaran usaha pariwisata meliputidan pemeriksaan lapangan pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata penerbitan tiup pemutakhiran daftar usaha pariwisata bagian kedua tahapan tahapan untuk memperoleh tiup dilakukan melalui proses: dan pemeriksaan lapangan: cc. pencantuman dalam daftar usaha pariwisata: penerbitan tiup: dan pemutakhiran tiup. seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan tanpa dipungut biaya. bagian ketiga permohonan pendaftaran usaha pariwisata (1l) pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan penanggung jawab usaha pariwisatbagian keempat pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata. dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.nomor tahun serikepala daerah kota banjarmbudayaan dan pariwisata selanjutnya disebut disbudpar adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kota banjarmasin, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut dinas ptsp adalan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarmas,berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan kemudian petugas menuangkannya dalam berita acara yang paling sedikit memuat: kapasitas daya tampung pengunjung tempat fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata bagian kelima pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata setelah petugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah dinyatakan lengkap maka untuk selanjutnya dicantumkan kedalam daftar usaha pariwisata. dinas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon dan telah dinyatakan lengkap untuk dituangkan hasilnya dalam daftar usaha pariwisata. daftar usaha sebagaimana dimaksud pada diatas'nama merk usaha pariwisata, bidang usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha, alamat penyelenggaraan kegiatan usahlnama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tiup, tanggal penerbitan tiup, oo. keterangan apabila kemudian hari terhadapnam penerbitan tiup (1l)empat) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata. ?tiup berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata. tiupk usaha, apabila ada, alamat penyelenggaratp untuk pengusaha perseorangan, nama dan nomor izin teknis,nomor dan tanggal penerbitan tiup. bagian ketujuh pemutakhiran daftar usaha pariwisata pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha pariwisata yang melakukan perubahan terhadap kondisiokumen penunjang yang terkait. pengusaha wajib menjamin kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata terhadap permohonan pemutakhiran usaha pariwisata yang telah lengkap diberikan bukti penerimaan dokumen permohonan sedangkan yang tidak lengkap akan disertai secara tertulis kepada pimpinan penanggung jawab usaha paling lambat (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi. dinas mencantumkan pemutakhiran data usahasah. berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan kepala dinas menerbitkan tiup untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu (satu) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran dalam daftar usaha pariwisata. bab vii masa berlaku tiup tiup berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan. pelaku usaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama (enam) bulan atau lebih dan atau (satu) tahun atau lebih, maka tiup nya dianggap tidak berlaku, bab viii kewajiban dan larangan (l) setiap usaha pariwisata yang telah memiliki tiup mempunyai kewajiban sebagai berikut: menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona): menyediakan racun api dan alat alat pencegah pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan, menyediakan sarana dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k): menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan: bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha, melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan, menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam tiup yang dimiliki. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah: memasang turunan tiup pada tempat yang mudah dibaca: dan il. melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada walikota melalui kepala dinas pariwisata. setiap usaha pariwisata yang telah memiliki tiup dilarang: memakai tenaga kerja bawah umur dan atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku: menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa narkoba, membawa senjatatajam, dan senjata api, mempekerjakan anak bawah umur (delapan belas) tahun (belum dewasa): pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tiup, dan menyalahgunakan tiup yang dimiliki. bab operasional usaha pariwisata bagian kesatu usaha jasa perjalanan wisata kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut: menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata, dan jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi sim) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kedua usaha jasa makanan dan minuman kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga catering, dan pusat penjualan makanan dan minuman (food court) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut: menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis, jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari dinas kesehatan kota banjarmasin, cc. dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha, dan, makanan dan minuman yang dijual harus memiliki sertifikat halal. kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut: tenaga kerja prabu minuman (bartender) harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular, dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol dengan catatan telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dilarang menerima pengunjung anak bawah umur (delapan belas)tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah, dan dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk kelompok usaha kecil dan menengah. jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (foodcourt) minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari walikota c g. dinas yang menangani masalah kepariwisataan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (satu) tahun. bagian ketiga usaha penyediaan akomodasi kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, dan wisma (guest house) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut: mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma (guest house), rumah kos, dan cottage, memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (lobby) kecuali rumah kos, dan menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada dinas yang menangani kepariwisataan. bagian keempat usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (1l)usaha lapangan golf dan arena latihan golf (driving golf dan penyediaan akomodasi lainnya, dapat menyediakan candy, hotel yang berada lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal kamarrumah milyardilarang menerima pengunjung anak dibawah umur (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah, danrenapenggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku: memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki laki: membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak anak dan orang dewasa, menyediakan regu penyelamat (live guard), dan waktu penyelenggaraan mulai pukul wita sampai dengan witalapangan tenisbowlice skatfutsalpat menyediakan musholah untuk tempat ibadaharena balap (sirkuitmemiliki pagar pembatas antara penonton dengan arena lintasan balap, dapat menyediakan tempat ibadah (musholla)kolam pemancingdapat menyediakan tempat ibadah (musholla)sanggaraleribioskoppertunjukan:arena permainandilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol: anak anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainankelab maladilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi pornoaksi, tenaga prajurit harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular, memiliki ruang tunggu prajurit disesuaikan dengan jumlah prajurit yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk, penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengandiskotiktidak dibenarkan menyelenggarakan pertunjukan lantai, tidak dibenarkan menyelenggarakan musik hidup dan penyediaan jasa pelayanan prajuritpub dan musik hidup (live musi)tidak dibenarkan menyediakan tempat untuk melantaiktu penyelenggaraan mulai pukul wita sampai denganpanti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap sauna cukupcc. panti mandi uap sauna cukup dapat dilengkapi dengan pijat maksimum (lima) ranjang, dinding penyekat kamar pijat berjarak (dua puluh lima) dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktivitasnya dapat diketahui dari luar, tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia (delapan belas) tahunumutidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang ktv, wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung tamu wisatawan, setiap ruangan ktv lengkapi dengan tabung racun api, dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia (delapan belas) tahun, dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha, setiap ruang untuk karaoke ktv memakai peredam kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktivitasnya diketahui dari luar: waktu operasional usaha pukul wita sampai dengan pukulkeluargasetiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktivitasnya dapat diketahui dari luar: dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah, dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol, setiap ruangan ktv lengkapi dengan tabung racun api, dan waktu operasional usaha mulai pukul wita sampai dengan pukul wita. semua tempat hiburan malam tidak diperbolehkan operasional pada hari kamis mulai pukul wita. bagian kelima usaha spa dan salon kecantikan ketentuan penyelenggaraan usaha spa dan salon kecantikperalatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, whirlpool, jaccuzi, shower, berbagai jenis streamer, sauna, selimut panas (electrical blanket) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan, cc. tenaga terapis spa diutamakan yang memiliki sertifikat, memiliki tenaga penata (stylist) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon, produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon kecantikan harus memiliki label bpom: ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen, tidak menggunakan peralatan medis, dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol dan narkobadalam rangka menghormati perayaan hari besar keagamaan maka selama bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri, idul adha dan natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, gelanggang permainan ketangkasan (kecuali pusat permainan anak anak taman rekreasi keluarga), karaoke, musik hidup (live musik,bar rumah minum, pub, spa, dan panti pijat untuk sementaraditutup, dengan ketentuan menyesuaikan pengumuman resmi dari pemerintah daerah. penutupan sementara usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan pada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel bintang (tiga), bintang (empat), dan bintang (lima) dengan ketentuan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan selama perayaan hari besar keagamaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan. titi tari wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan atau pemerintah daerah: kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisataantardaya tarik wisata adalah melakukan pengelolaan tempat wisata alam, tempat wisata budaya, dan atau tempat wisata buatan binaan manusia, usaha kawasan, pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan ':: danaudengan tujuan memperoleh keuntungan, bab pembinaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan tuhan yang maha esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka kepala dinas atas nama walikota banjarmasin melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. bagian kesatu pembinaan dalam rangka pembinaan, kepala dinas dapat mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi setiap tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata kota banjarmasin. tenaga kerja pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada adalah: prabu minuman (bartender), disk jockey, cc. prabu kamar (room boy and maid), bell boy: pramusaji, kepala pramusaji (head writer), penerima tamu, satpam (security), dan (guide. tugas pembinaan meliputi: teknis penyelenggaraan usaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja. teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, kepala dinas atas nama walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi. bagian kedua pengendalian dan pengawasan (l) dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, dinas bertugas: memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata daerah yang tidak memiliki tiup, memiliki tiup tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan tiup yang dimiliki. pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan: secara berkala: pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas yang terencana dan berkesinambungan, dinas berhak untuk meminta data atas pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dan cc. secara khusus: dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan lembaga swadaya masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelengaraan usaha pariwisata. bab sanksi administratif apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif: pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata, panggilan teguran tertulis terhadap pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata, pembekuan sementara penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata, dan pembatalan pencabutan tiup dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki. bagian kesatu pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diberikan kepada pimpinan penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya: penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung, dan penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan daerah. bagian kedua panggilan teguran tertulis panggilan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh kepala dinas kepada pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata apabila tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata, tidak mematuhi kewajiban dan larangan: tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata. panggilan teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada diberikan paling banyak (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut: tenggang waktu panggilan teguran tertulis pertama dengan kedua adalah (tiga) hari sejak panggilan teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan, dan tenggang waktu panggilan teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah (tiga) hari sejak panggilan teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan. bagian ketiga pembekuan sementara penutupan sementara pembekuan sementara penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala dinas apabila pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan dan atau setiap tindakan pembekuan penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata. selanjutnya setelah (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan tiup kepada kepala dinas. apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebutekuan sementara penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku:tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada disertai dengan: dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara penutupan sementara, dan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata. bagian keempat pembatalan pencabutan tiup dan sertifikat penghargaan lainnya pembatalan pencabutan tiup dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan apabila: setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tetap tidak mematuhi mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya, dan membubarkan usahanya. pembatalan pencabutan tiup dan sertifikat penghargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata. apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara pembatalan pencabutan tiup dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisatatersebut. bagian kelima tata cara pemberian sanksi pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: memberitahukan alasan alasan dan memerintahkan kepada pengujung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha: apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha: melakukan pendokumentasian yang diperlukan: menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar: tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung, dan membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelengaraan kegiatan usaha pariwisata. bab xii ketentuan penutup dengan diundangkannya peraturan daerah ini, peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang izin usaha hotel dan penginausaha penyelenggara salon kecantikan dan pemangkas rambutbanjarmasin ibnu sina diundangkan banjarmasin padatangga november daerah kota banjarmasin h.hamil kurang pendaftaran usaha pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha pariwisata untuk memperoleh tanda daftar usaha pariwisata,lah pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisataakomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan,,,,dan pesanggrah, rumah kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal dan dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa kelengkapan tempat tidur dan perabotan yang standar dengan perhitungan pembayaran bulanan, wisma (, home stay pondok wisata) adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian,balai aula pertemuan adalah suatu kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan sosial. salongelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan,, kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan, pusat kebugaran (fitness center) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olah raga,arena permainan ketangkasan (manual mekanik elektronik adalah suatu, gelanggang permainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan icaanak anak, usaha rumah milyar adalah usaha penyediaan tempat dan peralatan fasilitas untuk olahraga milyar dalam rangka rekreasi dan hiburan,usaha kelab malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha,, musik hidup (live music) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung, pertunjukan (showbiz) adalah merupakan kegiatan pertunjukan tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis artis dari dalam atau luar negeri,karaoke keluarga (karaoke boxjadalah sub jenis usaha yang menyediakan jasa pelayanan tempat dan fasilitas penyelenggaraan karaoke yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktivitasnya tidak diketahui dari luar, spa sederhana adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan spa dengan menggunakan hidrografi sederhana, pijat (massage) relaksasi dan atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan atau peralatan sederhana, spa kompleks adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan spa dengan menggunakan hidrografi kompleks, pijat (massage) relaksasi dan atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks,agori pelayanan spa, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya, salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki laki maupun perempuan. variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut,salon tangan dan kuku (manipur), klinik kecantikan, dan studio rumah rajah tubuh. wisata sungai danpengunjung tamu wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, penanggung jawab adalah orang yang ditunjuk dan atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan atau keputusan perusah, isi, daya tarik wisata buatan binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata,destinasi wisata, prajurit adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan pemesanan, penyajian makanan dan minuman tempat usaha hiburan kelab malam: relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, kejenuhan baik fisik maupun mental, fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata, rekomendasi adalah surat persetujuan dari kepala dinas untuk mengurus perizinan instansi terkait, pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya, pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisatselama tenggang waktu (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya tiup, pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usahterhitung sejak diterbitkannya tiup, bab maksud dan tujuan maksudtujuan untukiii subjek dan objek tanda daftar usaha pariwisata (tiup) subjek tiup adalah setiap orang dan atau badan usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata. objek tiup adalah setiap kegiatan yang menjalankan usaha pariwisata. bab usaha pariwisata usaha pariwisata meliputi: usaha daya tarik wisata::, dan usaha spa. bagian kesatu usaha daya tarik wisata (1l) pendaftaran usaha parisebagaimana dimaksud padacc.daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam merupakan usaha perseorangan atau badan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi badan usaha yang merupakan cabang perwakilan franchise daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalampertunjukan dari walikota. bagian kedua usaha kawasan pariwisata pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata. bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata. jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada harus dapat memenuhi kebutuhan pariwisata seperti: penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata, penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. memiliki usaha pembangunankawastiga usaha jasa transportasi wisata pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata. bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata. jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi angkutan wisata. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan atau menguasai transportasi. jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi mpatsebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata. jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan wisata, dan agen perjalanan wisata.perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan,pinsi jawa tengah salinan sesuai dengan aslinya a.n sekretaris daerah asisten pemerintahan dan kesra u.b gala bagian hukum ss. kabupaten sragen setda m| yulianto, s.h.: pendapatan asli daerah semula bertambdana insentif daerah semula bertambah berkurangaerah semula bertambah jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi kab kota dan pemerintah daerahberberkurang sisa lebih perhitungan anggarankurangsragen inisepeda dalam kotapraja makasepeda dalamselatan tenggara makasar (2ex), bupati kepala daerah makasar makasarfc: trstabilitas pemerintah daerah tingkat kalimantan terutama dalam menghadapi penghapusan keadaan bahasa untuk kemudian dikembalikan pada tertib sipil, dipandang perlu untuk mengadakan penggantian kepala daerah tingkat kalimantan selatan, sehingga saudara maksud, gubernur kepala daerah tingkat kalimantan selatan perlu diberhentikan dari jabatannya bahwa berhubung dengan itu perlu menugaskan untuk sementara seorang penjabat guna menjalankan tugas kepala daerah tingkat tersebut mengingat ketetapan m.p.r.s. i mars penetapan presiden tahun tentang keadaan tertib sipil lembaran negara tahun penetapan presiden tahun disempurnakan tahun lembaran negara tahun tahum penetapan presiden tahun lembaran negara tahun undang undang prp tahun memutuskan menetapkan lan fc: tray presiden republik indonesia pertama terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini saudara h.m aksi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala daerah tingkat kalimantankedua: saudara abu yazid bustomi kolonel infanteri npr. disamping tugasnya jang sekarang sebagai pembantu menteri urusan pengawasan dan pembinaan pada departemen pemerintahan umum dan otonomi daerah ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah tingkat kalimantan selatan:kalimantan selatan bahwa saudara abu yazid bustomi kolonel infanteri nrp.kalimantan selatan ketiga pelantikan saudara abu yazid bustomi kolonel infanteri nrp. dimaksud diserahkan kepada menteri pemerintah umum dan otonomi daerah untuk dilakukan djakarta yaz kun presiden republik indonesiarnur kepala daerah tingkat kalimantan selatan bandjarmasin, ketua pengusaha perang daerah tingkat kalimantan selatan, ketua dewan perwakilan rakjat gotong royong tingkat kalimantan selatan bandjarmasipd. presiden republik indonesia, juanda |
aan ml, hi dokumentasi bag. per undang? yo, presiden republik indonesia menimbang bahwa fungsi menteri keuangan termaksud dalan undang undang no, prp tahun dalam struktur pemerintahan sekarang dip oleh menko menteri pandaraya, pembiayaan engan ke. per pala menteri pendapatan, posting uan dan pengawasan dan menteri urusan anggaran negara ikrutsertakan pada dewan pembangunan dari pembangunan indonesia med ingat undang undang no, prp tahun keputusan keputusan presiden republik indonesia no, dan no, tahun mendengar dewan pembangunan dalam sidangnya tg. april memutuskan: pertama mengangkat menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dan menteri. urusan negara sebagai anggota dewan pembangunan termaksud jalan keputusan presiden tanah ketua menteri urusan pendapatan, pembinaan dan pengawasan berwewenang atas nama dan dengan petunjuk dewan pembangunan ss0@ jalankan pengawasan sehari hari atas bank pembangunan indonesia memberikan persetujuan kepada bank pembangunan indonesia watak monnenjuk ek2 bangunan dengan men cahaya pena sea anggarannya dalam tawaran bangunan, ita berlandaskan suatu instruksi presiden mandobaris majelis permusyawaratan rakjat sementara. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. ditetapkan djakarta presiden republik indonesia, oo harap kem bati bukhari m0s aan setelah selesai dipergunakbeberapa orang pejabat untuk mengadakan survey negara jang akan dikunjungi pejabat presiden mengingat peraturan pemerintah tahun keputusan presiden r.i.: pertama menugaskan kepada kolonel ckh. soetikno lukitodisastro bc. hk., sekretaris kepresidenan sdr. barusan, kepala direktorat protokol departemen luar negeri untuk segera berangkat jepang dan kamboja guna mengada kan survey dalam rangka kunjungan pejabat presiden keluar negeri kedua dalam melaksanakan tersebut pertama, mereka harus sudah ber angkat dari djakarta se lambat2 nja pada tanggal maret dan kembali" tanggal maret ketiga semua biasa jang berhubungan dengan tugasnya. dibebankan di tanggung oleh pemerintah republik indonesia keempat setelah tiba negara2 jang dituju, supaja segera berau bunga dengan perwakilan republik indonesia setempat, guna . . mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya. kelima cu. bes bana ben pena pan nan rar kir earns per sore presiden republik indonesia kelima setelah selesai melakukan tugasnya, mereka diharuskan memberikan laporan tentang segala sesuatu jang berau bunga dengan tugasnya kepada pejabat presiden keenamup. bagian perjalanan dir. den. anggaran departemen keuangan direktorat perjalanan perwakilan r.i. tokyo dan phnompen jang bersangkutan. ditetapkan djakarta, pada tanggal februari pejabat presiden kaa soeharto jenderal tni sb. |
tan n4zn agreement establish the intergovernmental council copper sporting countries tipe" dan "modification the tipe agreement" presiden republik indonesia, menimbang bahwa beberapa negara penghasil dan pengekspor tembaga telah membentuk suatu badan kerjasama internasional bidang produksi dan pemasaran tembaga, berdasarkan agreement establish the intergovernmental council copper sporting countries tipe" bahwa pemerintah republik indonesia telah diterima sebagai anggota penuh tipe dalam sidang kedelapan para menteri tipe yang berlangsung lima, peru, tanggal sampai dengan tanggal november bahwa agreement" tersebut pada huruf atas, telah diubah dengan modification the tipe agreement" sebagai hasil sidang para menteri tipe yang berlangsung paris, perancis, tanggal sampai dengan tanggal junidan modification"establish the intergovernmental council copper sporting countries tipe" dan modification the tipe agreementenaga atom, dan pembangunan nasional pada umumnya, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi badan tenaga atom nasional sebagaimana diatur dalam keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang badan tenaga atommemutuskan dengan mencabut keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang badan tenaga atom nasional. menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang badan tenaga atom nasional. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi badan tenaga atom nasionaltan dipimpin oleh seorang direktur jenderal. batan mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom bagi keselamatan, kesehatan rakyat indonesia. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam batan, menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijaksanaan dan program tenaga atom nasional dan: membina dan melaksanakan penelitian dasar, aplikasi teknik nuklir, eksplorasi bahan nuklir: cc. membina dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan industri nuklir: membina dan melaksanakan penelitian, pengkajian sains dan teknologi nuklir, membina dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta program bidang nuklir: melaksanakan pengaturan dan pengawasan bidang tenaga atom, melaksanakan pendidikan dan latihan. mulan yan nya x1yatan terdiri dari direktur jenderal, deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi: cc. deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir: deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir: deputi bidang umum: pusat pendidikan dan latihan: staf ahliguna dan berhasilguna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program tenaga atom nasional,apabila direktur jenderal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka salah seorang deputi dapat ditunjuk untuk mewakilinya. bagian ketiga deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi batan bidang penelitian langsung kepada direktur jenderal. deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi mempunyai tugas membantu direktur jenderal dalam membina dan melaksanakan eksplorasi dan penelitian pengolahan bahan nuklir bidang penelitian dan aplikasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi menyelenggarakan fungsi membina dan mengembangkan pelaksanaan peneliti sains materi, membina dan mengembangkan penelitian sains nuklir, cc. membina dan mengembangkan pelaksanaan program penelitian bidang aplikasi isotop dan radiasi: membina, melaksanakan pengembangan eksplorasi bahan nuklir dan penelitian pengolahan bahan nuklir. wes yan nya x1y wat presiden republik indo kesia deputi bidang penelitian dasar dan aplikasi membawakan pusat penelitian sains materi: pusat penelitian teknik nuklir, cc. pusat penelitian nuklir yogyakarta: pusat aplikasi isotop dan radiasi: pusat pengembangan bahan galian nuklir. bagian keempat deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi batan bidang penelitian pengembangan industri nuklir yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal batan. deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir mempunyai tugas membantu direktur jenderal dalam membina dan melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir serta produksi bahan dan perangkat nuklir bidang penelitian pengembangan industri nuklir. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang penelitian pengembang industri nuklir menyelenggarakan fungsi membina dan melaksanakan penelitian, pengembangan, dan produksi elemen bakar nuklir: membina dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengoperasian reaktor serbaguna, cc. membina dan melaksanakan pengembangan produksi perangkat nuklir dan rekayasa nuklir: membina dan melaksanakan pengembangan produksi radio radio isotop: membina dan melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan limbah radioaktif, membina dan melaksanakan manajemen pembangunan instalasi nuklir. deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir membawakan pusat elemen bakar nuklir, pusat reaktor serba guna, cc. pusat perangkat nuklir dan rekayasa, pusat produksi radio isotop, pusat teknologi pengolahan limbah radioaktif. bagian kelima deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi batan bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal. gea yan nya x1y wat presiden republik indo kesia deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir mempunyai tugas membantu direktur jenderal dalam melaksanakan pengkajian dan perencanaan program energi, sain dan teknologi nuklir, melaksanakan program informatika, melaksanakan penelitian keselamatan radiasi serta penelitian teknologi keselamatan reaktor bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengkajian dan merencanakan program sins dan teknologi nuklir: melaksanakan pengkajian dan merencanakan program energi nuklir, cc. melaksanakan program informatika, membina dan melaksanakan penelitian bidang keselamatan radiasi dan standardisasi: membina dan melaksanakan penelitian bidang teknologi keselamatan reaktor. deputi bidang pengkajian sains dan teknologi nuklir membawakan pusat pengkajian teknologi nuklir, pusat pengkajian energi nuklir, cc. pusat pengembangan informatika: pusat standardisasi dan penelitian keselamatan radiasi: pusat penelitian teknologi keselamatan reaktor. bagian keenam deputi bidang umum deputi bidang umum adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi batan bidang umum yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal. deputi bidang umum mempunyai tugas membantu direktur jenderal dalam membina dan mengawasi pelaksana program, memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan bidang umumyusun program penelitian dan pengembangan sains dan teknologi nuklir, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program: membina dan meneruskan kerjasama antara batan dan pihak lain baik dalam maupun luar negeri serta memantau pelaksanaannya: cc. merumuskan peraturan perundang undangan, menelaah segi hukum perjanjian internasional, serta melaksanakan pemasyarakatan sains dan teknologi nuklir, melaksanakan pengelolaan administrasi pegawai dan administrasi umum dan pengamanan instalasi: melaksanakan pengelolaan keuangan, sarana perlengkapan dan prasarana fisik: membina dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan keselamatan radiasi, instalasi nuklir dan bahan nuklir. kean mn) n47 ny) snn. presiden republik indo kesia deputi bidang umum membawakan biro bina program: biro pemasyarakatan dan kerjasama sains dan teknologi, cc. biro tata usaha dan kepegawaian: biro keuangan dan sarana, biro pengawasan tenaga atom. bagian ketujuh pusat pendidikan dan latihan pusat pendidikan dan latihan selanjutnya disebut pusdiklat ialah unit organisasi dalam lingkungan batan, bidang pendidikan dan latihan baik teknik maupun non teknik yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal. pusdiklat dipimpin oleh seorang kepala pusat. pusdiklat mempunyai tugas mengkaji, membina, mengembangkan, menyelenggarakan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik teknik maupun non teknik secara swakelola maupun dengan kerjasama berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur jenderal bidang pendidikan dan latihan. bagian kedelapan staf ahli untuk memenuhi kebutuhan keahlian bidang tertentu, batan dapat diangkat staf ahli yang terdiri sebanyak banyaknya (dudirektur jenderal. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal. bagian kesembilan unit pelaksana teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi deputi bidang penelitian pengembangan industri nuklir dibentuk sebuah unit pelaksana teknis manajemen pembangunan instalasi nuklir upon main) yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada deputi tersebut. apabila dipandang perlu batan dapat dibentuk unit pelaksana teknis upt) lainnya yang ditetapkan oleh direkturll. setan sy) yan ny)direktur jenderal adalah jabatan eselon ia. deputi adalah jabatan eselon dan setinggi tingginya eselon kepala pusat, kepala biro, dan kepala pimpin adalah jabatan eselon staf ahli adalah jabatan setinggi tingginya eselon kepala bagian kepala bidang adalah jabatan eselon iii kepala sub bagian kepala sub bidang adalah jabatan eselon direktur jenderal diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden. para deputi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden atas usul direktur jenderal. kepala pusat, kepala biro, kepala upt main, kepala upt lainnya, staf ahli dan kepala satuan organisasi bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh direktur jenderal. bab pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas batbay)perlu segera mengangkat para anggota direksi bank ko operasi, tani dan nelayanpresiden tahun tentang pengangkat tan prof. suriaatmadja sebagai presiden direktur bank koperasi, tani dan nelayan memutuskan: menetapkan pertama mengangkat sebagai anggota direksi bank koperasi tani dan nelayan suhardi, kolonel inf. nrp. ketua dewan pengawas bank bank belanda pusat dan pembantu utama menteri pertanian sebagai direktur presi den direktur enggan .a.ahmad suhartono dari bank sebagai direktur presi rakjat indonesia dulu den direktur enggan ii, .gusti much.charidji kasuma dari bank tani dan nelayan dulu sebagai direktur, mr. arko bakso dari bank indo kesia sebagai direktur.grobogan purwodadi(men kknperhatikan surat menteri pemerintah umum dan otonomi daerah tanggal april upx dari keputusan dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong tingkat sulawesi utara tengah tanggal maret pts dgr tentang pencalonan sdr. f.j. tumbelaka sebagai kepala daerah tingkat sulawesi utara tengah menimbang bahwa untuk kelancaran jalannya pemerintah, perlu segera mengisi lowongan jabatan kepala daerah tingkat sulawesi utara tengah jang terjadi berhubungan dengan pemberhentian pendjabatnja jang lama sdr. arnold baramuli s.h. dengan hormat dari jabatannya sebagai gubernur kepala daerah sulawesi utara tengah, jang ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal juni tahun bahwa sdr. f.j. tumbelaka, pemangku jabatan kepala daerah tingkat sulawesi utara tengah, tahap dan memenuhi syarat syarat sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden tahun untuk diangkat sebagai kepala daerah tingkat bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai kepala daerah tingkat sulawesi utara tengah, mengingat penetapan presiden tahun (disempurnakan) jo. penetapan presiden tahun lembaran negara tahunmutuskan: n19 presiden republik indonesia menetapkan terhitung mulai tanggal pelantikan saudara f.j. tumbelaka tersebut, diangkat sebagai kepala daerah tingkat sulawesi utara tengah dan kepadanypegawaigubernuraian pensiun dan tunjangan bandung dan jogjakarta, kepala biro tata usaha kepegawaian kantor urusan pegawai jogjakarta, kepala jawatan perjalanan manado, kepala kantor pusat perbendaharaan negara manado, gubernur kepala daerah sulawesi utara tengah manado, ketua penguasa perang daerah tingkat sulawesi utara tengah manado, ketua dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong tingkat sulawesi utara tengah manado, men sw) ane, juanda |
das neta presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia ni: tahun kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa dalam perdagangan konfrontasi maupun dalam perda angan membangun ekonomi. nasional, kelancaran perusahaan perkembangan ekspor indonesia" disingkat pepsin" dengan bahagian usahanya dan bahagian bahagianya baik dalam ibukota djakarta raya maupun dimasak. daerah .dalam. wilayah republik indonesia, perlu dijamin sepenuhnya bahwa untuk menjamin kelancaran usaha vaksin'' dengan bahagian usahanya dan bahagian bahagianya diseluruh wilayah republik indonesia, perlu diambil tindakan tindakan pencegah adanja pemogokan penutupan (lock out mengingat alat undangundang dasar, penataran presiden tahun lembaran negara an, pen. memutuskan: pertama perusahaan perkembangan ekspor indonesia" jang berkedudukan djakarta dengan seluruh tabang t jabang dan bahagian ba bagian usahanya, baik dalam ibukota jakarta saya maupun didaerah daerah dalam lingkungan wilayah republik indonesia dinyatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam penetapan presiden "tahun" tembakan: yegirpa tahun. ios noah keduketua sukarno |
ann bee eta cnn mun poc gen tas ber pon bag, per tari akan dangan base oia tinta pak kes) aneh (ng bass pan tam tok ta. bea aon keputusan presiden republik indonesia tahun sas kami, presiden republik indonesie pera tg: pen penny ana jak nparhgtdkan undangan pemerintah uni republik soviet sosialis kepala. cun menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan untuk.me uu. pngundjungi uni soviet dalam rangka tukar menukar tiga menu aman pendidikan kader2, organisasi didikan untuk mengarak persahabatan antar uni soviet dam kapuklik indo sena mrt bnn anna peng daya maa, die a3: noni permohonan menteri par an. ting jan. yim pengetahuan par sepele undangan dapat dipenuhi, dantgupajn kun cadangan sea awan snn rsd ne? sean lean ana kbs dapat dilakukan alam bulan mak: xg6a) et pena sem ena team ugal maks menteri perguruan tinggi. dan: eki penguat: wan puas pre sin dakestelah kunjungan beliau yng gapabrpala ne snggndjungi negara2 polandia, hungary aman saka (untuk waktu selama kira2 dua hari ditiup sbu kota'masing2.o pro menara, untukslanjampaikan undangan kepada pro pagar lange, maka presiden' po, ndia untuk mengadakan kuno jun an'ke ine a00 indonesia dan untuk menit arakan ha14 yang berkenaan dengan see kerdja sama dalam bidang perguruan tinggi, terutang tentang tek takaran dosen an amati, aset dh5 maksud menteri perguruan tinggi dan din pengatahidin dalan bea jalanan tanah untuk singgahkgela e2: hari ai roma bis mab wien untuk menjpdjau dan mempelgdiari emargelgy,hosti ara perguruan tenaga dan tisu pengetabiyan: hif republik sie. dndonanta dan pemerdntaty uni sorot: pedgpdsny onkaraha rumania dan bulgaria pandang gran mana, unsd juga marga pore dai sapu dan mu" not acuan kat aiparne apa ngebut be berta:l (satu) orang pena at, tinggi das inggris departemen co. perguruan tinggi dan dim pengetahuan. #@r gua med alasan haa jan sak "un haha ben ib. barat2 keputusan menteri keuangan igu tae bagian ena peni sn, kne taba kena tanggal agustus31955 ko manga tertanggal kal woo pigioaeany: tangan kaa tab sw.tanggal juli aan b8p) titik ke tanggal oktober bd. han lan pan pena mah nagan keputusan presidium kabinet bangsal beber wo. ma d m18 196h4 berapa keke tea nun pen eat kk, mendengar wakil perdana menteri wakil perdana: mater li1 wakaf pare dana menteri iii, menteri koordinator pendidik gan: kab udayana, menteri luar negeri, direktorat biro lal lintas habisan panas ne. anta ntah hse memutuskan3 at hang tab pe. saga tan menetapkan ala tan: ai" opa ann "pertama menugaskan menteri perguruan tinggi, ilmu panggkahuan pda soviet dangan mengadakan napa dinegara aras belang hari mulai tanggal april nda sea a04 harap kembali kat png nah bpa benar hen setelah, selesai dipergunakan ama ata ber hii apa mika prp sea tap muna nana eng paga ina sen tara tok colunas tan apa pep tan pt: tenan hanan pee menang akan menteri perguruan tinggi gan ilmu pengetahuan 2np nuk mengunjungi polandia, hongersggpmsnia dam ajicaria, tap menugaskan (satu) orang pejabat tifiegi dalam 3lingkungan pmr departemen perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan: jaitu prof. dre widodo nitisastro, dekan fakultas uniter ana situs indonesia, gol. vii tco1. nan untuk mendampingi membantu pekerdjaan: menteri perguruan tinggi dan timu pengetahuan selama dalam perjalanan mence kenaikan tugasnya tersebut diatas sar. ikeda semua biasa jang berau dengan perjalanan dinas ini, ket biasa perd jalanan kos epu djakarta psp: dan biajargak pena sera jangan, uni soviet, ditanggung oleh pemepirnt republik ak: indon dan dibebankan kepada anggaran belandfgi direktorat jard jalanan naa ii. te k5. selama diluar negeri menteri perguruan tiki dan tikus#pengetahuan fad bs 2akan menerima nang harian menurut golongan, sedang kapi seorang bpa aau pejabat tinggi akan menerima uang harian '@menurut golongannya de tea han ketentuan bahwa jumlah uang harian ##sebut ana alan and dengan 50f jika tidak menginap hotel 14igen atau dengan tok dji eng tempat menginap makan disediakan oleh pemerintah mengundang jang bersangkutan k. ian keempat kepada menteri perguruan, #3ngel dan ilmu pengetahuan diberikan naa uang representasi guna keperluan panser jamuan" jamban bala san dan lain sebagainya sebanyak .00fie (dua ribu'dollar kang meer kelima ditiap tetap negara yang gikundjung1 merekagik: a5ine palu rokan diri kepada perwakilan republik indonesia @hyuk negara tersebut see biar ss5 keenam bahwa kepada mereka diizinkan diberi uang pakaian mubimipknas ti dak lebih dari rp. .000se (tudjuh puluh jika ribu.cu pian: dengan. sas. tes catatan bahwa pakaian perlengkapan terselggtharun dib dan dim buat didalam negeri, dan &jika mereka un, mania dingin kene daan: suhu o g kebawah akan'ditambah dengan mn30ce: (lima puluh kap 2edgar) untuk mana mereka harus berhak ann dengan res9i tomat perjalanan djakarta dan perwakilan gala has ong ala #ketujuh setelah mereka tiba kembali indonesia agama: sean na. dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan perfghegungan dakwah ke tangan kepada direktorat peri jalanan negerftmengenai iman negara disertai bukti bukti dan kwitangi "imitans 'pengeluaran endap san kedelapan segera sesudah kembali indonesia dari tiifpsnja diluwgbpari kepada menteri perguruan tinggi dan ilmu fgigetahuan diwajibkan menyampaikan laporan kepada presiden epub i4k indopemala kesembilan3 segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila tere nyata kemudian terdapat kekeliruan dalam kukusan indon.s. salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada ena sekretariat negara biro menteri koordinator pendidikan kebudayaan, tiens departemen luar negeri, tan departemen urusan pendapatan, pembiajaaffflan pengawas ): pes tenan revenge ian rung pena yah mag opa ban katar per prn pai laba hae payung bep pat garut are pra men pap bae ear panas akan debut den bea ben sala, masa sin api er nur ron una uap our nop ran kepekaan mrt ban bag men nnn peni tee nga maa den tuna tan brk sa, pan kaka fan, men tanah naa tangan, pena ana seno mere than "sa arena dies hash era brg aa naa kaga kata penis nara tek nira paya" pia dau lan srk aan spa beban wara bip nah kena mena la" nona ore uan) ona ann bank penat. ang mai "ae peran kena ana pena ban bea tan anta nan nak ian berau lan nah pen pan per bgn ras panas sat emo biseta hata tea ang arus sat lng mata png sipit hala sea 23an paha tag ita manan bantu ian asha pada tpa era ea) bhs con dfrektorium biro lalu lintas devisa, bea ron pria dan anna lan pa. snap direktorat perjalanan negeri, aan bara anta hak udi paman mia telat risk sah pes badan pemeriksa keuangan bogor, eng ari ata jaka saga aan peta kantor pusat perbendaharaan negara rta, sie bar. tki departemen perguruan tinggi dan ketahuan cnn sanak anu menara nan direktor pusa jakarta pen can ebt denial direktorat imigrasi. pusat djakarta. us) read fi) arya aa, tg! kaga berak perwakilan r.i. moscow, pan bana non pan pai seni perwakilan r.i, warsawa, ke. sen kena: za eta ati ham pas ne. tas p3. kena sar ne? bia perwakilan budapest, para iman abm gas pep tiri kid sera tali sbs ain ana ken ban perwakilan r.i. budapest, onannna stm aan rataan dan tee neo aan tg pan lem mad lan belgrade. eng ten tan sh) berkaki ri. wan ana rana spa mein ana lae bip naa see bae kak pen peel bajakan dau sei ara seal, pala djakarta pat diet akan. syara yaa sen gag san aro naa pada tanggal april tip gara lan tana tek saka one at, bea seri aan nan oro. naa gak sep, kana one anak! lgi san hun inn nba spa peta ket ant ppl anto peta sukarno natal bir ang ann kaa ato kan ken aah aia pau: bnn haa kkr bel msn mea tan gaet, bert panen tan manna ann anna papan sig tia ban kah peta dau aga yah pena aa kan mae pat, "yen men api ska kaga nana gan noken ter rena rena ian tang ape pena aaa " . ata epi nan ali aan mana "an (aa pai ana mea ore ann ken sabar dag nan maka" aan lena. oak pan haa bag sen fan dante tan la. bee tadi seba gen aparat aha adan maa akan ser eng peg bra naya pns sau sen bana ban pede tea pen cnn sang maan san pata bea ttg ral sera siri mar bgn ban sapi par p3) aka lena daki naa nn: men aa ama ban sa. sagan eng ong sah pee hana tata bag sya ka) pali lan tas mai mag ben sin kena let sen bar ana agi rip pap sn, menata can saga peran hebat sea ali eee sn. anri erd |
assess des naa cent . presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia s para2e.s nomor tahun presiden republik indonesia, membawa surat dewan pertimbangan agung a dpa tanggal peru ard menimbang bahwa berdasarkan keputusan presiden r.i. tahun telah diangkat para anggota dewan pertimbangan agung bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu segera me diangkat seorang ketua dan seorang wakil ketua dewan perti tangan agung bahwa mereka jang namanya tersebut dibawah ini, dipandang memenuhi syarat untuk memangku jabatan masing masing sebagai|. ketua dan wakil ketua dewan pertimbangan agung mengingat alat undang undang dasar ketetapan m.p.r.s. xxxiii mars alat undang undang tahun keputusan presiden r.i, tahun mendengar pertimbangan dewan pertimbangan agung. memutuskan3 menetapkan pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, mengangkat sdr. widodo, s.h., sebagai ketua dewan pertimbangan agung sir. khm. hijau, sebagai wakil ketua dewan pertimbangan keputusa.p.r.s.pebruari pejabat indonesia, soeharto jenderal tni e:, adj. jj . |
lan mean, n17 kukoordinasi survey dan meme than nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu adanja koordinasi dalam kegiatan kegiatan dan pelaksanaan tugas tugas survey dan pemetaan se hingga dapat tercapai adanja efisiensi serta peng selatan pengeluaran keuangan negara, bahwa berhubung dengan itu dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan, dipandang perlu untuk menit dau kembali kedudukan tugas dan fungsi badan badan jang melakukan kegiatan dibidang survey dan pemetaan untuk dipersatukan dalam suatu badan koordinasi sur vey dan pemetaan nasional, mengingat alat undang undang dasar keputusan presiden republik indonesia nomor ta hun menjabat keputusan presiden republik indonesia nomor ta hun tentang pembentukan dewan survey dan peseta nasional serta komando survey dan pemetaan nasional. keputusan presidium kabinet kerdja republik indonesia aa tentang pembubaran panitia atlas dan pembentukan badan atlas nasional. menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang pembentukan badan koordinasi survey dan pemetaan nasional. waw. maan aan pt, basi naa una intan adi melanin, ha) ky) ny) sesan pip lah presiden republik indonesia kedudukan tugas pokok dan fungsi badan koordinasi survey dan pemetaan nasional jang pelanjut nja dalam keputusan presiden ini disingkat bakosurtanal adalah aparatur pembantu pimpinan pemerintah jang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden republik indonesia. bakosurtanal mempunyai tugas pokok sebagai berikut (a). memberikan pertimbangan kepada presiden, baik atas cermin than maupun atas kehendak sendiri mengenai segala kegiatan dalam bidang survey dasar sumber alam dan pemetaan nasional: (b). mengusahakan data data dasar dan segala djenis peta dengan metode jang memenuhi syarat syarat tehnis sesuai dengan per kembangan kebutuhan, (c). membina perbendaharaan daripada data data dasar dan perps than wilayah nasional. untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, bakosurtanal mence penggarapan fungsi fungsi (a). perumusan kebijaksanaan umum tentang perencanaan dan pe laksanakan survey dan pemetaan jang bersifat nasional: (b). koordinasi perencanaan dan pelaksanaan survey dasar dan pemetaan jang bersifat nasional dengan ketentuan sebagai berikut untuk keperluan pembangunan ekonomi dilakukan kerdja sama jang erat dengan badan perencanaan pembangunan nasional: untuk memenuhi aspek pertahanan keamanan dan security dilakukan kerjasama jang erat dengan departemen serta hanan keamanan, untuk . alan nt) sp, ppi mena presiden republik indonesia untuk tujuan penelitian dan pengembangan dipaku kan kerjasama jang erat dengan lembaga ilmu pe pengetahuan indonesia, untuk tugas lainnya diluar termaksud vide dan diatas, dilakukan kerjasama jang erat dengan badan badan pemerintah, swasta nasional maupun swasta asing jang memerlukan dan atau me lakukan kegiatan dibidang survey dan pemetaan jang bersifat nasional. (c). pengawasan administratif atas segala kegiatan survey sumber alam dan pemetaan diwilayah indonesia, (d). penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan perbendaharaan data data dasar dan pemetaan wilayah nasional. ii. organisasi dan tata kerdja bakosurtanal dipimpin oleh seorang ketua bakosurtanal, selanjutnya dalam keputusan ini disebut ketua, jang dibantu oleh beberapa orang deputy dan sebuah sekte tarian, apabila ketua berhalangan, ditunjuk seorang deputy untuk mewakilinya. ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bakosurtanal menetapkan kebijaksanaan dan menjalankan tindakan tindakan jang dianggap perlu guna memperlancar tugas tugasnya menurut garis garis jang telah ditentukan oleh presiden: cc. melakukan tugas tugas khusus jang diberikan oleh presiden dalam rangka tugas tugas bakosurtanal mengatur . memang, kau bar presiden republik indonesia mengatur pembagian tugas dan menetapkan perincian tata kerdja bakosurtanal, ketua bertanggung jawab "langsung kepada presiden. deputy deputy jang membantu ketua terdiri atas deputy koordinasi survey dasar sumber alam, jang ber tugas merumuskan kebijaksanaan perencanaan dan pe laksanakan dalam survey dasar sumber alam didapat dan dilaut serta mengkoordinir perencanaan dan memaksa naan dari badan badan jang bertugas dalam bidang jang bersangkutan, deputy koordinasi pemetaan, jang bertugas perumus kan kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan da lam bidang pemetaan darat dan laut serta mengkoordi nir perencanaan dan pelaksanaan dari badan badan jang bertugas dalam bidang jang bersangkutan, deputy deputy koordinasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua. tiap deputy koordinasi membawahi team team kerdja dengan susunan sebagai berikut deputy koordinasi survey dasar sumber alam, terdiri atas team kerdja survey dasar sumber alam darat, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan survey survey geologi, kehutanan, tanah, geografi dan pembuatan atlas serta peta khusus lainnya, team kerdja survey dasar sumber alam laut, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan survey survey oseanografi dan hidrografi, deputy . ana mada lea esa ban nzf rn) ky) nw) pan presiden republik indonesia deputy koordinasi pemetaan, terdiri atas team kerdja survey geodesi dan pemetaan topografi, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pengukuran geodetik dan pemetaan topografi, team kerdja pemetaan navigasi jang bertugas meng koordinat pelaksanaan pembuatan djenis peta peta navigasi untuk pelajaran dan penerbangan, team kerdja pemetaan kadaster, jang bertugas meng koordinat pelaksanaan pembuatan peta kadaster, team kerdja metode pengukuran pemetaan, jang ber tugas mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai berbagai metode, penggunaan alat alat dan bahan bahan jang berhubungan dengan pembuatan peta, tiap team kerdja dipimpin oleh seorang ketua team jang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada deputy koordinasi jang bersangkutan, ketua team sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan deputy koordinasi jang bersangkutan dan ketua bakosurta nal, dapat menunjuk ketua ketua projek didalam team ker dianja masing masing. sekretariat bakosurtanal dipimpin oleh seorang sekretaris jang bertanggung jawab kepada ketua, sekretaris bakosurtanal mempunyai tugas tugas dalam bi dang tata usaha jang meliputi urusan urusan pembinaan urusan dalam: lalu lintas persuratanj, cc. personalia dan keuangan, dokumentasi. sekretariat . aaa naa tem kanan: peran jpg kan rat total psa sn) emang bak wang presiden republik indonesia sekretariat bakosurtanal dalam melaksanakan tugasnya di bantu serta membawahi kepala kepala bagian jang mengapa lai bagian bagian. disamping deputy deputy koordinasi, dalam lingkungan ba kosurtanal dapat diadakan sebuah badan penasehat jang terdiri atas wakil wakil dari bappenas, makin, cc. lipi: departemen pertanian, departemen pertambangan, departemen pekerdjaan umum dan tenaga listrik, departemen perhubungan, departemen dalam negeri, departemen keuangan, departemen pertahanan keamanan: jang bertugas memberikan nasehat bantuan kepada ketua bako sultanah dalam merumuskan kebijaksanaan survey dan pemetaan nasional. pengangkatan pemberhentian ketua bakosurtanal dilakukan dengan keputusan presiden. pengangkatan pemberhentian deputy deputy koordinasi, se sekretaris dan anggota anggota badan penasehat dilakukan dengan keputusan presiden atas usul ketua bakosurtanal. pengangkatan pemberhentian ketua ketua team kerdja dan kepala kepala bagian dilakukan dengan keputusan ketua bakosurtanal bab iii. saman gag nip ban) n1z sean pny man ny) anp ana presiden republik indonesia iii. anggaran belanda pembiayaan administratif dan pembiayaan operatif bako sultanah diluar pembiayaan jang dimaksud dalam alat ini, dibebankan kepada anggaran belanda sekret riat negara, pembiayaan operatif jang merupakan bantuan teknis die bahkan kepada anggaran dari departemen departemen lem bagi lembaga jang berkepentingan (budget polling), se suai dengan kebutuhan masing masing departemen lembaga tersebut, iv. ketentuan peralihan segala kegiatan dibidang survey dan pemetaan jang sedang berjalan tetap berlangsung sampai ada ketentuan lebih lan deut jang akan menyesuaikan dan mengkoordinasikan segala ke niatan tersebut. segala hak dan tanggung jawab komando survey dan peseta nasional dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun dan segala hak dan tanggung jawab badan atlas nasional dimaksud dalam keputusan presidium kabinet kerdja aa mendjadi hak dan tanggung jawab badan koordinasi survey dan pemetaan nasional. ketentuan penutup hal hal jang belum cukup belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri. a.n. oor. alan, presiden republik indonesia kelengkapan organisasi dan perincian tugas dari bako sultanah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua bakosurtanal. keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal tetap kan. ditetapkan djakarta, pada tanggal oktober presiden republik indonesia, ttd. soeharto jenderal t.n.i.riana presiden republik indonesia, menimbang bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kehidupan dalam masyarakat kabupaten daerah tingkat bolsonaro, kabupaten daerah tingkat kalima dan kabupaten daerah tingkat ambeng yang selama ini termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri diliariana yang daerah hukumnya meliputi wilayah tiga kabupaten daerah tingkat tersebut: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai derianopen ya mulnegeri mariana. membentuk pengadilan negeri mariana yang berkedudukan mariana. daerah hukum pengadilan negeri mariana meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat bolsonaro, kabupaten daerah tingkat kalima, dan kabupaten daerah tingkat ambeng wilayah propinsi daerah tingkat timor timur. pengadilan negeri mariana termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi kupang. dengan terbentuknya pengadilan tinggi mariana, maka daerah hukum pengadilan negeri mariana dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri dili. . men wat presiden republik indonesia perkara pidana dan perkara perdata yang pada saat terbentuknya pengadilan negeri marianatersebut. perkara pidana dan perkara perdata yang pada saat terbentuknya pengadilan negeri marianariana. pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan pengadilan negeri mariana, dibebankan pada anggaran departemen kehakiman. penetapan kelas pengadilan negeri mariana tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan negeri marianarianyaz ebayaran tidak dianggap bunga dalam inidapat juga dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana royaltilima persen) dari jumlah kotor royalti tersebut. istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam ini berarti pembayaran pembayaran yang diterima sebagai pembayaran karena penggunaan bentuk apapun atau nama, atau nomenklatur yang mencakup imbalan untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta, kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film, sinematografi, patent, merk dagang, tetapi istilah royalti ini tidak termasuk pembayaran untuk penambangan atau penggalian sumber daya alam atau kegiatan kegiatan semacam itui atau imbalan untuk jasa teknik itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap atau tempatsana, dan hak atau milik atau kontrak yang menghasilkan royalti atau imbalan untuk jasa teknik itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. dalam hal demikian ketentuan atau akan berlaku. royaltiipisahadi. keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan pesawat udara yang beroperasi dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian dari kapal atau pesawat udara semacam itu hanya akan dikenakan pajak negarasampai hanya akan dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan dimannya pada persetujuan itu. apabila mempunyai tempat tetap tersebut, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak negara pihak lainselama masa atau masa masa yang terikat pada tempat tetap tadiakuntan dan dokter gigimelakukanguru dan peneliti seseorang yang merupakan penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dan sebelum melakukan kunjungan atas undangan negara pihak lainnya pada persetujuan itu, atas undangan dari universitas, akademi atau lembaga pendidikan lainnya dari negara tersebut atau lembaga penelitian ilmu pengetahuan. siswa dan peserta latihan siswa atau peserta latihan bidang usaha yang sebelumnya adalah penduduk dari salah satu negara pihak pada persetujuan, dan kehadirannya pada negara pihak lainnya pada persetujuan untuk maksud pendidikan atau latihan, dikecualikan dari pengenaan pajak negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama asal pembayaran yang diberikan kepada orang orang yang bertempat tinggal luar negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama, untuk maksud pemeliharaannya, pendidikan atau pelatihan: dan (b) tunjangan dari pekerjaan negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama asalkan hubungan kerja tersebut merupakan pekerjaan yang berakhir untuk masa dari hari dalam tahun penetapan. seseorang yang menjadi penduduk atau sebelumnya adalah penduduk dari salah satu negara pihak pada persetujuan, dan yang kehadirannya negara pihak lainnya pada persetujuan untuk tujuan studi, penelitian atau latihan sebagai penerima bantuan tunjangan atau hadiah dari organisasi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau amal atau bawah program bantuan tehnik yang dimasukkan oleh pemerintah dari negara pihak pada persetujuan atau dari tanggal kedatangannya negara yang disebut pertama, yang berhubungan dengan kunjungan itu, dibebaskan dari pajak negara tersebut, untuk waktu tidak lebih dari masa bantuan tersebut dimana kegiatan kegiatan itu dilakukan dan kegiatan itu tidak dilakukan untuk tujuan memperoleh labensiunistilah pensiun, tunjangan tahunan dan lain lain pembayaran yang serupa seperti yang digunakan dalam ini berarti pembayaran pembayaran berkala yang dibayarkan setelah masa pensiun dalam hubungan pekerjaan yang lama atau dengan jalan kompensasi untuk kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang lampauajnghasilan lainnya bagian bagian dari pendapatan dari seorang penduduk negara pihak pada persetujuan, dari manapun asalnya, yang tidak diatur dalam terdahulu dari persetujuan ini, hanya akan dikenakan pajak negara itu. ketentuan ketentuan tidak akan berlaku terhadap pendapatan yang berasal dari seorang penduduk negara pihak pada persetujuan, bila penduduk tadi menjalankan perusahaan negara pihak lainnya pada persetujuan, dengan suatu bentuk usaha tetap disana, atau melakukan jasa jasa perorangan bebas suatu tempat tertentu negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana pendapatan itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tertentu itu. dalam hal semacam itu berlaku ketentuan metode penghindaran pajak berganda undang undang yang berlaku kedua negara pihak pada persetujuan akan terus mengatur pajak penghasilan masing masing negara pihak pada persetujuan. apabila seorang penduduk negara pada persetujuan memperoleh penghasilan negara pihak lainnya pada persetujuan, jumlah pajak yang dibayar negara pihak lainnya pada persetujuan, yang sesuai dengan ketentuan ketentuan pada persetujuan ini, pajaknya dapat dikreditkan pada pajak yang dikenakan negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama, yang dikenakan kepada penduduk tersebut. walaupun begitu jumlah kredit tersebut tidak akan melebihi jumlah pajak negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama atas penghasilan sesuai dengan peraturan dan undang undangidak diperkenankan dalam ini untuk ditafsirkan seperti mengenakan kewajiban hukum atas, keuntungan pelayanan atau hak istimewa yang boleh diberikan kepada negara lain atau penduduknya dalam hal pembentukan kesatuan cukai, kesatuan ekonomi, daerah perdagangan bebas atau dalam hal persiapan persiapan setiap daerah atau sub daerah yang menyangkut secara keseluruhan atau terutama kepada perpajakan kangana negara yang disebut pertama bisa menjadi pihak yang sesuai dengan praktek kedua negara pihak pada persetujuan. suatu permohonan tertulis menyatakan alasan alasan untuk mengklaim perubahan atas pajak semacam itu. permohonan dimaksud harus diserahkan dalam waktu dua tahun agar dapat diterima dan pemberitahuan yang pertama atas tindakan ini, yang berakibat pajak yang tidak sesuai dengan persetujuan ini. pejabat yang berwenang akan berusaha, bila keberatan yang ditujukan kepadanya itu beralasan dan tidak menemukan pemecahan yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah itu melalui permufakatan bersama antara pejabat yang berwenang dan kedua negara, dengan tujuan untuk mencegahulaapabila diperlukan.saat mulai berlaku persetujuan harus diratifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku masing masing negara pihak pada persetujuan dan piagam ratifikasi akan dipertukarkan secepat mungkin. persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat piagam ratifikasi dan ketentuan ketentuan yangpengakhirbeberapa, yang bertanda tangan dibawah ini, telah memperoleh kuasa menandatangani persetujuan, kedua naskah tersebut berkekuatan samarotokol pada saat penandatangan perjanjian antara republik indonesia dan uni emirat arab untuk penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak pajak atas penghasilan yang bertanda tangan telah sepakat bahwa mengenai ketentuan ketentuan berikut ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan tersebut sehubungan dengan termasuk dalam pengertian istilah "penduduk suatu negara pihak pada persetujuan" yang digunakan dalam kalimat pertama dari termasuk negara itu sendiri, atau pemerintah daerahnya atau lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara tersebut atau pemerintah daerahnya. sehubungan dengan apabila suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan dari penggalian minyak atau kekayaan alam lainnya, atau dari kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan itu negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap atau sebaliknya tidak ada hal dalam persetujuan ini yang mempengaruhi hak negara lain tersebut untuk memberlakukan undang undang pajaknya sehubungan dengan kegiatan kegiatan tersebut. sehubungan dengan dan tunjangan yang diperoleh seorang pegawai dari sebuah perusahaan yang mengoperasikan kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional sehubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan operasi semacam itu, hanya dapat dikenakan pajak negara dimana perusahaan tersebut berada. walaupun demikian ketentuan asal dan juga berlaku keuntungan keuntungan itu, keuntungan atas modal, atau modal yang sesuai dengan kepemilikan gulf air" oleh uni emirat arab. sehubungan dengan dan telah disepakati bahwa apabila bawah satu konvensi atau persetujuan atau protokol pada pada konvensi atau persetujuan ditandatangani antara indonesia dan anggota dari dewan kerjasama dari gulf arab state, atau pada negara ketiga,. setelah penandatangan persetujuan ini, antara indonesia dengan setiap anggota negara negara teluk, atau negara ketiga persetujuan persetujuan indonesia yang menyangkut peraturan peraturan dan (pajak atas cabang) dan suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberlakukan kepada penduduk uni emirat arab dalam persetujuan ini, kemudian sejak tanggal dimana persetujuan indonesia atau persetujuan atau protokol mulai berlaku, maka perlakuan yang sama dengan sendirinya diberlakukan kepada penduduk uni emirat arab bawah persetujuan ini. sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, telah diberi kuasa yang sah oleh masing masing pemerintah telah menandatangani protokol. dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan ketentuan perjanjian inini emirat arab berhasrat untuk meningkatkan dan memperkokoh hubungan ekonomi denganakan dianggap sebagai pajak pajak atas penghasilan semua pajak yang dikenakan terhadap penghasilan secara keseluruhharta tak gerak. pajak pajak yang tercakup dalam persetujuan ini adalah untu (selanjutnya disebut sebagai pajak indonesia"). untuk uni emirat arab pajak penghasilan, pajak perusahaan. (selanjutnya disebut sebagai pajak uni emirat arab) persetujuan ini berlaku pula terhadap semuatelah disebutkan pada pejabat pejabat yang berwenang dari negara negara pihak pada persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang undangan perpajakan mereka masing masing.united arab emirates seiring promote and strengthen the economic relation concluding,. the existing taxes which agreement shall apply (a) the case indonesia the income tax imposed under the undang undang pajak penghasilan law amended) (income tax laws). (hereafter referred indonesian tax). (b) the case the united arab emirates income tax, corporation tax. (hereafter referee u.a.e.greement addition to, place of, the existing taxes within reasonable period time after such changes. article general definition for the purpose this agreement, unless the context otherwise requires: (a) theaters contracting state" and "the other contracting state" mean the context requires, the united arab emirates the republic indonesia. (bc) the term united arab emirates", means the united arab emirates and when used, geographical sense, means its territory, including islands, territorial sea, and any other area the sea the air within which the united arab emirates exercises under its law and conformity with international law, sovereign rights its jurisdiction, (d) theater "tax" means u.a.e tax indonesian tax the context requires:, (e) the term "person" includes individual, company, any other body persons, theaternational" means all individual possessing the nationality contracting state and all legal persons, partnerships and associations deriving their status such from the law force contracting state."competed authority" means ( ) case the republic indonesia, the minister finance his authorised representative, and case u.a.e, the minister finance and industry his authorised representative. the applications this agreement either the contracting state, any term not defined therein shall unless the context otherwise requires under the laws that state, liable tax therein reason tdeemed resident both contracting states, then his status shall defined follows: ( ) shall deemed resident the state which has permanent home available him. has permanent home available him both contracting state, shall deemed p@) the contractingcontracting states, shall deemed resident the contracting state which has habitat abode: hi) the has habitat abode both contracting states neither them, shall deemed resident the contracting which national, iv) his nationalone person other than individual resident both contracting states then shall deemed beaspecifically: (a) place management, (b) branch, (c) office: (d) factory, (e) workshop, asing, oil gas well, quarry any other place extraction natural resources, drilling working ships used for exploration and exploitation natural resources: farm plantation, the term "permanent establishment" like wise encompasscontracting state through employees other personnel the other contracting state, provided that such activities continue fot the same project connected project for period periods aggregation more than six months. notwithstanding the provisions paragraphs the term "permanent establishment" shall deemed not include: (a) the for the enterprise, (e) the maintenance fixed business for the purpose solely for the purpose carrying on, for the enterprise any other activity preparatory auxiliary character, (the sale goods merchandise belonging the enterprise displayed the frame occasional temporary fare exhibition after the closing the said exhibition, provided that involving parties companies fulfill all requirements either contracting states. notwithstanding the provisions paragraphs and person acting contracting state behalf enterprise the other contracting state other than agent independent status whom paragraph applies shall deemed permanent establishment the first mentioned state (a) kelas the first mentioned state general authority negotiate and conclude contracts for behalf such enterprise, (b) maintains the first mentioned state stock goods merchandise from which regularly sells goods merchandise for behalf such enterprises, broker, commission agent other agent genuinely independent status who merely acts intermedia between enterprise one the contracting states and prospective customer the other contracting state, shall not deemed permanent establishment that other contracting state andcontractingbuildings enterprise contracting state shall only tablethis provision applicable respective the limitation provided the internal lawnotwithstanding the provision paragraph articlethe other contracting state shall table only the first mentioned the contracting state. for the purpose this article profits from the operation ships aircraft international traffic shall include: profits derived occasionally from the rental bareboat basis ships aircraft used international traffic, profits derived from the use rental containers, such profits are supplementary insidental the profits which the provisions paragraph apply, interest funds directly connected with such operation,pai(ten percent) the gross amount the dividend. the provisions paragraphs shall not affect the taxation the company respect the profits out which the dividen are paid with due consideration the law for foreign investment either the contracting state. the term "dividend" used this article means income from shares, jouissance" shares "jouissance" rights, mining shares, founders" shares(five percent)(five percent)interest derived loans guaranteed that government shall exempt from taxs shall not regarded interest for the purpose this article. the provisions paragraphsfixed base situated therein, the person thatnd article the case may shall apply. interest shall deemed arise contracting state when the player the government that state, political subdivision, local authority thereof(five percent) the gross amount such royalties. the term "royalties" used this article means payment any kind received consideration for the use of, the right use any copy right literary, artistic, scientific work including cinematography films, any patent, trade mark, design model, plan secret formula process but the term royalties does not include payment respect the operation mines garis exploitation natural resources related activitieslocated therein performs that other state independent personal,directly connected with such permanent establishment fixed base. such case the provisionsthereoflaws each contracting state, due regard being given tote other provisions this agreement. article gains from the alienation property gains derived resident contracting state from the alienation removable property, defined paragraph article and situated the other contracting state may taxes the contracting statefixed basethat other state. gainse contracting state where the enterprise residentactivities similar character may taxes that contracting state,has such fixed base the income may taxes the other contracting state, but only much attributable that fixed base. the term "professional services" include especially independent scientific, literary and artistic education teaching activities well the independent activities physicians, lawyers, engineers, architects, accountant and dentist. article dependent personal services subject the provisions articlecontractingcontractingcontracting state. article teachers and researches and who, the invitation any university, college, school other similar educational institution scientific research institution visits that other state for period not exceeding three years solely for the purpose teaching research both such educational institution scientific research institution shall executed from tax for period not exceeding three years that other state any remuneratiion for such teaching research which subject tax the first mentioned state. article students and trainees student business apprenticepresent the first mentioned contracting state for the purpose his education training shall exempt from tax that first mentioned contracting state (a) payments made him persons residing outside that first mentioned contracting state for the purpose his maintenance, education training, and (b) regeneration from employment that first mentioned contracting state, provided that such employment being full time employment lasts not more than days the years assessment. individualtemporary present the first mentioned state primarily for the purpose study, research training recipient grant, allowance award from scientific educational, religious charitable organization under technical assistance programme entered into the government contracting state shall, from the date his arrival the first mentioned state connection with that visit, exempt from tax the state, for period not exceeding the period the grant. article artistpublic entertainer, such theatre, which these activitiincome derived from such activities performed within the frame work culturaldengan (a) istilah negara pihak pada persetujuan" dan negara pihak lainnya pada persetujuan" berarti uni emirat arab atau republik indonesia, (b) istilah indonesia" meliputi wilayah republik indonesia seperti yang tercantum dalam perundang undangannya dan daerah sekitarnya diperserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut, (c) istilah uni emirat arab" berarti wilayah uni emirat arab, dan jika digunakan dalam pengertian geografis, berarti seluruh wilayahnya, termasuk pulau pulau, daerah laut, wilayah lain laut dan udara terhadap mana uni emirat arab mempunyai hak hak berdaulat atas yurisdiksi menurut hukum internasional, (d) istilah pajak berarti pajak uni emirat arab atau pajak indonesia tergantung dari hubungan kalimatnya, (e) istilah "orang" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang dan badan, istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum, yang diperlakukan sebagai suatu badan hukum untuk tujuan perpajakanh) istilah warganegara berarti setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari negara pihak pada persetujuan dan semua badan hukum, usaha bersama,, istilah "pejabat yang berwenang" berarti ( ) indonesia, menteri keuangan atau wakilnya yang sah: dan uni emirat arab, menteri keuangan dan industriagreements concluded between the contracting states are reciprocal executed from tax only such activities are sponsored the government contracting state activities financed public funds and charges which are none profitable character function and the activities are not carried out for the purpose profits. article director'stensions and annuities subject the provision paragraph article tensions, annuities and other similar remuniration paid the resident contracting state consideration past employment shall table only that state. the term tensions, annuities and other similar regeneration used this article means periodic payments made after retirement consideration past employment way the compensation for injuries received connection with past employment. article government serviceslocal(a) anylocalother income items income resident contracting state, wherever arising, which are not expresslyderived resident contracting state, this residentmethods elimination double taxation the laws force either the contracting states shall continue govern the taxation income, the respective contracting states.which the nationals the other state the same circumstances are may subjected. the taxation reliefcontracting state than the taxation review enterprise that other state carrying the same activities the same circumstances and under the same methods (a)otherwise which grants its own residents. (b) nothing this article shall constructed imposing legal obligation contracting state extend the residents the other contracting state, the benefit any treatment, preference privilege which may accorded any other state its residents virtue the formation customs union, economic union, free trade area virtue any regional sub regional arrangement relating wholly mainly taxation, which the first mentioned state may party pursuant the practice either contractingwhich other similar enterprise the first mentioned state are subjectedwithout prejudice the remedies provided the national laws those states, address the competent authority the contracting state which resident application writing stating the grounds for claiming the revision such taxation. admissible, the said application must submitis agreement. the competent authority the contracting state shall endeavour, the objection appears justifiedshall when necessary communicate with each other directly for the purpose applying this agreement andthe carrying out the provisions this agreement. any information exchangardindustrialpublic ordersubjected ratification accordance with the applicable procedures each contracting state and instruments ratification shall exchanged soon possible. the agreement(a)where the undersigned, dulu authorized there, have signed this agreement both texts, being equally authenticr'ie muhammad ahmed humain al layer minister finance minister state for finance and industry protocol the moment signing the agreement between the united arab emiratess shall form integral part the agreement. article understood that the term "resident contracting state" used the first sentence paragraph includes that state itself, any political subdivision local authority thereof will any financial institution of, and controlled that state, political subdivision local authority. article where enterprise contracting state derives income profits from the extraction petroleum other natural resources from related activities therewith the other contracting state through permanent establishment otherwise nothing this agreement shall affect the right that other state apply its internal taxation laws respect such activities. article and regeneration derived employee enterprise operating ships aircraft international traffic respect employment directly connected with such operation shall table only the state which the place where the enterprise resident. however the provisions article paragraph article and paragraph article shall also apply profits, capital gains and capital gulf air, but such part those profits, capital gains capital correspond the holding gulf air" owned the united arab emirates. article and agreed that under any convention agreement protocol convention agreement signed after the signature this agreement between indonesia and any member the state the cooperation council the gulf arab states, third state, indonesia accord, regards the provisions article paragraph and paragraph (branch tax) and article paragraph treatment more favourable than that accorded residents the united arab emirates under this agreement, then from the date which the relevant indonesian agreement agreement protocol enters into force tha same favourable treatment shall automatically apply residents united arab emirates under this agreement. witness thereof the undersigned, being dulu authorized there, their respective government have signed this protocolte muhammad ahmed humain al layer minister finance minister state for finance and industry )@l) jika negara pihak pada persetujuanbiasanya berdiam, hinegara pihak pada persetujuan tersebut, dianggap sebagai penduduk berdasarkan kewarganegaraan dari negara pihak pada persetujuan. iv) jika seorang warganegara dari negara pihak pada persetujuan, atau sama sekali bukan warganegara dari negara pihak pada persetujuanseseorang selain orang pribadi berdasarkan ketentuan ketentuan merupakan penduduk kedua negara pihak pada persetujuan maka dianggap merupakan penduduk dari negara dimana tempat manajemennya yang efektif beradlokasi pertambangan, suatu ladang m,minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber kekayaankekayaan alam, (g) suatu pertanian atau perkebunan. istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi suatu bangunan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan atau kegiatan kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu, apabila lokasi, proyek atau kegiatan itu berlangsung untuk masa yang melebihi bulan: pemberian jasa jasa termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan yang dilakukan oleh karyawan atau orang lain negara pihak pada persetujuan, asalkan kegiatan kegiatan semacam itu untuk melanjutkan proyek yang sama atau proyek yang bersangkutan untuk jangka waktu lebih dari bulan. menyimpang dari ketentuan ketentuan sampaitertentu dari usahatertentu dari usaha semata mata dengan maksud menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat persiapan atau penunjang, (penjualan barang barang atau barang dagangan milik perusahaan yang dipamerkan dalam rangka pameran sementara, atau eksibisi, setelah penutupan eksibisi tersebut, asalkan pihak pihak atau perusahaan tadi memenuhi persyaratan dari masing masing negara pihak pada persetujuanmenutup kontrak kontrak negara yang disebut pertama itu dan melakukan perjanjian atas nama perusahaan tersebut, atau (b) mempunyai persediaan barang barang negara yang disebut pertama atau barang dagangan mana secara teratur menjual barang barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut. makelar, komisioner atau agen yang statusnya berdiri sendiri, yang matamata bertindak sebagai makelar satu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan dengan langganan yang prospektif dari negara pihak lainnya pada persetujuan, tidak akan dianggap sebagai suatu bentuk usaha tetap negara pihak pada persetujuan itu asalkan orang tersebut bertindak dalam jalur usaha yang lazim. tetapi apabila kegiatan kegiatan agen semacam itu ditujukan secara keseluruhan atau mendekati keseluruhan sebagai mewakili perusahaan tersebut, dia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam arti ini. kenyataan bahwlainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain) tidak akan dengan sendirinyabagaimanapun juga istilah tersebut meliputi benda benda yang mengikuti daridak tetap sebagai balas jasa untuk pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan (deposit) bahan galian, sumber sumber dan sumber sumber daya alam lainnya:: bentuk usaha tetap tersebut:ketentuan ini berlaku tanpa batasan batasan yang ada berdasarkan batasan batasan undang undang dalam negeri, tidak akanmenyimpang dari ketentuan laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan dari negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal laut atau kapal udara dalam lalu lintas internasional negara pihak lainnya pada persetujuan, akan dikenakan pajak pada negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama. dalam hubungan dengan ini laba dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional akan termasuk: laba yang berasal dari persewaan kapal laut atau pesawat udara yang dipergunakan dalam jalur lalu lintas internasional, laba yang berasal dari penggunaan atau persewaan kapal kontainer, apabila laba semacam itu merupakan pelengkap atau insidental terhadap laba dimana ketentuan pada tersebut berlaku, bunga atas dana yang langsung berhubungan dengan operasi semacam itu. ketentuan ketentuan dkegiatan keagenansepuluh persen) dari jumlah kotor dividen. ketentuan ketentuan pada tidak berlaku apabila pengenaan pajak terhadap perusahaan atas laba yang daripadanya dividen dibayarkan dengan didasarkan pada ketentuan undang undang bagi penanaman modal asing dari masing masing negara pihak pada persetujuan." atau hak hak "jouissance" saham saham pertambangan, saham saham pendiridan pemilikan bahansendiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari negara lain itu. menyimpang dari ketentuan ketentuan lainnya dalam persetujuan ini, apabila suatu badberdasarkan undang undang yang bersangkutan tetapi pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi (lima persen)asal bunga itu(lima persen)tau bunga yang diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh pemerintahmbayaran denda atas keterlambatan dalamdistribusi. distribusi man nya ny) rat presiden republik badan pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil dan menengah disingkat bps kpk, ss.badan. distribusi ny) wat presiden republik ndo kesia badan pertanahan nasional disingkat bpn, badan karantina nasional disingkat baratan yaitu bagian keduapuluh enam yang terdiri dari (tiga) yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut bagian keduapuluh enam lembaga informasi nasional lin mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan bidang kebijak, pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, cc. pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan . distribusi man ny) rat presiden republik ndo kesi, cc. penyediaan informasi tentang layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negaraketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut (l) dalam melaksanakan tugasnya, masing masing land dikoordinasikan oleh menteri. distribusi sy) ny) n1y wat presiden republik ndo kesia menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan bagi lembang dan lin, menteri dalam negeri dan otonomi daerah bagi bpn, menteri kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi bpom:, menteri negara riset dan teknologi bagi lipi, lapan, bppt, batan, kapten, bakosurtanal dan bsn, menteri negara pemberdayaan perempuan bagi bukan, dan j . menteri negara koperasi dan ukm bagi bps kpk. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut dengan ditetapkannya keputusan presiden ini, seluruh aset dan personil eks departemen penerangan serta unit pelaksana teknis dialihkan kepada lin. . distribusi mulandistribusipenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah dan kesejahteraan sosialkebudayaan dan pariwisata. bagian kedua departemen dalam negeri dan otonomi daerah departemen dalam negeri dan otonomi daerah dan otonomi daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam departemen dalam negeri dan otonomi daerah menyerang gerakan fungsi pelancaran pelaksana: pelancaran kegiatan distribusi bahan bahan pokok bidangnya, pp. pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih'bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan perbenihan pertanian: gg. pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, peng gunaktr.:jinan usaha perkebunan: aa tasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian areal per kebutan, bb awetan, dan pemanfaatan secara lestari bidang per kebutan: ccdd. penyusunan rencana makro perkebuncaran pelaksanaan bidang kehutce b kawasan, dan pengendalian kawasan hutan,lembaga konservasi,: b: ccncaran pelaksanalancaran kegiatan distribusi bahan bahan pokok bidangnya:dan pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau pulau kecil, penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanudi daylusif dan landas kontinen. bagian kedua ncaran pelaksanaan bidang perhubungan dan tele tata ruang udara nasional,penerbangan bandar udara:pedoman penyelenggaraan penyiaran: dan udara, xx. penerbit: aa.radio kecuali radio dan televisi lokal bidangnya: bb. sertifikasi peralatan dan pelancaran penunjang operasi penerbangan: cc. pelaksanaan pemberian jasa meteorologi dan klimatologi serta pelayanan navigasi penerbangan: dd. penetapan persyaratan untuk penentuan kelas jalan:, serta penyerang garapan infrastruktur penyiarbagian ketiga : pelancaran pelaksanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah serta sumber daya air, termasuk pengembangan konsmukimkelembagaan, pemberian pedompelancaran kerjasama penataan ruang lintas propin,:jdesaan: penetapan pedoman perijinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas propinsi:dengan kesepakatan daerah. bagian keempat belas departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial departemen kesehatan dan kesejahteraa dan kesejahteraan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial menyerang gerakan fungsi pelancaran pelaksanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosialdan kesejahteraan sosial mempunyai kewenangan:tional):pedoman akreditasi lembaga penyelenggara pelayan an sosial, serta: pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. bagian kelima ncaran pelaksanaan bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda, dan keolahrag mberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan,, fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial. bagian keenam belas departemen agama pelancaranpedoman tata cara kerja sama daerah dengan lembaga badan luar negeri, dan kerja sama antar daerah desa dan antarncaran pelaksanaan bidang keagamujuhpenyelenggara kan fungsi pelancaran pelaksanahanyalah gunakan tenaga kerja anak bawah usia. bagian kedelapan belastugaslancaran pelaksanaan bidang kebudayaan dan pariwisatakebudayaan dan pariwisatbudayaan dan pariwisatastandar dan norma sarana kepariwisataan: an dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi:pedoman peredaran film dan rekaman video komersialetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan: penetapan pedoman kerjasama internasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan. bab susunan organisasi bagian pertama umum departemen terdiri dari: dan penatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya subbagian tata usahapada ini tangan dan persetujuan tertulis dari menteri yang ber tanggung jawab bidang pendayagunaan aparatur negara. menterimenteri mudketentuan lebih lanjut mengenai organisasiyang setingkattigakehakiman dan hak asasi manusiancaran pelaksanaan politik luar negeri serta penyerang garap, penetapan kebijakan sistem informasi nasionalncaran pelaksanaempatpertahananuangan: sekretariat jenderal dapat terdiri dari sebanyak banyak nya (tujuh terdiri dari sebanyak banyaknya (delapan) direktorat, masing masing direktorat dapat terdiri dari sebanyak banyaknya (enam terdiri dari sebanyak banyaknya (tujuh) pusat biro, bidang subbagian. departemen agama,bab viii ketentuan peralihanditetapkannyadan keputusan presiden nomor tahun tentang ke dudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata ker ja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, ter nya, penetapan kebijakan sistem informasi nasionalrang gerakan fungsi pelancaran pelaksanagaturan dan pembinaan terhadap bidang pemasaran katancaran pelaksanaan serta pembina lancarmbinaan pelaksanaan pengelolaan bumnilii. penetapan kebijakan bidang penanaman modal, pengaturan kawasan berikat bidangnya, penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh pemerintah daerah, iletapan pedoman penyusunan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pusat daerah, serta pedoman pengurusan pertanggungjawaban: penyusunan laporan keuangan daerah, penetapan kebijakan bidang pasar modal: penetapan kebijakan pengelolaan bumrang gerakan fungsi pelancaran pelaksanatenaga listrikin jabjjin usaha inti listrik yangmeliputi pembangkitan lintas propinsi, transmisi, dan distribusi, serta ij rakan fungsi pelancaran pelaksanaan bidang perindustrian dan per dagangenetapan standar nasional barang dan jasa bidang industri dan perdaganganturan persaingan usaha, penetapan standar pen dapelancaran, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan perdagangan ber jangka komoditi: penetapan pedoman perlindungan konsumen, pedoman pengembangan sistem pergudangan, pedoman peng gunakan produksi dalam negeri, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan bidangnya pelancaran dan koordinasi kegiatan distribusi bahan bahan pokok, penetapan pedoman pengaturan lembaga per dagangan, sarana dagang dan keagenan, serta peng dukung perumusan kebijakan bidangnya: penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan eksporncaran pelaksanaan bidang pertanian dan perkebu aa. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan memperlemah ketahanan nasional pada umumnya, bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi bidang ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya, bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut dipandang perlu membentuk dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, mengingat undang undang dasar memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan. membentuk dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, yang susunannya terdiri dari: ketua :. presiden republik indonesia ketua presiden republik indonesia sekretaris jenderal merangkap anggota: sdr. prof. dr. widodo nitisastro wakil sekretaris jenderal merangkap anggota sdr. dr. fuad bawazier, direktur jenderal pajak, departemen keuangan, anggota menteri negara koordinator bidang ekonomi, keuangan dan pengawas pembangunan, menteri negara koordinator bidang produksi dan distribusi:rencanaan pembangunan nasional ketua bappenas: gubernur bank indonesia: sdr. drs. radius prawira, swasta: sdr. atmosardjono subordo, swasta, sdr. tari abang mba, swasta. dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan melakukan. mulan yes wat presiden republik indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan dibantu oleh pejabat tinggi dana moneter internasional imf) sebagai penasehat. sekretaris jenderal adalah pelaksanaan harian dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan bertanggung jawab atassebagai pelaksana harian dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sekretaris jenderal mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan. dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan ketua dewan. hal hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan keputusan presidesymuddipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tugasmemutuskan: menetapkan keputusan presiden tentang susunan organisasi dan tugas menteri muda. babi susunan menteri muda menteri muda terdiri dari menteri muda urusan percepatan pembangunan kawasan timur indonesia, menteri muda urusan restrukturisasi ekonomi nasional. men mn) n4z rat presiden rep publik indo kesia bab susunan organisasi dan tugas bagian pertama menteri muda urusan percepatan pembangunan kawasan timur indonesia menteri muda urusan percepatan pembangunan kawasan timur indonesia terdiri dari menteri muda, deputi bidang investasi, deputi bidang sumber daya pembangunan, deputi bidang pembiayaan pembangunan, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, staf ahli bidang hukum dan perundang undangan, staf ahli bidang sosial budaya. (l) deputi bidang investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang investasi. deputi bidang sumber daya pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang sumber daya pembangunan. deputi bidang pembiayaan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pembiayaan pembangunanhukum dan perundang undangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan perundang undabagian kedua menteri muda urusan restrukturisasi ekonomi nasional menteri muda urusan restrukturisasi ekonomi nasional terdiri dari menteri muda, men mn) nya ny) rat presiden rep publik indo kesia deputi bidang restrukturisasi kebijakan sektor riil, deputi bidang restrukturisasi perusahaan, deputi bidang kelembagaan, hukum, dan regulasi, staf ahli bidang pengembangan ekonomi makro dan keuangan, staf ahli bidang pengembangan kerja sama ekonomi internasional, staf ahli bidang pengembangan sektor usaha kecil menengah. (l) deputi bidang restrukturisasi kebijakan sektor riil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang restrukturisasi kebijakan sektor riil. deputi bidang restrukturisasi perusahaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang restrukturisasi perusahaan. deputi bidang kelembagaan, hukum, dan regulasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang kelembagaan, hukum, dan regulasi yang diperlukan untuk restrukturisasi ekonomi dan privatisasi badan usaha milik negara. staf ahli bidang pengembangan ekonomi makro dan keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan ekonomi makro dan keuangan. staf ahli bidang pengembangan kerja sama ekonomi internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kerja sama ekonomi internasional. staf ahli bidang pengembangan sektor usaha kecil menengah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sektor usaha kecil menengahmuda urusan percepatan pembangunan kawasan timur indonesiaolitik, sosial, dan keamanan. perubahan atas susunan organisasi, nama, dan tugas setiap satuan organisasi lingkungan menteri muda urusan restrukturisasi ekonomi nasionalerekonomian. sy) ny) ny) rat presiden rep percepatan pembangunan kawasan timur indonesia ditetapkan oleh menteri negara koordinator bidang politik, sosial, drestrukturisasi ekonomi nasional ditetapkan oleh menteri negaraernie convention for the protection literary and artistic works presiden republik indonesia, menimbang bahwa bern, swiss, pada tanggal september telah diterima bernie convention for the protection literary and artistic works sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir paris, perancismemutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang pengesahan bernie convention for the protection literary and artistic works. . paksaan ya nat presiden republik indonesia mengesahkan bernie convention for the protection literary and artistic works yang diterima bern, swiss, pada tanggal september telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir paris, perancis pada tanggal juli dengan disertai pensyaratan reservation) terhadapwat presiden republik indonesiaii:men nat presiden republik indonesia: establishment union| fnimen mula presiden republik indonesiasy) wat presiden republik indonesiaarticle 14ter:" droit suite" works art and manuscripts: right interest reales: applicable law,wat presiden republik indonesia,mulan pln ya ny) nat presiden republik indonesiapasaran ya nat presiden republik indonesia:: cessation developing country status, existing stocks copies::h,man yaa nya ny) wat presiden republik indonesianeficiaries protection, works applied art and industrial design, news) (l) the expression "literary and artistic works" shall include every production the literary, scientific and artistic domain, whatever may the mode form its kun dna presiden republik indonesiaraphy, cediassuccessorsnan pan presiden republik indonesia| (and speeches delivered the the course legal proceedingsl works: simultaneously published works|un presiden republik indonesia .1g (l) the protection this convention shall apply to: (a) author who are nationals one the countries the union for their works, whether published not, (b) author who are not nationals one the countries the union, for their works first published one thosnature the work. the performance dramatic, dramatico cinematography works the maker which has his headquarters habitat residence one the countries the union, kun presiden republik indonesial) authors shall enjoy, respect works for which theys(a)union, the country the union which the author national, provided that kean dag kun dna presiden republik indonesiaul): retroactively, notice) (ekun presiden republik indonesia article 6bis moral right: means address| (l) independententi least until the expiry the economic rights, and shall execut, the moment their ratification accession this act, does not provide for: for cinematography works:: applicable law: "comparison" terms| (l) the term protection granted this convention shall the life the author and fifty years after his deathkun presiden republik indonesia within fiftyteous adopted the author leaves doubt his identity, the term protection shall that provided paragraph the author anonymous pseudonymous work discusses: however, this term shall last least until the end period twenty five years form the making such work. the term protection subsequent the death the author and the terms provided paragraphs dan shall run fors| meaorm the death last surviving author, possible exceptions: sound and visual recordings|: quotations, illustrations for teaching, indication source and author| kean kun presiden republik indonesia shall permissible make quotations form work which has already been lawful made available the public, provided that their making compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals the form press summaries.'s compatible with fair practic| lan kun dna presiden republik indonesia indicated:| authors dramatic, dramatic musical and musical works shall enjoy the exclusive right authoring: the public performance their works, including such public performance any means process (ii) any communication the public the performance their workibis: recording: ephemeris recordings| kan yaa dna presiden republik indonesia, sounds images, (ii) any communication the public wire broadcasting the broadcast the work when this communication made organization other than the original one (iii) the public communication loudspeaker any other analogous instrument transmitting, signs sounds images, the broadcast the work. shall matter for legislation the countries the union determine the conditions under which the rights mentioned the preceding paragraph may exercised, but these conditions shall apply only the countries where they have been prescribed. they shall not any circumstances prejudicial the moral rights the author, nor his right obtain suitable regeneration which, the absence agreement, shall fixed competent authority. the absence any contrary stimulation, permission granted accordance with paragraph this article shall not imply permission record, means instruments recording sounds images, the work broadcast. shall, however, matter for legislation the countries the union determine the regulations for ephemeris recordings made broadcasting organization means its own facilities and used for its own broadcast. the preservation these recordings official archives may, the ground their exceptional documentary character, mapan rat presiden republik indonesia authorized such legislation. article i1ter| authors literary works shall enjoy the exclusive right authoring: the public citation their works, including such public citation any means process, (ii)d|pan presiden republik indonesia lampiran atas keputusan presiden republik indonesia nomor tahun pensyaratan (reservation) terhadap jd) bernie convention for the protection literary and artistic works. the republic indonesia does not consider itself bound the provision article the treaty, which provides.: the international bureau shall bring the matter the attention the other countries the union. the republic indonesia takes the position that for any dispute referred the international court justice for its decision, the agreement all the parties the dispute shall necessary each individual case". presiden republik indonesia ttd. soeharto kan presiden republik indonesia with such words, any:hy, compulsory licenses| authors literary works shall have the exclusive right authorizingjmea presiden republik indonesia (ii)any other artistic tearticle 14bis special provisions concerning cinematography works: assisi:without prejudice the copyright any work which may have been adapted reproduced, cinematography work shall protected original work. the owner copyright cinematograhpic, they have under taken bring such cons distributions, may not, the absence any contrary special stimulation, object the kan kun dna presiden republik indonesiall matter for the legislation the country where the maker the cinemantographicd) nematography work, the principal director thereof such director shall notify the director general means kun dna presiden republik indonesia works art and manuscripts: right interest reales: applicable law, procedureoriginal manuscripts writers and composers, enjoy the inalienable right interman fan presiden republik indonesia person body corporate whose name appeahor reveals his identity and establishes his claim authorship the work. (presiden republik indonesia article infringing copies: seizure, seizure deportation, applicable lawany way e: special cases|iry that work shall not protected kean kun dna presiden republik indonesia determine, cothespecial provisions regarding developing countries reference appendix: appendix part act) special provisions regarding developing countries mea nya ny kun dna presiden republik indonesia are included the appendix. subject the provisions article (b), the appendix forms integral part this act. article assembly constitution and composition, tasks, kuorum, voting, observers: convention, rules proceduresach countrysional bureau intellectual property (hereafter designated "the international bureau") referee the conventions establishing the world intellectual property organization (hereafter designated "the organization'26j (iii and give him all necessary instructions concerning matters within the kan yaa dna presiden republik indonesia competence the union: v1) determine the program and adopt the biennial budget the union, and approve its final accountsmay necessary for the work the union: amendments articles 26j (x1) take any other appropriate action designated further the objectives the union (xii) exercise such other functions are appropriate under this convention (xii(c) notwithstanding the provisions subparagraph kan n47 kun dna presiden republik indonesias decisions concerning its own procedure, all such decision shall take effect only the following conditionse three months from the date the communication. a ) delegate may represent, and vote the name of, one country only. (g) countries the union not members the assembly shall admitted its meeting observers. (urth the countries members the assembly. the assembly shall adopt its own rules procedure. article lan pan presiden republik indonesia bernie convention for the protection literary and artistic works paris act july amended september bernie convention for the protection literary and artistic works september completed paris may revised berlin november completed bernie march revised rome june brussels june stockholm july and paris july and amended september table contents article: establishment unionpresiden republik indonesia executive committee constitution, composition, number members, geographical distribution:, rules procedure)serdedwhich mightman fan presiden republik indonesiaflected, but not more than two thirds thema) the executive committee shall prepare the draft agenda the assembly, (ii) submit proposals the assembly respecting the draft program and biennial budget the union prepared the director general: (ii.take all necessary measures ensure the execution the program the union the director general, (vi) perform such other functions are allocated under this conventhe executive committee shallmea dna presiden republik indonesiakacaf,the executive committee shall adopt its own rules procedure. article international bureau tasks general, director, general information: periodical: informations countries, studies and services, participation meetings, conferences revision, other tasks| (a) the administrative tasks with respect the international convention for the protection industrial propertykan n47 kun dna presiden republik indonesiacopyrightcopyrightinformation any country the union matters concerning the protection copyright. the international bureau shall, conduct studies, and shall provide services, designed facilitate the protection copyrightkean kun presiden republik indonesia . tasks assigned it. article finances budget: coordination with other unions, resources, contributions, possible extension previous budget, fees and charges: working capital fund, advances host government, auditing account contributions the countries the union (ii) fees and charges due for services performed the international bureau relation the union: (iiij (v) the budgets, each country the n47 kun dna presiden republik indonesia class sa. class . class iii . class . class sa. class . class vii, any country may change class. chooses lower class, the country must announcession. (c) the annual contribution each country shall account the same proportion the total sum contributed the annualcountry which areas the payment its contributions shall have vote any the organs the union which nukan presiden republik indonesia . allow such country continue exercise its accordance withincrease shall decided the assemblyincrease decided.kan kun dna presiden republik indonesiaprovisions susceptible amendment the assembly: proposals, adoption, entry into force) amendment the articles referred paragraph shall enter into force one month after written notifications acceptance, affected lan nya ny kun dna presiden republik indonesiafied their acceptance such amendment. article revision objective, conferences, adoption|subject the provisions article which apply the amendments articles any revision this act, including the appendix, shall require the unanimity the votes cast. article acceptance entry into force act for countries the union ratification, accession,s (a) any country the union which has signed this kean dna presiden republik indonesia act may ratify it, and, has not signed it, may access it, instruments ratificationarticles and the appendix, provided that, such country has previously made declaration under article the appendix, then may declare the said instrument only that its ratification accession shall not apply articles (c) any country the union which, accordance with subparagraph (b), has excluded provisions there referred from the effects its ratification accession may any later time declare that extends the effects its ratification accession those provisions. such declaration shall deposited with the director general. (a) articles and the appendix shall enter into force three months after both the following two conditions are fulfilled least five countries the union have ratified accessed this act without making declaration under paragraph (b), (ii) france, spain, the united kingdom great britain and northern ireland, and the united states america, have become bound the universal copyright convention revised paris july (b) the entry into force referee subparagraph (a) shall apply those countries the union which, least three months before the said entry into force, have deposited instruments ratification accession not containing men mula presiden republik indonesiakan n47 dna presiden republik indonesia declaration under paragraph (b). (c) with respect any country the union not covered subparagraph (b) and which ratifies access this act without making decoration under paragraph (b). articles and the appendixbeen indicated the instrument deposited. the latter case, articles and the appendix shall enter into force into force with respect that country the date thus indicated. (d) the provisions subparagraphs (a) (c) not affect the application article the appendix. with respect any country the union which ratification access this act with without declaration made under paragraph (b), articlehas been indicated the instrument deposited. the latter case, articles shall enter into force with respect that country the date thus indicated. article acceptance and entry into force for countries outside the union accession, entry into force| any country outside the union may access this act and thereby become party this convention and member the union, instruments accession shall kun presiden republik indonesia deposited with the director general. (a) subject subparagraph (b), this convention shall enter into force with respect any country outside the union three months after the date which the director general has notified the deposit its instrument accession, unless subguent date has been indicated the instrument deposited date has been indicated the instrument deposited. the latter case, this convention shall enter into force with respect that country articles the date thus indicated. (b) the entry into force according subparagraph (a) precedes the entry into force articles and the appendix according article (a), the said country shall, the meantime, bound, instead articles and the appendix, articles the brussels act this convention. article bis effect acceptance act for the purposes articles the wipo convention ratification accession this act any country not bound articles the stockholm act this convention shall, for the sole purposes article the convention establishing the organization, amount ratification accession the said stockholm act with the limitation set forth article (b) thereof. article reservations limits possibility making reservations, earlier reservation, reservation the right translation, withdrawal reservation subject the exceptions permitted paragraph mea dna presiden republik indonesia this article, article (b) article and the appendix, ratification accession shall automatically ental acceptance all the provisions and admission all the advantages this convention. (a) any country the union satisfying according this act may, subject article the appendix, retain the benefit the reservations has previously formulated condition that makes declaration that effect the time the deposit its instrument ratification accession. (b) any country outside the union may declare, according this convention and subject article the appendix, that intends substitute, temporarily least, for article this act concerning the right translation, the provisions article the union convention completed paris the clear understanding that the said provisions are applicable only translations into language general use the said country. subject article (b) the appendix, any country has the right apply, relation the right translation works whose country origin country mailing itself such reservation, protection which equivalent the protection granted the latter country. (c) any country may withdraw such reservations any time notification addressed the director general. article applicability certain territories: declaration, withdrawal declaration, effective date: acceptance factual situations not implied| kan presiden republik indonesiawhich was included, and any notification given under that paragraph shall take effect three months after its notification the director general.this article shall way understood implying the recognition tacit acceptance country the union the factual situation concerning territory which this convention made applicable another country the union virtue declaration under paragraph article applicability this act and earlier acts| this act shall, regards relations between the kun dna presiden republik indonesia countries the union, and the extent that applies, replace the bernie convention september and the subsequent acts revision. the acts previously force shall continue applicable, their entirety the extent that this act does not replace them virtue the preceding sentence, relations with countries the union which not ratify access this act. countries outside the union which become party this act shall, subject paragraph apply with respect any country the union not bound this act which, although bound this act, has made declaration pursuant article (b). such countries recognize that the said country the union, its relations with them may apply the provisions the most recent act which bound, and (ii) subject article the appendix, has the right adapt the protection the level provided for this act. any country which has failed itself any the faculties for the appendix may apply the provisions the appendix relating the faculty faculties which has failed itself its relations with any other country the union which not bound this act, provided that the latter country has accepted the application the said provisions. article disputes jurisdiction the international court justice, reservations such jurisdiction, withdrawal reservation| any dispute between two more countries the union concerning the interpretation application kan yaa dna presiden republik indonesia the international bureau shall bring the matter the attention the other countries the union. kaca country may, the time signs this act deposits its instrument ratification accession, declaradraw its declaration notification addressed the director general. article closing certain earlier provisions earlier acts, the protocol the stockholm act| subject article 29bis, country may ratify access earlier acts this convention once articles and the appendix have entered into force. once articles and the appendix have entered into force, country may make declaration under article the protocol regarding developing countries attached the stockholm act. article duration the convention, denunciation unlimited duration: possibility mea nya ny kun presiden republik indonesia denunciation: effective date denunciation: moratorium denunciation|the convention obligation adopt the necessary measures: time from which obligation existsunderstood that, time country becomes bound this convention, will position under its domestic law give effect the provisions this convention. article final causes: languages the act, signature: certified copies, registration, notifications| (a) this act shall signed single copy the mea nya ny kun dna presiden republik indonesia french and english languages and, subject paragraph shall deposited with the director generarabic, german, italian, portugueseuntil january until that date, the copy referred paragraph (a) shall deposited with the government the french republic. the director general shall verify and transmit two copiesregister included such instruments made pursuant articles (c), (a) and (b), ands (c), and and well the appendix.| lan kun dna presiden republik indonesia countries the union which have not ratified accessed this act and which are not bound articles the stockholm act this convention may, until april exercise, they desire, the rights provided under the said articles they were bound them. any country seiring exercise such rights shall give written notification this effect the director general: this notification shall effective the date its receipt. such countries shall deemed members the assembly until the said datedeveloper the international bureau the organization. appendix (special provisions regarding developing countries)| article faculties open developing countries: availability certain faculties declaration, duration effect declaration, cessation developing| any country which ratifies access this act, which this appendix forms integral kan wap presiden republik indonesia part, and which, having regard its economic situation and its social cultural needs, does not consider itself immediately position make provision for the protection all the rights provided for this act, may, notification deposited with the director general the time diposting its instrument ratification accession or, subject article (c), any time there after, declara that will avail itself the faculty provided for article ii, the faculty provided for article iii, both those faculties. may, instead mailing itself the faculty provided for article ii, make declaration according article (a). (a) any declaration under paragraph notified beforesaid period. any such declaration may renewed whole part for periods ten years each notification deposited with the director general not more than fifteen months and not less than three months before the expiration the ten years period then running. (b) any declaration under paragraph notified afterten year period then running. any such declaration may renewed provided for the second sentence subparagraph (a) any country the union which has ceased regarded developing country referred paragraph shall longer entitled renew its declaration provided paragraph and, whether man presiden republik indonesiapen, kun dna presiden republik indonesia not formally withdraws its declaration, such country shall preceded from mailing itself the faculties referred paragraph from the expiration the ten year period then running from the expiration period three years after has ceased regarded developing country, whichever period expires later. where, the time when the declaration made under paragraph ceases effective, three are copies stock which were made under license granted virtue this appendix, such copies may continue distributed until their stock exhausted. any country which bound the provisions this act and which has deposited declaration notification accordance with article with respect the application this act particular territory, the situation which can regarded analogous that the countries referred paragraph may, respect such territory, make the declaration referred paragraph long such declaration notification remains effect, the provisions this appendix shall applicable the territory respect which was made. la) the fact that country avail itself any the faculties referred paragraph does not permit another country give less protection works which the country origin the former country than obliged grant under articles (b) the right apply reciprocal treatment provided for article (b), second sentence, shall not, until the date which the period applicable under article expires, exercised respect works the country origin which country which has made declaration according article kun presiden republik indonesia (a). article, works withdrawn from circulation, licenses for broadcasting organization, far works published printed analogous forms reproduction are concerned, substitute for the exclusive right translation provided for article system non exclusive and non tansferablta) subject paragraph after the expiration period three years, any longer period determined the national legislation the said country, commenting the date the first publication the work, translation such work has not been published language general use that country the owner the right translation, with his authorization, any national such country may obtain license make translation the work the said language and publish the translation printed analogous forms reproduction. (b) license under the conditions provided for this article may also granted all the editions the translation published the language concerned are out print. la) the case translation into language which kan dna presiden republik indonesia not general use one more developed countries which are members the union, period one year shall substituted for the period three years referred paragraph (a). (b) any country referred paragraph may, with the unanimous agreement the developed countries which are members the union and which the same language general use, substitute, the case translations into that language, for the period three years referred paragraph(a) shorter period determined such agreement but not less than one year. however, the provisions the foreigoing sentence shall not apply where the language question english, french spanish. the director general shall notified any such agreement the governments which have concluded it. (a) license obtainable after three years shall granted under this article until further period six months has leased, and license obtainable after one years shall granted under this article until further period ninetranslation unknown, forif, during the said period six nine months, translation the language respect which the application was made, published the owner the right translation with his pen, kun dna presiden republik indonesia authorization, license under this article shall granted. any license under this article shall granted only for the purpose teaching, scholarship research. translation work published the owner the right translation with his authorizationtranslation the same language and with substantially the same content the translation published under, thefor works which are composed mainly illustrations, license make and publish translation the text and reproduce and publish the illustrations may granted only the conditions article iii are also fulfilled. license shall granted under this article when the author has withdrawn from circulation all copies his work. (a) license make translation work which has been published printed analogous forms reproduction may also granted any broadcasting organization having its headquarters country referred paragraph upon application made the competent authority that country the said organization, provided that all the following conditions are met the translation made from copy made and acquired accordance with the laws the said country, (ii) the translation only for use broadcasts intended exclusively for teaching for the n47 dna presiden republik indonesia dissemination the results specialized technical scientific research experts particular profession (iii) the translation used exclusively for the purposes referred condition (ii) through broadcasts made lawful and intended tor recipients the territory the said country, including broadcasts made through the medium sound visual recordings lawful and exclusively made for the purpose such broadcasts:j (iv) all uses made the translation are without any commercial purpose. (b) sound visual recordings translation which was made broadcasting organization under license granted virtue this paragraph may, for the purposes and subject the conditions referred subparagraph (a) and with the agreement that organization, also used any other broadcasting organization having its headquarters the country whose competent authority granted the license question. (c) provided that all the criteria and conditions set rutin subparagraph (a) are met, license may also granted broadcasting organization translate any text incorporated audio visual fixation where such fixation was itself prepared and published and for the sole purpose being used connection with systematic instructional activities. (d) subject subparagraphs (a) (c) the provisions the preceding paragraphs shall apply the grant and exercise any license granted under this paragraph. article iii kan kun dna presiden republik indonesia limitation the right reproduction: licenses printable competent authority: conditions allowing the grant such licenses, termination licenses, works which this article applie substitute for the exclusive right reproduction provided for article system non exclusive and non transferasa) if, relation work which this article applies virtue paragraph after the expiration the relevant period specified paragraph commenting the date first publication particular edition the work, (ii) any longer period determined national legislation the country referred paragraph commenting the same date, copies such edition have not been distributed that country hisnational such country may obtain license reproduce and publish such edition that lower price for use connection with systematic instructional activities. (b) license reproduce and publish edition which has been distributed described subparagraph (a) may also granted under the kan kun dna presiden republik indonesia conditions provided for this article if, after the expiration the applicable period, authorized copies that edition have been sale for period six months the country concerned the general public connection with systematic instructional activities price reasonably related that normal charged the country for comparable works. the period referred paragraph (a)(i) shall five years, except that for works the natural and physical science, including mathematics, and technology, the period shall three years, (ii) for works fiction, poetry, drama and music, and for art books, the period shall seven years. (a) license obtainable after three years shall granted under this article until period sixreproduction unknown, frowhere licenses are obtainable after other periods and article applicable, license shall granted until period three months has leased from the date the dispatch the copies the application. (c) if, during the period six three months referred subparagraph (a) and (b), distribution described paragraph (a) has pen, dna presiden republik indonesia taken place, license shall granted under this article. ad) license shall granted the author has withdrawn from circulation all copies the edition for the reproduction and publication which the license has been applied for. license reproduce and publish translation work shall not granted nder this article the following cases where the translation was not published the owner the right translation with his authorization, (ii) where the translation not language general use the country which the license applied for. copies edition work are distributed the country referred paragraphinedition the same language and with substantially the same content the edition which was published under the saidta) subject subparagraph (b), the works which this article applies shall limited works published printed analogous forms reproduction. (b) this article shall also apply the reproduction audio visual form lawful made audio visual fixation including any protected works incorporated therein and the translation any incorporated mea nyi ny) kun dna presiden republik indonesia text into language general use the country which the license applied for, always provided that the audio visual fixation question were prepared and published for the sole purpose being used connection with systematic instructional activities. article provisions common licenses under articles and iii: and procedure, indication author and title work, exploration copies, notice, compensation license under article article iii may granted only the applicant, accordance with the procedure the country concerned, established either that has requested, and has been denied, authorization the owner the right make and publish the translation reproduce and publish the edition, the case may be, that, after due diligence his part, was unable find the owner the right. the same time making the request, the applicant shall inform any national international information center referred paragraph the owner the right cannot found, the applicant for license shall send, registered ismail, copies his application, submitted the authority competent grant the license, the publisher whose name appears the which may have been designated, notification that effect deposited with the director general, the government the country which the publisher believed have his principal place business. the name the author shall indicated all copies the translation reproduction published kean dna presiden republik indonesia under license granted under article article iii. the title the work shall appear all such copies. the case translation the original title the work shall appear any case all the said copies. (a) license granted under article article iii shall extend the export copies, and any such license shall valid only for publication the translation the reproduction, the case, may the territory the country which has been applied for. (b) for the purpose subparagraph(a), the notion export shall include the sending copies from any territory the country which, respect that territory, has made declaration under article (c) where governmental other public entity country which has granted license make translation under article into language other than english, french spanish sends copies translation published under such license another country, such sending copies shall not, for the purposes subparagraph(a), considered constitute export all the following conditions are met the recipients are individuals who are nationals the country whose competent authority has granted the license, organization grouping such individuals, the copies are tube used only for the purpose teaching, scholarship research, (iii) the sending the copies and their subsequent distribution recipients without any commercial purpose, and (iv) the country which the copies have sent has agreed with the country white competent authority main rat presiden republik indonesia contributors: certain other contributors article 14ter: droit suite" works art and manuscripts: right interest reales, applicable law::mea kun dna presiden republik indonesia has granted the license allow the receipt, distribution, both, and the director general has been notified the agreement the government the country which the license has been granted. all copies published under license granted virtue article article iii shall bear notice the appropriate language stating that the copies are available for distribution only the country territory which the said license applies. (a) due provision shall made the national level ensure that the license provides, favour the owner the right translation reproduction, the case may be, for just compensation that consistent with standards royalties normally operating licenses freely negotiated between persons the two countries concerned, and (ii) payment and transmitted the compensation should national currency regulations 'intervene, the competent authority shall make all efforts, the use international machinery, ensure transmitted internationally convertible currency its equivalent. (b) due provision shall made national legislation ensure correct translation the work, accurate reproduction the particular edition, the case may be. article alternative possibility for limitation the right translation regime provided for under the and acts, possibility change regime under article ii: time limit for choosing the alternative possibility| kan kun dna presiden republik indonesia (a) any country entitled make declaration that will avail itself the faculty provided for article may, instead, the time satisfying according this act (i) country which article (a) applies, make declaration under that provision far the right translation concerned (ii) country which article (a) does not apply, and even not country outside the union, make declaration provided for article (b), first sentence. (b) the case country which ceases regarded developing country referred article i(1l), declaration made according this paragraph shall effective until the date which the period applicable under article expires. (c) any country which has made declaration according this paragraph may not subsequently avail itself the faculty provided for article even withdraws the said declaration. subject paragraph any country which has failed itself the faculty provided for article may not subsequently make declaration according paragraph any country which has ceased regarded developing country referred article may, not later than two years prior the expiration the period applicable under article make declaration the effect provided for article (tb), first sentence, notwithstanding the fact that not country outside the union. such declaration shall take effect the date which the period applicable under article expires. kun dna presiden republik indonesia articledeclaration: repository and effective date declaration| any country the union may declare, from the date this act, and any time before becoming bound articles and this appendix country which, were bound articles and this appendix, would entitled avail itself the faculties referred article ti, that will apply the provisions article article iii both works whose country origin country which, pursuant below, admits the application those articles such works, which bound articles and this appendix, such declaration may, instead article ii, refer article (ii) that admits the application this appendix works which the country origin countries which have made declaration under (i) above notification under article any declaration made under paragraph shall writing and shall deposited with the director general. the declaration shall become effective from the date its deposit. fn1fnenglish) text. man pkn ny) bip presiden republik indonesia mulan ya nat presiden republik indonesiapasaran ya snn presiden republik indonesia, between country becoming member the union and other countries members the union:,,, cessation developinglangkah langkah penyempurnaan dan penyiapan berbagai peraturan perundang undangan bidang hak atas kekayaan intelektual berikut penyebarluasan pemahamannya, dan upaya penanggulangan pelanggaran bidang hak atas kekayaan intelektual, selama ini dilakukan secara terkoordinasi oleh tim kerjatim kerja dimaksud telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan telah memberi hasil yang memadai, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya penanganan dan pencapaian hasil bidang hak atas kekayaan intelektual, dipandang perlu melanjutkan berbagai langkah yang selama ini dilakukan oleh tim kerja melalui kelembagaan yang lebih kuat dan permanen, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut, keberadudah saatnya diakhiri dan upaya pembangunan dan pengembangan sistem hak atas kekayaan intelektual selanjutnya diselenggarakan berdasarkan keputusan presiden ini, mengingat .bubarkan tim kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam yang selama ini dikenal dengan sebutan tim keppres dengan ucapan terimakasih kepada ketua, wakil ketua dan anggota tim kerja atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. upaya pembangunan dan pengembangan sistem hak atas kekayaan intelektual indonesia dan segala kegiatan yang dilakukan serta program kerja tim kerja sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya secara fungsional dilaksanakan dan diteruskan oleh menteri kehakiman secara berkoordinasi dengan instansi yang terkait. terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan presiden ini, maka seluruh fungsi kesekretariatan tim keppres beralih departemen kehakim(maresiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa jakarte. mengesahkan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan republik slovenia mengenai kerjasama ekonomi,lindungan antara delegasi delegasi pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovenia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa indonesia, sloveemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovenia selanjutnya disebut sebagai para pihak". berhasrat memperluas dan memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama yang berkelanjutan dan berjangka panjang,, ilmu pengetahuan dan teknologiologi antarologi, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing masing para pihak demikian juga persyaratan persyaratan dan kondisi kondisi yang akan disepakati oleh para pihakharus meningkatkan, mendukung dan memberikan fasilitas bagi perkembangan lebih lanjut atas kerjasama antar dua negara dan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku negara masing masing, memungkinkan membentuk berbagai hubungan ekonomi antar lembaga lembaga kedua negara dan mengatasi setiap hambatan dalam kerjasama ini dengan persetujuan bersama. dalam rangka pengembangan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi para pihak akan mendorong saling tukar informasi, khususnya mengenai peraturan perundang undangan masing masing negara ataupun informasi lainnya yang menjadi kepentingan bersamak hak atas kekayaan intelektual hari)akan tetap merupakan hak dari pihak yang membuat kemajuan kemajuan tersebutmaksud penelitian dan pengembangan yang dibebaskan dari royalti. jika hari digunakan untuk tujuani dari pemanfaatan hari tersebut atas dasar sumbangan masing masing pihak terhadap hari tersebut. para pihak sepakat membentuk komisi bersama untuk mempelajari pelaksanaan persetujuan ini, apabila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, indonesia atau slovenpara pihak akan, sesuai persetujuan persetujuan internasional yang diterima oleh mereka dan undang undang serta peraturan masing masing negara memberikan bantuan satu sama lain dalam mengorganisir pameran pameran, eksibisi eksibisi khusus dan kegiatan promosi. para pihak menyetujui membebaskan bea pabean dan bea bea semacam lainnya, sesuai dengan peraturan perundang undangan nasional yang berlaku dari para pihak, atas impor dari: bahan bahan promosi, contoh contoh yang berasal dari salah satu negara para pihak serta bahan bahan yang diperoleh dari negara tersebut salah satu para pihak pada kesempatan kompetisi, pameran dan acara acara lainnya, dan barang barang dan peralatan untuk pameran dan eksibisi, yang tidak dimaksudkan untuk dijualamandemen secara tertulis terhadap persetujuan ini. setiap amandemen yang disetujui oleh para pihak akan disahkan sesuai sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, yang diberi kuasa oleh pemerintah masing masing telah menandatangani persetujuan ini. dibuat pada tanggal rangkap dua dalam bahasa indonesia, sloven: republik slovenia: ttd. ttd. semadi d.m. brotodiningrat vodka navbar direktur jenderal hubungan sekretaris negara ekonomi luar negeri kementerian hubungan departemen luar negeri ekonomi dan pengembangan republik indonesia republik slovenia |
alana) tatar! n17 wat kp. presiden republik indonesia memutuskan menetapkan keputusan presidenmengesahkan . b.p. silitonga |
abahwa untuk menanggulangi berbagai dampak krisis yang terjadi dalam masyarakat bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan dan keamanan, pada masa kabinet reformasi pembangunan telah dibentuk dewan penegakan keamanan dan sistem hukumdengan telah semakin efektifnya pelaksanaan tugas pemerintahan negara, dipandang perlu untuk mengakhiri keberadaan dewan penegakan keamanan dan sistem hukum:dewan penegakan keamanan dan sistem hukum, mengingat undang undang dasa. mencabut keputusan presiden nomor tahun tentang dewan penegakan keamanan dan sistem hukdiperlukan sarana olahraga yang baik dan memenuhi persyaratan standar internasional, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka lebih memberdayakan dan meningkatkan peran gelanggang olahraga bung karno, bagi peningkatan dan pengembangan keolahragaan nasional, dipandang perlu membentuk tim pengkajian kelembagaan pengelolaan gelanggang olahraga bung karno:. mapan rat presiden republik ndo kesia ketua menteri keuangan, wakil ketua menteri pendidikan nasional: anggota menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri permukiman dan prasarana wilayah, menteri kebudayaan dan pariwisata, sekretaris negara, kepala badan pertanahan nasional, ketua komite olahraga nasional indonesia,, wakil ketua direktur jenderal pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, departemen pendidikan nasional,lembaga keuangan, departemen keuangan, direktur . mms, nya x1y wat presiden republik ndo kesia direktur jenderal prasarana wilayah, departemen permukiman dan prasarana wilayah, deputi sekretaris negara bidang pemberdayaan sumber daya, deputi bidang pengkajian hukum pertanahan, badan pertanahan nasional, sekretaris ketua direksi pelaksana gelanggang olahraga bung kar kedua tim pengkajian bertugas:ketig keempat tim pengkajian melaksanakan tugas paling lamalimar keenam :. sy) ny) ny) wat presiden republik ndo kalanpada ktt seoul, korea selatan dan afc economic leaders meeting helm yokohama, jepangpada ktt seoul, korea selatan dan apec economic leaders meeting helm yokohama, jepang tanggal sampai dengan novemdrm naz presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang tim perundingan proyek asahan presiden republik indonesia, menimbang bahwa pelaksanaan proyek asahan yang didasarkan atas perjanjian antara pemerintah republik indonesia dengan penanam modal proyekakan berakhir pada tahun bahwa pemerintah republik indonesia perlu melakukan perundingan dengan penanam modal proyek asahan tersebut, guna merundingkan hal hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, bahwa agar dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional indonesia, perlu dibentuk tim perundingan proyek asahantim perundingan proyek asahan, mengingat undang undang dasar republik indonesia tahun memutuskan :. man pln jek presiden republik indonesia memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang tim perundingan proyek asahan. pertama menetapkan tim perundingan proyek asahan yang selanjutnya disebut tim perundingan, yang terdiri atas: pengarah ketua menteri koordinator bidang perekonomian: anggota menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri badan usaha milik negara, menteri lingkungan hidup, sekretaris kabinet, kepala badan koordinasi penanaman modal. tim perunding ketua menteri perindustrian: wakil ketua direktur jenderal kerja sama industri internasional, kementerian perindustrian: sekretaris sekretaris jenderal kementerian perindustrian: anggota po. ann aka! jek presiden republik indonesia anggota sekretaris menteri koordinator bidang perekonomian, deputi bidang koordinasi energi, sumber daya mineral, dan kehutanan, kementerian koor diatur bidang perekonomian, direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional, semen tarian luar negeri, direktur jenderal pemerintahan umum, kementerian dalam negeri, direktur jenderal kekayaan negara, kementerian keuangan,deputi bidang usaha industri strategis dan manufaktur, kementerian badan usaha milik negara, deputi bidang tata lingkungan, kementerian lingkungan hidup, deputi sekretaris kabinet bidang hukum, deputi. man pkn presiden republik indonesia .a deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, badan koordinasi penanaman modal, staf ahli sekretaris kabinet bidang ekonomi, ketua otorita pengembangan proyek asahan. kedua pengarah sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas: menetapkan kebijakan pemerintah republik indonesia mengenai hal hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dalam rangka perundingan proyek asahan, dan memberikan arahan kepada tim perunding mengenai langkah langkah strategis terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf ketiga tim perunding sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas: melaksanakan perundingan dengan penanam modal sesuai kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh pengarah, menindaklanjuti hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah secara berkala atau sewaktu waktu bila diperlukan. keempat :. (ann aa nyi jek presiden republik indonesia keempat tim perundingan melaporkan perkembangan dan hasil perundingan, serta langkah langkah tindak lanjutnya kepada presiden secara berkala atau sewaktu waktu bila diperlukan. kelima dalam melaksanakan tugasnya, tim perundinganenam tim perundingan bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan presiden ini sampai dengan selesainya perundingan proyek asahan atau paling lambat desember ketujuh segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim perundingan dibebankan pada anggaran belanja pada kementerian perindustrian dan kementerian lembaga pemerintah non kementerian terkait. kedelapan . (ann aka! jekaredalam lingkup lembaga pemerintah non departemen dan sekretariat jenderal badan pemeriksa keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran danderaldan lampiran iii angka sekretariat jenderal badan pemeriksa keuangan) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran angka badan pengelola industri strategis), "a. eselon ia: ketua, wakil ketua. eselon ib: deputi. cc. eselon ila: kepala biro. eselon. eselon ilb: mulan ya nat presiden republik indonesia eselon illa: eselon ib: eselon1 va, eselon vb: eselon va: eselon vb, lampiran iii angka sekretariat jenderal badan pemeriksa keuangan) huruf "b. eselon ib: staf ahli".tarif dan fiskaltarif dan fiskaltarif dan fiskal:tarif dan fiskal. pertama :. main nya ny) wat presiden republik indonesia pertama mengubah ketentuan dictum pertama, sehingga berbunyi sebagai berikut: membentuk tim tarif dan fiskalproduksi dan distribusi, sebagai sekretaris ,snn presiden republik indonesia penyelesaian perselisihan antara para pihak perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran atau penerapan persetujuan ini, jika mungkin harus diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik. bilamane. peradilanperadilanbilamana dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam dari ini pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu pihak boleh, karena tidak adanya suatubilamana ketua itu adalah seorang warganegara salah satu pihak atau yang bersangkutan terhalang untuk melaksanakan tugas tersebut, wakil ketua harus diminta untuk melaksanakterhalangyang diperlukan. peradilan. peradilan arbitrase tersebut harus mencapai mengambil keputusan dengan suara terbanyak. keputusan itue, biaya ketua dan biaya biaya selebihnya harus ditanggung renteng oleh para pihak. namun demikian, peradilan dalam keputusannya menetapkan bahwa begitu biaya yang lebih tinggi harus ditanggung men nya ny) wat presiden republik indonesia oleh salah satu dari kedua belah. subrogasi jika satu pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan atas risiko non komersial berkenaan dengan modal itu menurut jaminan tersebut. pihak lain tersebut harus mengakui pengalihan hak penanam modal itu kepada pihak yang disebut terdahulu atau setiap wakilnya yang ditunjuk. subrogasi dari pihak yang disebutkan terakhir tidak boleh melebihi hak hak asli penanam modal. berlakunya persetujuan persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal malaysia wilayah republik indonesia yang telah diberikan lain sesuai dengan undang undang nomor tahun mengenai penanaman modal asing dan undang undang apapun yang mengubah atau menggantikannya dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal republik indonesia wilayah malaysia sebelum dan setelah berlakunya persetujuan ini. xi. penerapan ketentuan ketentuan lain n1 wat presiden republik indonesia bilamana suatu masalah diatur secara bersamaan oleh persetujuan ini dan oleh persetujuan internasional lainnya dimana kedua pihak adalah pihak, tidak satu ketentuanpun dalam persetujuan ini dapat mencegah masing masing pihak atau setiap para penanam modalnya yang memiliki penanaman modal wilayah pihak lain untuk memperoleh keuntungan dari peraturan manapun yang lebih menguntungkan terhadapnya. xiipengakhiran masa berlaku persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal terakhir dimana pemerintah para pihak telahtanggal terakhir tersebut harus merujuk pada tanggal pemberitahuan terakhir dikirim. persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun, dan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu tahun dan seterusnya, kecuali jika diakhiri sesuai dengan ini. masing . masing masing pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis satu tahun sebelumnya, boleh mengakhiri persetujuan ini pada akhir jangka waktu sepuluh tahun pertama atau setiap waktu setelah itu. dalam hal penanaman modal yang dilakukan atau yang diperoleh sebelum tanggal pengakhiran persetujuan ini, ketentuan ketentuan dalam sampai open wat presiden republik indonesia persetujuan ini tetap berlaku efektif selama jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pengakhirannya. sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh pemerintahbahasa malaysia dan bahasaatas nama atas nama pemerintah republik indonesia, pemerintah malaysia, ttd. ttd. soesilo soedirman kaidah aziz menteri luar negeri menteri perdagangan internasional interim dan industrimalaysia, selanjutnya disebut sebagai para pihak": mengingat hubungan yang bersahabat dan kooperatif yang ada antara kedua negara dan rakyat mereka, berkeinginan untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan industri berjangka panjang, dan khususnya, mengakui perlunya untuk melindungi penanaman modal dari kedua belah pihak dan untuk mendorong arus penanaman modal dan inisiatif usaha perorangan dengan tujuan untuk kemakmuran ekonomi kedua belah pihak, mempertimbangkan persetujupada tanggal desember telah menyetujui sebagai berikut i. man ya wat presiden republik indonesia definisi untuk tujuan persetujuan ini (a)undang undangan, peraturan dan kebijaksanaan nasional yang disebut terakhir, mencakup, tetapi tidak terbatas pada (&) benda bergerak dan tidak bergerak juga hak hak pemilikan lain seperti hipotek, jaminan dan gadai, saham, stok dan obligasi perusahaan atau kepentingan atas pemilikan dari perusahaan tersebut: h1) tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan, (v) hak milik intelektual dan industri termasuk hak yang berhubungan dengan hak cipta, paten, merek dagang, nama dagang, desain industri, rahasia dagang, proses teknik dan keahlian dan muhibah, (v)mempengaruhi klasifikasinya sebagai penanaman modal, sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan perizinan, jika ada, yang diberikan berkenaan dengan aset semula yang ditanamkan. (b) "keuntungan" berartilaba, bunga, laba modal, dividen, royalti atau uang jasa. (c) "penanaman. (c) "penanaman modal" berarti pasaran "aa wap presiden republik indonesia setiap orang yang merupakan warga negara dari masing masing pihak sesuai dengan undang undangnya yang menanamkan modal wilayah pihak lain: atau setiap korporasi, perkongsian, trust, usaha patungan, organisasi, asosiasi atau perusahaan yang didirikan atau dibentuk secara sah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dari pihak yang menanamkan modal wilayah pihak lain, (d) "wilayah" berarti (@) dalam hubungan dengan republik indonesia,yang berdampingan dimana republik hubungan dengan malaysia, seluruh wilayah daratan yang membentuk federasi malaysia, laut, wilayah, dasar laut dan tanah bawahnya dan ruang udara atasnya. (e) "mata uang yang dapat digunakan secara bebas" berarti united states dollar, pound sterling, deutschermak, franc, japanese yen, netherlands builders atau setiap mata uang lain yang dapat digunakan secara luas untuk pembayaran dalam transaksi internasional dan diperdagangkan secara luas dalam pasar uang utama internasional. peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal il. dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, peraturan dan kebijakan nasionalnya, mengizinkan penanam modal tersebut. penanamanserta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang wetan yaa ka) nya x1y presiden republik indonesia memadai dalam wilayah pihak lain. iii ketentuan perlakuan negara sahabat penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal masing masing pihak wilayah pihak lain dan atau keuntungan layak yang diperolehnya, harus mendapat perlakuan yang adil dan wajar, dan tidak kurang daripada yang diberikan terhadap penanaman modal dari negara ketiga. masing masing pihak wilayah tidak boleh memperlakukan penanam modal dari pihak lain, sehubungan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, kurang daripada yang diberikan kepada penanam modal dari negara ketiga. ketentuan dari persetujuan ini yang berkenaan dengan pemberian perlakuan yang tidak kurang daripada yang diberikan kepada para penanam modal dari negara ketiga, tidak boleh diartikan sehingga mewajibkan salah satu pihak memberikan kepada para penanam modal dari pihak lain keuntungan atas setiap perlakuan, preferensi atau hak istimewa atau yang diakibatkan oleh (a) setiap penyatuan pabean, kawasan perdagangan bebas atau suatu pasar bersama atau suatu penyatuan moneter atau persetujuan internasional yang sejenis atau bentuk bentuk lain kerjasama kawasan yang ada atau yang akan datang dalam mana masing masing pihak adalah atau mungkin menjadi pihak, atau disetujuinya suatu persetujuan yang dibuat untuk mengatur pembentukan atau perluasan atas suatu penyatuan atau kawasan tersebut dalam kurun waktu yang wajar, atau (b) setiap persetujuan atau pengaturan internasionaliv. men ny) nat presiden republik indonesia ekspropriasi masing masing pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti ekspropriasi, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari pihak lain kecuali dalam situasi berikut (a) tindakan tersebut diambil utuk tujuan yang sah berdasarkan hukum atau untukkompensasi dengan segera, memadai dan efektif. kompensasi tersebut harus dibayar sebesar nilai pasar yang wajar sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. nilai pasar tersebut harus ditetapkan sesuai dengan praktek atau metoda yang diakui secara internasional atau bilamana nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, kompensasi tersebutsetiap penundaan yang tidak beralasan dalam pembayaran kompensasi harus dikenakan bunga berdasarkan tingkat suku bunga komersial yang berlaku sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak kecuali jika tingkat suku bunga tersebut ditetapkan menurut ketentuan hukum. kompensasi atas kerugian il. para penanam modal dari satu pihak, yang penanaman modalnyaoleh pihak yang disebut terakhir perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain. perlakuan. perlakuan tersebut tidak boleh kurangmen n4z snn presiden republik indonesia repatriasi penanaman modal masing masing pihak, tunduk pada perundang undangan, peraturan dan kebijakan nasionalnya dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari pihak lain harus mengizinkan tanpa penundaan yang tak beralasan untuk mentransfer atas (a) laba bersih, dividen, royalti, bantuan teknik dan uang jasa teknik, bunga dan pendapatan lainnya dalam tahun buku berjalan, yang dihasilkan dari setiap penanaman modal oleh para penanam modal pihak lain, (b) hasil dari seluruh atau sebagian likuidasi penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal pihak lain, (c) dana pembayaran kembali atas piutang pinjaman yang diberikan oleh para penanam modal dari satu pihak kepada para penanam modal pihak lain yang kedua belah pihak telah mengakui sebagai penanam modal, dan (d) penghasilan dan kompensasi lain dari para penanam modal pihak lain yang dipekerjakan dan diizinkan bekerja dalam hubungannya dengan suatu penanaman modal wilayah pihak lain: sejauh penanam modal dari satu pihak belum membuat pengaturan lainnya dengan instansi yang berwenang dari pihak lain wilayah mana penanaman modal berada, transfer uang yang dilakukan menurut ini harus diizinkan dalam mata uang pada awal penanaman modal atau dalam setiap mata uang lain yang dapat digunakan secara bebas. nilai tukar yang digunakan untuk transfer yang dimaksud dalam ini harus nilai tukar yang berlaku pada saat pengiriman. vii. vii pasaran "aa n47 wat presiden republik indonesia penyelesaian perselisihan penanaman modal antara penanam modal dari pihak lain (l) setiap perselisihan yang timbul antara pihak dan penanam modal dari pihak lain meliputi suatu kewajiban yang ditanggung oleh pihak tersebut dengan penanam modal dari pihak lain itu berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modal tersebut: atau suatu tuduhan pelanggaran atau setiap hak yang diberikan atau ditimbulkan oleh persetujuan ini berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modal tersebut, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi. bilamana perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan perselisihan itu secara tertulis, penanam modal itu dapat mengajukan perselisihan tersebut (a) pengadilan atau peradilan administratif atau badan yang berwenang dari pihak yang merupakan pihak yang berselisih, atau (b) the international centre for the settlement investment disputes (selanjutnya disebut sebagai centre") mengenai penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan konvensi tentang penyelesaian perselisihan penanaman modal antara negara dan warga negara dari negara lain yang mulai ditandatangani washington pada tanggal maret masing masing pihak tidak boleh menyelesaikan melalui saluran diplomatik atas setiap perselisihan yang diajukan kepada arbitrasi kecuali jika sekretaris jenderal centre, atau komisi konsiliasi atau peradilan tribunal yang dibentuk olehnya, memutuskan bahwa perselisihan tersebut tidak berada dalam yurisdiksi centre, atau pihak. pihak lain tidak mematuhi atau memenuhi putusan yang diberikan oleh peradilan arbitrasi. viikegiatan pengembangan proyek natuna, dipandang perlu melakutentuan keputusan presiden nomor tahun tentang pengembangan proyek natuna sebagaimana telah diubah mulan yaz presiden republik indonesia dengan keputusan . keputusan presiden nomor tahun diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: tim pelaksana proyek natuna bertugas menyusun rencana kerjaentuandrs. ada'oe: wakil ketua koordinator pembangunan ladang gas natuna ir. g.a.s. nyaman, wakil ketua koordinator pembangunan prasarana penunjang ir. sleman wiriadidjaja, anggota kepala satuan pelaksana kasatlak) pembangunan pulau natuna: anggota direktur utama pertamina anggota gubernur kepala daerah tingkat riau: anggota gubernur kepala daerah tingkat kalimantan barat." mulan yes sat aa. bahwa pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang selama ini diberikan dirasakan sudah cukup memadai, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut fasilitas pembebasan bea masuk, pajak penghasilan tidak dipungut, danlam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swastperaturan . mulan yes way! presiden republik indonesiaentang koordinasi pengelolaan pinjaman komersial luar negeri, keputusan presiden nomor tahun tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swast. menghapus ketentuan keputusan presiden nomor tahun tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swastairih aka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepalakepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruft rw dan kepala desa setempatabupaten garutil. surat keterangan catatan kepolisian sick), dan pas foto berwarna terbaru calon kepala desa dengan ukuran sebanyak (empat) buah pengalaman berorganisasi diatas 5panitiawas sebagaimana dimaksud dalam dansebagaimana dimaksud pada dan harus mendapat izin tertulis dari ketua panitia pemilihan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suarapanitia pemilihan. pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panitia pemilihan paling lambat (tujuh) hari setelah penghitungan suarapemerintahan desa kabupaten garut yang selanjutnya disingkat bmp::::bagian kesatu peserta musyawarah musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar yang dipilih melalui musyawarah desa diatur dengan peraturan desa, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab vepala desa tingkat kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan tidak mengandung unsur pidana.kepala desacamat tidak dapat kepala desabagian kedua para pihak para pihak yang terlibat dalam perselisihanaksi sebagai pemohon, panitia pemilihan sebagai memohon, dan calon kepala desakepala desa laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desajam kerja. panitia pemilihan kabupatenkepala desa paragraf tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh camatcamat sebagai unsur panitia pemilihan kabupaten paling kepala desakepala desa,, cc.kepala desa yang difasilitasi oleh camat, dan panitia pemilihan kabupaten membuat laporan kepada bupati bagi perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang tidak dapat diselesaikan oleh camat. perselisihan hasil pemilihan kepala desakepala desagian keenam bantuan pihak lain dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desakepala desakepala desa, cc. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih, profesional,kepala desakepala desakepala desa, berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, laporan panitia pemilihan kabupaten kepada bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat: berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dan il.viii ketentualima ribu rupiah) untuk setiap hak pilihpengawasan terhadap seluruh: forum koordinasi pimpinan daerah, sekretariat daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat dan pemeritahan desa, badan kesatuan bangsa dan politik, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, satuan polisi pamong praja, kecamatan, instansi vertikal: dan il. organisasi profesi pemerintahan desa |
bupati garut provinsi jawa baratgian keempat pendapatan dan belanja hibah langsung pendapatan dan belanja hibah langsung disajikan dan dilaporkan dalam lraerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalua naa bagan hukum po: kristiani wahyuni,sh nip.yang tidak melalui rekening kas umum daerah contoh format surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) dana bos pusat dinas pendidikan kabupaten garut surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) dana bos pusat tanggal .ooooooo. nomor.o.i kepala dinas pendidikan kabupaten garuturusan organisasi sub unit program kegiatan kode rekening uraian jumlah rp) garut, mengetahui, kepala dinas pendidikan kepala sekolah nip. nip. tata cara pengisian format sp2b dana bos pusat diisi tanggal sp2b, diisi nomor sp2b, diisi jumlah saldo akhir pada sp22b, diisi nama kepala dinas pendidikan: diisi nama kepala sekolah. contoh format surat pengesahan belanja (spb) dana bos pusat badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut surat pengesahan belanja (spb) dana bos pusat tanggal .ooooooo. fr.o. kepala bukan selaku bud memberitahukan kepada: kepala dinas pendidikan kabupaten garut bahwa telah disahkan dan dispb triwulan . tahun anggaran urusan organisasi sub unit program kegiatan mak bag pom garut, lou kuasa bud nip. tata cara pengisian format spb dana bos pusat diisi tanggal spb, diisi nomor spb, diisi jumlah saldo akhir pada spbblue utd puskesmas dinas kesehatan kabupaten garut surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan (sp3bp) badan layanan umum daerah (nama blue unit) . tanggal .ooooooo. fr.oooooooo. kepala upt puskesmasaan saldo awal koreksi bantannataaananan pendapatan pnanananananananan belanja pnananananananaaan saldo akhir pnananananananananan pembinaan prasarana sp3bp bulan . tahun anggaran urusan organisasi sub unit program kegiatan oto o|00000t9 |o0000009 garut, kepala dinas kesehatan kepala utd puskesmas nip. nip. tata cara pengisian format sp3bp blue diisi nama blue unit, diisi tanggal sp3bp, diisi nomor sp3bp, diisi nama uptutd puskesmasupt puskesmas tanggal .ooooooo. nomor.o.i. kepala bukan kabupaten garut selaku bud memberitahukan kepada: kepala dinas kesehatanlokrsud dr. slamet blue rsud dr. slamet kabupaten garut surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan (sp2bp) badan layanan umum daerah tanggal .ooooooo. nomor.o.i. direktur rsudnan ($) saldo awal koreksi bantanaataananan pendapatan pnanananananananaan belanja pnanananananananan saldo akhir pnananananananaaan pembinaan pnananananananananan sp3bp bulan. tahun anggaran urusan organisasi sub unit program kegiatan garut, lock direktur rsud nipdesa oleh kabupaten kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. tata cara pengisian format sp3bp rsud diisi tanggal blue, diisi nomor sp3bp, diisi nama blue rsudpdr. slametrsud dr. slamet tanggal .ooooooo. nomor.o.i. kepala bukan kabupaten garut selaku bud memberitahukan kepada: direktur rsud dr. slamet:, bupati garut, diisi nama kuasa bud. ttd rudy gunawanilustrasi jurnal untuk mencatat pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah dana bos pusat pendapatan contohnya: sekolah dasar negeri teropong kidul menerima dana bos pusat triwulan tahun anggaran xx, sebesar rp50. atas dasar penerimaan dana tersebut maka dilakukan jurnal cta dan akrual sebagai berikut: jurnal cta dinas pendidikan membuat jurnal sebagai berikut: jurnal lra nomor kode lom (remtamansatra pendapatan xxx hibah dana bos lra karena pendapatan dana hibah dana bos dicatat oleh bukan selaku ppid maka dinas pendidikan melakukan jurnal sebagai berikut: jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening sex oma oma iromtamansatctra xxx transfer keluar dana bos lra jurnal akrual dinas pendidikan membuat jurnal sebagai berikut: jurnal lra nomor kode san oma dom irantatmnya (so0logo| pendapatan sedangkan bukan selaku skpd melakukan jurnal sebagai berikut: tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening xxx xxx xxx transfer masuk dana bos xxx pendapatan hibah dana bos belanja beban contohnya: sekolah dasar negeri teropong kidul membelanjakan dana bos untuk belanja jasa pengelola dana bos sebesar rp1. belanja persediaan atk sebesar rp15. digunakan rp10. dan belanja modal untuk pengadaan meja dan kursi siswa sebesar rp20. atas ilustrasi diatas dapat dilakukan jurnal cta dan akrual sebagai berikut: jurnal lra dinas pendidikan membuat jurnal sebagai berikut: jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening dtanpisabmarpos javana eren are sama maamasenetar perubahan sal lra jurnal akrual jurnal neraca dan dinas pendidikan membuat jurnal akrual sebagai berikut: tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening sampan tso00ooo| ameapatomaaar blue utd puskesmas rsud pendapatan contohnya: blue utd puskesmas pasundan mendapat transfer dana kapital dari bpjs untuk bulan januari sebesar rp50. atas transaksi tersebut blue utd pasundan akan melakukan jurnal sebagai berikut: jurnal cta jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening asma dosa jembaansaciaa so0oo0oo| xxx pendapatan blue dana kapital lra jurnal akrual jurnal neraca dan tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening san tisaratap sesosoool xxx pendapatan pelayanan dana kapital belanja beban contohnya: blue utd puskesmas pasundan mengeluarkan belanja jasa pelayanan untuk pegawai sebesar rp1. belanja persediaan obat sebesar rp15. dan telah digunakan rp10. serta belanja modal untuk pengadaan tempat tidur perawatan sebesar rp20. atas ilustrasi diatas dapat dilakukan jurnal cta dan akrual sebagai berikut: jurnal cta blue utd puskesmas pasundan melakukan jurnal cta sebagai berikut: jurnal lra tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening sasa doa jetanaamaian xxx belanja persediaan obat lra xxx belanja modal membelai lra xxx perubahan sal lra jurnal akrual jurnal neraca dan tanggal nomor kode uraian debit kredit bukti rekening saja dea jstmyasmpamanan 1s000ne| xxx belanja persediaan obat san taman (oo kas blue dana kapital bupati garut, ttd rudy gunawan memutuskan:inas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten garut. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten garut. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rsud dr. slamet kabupaten garutintah yang diterbitkan oleh pemimpin blue kepada bendahara umum daerah bud) kuasa bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan atau pembiayaan yang digunakan. surat pengesahan pendapatan dana desa yang selanjutnya disingkat sp2dd adalah dokumen yang diterbitkan oleh bud untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan speed. surat pengesahan belanja dana desa yang selanjutnya disingkat speed adalah dokumen yang diterbitkan oleh bud sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan destalkpenerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rsudenerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pendapatan dan belanja dana bos pusat, pendapatan dan belanja blue, cc. pendapatan dan belanja dana desa, dan pendapatan dan belanja hibah langsung. bab iii ketatausahaan bagian kesatu pendapatan dan belanja dana bos pusat pendapatan dana bos pusat dikelola oleh satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah mbs),satuan pendidikan menggunakan dana bos pusat untuk membiayai belanja atau operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendapatan dan belanja dana bos pusat diakui pada saat diterbitkannya spb oleh ppid. spb sebagaimana dimaksud diterbitkan sesuai sp2buntuk menyelenggarakan ketatausahaan dana bos pusat sebagaimana dimaksud dalam bupatibupatisebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala dinas pendidikan, kepala sekolah dasar negeri, kepala sekolah menengah pertama negeri, bendahara dana bos pusat: ppk skpd dinas pendidikan: dan ppid selaku budpendapatan blue sebagaimana dimaksud pada dikelola langsung untuk membiayai belanja blue sesuai rba, kecuali yang berasal dari hibah terikat. pendapatan dan belanja blue sebagaimana dimaksud pada dan diakui pada saat diterbitkannya sp2bp oleh ppid. sp2bp sebagaimana dimaksud pada diterbitkan sesuai sp3bppt pusat kesehatan masyarakat serta upt laboratorium kesehatan daerah dan kalibrasi. sp2bp sebagaimana dimaksud pada diterbitkan sesuai sp3bpuntuk menyelenggarakan ketatausahaan pendapatan dan belanja blue sebagaimana dimaksud dalam bupatibupatisebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: dinas kesehatan, meliputi: kepala dinas kesehatan, dan ppk skpd dinas kesehatan. blue upt pusat kesehatan masyarakat serta upt laboratorium kesehatan daerah dan kalibrasi, meliputi: pemimpin blue, dan bendahara blue. rsud meliputi: direktur rsud, ppk skpd rsud, dan bendahara rsud. bud bagian ketiga pendapatan dan belanja dana desa berdasarkan salinan sp2d,melalui ppid. berdasarkan lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ppid selaku bud menerbitkan sp2dd sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa. berdasarkan sp2dd sebagaimana dimaksud pada ppid selaku bud menerbitkan speed sebagai dasar pencatatan realisasi belanja dana desa. penerbitan sp2dd dan speed sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran dana desa. berdasarkan sp2dd dan speed sebagaimana dimaksud pada dan ppid selaku bud menyajikan pendapatan dana desa dalam lra dan dituangkan dalam lk. untuk menyelenggarakan ketatausahaan pendapatan dan belanja dana desa sebagaimana dimaksud dalam kepala desa menetapkan bendahara desa. bendahara desa sebagaimana dimaksud pada membuka rekening bendahara desa yang ditetapkan oleh kepala desa. pihak pihak terkait dalam ketatausahaan pendapatan dan belanja dana desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala desa, bendahara desa, ppn: dan ppid selaku bud. bagian keempat pendapatan dan belanja hibah langsung pemerintah daerah kabupaten dapat menerima hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga sejenis,sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah kabupaten yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahandigunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. pendapatan dan belanja hibah langsung sebagaimana dimaksud pada diakui pada saat diterbitkannya sp2b oleh ppid. sp2b sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan:pada diterbitkan sesuai sp3bdalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga sejenis berupa uang, bupati menetapkan bendahara sumbangan atas usul kepala skpd melalui ppidkabupaten dan atau unit kerja perangkat daerah kabupaten penerima hibah, ppk skpd: pengurus barang pengguna, bud. bab pelaporan bagian kesatu pendapatan dan belanja dana bos pusat pendapatan dana bos pusat disajikan dan dilaporkan dalam lra bukan selaku skpd. belanja dana bos pusat disajikan dan dilaporkan dalam lrabelanjasaldo kas disajikan dan dikonsolidasikan dinas kesehatan untuk blue utd puskesmas dan utd laksda serta dilaporkan neraca blue pada akun kas puskesmas dan laksda. saldo kas disajikan dan dilaporkan neraca blue pada akun kas rsud untuk blue rsud. bagian ketiga pendapatan dan belanja dana desa pendapatan dana dana desa disajikan dan dilaporkan dalam lra bukan. belanja dana desa disajikan dan dilaporkan dalam lra bukan. saldo kas disajikan dan dilaporkan pada neraca bukan pada akun kas lainnya. |
remaslotata cara pemberian izin lokasiizin diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut formulir permohonan, yang diisi secara benar dan lengkap, izin prinsip, fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan, akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan hukum, uraian rencana proyek atau proposal proyek yang akan dibangun, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan tanah yang dimohon dari kepala desa, fotokopi npp, j ., il. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah lapangan lokasi, surat kuasa bermaterai rp. (enam ribu rupiah),,sesuai peraturan daerah. permohonan izin diajukacc. penerbitan berita acara atas hasi verifikasi. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim teknis yang susunannya terdiri dari unsur opd terkait. tim teknis sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati. izin dapat diterbitkaformat keputusan pemberipemegang izin lokasi pemegang izin berhak membebaskan tanah dalam area izin berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berkepentingansebagaimana dimaksud pada maka semua hak dari pemegang hak dan pihak yang berkepentingan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai rtrw, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lainberhak menggunakan tanah sesuai rencana penanaman modalnya setelah membebaskan tanah sebagaimana dimaksud pada pemegang izinopd yang membidangi urusan pertanahan, bpmptsp dan sekretariat board mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya serta pelaksanaan penggunaan tanah tersebut sesuai rencana penanaman modalnya. bab viitanah yang diperoleh berdasarkan izin sebelum peraturan bupati ini mulai berlaku, dan belum didaftarkan wajib didaftarkan. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, keputusan bupati purwakarta nomor kep. dis. pertanahan tentang tata cara pemberian izin lokasibidang tugasnya terkait dengan pemberian izin lokasikantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten purwakarta. kantor wilayah badan pertanahan nasional yang selanjutnya disebut kantor wilayah bpn adalah kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi jawa barat. menteri adalah menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional. izin lokasi yang selanjutnya disebut izinrinsipdilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin ditetapkan. izina.rmukiman kawasan perumahan permukiman (satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha. kawasan resort perhotelan (satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha. untuk usaha kawasan industri (satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha.(satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha. komoditas pangan lainnya (satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha. untuk usaha tambak (satu) provinsi ha. seluruh indonesia ha. untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin,perusahaanc. apabilamendapat persetujuan dari menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional. bab jangka waktu izin lokasi izin diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun. perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada apabila dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada perolehan tanah belum selesai, maka izin dapat diperpanjang selama (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin. apabila dalam jangka waktu izin, maka izinterhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh,sebagaimana dimaksud pada terlampir dengan peta rencana pembebasan lahan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. pehanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud dalam apabila pemegang izin memperoleh tanah luar lokasi yang telah ditetapkan dalam izindilakukan pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, maka tidak diperlukan izin baru. bab tata cara pemberian izin lokasi izin sesuai dengan rencana umum tata ruang rute) dan rtrw. izinpemohon yang akan mengajukan izin harus memiliki izin prinsip dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari boardinstansi teknis bagi non penanaman modal dalam negeri mdn) atau penanaman modal asing pma). bahan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam yang diperlukan untuk pembahasan dalam rapat koordinasi. dalam hal atas tanah yang sudah diletakkan izin akan diterbitkan izin usaha pertambangan dan atau izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang izin. |
p)) salinan egabidang pengendalian dan operasional lalu lintas membawahi, dan seksi andalan. bidang angkutan, terminal dan perparkiran, membawahi: seksi angkutan, seksi terminal, dan seksi perparkiran. unit pelaksana teknis dinashubuhubungan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi penyelenggaraan pengendalian dan operasional lalu lintas, pengujian kendaraan dan prasarana, serta pengembangan dan layanan angkutan dan terminal, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan operasional lalu lintas, meliputi: penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas, serta penyediaan sarana lalu lintas, il. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengujian kendaraan dan prasarana, meliputi: penyelenggaraan fasilitasi pengujian kendaraan bermotor, pengaturan layanan keselamatan transportasi, serta fasilitasi pengelolaan perparkiran wilayah kewenangan kabupaten, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang angkutan dan terminal, meliputi: penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan angkutan darat, pengelolaan terminal tipe serta layanan administrasi operasional angkutan perairan dan udaradan ppd akhir masa jabatan bupati pada bidang perhubuhubungrhubungan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan kabupaten lebak. kepala dinas adalah kepala dinas perhubung(: menghimpun, mengolah danendalian dan operasional lalu lintas bidang pengendalian dan operasional lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas pokok pengendalian dan operasional lalu lintas berupa pelaksanaan manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas, kegiatan penerangan jalan umum dan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana jalan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian dan operasional lalu lintas mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan pengendalian dan operasional lalu lintas, pengelolaan kegiatan pengendalian dan operasional lalu lintas, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan operasionaldan operasional lalu lintas, membawahi:pengendalian dan operasionalpemeriksaan kendaraan bermotor jalan bersama instansi terkait: mengarahkan dan mengendalikan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan jalan daerah, mengarahkan dan mengendalikan pemberian sertifikasi pengemudi angkutan umum, mengarahkan dan mengendalikan pengaturan lalu lintas dan angkutan umum terminal sub terminal daerah, melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pendidikan dan latihan pengemudi, melaksanakan koordinasi dengan bidang lain,prasarana jalarana lalu lintas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi sarana prasarana jalan mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan sarana prasarana jalan, pelaksanaan kegiatan sarana prasarana jalan, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan sarana prasarana jjaldoman teknis pengadaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana jalan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana jalrangan jalan umumrencanaan kegiatan penerangan jalan umum, pelaksanaan kegiatan promosi penerangan jalan umum, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiat jalan umumpengendalian dan operasional lalu lintas dalam rangka melaksanakan tugas bidang penerangan jalan umum, menyusun rencana dan program kerja seksi penerangan jalan umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan, melakukan perencanaan, pemasangan,, menyusun kajian teknis untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat, melakukan penertiban umum jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki kajian teknis dari dinas, melaku: melakukan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemasangan penerangan jalan umum dan jenis penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait: menyiapkjalan umum, melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan penerangan jalan umum, melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan penerangan jalan umum, menampung dan menindak oo. melakukan investigasi lapangan terhadap kejadian kejadian yang berhubungan dengmberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengendalian dan operasional, yang berkaitan dengan kegiatan urusan penerangan jalan umum, dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan, melaporkan kepada kepala bidang pengendalian dan operasionalmanajemen rekayasa dan pengawasanmanajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas mempunyai fungsi perencanaan kegiatan manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas, pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas, cc. pembagian pelaksanaan tugas manajemen rekayasa dan pengawasapengawasanmenyusun rka dan dpa lingkup seksi, cc. menyusun rencana kegiatan dan program kerja sebagai pedoman kerja, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah daerah yang meliputi volume lalu lintas, kecepatan rata rata, kecepatan maksimum dan minimum, menyiapkan dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan, menyusun ketentuan dan lintas, kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan dan pengendalian penggunaan jalan, mengumpulkan, pengolahan data, analisis dan pelaporan terhadap kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan serta daerah rawan kemacetan lalu lintas, melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang dijalan, melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas jalan, menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan, melakukan pembinaan dan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas: melakukan pembinaan dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan, melakukan pengawasan dan pengendalian penutupan sementara jalan dan jembatan berkoordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, oo. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana lalu lintas, melaksanakan pemeriksaan kendaraan jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya sesuai kewenangannya, melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan operasi penegakan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun bahan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan pembangunan terminal penumpang dan terminal angkutan barang, melaksanakan pengoperasian terminal penumpang dan terminal angkutan barang, mengawasi, membina serta memberikan surat rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi, menyiapkan bahan dan memproses pemberian surat rekomendasi izin operasional khusus mengemudi, melaksanakan penilaian dan penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum, 'y. melakukan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan dan kelas jalan kendaraan bermotor yang berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan, daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, aa. melakukan koordinasi dengan seksi lain, bb. menyusun laporan kinerja kj) seksi,lamatan lalu lintas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang keselamatan lalu lintas mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan keselamatan lalu lintas: pengelolaan kegiatan keselamatan lalu lintas, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan keselamatan: dan seksi andalan. bidang keselamatanpengujian kendaraan bermotor, keselamatan transportasi, dan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang keselamatan lalu lintaspelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas kerjalakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor, data dan informasi serta andalan, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, data dan informasi serta andalan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan, j .keselamatan lalu lintas: membantu mendampingi pembahasan rencana anggaran bidang keselamatan lalu lintas bersama dengan sekretaristugas kegiatan bidang keselamatan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan koordinasi dengan bidang lainujian kendaraan bermotopengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan perencanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengujian kendaraan bermotkendaraan bermotorogram petunjuk teknis bidang pengujian kendaraan bermotor, menyusun bahan koordinasi dan kerja sama baik didalam dinas maupun dengan lembaga instansi terkait: melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman standar pengujian yang berlaku, melaksanakan pemeriksaan kendaraan jalan sesuai kewenangannya, melakukan pembinaan dan pengawasan usaha bengkel umum kendaraan bermotor, melakukan pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, mengelola unit pengujian, menyusun rencana pengadaan, pengembangan dan analisis sarana pengujseksi data dan informasi, pelaksanaan kegiatan seksi data dan informasi, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan seksimbinaan, bimbingan, sosialisasi dan bantuan teknis keselamatan transportasi kepada pengguna dan penyedia jasa serta masyarakat pengguna jasa transportasi, melaksanakan pemantauan dan pengawasan teknis persyaratan kelayakan jalan dan rancang bangun (karoseri), kereta gandengan dan kereta tempelan jalan, melaksanakan pengawasan terhadap bengkel karoseri dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemungutan retribusi, inventarisasi data kendaraan wajib uji, sosialisasi dan supervisianalisis dampakanalisis dampak lalu lintas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi analisis dampak lalu lintas mempunyai fungsi perencanaan kegiatan analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan kegiatan promosi analisis dampak lalu lintas: pembagian pelaksanaan tugas kegiatan analisis dampak lalu lintas:keselamatan lalu lintas dalam rangka melaksanakan tugas bidang analisis dampak lalu lintas, menyusun rencana dan program kerja seksi analisis dampak lalu lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan fasilitasi dan evaluasi penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas, melakukan pengawasan atas kesanggupan pengembang sesuai rekomendasi hasil penyusunan analisis dampak lalu lintas, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kereta api, audit keselamatan jalan, melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan, melaporkan kepada kepala bidang keselamatan lalu lintas memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menilai hasil kerja bawahan,hubungan. kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada meliputi lalu lintas dan angkutan jalan lla), pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian. bagian kedua urusan perhubungan paragraf sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan lla) sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan lla) yang diselenggarakan oleh dinas meliputiangkutan, terminal dan perparkiran bidang angkutan, terminal dan perparkiran dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional urusan pemerintahan daerah bidang angkutan, keterminalan dan penyelenggaraan perparkiran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang angkutan, terminal dan perparkiran mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan keterminalan dan penyelenggaraan perparkiran, pengelolaan kegiatan keterminalan dan penyelenggaraan perparkiran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan keterminalan dan penyelenggaraan perparkiangkutan, terminal dan perparkiran, membawahi seksi angkutan, seksi terminal, dan seksi perparkiran. bidang angkutan, terminal dan perparkiangkutan, terminal, dan perparkiran, mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang angkutan, terminal, dan perparkirarumusan kebijakan teknis bidang angkutan, terminal, dan perparkiran, membina dan menyusun pedoman teknis angkutan penumpang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu kabupaten kota, mengelola pemberian rekomendasi teknis perizinan bidang angkutan, membina dan menyusun pedoman teknis angkutan barang dan angkutan khusus dan memberi bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan angkutan barang dan angkutan khusus, membina dan menyusun pedoman teknis angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang angkutan, memberikan bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusan angkutan baik penumpang maupun barang, oo. mengelola pengendalian pelayanan umum bidang angkutan, terminal, dan perparkiran, mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang angkutan, penyelenggaraan terminal dan penyelenggaraan perparkiran, mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas bidang angkutan, terminal, dan perparkiran, menyusun dan menelaah peraturan perundang undangan daerah bidang angkutan, terminal, dan perparkiran, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidangnya, dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan,angkutan, terminal, dan perparkiran, bersama dengan sekretaris melaksanakan pembahasan rencana anggaran bidang angkutan, terminal, dan perparkiran,kegiatan bidang angkutan, terminal, dan perparkiran, sesuai ketentuan yang berlakudd. memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup bidang, ee. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan, ff. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas, gg. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan, hh. melaporkan hasilangkuurusan seksiperencanaan kegiatan angkutan, pelaksanaan kegiatan angkutan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatangkutan, menyusun rencana dan program kerja seksi angkutan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ukan peninjauan lapangan dan kajian teknis dalam rangka mendukung pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang, melakukan peninjauan lapangan dan kajian teknis untuk mendukung pelayanan izin operasi taksi, menghimpun bahan dalam rangka perumusan dan penetapan tarif penumpang orang, barang, dan khusus, menyusun bahan dalam rangka pemberian rekomendasi penutupan jalan umum, melakukan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data angkutan orang, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data angkutan barang dan angkutan khusus, merumuskan bahan dalam rangka pemberian surat rekomendasi izin insidentil, oo. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan angkutan orang darat, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pengusahaan angkutan orang serta kebutuhan angkutan orang, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan angkutan barang dan khusus, melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian surat rekomendasi izin usaha angkutan, melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang jalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun jaringan lintas untuk angkutan barang, menyusun jaringan trayek angkutan pedesaan, baik rute, jumlah dan jenis kendaraan, menyusun dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan rute) dan rencana tataran transportasi lokal tatralok), melakukan pembinaan terhadap jasa penyewaan kendaraan, melakukan upaya pemecahan masalah teknis terhadap keberadaan dan fungsi angkutan perairan dan udara: melakukan peninjauan lapangan dan merumuskan kajian teknis dalam rangka penerbitan surat rekomendasi izin usaha angkutan pelayaran, surat rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, surat rekomendasi izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, surat rekomendasi izin reklamasi wilayah perairan, surat rekomendasi, surat rekomendasi izin mendirikan bangunan imb) tempat pendaratan lepas landas heli, surat rekomendasi izin usaha angkutan laut, sungai, dan danau, izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, serta pendukung perizinan lainnya wilayah perairan dan udara, melakukan penetapan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dlr dkp) bagi pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal (regional), aa. melakuperairan dan udara, bb. melakukan pengumpulan, mengolah data angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, cc. melakukan pembinaan 'dan pengawasan penyelenggaran angkutan perairan dan udara, dd. bersama dengan kepala sub bagian program dan keuangan melakukan pembahasan rencana anggaran seksi angkutan, dengan satuan kerja terkait tim badan anggaranterminketerminalan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi terminal mempunyai fungsi perencanaan kegiatan pengelolaan keterminalan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan keterminalan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan keterminerminketerminaloperasional terminal penumpang dan barang, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terminal, melaksanakan pembangunan, operasional, dan pemeliharaan terminal tipe dan barang, menyiapkan penetapan lokasi terminal tipe dan desain terminal tipe melaksanakan penarikan pemungutan retribusi terminal dan fasilitas pendukungnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang angkutan, terminal, dan perparkiran yang berkaitan dengan kegiatan terminal dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan, melaporkan kepada kepala bidang angkutan, terminal, dan perparkiranterminaparkperparkiran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perparkiran mempunyai fungsi perencanaan kegiatan pengelolaan perparkiran, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perparkiran, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan perparkiparkpelayanan perparkirpembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana perparkiran, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir swasta, melakukan pembinaan dan pengelolaan perparkiran, menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum dan desain lokasi parkir serta operasionalnya, melakukan pemungutan retribusi parkir, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan lla)alu lintas dan angkutan jalan lla)melakukan kerja sama pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga, melakukan fasilitasi dan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada juru parkir, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perparkiran, sesuai ketentuan yang berlaku susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten lebak bagan struktur organisasi dinas perhubungan kepala dinas sem pak sub bagian program sub bagian umum fungsional dan keuangan dan kepegawaian bidang pengendalian bidang angkutan, dan operasional lalu yang keselamatan terminal dan lintas perparkiran prasarana jalan kendaraan bermotor seksi penerangan seksi data dan jalan umum informasi seksi terminal seksi manajemen pengawasan lalu lintas keterangan garis kedudukan garis koordinasi : bupati lebak, ttd. iti octavia jayabaya paragraf sub urusan pelayaran sub urusan pelayaran yang diselenggarakan oleh dinas meliputi:pentingan pelabuhan dlr dkp) pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dlr dkp). paragraf sub urusan penerbangan sub urusan penerbangan yang diselenggarakan oleh dinas meliputi penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. paragraf sub urusan perkeretaapian sub urusan perkeretaapian yang diselenggarakan oleh dinas meliputidaerahhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perhubungan, cc. pengawasan dan pembinaan tugas bidang perhubu |
74. dana perimbangan rp291. belanja bantuan sosial rp12. belanja bagi hasil rp15. belanja bantuan keuangan rp785. belanja tidak terduga rp167. jumlah belanja tidak langsung rp2. belanja langsung belanja pegawai rp185. belanja barang dan jasa rp1. belanja modal rp463. jumlah belanja langsung rp1. jumlah belanja rp4. surplus defisit rp77. pembiayaan penerimaan rp331. pengeluaran rp13. jumlah pembiayaan neto rp317. sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) rp24garpart)rinsiperlu menetapkan tata cara pemberian izin prinsipterkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan izin prinsip dan atau peraturan perundang undangan. bab masa berlaku izin diberikan dalam jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali selama satu tahun. babketerangan warna kuning saran perbaikan redaksional (perubahan penyisipan penambahan kata) warna biru perubahan susunan warna ungu saran untuk ditambahkan batasan pengertian definisi warna merah sebutkan secara spesifirinsipzin prinsip yang selanjutnya disebut izinanalisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut amdal adalahpurwakartketentuan izin prinsip izin perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pembangunan sarana, kegiatan pertanian, dan usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. pemanfaatan ruang untuk perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kawasan perumahan. batasan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan yang wajib memiliki izin adalah paling sedikit (satu) ha. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perumahan harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat, menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam dan memberikan lingkungan yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. kawasan peruntukan perumahan harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum, tidak mengganggu fungsi lingkungan yang ada, dan tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam. pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahanizin untuk usaha industri sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan industri yang wajib amdal, sehingga ditetapkan industri yang diizinkan beroperasi kawasan tersebut. ketentuan teknis yang harus diperhatikan dalam pemberian izin terhadap kawasan industri, meliputi, pembatasan pembangunan perumahan baru kawasan peruntukan industri, memperhatikan penataan kawasan perumahan sekitar kawasan industri: dan kawasan industri paling dekat berjarak (lima) kilometer dari sungai. izin untuk usahaayarakat yang menjual jasa. jenis usaha perdagangan dan jasa, meliputi perdagangan berupa pusat perbelanjaan modern dengan luas lebih dari (satu) ha., bangunan penyimpanan dan pergudangan dengan luas lebih dari (satu) ha.: bangunan tempat pertemuan, aula, konferensi dengan luas lebih dari (satu) ha., bangunan untuk usaha perdagangan dan jasa lainnya yang memerlukan tanah lebih dari (satu) ha., yang dipandang memerlukan izin berdasarkan pertimbangan yang objektif. izin untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pembangkit listrik, menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, bangunan kampus pendidikan yang komplek, gedung kesehatan yang komplek dan pusat olah raga. pembangunan pembangkit listrik, harus memperhatikan pengadaan pembangkit tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,lainnya. pendirian menara telekomunikasi harus mengacu kepada rencana induk (master plan) menara bersama, persyaratan umum seperti membuat desain bangunan menara dengan struktur yang kuat dan stabil dalam memikul kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, serta memenuhi persyaratan kelayakan selama umur layanan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan pelaksanaan konstruksinya. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut memenuhi ketentuan lokasi yang disyaratkan oleh pertamina, yaitu jika lahan yang akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum terletak jalan utama, maka luas lahan yang harus dimiliki paling sedikit (seribu delapan ratus) m0, sedangkan untuk akses jalan lokal paling sedikit (seribu) m2, jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum suatu ruas jalan diatur dengan peraturan bupati tersendiri. izin untuk usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi kawasan pertanian lahan basah atau kering, kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan, dan usaha perikanan atau peternakan, harus berdasarkan lahan yang tercantum dalam rtrw. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif atau tingkat kesuburan rendah menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan. bab persyaratan izin prinsip untuk memperoleh izin, pemohonformulir permohonan, yang diisi secara benar dan lengkap, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, fotokopi ktp, fotokopi npp, fotokopi dokumen perusahaan profil perusahaan, surat kuasa bermaterai rp. (enam ribu rupiah). persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi proposal kegiatan yang berisikan jenis rencana kegiatan, gambar rencana berupa rencana tapak (site plan), desain bangunan utama dan bangunan pelengkap yang harus sesuai dengan aturan teknis dan rencana kegiatan lainnya sesuai dengan jenis usaha, dan atau pertimbangan teknis dari tim board. bab tata cara pemberian izin prinsip pemohon menyampaikan permohonan izirapat koordinasi dengan tim kerja teknis dan atau tim board, cc. peninjauan lapangan lokasi yang menjadi objek izin, dan penerbitan berita acara hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pemberian pertimbangan teknis izin prinsip. pemberian alasan penerbitan izin, dan |
bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garugarut, menimbang :yang sejalan dengan pelaksanaan program birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahmaka perlubangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupatenpemerintah daerah kabupaten harus menggunakan aplikasi umum. dalam hal pemerintah daerah kabupaten tidak menggunakan aplikasi umum, pemerintah daerah kabupatekabupatekabupatenkabupatenkabupatenyelesaian masalahlingkungan pemerintah daerah kabupaten. layanan spe sebagaimana dimaksud pada yang diterapkan pada pemerintah daerah kabupatenenerapanpemerintah daerah kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kabupaten menerapkan integrasi layanan spe didasarkan pada arsitektur spe pemerintah daerah kabupatenkabupatenpengendalian, danyang dilakukan melalui serangkaian proses: pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data:yang dilakukan melalui serangkaian melalui proses: perencanaan, pengembangan, danyang dilaksanakan melalui serangkaian prosesyang dilakukan melalui serangkaian proses: perencanaan, analisis cc.yangan. audit infrastruktur spe pemerintah daerahkabupaten. audit infrastruktur spe pemerintah daerah kabupatenkabupaten. audit aplikasi spe pemerintah daerah kabupate kabupaten. dalam melaksanakan auditpemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: audit keamanan infrastruktur spe pemerintah daerah kabupatenkabupate kabupatekabupaten dan audit keamanankabupaten dan audit keamanan aplikasi khusus. bab vkabupatenanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua bupati garut wakil ketua wakil bupati garut koordinator sekretaris daerah anggota perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunanunit kerja yangtim koordinasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun: rencana induk spe daerah kabupaten, arsitektur spe daerah kabupaten, peta rencana spe daerah kabupaten, rencana dan anggaran spe daerah kabupaten, proses bisnis spe daerah kabupaten, data dan informasi spe daerah kabupaten, infrastruktur spe daerah kabupaten, keamanan spe daerah kabupaten, dan layanan spe daerah kabupaten. bab vikabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi kabupaten kota lainnya dalam hal pengelolaan informasi. untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah daerah kabupatensaya manusia. pemerintah daerah kabupaten dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi informasipemerintahan berbasis kabupaten mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas spe pemerintah daerah kabupaten. tim koordinasi spe daerah kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap spe daerah kabupaten secara berkalmantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam berdasarkandaerah kabupaten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalamdan tidak mengikat. bab penutupberita daerah kabupaten garut sesuai dengan aslinya tahun nomor a.n. sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesra, u.b. kristiani wahyuni,sh nipkabupaten adalah arsitektur spe yang diterapkan pemerintah daerah kabupatekabupaten adalah peta rencana spe daerah kabupaten yang diterapkan pemerintah daerahlingkungan pemerintahpemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi. keamanan spe adalah pengendalian keamanan spe yangbab asas, maksud, tujuan, visi dan misi spe penyelenggara spe berasaskan pada asas: manfaat, keamanan, adil dan merata: kepastian hukum, sinergi, transparansi, kemitraan, etika: akuntabilitas: dan partisipatifpemerintah kabupaten garutpemerintah kabupaten garut.iii ruang lingkup spe ruang lingkupkemitraan dan person serta masyarakat serta dunia usaha, pemantauan dan evaluasi: dan layanan spe. bagian kedua arsitektur spe pemerintah daerah kabupaten arsitektur spe pemerintah daerah kabupatenkabupaten disusun untuk jangka waktu (lima) tahun. arsitektur spe pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati. untuk menyelaraskan arsitektur spe pemerintah daerah kabupatenkabupateabupaten, cc. perubahan pada unsur spe pemerintah daerah kabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati. bagian ketiga peta rencana spe pemerintah daerah kabupaten peta rencana spe pemerintah daerah kabupaten kabupatenkabupaten disusun untuk jangka waktu (lima) tahun. peta rencana spe pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati. untuk menyelaraskan peta rencana spe pemerintah daerah kabupatenkabupateabupaten, cc. perubahan arsitektur spe pemerintah daerah kabupaten, atau hasil pemantauan dan evaluasi spe pemerintah daerah kabupaten. revi peta rencana spe pemerintah daerah kabupatenkabupaten. pemerintah daerah kabupatenkabupaten dan peta rencana spe pemerintah daerah kabupatenkabupaten dikoordinasikan oleh perangkat daerah kabupaten yang bertanggungjawab bidang perencanaan pembangunan daerahberdasarkan pada arsitektur spe pemerintah daerah kabupatekabupaten dan atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan atau pihak lain. pemerintah daerkabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan pada arsitektur spe pemerintah daerah kabupaten. bagian ketujuh infrastruktur spe pemerintah daerah kabupaten infrastruktur spe pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pusat data pemerintah daerah kabupaten, jaringan intra pemerintah daerah kabupaten, dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah kabupaten. pusat data pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pusat penyimpanan data dilingkungan pemerintah daerah. jaringan intra pemerintah daerkabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah kabupaten. sistem penghubung layanan pemerintah daerkabupaten untuk melakukan pertukaran layanan spe antar instansi dalam pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah kabupaten kota lainnya dan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah pusat. infrastruktur spe pemerintah daerah kabupaten kabupaten. penggunaan infrastruktur spe pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bagi pakai lingkungan pemerintah daerah kabupaten kabupaten. infrastruktur spe pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh bupati. penggunaan pusat data pemerintah daerah kabupaten kabupaten. pusat data pemerintah kabupatenenyelenggaraan pusat data dimaksud harus badan usaha milik negara atau instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai pengelola pusat data. penggunaan jaringan intra pemerintah daerah kabupatekabupaten. pemerintah daerah kabupaten menyediakan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten. penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten dan atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan. pemerintah daerah kabupaten harus mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra pemerintah daerah kabupatenkabupate |
bupati tabalong amaaaaaaaaaaasawwy&wwy me.dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten tabalong. j2. pemerintah saviiisisissivuanavnnenn! rachman rasi diundangkan tanjung pada tanggal april a22dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang antara lain petunjuk teknis dana alokasi khusus dak), serta kegiatan yang sangat mendesak maka dianggap perlu melakukan sinkronisasi penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dpa) pada apbd kabupaten kepulauan talaud tahun anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatmkayaan milik desamemutuskan:rijabaran pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah penjabaran pergesesetelah pergeseran rp. bertambah dana perimbangan semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah lain lain pendapatan yang sah semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. jumlah pendapatan semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. belanja: belanja tidak langsung belanja pegawai semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. belanja hibah semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah berkurang) rp. belanja bantuan sosial semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah berkurang) rp. belanja bagi hasil semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah berkurang) rp. belanja bantuan keuangan semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. belanja tidak terduga semula rp. setelah pergeseran rp. berkurang rp. jumlah belanja tidak langsung semula rp. setelah persegesaran rp. bertambah rp. belanja langsung belanja pegawai semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. belanja barang dan jasa semula rp. setelah pergeseran rp. berkurang rp. belanja modal semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. jumlah belanja langsung semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp. surplus defisit semula rp. setelah pergeseran rp. berkurang rp. pembiayaan penerimaan pembiayaan semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah berkurang) rp. pengeluaran pembiayaan semula rp. setelah pergeseran rp. berkurang rp. jumlah pembiayaan netto semula rp. setelah pergeseran rp. bertambah rp.bupati ini. penjabaran pergesegesekepulauan talaudelonguane memeras bor kepulauan talaud,y sama kempen. mana naa kepala bagian hukum sri wahyudi maria mamalia lamaran bewtansiiadassmans |
pendelegasian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat surat bidang kepegawaian: bahwa pendelegasian kewenang, bupati adalah bupati bandung barat, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah bandung barat: kepala badan adalah kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten bandung baratandung barat, barat. bab penandatanganan penandatangan keputusan dan surat surat bidang kepegawaianyaitu kepala organisasi perangkat daerah. daftar pejabat dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, iii, iv, dan yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. contoh spesimen dan para pejabat yang berhak menandatangani keputusan dan surat surat dibidang kepegawaian dan kepegawaian skpd sebagaimana tercantum dalam lampiran dan vi, yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati inisebagaimerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang hari jadi kabupaten bandung barat, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang hari jadi kabupaten bandung barat mengamanatkan bahwa teknis pelaksanaan kegiatan hari jadi kabupaten bandung baratgian kedua maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan hari jadi kabupaten bandung barat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat kabupaten bandung barat setiap tanggal juni. penyelenggaraan hari jadi kabupaten bandung barat bertujuan: untuk merefleksikan awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan untuk memberikan penghargaan kepada pelaku pemerintahan daerahkabupaten bandung barat sebagai daerah otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah, dan cc. menunjukkan jati diri masyarakat kabupaten bandungbab pelaksanaan hari jadi pelaksanaan hari jadi kabupaten bandung barat, diselenggarakan setiap (satu) tahun (satu) kali dan dipusatkan ibu kota kabupaten bandung barat. bab iii penyelenggaraan peringatan hari jadi bagian kesatu ruang lingkup kegiatan peringatan hari jadi ruang lingkup kegiatan peringatan hari jadi kabupaten bandung barat, meliputi: penyelenggaraan upacara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat, penyelenggaraan sidang paripurna istimewa dprd kabupaten bandung barat,tema, penyelenggaraan pameran pembangunan kabupaten bandung barat, penyelenggaraan gelar budaya, adat istiadat dan kekhasan daerah kabupaten bandung barat, dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan daerah. bagian kedua panitia penyelenggara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada dibentuk panitia penyelenggara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati. panitia penyelenggara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bupati. dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan, panitia penyelenggara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, baik yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat unggulan budaya, adat istiadat, serta kekhasan daerah. kegiatan sebagaimana dimaksud pada berupa: ziarah, riung menggulung, cc. pekan seni dan promosi pembangunan, kirab dan parade budaya (gelaran), lomba, pameran, bhakti sosial, dan kegiatan lainnya. dalam rangka memeriahkan dan menyambut hari jadi kabupaten bandung barat, pemerintah daerah menghimbau pemerintah desa, instansi dan masyarakat untuk memasang spanduk, baliho, umbul umbul, banner dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk panitia penyelenggara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat tingkat desa. bagian ketiga tata cara upacara dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten bandung barat upacara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat diikuti oleh organisasi perangkat daerah, instansi, pemerintah desa, dan masyarakat yang ada wilayah kabupaten bandung barat. penyelenggaraan upacara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana, tanggal dan waktu upacara dilaksanakan pada tanggal juni pukul wib lapangan terbuka, tata upacara, meliputi: persiapan pelaksanaan upacara, penghormatan kepada inspektur upacara, pengibaran bendera merah putih, laporan komandan upacara, bendera daerah kabupaten bandung barat memasuki lapangan upacara, penghormatan kepada bendera daerah kabupaten bandung barat, mengheningkan cipta, pembacaan teks pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun amanat inspektur upacara, pembacaan doa, andhika bhayangkara, penghormatan kepada bendera daerah kabupaten bandung barat, bendera daerah kabupaten bandung barat meninggalkan lapangan upacara, laporan komandan upacara, penghormatan kepada inspektur upacara, dan upacara selesai. pakaian yang digunakan dalam upacara peringatan hari jadi kabupaten bandung barat, terdiri atas: pembina upacara pub perwira upacara pub pemimpin upacara pub petugas pembaca teks pub undangan dprd sipil psl ii. tni polri pdu iv hi. ibu ibu kebaya nasional peserta upacara: dishub pdl satpol pdl kopi seragam kopi lintas pdl organisasi seragam organisasi yang bersangkutan pelajar pramuka seragam yang bersangkutan pkk kecamatan desa seragam pkk bab sidang paripurna istimewa sidang paripurna istimewa dprd dilaksanakan sesuai peraturan tata tertib dprd. bab pembiayaan pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan peringatan hari jadi kabupaten bandung barat dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung barat, dan sumberekonomian, infrastruktur dan kewilayahan serta menyusun konsep rencanamelaksanakan analisis bahan informasi pembangunan daerah serta penyusunan, pengelolaan penyajian dan pengamanan data serta informasi pembangunan, secara berkala, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sub bagian pengendalimerintahan dan pembangunan manusia. rincian tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia:merintahan dan pembangunan manusia, rkd lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusiamerintahan dan pembangunan manusia,laksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pemerintahan danerintahan dan pembangunan manusia, membawakan: sub bidang pemerintahan, dan sub bidang pembangunan manusia. sub bidang pemerinterintahan yang meliputi urusankearsipan, serta pelaksanaan fungsi mengoordinasikan kebijakan, pengawasan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan umum serta kecamatan. rincian tugas sub bidang pemerintahan sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana kerja sub bidang pemerinterinterinterinterinterinterinterintahanangunan manusiabangunan manusia yang meliputi urusan pendidikanlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan penunjang keagamaan. rincian tugas sub bidang pembangunan manusia sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana kerja sub bidang pembangunan manusiabangunan manusiabangunan manusia:bangunan manusiabangunan manusiabangunan manusiabangunan manusiabangunan manusia, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sub bidangkonomian, infrastruktur dan kewilayahan bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahanrekonomian, infrastruktur dan kewilayahan. rincian tugas bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan,rekonomian, infrastruktur dan kewilayahan dan rkd lingkup bidang pean, menyelenggarakan pengordinasian perumusan dbidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayrekonomian, infrastruktur dan kewilayahan, membawakan: sub bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan sub bidang infrastruktur dan kewilayahan. sub bidang perekonomian dan sumber daya alamrekonomian dan sumber daya alam yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan perijinan, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pangan, pertanian dan perikanan. rincian tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alainfrastruktur dan kewilayinfrastruktur dan kewilayahan yang meliputi urusanahan, melaksanakan penyiapan bahsub bidang infrastruktur dan kewilayahanpokok menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah. rincian tugas bidang penelitian dan pengembangan sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan daerah, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah, menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, menyelenggarakan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang penelitian dan pengemblitian dan pengembangan, membawakan: sub bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahan, dan sub bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi. sub bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan wilayah yang meliputi aspek aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, penanaman modal, transmigrasi, tenaga kerja, koperasi danperikanan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, serta perhubungan. rincian tugas sub bidang sosial, ekonomi,sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahansosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahan, melaksanakan penyiapan bahkoordinasi dan sinkronisasimantauan dan evaluasi atasngelolaan data penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahmantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sub bidang sosial, ekonomi, infrastruktur danerintahan, inovasi dan teknologi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan daerah bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi yang meliputi aspek aspek pemerintahan umum, kelembagaan, penatalaksanaan, reformasi birokrasi, aparatur, perencanaan, keuangan dan aset daerah, pengawasotonomi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsiprincian tugas sub bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan, inovasi dan teknologikoordinasi dan sinkronisasimantauan dan evaluasi ataspenyiapan bahan fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerahinovasi dan tekn, penelitian dan pengembangan daerah kota tasikmalaytasikmalaya. unit adalah unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi badanncana tata ruang wilayah yang selanjutnya disebut rtrw adalah rencana tata ruang wilayah kota tasikmalaytasikmalaytasikmalayrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembrencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. rincian tugas kepala badan sebagai berikut: merumuskan rencana program kerja badan, mengoordinasi, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ipjp, rpm, rkd, renstra dan senja perangkat daerah serta perencanaan makro lainnya, mengarahkan penyelenggaragarahkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta inovasigevaluasi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan, membinaporkan, memberikan saran dan pertimbangan kepada wali kota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ilpengelolaan keuangan dan barang milik daerah, menyelenggarakan pengelolaan data statistik bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerahbadan:danaan, pengendalian dan evaluasi bidang pendanaan, pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan perencanaan pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta harmonisasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah. rincian tugas bidang pendanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang pendanaan, pengendalian dan evaluasi, melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, melakukan analisa perencanaan pendanaan pembangunan daerah, menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi ipjp, rpm, rkd,nyelenggarakan pengelolaan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi bahan informasiukanmelalui pengintegrasian hasil pengendalian dan evaluasisanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pendanaan, pengendalian dan evaluasiendanaan, pengendalian dan evaluasi, membawakan: sub bidang perencanaan dan pendanaan, dan sub bidang pengendalian dan evaluasi. sub bidang perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan pembangunan daerah. rincian tugas sub bidang perencanaan dan pendanaan sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang perencanaan dan pendanaan, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan daerah, melaksanakan penyusunan bahan analisa perencanaan pendanaan pembangunan daerah, melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang meliputi ipjp, rpm, rkdyiapkan bahandanevaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta. rincian tugas sub bidang pengendalian dan evaluasi sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang pengendalian dan evaluasi, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan analisa terhadap hasil pengendalian dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sertabidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, menyelenggarakgoordinasikan penyelenggarelenggarakrincian tugas sub bidang politik dalam negeri sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang politik dalam negeriyiapan bahmantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas sub bidang politik dalam negeorganisasi kemasyarakatanub bidang organisasi kemasyarakatan sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang organisasi kemasyarakatan, menyiapkanyiapan bahan koordinasi dan kerjasamsub bidang dan polith.kesatuan bangsa dan politik kota tasikmalaya. kepala badan adalah kepala badansatuan bangsa dan politisatuan bangsa dan politisatuan bangsa dan politikn pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politikcc. merumuskan perencanapembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatkesatuan bangsa dan politikesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan pengelolaan data statistik bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan badbadan,satuan bangsa bidang kesatuan bangsabidang kesatuan bangsa sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang kesatuan bangsa, menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjukcc.nyelenggarakbidang kesatuan bangpenyiapan bahan kebijakan teknis drincian tugas sub bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang ideologi,dalmantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas subidang kewaspadaan dini dan penanganan konfliksub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik:nyiapan bahan koordinasi dan kerjasamsub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konfnanggulangan bencanalaksanakan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana daerah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas seksi penanganan bencanaidang kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. rincian tugas bidang kebakaran dan penyelamatan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan, cc. menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan investigasi datas kejadian kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas teknis personil pemadam kebakaran, menyelenggarakan sosialisasi bahaya dan penanganan kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan terhadap kondisi membahayakan manusia, j . menyelenggarakan kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kebakaran dan penyelamalimabadan yang berlaku sebelum peraturan wali kota ini diundangkan. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan wali ,unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerahanggulangan bencanaliputi tugas pokok, dan rincian tugas unit badan penanggulangan bencana daerah kota tasikmalaya. bab tugas pokok, dan rincian tugas unit lingkungan badannanggulangan bencana dan kebakaran. rincian tugas kepala badandan kebakaran kota. bagian ketiga unsur pelaksanadan kebakaran secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. rincian tugas kepala unsur pelaksana, sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja unsur pelaksana, merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja unsur pelaksana untuk mendukung visi dan misi daerah, cc. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian dan informasi rawan bencana serta kebakaran daerah: menyelenggarakan dan mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi lain dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta kebakaran, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, menyelenggarakan kerjasama dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran daerah, menyelenggarakan mengoordinasikan untuk pengerahan sumber daya yang berada pada perangkat daerah serta instansi lainnya, dalam rangka penanganan darurat bencana, menyelenggarakan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana, j .unsur pelaksana, il. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepalaunsur pelaksanaunsur pelaksana, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada unsur pelaksanaunsur pelaksanaunsur pelaksana, mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, menyelenggarakan pengelolaan data statistik bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, j . menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja unsur pelaksanaunsur pelaksanaunsur pelaksana, melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan unsur pelaksana, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah lingkungan unsur pelaksana, melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian lingkungan unsur pelaksanaunsur pelaksana, melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi lingkungan unsur pelaksanunsur pelaksana serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan unsur pelaksanaunsur pelaksana: melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja unsur pelaksana, melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran unsur pelaksana, melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan penanggulangan bencana, melaksanakan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan unsur pelaksana, melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan lingkungan unsur pelaksana, melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan unsur pelaksanananggulangan bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, mengoordinasikan, serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi. rincian tugas bidang penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan penanganan pasca bencana, menyelenggarakan penyusunan kajian, panduan dan informasi resiko bencana daerah, menyelenggarak: menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, menyelenggarakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan penyiapan bahan mengoordinasikan sumber daya dalam rangka penanganan darurat bencana, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidanganggulangan bencana, membawakan: seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan seksi penanganan bencana. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. rincian tugas seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, melaksanakan penyusunan bahan kajian, panduan dan informasi resiko bencana daerah, melaksanakan penyiapan bah, melaksanakan penyusunan bahan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana serta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana: melaksanakan penyiapan sumber daya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat dalam penanggulangan bencananganan bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan kedaruratan bencana. rincian tugas seksi penanganan bencana sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi penanganan bencana, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penanganan kedaruratan bencana, melaksanakan penyiapan bahan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, melaksanakan penyiapan bahan mengoordinasikan reaksi cepat untuk penanganan darurat bencana, melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, melaksanakan penyediaan logistik untuk penanganan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencandan mengoordinasikan programlaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat gunyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnyabagian ketujuh kelurahan paragraf kembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari wali kota. rincian tugas lurah, sebagai berikut:ngumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan, menyelenggarakan mengoordinasikan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan mengoordinasikan dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan, menyelenggarakan mengoordinasikan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan mengoordinasikan dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum, menyelenggarakan mengoordinasikan dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik kelurahil. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelurahan kepada camat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. paragraf. rincian tugas sekretariat: dan pelayanan publik, dan penyusunan profileumum: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,dan mengoordinasik paragraf seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dandan kesejahteraan rakyat: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian,mengoordinasikan dan pembinaan peningkatan perekonomian,mengoordinasikan dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan,berdayaan masyarakat sesuai bidangnya, j . dan kesejahteraan rakyat unit adalah unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi kecamatkecamatkecamatan. bab tugas pokok dan rincian tugas unit bagian kesatu kota. rincian tugas camat, sebagai berikut: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan, merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah, cc. mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,kelurahan, membina penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan, il. menyelenggarakan urusan pemerintahan atau tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari wali kotaoo. melaporkperintah atasankecamatkecamatan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada kecamatkecamatkecamatan, mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas kecamatan, menyelenggarakan pengelolaan data statistik lingkungan kecamatan dan penyusunan profile kecamatan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinkecamatkecamatan, melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan kecamatan, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah lingkungan kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian lingkungan kecamatkecamatan, melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasikecamatankecamatan, melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kecamatan, melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan, melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran kecamatan, melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan te $masuk dalamnya penyusunan profile kecamatan:, melaksanakan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan kecamatan, melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan lingkungan kecamatan, melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kecamat |
sg) ra, kecil,awasan, pelayanan tera dan tera ulang, pengujianyidikan serta pengembangan sumber daya manusia kemetrologian. utd dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan rencana kerja utd, pengumpulan dan pengelolaan data ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan sistem internasional, cc. penyelenggaraan verifikasi standar ukuranlaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian, penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal dan pengelolaan cap tanda tera, penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang kemetrologian, penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal: penyelenggaraan ketatausahaan administrasi utd, j .il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut,gawasan, penyidikan serta pengembangan sumber daya manusia kemetrologian dankerja dan kegiatan utd, menyusun kebijakan teknis operasional utd, cc. mengoordinasikan pelayanan pengelolaan alat standar, pelayanan tera atau tera ulang, pengujian http atau bkt dan pelayanan kemetrologian lainnya, mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data tip, bkt dan satuan sistem internasional, menyelenggarakan penyuluhan dan pengawasan bidang kemetrologian, mengoordinasikan penyidikan tindak pidana metrologi legal, menyelenggarakan pengendalian sistem manajemen mutu dan pengelolaan cap tanda tera, menyelenggarakan ketatausahaan administrasi utd termasuk dalamnya pengelolaan retribusi kemetrologidinas sesuai dengan fungsinya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutlayanan publik dan penatalaksanaan, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kemetrologian, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja utd, melaksanakan pengolahan data lingkungan utd, j .: il.dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tasikmalaya, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak reklame, maka perlu melaksanakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah,ghapusan sanksi administratif pajak daerah. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pajak daerah, membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak daerah, dan cc. mengoptimalkan sektor penerimaan daerah untuk membiayai pembangunsasaran, pelaksanaan, dan masa berakhirnya penghapusan sanksi administratif pajak daerah. bab kewenangan wali kota berwenang menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang. kewenangan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah. bab sasaran penghapusan sanksi administratif pajak daerah diperuntukan bagi wajib pajak yang memiliki pajak yang terutang, dengan ketentuan sebagai berikut a.untuk pbb p2, yang tahun pajaknya sampai dengan tahun dan b.untuk pajak reklame, yang jatuh temponya sampai dengan tanggal juni penghapusan sanksi administratif pbb sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sampai batas waktu tanggal september bab pelaksanaan untuk memperoleh penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak wajibperangkat daerah yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut salinan kartu tanda penduduk, salinan nomor pokok wajib pajak dan salinan skpd. perangkat daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan. dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, maka perangkat daerah melakukan pencatatan pajak yang terutang yang akan dihapuskan sanksi administratifnya dan selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran bank yang ditunjuk. ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dikecualikan terhadap penghapusan sanksi administratif pbb p2. bentuk dan isiasa berakhirnya penghapusan sanksi administratif wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif namun belum melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang pada saat masa pelaksanaan penghapusan sanksi administratif telah berakhir, maka permohonan dianggap batal dan sanksi administratif bagi pajak yang terutang berlaku kembali. apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak belum melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penagihbentuk dan isi permohonan penghapusan sanksi administratif pajak daerah perihal permohonan penghapusan sanksi administratif pajak reklame kepada yth kepala badan pendapatan daerah kota tasikmalaya. dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini: nama npp alamat lengkap (kelurahan kecamatan kota) nomor telepon sebagai wajib pajak atas objek pajak objek pajak alamat (kelurahan kecamatan kota) dengan ini mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif pajak reklame yang terutang .oii nomor skpd tanggal penetapan masa pajak untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan juga persyaratan, sebagai berikut: salinan kartu tanda penduduk, salinan npp, dan salinan skpd, tanda tangan dan nama jelas plt. wali kota tasikmalaya wakil wali kota, muhammad yusuf |
yelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan petasikmalaya diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah kota tasikmalaya, bahwa sesuai peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, wali kota menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronikmelakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan spe antarbertanggungjawab dalam menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur spe.sebagaimana dimaksud pada harus memiliki rencana kontingensi untuk keberlangsungan kegiatan dalam menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya dengan melakukan back up data secara terpisah pusat pemulihan bencana. pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud padadan pusat pemulihan bencan, dan instansi pusat. penggunaan sistem penghubung layanan. perangkat daerah menggunakan aplikasi layanan spe, sebagaimana dimaksud padadaerah menyerahkan kode sumber dan aplikdidokumentasikan repositori aplikasiterdiri dari: dokumen analisis dan perancangan aplikasi yang memuat informasi teknis proses, basis data, dan antar muka: dokumen petunjuk penggunaan bagi seluruh pengguna, dan dokumen instalasi aplikasisesuai dengan tugas dan fungsinya. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah dengstandar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khususocal area network lan), wide area network (wan) maupun internet, setiap perangkat daerah wajib mengimplementasikan keamanan informasi system internal perangkat daerah terutama sistem tik yang langsung terkoneksi dengan internet, dan:peningkatan kualitas layanan spe sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui:.sebagaimana dimaksud dalam atau pembangunan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsipengembangan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah. integrasi layanan spe sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui:, dan cc. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi. integrasi layrus melakukan kerja sama pemanfaatan dataintegrasi layanan spe. paragraf, dan mengevaluasi sumber daya spe dalam mencapai tujuan penyelenggararangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau,rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap.rogram pembangunan.esumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada yaitu aparatur sipil negarasyaratkan dalam penyelenggaraakewenakota tasikmalayperangkat daerah wajib melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tik. kebutuhan sumber daya manusia tik, kompetensi dan sertifikasi bidang tik disajikan dalam arsitektur spe. peningkatan kapasitas sumber daya manusia spe sebagaimana dimaksud pada mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis spe, mengembangkan kompetensi teknis sumber daya manusia spe, mengembangkan pola karir dan remunerasi sumber daya manusia, strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas sumber daya manusia spe adalah: mengembangkan jabatan fungsional aparatur sipil negara yang terkait dengan spe, dan membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis aparatur sipil negara, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan spe. dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan spe, setiap aparatur sipil negara bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalamaparatur sipil negararangkaian proses untuk melakukrangkaian proses untuk melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasibertujuan agar layanan spe dapat berjalan secara keberlangsungan, berkualitas, responsif, dan adaptif, pengembangan, dan pemelihara. portal pusat layanlaksana audit teknologi informasi adalah aparatur sipil negaraterhadap instansi pemerintah untuk dan atas nama api., dwali kota.wali kotasusun oleh tim koordinasi spe danxiii ketentuan penutup pada saat peraturan wali kotadentang dengperaturan wali kota ini dibentuk dengan maksud kota ini dibentuk dengan tujuan untuk: memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan spe lingkungan pemerintah daerah,ab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: prinsip penyelenggaraan spe, tata kelola spe, manajemen spe, sumber daya manusia spe, penyelenggara spe, dan pemantauan dan evaluasi spe. bab prinsip penyelenggaraan spe penyelenggaraan spe dilaksanakan dengan prinsip: efektivitas, keterpaduan,keputusan wali kotakeputusan wali kotadan layanan spe. |
tan atu data kota tasikmalaya wali kota tasikmalaya menimbang aa.yelenggaraan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, terpadu, lengkap, akuntabel, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, komprehensif dan berkelanjutan dalam satu data indonesia, bahwa sesuai perpres nomor tahun tentang satu data indonesia, wali kota perlu menetapkan kebijakan satu data tingkat kota tasikmalpenyelenggaraan satu data indonesia tingkat kota tasikmalaywali kota tasikmalaya tentang penyelenggaraan satu data kota tasikmalaya.daerah meminta arahan wali kota. bagian kelim, penelitan dan pengembangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat satu data daerah diatur dalam keputusan wali kota. bab penyelenggaraan satu data kota tasikmalaya bagian kesatu umum penyelenggaraan satu data kota tasikmalay(l)(l)(l)(l) data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data kota tasikmalayota tasikmalay(l)tasikmalaytasikmalayakota tasikmalaybidang komunikasi dan informatika. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatikota tasikmalay pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar perangkat daerah. data yang disebarluaskan oleh wikidata dapat diakses melalui portal satu data kota tasikmalaya. perangkat daerah mengakses data portal satu data kota tasikmalaya tidak dipungut biaya. perangkat daerah dalam mengakses data portal satu data kota tasikmalaya tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan atauperaturan wali kota tasikmalaya ini dibebankan kepada anggaran pendapatsatu data kota tasikmalayyelenggaryelenggars pada perangkat daerah untuk mengkoordinasikan data dari produsen data dan disampaikan pada wikiortal satu data kota tasikmalayadaerahbab maksud dan tujuan jl) peraturan wali kota ini dibentuk dengan maksudatu data kota tasikmalaya. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikutperaturan wali kota ini meliputi hal hal sebagai berikut prinsip, penyelenggara satu data kota tasikmalaya, cc. penyelenggaraan satu data indonesia, dan pendanaan. bab prinsip bagian kesatu umum satu data kota tasikmalaydaerahkepala perangkat daerah yang membidangi urusandaerah. dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada forum satu data daerah menyepakati: kode referensi dan atau data induk, dan perangkat daerahota tasikmalaya. bab penyelenggara satu data kota tasikmalaya penyelenggara satu data indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh: pembina data, wikidata: wikidata pendukung, dan produsen data. bagian kesatu pembina data (l)embina data statistik adalah badan pusat statistik kota tasikmalaya. pembina data geospasial adalah perangkat daerah yang membidangi urusan tata ruang. pembina data selain sebagaimana dimaksud pada dan adalah badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. bagian kedua paragraf wikidata (l) wikidata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. wikidata sebagaimana dimaksud pada berkota tasikmalaya, menyebarluaskan data dan metadata portal satu data kota tasikmalaya, dan membantu pembina data dalam membina produsen data. paragraf wikidata pendukung (l) wikidata pendukung adalah sekretaris pada perangkat daerah. wikidata pendukung sebagaimana dimaksud pada bertugas sebagai berikut: membantu wikidata melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya, menjamin ketersediaan data dari produsen data, mengumpulkan data dari produsen data, dan menyampaikan data wikidata. penugasan wikidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian ketiga produsen data produsen data berota tasikmalaya, dan menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata. bagian keempat forum satu data daerah (l) forum satu data daerah terdiri atas: pembina data, wikidata: wikidata pendukung, forum satu data daerah dikoordinasikan oleh badan perencanaan, penelitian dan pengembangtasikmalaya |
sbi layanan informasi dan dokumentasi kota tasikmalaya dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tasikmalayaota tasikmalaya, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi diperlukan suatu pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, bahwa sehubungan detelah diundangkan, maka peraturan wali kota tasikmalaya nomor tahun tentang pedoman tata kerja pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasipedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentaslayanan informasi dan dokumentserta laporan penggunaannya. rencanaalsifikasi tertentu, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagadju daerah ppd). bagian kedelapansebagaimana dimaksud dalamdan informasi yang diminta,: biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala. tidak dianggapnya permintaan informasi. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. tidak dipenuhinya permintaan informasi.il)ata) format formulir yang diperlukan dalam pelayanan keberatan permohonan informasi terdapat pada lampiran iv, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini bagian kedua fasilitas sengketa informasi sengketa informasi dapat terjadi apabila komisi informasi provinsi jawabaratjawabarattata kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan wali kota tasikmalaya nomor tahun tentang perubahan peraturan walikota tasikmalaya nomor tentang pedoman tata kerja pengelolaan informasi dan dokumentbagan struktur organisasi pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kota tasikmalaya pembina wali kota wakil wali kota tim pertimbangan pengarah eselon lingkungan sekretariat daerah, kepala sekretaris daerah organisasi perangkat daerah dan kepala bagian hukum ppid utama kepala dinas komunikasi dan informatika ppid pembantu sekretaris organisasi perangkat daerah, kepala bagian persidangan dan perundang undangan serta kepala bagian umum pada sekretariat daerah bidang pengolahan bidang pelayanan bidang fasilitasi sekretariat pmid data dan klasifikasi informasi dan sengketa informasi dokumentasi informasistandar operasional prosedur pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik nomor sop ea, tanggal pembuatan tanggal revisi tanggal efektif mma disahkan oleh nama sop dinas komunikasi dan informatika kota tasikmalaya dasar hukum kualifikasi pelaksana keterikatan peralatan perlengkapan peringatan pencatatan dan pendataan pendukung kegiatan ppid ppid atasan kelengkapan waktu output keterangan pembantu utama ppid plt. wali kota tasikmalaya wakil wali kota, ttd muhammad yusuf lampiran iiidaftar informasi dan dokumentasi publik jenis ringkasan pejabat unit penanggung jawab waktu dan tempat bentuk jangka waktu informasi isi informasi |( opd yang pembuatan atau pembuatan informasi yang atau retensi menguasai penerbitan informasi informasi tersedia wajib wajib wajib arsip informasi diumumkan diumumkan diumumkan secara berkala serta merta setiap saat sss dna aw ns. dna aw otot heh hehregister permohonan informasi format informasi yang informasi tujuan status informasi dikuasai jenis permohonan hari tanggal biaya cara tgl nama alamat nomor pekerjaan yang penggunaan keputusan alasan pembayaran kontak diminta informasi belum softcopy hardcore melihat meminta penolakan pemberitahuan pemberian biaya cara dokumentasi mengetahui salinan tertulis informasi ketentuan nomor diisi tentang nomor pendaftaran pemohon informasi publik. tanggal diisi tentang tanggal permohonan diterima. hama gema mama pemeran alamat ti)pekerjaan pi)dengan tujuan alasan permohonan dan penggunaan informasi. status informasi ti: dengan mencoreng salah satu atau keduanya. jenis permohonan diisi dengan maksud dari permohonan informasi. hari dan tanggal diisi tentang: waktu penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud undang undang tahun keputusan diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis. alasan penolakan diisi dengan alasan penolakan oleh atasan ppidregister keberatan informasi format hari dan tanggal informasi tujuan penggunaan alasan pengajuan keberatan keputusan pemberian nama dan tanggapan tgl nama alamat nomor kontak pekerjaan pendaftaran yang informasi atasan ppid tanggapan atas posisi pemohon permohonan diminta aya keberatan atasan ppid informasi informasi jereljarer ketentuan dik tanggabam emang maa teng jas peron orasiberman tentang pakan pemohon ios pub informasi yang dimintatujuan penggunaan informasi diisi dengan informasi yang dimintadimaksud dalam undang undang keterbukasikmalayapengelola informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah daerah yang secara officio dijabatformulir permohonan informasi yang bertanda tangan bawah ini, mengajukan permintaan informasi nama pemohon informasi nnnaannanannaa nana ana ana aan aan nomor ktp sesuai ktp) nnanaananana nana anna alamat nnannaanannaaa nana aan pekerjaan dkk ana nomor telepon dkk ana e mail nnannaanannaaa nana aan informasi yang dibutuhkan dkk ana tujuan penggunaan informasi? . ion cara memperoleh informasi langsung website e mail cara mendapatkan salinan langsung via pos e mail format bahan informasi tercetak hard copy) terekam soft copy) data dan informasi yang diperoleh kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. petugas pelayanan informasi tasikmalaya, . . penerima permohonan) pemohon informasi nama tanda tangan nama tanda tangan keterangan lampirkan foto copy ktp nomor diisi oleh petugas pelayanan informaspastikan anda mendapat tanda bukti permohonan berupa nomor pendaftaran petugas informasi ppid. bila tanda buktrmohonadapat mengajukan keberatan kepada atasan ppid dalam r dibalik formulir permohonan informasi dicetak informasi atas pemerintah kota tasikmalaya pemerintah kota tasikmalaya dinas komunikasi dan informatika la. dinas komunikasi dan informatika kata juanda tip far. kata juanda tip fax nenek mail: ppid @tasikmalayakota.go.i meera mail: tar tasikmalaya tar tasikmalaya kode pos kode pos tanda terima tanda terima formulir permintaan informasi publik formulir permintaan informasi publik yang bertanda tangan bawah ini, petugas pelayanan informasi telah menerima permohonan yang bertanda tangan bawah ini, petugas pelayanan informasi telah menerima permohonan permintaan informasi dari permintaan informasi dari nama pemohon informasi pakan ana nama pemohon informasi pakan ana alamat pemohon informasi pekan aan ana nana alamat pemohon informasi pekan aan ana nana nomor telepon pekan aan ana nana nomor telepon pekan aan ana nana e mail pekan aan ana nana e mail pekan aan informasi yang dibutuhkan pekan aan ana nana informasi yang dibutuhkan pekan aan ana nana alasan permintaan pekan aan ana nana alasan permintaan pekan aan ana nana demikian tanda terima formulir permintaan informasi publik ini dibuat berdasarkan keadaan demikian tanda terima formulir permintatugas pelayanan informasi tasikmalaya, . . penerima permohonan) pemohon informasi penerima permohonan) pemohon informasi nama tanda tangan nama tanda tangan nama tanda tangan nama tanda tangan keterangan keterangan lampirkan foto copy ktp lampirkan foto copy ktp nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi pemerintah kota tasikmalaya dinas komunikasi dan informatika rame og) jl. ir. juanda tlp. fax. e mail: tasikmalaya kode pos surat pemberitahuan tertulis berdasarkan permohonan informasi tanggal . bulan . tahun . dengan nomor pendaftaran . jk, kami dengan ini menyampaikan kepada saudara i nama nnaaaaanaanaa aan aan alamat makanan aan telepon nakanaana aan informasi yang diminta tanaka informasi dapat tidak dapat diberikan dengan ketentuan hal hal terkait informasi publik penguasaan informasi publik (dimana data informasi bisa diperoleh didapat) tasikmalaya) badan publik lain, yaitu bentuk fisik yang tersedia (format salinan softcopy data informasi bisa diperoleh didapat) hardcore biaya yang dibutuhkan penyalinan rp. .x. (br) pengiriman rp. lain lain rp. jumlah rp. sanak waktu penyediaan informasi tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan ppid kota tasikmalayademikian pemberitahuan tertulis ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. tasikmalaya, . . kepala dinas komunikasi dan informatika kota tasikmalaya selaku ppid utamatanda terima informasi nomor registrasi pakan ana nama nanananaana nana ana nomor ktp nanananaana nana ana alamat nnnannannannaaa nana anna nomor telepon makanan aan e mail nnnannannannaaa nana anna informasi yang diminta tekankan dengan ini menyatakan telah menerima data informasi yang tersebut diatas dalam bentuk dod softcopy hardcore tasikmalaya, . . diserahkan oleh diterima oleh petugas pelayanan informasi ppid pemohon informasi nama tanda tangan nama jelas tanda tangan pemerintah kota tasikmalaya dinas komunikasi dan informatika format jl. ir. juanda tlp. fax. e mail: tasikmalaya kode pos surat keputusan ppid tentang penolakan permohonan informasi nama nnnannananana nana nana aaaa alamat nnaaaaaanannaa anna nomor telepon pkn ana e mail nnaaaaaanannaa anna rincian informasi yang pkn ana dimohon knnanaaanannan nana anna kanan anna ppid memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah pengecualian informasi didasarkan pada huruf . kip . undang undang .o.iiselambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sejak surat keputusan ini diterima tasikmalaya, . . pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nama jelas tanda tangan pemerintah kota tasikmalaya dinas komunikasi dan informatika format rame og) jl. ir. juanda tlp. fax. e mail: tasikmalaya kode poskanaanananan nana aan (diisi petugas) pendaftaran pemohon eno tuan pergerakan tom p.t nomor tampan pesanan kementan alasan pengajuan keberatan":terkanaaananananananaaan nana nana aan diisi petugas) demikian keberatan ini disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih. tasikmalaya, . . mengetahui, petugas informasi pengaku keberatan penerima keberatan) nama tanda tangan nama jelas tanda tangan keterangnya pemerintah kota tasikmalaya dinas komunikasi dan informatika ana, pemerintah kota tasikmalaya detainee jl. ir. juanda tlp. fax. format ban dinas komunikasi dan information yan e mail: ppid @tasikmalayakota.go.id eta jl. ir. juanda tlp. fax. format tasikmalaya tan e mail: kode pos ya, tasikmalaya www www kode pos tanda terima keberatan informasi publik tanda terima seen nenek keberatan informasi publiknama pemohon informasi gunakan aan ana aan nama pemohon informasi gunakan aan ana aan alamat pemohon informasi pekan aan alamat pemohon informasi pekan aan nomor telepon pekan aan nomor telepon pakan aan e mail pekan aan e mail pakan aan permintaan informasi pekan aan mana aan aan sana anan permintaan informasi pakan aan nomor ktp nkakaaaaaalal ana nomor ktp gunakan annanerima permohonan) pengaku keberatan petugas pelayanan informasi tasikmalaya, . . penerima permohonan) pengaku keberatan nama tanda tangan nama tanda tangan kannnannnnaanaaa nana kannanananannnanananaa nana nama tanda tangan nama tanda tangan nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi nomor diisi oleh petugas pelayanan informasi plt. wali kota tasikmalaya wakil wali kota, ttd muhammad yusufbab maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintahan kota tasikmalayawali kota ini meliputi hal hal sebagai berikut akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, ppid: kelengkapan pmid, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi: dan keberatan dan sengketa informasppid utamawajib mengumumkan informasi publik secara berkala, serta merta dan wajib menyediakan informasi publik setiap saatbab ppid bagian kesatu kelembagaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan membentuk ppid. ppid sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ppid utama dibantu oleh ppid pembantu. ppid pembantu sebagaimana pada berkedudukan pada perangkat. bagian kedua tugas dan kewenangan ppid utama sebagaimana dimaksud dalam mempunyai membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan oleh keputusan wali kota untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ppid utama mempunyai wewenangtugas sebagai berikut:tiap tiga) bulan dan atau sesuai dengan kebutuhan, khusus bagi ppid pembantu pada sekretariat dprd, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menyampaikan, meminta, mengolahuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada danbab vii pmid bagian kesatu umumwali kota. bagian keduawali kota dan wakil wali kota, pengarah, selaku atasan ppid, dijabat oleh sekretaris daerah, tim pertimbangan, dijabat oleh para eselon ilb lingkungan sekretariat daerah, kepala perangkat daerah dan kepala bagian hukum, ppid utama pemerintah daerah, dijabat oleh kepala dinas komunikasi dan informatika, ppid pembantu sekretariat daerah dijabat oleh kepala bagian umum, ppid pembantu sekretariat dprd dijabat oleh kepala bagian persidangan dan perundang undangan, ppid pembantu perangkat daerah dijabat oleh sekretaris perangkat daerahtiga sop ppid ppid utama dan ppid pembantu menyusun sop sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangangian keempatuntuk dilestarikan dan diklasifikasikanaian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. bagian kelima pid ppid utama dan ppid pembantu wajib menyediakandan atau pejabat fungsional. bagian keenamtujuh lsid lsid wajib dibuat dan disediakan oleh ppid utama dan ppid pembantu paling lambat sebagaimana dimaksud padahapusan piutang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tasikmalaya, menimbang bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah, maka pemungutan, pengadministrasian, pemanfaatan dan penghapusan bintangnya perlu dilaksanakan dengan sebaik baiknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa sesuaiba wpj. kp. tanggal januari, terdapat saldo piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dialihkan sebagai pajak daerah dan menjadi piutang pajak neraca laporan keuangan pemerintah kota tasikmalaya, bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan piutang pajak daerah dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang pajak daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa, bahwa sehubungtelah diundangkan, maka perlu mengatur mengenai penyisihan piunghapusan piutang pajaassessmenj tagihan. penghapus buk) setelah tanggal surat tagihan ketigal. buk b tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan pertimbangan antara lain: penghapus .c.ococoooooooocoooooco.ooooooooooooco.ooo wo. diperintahkan kepada:!)kannanannanaa nenek nana aan anna anna aan anna alamat nakanananananaananaanaaan aan aan aan aanplt. wali kota tasikmalaya wakil wali kota,secara kolektif .c.ococoooooooocoooooco.ooooooooooooco.ooo wo. diperintahkan kepada:yang diusulkan oleh: desa nnkannanannanaa nenek nana aan anna anna aan anna kecamatan nnkannanannanaa nenek nana aan anna anna aan annalampiran laporan hasil penelitian setempat nomor laporan kanaanaannana nan aaa aan aan ana tanggal knanaanannanaanan nan ancaman nanjumlah penagihan surat aan pajak yang sisa pajak teguran surat paksa spp pemblokiran pencegahan penyanderaan penagihan yang telah seketika dan masih dibayar piutang sekali harus pajak changes berkurang dibayar tanggal angga tanggal angga nomor tanggal nomor tanggal nomor penyampaian nomor pelaksanaan nomor tanggal| nomor tanggal| nomor tanggal spp nomor tanggaiman sekretariat daerah jl. letnan harun telp. fax. tasikmalaya laporan hasil penelitian setempat wajib pajak badan nomor .oooocooocoooooooooocooooooooooooooooooo. surat perintah penilaian setempat nomor bnaanaanannaanna nana aan aan tanggal kanan nana nana nana anna anna aan ana ana iii. data mengenai wajib pajak penanggung pajak: nama bnaanaanannaanna nana aan aan alamat tempat kedudukan kanan nana nana nana anna anna aan ana ana nomor telepon ponsel kanan nana nana nana anna anna aan ana ana jenis usaha kananakananananan ana aan merk usaha kanananaaananaanaaaaaa anna anna anna anna aaaananaaanan alamat cabang ananannanananaanannaaaa aan daftar susunan pengurus dan komisaris ole nama dan alamat pemegang saham aan nama dan alamat kurator nama dan alamat likuidator nanhapusan piutang bukan dan atau penghapus tagihan dari catatan piutang daerah. penghapus bukiv. kesimpulan dan saran: simpulan usul petugas verifikasi pajak daftar lampiran akta pembubaran, likuidasi, atau pailit. daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh hakimgedung atau apartemen yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak dapat ditemukan. jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk penanggung pajak yang merupakan warga negara asing (exit permit only epo). hasil penelusuran secara maksimal atas keberadaan penanggung pajak. berita acara penelitian wajib pajak non efektif dari account, putusan banding,acara pemberitahuan surat paksa, spp, berita acara pelaksanaan sita dan lain lain. dokumen dokumen pemutakhiran data piutang pajak berupa ssd, stats, pengurangan penghapusan pembatalan, keberatan, putusan banding, putusan pk. surat perintah penelitian setempat. tasikmalaya,. j. . mengetahui, ketua tim verifikasi, kepala bidang . j.o. mengetahui, kepala benda petunjuk pengisian: format disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku..elampiran laporan hasil penelitian setempat nomor laporan annaanaanaananaaaaaaan tanggal nnaanannannanaanaananamah perintah mula dasar yang pajak yang sisa penagihan surat surat paksa spp pemblokiran pencegahan penyanderaan penagihan telah pajak teguran masi dibayar matang seketika dan "arus berkurang sekaligus dibayar tanggal tanggal tanggal tanggal nomor tanggal nomor tanggal nomor penyampaian nomor spn pelaksanaan nomor tanggal| nomor tanggal| nomor tanggal nomor tanggalt, pemerintah kota tasikmalaya keb) jl. letnan harun telp. fax. tasikmalaya laporan hasil penelitian administrasi untuk pbb p2 nomor laporan .oooooooooooooooooooooooooooooo. tanggal snnonnenennenannenanan nanas nannasanananananaana kami yang bertanda tangan bawah ini: nomor?) knanankanan nana nan anakan nana ana aan aan aan aan aan aan jabatan kenananannaaanananaaana ana aan aan nomor kanaananananananan nana nana aan aan aan aan jabatan kenananannaaanananaaana ana aan aanar ena ena nip rena ena nara mengetahui, kepala badan, nip ear nearannaanaanaananaaaaaaan tanggal nnaanannannanaanaananaa daftar piutang pbb p2 yang diteliti (dalm hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah dasawarsa): jumlah tindakan dokumen dasar alamat spot skp stp jumlah penagihan penghitungan tanggal objek pajak pbb p2 dibayar berkurang piutang akhir dasawarsa dasawarsa pajak terutang urang pbb penagihan sama drpot pbb p2 skpd std:ntuan dasawarsa sebagaimana dimaksud pada kolomskp jumlah jumlah dokumen alamat tahun stp jumlah pbb p2 sisa pendukung jek pajak pbb p2 dibayar piut pajak terutang layar lubang bebe jir2 la kolom cukup jelas kolom cukup jelas kolom cukup jelas kolom cukup jelas kolom diisi dengan nomor skpd std kolom diisi dengan tanggal skpd std kolom diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut skpd std kolom diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan atau jumlah pengurang utang pajak lainnya kolom diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskanlaporan hasil penelitian administrasi untuk selain pbb p2 nomor laporan .oooooooooooooooooooooooooooooo. tanggal snnnonennenenannenannananaanasauna naas anna banana kami yang bertanda tangan bawah ini: nomor?) knanankananan kanan nenek anna nan ana naa nana ana anna jabatan kenananannaanananaaaaa anna aan aan nomor kanaanananananananaanan nana nana aan anna aan jabatan kenananannaanananaaaaa anna aan aan telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang pajak.ren xenon enam nip nee een yeon nee ana canaan mengetahui, kepala badan, penghapus wali kotap2danannnananenn nana nana tanggal benkaaananaannannan nanasdasar jumlah pajak tindakan dokumen dasar pengait jenis tahun penagihan jumlah pajak yang telah jumlah sisa pain ani hitungan tanggal yang masih terakhir aluwarsa dasawarsa pajak pajak dibayar piutang pajak harus dibayar berukuran penagihan mala panamawal penentuan dasawarsa sebagaimana dimaksud pada angkapenagihan pajak pajak yang jumlah pendukung jenis tahun yang telah sisa pajak pajak masih dibayar pang dibayar berkurang sanooooooooooo. jumlah dasar pajak pajak yang pada tindakan ket desa ket jenis wajib npp tahun penagihan masih telah piutang penagihan! alasan kec pajak pajak pajak harus dibayar pajak, terakhir penghapusan dibayar rp) rp) rp) i|s8s| a11 swt oto . rumah tasikmalaya,. jj., . tasikmalaya, . . mengetahui, ketua tim verifikasi, kepala badan nip lena nana najumlah jumlah pajak nama alamat tahun yang pajak yang jumlah tindakan keterangan desa kel kec. objek nop pajak masih dibayar piutang penagihan alasan pajak harus berkurang pajak rp) terakhir penghapusan dibayar rp) sel tgl le| sta oo wajah too tasikmalaya, ., . tasikmalaya,., . mengetahui, ketua tim verifikasi, kepala badan ni,berita acara penelitian usulan penghapusan piutang pajak pada hari ini . tanggal . bulan . tahun .kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak., dengan nilai piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar rp us$ . (terbilang:. serta . (.) huruf . peraturan wali kota tasikmalaya nomor., kepala subbidang . nip pare nenek ren eren nip needed eren ren nenmnnenaanaaasann mengetahui, kepala badan., petunjuk pengisian: format disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku. plt. wali kota tasikmalaya wakil wak kota, peka .ooococooooooooo. dari tahun pajak . sampai dengan tahun pajak oo. (dalam rupiah) samai oma kepala badan, . dari tahun pajak. sampai dengan tahun pajak oo. (dalam rupiah) desa kel, jumlah ben oom oto kepala badan,wali kota tasikmalaya untuk ditetapkan menjadi keputusan wali kota tasikmalaya dengan dilengkapi berita acara hasil verifikasi.nghapusan piutang pajak daerah format pencatatan penyisihan piutang xxxx x.xx.xx.xx.xx beban penyisihan piutang tidak xxx tertatih x.xx.xx.xx.xx penyisihan piutang tidak xxx tertatih")oma tahun)pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx yang dipisahkan jumlah pendapatan asli daerah bebanneraca pemerintah kota tasikmalaya nama skpd yang membidangi pajak daerah neraca desember . aset kewajiban: o ) kewajiban jangka pendek kas dan setara kas utang perhitungan pihak ketiga xxx investasi jangka pendek jumlah kewajiban jangka pendek nan penyisihan piutang tidak tertatih utang jangka panjang oxx persediaan xxx jumlah kewajiban jangkase penyisihan dana bergulir tidak xxx tertatih investasi permanen: penyertaan modal pemda maa dan jumlah investasi jangka panjang a aset tetap: tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan megan jalan, jaringan dan irigasi aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan jess naa akumulasi penyusutan tg) jumlah aset tetap mae: somaaaaaawy: aset lainya jumlah aset lainnya mae: jumlah aset xxx jumlah kewajiban dan ekuitas plpajak daerah. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: mewujudkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang pajak daerah, b.mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah yang terutang, danpenghapusan pajak daerah, tata cara penghapusan piutang pajak daerah, dan penyisihan piutang pajak daerahtetapan pajak daerah, berita acara nomor ba wpj. kp. tanggal januari tentang serah terima surat keputusan menteri keuangan, data piutang pbb p2, dan aset sitaan:a.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa,hak untuk melakukan penagihan pajak daerahwali kotauntuk nilai sampai dengan rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per objek pajak, atau mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah kepada wali kota, untuk nilai lebih dari rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per objek pajak. berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf wali kota menerbitkan keputusan wali kota tentang penghapusan piutang pajak daerah. keputusan wali tiga penghapusan piutang pajak daerah berdasarkan keputusan wali kota tentang penghapusan piutang pajakpelaporan penyisihan piutang pajak daerah |
jdih.salatiga.go.id ss) ajakkhususnya ketentuan mengenai kriteria penerima hibah dan tata cara pengusulan hibsalatiga nomor tahun sepanjang ketentuan mengenai hibraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan memenuhi kriteria: berbadan hukum, diutamakan koperasi produsen, konsumen, pemasaran dan jasa non keuangan, merupakan koperasi primer dan aktif, berkantor pusat dalam wilayah administratif daerah, beranggotakan paling sedikit (dua puluh) orang, antara pengurus dan pengawas, antara pengurus dan manajer, antara pengawas dan manajer serta intern pengurus, pengawas, dan manajer tidak terdapat hubungan keluarga semena, tidak sedang terjadi konflik internal pengurus, memiliki modal sendiri paling banyak rp100. (seratus juta rupiah), bukan koperasi yang berada lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: memiliki administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib, dan kinerja usaha koperasi surpluserima oleh wali kota paling lambat pada minggu keempat bulan januariperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id usulan hibah sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: organisasi kegiatan, rencana anggaran biaya rab), jadwal pelaksanaan, dan atau berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ataupemerintah pusat atau pemerintah provinsi wajib melampirkan rekomendasi dari instansi pemerinta(s)ubbidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang sarana prasarana perkotsubbidang pengembangan wilayahkepala subbidang pengembangan wilayahbagian kelima bidang penelitian, pengembangan, dan penyusunan programbidang penelitian, pengembangan, dan penyusunan progra:litian, pengembangan, dan penyusunan program: cc.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang programmelalui usulan subbidang pada bidang perencanaan sebagai bahan penetapan: memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama melalui usulan subbidangsubbidangpala subbidang penelitian dan pengembang: melaksanakan tugasrencanaan sesuai dengan lingkup tugas subbidang:unsurencanaan kesejahteraan rakyat, yang membawahi: subbidang pembangunan manusia, subbidang kesejahteraan masyarakat, dan subbidang sosial dan budaya. bidang perencanaan ekonomi dan pembangunan, yang membawahi: subbidang ekonomi, subbidang sarana prasarana perkotaan, dan subbidang pengembangan wilayah. bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program, yang membawahi: subbidang program kerja: subbidang penelitian dan pengembangan: dan subbidang pengendalian dan evalukepala badanencanaan kesejahteraan perencanaan ekonomi dan penelitian, pengembangan dan rakyat pembangunan penyusunan program subbidang pembangunan manusia subbidang ekonomi subbidang program kerja subbidang subbidang penelitian dan pengembangan kesejahteraan masyarakat subbidang sarana prasarana perkotaan subbidang pengendalian dan evaluasi subbidang subbidang sosial dan budaya pengembangan wilayah wali kota salatiga, ttd yulianto peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id subbidang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf angka:encanaan kesejahteraan rakyatbidang perencanaencanaan kesejahteraan rakykepala subbidang pembangunan manusikepala subbidang kesejahteradalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang sosial dan budaybagian keempat bidang perencanaan ekonomi dan pembangunanbidang: dan pelaksanaan fungsirencanaan ekonomi dan pembanguekonomdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang ekonomperaturan wali kota salatiga nomor tahuns adalah sekretaris dinas pangan dan pertanian kota salatiga. bidang adalah bidang peternakan dan kesehatan hewan pada dinas pangan dan pertanian kota salatiga. kepala bidang adalah kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan pada dinas pangan dan pertaniph kelas utd rphph terdiri atas: kepala utd: dan kelompok jabatan fungsional. kepala utd sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh pejabat struktural eselon iv.b atau pejabat pengawas. bab tugas dan uraian tugas utd rpsub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang bersifat pelaksanaan dari dinasdilingkupi pengelolaan, pelayanan dan pengendalian rph. kepala utd rph dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai uraian tugas: melaksanakan pelayanan masyarakat dalam bidang penyediaan daging aman, sehat, utuh dan halalndalian penyembelihan ternak betina produktif berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan, melaksanakan pemeriksaan dan penandatangan surat tanda setob tata kerja tata kerja utd rprphrph mempunyai rincian tugas: menyusun dokumen perencanaan utd rphrphrphrphutd rph sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan: peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id melaksanakan kegiatan utd rphutd rph berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan: melaksanakan evaluasi kegiatan utd rphrph sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan, melaporkan pelaksanaan kegiatan utd rpkepala utd rphada utd rpph tetap melaksanakan tugasjdih.salatiga.go.id yesistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) pengadaan barang jasupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) serta persaingan usaha yang tidak sehat terhadap proses pengadaan barang jasa, perlu adanya sistem penanganan pengaduan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kota salatigawhistleblowing system pengadaan barang jasinspektur adalah pemimpin inspektordaerah dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangansatuan kerja perangkat daerahmerintah daerah dalam penanganan pengaduan atas perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) serta persaingan usaha yang tidak sehat atas pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalahdan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang jasa: danruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pengaduan, hak dan kewajiban whistleblower, cc. unsur penyelenggara whistleblowing system, dan tata cara penyelenggaraan whistleblowing system. bab pengaduan pengaduan yang disampaikan melalui whistleblowing system mencakup pengaduan yang berkenaan dengan pengadaan barang jasa. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada mencakup seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran dalam pengadaan barang jasa meliputi kriteria: pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan atau tindak pidana dalam pengadaan barang jasa. pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf meliputi: persekongkolan tender: konflik kepentingan, cc. posisi dominan, dan peran ganda. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf kkn).data pengaduan sebagaimana dimaksud pada berisi: nama: objek pengaduan yang dilakukan oleh terlahir: bukti informasi awal yang mendukung objek pengaduan meliputi: dokumen, gambar: bukti autentik lainnya: dan atau rekaman. waktu terjadinya objek pengaduan yang dilakukan oleh terlahir: nama unit kerja tempat terjadinya objek pengaduan dilakukan, dan sumber informasi lain. bab iii hak dan kewajiban whistleblower dalam menyampaikan pengaduan, whistleblower berhak: mendapatkan perlindungan: mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan, dan cc. penghargaan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: identitas dirahasiakan,,,danyang berwenang dibidang penegakan hukum, dalam hal: identitas whistleblower diketahui pihak yang diadukan,penghargaanwajib: beritikad baik, bersikap kooperatif: dan menyampaikan seluruh informasi dengan benar. bab penyelenggara whistleblowing system penyelenggara whistleblowing system terdiri atas: menelaah, dan cc. verifikator. menelaahmenelamenelaah sebagaimana dimaksud dalam: cc.inspektur,menelaahverifikator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. verifikator sebagaimana dimaksud dalam ber:verifikatortata cara penyelenggaraan whistleblowing system wali kota menyampaikan surat permintaan bergabung kedalam aplikasi whistleblowing system sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala lopp. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada dihampiri keputusan wali kota tentang verifikator dan menelaah whistleblowing system. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id penyelenggaraan whistleblowing system dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: verifikator melakukan penyaringan data pengaduan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi whistleblowing system, verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf dapat meminta tambahan data pengaduan kepada whistleblower, verifikator sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf menganalisis data pengaduan yang disampaikan oleh verifikator: berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf dd, menelaah menetapkan kriteria pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dan menelaah menyampaikan hasil penetapan kriteria pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada inspektur. inspektur menindaklanjuti pengaduan berdasarkan penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan tata cara sebagai berikut: menugaskan auditor api untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (audit) dalam hal pengaduan termasuk dalam kriteria pelanggaran administrasi,riteria persaingan usaha tidak sehat, dan menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang dibidang penegakan hukum dalam hal pengaduan termasuk dalam kriteria indikasi tindak pidana. bab pembinaan dan pengawasan wali kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan whistleblowing system. pembinaan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh inspektorat daerah. pengawasan atas penyelenggaraan whistleblowing system dilaksanakan oleh api sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pembiayaan pembiayaan atas penyelenggaraan whistleblowing system ketentuan sanksi whistleblowemenelaahverifikatoalan hasan kepala ratu, sindangsari, kotabumi, kab. lampung utara tip faks kotak pos e mail: humasdumko.ac.id laman: keputusan rektor nomor: kep ii. .au f tentang tim pelaksana program kuliah kerja nyata kkn) mahasiswa universitas muhammadiyah kotabumi tahun akademik rektor universitas muhammadiyah kotabumi setelah menimbang bahwa program kuliah kerja nyata kkn) bagi mahasiswa merupakan bagian integral dari kurikulum program sarjana (s universitas muhammadiyah kotabumi: bahwa mahasiswa program universitas muhammadiyah kotabumi wajib mengikuti program kuliah kerja nyata kkn). bahwa kegiatan kkn tahun akademik dapat berupa bakti sosial dan kuliah lapangan desa tempat domisili mahasiswa bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk tim pelaksana kkn tahun akademik bahwa untuk memenuhi poin a d perlu ditetapv2019,kt.ohasil rapat pimpinan universitas muhammadiyah kotabumi, tanggal juli memutuskan menetapkan pertama bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai personalia tim pelaksana program kuliah kerja nyata kkn) mahasiswa universitas muhammadiyah kotabumi lampung tahun akademik kedua tim pelaksana kkn bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan kegiatan kkn mahasiswa kepada rektor universitas muhammadiyah kotabumi. ketiga keputusandzulgardah juli app aktor, an) a2: s5) sukarno, pd. hitam lampu tembusan yth. dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dekan fakultas hukum dan ilmu sosial lampiran surat keputusan nomor kep ii. .a.u f tanggal dzulgaidah h, juli tentang tim pelaksana kuliah kerja nyata kkn) mahasiswa universitas muhammadiyah kotabumi tahun akademik pengarah ketua dr. sukarno, pd. anggota dr. didik mawardi, s.h., m.h. dr, irawan suprapto, pd. irhammudin, s.h., m.h. dr. badawi, s.h., pd. suwardi, s.h., pd. penanggung jawab dr. sri widi, hum. ketua pelaksana dr. purna bayu nugroho, pd. si., pd. wakil ketua haryanto, pd., pd. sekretaris rohani, pd., pd. bendahara deni ardiansyah, s.e. sekretariat koordinator andriyadi, pd. anggota nur mei singgih, pd., pd. elis susanti, pd., pd. vent mendasari, pd., pd. muhammad rully kesuma dinata, s.h., m.h. pembekalan koordinator karbon berta dinata, pd., pd. anggota yasin mahendra, pd., dokumentasi dan publikasi koordinator hartono, pd. anggota idrus mustofa, pd. nur habib rupa'i, s.e. rahmat agung, pd. feri ashita s.t. dosen pembimbing lapangan dpl) koordinator dpl dr. purna bayu nugroho, pd. si., pd. anggota muhammad rully kesuma dinata, s.h., m.h. relik setiap, s.s., pd. ibrahim firma edisi, s.h., m.h. junaidi, pd. i., ag. nissa fadilah, s.h., m.h. asep haryanto, pd., pd. mulyadi, s.h., pd. dewi sri kuning, pd., pd. nur mei singgih, pd., pd. dewi sartika, pd., pd. dewi ratnaningsih, pd., pd. karbon berta dinata, pd., pd. indo dicky irawan, pd. musnah, pd., pd. drs. suhardi, pd. hela vhantoria nigrum, pd., pd. elis susanti, pd. vent metlasati, pd., pd. eny menikah, pd. ratih handayani, pd., pd. rim susilowati, pd., khusus khotbah, s.k.om.,m.t.i. haryanto, pd., pd. ditetapkan kotabumi tanggal dzulgaidah juh murah aktor, desa aja dr. sukarno, pd. hitam lovato |
(berkenaan dengan telah ditetapkannya rumah sakit umum daerah rsud) lombok timur sebagai unit pelaksana teknis daerah, makmenetapkan peraturan internal rumah sakit hospital lawunit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerahist en i h ibiru muda selain melambangkan lautan juga memiliki arti tenang, dinamis, dan tulus: bentuk perahu yang berlayar melintasi ombak merupakan simbol ciri khas daerah kecamatan labuhan haji sebagai daerah pesisir, sekaligus bermakna bahwa utd rsud lombok timur diibaratkan perahu yang berlayar memahkotai masyarakat lombok timur dengan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai dan sikap profesional, ikhlas, bermutu, dan amanah sebagai mana tertuang dalam motto utd rsud lombok timur, tulisan utd rumah sakit umum daerah lombok timur adalah institusi rumah sakit umum daerah milik pemerintah daerah kabupaten lombok timur, dan tulisan profesional, ikhlas, bermutu, dan amanah adalah moto utd rumah sakit lombok timur dalam pelayanan yang menerapkan nilai dan sikap profesional, ikhlas, bermutu, dan amanah. tujuan rsud, pegawai rumah sakit menyadari hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. pegawai rumah sakit memiliki komitmen untuk mencapai tujuan rumah sakit.. pegawai rumah sakit memberikan pelayanan dengan profesionalisme, kemandirian, inovatif dan saling mendukung secara proporsional. pegawai rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, agama, pangkat, jabatan. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berkarya pegawai rumah sakit menjunjung tinggi etika, moral, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, dan integritas, dan pegawai rumah sakit senantiasa melaksanakan motto rumah sakit dalam setiap pelayanannya. bagian keempat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rumah sakit kedudukan utd rsud lombok timur adalah sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah yang merupakan pendukung tugas bupatijawab kepada kepala dinas kesehatan. utd rsud lombok timur mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada utd rsud lombok timur:k dan non medikadministrasi rumah sakit. bagian kelima tanggung jawabpelayanan, menyetujui atau melakukan evaluasi visi dan misi rumah sakit, menyetujui atau melakukan evaluasi renstra dan rencana tahunan rumah sakit: mendelegasikan kepada dewan pengawas utd rsud lombok timur untuk menetapkan dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit:, menyetujui dan menetapkan pendidikan dan penelitian para professional kesehatan rumah sakit,: dngorganisasian dan struktur organisasi rumah sakit paragraf susunan organisasi rumah sakit susunan organisasi rumah sakit, terdiri dari direktur, tata usaha, seksi: satuan pengawas internal: komite, kelompok staf medik, kelompok jabatan fungsional: dan unit. sub bagian tata usaha terdiri dari perencanaan, program dan pelaporan, keuangan: dan umum dan kepegawaian. seksi pelayanan terdiri dari: pelayanan medik, dan pelayanan keperawatan. seksi sarana, prasarana dan rekam medik penunjang medik, dan penunjang non medik, satuan pengawas internal merupakan lembaga non struktural bawah direktur yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur untukersama dengan jajaran manajemen menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal rumah sakit. s5)etentuan lain tentang satuan pengawas internal ditetapkan dengan keputusan direktur. komite merupakan lembaga non bawah dan k, komite keperawatan, komite profesi tenaga kesehatan lainnya, komite farmasi terapi komite etik dan hukum: komite mutu dan keselamatan pasien, komite pencegahan dan pengendalian infeksi, komite k3rs, komite rekam medis, komite lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakitdipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diperhatikan oleh direktur. tim yang ada rumah sakit terdiri dari: tim pers, tim beristri: tim tb, tim para, tim hiv aids, tim pone: tim hta, staf medik dikelompokan sesuai spesialisasi dan keahliannya dalam kelompok staf medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kelompok staf medik sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh direktur. kelompok staf medik melaporkan dan bertanggung jawab kepada direktur. kelompok staf medik selanjutnya akan diatur dalam peraturan bupati: instalasi rawat inap: instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral: instalasi laboratorium: instalasi farmasi: instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana, instalasi kesehatan lingkungan: instalasi rekam medik: unit rumah sakit terdiri dari: unit perawatan intensif icu, unit rehabilitasi medik, unit sistem informasi manajemen rumah sakit: unit pelayanan ambulance, unit pelayanan keamanan dan ketertiban, unit kebersihan cleaning service), unit hubungan masyarakat, unit pemasaran jenazah: unit logistik gudang, dan unit css laundry), unit sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan yang menduduki seluruh sub bagian, seksi, instalasistruktur organisasi rewan pengawas rumah sakit dibentuk (tiga) orang yang terdiri dari (satu) orang ketua, dan (dua) orang anggota yang salah satunya merangkap sebagai sekretarissampai masa jabatan ketua yang digantikan berakhir. pengangkatan ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada sepanjang memenuhi persyaratan kriteria. dewan pengawas bertanggung jawab kepada bupati. paragraf tugas, fungsi, dan wewenang dewan pengawas dewan pengawas rumah sakitpasien: mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biayarumah sakit ppk utd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan:, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pemilik rumah sakit. fungsi dewan pengawas adalahlaporan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkala paling sedikit setiap semester atau sewaktu waktu atas permintaan pemilik rumah sakit apabila diperlukan. paragraf keanggotaan dewan pengawas anggota dewan pengawas terdiri dari unsur pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, atau yang memiliki pemilik yang ditunjuk bupati. pejabat lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah. tenaga ahli tenaga ahli yang menguasai perumahsakitan, ppk utd yang berasal dari asosiasi perumahsakitan, institusi pendidik untuk melaksanakan tugasnya:dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggar diangkat sekretaris dewan pengawaumah sakit termasuk memberikan solusi berbagai masalatugas, fungsi dan wewenang komite medik pada rsud lombok timur tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja rumah sakit,dan mempertahankan kompetensi dan profesionalisme (mutu) profesi staf medis, menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis. fungsi kredensialmutu profesi staf medi: rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan. disiplin, etika dan perilaku profesi staf medipemberian nasihat pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien. wedewan pengawasan badan layanan umumnyelenombok timurtasi. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah lombok timurembinaan (proctoring): memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. paragraf pejabat pengelola susunan pejabat pengelola, terdiri dari direktur. kepala sub bagian tata usaha kasi pelayanan kasi sarana dan prasarana dan rekam medik direktur sebagaimana dimaksud pada huruf bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan atas operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan. kebutuhan melaksanakan tugas,an. paragraf persyaratanbidang manajemen kesehatan,sesuai dengan peraturan perundang undangan, mempunyaitugas tanpa melanggar hukum,, kinerja keuangan berstatus aparatur sipil negara, memenuhi syarat administrasi kepegawaian. paragraf tugas dan fungsi pejabat pengelola direktur mempunyai tugas membantu bupati untuk memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikansanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit: pengawalan tugas tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit: pelaksanaanpenetapan program pengendalian standar mutu pelayanan, perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit,:, menetapkan kebijakan operasionalmendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan,iberhentikan karena: meninggal dunia, memasuki usia pensiuntetapkan rumah sakit: mengundurkan diri karena alasan yang patut: promosi dan atau mutasi jabatan, dan terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum. paragraf pejabat pengelola keuangan pejabat pengelola keuangan terdiri atas: bendahara penerima: dan bendahara pengeluaran: pengelola keuangan berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sub bagian tata usaha. paragraf pejabat pelaksana teknis pejabat pelaksana teknis meliputi sub bagian tata usaha umum dan kepegawaian: perencanaan pelaporan dan program: dan keuangan. seksi pelayanan: pelayanan medik, dan pelayanan keperawatan. seksi sarana prasarana dan rekam medik: penunjang medik, dan penunjang non medik. bagian ketujuh organisasi pelaksanahusus instalasi rawat inap karena memiliki rentang kendali tugas cukup luas dapat membentuk unit ruangan bangsal keperawatan yang dikepalai oleh seorang kepala ruangan kepala bangsalpengalaman lingkup instalasimimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi lingkup instalasi: mampu melaksanakan perbuatan hukum: dan memenuhi syarat administrasi kepegawaiatau rbaparagraf staf fungsionalrapat pengelolarapat pengelola sebagaimana dimaksud pada terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan, dan apabila diperlukan dapat pengelola dibuat risalah rapat. pengaturan rapat pengelola ditetapkan oleh direktur dan kewajiban masing masing pengelolapengelolabab prosedurmenurut ketentuan akreditasi rumah sakit. prinsip prosedur kerja adalah jelas kebijakannya, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pelanggan, konsisten, sesuai dengan falsafah, tujuannya, jelas pelaksanaanya: jelas tanggung jawabnya, dan ada evaluasi mutu dan kinerjanya. bab organisasi pendukung bagian kesatu satuan pengawas internal jawab spi adalah melakukan kajian dan analisis terhadap kesesuaian rencana kerja dan investasi rumah sakit.umah sakit.: keuangan, pelayanan, pemasaran: sumber daya manusia, dan pengembanganumah sakit, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, saran dan masukan:s5) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada spi berfungsi:umah sakitling sedikit terdiri dari komite medik, komite keperawatan, cc. komite etik dan hukum: komite farmasi dan terapi, komite mutu: dan komite tenaga kesehatan lain.tesnon asn. bagian kedua pengangkatan pegawai rumah sakit pengangkatan pegawai berstatus asn dilakukan dan dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten lombok timur: pelaksanaan outsourcing pegawai dilaksanakan berdasar kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh direktur:sama operasional kso). pelaksanaan kerja sama operasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan: dan mekanisme kerja sama operasional dilaksanakan oleh direktur dengan pihak ketiga., kenaikan gaji berkala,, perpanjangan kontrak. kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada aparatur sipil negarabagian keempat rotasi dan mutasi pegawaiperjakat.,: penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir pegawai yang bersangkutan: kebutuhan rumah sakit: dan kondisi fisik dan psikis pegawai. unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah selanjutnya disingkat utd rsud adalah rumah sakit umum daerah lombok timur yang menerapkan pola pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis daerah yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola teknis pada utd rsud lombok timur. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten lombok timur. peraturan internal rumah sakit atau hospital laws hblkk atau medical staff laws msl)atau governing body. pemilik rumah sakit umum daerah lombok timur adalah pemerintah daerah kabupaten lombok timur teknis berumah sakitan dan melibatkan unsur masyarakat. pejabat pengelola utd adalah pejabat utd rsud lombok timur yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional utd dan terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis pelayanan rsud lombok timur. direktur adalah pimpinan rumah sakit umum daerah lombok timur kabupaten lombok timur bagian tata usaha, dan kepala seksi yang ada rumah sakit. unit kerja atau instalasi pelayanan adalah tempat staf medikk adalah staf medik yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang dikelompokkan dalam spesialisasi atau keahlian yang sama. bagian kelima print datang dan pulang, rekam jejak (track record), cc. teguran lisan teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis hukuman disiplin sedang berupaasn. untuk pegawai berstatus non asn hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, atau teguran tertulis. hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan upah sebesar persen dari besaran upah setiap bulan untuk paling lama (satu) tahun, hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan kerja. kriteria pelanggaran disiplin pegawai kategori ringan, sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kontrak kerja yang berlaku. bagian keenam pemberhentian pegawai meninggal dunia, mengundurkan diri, cc. mencapai usia tahun, melanggar perjanjian kerja, masa perjanjian kerja habis, melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak masuk kerja selama (lima belas) hari kerja secara akumulatif selama tahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan,: dan atau rasionalisasi kebutuhan organisasi. pegawai yang berstatus non asn dengan keahlian tertentu setelah mencapai usia diatas (lima puluh delapan) tahun dapat diperpanjang bila dibutuhkan. bab vii pengelolaan sumber daya lain rumah sakit bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya lain sebagai berikut: barang milik daerah kabupaten lombok timur. barang inventaris milik utd rsud lombok timurlombok timurutd rsud lombok timurtd rsud lombok timurbab viii pengelolaan lingkungan rumah sakit direktur menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan rumah sakit yang meliputi: pengelolaan sampah medik dan domestik: cc. pengelolaan limbah cair: pengamatan kepatuhan kawasan tanpabab prinsip tata kelola rumah sakit beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik. tata kelola sebagaimana dimaksud pada memperhatikan prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan produktivitas. transparansi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan asas keterbukaan diatas dalamesien guna mendapatkan hasil yang optimal. bab gaji dan jasa pelayanan gaji pejabat pengelolaan utd dan pegawai utd yang berstatus asn diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang undangan. pejabat pengelola utd, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai utd dapat diberikan jasa pelayanan tertentu sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur berdasarkan peraturan perundang undangan,lima puluh persen) dari realisasi pendapatan rumah sakit.bab standar pelayanansebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyalam huruf fokus utama pada kegiatan pelayanan yang menunjatransparansi, akuntabilitas, responsibilitypada rumah sakit sebagai ppk utd:daerah kabupaten lombok timlombok timur: badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten lombok timur, bagian hukum setda kabupaten lombok timur: organisasi profesi, dan unsur terkait sesuai kebutuhanbagian ketiga rencana strategis. direktur wajib menetapkan rencana strategis rumah sakit setiap penetapan rancangan strategis sebagaimana dimaksud pada dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lombok timur untuk memastikan kesesuaian dengan rpm kabupaten. rencana strategisempat pendapatan dan biayadan biaya depresiyang terdiri dari: dan biaya akreditasi. biaya non operasionalbiaya investasi terdiri dari belanja modal berupa peralatan dan mesin kantor: peralatan rumah tangga, cc. pengadaan komputer: pengadaan alat kedokteran umum, dan pengadaan irigasi, jaringan dan akreditasi.laksana rumah sakit adalah seluruh karyawan rsud lombok timur bagian, seksi, instalasi struktural yang bertugas membantu direktur dalam penyelenggara rumah sakit dengan tujuan pelayanan prima. komite medik. komite mutu dan keselamatan pasien ataupun rehabilitasi. dokter penanggung jawab pasien ipjp) adalah dokter yang bertugas mengelola rangkaian tata kelola medis seorang pasien. dokter tetap organik) adalah dokter yang diangkat dan ditetapkan oleh direktur untuk rumah sakitevaluasi dan penilaian kinerja evaluasi dan penilaian kinerja utd rsud lombok timur dilakukan setiap tahun olehlombok timu. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas): dan kemampuan menerimav tata kelola staf medis peraturan internal staf medis (medical staf laws) ketentuan tata kelola staf medis diatur dalam peraturan direktur rumah sakit. ketentuan tata kelola staf medisuupyumuuala sukiman army diundangkan selong pada tanggal maret sekretaris daerah kabu taka timur, muhammad juni taufik berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor (c agar koor dinas (rasis en i n i kira bj. are lal mai (les leg isl fall sl lean b5k zuz eat sanspo tka cen5 bina lan ana, yang terdiri dari aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang berstatus bukan aparatur sipiluang lingkup peraturan bupati ini adalah peraturan bupati ini mengatur mengenai tata kelola hospital laws) yang terdiri dari tata kelola korporasi corporate laws), tata kelola staf medis medical staf laws) dan tata kelola staf keperawatan nursing staf laws). tata kelola hospital laws) utd rsud lombok timur: cc. pengelompokan fungsi yang logis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya lain, pengelolaan lingkungan rumah sakit: pembinaan dan pengawasan: dan evaluasi dan penilaian kinerja. bab prinsip tata kelola rumah sakit tata kelola hospital laws)independensi, dan produktivitapada huruf merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai asset berupa tanah dan bangunan. pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang mendukung keselamatan pasien. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padapadamaksimal. bab iii tata kelola rsud lombok timur bagian kesatu sejarah dan identitas paragraf sejarah rumah sakit rumah sakit umum daerah lombok timur pada awalnya bernama yayasan rumah sakit islam kita yang beralamat jalan raya labuhan haji, desa labuhan haji, kecamatan labuhan haji, kabupaten lombok timur, yang dibangun ditahan seluas m0, milik atas nama pemerintah kabupaten lombok timur. sesuai bukti pemilikan penguasaan berupa sertifikat hak pakai nomer tanggal april dan surat bupati lombok timur nomor um tanggal mei perihal persetujuan penggunaan tanah, dengan catatan bahwa izin ini hanya memberikan legalitas atas bangunan tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang melekat pada tanah bangunan dimaksud. direktur rsud lombok timur pertama bernama dr. syarif hiduplah, sp. berdasarkan keputusan bupati lombok timur nomor bpsdm tanggal desember telah diangkat dalam jabatan direktur unit pelaksana teknis daerah rsud lombok timur eselon iii dan telah dilantik oleh bupati lombok timur pada tanggal januari pergantian nama rumah sakit yang awalnya bernama yayasan rumah sakit islam kita menjadi rsud lombok timur jalan hos cokroaminoto nomor kecamatan labuhan haji pada tanggal agustus rsud sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten lombok timur dibangun tanggal april yang sekarang sedang mengurus akreditasi menjadi rumah sakit kelas dipimpin oleh direktur dr. syarif hiduplah, sp. sejak tanggal januari pada tanggal januari rsud lombok timur untuk pertama kalinya telah mendapatkan izin operasional rumah sakit lombok timur. nama rumah sakit ini pada awalnya bernama yayasan rumah sakit islam kita pada masa kepemimpinan bupati much. ali bin dahlan. nama berubah menjadi rsud lombok timur pada masa kepemimpinan bupati sukiman army. paragraf identitas rumah sakit identitas dari rumah sakit umum daerah lombok timur: nama rumah sakit ini adalah unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah lombok timur atau biasa disingkat menjadi utd rsud lombok timur, jenis rumah sakit adalah rumah sakit umum dengan klasifikasi tipe alamat rumah sakit adalah jalan hos cokroaminoto kecamatan labuhan haji kabupaten lombok timur, alamat email rsudlomboktimur3 dan alamat website bagian kedua visi, misi, tujuan, strategi dan program dalam rangka menghadapi persaingan global, rumah sakit menetapkan visi yaitu menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat lombok timur . sebagai upaya mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada rumah sakit mempunyai misi menjangkau dan melayani masyarakat secara profesional, meningkatkan kualitas sdm yang memperhatikan nilai nilai moral, sosial, dan spiritual, cc. mewujudkan sarana dan prasarana yang modern dan berstandar, dan menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh direktur mengacu kepada visi dan misi kabupaten lombok timur yang dimuat dalam renstra rumah sakit. visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan perubahan review) guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan. perubahan review) visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh direktur. visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dan menjadi pedoman dalam penyusunan renstra. renstra rumah sakit sebagaimana dimaksud pada disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh direktur. rsud lombok timur wajib mensosialisasikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada dan kepada internal utd rsud lombok timur dan publik yang dilaksanakan oleh kepala sub bagian tata usaha. pelaporan dan evaluasi melalui media dan atau fasilitas yang dimiliki utd rsud lombok timur terwujudnya sdm yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma norma masyarakat: terwujudnya standar pelayanan rumah sakit:,meningkatkan ketersediaan dan mutu sdm rumah sakit: mengoptimalkan pemasaran rumah sakit, meningkatkan mutu pengelolaan keuangan. bagian ketiga motto, logo, tujuan dan nilai nilai rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit menerapkan motto menghadirkan pelayanan prima . profesional ramah ikhlas mutu amanah logo rumah sakit umum daerah lombok timur adalah sebagai berikut lombok timur logo sebagaimana dimaksud memiliki arti sebagai berikut simbol bale lumbung adalah melambangkan ciri dan karakter khas dari rumah tradisional suku sasak lombok timur, simbol orang dewasa dan anak dalam posisi saling merangkul melambangkan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, usia, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan latar belakang ras, warna hijau selain melambangkan daratan juga memiliki arti sejuk dan ramah:pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desacorona virus disease covid telah dit:dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alokasi anggaran dari apbn yang ditujukan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa. penggunaan dana despitt)alokasian dana desa untuk masing masing desa dengan mempertimbangkan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis: alokasi afirmasi: alokasi kinerja, dan klasifikasi desa idm pengalokasian dana desa sebagaimana pada untuk masing masing desa diatur dalam peraturan bupati bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dariditetapkan dengan keputusan bupati. dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk siap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. add sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh desa dari alokasi paling sedikitdengan mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnymenetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan: besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah). besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah). pengalokasian dan besaran add untuk masing masing desa ditetapkan dengan keputusan bupati. penyaluran add yang bersumber dari dana alokasi umum akan disalurkan setiap bulan pada tahun berjalan. penggunaan add yang telah direncanakan oleh kepala desa dan bpd, disetujui oleh camat. add digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan desa yang peruntukannya antara lain: penyediaan penghasilan tetap kepala desa, penyediaan penghasilan tetap perangkat desa, cc. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, operasional perkantoran disesuaikan dengan kemampuan masing masing desa, biaya operasional bpd paling banyak rp. (lima juta rupiah). biaya operasional lkd paling banyak rp. lima juta rupiah), penyediaan insentif operasional rt rw: pengembangan inovasi teknologi tepat guna pembangunan atau renovasi kantor desa serta penataan kantor, mendukung program kegiatan pokok pkk, mendukung program keluarga berencana, dan il. pembangunan pos kambing,tentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:peruntukkan antara lain untuk penurunan dan pencegahan stunting. penurunan dan pencegahan stunting yang dimaksud pada meliputi antara lain: pemberian pmt bagi ibu hamil dan suplemen tambah darah, promosi dan konseling menyusui serta pemberian makanan bayi dan anak, pelatihan tata laksana gizi buruk akut dan pmt pemulihan, pemantauan dan promosi pertumbuhan, penyediaan air bersih dan sanitasi dan sanitasi yang layak, akses pelayanan keluarga berencana, penyebarluasan informasi melalui berbagi media, penyediaan konseling perubahan perilaku danpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan ibu hamil atau ibu menyusui, bantuan posyandu dan mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, oo. pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhiserta diputuskan dalam musyawarah desa. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua, penyuluhan pendidikan gizi masyarakat, aa.bb. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan neonatal: cc. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain lain, dan dd.17 april bupati lombok timur, vhi sukiman army diundangkan selong pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten lombok timur, juni taufik berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor |
puvirus corona virus disease covid telah tetap0s5):2019format laporan pelaksanaan blt desa sebagaimana dimaksud dalam i)diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai apb des. ketentuan dla sukiman army diundangkan selong pada tanggal april sekretaris daerah jap timur,rincian perubahan dana desa setiap desa kabupaten lombok timur tahun anggaran tol waneeata ampar memanen pet oeabeeaamaan kerak kerupuk pilot kerak selubung tetangga kerak sept akibat500o| a,06a668, kerak baw putik kerak senyum a0soo00o| kerak kerak baim m3, kerupuk ketapang raya am, kerak pilot utara a03, kerak dane rase afogagg000| m083681, kerak tetangga perang a0r6a18000| a65311, kerupuk mendanai raya sa6 b86000| kerupuk setungkeplingsar kerupuk moncong belas ga602g000o| kerupuk pulau meringkuk a01 saka wangi aoa a283871000 isak saka sakura kabar saka tumbuk a2mtr20ol cumakecamatan owmadesa pagu dana desa (awan pagu dana desa perubahan batara akar selatan t saat siang timur sasa t ata ngak batara perusak area tiang eaa rara kantong t a23 fleming t treat lang t a18 embung raja tpa team jet t era embung kandang da, pandan dut jie terkaya t a57 gitar nan jian tonton ban t siar biotaxa t siar terletak fitur timang karina oop (no kecamatan too obama desa topan dana desa awal pagu dana desa (perubahan 551i lontong baan slam iso, uan air jara agar ypamast tas aoa sasar setebal selatan aon jeruk manis ata itr siar selatan aas 5eo masak masbagik selatan asset 5e1 masbagik masbagik timur atb masbagik asbagikutara oop masak kondang nangka serba masak asbagik utara baru stb masak gendang nangka utara sop ser masak tumbang tas, 28b ysukamuta selangor seat sukamara padanya sukamara jukamuia t sukamara paok empang oot. ysukamuta jukamuta tim massa b6, jsukamuta iyiurtebel aaa oot jsukamuia selangor selatan s7, setang jpanggen timur yinggabaya kemumu oop ypinggabaya pongading a56l1owamakecawatan ooowamadesa payudara desa (awal too pagu dana desa perubahan panggabaya patung asaboso, mransbao pangoabaya piggabaya sobat dosa pinggabaya labuhan lombok aaa panggabaya pinggabaya utara ptinggabaya pohgading timur seo d53a panggabaya tanak gadang mos fanggabaya jukung malang astro logo pangkatnya seni mumbai panggabaya telaga wan aaa ptt bank san pita yemen piter aga epitel kembang kerang sas sea ter tienerbaya ob, ema time utara jupiter dijaga timur aoa ritme y siaga selatan aaa piter tempat barat do, o00 after kembang kerang daya atas saa doo piter nenek baru sos after nenek pariaman aaa amd, doo atma yoga a00 piket took ramuan biak ber sip ritme tarik nyak santi sera omamatecamatan desa pagu dawa desa (away pacu dana desa perusakan atma tkp asasi ambbtotoo tapi elemen duren javana teki timur dot jamal yikeraya t ysambeia tabuhan pandan asn sampai barakuni gambia pagi manis aon sambil pada abm or0 moncong gading pinggadurang aon oat moncong gading moncong batok asasi a7, yaa moncong gading tiang abe a72 agt lontong gading peran moncong gading enggitutra aeon a83 moncong gading pinggang utara soe moncong gading pesanggrahan asap sss pinggasela rampung pinggaseta penghadangan 5doeinggaseta yai dewa bko oo0 haa ypeinggaseta yurt bau ypeinggasela pringgasela selatan mbs peinggasea penghadangan barat soon omamarecamatan oooowamadesa payudara desa away pacu dana desa perusakan saa pringgasela mimbamih namabbwoo) motto pringgasela pggasela timur sop surabaya tenan tpa surga keroncong utama bagi payung step wan isurtaga nirlaba sbo ssi awalnya bagi payung selatan root. iswralaga tumbuh mita aoa a78 (5sa surabaya pasan bore (5st surga terang pemain surabaya dames damai aoa pso surga pagi payung timur atb oop a87 peraga waringin oop telaga tentang nga a2. 5gb mtanasaa tembang puas aoa sea waralaba beriidarat tas 5gp waralaba janda aaa omamaeeamatan ooowwadesa twopage dana desatawal) agu dana desa (perubahan a75 emban sempat bumbung kta sembuh sembaimtawang aan sembah tatang jembatan else datang ysembalun emban sas sempat jembatan tiba gading agt meta kelaparan ada agama tetangga a00 bos gamma untatanga tas agama tsuka aaa meta sapi t age yume pergi gamma t puncakdernga atasan labuhan tabuh hai abuan tai pereda gandar asn abuan tiara iaktatimur tapak t aan. jbakratimur perenang akan a01 jawatimur tonton tani tato yaka timur menon t a b3300 aka timur tapak tim aan sakura timur surabaya utara bakar timur ( perenang timur aaa (no jowawarec ama tan ooowama desa pagu dana desayawal pagu dana desa perubahan sakura barat sukaraja apa sd. 38o, juara bart gunung rak oot, cakra barat sensing tas a00 dod dato cakra bar bintang 2n6 sakura baat pesaing sta ane sakura barat moncong eter arab tss sakura bart mengkudu o00|a7 pado sakura bart kembang are sampa sbo sakura bart sensing bat stt sakura bart tanaka a20 sakura bart gerak memanggang amp oop ooo terawan akan edo stb berawan tiang rantang sas, nterowam eks buana sata oo0 nama kecamatan nama desa pagu dana desa (awal) pagu dana desa (perubahan) batunampar selatan total dea bupati lombok timur mpr luar sukiman army lampiran peraturan bupati lombok timur nomor tahun tentang perubahan cbooo tahun anggaran .rcorcecenaoe pemerintah desa .ooroooooorooooooooo. kecamatan .erooroomererere021ne0000010 kabupaten lombok timur pagu desa rp. tovowwe can toge sama tex semu fowsacan? sena ora (en wan ale|ele ta| kelurahan kelurahan pengadaan gp mpe melawan orang had rp: ro. s w w ww www by, y ) ,yfy),)#h w# #@ spa p e wow jj ea eea, aan. uud o tw oih: fe 46i tea a45 uud bidang penyelenggaraan pemerintahan w uuu vu hita hama. bidan. a spa siapa eee ap, u uj t ju tu uju a pelaksanaan pembangunan desa uut uul d a h hadap. www u u s w jra eta sa safar w sa sp stat u u t t mea ana taat w 3jiu uu jul da, sub biang . je . ' ata sangat espa , l h ha uus hee , ty a har asam. |). # p tr ito w uji safar yaa v hps w ov cavite#ee" iii bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak esa tere ill hua manga nana j tj 3j uud penanggulanganbencana ( hua hamas meleleh lellllel hekelohaleh lalat nol ptt oleh dial ket elelelsi tttt ott isl luh oleh pelet bola) leleh peta. lal fiz peeeiriei terjun (pipe pipi tee 3lz| (z| items| (eleleislelsisis efi fel isle enekepeiejei aeelalel pip (lele jala disisi| belslalslaisial slslslsia| (sie isize (sis (seisi | slesisigigisia| (ale iis pelosi besi sela ses lite eos spire pipa (ena sela isi isl petunjuk pengisian laporan realisasi penyerapan dan penyerapan dan capaian keluaran dana desa kolon diisi dengan kode rekening sesuai dengan apb desa kolom diisi dengan uraian pendapatan, belanjaan pembiayaan yang menggunakan dana desa kolonjumlah dan satuan keluaran. misal: meter kolon diisi denganjumlah anggaran dalamsatuan rupiah su kolom diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagaiberikut: mic era sunan pemeliharaan pengembangan hitung semua perkembangan penyelesaian sik dilapangan gee keraton yan bak di304p: undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasipengajar, sebesar kegiatan telah terlaksana, sebesar 80pesan u u u u j wmh ik: laporan pelaksanaan kegiatandan foto, sebesar u j. uu.u uvu u v7 .o o b color dan dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sial program bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kolom diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telahterlaksana (kuantitas) sae nn: kel sia da: n perubahan kedu, sebagai berikut: ketentuan angka diubah dan setelah angka ditambah angkalombok timurrta dan dihapusdihapus. dihapuslimagu penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer yang dianggarkan dalampagu penerimaan dana transfer daerah yangvirus disease covid dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan pagu penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer serta untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, makakabupaten lombok timur tahun anggaran perlu diubahlata" ym. sukiman z |
peooooooooo lembaran negara republik indonesia nomor arah koordinasi kabar hukum kadis kabna alokasi umum dau) tambahan bantuan pendanaan kelurahan kabupaten lombok timur ditetapkan sebesar rp. (lima milyar empat ratus sembilan puluhberdasarkan jumlah kelurahan kabupaten lombok timurbantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan dipergunakan sebagai acuan selamra pm. sukimantaraf koordinasi kadis kabar pengolah ktm rendannlas masakan mus gei sam jadi map isme, (tat disini ati aditi malah nash putra dodol melayu cad innngilerubii elu asli teliti rafatkas neha sebgai tan eni aki y33 tes una tail isi mad asn yan hah nggad meenlagurusn gag maiganisd ialah tai gut taruna tapal laga eri (lou nailadg men tee mean pal anai seok gada gadatusueuh neiipndled oso l2ui maa ngt, tebal uda nani regu mena tssdileri err hat akting adan do) inna sita) traktat ter nga kerugian megrsberbanag wet andal berpuncak ena sinai aral dengan puth tapgrast ban umr rano patung ati kti noise aaangbar ing layanan etsu pari miak tindndg rumit suami keputusan mob andi ale miami came aum wna sulit kong tatlrtika hangat ata mlvastala spo andil ana tantognsi gada7vibe lampiranu tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan kabupaten lombok timur tahun anggaran nilai dau kecamatan selong kelurahan makam (kelurahan pancar kelurahan sekarteja kelurahan sandubaya kelurahan majid p0. kelurahan selong lo. kelurahan melayu jorong kelurahan melayu selatan kelurahan melayu utara tio kelurahan dengen kelurahan kembang sari kecamatan labuhan haji| kelurahan tanjung (kelurahan genres kelurahan jjobalit pop kelurahan suryawangi bupati lombok timur, yutta sukiman army 7para koordinasi asisten imi o|$ kabar hukum san kabar pengolah hana .! ki. indi energi ti. komit aragua kuta york umat tomo karet ara aktris macatamya nba nia wta keramat yakin mamatulkin uta tumit konvoi ira 1d. tanda, gam kenal la. maman hatian amat nls paranoia pusat sulit poem aturan martasiucein aan ita la. ita tel lan lara sialan ri, hit dot pies gelar madara yuaseiragansspa. akan saat i la, ut, mulan, natal mal ora para dad pen anta ana ( mam a11 dal oli mind uik radang ko) mis read lama it brad ati aan main jematunanan menanam en tni ika lanadtknal #nbimutsa beli doo kun frag ae arnold tahunan end. tak ntt nat fish tangal tukang (ul draf arif magic. art magi ost sat se! make medusa nstisimian ear mann gmn mer ape now uut ya, counsel asian asdudklastemana titi sae feabamu mata enda "anda h l jiwa gas jain dear tanna meta di par nic aci mikroba png nep. ista ujan ia sana aga tap mai uut koran fase ya, kamu meamandonganan min nasieiea janlogani yadamiaib(covid dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok timur, menimbang bahwa penyebaran pandemi wabah corona virus disease covid telahncegah penyebaran covid wilayah kabupaten lombok timur yang berskala desa dan kelurahan, diperlukan langkah langkah secara masif dan komprehenperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembatasan sosial berbasis desa kelurahan perlu didukung instrument hukum sebagai landom o indonesia nomor para koordinasi asisten t u in pee kadis kabar pengolah14bab sumberdaya penanganan covid dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan covid desa atau kelurahan, pemerintah desa atau kelurahanrsediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua gugus tugas desa atau kelurahan. bab vii pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan psb k dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan psb kdalam pelaksanaan psb k, pihak k. pemantauan pelaksanaan psb kesa atau kelurahan. hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh gugus tugas desa atau kelurahan. bab viii sumber pendanaan pendanaan pelaksanaan psb usa tenggara barat dalam bentuk bantuan ntb gemilang dan atau bentuk lainnya: cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa,bupati mengenakan sanksi administrasi kepada setiaporang dan atau penanggungjawab kegiatan yang melanggar ketentuan dan serta bupatiteknis, kepala desa dan lurah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing: pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa: teguran lisan, teguran tertulis:lain penerapan sanksi"sai timur, muhammad juni taufik berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor eae koronasi asisten i n ln (ena hukum kadis kabar pengolah:kabupaten lombokilayah pemberlakuan pembatasan sosial berbasis desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut wilayah psb k adalah wilayah desa atau kelurahan kabupatenada kabupaten lombok timuterdiri dari gugus tugas daerah dan gugus tugas desa dan kelurahancmedia. pembatasan sosial berbasis desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat psb k adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah desa dan kelurahan yang diduga terinfeksi corona virus disease covid dan atau sebagai upaya pencegahan kemungkinan penyebaran corona virus disease covid secara luas. penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan desa atau kelurahan yang ada daerah. karyawan adalah karyawan karyawati pegawai yang bekerja dalam kantor perusahaan instan sebaik pemerintah maupun swasta. penegak hukum adalah instansi pemerintah dan atau pemerintah kelurahandan satuan polisi pamong prajadesa dan kelurahan. meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran covid dan memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat covid peraturan bupati ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam mencegah penyebaran covid desa dan kelurahan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pelaksanaan psb k, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama psb k, cc. sumber daya penanganan covid desa dan kelurahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan: pendanaan, dan sanksi. bab iii pelaksanaan psb k bagian kesatu umum dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran covid bupati memberlakukan psb k desa dan kelurahan. psb kyang berdomisili dan atau berkegiatan desa dan kelurahan. pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan psb k sebagaimana dimaksud meliputi: kegiatan keagamaan rumah ibadah, kegiatan tempat atau fasilitas umum, dan kegiatan sosial dan budaya. pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan psb k sebagaimana dimaksud pada meliputi: kegiatan keagamaan rumah ibadah, kegiatan tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya. pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional psb k sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gugus tugas desa dan kelurahan. pembentukan gugus tugas kelurahan ditetapkan dengan keputusan desa dan lurah. jangka waktu pemberlakuan psb k ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pembatasan kegiatan keagamaan rumah ibadah selama pemberlakuan psb k, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan yang mengumpulkan jamaah dalam jumlah banyakdan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. selama pemberlakuan psb k, kepala desa, lurah, baginya, bhabinkamtibmas dan penanggung jawab rumah ibadah harus: memberikan edukasi dan sosialisasi kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan rumah: b.melakukan pencegahan penyebaran covid rumah ibadah:: dan menggulung karpet. bagian ketiga pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan psb k, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan aktifitas tempat atau fasilitas umum. penghentian sementara atas kegiatan aktifitas tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemasangan portal, pembangunan poskamling dan penutupan akses masuk keluar pada jalan lingkungan wilayah desa atau kelurahan mulai jam sampai dengan jam wita. akses masuk keluar wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dibuka paling banyak (dua) pintu masuk dan dapat ditambah berdasarkan kondisi wilayah desa atau kelurahan kesa dan kelurahanesa dan kelurahan. pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam s5).energi: komunikasi dan teknologi informasi, d.keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, dan logistik obat obatb.jasa binatu (laundry). dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan psb kengan fasilitas layanan antar serta tidak diperbolehkan makan tempat. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuannya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang, cc.mewajibkan pembeli menggunakan kmpat pembatasan kegiatan sosial dan budaya selama pemberlakuan psb kb.pernikahan:dan c.b.dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti: menggunakan masker, d.meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian,dan e.b.dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti, cc.: menggunakan masker:b kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama psb k kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama psb kenanganan covid bab hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama psb k selama pemberlakuan psb k, setiap penduduk desa dan kelurahan mempunyai hak yang sama untuk: memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dan pemerintah kelurahanakaman jenazah covid dan atau terduga covid selama pemberlakuan psb k, setiap penduduk desa dan kelurahan wajib: mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan psb k: b.ikut serta dalami pelaksanaan psb k,dari:dan melaporkan kepada tenaga kesehatan dan atau aparat pemerintah desa atau kelurahan apabila dirinya, keluarganya dan atau masyarakat terpapar covid selama pemberlakuan psb k, setiap penduduk wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas meliputi: a.melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer) dan perilaku hidup bersih sehat pubs), b.:dan melakukan isolasi mandiri baik rumah dan atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatanbagi: orang tanpa gejala otg), orang dalam pemantauan( odp), pasien dalam pengawasan pdp) dengan gejala ringanntakeratdemam (2380c) atau riw demam atau ipa darinamun dengan ditetapkannyaeta 1g kadang penandhuruf dilaksanakan paling cepat bulan april dan huruf dilaksanakan paling cepat bulan juli. (6b) keluarga penerima manfaat kpm) blt desa sebagaimana diatur dalam huruf mengikuti data kpm sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah desa khusil)setelah ditambahkan (tiga) yaitu dan dan dihapusdihapusvmubahan ketig!dihapus dihapus dan dihapusy6odihapusetentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (la), diantara dan disisipkan dua yakni (6a) dan (6b)im staf khusus bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok timurim staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian: bahwa pembentukan tim staf khusus bupati dimaksud untukpara koordinasi nomor tambahan lembaran negara republik asisten per: peraturan bupati tentang tim staf khusus bupati., bupati adalah bupati lombok timur, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lombok timur:tim staf khusus bupati adalah tim khusus bupati yang merupakan unsur staf yang berasal dari pns lingkup pemerintah kabupaten lombok timur dan profesional ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikoordinasikabab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini dibentuk tim staf khusus bupati. tim staf khusus bupati sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan bawah koordinasi sekretaris daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada bupati. tim staf khusus bupati sebagaimana dimaksud dalam dan paling banyak berjumlah (sembilan) orang, yang menjalankan tugas bidang: infrastruktur, pendidikan, dan cc. kesehatan. tim staf khusus bupati sebagaimana dimaksud pada mendapatkan hak hak yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. bab iii tugas dan kewajiban tim staf khusus bupati mempunyai tugas membantu bupati dalam memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengalamstaf khusus bupati mempunyai kewajiban: melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian:bab keanggotaan dan persyaratan tim staf khusus bupati anggota tim staf khusus bupati terdiri dari unsur: asn: dan non asn profesional ahli. asnrnah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama jabatan struktural eselon ii: pendidikan minimal (strata satu): sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidangnya, tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. non asn profesional ahlindidikan minimal (strata dua): memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah: memiliki integritas, kepemimpinan, jujur, pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pengalaman dibidangnya masing masing, berperilaku baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan daerah, tidak menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, direksi badan usaha milik daerah dan atau anggota lembaga hoc yang ditetapkan dengan keputusan bupati, fl. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik: dan tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, tidak menjadi anggota dan atau terlibat organisasi terlarang. tim staf khusus bupati diangkat dan diberhentikan oleh bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab hak keuangan, fasilitas dan pembiayaan tim staf khusus bupati diberikan hak keuangan dan fasilitas dan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. hak keuangan sebagaimana dimaksud pada berupa honorarium yang setara dengan tunjangan jabatan dan tunjangan penghasilan pimpinan tinggi pratama pejabat eselon ii b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembiayaan operasional pelaksanaan tugas tim staf khusus bupati bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lombok timur. bab hubungan kerja hubungan kerja tim staf khusus bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan subsukiman army diundangkan selong pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten lombok timur, nistenyijytt di) abad hukum |(kadis kabar pengolah muhammad juni taufik berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor |
tj ji nomor tambahan lembaran negara republik bsa indonesia nomor kenal dalam sea (skala kahar pengel:ketiga belas gaji ketiga belas tahun diberikan kepada: pns: dan calon pns. pns dan calon pns sebagaimana dimaksud padagaji ketiga beladuh sukiman army diundangkan selong pada tanggal agustusean davis katar pengolah |
bupati lombok timur provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok timur:: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok timur, menimbang bahwa unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dibentuk berdasarkan peraturan bupati nomor tahun belum mencakup seluruh kecamatan kabupaten lombok timur, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu penambahan unit pelaksana teknisdinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri atas:' upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan selong, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan labuhan haji: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan sukamulia: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan surabaya, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan masbagik, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan pringgasela: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan sakura: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan sakura barat: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan sakura timur, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan siku, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan teratas upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan moncong gading:: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan piksel:, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan wanasabaj, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan pringgabaya,, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan mamalia, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan kerak, upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan jerowaru:. upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan selam. upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan sembilan: dan: upt dinas kependudukan dan pencatatan sipilcavag huta kadis kabar pengolahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok timur, menimbang :a. bahwa berkenaan dengan terbentuknya kecamatan nenek berdasarkan peraturan daerahrtanian wilayah tersebut, perlu penambahan unit pelaksana teknis penyuluhan pertanian pada dinas pertanian kabupaten lombok rtanianmemutuskan:,penyuluhan pertanian pada dinas pertanian, terdiri atas! upt penyuluhan pertanian kecamatan selong, upt penyuluhan pertanian kecamatan labuhan haji: upt penyuluhan pertanian kecamatan sukamulia:, upt penyuluhan pertanian kecamatan surabaya,. upt penyuluhan pertanian kecamatan masbagik:: upt penyuluhan pertanian kecamatan pringgasela: upt penyuluhan pertanian kecamatan sakura:" upt penyuluhan pertanian kecamatan sakura barat: upt penyuluhan pertanian kecamatan sakura timur: upt penyuluhan pertanian kecamatan siku: upt penyuluhan pertanian kecamatan terarah: upt penyuluhan pertanian kecamatan moncong gading, upt penyuluhan pertanian kecamatan piksel: upt penyuluhan pertanian kecamatan waralaba:: upt penyuluhan pertanian kecamatan pringgabaya, upt penyuluhan pertanian kecamatan mamalia: upt penyuluhan pertanian kecamatan kerak, upt penyuluhan pertanian kecamatan jerowaruj. upt penyuluhan pertanian kecamatan selam. upt penyuluhan pertanian kecamatan sembilan, dan: upt penyuluhan pertanian kecamatan nenek. ii: peraturan bupatiaraf koordinasi (kamera) |
lisa ask ay, dengan rahmat tuhan yang maha esa: bupati lombok timur,. menimbang bahwa berkenaan dengan terbentuknya kecamatan nenek berdasarkan peraturan daerah kabupaten lombok timurmberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perlu penambahan unit pelaksana teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana wilayisten i td i uan hadis tabah pengovmutuskan: menetapkan keputusantor dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan paddiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. dengan peraturan bupati ini dibentuk upt dp3akb kecamatan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, terdiri atas: upt dp3akb kecamatan selong:, upt dp3akb kecamatan labuhan habis upt dp3akb kecamatan sukamulia, upt dp3akb kecamatan surabaya:. upt dp3akb kecamatan masbagik: upt dp3akb kecamatan pringgasela:. upt dp3akb kecamatan sakura: upt dp3akb kecamatan sakura barat: upt dp3akb kecamatan sakura timur: upt dp3akb kecamatan siku: upt dp3akb kecamatan terasa, upt dp3akb kecamatan moncong gading, upt dp3akb kecamatan piksel, upt dp3akb kecamatan waralaba,:. upt dp3akb kecamatan pringgabaya, upt dp3akb kecamatan sambaliaj. upt dp3akb kecamatan kerak,. upt dp3akb kecamatan jerowaru, upt dp3akb kecamatan sela,. upt dp3akb kecamatan sembilan, dan: upt dp3akb:1ay i |
ane bupati lombok timur provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok timur' nomor tahun tentang:dengan rahmat tuhan yang maha esa: bupati lombok timur, menimbang :a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk menyesuaikan nomenklatur inspektor inspektorat yang telah ditetapkanberita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor ): memutuskan:: menetapkan:lombok timur tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: inspektur daerah, sekretariat, terdiri atas: subbagian administrasi dan umum, subbagian perencanaan, dan subbagian evaluasi dan pelaporan:: inspektur pembantu wilayah i, inspektur pembantu wilayah ii: inspektur pembantu wilayah iii, inspektur pembantu wilayah iv:: inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh inspektur pembantu wilayah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur daerah. struktur: muhammad juni taufik berita daerah kabupaten lombok timur tahun nomor salak epastandar biaya aparatur pemerintah desa tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan mentawai, menimbang bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu adanya standar biaya sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten kepulauan mentawai, bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan estimasi tertinggi dalam melakukan perencanaatandar biaya aparatur pemerintahan desa tahun anggaranperaturan bupati kepulauan mentawai nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa kabupaten kepulauan mentawai, memutuskan: menetapkan standar biaya aparatur pemerintahan desa tahun anggaran dalam peraturan bupati inipemerintahan desa adalah pemerintahan desa dalam wilayah kabupaten kepulauan mentawai. pemerintah desa adalah kepala desa besertaebut bpd adalah badan permusyawaratan desa dalam wilayah kabupaten kepulauan mentawai. aparatur pemerintahan desa adalah aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan mentawai. anggaran pendapatan dan belanja desa yangtermas dan pertanggung jawaban keuangan desa. standar biaya aparatur pemerintah desa adalpejabat eselon iii pejabat eselon non eselon praktisi ahli rohaniawan transportasi pembicara khusus narasumber instruktur dari kecamatan keterangan honorarium dan pergantian biaya transportasi narasumber instruktur berasal dari provinsi kabupaten dibayar sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, pelatihan seminar sosialisasi yang dilaksanakan dibuat kecamatan, pembiayaannya dibagi secara proporsional dan dikoordinasikan dengan camat jika melibatkan lebih dari (satu) desa. transportasi narasumber instruktur meliputi biaya transportasi laut dan darat dibayar berdasarkan bukti pembayaran adalah orang kegiatan adalah orang jam tambahan operasional pendamping lokal desa uraian satuan nilai rp.) pendamping lokal desa keterangan adalah orang bulan insentif desa insentif guru tk paud s.d dana desa insentif guru tpo tps s.d dana desa add mda sekolah minggu bina iman anak pemberian makanan dana desa tambahan pmt) balita pemberian makanan dana desa tambahan pmt) paud insentif kader posyandu minimal orang pandu insentif kader dasa minimal wisma orang desa insentif kader desa siaga dana desa dan stunting kpm) insentif kader penyuluh dana desa sosial masyarakat desa insentif petugas dana desa registrasi penduduk sekdes) insentif kader dana desa pemberdayaan masyarakat desa kpud) insentif pustakawan desa s.d dana desa insentif kader kesehatan s.d dana desa desa honor juri tim dana desa penilai wasit honor uang dana desa kejadian kegiatan bencana, darurat lainnya keterangan insentif guru tk paud dapat diberikan dalam hal jumlah jumlah murid paling sedikit (sepuluh) orang serta memiliki lembaga pengelola, dan mengacu pada ketentuan peraturan bupati, insentif guru tpo dapat diberikan dalam hal jumlah murid minimal orang murid per (satu) orang guru tpo tps mda, dan tidak boleh dibayarkan untuk guru pns yang telah menerima sertifikasi dari pemerintah. sumber dana add dd insentif bidan desa tidak boleh dibayarkan untuk bidan desa pns ptt kontrak (sumber dana dd) insentif kader posyandu minimal org pandu, minimal (dua) orang per desa, kpud maksimal orang laki2, perempuan) kader teknik orang desa, insentif pustakawan desa diberikan dalam hal tersedia gedung pustaka desa dan tersedia buku pustaka, insentif kader kesehatan desa diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. sumber dana dd, maksimal dibayarkan (enam) orang per hari, melekat pada kegiatan tanggap darurat, maksimal hari. besaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. setiap kader guru tidak dibenarkan menerima honor ganda dan tidak berkedudukan sebagai pns masing masing kader, guru membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dana desa disampaikan kepada kepala desa biaya tim verifikasi usulan kegiatan uraian satuan nilai rp.) anggota orang) biaya kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (spam) uraian satuan nilai rp.) keterangan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi spam) dibentuk berdasarkan kepala desa tenaga teknis yang butuhkan maksimal orang sebagai tenaga teknis minum, dan tenaga teknis sanitasi dan kesehatan. honorarium anggaran untuk bulan dalam apb desa belanja kegiatan pemutakhiran data profil desa (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa) uraian satuan nilai rp.) biaya pendataan data dasar keluarga biaya foto copy instrumen lembar pendataan biaya pendataan data idm desa uraian satuan nilai rp.) biaya pendataan idm desa biaya entri data form biaya belanja kegiatan lainnya uraian satuan nilai rp.) keterangan belanja kegiatan maksimal bbcom belanja kegiatan maksimal pangan aman belanja kegiatan maksimal community center (pusat pembelajaran) belanja kegiatan s.d publikasi, promosi dan perlombaan belanja kegiatan liga desa belanja operasional rumah desa sehat rds belanja pengadaan buku pustaka desa belanja tanggap darurat bencana alam desa belanja kegiatan lomba maksimal transparansi dana desa belanja kegiatan lomba sesuai desa berprestasi (bagi kebutuhan desa yang siap untuk mewakili kecamatan untuk mengikuti lomba) belanja penyertaan tahun maksimal modal awal kepada bum des, bagi bum des yang telah terbentuk belanja penyertaan tahun maksimal modal awal kepada bum des bersama yang telah terbentuk belanja kegiatan sesuai penanganan stunting kebutuhan belanja kesiapsiagaan mitigasi bencana ews tsunami belanja pelatihan sesuai kesiapsiagaan bencana kebutuhan alam belanja kegiatan sesuai replikasi inovasi desa kebutuhan belanja biaya penyusunan dokumen lingkungan spl) belanja pembinaan tahun maksimal keamanan dan ketertiban tingkat desa keterangan tanggap darurat bencana alam desa, pembayaran berdasarkan kepala desa dan rapat dengan bpd, tanggap darurat skala nagari maksimal (dua) hari, pmt, pembentukan pos gizi, penyuluhan gizi keluarga. pengobatan, pemeriksaan kesehatan dll sumber dana sesuai dengan permendes tahunjg meter. masuk dalam kegiatan belanja modal biaya hadiah penghargaan uraian satuan nilai rp.) peringkat tertinggi perorangan peringkat tertinggi per tim operasional lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa uraian satuan nilai rp.) lembaga adat desa (jika ada) s.d lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya yang l t s.d dibentuk tingkat desa keterangan biaya operasional lkd dan lad atau nama lainya adalah reng pagu dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, biaya operasional lkd dan lad atau nama lainya berdasarkan kebutuhan secara proporsional belanja operasional lkd atau lad atau nama lainya dibebankan pada belanja pemberdayaan l t adalah lembaga tahun belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat uraian satuan nilai rp.) belanja pembangunan dan atau unit rusak perbaikan rumah sehat tidak layak berat huni (untuk fakir miskin) unit rusak sedang unit rusak ringan biaya pemasangan instalasi listrik sesuai ketentuan baru untuk rumah tangga miskin biaya pembangunan jambanisasi unit wc) untuk masyarakat miskin biaya bantuan sarana produksi, sesuai ketentuan distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat biaya kegiatan pamsimas desa sesuai ketentuan biaya kegiatan seni budaya, adat sesuai ketentuan dan agama ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten biaya pembuatan peta aset desa dan wilayah adm keterangan minimal unit per desa, bagi desa yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal unit per desa, sumber dana dd, sesuai ketentuan harga pln (minimal rumah tangga miskin ditentukan berdasarkan musyawarah desa) minimal unit per desa, bagidesa yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal unit per desa, sumber dana minimal rp. sumber dana sumber dana dd. bagi desa lokasi pamsimas dapat menganggarkan dana kegiatan pamsimas sumber dana dd, rp. s.d rp. sumber dana dd. belanja pegawai, belanja barang dan jasa rp. belanja modal dan jasa pihak tiga rp. standar biaya pilkades serentak tahun alat tulis kantor disesuaikan dengan standar harga yang berlaku tomas berang kertas surat suara rp. disesuaikan dengan standar harga yang biaya spanduk berlaku biaya makan minum disesuaikan dengan standar harga yang berlaku pengadaan kotak suara rp. pembuatan kokarde rp. sewa transportasi disesuaikan dengan standar harga yang berlaku pengadaan baju panitia rp. perjalanan dinas kegiatan sosialisasi dan bintik maksimal kali kegiatan ibukota kecamatan keterangan alat tulis kantor (disesuaikan dengan standar harga yang berlaku) honorarium p2kd dibayarkan selama bulan, bulan sebelum pemungutan suara dan bulan setelah pemungutan suara. honorarium kpps dibayarkan (satu) kali kegiatan biaya spanduk (disesuaikan dengan standar harga yang berlaku) biaya makan minum (disesuaikan dengan standar harga yang berlaku) sewa transportasi (disesuaikan dengan standar harga yang berlaku) perjalanan dinas kegiatan sosialisasi dan bintik ibukota kecamatan, maksimal kegiatan. bupati kepulauan mentawai aon standar biaya sebagaimana dimaksud pada merupakan estimasi tertinggi biaya aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. standar biaya aparatur pemerintahan desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala desa. pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati kepulauan mentawai nomor tahun tentang standar biaya aparatur pemerintahandesember bupati kepulauan mentawai barcode diundangkan tuapejat pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kepulauan mentawai martinus berita daerah kabupaten kepulauan mentawai tahun nomor: lampiran peraturan bupati kepulauan mentawai nomor tahun tanggal desember tentang standar biaya aparatur pemerintahan desa tahun anggaran standar biaya aparatur pemerintahan desa tahun anggaran honorarium tim penyusun peraturan perundang undangan tingkat desa peraturan desa |i pembina ketua s50000| sekretaris op anggota maa jaa keterangan: jumlah tim penyusun peraturan adalah ganjil. tim penyusun peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. kedudukan dalam tim mempedomani peraturan perundang undangan. keanggotaan tim wajib memperhatikan keterwakilan perempuan, minimal dari jumlah tim. tim penyusun peraturan desa tentang apb desa, rpm desa, pertanggungjawaban apb desa, dan rkp desa berjumlah s d orang. tim penyusunan peraturan desa selain angka atas berjumlah s d orang tim penyusun peraturan kepala desa berjumlah orang. adalah orang paket. tunjangan uang sidang anggota bpd keterangan: tunjangan uang sidang anggota bpd dibayar berdasarkan optimalisasi dan efektifitas substansi permasalahan yang dibahas dalam persidangan persidangan bpd yang dibayar adalah sidang pembahasan peraturan desa adalah orang sidang. honorarium pengelola kegiatan pengelola keuangan dan aset desa rp) ppid kegiatan rp) rp) rp) aer esa ono toon soon soon jooisatoon ancol( hoon alasan slogan aoorsitam sono| sosok donor 3scan keterangan: kpk dijabat oleh kepala desa, koordinator ppid dijabat oleh sekretaris desa, pelaksana kegiatan dijabat oleh kepala urusan atau kepala seksi, bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan, besaran honorarium khusus pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarakan akumulasi total jumlah pagu kegiatan yang dikelola setiap pengelola kegiatan. pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan secara swakelola: tim pengelola kegiatan tpk): pengadaan kok bosan konon bonsai juta tenaga kerja: keterangan: honorarium tpk dibayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang jasa. tim tpk berjumlah ganjil dan paling banyak (lima) orang. adalah orang paket adalah orang hari tenaga kerja adalah masyarakat kelompok masyarakat yang berdomisili lokasi tempat pekerjaan. pengadaan barang dan jasa non swakelola) tim pengelola kegiatan tpk): nilai rp) s d juta |.op atas juta s d juta atas juta keterangan: honorarium tpk bayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang jasa. tim tpk paling banyak (tiga) orang adalah orang paket tim pemeriksa hasil pekerjaan nilai rp) pejabat pemeriksa tim pemeriksa juta atas (pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga) keterangan: honorarium pemeriksa hasil pekerjaan dibayar berdasarkan nilai pengadaan barang jasa per paket untuk nilai pengadaan sampai dengan rp. juta, pemeriksa hasil pekerjaan dilakukan oleh seorang pejabat pemeriksa. nilai pengadaan juta atas hasil pekerjaan dilakukan oleh tim. tim pemeriksa hasil pekerjaan paling banyak (tiga) orang dan tidak dibenarkan merangkap jabatan kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kegiatan tpk dan bendahara adalah orang paket. honorarium tenaga kontrak desa besaran jenis pekerjaan peringkat ket. endapan orang bulan) anno watu tan ompong orang peron tanam tinoooosaso| keterangan: penetapan besaran honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. penetapan tenaga kebersihan dan dan tenaga keamanan untuk bpd dapat dianggarkan sepanjang kantor desa dan bpd terpisah. penetapan tenaga administrasi untuk bpd hanya boleh ditetapkan (satu) orang. khusus desa simatalu dapat menambah operator boat dan juru batu, masing masing (satu) orang. operator ompong hanya berlaku untuk desa matotonan dan desa bajakan. honorarium tenaga ahli konsultan fasilitator pembina pendamping tim pendamping tingkat satuan nilai rp) kecamatan keterangan: tim pendamping tingkat kecamatan bayar per triwulan, terhitung sejak apb des ditetapkan. kepala desa dapat menolak pembayaran honorarium, apabila tugas dan fungsi pendampingan pembinaan fasilitasi tidak optimal atau tidak memberikan kontribusi dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan atau apb des. honorarium tenaga ahli konsultan fasilitator pembina pendamping yang telah dibayarkan dari dpa atau instansi induknya, maka honorarium dari des tidak dibayar anggota tim pendamping tingkat kecamatan maksimal orang adalah orang triwulan. biaya penyusunan detail engineering desain (ded) rencana anggaran biaya (rab) alokasi dana nilai s d juta atas juta s d juta atas juta s d juta diatas juta keterangan: untuk biaya survey dan pengukuran lokasi kegiatan dialokasikan oleh desa sesuai dengan kondisi lapangan dan dibebankan apb desa adalah orang paket belanja perjalanan dinas uraian nilai rp.) nilai rp.) dweeemamyaes kepala desa ketua bpd sekretaris wakil ketua bpd perangkat desa lainnya anggota bpd luar kecamatan dalam kabupatendalam provinsiluar provinsi kepala desa ketua bpd sekretaris wakil ketua bpd perangkat desa lainnya anggota bpd keterangan perjalanan dinas yang dibayar, jika waktu tempuh perjalanan lebih dari jam atau jarak tempuh lebih dari waktu tempuh perjalanan dinas kurang jam atau kurang km, perjalanan dibayar hanya uang harian sebesar rp. per hari dan paling lama (satu) hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka telah ditentukan jadwal, maka jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas spt): spt dalam kecamatan dalam desa dan dalam kabupaten diterbitkan oleh: kepala desa bagi aparatur pemerintah desa dan staf kantor desa ketua bpd dan sekretaris bpd spt luar kabupaten dalam provinsi diterbitkan oleh camat spt luar kabupaten luar provinsi diterbitkan oleh bupati atau kepala opd yang membidangi pemerintah desa lama perjalanan dinas perjalanan dinas dalam kecamatan desa paling lama hari perjalanan dinas luar kecamatan kabupaten paling lama hari perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi paling lama hari perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi paling lama hari biaya perjalanan dinas yang dibayar dengan ketentuan uang harian dibayar secara lumpur penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum dalam bukti pembayaran transportasi dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum pada bukti pembayaran atau harga sewa kendaraan yang dipergunakan jika perjalanan dinas mengharuskan menggunakan bbm, maka biaya transportasi perjalanan dinas tidak dibayar jika penginapan telah ditanggung oleh pihak penyelenggara acara kegiatan, maka penginapan tidak dibayar sejumlah hari tanggungan penyelenggara jika apb desa telah menganggarkan biaya sewa rumah kos mes tempat tinggal lainya daerah tujuan perjalanan dinas, maka biaya penginapan tidak dibayar jika perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel tempat penginapan lainya, maka biaya penginapan dibayar dari tarif biaya dan dibayar secara lumpur. hal ini tidak berlaku apabila dalam apb desa telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada uraian angka huruf atas jumlah hari untuk penginapan adalah jumlah perjalanan dinas dikurangi hari. contoh, perjalanan hari, maka penginapan hanya bayar (hari) seluruh surat perintah perjalanan dinas yang dibebankan pada apb desa dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa adalah orang hari adalah orang paket. biaya transportasi perjalanan dinas uraian satuan nilai kapal laut (dalam kabupaten) dpp kapal laut (dalam provinsi) pesawat udara (luar provinsi) dpp pesawat udara transit) ompong (sewa) sesuai harga setempat kendaraan roda dua (sewa) sesuai harga setempat keterangan: penganggaran biaya transportasi perjalanan dinas perjalanan dinas menggunakan kapal laut (kapal penumpang), biaya transportasi dianggarkan sesuai harga berdasarkan bukti pembayaran perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas (speed boat roda dua), dapat dianggarkan biaya bbm perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa carter, dapat dianggarkan sewa kendaraan roda dua atau sewa boat adalah paket. belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dan peralatan kerja kendaraan bermatorrodadua ditahan kendaraan bermotoroda empat untaian nan promo nyaman sara ratan pan esapampng nyata goo penditaraanseveepeamantaa amber pernyataan 00an iamosfapep berikatan keterangan pemeliharaan meliputi service dan pergantian suku cadang pemeliharaan kendaraan dan peralatan kerja merupakan pagu tertinggi belanja pakaian dinas dan atribut paman pna una murata (ramermutan demtaanam| pemerintahan desa (khusus satpam) keterangan adalah orang paket belanja pelatihan seminar sosialisasi essay mama amanat amsamasat soon asmara aonrorjenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf memberikan pelayanan medis dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi, meliputi: praktik asuhan kebidanan, klinik bersalin, klinik pratama, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan rumah sakit kelas pratama atau yang setara. jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf bb, memberikan pelayanan medis spesialistik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi: klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum: dan rumah sakit khusus. jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf memberikan pelayanan medis subspesialistik yang dilaksanakan oleh dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis, meliputi: rumah sakit umum: dan rumah sakit khusus. ketentuan diubah,sebagaimana dimaksud pada meliputi: wilayah cakupan rujukan provinsi, wilayah cakupan rujukan kabupaten kota, wilayah cakupan rujukan lintas batas kabupaten kota dalam provinsi, dan wilayah cakupan rujukan lintas batas kabupaten kota luar provinsi. wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan: target jumlah penduduk menurut jarak dan waktu tempuh, fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, meliputi: puskesmas, klinik pengobatan, balai kesehatan: praktek swasta, rumah bersalin, laboratorium klinik kesehatan rumah sakit kabupaten kota, rumah sakit swasta: rumah sakit provinsi: dan rumah sakit vertikal. wilayah administratif kabupaten kota dan provinsi: wilayah cakupan rujukan seluruh provinsi yang merupakan rujukan tertinggi provinsi banten adalah rsu kabupaten tangerang, wilayah cakupan rujukan regional yang terdiri atas: wilayah cakupan rujukan (satu) meliputi kota serang, kabupaten serang, kota cilegon, kabupaten pandeglang, dan kabupaten lebak dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum banten dan rumah sakit dr. derajat prawiranegara sebagai rumah sakit rujukan wilayah provinsi dan wilayah cakupan rujukan (dua) meliputi kabupaten tangerang, kota tangerang, dan kota tangerang selatan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum daerah balaraja kabupaten tangerang sebagai rumah sakit rujukan wilayah provinsi wilayah cakupan rujukan kabupaten kota yang terdiri atas: kota cilegon dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum daerah cilegon, kabupaten pandeglang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum berkah, kabupaten lebak dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum daerah dr. adjidarmo, kota tangerang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum kota tangerang, dan kota tangerang selatan dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah rumah sakit umum kota tangerang selatan. wilayah cakupan rujukan provinsiadalah rumah sakit pemerintah minimal kelas pendidikan. wilayah cakupan rujukan regionalwilayah cakupan rujukan kabupaten kotayang ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dinassemua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:dan dinas kesehatan kabupaten kota mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media. dinas dan dinas kesehatan kabupaten kota mengintegrasikan sistem rujukan terintegrasi secara elektronik dispute) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan sistem informasi kesehatan daerah sikka generik) fasilitas pelayanan kesehatan primeangunan, peningkatan dan rehabilitasi berat bertujuan untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan bagi masyarakat. penambahan ruang kelas baru rkb), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: satuan pendidikan dasar sd) dan satuan pendidikan menengah smp) negeri, memiliki ketersediaan lahanaru harus memenuhi standar bangunan yang memadadan memiliki data jumlah rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas. pembangunan dan peningkatatau tempat ibadah yang ada sudah tidak layakmemiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar, memiliki data kondisi eksisting terhadap ketersediaan membelai, cc., dan pengadaan membelai harus satu paket dengan pembangunan ruang kelasnya atau jika satu tahun sebelumnya ruangan kelas yang dimaksud merupakan bantuan keuangan dari provinsi banten. pembangunan jamban siswa berikut animasinya, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki data jumlah peserta didik dan ketersediaan jamban, memiliki ketersediaan lahan yang memadai untuk dibangun jamban, dan belum memiliki jamban yang memadai. kriteria atau standarisasi pengelolaan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan sebagai berikut: pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi gedung pusat kesehatan masyarakat puskesmas)danat kesehatan masyarakat puskesmas) belum memenuhi standar bangunan yang memadai, kondisi fisik gedung puskesmas, peningkatan dan rehabilitasi beratat kesehatan masyarakat puskesmas)tersedianya sarana penunjang seperti sumber listrik, ruang penunjang, dan air bersih, dan pengadaan sarana prasarana dan alat alat kesehatan puskesmas, rumah sakit harus satu paket dengan pembangunannya, atau bangunan tersebut merupakan bantuan keuangan propinsi banten satu tahun sebelumnya. pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana meliputi pengadaan alat kesehatanisasi pengelolaan bidang pembangunan infrastruktur sebagai berikut pembangunan, peningkatan drainase, jaringan irigasi, jalanrmasuk kawasan lindung cagar alam): kawasan sebagaimana dimaksud pada hurufoo. luas lahan sawah kelompok tani minimal hektare sedangkan kelompok tani perkumpulan petani pemakai air p3a minimal hektarembangun,: wilayah daerah kabupaten kota.dan perkiraan rencana anggaran biaya,prt mmbangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan, penataan lingkungan permukiman pedesaan dan nelayan sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikutn daerah kantong kantong kemiskinan berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu pdt). kesiapan perencanaan ketersediaan lahan, disertai dokumentasi kondisi eksisting, penyusunan detail engineering design ded) dan perkiraan rencana anggaran biayaresiden nomor tahun tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi,alam rangka tertib administrasi terhadap sarana dan prasarana yang terbangun, diberikan labelisasi berdasarkan sumber dana bantuan keuangan provinsi banten. kegiatan diluar yang diatur dari peraturan gubernur ini tidak diperkenankan dianggarkan dalam apbd kabupaten kota yang bersumber dari bantuan keuangan provinsiid wahidin hal,sak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktur maupun konstruktorarah penggunaan, dbantuan keuangan untuk program kegiattersedia lahan yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan sertamemiliki hasil feasibility study fs) terhadap rencana pembangunan unit sekolah baru usb), memiliki detail engineering design ded) minimal memuat hal hal sebagai berikut aspek fungsional. memuat antara lain mengenai pendekatan pelaku kegiatan lapangan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta fungsi dan kebutuhan ruang aspek teknis. menjabarkan antara lain mengenai konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang akan dikembangkan lapangan. aspek kinerja (utilitas). menjabarkan antara lain mengenai konsep pencahayaan, penghargaan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, air kotor, pengolahan limbah, pembuangan sampah, dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan bisa digunakan. aspek arsitektural. melakukan analisis mengenai bentuk dan penampilan bangunan, penataan ruang, serta penekanan desain yang akan dikembangkan. menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep rutinitasnya, detail engineering design ded) berupa gambar detail yang dilengkapi: gambar detail bangunan gambar beste, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan, engineer's estimate fee) atau rencana anggaran biaya rab): rencana kerja dan syarat syarat rks)' laporan akhir tahap perencanaan, meliputi: laporan arsitektur, laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah soil test), laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal, dan laporan perhitungan informasi teknologi). telah memiliki ijin persetujuan masyarakat setempat terhadap lahan yang akan dibanguitustandar sarana dan prasarana bangunan unit sekolah baru usb) merupakanmemperhatikan aspek lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan (sekolah), peningkatan dan rehabilitasi berat gedung sekolahgedung sekolah dalam keadaan rusak berat, penilaian kerusakan bangunan dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstrukspembangunan, peningkatan dan rehabilitasi berat harus sesuai dengan permohonan pengajuan sekolah, dan |
peraturan walikota tangerang nomor tahuntangerang perlu mengalokasikan biaya pendamping bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar negeri sdn), madrasah ibtidaiyah negeri min), sekolah menengah pertama negeri smpn) dan madrasah tsanawiyah negeri n), bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar penyaluran biaya pendampingmenterian agama adalah kantor kementerian agamagawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil kota tangerang. sekolah dasar negeri yang selanjutnya disingkat sdn adalah sekolah dasar negeri kota tangerang. madrasah ibtidaiyah negeri yang selanjutnya disingkat min adalah madrasah ibtidaiyah negeri kota tangerang. 11lkota tangerang. madrasah tsanawiyah negeri yang selanjutnya disingkat adalah madrasah tsanawiyah negeri kota tangerang. sekolah madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal. biaya pendamping bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat bp bos adalah dana yang bersumber dari apbd sebagai dana pendamping bos pusat yang diberikan kepada sekolah. kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dengan jumlahupembantu kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang humas, dan bidang sarana prasaranawali kelas adalah guru pns dan non pnsp bosp bos diberikan dengan maksud dan tujuan mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasarmeningkatkan mutu pendidikan menengah, dan membebaskan seluruh biaya operasional sekolah kepada seluruh siswa. sasaran penerima bp bos adalah sdn, min: smpn, dan bab sumber dana bp bosp bos untuk sdn minrp. per orang per bulan, wali kelas pns guru kelas pns rp. per orang per bulan, wali kelas non pns guru kelas non pns rp. per orang per bulan. belanja alat tulis kantorbahan perlengkapan lomba pendidikan rp. per siswa per bulan, belanja pemeliharaan gedung rp. per ruang per tahun, belanja penggandaan rp. per siswa per bulan, belanja makan dan minum harian rp. , per sekolah per bulan. besaran bp bos untuk smpn mpembantu kepala sekolah pns rp. per orang per bulan, wali kelas pns rp. per orang per bulan, wali kelas non pns rp. per orang per bulan. belanja alat tulis kantor rp. per siswa per bulan, belanja alat listrik dan elektronikpengadaan perlengkapan lomba pendidikan rp. per siswa per bulan, belanja listrik rp. dengan asumsi jumlah siswa s d siswa, asumsi jumlah siswa diatas siswa rp. per sekolah per bulan, belanja pemeliharaan gedung rp. per ruang per tahun, belanja pemeliharaan bukan gedung (taman, sarana olahraga, lampu jalan) rp. per siswa per bulan, biaya cetak rp. per siswa per bulan, biaya penggandaan rp. per siswa per bulan, belanja makan dan minum harian rp. , per sekolah per bulan. honorarium digunakan untuk memenuhi kebutuhan honor tugas tambahan guru dalam kegiatan dinas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah pns dan wali kelas guru kelas pns dan non pnsngecatan ruangan kelas dan pemeliharaan ringan lainnya. belanja pemeliharaan bukan gedung sekolah (taman, sarana olahraga, dan lampu penerangan jalan dilingkungan sekolah)elanja makan dan minum harian digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya makan dan minum harian tamu pegawai sekolah. bp bosdn, min, smpn dan berhak menerima bp bos. kepala sekolah wajib mempublikasikan kepada guru dan komite sekolah. sdn, min, smpn, dan wajib membebaskan biaya operasional yang dipungut dari orang tuan peserta didik kecuali sekolah yang ditetapkan memiliki program unggulan khusus, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional. bab vii mekanisme penyaluran dinas menyalurkan bp bos kepada sdn melalui rekening unit pelayanan teknis dinas utd) pendidikan dasar kecamatan, smpn melalui rekening utd smpn masing masing, min dan melalui rekening madrasah masing masing. penyaluran bp bos sebagaimana dimaksud pada dilakukan per triwulan. penyerapan bp bos dari rekening bank masing masing disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan teknis dinas sekolah dan madrasah setiap bulan. bab viii pengelolaan dan pertanggungjawaban unit pelaksana teknis dinas utd) pendidikan dasar kecamatan, min dan smpn m wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bp bos pada dinas sebagai berikut triwulan pertama disampaikan paling lambat akhir bulan maret,p bos sebagaimana dimaksud pada utd pendidikan dasar kecamatan melaporkan yang terealisasi sdn. pertanggungjawaban bp bosp bosp bos yag tidak terealisasi setor kas daerah melalui dinas pendidikan. kelebihan dana bp bos yang disebabkan oleh selisih jumlah siswaalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan menengah kota tangerang perlu diberikan biaya operasional pendidiktangerangdiberikan dalam bentuk uang oleh pemerintah daerah kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa terdaftar. kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dengan jumlah jamsanapada bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang humas dan bidang sarana prasarana yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah. wali kelas adalah guru pegawai negeri sipilopop diberikan dengan maksud dan tujuan mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan menengahdan meningkatkan mutu pendidikan menengah. sasaran penerima bop adalah sman dan smkn. bab sumber dana bopop dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut transport tugas tambahan guru pegawai negeri sipil kepala sekolah rp. per orang per bulan, wakil kepala sekolah pembantu kepala sekolah rp. per orang per bulan, wali kelas rp. per orang per bulan, belanja alat tulis kantor rp. per rombel per bulan, belanja alat listrik dan elektronik rp. per kelas per bulan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rp. per kelas per bulan, belanja pengadaan perlengkapan lomba pendidikan sman rp. per rombel per bulan, smkn rp. per rombel per bulan, belanja telepon rp. per sekolah per bulan, belanja listrik per sekolah per bulan sman rp. smkn rp. smkn2 rp. smkn3 rp. smkn rp. smkn5 rp. smkn rp. smkn rp. smkn8 rp. smkn9 rp. belanja internet speedy rp. per sekolah per bulan, belanja jasa pemeliharaan perlengkapan sman rp. per kelas per bulan, smkn rp. per kelas per bulan, belanja pemeliharaan gedung rp. per ruang per sekolah, biaya cetak rp. per sekolah per bulan, biaya penggandaan rp. per siswa per bulan. uang transport digunakan untuk memenuhi kebutuhan tugas tambahan guru dalam kegiatan dinas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wali kelas status pegawai negeri sipiltelepon digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa telepointernet speedy digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa internet speedymeliharaan ringan sekolahopman dan smkn berhak menerima bop. kepala sekolah wajib menginformasikan kepada guru dan komite sekolah. bab vii mekanisme penyaluran dinas menyalurkan bop langsung melalui rekening unit pelayanan teknis dinas sman dan smkn. penyaluran bop sebagaimana dimaksud pada dilakukan per triwulan. penyerapan bop dari rekening bank masing masing disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan teknis dinas sekolah setiap bulan. bab viii pengelolaan dan pertanggungjawaban sman dan smkn wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bop pada dinas sebagai berikut triwulan pertama disampaikan paling lambat akhir bulan maret:opopop yag tidak terealisasi setor kas daerah melalui dinas pendidikan. kelebihan dana bop yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa kelas rombel dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerang, menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, masih diperlukan adanya penambahan jumlah unit pelaksana teknis dinas puskesmas kota tangerang, bahwa menindaklanjuti dan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah dinyatakan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada dinas daerah yang ditetapkan pembentukan, nomenklatur, dan rincian tugasnya dengan peraturan walikota, bahwa atas dasarbab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: walikota adalah walikota tangerang, unit pelaksana teknis dinas, yang selanjutnya disingkat utd, adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas, puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat, utd puskesmas cikokol adalah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat cikokol pada dinas kesehatan kota tangerang, utd puskesmas panggang adalah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat panggang pada dinas kesehatan kota tangerang. bab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk utd puskesmas cikokol dan utd puskesmas panggang. bab iii susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas susunan serta tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unsur organisasi utd puskesmas cikokol dan utd puskesmas panggang adalah sebagaimana tersebut dalam dan peraturan walikota nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kota tangeranglembaran daerah kota tangerang tahun nomor |
uan provinsi banten peraturan walikota tangerang selatan nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatanretribusi pelayanan kesehatan yang telah diatur dengan peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang retribusi daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang retribusi daerah, perlupaling lama (tiga) hari, kepala dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan. dalam hal permohonan angsuran atau penundaan lebih dari rp. (satu juta rupiah), persetujuan diberikan oleh: kepala puskesmas pada puskesmas, atau kepala laksda pada laksda. dalam hal nilai permohonan angsuran atau penundaan kurang dari rp. (satu juta rupiah), persetujuan diberikan oleh kepala bagian tata usaha. bab pemanfaatan retribusi retribusi dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional puskesmas dan laksda. pembiayaan operasional puskesmas dan laksda sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembiayaan jasa sarana, dan pembiayaan jasa pelayanan. besaran pembiayaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan jasa sarana yang tercantum dalam peraturan daerah. besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut: besaran jasa pelayanan yang berasal dari retribusi pasien umum, pasien yang memiliki ktp atau ktp el daerah dan pasien yang dijamin oleh penyelenggara asuransi kesehatan swasta, sesuai dengan jasa pelayanan yang tercantum dalam peraturan daerah,kapital sebesar (enam puluh keseratus) dari total klaim atau tagihan, dannon kapital sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari total klaim atau tagihan. jasa sarana sebagaimana dimaksud pada dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diajukan melalui mekanisme penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerahformat skrdlapabila dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib retribusi diberikan surat teguran. surat teguran sebagaimana dimaksud pada yang dikeluarkan oleh: kepala puskesmas, atau kepala laksdaurat teguran sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan std. std sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penagihan retribusi terutang. std sebagaimana dimaksud pada paling sedikitbesaran denda administratif, dan pejabat yang menandatangani. std sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala kepala puskesmas. pembayaran retribusi terutang dilaksanakan melalui: loket pembayaran bagi pasien umum, dan rsud bagi penjamin tagihan non kapital jaminan kesehatan nasional. dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayarnghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud kepada walikota. walikota menetapsebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab viii tata cara pengurangan, keringanan atauretribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhadap pengurangan pokok retribusi. pengurangpengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan paling besar (lima puluh keseratus). jl) pengajuan pengurangan pembayaran retribusi terutang diajukan secara tertulis dengan membuatmembuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.keringanan retribusi diberikan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan. pengajuan keringanan retribusi terutangwajib membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.: penyandang masalah kesejahteraan sosial, peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan, pasien yang memiliki ktp atau ktp el daerah, pasien yang berasal dari warga binaan atau tahanan, dan pasien yang bekerja pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum kota tangerang selatan. pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk jenis tindakan medical check up, tindakan estetika dan kosmetik. pengajuan pembebasan pembayaran retribusidan pemeriksaan fisik paling lama (tiga) hari, kepala dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan. persyaratan terhadap pemberian pembebasan retribusi meliputi: ktp yang masih berlaku atau ktp el daerah, surat rekomendasi dari dinas sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, cc. surat keputusan kepala dinas bagi peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan, surat keterangan atau pengantar dari pejabat berwenang bagi pasien yang berasal dari warga binaan atau tahanan, dan kartu tanda pengenal atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi pegawai yang bekerja pada dinas dan rumah sakit umum kota tangerang selatan. dalam hal pasien merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan, wajib menggunakan jaminan kesehatanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi paling lambat (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas. berdasark. petugas melakukan pemeriksaan terhadapdinas. apabila petugas menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain, kepala dinas dapat melaporkan aparat penegak hukumpembinaan dan pengawasan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pada puskesmas dan laksda melalui dinas. pembinaan sebagaimana dimaksud pada paling kurang meliputi: sosialisasi: bimbingan teknis, dan seminar. pengawasan sebagaimana dimaksud pada paling kurang meliputi, monitoring dan evaluasi secara berkala, dan monitoring dan evaluasi secara insidentil. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas wajib menyampaikan laporan kepada walikota melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset: teguran secara tertulis, dan atau bunga sebesar (dua keseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, teguran sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama (tujuh) hari. dalam hal teguran telah diberikan sebanyak (tiga) kali dan wajib retribusi belum memenuhi kewajibannya, dinas melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil. penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan peralihan seluruh penerimaan retribusi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan walikota ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan walikota in:: september plt.bab ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkuppusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan wilayah kerja tertentukesehatan oleh puskesmas ataujamin adalah penyelenggara jaminan atau asuransi kesehatan oleh pemerintah atau swasfasilitakesehatan kota tangerang selatan. pembantu bendahara penerimaan adalah yang tugasnya membantu bendahara penerimaan, termasuk kasir yang bertugas memungut retribusi pelayanan kesehatan dari pasien. verifikasi adalah pengecekan ulang atas ajuan klaim dalam bentuk tim yang dibentuk oleh kepala dinas dengan surat keputusan keputusan kepala dinasturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi. peraturan walikota ini bertujuan: untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan wajib retribusi: dan untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan. ruang lingkup peraturan walikota ini, meliputi: tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi, cc. pemanfaatan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi, dan tata cara pemeriksaan retribusi. bab tata cara pelaksanaan pemungutpada dinas kesehatan, yaitu: puskesmas: dan laksda. objek retribusisehatan puskesmas dan laksda. orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pasien umum, pasien yang memiliki ktp atau ktp el daerah, dan atau pasien yang memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. pasien umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pasien yang tidak memiliki ktp atau ktp el daerah, pasien yang tidak memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. pasien yang memiliki jaminan atau asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pasien yang ditanggungenis pelayanan kesehatan pada puskesmas, yaitu pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan diagnostik, pelayanan medis mata, pelayanan medis tht, pelayanan kedokteran jiwa psychology, pelayanan gigi mulut, pelayanan medical check up, pelayanan medis non invasif, pelayanan medis invasif, il. pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan vaksinasi, pelayanan edukasi kesehatan, pelayanan pengobatan tradisional, komplementer dan alternatif, pelayanan laboratorium penunjang klinik, dan atau pelayanan penunjang non klinik. jenis pelayanan laksda, yaitu: pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, dan pelayanan laboratorium penunjang klinik. setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas dan laksda diberikan kartu berobat pasien. kartu berobat pasien sebagaimana dimaksud pada diberikan pada saat pendaftaran pertama. dalam hal kartu berobat pasien hilang atau rusak dapat diberikan kartu berobat pasien sebagai pengganti. walikota.sebagaimana dimaksud pada paling kurangdan pejabat yang menandatangani. skr sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh penanggungjawab unit pelayanan.ungutan retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir. pembantu bendahara penerimaan mereka hasil pemungutan retribusi dan melaporkan kepada bendahara penerimaan. bendahara penerimaan melakukan verifikasi rekapitulasi hasil pemungutan retribusi. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud bendahara penerimaan menyetorkan retribusi rsud paling lambat 1x24 jam sejak retribusi diterima. dalam hal penyetoran hasil pemungutan retribusi jatuh pada hari libur, maka bendahara penerimaan menyetorkan hari kerja berikutnya. penyetoran rsud sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan sts. sts sebagaimana dimaksud pada harus mendapat validasi dari bankretribusi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. bab iii tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran. pembayaran retribusi dilakukan pada loket pembayaran puskesmas dan laksda. dalam hal biaya retribusi ditanggung oleh penjamin, pembayaran retribusi dilakukan melalui rsud untuk non kapital jaminan kesehatan nasional. pembayaran biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh puskesmas dan laksda setelah diverifikasi dan atas persetujuan penjamin. dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui rsud sebagaimana dimaksud dalam bendahara penerimaan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah dari wajib retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan kas umum daerah. pasien umum dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi terutang. angsuran atau penundaan sebagaimana pada dapat diberikan jika memenuhi kriteria: miskin, pasien yang harus segera dirujuk dalam keadaan darurat, atau pasien yang telah meninggal dunia dan harus segera dikebumikan. angsuran diberikan paling banyak (tiga) kali angsuran dengan jangka waktu paling lama (tiga) bulan. penundaan diberikan dengan jangka waktu paling lama (satu) bulan. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat yang telah ditentukan wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya maka kepala dinas dapat memberikan surat teguran. pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis dengan membuat surat permohonan dan surat pernyataan bermaterai cukup. |
provinsi bantetahun nomor memutuskan: lampiran peraturan walikota tangerang selatan nomor tahun tentang tata cara pemantauan, pembinaan,dan pengawasla. periode semester pertama januari juni) semester kedua juli desember) keterangan perusahaan mamaremaman izin usaha tanggalupiah atau moda tea oda kea sma sumber pembiayaan modal sendiri laba ditanam kembali (berlaku untuk perluasan usaha) modal pinjaman ben jumlah iii. penggunaan tenaga kerja 90mm orang orang iv. realisasi impor barang dan bahan sesuai dengan api p api u tambahan total asam barangan bahan ' '|:| sama total dalam (satu) tahun periode pelaporan produksi barang jasa dan pemasaran nan najawab sosial csr) sudah belum).dstwalikota tangerang selatan, airin machi diary lampirabentuk surat pemberitahuan pengawasan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal kop surat tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal nomor pennnnanaam j2ol kanan enananaaanaaa . sifat segera lampiran hal pemberitahuan pengawasan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal yth. pimpinan perusahaan. jl. dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada perusahaan saudara, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal bermaksud melakukan pengawasan . jek. di atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih. ketua tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal kota tangerang selatan cap lembaga nama jelas tembusan walikota tangerang selatan (sebagai laporan) walikota tangerang selatan, airin machi diary lampiran iii peraturan walikota tangerang selatan nomor tentang tata cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal bentuk berita acara pemeriksaan proyek kop surat tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal berita acara pemeriksaan proyek nomor . app (bulan) (tahun) pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun ., kami yang bertanda tangan bawah ini, tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal pemerintah kota tangerang selatan telah melakukan pemeriksaan proyek investasi. keterangan perusahaan nama perusahaan nomor pokok wajib pajak npp) bidang usaha lokasi proyek ii. perizinan yang dimilki izin prinsip penanaman modal nol senasenn tanggal .iio fasilitas impor mesin nol senasannan tanggal .iii. fasilitas impor bahan baku nol senasannan tanggal .iii. kep. fasilitas atau th) nol senasannan tanggal .iii. izin usaha nol senasannan tanggal .iii. izin teknis imb, ho, amdal, dll nol senasaennn tanggal .iio iii. fasilitas impor mesin peralatan jumlah nilai dalam pabean lus$s rp senen. onn inn nana nilai yang telah diimpor lus$s rp sen. nona anna. sisa yang akan diimpor lus$s rp sen. nona anna. iv. pengadaan mesin peralatan dari dalam negeri pengadaan dalam negeri peeannananenanannnn us$.) pelaksanaan ketentuan penanaman modal laporan kegiatan penanaman modal dilampirkan tidak dilampirkan mengetahui pemeriksa, tim pengendalian tanda tangan pimpinan penanggung jawab pelaksanaan perusahaan penanaman modal nama jabatan enanannanannanannananana kanannanananaa amanat ana nama jabatan kaanannanananananannanaan nama jabatan c.c.oococeoucecuuucusuua walikota tangerang selatan, airin machi diaryerangkat daerah kota bidang penanaman modal, yang selanjutnya disebut ppm adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing masing pemerintah daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang penanaman modal pemerintah daerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpdmendapat pendaftaran penanaman modal dan ataul yang berlaku. proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat izin prinsip penanaman modal dan atau surat persetujuan penanaman modal dan izin usaha dari ppm. berita acara pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat ap: perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan kegiatan produksi atau perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal. peraturan walikota ini bertujuan: terlaksananya pemantauan untuk memperoleh data, informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal, terlaksananya pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam penanaman modal: dan terlaksananya pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal. bab pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal bagian kesatu pemantauan pemantauan dilaksanakan terhadap penanaman modal dalam tahap konstruksi atau penanaman modal yang telah beroperasi. kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi laporan data penanaman modal yang berizin atau tidak berizin. laporan data penanaman modal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lpm, laporan informasi dari masyarakat, dan atau hasil pendat. penanam modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan lpm secara berkala kepada ppm,wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut penanam modal yang masih dalam tahap konstruksi, dan penanam modal yang dalam tahap operasinyampaian lpm kepada ppm dilakukan dalam bentuk hardcore, atau softcopy melalui surat elektronik atau sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik spipise). ppm melakukan verifikasi dan evaluasi laporan data penanaman modal yang berizin atau tidak berizin. verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi keterangan penanam modal dan bahan yang nanam modalnanam modal. dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ppm dapat meminta penjelasan dari penanam modal atau meminta perbaikan lpm dan atau hasil pendataanppm melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada ppm, paling lambat (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian lpm oleh penanam modal. kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim pemantauan. tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan inventarisasi data pelaksanaan penanaman modal melalui lpm dan hasil pendataan lapangan, dan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data lpm dan hasil pendataan lapangan. tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: skpd yang membidangi urusan lingkungan hidup, skpd yang membidangi urusan industri dan perdagangan, skpd yang membidangi urusan perizinan, skpd yang membidangi urusan tenaga kerja, dan skpd yang membidangi urusan koperasi usaha kecil dan menengah, tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua pembinaan kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui: bimbingan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan, pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modalkegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan penanam modal akan informasi peraturan perundang undangan yang berlaku. kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut penanam modal mencantumkan permasalahan kendala yang dihadapi dalam formulir lpm dan dilaporkan kepada ppm, atau atas laporan permasalahan kendala dari penanam modal, ppmpada pihak pihak terkait. bagian ketiga pengawasandan b.adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modalnanam modal. pemberitahuan kepada penanam modalsurat. bentukmeriksaan lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pimpinan atau penanggung jawab penanam modal wajib memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam app. app diperlukan dalam rangka: pengawasan dalam bentuk pemeriksaan lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan, cc. pengenaan sanksi, dan pembatalan sanksi. app untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan atas hasil evaluasi ppm dan atau instansi teknis terkait permasalahan perusahaan penanaman modal. kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal, tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan pemeriksaan lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam menindaklanjuti hasil temuan bukti awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal: dan memberikan rekomendasi terhadap pengenaan sanksi terhadap penanam modal. tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: kantor pelayanan pajak, kantor pertanahan, skpd bidang tenaga kerja, skpd bidang lingkungan hidup, dan ppm. dalam melakukan pemeriksaan, tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikoordinasikan oleh ppm dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan appwalikota. setiap perusahaan wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim. dalam hal perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi, tim dapat mengusulkan pengenaan sanksi terhadap perusahaan kepada skpd terkait. dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal, perusahaan tidak dikenakan biid airin machi diary diundangkan tangerang selatan pada tanggal september plt. sekretaris daerah kota tangerang selatan, tid muhamad berita daerah kota tangerang selatan tahun nomor |
provinsi banten peraturan walikota tangerang selatan nomor tahu, perlu menetapkan peraturan walikotabadan usaha milik daerahangerang selataapbd kota tangerang selatan. penyertaan modalpembangunan investasi tangerang selatan yang selanjutnya disingkat pt. pits adalah badan usaha milik daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan badan usaha milik daerahanaman modal. direksi pertama yang selanjutnya disebut direksi adalah direksidewan komisaris pertama yang selanjutnya disebut dewan komisaris adalah dewan komisarisusaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh pt. pits untuk tahun buku yang akan datpenyertaan modal daerah dalam pt. pits dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. penyertaan modal daerah tahap kesatu disampaikan oleh walikota sesuai dengan prosentase modal dasar pt. pits yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan badan usaha milik daerah. penyertaan modal daerah tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam sebesar (dua puluh lima per seratus) dari nilai penyertaan modal sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh. penyertaan modal daerah dalam pt. pits sebagaimana dimaksud pada senilai rp. (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari apbd tahun anggaran penyertaan modal daerah dalam pt. pitspenyertaan modal daerah dalam pt. pits sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk biaya operasional, biaya personil, biaya perencanaan bisnis, dan belanja modal yangap. direksi mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam secara tertulis kepada walikota melalui kepala skpd. permohonan pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan persyaratan meliputi: surat permohonan pencairan penyertaan modal daerah yang ditandatangani oleh direktur utama dan dewan komisaris, salinan kartu tanda penduduk direktur utama dan dewan komisaris: cc. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama pt. pits, akuntansi bermaterai cukup yang ditandatangani direktur utama dan direktur keuangan, berita acara pembayaran, salinan peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan rincian rencana penggunaan modal berdasarkan rap. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan rincian rencana penggunaan moddalam kepala skpd melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan. kepala skpd melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan kesesuaian permohonan dengan rap. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam kepala skpd menyampaikan hasil verifikasi berupa berita acara hasil verifikasi kepada ppid yang dilengkapi dengan: surat atau nota permohonan penerbitan spp dan spm, dan kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd mengembalikan permohonan pencairan kepada direktur utama dan memberitahukan kepada dewan komisaris untuk membuat dan atau menyesuaikan permohonan pencairan. s5) format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada serta surat atau nota permohonan penerbitan spp dan sp sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap, ppid memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan spp, spm, dan sp2d. berdasarkan spp, spm, dan sp2d sebagaimana dimaksud pada kuasa bud melakukan pencairan dan penempatan dana penyertaan modal daerah melalui transfer atau pemindahbukuan dari rsud rekening pt. pits sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyertaan modal daerah tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan apabila pt. pits mengajukan usulan penyertaan modal daerah berdasarkan rups kepada walikota melalui kepala skpd disertai dengan hasil kajian teknis dan atau rap. berdasarkan usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada kepala skpd melakukan evaluasi terhadap usulan penyertaan modal daerah. kepala skpd menyampaikan hasil evaluasi atas usulan penyertaan modal daerah kepada walikota. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada walikota menyampaikan rencana penyertaan modal daerah yang dituangkan dalam apbd dan atau apbd perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap permohonan pencairan dalam penyertaan modal daerah tahap kedua dan selanjapa v5v aadakan perubahan kembali)umum pada ditambah lima angka yang semula tiga belas angka menjadi (delapan, cost biaya ::keluar negeri: izin adalah izin pemerintah terkait perjalanan dinas luar negeri:ke: visa adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuantertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan. ketentuan pada bab ii, ditambahkan satu huruf dan satu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutrjalanan dinas luar negeri sebagaimana huruf: promosi potensi daerah: kunjungan persahabatan kebudayaan: 9g. pertemuan internasional, dan atau penandatanganan perjanjian internasional. ketentuan pada bab tentang perjalanan dinas luar daerah, dihapus dan ditambahkan (empat) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikuttiket kelas ekonomi. tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk walikota wakil walikota dan pimpinan dprd dengan biaya tarif tiket kelas bisnis tarifengan biaya tarif tiket kelas ekonomi. sekretaris daerah, anggota dprd, asisten,pesawat udara adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan walikota ini. ketentuan pada bab ditambahkan satu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut perjalanan dinas luar negeri khusus walikota disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. lampiran peraturan walikota nomor tahun kolom dihapus dan dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut satuan biaya perjalanan dinas luar daerah wali imp.dprd anggota eselon eselon uraian rai awali dprd staf ptt ket at. uang harian s00. bea bea laa orang bandara sesuai tiket pesawat lampiran ili air port tax | & uang penginapan h !)t lampiran iii peraturan walikota nomor tahun dihapusa "mujahidin diundangkan banjarmasin padatanggal januari sekretaris daerah kota banjarmasin ai: zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor ruteilingkungan pemerintah kota banjarmasin (no kota transit oo o o keterangan jim botak kencana means bjm semarang solo bjm samarinda banjarmasin balikpapan loo banjarmasin palangkaraya loo banjarmasin denpasar transit banjarmasin makasar transit | banjarmasin mataram transit banjarmasin kupang transit oo jakarta pontianak transit jakarta bandung transit jakarta banda aceh transit jakarta medan transit jakarta pekan baru transit jakarta padang transit jakarta palembang transit a7. jakarta bengkulu transit jakarta bandarlampung transit jakarta batam transit | jakarta dumai trust jakarta bangka belitung transit jakarta jambi transit banjarmasin manado transit banjarmasin gorontalo transit banjarmasin kendari transit banjarmasin jayapura transit banjarmasin tima transit oo banjarmasin manokwari papua barat) transit banjarmasin ternate maluku utara) transit banjarmasin ambon transit banjarmasin mamuju sulawesi barat) transit banjarmasin palu sulawesi tengah) transit walikota banjarmasin, mujahidin lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tanggal januari rute perjalanan dinas dengan pesawat udara kota transit keterangan ) ae al banjarmasin jakarta berlaku juga untuk rute tea mana mia bjm semarang solo bjm samarinda banjarmasin balikpapan banjarmasin palangkaraya banjarmasin denpasar trans banjarmasin makasar transit |o banjarmasin mataram transit | banjarmasin kupang trans jakarta pontianak a1. jakarta bandung u jakarta banda aceh jakarta medan jakarta pekan baru jakarta padang jakarta palembang jakarta bengkulu jakarta bandar lampung jakarta batam p u jakarta dumai jakarta bangka belitung jakarta jambi banjarmasin manado p banjarmasin gorontalo banjarmasin kendali banjarmasin jayapura po v y banjarmasin timika poo banjarmasin manokwari papua barat) banjarmasin ternate maluku utara) o k80 banjarmasin ambon o d u banjarmasin mamuju sulawesi barat io banjarmasin palu sulawesi tengah) walikota banjarmasin, uki mujahidin |
p , ur, panas walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang mekanisme pengaturan pendapatan puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan program jamkesmas dan jampersal sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin, menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, pemerintah melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal): bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program jamkesmas dan jampersal perlu diatur mekanisme pengelolaan pendapatan puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal tahutahutama peraturan walikota banjarmasin tentang mekanisme pengaturan pendapatan puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan (jampersal) sumber dana anggaran pendapatan belanja negara (apbnjaminan kesehatan masyarakat adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari apbtata cara pengelolaan dana jamkesmas dan jampersal dana jamkesmas untuk pelayanan dasar puskesmas dan jaringannya serta jaminan persalinan menjadi satu kesatuan, disalurkan langsung dari bank operasional kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn jakarta rekening kepala dinas kesehatan kota banjarmasin sebagai penanggungjawab program atas nama institusi yang dikelola oleh tim pengelola jamkesmas kabupaten kota untuk pelayanan dasar dan persalinan fasilitas kesehatan tingkat pertama. pengelolaan dana jampersal dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan dana jamkesmas. dana jamkesmas dan jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari apbn yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian mdg s pada tahun sekaligus, sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme pengelolaan apbd, dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah. sebagai belanja bantuan sosial, dana jamkesmas dan jampersal sebagaimana dimaksud pada diatas diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang terdaftar dalam data base jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. setelah dana jamkesmas dan jampersal disalurkan pemerintah melalui (sasaran program), yang ada rekening dinas kesehatanota banjarmasin, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau penerimaan fasilitas kesehatan. dana pelayanan kesehatan dasar dan persalinan yang diklaim oleh puskesmas dan jaringannya dari dana jamkesmas dan jampersal merupakan pendapatan atau penerimaan puskesmas dan jaringannya. dana hasil pendapatan atau penerimaan puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada disetorkan dan tercatat kantor kas daerah sebagai pendapatan puskesmas. jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ini dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program jamkesmas dibayarkan sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku dan untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan. jasa pelayanan kesehatan dasar dan persalinan puskesmas dan jaringannya dianggarkan dalam dpa apbd dinas kesehatan kota banjarmasin.ngaturannya diserahkan pada ketentuan yang berlaku pada fasilitas kesehatan swasta masing masing. besaran tarif pelayanan kesehatan dasar jamkesmas) puskesmas dan jaringannya berdasarkan peraturan daerah kota banjarmasin yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan. besaran tarif pelayanan kesehatan rujukan lanjutan program jamkesmas dan jampersal berdasarkan tarif indonesia case base group's ina cbg'). besaran tarif pelayanan program jaminan persalinan puskesmas dan jaringannya berdasarkan tarif yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan sesuai tabel dibawah ini tejo gran pemeriksaan kehamilan standart kali persalinan normal kali| pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir standar kali dan pasca persalinan pelayanan persalinan tak pada saat menolong maju dan atau pelayanan persalinan ternyata ada pra rujukan bayi baru lahir komplikasi, wajib segera dengan komplikasi dirujuk pelayanan pasca keguguran, persalinan per vagina dengan tindakan kali s00. emergency dasar agar penyelenggaraan program jamkesmas dan jampersal terlaksana dengan baik, lancar, transparan dan akuntabel, kepala dinas kesehatan melakukan pengendalian dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini dilapangan. pengendalian dan pertanggungjawaban kepala dinas kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab i. wm .mujahidin diundangkan banjarmasin pada tanggal maret sekretaris daerah kota banjarmasin, h.zulfadli galai berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
at,uda dan olahragmembawakan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang kepemudaan. bidang keolahragapemudaan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pemberdayaan dan pengembangan pemuda, sub koordinator pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda, dan sub koordinator pengembangan kapasitas kepramukpemudpemuda, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan dan pengembanganpemuda, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan pemuda meliputiorganisasiorganisasi pemuda, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasiorganisasi pemuda, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda meliputiorganisasiapasitas kepramukkapasitas kepramukaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukkapasitas kepramukaan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan kapasitas kepramukaan meliputikapasitas kepramukolahragaan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator olahraga pendidikan dan rekreasi, sub koordinator olahraga prestasi, dan sub koordinator pembinaan dan pengembangan organisasi olahraolahragolahraga pendidikan dan rekreendidikan dan rekreasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup olahraga pendidikan dan rekreendidikan dan rekreasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup olahraga pendidikan dan rekreasi meliputiendidikan dan rekrelahraga prrestasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup olahraga prrestasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup olahraga prestasi meliputirembangan organisasi olahraembangan organisasi olahraga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraembangan organisasi olahraga, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga meliputiembangan organisasi olahrapalabagian hukum, (an junaidi,sub bagian sub koordinator dan "eri umum dan kepegawaian kelompok jabatan fungsional bidang bidang kepemudaan keolahragaan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional wali kota cirebon, salinan sesuandengan aslinya kemapanan hukum, nashrudin azis bal nadi, sh, mh: aji (iv b) tip |
berita daerah kota cirebon cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf dipandang perlu menghentikan penerbitan izin izin usaha tempat hiburan nomor tahun umumgangguan finder nomor tahun ordonansi) tbl tahun nomor yang telah diubah dan ditambah dengan tbl tahun tentang nomor dan nomor penghentian penerbitan izin izin usaha undang undang nomor honda nang tempat hiburan umumengan semakin berkembangnya undang undang nomor tahun tentang sarana usaha hiburan umum dan dinamika kepariwisataan lembaran negara republik pandangan sosial, budaya dan religi indonesia tahun nomor tambahan masyarakat terhadap kehadiran sarana lembaran negara republik indonesia nomor sarana hiburan umum kota cirebon, perlu mengevaluasi kembali perijinan usaha empat hiburan umum yang akan diberikan pet ata ole republik indonesia tahun nomor bahwa dengan luas wilayah kota cirebon tambahan lembaran negara republik yang relatif sempit yaitu km2 serta indonesia nomor jumlah penduduk jiwa, dengan telah tersedianya sarana usaha hiburan umum, dipandang telah mencukupi kebutuhan masyarakatkabupaten republik indonesia nomor kota lembaran negara republik indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah tahunkeputusan menteri kebudayaan dan tentang penanaman modal lembaran negara pariwisata nomor mpk iv tanggal republik indonesia tahun nomor april tentang pedoman umum perijinan tambahan lembaran negara republik usaha pariwisata: indonesia nomor keputusan menteri kebudayaan dan undang undang nomor tahun la. tentang penataan ruang lembaran negara pariwisata nomor mkp republik indonesia tahun nomor tentang penggolongan kelas motel, tambahan lembaran negara republik peraturan daerah nomor tahun indonesia nomor tentang penunjukan penyidik pegawai negeri undang undang nomor tahun sipil yang melakukan penyidikan terhadap tentang pajak daerah dan retribusi daerah pelanggaran peraturan daerah yang memuat lembaran negara republik indonesia tahun ketentuan pidana lembaran daerah nomor tambahan lembaran kotamadya daerah tingkat cirebon tahun negara republik indonesia nomor nomor peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan tentang pemberian fatwa rencana lembaran negara republik indonesia tahun pengarahan lokasi kotamadya daerah nomor tambahan lembaran tingkat cirebon lembaran daerah tingkat negara republik indonesia nomor cirebon tahun seri b): peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentang ijin undang undang gangguan tentang retribusi pelayanan perijinan lembaran daerah kota cirebon tahun bidang perindustrian dan perdagangan nomor tambahan lembaran daerah kota lembaran daerah kota cirebon tahun cirebon nomor nomor tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor seri c), peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi ijin gangguan lembaran peraturan daerah nomor tahun daerah kota cirebon tahun nomor tentang rincian urusan pemerintahan yang tambahan lembaran daerah kota cirebon dilaksanakan pemerintah kota cirebon nomordj): tentang ijin usaha kepariwisataasekretariat daerah dan sekretariat nomor sebagaimana telah diubah denganperubahan atas peraturan daerah kota cirebon tahun nomor nomor tahun tentang ijin usaha tambahan lembaran daerah kota cirebon kepariwisataan lembaran daerah kota nomor seri d), cirebon tahun nomor seri g). peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentang dinas dinas daerah pada pemerintah tentang ketertiban umum lembaran daerah kota cirebonlembaga teknis daerah, satuan polisi tentang pelayanan perijinan bidang pamong praja dan kantor pelayanan perijinan perindustrian dan perdagangan lembaran terpadu pada pemerintah kota cirebon daerah kota cirebon tahun nomor lembaran daerah kota cirebon tahun tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor tambahan lembaran daerah kota nomor seri e): cirebon nomor seri d): peraturan daerah nomor tahun tentang bangunan gedung lembaran daerah satuan kerja perangkat daerah skpd) yang melaksanakan kota cirebon tahun nomor seri e), . urusan bidang perijinan dalam waktu yang belum ditentukan tidak peraturan daerah nomor tahun menerbitkan ijin ijin usaha hiburan umum kota cirebon. tentang retribusi izin mendirikan bangunan lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri a): hal hal yang bersifat teknis akibat penghentian penerbitan ijin ijin usaha hiburan umum kota cirebon akan diatur dan atau diselesaikan lebih lanjut oleh walikota.diundangkan. penghentian penerbitan izin izin agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan usaha tempat hiburan umum kota pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya cirebon. dalam berita daerah kota cirebon. ditetapkan cirebon pada tanggal pebruari dengan peraturan walikota ini menghentikan penerbitan izin izin walikota cirebon usaha tempat hiburan umum kota cirebon yang terdiri dari: ttd, karaoke, pub: diundangkan girek suwardi diundangkan cirebon billboard, dan pada tanggal pebruari diskotik. sekret merah kota cirebon, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian kompleks pertokoan dan sejenisnya. pan an nan ee hasanuddin ' ) beritaannpokok pokok kepegawaiorganisasi dan tata kerja inspektorat tentang pemerintahan daerah lembaran negara kota cirebomenimbang bahwa dengan peraturan daerah nomor atas undang undang nomor tahun tahun tentang lembaga teknis daerah, tentang pemerintahan daerah lembaran negara satuan polisi pamong praja dan kantor republik indonesia tahun nomor pelayanan perijinan terpadu pada pemerintah tambahan lembaran negara republik indonesia kota cirebon, sebagaimana telah ubah dengan nomor peka oliantegirol asta kala telahinspektorat tambahan lembaran negara republik indonesia kota cirebon, nomor cc.huruf perlu tentang pembinaan dan pengawasan atas menetapkan organisasi dan tata kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah inspektorat kota cirebon dengan peraturanantara tahun tentang norma pengawasan, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan peraturan menteri dalam negeri nomor dibina kabupaten kota lembaran tahun tentang pedoman teknis dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten kotaraturan pemerintah nomor tahun pemerintah lingkungan departemen dalam tentang organisasi perangkat daerah lembaran negeri dan pemerintah daerah: negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik peraturan menteri pendayagunaan aparatur indonesia nomor negara nomor per m.pan tentang kode etik pengawas intern pemerintah:lembaran negara republik indonesia negara nomor per m.pan tentang tahun nomor tambahan lembaran standar audit api: negara republik indonesia nomor peraturan menteri pendayagunaan aparatur keputusan presiden nomor tahun negara nomor per m.pan tentang tentang rumpun jabatan fungsional pegawai jabatan auditor dan angka kreditnya, negeri sipil: peraturan menteri pendayagunaan aparatur peraturan menteri dalam negeri nomor negara nomor tahun tentang jabatan tahun tentang pedoman tata cara fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah pemerintah daerah dan angka kreditnya, daerah: peraturan menteri pendayagunaan aparatur peraturan menteri dalam negeri nomor negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang pedoman pemeriksaan tahun tentang pedoman kendali mutu audit dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala api: daerah: peraturan daerah nomor tahun tentang peraturan menteri dalam negeri nomor rincian urusan pemerintahan yang dilaksanakan tahun tentang pedoman penanganan pemerintah kota cirebon lembaran daerah pengaduan masyarakat lingkungan kota cirebon tahun nomor seri departemen dalam negeri dan pemerintah tambahan lembaran daerah kota cirebon daerah: nomor peraturan daerah nomor tahun tentang perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah adalah lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung praja dan kantor pelayanan perijinan terpadu jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pada pemerintah kota cirebon lembaran pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah dan daerah kota cirebon tahun nomor seri sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, tambahan lembaran kota cirebon nomor satuan polisi pamong praja, kantor penanggulangan bencana sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah dan pemadam kebakaran, kecamatan dan kelurahan, daerah nomor tahun tentang sesuai dengan kebutuhan daerah. perubahan atas peraturan daerah kota cirebon sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota cirebon. nomor tahun tentang lembaga teknis inspektorat adalah inspektorat kota cirebon. daerah, satuan polisi pamong praja dan kantor inspektur adalah inspektur kota cirebon. pelayanan perijinan terpadu pada pemerintah sekretariat adalah pembantu pimpinan unsur staf atau kota cirebon lembaran daerah kota cirebon administrasi pada inspektorat. tahun nomor seri tambahan sekretaris adalah sekretaris pada inspektorat. lembaran daerah kota cirebon nomormemutuskan inspektorat kota cirebon. inspektur pembantu wilayah adalah pembantu pimpinan unsur menetapkan peraturan walikota tentang pelaksana inspektorat. organisasi dan tata kerja inspektorat kelompok jabatan fungsional auditor adalah jabatan kota cirebon. fungsional yang mempunyai tugas pokok menggerakan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan bab yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan. ketentuan umumlukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan urusan pemerintahan daerah, diluar pengawasan keuangan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang diduduki kota adalah kota cirebon. oleh pegawai negeri sipil pns). pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai walikota adalah walikota cirebon. negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara wakil walikota adalah wakil walikota cirebon.gian kedua mendukung kelancaran tugas pokok inspektorat. tugas pokokgaya sai meriam pedoman, bimbingan, pelatihan, inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan penyediaan adalah fungsi yang dilakukan atasan terhadap terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.bagian ketiga harmonis antar bawahan serta meningkatkan efisiensi kerja. fun gsi pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga inspektoratuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam inspektorat mempunyai fungsi: bab perencanaan program pengawasan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan bagian kesatu bada pengusutan, pengujian dan penilaian tugas kedudukan bab iii organisasi inspektorat adalah unsur pengawas fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian kesatu inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur, berada bawah unsur organisasi dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. unsur organisasi inspektorat terdiri dari pimpinan adalah inspektur: pembantu pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah inspektur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pembantu wilayah, dan kota, berdasarkan kebijakan walikota dan atau sekretaris pelaksana teknis operasional dan atau administrasi adalah daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan pemerintah kelompok jabatan fungsional dan pegawai non struktural. kepada pemerintah kota. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektur mempunyai fungsi: bagian kedua perumusan kebijakan umum program kerja inspektorat, susunan organisasi pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas tugas inspektorat: cc. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pengawasan terhadap susunan organisasi inspektorat terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan kota, inspektur, membawakan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inspektorat dan unit sekretariat, membawakan kerja lain bidang tugasnya, sub bagian perencanaan, pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya: sub bagian evaluasi dan pelaporan: dan perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional sub bagian administrasi dan umum. urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan inspektur pembantu wilayah pemerintahan kota: inspektur pembantu wilayah ii: penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, inspektur pembantu wilayah iii: pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah iv: dan inspektorat: kelompok jabatan fungsional. ii. pelaporan pelaksanaan tugas inspektorat, dan bagan struktur organisasi inspektoratsekretariat paragraf inspekturinspektur mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, petunjuk, menyela, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan serta administrasi dan umumpada sub bagian perencanaan mempunyai fungsi perencanaan operasional sekretariat inspektorat: perencanaan kegiatan kerja sub bagian perencanaan, pembagian tugas penyelenggaraan sekretariat meliputi pemberian petunjuk pengelolaan urusan penyusunan dan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana kerja pengawasan, mengoordinasikan administrasi dan umum, dan fasilitasi rencana kerja pengawasan, penyusunan penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, anggaran inspektorat, penyiapan laporan dan statistik pengaturan penyelenggaraan sekretariat meliputi urusan inspektorat, penyiapan peraturan perundang undangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan: dan umum, pembagian tugas pengelolaan urusan penyusunan dan pemfasilitasian penyelenggaraan tugas inspektorat: pengendalian rencana kerja pengawasan, mengoordinasikan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fasilitasi rencana kerja pengawasan, penyusunan sekretariat, anggaran inspektorat, penyiapan laporan dan statistik pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat dan inspektorat: inspektorat, penyiapan peraturan perundang undangan dan dan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan: pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian atasan dalam lingkup bidang tugasnya. perencanaan: sekretariat, membawakan: pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan sub bagian perencanaan: penyusunan dan pengendalian rencana kerja pengawasan, sub bagian evaluasi dan pelaporan: dan mengoordinasikan dan fasilitasi rencana kerja pengawasan, sub bagian administrasi dan umum, 'pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian sub bagian perencanaan sebagai pembantu unsur staf atau perencanaan, administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, mengawasi dan merencanakan kegiatan pengelolaan urusan dan penyusunan dan pengendalian rencana kerja pengawasan, ii. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan mengoordinasikan dan fasilitasi rencana kerja pengawasan, atasan dalam lingkup bidang tugasnya. sub bagian evaluasi dan pelaporan sebagai pembantu unsur sub bagian administrasi dan umum sebagai pembantu uns staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberpetunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan mengoreksi, mengawasi dan merencanakan urusan pengelolaan penginventarisasian, tindaklanjut, pengelolaan tata usaha surat menyurat dan kearsipan, pengadministrasian, penyusunan laporan, pelaksanaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan, evaluasi laporan dan penyusunan statistik hasil pengawasan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta serta penyelenggaraan kerjasama pengawasan.pan sub bagian administrasi dan umum mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian evaluasi dan perencanaan kegiatan kerja sub bagian administrasi dan pelaporan, mum, pemberian petunjuk pengelolaan penginventarisasian, pemberian petunjuk urusan pengelolaan tata usaha surat tindaklanjut, pengadministrasian, penyusunan laporan, menyurat dan kearsipan, a@administrasi, inventarisasi, pelaksanaan evaluasi laporan dan penyusunan statistik pengkajian, analisis pelaporan, kepegawaian, perlengkapan hasil pengawasan serta penyelenggaraan kerjasama dan rumah tangga serta keuangan: pengawasan: pembagian tugas pengelolaan keuangan: pembagian tugas pengelolaan penginventarisasian, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian administrasi ti'ndaklanjut, pengadministrasian, penyusunan laporan, dan umum pelaksanaan evaluasi laporan dan penyusunan statistik saan dan pengawasan naga pengelolaan tata hasil pengawasan serta penyelenggaraan kerjasama usaha surat menyurat dan sarapan, a@administrasi, pengawasan: inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan, kepegawaian, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi perlengkapan dan rumah tangga serta keuangan: dan pelaporan: 'pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian administrasi pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan penyusunan dan umum, program dan pelaporan: pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian administrasi dan pelaporan, mumsub bagian evaluasi dan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. pelaporanaragraf inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah sebagai unsur pelaksana inspektur pembantu wilayah sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas,mberi petunjuk, menyela, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pengawasan pemerintah melaporkan pelaksanaan urusan pengawasan pemerintah daerah dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan daerah dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. kemasyarakatinspektur pembantu wilayah mempunyai pada inspektur pembantu wilayah ii mempunyai fungsi fungsi: perencanaan operasional inspektur pembantu wilayah perencanaan operasional inspektur pembantu wilayah ii: pembagian tugas penyelenggaraan inspektur pembantu pembagian tugas penyelenggaraan inspektur pembantu wilayah wilayah ii: pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan pengawasan pemberian petunjukaturan penyelenggaraan urusan pengawasan pengaturan: pemfasilitasian penyelenggaraan tugas inspektur pemfasilitasian penyelenggaraan tugas inspektur pembantu wilayah pembantu wilayah ii: pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah ii: pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah daninspektur pembantu wilayah iii paragraf inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah iii sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, inspektur pembantu wilayah sebagai unsur pelaksana memberi petunjuk, menyela, mengatur, mengevaluasi, dan mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, melaporkan pelaksanaan urusan pengawasan pemerintah memberi petunjuk, menyela, mengatur, mengevaluasi, dan daerah dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan melaporkan pelaksanaan urusan pengawasan pemerintah kemasyarakatan. daerah dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kemasyarakatan. pada inspektur pembantu wilayah iii mempunyai untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud fungsi: pada inspektur pembantu wilayah iv, mempunyai perencanaan operasional inspektur pembantu wilayah iii: fungsi: pembagian tugas penyelenggaraan inspektur pembantu perencanaan operasional inspektur pembantu wilayah iv: wilayah iii: pembagian tugas penyelenggaraan inspektur pembantu pemberian petunjuk penyelenggaraan urusan pengawasan wilayah iv: pemerintah daerah dalam bidang pembangunan, pemberian petunjukpenyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: pemerintahan dan kemasyarakatan: pengaturan penyelenggaraan urusan pengawasan penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pemerintah daerah dalam bidang pembangunan, pengaturan'pemfasilitasian penyelenggaraan tugas inspektur pemerintahan dan kemasyarakatan: pembantu wilayah iii: pemfasilitasian penyelenggaraan tugas inspektur pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pembantu wilayah iv: inspektur pembantu wilayah iii: pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah iv: ii: dan pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu wilayah ii. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan ivab kelompok jabatan fungsional tata kerja bagian kesatu umum kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas inspektorahal hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi inspektorat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat kepangkatan yang berada bawah dan bertanggung jawab dipisahkan. kepada inspektur. pelaksanaan fungsi inspektorat sebagai unsur pengawas untuk melaksanakan penyelenggaraan operasional fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pengawasan pada inspektur pembantu wilayah ii, ill dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh inspektur dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional auditor dan pembantu wilayah, dan kelompok jabatan fungsional menurut pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. bidang tugas masing masing. inspkelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub sub dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. kelompok sesuai dengan kebutuhan masing masing dipimpin setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan inspektorat, oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan. dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi secara dan beban kerja. vertikal, horizontal dan diagonal. pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan inspektorat, dengan peraturan perundang undangan.bab pelaporan kepegawaian inspektur wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan inspektur diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada sekretaris daerah. walikota melalui sekretaris daerah. inspektur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan inspektorat mempersiapkan bahan rancangan kebijakan walikota bidang wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepegawaian. kepada atasannya masing masing serta memberikan laporan pejabat pejabat lainnya lingkungan inspektorat diangkat dan tepatinspektorat berasal dari anggaran pendapatan dan bagian ketiga belanja daerah kota dan sumber sumber lain yang sah dan tidak hal mewakili mengikat. bab vii dalam hal inspektur berhalangan, inspektur dapat menunjuk ketentuan penutup sekretaris berdasarkan keputusan walikota dan atau sekretaris daerah. dalam hal inspektur dan sekretaris berhalangan, inspektur dapat menunjuk salah satu inspektur pembantu wilayah yang hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini, senior dalam kepangkatan dan atau berdasarkan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut keputusan walikota dan atau sekretaris daerah.inspektoratera da) nxaytian sand ines berita daerah kota cirebon tahun nomor |
berita daerah kota cirebon ema lan nomor tahun .peraturan walikota cirebon nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cirebon, menimbang aa. bahwa agar perusahaan daerah air minum dam) kota cirebon berkinerja baik, kepengurusannya harus dilakukan oleh direksiperusahaan daerah air minum dam) kota cirebondan mekanisme seleksi calon direksi perusahaan daerah air minum dam) kota cirebon dalam peraturan walikota cireboair minum dan air limbahrusahaan daerah air minum, adalah perusahaan daerah air minum kota cirebonseleksi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan calon direksi yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan dam. bab maksud dan tujuan maksud peraturan walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan seleksi calon direksi yangtujuan peraturan walikota ini adalah agar dalam penyelenggaraan seleksi calon direksi secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridisadalah: persyaratan umum dan persyaratan khusus direksi, panitia seleksi, dan tahapan seleksi. bab persyaratan persyaratan menjadi anggota direksi adalah sebagai berikut persyaratan umum sebagai berikut warga negara indonesia wni) dari kepolisian setempat dan undang undang dasar republik indonesia tahun negara dan pemerintah republik indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan, bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus anggota partai politik apabila dinyatakan lulus atau diangkat menjadi direksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil legislatif maupun anggota tni polri pegawai bumn bumi dan pegawai swasta, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan bersedia tidak merangkap jabatan lembaga pemerintahan atau non pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan. persyaratan khusus sebagai berikut usia paling tinggi (lima puluh lima) tahun bagi calon dari dalam dam dan (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar dam, mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata s1),ersedia bekerja penuh waktu, mampu menjelaskan visi, misi dan strategi pelayanan dan pengembangan dam dalam bentuk proposal corporate plan dam melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji dan atau konsultan independen, tidak terikat hubungan keluarga dengan walikota wakil walikota atau dewan pengawas direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau samping termasuk menantu dan ipar dibuktikan dengan surat pernyataan, bersedia menandatangani kontrak kinerjanyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat, sanggup diberhentikan sebagai direksi, dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji dan atau konsultan independen, bab panitia seleksi seleksi calon direksi dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan walikota. lingkup tugas panitia seleksi calon direksi adalah mengadakan persiapan, menetapkan jadwal waktu dan tata cara seleksi dan kriteria atau syarat syarat calon direksi, melaksanakan seleksi calon direksi baik melaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga independen maupun perguruan tinggi, cc. mengoordinasikan setiap kegiatan dengan direksi dan dewan pengawas, mengusulkan calon direksi yang telah lulus seleksi kepada walikota melalui dewan pengawas untuk ditetapkan lebih lanjut sebagai direksi: dan melaporkan seluruh kegiatan panitia seleksi kepada walikota melalui sekretaris daerah. keputusan panitia seleksi calon direksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. panitia seleksi tidak menerima berkas lamaran yang disampaikan langsung. bab tahapan seleksi panitia seleksi calon direksi menerbitkan pengumuman tentang lowongan direksi secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya. pengumuman tentang lowongan direksi dikeluarkan paling lama (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran seleksi. panitia seleksi calon direksites seleksi calon direksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari seleksi administrasi, tes kesehatan: tes asesmen kompetensi level direksi, uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test), yang dalamnya termasuk pemahaman dari peserta tes mengenai visi dan misi dam. seleksi administrasi dan test kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menggunakan sistem gugur. tes asesmen kompetensi level direksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari tes potensi akademis dan tes psikologi yang dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penetapan bobot dan standar kelulusan masing masing jenis tes sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut tes potensi akademis memiliki bobot penilaian sebesar (dua puluh persen), tes psikologi memiliki bobot penilaian sebesar (dua puluh lima persen), uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test) yang dibagi menjadi kriteria yaitu karya tulis dan teknis presentasi memiliki bobot (dua puluh lima persen), dan wawancara dan penguasaan materi memiliki bobot (tiga puluh persen). tata cara, mekanisme dan ketentuan teknis seleksildi cirebon pada tanggal januari sekte merah kota cirebon, hasanggaran pendapatan dan belanja sekolah yang selanjutnya disingkat raps atau rencana kerjadisusun setiap tahun pelajaran dimulaim ts small negeri sebesar rp450. empat ratus lima puluh ribu rupiah) tahununggulan ditentukan oleh tim manajemen dan money bos apbd kotapenggantdan smk negeri yang diperkuat dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan, besaran alokasi penggant. sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tahun. perhitungan alokasi insentif ptk dengan ketentuan sebagai berikut yang berhak menerima insentif ptk adalah ptk non pns yang ada instansi sekolah negeri, besaran insentif ptk sebesar rp300. tiga ratus ribu rupiah) orang bulan, cc. jumlah penerima insentif ptk sebanyak delapan ratus sembilan puluh delapan) orang dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut pengangkatan ptk non pns mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku atau dengan pertimbangan kebutuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan surat keputusan melaksanakan tugas dari kepala skpd dan atau sekolah negeri tersebut,dan telah tercantum dalam keputusan kepala skpd tentang daftar nama penerima insentif ptk non pns, sebagai kontrol pemberian insentif ptkunggulan dan rekening listrik (untuk sekolah eks rabi), penggant,skpd, anggota sekretariat pada skpd, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, bagian agenda kantor departemengelola dana bos apbd kota secara bertanggung jawab dan transparan melalui ketatausahaan keuangan, menginventarisir laporan bulanan pengeluaran anggaran dana bos apbd kota dan barang barang yang dilaporkan oleh tim manajemen bos apbd kota tingkat sekolahpenanggung jawab adalah kepala sekolah, anggota bendahara:dan unsur komite sekolah (satu) orangkhusus bagi smp dan sma smk eks rabi sbi, tim pengelola bos kota sekolah mengidentifikasikan siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran, cc., bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan anggaran dana bos kota sekolah: atau program unggulanuntuk siswa pindahan mutasi yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, perhitungan alokasi tetap ada sekolah asal,dan kepala sekolah menyampaikan usulan proposal dan untuk sekolah swasta naskah hibah kepada tim manajemen dan money bos apbd kota. bab penggunaan dana bos apbd kota penggunaan dana bos apbd kota sekolah didasarkan atas kesepakatan tim manajemen bos apbd kota tingkat sekolah, komite sekolah dan dewan guru sebagaimana dituangkan dalam raps. dana bos apbd kota masuk dalam raps sebagai salah satu sumber penerimbos apbn maupun bos provinsi, diantaranya sebagai berikut kegiatan penerimaan peserta didik baru, yaitu biaya pendaftaran, pembelian buku referensi untuk koleksi perpustakaan, pembelian buku teks pelajaran untuk koleksi perpustakaan, pembiayaanpmr), honor jam tambahan luar jam pelajaran, pemberian insentif ptk, biaya transportasi siswa guru dalam rangka lomba, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, honor koreksi dan honor guru dalam penulisan rapor siswa, pembiayaan bahan bahan habis pakai seperti buku tulis, bahan praktikum, kertas, pensil, spidol, dan sebagainya, pembiayaan langganan daya dansa, yaitu listrik, air, dan telepon, pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan meubel, sanitasi dan sebagainya, il. pembayaran honorarium guru honorer, honorer tenaga administrasimiskinaksutd pendidikan kota kecamatan atau pihak lain, membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, membeli pakaian seragam guru siswa untuk kepentingan pribadidan mekanisme pencairan sebagai berikut sekolah menyampaikan proposal yang berisi perincian kebutuhan yang telah ditetapkan melalui berita acara dengan mengacu pada raps, kepala skpd membuat rekomendasi kepada kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota untuk diproses administrasi keuangan lebih lanjut, setelah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan keuangan, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melakukan pencairan dan penyaluran dana bos apbd kota untuk proses pencairan sekolah negeri dilakukan dengan pemindahbukuan transfer rekening lembaga sekolah negeri oleh tim manajemen dan money bos apbd kota, untuk proses pencairan sekolah swasta mengacu pada peraturan pemberian dana hibah. sekolah mencairkan dana sesuai kebutuhan penggunaan anggaran sekolah yang sudah dituangkan dalam raps, penyaluran anggaran dana bos apbd kota dengan penandatanganan spesimen minimal dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah setelah dilakukan verifikasi oleh tim manajemen dan money bos apbd kota. bab monitoring dan pelaporan tim manajemen dan money, penggunaan dana tingkat sekolah:dan cc. pertanggungjawaban keuangan oleh sekolah. tim manajemen dan moneymoneydibuat dalam rangkap (tiga) yaitu: asli disampaikan kepada walikota melalui bidang perbendaharaan cg. kepala seksi belanja khusus,dan tembusan disampaikan kepada inspektorat kota dan skpdnomor tahun tentang pedoman penggunaan hibah biaya operasional sekolah bos) bagi negeri dan sd, smp, sma, smk negeri dan swastaiv a) nip. |
songinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat pelanggan perusahaan daerah air minum kota cirebon, maka susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kota cirebon yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota cirebon nomor tahun perlu dirubah dan disesuaikan kembaliorganisasi dan tata kerjadirektur utama adalah direktur utama dam. direktur bidang adalah direktur yang membawahi bidang umum dan bidang teknik. direktur umum adalah direktur bidang umum dam. direktur teknik adalah direktur bidang teknik dam. kepala satuan adalah kepala satuan pada dam yang kedudukannya berada langsung dibawah direktur utama dan mempunyai wewenang yang lebih tinggi dari kepala bagian. kepala unit adalah kepala unit pada dam yang kedudukannya berada langsung dibawah direktur utamdandan atau pengalaman tertentu serta bersifat mandiri. satuan pengawasan internal yang selanjutnya disingkat spi adalah satuan pengawasan internal dam. satuan penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat spp adalah satuan penelitian dan pengembangan dam. unit adalah unit organisasi dam yang berfungsi melaksanakan upaya penurunan air tidak rekening dan pengelolaan sistem informasi geografis sig)dam. kepala bagian adalah kepala bagian pada dam yang kedudukannya berada langsung dibawah direktur bidang. pegawai adalah pegawai yang bekerja lingkungan dam dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada dam. penghasilan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan. pesangon adalah uang yang diberikan dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang pensiunbab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud disusunnya dari peraturan walikota ini adalah untuk penataan manajemen dam dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. bagian kedua tujuan tujuan peraturan walikota ini adalah dalam rangka menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan fungsi organisasi dam, dan guna meningkatkan kelancaran tugas dan terselenggaranya kegiatan perusahaan agar dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pelaporan, hal mewakili: kepegawaian, pembiayaan, dana pensiun dan representatif, penggunaan laba bersih, dan j . pengawasan, tanggung jawab dan ganti rugi. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukanamdewan pengawas. bagian kedua tugas pokok dam mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dam mempunyai fungsi penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum spam), yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, penyelenggaraan pengembangan pengelolaan air limbah yang meliputicc. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja melalui proses pengadaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi, pengusahaan termasuk penghimpunan pembayaran jasa pelayanan air minum sesuai dengan tari yang telah ditetapkan, pengusahaan termasuk penghimpunan pembayaran jasa pelayanan air limbah sesuai jasa layanan yang telah ditetapkan, pemberian pelayanan penyediaan air minum dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, pemberian pelayanan pengelolaan air limbah melalui sistemyang berlaku, pembuatan laporan penyelenggaraan dan kinerja perusah sesuai dengan kewenangannya. bab organisasi bagian kesatu unsur organisasi unsur organisasi dam terdiri dari pimpinan adalah direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur umum dan direktur teknik, pembantu pimpinan sebagai unsur pengawasan, penelitian dan pengembangan adalah kepala satuan, dan pembantu pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah kepala bagian. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dam terdiri atas: direktur utama, membawakan: direktur umum, direktur teknik, satuan pengawasan internal, satuan penelitian dan pengembangan, dan unit penanggulangan air tidak rekening dan sistem informasi geografis. direktur umum membawakan:direktur teknik membawakan:spi dan spp terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. susunan organisasi dibawah bagian dan jabatan fungsional ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bagan struktur organisasi damdam yang disahkan oleh walikota melalui usulan dewan pengawas, melaksanakan manajemen damrusahaan, membina hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun dengan sesama dam lainnya berdasarkan prinsip prinsip yang baik dan saling menguntungkan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walidamteknik, mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan pegawai dam, menandatangani perjanjian dengan pihak ketigakota melalui dewan pengawas. direktur utama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada walikota melalui dewan pengawas. paragraf direktur umum direktur umum mempunyai tugas pokok: memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum yang meliputi bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian pengelolaan asset, bagian hubungan langganan, bagian sekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasi: cc. mengatur danperaturan yang berlaku, melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentu',: il. mengendalikan pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan pelanggansekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasiatasan. direktur umum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur utama. direktur umum membawakanbagian keuangan dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur umum. bagian keuanguangan yang meliputi perencanaan keuangan, akuntansi dan kas, mengelola pelaksanaan realisasi dan evaluasi anggaran perusahaan, cc. mempersiapkan rancangan aliran kas dan anggaran kas sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang telah disahkan oleh walikota, melaksanakan dan mengelola penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan perusahaan, melaksanakan dan mengelola akuntansi perusahaan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan dan penyimpanan dana perusahaan termasuk penggunaan alat alat pembayaran dan kertas berharga serta pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan kas besar dan kas kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat perencanaan pembayaran kewajiban perusahaan baik untuk internal pegawai maupun eksternal, berdasarkan kemampuan arus kas dan menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan, melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pemantauan penerimaan pembayaran rekening air dan koordinasi dengan perbankan yang tergabung dalam kerjasama pembayaran rekening air melalui perbankan, serta pemeliharaan hubungan baik dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, j . melakukan pemeriksaan saldo kas besar dan kas kecil setiap akhir bulan, koordinasi dengan satuan pengawasan internal spi): membuat analisa tarif air minum dan penyusunan usulan penyesuaian tarif air minum, il. menyusun laporan bulanan bagian keuangkepegawaian dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur umum. bagian kepegawaipegawaian yang meliputi administrasi kepegawaian, pengembangan karier pegawai dan kesejahteraan pegawai, menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, cc. menyusun program pengembangan sumber daya manusia, membuat kajian atas analisa jabatan, analisa beban kerja dan kebutuhan sumber daya manusia, membuat perhitungan segala hak dan kewajiban direksi dan pegawai, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan swakelola, membuat kajian kesejahteraan pegawai serta mengusulkan peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan dan mengelola sistem penilaian kinerja pegawai berbasis etika dan kompetensi, mewakili perusahaan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan sesuai dengan batas kewenangannya, j . menyusun laporan bulanan kegiatan bagian kepegawaian setiap bulngelolaan aset dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur umum. bagian pengelolaan aset mempunyai tugas pokok: merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan aset yang meliputi inventarisasi aset, pengadaan barang dan pemeliharaan aset, menyelenggarakan kegiatan inventarisasi peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung, tanah dan instalasi, melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan barang, tempat penyimpanan barang, penerimaan, pengeluaran dan pengembalian alat barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun daftar harga satuan barang dan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang dan peralatan yang dibutuhkan setiap unit kerja perusahaan sesuai dengan harga pasar dan atau acuan lainnya sesuai dengan ketentuan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap seluruh aset perusahaan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan kegiatan operasional bagian pengelolaan aset yang meliputimembuat evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional bagian pengelolaan aset yang meliputi kegiatanh.menyusun laporan bulanan kegiatan bagian pengelolaan asethubungan langganan dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur umum. bagian hubungan langganan mempunyai tugas pokok: merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan yang meliputi jasa layanan dan pengelolaan data pelanggan, menyelenggarakan kegiatan administrasi pelanggan, mengelola sistem informasi pelanggan termasuk pengembangannya, cc. mengoordinasikan dengan bagian terkait perihal daerah atau wilayah yang memungkinkan dapat dilayani sambungan baru air minum dan air limbah: melaksanakan pemasaran pelayanan sambungan baru air minum dan air limbah daerah atau wilayah yang dapat dilayani, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan penjualan air dan pelayanan jasa lainnya, melaksanakan pendataan potensi pelanggan air minum dan air limbah dalam upaya menambah wilayah pelayanan, menyelenggarakan, memantau dan mengendalikan pelayanan pengaduan pelanggan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis dan secara langsung maupun tidak langsung, memantau dan mengendalikan pelaksanaan pencatatan meter air pelanggan sesuai dengan jadwal dan wilayahnya serta menyesuaikan klasifikasi pelanggan, membuat analisa dan evaluasi penggunaan air pelanggan berdasarkan klasifikasi pelanggan dan wilayah pelayanan serta perkembangan penjualan air, menyusun laporan bulanan kegiatan bagian hubungan langgansekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasi dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur umum. bagian sekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasi mempunyai tugas pokok: merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan sekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasi, menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, mengelola administrasi, kerumahtanggaan perusahaan dan protokol, cc. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait perihal informasi mengenai tugas pokok perusahaan, menyelenggarakan kegiatan kehumasan, menyelenggarakan kegiatan mengenai teknologi informasi, mengelola pengembangan sistem informasi tiap tiap unit kerja dan mengelola operasi dan pemeliharaan teknologi informasi yang ada, melaksanakan hubungan dengan pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan, menyelenggarakan, memantau dan mengendalikan informasi dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung, memantau dan mengendalikan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pengembangan sistem teknologi informasi, membuat analisa dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan teknologi informasi, menyusun laporan bulanan kegiatan bagian sekretariat, hubungan masyarakat dan teknologi informasidirektur teknik direktur teknik, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang teknik yang meliputi bagian produksi, bagian distribusi dan meter air, bagian perencanaan dan pengawasan teknik serta bagian air limbah, memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan pengolahan air dari air baku sampai menjadi air minum sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, cc. merencanakan, menetapkan dan meninjau ulang sistem dan prosedur pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sumber air, pengolahan air dan pendistribusian air melalui jaringan perpipaan, menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan terhadap semua unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi dalam upaya menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang akan didistribusikan kepada pelanggan, memimpin dan mengendalikan kegiatan pendistribusian dan pelayanan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengendalikan penertiban jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi sambungan pelanggan, mengendalikan upaya upaya penurunan kehilangan air fisik, merencanakan dan menetapkan strategi pengembangan dan kebijakan operasional pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional pengolahan air limbah sampai menjadi air dengan kualitas yang layak dibuang badan air penerima sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, merencanakan dan menetapkan sistem dan prosedur pengoperasimenyelenggarakan kegiatan operasional dan pemeliharaan terhadap semua jaring dalam upaya menjamin kualitas yang layak dibuang badan air penerima sesuai dengan standard kualitas yang ditetapkan, mengupayakan dan mengoordinasikan upaya upaya kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menjaga penyediaan sumber air dan menjamin keamanan lingkungan instalasi air minum dan air limbahteknik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur utama. direktur teknik membawakanbagian produksi dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur teknik. bagian produksiroduksi yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit transmisi, dan unit pengolahan air, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, unit transmisi, dan unit pengolahan air serta keamanan lingkungan, cc. memantau dan melakukan pencatatan volume air baku dan air produksi secara periodik melalui alat ukur produksi sebagai bahan evaluasi terhadap kemampuan kapasitas produksi, menyelenggarakan analisa fisik kimia dan bakteriologi, guna memastikan kualitas air yang didistribusikan sesuai dengan ketentuanlakukan koordinasi dengan bagian terkait dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan pada lingkup bidangnya, menyusun laporan bulanan kegiatan bagian produksidistribusi dan meter air dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur teknik. bagian distribusi dan meter airdistribusi dan meter air yang meliputi distribusi wilayah pelayanan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan unit distribusi, melaksanakan pengaturan pendistribusian air minum, yang meliputi pengaturan dan pengendalian katup aliran (valve), katup udara (air vent), katup pengurus (blow off), operasional reservoar dan operasional pompamantau dan melakukan pencatatan volume air distribusi secara periodik melalui alat ukur sebagai bahan evaluasi terhadap kapasitas air yang masuk pada sistem distribusi, melakukan pemantauan terhadap tekanan air seluruh jaringan distribusi secara periodik, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program pemasangan, penggantian dan perbaikan meter air, serta perlengkapan lainnya, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan sambungan baru, pemasangan meter air dan pemasangan segel meter air, pemutusan sambungan dan atau buka kembali, mengendalikan dan memantau adanya sambungan liar (illegal connection), j . menyusun laporan bulanan kegiatan bagian distribusi dan meter airrencanaan dan pengawasan teknik dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur teknik. bagian perencanaan dan pengawasan teknikerencanaan dan pengawasan teknik yang meliputi perencanaan teknik dan pengawasan teknik, merencanakan pengembangan jaringan perpipaan air minum dan air limbah sesuai dengan kriteria desain yang berlaku berdasarkan analisa jaringan pipa untuk menjamin kelancaran suplai air kepada pelanggan, cc. merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pekerjaan konstruksi dan perpipaan air minum dan air limbah serta bangunan umum lainnya, baik yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun yang dilakukan secara swakelola, mendokumentasikan hasil pekerjaan perencanaan dan pengawasan, menyusun laporan bulanan kegiatan bagian perencanaan dan pengawasan teknikair limbah dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur teknik. bagian air limbahair limbah yang meliputi penyambungan dan pemeliharaan saluran, pengolahan air limbah dan pembuangan lumpur tinja, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan penyambungan dan pemeliharaan saluran, pengolahan air limbah dan pembuangan lumpur tinja, melaksanakan pendataan potensi pelanggan air limbah dan wilayah yang dapat melayani pelanggan baru air limbah, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan penyambungan saluran air limbah dari pelanggan baru, memantau dan memeriksa secara periodik kualitas air dari instalasi pengolahan air limbah, menyusun laporan bulanan kegiatan bagian air limbahsatuan pengawasan internal spi)rencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan spi yang meliputi bidang umum dan bidang teknik, melakukan pengawasan bidang umum dan bidang teknik meliputi pemeriksaan, konfirmasi dan klarifikasi pengelolaan perusahaan, melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aspek kegiatan manajemen, keuangan dan operasional agar pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, melakukan peninjauan ulang dan evaluasi kinerja perusahaan, melakukan pendampingan terhadap pengawas eksternal yang sedang melakukan pemeriksaan pada perusahatindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternali dalam upaya meningkatkan kualitas fungsi pengawasparagraf satuan penelitian dan pengembangan spp) spp dipimpin oleh kepala satuan dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. kepala spp mempunyai tugas pokok menyusun konsep rencana strategis bisnis (lima) tahunan (business plan corporate plan) untuk disampaikan kepada direktur utama, mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap tata kelola perusahaan secara menyeluruh guna penyusunan standar operasi dan prosedur bidang umum dan bidang teknik, menyusun laporan hasil penelitian dan rekomendasikajian terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tata kelola perusahaan, melaksanakan penelitian khusus atas perintah direktur utama, membuat laporan bulanan sesuai denganmenyusun laporan hasil penelitianp dalam upaya meningkatkan kualitas fungsi penelitian dan pengembangbab tata kerja bagian kesatu umum hal hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi damsatuan, kepala bagian, dan kepala unitdengan unit lain dalam lingkungan pemerintah kota. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala satuan, kepala bagian, dan kepala unit selalu dalam satuan kendali. untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan dan pegawai dam wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerjasama yang baik, secara vertikal maupun horizontal. bagian kedua pelaporan direktur utama memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya dengan teratur dan tepat waktu kepada walikota melalui dewan pengawas. kepala satuan, kepala bagian dan kepala unit wajib menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu. dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing masing, sebagaimana dimaksud pada wajib memberikan tembusan kepada unit kerja terkait. pengaturan mengenai jenis laporan dan mekanisme penyampaian direktur umum, apabila direktur umum berhalangan, maka menunjuk direktur teknik, dan apabila direktur umum dan direktur tekniksatuan dan atau kepala bagian dengan memperhatikan senioritas kemangkatannya. bab vii kepegawaian bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian direksi diangkat dan diberhentikan oleh walikota. jabatan bawah direksi diangkat dan diberhentikan oleh direksi. pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan dilaku, usia paling tinggi (tiga puluh lima tahun)kriteriaketentuan yang berlakutata tertib, hari kerja dan jam kerja semua pegawai mengikuti dan mentaati tata tertib, hari kerja dan jam kerja. ketentuan mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian ketiga pemutusan hubungan kerja perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai yangberalkoholrekan kerja lingkungan kerja, membujuk rekan kerjh.dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan rekan kerjdanpadadan atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan didukung oleh sekurang kurangnya (dua) orang saksi. bagi pegawai yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada dapat memperoleh hak haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bagian keempat status, hak kewajiban pegawai dan masa kerja paragraf status pegawai status pegawai dam adalah sebagai berikut pegawai perusahaan, adalah pegawai yang statusnya sebagai pegawai tetap yang bekerja dam dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada dam, calon pegawai, adalah pegawai dam yang statusnya dalam masa percobaan dan diberikan gaji sebesar (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai, dan honorer, adalah pegawai dam yang statusnya sebagai tenaga honor dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.ar dan atauditetapkan dengan peraturan direksitetapkan dengan peraturan direksi. pemberian hak sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan dam. penyusunan gaji berkalalaba bersih, maka pegawai dam diberikan bagian dari jasa produmengenainam kenaikan pangkat kenaikan pangkat pegawai dihitung setiap (empat) tahun masa kerja dantentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkanmegang teguh dan mengamalkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia mendahulukan kepentingan dam atas kepentingan pribadi dan golongan, cc. mematuhi dandan melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik dam, daerah dan atau negara, bagian kesembilan hukuman disipliperaturviii pembiayaan pembiayaan dam berasal dari anggar atau dana pensiun bersama perusahaan air minum seluruh indonesia dapenma pasi). anggaran dana pensiun direksi dan pegawai bersumber dari anggaran dam, dan iuran direksi dan pegawai. direksi yang berasal dari pegawai dam kepesertaannya pada dana pensiun bersama perusahaan air minum seluruh indonesia dapenma pasi) dapat memilih hak pensiun diproses sebagai peserta pegawai dan didaftarkan sebagai peserta direksi, atau melanjutkan sebagai peserta, apabila berhenti sebagai direksi, status pegawai yang bersangkutan tetap sebagai pegawai dam dengan golongan dan pangkat sama dengan pegawai yang tertinggi pangkat dan golongannya. bab dana representatif dana representativeketentuan mengenai pengaturan dan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab penggunaan laba bersih penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan dikurangi cadangan tujuan sebesar (dua puluh per seratus), ditetapkan sebagai berikut untuk dana apbd pemerintah kota: (lima puluh lima per seratus): untuk dana cadangan umum (lima per seratus), untuk dana jasa produksi (lima belas per seratus): untuk dana pesangon pensiun (lima belas per seratus), untuk dana sosial dan pendidikan (sepuluh per seratus). rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada khusus untuk huruf dana jasa produksi sebesar (lima belas per seratus) tetapkan sebagai berikut untuk pegawai sebesar (tujuh puluh per seratus), dan untuk direksi, dewan pengawas dan pihak pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan dam sebesar (tiga puluh per seratus) dengan komposisi untuk direksi sebesar (lima puluh per seratus): untuk dewan pengawas sebesar (tiga puluh per seratus), dan untuk pihak pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan dam sebesar (dua puluh per seratus). bab xdam dilaksanakan oleh spi dam sebagai pengawas internal, dan pengawasan eksternal. bagian kedua tanggung jawab dan ganti rugi dewwalikota melakukan pembinaan kepada dam yang dapat dilakukan sendiri atau unsur pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya. bab xiv ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini berlaku, dewan pengawas, direksi dan pegawai damyang sama dan atau bertentangan dengan peraturan walikota ini, dilakukan penyesuaian paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan walikota ini diundangkan. bab ketentuan penutup dengan diberlakukannya peraturan walikota ini, maka keputusan walikota nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kota cirebon sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota cirebon nomor tahun tentang perubahanalamdan tata kerja nomor tahun perusahaan daerah air minum kota cirebon tanggal pebruari tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kota cirebon direktur direktur bidang teknik bidang umum satuan satuan penelitian dan pengawasan pengembangan intern bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian meter air pengawasan asset langganan humas dan teknik sekretaris daerah kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya walikota cirebon kepala bagian hukum wakil walikota, dan hak asasi manusia, ttd, ttd, ttd, duyun sriwahyuni asep dedi pembina tingkat (iv b) nasrudin azislu dilakukan penilaian pegawai negeri sipil teladan lingkungan pemerintah kota cirebon, bahwa untuk menumbuhkembangkan sikap keteladanan, semangat juang, dan motivasi untuk terus membangun kota cirebon, perlu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota cirebon, bahwa untuk melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu ditetapkanperaturan walikota cirebon: mengingat undang undang dasar selaku pengelola pemberian penghargaan bagi pns teladan lingkungan pemerintah kotanghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepadapns teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pns yang berprestasi berdasarkan penilaian. tim penilai pns teladan adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap pns teladan lingkungan pemerintah kota. badan pertimbangan pemberian penghargaan yang selanjutnya disingkat bp3 adalah badan pertimbangan pemberian penghargaan kepada pns lingkungan pemerintah kotabab maksud dan tujuan maksud peraturan walikota ini adalah sebagai acuan bagi tim penilai, panitia, dan pns lingkungan pemerintah kota. tujuan peraturan walikota ini adalah:skpd sampai dengan tingkat kotaota,dan terpilihnya pns teladan mulai dari tingkat skpd, tingkat kota sampai dengan pengiriman tingkat provinsi jawa barat. bab iii ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup peraturan walikota, meliputi: bentuk, kategori, jumlah dan persyaratan, tim penilai, cc. penilaian, mekanisme pengusulan, penetapan dan penyerahan penghargaan,dan pembiayaan, sasaran penilaian dan pemberian penghargaan pns teladan adalah pns lingkungan pemerintah kota. bab bentuk, kategori, jumlah, dan persyaratan bentuk penghargaan pns teladan lingkungan pemerintah kota adalah piagam, plakat,dan uang penghargaan dengan besaran sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kategori penghargaan bagi pns teladan tingkat kota lingkungan pemerintah kota, terdiri dari pejabat struktural eselon iii, pejabat struktural eselon iv, pejabat fungsional umum, pejabat fungsional tertentu. jumlah penghargaan yang diberikan kepada pns teladan, sebagai berikut: pejabat struktural eselon iii sebanyak orang. terdiri dari: juara juara dan juara pejabat struktural eselon sebanyak orang, terdiri dari: juara juara dan juara pejabat fungsional umum sebanyak orang, terdiri dari juara juara dan juara ,dan pejabat fungsional tertentu sebanyak orang, terdiri dari: juara juara dan juarapaling singkat mempunyai masa kerja (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa terputus, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat dan tidak pernah mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta tidak pernah mengambil cuti luar tanggungan negara, dilengkapi dengan surat pernyataan yang bersangkutan atas materai dan diketahui oleh kepala skpd kecuali bagi yang menduduki jabatan kepala kantor, camat, dan lurah diketahui oleh sekretaris daerah, menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pns lainnya, diusulkan oleh kepala skpd yang bersangkutan, fotokopi cons, pns, pangkat terakhir, dan jabatan legalisasi oleh badan, fotokopilegalisasi oleh atasan langsungnya,dan daftar riw hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui kepala skpd. bentuk format persyaratan calon pns teladan yang akan diberikan penghargaan pns teladan tercantum dalam lampiran iii, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota inipns teladan dibentuk tim penilai tingkat kota yang ditetapkan dengan keputusan walikota dan tim penilai tingkat skpd ditetapkan dengan keputusan kepala skpd atas nama walikota. tim penilai tingkat kota sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pejabat struktural, unsur kepegawaian unsur pengawasan,dan unsur lain yang dibutuhkan. tim penilai tingkat skpd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur internal skpd, yaitu unsur pejabat struktural, unsur pengelola kepegawaian,dan unsur pns lainnya sesuai kebutuhan. tim penilai dimaksud dan yang menjadi calon peserta pns teladan maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari tim penilai tersebut. tim penilai tingkat kota sebagaimana dimaksudwalikota dengan tembusan tim penilai tingkat kota. tim penilai tingkat skpd sebagaimana dimaksud padapimpinan skpd dengan tembusan tim penilai tingkat skpd. tugas pokok tim penilai tingkat skpd adalah merencanakan, melaksanakan penilaian, menetapkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian pns teladan kepada kepala skpd dan selanjutnya kepala skpd mengusulkan calon pns teladan kepada walikota melalui tim penilai tingkat kota. fungsi tim penilai tingkat skpd adalah sebagai berikut penginventarisasian berkas usulan calon pns teladan, melakukan penilaian calon pns teladan, menyusun rangking hasil penilaian, menetapkan hasil penilaian dengan keputusan kepala skpd,dan mengusulkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada walikota melalui sekretariat tim penilai tingkat kota badan. tugas pokok tim penilai tingkat kota adalah merencanakan, melaksanakan penilaian, menetapkan hasil penilaian,dan melaporkan hasil penilaian pns teladan kepada walikota, fungsi tim penilai kota adalah sebagai berikut: menginventarisir penginventarisasian berkas usulan pns teladan dari setiap skpd, penilaian calon pns teladan, cc. penyusunan ranking hasil penilaian,dan melaporkan hasil penilaian kepada walikota untuk ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penilaian kriteria penilaian pns teladannjadi panutan teladan lingkungan pemerintah kota, berprestasi baik berdasarkan penilaian prestasi kerja, untuk kategori pejabat fungsional umum sesuai bidang tugas masing masing skpd lingkungan pemerintah kota, telah bekerja bidangnya secara terus menerus paling sedikit selama (lima) tahun bidangnya, untuk kategori pejabat fungsional tertentu yang telah bertugas sebagai pejabat fungsional angka kredit secara terus menerus paling sedikit selama (lima) tahun, untuk pejabat eselon iii dan eselon lingkungan pemerintah kota yang telah memangku jabatan bidangnya secara terus menerus paling sedikit selama (tiga) tahun,dan lulus seleksi tim penilai tingkat kota. penilaian pns teladan dilakukan melalui (dua) tahap yaitu penilaian ditingkat skpd,dan penilaian ditingkat kota. penilaian pns teladan ditingkat skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara penilaian dari atasan langsung yang meliputi faktor komponen umum,dan faktor keterampilan kinerja. penilaian dari teman sekerja. penilaian untuk jabatan struktural tingkat skpd meliputi penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf penilaian untuk jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu tingkat skpd, hanya meliputi penilaian dari atasan langsung untuk faktor komponen umum dan penilaian dari teman sekerja sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf instrumen penilaian dari hasil penilaian calon pns teladan tingkat skpdnilaian pns teladan ditingkat kota sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari seleksi administratif: tes tertulis: pembuatan karya tulis khusus bagi pejabat struktural eselon iii dan eselon iv:dan tes wawancara. penilaian pns teladan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penilai tingkat kota. bab vii mekanisme pengusulan mekanisme pengusulan tingkat skpd yaitu kepala skpd mengusulkan hasil penilaian pns teladan kepada walikota melalui sekretariat tim penilai tingkat kota badan. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada tim penilai tingkat kota menyampaikan hasil penilaian kepada walikota untuk ditetapkan dengan keputusan walikota. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada walikota mengusulkan juara setiap katagori sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur jawa barat. bab viii penetapan dan penyerahan penghargaan penetapan pemberian penghargaan oleh walikota kepada juara juara dan juara setiap kataota dan atau hari hari besar lainnya. bab pembiayaan pembiayaan untuk penilaian, seleksi dan pemberian penghargaan bagi pns teladan tingkat kota serta pengiriman pns teladan tingkat provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) badan. pembiayaan untuk penilaian dan atau seleksi tingkat skpd dibebankan kepada anggaran skpd masing masing sesuai kemampusxsxkepalabagian hukum dan kasasi manusia, " ebipenilaian pegawai negeri sipil teladan lingkungan pemerintah kota cirebon penilaian dari atasan langsung dinilai umum tertentu struktural pelaksana umum mutu pool |b. produktivitas samaemoas tentang tupoksi |d. kehandalan le. ketersediaan ketidaktergantung pemakaman porsi nilai umum tertentu struktural pelaksana keterampilan kinerja o| perencanaan | | |b. pengorganisasian |) le. pengarahan || |d. pengendalian le. pengembangan analisismasalah jan at" nan bani keputusan first interpersonal |i. komunikasi poo |j. peluangyangsama| poo "as jabatan oat penilaian dari teman sekerja penilaian berdasarkan kuesioner dengan jawaban ya dan tidak , nilai dari masing masing jawaban adalah satu). dinilai umum tertentu struktural pelaksana |a. kualitas kerja tanggung jawab terhadap sataamtan dengan rekan kerja |d. inisiatif pegawai le. kepemimpinan supervisi total contoh penilaian dari atasan langsung penilaian pegawai negeri sipil berprestasi untuk jabatan fungsional umum pelaksana penilaian kinerja nama iwan susanto, nip jabatan fungsional umum unit organisasi badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan kota cirebon tanggal penilaian julilo) nilai dilaksanakannya pekerjaan yang dilaksanakan naa krnknanannaaan di.j krntanananana kurang dari produktivitas mutu dan efesiensi kerja yang lo) nilai dihasilkan dalam periode waktu tertentu kenanaatanaaaaan clj| kentara ll) kurang dari pengetahuan tupoksi keterampilan dan informasi ll) nilai praktis teknis yang digunakan pada praktis naa cc) kentara ll) kurang dari kehandalan sejauh mana seorang karyawan dapat ll) nilai diandalkan menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjut. kentara cc) kraannananaaan dl) kentara lo) kurang dari ketersediaan sejauh mana seorang pegawai tepat ll) nilai pada waktunya, meninjau periode istirahat yang ditetapkan dan catatan kehadiran keseluruhan. meat dl) kraannananaaan lo) kurang dari ketidaktergantungan sejauh mana pelaksanaan pekerjaan, nilai kerja dijalankan dengan sedikit atau inn tanpa supervisi. clj knanknannaan kurang dari kepala skpd pembahasan pembobotan instrumen penilaian dari atasan langsung bobot (aa, me)al produk s173 i | khans eter maa agiviraos lai dalan sediaan krida x15 ketergantungan (00x17, x17, x15) x15) (85xproduktivitas 85x pengetahuan tentang tupoksi 85x15 kehandalan ketidaktergantungan 85x15 mona ama penilaian dari teman sekerja penilaian pegawai negeri sipiliwan susanto, nip jabatan pelaksana petunjuk pengisian istilah kolom jumlah jawaban ya dan tidak dan tidak adalah (satu) kualitas kerja pernyataan pegawai cakap dalam menguasai bidang pekerjaannya pon)an) pegawai cepat tanggap terhadap tugas baru yang diberikpnpopo jumlah jawaban teman sekerjakualitas kerja pengetahuan tentang setan 5x20 tupoksi mamakotamutu kecermatan, kesintasan dan dapat nilai dilaksanakannya pekerjaan yang ditugaskan bi) kenakan kranananaananan kranananaananan kurang dari produktivitas mutu dan efesiensi kerja yang dihasilkan nilai dalam periode waktu tertentu kranananaananan kranananaananan enannnntnnannan kurang dari pengetahuan tupoksi keterampilan dan informasi praktis teknis nilai yang digunakan pada jabatan man kranananaananan kranananaananandahanan anna kemanan kenakan kurang dari ketersediaan sejauh mana seorang pegawai tepat pada nilai waktunya, meninjau periode istirahat yang ditetapkan dan catatan kehadiran mata keseluruhan. pemetaan penannanaaaankranananaananan kranananaananan enannnntnnannan kurang dari kepala skpd maan penilaian pejabat struktural penilaian kinerjanilai dilaksanakannya pekerjaan yang dilaksanakan naa clj krannnnanannnan kenakkntanaaaaan kurang dari produktivitas mutu dan efesiensi kerja yang nilai dihasilkan dalam periode waktu tertentu kenakkntanaaaaan clj krannnnanannnan dll |so 7o krnnnanannannan kurang dari pengetahuan tupoksi keterampilan dan informasi nilai praktis teknis yang digunakan bada jabatan kenakkntanaaaaan krannnnanannnan |s0o 7o krannnnanannnanena lanjut. clj kenatanakannaan |s0o 7o krannnnanannnstirahat yang ditetapkan dan ena catatan kehadiran keseluruhan. maa |s0o 7o krannnnanannena krnnnanannannan |s0o 7o krannnnanannnan kurang dari perencanaan kemampuan peramalan, penetapan nilai sasaran, penetapan strategidan pennnena jalur tindakan, penganggaran, penjadwalan, pemrograman, dan ana aaa anna penataan alur penyelesaian knanakktaaaaaainn pendelegasian, penataan staf dan penggunaan sumber daya yang ada ana aaa anna knnanaakaaan kurang dari pengarahan kemampuan untuk memandu dan nilai menyela, menekankan motivasi, tan inn komunikasi dan kepemimpinan c0o kentara kurang dari pengendalian kemampuan mengembangkan nilai standar kinerja, mengukur hasil knanakktaaaaaan dan mengambil tindakan perbaikan. knaannknananinn pelatihan dan pengembangan, latihan dan konseling serta eat memecahkan pribadi pegawai. prnmamamamaaan kurang dari analisis masalah menetapkan data yang nilai berhubungan, membedakan fakta inn fakta yang berarti dan kurang berarti, menetapkan hubungan aan timbal balik dan mencapai penanaminn alternatif secara tepat dan akurat. erantananannananan kebutuhan orang lain. kenananaaaaa erantananannan kurang dari komunikasi kemampuan untuk mendapatkan nilai lintas gagasan dengan cara yang jelas dan meyakinkan. terlatih nana dalam mendengarkan dan mencari ana aaa anna klarifikasi tentang sudut |eo 7o benaatataaaan pandangan orang lain. kurang dari peluang yang sama mendukung dan nilai mengimplementasikan tujuan tujuan dari rencana tindakan anna afirmatif untuk kelompok minoritas manan (tidak adanya perlakuan prnaamaaaameta spesialisasi. kanaanaananaaan kurang dari kepala skpd penilaian dari teman sekerja penilaian jabatan fungsional umum pelaksana dan fungsional tertentu (angka kredit)oosoo.) oo| penilaian pejabat strukturalsedan ben berani menerima resiko atas apa yang kerjakan pooppa .o. |. inisiatif pegawaiannpool konsekuen terhadap keputusan yang telah ditetapkan menguasai bidang pekerjaannya dengan baik pool suka berkomunikasi langsung dengan bawahannya poo(o000| jumlah jawaban . supervisi pernyataanpoolpool jumlah jawabansalinan ugi aslinya nc kepala bagian hukum dan asasi manusia,hasil penilaian calon pegawai negeri sipil teladan tingkat skpd rekapitulasi bobot penilaian kinerja dari atasan langsung format rekapitulasi bobot penilaian kinerjadomains doa ketemetaan cirebon, . kepala skpd.bobot umum |b. produktivitas oam anna lc. pengetahuan tentang tupoksi . sense |d. kehandalan tanaman nanananne |e. ketersediaan seret saresetee ketidaktergantungan keterampilan kinerja la. perencanaan sae |b. pengorganisasian oma kso lc. pengarahan |d. pengendalian mma xts le. pengembangan |f. analisis masalah oma |g. pengambilan keputusan mma |h. relasi interpersonal li. komunikasi sama li. peluang yang sama oma lol |k. pengetahuan jabatan donna anna damlahoonenenaas cirebon, . johan kepala skpd. format rekapitulasi bobot penilaian kinerja dari teman sekerjapekerjaan ama cirebon, . johan kepala skpd.pejabat struktural komponen yang dinilai nilai bobot pekerjaan seikepemimpinan cirebon, . johan kepala skpdwasasi manusia, jet 2adnan sx. duyun sriwahyuni perhbifusulan dari kepala skpd pemerintah kota cirebon satuan kerja perangkat daerah jalan .o cirebon kode pos. kepada yth. kepala badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan kota cirebon di. cirebon surat pengantar nomor . cirebon, . kepala skpd. walikota cirebon, ttd, nasrudin azis sekretaris daerah kota cirebon, ttd, asep dedi . salinan, sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum #dan kasasi manusia, sta tarian atau duyun sriwahyuni pefnbirfota cirebon satuan kerja perangkat daerah jalan .oooooooonlkklnaannannaan keamanan cirebon kode pos. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara nomor le. coco aan yang bertanda tangan bawah ini nama nanaanaananaa anna nana ana aan pangkat golongan nanaanananananannananana aan aan anna ana jabatan nanaanananananannananana aan aan anna ana dengan ini menyatakan bahwa pns nama nanaanaananaa anna nana ana aan tempat, tanggal lahir kanaananananannananananan nana ana anna aan anna jenis kelamin nanaanananananannananana aan aan anna ana pangkat gol. ruang nanaanananananannananana aan aan anna ana jabatan nanaanananananannananana aan aan anna ana unit kerja nnakannanananan nan anna naa dalamringan, sedangcirebon, .doakan kepala skpd .j. walikota cirebon, ttd, nasrudin azis sekretaris daerah kota cirebon, ttd, akan. asep dedi "1x s salinan sesuai dengan aslinya (se dana duyun yuni privinddaftar riw hidup pas photo 3x4 daftar riw hidup keterangan perorangan pia wana beragama status perkawinan belum kawin kawin janda duda batam tandan rumah kelurahan desa kecamatan kabupaten kota badan berat badan (kg rambut wamatait kegemaran hobby) coret yang tidak perlu ii. pendidikan pendidikan dalam dan luar negeri nama stub tanda kepala tingkat nama jurusan lulus ijazah tempat sekolah pendidikan direktur tahun dekan pro motor spa diri arkade apv loo loo bisa poo spesialis spesialis kursus latihan dalam dan luar negeri ijazah tanda lamanya lulus surat nama kursus latihan tgl bin thn s d tempat ket keterangan tgi bin thn tahun ii. riw pekerjaan riw kepangkatan golongan ruang penggajian surat keputusan perahu berlaku gaji yang pangkat peng terhitung pokok peta nomor tanggal djadi mulai tgl. bat ajian kan dasar je| pengalaman jabatan pekerjaan jabatan mulai golongan gaji surat keputusan pekerjaan pokok pejabat nomor sampai penggajian gal iv. tanda jasa penghargaan nama bintang satya tahun nama negara instansi lencana penghargaan perolehan yang memberiloe vii. keterangan organisasi semasa mengikuti pendidikan pada sta bawah kedudukan dalam nama nama organisasi dalam th.s d tempat pimpinan organisasi th. organisasi semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi kedudukan dalam nama nama organisasi dalam th.s d tempat pimpinan organisasi th. organisasi sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai kedudukan dalam nama nama organisasi dalam th. tempat pimpinan organisasi s d th. organisasi viii. keterangan lain lain surat keterangan nama keterangan keterangan berkelakuan baik keterangan berbadan sehatskpd yang membuat,nbagian hukum dan haksasasi manusia, dara agen rataan tingkat (iv b) nip. |
persyaratan perizinan dan non perizinan kebutuhan rapat persyaratan perizinan durasi penerbitan rekomendasi dari pertimbangan jenis teknis eni berizin bekomenda apo2oo you|l perda tahun izin tentang retribusi perizinan pengajuan permohonan baru, hari hari puas ind gangguan tertentu persyaratan uas perda tahun mengisi formulir permohonan, lokasi tentang izin gangguan melampirkan index persyaratan administrasi gangguan foto copy ktp identitas lainnya tarif photo copy sertifikat tanah imb ket bukti kepemilikan dan atau angan penguasaan tanah dan atau sewa an. kontrak kepemilikan tanah atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha rp. m2 foto copy akta pendirian perusahaan apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha pertama surat keterangan tidak keberatan l.501s d dari tetangga yang ditandatangani pemohon bermaterai diketahui rp. m28s, lucu| kedua) rt rw surat kuasa bermaterai dan foto masi copy ktp yang diberi kuasa apabila yang mengajukan permohonan kas bukan pimpinan penanggungjawab melebihi perusahaan pengurus koperasi perorangan ya) pertimbangan teknis perubahan indeks mengisi formulir permohonan, hari hari melampirkan lokasi persyaratan administrasi jalan asli negara foto copy ktp identitas lainnya foto copy sertifikat tanah bukti jalan kepemilikan dan atau penguasaan provinsi tanah dan atau sewa kontrak kepemilikan tanah atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha jalan kota foto copy akta pendirian perusahaan(apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha) indeks surat keterangan tidak keberatan dari gangguan tetangga yang yang ditandatangani pemohon bermaterai diketahui rt rw surat kuasa bermaterai dan foto copy gangguan ktp yang diberi kuasa apabila yang besar mengajukan permohonan bukan pimpinan penanggungjawab gangguan perusahaan pengurus sedang koperasi perorangan data pendukung perubahan gangguan pertimbangan teknis ringan$ao o 8s, lucu| teregistrasi mengisi formulir permohonan, hari hari gratis melampirkan persyaratan administrasi asli foto copy ktp identitas lainnya surat kuasa bermaterai dan foto copy ktp yang diberi kuasa apabila yang mengajukan permohonan bukan pimpinan penanggungjawab perusahaan pengurus koperasi perorangan pertimbangan teknisbadan dinas b tim baru uba jam) adan teknis han hari jam) a02 |(n| pendirian satuan keputusan kepala dinas administratif bulan hari gratis pendidikan dasar pendidikan kota cirebon sekolah dasar sd): (sd dan smp nomor disdik surat permohonan dari ketua yayasan tentang pedoman teknis disertai dengan hasil studi kelayakan prosedur pendirian, surat pernyataan dari ketua dan perizinan, pengelolaan ketua dan penutupan lembaga surat rekomendasi dari kepala bidang pendidikan tk, sd, pendidikan dasar smp, sma dan smk surat izin undang undang gangguan swasta kota cirebon dari pejabat yang berwenang memiliki luas lahan minimal (seribu tigatiga)menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standarol|lug2|tiga(tiga) guru dengan kualifikasi akademik prodi pgsd, (satu) orang guru pendidikan agama dengan kualifikasi pendidikan agama, (satu) orang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan kualifikasi s1 d4 pojok dan telah memiliki sertifikat pendidik yang linier gg. kepala berkualifikasi akademida adan teknis han hari jam) soo |uol|lung2| atau prodi pgsd dan telah memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman menjadi guru minimal tahun dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dinas sekolah menengah pertama smp) surat permohonan dari ketua yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan surat pernyataan dari ketua dan ketua surat rekomendasi dari kepala bidang pendidikan dasar surat izin undang undang gangguan dari pejabat yang berwenang memiliki luas lahan minimal (seribu empat7x8(empaty2| menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standarenamguru untuk setiap mata pelajaran dengan kualifikasi akademis dan memiliki sertifikat pendidik yang linier minimal kepala smp berkualifikasi akademik atau dan telah memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman menjadi|. |uol|lug2| guru minimal tahun dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dinas izin operasional keputusan kepala dinas sekolah dasar sd): bulan hari gratis pendidikan dasar pendidikan kota cirebon dan smp) nomor surat permohonan dari ketua yayasan disdik disertai dengan hasil study kelayakan tentang pedoman teknis surat izin prinsip prosedur pendirian, rekomendasi dari kepala bidang perizinan, pengelolaan pendidikan dasar dan penutupan lembaga foto kopi akte pendirian yayasan pendidikan tk, sd, surat keterangan yayasan terdaftar smp, sma dan smk dinas sosial swasta kota cirebonuol|lug2|surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan sekolah menengah pertama smp) surat permohonan dari ketua yayasan disertai dengan hasil study kelayakan surat izin prinsip rekomendasi dari kepala bidang pendidikan dasar foto kopi akte pendirian yayasan surat keterangan yayasan terdaftar dinas sosialperizinan dinas pendidikjeon mas melanin berizin benda kepala ketua per dasar hukum rincian persyaratan hari dinas b tim baru uba jam) pera adan teknis han hari jam) aoa yao |ufa2 surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajulus3| |uol|lug2| izin pendirian peraturan menteri administratif hari hari gratis satuan pendidikan dan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pendidikan non kebudayaan republik pendiri: formal terdiri dari indonesia nomor susunan pengurus dan rincian tugas, tahun tentang surat keterangan domisili kepala kelompok pendirian satuan desa lurah: belajar pendidikan nonformal keterangan kepemilikan atau kuasa lkp pkb penggunaan tempat pembelajaran selama majlis taklim (tiga) tahun: satuan pnf dalam hal pendiri adalah badan hukum, sejenis pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian bidang hukum teknisa20 soo |uol|luy2| izin pendirian peraturan menteri persyaratan administratif pendirian hari hari gratis satuan pendidikan dan tk klb terdiri atas pendidikan anak kebudayaan republik administratif usia dini indonesia nomor fotokopi identitas pendiri: tahun tentang surat keterangan domisili dari kepala pendirian satuan desa lurah: pendidikan anak usia susunan pengurus dan rincian tugas: dini:rip) tk klb, meliputi: visi dan misi: kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktp), sasaran usia peserta didik: pendidik dan tenaga kependidikan:|. soo |uol|luy2| sarana dan prasarana, struktur organisasi: pembiayaan: pengelolaan: ii. peran serta masyarakat, dan rencana pertahanan pelaksanaan pengembangan selama (lima) tahun rencana pencapaian standar penyelenggaraan tk klb paling lama (tiga) tahun didasarkan pada standar paud yang ditetapkan menteri. ii. persyaratan administratif pendirian kb tpa sps terdiri atas administratif fotokopi identitas pendiri: surat keterangan domisili dari kepala desa lurah, susunan pengurus dan rincian tugas,rencana pencapaian standar penyelenggaraan kb tpa sps palinglama (lima) tahundinas dinas bad baru uba jam) han hari jam) |oo s3o oa, perizinan rumah peraturan menteri administratif hari dinkes gratis sakit, terdiri dari kesehatan nomor fotokopi akta pendirian badan hukum yang tentang klasifikasi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan pendirian rumah perizinan perundang undangan: sakit kelas berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak bidang perumahsakitan. pendirian berbentuk badan hukum yang bersifat nirlaba dibuktikan dengan laporan hari dinkes gratis rumah sakit keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. studi kelayakan master plan rek dasi detail engineering design (merupakan hari dinkes gratis rekomendasi gambar perencanaan lengkap rumah pendirian sakit) rumah sakit gambar arsitektur struktur bangunan mekanikal elektrikal hari dinkes dokumen pengelolaan dan pemantauan gratis lingkungan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan ukl) pendirian upaya pemantauan lingkungan upl) rumah sakit cc. ipar kelas fotokopi sertifikat tanah bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit sup tdp izin mendirikan bangunan imb) rekomendasi dari pejabat yang berwenang bidang kesehatan pada pemerintyna, daerah provinsi kabupaten kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang izin operasional hari dinkes gratis rumah sakit izin mendirikan rumah sakit, bagi mur khusus permohonan izin operasional untuk pras pertama kali isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi operasional pelayanan, sumber daya manusia, rumah sakit peralatan, bangunan dan prasarana. hari dinkes gratis umum khusus gambar desain (blue print) dan foto kelasperubahan status daftar peralatan medis dan nonmedis hari dinkes gratis rumah sakitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang rekomendasi dokumen administrasi dan manajemen: hari dinkes gratis operasional badan hukum atau kepemilikan rumah sakit peraturan internal rumah sakit umum khusus (hospital belas) kelas cc. komite medik komite keperawatan satuan pemeriksaan internal surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan standar prosedur operasional kredensial staf medis i. rekomendasi surat penugasan klinis staf medis operasional surat keterangan sertifikat hasil rumah sakit uji kalibrasi alat kesehatan hari dinkes umum khusus disertai dokumen izin lama bila untuk gratis kelas memperpanjang izin izin fasilitas peraturan menteri kesehatan hari dinkes gratis pelayanan republik indonesia nomor surat permohonan kesehatan tingkat tahun tentang klinik salinan pendirian badan usaha yayasan daerah, terdiri dari identitas lengkap bukti hak pakai tanah bangunan operasional klinik dokumen upaya pengelolaan lingkungan jalan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan operasional klinik upl) utama rawat dokumen profil klinik jalan ijin mendirikan bangunan operasional klinik data bangunan dan tata ruang. utama rawat data prasarana klinik inap data peralatandata ketenagaan sumber daya manusia administrasi pelengkap disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang izin penerbitan izin perda tahun foto copy kartu tanda penduduk hari dinkes gratis praktik terdiri dari kemenkes foto copy ijazah terakhir dan dilegalisir menkes per fotokopi surat tanda registrasi dokter ijin praktik atau surat registrasi dokter gigi yang dokter diterbitkan dan dilegalisir asli oleh konsil kedokteran indonesia yang masih berlaku. ijin praktik surat pernyataan mempunyai tempat dokter gigi praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat ijin praktik praktiknya surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter sesuai tempat praktik spesialis pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar ijin praktik surat yin lala instansi sarana dokter gigi pelayanan dimana dokter dan dokter gigi spesialis contoh tanda tangan dan para denah lokasi tempat praktik dan denah ruangan praktik surat keterangan dari dinas kesehatan setempat bagi dokter yang anggota idi luar kota cirebon foto copy sertifikat pelatihan surat izin praktik sip yang lama bagi ang memperpanjang izin praktiknyasurai ijin peraturan pemerintah foto kopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis praktik nomor tahun fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh apoteker kemenkes tahun pimpinan penyelenggara pendidikan surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik sip) fotokopi surat tanda registrasi stra strata) yang dilegalisir oleh komite farmasi nasional kfn) foto copy notifikasi dari iai jawa barat foto copy sertifikat kompetensipas foto terbaru dan berwarna ukuran x6cm sebanyak tiga lembar surat rekomendasi dari organisasi profesi denah lokasi dan ruangan praktik disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang izin ijin praktik peraturan daerah foto copy kartu tanda penduduk hari dinkes gratis bidan tahun foto copy ijazah yang dilegalisir kemenkes foto copy sib str yang masih berlaku tahun dan legalisasi surat pernyataan memiliki tempat praktik pas foto berwarna terbaru sebanyak tiga) lembar surat keterangan sehat dari dokter yri jam) aao2o poo asasi memiliki surat izin praktik atau pension surat keterangan dari kepala puskesmas wilayah setempat surat rekomendasi dari organisasi profesi ibi foto copy pelatihan yang pernah diikuti disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang izin 9g. ijin praktik peraturan daerah fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis perawattart tanda registrasi perawat surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai sip pas photo ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar berlatar belakang merahipnifisioterapfi) spf sik pertama ( untuk pemohon spf sik yang keduaokupasi nomor tahun fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis spot pertama (untuk pemohon spot yang keduarapi wicarakatannaga giziersegi) sit gz sig pertama (untuk pemohon sig tz wikt yang kedua ketigaanalisberlatar belakang merpenerbitan izin peraturan pemerintah fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis kerja tenaga nomor tahun fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis kesehatan kemenkes tahun yang diakui pemerintah terdiri dari fotokopi surat tanda registrasi ijin kerja surat keterangan sehat dari dokter yang tenaga memiliki sip teknis pas photo ukuran 4x6 sebanyak kefarmasianijin peraturan daerah fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis refraksionis nomor tahun fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis optisienrpin)ijin kerja peraturan daerah fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis radiografri) foto copy sertifikat kompetensipenata tahun fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis anestesipndisertai dokumen izin lama bila untuk ijin kerja kemenkes nomor fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis sanitationhalli) sits pertama (untuk pemohon sits yang kedua) disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang izin ijin kerja kemenkes nomor fotokopi kartu tanda penduduk hari dinkes gratis perekam tahun fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis medeyang, disertai dokumen izin lama bila untuk laboratorium undang undang nomor surat permohonan hari dinkes gratis klinik pratama tahun tentang salinan pendirian badan usaha yayasan kesehatan identitas lengkap peraturan menteri foto copy ijin mendirikan bangunan kesehatan nomor foto copy ijin undang undang gangguan menkes per iii sup tentang laboratorium tdp klinik denah lokasi dan denah bangunan rekomendasi keputusan menteri surat pernyataan kesanggupan laboratorium kesehatan nomor penanggung jawab klinik utama menkes sk iii surat pernyataan kesanggupan masing tentang pedoman masing tenaga teknis akreditasi laboratorium surat pernyataan kesediaan mengikuti kesehatan program pemantapan mutu keputusan menteri data kelengkapan bangunan kesehatan republik data kelengkapan peralatan indonesia nomor rekomendasi ukl dan upl menkes sk 1ii disertai dokumen izin lama bila untuk tentang laboratorium memperpanjang izin kesehatan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang laboratorium kesehatan swasta izin usaha peraturan menteri fotokopi akta pendirian badan usaha hari dinkes gratis mikro obat kesehatan nomor perorangan yang sah sesuai ketentuan tradisional tahun tentang peraturan perundang undangan industri dan usaha obat susunan direksi pengurus dan komisaris badan pengawas dalam hal teknis comma momeemuawa salam oto van dasar hukum rincian persyaratan hari badan dinas bad teknik baru uba jam) han hari jam) loo yes nya permohonan bukan perseorangan: fotokopi ktp identitas pemohon dan atau direksi pengurus dan komisaris badan pengawasdan bangunan surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan fotokopi surat izin usaha perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan fotokopi nomor pokok wajib pajak fotokopi surat keterangan domisili izin balai kemenkes nomor mengisi formulir permohonan hari dinkes gratis pengobatan tahun tentang memperlihatkan asli dan izin sementara klinik: menyampaikan foto copy: izin tetap kemenkes nomor ktp pemohon izin rumah tahun tentang akta pendirian badan usaha bagi bersalin klasifikasi dan perizinan pemohon berbadan usaha izin sementara rumah sakit izin prinsip (fatwa rencana izin tetap perda tahun pengarahan lokasi) izin balai asuhan tentang perizinan izin mendirikan bangunan keperawatan penyelenggaraan izin undang undang gangguan (in balai gizi bidang kesehatan denah luas bangunan dan balai khitan perda tahun ukurannya, denah lokasifuntuk izin laboratorium tentang perubahan atas rumah sakit dan pest control) perizinan dinas kesehatdapo02 bo0000o3 ho. ao. loyal kesehatan perda tahun surat pernyataan bahwa tempat swasta tentang perizinan penyelenggaraan tidak dalam izin klinik penyelenggaraan sengketa hukum didalam diluar radiologi bidang kesehatan lembaga peradilan cin klinik perda tahun surat pernyataan bahwa tidak dalam klinik tentang perubahan sita jaminan fisioterapi kedua atas perda disertai dokumen izin lama bila untuk izin toko obat tahun tentang memperpanjang izin izin pest control perizinan penyelenggaraan bidang kesehatkalo. logo000003 lsn izin reklame peraturan daerah kota cirebon, pengajuan permohonan baru, hari hari gratis pemasangan nomor tahun tentang izin persyaratan arus reklame penyelenggaraan reklame mengisi formulir dilengkapi dengan peraturan walikota cirebon nomor tahun tentang standard a.p admin dan mekanisme kerja pelayanan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan kota foto copy ktp pimpinan pemilik cirebonteregistrasi persyaratan administrasi izin reklame asliubahan persyaratan administrasi izin reklame asldata pendukung perubahan surat kuasa bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan pimpinan pemilik perorangan izin mendirikan peraturan daerah nomor tahun administratif hari igi hari tarif retribusi bangunan tentang bangunan gedung fotokopi kartu tanda penduduk dan sebagaimana pemohon, dan bagi badan hukum hari kecuali dimaksud dilengkapi dengan identitas badan untuk rumah dalam hukum berupa akte pendirian bangunan tinggal adalah tarif badan hukum: yang permanen surat kuasa dan fotokopi kartu kompleks tanda penduduk yang diberi kuasa tasnya komersial dalam hal permohonan bukan tinggi disewa dijualdilakukan oleh pemohon sendiri: rp. per fotokopi sertifikat hak atas tanah meter atau bukti perolehan tanah, dimiliki sendiri fotokopi tanda pelunasan pajak rp. bumi dan bangunan pbb) tahun per meter2. terakhir, semi surat pemberitahuan tidak komersial keberatan dari tetangga khusus untuk bangunan yang digunakan disewa dijual untuk tempat usaha: rp. gambar arsitektur denah tampak per meter dan potongan) dimiliki sendiri perhitungan konstruksi bangunan untuk bangunan bertingkat semi imb dan gambar bangunan permanen gedung terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan gedung: komersial dan disewa dijual surat pernyataan kesanggupan rp. mematuhi persyaratan teknis per meter bangunan sesuai dengan dimiliki sendiri pedoman teknis bangunan yang rp. dibuat. per meter2. imb bangunan terdahulu bila non komersial bermaksud memperluas atau diva jual merubah bangunan per meter dimiliki sendiri rp. per meterizin peraturan walikota nomor administratif hari gratis penggunaan tahun tentang perijinan fotokopi kartu tanda penduduk pemanfaatan pimpinan perusahaan untuk tanah ppt) pemanfaatan ruang pemohon badan usaha ktp diri untuk pemohon perorangan yang berlaku: tanda bukti pemilikan tanah hasil pembebasan: pelunasan pajak bumi bangunan terakhir, surat persetujuan penanaman modal, izin prinsip: izin lokasi: akta pendirian badan usaha npp: dan uraian rencana kegiatan izin lokasi peraturan walikota nomor administratif hari gratis tahun tentang perijinan direncanakan surat pernyataan bermaterai untuk kesanggupan memperoleh tanah yang direncanakan sesuai waktu ang ditentukan dalam izin lokassurat peraturan daerah kota cirebon administratif hari gratis keterangan fotokopi ktp rencana kota nomor tahun tentang surat tanah bangunan gedung bukti lunas pbb rekomendasi peraturan walikota nomor administratif gratis izin prinsip tahun tentang perijinan fotokopi ktp pimpinan perusahaan untuk pemohon pemanfaatan ruang badan usaha ktp diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku: akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri untuk pemohon bahan usaha, npp: peta lokasi tanah yang akan dikuasai: rencana pemanfaatan tanah: persetujuan bkpm, bagi penanaman modal asing: dan identitas anggota asosiasi perhimpunan perizinan dinas sosial rekomendasi kebutuhan rapatdinas b baru uba hari teknik jam) jam) adan han yss yon izin undang undang nomor tahun administratif gratis pengumpulan tentang pengumpulan mempunyai akta notaris akta sumbangan uang atau barang pendirian anggaran dasar, disertai daerah undang undang nomor tahun anggaran rumah tangga yang memuat tentang ketentuan anatara lain tan ketentuan pokok kesejahteraan azas, sifat dan tujuan organisasi sosial lingkup kegiatan peraturan pemerintah nomor cc. susunan organisasi tahun tentang sumber sumber keuangan pelaksanaan pengumpulan sekurang kurangnya telah berstatus sumbangan sosial terdaftar pada instansi sosial setempat nomor huk tentang bidangusaha kesejahteraan sosial pengumuman sumbangan untuk minimal (satu) tahun korban bencana mempunyai kepanitiaan yang meliputi keputusan menteri sosial nomor susunan pengurus kepanitiaan huk tentang alamat kepanitiaan pelaksanaan pengumpulan cc. program kepanitiaan sumbangan oleh masyarakat dokumen izin asli bila untuk memperpanjang izin ooo aneyss lon surat izin usaha peraturan menteri ketenagakerjaan gratis lembaga republik indonesia nomor tahun administratif penempatan tentang penempatan tenaga foto copy akta pendirian dan atau kerja swasta kerja dan perubahan badan hukum dalam antar kerja bentuk perseroan terbatas yang lokalfoto copy surat keterangan domisili perusahaan foto copy npp perusahaan foto copy sertifikat hak kepemilikan tanah, berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak sewa paling singkat (lima) tahun yang dikuatkan oleh akta notaris surat pernyataan dari penanggungjawab perusahaan bahwa tidak jabatan sebagai penanggungjawab pada lukis paling singkat (satu) tahun depan bagan struktur organisasi dan personil rencana kerja lukis paling singkat (satu) tahun kedepan pas photo berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran sebanyak (tiga) lembarjam) adan han |. yss nyi perizinan dan peraturan menteri ketenagakerjaan lpk swasta harus mengajukan permohonan gratis pendaftaran republik indonesia nomor tahun secara tertulis kepada kepala dinas lembaga tentang tata cara perizinan kabupaten kota, dengan melampirkan: pelatihan kerja dan pendaftaran lembaga pelatihan foto copy akta dan keputusan kerja daftar riw hidup penanggungjawab lpk yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri ktp) dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar berlatar belakang merah. foto copy npp atas nama lembaga keterangan domisili lpk dari pejabat yang berwenang profil lpk yang ditandatangani oleh penanggungjawab lpk yang tercantum dalam akta yang: program kerja lpk dan rencana|. yss nyi pembiayaan selama (tiga) tahun: program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan: kapasitas pelatih pertahanan: daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. permohonan sebagaimana yang telah diketik diatas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon faksimili, alamat, email, ditempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab lpkap aja lulu izin lingkungan peraturan daerah nomor tahun hari gratis tentang perlindungan dan administratif amdal pengelolaan lingkungan hidup lain prinsip ka 30hari, dokumen amdal atau formulir ukl andal.rkl upl (yang telah mendapat rekaman rpl hari dasi dari dinas lingkungan hidup) dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan ukl upl profil usaha dan atau kegiatan hari waktu tersebut luar perbaikan dokumen kebutuhan rapat jenis teknis perijinan perizinan rekomendasi ala ketua per biaya dasar hukum rincian persyaratan hari badan dinas ba tim baru uba jam) dan teknis han hari jam) yss you ijin trayek: fc. ktp pemilik ketua koperasi anggota:ijin operasi, fc. ktp pemilik ketua koperasi anggota:ohh yss rayapenyelenggaraan perda nomor tahun pengajuan permohonan baru, gratis parkir diluar tentang penyelenggaraan persyaratan administrasi badan jalan perhubunganjelai dan teknis han hari jam) yss yaateregss ynaperubahan persyaratan adminaadata pendukung perubahan apa ohh yss yaa surat kuasa bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan pimpinan pemilik persyaratan perizinan durasi penerbitan dari dinas pertimbangan badan teknis jenis perijinan surat izin usaha perda tahun perusahaan perseroan terbatas pt) hari hari gratis perdagangan tentang pelayanan perijinan dibidang administratif perindustrian dan foto copy akte pendirian perusahaan bagi perdagangan perusahaan yang berbadan hukum: foto copy surat pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman dan hamdan neraca awal perusahaan. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan:0th |e|u| fotokopi kartu tanda penduduk(: foto penanggung jawab atau direktur utama perusahaan ukuran 3x4 lembar). perusahaan berbadan hukum koperasi administratif foto copy akteketua pengurus koperasi: foto copy nomor pokok wajib pajak npp) koperasisan amanaitu|atau pengurus koperasi ukuran lembar). perusahaan persekutuan foto copy akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenangatau pengurus atausol penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 lembar). perusahaan peroranganorang: foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 lembar). permohonan pendaftaran ulang hari hari gratis sup asli, neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas): surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan.dinas dinas b baru uba hari jam) badan hari adan teknik han jam) permohonan perubahan hari hari gratis surat permohonan sup:: foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 lembar). permohonan penggantian hari hari gratis hilang rusak) sup yang hilang surat permohonan: surat keterangan kehilangan dari kepolisian: fotokopi sup yang lama (apabila ada): foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x43x4 lembar). mperworonan pembukaan kantor hat jaman joankayu|da tahun perusahaan perseroan terbatas pt) hari hari gratis perusahaan tdp) tentang pelayanan melampirkan perijinan dibidang foto copy akte pendirian perusahaan, perindustrian dan foto copy pengesahan badan hukum: perdagangan. foto copy kartu tanda penduduk ktp huruf ktp)d,e dan pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan,perusahaan koperasi melampirkan foto copy akte pendirian yang telah disahkan, foto copy kartu tanda penduduk ktp) pengurus dan badan pengawas. neraca awal perusahaan: dan fotokopi nomor pokok wajib pajak. perusahaan komanditer cv), melampirkan foto copy akte pendirian yang telah disahkan oleh pengadilan negeri:|eo|u| foto copy kartu tanda penduduk ktp) direktur penanggung jawab wakil direkturfirma, melampirkan foto copy akte pendirian yang telah disahkan, foto copy kartu tanda penduduk ktp) direktur penanggung jawabperorangan po), melampirkan foto copy kartu tanda penduduk ktp) direktur penanggung jawab:i |u|bentuk perusahaan lainnya bpl), melampirkan foto copy akte pendirian cabang, foto copy kartu tanda penduduk ktp) direktur wakil direktur: foto copy surat penunjukan penanggung jawab bagi kantor cabang kantor cabang pembantu kantor perwakilan, foto copy nomor pokok wajib pajak npp): foto copy surat ijin usaha perusahaser ear bnn bias dnnonnn dna tdp cukup menyampaikan sur sol |eo|u| perdagangan nomor pemberitahuan kepada kepala kkp dag per tentang kabupaten kota kotamadya mengenai perubahan kedua atas berakhirnya masa laku tdp dengan peraturan menteri melampirkan fotokopi tdp yang lama. penyampaian surat pemberitahuan perdagangan nomor sebagaimana dimaksud pada dag per tentang dilakukan secara manual atau elektronik penyelenggaraan dengan format sebagaimana tercantum pendaftaran dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dan lampiran kepala kkp kabupaten kota kotamadya menerbitkan tdp paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima surat pemberitahuan pembaharuan tdp sebagaimana dimaksud pada jika dalamtanda daftar gudang perda tahun2008 foto copy ktp pemilik pengurus hari hari gratis tdg) tentang pelayanan kuasa gudang, perijinan dibidang denah gudang: perindustrian dan foto copy ho: perdagangan. foto copy sup: foto copy tdp: perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang bagi pengusaha yang menyewa memanfaatkan surat kuasa yang sah. foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahannya jika peraturan menteri ada, bagi pemilik gudang badan usaha yangs& t jo|u| perdagangan nomor berbentuk perusahaan terbatas m dag per foto copy izin prinsip penanaman modal tentang penataan dan untuk gudang bagi perusahaan penanaman pembinaan gudang. modal asing foto copy izin mendirikan bangunan imb) yang menyatakan sebagai gudang: pas foto pemilik menanggung jawab sebanyak lembar ukuran 4x6 izin usaha toko perda tahun2008 foto copy surat ijin lokasi: hari hari gratis modern utm) tentang pelayanan foto copy surat ijin undang undang perijinan dibidang gangguan ho): perindustrian dan foto copy ijin mendirikan bangunan perdagangan. imb): foto copy akta pendirian bangunan: foto copy tanda daftar perusahaan tdp), program kemitraan: surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi toko modern khususnya yang berkaitan dengan gerakan kemitraan usaha nasional akun): dan upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan, amdal sistem, kajian aspek sosial budaya. peraturan menteri perdagangan nomor m dag per ntuk input dan utm yang berdiri sendiri tentang pedoman il. foto copy ijin prinsip dari walikota|eo|u| penataan dan pb. hasil analisis kondisi sosial ekonomi pembinaan pasar masyarakat dan rekomendasi dari instansi tradisional, pusat berwenang perbelanjaan dan toko foto copy surat ijin lokasi dari instansi modern berwenang huruf foto copy surat izin undang undang gangguan ho)ntuk input dan utm yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan kawasan lain hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi berwenangsurat persetujuan perda tahun2008 foto copy surat ijin usaha perdagangan hari hari gratis penyelenggaraan tentang pelayanan sup) atau ijin usaha jasa pameran perijinan dibidang$oooooooo.i |e|u| pameran dagang, perindustrian dan konvensi dari badan koordinasi penanaman konvensi dan atau perdagangan. modal bkpm) dan tanda daftar seminar dagang lokal perusahaan tdp), penyelenggaraan: cc. daftar peserta pameran dan ataupun pembicara dari luar daerah, jenis barang jasa yang akan dipamerkan: profil pameran: dan keputusan menteri foto copy surat ijin usaha perdagangan sup) perindustrian dan atau ijin usaha jasa pameran konvensi perdagangan nomor dari badan koordinasi penanaman modal mpp kep bkpm) dan tanda daftar perusahaan tentang persetujuan tdp), penyelenggaraan dari instansi penyelenggaraan pemerintah: pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan atau gedung: daftar peserta pameran dan ataupun pembicara dari luar daerah,iki you jenis barang jasa yang akan dipamerkan: profile pameran profil perusahaan dan akta tanda daftar industri perijinan dibidang perubahan (bila ada): tdi) perindustrian dan foto copy surat ijin gangguan ho): perdagangan. foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik perusahaan: foto copy akuntansi faktur pembelian mesin peralatan: foto copy nomor pokok wajib pajak npp): surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl): surat pernyataan memberikan informasi perkembangan usaha industri. izin usaha industri iui): perijinan dibidang foto copy surat ijin mendirikan bangunan perindustrian dan imb), perdagangan. foto copy surat ijin gangguan ho): foto copy kartu tanda penduduk ktp) asmaou pemilik perusahaan: foto copy nomor pokok wajib pajak npp): foto copy akuntansi faktur pembelian mesin peralatan: surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl): permohonan iui kecil foto copy identitas pemilik dan pelaku usaha perusahaan, foto copy nomor pokok wajib pajak: foto copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang peraturan pemerintah undangan republik indonesia nomor tahun permohonan iui menengah dan iui besar tentang izin usaha foto copy identitas diri pemohon: industri foto copy nomor pokok wajib pajak perusahaan:: foto copy izin lingkungan atau foto copy izin lingkungan kawasan industri: dan foto copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang undangan. rekomendasi kebutuhan rapat|. yss yon tanda daftar peraturan daerah kota administratif hari hari hari hari gratis usaha cirebon nomor tahun f.c. ktp yang sah dan masih berlaku, bagi pariwisata tentang ijin usaha pemohon perorangan atau direktur utama tiup) kepariwisataan perusahaan bagi yang berbadan usaha. peraturan daerah kota cirebon akta pendirian badan usaha yang sah yang nomor tahun tentang masih berlaku, bagi permohonan badan perubahan atas peraturan usaha yang berbentuk cv pt koperasi daerah nomor tahun ijin undang undang gangguan tentang ijin usaha surat rekomendasi laik sehat dari skpd kepariwisataan terkait untuk hotel, salon kecantikan, rumah peraturan walikota cirebon makan, restaurant, cafe. nomor tahun tentang perijinan teknis dari kementerian agama penunjuk pelaksanaan perda bagi perusahaan biro perjalanan haji dan nomor tahun tentang umroh perubahan atas perda nomor fotokopi npp perusahaan tahun tentang ijin bagi penyedia akomodasi dilengkapi usaha kepariwisataan. keterangan tertulis dari pengusaha tentang peraturan menteri pariwisata perkiraan kapasitas kamar dan jumlah nomor tahun fasilitas yang tersedia. tentang pendaftaran usaha bagi rumah pijat dilengkapi surat terdaftar pariwisata. pengobatan tradisional stat) bagi peminat perda kota cirebon nomor atau rekomendasi dari dinas kepemudaan tahun tentang olah raga kebudayaan dan pariwisata kota pembentukan susunan cirebon. perangkat daerah kota bagi spa dilengkapi surat terdaftar cirebon. pengobatan tradisional stat) bagi terapis peraturan wali kota kota atau rekomendasi dari dinas kepemudaan cirebon nomor tahun olah raga kebudayaan dan pariwisata kota tentang kedudukan struktur cirebon. organisasi, tugas dan fungsi surat kuasa bermaterai apabila yang serta tata kerja dinas mengajukan permohonan bukan kepemudaan olah raga perorangan pimpinan. perizinan dinas kepemudaan olah raga kebudayaan dan pariwisatasoo yss yon kebudayaan dan pariwisata mengisi formulir yang disediakan. kota cirebon. il. disertai dokumen izin lama bila untuk memperpanjang atau mengajukan permohonan perubahan persyaratan teknis bagi usaha jasa perhotelan harus melaporkan data kunjungan tamu hotel setiap bulan kepada dinas kepemudaan olah raga kebudayaan dan pariwisata bidang pariwisata. format rencana kemitraan denga usaha mikro dan usaha kecil format (kop perusahaan) sanksi apabila isi perjanjian yang telah penanganan anna nana disepakati tidak dilaksanakan lena bentuk pembinaan yang dilakukan kepada penanganan anna nana usaha mikro dan usaha kecil cirebon, . . penanggungjawab cap perusahaan materai wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pay mama vox. duyun aan pembina tingkat (iv b) nip: agan alur dan prosedur atau mekanisme format bagan alur pelayanan terpadu satu pintu format mekanisme pengaduan bidang data, front office informasi dan tim teknis wali kota api pada sad pengaduan rapat tim mm) verifikasi teknis, pihak melaporkan pengaduan pengadu dan pengaduan laporan laporan pemilik jin perintah pertimbangan pertimbangan penyelesaian teknis teknis tidak pengaduan pengaduan irarbonayah iya membuat surat teknis api pembahasan rapat api laporan hasil nil meruapakan penyelesaian mediasi surat te, menindaklanjuti tindak lanjut permohonan disposisi wali disposisi wali laporan hasil hasil kota kepada kota kepada penyelesaian pkmbahakai teknis dinas disposisi menindaklanjuti menindaklanjuti walikota walikota (sma) w www wont wow wti oot o prosedur format b. prosedur permohonan dokumen perizinan baru, perubahan dan teregistrasi perpanjangan) pemohon melalui kantor dinas, gerai dan unit layanan keliling. pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau dapat diakses melalui website dinas (ptsp.cirebonkota.go.id), pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada kepala dinas melalui website dinas (ptsp.cirebonkota.go.id)ri aplikasi simptsp melalui website ptsp.cirebonkota.go.id dan kelengkapan persyaratan loket pendaftaran untuk scan dan diverifikasilakukan konfirmasi pada loket bpjs untuk mendapatkan keterangan keikutsertaan perusahaannya pada program jkn bpjs, apabila belum mengikuti program jkn bpjs maka perusahaan wajib mendaftarkan karyawan perusahaannya dalam program jkn bpjs, apabila perusahaan tersebut keberatan dengan keikutsertaan program jkn bpjs maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan atas materai. pemohon mengambil dokumen perizinan dengan serta menyertakan bukti pembayaran retribusi (apabila dikenakan retribusi) dan surat keterangan konfirmasi dari program jkn bpjs. melalui media elektronik pemohon mengakses simptsp melalui website ptsp.cirebonkota.go.id, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu serta penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan perizinan, pemohon melaksanakan pendaftaran dengan cara mengisi formulir elektronik pada aplikasi simptsp melalui website ptsp.cirebonkota.go.id dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan yang diperlukan, serta mencetak formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai, pemohon selanjutnya mendatangi dinas untuk mendapatkan perkembanganzinan dengan menyertakan bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan yang selesai dan dikenakan retribusi),. front office, customer service menyampaikan informasi yang terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu seperti persyaratan perizinan, standar pelayanan terpadu satu pintu, standar operasional prosedur perizinan dan mengarahkan pemohon untuk mendaftar secara online. verifikator memeriksa kelengkapan persyaratan admins rasi dan kesesuaian dokumen persyaratan (verifikasi soft copy scan dan hard copy), mengembalikan berkas permohonan dan meng kepada kepala seksi sesuai dengan bidangnya, kepala seksi mengoreksi ulang berkas permohonan dan memakai berkas, kemudian menyerahkan berkas kepada kepala bidang untuk dikoreksi dan dipakai, berkas yang sudah dipakai kepala seksi dan kepala bidang diserahkan kepada back office untuk diproses sebagai bahan rapat tim teknis. petugas kasir menyerahkan surat ketetapan retribusi daerah skr) pemohon dan menerima pembayaran retribusi sesuai skr, dan, menyerahkan dokumen perizinan yang telah ditandatangani oleh kepala dinas kepada pemohon. back office, petugas back office terdiri dari dua bidang bidang pelayanan terpadu sebagai berikut: ,bidang pelayanan terpaducc.. mempersiapkan bahan dan materi (berkas permohonan)tim teknis menerima permohonan pertimbangan teknis dari dinas. melakukan validasi,, ditolak atau ditangguhkannya permohonan perizmenghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan surat ketetapan retribusi daerah skr)zinan. sekretaris tim teknis menghimpun jumlah permohonan perizinan, membuat surat undangan rapat tim teknis, menyiapkan sarana prasarana rapat tim teknis, menyelenggarakan rapat tim teknisyusun dokumen pertimbangan teknis berupa rekomendasi diterima, ditangguhkan atau ditolakj . menyampaikan laporan hasil rapat tim teknis kepada kepala dinas. penandatanganan kepala dinas menandatangani dokumen perizinan, surat penolakan atau surat penangguhan permohonan perizinan, dokumen pencabutan dan dokumen pembekuan perizinan serta dokumen penutupan perusahaan, apabila kepala dinas berhalangan sementara karena kepentingan lainnya, penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, apabila kepala dinas berhalangan sementara karena penugasan, penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dapat dilakukan secara eletronik melalui aplikasi ptsp setelah dipakai oleh kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan dan kepala bidang pelayanan terpadu atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kepala dinas menandatangani sebagaimana yang dimaksud pada huruf setelah dipakai oleh kepala seksi pada bidang pelayanan terpadu a b, yang ditempatkan sebelah kiri nama pejabat kepala dinas dan dipakai oleh kepala bidang a b dan yang ditempatkan sebelah kanan nama jabatan kepala dinas. prosedur penangguhangguhangguhan perizinan untuk disampaikan kepada pemohon. ii. prosedur penolakolakolakan perizinan untuk disampaikan kepada pemohon. ii. prosedur pencabutan perizinan perangkat daerah teknis membuat surat permohonan pencabutan perizinan kepada dinas. dinas menerbitkan dokumen pencabutan perizinan untuk disampaikan kepada pemilik perizinan. iv. prosedur pembekuan perizinan perangkat daerah teknis membuat surat permohonan pembekuan perizinan kepada dinas. dinas menerbitkan dokumen pembekuan perizinan untuk disampaikan kepada pemilik perizinan. prosedur penutupan perusahaan perangkat daerah teknis membuat surat permohonan penutupan perusahaan kepada dinas. dinas menerbitkan dokumen penutupan perusahaan untuk disampaikan kepada pemilik perusahaan. vi. prosedur koreksi revisi dokumen perizinan pemohon mengisi formulir permohonan koreksi atau revisi dokumen perizinan, dengan melampirkan dokumen perizinan asli yang terdapat kekeliruan kesalahan penulisan dalam dokumen perizinangoreksi dokumen dan melakukan perbaikan selanjutnya mencetak dokumen perizinan sesuai data perbaikan. dokumen perizinan dipakai oleh kepala seksi dan kepala bidang. dokumen perizinan ditandatangani oleh kepala dinas. dokumen perizinan diserahkan kepada pemohon melalui petugas front office. vii. prosedur legalisasi dokumen perizinan pemohon mengisi formulir permohonan legalisasi dokumen perizinan, dengan memperlihatkan dokumen perizinan yang asli dan menyerahkan fotokopi maksimal (lima) lembarmbubuhkan cap legalised fotokopi dokumen perizinan. fotokopi legalised dokumen perizinan ditandatangani oleh sekretaris dinas kepala bidang yang menangani perizinan. fotokopi legalised dokumen perizinan diserahkan kepada pemohon melalui petugas front office. viii. prosedur pembuatan duplikat salinan dokumen perizinan pemohon mengisi formulir permohonan duplikat salinan dokumen perizinan, dengan menyampaikan surat tanda kehilangan dari kepolisian setempat, melampirkan fotokopi dokumen izin yang masih berlakucari arsip dokumen perizinan pemohon. petugas back office mencetak dokumen perizinan. kepala dinas menandatangani dokumen perizinan. dokumen perizinan diserahkan kepada pemohon melalui petugas front office. ix. prosedur pengaduan dan penyelesaian pengaduan prosedur pengaduan dan penyelesaian pengaduan dalam proses pelayanan terpadu satu pintu: pemohon menyampaikan pengaduan tentang proses pelayanan terpadu satu pintufront office customer service) menerima pengaduan dari pemohon. petugas front office customer service) menelusuri proses pelayanan terpadu satu pintu pemohon pada menu info progres simptspzinan adalah sebagai berikut masyarakat menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran terhadap perizinan yang sudah diterbitkanzinan.dinas diselesaikan secara berjenjang, memfasilitasi mediasi pihak pengadu dengan pemilik izdinas memfasilitasi rapat tim teknis, pihak pengadu dan pemilik izin, tim teknis membuat berita acara hasil rapat, adanya kesepakatan antara pengadu dan pemilik izin dapat diselesaikan tanpa adanya pertimbangan teknis, dan penyelesaian dengan pertimbangan teknis. tim teknis melaporkan sebagaimana poin kepada kepala perangkat daerah teknis dan kepala dinas. tim teknis menyampaikan pertimbangan teknis sebagaimana poin kepala perangkat daerah teknis dan kepala dinas. perangkat daerah teknis menindaklanjuti pertimbangan teknis tersebut dan menyampaikan surat permohonan dinas. dinas menindaklanjuti permohonan perangkat daerah teknis. penyelesaian pengaduan oleh aparat pengawas internal pemerintah api): dinas dan atau tim teknis menyampaikan permohonan penyelesaian pengaduan yang tidak bisa diselesaikan oleh dinas dan tim teknis, api menindaklanjuti permohonan tersebut, api menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada pdt dan dinas. wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salimanrsesuai dengan aslinya kepalanbagian hukum ax . dan hak,asasi manusia, setda nan g npo duyun sriwahyuni sc pembina tingkat (iv b) nip. lampiran iiientuk, jenis format dan dokumen perizinan format c. permohonan rekomendasi kop surat dpmptsp cirebon, nomor kepada sifat penting yth. ketua tim teknis lampiran danaaananananaanananan hal permohonan rekomendasi tempat menindaklanjuti surat permohonan izin non iin . untuk dan atas nama identitas permohonan sebagai berikut terlampir dengan ini dimohon bantuan dan kerjasamanya agar memberikan rekomendasi diterima, ditolak atau ditangguhkannya permohonan izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan. perlu kami informasikan bahwa waktu rekomendasi proses perizinan tersebut paling lama (dua) hari kerja (tanpa rapat) dan (tiga) hari kerja (bila melalui rapat tim teknis),dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota cirebon, nama pangkat nip. tembusan: yth. kepala perangkat daerah teknis. rekomendasi ketua tim teknis format kop surat pdt cirebon, . nomor kepada sifat biasa yth. kepala dpmptsp kota cirebon lampiran (satu) berkas hal rekomendasi tempat menindaklanjuti surat kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota cirebon nomor . .i dpmptsp tanggal . hal permohonan rekomendasi, maka bersama ini kami merekomendasikan bahwa permohonan terlampir diterima, ditolak atau ditangguhkan untuk diterbitkan perizinan dimaksud. sebagai bahan pertimbangan teknis, dengan ini kami sampaikan berita acara rapat tim teknis sebagaimana terlampir. demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala pd bidang selaku ketua tim teknis nama pangkat nip. tembusan yth kepala perangkat daerah teknis, coret yang tidak perlu berita acara rapat teknis format berita acara rapat tim teknisst. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. man diatas oom dokumen izin non izin format format dokumen izin non izin ho, izin trayek, izin parkir luar dinas jalan, izin operasi angkutan, izin mendirikan bangunan imb), izin reklame, surat izin usaha pariwisata, izin, pendirian rumah sakit kelas izin balai pengobatan izin sementara, izin tetap), izin rumah bersalin izin sementara, izin tetap), izin balai asuhan keperawatan, izin balai konsultasi gizi,optikal, izin toko obat, pengobatan tradisional, izin pest control, izin lingkungan.non izin .eeeoocococetataaizin. non izin.atas nama pt cv perorangan koperasi . alamat . join mengingat undang undang .j peraturan pemerintah. keputusan presiden. peraturan menteri . peraturan daerah . j.jerbitkanizin non izin . kepadadisesuaikan dengan jenis izin non izin) kedua n non izin .c. ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama susurat izin usaha perdagangan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis . nomor kanananasupsup kepada nama penanggungjawab dan gan dea ko w eou u modal dan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) kem barang jasa dagangan saman kedupas an. wali kota cirebon kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu photo satu pintu kota cirebon, 3x4 nama nip. format dokumen tdperusahaan pt cv po koperasip atas nama pt cv perorangan koperasi kepala alamat. mengingatp kepada nomor tdp berlaku s d tgl pendaftaran pembaharuan nama pengurus mwcanamua ||. mam keduutmtoko modern wali kota cirebon, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis . nomor kanananaaautmutm kepadakedua izpas photo terpadu satu pintu kota cirebon, 3x4 nama nip. format dokumen tdggudangg atas nama pt cv perorangan koperasi kepala alamat. mengingatditetapkan cirebon menetapkan kesatu menerbitkan tdg kepada nama perusahaan perorangan ann pnp nun nun nun end nnp nan app pen app ppp pen ean alamat perusahaan perorangan ann nun nun ann pen upn nnp nan ppn ppp ppn tani nama pemilik perorangan ann pnp nun nun nun end nnp nan app pen app ppp pen ean alamat pemilik perorangan ann nun nun ann pen upn nnp nan ppn ppp ppn tani lokasi gudang (per unit) ilicccntannannn nor. rw. ane tanaman bela kelurahan look kecamatan .ooo wooooommneklnnnlnaan kabupaten kota .dee.ocean poin |. luas gudang (per unit) kene mm? (dalam huruf) hee. (dalam huruf) see. (dalam huruf) kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.kop naskah dinas dpmptsp format c. logo pemerintah daerah kota cirebon keputusan wali kota cirebon nomor tentang persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang nasional lokal. alamat . mengingnkkaaannnnaaanankana nenek anakan nama penanggung jawab dan jabatan dnkkaaaaknnaananankanaana ana alan alamat perusahaan perorangan donkkaaannnnaaanankana nenek anakan nomor telepon fax dnnkkkkknaannaknna nana anna kanan pada tanggal dnkknaanannnaanankala kelak bertempat penannanaananlnan anna judul tema bakkaaknanannnannna anna alklembaga perlindungan konsumealk atas nama pks. alamat . mengingat undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen,alk kepada nama pks dewnaanaanananananananaaa nana ana status badan hukum yayasan )") alamat kantor pks dekkkanannannnnannla anna alan nomor telepon fax penaknnaaaannnnan aan nama pimpinan penanggungjawab alamat pimpinan penanggungjawab nomor telepon fax email pekaaaakannnnannnnnnna ena npp bila ada dkkakaanakananannnaannanna ana aan jenis kegiatan umum dow kananannnannannanna nana aan kana . ketiga talk ini berlaku selama (lima) tahun dan wajib teregistrasiiuwali kota cirebon tentang penerbitan iuiui kepada nama perusahaan kkanaananannnnannnla ena anna untuk menjalankan perusahaan industri .voodoo woo woo mkn jenis industri kali) penaannaananannnen alan lokasi perusahaan alamat perusahaan dankkananananannannnla ana aan alamat pabrik pernkknannnkanannanlaneanana nana kedua izzin usaha industri ini terlepas dari izin izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang undanglampiran keputusan wali kota cirebon nomor tentang izin usaha industri format.nkananakananaanaaa anna anna aan aaaaaa alamat dankknananaannnanannanaanan aan aan nama pemilik dankknananaanannnannaa naa nana kena mean berdasarkan akte pendirian) produksi dannananannakananaaka lala aan aan anna alan komoditi dankknananaanannnannaa naa nana kena mean kapasitas terpasang pertahun . w.onna total investasi dankknananaanannnannaa naa nana kena mean jumlah tenaga kerja dankknananaananananaaaka nana mela aananaaaan indonesia laki laki dankknananaanannnannaa naa nana kena mean wanita donkananakanannananaa kanan anal asing laki laki dnkanananannnaka nana aan anakan wanita donkananakanannananaa kanan analii. gudang izdan barangkalzdi kepada nama perusahaan dsanaanananaanananaaaaa aan aan aan alamat perusahaan dekkkkannkanannnannaana anna aan nomor telepon penaanaaanannan aan nomor induk pendaftaran industri kecil nama pemilik dkkkkaanananaananankena nenek anna alamat pemilik dekkkkaaaananaananaanela lala etana naa jenis industri kali) dnkkakanakannannnaneea kanan ana komoditi industri kki) penkananannlnln aan lokasi pabrik ankakkanananannlannla ena nana kelurahan dekakkanannnannnananlaannnnna aan kecamatan darkkanankananananananaa anakan kkn kota nknakanananaannnananaa nana aan aan propinsi pekaaaakanannnnlnanna nana mesin dan peralatan produksi mesin peralatan utama pekaaaanannnnnnnnan nana mesin peralatan pembantu penkaaannanlnnnnne nana tenaga penggerak dodnnakananananannanana nana aan aan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha erp senenanannnnnnnnnnnnnnnn kapasitas produksi terpasang per tahun denkananananannnnnn anakan nanasurat penolakan format kop surat dpmptsp nomor panama dpmptsp kepada sifat biasa yth. . conan lampiran (satu) berkas hal penolakan permohonan izin non tempat") kanananananananananay dengan berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan . nomor . tanggal surat penangguhan format kop surat dpmptsp cirebon, . nomor panama dpmptsp kepada sifat biasa yth. . conan lampiran (satu) berkas hal penangguhan permohonan tempat izin non dengan berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan . nomor seedokumen pencabutcabutan izin non izin pt cv senanannnnananaaan wali kota cirebon, menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pdt .cabutan izin. non izin. atas nama pt cv po koperasi .alamat .i jjj.ij mengingat undang undang.j peraturan pemerintah . dan seterusnya .cabut izin non izin . nomor . tanggal . atas nama . yang bergerak dalam usaha. nama nip dokumen pembekumbekuan izin non izin pt cv eccennnanataaan wali kota cirebon, menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pdt nomor kanaaanaaanmbekuan izin non izin . atas nama pt cv po koperasi kera ala ii. mengingat undang undang mis peraturan pemerintah .j dan seterusnya .mbekukan izin non izin . nomor . tanggal . atas nama keke yang bergerak dalam usaha. dimbekudokumen penutupan perusahautupan perusahaan pt cv sercnananananaaan wali kota cirebon, menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pdtutupan perusahaan . atas nama pt cv po koperasi keran ala .ii.i mengingat undang undang.) peraturan pemerintah .: dan seterusnya . jurutup perusahaan tersebut dibawah ini(disesuaikan dengan jenis izin non izin) kota ini. ketiga zin . non zin lm. harus dikembalikan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota cirebon keempat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dictum kedua keputusan wali kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. kelimwali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum dan haksasasi manusia, setda bb a h non duyun. sriwahyuni pembina tingkat (iv b) nip: |
wali kota cirebon provinsi jawa baratinduk kebimbangan yang selanjutnya disingkat rik adalah dokumen arah kebijakan kebimbangan untuk periode (lima) tahun. bagian kedua kedudukan rik tahunik tahun berpedoman pada perencanaan tahap ke (empat) dari ipjp kota cirebon periode tahun dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. pelaksanaan rik melibatkan berbagai unsur meliputi pemerintah daerah, instansi vertikal atau unit pelaksanaan teknis upt) kementerian lembaga daerah, perguruan tinggi, lembaga kebimbangan lainnya, dunia usaha dan kelompok yang melaksanakan fungsi kebimbangan. bab tujuan dan sasaran tujuan rencana induk kebimbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen rpm, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kebimbangan dalam lingkupdaerah guna peningkatan kualitas kebijakan regulasi berbasis kebimbangan. bab iii isi dan uraian rik dokumen rik kota cirebon tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan latar belakang dasar hukum tujuan dan sasaran sistematika penulisan babi gambaran umum kebimbangan gambaran umum wilayah kondisi sumber daya kebimbangan kelembagaan sumber daya manusia kebimbangan pendanaan kebimbangan peluang dan tantangan potensi dan permasalahan peluang dan tantangan ballvisi dan misi arah kebijakan dan strategi kebimbangan daerah arah kebijakan strategi indikasi program prioritas kebimbangan daerah program prioritas bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan daerah program prioritas bidang inovasi dan pengembangan iptek bab strategi pelaksanaan kelembagaan koordinasi pelaksanaan keterlibatan institusi kebimbangan kerjasama dan sinergitas pelaksanaan evaluasi pelaksanaan bab penutup. isi dan uraian evaluasiparuh waktu untuk merevisi kesesuaian indikasi program kebimbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menegbab perubahan rik rikik sebagaimana dimaksud dalamisi dan uraian rik sistematika rencana induk kebimbangan terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika penulisan rencana induk kebimbangan. bab gambaran umum kebimbangan berisi tentang gambaran umum wilayah kota cirebon yang digambarkondisi sumber daya kebimbangan yang menggambarkan kondisi kelembagaan, sumber daya manusia kebimbangan, pendanaan kebimbangan dan kerjasama kebimbangan. dalam bab ini juga berisi potensi dan permasalahan, peluang dan tantangan. bab iii arah kebijakan kebimbangan berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan daerah serta visi dan misi. arah kebijakan kebimbangan daerah yang meliputi arah kebijakan strategi. indikasi program prioritas kebimbangan daerah yang meliputi program prioritas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan, program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan daerah, serta program prioritas bidang inovasi dan pengembangan iptek. bab strategi pelaksanaan berisi tentang kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kebimbangan, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. bab penutup demikian pedoman penelitian dan pengembangan lingkungan pemerintah daerah kota cirebon ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum '& . dan hak asasi manusia, janda bima pramana, sh., mm. pembina tingkat (iv b) nip. rencana induk kebimbangan tahun man metadata ta? badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon dewerintak daerah kota oneway ap. rencana induk kebimbangan bab pendahuluan latar belakang sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kota cirebon maka periode tahun dimulai pada tahapan keempat yang diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh berbagai bidang dan berakhir pada tahapan keempat yang diarahkan untuk mewujudkan sehati kita wujudkan cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah berdasarkan visi jangka panjang daerah dan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta tantangan pembangunan maka pemerintah daerah kota cirebon merumuskan visi pembangunan daerah yaitu dengan nuansa religius kota cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera . untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah kota cirebon telah menetapkan misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan, meningkatkan kelestarian lingkungan. meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum ikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawabadan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon merupakandalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat litbang daerah, bppppd mengemban amanat untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut atas. pelaksanaan kebimbangan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan dan kualitas kebijakan lingkup pemerintah daerah kota cirebon. peran ini sejalan dengan amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dewerintak daerah kota oneway ap. rencana induk kebimbangan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sehingga diharapkan pelaksanaan kebimbangan lebih terkonsentrasi dan berdaya guna. lebih jauh, dalamdinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis,visi dan misi tersebut erat kaitannya dengan peran bppppd sebagai perangkat litbang daerah selaku pelaksana teknis yang membantu wali kota dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi. perangkat litbang daerah diharapkan mampu berperan strategis dalam rangka merumuskan dan memperkuat kebijakan inovasi daerah agar tercipta peningkatan daya saing daerah. hal tersebut diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan untuk menyelaraskan kebutuhan kebimbangan dan inovasi jangka menengah dengan arah pembangunan daerah kota cirebon maka perlu disusun rencana induk kebimbangan yang wajib dimasukkan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). rencana induk kebimbangan kota cirebon tahu terhitung sejak tahun sampai dengan tahun penyusunan rencana induk kebimbangan kota cirebon tahun dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan kota cirebon, masukan dari semua pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu isu strategis pemerintah daerah daerah yang akan menjadi prioritas kebimbangan. rencana induk kebimbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah ipjp rpm) sehingga fungsi kebimbangan selaras dan dapat memperkokoh perencanaan pembangunan daerah. diagram alir penyusunan rencana induk kebimbangan dapat dilihatpada gambar penyusunan rancangan rencana induk penetapan rencana induk kebimbangan perumusan rancangan rencana induk kebimbangan telaahan telaahan rpm perumusan ipjp periode sebelumnya kebijakan kebimbangan inovasi identifikasi sinergitas kebijakan rancangan dan analisis dan program antar rancangan rencana rencana induk isu institusi kebimbangan induk kebimbangan kebimbangan strategis kebimbangan wilayah pemerintahan daerah persiapan rancangan rencana penyusunan perumusan arah induk kebimbangan rancangan kebijakan program dahulu penyusunan rencana kebimbangan pendahuluan rancangan induk gambaran umum kepala kebimbangan pembentukan tim pemerintahan daerah daerah rencana induk kebimbangan analisis potensi dan analisis potensi dan perumusan indikasi kemampuan kemampuan wilayah rencana program wilayah keputusan prioritas kebimbangan konsultasi kepala identifikasi dan harmonisasi kepala daerah efikasi analisis isu rancangan tentang verifikasi rancangan penyelenggaraan rencana induk rencana induk pemerintahan kepala kebimbangan . naa daerah kebimbangan visi, misi, dan penjelasan pembahasan sinergi institusi program kdh visi dan misi ,pemangku kebimbangan dalam kepentingan penyajian wilaya. telaahan rancangan rencana induk persetujuan rencana induk terhadap kebimbangan forum kebimbangan rancangan tujuan, pelaksanaan diskusi para arah kebimbangan kepala sasaran forum pemangku rencana kebimbangan daerah program diskusi dan kepentingan pelaksanaan rencana konsultasi induk kebimbangan sasaran kebimbangan program strategis penyelarasan program kebimbangan prioritas kebimbangan gambar diagram alir penyusunan rencana induk kebimbangan sumber permendagri tahun pendahuluan pemerintah daerah kota cirebon ses. rencana induk kebimbangan dasar hukum dasar hukum penyusunan rencana induk kebimbangan kota cirebononelou seo rencana judul kebimbangmerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbatujuan dan sasaran tujuancana pembangunan jangka menengah daerah) kota cirebon tahun sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kebimbangan dalam lingkup pemerintahan kota cirebon. sasaran sasaran rencana induk kebimbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kebimbangan lingkup pemerintahan kota cirebon guna peningkatan kualitas kebijakan regulasi berbasis kebimbangan. sistematika penulisan sistematika rencana induk kebimbangan kota cirebon tahun mengacu pada penetapan menteri dalam negeri nomor tahun dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen dokumen perencanaan lainnya. sistematika rencana induk kebimbangan sebagai berikut: babi pendahuluan bagian ini memaparkan latar belakang penyusunan rencana induk kebimbangan kota cirebo laporan. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan bab gambaran umum kebimbangan bab ini memaparkan kondisi kota cirebon khususnya yang terkait dengan kebimbangan. diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki kota cirebon. dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumber daya kebimbangan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia kebimbangan, pendanaan dan kerjasama kebimbangan. pada bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kebimbangan kota cirebon. bab iii arah kebijakan kebimbangan bagian ini menjelaskan mengenai arah kebijakan kebimbangan kota cirebon dengan memaparkan tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah,arah kebijakan dan strategi kebimbangan daerah dan indikasi program prioritas kebimbangan daerah. arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) serta visi dan misi pembangunan daerah. indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi bidang yaitu program prioritas bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan bidang inovasi dan pengembangan iptek. bab strategi pelaksanaan bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan kebimbangan kota cirebon tahun dengan berfokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kebimbangan serta kerjasama dan sinergitas pelaksanaan. bagian ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kebimbangan daerah. bab penutup bagian terakhir dari laporan rencana induk kebimbangan berisi penekanan kembali pada hal hal penting dalam laporan dan harapan bahwa rencana induk kebimbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebimbangan daerah kota cirebon untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah. pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan bab gambaran umum kebimbangan gambaran umum kota cirebon kondisi daerah kota cirebon digambarkan berdasarkan:v bagian wilayah pantai utara pada koordinat bujur timur dan lintang selatan. luas dan batas wilayah administrasi secara administratif, kota cirebon memiliki luas wilayah km? atau hektar yang terbagi menjaditabel. wilayah administrasi kota cirebon jumlah luas jumlah jumlah argasunya kalijaga harjamukti harjamukti kecapi larangan pengambilan lemahwungk kasepuhan lemahwungkuk gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan i peralihan peralihan pulasan jagasatru pekarangan karyamulya sunyaragi kesambi derajat kesambi kemiringan kejaksaan kejaksaan sukamara kebonbaru kesenian jumlah sumber: profil kota cirebon tahun kerjasama dki dan bps kota cirebon.hujan laut. daerah genangan air wilayah kota cirebon sebagai berikut tabel. lokasi potensi genangan air kota cirebon tinggi lama lokasi genangan genangan (meter) jam)kerta sambojagambaran umum kebimbangan lb) pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan kondisi klimatologi kondisi kota cirebon termasuk daerah beriklim tropis.berkisar antara ,830c dengan curah hujan per tahun sebanyak per tahun dengan hari hujan hari. kondisi hidrologi kondisiair minumenam meter.ta cirebon terdapat empat sungai yang tersebar merata seluruh wilayah yaitu: sungai kedung pane, sungai sukarela, sungai kesenian kriya) dan sungai kalijaga. sungai tersebut berfungsi sebagai batas wilayah antara kabupaten cirebon dan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, saluran pembuangan air dan masih dipergunakan oleh sebagian kecil penduduk sebagai mck. saat ini kondisi sebagian besar sungai kota cirebon telah mengalami perubahan dengan indikasi adanya pencemaran air. regulasi yang kurang tegas terhadap pengelolaan limbah sebagai salah satu penyebab adanya indikasi pencemaran air tersebut, selain itu masih adanya ketidakpedulian warga yang masih membuang limbah rumah tangganya sungai. beberapa aliran sungai yang diindikasikan adanya pencemaran amoniak, deterjen, dan pecah coli) diantaranya sungai dipadu, sukarela, suradinaya, sigung, dan gang lontong. kondisi geologi(pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi gunung ciremai. secara umum jenis tanah yang tersebar kota cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan kawasan yang kondisi lingkungan tanahnya telah terjadi penurunan kualitas. kawasan kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian argasunya. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan penggunaan lahan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan aktivitas menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit dikontrol khususnya daerah perkotaan, untuk kota cirebon perubahan penggunaan lahan banyak terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. dari beberapa kejadian perubahan penggunaan lahan, terdapat kelurahan kecamatan harjamukti dan kelurahan kecamatan kesambi yang mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian. sebagian besar lahan kota cirebon merupakan lahan non pertanian yaitu mencapai persen dari lahan keseluruhan. penggunaan lahan untuk pertanian hanya mencapai persen, yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah persen dan lahan pertanian non sawah persen. tabel persentase penggunaan lahan kota cirebon tahun yo) lahan lahan bukan uraian sawah bukan pertanian jumlah ( o) sumber statistik daerah kota cirebon tahun bps. berdasarkan data dinas lingkungan hidup kota cirebon, daerah terbangun kota cirebon didominasi oleh penggunaan lahan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, pelabuhan, keraton, rumah sakit, mall, kawasan militer, bandara, dan lain lain. selain lahan terbangun, kota cirebon juga lahannya memanfaatkan untuk lahan tidak terbangun yang terbagi menjadi pemanfaatan kebun, kolam, mangrove, sawah, semak, tpu, dan tanah kosong. berdasarkan data penggunaan lahan tahun luas kota cirebon sekitar yang terdiri dari penggunaan lahan terbangun seluas atau sekitar persen dan lahan tidak terbangun sekitar atau sekitar persen. pemerintah anak kota neon ap. rencana induk kebimbangan gambar penggunaan lahan utama kota cirebon tahun fo) fo) fo) perkembangan suatu wilayah akan terus terjadi dari waktu waktu secara dinamis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk didalamnya, akan mengakibatkan meningkatnya permintaan lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga saat ini lahan menjadi suatu yang memiliki nilai tinggi. terdapat hubungan yang erat antara pergerakan masyarakat kota, infrastruktur dan trend ekonomi kota terhadap perubahan struktur morfologi ruang kota terkait aspek tata guna lahan maupun fisik perkotaan chain, mengutip data dari buku dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun yang diterbitkan oleh dinas lingkungan hidup kota cirebon tahun menyebutkan adanya perubahan penggunaan lahan produktif, yaitu lahan sawah yang semakin berkurang dari luas lahan lama sebesar berkurang menjadi ha. sisi lain menunjukan adanya penambahan luasan lahan permukiman sebesar ha. kondisi demikian berakibat negatif terhadap usaha masyarakat yang bergerak bidang pertanian, sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. sementara itu, peruntukan lahan kota cirebon berdasarkan rencana tata ruang wilayah rtrw) kota cirebon tahun diuraikan pada tabel berikut. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tabel peruntukan lahan kota cirebon berdasarkan rtrw kota cirebon tahun asa (omamotsran osa semua perdagangan dan oma pemerintah daerah kota onebou ses. rencana induk kebimbangan total sumber lampiran perda nomor tahun tentang rtrw kota cirebon tahun gambar peta guna lahan kota cirebon ab. cirebon. tiki haya tan awe kaki ange sekali pap dita lan seat! papan (ta tee yg ap" kau tang ap pen . kab. cirebon s ana kara isian sarana kota cirebon tahun er , pal nag peta guna lahan kota kabur tanaman jaringan jalar kewenangan kos aura kan tantang suar kasar sumber lampiran perda nomor tahun tentang rtrw kota cirebon tahun arahan penggunaan lahan berdasarkan rtrw kota cirebon tahun diuraikan sebagai berikut gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan kawasan budidayj . ruang terbuka non hijau, kawasan peruntukan pendidikan tinggi,.kawasan suaka dan cagar budaya ruang terbuka hijau rth). pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan gambar luas kawasan lindung menurut rtrw kota cirebon tahun sempadan pantai sempadan sungai ruang terbuka hijau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kawasan rawan gelombang pasang kawasan rawan banjir kawasan strategis kota.dr.. kota cirebon dalam penataan ruang nasiona:(a) sub pusat pelayanan kota s ppk) yaitu kawasan pelabuhan cirebon yang berada kelurahan bangunan, pemerintah daerah kota ornelou ses. rencana induk kebimbangan (b)gambar peta rencana pola ruang swk kota cirebon dus tau iman nana sis kets latar aea, senang oon ecu gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onebou ses. rencana induk kebimbangangambar peta rencana pola ruang swk iii kota cirebon ar kab. cirebon an. ai! han mei aa, "ny tas air yes lia aro sea sas bai tasa jaa (f3 una tea ih ab. cirebon (ne batas kota tan alan kolektor primer perumahan kepadatan sedang kota cirebon tahun batas keluhan tara nae aan muekandan patung gambar pre kantor kelurahan kawasan lindung mem pariwisata am tan pamor pekaraaka genom kota cirebongambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota ornelou ses. rencana judul kebimbangan gambar peta rencana pola ruang swk kota cirebon kelurahan kali s1) ba, yan kayak dig amp emma gan. al ebi pengembangan kawasan perumahan. hektar 60y65,gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa..meliputi jalan siliwangi kelurahan kejaksaan, jalan kartini, jalan pemuda dan jalan dr.merintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pengembangan kawasan industri dan pergudangan. termasuk mueller), barang anyaman dari rotan, bambu da...pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbang..hektar kelurahan argasunya dan kelurahan kalijaga kecamatan harjamukti. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan.e dan rawan kebakaran. genangan banjir kawasan rawan genangan banjir berada kawasan jln. pemuda dan jln, terusan pemuda, kawasan kampung sukamara, kawasan jln. dr. ciptomagunkusumo, kawasan gunungsari jln. ampera, kawasan perumnas burung, kawasan perumnas gunung, kawasan kali tanjung dan kawasan majas. pemerintah daerah kota onebou rencana induk kebimbangan gambar peta kawasan rawan banjir kota cirebon yya99 kabupaten cirebon kabupaten cirebon "ad jin nobar mug legenda pemerintah daerah kota cirebon kata provinsi jawa barat para iai see bangranangan pantang tingkat bahaya oma sya setang peta bahaya banjir nian man skala kota cirebon provinsi jawa barat gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon rencana induk kebimbangan gambar peta kerentanan banjir kabupaten cirebon kat bia p3. pen tai veera lara hanan mungrunean csi sedang sabu ban peta kerentanan banjir selain kawasan rawan genangan banjir, kota cirebon juga berada pada lokasi kawasan rawan gelombang pasang yang berlokasi kelurahan kesenian, kelurahan pengambilan, kelurahan kasepuhan, kelurahan lemahwungkuk dan kelurahan bangunan, sebagaimana terlihat pada peta berikut. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota oirelou rencana judul kebimbangan erna gambar peta bahaya rob fasa kabupaten cirebon "na hkn kabupaten cirebon hj. pan legenda pemerintah daerah kota cirebon pena tau provinsi jawa barat keretaapi tingkat bahaya ge kai rent pan sedang sya mam peta bahaya banjir gel. pasang rob pama enteng skala: kota cirebon provinsi jawa barat gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon rencana induk kelir kebimbangan gambar peta kerentanan rob kabupaten cirebon mela kabupaten cirebon legenda pemerintah daerah kota cirebon saga keju provinsi jawa barat tingkat kerentanan ran roman nga ( tema peta kerentanan gel. pasang (rob) mangan, skala: kota cirebon provinsi jawa barat kawasan rawan kebakaran. kawasan rawan kebakarasebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan kebakaran. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota oinebou rencana budak kebimbangan gambar peta bahaya kebakaran kabupaten cirebon kabupaten cirebon 2x004 legenda pemerintah daerah kota cirebon materi laut provinsi jawa barat keretaapi tingkat bahaya laka lokal bee rendah pepe sedang mba too nan peta bahaya kebakaran bis skala: kota cirebon provinsi jawa barat man datar kecamatan gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onebou rencana induk kebimbangan gambar peta kerentanan kebakaran kabupaten cirebon asean kabupaten cirebon lena run sama dapat kuma (br sedang sungai kar peta kerentanan kebakaran esa skala: kota cirebon provinsi jawa baratgambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbanganjanuariperalih. tabel distribusi penduduk per kecamatan kota cirebon tahun luas jumlah kepadatan jumlah wilaya penduduk kecamatan kelurahan penduduk km?) (jiwa) km?) lemahwungku peralihan sumber data: keputusan walikota cirebon kep. disdukcapil jumlah penduduk berdasarkan usia dpersen. berdasarkan kategori usia, sebagian besar penduduk kota cirebon didominasi oleh masyarakt usia muda, dengan jumlah usia produktif tahun) sebanyak jiwa atau sekitar persen. sedangkan jumlah usia tua lebih sedikit sekitar jiwa atau sekitar persengambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon san rencana judul kebimbangan tabel jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin kota cirebon tahun kelompok jenis kelamin rasio lakilaki jumlah jenis aki laki perempuan kelamin .47y6 .62y6 .30y6 .34y6 .91y6 .75y6 .02y6 .36y6 .60y6 .16y6 .56y0 jumlah sumber dinas kependudukan dan catatan sipil. gambar piramida penduduk kota cirebon tahun perempuan tt aki laki lsp b b pn sumber: profil perkembangan kependudukan kota cirebon disdukcapil kota cirebon. jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja berdasarkan data perencanaan tenaga kerja daerah kota cirebon tahun jumlah angkatan kerja kota cirebon tahun sebanyak jiwa dengan komposisi penduduk bekerja sebanyak jiwa dan penduduk pencari kerja sebanyak jiwa. gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan tabel jumlah dan proporsi angkatan kerja penduduk kota cirebon tahun pencar jumlah kelapa nen bekerja angkatan pencari umur penduduk kerja kerja kerja sumber dinas tenaga kerja kota cirebon, data diolah. jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan salah satu cermin penduduk yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduknya. tingkat pendidikan yang tinggi merupakan aset dan potensi kekuatan pembangun daerah. sebaliknya, daerah yang sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan menjadi beban pembangunan yang harus mendapat perhatian lebih. menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk usia kerja kota cirebon pada tahun didominasi oleh penduduk yang tamat sta sederajat dengan persentase sebesar persen berikutnya kelompok penduduk yang tamat smp sederajat sebesar persen dan penduduk yang tamat sd sederajat sebesar persen. sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi hanya sebesar persen. jumlah penduduk usia kerja kota cirebon berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel jumlah penduduk usia kerja kota cirebon menurut pendidikan yang ditamatkan tahun tingkat laki laki perempuan total pendidikan tidak tamat sd sederajat smp sederajat sma sederajat perguruan tinggi sumber dinas tenaga kerjalaju pertumbuhan ekonomi dan dan angka kriminalitas. laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi laju pertumbuhan ekonomi lpe) merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. lpe kota cirebon pada tahun sebesar persen sedangkan pada tahun sebesar persen. hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi kota cirebon mengalami peningkatan. inflasi merupakan indikator penting pertumbuhan ekonomi yang berisi dinamika perkembangan harga barang dan jasa. pada bulan desember kota cirebon terjadi inflasi sebesar persen atau terjadi kenaikan ihk menjadi dari pada bulan november berdasarkan inflasi year year (yoy) kenaikan harga secara umum dari barang jasa dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan tertinggi pada bulan desember angka inflasi yoy artinya terjadi kenaikan harga persen pada bulan desember jika dibanding dengan harga pada bulan desember perkembangan dan pertumbuhan pdrb perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka pdrb atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan pdrb atas dasar harga konstan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama sama menunjukkan kondisi perubahan. pemerintah daerah kota ornelou seo rencana judul kebimbangan pdrb dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. pdrb menurut lapangan usaha adalah perhitungan pdrb dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu tahun. jumlah nilai tambahan seluruh sektor merupakan nilai pdrb daerah tersebut pada tahun yang bersangkutan. struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sektor ekonomi. kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai pdrb menunjukkan bahwa pada tahun pdrb kota cirebon yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai trilyun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar trilyun rupiah. berikut nilai sektor lapangan usaha pada pdrb kota cirebon tahun tabel pdrb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahagambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon sea. rencana judul kebimbangan sumber indikator makro kota cirebon tahun bps. angka sementara, "") angka sangat sementara. sedangkan nilai pdrb secara riil yang dilihat dari pdrb berdasarkan atas dasar harga konstan pada tahun mencapai trilyun rupiah mengalami peningkatan sebesar persen bila dibandingkan dengan nilai pdrb pada tahun yang sebesar trilyun rupiah. pdrb kota cirebon atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut tabel pdrb atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun juta rp) pertanian, men perikanan gas pengadaan air, pengelolaan sampah, ulang bas dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor endang ana pergudangan penyediaan maa makan minum komunikasi asuransi administrasi pertahanan dan jaminan sosial wajib kegiatan sosial sumber indikator makro kota cirebon tahun bps. angka sementara, "") angka sangat sementara. aan demertutak daerah kota oneway ses. rencana induk kebimbangan berdasarkan nilai pdrb kota cirebon atas dasar harga konstan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur pdrb kota cirebon yaitu sebesar persen, berikutnya sektor transportasi dan pergudangan sebesar persen, sedangkan pdrb atas harga konstanpersen selanjutnya sector jasa keuangan dan asuransi sebesar persen terhadap perekonomian kota cirebon. hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier telah menjadi penopang utama perekonomian kota cirebon. kontribusi kelompok tersier atas harga berlaku pada tahun sebesar persen, kelompok sekunder sebesar persen dan kontribusi kelompok primer sebesar persen. peranan kelompok tersier meningkat dari persen tahun menjadi persen tahun kota cirebon sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. pada tahun distribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku sebesar persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar persen. demeriatak daerah kota onebou rencana judul kebimbangan tabel perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam pdrb kota cirebon atas dasar berlaku hb) dan harga konstan hk) tahun juta rp) tahun lapangan usaha s|eol7|l3o3jaojura perikanan penggalian industri pengolahan pengadaan listrik dan gas tis oo7 pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur| ulang konstruksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pergudangan makan minum informasi dan komunikasi jasa keuangan dan| asuransi pemerintah daerah kota ornamen rencana judul kebimbangan realestate oga ose ops ose opa ose tok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jasa pendidikan kegiatan sosial produk domestik regional bruto sumber pertumbuhan dan potensi ekonomi kota cirebon tahun pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbangan laju pertumbuhan pdrb merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai suatu daerah. indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi kota cirebon tahun tabel laju pertumbuhan ekonomi lpe) kota cirebon menurut lapangan usaha tahun cirebon menurut lapangan usaha bps. ) angka sementara, "") angka sangat sementara. laju pertumbuhan ekonomi kota cirebon pada tahun mengalami pertumbuhan sebesar persen, tahun mencapai persen dan tahun sebesar persen. pertumbuhan tertinggi pada tahun dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi yang pertumbuhannya mencapai persen, kemudian diikuti oleh jasa lainnya sebesar persen, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial masing masing persen. pada tahun dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang negatif pada sektor pengadaan listrik dan gas masing masing sebesar persen), persen) dan persen). gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan laju inflasipersen dan persen. sementara pada tahun inflasi kota cirebon mengalami penurunan menjadi persen, sedangkan pada tahun mengalami kenaikan kembali tetapi relatif kecil yaitu sebesar persen.kenaikan namun relative rendah kenaikan ini dipicu dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik. tabel perkembangan inflasi tahunan kota cirebon, provinsi jawa barat dan nasional periode angkat tatapemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tabel pdrb per kapita kota cirebon dan laju pertumbuhannya tahun onta zona sumber pdrb kota cirebon menurut lapangan usaha bps angka sementara, "") angka sangat sementara.dan pada tahun tumbuh menjadi juta rupiah. peningkatan pdrb per kapita atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat kota cirebon. hal tersebut disebabkan pada pdrb yang dihitung,4xgr dikategorikan sebagai ketimpangan sedang moderat) gr dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. pemerintah daerah kota cirebon ses. rencana induk kebimbangan tabel gini rasio kota cirebon dan provinsi jawa barat periode sumber bappeda propinsi jawa barat jawa barat dalam angka gini rasio kota cirebon tahun terlihat mengalami fluktuasi. pada tahun gini rasio kota cirebon mengalami peningkatan dari menjadi dan pada tahun kembali turun menjadilebih rendah dari gini ratio jawa barat.., sehingga bisa disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah kota cirebon belum dapat diketahui. proporsi penduduk miskin. konsep kemiskinan yang selama ini dipakai untuk memenuhi kepentingan data nasional maupun daerah, mengacu kepada konsep yang ditetapkan oleh bps.metode yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan nasional adalah menghitung gk, yang terdiri dari dari dua komponen yaitu gkm dan gkm. data yang digunakan adalah data susunan panel modul konsumsi dan kor. pengukuran kemiskinan dengan metode gk, berbeda dengan ukuran kemiskinan hasil pendataan sosial ekonomi pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan seo5s) dan pendataan program perlindungan sosial also8) maupun pendataan program perlindungan sosial pls2011), mana seo5, also8, dan pls2011 tidak menghitung kemiskinan secara langsung tetapi untuk mendapatkan jumlah rumah tangga sasaran rts) yang akan dijadikan sebagai basis data terpadu yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k) untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. proporsi penduduk miskin kota cirebon pada tahun mencapai persen. artinya terdapat sekitar persen penduduk kota cirebon yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dari segi ekonomi. kondisi ini mengalami kenaikan pada tahun hingga sebesar persen, atau proporsi penduduk miskin kota cirebon pada tahun mencapai persen. pada tahun berdasarkan hasil pls2011 dan proyeksi hasil sp2010 persentase kemiskinan kota cirebon sebesar persen. sedangkan pada tahun sampai dengan tahun dengan berdasarkan perhitungan hasil susunan proporsi penduduk miskin kota cirebon adalah sebesar persen dan persen, persen dan persen. secara teoritis, angka ini tidak bisa dibandingkan dengan angka tahun tahun sebelumnya karena berbelanja pendekatan indikator kemiskinan yang digunakan serta metodologi pendataan yang berbeda pula. tabel persentase penduduk miskin kota cirebon tahun urai jumlah penduduk miskin persentase penduduk miskin sumber bps provinsi jawa barat. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan gambar persentase tingkat kemiskinan kota cirebon, provinsi jawa barat dan nasional tahun 5e kota cirebon grafik atas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin kota cirebon dalam lima tahun terakhir berada atas rata rata provinsi jawa barat. pada tahun persentase penduduk miskin kota cirebon sebesar persen, turun pada tahun menjadi persen. namun pada tahun kembali naik menjadi persen, tahun turun menjadi persen, dan pada tahun turun menjadi persen. garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan p1) dan indeks keparahan kemiskinan p2garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. dalam periode garis kemiskinan kota cirebon menunjukan peningkatan. tahun sebesar rp. tahun rp. tahun pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan rp. tahun rp. dan tahun sebesar rp. atas rata rata jawa barat sebesar rp. tabel garis kemiskinan kota cirebon tahun garis kemiskinan sumber bps provinsi jawa baratlama periode mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun sebesar kemudian tahun meningkat menjadi dan tahun kembali turun menjadi dan maret tahun turun lagi menjadi nilai yang semakin rendah menunjukan rata rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. diharapkan dengan nilai yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin pedesaan yang rata rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin perkotaan. dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan daerah pedesaan untuk membebaskan penduduk dengan kondisi miskin terlalu dalam . indeks kedalaman kemiskinan p1) kota cirebon dalam kurun waktu mengalami fluktuasi. tahun menunjukan penurunan dari tahun turun menjadi pada tahun namun pada tahun nilai naik menjadi dan pada tahun naik menjadi dan pada tahun turun menjadi kota cirebon tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan jawa barat sebesar pemerintah daerah kota neon ap. rencana induk kebimbangan tabel indeks kedalaman kemiskinan p1) kota cirebon tahun 3o tej3parser indeks kedalaman kemiskinan kota cirebon indeks kedalaman kemiskinan jawa barat sumber tabel dinamis indeks kedalaman kemiskinan, bps gambar indeks kedalaman kemiskinan kota cirebon, provinsi jawa barat dan nasional tahun tag (ng ee 5e nasional indeks keparahan kemiskinan p2) kota cirebon tahun menunjukan peningkatan, yaitu dari pada tahun naik menjadi pada tahun dan pada tahun turun menjadi peningkatan dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin kota cirebon cenderung melebar. gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon ap. rencana induk kebimbangan tabel indeks keparahan kemiskinan p2) kota cirebon tahun ang indeks keparahan kemiskinan kota cirebon indeks keparahan kemiskinan jawa barat sumber tabel dinamis indeks kedalaman kemiskinan, bps gambar indeks keparahan kemiskinan kota cirebon, provinsi jawa barat dan nasional tahun la hu) kb) nu, a nasional ode fokus kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan masyarakat kota cirebon dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kemiskinan dan aspek kesempatan kerja. aspek pendidikan analisis kinerja terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari kinerja indikator angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka pendidikan yang ditamatkan. angka melek huruf amh)undp mengeluarkan standar untuk indikator ini minimal persen dan maksimal persen. pada periode tahun capaian angka melek huruftrend yang positif. angka melek huruf kota cirebon pada tahun sebesar persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun yang sebesar persen. pada tahun angka melek huruf sebesar persen, dan tahun sebesar persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar persen. pada tahun indikator angka melek huruf tidak lagi disajikan sebagai salah satu indikator untuk menghitung ipm. indikator angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah sebagaimana metode baru perhitungan ipm yang dikeluarkan oleh undp. gambar angka melek huruf amh) penduduk kota cirebon tahun yatim meningkat poin dari tahun yang mencapai tahun. ini berarti harapan lama sekolah penduduk kota cirebon masih sampai jenjang perguruan tinggi tahun pertama. dalam perhitungan indeks hls kota cirebon mencapai angka persen. indikator ini sudah cukup tinggi dan tahun merupakan tahun awal perhitungan indeks hls. tabel harapan lama sekolah penduduk kota cirebon tahun sumber indeks pembangunan manusia kota cirebon, pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangandimakan sampai jenjang pendidikan tertentu. rata rata lama sekolah kota cirebon pada tahun sebesar tahun yang berarti pada tahun penduduk kota cirebon mampu menamatkan pendidikannya mendekati tahun atau sampai jenjang pendidikan sta kelas bila dilihat perkembangan dari tahun indikator rata rata lama sekolah kota cirebon menunjukkan tren yang meningkat. tabel rata rata lama sekolah penduduk kota cirebon tahun rls kota cirebon ore ga7 rls jawa barat sumber indeks pembangunan manusia kota cirebon.dan tingkat sma smk ma sebesar persen. tabel angka partisipasi kasar kota cirebon tahun sd mi smp m sma smk sumber profil pendidikan kota cirebon tahupm kota cirebon pada tahun untuk jenjang sd mi sebesar persen mengalami peningkatan dari tahun sebesar persen, sehingga terjadi peningkatan gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbangan persen. pada tahun capaian apm smp m sebesar persen meningkat sebesar persen dari capaian tahun sebesar persen. sedangkan capaian untuk apm tingkat sma smk ma sebesar persen mengalami peningkatan dari capaian tahun sebesartabel angka partisipasi murni sd mi, smp m dan sma smk ma kota cirebon tahun angka partisipasi murni apm sd mi smp m sma smk ma sumber indikator makro kota cirebon, bps. angka pendidikan yang ditamatkan angka pendidikan yang ditamatkan apt) adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. secara umum tingkat kelulusan sebagian besar penduduk kota cirebon pada tahun adalah lulus sma smk ma yakni sebesar persen, berikutnya lulus sd sebanyak persen. dan sekitar persen penduduk lulusan perguruan tinggi. tabel angka pendidikan yang ditamatkan kota cirebon tahun angka pendidikan yang ditamatkan apt) sd mi fasa sma smk ma ) | perguruan tinggi ') | sumber profil perkembangan kependudukan kota cirebon disdukcapil. aspek kesehatan kinerja atas aspek kesehatan dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi, kematian anak balita, angka usia harapan hidup, dan kasus gizi buruk. angka kematian bayi akb) angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan kematian bayi umur (satu) tahun per kelahiran bayi yang berhasil hidup. berikut digambarkan jumlah kematian bayi kota cirebon periode gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tabel angka kematian bayi kota cirebon tahun tata bayi sumber profil dinas kesehatan kota cirebon kematian bayi kota cirebon pada tahun sebanyak orang mengalami penurunan sebanyak bayi dari tahun yang mencapai persen dengan penyebab kematian bayi dikarenakan asfiksia, infeksi dan berat bayi lahir rendah bbl). adapun jumlah bayi yang lahir hidup pada tahun sebanyak jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar persen atau sebanyak bayi dari tahun penurunan jumlah kematian bayi kota cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukan intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan berhasil dengan baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. salah satu program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi kota cirebon adalah rumah sakit berbasis masyarakat rsbm) sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. disamping itu, dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi kota cirebon telah dilakukan penguatan kampung siaga sebagai menggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. kematian anak balita. kematian anak balita kota cirebon tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari orang pada taun menjadi orang pada tahun kematian tertinggi anak balita terjadi pada tahun sebanyak orang dan terendah pada tahun sebanyak orang. kematian anak balita kota cirebon dalam periode mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut. pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbangan gambar jumlah kematian anak balita kota cirebon tahun @ jumlah kematian anak bala . sumber dinas kesehatan kota cirebon, angka harapan hidup ahh) angka harapan hidup merupakan perkiraan rata rata lamanya hidup sejak tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. angka harapan hidup pada tahun kota cirebon cenderung meningkat sejaktabel angka harapan hidup kota cirebon tahun angka harapan hidup sumber: ipm kota cirebon bps. kasus balita gizi buruk balita merupakan masa golden age yang kondisi kesehatannya perlu diperhatikan dengan baik, melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang dalam membantu proses tumbuh kembangnya. data dinas kesehatan kota cirebon menunjukkan bahwa jumlah balita kota cirebon pada tahun sebanyak orang. balita dengan jumlah tersebut tersebar (lima) kecamatan dan pada tahun ditemukan sekitar balita yang memiliki gizi buruk dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. pada tahun terdapat balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak orang. kondisi ini terus menurun dan pada tahun terdapat balita gizi buruk dari balita yang ada, tahun terdapat balita gizi buruk dari balita, tahun menurun lagi menjadi balita gizi buruk dari balita dan pada tahun kembali turun menjadi balita gizi buruk dari balita. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon ses. rencana induk kebimbangan tabel jumlah balita gizi buruk kota cirebon tahun keramat balik gizi gizi gizi gizi gizi buru balita buru balita buru balita buru balita buru harimau kti peralihan sosa| |a.7as |so11| lah sumber profil kesehatan kota cirebon tahun s d aspek kesempatan kerja kinerja atas aspek kesempatan kerja dapat dilakukan melalui pengukuran indikator rasio penduduk yang bekerja. salah satu prioritas dalam pembangunan adalah menciptakan lapangan usaha atau dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja. tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. tingkat pengangguran terbuka menurut indikator makro menunjukkan bahwa pada tahun sebesar persen yang berarti dari penduduk yang termasuk angkatan kerja secara rata rata persen diantaranya adalah pencari kerja. tabel tingkat pengangguran terbuka kota cirebon tahun uraian tingkat pengangguran terbuka persen) sumber indikator makro kota cirebon tahun perencanaan tenaga kerja daerah, bps dibakargambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan dari tabel berikut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya terjadi fluktuatif. data badan pusat statistik tahun tingkat pengangguran terbuka kota cirebon sebesar persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. tabel rasio penduduk yang bekerja kota cirebon tahun induk. arti angkatan kerja mencari pekerjaan jumlah bukan angkatan kerja sekolah mengurus rumah tangga total rasio penduduk oo,o8 ss, yang bekerja sumber indikator makro kota cirebon tahungambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan tabel jumlah kesenian kota cirebon tahun jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya lee kesenian sumber disbudpar kota cirebon tahun jumlah kesenian tersebut meliputi jenis seni music yang penuh interaksi antar individu. olahraga dalam aktivitasnya mempengaruhi dan membentuk karakter individu dan kelompok sehingga menciptakan suatu norma kebudayaan. tabel jumlah organisasi dan gedung olah raga kota cirebon tahun raga sumber disporbudpar kota cirebon tahun berdasarkan data form, jumlah kelompok olahraga yang berkembang masyarakat ada kelompok yang tersebar kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggota sebanyak orang. secara rinci kelompok olahraga yang berkembang masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut. tabel jumlah kelompok olahraga yang berkembang masyarakat kota cirebon,ega kel kebonbaru gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota oinebou san rencana judul kebimbangan kec kesambi kel kemiringan kel kesambi kel suinyaragi kel karyamulya kel derajat kecpekalpan kel jagasatru kel pulasan kel peralihan kel pekarangan kec lemahwungkuk kel kasepuhan kel lemahwungkuk kel pengambilan kel bangunan kee harjamuki kel harjamukt kel larangan kel kecapi kel argasunya ker kalijaga o sumber form dan dinas kesehatan kota cirebon, aspek pelayanan umum gambaran umum kondisi daerahnon pelayanan dasar, fokus layanan urusan pilihan, dan fokus layanan urusan fungsi penunjang. fokus pelayanan urusan wajib pelayanan dasar.(enam) urusan, yaitu bidangurusan sosial. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangansalah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid diantaranya adalah angka partisipasi sekolah aps). indikator ini menunjukan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. angka partisipasi sekolahberikut secara lengkap disajikan data mengenai angka partisipasi sekolah kota cirebon menurut kelompok usia tahun tabel angka partisipasi sekolah aps) menurut kelompok usia kota cirebon tahun umur sumber badan pusat statistik. dari tabel atas terlihat bahwapada tahun angka partisipasi sekolah kota cirebon kelompok usia tahun sebesar persen, kelompok usia tahun mencapai persen, kelompok usia tahun sebesar persen, dan untuk kelompok usia tahun baru mencapai persen. dari data tersebut menggambarkan bahwa untuk kelompok usia tahun (usia sta) dan usia tahun capaiannya relatif masih rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius guna mencapai angka harapan lama sekolah yang direncanakan. pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbangan rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah. rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendiditabel rasio ketersediaan sekolah dasar dan menengah tahun tata rule indikator makro kota cirebon, bps profil kota cirebon, bps rasio guru murid.berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru murid kota cirebon per jenjang pendidikan selamarasio guru terhadap murid sekolah dasar dan menengah tahun induk pendidikan dasar jumlah guru sd mi jumlah murid sd mi jumlah guru smp jumlah murid smp pendidikan menengah sma smk ma) jumlah guru sma smk ma jumlah murid sma smk ma |. rasio sumber profil kota cirebon tahun bps dki.kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik ruang, rusak ringan ruang, rusak sedang gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangankondisi ruang kelas kecamatan baik jumlah ringan sedang berat total sat jerit sekolah dasar sd) lemahwungkuk pelatihan ola fara sekolah menengah pertama smp) lemahwungkuk pakaian a90 sasa sumber dapodik, dinas pendidikan kota cirebon, pendidikan anak usia dini paud) tk.tabel kondisi paud tk kota cirebon tahun jenjang pendidikan sekolah murid rasio murid terhadap guru sumber profil kota cirebon bpsfluktuasi. pada tahun angka putus sekolah pada jenjang pendidikan sd mi mengalami penurunan, yaitu dari persen tahun turun menjadi persen pada tahun dan turun lagi menjadi persen tahun namun pada tahun kembali naik menjadi persen dan tahun turun lagi menjadi persen. angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan smp m pada tahun sebesar persen mengalami penurunan sampai tahun hingga menjadi persen persen. begitu pula untuk jenjang pendidikan menengah sma smk ma dalam periode tahun terus mengalami penurunan dari persen tahun turun menjadi persen pada tahun tabel angka putus sekolah pendidikan dasar dan menengah kota cirebon tahun |e| dam a00 a02 smp mts sma smk ma sumber dinas pendidikan kota cirebon.engan sasaran balita berjumlahrata rata melayani balita. tabel pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbanganjumlah posyandu jumlah balita rasio ( o) yo0aktif sebanyak unit atau persen, dan terbagi kedalam strata posyandu pratama sebanyak buah, madya buah, purnama buah dan posyandu mandiri buah. tabel jumlah posyandu menurut strata kota cirebon tahun strata posyandu mil mean bulan bln sumber dinas kesehatan kota cirebon, salah satu strategi yang diterapkan pemerintah daerah kota cirebon untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mengembangkan kelurahan siaga aktif yang merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan klb, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong royong. kelurahan siaga aktif merupakan upaya strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals sdgs). selain mengembangkan kelurahan siaga aktif, untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah kota cirebon telah mengembangkan kampung siaga aktif setiap rukun warga rw) yaitu rw. gambaran perkembangan kampung siaga aktif kota cirebon dapat dilihat pada tabel berikut. gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbangan tabel jumlah kampung siaga menurut strata kota cirebon tahun strata tahun kelurahan siaga sis jaja sumber dinas kesehatan kota cirebon, kota cirebon telah mengembangkan kampung siaga sejak tahun kampung kota cirebon. strata kampung siaga pada tahun adalah strata pratama sebanyak rw, strata madya rw, strata purnama dan strata mandiri rw. apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan strata yang dipengaruhi oleh berbagai indikator. kondisi demikian perlu dievaluasi lebih lanjut, sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya mengembangkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan. gambar kampung siaga aktif menurut strata tahun sa. a2014| w2016| a2017 rasio puskesmas, balai pengobatan dan puskesmas pembantu pustu) per satuan penduduk. salah satu penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan dan puskesmas pembantu. semakin banyak jumlah sarana dan prasarana kesehatan akan mempermudah dan mendekatkan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan. berikut gambaran rasio puskesmas, balai pengobatan dan gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbangan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk kota cirebon dalam kurun waktu tahun tabel rasio puskesmas, balai pengobatan dan puskesmas pembantu kota cirebon tahun uraian jumlah puskesmas pengobatan jumlah puskesmas pembantu pustu) daulah jumlah penduduk rasio puskesmas per satuan penduduk rasio balai pengobatan per satuan penduduk rasio pustu per satuan penduduk rasio puskesmas, balai pengobatan dan pustu per satuan penduduk jumlah kecamatan jumlah kelurahan per kecamatan. sumber profil dinas kesehatan kota cirebon tahudan rasio dokter per satuan penduduk kota cirebon tahun rain jumlah dokter jumlah penduduk rasio dokter per penduduk rasio dokter atau persen.uruk kota cirebon tahun jumlah balita seluruhnya jumlah balita gizi buruk persentase balita gizitabel persentase kematian ibu kota cirebon tahun atau sumber profil dinas kesehatan kota cirebon tahun gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pekerjaan umum dan penataan ruang. proporsi panjangm) ringan sumber profil kota cirebon bps.mengalami penurunan gratis yang menunjukkan proporsi jalan baik hanya persen. rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber hpl hgbpersen dari luas wilayah kota. pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbanganbel luas tutupan lahan rth kota cirebon tahun persentase tipologi tutupan terhadap luas lahan uas ha) wilayah kota cirebon yo) taman kelurahan taman kecamatan taman permakaman jalur hijau jalan sempadan raka o | sempadan pantai sempadan sungai hutan kota lapangan olahraga jumlah total tutupan lahan sumberrasio bangunan ber imb per satuan bangunan. ijin mendirikan bangunan imb) merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. imb akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. selain itu, adanya imb menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. berikut data bangunan bei imb kota cirebonsurat imb yang dikeluarkan kota cirebon tahun ba rain tempat tinggal bukan tempat tinggal sumber profil kota cirebon bps. perumahan rakyat dan kawasan permukiman.jumlah sarana pengguna sumur gali terlindung sumur gali dengan pompa sumur bor dengan pompa mata air terlindung perpipaan dam,spam) yang memiliki akses air minum sumber profil dinas kesehatan kota cirebon tahun perkembangan rumah tangga pengguna air bersih kota cirebon dari tahun dapat dilihat pada gambar berikut. gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon ap. rencana induk kebimbangan gambar akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas layak) kota cirebon tahun sekali hari kot kalapa emang jamu ota second| poo pool ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. kinerjauraian kegiatan pembinaan terhadap lsm, ormas jalan jalan jalan jalan dan okp kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sumber: kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kota cirebon, rasio jumlah lintas per satuan pendudukorang anggota lintas kota cirebon memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak sampai orang. sementara pada tahun rasio jumlah lintas terhadap jumlah penduduk adalah orang. apabila dibandingkan dengan kelurahan yang ada, maka diketahui bahwa pada tahun kota cirebon rata rata per kelurahan memiliki anggota gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan satuan lintas., sedangkan pada tahun lintas kota cirebon berjumlah orang atau rata rata setiap kelurahan memiliki lintas sebanyak orang tabel jumlah anggota lintas kota cirebon tahun rain jumlah lintas jumlah penduduk rasio anggota lintas terhadap jumlah penduduk rasio anggota lintas per kelurahan sumber: satuan pol kota cirebon sosial.uraian jumlah panti sosial skalaso) panti sosial skalagambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangapks yang mendapat bantuan sosial kota cirebon tahun uraian jumlah pks dalam tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial orang) jumlah pks yang memperoleh bantuan sosial dalam tahun orang) persentase yo) penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) skala kabupaten kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. sumber: profil kota cirebon tahun kerjasama dki bps. urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan. tingkat partisipasi angkatan kerja tak)turun menjadi persen. penurunagambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tabel tingkat partisipasi angkatan kerja tak) kota cirebon tahun tahun uraian tingkat partisipasi angkatan kerja persen) sumber indeks pembangunan manusia kota cirebon. perencanaan tenaga kerja daerahtabel tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kelompok usia kota cirebon tahun persen) oasis sumber perencanaan tenaga kerja daerah kota cirebon. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tingkat pengangguran terbuka tpt) penduduk kota cirebon yang menjadi pengangguran terbuka pada tahun untuk laki laki sebanyak orang atau persen dan perempuan sebanyak orang atau persen, sehingga jumlah pengangguran terbuka pada tahun sebanyak orang atau persen. tabel tingkat pengangguran terbuka tpt) kota cirebon tahun uraian tingkat agunan persen) sumber badan pusat statistik kota cirebon. perencanaan tenaga kerja daerah, dinas tenaga kerja. pengangguran terbuka terbesar terdapat pada kelompok usia muda, yaitu dan tahun. hal ini dimungkinkan karena pada kelompok umur tersebut walaupun sudah masuk dalam angkatan kerja tetapi belum memiliki kemampuan ketrampilan kerja. kelompok yang tidak memiliki ketrampilan tersebut cenderung tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada. penduduk pada kelompok umur tahun juga merupakan penduduk usia sekolah yang seharusnya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai perguruan tinggi, sehingga belum siap untuk memasuki pasar kerja. berdasarkan kelompok umur, kecenderungannya adalah semakin tinggi umur angkatan kerja, maka semakin rendah tingkat pangkat penganggurannya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. tabel tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur kota cirebon tahun see pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan 6a7 bro tas sumber: perencanaan tenaga kerja daerah kota cirebon, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk dengan tingkat pendidikan sma merupakan penduduk dengan potensi menjadi pengangguran yang sangat besar, yaitu sebanyak orang atau persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut. tabel pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan kota cirebon tahun maan lan perguruan kos tera sumber perencanaan tenaga kerja daerah kota cirebon, penduduk dengan jenjang pendidikan sma memiliki tingkat pengangguran tertinggi, sebesar persen. sementara penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi cukup rendah, yaitu sebesar persen. kondisi demikian perlu mendapat perhatian karena lulusan perguruan tinggi membawa dampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan sma menjadi kurang terserap bursa lapangan kerja, sehingga diperlukan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan sma seperti lapangan kerja yang bersifat padat karya dan atau diperlukan pendidikan kejuruan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja. pemerintah daerah kota onebou rencana induk kebimbangapengusaha kota cirebon tahun uraian bb kasus yang diselesaikan dengan kasus yang wematanooo data jumlah kasus yang diselesaikan luar pengadilan hubungan seksi seksi industrial hubungan seksi melalui industrial hubungan hubungan perjanjian dan industrial industrial dan bersama jamsostek dan sumber data dan pb) dan dinas jamsostek, jamsostek, rujukan data jumlah sosial, dinas dinas kasus yang tenaga sosial, sosial, dicatatkan kerja dan tenaga tenaga kerja dan diperoleh transmisi kerja dan dari dinas asi kota provinsi, cirebon kabupaten kota yang menangani bidang ketenagaker .gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan tabel partisipasi perempuan lembaga pemerintahan kota cirebon tahun uraian www jumlah perempuan pns jumlah total pns persentase partisipasi perempuan sumber: diklat kota cirebon, partisipasi angkatan kerja perempuan tingkat partisipasi angkatan kerja tak) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. namun demikian, partisipasi angkatan kerja perempuan kota cirebon pada tahun menunjukkan angka persen penurunan dari tahun yang sebesar persen. tabel partisipasi angkatan kerja perempuan kota cirebon tahun uraian : partisipasi angkatan 4a, kerja perempuan (o) sumber: dinsosnakertransgambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon ses. rencana induk kebimbangan tabel tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kelompok usia kota cirebon tahun persen) kelompok tak umur takagi sumber perencanaan tenaga kerja daerah kota cirebonaa uraian j, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak sumber: bpmppkb kota cirebon,gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan ketahanan pangan. kota nomorutama kota cirebon dalamuraian jumlah ketersediaan pangan utama ton) ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun ton) ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun (kg: dkpp kota cirebon gambaran umum kebimbangan demertutak daerah kota oneway ses. rencana induk kebimbangan pertanahan.persen dari jumlah luas yang seharusnya bersertifikat m2. jadi masih ada sekitar persen luas tanah milik pemerintah yang harus dituntaskan pengurusan sertifikasinya. lingkungan hidup. volume sampah yang dihasilkan per harisumber dinas lingkungan hidup kota cirebon.3, kemudian kecamatan lemahwungkuk m3.pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbanganngguna penduduk yang memiliki esa maa sumber profil dinas kesehatan kota cirebon tahun pencemaran status mutu airdemeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan administrasi kependudukan dan penketersediaan dokumen perencanaan kota cirebon tahun uraian kepemilikan ktp kepemilikan akte kelahiran ketersediaan tersedia tersedia tersedia tersedia database kependudukan skala kota penerapan ktp sudah sudah sudah sudah nasional berbasis nikpersen mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun yang sebesar persen. tabel rasio penduduk ber ktp kota cirebon tahun uraian wgambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangapersen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar persen. tabel rasio bayi dengan akte kelahiran kota cirebon tahun kelahiranpersen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun yang sebesar persen. tabel rasio bayi berkata kelahiran kota cirebon tahun nikah sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil kota cirebon, pemberdayaan masyarakat dan desa. gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut jumlah lsm yang aktif. besarnya jumlah lsm yang aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam. disamping itu, banyaknya jumlah lsm juga menunjukan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. pemerintah daerah kota onebou ses. rencana induk kebimbangan tabel jumlah lsm, okp dan ormas kota cirebon tahun sumber: kantor kesbangpol dan poldagri tahun jumlah lsm yang terdaftar kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kota cirebon dari tahun mengalami penurunan dari lsm okp ormas menjadi lembaga. penurunan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama menyangkut aspek kelembagaan, tujuan, visi dan misi organisasi pembentukan kelembagaan. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.persen persen, namun pada tahun cakupan peserta aktif turun menjadi persen dan persen. tabel cakupan peserta aktif kota cirebon tahun uraian sumber: dpmppkb kota cirebon, pada tahun terjadi penurunan peserta aktif sebesar persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun penurunannya cukup signifikan sebesar persen. hal ini disebabkan adanya pemutakhiran data yang dilakukan pada tahun dimana peserta aktif tidak termasuk perempuan yang menopause. pemerintah daerah kota onebou san rencana judul kebimbangauraian jumlah anak jumlah per keluarga sumber: profil kependudukan kota cirebon disdukcapil, perhubungan. jumlah arus penumpang angkutan umum sarana transportasi berupa jumlah kendaraan angkutan umum dan jumlah penumpang diangkat kereta api dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah arus penumpang angkutan umum kota cirebon tahun urai tanah jumlah kendaraan angkutan penumpang umum jumlah penumpang diangkut kereta api (orang) sumber: profil kota cirebon tahun bps. komunikasi dan informatika. sarana prasarana komunikasi dan informatikagambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangtepat waktu,uraian w website milik pemerintah ada ada ada ada kota cirebon sumber: dinas perhubungan informatika dan komunikasi kota cirebon tahun koperasi, usaha kecil dan menengah.uraian jumlah koperasi tidak persentase koperasi aktif sumber: dinas perindustrian perdagangan dan koperasi smknsumber: dinas perindustrian perdagangan dan koperasi smkn kota cirebon, penanaman modal. jumlah investor berskala nasional mdn pma) hasil analisis jumlah investor mdn pma kota cirebon disajikan dalam tabel sebagai berikut: tabel jumlah investor mdn pma kota cirebon tahun mv juan jap pemerintah daerah kota cirebon rencana judul kebimbangan sumber: ppp kota cirebon, perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. jumlah investor sejak tahun s d menunjukan perkembangan atau peningkatan jumlah dari menjadi rata rata kenaikan sebesar setiap tahun. pada tahun investor yang masuk kota cirebon bertambah sebanyak investor yang terdiri dari mdn sebanyak investor dan pma sebanyak investor sedangkan tahun investor tidak mengalami peningkatan dan sama dengan tahun kondisi investor perlu disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota yang baik, hal inn akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yang mau menginvestasikan modalnya kota cirebon. jumlah nilai investasi berskala nasional mdn pma) hasil investasi mdn pma kota cirebon dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut tabel jumlah nilai investasi mdn pma kota cirebon tahun uraian sumber: ppp kota cirebon, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi kota cirebon belum stabil. demeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan kepemudaan dan olahraga. jumlah organisasi pemuda dan olah raga gambaran dari kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat dari indikator jumah organisasi pemuda dan olah raga beserta kegiatan kepemudaan yang ada kota cirebon seperti pada tabel berikut: tabel jumlah organisasi pemuda dan olah raga kota cirebon tahun uraian jumlah organisasi pemuda raga kepemudaan remaja sumber: dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata kota cirebon, profil kota cirebon statistik. gambaran kondisi umum daerah terkait urusan statistik, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. tabel ketersediaan dokumen statistik kota cirebon tahun uraian aan buku cirebon dalam angka profil kota ada ada ada ada cirebon sumber: bppppd kota cirebon tahun dki kebudayaan. penyelenggaraan festival seni dan budaya kebudayaan yang ada kota cirebon memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat diberdayakan menjadi nilai tinggi yang dapat dilestarikan dan dapat disajikan menjadi nilai komoditas pariwisata. ciri khas budaya cirebon cenderung religius berbaur dengan budaya keraton yang bernuansa kerajaan. kesenian, tradisi dan unsur nilai nilai budaya gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan yang luhur dapat menjadi faktor penunjang dalam menyokong pembangunan wilayah kota cirebon. pada tahun penyelenggaraan festifal mengalami penurunan dai tahun sebelumnya begitu pula tahun hal ini menunjukkan perlu ditinggalkannya penyelenggaraan festifal festifal kesenian dan budaya, sehingga dapat dijadikan sebagai ajang promosi kota cirebon masyarakat luas. gambaran tentang urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan seni dan budaya tahun dapat disajikan terlihat pada tabel bawah ini: tabel penyelenggaraan festival seni dan budaya kota cirebon tahun penyelenggaraan festival sumber: dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota cirebon, profil kota cirebon benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. situs situs peninggalan sejarah dan purbakala cirebon, termasuk benda dan kawasan cagar budaya menjadi daya tarik wisata yang perlu dilestarikan. berikut data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan kota cirebon kurun waktu tabel benda, situs dan kawasan cagar budaya kota cirebon tahun benda, situs dan kawasan dilestarikan sumber: dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota cirebon, perpustakaan. gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. jumlah perpustakaan. banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada demeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan masyarakat pengguna perpustakaan. jumlah perpustakaan kota cirebon kurun waktu tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah perpustakaan kota cirebon tahun ta uraian jumlah perpustakaan khusus jumlah perpustakaan sekolah jumlah tak perguruan tinggi sumber: dinas perpustakaan dan arsip daerah kota cirebon tahun jumlah pengunjung perpustakaan. indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan yang juga menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat. berikut data pengunjung perpustakaan kota cirebon kurun waktu tahun tabel jumlah pengunjung perpustakaan kota cirebon tahun ben uraian jumlah pengunjung perpustakaan umum jumlah man pengunjung perpustakaan khusus jumlah pengunjung perpustakaan sekolah jumlah pengunjung perpustakaan perguruan naa tinggi total pengunjung mbunjuns sumber: dinas perpustakaan dan arsip daerah kota cirebon tahun jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan ketersediaan buku pada perpustakaan dapatpengguna perpustakaan. pada tahun jumlah buku yang tersedia perpustakaan milik pemerintah kota cirebon sebanyak buah dengan total judul buku sebanyak judul dengan rata rata jumlah gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon seo rencana judul kebimbangan buku per judul sebanyak buku. pada tahun mengalami peningkatan jumlah buku menjadi buku dengan judul sebanyak judul buku, apabila dirata ratakan maka jumlah buku per judul buku sebanyak buku. tabel jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan daerah kota cirebon tahun uraian f " j jumlah judul buku jumlah total buku rata rata jumlah judul uku sumber: dinas perpustakaan dan arsip daerah kota cirebon tahun kearsipan. gambaran kondisi umum daerah terkait urusan kearsipan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. pengelolaan arsip secara baku. arsip merupakan dokumen yang berisi data informasi beberapa tahun belakang yang keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa kejadian kronologis penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu memerlukan pengelolaan secara baku. pengelolaan arsip secara baku kota cirebon dlam kurun waktu dapat dilihat pada tabel berikut: tabel pengelolaan arsip baku kota cirebon tahun uraian jumlah skpd yang mengelola administrasi kearsipan sesuai standar jumlah skpd yang mengelola administrasi kearsipan secara baku peningkatan sdm pengelola kearsipan (orang) sumber: dinas perpustakaan dan arsip daerah kota cirebon tahun gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota oinebou san rencana judul kebimbangan urusan pilihan. kelautan dan perikanan.rr: d' v'v produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan tangkap (ton) konsumsi ikan (kg kap) lah kel nelayan binaan sumber: dinas kelautan perikanan dan pertanian kota cirebon bps. pariwisata. kunjungan wisata jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara kota cirebon semakin menunjukan peningkatannya. berikut jumlah wisatawan yang datang kota cirebon kurun waktu tahun tabel jumlah kunjungan wisatawan kota cirebon tahun uraian jumlah kunjungan wisata (orang) sumber: dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota cirebon, profil kota cirebon kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb kota cirebon yang mendapat julukan kota wali memiliki warisan budaya baik berupa benda, situs, seni, tradisi dan cagar budaya yang menarik dan dapat menambah destinasi wisata kota cirebon. maka kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb kota cirebon nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, yakni berada pada kisaran y6. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota ornelou seo rencana judul kebimbangan berikut kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb kota cirebon kurun waktu tahun tabel kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb kota cirebon tahun uraian kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb ( o) sumber: pdrb menurut lapangan usaha kota cirebon perdagangan. kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb struktur ekonomi kota cirebon termasuk dalam kelompok ekonomi tersier dimana sektor perdagangan baik barang maupun jasa mendominasi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pdrb kota. berikut kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb kota cirebon kurun waktu tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb kota cirebon tahun uraian www kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb ( o) sumber: pdrb menurut lapangan usaha kota cirebon, bps. perindustrian.gambaran umum kebimbangan pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangan tabel pertumbuhan industri kota cirebon tahun uraian r dsumber: pdrb menurut lapangan usaha kota cirebon, bps. urusan pemerintahan fungsi penunjang. perencanaan pembangunan ketersediaan dokumen perencanaipjp dokumen dokumen rkd gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon seo rencana judul kebimbangan dokumen rtrw dokumen kpj tahun pada tanggal oktober kota nomor tahun pada tanggal mei kemudian ada perubahan rkd yang ditetapkan dengan peraturan wali kota nomor tahun pada tanggal oktober kelautan dan perikanan" d j ksi peri produksi perikanan budidaya (ton) ksi peri produksi perikanan tangkap (ton) konsumsi ikan (kg kap) jumlah kel nelayan binaan sumber: dinas kelautan perikanan dan pertanian kota cirebon bps. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon san rencana judul kebimbangan perindustriantabel pertumbuhan industri kota cirebon tahun uraian ( o) sumber: pdrb menurut lapangan usaha kota cirebon, bpsgambaran umum kebimbangan demertutak daerah kota oneway ses. rencana induk kebimbangaberikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:fokus fasilitas wilayah infrastruktur ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang memadai menjadi bagian dari daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.tiap kendaraan. rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan. tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kota cirebon tahun sumber: profil kota cirebon tahun bps. fokus iklim berinvestasi angka kriminalitas angka kriminalitas kota cirebon kurun waktu disajikan pada tabel berikut. pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbangan tabel angka kriminalitas kota cirebon tahun uraian w,07y60tabel perbandingan anggaran dan realisasi pajak daerah kota cirebon tahun anggaran tahun anggaran persentase uraian capaian kontribusi pajak hotel gambaran umum kebimbangan demeriutak daerah kota osnebon ses. rencana induk kebimbangan pajak hiburan pajak reklame pajak penerangan jalan pajak parkir pajak air bawah tanah pajak bea perolehan hak .8a8. atas tanah bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaandan perkotaan tanggal desemberselanjutnya pajak restoran yang memberikan kontribusi sebesar dari pajak bumi dan bangunan yakni sebesar y6. sementara itu, perkembangan realisasi pajak daerah tahun disajikan pada tabel berikut. dari data data pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari rp. pada tahun naik menjadi rp. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota ornamen rencana judul kebimbangan tabel realisasi pajak daerah kota cirebon tahun realisasi rp.) uraian tahun tahun tahun tahun tahun pajak hotel sts (pajak restoran ist s0: (pajak hiburan sts. lal (pajak reklame dolok pajak penerangan jalan bap pajak parkir (pada air bawah tanah pajak bea perolehan hak pajak bumi dan bangunan sumber: lra pemerintah daerah kota cirebon, data diolah. pemerintah anak kota neon seo rencana judul kebimbangantahun anggaran persentase tribus uraian capaian retribusi jasa retribusi pelayanan kesehatan retribusi pelayanan persamaan keb kasihan retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan retribusi pelayanan parkir gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota neon san rencana judul kebimbangan tahun anggaran persentase kontrib uraian capaiantribusi rumah potong hewan retribusi penjualan produksi usaha daerah retribusi perijinan retribusi izin mendirikan bangunan retribusi izin trayek retribusi ijin gangguan ho) jumlah apngambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan kondisi sumber daya kebimbangan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon untuk selanjutnya disebut bppppd kota cirebon adalah penyelenggara fungsi perencanaan pembangunan dan fungsi kebimbangan, dimana fungsi kebimbangan memiliki tugas dan fungsi menyelengarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, dan diseminasi, serta administrasi manajemen kebimbangan dibidang penyelengaraan pemerintah daerah kota cirebondancirebon maka badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bppppd) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang perencanaan pemerintah anak kota neon ses. rencana induk kebimbangan dan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan daerah.dapat dilihat pada gambar2. gambaran umum kebimbangan kepala badan sekretaris badan gian sub bagian sub bagian umum keuangan pelaporan uang bidang bidang bidang bidang bidang bidang perencanaan penelitian dan penelitian dan pen angan perencanaan perencanaan sosial budaya, pengembangan pengembangan infra, "ruk pengembangan pemerintahan ekonomi dan pemerintahan perkotaan dan pen ingin manusia dan sumber daya dan inovasi daerah wilayah masyarakat manusia kemasyarakatan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penelitian dan sub bidang penelitian dan penelitian dan penelitian dan penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pelayanan pengembangan kebijakan ekonomi dan penyelenggaraan inovasi dan publik dan pemerintahan penyelenggaraan keuangan perkotaan dan kerjasama bapak partisipasi daerah kawasan khusus pemerintahan dan darah masyarakat sumber daya manusia gambar bagan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sumber lampiran peraturan wali kota cirebon nomor tahun gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaa lingkup bppppd kota cirebon, fungsi kebimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman kelembagaan fungsi pendukung, kebimbangan kota cirebon dalam kategori type yang dilaksanakan oleh (dua) bidang penelitian dan pengembangan litbang). berdasarkandua bidang litbang tersebut dipimpin oleh kepala bidang litbang yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. adapun tugas pokok dan fungsi bidang litbang adalah sebagai berikut: bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasi daerah bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasrkotaan dan inovasi daerah, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasi daerahrkotaan dan inovasrkotaan dan inovasi daerah, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasikotaan dan inovasi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasrkotaan dan inovasi daerah, pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaabidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasrkotaan dan inovasi daerah, membawakan: sub bidang penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus: sub bidang penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khususnyelenggaraan perkotaan dan kawasan khususnyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus,mengoordinasikonebou rencana induk kebimbangan e55 aaa sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasama daerah, sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasamainovasi dan kerjasamainovasi dan kerjasamainovasi dan kerjasamapelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasama daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasamainovasi dan kerjasamakebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya manusiakebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah kota onebou rencana induk kebimbangan e55 aaa pemerintahan dan sumber daya manusiamengoordinasik bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatmerintahan dan kemasyarakatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatanmerintahan dan kemasyarakmerintahan dan pemerintah daerah kota onebou rencana induk kebimbangan e55 aaa kemasyarakatan, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatanmerintahan dan kemasyarakatan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakmerintahan dan kemasyarakatan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan lingkup bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan, membawakan: sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahmerintahmerintahmerintahmerintahan daerah, pelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya, pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaamerintahan daerahpemerintahekonomi dan keuangan daerah, sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dekonomi dan keuangekonomi dekonomi dekonomi dan keuangan daerah, pelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dekonomi dan keuanganekonomi dcirebon rencana uduk kebimbangan w sub bidang penelitian dan pengembangan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. sub bidang penelitian dan pengembangan pelayanan publik dan partisipasilayanan publik dan partisipasi masyarakatlayanan publik dan partisipasi masyarakatmengoordinasiklaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, bppppd kota cirebon belum didukung oleh keberadaberdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m.pan pegawai negeri sipil pns) pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaa yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pejabat fungsional peneliti. jenjang jabatan peneliti dari terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, dan peneliti utama. ruang lingkup tugas pokok peneliti sesuai dengan jenjang jabatan, adalah: peneliti pertamilmiahmenyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan atau pengembangan iptek,nya dan atau hasil pemikiran ilmiahpemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaa seminar, pelatihan, dan lokal karya:peneliti mady, merumuskan konsep usulan kebijakmerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan e55 aaa penelitian dan atau pemikiran ilmiah, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan atau pengembangan dan atau pemikiran ilmiah, merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan, d. sumber daya manusia kebimbangan dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. berdasumber daya kebimbangan pemerintah daerah terdiri dari pejabat fungsional keahlian dan tenagalainnya. pada dijelaskan bahwa pejabat fungsional keahlian meliputi pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional merekayasa, pejabat fungsional analisis kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kebimbangan. sedangkan tenaga lainnya yang dimaksud dalam yaitu aparatur sipil negara asn) yang terdiri dari pegawai negeri sipil pns) yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) pada badan litbang kabupaten kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kebimbangan. sumber daya manusia kebimbangan pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon sampai dengan tahun berjumlah orang terdiri dari laki laki orang dan perempuan orang. sumber daya kebimbangan berstatus pegawai negeri sipil berjumlah orang terdiri dari orang pejabat pimpinan tinggi pratama, orang pejabat administrator, orang pejabat pengawas dan orang pejabat pelaksana. pejabat administrator terdiri dari orang sekretaris dan orang kepala bidang. pejabat pengawas terdiri orang kepala sub bidang. distribusi sumber daya manusia kebimbangan berdasarkan pemerintah daerah kota cirebon rencana uduk kebimbangan w tingkat pendidikan adalah sebagai berikut magister s2) orang, sarjana s1) orang, sarjana muda d3) orang, dan sta orang. berdasarkan golongan ruang, sumber daya kebimbangan yang berstatus pegawai negeri sipil terdiri dari: pembina tkl iv b) orang, pembina iv a) orang, penata tki ii d) orang, penata ii c) orang, penata muda tail iii b) orang, penata muda ii a) orang, dan pengatur tki ii d) orang. distribusi sumber daya manusia kebimbangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sedangkan distribusi sumber daya manusia kebimbangan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabelstatus pegawai negeri sipil berdasarkan golongan ruang pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon kasus litbang katakan penyelenggaraan pemerintah dan spa penata lang subid litbang penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus penataan e | subid litbang inovasi dan kerjasama daerah ' ' ' penata muda till b s2 subid litbang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat ' pengelola rencana penelitian pengembangan penata medalla adan pengatur ii c peneliti pertama oo. peneliti muda peneliti madya bea hit tenaga pendukung itawaikotatiebn sekretaris daerah kota cirebon skp sekota cirebon poo) hj. yani kamasturyani, skm, kes sekolah tinggi kesehatan mahardika dr. sukarno, sh,m universitas tujuh belas agustus ) | dyah widiyastuti, sst,m. keb politeknik kesehatan tasikmalaya ' ' ) | dr. arus ahmad yusuf, se,m. ' ) ' institut agamalslam negeri oo dr. amran jaenudin, ir, universitas swadaya gunung jati ) ) ) | pemerintah daerah kota oirebau rencana judullanjutan jabatan nama pendidikan tim kebimbangan kabid litbang lubang bppppd kabid litbang pid litbang pid bppppd subid litbang pemerintahan daerah lubang bppppd subid litbang ekonomi dan keuangan daerah litbang bppppd subid litbang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat litbang bppppd nan subid litbang kebijakan penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus litbang pid bppppd subid litbang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan sdm litbang pid bppppd subid litbang inovasi dan kerjasama daerah litbang pid bppppd dr. sugianto, sh, institut agama islam negeri nono carson, st, sekolah tinggi teknologi cirebon jaenudin, skm, mph sekolah tinggi kesehatan mahardika waluyo djoko yudisworo, st, universitas tujuh belas agustus bambang haryanto, skm, kes politeknik kesehatan tasikmalaya universitas swadaya gunung jati dr. karton, se, universitas swadaya gunung jati gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan pendanaan kebimbangan biaya penyelenggaraan kebimbangan pemerintahan kota cirebon bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota cirebon, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apbd provinsi jawa barat dan apbn). kerjasama kebimbangan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kota cirebon dalam menyelenggarakan fungsi kebimbangan bekerjasama dengan semua perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan kementrian lembaga, dewan riset nasional daerah, badan usaha, dan masyarakat. potensi dan permasalahan potensi terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh bppppd kota cirebon yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan. potensi potensi tersebut antara lain: kota cirebon sebagai kota metropolitan. adanya komitmen yang kuat dari pimpinan bppppd kota cirebon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi,dan adanya motivasi yang kuat dari aparatur sipil negara bppppd kota cirebon untuk melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan kebimbangan. sesuai dengan permendagri tahun telah terbentuk majelis pertimbangan kebimbangan, tim pengendali mutu kebimbangan dan tim kebimbangan, dan adanya perguruan tinggi lokal yang mendukung tupoksi kebimbangan. permasalahan dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, bppppd kota cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain belum adanya pejabat fungsional peneliti dan merekayasa bppppd kota cirebon sehingga pelaksanaan kegiatan kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan khususnya perekayasaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. belum tersedianya media publikasi online (open journal system) sehingga penyebaran hasil hasil kebimbangan tidak dapat dilakukan secara optimal. serta belum tersedianya jurnal litbang yang menjadi media publikasi kebimbangan yang dimiliki oleh ppid masih berbentuk tercetak (printed) sehingga jangkauan penyebarannya masih sangat terbatas. berdasarkan peraturan kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia nomor tahun tentang pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah terdapat arahan untuk mengubah terbitan berkala ilmiah (jurnal) tercetak menjadi terbitan berkala ilmiah online. belum optimalnya pemanfaatan hasil kebimbangan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah kota cirebon. masih adanya kajian dilakukan oleh perangkat daerah lain selain bppppd. pengenalan tentang kebimbangan terutama tentang sistem inovasi daerah masih sangat minim. kurangnya jumlah tenaga kebimbangan dan tenaga pendukung fungsi kebimbangan bppppd. belum ada pendidikan dan pelatihan khusus fungsi kebimbangan. peluang dan tantangan peluang pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dengan fungsi perencanaan dalam satu atap bppppd kota cirebon memudahkan terjadinya sinergi antara dua fungsi penunjang tersebut. diharapkan hasil hasil kebimbangan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah dan sebaliknya fungsi kebimbangan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan fungsi perencanaan yang baik, peran strategis bppppd kota cirebon tidak hanya terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah kelimpahan namun juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementasi untuk memberikan solusi permasalahan pemerintah daerah. awal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, bppppd sebagai perangkat litbang daerah berperan dalam memberikan input penyusunan kebijakan, kemudian berperan sebagai katalisator pencapaian sasaran dan pada akhirnya berperan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan dalam memberikan evaluasi kebijakan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga baik vertikal (nasional dan propinsi) maupun horizontal (lembaga lingkup pemerintah daerah kota cirebon maupun lembaga yang berada kota cirebon). berbagai kerjasama tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia maupun aspek program kebimbangan, makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang mampu menghapus sekat sekat administratif dan geografis, dan adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat terkait anggaran penyelenggaran kegiatan kebimbangan. tantangan tantangan yang dihadapi bppppd kota cirebon dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain: adanya perubahan berbagai regulasi berdampak pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah yang mengharuskan bppppd kota cirebon mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi wali kota: peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementasi untuk menjawab berbagai permasalahan lingkup pemerintah daerah kota cirebon, tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menuntut bppppd kota cirebon untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi penunjang penelitiandan pengembangan, dan globalisasi serta pengaruh dari dunia luar seringkali menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi, sosial dan budaya hingga setingkat struktur masyarakat terendah (rumah tangga). hal ini dapat pemerintah daerah kota cirebon rencana uduk kebimbangan menimbulkan dampak negatif masyarakat misalnya memanfaatkannya indonesia secara ekonomi sebagai pasar tenaga kerja maupun pasar komoditas asing, hilangnya karakter dan jati diri bangsa dan munculnya kebijakan kebijakan yang lebih pro asing. menjadi tantangan bagi lembaga kebimbangan untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus memaksimalkan dampak positif globalisasi dan pengaruh dunia luar. gambaran umum kebimbangan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan bab iiimerupakan suatuguna mencapai visi kota cirebon dengan nuansa religius kota cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera , arah pembangunan dan strategi jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun adalah sebagai berikut: arah pembangunan kota cirebon arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi arahan umum pembangunan jangka panjang terutama memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah. peran subwilayah wp) atau bwk pembangunan daerahnya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah. tahapan prioritas pembangunan yang menggambarkan indikator yang amat penting dan utama dari setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan selama (dua puluh) tahun. arahan umum pembangunan dari beberapa literatur pembangunan kota cirebon sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerahnya didasarkan pada visi dan misi ipjp kota cirebon yaitu pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan atas pengamalan nilai pancasila dan uud secara konsisten. terwujudnya kualitas keimanan, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa dalam kehidupan masyarakat, mantannya persaudaraan antar umat beragama, berakhlak mulia, toleransi dan damai. terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman dalam masyarakat. terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif sosial budaya dalam era globalisasi. terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan seluruh kekuatan kegiatan perekonomian daerah, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem demokrasi ekonomi kerakyatan yang didasarkan berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam negara kesatuan republik indonesia. terwujudnyapada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. terwujudnya aparatur negara yang bersih dan. terwujudnya iklim yang demokratis dan berkualitas guna mempertegas akhlak mulia kreatif inovatif berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia. proaktif bagi kepentingan daerah dalam rangka menghadapi perkembangan global. untuk lebih lanjut arah pembangunan untuk setiap bidang pembangunan dapat diperhatikan sebagai berikut: permasalahan utama yang dihadapi oleh kota cirebon pada saat ini adalah keterbatasan daya dukung lahan atau ruang, kelangkaan sumber air baku, kurangnya pemanfaatan ruang, kualitas dan kapasitas pelabuhan, tingkat pengangguran, dan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan arah kebijakan strategis pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meliputi penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan mutu pendidikan dasar dan menengah, pengembangan mutu layanan kesehatan, pembangunan sarana ekonomi, pembangunan kelembagaan dan pemerintahan, dan pengembangan sikap mental masyarakat dan nilai budaya. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang tata ruang adalah: (a) berkurangnya kesenjangan antar daerah (antar kecamatan dan kelurahan) sehingga dapat bersaing mengikuti perkembangan kawasan kawasan yang lebih maju. (b) berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesempatan kerja setiap daerah kecamatan dan kelurahan). (c) terselenggaranya kegiatan kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan secara lebih terkoordinasi dan efektif melalui berbagai program pengembangan wilayah terpadu yang berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi lokal. (d) terencana dan terciptanya sistem melalui tata ruang yang mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan dalam mendukung iklim berinvestasi. (e) berkembangnya lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kota yang dapat meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. (f) meningkatnya pelayanan dasar dan sosial dengan pengoptimalan dalam bidang sarana komunikasi dan informatika. (g) meningkatnya ruang, sarana dan prasarana kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat. (h) berkembangnya ruang bagi sistem agribisnis dan ketahanan pangan yang terkait dengan pengembangan regional. (i) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup. ()) perencanaan pembangunan reklamasi pantai dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan kawasan pantai baik untuk kegiatan ekonomi maupun pariwisata. kk) tersedia dan pertamanya ruang terbuka hijau atau bufferzone sebagai upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya air bersih. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang infrastruktur adalah untuk menyiapkan sarana dan prasarana utilitas masyarakat berupa penyediaan air bersih yang mandiri, sarana dan prasarana jalan serta drainase. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang pengembangan mutu pendidikan sdm dan kebudayaan adalah (a) meningkatkan kualitas pemahaman, penahan, dan pengamalan ideologi pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan dan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, (b) meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, (c) menuntaskan wajib belajar tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu seluruh kota cirebon, (d) menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara dengan perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kekasaran, (e) meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam membina, menumbuhkembangkan potensi anak usia dini, meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga untuk memberikan pelayanan pendidikan diluar pendidikan formal dan mengembangkan potensi pemuda dan olahraga, (g) menerapkan proses pembelajaran berbasis kompetensi pada semua jenjang pendidikan, (h) mengoptimalkan kinerja sekolah pada aspek akademis dan non akademis, dan mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, memantapkan keterkaitan dan kesepakatan antara pemerataan dan mutu pendidikan agar dicapai secara simultan dan saling mengisi, (() memantapkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunjang kemandirian sekolah, (k) pelestarian budaya kota cirebon dengan pengembangan budaya cirebon yang lebih kreatif inovatif dan produktif, dan pengembangan bidang pendidikan bagi generasi muda dan terutama mempertahankan serta mengoptimalkan prestasi dalam bidang olah raga (m) perlu pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kualitas sdm kota cirebon diantaranya dengan pendekatan sepia spirit, emotional, power, intelligent dan actions). rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang mutu pelayanan kesehatan menyangkut masalah kesehatan adalah (a) lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, dalam program ini penekanan lebih pada sadar lingkungan penataan perumahan dan sanitasi lingkungan, pembinaan masyarakat akan sadar lingkungan. dalam program ini lebih khusus pada pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pembinaan lingkungannya sendiri. (b) upaya pelayanan kesehatan, diharapkan dalam melaksanakan program ini lebih bersifat preventif, dimana unsur pencegahan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat dikedepankan sehingga peran aktif pemerintah selaku pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pembuat kebijakan menjadi dominan dalam pembinaan pencegahan penyakit. (c) upaya perbaikan gizi masyarakat, program ini berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita, dimana dalam program ini pembinaannya dilakukan mulai dari bayi sampai manula. (d) optimalisasi sumber daya kesehatan, perlunya suatu rencana induk kesehatan dimana dalam rencana induk tersebut menyangkut berbagai hal baik itu sarana maupun prasarananya dan akhirnya rencana induk tersebut bisa dikatakan blueprint nya dinas kesehatan kota cirebon dalam upaya pengembangan kesehatan wilayahnya. (e) upaya pemahaman terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya, program ini diterapkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap hal hal makanan obat yang tidak resmi dan penyalahgunaan narkoba. kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, pengembangan kebijaksanaan ini menyangkut pada pengelolaan kelembagaan dan kebijakan kebijakan yang dibuat dalam rangka peningkatan peran dan derajat kesehatan masyarakat. (g) pengembangan potensi kesejahteraan sosial, merupakan satu upaya peningkatan derajat sosial sehingga derajat kesehatan yang dicita citakan dapat terjangkau pula namun upaya tersebut perlu dukungan yang luas dari segenap masyarakat. dalam program ini juga terdapat program ketahanan pangan, penguatan lembaga sosial serta program jaminan sosial. (h) peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial, dalam pelaksanaan program pembangunan ini dilakukan berupa peningkatan kemampuan dan profesionalisme para pekerja sosial maupun aparat pemerintah berupa tugas belajar, sosialisasi, standarisasi pelayanan sosial dan melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang mutu pembangunan ekonomi adalah program peningkatan ekonomi wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal, serta penciptaan iklim yang mendukung investor daerah dan menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. dimana arahan pembangunannya adalah (a) menyiapkan sarana dan prasarana serta mengembangkan keterpaduan jaringan dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi wilayah, pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan (b) mengembangkan sistem informasi pengembangan ekonomi wilayah, dalam bentuk basis data maupun jaringan promosi dan publikasi, (c) meningkatkan koordinasi dalam penyediaan akses bagi daerah untuk mendapatkan modal, alih teknologi, manajemen produksi, dan pemasaran, (dl) meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam dan luar negeri untuk pengembangan kawasan, termasuk menyediakan informasi terpadu kemitraan bidang perdagangan, agrobisnis dan agroindustri, (e) mengembangkan kelembagaan dan pola kemitraan antar pelaku ekonomi, mengembangkan area produksi baru dan optimalisasi area atau ruang yang kurang produktif, (g) mengembangkan pusat pusat pertumbuhan baru, (h) menumbuhkembangkan potensi ekonomi kota, meningkatkan aksesibilitas antar daerah (per kecamatan), (|) mengembangkan sdm untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan seta pemerataan pelayanan kesehatan, (kh mengembangkan ekonomi dan pengelolaan sda sesuai dengan spesialisasi sektor sektor ekonomi produktif unggulan dan wilayah yang bersangkutan terutama pada kawasan kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh seperti kawasan pelabuhan, dan mengembangkan kelembagaan melalui pungutan kelembagaan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan meningkatkan peran lembaga lembaga seperti kerjasama ekonomi sub regional, dewan maritim, dewan ketahanan pangan, komite penanggulangan kemiskinan, dan forum kerjasama antar daerah. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang mutu pembangunan kelembagaan dan pemerintahan adalah menyiapkan kelembagaan pemerintah dan masyarakat hal andal dalam rangka penyediaan jasa layanan pada masyarakat (a) meningkatkan profesionalitas, pengetahuan, pemahaman, keterampilan aparatur sebagai upaya supremasi hukum, (b) menerapkan nilai nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja, (c) menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi, (d) penyempurnaan kelembagaan yang efektif dan ramping guna meningkatkan kinerja, (e) membangun jaringan dan program administrasi komputer (komputerisasi) guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan penyusunan rencana, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan material sarana pemerintahan, pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan (g) melakukan pemeliharaan, perawatan dan penghapusan sarana pemerintahan, (h) penyampaian informasi dan pengumpulan data dokumentasi sandi dan telekomunikasi yang berbasis informations technology), mengoptimalkan jaringan internet lan lokal area network), dan (|) menerapkan program manajemen elektronik. rumusan pembangunan daerah kota cirebon dalam bidang mutu pengembangan kesejahteraan sosial adalah (a)(bp) pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang representatif serta mendukung kondusifitas kerukunan kehidupan beragama kota cirebon (c) pembangunan serta pemeliharaan sistem pemberian kesempatan dalam peningkatan kualitas dan produktivitas perempuan dalam pembangunan. (d) meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya, (e) mempersiapkan kualitas tenaga kerja yang potensial dan produktif terutama dalam bidang perdagangan, perikanan dan industri mempersiapkan dan membangun pola hubungan atau kerjasama amalgamasi (kerjasama antar daerah) dalam bidang pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan ekonomi lainnya. (g) pengembangan usaha kecil dan menengah dengan pengembangan kelembagaan melalui koperasi, (h) meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial, meningkatk, (|) meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, dan rsos lsm dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, (kh) program pengembangan sistem informasi masalah sosial, sebagai upaya mengantisipasi pada era globalisasi dengan memberikan kemudahan dalam mengakses ataupun akses data data yang diperlukan, pemantapan upaya pembangunan keluarga berencana dengan penguatan pada penerapan kbs norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera), (m) program pemberdayaan keluarga, melakukan sosialisasi mengenai keharmonisan dalam rumah tangga dengan pembinaan terhadap keluarga, dan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan (n) pengembangan kebudayaan baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional menjadi program tersendiri sebab hal tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan jatidiri dan selalu bangga menjadi bangsa indonesia, program pelestarian kebudayaan bangsa ini perlu dilestarikan apalagi kota cirebon yang mempunyai nilai sejarah tinggi. upaya pelestarian bangunan bersejarah yang didukung dalam pengembangan lintas dan disinkronkan dengan upaya penataan ruang. melakukan upaya pembinaan dan penyebarluasan budaya budaya daerah serta melakukan promosi keluar akan keragaman budaya yang dimiliki oleh kota cirebon. peran sub wilayah pembangunan bwk) arah pembangunan tahun kedepan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dengan menetapkan satuan wilayah pembangunan wp) atau kota cirebon dikenal dengan istilah bwk. rencana pengembangan sistem bwk pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap bwk sub bwk dalam mendukung pengembangan kota secara keseluruhan. peningkatan peran dan fungsi bwk tersebut dilakukan dengan menetapkan elemen utama dan elemen penunjang setiap bwk. elemen utama adalah jenis kegiatan yang secara dominan mewarnai kinerja pengembangan bwk. dominasi ini dapat diukur dari luas area, skala pelayanan, maupun dampak tata ruang yang ditimbulkan. sedangkan elemen penunjang adalah elemen yang diharapkan dapat mendukung bekerjanya elemen utama dan atau keberadaannya sudah ada sejak dulu sehingga harus dipertahankan, meskipun tidak secara langsung mendukung elemen utama. tahapan prioritas pembangunan adapun tahapan pembangunan dalam tahun depan sebagai berikut rpm ke rpm ke rpm ke rpm ke dan rpm ke secara terperinci tahapan demi tahapan pembangunan dalam tahun depan secara periodik dapat dilihat sebagai berikut rpm ke dengan berlandaskan pada pencapaian hasil hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan kota cirebon pada tahap ini diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. pada tahap rpm ke ditandai dengan peningkatan pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan kota pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbanganrencanaan peningkatrencanaan peningkatspek peningkatan,pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan ipmsementara itu aspek supra struktur dan insfrastruktur pada tahap ini akan ditandai dengan mewujudkan rumah sakit murah bagi masyarakat kota cirebon pembangunan puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap setiap kecamatan pengembangan posyandu yang terkoordinasi dengan baik setiap dan kelurahan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan sd smp dan sma) berskala nasional internasional penyediaan sarana dan prasarana kuku hingga pembentukan cbd central bisnis distrik)erintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbanganjembatan penyeberangan orang jpo) titik titik rawan kemacetan lalu lintas. meningkatkpada tahap rpm ke akan ditandai dengan pendalamanngembangan tingkatngembangan tingkat rata rata lama sekolah, yaitumerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangngembangan tingkatmewujudkan pelayanan rumah sakit murah bagi masyarakat kota cirebon. pembangunposyandu yang terkoordinasi dengan baik setiap dan kelurahan. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan sd smp dan sma) berskala nasional internasional. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan. demertutak daerah kota oneway ses. rencana induk kebimbanganemberdayadan peningkatkualitas dan kuantitasdan perbaikan jembatan penyeberangan orang jpo) titik titik rawan kemacetan lalu lintas. meningkatkan kualitas ddan merehabilitdan pengembangmberdayamberdayaberdayaanemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangrwujudan pelayanan dan pemberdayaan rumah sakit murah bagi masyarakat kota cirebon. pembangunan dan pemberdayadan pemberdayaan posyandu yang terkoordinasi dengan baik setiap dan kelurahan. penyediaan dan pemberdayaan prasarana dan sarana pendidikan sd smp dan sma) berskala nasional internasional. melengkapi dan pemberdayaan prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat wajar tahun. peningkatan dan pemberdayakselerasimberdayaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu kota dan lintas kecamatan. pemberdayaan jalan jembatan yang menghubungkan kawasan kawasan potensial tumbuh dan berkembang. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pemberdayaberdayaan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang jpo) titik titik rawan kemacetan lalu lintas. pemberdayaan dan optimalisasi kapasitas pelayanan infrastruktur. pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah modernisasi dan pemeliharaan pasar pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan. pemberdayaan dan optimalisasiakselerasi dalam bidang kesehatan yangakselerasi dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnyakselerasiakselerasi penetapan dan pembangunan sertaakselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan posyandu yang terkoordinasi dengan baik setiap dan kelurahan. akselerasi penyediaan dan pemberdayaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sd smp dan sma) berskala nasional internasional. akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat wajar tahun. akselerasi penetapan dan pembangunan sertaakselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan kuku koperasi usaha kecil dan menengah) akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kuku hingga pembentukan cbd central bisnis distrik). pemeliharaan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (bufferzone) akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan akselerasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan. akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharatelah mantannya kondisi pusat pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang secara proporsional. akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu kota dan lintas kota. akselerasi meningkatkan jalan jembatan yang menghubungkan kawasan kawasan potensial tumbuh dan berkembang. akselerasierintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan akselerasi pembangunan dan optimalisasi jembatan penyeberangan orang jpo) titik titik rawan kemacetan lalu lintas. akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan infrastruktur akselerasi pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah akselerasi dan revitalisasi pasar pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan. akselerasi pembangunan, pemberdaypemantapan dalam bidang kesehatanpemantapan dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata rata lama sekolah dengan berhasil dan tugasnya program wajib belajar tahun, dan tidak adanya angka drop out serta tidak adanya lagiantapanroduksi serta pemasaran serta pemberian pinjammantapan danpemantapan, pemeliharaan dan pemberdayaan posyandu yang terkoordinasi dengan baik setiap dan kelurahan. pemantapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sd smp dan sma) berskala internasional. pemantapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat wajar tahun. pemantapan danantapan dan pemeliharaan kuku koperasi usaha kecil dan menengah) pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kuku hingga pembentukan cbd central bisnis distrik). pemantapan danpemantapan danantapan dantapan dan pemeliharaan sistem pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (bufferzone). pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan. pemantapan dan pemeliharaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan. pemantapan, pemeliharaan,serta wisata kuliner. pemantapan dan pemeliharaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu kota dan lintas kota. pemantapan dan pemeliharaan jalan jembatan yang menghubungkan kawasan kawasan potensial tumbuh dan berkembang. pemantapanantapan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang jpo) titik titik rawan kemacetan lalu lintas. pemantapan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur pemantapan pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pemantapan dan pemeliharaan serta terusantapan, pemeliharsemua program atas sangat bijaksana apabila benar benar menjadi konsentrasi guna menunjang kota cirebon sebagai kota yang menyokong industri, perdagangan dan jasa yang maju dan religius sebagai sektor unggulan. arah kebijakan dan strategi kebimbangan daerah arah kebijakan keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan kebimbangan) serta pelaksanaan inovasi lingkup pemerintah daerah secara jelas diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah. fungsi kebimbangan kota cirebon dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan yang disebut sebagai kebimbangan utama yang terdiri daripelaksanaan kebimbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, outcome, dan mendukung inovasi. kebimbangan utama bertujuan untuk daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. selain itu, perangkat litbang daerah kota cirebon juga melaksanakan kebimbangan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, penatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kebimbangan utama. kegiatan kebimbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat segala bidang. pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan tabel jenis kebimbangan utama dan keluarannya jenis keluaran peng kajian rekomendasi pengembangan naskah akademis, rank. regulasi, pemodelan kebijakan program perekayasaan pedoman umum teknis pelaksanaan penerapan uji coba model kebijakan programpada daerah percontohan pengoperasian penerapan model kebijakan program secara lebih luas menyeluruh dan pendampingan evaluasi kebijakan rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau dicabut) sumber permendagri tahun2016 kebijakan kebimbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi sehati kita wujudkan cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta strategi kebijakan daerah dan rencana program prioritas. terdapat aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan kebimbangan kota cirebon yaitu penguatan kebijakan berbasis kebimbangan, penguatan inovasi, dan penguatan kelembagaan kebimbangan. oleh karena itu, kebijakan kebimbangan lingkup pemerintah kota cirebon diarahk, mendorong penguatan dan penciptaan inovasi, dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan. kebijakan kesatu yang berfokus pada aspek penguatan kebijakan berbasis kebimbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif sehingga indikator kebimbangan terkait yaitu persentase hasil kebimbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat tercapai. dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor tentang penguatan penelitian dan pengembangan daerah disebutkan bahwa kegiatan kebimbangan daerah dilaksanakan secara satu pintu perangkat litbang daerah. pelaksanaan kebimbangan secara satu pintu bukan berarti bahwa perangkat litbang daerah menjadi satu satunya pelaksana kebimbangan daerah. kebimbangan dapat dilakukan masing masing perangkat daerah namun harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dan topik topik kebimbangan harus sesuai dan mengacu pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan pada rencana induk kebimbangan. kebimbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus sesuai dan menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut misalnya pengukuran, pengambilan data, survey yang bersifat rutin reguler, naskah akademik, studi kelayakan dan sebagainya. perangkat daerah tersebut telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mencukupi. selanjutnya kebimbangan yang dilaksanakan perangkat daerah dilaporkan dan dinventarisir oleh perangkat litbang daerah untuk kelengkapan database kebimbangan dan pada akhirnya dapat diketahui persentase hasil kebimbangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. pelaksanaan kebimbangan secara satu pintu bertujuan untuk menghindari duplikasi, meningkatkan sinkronisasi, dan agar efektif dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah. kebijakan kedua yang berfokus pada aspek penguatan inovasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi pertamaisi kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan dan misi keempat yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif sehingga indikator kebimbangan yang terkait yaitu persentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah da) dapat tercapai. inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam segala bidang. sasaran inovasi daerah antara lain pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintah daerah berorientasi inovasi, terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah, terselenggaranya upaya menumbuh kembangkan inovasi daerah, terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen pemerintah daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.erintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan ).yaituentuk bentuk inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu inovasi tata kelola pemerintahkebijakan ketiga yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan kebimbangan diarahkan agar perangkat litbang daerah mampu berjalan secara mandiri maupun bersama sama dengan institusi lembaga kebimbangan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, dewan riset daerah, dll) mampu menjalankan fungsi kebimbangan dan berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi inovasi daerah. penguatan kelembagaan kebimbangan bersifat dalam yang artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah memiliki sumber daya yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. penguatan kelembagaan bersifat keluar artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah harus dapat merangkul dan bekerjasama dengan semua pihak maupun lembaga agar fungsi kebimbangan dapat dilaksanakan secara optimal. strategi dengan memperhatikan arah kebijakan kebimbangan maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kebimbangan dan inovasi daerah kota cirebon dapat tercapai. arah kebijakan kebimbang diwujudkan melalui strategi antara lain: penyiapan landasan regulasi kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya berkenaan dengan program pembentukan peraturan daerah propemperda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah, evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan pemerintah daerah kota onelou ses. rencana induk kebimbangan regulasi kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta meminimalisir perda bermasalah , pelaksanaan kegiatan kebimbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian dan asistensi penyusunan rpm, evaluasi rkd, dan apbd serta evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun. arah kebijakan kebimbangan untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diwujudkan melalui strategi antara lain: pembinaan dan penguatan sistem inovasi daerah da) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi didaerah, fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi daerah yang bersumber dari hasil invensi dan difusi, dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi didaerah. arah kebijakan kebimbangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui strategi antara lain: peningkatan kualitas dan kuantitas sdm kebimbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan pejabat fungsional peneliti secara s3), peningkatan kualitas dan sinergitas program kebimbangan dengan melibatkan para pemangkukepentingan, memperkuat kerjasama dengan instansi terkait lingkup pemerintah daerah kota cirebon maupun, demertutak daerah kota oneway ses. rencana induk kebimbangan memenuhi kelengkapan organisasi kebimbangan majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kebimbangan), diseminasi dan publikasi hasil hasil kebimbangan, dan lain lain). demeriutak daerah kota neon rencana judul kebimbangan tabel arah kebijakan dan strategi kebimbangan arah kebijakan misi rpm strategi sasaran indikator sasaran tahun kebimbangan didukung mendorong misi penyiapan landasan meningkatnya persentase hasil program peningkatan mewujudkan tata regulasi kebijakan yang kualitas hasil kebimbangan yang penelitian dan kualitas dan kelola pemerintahan menjadi kewenangan kegiatan ditindaklanjuti untuk pengembangan pemantapan yang bersih, pemerintahan daerah, kebimbangan menjadi bahan bidang tata kelola regulasi kebijakan akuntabel, khususnya berkenaan untuk kebijakan daerah pemerintahan dan penyelenggaraan berwibawa, dan dengan program legislasi kebijakan g(jumlah hasil pelayanan publik pemerintahan inovatif". daerah proliga) yang pembangunan kebimbangan yang daerah menjadi kebutuhan ditindak lanjuti) perangkat daerah, evaluasi dan penyiapan program rekomendasi atas penelitian dan pelaksanaan pengembangan regulasi kebijakan dalam bidang sosial dan rangka efektifitas dan kemasyarakatan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir perda bermasalah , pelaksanaan kegiatan program kebimbangan yang penelitian dan berorientasi pada pengembangan peningkatan pelayanan dan bidang ekonomi daya saing daerah, serta dan pembangunan dukungan pencapaian daerahdan pemerintah daerah kota oregon rencana judul kebimbangan arah kebijakan misi rpm strategi sasaran indikator sasaran tahun program prioritas didukung lola lala kebimbangan mendorong seluruh misi pembinaan dan penguatan meningkatnya jumlah inovasi program penguatan dan sistem inovasi daerah da) inovasi daerah yang sudah terbentuk penelitian dan penciptaan inovasi guna bagi kemajuan menjadi system pengembangan dalam menumbuhkembangkan masyarakat inovasi daerah da) bidang inovasi dan penyelenggaraan suasana yang kondusif bagi jumlah inovasi yang pengembangan pemerintahan terciptanya inovasi didaerah, menjadi sistem iptek daerah dan inovasi daerah) peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan fasilitasi dan implementasi jumlah karya kapasitas kebijakan dan program iptek yang kelembagaan inovasi daerah yang didaftarkan bersumber dari hasil invensi hari (jumlah karya dan difusi,dan iptek yang evaluasi, pelaporan, dan didaftarkan hari penilaian atas pelaksanaan target inovasi didaerah. peningkatan kualitas dan meningkatnya jumlah kerja sama kuantitas sdm kebimbangan, kapasitas kebimbangan yang khususnya pemenuhan kelembagaan dilakukan kebutuhan pejabat dan jaringan fungsional peneliti secara kebimbangans3), pemerintah daerah kota cirebon seo rencana judul kebimbangan target kinerja sasaran arah kebijakan misi rpm strategi sasaran indikator sasaran program prioritas didukung kebimbangan peningkatan kualitas dan jumlah publikasi sinergitas program hasil kebimbangan kebimbangan dengan dalam media skala melibatkan para pemangku nasional atau kepentingan, internasional memperkuat kerjasama persentase pejabat dengan instansi terkait fungsional peneliti lingkup pemerintah kota dan merekayasa yang cirebon maupun berkualifikasi. memenuhi kelengkapan organisasi kebimbangan majelis pertimbangan, tim pengendali mutu tim kebimbangan)), diseminasi dan publikasi hasil hasil kebimbangan,dll). keterangan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, kebimbangan pengoperasian, evaluasi kebijakan rekomendasi, naskah akademis, rank. regulasi, pemodelan kebijakan, pedoman umum teknis, uji coba model, output penerapan model kebijakan. pemerintah daerah kota cirebon rencana judul kebimbangan indikasi program prioritas kebimbangan daerah indikasi program program prioritas kebimbangan disusun dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut misi pembangunan daerah, urusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, program prioritas dan program unggulan daerah, dan isu isu strategis. selanjutnya, program program prioritas kebimbangan daerah dikelompokkan dalam bidang yaitu (i) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, (ii) bidang sosial dan kemasyarakatan, (iii) bidang ekonomi dan pembangunan daerah, dan (iv) bidang inovasi dan pengembangan iptek. pengelompokan bidang prioritas kebimbangan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun serta disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat litbang daerah. dalam bagian ini juga ditampilkan kebutuhan ideal pejabat fungsional peneliti guna mendukung optimalisasi fungsi kebimbangan yang dilaksanakan oleh. salah satu isu penting terkait fungsi kebimbangan dalam mendukung kebijakan dan inovasi daerah adalah luasnya cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta banyaknya program program unggulan maupun strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah kota cirebon. dari sisi ini, dapat dilihat masih belum berkembangnya jumlah sumber daya kebimbangan terutama pejabat fungsional peneliti dengan fungsi kebimbangan yang harus didukung. guna mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pengadaan pejabat fungsional peneliti dengan kepakaran diarahkan untuk menunjang pencapaian program program prioritas kebimbangan daerah. program program prioritas rik kota cirebon tahun program penelitian dan pengembangan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik program penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kemasyarakatan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan daerah program penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan pengembangan iptek pementutah daerah kera cirebon rencana judul kebimbangan program penelitian dan pengembangan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publimerintahan daerah. penelitian dan pengembangan aspek kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan sdm penelitian dan pengembangan aspek pelayanan publikoman melakukan kajian kebutuhan kajian kebutuhan sarana, penataan layanan satuan dan lokasi dan lokasi pendidik dokumen misi meningkatkan pendidikan menyangkut sarana, prasarana dan lokasi prasarana dan lokasi pendidikan kajian distribusi, pembangunan pendidikan kawasan selatan kawasan selatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sarana prasarana dan melakukan kajian kebutuhan umum yang pemanfaatan fasilitas untuk . kajian kebutuhan akses sarana dokumen akses layanan pendidikan akses sarana transportasi naa berwawasan lingkungan akses pendidikan transportasi kawasan selatan kajian terbatas terutama kawasan selatan kawasan selatan melakukan kajian pemetaan dan kajian pemetaan dan penataan misi mewujudkan pemenuhan kekurangan penataan pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan kependidikan pada satuan dokumen manusia kota cirebon kependidikan pada satuan . . . pendidikan dan panjangnya sesuai pendidikan dan panjangnya kajian yang berdaya saing, pendidikan sesuai standar nan standar nasional pendidikan sesuai standar nasional berbudaya dan unggul nasional pendidikan kawasan selatan pendidikan kawasan selatan dalam segala bidang arah kebijakan kebimbangan pemerintah daerah kotisi meningkatkan antri ien dal kulit irian pasien param peningkatan kualitas pelayanan melakukan kajian pelayanan kajian pelayanan kesehatan dokumen la'itas pelayanan memperoleh layanan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar antrian kesehatan sgj sgj kajian kesehatan sgj umum yang berwawasan lingkungan program bantuan pemerintah untuk mengatasi kesenangan misi mewujudkan tata jang perlunya tindak lanjut melakukan kajian penertiban dokumen kelola pemerintahan penyediaan perumahan kajian penertiban tanah timbul penertiban tanah timbul tanah timbul kajian yang bersih, akuntabel, melalui pembangunan berwibawa, dan inovatif rumah susun belum bisa dilaksanakan kurangnya kualitas misi mewujudkan tata eny penyusunan standar baku melakukan kajian standar baku kajian standar baku dokumen kelola pemerintahan penanganan masalah penanganan bencana penanganan bencana penanganan bencana kajian yang bersih, akuntabel, kesejahteraan sosial berwibawa, dan inovatifisu strategis rpm put peningkatan kenyamanan dan melakukan kajian peningkatan kajian peningkatan dokumen kenyamanan dan keamanan kenyamanan dan keamanan keamanan angkutan umum kajian angkutan umum angkutan umum perlunya perluasan car free day melakukan kajian perluasan car kajian perluasan car free day dokumen dan kampanye tertib lalulintas free day dan kampanye tertib dan kampanye tertib lalulintas kalian lainnya lalulintas lainnya lainnya misi mewujudkan pelayanan angkutan keamanan dan umum belum optimal ketertiban umum yang penataan pedestrian dan melakukan kajian penataan kajian penataan pedestrian dan dokumen kondusif. pedestrian dan pengembalian pengembalian fungsi trotoar pengembalian fungsi trotoar kajian fungsi trotoar perlunya ada insentif bagi melakukan kajian insentif bagi kajian insentif bagi dokumen pembangunan gedung pembangunan gedung kantong pembangunan gedung kalian kantong parker parkir kantong parkir masih tingginya misi mewujudkan tata ketergantungan daerah peningkatan tata kelola melakukan kajian tata kelola kajian tata kelola pendapatan dokumen kelola pemerintahan dengan bantuan dari pendapatan daerah pendapatan daerah daerah kajian yang bersih, akuntabel, pusat berwibawa, dan inovatifsosial dan kemasyarakatannyelenggaraan perkotaan penelitian dan pengembangan aspek partisipasi masyarakat. permasalahan pokok strategi penelitian dan indikator program bantuan melakukan kajian pemanfaatan kajian pemanfaatan ruang dokumen misi meningkatkan pemerintah untuk ruang kawasan pesisir kawasan pesisir kajian kualitas pelayanan mengatasi kesenjangan penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana penyediaan perumahan pengembangan rumah susun umum yang melalui pembangunan berwawasan rumah susun belum bisa melakukan kajian pengembangan kajian pengembangan rumah dokumen dilaksanakan rumah susun kota susun kota kajian lingkungan. misi mewujudkan kurangnya kualitas meningkatkan partisipasi melakukan kajian peningkatan kajian peningkatan kualitas sumber baya penanganan penyandang dokumen manusia kota cirebon penanganan masalah masyarakat dalam penanganan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks kesejahteraan sosial pks) masalah kesejahteraan sosial kajian yang berdaya saing, (pks) berbudaya dan unggul dalam segala bidang arah kebijakan kebimbangan pementutah daerah kerdmsiremo misi mewujudkan bel timbal evaluasi baik kualitas sumber optimal nya va'rasi dan per akan melakukan kajian partisipasi dan melakukan kajian partisipasi dari aya partisipasi dan swadaya terhadap kebijakan pola dokumen manusia kota cirebon swadaya masyarakat dalam dan swadaya masyarakat masyarakat dalam penanganan bantuan sosial dan kajian yang berdaya saing, pembangunan dalam pembangunan pembangunan hibah berbudaya dan unggul dalam segala bidang masih rendah ren nya pemberdayaan keluarga tani produktivitas padi adi dalam rangka peningkatan daerah tanah hujan melakukan kajian kajian dokumen misi produktivitas padi melalui argasunya pembuatan saluran irigasi heru hermanto) kolaborasi ketiga urusan demi kajian minat wisatawan kembali kerjasama masyarakat dengan survei meningkatkan kualitas pemerintah untuk penyediaan sdm bidang produk pemberdayaan menunjang pariwisata cirebon sebagai kota wisata produk oleh oleh khas cirebon lapangan produk pariwisata masyarakat dan koperasi usaha kecil menengah dengan kelautan dan perikanan pan . optimal lahan hasil produk mem ria adriani) ima 'sasi peng anan hasi perhatian pada produk hasil ungu yang angin mewujudkan sarana perikanan untuk dikelola branding kota cirebon yang industri pemberdayaan masyrakat penunjang bidang masyarakat dalam bentuk tuning inovasi asli diproduksi untuk masyarakt kerupuk pariwisata produk unggulan daerah jang kota cirebon cirebonekonomi dan pembangunan daerahekonomi dan keuangan daerah. penelitian dan pengembangan kawasan khususze misi meningkatkan kebutuhan lahan untuk rth melakukan kajian kebutuhan kajian kebutuhan lahan untuk kualitas pelayanan pemenuhan rth publik dokumen sarana dan prasarana publik pada wilayah yang lahan untuk rth publik pada rth publik pada wilayah yang nana naa naa kajian umum yang diprioritaskan wilayah yang diprioritaskan diprioritaskan berwawasan lingkungan. ona meningkatan volume sampah secara pan melakukan kajian optimalisasi kualitas pelayanan optimalisasi sarana prasarana sampah baik tps maupun umum lima tahun sarana prasarana penanganan dokumen sarana dan prasarana penanganan sampah baik tpa terakhir mengalami sampah baik tps maupun pen kajian umum yang tps maupun tpa (melakukan partisipasi peningkatan tpa berwawasan masyarakat dalam mengelola . lingkungan. sampah) program prioritasstrategis rpm put rpm strategis pengembangan output output misi meningkatkan belum optimalnya meningkatkan kerjasama kualitas pelayanan penataan sektor melakukan kajian kerjasama kajian kerjasama dengan pihak dengan pihak csr secara dokumen sarana dan prasarana informal untuk dengan pihak csr dalam hal csr dalam hal penataan sektor kontinyu kajian umum yang mendukung ketertiban penataan sektor informal informal berwawasan dan keindahan kota lingkungan. melakukan kajian penerapan kajian penerapan identifikasi penerapan identifikasi dan naa identifikasi dan disinsentifikasi dan disinsentifikasi pada dokumen disinsentifikasi pada investasi misi mewujudkan tata pada investasi dan penanaman investasi dan penanaman kajian kurangnya minat dan penanaman modal kelola pemerintahan modal modal berinvestasi kota daninekat kat list yang bersih, akuntabel, cirebon ending perang sistem melakukan kajian efektifitas kajian efektifitas pelayanan berwibawa, dan informasi terintegrasi akan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan dan non perizinan kalian inovatif. pelayanan perizinan. perizinan kota cirebon. kota cirebon belum ootimalnva pemberdayaan dan melakukan kajian pemberdayaan kajian pemberdayaan dan misi mewujudkan tata meta perlindungan nelayan, dan perlindungan nelayan, perlindungan nelayan, dokumen kelola pemerintahan pata ikan pembudidaya ikan, pengolah pembudidaya ikan, pengolah dan pembudidaya ikan, pengolah kajian yang bersih, akuntabel, dan pemasar hasil perikanan pemasar hasil perikanan dan pemasar hasil perikanan berwibawa, dan inovatif.inovasi dan pengembangan ipteinovasi dan kerjasama daerah. (catatan kerjasama dan hari dan sida belum ada output)mpmd kajian pengelolaan dan dokumen misi meningkatkan pengelolaan dan melakukan kajian pencegahan dan kajian kualitas pelayanan sarana pengurangan dan penyelesaian drainase pengembangan sistem aras penanggulangan genangan pada dan prasarana umum titik titik genangan air kajian penerapan berorientasi drainase beberapa titik. dokumen yang berwawasan dcmedia jalan pada beberapa kajian lingkungan ruas jalan kota cirebon kung penanganan waktu peningkatan debit air untuk melakukan kajian debit air untuk kajian debit air untuk misi meningkatkan bap memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan peralatan memenuhi kebutuhan dokumen peran (response time) dan prasarana umum peralatan dalam mengatasi dalam mengatasi bencana peralatan dalam mengatasi kajian kebakaran belum yang berwawasan dicapai secara maksimal bencana kebakaran kebakaran bencana kebakaran lingkungan masih adanya kegiatan konservasi lahan eks galian misi meningkatkan masyarakat yang dan alih fungsi kegiatan wisata melakukan kajian konservasidan kajian konservasi dan penataan dokumen kualitas pelayanan sarang berpotensi merusak dan pertanian penataan lahan lahan kajian kawasan lingkungan berat konservasi pesisir pantai lingkunganremo penguatan landasan hukum dalam rangka misi mewujudkan optimalisasi kualitas sumber daya pelaksanaan penyediaan grand design melakukan kajian grand design kajian grand design dokumen manusia kota cirebon pembangunan bidang pengendalian penduduk pengendalian penduduk pengendalian penduduk kajian yang berdaya saing, kependudukan dan berbudaya dan unggul keluarga berencana dalam segala bidang kkb) perl nya pemasangan mesin melakukan kajian mesin kajian mesin elektronik untuk elektronik untuk elektronik untuk mengkondisikan mengkondisikan data parkir off mengkondisikan data parkir off dokumen data parkir off street dengan dinas street dengan dinas terkait nan street dengan dinas terkait kajian misi mewujudkan tata terkait sehingga data pungutan sehingga data pungutan pelayanan parkir belum sehingga data pungutan yaa. aan kelola pemerintahan menjadi riil menjadi riil optimal menjadi riil yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif kurangnya lahan parkir pada melakukan kajian pemanfaatan kajian pemanfaatan lahan kota dokumen kawasan pusat kota. lahan kota untuk perparkiran untuk perparkiran kajian arah kebijakan kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kehilangan tabel proyeksi kebutuhan pejabat fungsional peneliti kondisi sekarang kondisi minimal bidang jumlah kepakaran jumlah kepakaran( tambahan) orang orang admin lik tata kelola administrasi pub pemerintahan cmogramtorma dan pelayanan publik sosial dan sosiologiumum kemasyarakatan kesejahteraan sosial demografisosial ekonomi dan ekonomiregional ekonomikerakyatan pembangunan pan daerah manajemen pariwisata perencanaan wilayah perencanaan dan perancangan kota geografi tekhnik transportasi jalan manajemen penelitian dan inovasi dan pengembangan, tekhnologi, dan pengembangan inovasi iptek kebijakan iptek dan inovasi sumber peraturan kepala lipi nomor tahun tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti arah kebijakan kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan bab strategi pelaksanaan kelembagaan koordinasi pelaksanaan rencana induk penelitian ini diharapkan dapat mengatur distribusi sumber daya secara rasional semua ranah kebimbangan untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi kebimbangan terhadap pembangunan daerah kota cirebon. dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan bppppd. kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian perangkat daerah terkait. koordinasi antar instansi dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh bppppd. dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses kebimbangan yang ada pemerintah daerah kota cirebon, dengan tetap memperhatikan prioritas prioritas kebimbangan pada masing masing perangkat daerah. pengajuan pelaksanaan kebimbangan oleh perangkat daerah kepada bppppd ditentukan melalui kajian dampak terhadap pelaksanaan rpm kota cirebon tahun prioritas prioritas kebimbangan perangkat daerah mengacu pada pencapaian visi misi kota cirebon melalui pelaksanaan program program unggulan dan prioritas yang berbasis kebimbangan dan berdampak sistematis, konstruktif, berskala pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga luas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. penyelarasan kebimbangan dari isu isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi aktor. artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. kesadaran koordinasi lintas sector dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan. koordinasi ini seyogyanya menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya merumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis kota cirebon secara umum atau lembaga lembaga perangkat daerah terkait. program program tersebut diwujudkan sebagai pengejawantahan kegiatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi. keterlibatan institusi kebimbangan keterlibatan institusi kebimbangan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kebimbangan daerah kota cirebon, peningkatan kuantitas dan kualitas kebimbangan serta kualitas sumberdaya manusia peneliti dan merekayasa yang dilakukan oleh bppppd kota cirebon tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari unsur unsur dalam maupun luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil hasil kebimbangan dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kota cirebon dalam mengimplementasikan program program pembangunan yang lebih terarah dan menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga keterlibatan institusi kebimbangan dalam pelaksanaan kebimbangan kota cirebon dapat dilakukan melalui dukungan sumberdaya manusia, upaya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kebimbangan, evaluasi hasil kebimbangan, dukungan sarana dan prasarana kebimbangan serta pengembangan manajemen kebimbangan untuk mendukung implementasi pembangunan kota cirebon. lingkup kota cirebon terdapat beberapa institusi lembaga kebimbangan yang sebagian besar berupa perguruan tinggi keagamaan, kesehatan dan umum. perguruan tinggi yang berada kota cirebon berperan strategis terutama dalam mendukung pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih membutuhkan penanganan yang serius bagi pemerintah daerah kota cirebon. oleh karena itu dukungan perguruan tinggi kesehatan khususnya dalam bentuk kerjasama kebimbangan sangat diperlukan. selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perguruan tinggi keagamaan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan misi. keberadaan perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah kota cirebon dalam mendukung inovasi pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi (e government). institusi kebimbangan yang berlokasi kota cirebon disajikan pada tabel sedangkan persebaran lokasi institusi kebimbangan disajikan pada gambar tabel institusi kebimbangan kota cirebon syekh nurani cirebon iain) cirebon universitas agustus jl. perjuangan pass pemerintah daerah kota eselon rencana judul kebimbangan sekolah tinggi teknologi enak cirebon stc) jl. evakuasi nomor cirebon politeknik kesehatan jl. pemuda nomor cirebon tasikmalaya jl. sekar ing sekolah tinggi kesehatan karya mut aku stikes) mahardika cirebon politeknik pariwisata jl. perjuangan pass prima internasional cirebon badan perencanaan pembangunan penelitian jl. monumen brigjen dan pengembangan harsono pass cirebon daerah kota cirebon strategi pelaksanaan pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga keterlibatan tim majelis pertimbangan kebimbangan, tim pengendali mutu kebimbangan, dan tim kebimbangan harus terus diperkuat, salah satunya dalam bentuk pemilihan anggota tim yang memiliki kualifikasi pendidikan mencukupi atau s3) serta memiliki keahlian yang mendukung dengan bidang bidang prioritas kebimbangan. keterlibatan institusi kebimbangan vertikal seperti badan litbang provinsi jawa barat dan badan litbang kementrian dalam negeri diperlukan agar arah kebijakan dan strategi kebimbangan antara pusat dan daerah dapat selaras. kerjasama dengan lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi) selaku instansi pembinaan jabatan peneliti maupun badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt) selaku instansi pembinaan jabatan merekayasa perlu terus dikuatkan terutama dalam upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia kebimbangan serta pemanfaatan hasil hasil kebimbangan untuk diterapkan kota cirebon. upaya upaya yang dilakukan oleh bppppd kota cirebon dalam menghasilkan hasil kebimbangan yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan program maupun sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dapat ditunjang melalui integrasi seluruh komponen komponen pelaksana kebimbangan daerah, nasional maupun internasional. oleh karena itu, bppppd sebagai perangkat litbang daerah perlu terus mendorong dan menciptakan atmosfer yang mendukung adanya keterlibatan institusi institusi kebimbangan yang ada. kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kebimbangan bppppd kota cirebon ditetapkan berdasarkan prioritas kebimbangan dan instansi institusi yang berkompeten memberikan kontribusi. kompetensi sumberdaya manusia kebimbangan khususnya peneliti dan merekayasa merupakan bagian strategi pelaksanaan kegiatan kebimbangan daerah. selain itu pelaksanaan kebimbangan sangat tergantung anggaran pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga yang proporsional dan kuantitasnya. sumber sumber pendanaan kebimbangan dapat berasal dari apbd, apbn, hibah hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. kerjasama kebimbangan berdasarkan prioritas kebimbangan yang terkait dengan isu isu strategis dan prioritas kebimbangan kota cirebon. isu strategis dan prioritas kebimbangan dapat diajukan secara mandiri maupun usulan kegiatan dari perangkat daerah atau instansi instansi terkait. sinergitas pelaksanaannya ditentukan oleh skala kebimbangan (sederhana kompleks) yang akan melibatkan dua atau lebih lembaga instansi yang saling bekerjasama dalam kegiatan kebimbangan. keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan kebimbangan, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasinya diharapkan dapat memunculkan satu hasil kebimbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. kebimbangan yang dapat diterapkan dapat diproduksi melalui kerjasama yang apik antara lembaga instansi. penguatan kebimbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema tema yang sinkron dengan program program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kebimbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting. evaluasi pelaksanaan dalam upaya tersedianya hasil kebimbangan dan inovasi daerah yang implementasi, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi lingkup bppppd kota cirebon. salah satu hal yang telah direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian kebimbangan kota cirebon. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kebimbangan kabupaten kota yang terdiri dari majelis pertimbangan kebimbangan, ii) tim pengendali pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga mutu kebimbangan, dan iii) tim kebimbangan. salah satu sebab belum optimalnya penerapan hasil hasil kebimbangan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah karena tidak terkaitnya proses pelaksanaan kebimbangan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah lingkup kota cirebon. hingga saat ini, telah terbentuk tim majelis pertimbangan, tim pengendali mutu kebimbangan dan tim kebimbangan yang tugasnya lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan kebimbangan sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan kebimbangan secara berkala kepada kepala perangkat litbang daerah bppppd). terbentuknya majelis pertimbangan kebimbangan dan tim pengendali mutu kebimbangan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan kebimbangan dan pemanfaatan hasil hasil kebimbangan. majelis pertimbangan kebimbangan beranggotakan wali kota, pejabat tinggi pratama dan administrator lingkup pemerintah daerah kota cirebon yang dibantu tenaga ahli pakar praktisi. fungsi majelis pertimbangan kebimbangan sangat strategis dalam menentukan efektifitas kebimbangan daerah. majelis pertimbangan kebimbangan memberi dukungan ex ante artinya dukungan sebelum kegiatan kebimbangan berlangsung berupa arahan agar topik topik kebimbangan termasuk dalamnya inovasi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perangkat daerah. majelis pertimbangan kebimbangan memberi dukungan kebimbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kegiatan kebimbangan dapat berjalan dengan optimal. majelis pertimbangan juga memberi dukungan ex post yang artinya dukungan setelah kegiatan kebimbangan berakhir berupa dukungan pemanfaatan dan penerapan hasil hasil kebimbangan sebagai basis setiap kebijakan daerah. pemerintah daerah kota cirebon ses. rencana induk kebimbangan tim pengendali mutu kebimbangan beranggotakan pejabat pimpinan tertinggi pratama kepala bppppd), pejabat administrator dan pengawas perangkat litbang daerah bppppd) yang dibantu dengan tenaga ahli pakar praktisi. tugas tim pengendali mutu kebimbangan berfokus pada upaya agar kegiatan kebimbangan dapat berjalan sesuai arahan majelis pertimbangan kebimbangan serta efektif dalam alokasi penganggaran dan durasi waktu pelaksanaan. tim pengendali mutu mengevaluasi dan menilai kegiatan kebimbangan sekaligus memberikan dukungan teknis antara lain anggaran, sarana dan prasarana sehingga kegiatan kebimbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal. alur koordinasi dan pengendalian kebimbangan lingkup pemerintah daerah kota cirebon diperlihatkan pada gambar demertutah daerah kota oncom rencana induk kebimbangan gambar alur koordinasi dan pengendalian kebimbangan kota majelis pertimbangan kebimbangan jpt administrator wali tenaga tiap perangkat daerah kota ahli pakar praktisi arahan, pertimbangan, pelaporan dukungan (akses lintas penerapan hasil perangkat daerah) kebimbangan tim pengendali mutu kebimbangan (bppppd) administrator dan kepala bppppd tenaga pengawas ahli pakar praktisi nilai, pengendalian, pelaporan saran dimasukan tim kebimbangan unsur pelaksana unsur penunjang pejabat fungsional keahlian, sekretaris bppppd, pejabat struktural, tenaga administrator dan pengawas ahli pakar praktisi bppppd: tenaga ahli pakar strategi pelaksanaan pemerintah daerah kota cirebon eksis perdana jejak rebittaga alur koordinasi dan pengendalian kebimbangan dimulai dari pengusulan kegiatan kebimbangan dari masing masing perangkat daerah perangkat litbang daerah bppppd). tim kebimbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan kebimbangan yang disesuaikan dengan program tema kegiatan prioritas kebimbangan yang terdapat dalam rencana induk kebimbangan. keseluruhan usulan diajukan kepada tim pengendali mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan kebimbangan yang diusulkan oleh masing masing perangkat daerah. selanjutnya, usulan yang telah mendapatkan penilaiandari tim pengendali mutu diajukan dalam sidang majelis pertimbangan kebimbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. majelis pertimbangan kebimbangan memberikan arahan agar seluruh usulan kebimbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi wali kota. pemerintah daerah kota cirebon rencana induk kebimbangan bab penutup dalam rangka mewujudkan keunggulan kebimbangan dan inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kebimbangan khususnya pejabat fungsional peneliti dan merekayasa, dan mengefisiensikan tata kelola kebimbangan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah bppppd) kota cirebon, maka disusunlah rencana induk kebimbangan yang merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah khususnya bppppd kota cirebon sebagai perangkat litbang daerah. rencana induk kebimbangan ini memuat arah kebijakan kebimbangan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator indikatornya. selanjutnya rencana induk kebimbangan kota cirebon tahun menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu isu strategis, program tema kegiatan prioritas kebimbangan yang dikelompokkan dalam (empat) bidang prioritas kebimbangan serta dilengkapi perangkat daerah yang terkait dengan program tema kegiatan prioritas kebimbangan tersebut. dengan demikian semua pihak yang kompeten dapat berpartisipasi sesuai dengan rencana induk kebimbangan kota cirebon keterlibatan seluruh sumber daya manusia kebimbangan bppppd kota cirebon, sangat diharapkan dalam kerangka menuju institusi litbang daerah yang terdepan melalui pengembangan iptek inovatif berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal dapat terwujud. keberhasilan pelaksanaan program tema kegiatan prioritas kebimbangan yang terdapat dalam rencana induk kebimbangan sangat tergantung pada kerjasama dan komitmen seluruh pihak terkait khususnya lingkup wiki dat rencana induk kebimbangan pemerintah daerah kota cirebon. selain itu, komitmen dari perangkat litbang daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan sehingga diperoleh dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran dan sebagainya. wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya keep dangagian hukum x dan hamasaki manusia ran cha dra bima pramana, sh., mm. pernahperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badan layanan umum daerah, dan dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlutahun tentang pola tarifdan layanan umum , memutuskan rumah sakit daerah gunung jati, yang selanjutnya disingkat rsd adalah rumah sakit daerah gunung jati kota cirebon, tindakan medis, dan pelayanan kefarmasian. perawatan kelas iii adalah perawatan non kelas utama vip (sweet room), kelas utama kelas utama ii, kelas dan kelas ii. tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh blue rskesehatan kelas iii rsd yang selanjutnya disebut tarif dbab kebijakan tarif layanan tarif d yang menerapkan ppk blue. ruang lingkup kebijakan tarif layanan adalah penetapan tarif pelayanan yang dilaksanakan diberikan rsd untuk tarif layanan kelas iii diperuntukan bagi pasien umum, pasien bpjs kesehatan dan atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya. tarif layanan bagi pasien bpjs kesehatan dan atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan kerjasama antara rsd dengan bpjs kesehatan dan atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rsblue rsd. bab iii pelayanan yang dikenakan tarif layanan pelayanan rsd yang dapat dikenakan tarif layanan dikelompokkan menjadi: pelayanan medis dan tindakan medis ruang rawat jalan, pelayanan medis gawat darurat, cc. pelayanan medis dan tindakan medis ruang rawat inap, dan penunjang medis. tarif layanan rsd sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari profesi dan tindakan, pelayanan terapi rumahan methanol (trm), cc. pelayanan institusi penerima wajib lapor ipl), pelayanan pencegahan dan penanggulangan hiv aids, konsultasi vct, bedah mulut: gawat darurat, rawat inap, jasa visite dokter, konsultasi psikiatri rawat inap, biaya administrasi, il. biaya asuransi, m.tindakan medis non operatif non invasif, tindakan medis non operatif invasif, pemakaian alat kesehatan tertentu, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit anak, penyakit dalam, ss. penyakit jantung iccu, tindakan icu dan nica, penyakit paru, penyakit syaraf, tindakan medik operatif': tindakan operasi, tindakan medik operatif bedah syaraf, pelayanan anestesi, aa. radiologi, ab. patologi klinik, ac. patologi anatomi, ad. pelayanan darah, ae. rehabilitasi medik, af. asuhan gizi, ag. pelayanan resep, ah. ambulans, dan ai. pelayanan medis kedokteran kehakiman forensik medikolegal. bab kelas perawatan kelas perawatan kelas iii rsd ditetapkan sebagai berikut: ruang nyi mas gandusari, ruang raden kian santang, ruang melati, ruang anyelir, ruang kemuning, ruang perinatologi, ruang dahlia, ruang jenderal sudirman, dan ruang stroke unitsentif care unit mic), neonatus intensif care unit nica), high care unit hcu), dan perawatan khusus penyakit infeksi emergency tertentu) kelas perawatan hemodialisa ditetapkan sebagai berikut: perawatan untuk pasien umum, perawatan untuk pasien bpjs kesehatan, perawatan untuk pasien penjamin pembiayaan kesehatan lainnya, dan perawatan untuk pasien hbs positif dari huruf huruf dan huruf kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk ruang isolasi. bab struktur dan besaran tarif layanan struktur dan besaran tarif layanan rsd sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkerd 7nadi, sh., mh. pembina iv a) nip. lampiranstruktur dan besar tari layanan kesehatan kelas iii rumah sakit daerah gunung jati kota cirebon struktur dan besar tarif pelayanan rawat jalan profesi dan tindakan jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan tarif rp) profesi dokter gigi dokter umum dokter spesialis je. ahli gizi tindakan ooh la. kecil sedang lc. besar lc. khusus catatan jasa pelayanan bila dilakukan paramedis bahan medis habis pakai bhp dalam paket. bila bahan dan alat diresepkan diluar tarif paket. pelayanan terapi rumahan methanol (trm) jasa uraian sarana jasa pelayanan tarif rp) pelayanan trm catatan: tarif tersebut tidak termasuk obat. pelayanan institusi penerima wajib lapor (ipl) jenis pelayanan tarif rp) konseling adisi tes urine narkoba (empat) parameter terapi simpatik pelayanan pencegahan dan penanggulangan hiv aids |no jenis pelayanan tarif rp) substitusi oral untuk penggunan napa, untuk satu kali akses. pengobatan anti retroviral therapy art), untuk satu kali akses. konsultasi vct kelas perawatan jasa pelayanan spesialis non spesialis konseling hiv aids bedah mulut rawat jalan dan rawat inap jenis tindakan jasa jasa sarana pelayanan tarif rp) insist drainage extras gigi elemen odentectomy posisi simple odentectomy posisi odeper element fiksasirahangclose reduction imf) resepsi akar per akar penutupan orc astral singivectomy kuadrat lag aveoleetomy kuadran lokasi rahang implantasi translate si element rekonstruksi bibir (tidak komplit) rekonstruksi bibir bilateral tindakan haemostatik element lepas fiksasi struktur dan besar tarif pelayanan gawat darurat jasa jasa profesi tindakan sarana pelayanan tarif rp) profesi dokter spesialis konsul dokter spesialis sebagai tarif konsul bila dokter spesialis datang |b. tindakan terapi tindakan pasang wsd tindakan diagnostik: besar struktur dan besar tarif pelayanan rawat inap rawat inap jasa jasa sarana pelayanan jenis perawatan komodo tarif rp) ruang perawatan rawat intensif (icu,i cu, nica,picu) nica perawatan bayi perawatan khusus flu burung, flu babi dan lainnya) jasa visite dokter jasa pelayanan jenis perawatan dokter spesialis rp) ruang perawatan rawat intensif (icu, cu, mic, picu, nica) perawatan bayi perawatan khusus flu burung, flu babi dan lainnya) keterangan konsul dokter spesialis via telpon (tidak datang) jasa konsultasi dikenakan hanya (lima puluh persen) dari jasa konsultasi dokter spesialis. pendelegasian kewenangan dari dokter spesialis kepada dokter umum, kenakan jasa pelayanan dari jasa konsultasijasa kelas perawatan pelayanan psikotik neurotik ringan psikotik neurotik sedang psikotik neurotik berat biaya administrasi kelas tarif rp) biaya asuransi tindakan jasa jasa pelayanan tarif rp) sarana pemeriksaan dokter catatan jasa pelayanan klaim asuransi terdiri dari dokter rekam medik tindakan medis non operatif non invasif jasa jenis perawatan rumah jasa pelayanan tarif rp) sakit tindakan kecil tindakan sedang tindakan besar tindakan medis non operatif invasifarif pemakaian alat kesehatan tertentu jenis alat medis tarif rp) selimut penghangat hari oxymetri hari infus pump hari sering pump hari incubator hari infant warmer hari billy blanket kasur dekubitus hari penghangat darah keterangan untuk ruang intensive icu, iccu, nica, mic, picu) oxymetri, infus pump, sering pump, incubator, sudah termasuk dalam akomodasi. tarif kebidanan dan penyakit kandungan persalinan jenis tindakan jasa jasa tarif rp) kelas perawatan sarana pelayanan parts patologis |a. jasa dokter organ jasa dokter anak tindakan medis kebidananindakan khusus penyakit anak tindakan medis jasa jasa jenis tindakan &ar pelayanan tarif rp) blue light terapi per hari exchange transfusi (belum termasuk darah) bone maros fungsi lumbal fungsi aspirasi sumsum tulang baby warmer baby pmk konseling hari ruang rawat ibu bayi sakit imunisasi dan mantu test jasa jasa jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) imunisasi bcg, dpt penyakit dalam tindakan medis kelas jasa jasa perawatan sarana pelayanan tarif rp) fungsi articular termasuk smf ortopedi aspirasi sumsum aspera bmp) biopsi aspirasi abses hati endoskopi tanpa tindakan endoskopi dengan tindakan ligase, naa injeksi, hero klip, biopsi) kemoterapi talasemia catatan: untuk kemoterapi tidak termasuk obat (obat diresepkan). untuk talasemia tidak termasuk obat dan darah. haemodialisa bahan dan jasa jasa manusia par pasien dengan ginjal baru kontraktor kontraktor a33 pasien sag pasien dengan ginjal reuse@ umum b. kontraktor catatan: untuk jasa pelayanan cito dikenakan tambahan dari jasa pelayanan regular. untuk jasa pelayanan jamkesmas dan skt dipersamakan dengan pasien umum. penyakit jantung iccu tarif tindakan jenis pelayanan jasa jasa pelayanan tarif rp) sarana terapi trombosis terapi kardioversi pemasangan alat pacu sementara pericardiosentesis 19g (ricard tapi) resusitasi kardiopulmoner rjp) |a. tanpa dc shock dengan dc shock pasang endo trackval tube btt) pasang nasogastric tube ngt) ana: sa, bronkial washing pesangcatheter pemasangan infus via vena dalam ventilator c pap echocardiografi icu, dan nica kelas jasa aci ama nica treadmill no| perawatan (jasa sarana jasa pelayanan tarif (rp)) perawatan daan s2ga0000 dan poliklinik elektrokardiogram kelas jasa akan pasar pan ann sg9s900.! intensif catatan ekg elektrokardiogram) tarif sudah termasuk expertise ventilator c pap tidak termasuk oksigen. tindakan corangiografi artheriografy corangiografy kaderisasi maen tanpa stent seatisundan ssagosoo| stent standar) epa ino asa 2ntan stent standar) see lawan pasangan| some stent standar) senttsunday stent standar) sem s0400. stent des) east anang samson keraton stent des) era maroon menata arosaman stent des) sem des ss01sg7000| stent des) pakar pre cox7os00| ricard esa downanaal samar namo standard tpm tindakan angiografi tpm tindakan ddd tindakan penyadapan paket primary tindakan pca stent bms#20x6 tindakan pca stent des tindakan pca tanpa stent 20x jasa rumah jasa tindakan sakit pelayanan tarif rp) apm tindakan icu dan nica jenis jasa rumah jasa no| perawatan sakit pelayanan tarif rp) tindakan kecil tindakan sedang tindakan besar tindakan khusus penyakit paru jenis jasa rumah jasa perawatan sakit pelayanan tarif rp) fungsi pleura mini wsd pemasangan dan pencabutan wsd pleurodesis pemberian kemoterapi bronchoscopy biopsi transtorakal biopsi jarum halus uji provokasi bronkus spirometri spirometri uji bronchodilator konsultasi pemberian nebulizer biopsi trasbronkial penyakit syaraf jenis tindakan jasa sarana jasa pelayanan tarif rp) electro encephalografi feg) electro biografi (emg) ncv khs behavior tindakan medik operatif tindakan dan jasa jasa jenis jasa sarana tarif rp) |operasi selangit operasi besar |operasi berarti catatan: operasi cito yang dilakukan igd jasa pelayanan ditambah dari jasa pelayanan reguler. tindakan operasi tindakan dan jasa jasa kelas jasa sarana opr rotor perawat tarif rp) perawatan operasi besar tindakan medik operatif bedah syaraf tindakan dan jasa jasa jasa kelas perawat tarif rp) aka orton tap tarif jasa pelayanan anestesi tarif jasa pelayanan anestesi untuk tindakan medik operatif tindakan dan jasa kelas jasa ter perawat tarif rp) perawatan anestesi operasi sedang operasi sedang operasi sedang iii operasi besar operasi besar operasi besar iii operasi khusus operasi khusus operasi khusus iii tarif jasa pelayanan anestesi untuk tindakan operasi bedah syaraf tindakan dan jasa kelas jasa spasi perawat tarif rp) perawatan anestesi operasi khusus operasi khusus operasi khusus tarif jasa pelayanan anestesi untuk currentpage jasa jasa tindakan dokter perawat tarif rp) anestesi anestesi tindakan currentpage keterangan tarif jasa pelayanan anestesi pada pasien dengan resiko tinggi pada pasien pasien dengan keadaan tertentu, tingkat kesulitan dan tingkat resiko, tindakan anestesi akan lebih besar dari pada pasien normal. maka pada pasien tersebut, jasa pelayanan anestesi baik dokter dan perawat anestesi ditambah dari tarif regular pada operasi elektif terencana, sedangkan pada pasien operasi cito tarifnya adalah tarif regular ditambah struktur dan besar tarif penunjang medik radiologi pemeriksaan rontgen ruang perawatan jenis bahan jasa jasa pemeriksaan dan alat sarana pelayanan tarif rp) film kecil lo52oo igd dan poliklinik jenis bahan jasa jasa pemeriksaan dan alat sarana pelayanan tarif rp) film kecil .| loh keterangan untuk pemeriksaan rontgen cito, tarif pemeriksaan ditambah pada komponen jasa pelayanan). klasifikasi dan ukuran film terdiri dari: film besar dengan ukuran 35x35 cm, 30x40 dan film fluoroscopy. film k8dijenis bahan dan jasa jasa pemeriksaan alat sarana tarif rp) ruang perawatan poliklinik igd cito 256p loh pemeriksaan colon loopomd, follow through jenis bahan dan jasa jasa pemeriksaan alat sarana tarif rp) ruang perawatan poliklinik igd cito loo pemeriksaan urethrogarafi, cystografi dan uretrocystografi, fistulografi jenis bahan dan jasa jasa pemeriksaan alat sarana tarif rp) ruang perawatan poliklinik igd cito hoo5 pemeriksaan hsg jenis bahan dan jasa jasa pemeriksaan alat sarana tarif rp) ruang perawatan poliklinik igd cito pemeriksaan appendikografiultrasonografi tarif pemeriksaan ultrasonografi hanya dibedakan atas kelas perawatan pemeriksaan ultrasonografi yang terdiri dari cepat biliar, tracts arenarius, kandungan, kepala, thyroid, testis dan appendixpemeriksaan ultrasonografi mammal bilateral jenis bahan dan jasa jasa pemeriksaan alat sarana tarif rp) ruang perawatan poliklinik igd cito 5o1 pemeriksaan ultrasonografi whole abdomenloo pemeriksaan ct. scan pemeriksaan ct. scan tanpa kontras pemeriksaan ct. scan ruang perawatan jenis bahan jasa jasa tarif rp) pemeriksaan alat sarana pelayanan kelompok: kepala sinus paranasal thorax extremists atas bawah nasofaring laring thyroid leher kelompok il: p0) abdomen atas bawah vert. cervical vert. thoracic vert. lumbal lewis por mi: whole abdomen pemeriksaan ct. scan poliklinik dan igd jenis bahan jasa jasa pemeriksaan dan alat sarana pelayanan tarif rp) kelompok1i: po) kepala sinus paranasal extremists atas bawah nasofaring laring thyroid leher kelompok nn: abdomen atas bawah vert. cervical vert. thoracic vert lumbal |lewis kelompok whole abdomen lo pemeriksaan ct. scan dengan kontras pemeriksaan ct. scan dengan kontras ruang perawatan jenis dan jasa jasa tarif rp) pemeriksaan alat sarana pelayanan kelompok poo oo) kepala sinus paranasal extremists atas bawah nasofaring laring thyroid leher kelompok ni: poo doo) abdomen atas bawah vert. cervical vert. thoracic vert. lumbal |lewis kelompok whole abdomen 000o005 pemeriksaan ct. scan dengan kontras poliklinik dan igd jenis bahan jasa jasa no| pemeriksaan dan alat sarana pelayanan tarif rp) kelompok poo doo) ya. kepala sinus paranasal extremists atas bawah nasofaring laring thyroid leher kelompok ni: poo abdomen atas bawah vert. cervical vert. thoracic vert. lumbal |penis kalo mpo ml: oo) whole abdomen cit poo pos keterangan untuk pemeriksaan ct. scan dengan kontras mediadiluar ketentuan karena kebutuhan diagnosa dikenakan tambahan biaya sebesar rp. lembar, dan ditambahkan kedalam komponen bahan dan alat. untuk area segmen vertebralis, penentuan irisan ditentukan oleh dokter ahli radiologi. untuk pemeriksaan ct. scan yang memerlukan tambahan rekonstruksi (tiga) dimensi dikenakan biaya tambahan sebesar rp. patologi klinik haemodialisa, igd dan poliklinik parameter bahan jasa jasa tarif rp) pemeriksaan dan alat sarana pelayanan (sederhana hemoglobin led bse (sederhana hitung jenis diff golongan darah flooding time clothing time pewarnaan bta pewarnaan lesser apt preparat koh jamur sederhana o |o urine rutin protein urine liquor glukosa sedang loo bilirubin total bilirubin derek preparat malaria preparat mikrofilaria sedang apus darah tepi morphology cholesterol total hdl cholesterol s6or |akan phosphatase 19yo000| asamturat ,t0000| ruang perawatan sae jeda peran pemeriksaan dan alat sarana pelayanan (sederhana (sederhana b:| katung time goo00| 4woo| s00000 penamaan bta 4eyo000| metoo| manajer 1aao0o0| e00oo| s0oo00| 3x00000 lesser apt olillamur #ebook| voodoo| koh jamur urine rutin protein urine liquor glukosa sedang bnn bilirubin total bilirubin derek preparat malaria preparat mikrofilaria sedang lo) apus darah tepi morphology cholesterol total hdl cholesterol score alkali phosphatase klorida drl analisa sperma ruang perawatan, haemodialisa, igd dan poliklinik a23 canggih) parameter bahan jasa jasa tarif rp) pemeriksaan sanalah sarana pelayanan cang ship anti strip anti hiv screening hiv per item(khusus kidal test aspirasi sumsum tulang blood cell counter narkoba paramater liquor cerebri spinal lcs, yang meliputi glukosa none padi hitung jenis diff count nan protein jumlah sel jumlah cites, cairan pleura, cairan sendi, yang meliputi glukosa hitung jenis diff count protein jumlah sel an: rival jumlah ruang perawatan a23 canggih) parameter bahan jasa jasa tarif pemeriksaan sanalah sarana pelayanan rp) teanggim ship anti strip anti hivkhusus bol kidal test aspirasi sumsum tulang blood cell counter narkoba paramater liquor cerebri spinal lcs yang meliputi glukosa none apa: padi hitung jenis diff count ena protein jumlah sel jumlah: cites, cairan pleura, cairan sendi, yang meliputi glukosa hitung jenis diff count ena protein jumlah sel rival jumlah patologi klinik cito parameter bahan jasa jasa tarif rp) pemeriksaan sanalah sarana pelayanan sederhana: pop) leukosit hemoglobin isederbanab: | ||. hitung denis diff golongan darah binding time going time sederhana: poo) urine rutin protein urine sedang ho) bilirubin total bilirubin derek |score klorida cholesterol total icu) canggih ship anti hiv |ek nac |ck mb migiserida tarif pemeriksaan cd4 hematologi bahan jasa jasa pemeriksaan aan rumah pelayan| tarif rp) sakit cd4 patologi anatomi patologi anatomi biasa jasa jasa kelas perawatan sana pen anan tarif rp) pemeriksaan pap smear cooooool poliklinik igd pemeriksaan histopatologi sitologi poliklinik igd sitologi dengan tindakan atau biopsi aspirasi poliklinik igd pemeriksaan potong beku poliklinik igd patologi anatomi cito jasa jasa no| kelas perawatan pena anan tarif rp) pemeriksaan pap |smear 8o. poliklinik igd pemeriksaan histopatologi sitologi ic00000o| 280000o| poliklinik igd tarif pelayanan darah biaya uji silang biaya pengolahan terasi peni jasa darah pmi kota pelayan tarif rp) cirebon darah (bahan habis pakai) rehabilitasi medik fisioterapi ruang perawatan jasa jasa jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) tens es ultra sound traksi cervical lumbal exc. ringan exc. sedang exc. berat manual parafin bath poliklinik jasa jasa jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) tens es |aksi ceveattumbal op9sopo| 220s000| (wetuiaer ossoooo| 2eso000| jemu ossoooo| 2es0000| s900000 terapi wicara ruang perawatan wo| jemstindakan rana pelayanan tari rp) |oratmotor series 9900p |language praooool 14e0000| janicmatn oryoooo| poliklinik wo| jemstindakan rana pelayanan tari rp) oral motor exercise oral stimulation okupasi terapi jasa jasa kelas perawatan sarana pelayanan tarif rp) rawat jalan bo. rawat inap asuhan gizi asuhan gizi rawat inap jenis perawatan jasa pelayanan konsultasi gizi rawat inap iccu makanan cair makanan cair porsi jasa jasa no| hari sarana pelayanan tarif rp) makanan cair ginjal makanan cair hati makanan cair diabetes mellitus makanan cair tinggi protein makanan cair biasa makanan cair anak tindakan rumah pen tarif rp) sakit rawat jalan asesmen gizi awal asesmen ulang interpretasi bia interpretasi kalorimeter indie interpretasi penilaian respon alergi makanan immune cop)ogt rawat inap konsultasi dokter spesialis asesmen gizi awal asesmen ulang interpretasi kalorimeter indiepelayanan resep jasa jasa mo| u raw sarana tarif (rp tarif harga obat harga jual obat jasa resep racikan jasa konseling obat tarif ambulans jasa jasa jenis ambulans sarana pelayanan tarif rp) ambulans biasa luar kota kilometer ambulans luar kota kilometer catatan: tanpa dikenai biaya tarif awal. jasa pengantar bandung: dokter rp750, perawat rp400, jakarta jawa tengah dokter rp850, perawat: rp500,pelayanan medis kedokteran kehakiman forensik medikolegal jasa jasa jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) untuk ja bedahmbusuk: kasus sederhana jam) kasusdengantingkat: kesulitan jam jam) kesulitan jam atas |b. bedahmsegar: kasus sederhana jam) kasusdengantingkat: kesulitan jam jam) kesulitan jam atas) autopsi pemeriksaan luar untuk pemeriksaan luar busuk pemeriksaan luar segar patologi anatomi forensik per spesimen pemeriksaan mikroskopik forensik per spesimen pemeriksaan korban hidup permukaan, kekerasan seksual, industrial, kecelakaan lalulintas, penganiayaan, kdrt. konsultasi ruangan sesuai dengan tarif dokter spesialis konsultan keterangan ahli visum repertum: korban hidup forensik klinik kepentingan klaim santunan jasa raharja: korban hidup korban mati kepentingan klaim asuransi swasta: korban hidup korban mati konsultasi forensik medikolegal health law, per jam rekonstruksi identifikasi non dna busuk segar imbalming pengawetan jenazah formalin dengan sertifikat disinfeksi pencucian jenazah kamar jenazah hari penyimpanan jenazah cold chamber hari pemasaran jenazah penguburan jenazah dalamnya roogoooo. s0000000| masa gogo000 transportasi) keterangan:zah, dan atau surat suratnya yang terkait dengan kepentingan hukum. salah satunya adalah keterangan ahli (berdasarkan penjelasan kuhp klaim asuransi, dasar keputusan hakim pemberian hak pengampunan, grasi penyakit akibat kerja, keterangan bebas narkoba. tarif pelayanan untuk warga negara asing wna) dikenakan biaya sebesar (tiga) kali dari tarif tersebut diatas. tarif pelayanan untuk badan hukum dan pasien rumah sakit dari kelas sampai dengan kelas utama vip dikenakan biaya sebesar (dua) kali dari tarif tersebut diatas. untuk pemeriksaan luar jam kerja hari libur cyt dikenakan tambahan biaya sebesar (lima puluh per seratus). ambulance forensik jenazah sesuai ketentuan rumah sakit dan berpedoman pada tarif taxi barometer pp. biaya kamar jenazah hari nomor13) dan biaya penyimpanan cold chamber hari nomor berlaku bila ruangan untuk kepentingan registrasi dan keluar dari rumah sakit belum diambil lebih dari jam dari instalasi kedokteran forensik medikolegal kamar jenazah. bawah jam tidak dikenakan biaya. biaya kamar jenazah hari nomor dan biaya penyimpanan cold chamber hari nomor berlaku bila yang datang dari luar rumah sakitwali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, tk, jadi, sh., mh. pembina iv a) nip. |
unsbahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam hal pengembangan kompetensi pns melalui jalur pendidikan maka diperlukan pengaturan prosedur pencantuman gelar pns, bahwa peraturan walisudah tidak sesuai lagi dengcirebon lembaran dan provinsi.keputusan tugas belajcirebonota cirebon.daerah kota cirebon dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun sponsorship. tugas belajar berkelanjutan adalah tugas belajar yang diberikan kepada pns secara berturut turut paling banyak (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya. tugas belajar biaya mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada pns melalui pembiayaan sendiri.rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota cirebon kepada pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri swasta. re entry program adalah proses penempatan kembali pns perangkat daerah yang diselenggarakan oleh bpsdm. ikatan dinas adalah kewajiban pns dalam mengabdi pada pemerintah daerah kota cirebon setelah menjalani tugas belajar. pencantuman gelar adalah pemberian civil effect kepegawaian kepada pns untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas tugas kediamannya.maksud peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal, tujuan peraturan wali kota ini adalah menyiapkan pns profesionalpeningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan kinerja profesional pns sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier, dan memberikan penghargaan kepada pns yang memiliki ijazah atau telah menyelesaikan pendidikan dengan memberikan izin untuk menggunakan gelar ijazah yang dimilikinya dalam tugas tugas kediamannyadengan sumber pembiayaan dari apbn,cantuman gelar diberikan kepada seluruh pns yang telah memperoleh ijazah program diploma iii (d sampai dengan program doktoral (s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tugas belajar bagian kesatu ketentuan umum tugas belajar pelaksanaan pendidikan tugas belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan pertimbangan pegawai yang bersangkutan benar benar mempunyai potensi untuk dikembangkan, memiliki surat rekomendasi ijin untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar, ilakukan oleh kepala bpsdm. ketentuan pemberian tugas belajar bagi pns harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah mengabdi pemerintah daerah kota cirebon paling singkat (dua) tahunpemerintah daerah kota cirebonmelampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut: surat usulan dari pimpinan perangkat daerah, surat rekomendasi ijin tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar, cc. surat pengumuman lolos seleksi perguruan tinggi surat keterangan sudah diterima sebagai mahasiswa, surat perjanjian terkait pemberian tugas belajar, uraian tugas yang diketahui oleh pimpinan perangkat daerah, photo copy surat keputusan pangkat terakhir (legalised), sg. photo copy keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural fungsional terakhir bagi yang menduduki jabatan (legalised (legalised), j . surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah (bermaterai), photo copy jadwal perkuliahan (legalised), il. photo copy suratatau surat keterangan pernyataan dari lembaga penyelenggara pendidikan untuk perkuliahan yang dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan atau sabtu minggu, dan lampiran akreditasi program studwali kotappk) atau pejabat lain yang diberikan kewenangangian kelima program dan jangka waktu pendidikan program pendidikan tugas belajar pns terdiri dari diploma i iii (d.i d.iii), diploma (d.iv) atau strata (s.i), pascasarjana strata (s.ii), dan doktor strata iii (s.iii). jangka waktu pendidikan tugas belajar pns (waktu normatif)dan untuk program doktor strata iii (s.iii) dan strata iii (s.iii) double degree atau setara paling lama (empat) tahunatau sesuai dengan ketentuanenamtugas belajar didasarkan pada persetujuan pihak ketiga dan pimpinan perangkat daerah yang disertai dengan surat usul perpanjangan dari pimpinan perangkat daerahujuhjenjang pendidikan bersifat linier, dan dibutuhkan oleh organisasi. persetujuan ppk sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi. bagian kedelapan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang berlakubidang kepegawaianpenyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pns yang mengusulkan peningkatan pendidikan penyesuaian ijazahsebelasdalam huruf disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan pns sebagaimana dimaksud pada dandan tidak diperkenankan untuk pindah daerah atau instansi lainbagian keduabelas pembatalan tugas belajarbelas penghentian tugas belajarpk. bagian keempatbelas pemantauan dan evaluasi kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar instalasinya masing masinggian kelimabelas pengakhiran tugas belajar kota melalui bpsdm untuk mendapat surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar. pejabat yang berwenang pyb) menetapkansurat keputusan penempatan dan pengangkatan kembali untuk yang diberhentikan dari jabatan. bagian keenambelas sanksisumber lain yang sah wajib mengembalikan biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan kas negara sesuai ketentuan pemberi beasiswawajib mengembalikan biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan kas negara, cc. pembiayaan yang bersumber dari sumber lain yang sah wajib mengembalikan biaya tugas belajar sesuai ketentuan pemberi beasiswa. bab iii pencantuman gelar akademik bagian kesatu umum pegawai yang telah mendapatkan gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (degree) untuk jenjang diploma sampai dengan dapat melakukan pencantuman gelar akademik pada data induk pegawai. bagian kedua mekanisme pencantuman gelar pencantuman gelar dapat diberikan kepada pns yang memenuhi kriteria sebagai berikut pns yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (pkp).apat diusulkan pencantuman gelarnya. pns yang mendapatkan gelar melalui tugas belajarberdasarkan peraturan yang berlaku, cons pns yang mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai consdan telah diterbitkan surat keterangan menyelesaikan pendidikan sebelum diangkat cons berdasarkan peraturan yang berlaku. pejabat fungsional yang mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi. bagian ketiga persyaratan pencantuman gelar persyaratan umum pencantuman gelar akademik, yaitu berstatus pns. diusulkan oleh kepala perangkat daerah. cc. memiliki surat tugas belajar surat keterangan menyelesaikan pendidikan. tidak pernah atau tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir. skp tahun terakhir bernilai baik. pencantuman gelar akademik dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut: program doktor s3): pangkat minimal penata iii c). program magister s2): pangkat minimal penata muda tk. (iii b). program profesi sarjana s1) diploma (d iv): pangkat minimal penata muda iii a). program diploma iii (d iii): pangkat minimal pengatur h1 c). persyaratan berkas dokumen pencantuman gelar akademik: surat permohonan kepada kepala daerah up. kepala bpsdm dari kepala perangkat daerah. copy pangkat terakhir cons dan pns bagi pns yang belum mengalami kenaikan pangkat (legalised). cc. copy surat tugas belajar surat keterangan mengikuti pendidikan surat keterangan menyelesaikan pendidikan (legalised). copyijazah dan transkrip pendidikan yang ingin diakui dan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri (legalised). copy skp tahun terakhir (legalised). sertifikat akreditasi program studi (legalised). surat pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin. mutasi bagi pns yang mutasi pindah pemerintah daerah kota cirebon saat sedang melanjutkan pendidikan. bagian keempat pengajuan pencantuman gelar tata cara permohonan pencantuman gelar akademik: pns yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik kepada kepala perangkat daerah, kepala perangkat daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar akademik pns yang bersangkutan kepada kepala bpsdm dengan berkas yang sudah dilengkapi persyaratannya, bpsdm melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan pencantuman gelar akademik, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf dijadikan dasar surat usulan pencantuman gelar akademik yang diajukan kantor regional iii bkn bandung, surat keterangan pencantuman gelar akademik diterbitkan oleh kepala kantor regional iii bkn bandung. bab ketentuan peralihankeputusan tugas belajar surat izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum diterbitkannya peraturan ini tetap berlaku. bab ketentuan lain lain pns yang memiliki ijazah penyetaraan (sd, slip sederajat, sta sederajat) akan diberikan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan penyetarabagian hukum, ery juna sel, pembina tk. (iv b) nip. lampirformat perjanjian tugas belajar, pelaksanaan ikatan dinas pihak kedua unit kerja asal.,, berkedudukan pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota cirebon selama mengikuti tugas belajar,ota cirebon, melapor secara tertulis kepada kepalgikuti re entry program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar, melaksanakan ikatan dinas unit kerja asal instansi pemerintah kota cirebonperjanjian tugas belajar biaya mandiribiayabiaya mandiri. pihak kedua bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar biayalaksanaan ikatan dinas pihak kedua unit kerja asal (bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan). pihak kedua berhak atas pelaksanaan pendidikan atas biaya mandirigaji dan tunjangan lainnya (bagi yang tidak, memberikan gaji dan tunjangan lainnya(bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan), melaksanakan tugas sehari hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (bagi yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan)instansi pemerintah kota cirebon selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar (jika dibebaskan dari tugas jabatan)surat persetujuan melanjutkan pendidikan surat rekomendasi melanjutkan pendidikan nomor le.dengan ini memberikan tidak memberikan persetujuan kepadauntuk melanjutkan pendidikan program pnanaananaai diploma sarjana pascasarjana dst) program studi . pada . (lembaga penyelenggara pendidikan) tahun akademik badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota cirebon, nama pangkat nip. surat keterangan persetujuan dari atasan langsung surat keterangan persetujuan melanjutkan pendidikan nomor sejenak. yang bertanda tangan dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pegawai., maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut diunit kerja donkanaanan nan nana nana nana anna nana untuk melanjutkan pendidikan pada. dengan catatan tidak mengganggu jam kerjaperangkat daerah, nama pangkat nip. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah (dibuat oleh yang bersangkutan) surat pernyataandengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya pendidikan sampai dengan selesai merupakan tanggung jawab pribadi, pendidikan yang ditempuh merupakan upaya untuk mengembangkan kompetensi diri dan dilaksanakan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas persetujuan pimpinan, pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja (jadwal terlampir), perkuliahan dilaksanakan secara daring (terlampir keterangan dari kementerian yang berwenang dan keterangan dari lembaga pendidikan), "" program yang diambil tidak ada wilayah cirebon, " setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian pangkat golongan jabatan karier dari pemerintah daerah kota cirebon karena ijazah yang saya peroleh, kecuali apabila formasi memungkinkan dan tugas pokok fungsi organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan yang saya miliki cirebon, . yang membuat pernyataan, nama dan gelar pangkat nip. keterangan bagi tugas belajar biaya mandiri bagi tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan bagi perkuliahan yang dilaksanakan daring bagi perkuliahan diluar wilayah cirebon wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum, junaidi, sh., open ilina tk. (iv b) #pdari sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian program dan laporan. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia. bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan. bidang penelitian dan pengembangandalam s5), pengendalian dan evaluasi pembangunan daerahdanaan, sub koordinator data dan informasi, dan sub koordinator pengendalian, evaluasi dan pelapordanadanaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan dan pendandanaan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pendanaan meliputidan pendan,, evaluasi dan pelaporan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian, evaluasi, evaluasi dan pelaporan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputingendalianrencanaanmerintahan dan pembangunan manusia, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaanmerintahan dan pembangunan manusia, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaanrencanaanmerintahan dan pembangunan manusia, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perencanaan pemerintahan, sub koordinator perencanaan pembangunan manusia, dan sub koordinator perencanaan kesejahteraan masyarakatmerintahan dan pembangunan manusierintahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan pemerinterintahan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pemerintmbangunan manusibangunan manusia, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan pembangunanbangunan manusia, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan manusibangunansejahteraan masyarakasejahteraan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan kesejahteraan masyarakasejahteraan masyarakat, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kesejahteraansejahteraan masyarakancanaanrekonomian dan sumber daya alam, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaanrekonomian dan sumber daya alam: mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam: penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam:rencanaan perekonomian, sub koordinator perencanaan sumber daya alam, dan sub koordinator perencanaan sosial danrekonomian dan sumber daya alaekonomian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan perekonomekonomian, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan perekonomiumber daya alamumber daya alam, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan sumber daya alamumber daya alam, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sumber daya alamumber daya alosial dan keuanganosial dam keuangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan sosialosial dam keuangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan sosial dan keuosial daminfrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perencanaaninfrastruktur dan kewilayahan, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaaninfrastruktur dan kewilayahan, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaanperencanaan infrastruktur dan kewilayahan,infrastruktur dan kewilayahan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator perencanaan infrastruktur, sub koordinator perencanaan perhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana, dan sub koordinator perencanaan kewilayahinfrastruktur dan kewilayinfrastruktuinfrastruktur, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan infrastruktuinfrastruktur, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan infrastrukturinfrastrukrhubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana sebagahubungan, komunikasi dan penanggulangan bencana, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerahencana, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakanwilayahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan kewilaywilayahan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan kewilaywilaycc.litian dan pengembangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: sub koordinator pemerintahan dan sosial, sub koordinator ekonomi dan pembangunan, dan sub koordinator inovasi dan teknologlitian dan pengemberintahan drintahan dan sosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemerintahan dan sosirintahan dan sosial, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemerintahan dan sosialenaga kerja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta partisipasimerintahan dkonomi dan pembangukonomi dan pembangunan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup ekonomi dan pembangukonomi dan pembangunan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkupperumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika serta perhubuekonomi dan pembanguinovasi dan teknologovasi dan teknologi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup inovasi dan teknologovasi dan teknologi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup inovasi dan teknologi meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan informasi, kegiatrta penyiapan dan pelaksanaan spesialisasi dan diseminasi hasil hasil kebimbinovasi dan teknolog bagian hukum, tap nadi, sh., mh. pembina tk. (iv b) snsnataananatatatatakanaan sub bagian bidang perencanaan, bidang bidang era bidang pengendalian dan perencanaan perencanaan penelitian dan pembangunan pembangunan perekonomian dan kewilayahan pengembangan manusia(jl wali kota cirebon, ttd, (ii nashrudin azis salinan dengan aslinya bernard, sh., mh pembina tk.i (iv b) |
ay) rena laidalam rangkalaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, ee.ersediaan dan kewaspadaan pangan, terdiri atas: subkoordinator ketersediaan pangan, subkoordinator sumber daya pangan, dan subkoordinator penanganan kerawtersediaan dan kewaspadatersediatersediatersediaan pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan kajian dan analisa ketersediaan pangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan forum ketahanan pangan, menyiapkan kegiatan penumbuhan dan optimalisasi desa mandiri pangan, menyiapkan kegiatan pola pelatihan pengembangan ketersediaan pangan berbahan baku lokal dan tradisional, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi ketersediaan pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan ketersediatersediaan pangan, il. melaksanakan butir butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pumber daymber dayamber daya pangan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya pangan, menyiapkan kegiatan pembentukan dan pembinaan optimalisasi warung desa, menyiapkan kegiatan pengembangan usaha kelembagaan pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan kajian dan analisa sumberdaya pangan, menyiapkan kegiatan pembinaan produk pangan berbahan baku lokal, menyiapkan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan sumber daya pangan tradisonal, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi sumber daya pangan, il. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan sumber daysumber daya pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sumber dayaanganan kerawanganan kerawanganan kerawanan pangan, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi kerawanan pangan dan gizi, menyiapkan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan, menyiapkmenyiapkan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan penanganan rentan rawan pangan dan gizi, menyiapkmenyiapkmenyiapkan kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan pangan pada rumah tangga rentan rawan pangan dan gizi, il. menyiapkan kegiatan pengolahan data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, menyiapkan kegiatan pengelolaan teknologi pengolah data kerentanan dan ketahanan pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan konsep pendampingan masyarakat rawan pangan daerah, menyiapkan kegiatan pelaksanaan intervensi daerah rentan rawan pangan kronis dan transient, menyiapkan kegiatan fasilitasi pendampingan masyarakat rentan rawan pangan dan gizi, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi penanganan kerawanan pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan penanganan kerawanganan kerawdistribusi dan cadangan pangan bidang distribusi dan cad. kepala bidang distribusi dan cadstribusi pangan, harga pangan, dan cadangdistribusi dan cadangan pangan, pelaksanaan kegiatan identifikasi alur dan pola distribusi pangan, pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep pemasaran bahan pangan, pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya, pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep promosi hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya, pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran bidang distribusi dan cadangan pangan, pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyaluran produksi bahan pangan pokok dan atau bahan pangan lainnya, pelaksanapelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan harga pangan, pelaksanapelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyediaan informasi harga pangan, pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi intervensi sebagai akibat gejolak harga pasar, pelaksanaan kegiatan analisis data harga pangan, pelaksanaan kegiatan analisis data harga referensi pangan lokal, pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan cadangan pangan daerah, pelaksanapelaksanaan kegiatan pengembangan penguatan lumbung pangan, pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah, pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa cadangan pangan masyarakat, pelaksanaxx. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang distribusi dan cadangan pangan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang distribusi dan cadangan pangan, zz. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkoordinator distribusi pangan, subkoordinator harga pangan, dan subkoordinator cadangdistribusi dan caddistribudistribudistribusi pangan menyiapkan kegiatan identifikasi alur dan pola distribusi pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan konsep pemasaran bahan pangan, menyiapkan kegiatan penyusunan konsep penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya, menyiapkan kegiatan penyusunan konsep promosi hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya, menyiapkan kegiatan promosi dan pemasaran bidang distribusi dan cadangan pangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyaluran produksi bahan pangan pokok dan atau bahan pangan lainnya, menyiapkmenyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi distribusi pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan distribudistribusiharghargaharga pangan, menyiapkmenyiapkan kegiatan pemantauan dan penyediaan informasi harga pangan, menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi intervensi sebagai akibat gejolak harga pasar, menyiapkan kegiatan analisis data harga pangan, menyiapkan kegiatan analisis data harga referensi pangan lokal, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi harga pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan harghargacadangcadangcadangan pangan, menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan cadangan pangan daerah, menyiapkmenyiapkan kegiatan pengembangan penguatan lumbung pangan, menyiapkan kegiatan penyiapan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah, menyiapkan kegiatan penyusunan analisa cadangan pangan masyarakat, menyiapkmenyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi cadangan pangan, il. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan cadangcadangan pangonsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembkonsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembonsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokonsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan mempunyai fungsionsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, pelaksanaan kegiatan survey dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat, pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pelaksanaan kegiatan penumbuhan kawasan rumah pangan lestari, pelaksanaan kegiatan pengembangan menu pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman, pelaksanapelaksanail. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, pelaksanaan kegiatan identifikasi pengembangan sumber daya pangan lokal, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi pangan lokal, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan jenis pangan alternatif, pelaksanaan kegiatan identifikasi model pengembangan pangan pokok lokal, pelaksanapelaksanaan kegiatan pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi daerah, pelaksanapelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangonsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkoordinator konsumsi pangan, subkoordinator promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan cc. subkoordinator pengembangan pangan lokaonsumsi, penganekaragaman dan pengembonsumsionsumsi pangan, menyiapkan kegiatan survey dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat, menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, menyiapkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, menyiapkan kegiatan penumbuhan kawasan rumah pangan lestari, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi konsumsi pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangonsumsiromosi penganekaragaman konsumromosi penganekaragaman konsumsi pangan, menyiapkan kegiatan pengembangan menu pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman, menyiapkmenyiapkmenyiapkan kegiatan bimbingan teknis tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi promosi penganekaragaman konsumsi pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan promosi penganekaragamromosi penganekaragaman konsumsimbangan pangan lokambangan pangan lokambangan pangan lokal, menyiapkan kegiatan identifikasi pengembangan sumber daya pangan lokal, menyiapkan kegiatan pembinaan dan promosi pangan lokal, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan jenis pangan alternatif, menyiapkan kegiatan identifikasi model pengembangan pangan pokok lokal, menyiapkil. menyiapkan kegiatan pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi daerah, menyiapkmenyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi pengembangan pangan lokal, oo. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan pengembangan pangan lokal, menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal:amanan pangan bidang keamanamanan pangan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang keamanamaneamanan pangan, pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan rekomendasi sertifikasi pelabelan pangan segar asal tumbuhan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kelembagaan keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan pembentukan otoritas kompetensi keamanan pangan daerah, pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan jajanan anak sekolah, pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya produk pangan, pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan koordinasi sistem keamanan pangan terpadu melalui jejaring keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan pencemaran produk pangan segar, pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan keamanan pangan segar, pelaksanaan kegiatan pengawasan produk pangan pabrikan dan produk pangan rumah tangga, pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan survey keamanan pangan, pelaksanapelaksanaan kegiatan uji laboratorium, pelaksanaan kegiatanpelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang keamanan pangan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang keamanan pangota semarang. xx. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang keamanamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkoordinator kelembagaan keamanan pangan, subkoordinator pengawasan keamanan pangan, dan subkoordinator kerjasama dan informasi keamamanlembagalembagalembagaan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pemberian pelayanan rekomendasi sertifikasi pelabelan pangan segar asal tumbuhan, menyiapkan kegiatan sosialisasi kelembagaan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pembinaan dan pelatihan kelembagaan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pembentukan otoritas kompetensi keamanan pangan daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kelembagaanlembagaan keamanankeamanan pangan, menyiapkan kegiatan pengawasan keamanan jajanan anak sekolah, menyiapkan kegiatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya produk pangan, menyiapkan kegiatan pemberian pelayanan fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan koordinasi sistem keamanan pangan terpadu melalui jejaring keamanan pangan, j . menyiapkan kegiatan perencanaan pengawasan pencemaran produk pangan segar, menyiapkan kegiatan analisa kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan keamanan pangan segar, il. menyiapkan kegiatan pengawasan produk pangan pabrikan dan produk pangan rumah tangga, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi pengawasan keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan pengawasan keamanan pangan, oo.rjasama dan informasirjasama dan informasi keamananrjasama dan informasi keamanan pangan, menyiapkan kegiatan promosi dan informasi keamanan pangan, menyiapkan kegiatan survey keamanan pangan, menyiapkmenyiapkan kegiatan uji laboratorium, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi kerjasama dan informasi keamanan pangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kerjasama dan informasirjasama dan informasiketahanan panganlaksanakan sesuaipala dinas sekretariat subbagian keuangan dan subbagian umum dan subkoordinator perencanaan barang milik daerah kepegawaian dan evaluasi dan kelompok jabatan fungsional kelompok bidang ketersediaan dan bidang distribusi dan bidang konsumsi, bidang keamanan pangan fungsional kewaspadaan pangan cadangan pangan penganekaragaman dan pengembangan pangan subkoordinator ketersediaan subkoordinator distribusi subordinat kon kara subkoordinator kelembagaan tiri ii! pangan dan kelompok jabatan pangan dan kelompok jabatan angan rapatan keamanan pangan dan kelompok fungsional fungsional fungsional jabatan fungsional lil subkoordinator promosi subkoordinator pengawasan keamanan subkoordinator sumber daya subkoordinator marga pangan penganekaragaman konsumsi pangan dan kelompok jabatan angan dan kelompok jabatan pena atan pangan dan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional aer tai ssb dan subkoordinator penanganan subkoordinator cadangan subkoordinator pengembangan subkoordinator kerjasama dan kerawanan pangan dan pangan dan kelompok jabatan pangan lokal dan kelompok informasi keamanan pangan dan kelompok jabatan fungsional fungsional jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional stt nani ulu walikota semarang salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ptdkepala dinas adalah kepala dinas ketahanan panajemen kinerja pegawai dinas, penyelenggaraan kerja samakesekretariatan dinas, penyelenggaraanonitoring dan evaluasifasilitasi tugas tugasss.il.ersediaan dan kewaspadaan pangan bidang ketersediaan dan kewaspadawaspadaan pangan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang ketersediaan dan kewaspadatersediaan pangan, sumber daya pangan, dan penanganan kerawersediaan dan kewaspadaersediaan dan kewaspadaan pangan, pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan analisa ketersediaan pangan, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan forum ketahanan pangan, pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan optimalisasi desa mandiri pangan, pelaksanaan kegiatan pola pelatihan pengembangan ketersediaan pangan berbahan baku lokal dan tradisional, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya pangan, pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan optimalisasi warung desa, pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kelembagaan pangan, pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dan analisa sumberdaya pangan, pelaksanaan kegiatan pembinaan produk pangan berbahan baku lokal, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan sumber daya pangan tradisonal, pelaksanaan bahan penyajian data dan informasi kerawanan pangan dan gizi, pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan, pelaksanapelaksanaan kegiatan pembinaan dan pola pelatihan penanganan rentan rawan pangan dan gizi, pelaksanapelaksanapelaksanaan kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan pangan pada rumah tangga rentan rawan pangan dan gizi, pelaksanaan kegiatan pengolahan data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi pengolah data kerentanan dan ketahanan pangan, xx. pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep pendampingan masyarakat rawan pangan daerah, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan intervensi daerah rentan rawan pangan kronis dan transient: aa. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan masyarakat rentan rawan pangan dan gizi, bb. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, cc. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, |
pekan maa tah kas lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pajak hiburan bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kabupaten gowa tahun ko. bupati gowa peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun pajak hiburanketentuan tertentu dalam peraturan perundang piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak undangan perpajakan daerah. untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat bupati dapat: dihapuskan. ,mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada menurut peraturan perundang undangan perpajakan tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. kehidupan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya: mengurangkan atau membatalkan skpd, skpdkbt, bab atau std, skpd atau skpd yang tidak benar, pengurangan, keringanan dan pembebasan cc. mengurangkan atau membatalkan std: pajakbupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat yang ditentukan, dan. memberikan pengurangan, keringanan, dan' pembebasan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pajak. pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan kondisi tertentu objek pajak. |. pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada permohonan betulan, pembatalan pengurangan ketetapan diatur dengan peraturan bupati: dan penghapusan sanksi administratif atas skpd, skpd, skpdkbt, dan std sebagaimana dimaksud pada dan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib bab oo. pajak kepada bupati, atau pejabat selambat lambatnya pembetulan, pengurangan atau penghapusan (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima skpd, skpdkbt 'aksi administratif dan pengurangan atau atau std dengan memberikan alasan yang jelas. pembatalan ketetapatas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati sudah harus memberikan keputusan. dapat membetulkan. skpd, skpdkbt atau stt), apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana dimaksud skpd, atau skpd yang dalam penerbitannya terdapat pada bupati atau pejabat tidak memberikan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketan penghapusan atau pengurangan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama (dua) bulan "sejak diterbitkannya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau skpd dengan menerbitkan surat perintah membayar penghapusan: sanksi administratif dan pengurangan atau kelebihan pajak speed) aan dimaksud padbab (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak kelebihan pajakapabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam nara dan alamat pajak, pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan bis masa pajak, naa dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti besarnya kelebihan pembayaran pajak: pembayaran.bab pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus keberatan dan banding memberikan keputusandilampaui, bupati atau pejabat. tidak memberikan keputusan, bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak skpd: dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam skpdkbt, waktu paling lama (satu) bulan. skpd: apabila. wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, skpd, dan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan pajak dimaksud. perpajakan daerah. permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada tuli neh. sean ngan bahasa indonesia wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya keberatan harus diajukan dalan jan gka waktu paling lama kepada. pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai (tiga) bulan sejak tanggal: surat, tanggal pemotongan atau keberatannya yang ditutup kan oleh bupati. pemungutan sebagaimana dimaksud pada kec bali permohonan banding sebagaimana dimaksud pada jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. alasan yang jelas dalam jangka waktu giga) bulan sejak keberatan dapat" diajukan apabila wajib pajak telah keputusan mena, dihampiri salinan dari surat keputusan mental paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal dimaksud padag tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh jika pengajuan keberatan atau permohonan banding bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar penerimaan surat keberatan. (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (dua imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan aan pelunasan sampai dengan diterbitkannya sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 'sanksi administratif pajak yang terutang. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada . jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpd telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, sebagaimana dimaksud pada huruf dan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.anding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah buluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. dibayar sebelum mengajukan keberatan. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpdkbt kenaikan sebagaimana dimaksud pada tidak sebagaimana dimaksud pada dikenakan dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum sanksi administratif berupa kenaikan sebesar (seratus dilakukan tindakan pemeriksaan.bab xvi administratif berupa kenaikan sebesar (dua puluh lima ketentuan pidanwajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampaikan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga saat terulangnya pajak. merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std kurungan paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling sebagaimana dimaksud pada huruf dan b ditambah banyak (dua) kati jumlah pajak terutang yang tidak atau dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua kurang dibayar. persen) setiap bulan untuk paling lama (lima belas) bulan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan sejak saat terulangnya pajak. speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana denda sebesar (lima puluh persen) dari jumlah pajak penjara paling lama (dua) tahun atau pidana denda paling berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak banyak (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. kurang dibayar. dalam bal wajib pajak mengajukan permohonan banding, denda pidana sebagaimana dimaksud pada sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh merupakan penerimaan negara. persen) sebagaimana yang dimaksud pada tidaktindak pidana bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan melampaui jangka waktu (lima) tahun sejak saat terulangnya jak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan hun paj berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. aga anil aa". ajak atau ajak yang der: angka tugas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah, bab dan atau pasa dokumen yang dibawa seba gimana dimaksud pada pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan huruf pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang bidang perpajakan daerah, era daerah sebagalnang dimaksud dalam undang memanggil orang untuk didengar keterangannya dan undang hukum acara: melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran menerima, mencari,, mengumpulkan dan meneliti penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan. bidang perpajakan daerah agar keterangan. atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,. penyidik sebagaimana dimaksud . meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan memberitahukan dimulainya penyidikan sampah mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran hasil pendidikannya kepada penentu! mum melalui perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai peramal daerah: dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang berita keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau hukum acara pidanaket ea. sil tup dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah, bantuan pen ana melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan #axial quran anna bukti :.pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta hal yang belum diatur dalam atur" ena 1m, melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, sepanjang mengena pelaksanaannya akan lanjut dengan peraturan bupati. saat peraturan daerah iti mulai berlaku, peraturan daerah not tahun tentang pajak tontonan daerah gowa, aturan daerah nomor tahun tentang pajak tontonan rah gowa dan peraturan daerah nomor tahun tentang hiburrtl gowa, sun sedangkan disungguminasa tanggal mei bepaxeygowa, meng p7. ibarat daerah kabupaten gowa tahun nomor bad undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang kepariwisataanmerintahan daerah lembaran lembaran negara republik indonesia thir dengarubahan kedua atas undang antara pemerintah, pemerintahan daerah undang nomor tahun tentang provinsi dan pemerintahan daerah pemerintahan daerah lembaran negara kabupaten kottata cara pemberian dan pemerintah pusat dan pemerintahan daerahlembaran negara republik indonesia nomor pemerintah daerah adalah bupati gowa beserta perangkat negara republik indonesia tahun daerah sebagai unsur penyelenggara. pemerintahan daerah nomor kabupaten gowa. peraturan pemerintah nomor tahun bupati adalah bupati gowa. tentang jenis pajak daerah yang dipungut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang berdasarkan ketetapan kepala daerah atau perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang dibayar sendiri oleh wajib pajak ii undangan yang berlaku. tang una negara pak indonesia ia dinas kebudayaan dan pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten gowa. peraturan daerah kabupaten gowa nomor pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah tahun tentang urusan pemerintahan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang yang menjadi kewenangan pemerintah pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan kabupaten gowa lembaran daerah undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara kabupaten gowa tahun nomor langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyatdewan perwakilan rakyat daerah yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, kabupaten gowa perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik dan negara (bumn), atau badan usaha milik daerah (bumi) bupati gow organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi menetapkan peraturan daerah kabupaten nani karen temasuk kon gowa tentang pajak hiburan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. bab hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. ketentuan umum subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat oo. dikenakan pajak. dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten gowa. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya wajib pajak adalah sorang pribadi atau badan meliputi disingkat dengan skpd adalah surat ketetapan pajak yang pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. ' sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau dibayar. jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang lama (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib selanjutnya disingkat skpdkbt,. adalah surat ketetapan pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang yang terutang. telah ditetapkan. tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku disingkat skpd, adalah surat ketetapan pajak yang yang tidak sama dengan tahun kalender.jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam kredit pajak. bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya penendang undangan perpajakan daerah. disingkat skpd adalah surat ketetapan pajak yang pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena penghimpunan data .objek dan subjek pajak penentuan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan atau seharusnya tidak terutang. pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyebarannya. surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat surat pemberitahupeed adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam undangan perpajakan daerah. peraturan perundang undangan perpajakan daerah .yang surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat dengan ssd, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dilakukan dengan cara lain kas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak perpajakan daerah. daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah keberatan. serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu keberatan 'atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan membuat terang tindak "pidana bidang perpajakan daerah pajak terutang, surat ketapang pajak daerah, surat ketetapan yang terjadi serta menemukan kerangkanya.bab nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar terhadap nama, objek dan subjek pajak pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. nana putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas dengan nama hiburan, dikenakan pajak banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan peng nana oleh wajib pajak. band ding adal aya hukum yang dapat dilakukan oleh objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan: banding, berdasarkan aturan dipungut bayaran. dan ann pera hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah: perundang iindatigan perpajakan yang berlaku. sa: tontonan film pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan kana pan aaa pa. 'b. pagelaran'kesenian, musik, tari, dan atau busana, secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi . tea konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan pameran: dan biaya, jumlah harga relevan dan penyerahan diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan pengunaan naa f . akrobatik, sirkus, dan sulap: keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode prt permainan milyar, golf, dan boling, tahun pajak tersebut. pac kuda, kendaraan bermotor, dan permainan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan panai gde mengolah dita, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan tan panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran secara objektif dan p:irasional berdasarkan suatu standar ritme mantel): padang wep spa, can pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban tandingan harapan perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka ba. tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara adalah penyelenggaraan hiburan oleh pemerintah dan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah. atau dan atau dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam subjek' pajak adalah orang pribadi atau badan yang bab menikmati hiburan. wilayah pemungutan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. . wilayah pemungutan pajak adalah kabupaten gowa. dasar pengenaan tarif dan dasar masa pajak perhitungan pajak masa pajak'adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima kalender.if pajak ditetapkan sebesar (lima belas persen). bian maksud pada harus khusus untuk. hiburan .berupa pagelaran busana, konteks disampaikan kepada bupati selambat lambatnya (lima kecantikan, diskotik,. karaoke, klab malam, permaian belas) hari setelah tanggal diterimanya speed oleh subjek ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap spa, tarif pajak pajak: ditetapkan (tiga puluh limapersen). ang khusus hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif apa, cara pengisian speed ditetapkan dengan pajak sebesar 10y4 (sepuluh persen), bab tata cara penerbitan speed, skpd, dan skpdkbt . tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan 1l1 peraturan bupati. pemungutan pajak dilarang digolongkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dibayar penyampaian speed, skpd dan skpdkbt sebagaimana sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang dimaksud dalam diatur dengan peraturan undangan perpajakan, . bupati. nana wajib pajak yang.memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan speed, skpd, dan atau skpdkbt. instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi bab vii insentif atas dasar pencapaian kinerja. insentif pemungutlam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terulangnya daerah. man raja, bupati dapat menerbitkan: penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran skpd dalam hal: haa insentif ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, peraturan perundang undangan. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, bnnbab viii tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan surat tagihan pajak dalam surat teguran: jika kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang bupati dapat menerbitkan std jika terutang dihitung secara jabatan. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, skpdkbt jika ditemukan data bari dan atau data yang dari hasil penelitian speed terdapat kekurangan pembayaran semula belum terungkap yang 'menyebabkan penambahan sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, jumlah pajak yang terutang.tan ada kredit pajak. bab tata cara pembayaran dan penagihan (wmenentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan dalam speed, skpd, skpdkbt, dan std. penyetoran pajak yang terutang paling lama (tiga puluh) apabila pembayaran pajak dilakukan tempat lain yang hari kerja setelah saat terulangnya pajak. ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor kas daerah skpd, skpdkbt, std, surat keputusan pembetulan, selambat lambatnya jam atau dalam waktu yang surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang ditentukan oleh bupati. menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dan merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam dilakukan dengan menggunakan ssd. jangka. waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. bupati atas permohonan wajib, pajak setelah memenuhi setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat kepada wajib pajak untuk menganggur atau menunda dalam buku penerimaan. pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar (dua bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku persen), setiap bulan. penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur persyaratan untuk dapat .menganggur dan menunda dengan peraturan bupati. tantan sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak pembayar intan pajak yang terutang berdasarkan skpd, skpdkbi, tes hata surat peran alan atau surat lain yana sejenis std, surat keputusan pembetulan, surat keputusan wap harus mel terusan jang sea, keberatan dan putusan banding, yang tidak atau kurang bayar bala, unas pajak yang (eru oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat surat tegalan, surat peringatan atan surat 'ain yang seen paksa. sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan pejabat. peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila asa apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan .untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran pelaksanaan penagihan pajak. daerah diatur dengan peraturan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah bupati: bab atau surat lain yang sejenis. kedaluwarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah harus hanna melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat 'apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka terusan kan kecuali wajib pajak melakukan jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, tindak san bidang perpajakan dng pejabat segera menerbitkan surat perintah melakukan 'penyitaan. akan kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada terganggu apabila:telah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga langsung maupun tidak langsung. utang pesonanya, setelah lewat (sepuluh) hari sejak dalam hal diterbitkan surat dan surat paksa ega hani band jaminan #tetapan pelelangan pada kantor lelang negara. penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksakantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan dan tempat pelaksanaan jelang, juru sita memberitahukan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana setelah jadwal pelelangan sebagaimana ditetapkan, dimaksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan maka pejabat menetapkan lelang. permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku. permohonan keberatan oleh wajib pajak. |
aan con yps n911175 teman lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang ji. pajak penerangan jalan bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah pen kabupaten gowa tahun bupati gowa peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pajak penerangan jalan ian |.. jaler tambahan lembaran negara republik indonesia nomor langsung dihitung (untuk melunasi terlebih dahulu utan pemungutan sebagaimana dimaksud pada kecuali pajak dimaksud. jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu enpyamhat: hn. maa pala kelebihan pan pajak dilakukan dalam tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. ua) bulan sejak diterbitkan keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah skp sejak diterbitkannya bea: pada pendidikan surat perintah membayar membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib apabila perdombetel pajak. mesum bali kelebihan pembayaran pajak dilakukan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana bupati atau pejabat ua) bulan sejak diterbitkan skpd, dimaksud pada dan tidak (dua persen) berikan imbalan bunga sebesar dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak paru gelap bulan atas keterlambatan dipertimbangkan kel pembayaran 1pertemuan. lebihanapabila melebih asal oa, keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti tang pajak lainnya raja dak perhitungan dengan penerimaan surat keberatan. ana cim pasat d), pembayarannya dilakukan asal .buk# spa engan cara memindahbukukan bukti pemindahbukuan pembayaran. bukan juga berlaku sebagai buktpen keputusan atas keberatan yang diajukan. seberat xiv keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima dan banding seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya wajib pai pajak yang terutang. ati dapat mengajukan keberatan hanya kepada apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pejabat yang ditunjuk skpd, yang ditunjuk atas suatu: telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, skpdkbt: keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. penance pen yan wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya berdasar (pemungutan oleh pihak ketiga kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai ketentuan peraturan perundang undangan keberatannya yang ditetapkan oleh bupati. pemaupalakan daerah. tan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada harus disadap sberatarr sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis: dalam bahasa indonesia, dengan sampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia alasan yang jelas dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak dengan disertai alasan alasan yang jelas. keputusan diterima, dihampiri salinan dari surat keputusan (tig bah harus diajukan dalam jangka waktu paling lama keberatan tersebut. iga sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal sebagaimana maksud, sada basal huruf dan huruf peng ikan putusan banding. ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar bnn (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (lima belas) bulan sejak saat terulangnya pajak. jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar denda sebesar (lima puluh persen) dari jumlah pajak (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (dua berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak puluh rapat) bulan. yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh skpd. persen) sebagaimana yang dimaksud pada tidak dikenakan. bab dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sanksi administratif. dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah sebagaimana dimaksud pada huruf dan dibayar sebelum mengajukan keberatan. dak huruf dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar (@' kenaikan sebagaimana dimaksud pada 2y4 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau dikenakan jika wajib pajak melaporkan. sendiri sebelum terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama (dua dilakukan tindakan pemeriksaan.bab xvi sebagaimana dimaksud pada dikenakan ketentuan pidanawajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampaikan g3) jumlah pajak yang terutang dalam skpd sebagaimana speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dimaksud pada huruf dikenakan sanksi atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga administratif berupa kenaikan sebesar (dua puluh lima merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif kurungan paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dihitung banyak (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dari pajak yang kurang. atau terlambat dibayar untuk jangka kurang dibayar. waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan saat terulangnya pajak. speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap afgan melampirkan keterangan yang tidak benar 'sehingga merugikan keuangan darah dapat dipidana dengan pidana banyak (dus) tahun, atau pidana denda paling melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan kurang dibayar. pajak terutang yang tidak atau bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta denda pidana sebapairnaiia melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, omep akar pada dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan gara. tugas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah, tindak pidana bidang pernah akan daerah tidak dituntut setelah menyerah berenang aka sedang pajak jang oma) tahun sejak saat terulangnya berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau tahun pajak atau berakhirnya tahun teen yang dibawah seem dimaksud pasa memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bab xvii bidang perpajakan daerah, penyidikan memanggil orang untuk .:meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan bab xvii denga orang pribadi atau badan tentang kebenaran ketentuan penutup perbuatan yang dilakukan sehubungan find perpajakan daerah, induk pidana hal hal belum diatur pan turun daerah ini meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau nana laskar akan bih lang dea man badan sehubungan dengan tindak sidang ide penataran mana latar lebih (angkut cab perpajakan daerah: bidang peraturan bupatidan aturan daerah nomor tahun tentang perubahan tama atas peraturan daerah nomor tahun tentang penerangan jalfadianggal mei hcs yasin limpo sedangkan disunggurinasa ukir page daerah mal bayan gowa. kommen ibarat daerah kabupaten gowa tahun nomor tahun nomor tambahannomor republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun gas) negara republik.mbagian rusak pemerintahan antara pemeran pemerintahan der undang undang nomor tahun provinsi lintah, pesanan daerah tentang pemerintahan daerah lembaran kabupaten kotatata cara pemberian dan undang nomor tahun tentang pemanfaatan insentif pemungutan pajak pemerintahan daerah lembaran negarajenis pajak daerah yang dipungut tentang perimbangan keuangan antara berdasarkan ketetapan kepala daerah atau pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dibayar sendiri oleh wajib pajakmenjadi kewenangan pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten goa (putaran daerah lembaran negara republik indonesia kabupaten gowa tahun nomor subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dengan persetujuan bersama dikenakan pajak. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi dewan perwakilan rakyat daerah pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang kabupaten gowa mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan dbupati gowa jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling eta lama (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib memutuskan pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak kereta peraturan daerah kabupaten yang terutang. akan maa tentang pajak penerangan tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu)tahun jalan. kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang yang tidak sama dengan tahun kalender. babi pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada ketentuan umum suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam css bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan alam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan perundang undangan perpajakan daerah. daerah adalah kabupaten gowa. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pemerintah daerah. adalah bupati gowa beserta perangkat penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kabupaten gowa. pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyebarannya. bupati adalah bupati gowa. surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang speed adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek undangan yang berlaku. pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan dinas pengelolaan keuangan. daerah adalah dinas kewajiban sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang pengelolaan keuangan daerah paten gowa. undangan perpajakan daerah. pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang dengan ssd, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. besarnya kemakmuran rakyat. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga disingkat dengan skpd adalah surat ketetapan pajak yang listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit sumber lain. pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus hutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib dibayar. yak. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas selanjutnya disingkat skpdkbt, adalah surat ketetapan pajak banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah oleh wajib pajak. ditetapkan. banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan disingkat skpd, adalah surat ketetapan pajak yang yang dapat diajukan banding,. berdasarkan peraturan menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan perundang undangan perpajakan yang berlaku. jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembukuan adalah :suatu proses pencatatan yang dilakukan kredit pajak. secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan disingkat skpd adalah surat ketetapan pajak yang dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode atau seharusnya tidak terutang. tahun pajak tersebut. surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan std, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. secara objektif dan profesional berdasarkan. suatu standar surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang perpajakan. terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak yang terjadi serta menemukantersangkanya.bab keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan nama, objekpenerangan jalan, dikenakan pajak atas kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah pelayanan penggunaan listrik. pemakaian wh variabel yang dialihkan dalam rekening objek pajak adalah penggunaan 'tenaga listrik, baik yang dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, meliputi seluruh pembangkit listrik. dan harga satuan listrik yang berlaku wilayah daerah dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan kabupaten gowa. sebagairriana dimaksud pada adalah a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, tan tarif pajak ditetapkan sebesar (sepuluh persen). penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang penggunaan tenaga listrik dari sumber jain oleh industri, digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan dengan asas timbal balik, sebesar (tiga persen). penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari ditetapkan (situ koma lima persen). instansi teknis terkait: besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam menggunakan tenaga listrik. atau dan atau dengan dasar pengenaan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang pajak sebagaimana dimaksud dalam mengunakan tenaga listrik. hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib penyediaan penerangan jalan. pajak adalah penyedia tenaga listrik. bab bab wilayah pemungutan dasar pengenaan tarif dan dasar perhitungan pajak wilayah pemungutan pajak adalah kabupaten gowa. dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. bab.v nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada masa pajak ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah kalender. tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya das bia skpdkbt jika ditemukan data baru dan atau data yang mengisi speed semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan wajib pajak "dimaksud jumlah pajak yang terutang. seba yan lengkap sea ditandatangani jet skpd jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya jelas, ben". anya gam dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak jak atau maksud adakrede pajak pajak ana dimaksud pada harus sai bupati selambat lambatnya (lima hari setelah tanggal diterimanya speed oleh subjek tata cara penerbitan speed, skpd, dan skpdkbt seb dial aer: maka tia cara pengisian speed diatur dengan bap dimaksud dalam diatur dengan turun bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan tag penyampaian speed, skpd dan skpdkbt bab sebagaimana dimaksud dalam diatur tata cara pemungutan dengan peraturan bupati. kan pajak dilarang. digolongkan. bab vii hip pajak membayar pajak yang terutang dibayar insentif pemungutan hei oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang kan. instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi pai memenuhi kewajiban perpajakan sendiri insentif atas dasar pencapaian kinerja. hangat menggunakan speed,. skpd, dan atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada, cbokbt.jangka waktu ima). tahun sesudah saat terulangnya peraturan perundang undangan. bupati dapat aan bab vii nkb daan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, surat tagihan pajak pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika speed kepada bupati dalam bupati dapat menerbitkan std jika jangka akan pada waktunya bassiana ditentukan pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, tidak disapa. dari, hasil penelitian speed terdapat kekurangan sy. dalam mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, bitung secara jabatan. dal ana asaan daratan denda. yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan tan dalam speed, skpd, skpdkbt, dan std. bab apabila pembayaran pajak dilakukan tempat jbupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan ditentukan oleh bupati. penyetoran pajak yang terutang paling lama (tiga puluh) pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dan hari. kerja setelah saat terulangnya pajak. .tiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal dalam buku penerimaan. diterbitkan. bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan diatur dengan peraturan bupati.surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang persyaratan untuk dapat, menganggur dan menunda sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat. jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada diatur pembuat ara. dengan peraturan bupatpembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis pajak. yang terutang berdasarkan skpd, skpdkbt, sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh std, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pejabat, keberatan, dan putusan banding, yang tidak atau kurang tuan bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan siri paksa. (ly apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dl) penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakukedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan terganggu apabila: atan surat jain yang sejenis.apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka dalam hal diterbitkan, surat teguran dan surat paksa waktu jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada huruf kedaluwarsa pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa penyitaan. tersebut. (d)dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan utang pajaknya, setelah lewat (sepuluh) hari sejak tanggal belum meluasnya kepada pemerintah daerah. pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada dimaksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan kantor lelang negara. permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak(&) piutang pajak yang tidak mung ditagih lagi karena hak dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat setelah jadwal pelelangan sebagaimana ditetapkan, dihapuskan: maka pejabat menetapkan lelang. bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku. yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada tan tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan peraturan bupati. bab bad pengurangan, keringanan dan kedaluwarsa penagihan pembebasan pajak kandahar wajib pajak dapat hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah bupati berdasarkan pemain nan kebebasan melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat memberikan pengurangan, keri aga terulangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan pajak. tindak pidana bidang perpajakan daerah. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan nh sejak tanggal diterima skpd, skpdkbi atau std pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada dengan memberikan alasan yang jelas. diatur dengan peraturan bupati. bupati atau pejabat paling lama (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana. dimaksud pada diterima, sudah harus memberikan keputusan. din . pab apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pembetulan, pengurangan atau penghapusan pada bupati atau pejabat tidak memberikan sanksi administratif dan pengurangan atau keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pembatalan ketetapan pajak pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan o00nt sanksi administrasi dianggap dikabulkan. atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau dapat membetulkan skpd, skpdkbt atau std, penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau skpd, atau skpd yang dalam penerbitannya terdapat pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada kesalahan tulis dan atau kesalahan liturgi dan atau kekeliruan diatur dengan peraturan bupati. 'penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah. bab xhi bupati dapat pengembalian kelebihan pembayaran pajakwajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian menurut peraturan perundang undangan perpajakan kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: kehidupan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya: nama dan alamat pajak, mengurangkan atau. membatalkan skpd, skpdkbt, masa pajak: atau std, skpd atau skpd yang tidak benar, besarnya kelebihan pembayaran pajak: mengurangkan atau membatalkan std, alasan yang jelas. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian yang ditentukan: dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan memberikan keputusan. pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kondisi tertentu objek pajak. dilampaui, bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administratif atas skpd, dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam skpdkbt dan std sebagaimana dimaksud pada waktu paling lama (satu) bulan. harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, bupati, atau pejabat selambat lambatnya (tiga puluh) hari kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada |
bee lae bin epa banana aan hen apa den nana lsn bar teen ane mea been lan itn men bee nga ana patra aan den nan na: bea setan tea damar mane naa . lembaran daerah kab tahun man nag na: tenan dan perundang undangan kabupaten gowa keke tor mea pen beredar pare rani men anna asa men anna uap ber ener bae ipa mai nan aan aan tea ani bei man rar tah tg. bupati gowa "ni peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun retribusi izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gowa, pp peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dika: tahunnya, memerintahkan pengundangan menghentikan penyidikan, dan atau agar setiap orang mens bomb daerah kabupaten melakukan tindakan iain yang perlu untuk kelancaran . dengan penempatannya dalam lembaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah gowa. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyidik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan per memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan pada hasil pendidikannya kepada penuntut umum melalui aan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai bupati awa, dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana. iri bab xxii lastcnsan yasin limpo ketentuan pidana had jib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga diundangkan sungguminasa rujukan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling padatanggal nei (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali nah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. cek (ris daerah gowa, bab xxiii ketentuan penutup meng i hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, tea panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor ikan peraturan bupati. saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah mor tahun tentang retribusi izin trayek dicabut dan katakan tidak berlaku. undang undang nomor tahun tahun nomor tambahan lembaran tentang kenangan negara lembaran negara negara republik indonesia nomor publik indonesia tahun nomor pan.saattambahan lembu nae kla mug cabeit. provinsi dan pemerintahan daerah undang nomor tahun tentangk tentang tata cara pemberian dan undang undang nomor tahun tentang tmenjadi kewenangan pemerintah undang undang nomor tahun yang tentang lalu lintas dan angkutan jalan kabur aan gowa, lembu nan daerah lembaran negara republik indonesia kabupaten yoga lanun nomor dengan persetujuan bersama peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang dewan perwakilan rakyat daerah atm pada kabupaten gowa dengan persetujuan kabupaten gowa peraturan bupati adalah peraturan bupati gowa. d atau diberikan oleh bupati coba pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badantapkan bai jar ada era aan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan trayekdaerah bumi) dengan nama dan dalam bentuk apapun, peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk daerah adalah kabupaten gowa. usaha tetap. pemerintah daerah adalah bupati gowa beserta perangkat jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kabupaten gowa. kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat atau badan, dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi daerah. atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, bupati adalah bupati gowa. pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi undangan yang berlaku. kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan gowa.memberikan hak dan kewajiban retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor retribusi yang terutang seharusnya tidak terutang. umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat operasi. std adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. angkutan umum untuk beroperasi luar jaringan trayek yang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan diizinkan, berlaku untuk satu kali perjalanan dan maksimal mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan hari. tan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar kartu pengawasan adalah surat identitas kendaraan umum pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban petikan dari surat keputusan izin trayek yang diberikan retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka setiap tahun. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang retribusi daerah. menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk atau pemotong retribusi tertentu. mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk yang terjadi serta menemukan kerangkanya.bab ssd adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi nama, objek dan subjekengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. pembayaran atas pemberiedan das eriyetorannya. surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. skr adalah surat ketetapan retribusi yang terutang, surat ketetapan retribusi daerah lebih agar yang subjek retribusi izin travel adalah orang pribadi selanjutnya disingkat skrdlb, adalah surat ketetapan yang memperoleh izin trayek dari meme pribadi tau badan : retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayarngkutan penumpang umum dengan masa berlakunya (lima) tahun: mikrolet pete pete dan sejenisnya rp. bab oo bis kecil s d tempat duduk rp. golongan retribusi bis sedang s d tempat duduk rp. bis besar tempat duduk atas rp. atribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tentu. izin insidentil untuk (satu) kali perjalanan rp. bab tarif retribusi izin trayek ditinjau kembali paling lama cara mengukur tingkat penggunaan jasa (tiga) tahun sekali. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan berikan dan jenis angkutan umum. perkembangan perekonomian. penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada bab ditetapkan dengan peraturan bupatwilayah pemungutan retribusi izin trayek adalah kabupaten biaya penyelenggaraan pemberian izin. gowab viii pengawasan lapangan, penegakan hukum, ketatausahaan, masa retribusi dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. maan naa masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya bab (satu) bulan kalender. struktur dan besarnya tarif retribusi ruptur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan saat terulangnya. retribusi izin trayek adalah pada saat bagai berikut: diterbitdilarang digolongkan. wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas skr. atau dokumen lain yang dipersamakan.pada dapat berupa karcis, kupon, dan kartu dengan disertai alasan alasan yang jelas. langganan. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulagibab waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar pemanfaatan kekuasaannya. keadaan luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk adalah suatu keadaan yang terjadi luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban mamba penyelenggaraan izin trayek. penagihan metric tiban membayar alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana atribusi dan pelaksanaan onabinan nitidus, dimaksud pada adalah untuk menutupi biaya administrasi serta biaya pengawasan. bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak bab tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan tas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat insentif pemungutan keputusan meminta kinerja. keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah kabupaten gowa. besarnya retribusi yang terutang. penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada insentif ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, peraturan perundang undangan. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ". tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pasa! sebagaimana dimaksud pada diatur dengan jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau peraturan bupatiara bulan untuk paling lama (dua belas) bulan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung diatur cara tertulis kepada bupati dengan sekurang sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya lakukan secara tertulis epa skrdlb. kurangnya menyebutkan nama dan alamat wajib retribusi, masa retribusi: bab xiii besarnya kelebihan pembayaran, pengembalianisampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. mengajukan permohonan pengembalian banda bupati dapat bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan, pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima ole sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bupatipengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dianggap dikabulkan dan skrdlb harus diterbitkan dalam dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan.bukti pembayaran.penentuan pembayaran, tempat pembayaran lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb. angsuran, dan penundaan ar(d) bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) setiap penyetoran retribusi yang terutang paling lama (satu bulan bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. setelah saat terulangnya retribusi. bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi bar xvii persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kedaluwarsa penagihan kepada wajib retribusi! untuk menganggur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi (dua persen) setiap bulan. kedaluwarsa setelah melampaui waktu (tiga) tahun persyaratan untuk dapat menganggur dan penundaan terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kecuali jika wajib pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. dengan peraturan bupatitata cara pembayaembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat pada huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan. tanggal diterimanya surat teguran tersebut. pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas tunai. (d4) pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana apabila pembayaran retribusi dilakukan tempat lain yang dimaksud pada huruf adalah wajib retribusi ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor kas dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang daerah selambat lambatnya jam atau dalam waktu retribusi dan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. yang ditentukan oleh bupati. pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada huruf dapat diketahui dari dan dilakukan dengan menggunakan ssdurat tagihan retribusi bab xvii penghapusan piutang retribusi yang 3bupati dapat menerbitkan std jika kedaluwarsa retribusi tidak atau kurang dibayar: dari hasil penelitian skr terdapat kekurangan pembayaran piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung: untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dihapuskan. dan atau dendapenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.bab xix pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah pemberian keringanan, pengurangan, daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai pembebasan retribusi dan atau saksinya dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan adalah: berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti retribusi. keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pembebasan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan bunga diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat tersebut menjadi lengkap dan jelas, fungsi objek retribusi. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran dan atau saksinya sebagaimana dimaksud pada dan perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana diatur dengan peraturan bupati.bab po. retribusi daerah: sanksi administratif memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah: dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta administratif berupa bunga sebesar (dua persen) setiap melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dibayar dan ditagih dengan menggunakan std. tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada daerah: didahului dengan surat teguranxi dan atau dokumen yang dibawa: penyidikan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daer |
lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor a55 peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun retribusi terminal bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kabupaten gowa tahun ty. bee area pan peraturan daerah kabupaten gowaretribusi. daerah agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan sesuai dengan ketentuansditetapkan sungguminas penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai padatanggal mei dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana, pati gowa, bab xxii ketentuan pidana fasal amis limpo 'wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah disirami pidana kurungan paling (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali diundangkan sungguminasa malah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. pada tanggal ke1 sekretaris daerah bab xxiii kabupaten gowa, ketentuan penutup lipa al hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut rh. yusuf comment mean peraturan bupati. sos lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor idicabut dan nyatakan tidak berlaku. undang undang nomor tahunsebagaimana telah diubah terakhir dengan antara pemerintah, pemerintahan daerah undang undang nomor tahun provinsi dan pemerintahan daerah tentang perubahan kedua atas undang kabupaten kotaundang undang nomor tahun pemanfaatan insentif pemungutan pajak tentang perimbangan keuangan antara daerah dan retribusi daerahyang menjadi kewenangan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten gowa lembaran daerah lembaran negara republik indonesia kabupaten gowa tahun nomor peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang dengan persetujuan bersama gan kabupaten gowa dengan persetujuan dewan perwakilan ray peraturan bupati adalah peraturan bupati gowa. kabupaten meja daerupati gowa badan. lon badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang memutustapkan peraturan daerah kabupaten terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan gowa tentang retribusi usaha milik negara bumn), atau badan usaha milik terminalbabi . perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial ketentuan umumperaturan daerah ini, yang dimaksud dengan usaha tetap. daerah adalah kabupaten gowa. jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pemerintah daerah adalah bupati gowa beserta perangkat pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi kabupaten gowa. (atau badan. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial karena kabupaten gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pada dasarnya dapat pula, disediakan oleh sektor swasta. akan daerah. terminal sortasi jalan ape bupati adalah bupati gowa. memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang mengatur kedatangan dan pemberangkatan umum, yang sea sea akan perundang: bang pribadi atan badan yang dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut gowa. atau pemotong retribusi tertentu. bab. masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang nama, objek dan. subjek retribusi .merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk jaa nana memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai daerah yang bersangkutan. pembayaran atas jasa pelayanan terminalobjek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya lingkungan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan pemerintah daerah. besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan pada adalah terminal yang disediakan, dimiliki penyebarannya. dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi, dan surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat pihak swasta.subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran yang memanfaatkan pelayanan lingkungan terminal. retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan retribusi yang terutang seharusnya tidak terutang. yang membayar jasa pelayanan terminalbab dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. golongan retribusi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pan pga raaaiua dilaksanakan retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usahbab melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi daerah. penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah tingkat penggunaan jasa hitung berdasarkan frekuensi dan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk jangka waktu pemakaian fasilitas terminalt ukuran ms d bab rp. , tahun prinsip dan sasaran dalam penetapan bangunan permanent ukuran lebih struktur dan besarnya tarif rp. , tahun hak atas penggunaan fasilitas penunjang terminal untuk prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi kegiatan ekonomi tidak dapat dipindahtangankan kepada terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pihak lain tanpa persetujuan pejabat. keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada mandi rp. sekali masuk adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa buang air besar rp. sekali masuk usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada buang air kecil rp. sekali masuk harga pasar. bab tarif retribusi terminal ditinjau kembali paling lama (tiga) struktur dan besarnya tarif retribusi tahun sekali, peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ukur dan besarnya tarif terminal ditetapkan sebagai berikut: dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan tarif tanda pembayaran retribusi tpr) untuk perkembangan perekonomian. kendaraan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada bus besar rp. ditetapkan dengan peraturan bupati. bus sedang, bus kecil, taxi, mikrolet, kijang rp. kendaraan roda dua (motor) rp. bab vii tarif penggunaan bangunan permanent semi permanent wilayah pemungutan untuk kegiatan ekonomi bangunan permanent wilayah pemungutan retribusi terminal adalah kabupaten bangunan permanent ukuran rp. , tahun gowa, bangunan permanent ukuran s d rp. , tahun bangunan permanent ukuran s d bab viii rp. , tahun masa retribusi bangunan permanent ukuran lebih rp. , tahun fo. masa retribusi terminal adalah jangka waktu yang lamanya bangunan semi permanent (satu) bulan kalender. bangunan permanent ukuran rp. , tahun bangunan permanent ukuran s d rp. , tahun penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran retribusi terminal adalah pada saat insentif ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan abunya ski atau dokumen lain yang dipersamakan. peraturan perundang undangan. bab xii babi data cara pemungutan keberatan lorong gen, wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya pemungutan eta dengan menggunakan skr atau kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas skr atau seti dusdokumen lain yang cs, kupon, .dan kartu dengan disertai alasan alasan yang jelas. pada dapat keberatan harus diajukan dakara jangka waktu paling lama langganan. (tiga) bulan sejak tanggal skr diterbitkan, kecuali jika babpemanfaatan cak apa kekuasaannya. atribusi diutamakan untuk keadaan luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada pemanfaatan dari penerimaan kait langsung dengan adalah suatu keadaan yang terjadi luar kehendak mendanai kegiatan yang der atau kekuasaan wajib retribusi. penyelenggaraan terminal. ngan retribusi sebagaimana pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar alokasi para adal untuk menutupi biaya retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. maksud administrasi, biaya penyediaan transportasi dalam rangka pengawasanbab utan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat insentif perang kepad keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati. pemberian insentif sebagaimana? din dan keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah kabupaten gowa, besarnya retribusi yang terutang. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada keberatan harap tidak memberi suatu keputusan, memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) setiap cia) tersebut dianggap dikabulkan.jika sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau bupati. buruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan engan ditambah imbalan bunga sebesar (dua persen) tab wan untuk paling lama (dua belas) bulan. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi bela sebagaimana dimaksud pada dihitung diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang pelunasan sampai dengan diterbitkannya kurangnya menyebutkan krl. nama dan alamat wajib retribusi, masa retribusi, bab xfan ate kelebihan pembayaran setia wajib rei dat. ikan bupati dalam jangka waktu paling lama (ena) bulan, pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterimaoleh sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bupati. beras mem sebagaimana dimaksud pada keputusan, apabila jangka waktu pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan telah mau ada menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. keputusan, permohonan pengembali suatu apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dianggap dikabulkan skrip pembayaran retribusi dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama (satu) harus diterbitkan dalampembayaran. langsung perhitungan untuk melunasi terlebih bab xiv utang retribusi tersebut. aran pembayaran may aap mas are dalam jangka waktu paling (dua) bulan sejak diterbitkan apabila penemu kalap bana bana retribusi bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan dilakukan setelah lewat jangka waktu (dua) bulan, bupati kanan mpe paling lama (satu bulbab xvii kepada wajib retribusi untuk menganggur atau menunda kedaluwarsa penagihan pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar (dua persen) setiap bulan. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi persyaratan untuk dapat menganggur dan menunda kedaluwarsa setelah melampaui waktu (tiga) tahun pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kecuali jika wajib dengan peraturan bupati.bab pada elang jika teu diterbitkan surat teguran, atau ntah tata cara pembayaran pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat daa puasa sebagaimana dimaksud lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan. dalam huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas tunai. pada anya sarat teguran tersebut. apabila pembayaran retribusi dilakukan tempat lain yang eea aga retribusi secara langsung sebagaimana ginnjuk hasil penerimaan retribusi harus disetor kas ada huruf b adalah wajib retribusi daerah selambat lambatnya jam atau dalam waktu ten akan darahnya menyatakan masih mempunyai utang yang ditentukan oleh bupati. asi dan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dan dilakukan dengan menggunakan ssd. aneuk pada huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran bab xvi dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. surat tagihan retribusi bab xvii pati dapat menerbitkan std jika: penghapusan piutang retribusi yang retribusi tidak atau kurang dibayar: kedaluwarsapiutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dan atau denda. dihapuskan. nabab xix undang undang hukum acara pidana. pemberian keringanan, pengurangan, penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pembebasan retribusi dan atau saksinya pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan lam berdasarkan perti'abangan kemampuan membayar wajib wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada retribusi. dan pembebasan retribusi daratan sanksi administratif berupa laporan sea daa bunga diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan fungsi objek retribusi. tersebut menjadi lengkap dan jelas, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dan atau saksinya sebagaimana dimaksud pada dan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran . diatur dengan peraturan bupati. . . perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah tersebut, keuangan ben sanksi administratif babu darat memeriksa buku, catatan, dan dokumen jain berkenaan dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat dengan tindak pidana bidang retribusi daerah, pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan administratif berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, dibayar dan ditagih dengan menggunakan std. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi didahului dengan surat teguran.bab xxi sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, penyidikan dan atau dokumen yang dibawa: memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan bidang retribusi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, |
peta ann mea bee ema dena sam tana naa iran sea gamma manga namapnnpp nan nolan len eben map nipemnepep ppm lee dean ser ken mana nu, pen een eea nah nee bean pena dan gelang lembaran kabupaten pena eat bagian hukum dan perundang papi: ana bean lon bener bai nan see edan mean la. pen bnn ian dansa bupati gowa nomor tahun hat haeng bren pajak air tanah dengan rahmat.tuhan.yang maha esa see. bupati gowa, menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan 0m, retribusi daerah, maka pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah: bi bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf diatas, maka" perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. mengingat undang undang nomor tahun kan tentang pembentukan daerah daerah tingkat sulawesi lembaran negara republik indonesia kan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal berdasarkan peraturan perundang undangan yang surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang berlaku. sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang ku: terutang. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada pembayaran pajak dilakukan kas daerah atau dikeluarkan oleh pejabat.apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan kas daerah selambat lambatnya jam atau dalam dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat waktu yang ditentukan oleh bupati. lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ditagih dengan surat paksa. dan dilakukan dengan menggunakan ssd. pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat (dua. puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejeniapabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan jangka waktu jam sesudah tanggal pemberitahuan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah ditetapkan dengan peraturan bupati. melaksanakan penyitaan. (l) surat teguran atau surat peringatan atau surat lain setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan melunasi utang pajaknya, setelah lewat (sepuluh) hari penagihan pajak dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan jatuh tempo pembayaran.kp . mengurangkan atau membatalkan skpd pengurangan, keri menu atau mem atau bem asn anan dan std, atau skpd yang tidak benar mengurangkan atau membatalkan std, fp. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat (aa pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak memberikan pengurangan, keringanan "dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan pembebasan pajak. mengurangkan ketetapan pajak terutang tata. cara pemberian pengurangan, keringanan dan . berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak diatur dengan peraturan bupati, po. permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan . ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas skpd dan std sebagaimana dimaksud pada tata cara bab xiii harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kereta pembetulan, pengurangan kepada bupati, atau pejabat selambat lambatnya penyu ana: dan penghapusan atau (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima skpd atau sanksi administrasi std dengan memberikan alasan yang jelas. bupati atau pejabat paling lama (iga) bulan sejak atas permohonan wajib pajak atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membetulkan skpd ata diterima, sudah harus memberikan keputusan. skpd yang dalam atau apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana kesalahan tulis dan atau lema aya .terdapat dimaksud pada bupati atau pejabat tidak kekeliruan penerapan ketentuan tertentu memberikan keputusan, permohonan pembetulan, peraturan perundang undangan perda'ak pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan bupati dapat gan perpajakan daerah. atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. .mengurangkan atau menghapuskan eng memar pemuanperndang, penangan pembatas ketan aja tersebut dikenakan karena kehidupan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan atau bukan karena kesalahannya: daa opa tan pasar dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa setelah kantor lelang negara menetapkan hari: sebagaimana dimaksud pada huruf tanggal, jam dan tempat pelaksanaan jelang, juru sita . kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada penyampaian surat paksatersebut. . . wajib pajak. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana setelah jadwal pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.adalah wajib pajak. ditetapkan, maka pejabat menetapkan lelang. dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang utang .pajak dan 'belum meluasnya kepada berlakucari bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pengajuan permohonan angsuran atau, peter pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan pembayaran dan permohonan keberatan oleh. wajib peraturan bupati. pajak. tan bab nan kedaluwarsa po oa, hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang setelah melampaui jangka waktu (lima) tahun pajak kabupaten yang. sudah kedaluwarsa terhitung sejak saat terulangnya pajak, kecuali apabila sebagaimana dimaksud pada . wajib pajak melakukan tindak pidana bidang tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah perpajakan daerah. kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada terganggu apabila: .a. bab xiv . mengurangkan atau membatalkan skpd atau pengembalian kelebihan pembayaran std, atau skpdelb yang tidak benar pajak pa. 'mengurangkan atau membatalkan std, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan wajib pajak dapat mengajukan permohonan sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada mengurangkan ketetapan pajak terutang bupati fang pejabat. secara tertulis dengan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar menyebut aan sekurang kurangnya: wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak nama dan alamat pajak, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan lai bisa kena ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas besarnya pembayaran pajak, skpd dan std sebagaimana dimaksud pada alasan yang cla harus disampaikan secara tertulis.oleh wajib pajak aan aah pejabat dalam jangka waktu paling tama kepada bupati, atau pejabat selambat lambatnya engan memberikan alasan yang jelas. apabila janet muka sebagaimana dimakan pada pen pada surat permohonan dimana dimas dilampaui, bupati. atau pejabat tidak diterima, sudah harus memberikan keputusan, memberikan keputusan, permohonan pengembalian apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana naa pem ajaran pajak dianggap dikabulkan dan dimaksud pada bupati atau pejabat tidak (satu) arus diterbitkan dalam waktu paling lama memberikan keputusan, permohonan pembetulan, an. pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, eni sanksi administrasi dianggap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dikabulkan. pada langsung dihitung untuk. melunasi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ele hulu utang pajak dimaksud. naa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dan pengurangan atau. pembatalan ketetapan pajak dai baba mangan gua) bulan sejak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan energi urai tan peraturan bupati: perintah membayar kelebihan pajak spp). pata bab xiv apabilwaktu (dua) bulan sejak patenun atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. (l) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada "ii bupati. atau pejabat. secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan a. nama dan alamat pajak, dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam masa pajak: pembayarannya dilakukan dengan cara besarnya kelebihan pembayaran pajak: memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga led. alasan yangjelas. berlaku sebagai bukti pembayarbab pengembalian pembayaran pajak. sebagaimana dimaksud pada harus memberikan keputusan. keberatan dan banding apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilampaui, bupati. atau pejabat tidak wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya memberikan keputusan, permohonan pengembalian kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan skpd: skpd harus diterbitkan dalam waktu paling lama skpd: (satu) bulan. inn tana pemotongan atau pemungutan oleh. pihak ketiga apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud undangan perpajakan daerah. pada langsung dihitung untuk. melunasi permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu utang pajak dimaksud. harus disampaikan secara tertulis dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan bahasa indonesia dengan disertai alasan alasan yang . dalam waktu paling lama (dua) bulan sejak jelas. diterbitkannya skpd dengan menerbitkan surat keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling perintah membayar kelebihan pajak spp). lama (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pad kecuali jika wajib pajak dapat wajib pajak dapat: mengajukan permohonan banding kana jangka waktu itu tidak dapat hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan kaban arena keadaan diluar kelas anya, mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ambyar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui diajukan secara tertulis dalam bahasa bid pajak. har in, indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka ratan. yang tidak memenuhi persyaratan waktu (tiga) bulan sejak keputusan diterima, sebagaimana maksud pada dihampiri salinan dari surat keputusan keberatan dan tidak dianggap sebagai surat keberatan tersebut: sehingga tidak dipertimbangkan, pengajuan permohonan banding menangguhkan bunyi pakaian keberatan yang diberikan oleh kewajiban membayar pajak sampai dengan (satu) pati pejabat yang ditunjuk atau tanda bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.g jika pengajuan keberatan atau permohonan banding bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. imbalan bunga sebesar (dua persen) setiap keputusan bupati atas keberatan dapat berupa bulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan. menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada menambah besarnya pajak yang terutang. dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan apabila jangka waktu sebagaimana' dimaksud pada diterbitkannya skpd. telah lewat dan bupati tidak memberi suatu bab xvi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut bab avi dikabulkan. sanksi,benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan sebesar (dua persen) setiap bulan untuk paling yang tidak benar sehingga merugikan keuangan lama (lima belas) bulan sejak saat terulangnya daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling pajak. lama (satu) tahun atau pidana denda paling banyak skpd yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif kurang dibayar. berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan wajib pajak yang dengan sengaja tidak dan ditagih melalui std. menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah administratif berupa denda sebesar (lima puluh dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan (dua) tahun dan atau denda paling banyak (empat) keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau sebelum mengajukan keberatan. kurang dibayar. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan denda sebagaimana dimaksud pada (t) dan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar merupakan penerimaan negara.tindak pidana bidang perpajakan tidak dituntut setelah administrasi (seratus persen) dari jumlah pajak melampaui jangka waktu (lima) tahun sejak saat berdasarkan putusan banding dikurangi dengan terulangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya bagian mengajukan keberatan. tahun pajak yang bersangkutan. bab xvi. bab ketentuan pidana penyidikan deo tan wajib pajak yang karena keadaannya tidak pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidakp nan dalam undang undang hukum acara pidana. te. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pidana bidang perpajakan serangan adalah . memanggil orang untuk didengar meter menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak menghentikan penyidikan, pidana bidang perpajakan daerah agar melakukan tindakan lain yang perlu untuk keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap kelancaran penyidikan tindak pidana bang dan jelas: kanan ipa perpajakan daerah .menurut:n meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dipertanggung jawabkan . . mengenai orang pribadi atau badan tentang penyidik sebagaimana: dimaksud, pada (l) kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan memberitahukan dimulainya penyidikan dan tindak pidana perpajakan daerah tersebut: menyampaikan pan pendidikannya kepada kagak meminta keterangan dan bahan bukti orang umum, sesuai dengan clt ikan pribadi atau badan sehubungan dengan tindak undang undang hukum acara pidana.bab xix pidana bidang perpajakan daerah: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan ketentuan penutup tag bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen. lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, daerah meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka hal hal yang belum diatur dalam peraturan. pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur bidang perpajakan daerah: lebih lanjut dengan peraturan bupati. menyuruh berhenti melarang seseorang. pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan meninggalkan ruangan atau tempat pada saat daerah. nomor aan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa pemanfaatan air hah entitas orang dan atau dokumen yang dibawah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sebagaimana dimaksud pada huruf pasak4 aturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal sedangkan, mi: jar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan undangan dengan penempatannya dalam lembaran merah kabupaten gowa. . ditetapkan:di sungguminasa padatanggal januari buketkowa, saha hsan yasin limpo sedangkan sungguminasa tan lana tags daerah panen papan gowa, dana kang bag aan ha, baran daerah kabupaten gowa tahun nomor bak antar kanan anianmnen tana leste tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor bah. danar nomor nomor tambahan maa pam park naga lembaran negara republik indonesia undang undang nomor tahun nomor na. tentang perimbangan keuangan gara pemerintah pusat dan undang undang nomor tahun pemerintahan daerah lembaran tentang keuangan negara leaf negara republik indonesia tahun lembaran negara republik indonesia batas hp04 nomor tambahan .s. tahun nomor tambahan pon kembaran negara republik indonesia lembaran negara republik indonesia nomor4438) nomor nat undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun i"' tentang pajak daerah dani tentang sumber daya air, retribusi daerah lembaran negara undang undang nomor tahun pn, republik. indonesia tahun tentang pembentukan peraturan kans nomor tambahan lembaran perundang undangan lembaran kan negara republik indonesia nomor negara republik indonesia tahun mesngelolaan keuangan daerah lembaran negara undang undang nomor tahun republik.: pemerintah nomor . nomor sebagaimana. telah (gas tahun tentang pembagian diubah terakhir dengan undang lets urusan.) pemerintahan antara undang nomor tahun (aa. pemerintah, pemerintahan daerah tentang perubahan kedua. atas provinsi danhaa . ann dengan persetujuan bersama republik indonesia tahun kabupaten gov nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dan peraturan pemerintah nomor . bupati gowa tahun tentang air tanah lembaran negara republik indonesia memutuskan: tahun. nomor: tambahan menetapkan peraturan daerah lembaran negara republik indonesia pg. kabupaten gowa tentang nomor pajak air tanah peraturan pemerintah nomor . tahun tentang tata cara babi pemberian dan pemanfaatan insentif ketentuan umum pemungutan pajak daerah dan sal retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun ii dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan nomor n. daerah adalah kabupaten gowa. keputusan menteri energi sumber pemerintah daerah adalah bupati gowa beserta daya mineral nomor perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara mem tentang pedoman pemerintahan daerah kabupaten gowa. teknis penyelenggaraan tugas dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya pemerintahan bidang pengelolaan disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat air bawah tanah: daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan peraturan daerah kabupaten gowa daerah. dalah bupati bupati bupati gowa. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu kewenangan pemerintah kabupaten bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan gowa lembaran daerah kabupaten perundang undangan yang berlaku. gowa tahun nomor objek pajak air tanah adalah pengambilan atau peraturan daerah adalah peraturan perundang pemanfaatan bertanah. tag undangan yang dibentuk oleh dprd kabupaten gowa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi dengan persetujuan berwarna bupati gowa. pak pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak peraturan bupati adalah peraturan bupati gowa. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dinas pertambangan dan energi adalah dinas dengan peraturan perundang undangan perpajakan pertambangan dan energi kabupaten gowa. yang berlaku. pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa peraturan bupati paling lama (tiga) bulan kalender, berdasarkan undang undang, dengan tidak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya terutang. kemakmuran rakyat. tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya badan adalah sekumpulan orang modal yang (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi tahun kalender. perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar lainnya, badan usaha milik negara bumn), atau pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana peraturan perundang undangan perpajakan daerah. pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari organisasi massa, organisasi sosial politik, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan organisasi lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya besarnya. 'pajak yang terutang sampai kegiatan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan tetap,. tang penyebarannya. wang ditarik pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan insentif adalah sistem kompensasi. yang diberikan dan atau pemanfaatan aif tanah. kepada skpd pengelola pajak yang menghasilkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah pendapatan dan. penerimaan daerah, dimana jumlah atau batuan bawah permukaan tanah. yang diberikan tergantung dari hasil yang dicapai. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat dapat dikenakan pajak. dengan ssd, adalah surat yang digunakan oleh wajib tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran . pak yang terutang kas daerah atau kelewat lain ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau pemungutan yang ditetapkanlah bupati. oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak disingkat skpd adalah surat ketetapan pajak yang atas banding terhadap saat keputusan keberatan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang diajukan oleh wajib pajak. terutang pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang dilakukan pad teratur rika selanjutnya disingkat skpd adalah surat ketetapan . informasi pasar bia serta jamil harga pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran modal, penghasil aan atau jasa, yan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada perolehan dan penyewa ana keuangan pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. ditutup dengan nag aan non kira surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat dan laporan tata tug paj std, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan anakkaian asi noi atau sanksi administratif berupa bunga dan ata tenda, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan dan mengolah data, keterangan, dan atau ha: yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dilaksanakan secara objektif dan es1ona1 dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu berdasarkan suatu standar pemeriksaan neha dalam peraturan perundang undangan perpajakan kepatuhan pemenuhan kewajiban pernah tal daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak dan atau untuk tujuan lain dalam rangka san terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat. ketetapan adalah serangkaian tindakan dana dil kan oleh pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak penyidik untuk mencari sena menguap aki daerah, surat keputusan pembetulan atau surat yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana keputusan keberatan: nana bidang perpajakan daerah yang terjadi serta surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas menemukan kerangkanya. keberatan atas surat keberatan terhadap::nama, objek dan . bab iii ter dan subjek pajak dasar pengenaan tarif dan dasar perhitungan pajak engan nama pajak air tanah, dikenakan pajak atas pengambilan day atau pemanfaatan air tanah dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai perolehan air tanah, obj tan, asal . nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada objek pajak adalah pengambilan dan atau pemanfaatan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan daan, mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor faktor dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut pada (adalah sebagaimana dimaksud jenis sumbersari pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk lokasi sumber air, keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, dan perikanan rakyat, serta peribadatan: dan volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh kualitas air, dan pemerintah dan pemerintah daerah, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. ko. besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana subjek pajak dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan adalah orang pribadi atau badan yang bupati. hara pengambilan dan atau pemanfaatan air wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yan les melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan tarif pajak ditetapkan sebesar (duapuluh. babi dasar pengenaan tarif dan dasar wilayah pemungutan g. perhitungan pajak wilayah pemungutan pajak adalah kabupaten gowa dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai perolehan air tanah: bab nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada pan masa . berikut masa pajak adalah jangka waktu jenis sumber air, bulan kalender. yang lamanya (atu)setiap wajib pajak melapor tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pajak. peran data subjek dan objek oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. laporan sebagaimana demak naa besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana diisi dengan jelas, maksud pada sna, harus ii dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada harus kepada bupati selambat lambatnya ta, ima belas) hari setelah tanggal diberi oleh subjek pajak. bea diterimanya laporan tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh persen) bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan peraturan bupati. tana pap besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara tani penetapan pajak wilayah pemungutan pp. " wilayah pem asal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam wilayah pemungutan pajak adalah kabupaten gowa bupati menetapkan pajak terutang dengan ". menerbitkan skpd, bnn bab masa pajak tata cara pemungutan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) ender,ang dat wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan pap wajib pajak melaporkan data subjek dan objek . berdasarkan 'penetapan bupati dibayar dengan laporan sebagaimana dimaksud pada harus ban skpd atau dokumen lain yang list de ditandatangani bia lengkap serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana adanya, laporan sebagaimana dimaksud pada harus dimaksud pada berupa karcis atau nota disampaikan kepada bupati selambat lambatnya (lima belas) hari setelah tanggal diterimanya laporan oleh subjek pajak. nan bentuk, isi dan tata cara pengisian dengan peraturan isian laporan ditetapkan tata cara penerbitan skpd atau dokumen lain yang pan. dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. pai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian nan dan penyampaian skpd atau dokumen lain yang bab dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengan peraturan bupati. bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran babi sea pajak yang. terutang paling lama, ptt tiga ari kerja setelah saat terulangnya pajak. insentif pemungutan skpd, std, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang wm) instansi jang melaksanakan pemungutan pajak dapat menyebabkan jumlah. pajak yang harus dibayar diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja. bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu id) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan bulan) sejak tanggal diterbitkan. belanja daerah. kan bupati atas permohonan wajib pajak setelah tata. cara pemberian. dan pemanfaatan insentif memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk undangan.babak . pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan surat tagihan pajak penundaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bupati dapat menerbitkan stp jika: . pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. . dari hasil penelitian std terdapat kekurangan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. pembayaran sebagai 'akibat salah tulis dan atau salah pajak yang terutang berdasarkan skpd, std, surat hitung. naa keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa dan putusan banding, yang tidak atau kurang bayar bunga dan atau denda. oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. |
ara jaga kan aap tahun nomor peraturan tahun bea menag utang ajak rela fat. tahun per een bupati gowa peraturan daerah kabupaten gowa pajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gowa, menimbang: bahwa berdasarkan huruf d'tah membayar apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana dimaksud mena dengan ena surat peran ada bupati atau pejabat tidak memberikan kelebihan jak dilakukan keputusan, pembetulan, pembatalan, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak kaimana pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan setelah lewat waktu (dua) bulan sejak bur besar sanksi administrasi dianggap dikabulkan. bupati atau pejabat memberikan masa batan. pembayaran ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau kelebihan pajak. .pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. tak diperhitungkan dengan apabila kelebihan pembayaran pajak kiper bab xiv utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam uban pengembalian kelebihan pembayaran pajak pembayarannya dilakukan dengan cara mata bukti wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran. kelebihan pembayaran pajak kepada. bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: bab nama alamat pajak: keberatan dan banding besarnya kelebihan pembayaran pajak: alasan yang jelas. wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian skpd, jan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus skpd, memberikan keputusan. pemotongan atau pemungutan oleh penata pantai apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang dilampaui, bupati atau pejabat tidak. memberikan keputusan, perpajakan daerah. ' ) dimaksud pada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak permohonan keberatan ebeg nan bahasa indonesia dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam harus: disampaikan secara pasar waktu paling lama (satu) bulan. dengan disertai alasan alasan apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, keberatan harus diajukan dalam jangka meki peling kana kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada (tiga) bulan sejak tanggal sura, kecuali langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang pemungutan sebagaimana dimaksud pada akta itu pajak dimaksud. jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar ya. waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pali ikut sei pajak yar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib keberatan pia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana (l) jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dianggap dan tidak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran disertai, ana surat keberatan sehingga tidak pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tanda penerima (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (dua atau jabat tual keberatan yang diberikan oleh bupati puluh empat) bulan. kedua ditunjuk atau tanda pengiriman surat imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung melaluiskpd. bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sanksi administratifjumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pajak yang terutang. sahnya ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (lima telah lewat dan bupati tidak memberi suatu lean belas) bulan sejak saat terulangnya pajak. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkwajib pajak kepada pengadilan pajak aganmhanan banding hanya dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan ' keberatannya yang ditetapkan dengan peraturan mengenai sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa permohonan banding sebagaimana dimaksud eng denda sebesar (lima puluh persen) dari jumlah pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak alasan yang jelas dalam jangka waktu (tiga) bui pai yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. keputusan diterima, dihampiri salinan dari lan sej dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, keberatan tersebut. keputusan sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh pengajuan permohonan banding menangguhkan dewa'iban persen) sebagaimana yang dimaksud pada tidak membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tangal dikenakan. aa. penerbitan putuspidana ndak pidana bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah lampaui jangka waktu (lima) tahun sejak saat terulangnya gi jak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian hun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkorang, sea ank: kana .tehran asin limpo diundangkan sungguminasa pada tanggal mei singa skr can daerah pga pai pan ta. yespct comment daerah kabupaten gowi.pajak daerah yang selanjutnya disebut pauk adalah kombu dewan perwakilan rakyat daerah badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, kabupaten gowa. dan kemakmuran rakyat. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang bupati gowa merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun .memutuskan: yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, cetakan perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik tetapkan peraturan daerah kabupaten negara (bumn), atau badan usaha milik daerah (bumi) owa tentang pajak reklameabras penyelenggaraan reklame. peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang daerah adalah kabupaten gowa. bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial pemerintah kenaikan, bukan, ikan, atau untuk kabupaten gowa. penyelenggara pemeran daerah badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dewan perwakilan rak dan atau dinikmati oleh umum. yat dae dprd adalah lembaga yang selanjutnya disingkat subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat unsur penyelengg ntah rakyat daerah sebagai dikenakan pajak ara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati gowa. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pejabat adal har . jak, jak, dan pajak pemain adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang titan 'perpajakan sesuai dengan undangan yang berlaku. aturan perundang peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. peraturan daerah adalah nilai jual objek pajak reklame, yang selanjutnya disingkat peraturan perancang yang duty dibentuk oleh dprd kabupaten g undangan yang nor adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya bersama bupati gowa. (ngan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara peraturan bupati adalah peraturan bupati gowa reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan kantor pelayanan terpadu adalah kantor pelayanan terpadu reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos kabupaten gowa.disingkat sebagainya sampai dengan bangun reklame rampung, surat tagihan pajak arah, yang dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang std, ada aktif berupa bunga dan atau denda. 'empat yang lebih diijinkan. sai pembetulan adalah surat keputusan yang nilai sewa reklame, yang selanjutnya disingkat nsr adalah surat kupu kesalah tulis, kesalahan hitung, dan atau menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame nor) membetulkan penerapan ketentuan tertentu dalam engan nilai strategis. am: tasa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau peraturan tenan darat angka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling terdapat daerah, serat ketetapan pajak daerah una (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib ketetapan paj surat ketetapan pajak daerah kurang bayar ajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak kurang jabar dan pajak daerah nihil, surat terutang. ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak ahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun tetap keputusan pembetulan atau surat keputusan slender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku daerah, surat cpu ing tidak sama dengan tahun kalender. surat keputusan atas jak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada surat surat pemberitahuan latu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam keberatan surat ketapang pajak daerah, surat ketetapan bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan pajak basa oran bayar, surat ketetapan pajak daerah undang undangan perpajakan daerah. ii. pajak tambahan, surat ketetapan pajak daerah pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kurang tetapan pajak daerah lebih bayar, atau himpunan data objek dan subjek pajak, penentuan nihil, sura ketiga yang diajukan oleh wajib sahnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pemungutan sen jak kepada wajib pajak serta pengawasan penyebarannya. ajak. ajak atas seni adalah adalah sistem kompensasi yang diberikan putusan banding adalah putusan badan perawi diajukan pada skpd pengelola pajak yang menghasilkan banding terhadap urat dapatan dan penerimaan daerah, dimana jumlah yang oleh wajib pajak naya hukum yang dapat dilakukan oleh berikan tergantung dari hasil yang dicapai. dancing atau man uai pajak terhadap suatukeputusan rat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat wajib paj pan banding, berdasarkan peraturan ngan ssd, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dapat dangan pernafasan yang berlaku. telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah perundangan dalah tati roses pencatatan yang dilakukan lakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembukuan masa akan mengumpulkan data dan informasi bayaran yang ditunjuk oleh bupati secara tera meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan rat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat keuangan wana al harga perolehan dan penyerahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan dan biaya, sea ang ditutup dengan menyusun laporan 'airnya jumlah pokok pajak yang terutang.tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sejenisnya, perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka label merek produk yang melekat pada barang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari perpajakan daerah. produk sejenis lainnya, penyidikan tindak pidana di.bidang perpajakan daerah adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat serangkaian tindakan" yang: dilakukan oleh penyidik untuk pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah usaha atau profesi tersebut, yang terjadi serta menemukan kerangkanya. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. bab subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang nama, objek dan subjek pajak menggunakan reklame. wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang ngan menyelenggarakan reklame. velenggarn reklame, dikenakan pajak atasobjek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. objek pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi: reklame papan billboard videotrop megaton dan sejenisnya: bab reklame kain, dasar pengenaan tarif dan dasar cc. reklame melekat, stiker: perhitungan pajak reklame selebaran: pekat berjalan, termasuk ada kendaraan, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. reklame apung: dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai reklame ana asa sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. reklamefilmalidesdan mas iri. nilai reklame peragaan, dalam ha! reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dihitung ikan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, asi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, setiap wajib pajak melaporkan data subjek dan objek pajak. hah, dan ukuran media reklame. laporan sebagaimana dimaksud pada harus diisi . lam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh idak diketahui dan atau dianggap tidak dejas nilai wajib pajak ata kuasanya. kod pada a.n reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor laporan sebagaimana dimaksud pada harus bagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati selambat lambatnya (lima perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud belas) har: setelah tanggal diterimanya laporan oleh subjek la adalah sebagai berikut: pajak. nor nilai strategis bentuk, isi tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan sil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud arah "pa ditetapkan dengan peraturan bupati. bab penetapan pajak ajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima pasai berdasarkan 'laporan sebagaimana dimaksud dalam pasai bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan skp), pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan bab vii mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam tata cara pemungutmembayar pajak yang terutang bab berdasarkan surat ketetapan pajak. wilayah pemunguttan pajak reklame adalah ungu ajak reklame adalah kabupaten gowa. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud bab pada berupa karcis atau nota perhitungan. masa pajak pasa! tata cara penerbitan skpd atau dokumen lain yang 'ajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya (satu) dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam kalender. diatur dengan peraturan bupati. bantuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan skpd, std, surat keputusan pembetulan, surat keputusan campaign skpd atau dokumen jain yang dipersamakan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah bagaimana dimaksud dalam diatur pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar yan peraturan bupati.bupati 'atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang dibentuk apat memberikan persetujuan insentif pemungutan kepada wajib pajak untuk menganggur atau menunda . pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar y49 (dua tani yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi persen) setiap bulan. endif atas dasar pencapaian kinerja. ii persyaratan untuk dapat menganggur dan menunda meriam insentif sebagaimana dimaksud pada . pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan tetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja penundaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan merah. ann dengan peraturan bupati. terima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran seni ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan pasa! aturan perundang undangan. pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. pajak yang terutang berdasarkan skpd, sid, surat bab keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat tagihan pajak putusan banding, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib 15. pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. dapat menerbitkan std jika penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan jak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil penelitian speed terdapat kekurangan pembayaran sag lain n atau denda. yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam skpd dan std. babi apabila pembayaran pajak dilakukan tempat liatslambatnya jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati, teras yaa yang tentang pali ana giga puluh) beliflityitan pajak sebagaimana dimaksud pada dan kerja setelah saat terulangnya pajak. lake lengan menggunakan ssd. setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat melunasi utang pajaknya, setelah lewat (sepuluh) hari sejak dalam buku penerimaan. tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku jabat ikan permintaan penetapan tanggal pelelangan pal pejabat mengaji penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada kepada kantor lelang negara. ditetapkan dengan peraturan bupati. annbra sebagai awal ti. setelah jadwal pelelangan sebagaimana ditetapkan,asuimang dimaksud pada dikeluarkan olehjep jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam bab angka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ialah kedaluwarsa penagihan (d) hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah atu) hari sejak tanggal surat teguran atan surat peringatan melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat tau surat lain yang sejenis.bila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka terganggu apabila: jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa atau segera menerbitkan surat perintah melaksanakan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik sitaani tersebut. sejak tanggal penyampaian surat paksa bab xiii pengakuan ang pajak secara langsung sebagaimana pembetulan, pengurangan atau penghapusan pse canada huruf adalah wajib pajak dengan sanksi administratif dan pengurangan atau menyatakan masih mempunyai utang pajak dan pembatalan ketetapan pajak belurtas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan dapat membetulkan skpd, std, atau skpd yang dalam permohonan keberatan oleh wajib pajak. ii penerbitannya terdapat kesalahan tulis: dan atau kesalahan hitung dan atan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu pasai dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah. utang pajak yang tidak mungkin ditagih laci karena bupati dapat: ' untuk melakukan penagihan saragih bagi kare na. bak mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif dihapuskan. berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak menurut peraturan perundang undangan perpajakan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudtata cara penghapusan piutang pajak yang sudah mengurangkan atau membatalkan skpd, std, atau kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. skpd yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan std: bab xipembebasan yang ditentukan, dan pajakberdasarkan permohonan wajib pajak dapat kondisi tertentu objek pajak. memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebanan permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan pajak. dan penghapusan sanksi administratif atas skpd, std tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada secara tertulis oleh wajib pajak kepada bupati, atau pejabat ditetapkan oleh bupati. selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima skpd |
uas sen adaa ban, hanan nan apa) aa gowa aan peraturan daerah kabupaten tes ter .u nomor tahun retribusi penyelenggaraan (s3 bea ba: tae " bagian hukum sekretariat daerah kabupaten gowa . tahun . nan ber ben bo. bl: menamakan atas aa. ke. ina boo ann ben nur peak peraturan daerah kabupaten gowa : nomor tahun retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan.yang maha esa menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah terkoordinasi dan berkesinambungan, bahwa peraturan daerah kabupaten gowa " . nomor tahun tentang retribusi . pungutan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipandang tidak sesuai lagi kondisi perkembangan sekarang, sehingga perlu ditinjau dan diganti: dipergunakan bukti otentik bagi yang bersangkutan. babi registrar dan pejabat pencatat sipil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil warga negara garis indonesia desa kelurahan dilaksanakan olah registrar. kata pada wilayah tertentu kabur aten, bupati dapat mengangkat pejabat pencatat sipil luar biasa dari pegawai negeri sipil yang pagatan" nan kamus . ingin persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan dimaksud dai pencatatan sipil daerah yang berkedudukan kecamatan. registrar sebagaimana dimaksud dalam diangkat dengan aga nag keputusan bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dimaksud dalam persyaratan. mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam sfl). pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dirtiksud dalam pejabat pencatat sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari melaporkan hasil catatannya kepada bupati. skpd yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan babi senat tan sipil kabupaten. dan kewajiban pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam hak d neuananana diangkat oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi pasang persyaratan atas usulan kepala skpd yang mengelola gd) seti panen setiap penduduk, penduduk tinggal sementara dan penduduk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten. musiman. wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada lurah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ini pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan tasi dat terjadi memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani termasuk melaporkan setiap asi yang terjadi. register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akan babi akta akta catatan sipil nomor induk kependudukan dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam berhalangan, maka bupati dapat menunjuk pejabat lain dari skpd yang mengelola pendaftaran penduduk dan nomor induk kependudukan nik) diberikan kepada setiap pencatatan sipil. orang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk. nomor induk kependudukan nik) sebagaimana dimaksud administrasi kependudukan tingkat kabupaten. dalam berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak persyaratan dan tata cara mendapatkan kartu keluarga berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki. satu. nomor induk kependudukan nik). oo. bagian kedua ena uan penduduk ktp .(@) nomor. induk. kependudukan nik) digunakan sebagai acuan. . kartu tanda penduduk ktp) penyelenggaraan pendaftaran penduduk:dan pencatatan sipil dan tercantum. pada. kartu: keluarga kk), kartu. tanda setiap penduduk yang telah berusia (hidup belas) tahun penduduk ktp) dan kutipan akta catatan sipil. . atau belum berusia (tajuk belas) tahun tetapi sudah kawin nomor induk kependudukan nik) terdiri dari digit dan atau pernah kawin wajib memiliki ktp. diletakkan pada posisi mendatar. baso real setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki (satu) ktp. bkb bea kartu tanda penduduk ktp) berlaku secara nasional kartu identitas kependudukan digunakan sebagai tanda pengenal dalam rangka memperoleh pelayanan.publik. naa bagian pertama: nan kartu keluarga kk) kartu tanda penduduk ktp) ditandatangani oleh pejabat nan yang ditunjuk diberi kewenangan oleh. bupati, yaitu kepala date ann aad enggan inai skpd yang membidangi pelaksanaan kegiatan administrasi setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga: kependudukan tingkat kabupaten. dalam kartu keluarga kk) tercatat data' kepala keluarga kartu tanda penduduk ktp) berlaku untuk masa waktu damanggota keluarga: soo ana (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat lambatnya setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya. anggota keluarga wajib melapor dar mengganti dengan kartu bagi: penduduk warga negara indonesia yang berusia keluarga kk) yang baru. . (enam puluh) tahun keatas diberikan ktp yang berlaku kartu keluarga kk) diberikan kepada penduduk kabupaten. seumur hidup. pan persyaratan dan tata: cara mendapatkan kartu tanda kartu keluarga, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk diberi kewenangan oleh bupati yakni kepala dinas penduduk ktp) ditetapkan dengan peraturan bupati unit kerja yang merupakan unit kerja pelaksana kegiatan kartu tanda penduduk ktp) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat masa berlaku kartu identitas tinggal sementara lamanya tinggal (satu) tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala skpd yang menangani kegiatan 'administrasi kependudukan tingkat kabupaten. ktp warga negara asing diperoleh apabila yang han bersangkutan telah mendapatkan kartu izin tinggal tetap bab vii kitap) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang: pelaporan masa berlaku ktp warga negara asing sesuai dengan kartu bagian pertama. izin tinggal tetap yang dimiliki. npan kelahiran dan lahir mati bagian ketiga tataan wanara karta pengganti tanda identitas kati) setiap kelahiran dilaporkan kepada lurah kepala desa setempat dalam" jangka waktu 'selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan" diterbitkan surat setiap penduduk yang berusia (dua belas) tahun keatas . keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh lurah sampai dengan (enam belas) tahun dan belum kawin wajib kepala desa. . lea memiliki kartu pengganti tanda identitas. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam kartu pengganti tanda identitas dimaksud dalam: ini dicatatkan dalam buku induk penduduk 'dan buku dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala skpd yang mutasi penduduk: senat menangani kegiatan administrasi kependudukan tingkat kabupaten. setiap kelahiran: bayi yang' meninggal" dalam" kandungan bagian keempat yang berumur (tujuh) bulan kandungan, wajib dilaporkan kartu identitas tinggal sementara kits) kepada lurah kepala desa dalam jangka waktu selambat lambatnya (empat belas) hari sejak kelahiran dan setiap penduduk wni yang bermaksud tinggal sementara diterbitkan surat keterangan lahir mati. diluar domisili tetap wajib mendapatkan kits. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam kartu identitas tinggal sementara diurus selambat lambatnya ini dicatatkan dalam buku induk penduduk. (empat belas) hari sejak kedatangannya. prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud dalam ini ditetapkan dengan peraturan bupati. perpindahan penduduk wni ditetapkan sebagai berikut klasifikasi alamat dalam satu kelurahan wajib melapor bagian kedua pada lurah kepala desa setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang baru, kel eca asa klasifikasi antar kelurahan dalam satu kecamatan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau tandatangani oleh camat yang bersangkutan: kuasanya kepada lurah kepala desa setempat dalam jangka pen waktu selambat lambatnya (tiga) hari sejak tanggal klasifikasi antar kecamatan dalam satu kabupaten, kematian dan diterbitkan surat: keterangan kematian yang klasifikasi antar kabupaten dalam satu provinsi dan ditandatangani oleh lurah kepala desa. ditandatangani oleh. kepala skpd yang membidangi pelaporan kematian sebagaimana. dimaksud. dalam kegiatan administrasi kependudukan tingkat ini dicatatkan. dalam buku induk penduduk dan buku kabupaten. mutasi penduduk. . klasifikasi perpindahan antar provinsi dalam wilayah prosedur dani tata" cara pelaporan dimaksud" dalam republik indonesia dan ditandatangani oleh pejabat yang ini ditetapkan dengan peraturan bupati berwenang. patah bahan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud sha ena bab . dalam dilakukan dengan. penerbitan surat pendaftaran perpindahan penduduk keterangan pindah datang. dalam wilayah republik indonesia pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud bagian pertama dalam daerah tujuan pindah dilakukan pendaftaran pindah datang penduduk wni.ana datang daerah asal. setiap .perpindahan penduduk, dalam daerah wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan kepada pejabat yang surat keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar berwenang. tag tag penerbitan daerah asal atau daerah tujuan: perpindahan penduduk sebagaimana disebutkan. dalam penerbitan perubahan alamat dalam ktp daerah ini dicatat dalam buku induk penduduk dan buku tujuan. mutasi penduduk. penerbitan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama (tiga kepala keluarga: puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani surat ket pindah dat kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pangan datang daerah asa kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga atau anggota keluarga. penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi ana sampai dengan klasifikasi , dilakukan oleh unit kerja yang bagian kedua mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pendaftaran pindah datang penduduk orang asing kabupaten daerah asal. dalam wilayah republik indonesiaag. ditandatangani daerah asal diberikan kepada penduduk pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang untuk diteruskan daerah tujuan guna mendapatkan penduduk orang asing dalam wilayah indonesia dengan pengesahan dari unit. kera vang mengelola pendaftaran klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam peng yang penduduk dan pencatatan sipil kabupaten. pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud surat katana pindah dimana dalam dilakukan dengan penerbitan:surat keterangan sarat ai), so) kanan dasar dimaksud pindah datang oleh skpd yang mengelola pendaftaran gagal penduduk dan pencatatan sipil kabupaten. penerbitan bagi orang asing tinggal tetap daerah asal atau daerah tujuan dan penerbitan perubahan sah pindah datangnya penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang sesuai klasifikasi. alamat ktp bagi orang asing tingal tetap daerah tujuan atau perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud . orang asing tinggal terbatas daerah tujuan. dalam dilakukan oleh skpd yang mengelola penerbitan sebagaimana dimaksud dalam huruf pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.dalam (satu) daerah tujuan bagian ketiga kartu identitas tinggal. sementara sebagaimana dimaksud pendaftaran penduduk wni tinggal sementara dalam berlaku selama satu) tahun dan dapat : diperpanjang. kan pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran warga negara . indonesia yang bermaksud tinggal! sementara luar domisili bab atautempattinggal tetap. pendaftaran perpindahan penduduk antar negara tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam bnn bagian pertama dilakukan selama (sembilan puluh) hari berturut turut pendaftaran perpindahan penduduk wni luar negeri sampai dengan (satu) tahun. ooo tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam d): pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan tidak termasuk warga negara indonesia yang melakukan penduduk warga negara indonesia luarnegeri. tugas atau sekolah kedinasan. @) perpindahan penduduk luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dengan tujuan untuk menetap selama (satu) tahun berturut turut atau lebih dari satu) tahun. kepala desa atau lurah melakukan pendaftaran wni tinggal inn haa sementara daerah asal dan menerbitkan surat keterangan pindah antara sementara yang disahkan oleh camatm disahkan pendaftaran wni tinggal sementara daerah tujuan oleh camat setempat. . ana dilakukan oleh kepala desa lurah berdasarkan laporan maan dana penduduk. paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak 27 diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah surat pengantar pindah luar negeri sebagaimana dimaksud asal dalam diberikan oleh! kepala: desa atau lurah kepada pendaftaran wni tinggal sementara sebagaimana dimaksud penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola dalam dilakukan dengan menerbitkan kartu identitas pendaftaran penduduk dan: pencatatan sipil kabupaten tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah .ke luar sementara. negeri. surat keterangan pindah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai salah satu syarat orang asing yang telah berada indonesia dan telah dalam pengurusan paspor. mengubah status menjadi izin tinggal, benda bagian kedua . nan pendaftaran kedatangan wni dari luar negeri pendaftaran kedatangan orang asing dilakukan oleh unit kerja aan pasai yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pemerintah kab aten melakukan pendaftaran lae ( kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama warga negara indonesia mega ara kedatangan kempot belas) hati kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas. pendaftaran kedatangan warga negara indonesia sebagai pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dilakukan oleh unit kerja yang dalam dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pa. tempat tinggal. kabupaten dengan menerbitkan surat keterangan datang dari |. surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud luar negeri. . dalam diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat bagi terangan datang dari luar negeri donna dae! bagian keempat. dan ktp. geri sebagai dasar penerbitan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas . yang mengubah status menjadi tinggal petatana pencatatan sipil kabupaten berdasarkan laporan penduduk pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk orang paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak asing tinggal terbatas yang mengubah status penduduk menjadi kedatangan daerah tujuan. tinggal tetap. endif bagian ketiga pasa132 endif taran kedatangan orang asing dari luar negeri pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang pasai mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap ()) orang asing yang baru datang dari liar negeri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh unit mendapat izin tinggal terbatas. per yang telah xuduk rentan adrninduk:sebagaimana dimaksud! dalam pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang terdiri atas mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap penduduk korban bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar pendudukkorban berbicara sosial, penerbitan kk dan ktp. orang terlantar, dan. komunitas terpencil. . . nana nanah . bagian kelima . . pendaftaran kepindahan penduduk orang asing luar negeri pendataan: pengungsi dan penduduk 'korban bencana pasai3 sebagaimana dimaksud dalam huruf'a dan pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk orang dilakukan pada.saat terjadinya bencana alam map bencana asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang'akan aeralkemsuban soal, pindah luar negeri. pendataan 'orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk timpendataan. . dab ana pendaftaran kepindahan penduduk orang asing luar negeri ban tan pal antena sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh unit jenis jenis pelayanan kependudukan meliputi: .: . . kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan (a) kartu tanda penduduk ktp). sisi kabupaten. lok taun ten tan, bean dalam dilakukan oleh penduduk orang asing unit (c) kartu pengganti tanda identitas kati), . kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan itas tingga ts), sipil kabupaten. po. (@) kartu identitas tinggal sementara kits): (e) surat keterangan pindah antar provinsi, . . pendant penduduk kelima surat' keterangan pindah antar kota kabupaten dalam provinsi, arah penduduk tan admin ani nan ane sin ena administrasi kependudukan surat keterangan pindah dalam wilayah kabupaten gowa asal ton indah kabinet kan (h) surat keterangan penduduk sementara wna eferin kabupaten melakukan than pend na: ata adminduk. pena penduduk rentan surat' keterangan pendaftaran penduduk tetap wna surat keterangan tempat tinggal wna pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian, babi. s5 pencatatan perubahan status kewarganegaraan: pelayanan:catatan.sipil '. pencatatan ganti nama, bagian pertama penerbitan kutipan ii. hak dan kewajiban pa. bagian kedua pencatatan akta kelahiran setiap orang berhak. memperoleh pelayanan catatan sipil: dari pemerintah kabupaten. jasad setiap perisai maan (l) pencatatan kelahiran: bagi wni dan wna menurut waktu baar hard data penolakan mil laporannya tidak melewati hari sejak tanggal por mas kependudukan .dan catatan sipil untuk dicatatkan dalam buku akta.: kelahirannya dikategorikan pencatatan yang sifatnya umum ain matan pai gia pencatatan kelahiran bagi wni yang dilakukan melebihi pencatatan "sipil dilaksanakan ' berdasarkan" status batas waktu.sebagaimana dimaksud dalam ini, sang anna dikategorikan pencatatan yang sifatnya istimewa dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan diterbitkan kutipan akta daa persetujuan pencatatan kelahiran dari kepala dinas prosedur dan persyaratan pelayanan sipil bagaimana kependudukan dan catatan sipil atas nama bupati. disebut dalam dan pasat ini" diatur dengan pencatatan kelahiran bagi wna yang dilakukan melebihi peraturan bupati. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ini, . dikategorikan pencatatan sifatnya istimewa dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan tenis jenis pelayanan matahari sipil yang dimaksud dalam negeri. d):meliputi: pencatatan kelahiran untuk tahun kebawah pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dikategorikan pencatatan yang sifatnya dispensasi sesuai pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian: dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pencatatan dan .penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak bagian ketiga prosedur dan persyaratan diatur dalam peraturan bupati. pencatatan akta kematian lea pencatatan akta perceraian setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau daan ana mag kuasanya untuk mendapatkan akta kematian. mean dah nda akan penetapan kutipan akta kematian diberikan berdasarkan bukti otentik mh : setiap perceraian .yang. telah npa nani nan dari yang berwenang. ( . pengadilan negeri yang'telah mempunyai kekuatan tetap wajibdicatafkan. bagian keempat pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pencatatan akta perkawinan ini wajib dilaporkan. selambat lambatnya (uga puluh) hari kerja perkawinan yang syah apabila dilakukan menurut agama dan bagian keenam kepercayaan masing masing sesuai dengan ketentuan lot pencatatan pengendalian dan pengakuan anak nan peraturan perundang undangan yang berlaku. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ini setiap pengesahan': anak. udilalaikan setelah pencatatan wajib dicatatkan. perkawinanorangtuanya: pencatatan perkawinan bagi yang berbeda agama dapat berdasarkan pencatatan perkawinan orangtuanya dilakukan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. abs pencatatan pinggir pada .kutipan akta kelahiran anak. yang pencatatan perkawinan antar wna dapat dilakukan oleh unit bersangkutan. ana kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan pengakuan anak yang bersangkutan dilakukan setelah sipil'sesuai pedoman yang berlaku. pencatatan pengesahan aria.: pan pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan kaban bensakuat fak diterbitkan kutipan akta. selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak tanggal setiap batuan peta ata pengumuman. bagian ketujuh pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan pencatatan pengangkatan anak. apabila ada pihak pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan perkawinan setiap permohonan pencatatan pengangkatan anak, terlebih bahwa berdasarkan perimbangan undang undang nomor tahun msi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan peradilan agama lembaran negara perlu. membentuk peraturan daerah pepe indonesia tahun name kabupaten gowa tentang retribusi ban lembaran negara republik penyelenggaraan administrasi indonesia nomor kependudukan: undang undang nomor tah l.' tentang keimigrasian lembaran nazar mengingat undang undang darurat nomor tahun mati tentang pengawasan orang asing rep bli indonesia tahun nomor lembaran negara republik indonesia indo obatan.hubungan luar negeri lembaran undang undang darurat nomor tahun tentang kependudukan orang asing negara republik indonesia tahu lembaran negara republik indonesia otot.m undang undang nomor tahun tentang mak asasi manusia lembaran tentang pembentukan daerah daerah negara republik indonesia tahun tingkat sulawesi lembaran negara nomor. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor publik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik undang undang nomor tahm indonesia nomor tentang perubahan atas undang und:ng undang undang nomor tahun: nomor tahun tentang pajak daerah tentang penambahan atau perubahan nama retribusi daerah lembaran nagan keluarga lembaran negara republik republik indonesia tahun mor indonesia tahun nomor tambahan mbarlindungan anak lembaran dahulu mendapatkan penetapan pengadilan negeri. bab xii r) pencatatan akta untuk pengangkatan anak dilaksanakan pencatatan kelahiran terlambat setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri. pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan setiap pencatatan kelahiran wni yang laporannya melebihi pengadilan negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola hari kerja sejak tanggal kelahirannya diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk dan: pencatatan. sipil berdasarkan. . persetujuan pencatatan kelahiran terlambat. laporan penduduk paling lama .(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. bab xiii ani tana sistem informasi'administrasi kependudukan dgn nee bagian kedelapan . kan bagian kesatu tan pencatatan akta ganti nama: :. ' tujuan siak pencatatan. .ganti .nama. wni :dan wna harus. mendapatkan pengelolaan siak. bertujuan: penetapan pengadilan negeri. meningkatkan kualitas.pelayanan pendaftaran penduduk dan) nan pencatatan sipil, pan oragitesa ans bagian kesembilan". menyediakan data dan informasi skala nasional dan .daerah pencatatan kutipan: .setiap akta: antena alan jalan. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem ena kan pena laporan ntuk pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. aman dea ama bagian kedua ann bab "ntah unsur siak terjadi luarnegeri pan 48. siak. merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dati unsur: pan asah nan database: setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi perangkat teknologi informasi dan komunikasi: luar negeri bagi penduduk kabupaten wajib didaftarkan pada sumber daya manusia: dinas. pemegang hak akses, lokasi database: f . pengelolaan database: pemeliharaan database: sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pengamanan database: huruf adalah pranata komputer. pengawasan database: dan dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud dalam data cadangan (back up data disaster recovery centre): belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia bah yang mempunyai kemampuan bidang komputer. database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam haul meraup akan ikut ulan berbagai jenis data pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf pendudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang adalah petugas yang diberi kewenangan untuk membuka data saling berhubungan satu sama jain dengan menggunakan boa base perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data, database sebagaimana dimaksud dalam berada kabupaten asia penyelenggara dinas kependudukan dan lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf pencatatan sipil. berada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. perangkat teknologi .informasi dan komunikasi sebagaimana pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam huruf maksud dalam huruf diperlukan untuk meliputi kegiatan: mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) dalam database kependudukan, atau manual, tan pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi sebagaimana dimaksud pada huruf elektronik offline) atau manual! hanya dapat dilakukan oleh penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai instansi pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas informasi data kependudukan, komunikasi datan catatan sipil dikelola dan disimpan dinas bukan dan jatisari sipil kabupaten: ' pemeliharaan: pengamanan dan pengawasan database. kependud dan catatan upa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud huruf, dan huruf dilakukan oleh pemerintah kabupaten. dalam merupakan lena. negara yang harus pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dipelihara, dijamin keamanan dan dimaksud dalam meliputi data dalam database, data kependudukan dan catatan sipit karena kerahasiaannya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, center dan data cadangan (back up data'disaster recovery . pemerintah, dan swasta setelah mendapat izin dari bupati. centre). . . bab'xv bagian ketiga pelaporan data kependudukan dan pembiayaan aan os, catatansipil . segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan lurah kepala desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran siak. dibebankan:pada anggaran pendapatan dan belanja daerah penduduk dan pencatatan sipil wilayahnya kepada camat kabupaten. (ntu) kali setiap bulan selambat lambatnya sampai tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. . . aa. bean raya. camat wajib melaporkan: data hasil pendaftaran: penduduk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam digunakan dan pencatatan sipil wilayahnya. kepada bupati melalui untuk membiayai penyelenggaraan siak sesuai dengan wewenang dinas' (satu) kali setiap bulan selambat lambatnya sampai dan tanggungjawabnya. dengan tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bupati wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk bab xiv dan pencatatan sipil wilayahnya kepada gubernur sulawesi pengelolaan data informasi kependudukan selatan. dan catatan sipil data: dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk babi bab xviii pom. penyuluhan dan pelayanan langsung pengawasan dan penertiban malang asal es dd) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan pejabat yang berwenang dan instansi yang terkait melakukan kewajiban bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan perairan sipil dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan. daerah ini. penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan secara rutin baik langsung ini dilakukan. (dua) kali dalam setahun atau maupun tidak langsung. sewaktu waktu apabila diperlukan. bab xvii bab xix pencabutan dan pembatalan dokumen kewajiban membawa bukti diri kependudukan dan catatan sipil setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan. dinas kependudukan dan catatan sipil dapat membatalkan dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud dan mencabut dokumen kependudukan apabila yang pada wink adalah perwakilan negara asing, bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi alamat lama anggota organisasi internasional dan keluarganya: tanpaadalaporankepindahan. dinas kepciididukan dah" catatan sipil dapat niemibatalkan blangkon kependudu dan mencabut dokumen catatan sipil apabila diperoleh tidak tang melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan bagian kesatu dengan keputusan bupati. pengadaan pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada: dan ini diumumkan melalui papan pengadaan bangko dilakukan oleh pemerintah kabupaten pengumuman dinas. dengan memilih perusahaan percetakan yangangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi bangko dari dan menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam aset departemen dalam negeri, sebelum melakukan pengadaan. ". ini. bagian kedua nan pan golongan retribusi maa tak bil pre batangan isian elemen data bangko tp, surat keterangan tinggal sementara dan surat keterangan tempat tinggal retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte register akta serta kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan catatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum sistem manual atau menggunakan perangkat lunak sistem informasi administrasi kependudukan. bab xxiv besarnya tarif retribusi metric babi anan perang penduduk besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan dan catatan sipil ditetapkan sebagai berikut pendaftaran penduduk pelayanan pendaftaran penduduk. dan pencatatan sipil. dikenakan kartu tanda penduduk retribusi. wni rp. babxixil. wna rp. nama, obyek dan subyek retribusi kartu keluarga rp. kartu pengganti tanda identitas ' rp. dengan nama retribusi penggantian biaya: cetak dokumen kartu identitas tinggal sementara rp. jaa dan catatan sipil dipungut retribusi. surat keterangan pindah antar provinsi rp. obyek retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh f . surat keterangan pindah antar rp. pemerintah daerah atas pemberian dokumen kependudukan kota kabupaten dalam provinsi. dan penerbitan akta catatan sipil. par surat keterangan pindah dalam: rp. subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan wilayah kabupaten surat keterangan pendaftaran rp. akta kutipan penduduk sementara wna tan dawn rp. haa pendaftaran rp. wna nan rp. surat keterangan tempat rp. surat keterangan terlambat . rp. sono tinggal wna aan pendaftaran perkawinan akta catatan sipil wni akta perkawinan ap): rp. wni akta pengangkatan atik (a). dalam kantor rp. wni man ana rp. (b). luar kantor rp. wna rp. wna ji. akta pengakuan anak. (@). dalam kantor rp. wni rp. (b). luar kantor rp. awan hen naa rp. akta perceraian ac) akta pengesahan anak. wni rp. dini . rp, wna rp. wna rp. bila terlambat melapor dalam jangka waktu (tiga) bulan bila terlambat melapor dalam jangka waktu (tiga) bulan dikenakan biaya tambahan sebesar (lima puluh persen) dikenakan biaya tambahan sebesar (lima puluh persen) dari akta kematian akm) besarnya tarif retribusi dimaksud dalam ini. wni rp. kanan wna rp. ina akta ganti nama agn) rp. akta perubahan ap) rp. bab xxv . tata cara pemungutan dan data yang tidak benar diajukan sebagai dasar pembuatan kk, penagihan retribusi ktp dan akta akta catatan sipil serta dokumen kependudukan lainnya yang diterbitkan oleh skpd, maka dapat dicabut. tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh manan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan ana peraturan perundang undangan yang berlaku. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. bnn setiap orang yang melanggar ketentuan bab xxvi igr cd, dan pengurangan, kepingan mar aturan daerah dan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pembebasan retribusi hukuman kurungan paling lama' (tiga) bulan atau denda paling banyak rp. lima puluh juta rupiah). bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan induk pidana sebagaimana: dimaksud dalam: adalah pembebasan retribusi. peningkatan nebula an,.| keringanan dan pembebasan sebagaimana san bab xxix dimaksud dalam ini diberikan dengan ketentuan penyidikan memperhatikan kemampuan wajib'retribusi. . tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi nan aan aan ditetapkan dengan peraturan bupati. pejabat pesawat negeri sipil tertentu di: lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai nah babxxvil penyidik untuk: melakukan penyidikan tindak pidana sanksi administrasi '. (bidang perpajakan daerah atau retribusi, .sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum acara pidana yang berlaku. bagi: penduduk yang terlambat melaporkan mengurus, akta wewenang penyidik sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur pada peraturan daerah ini ana dikenakan sanksi (lima puluh persen) dari retribusi yangditetapkan. bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas, penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah meneliti, mencari, dan mengumpulkan. keterangan tag menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran penyidik sebagaimana. dimaksud dalam perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak memberitahukan dimulainya penyidikan dan. menyampaikan pidana perpajakan: daerah retribusi, hasil pendidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi pejabat polisi negara republik. indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalan undang undang hukum acara atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pid ang berlaku retribusi daerah, ilaha yang demak. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen bab dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah dan retribusi: ketentuan peralihan bentuk, isi, format dokumen pendaftar penduduk dan surat serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan formulir formulir. asian permohonan pendaftaran dan tugas penyidikan tindak. pidana bidang retribusi pelayanan yang masih ada sekarang ici dist hingga daerah: tuai berakhir masa berlakunya. penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang (satu) ini, ditetapkan dengan peraturan bupati. meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan naa sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan babxxxi atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf ketentuan penutup h, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah: ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dengan peraturan bupati. diperiksa sebagai tersangka atau'saksi: menghentikan penyidikan) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran dengan berlakunya peraturan derah ini, maka peraturan daerah . hana kabupaten gowa: nomor tahun tentang retribusi . penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan . sipil lembaran daerah kabupaten gowkanan . ditetapkan sungguminasa pada'tanggal yo1 perma pan (a3 bupati gowa, ichsan yasin limpo diundangkan gowa padatanggal rei pang (cf kabupaten gowa, muh. yusuf comment lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor negara republik indonesia tahun undang undang. nomor tahun nomor tambahan lembaran negara tentang administrasi kependudukan republik.' peraturan perundang lembaran negara republik indonesia undangan: lembaran negara republik bnn nomor koe indonesia tahun nomor tambahan peraturan pemerintah nomor tahun . lembaran: negara republik indonesia tentang pendaftaran orang asing lembaran nomor4389y, negara republik: indonesia tahun undang undang nomor tahun bs. nomor s1, tambahan. lembaran negara tentang: pemerintahan daerah lembaran kh. republik indonesia nomor negara. republik indonesia tahum peraturan pemerintah nomor tahun .i nomor tambahan lembaran negara tentang perubahan. batas batas daerah republik indonesia nomor. . kotamadya makassar dan kabupaten gowa, io. sebagaimana telah diubah dengan undang maros dan pangkajene dan kepulauan dalam undang nomor tahun tentang lingkungan daerah propinsi sulawesi . penetapan peraturan pemerintah pengganti kang selatan lembaran negara republik undang undang nomor tahun indonesia tahun nomor tambahan |. tentang perubahan atas undang undang lembaran negara republik indonesia . nomor. tahun tentang pemerintahan nomor daerah menjadi undang undang lembaran peraturan pemerintah nomor tahun negar republik indonesia tahun tentang retribusi: daerah lembaran negara tag apa patahan lembaran negara republik indonesia tahun: nomor publik indonesia nomor tambahan lembaran: negara republik undang undang nomor tahun indonesia nomor tan ang. kewarganegaraan republik peraturan pemerintah nomor tahun akn negara republik tentang pedoman penyusunan dan penerapan ones aan nomor tambahan standar pelayanan minimal lembaran lembaran negara republik indonesia negara republik indonesia tahun nomer nomor tambahan lembaran negara memutuskan republik indonesia nomor peraturan pemerintah menetapkan: retribusi penyelenggaraan era uran pemerintah nomor tahun administrasi kependudukan. tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang administrasi babi kependudukan lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan ketentuan lembaran negara republik indonesia kang kana nomor ona dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten gowa nomor kabupaten adalah kabupaten gowa. tahun tentang transparansi tar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kepala daerah adalah bup ati gowa. ken hap gowa. lembaran daerah kabupaten gowa . dinas, adalah perangkat. daerah yang. diberi tugas tahun nomor seri e), menyelenggarakan. pendaftaran penduduk dan pencatatan peraturan daerah kabupaten gowa nomor sipil kabupaten gowa. .i . . tahun tentang partisipasi masyarakat camat adalah' camat:dalam kabupaten gowa. dalam penyelenggaraan pemerintahan ama kabupaten gowa lembaran daerah lurah desa adalah lurah desa dalam kabupaten gowa. kabupaten gowa tahun nomor pejabat yang berperang adalah pejabat yang mendapatkan ser) limpahan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari bupati. ken dengan persetujuan bersama penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing hewan perwakilan rakyat daerah yang bertempat unggas none kabupaten gowa warga negara indonesia wni) adalah orang orang bangsa indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan an. dengan undang undang sebagai warga negara indonesia. bupati gowa orang asing adalah orang bukan warga negara indonesia. orang asing tinggal terbatas adalah orang: asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas wilayah republik pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu instansi yang berwenang. identitas atau surat keterangan kependudukan.: li. orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami dalam wilayah republik indonesia dan telah mendapat izin penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat tinggal tetap dari instansi yang berwenang. terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu den panda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan . penduduk tinggal sementara adalah warga negara indonesia lainnya meliputi pindah. datang, perubahan alamat, serta (wni) yang bertempat tinggal luar domisili asli atau status tinggal terbatas menjadi tinggaltetap. . . tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah aan atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data berkeinginan untuk menjadi penduduk kabupaten gowa. .tentang jati diri, informasi dasar serta naya perkembangan bahan dead dialami penyu administrasi: kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan peru ban yang tang saat kelahiran.nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat nik, sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang: bersifat unik atau serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar pembangunan sektor'tain. sebagai penduduk indonesia. dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. menjadi tanggung jawab kepala keluarga. penduduk rentan administrasi kependudukan yang kartu keluarga, selanjutnya disingkat adalah kartu selanjutnya disebut penduduk rentan administrasi penduduk identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan adalah penduduk: yang mengalami: hambatan dalam dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota memperoleh dokumen penduduk yang: disebabkan oleh keluarga. bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal kepala keluarga adalah: pan daerah terbelakang. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan bertanggungjawab terhadap keluarga, kits adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang rang: bertempat tinggal luar domisili asli atau tempat tinggal orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau. . nee tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan cc. kepala kesatria, asrama, rumah yatim piatu dan lain atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama untuk menjadi penduduk kabupaten gowa. sama. buku induk penduduk yang selanjutnya disingkat bip adalah anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan: para buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang . bersama dan: bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa atau ikatan lainnya. kependudukan bagi penduduk warga negara indonesia dan pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat orang asing tinggal tetap, tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang buku mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat bmp lama ketempat baru. adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan dengan nomor urut kartu keluarga kk) kelurahan desa oleh instansi pelaksana. yang berlaku seluruh: wil negara kesatuan republik indonesia. scan negara indonesia tinggal isap daa nian me ket a. pada snn urat serangan kependudukan adalah bukti yang dimiliki buku induk penduduk sementara yang selanjutnya disingkat seseorang sete melaporkan peristiwa penting atau bis adalah buku: yang digunakan untuk mencatat yang dialami, meliputi surat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang keterangan serangan lahir mati, surat dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi sena nation, keterangan pindah dan datang, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga rat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan negara indonesia tinggal sementara dan orang asing kependudukan lainnya. tin terbatas. kartu enggan tanda identitas yang selanjutnya disingkat buku harian. peristiwa penting dan kependudukan yang waduk kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap selanjutnya disingkat bapak adalah buku yang dipakai pen yang berusia sampai dengan tahun dan atau untuk mencatat kegiatan harian desa kelurahan, win dan atau belum wajib ktp. kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan kartu identitas tinggal sementara yang selanjutnya disingkat terhadap pelaporan peristiwa kejadian penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal. buku mutasi penduduk sementara yang selanjutnya disingkat. pencatatan sipil adalah pencatatan: peristiwa penting yang bms adalah buku yang digunakan untuk mencatat dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada perubahan. setiap peristiwa penting dan peristiwa instansi pelaksana. kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota a1. pencatat sipil adalah petugas instansi penyelenggaraan keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga desa catatan sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa kelurahan bagi warga negara indonesia tinggal sementara penting yang dialami penduduk serta diberi. wewenang orang asing tinggal terbatas. membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan surat keterangan ganti nama yang selanjutnya disingkat pinggir dalam akte. tan sign adalah: penambahan atau pengurangan atas nama sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya. disingkat siak, adalah sistem informasi yang memanfaatkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara kpps), teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat sementara atau tidak menetap dalam kabupaten gowa. penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. surat: keterangan pendaftaran penduduk tetap yang peristiwa penting adalah kejadian yang dialami dan selanjutnya disingkat skt, adalah surat bukti diri bagi membawa perubahan status penduduk serta memerlukan orang asing yang tinggal menetap dalam kabupaten gowa. penerbitan bukti yang syah setelah dicatat oleh pencatat sipil sura meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, surat keterangan tempat tinggal yang selanjutnya disingkat termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak skt, adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam kelamin, dan peristiwa penting lainnya kabupaten gowa. oia registrar adalah petugas kelurahan dan desa yang ditugasi barat keterangan perubahan status kewarganegaraan yang untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan juta disingkat adalah perubahan status warga surat keterangan atas peristiwa penting. dan peristiwa negara asing menjadi warga negara indonesia berdasarkan kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk ketentuan perundang undangan yang berlaku. kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang. mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, skpd adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah selaku pengguna anggaran pengguna barang. akta catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengadilan. instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. pengakuan anak adalah pendaki: secara hukum dati seorang kutipan akta, adalah kutipan data autentik yang dipetik ayah: terhadap anaknya yang tahir diluar ikatan perkawinan sebagian dari akta catatan sipil yang diterbitkan dan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. disahkan oleh pera yang berwenang berdasarkan peraturan pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang undangan. anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian penerbitan akta adalah penerbitan akta akta catatan sipil. diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki laki dan anak tersebut. perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk pengumuman pemanggilan warga adalah penyampaian atau suatu keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebagai warga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kabupaten yang tidak diketahui lagi alamatnya untuk pn: kepentingan pengadilan. negeri dan: agama sebagai syarat penting gan gai syara eun perkawinan adalah penyampaian atau . melakukan persidangan maupun setelah adanya hasil pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak kupu pengadilan negeri dan pengadilan terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari mean eng agama, kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan pencatatan ganti nama adalah peribadatan nama warga "melakukan pencatatan perkawinannya daerah lain. negara asing menjadi warga negara indonesia. pelaporan pencatatan bukti' perkawinan adalah tanda bukti tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya |. yang diterbitkan atas laporan perkawinan yang dilakukan disingkat tdk. adalah unit kerja kecamatan yang memiliki menurut agama islam dan: telah dicatatkan akta nilainya fasilitas untuk. memasukkan data. dalam: komputer dan oleh kantor urusan agama kecamatan kabupaten gowa. mengirimkan melalui jaringan komunikasi data bank data perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri kabupaten kota dan pusat data provinsi selanjutnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk bank data kabupaten yang selanjutnya disingkat bdk adalah unit kerja dinas yang memiliki fasilitas untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang hana ag. pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan nana . tdk maupun pusat data provinsi selanjutnya pusat data . membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga nan kependudukan nasional. orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan kerangkanya. untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. bab masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang azas penyelenggaraan pendaftaran merupakan batas. waktu bagi wajib retribusi untuk penduduk dan pencatatan sipil memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan. (&) azas penyelenggaraan pendaftaran penduduk melipumanfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk besarnya pokok retribusi. harus memiliki manfaat baik penduduk mauputertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi yang telah ditetapkan. kependudukan surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk std, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 'd. legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk: pemeriksaan: adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, didasarkan pada bukti bukti legal sesuai ketentuan mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya perundang undangan yang berlaku. untuk menguji kepatuhan pemenuhan 'kewajiban perpajakan azas penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi daerah dan retribusi dan untuk tujuan jain dalam rangka ini selai melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan universal yaitu penyelenggaraan pencatatan sip! selain perpajakan daerah dan retribusi "harus didasarkan pada hukum positif juga harus maa memperhatikan prinsip prinsip atau kaidah kaidah yang penyidik tindak pidana di: bidang perpajakan daerah dan berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sipil dapat diakui oleh dunia internasional. penyidik negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pengamatan ind membuat terang tindak pidana bidang perpajakan harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat |
han nan rasa sengon tee aan ena ang bea una leah laga pas mika pas ben nan aan tea pa, nan aa. nata ono lembaran daerah ten gowa bea png tea daerah kabupaten ". nomor tahun re. tentang sama gian hukum dan perundang undangan tahun 201i nai bisa sbb tek men bosnia bupati gowa peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pajak hoteloteltaketetapan pajak terutang berdasarkan bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau bk. belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kondisi tertentu objek pajak. pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan memberikan keputusan. dan penghapusan sanksi administrasi alas skpdkik apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada skpdkbt, dan std sebagaimana dimaksud pada dilampaui, bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, dan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pajak kepada bupati, atau pejabat selambat lambatnya dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima skpd, skpdkbt waktu paling lama (satu) bulan. atau std dengan memberikan alasan yang jelas. apabila wajib. pajak mempunyai utang pajak lainnya, bupati atau pejabat paling lama (tiga) bulan sejak surat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima, langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang sudah harus memberikan keputusan. pajak dimaksud. apabila' setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam pada bupati atau pejabat tidak memberikan waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya keputusan, permohonan: "pembetulan, pembatalan, skpd dengan menerbitkan surat perintah membayar pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan kelebihan pajak spp). sanksi administratif dianggap dikabulkan. apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau setelah lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkan skpd, penghapusan sanksi. administratif dan pengurangan atau bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran diatur dengan peraturan bupati. kelebihanpajak. nan bab xih sah pengembalian kelebihan pembayaran pajak'kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat pembayarannya dilakukan dengan cara memindah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya: dan bukti" pemindahbukuan juga berlaku sebagai ukuran nama'dan alamat pajak ' pembayaran. mas lana masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak, 'd, alasan yang jelas. kan bab xiv. keberatan dan banding. bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan 32. sejak, tanggal sarat keberatan diterima, harus memberi ajukan keberatan hanya kepada keputusan atas keberatan yang diajukan. keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima. skpd: seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya skpdkbt, pajak yangterutang. skpd apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada skpd: dan telah lewat dan, bupati tidak memberi suatu keputusan, 'e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai dengan disertai alasan alasan yang jelas. keberatannya yang ditetapkan oleh bupati. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama permohonan banding sebagaimana dimaksud pada (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan pemungutan sebagaimana dimaksud pada kecuali alasan yang jelas dalam jangka waktu. (tiga) bulan sejak jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu keputusan diterima, dihampiri salinan dari surat keputusan tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. keberatantersebut. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal pajak. penerbitan putusan banding. keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan ida dipettbangkan, saat kebasaan masa jika pengajuan keberatan atau permohonan banding tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat dengan tambah imbalan bunga sebesar keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti . (dua persen) setiap bulan untuk paling warna (dua penerimaan surat keberatan. puluh empat) bulan. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bulan pelunasan sampai: dengan diterbitkannya skpd. bab mass blank p. dalam hal permohonan banding ditolak atau idkab sanksi administratif sebagian, wajib pajak dikenai aksi administrasi aan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah sebagaimana dimaksud pada huruf dan p5. dibayar sebelum mengajukan keberatan. dikenakan. sanksi administratif berupa bunga sebesar kenaikan sebagaimana dimaksud pada tidak (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama (dua: dilakukan tindakan pemeriksaan. puluh empat) bulan dihitung sejak.bab xvi sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar (seratus tentukan dana persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. jumlah pajak yang terutang dalam skpd sebagaimana wajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampaikan dimaksud pada huruf dikenakan sanksi speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap administratif berupa kenaikan sebesar (dua puluh lima atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa merugikan keuangan daerah dapat pidana dengan pidana bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dihitung dari kurungan paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu banyak (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau paling lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat kurang dibayar. tan daan terulangnya pajak. wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan jumlah kekurangan. pajak yang terutang dalam std speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditambah atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana persen) setiap bulan untuk paling lama (lima belas) bulan penjara paling lama (dua) tahun atau pidana denda paling sejak saat terulangnya pajak. banyak (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan kurang dibayar. . sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda pidana sebagaimana dimaksud pada dan denda sebesar: (lima puluh persen) dari jumlah pajak merupakan penerimaan negara, berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak anatindak pidana bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah sanksi administratif berupa denda sebesar (lima.puluh melampaui jangka waktu (lima) tahun sejak saat terulangnya persen) sebagaimana yang dimaksud pada tidak pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian dikenakan. tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana end ikan bidang perpajakan daerah) kana pri memanggil orang untuk.ag.: ta.b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang, kebenaran bab parit tang perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana xvihal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang perpajakan daerah, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan peraturan bupati.padi saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan, daerah meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran dan tugas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan daerah, pertama atas peraturan daerah kabupaten daerah tingkat menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan gowa nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku., peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. agar. setiap orangimengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten gowa. nea bnn maa an ta: kan sungguminasa yaa bupati gowa, pn. a 1chan yasin limpo diundangkan sungguminasa padatanggal mei . sekretabh!s daerah ruku comment lembap an'daerah kabupaten gowa tahun nomor undang undang nomor tahun republik indonesia tahun nomor tentang keuangan negara. daerah dan retribusi daerah undang undang nomor tahun lembaran negara, republik indonesia tentang pembentukan peraturan perundang tahun nomor tambahan undanganprovinsi dan pemerintahan daerah undang nomor tahun tentang d0.. indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tata cara pemberian dan tentang per. lembaran negara republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun nomor tan tentang jenis pajak daerah yang dipungut undang undang nomor tahun berdasarkan. ketetapan kepala daerah atau tentang kepariwisataan lembaran negara dibayar sendiri: oleh . wajib pajak lembaran negara republik indonesia . . pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang mun nomor . perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang peraturan daerah kabupaten gowa nomor undangan yang berlaku. tahun tentang urusan pemerintahan peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang yang menjadi kewenangan pemerintah dibentuk oleh dprd kabupaten gowa dengan persetujuan kabupaten gowa lembaran daerah bersama' bupati gowa. kabupaten gowa tahun nomor'. dan pariwisata kabupaten gowa. gan persetujuan bersama pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah aki kontribusi wajib kepada 'daerah yang terutang oleh orang mean pan daerah pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan tan . undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara dan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar 'besarnyakemakmuran rakyat. bupati gowa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang man amin merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun pas memutuskan: yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, menetapkan peran lin perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik pan, peraturan daerah kabupaten negara (bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) hotel dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, babi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, er:dalam peraturan daerah ini investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. akan yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh anang kanan dapa dah paper pemerintah daerah adalah bupati gowa beserta perangkat hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan, daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah termasukjasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang paten mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma madu perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat pariwisata: pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, mag adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (sepuluh). unsur penyelenggara pemerintahan daerah subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat bupati adalah bupati gowa. dikenakan pajak. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang disingkat dengan skpd adalah surat ketetapan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling dibayar. lama (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak selanjutnya disingkat skpdkbt, adalah surat ketetapan yang terutang. nag pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satuytahun telah ditetapkan. kalenderyang tidak sama dengan tahun kalender. disingkat skpd, adalah surat ketetapan pajak yang pajak yang terutang adalah pajak yang. harus. dibayar pada menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan kredit pajak. perundang undangan perpajakan daerah. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari disingkat. skpd. adalah surat ketetapan pajak yang penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan menentukan. jumlah. kelebihan pembayaran pajak karena besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang "pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyebarannya. atau seharusnyatidak terutang. insentif adalah sistem kompensasi yang diberikan kepada surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat skpd pengelola pajak yang menghasilkan pendapatan dan std, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau penerimaan daerah, dimana jumlah yang diberikan tergantung sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. dari hasil yang dicapai. . p7. surat keputusan pembetulan adalah. surat keputusan yang surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau speed adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk kekeliruan: dalam penerapan ketentuan tertentu dalam melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek peraturan perundang undangan perpajakan gairah yang pajak dan atau bukan. obyek. pajak damage harta dan terdapat dalam surat pemberitahuan pajak. terutang, surat kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah undangan perpajakan daerah. kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat dengan ssd, adalah bukti pembayaran atau penyetoran ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui keberatan. dena hara.atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan nama, objek.hotel, dikenakan pajak atas pelayanan yang kurang bayar tambahan: surat ketetapan pajak daerah disediakan oleh hotel. naa. layanan yang disediakan oleh hotel putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas see bar termasuk, jasa penunjang sebagai banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan oleh wajib pajak. part kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada adalah wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan fasilitas telepon, facsimile, teks, internet, fotokopi, yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis perundang undangan perpajakan yang berlaku. lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan tidak termasuk sebagai obyek pajak hotel sebagaimana secara teratur untuk mengumpulkan data dan. informasi dimaksud pada adalah: keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan jasa empat tinggal 'asrama yang diselenggarakan oleh dan biaya, serta jumlah harga perolehan'dan penyerahan pemerintah atau pemerintah daerah, barang atau jasa, yang ditutup. dengan menyusun laporan jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode ce jasa tem pat tinggal pusat pendidikan atau kegiatan tahun pajak tersebut. exist himpun dan keagamaan pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun rumah sakit, asrama perawat, panti mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan yasa gn. dan panti sosial lainnya tang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dan pemeriksaan untuk meng kepatuhan pemenuhan baja aka jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang perda atau uni juan lain dalam ran melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh perpajakan daerah.:. umum. penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah kana pasal serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah mengusahakan hotel lan yang terjadi serta menemukan kerangkanya. selatan hotel adalah orang pribadi atau badan yang speed:.ab iii speed sebagaimana dimaksud pada harus dasar pengenaan tarif dan dasar disampaikan: kepada bupati. selambat lambatnya (lima perhitungan pajak belas) hari setelah tanggal diterimanya speed oleh subjek ajak. bentuk, isi dan tata cara,pengisian speed diatur dengan asar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau peraturan bupati. pee ing seharusnya dibayar kepada hotel. bab dapat asa tata cara pemungutan arif pajak hotel ditetapkan sebesar (sepuluh persen). pemungutan pajak dilarang digolongkan. setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sendiri esaray pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang undangan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan perpajakan. year pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri pan nan dibayar dengan menggunakan speed, skpd, dan atau wilayah pemungutan. wilayah pemungutan pajak adalah kabupaten gowaan: bab jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, masa pajak po. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika speed tidak. disampaikan kepada bupati dalam fasa pajak adalah jangka waktu. yang lamanya (satu) bulan jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis kalender. innwah van ana li) setiap wajib pajak mengisi speed. terutang dihitung secara jabatan. skpdkbt jika ditemukan data baru: dan atau data yang dari hasil penelitan speed terdapat kekurangan .semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pembayaran sebagai akibat.salah tulis dan atau salah hitung, jumlah pajak yang terutang. bataadakreditpajak. bab tata cara pembayaran dan penagihan tata cara penerbitan speed, skpd, dan skpdkbt bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan penyetoran pajak yang. terutang paling lama (tiga puluh) peraturan bupati. hari kerja setelah saat terulangnya pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan skpd, skpdkbt, std, surat keputusan pembetulan, penyampaian speed,: skpd, dan skpdkbt surat keputusan. keberatan dan putusan banding, yang sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah peraturan bupati. c.bab vii 'diterbitkan' insentifpemungutan bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 14 . persyaratan yang ditentukan dapa memberikan pertemuan instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi kepada wajib" pajak 'un menganggur sau mun insentif atas dasar pencapaian kinerja pat dib pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar (dua pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada persen) setiap bulan. dan unda ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (d) persyaratan untuk dapat menganggur menunda penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran pembayaran seria tata cara pembayaran tur insentif ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan penundaan sebagaimana dimaksud pada dia peraturan perundang undangan. dengan peraturan bupati. bab viii (egg surat tagihan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. tika std, surat keputusan t#meludah, ajak dlam tahun berjalan dak atau kurang dibayar keberatan dan putusan banding, yang tidak atau kurang basa"). sn: seaugaembayaran pajak dilakukan kas daerah atau tempat lain pajak yang barus dibayar ditagih dengan surat paksa. yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat (dua puluh dalam speed, skpd, skpdkbt, dan std. satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan apabila pembayaran pajak dilakukan tempat lain yang atau surat lain yang sejenis.ajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dan waktu jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, dilakukan dengan menggunakan ssd. pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyittelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga dalam buku penerimaan. naa melunasi utang pajaknya, setelah lewat (sepuluh) hari sejak bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, penerimaan pajak sebagaimana. dimaksud pada pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan ditetapkan dengan peraturan bupati. kepada kantor lelang negara. 'sejenis sebagai awal tindaka: setelah jadwal pelelangan sebagaimana ditetapkan, dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat maka pejabatmenetapkan lelang.anas pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan peraturan bupati. bab bab belati kmp melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa ipa jangka (lima) tahun terhitung bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat jak saat terulangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 'melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah. nh tata cara pemberian. pengurangan, keringanan dan kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada yat terganggu apabila: ditetapkan oleh bupatixh. langsung maupun tidak langsung. pembetulan, pengurangan atau penghapusan dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sanksi administratif dan pengurangan atau bagaimana dimaksud pada huruf kedaluwarsa pembatalan ketetapan pajak penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati 'pengakuan utang pajak "secara langsung sebagaimana dapat membetulkan skpd, skpdkbt atau std, dimaksud pada huruf adalah wajib pajak dengan skpd, atau skpd:yang dalam penerbitannya terdapat #saudarinya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan lum meluasnya kepada pemerintah daerah. penerapan ketentuan tertentu dalam. peraturan perundang 'pengakuan. utang secara .tidak langsung sebagaimana undangan perpajakan daerah. dimaksud pada huruf dapat diketahui dari bupati dapat pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif lan permohonan keberatan oleh wajib pajak. berupa bunga, dendam,dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan.' perundang undangan perpajakan ann pin aji piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hif |) mencurahkan dan membatalkan skpd, skpdkbt untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat atau std, skpd, atau skpd yang tidak benar, dia usman. mein kepakan peranan yng pik kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada masi) pemeriksaan atau ketetapan pajak yang sudah dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 1g penghapusan piutang pajak yang sudah yang ditentukan: dan kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati, |
peraturan daerah propinsi jambi nomor tahun tentang bea balik nama kendaraan bermotor kis dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambibea balik nama kendaraan bermotor perlu ditinjau kembali: bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebutf:lah dinas pendapatan propinsi jambi, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroddengan bantuan bahan bakar listrikpenyerahan kendaraan bermotor. adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian.kedalam badan usaha, bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut bbn kb adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotorgubernur. besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang, ina: tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakita:. peraturan daerah: ini yang terdapat dalam skpd, skpd, skpdkbt, skpd,:nama, objek dan subjek pajak bagian pertama nama pajak dengan nama bbn kb dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. bagian kedua objek pajak objek bbn kb adalah penyerahan kendaraan bermotor,itu dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan: itu diperdagangkan, 1tuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia: gunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah bertaraf internasional. perkalian sebagaimana dimaksud dalam huruf tid berlaku apabila selama (tiga): tahun berturut turut tidak dikatakan kembali dari wilayah pabean indonesia: dilarikan sebagai objek bbn kb sebagaimana dimaksud dalam ayal) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada .perintah pusat dan pemerintah daerah: hutan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga lembaga nasional dengan asas timbal balik: ojek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan arah. bagian ketiga subjek pajak (l) suk bbn kb adalah orang pribadi, ahli waris atau badan yang dapmenerima penyerahan kendaraan bermotor, pajak bbn kb adalah orang pribadi, ahli waris atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor, bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah hyuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya ahli warisnya: #tuk badan adalah pengurus atau kuasanya. bab iii dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak bagian pertama dasar pengenaan dasar pengenaan pajak adalah nilai jual. kendaraan bermotor, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur berpedoman kepada tabel yang ditetapkan olehkeputusan gubernur, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada menteri dalam negeri. bagian kedua tarif pajak besarnya tarif pajak adalah penyerahan pertama ditetapkan sebesar (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum: (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar. penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar sa. (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum, (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar. penyerahan karena warisan sebesar (satu per sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor bukan umum dan umum: (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar. bagian ketiga cara perhitungan pajakdaftarkan, pembayaran: speed seperti dimaksud pada ini harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. apabila batas waktu tersebut pada tidak dipenuhi, maka bbn kb , tanggal penyerahan, jenis, merek, isi silinder, tahun perakitan, warna nomor rangka dan nomor mesin: dasar penyerahan, harga penjualan. bentuk dan isi speed sebagaimana dimaksud pada ayah ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab penetapan berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada bbn kb ditetapkan dengan menerbitkan skpd, bentuk, isi dan kualitas skpd dan std ditetapkan dengan keputusan gubernurnd) dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah terulangnya pajak.kpk sebagaimana dimaksud pada huruf angka4d),bn kb dilakukan pada saat pendaftaran: bbn kb kb(l)vang berlaku'iringanan, pengurangan dan pembebasan gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak. kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan kebebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan bbn kb ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab viii beoec. skpdkbt. sudah memberikan keputusan:bbn kb.pengawasan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan peraturan dai sank.. titra arahan mangan nian: akar ena menara lencana align samaran akan pulau aaeraalan pajak lau ual padilla yarlali lalim pajak alam berakhirnya tahun pajak. bab xiii penyidikan pasa'ungutan bbn kb k.bea balik nama kendaraan bermototihemungutan pajakjl)jelas cukup jelas tanggal, bulan dan tahun penyerahan nomor polisi kendaraan bermotor lampiran foto kopi stok s d cukup jelas pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak dimaksud dalam ini hanya dapat diberikan terhadap kendaraan bermotor yang berfungsi sosial s d cukup jelas untuk kembalian pajak dimaksud ini dananya disediakan dalam apbd pada setiap tahun anggaran s d cukup jelas s d cukupjelas |
peraturan daerah propinsi jambi.jambipajak bahan bakar kendaraan bermotor perlu ditinjau kembali, bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpajak bahan bakar kendaraan..: peraturan daerah propinsi jambi selanjutnya disebut pemda: gubernur adalah gubernur jambi, dinas pendapatan adalah dinas pendapatan propinsi jambi: kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda atau lebih beserta pandangannya yang digunakan jalan umum dan digera: bahan bahan bermotor yang selanjutnya disebut bbb) adalah bidang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor: stasiun ihan bakar umum selanjutnya disebut spbu adalah penyalur bahan bakar untuk umum: badan bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroarer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau dari nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumph, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sepeda dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan us4 pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut pbb kb jejak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap untuk kendaraan bermotor: surat pan pajak daerah yang selanjutnya disebut speed rat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkingan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut perundang undangan yang berlaku, surat set daerah yang selanjutnya disebut ssd, adalah surat yann oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyu berhutang kas daerah atau tempat lain yang ditetapkakernur, il. surat tax daerah yang selanjutnya disebut std adalah surat unika tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa biru denda, m. surat pajak daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah utusan yang menentukan besarnya pajak yang berhutanggd.: bahan baka:. dasar pengenaan, nilai jual sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk pajak pertambahan nilai ppn). hai tarif pbb kb ditetapkan sebesar (lima keseratus): besarnya pbb kb berhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada bab wilayah pemungutan wilayah pemungutan pbb kb meliputi wilayah tempat penyedia bbb dan dilingkungan perusahaan tempat spbu yang berada dalam wilayah daerah. bab masa pajak, saat berhutang pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak berhutang: pajak berhutang dalam masa pajak. terjadi pada saat pengambilan bahan bakar dari penyedia. ara setiap wajib pajak diwajibkanpendapatan selambat lambatnya tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya. speed sebagaimana dimaksud (l) sekurang kurangnya memuat nama alamat lengkap penyedia bahan bakar: b. jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh penyedia. bentuk, isi dan tata cara penyampaian speed sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. besarnya pajak berhutang dihitung, diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh wajib pajak: wajib pajak menyetor pajak dengan tidak tergantung pada adanya skpd. kan dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah terulangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan skpd dalam hal: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan, pajak berhutang terutang dankenakan tindakan pemeriksaan, jumlah pajak yang terutang ditua bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung dari besar pajak yang kurang atau terlambat .dibayar untuk jangka waktu png lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnyajak. selama cah pal kep eangobaku gubernur dapat menerbitkan apabila pajak dalam tahun berjalardak atau kurang dibayar: ya, dari hasil penelitian spd terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis salah hitung, cc. wajib pajak diberikan sankidministrasi berupa bunga atau denda. jumlah kekurangan pajak yarterutang dalam std sebagaimana dimaksud pada hurufdan huruf ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sesar 'y6 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (lima bel) bulan sejak saat terutang pajak: skpd yang tidak atau kwalu speed: bentuk, isi dan tata cara penyampaian std ditetapkan oleh gubernur. tata cara pembauran dan penagihan pal wajib pajak pbb kb penyedia bahan bakar wajib memperhitungkan pbb kb saat pemesanan bahan bakar oleh spbu kepada penyedia: pbb kb dipungut. sekaligus dimuka oleh penyedia pada saat pengambilan bahan bakar. pbb kb wajib disetor selambat lambatnya tanggal (sepuluh) bulan berikutnya, hrg sie penyetoran pbb kb sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, tata cara penyetoran pbb kb ditetapkan dengan keputusan gubernur. pajak yang. terutang berdasarkan skpd, skpd, skpdkbt, stdalat ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab viii pembetulan, pembatalan, pengurangan. ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi anisdapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenakan pajak yang terutang menurut peraturkepala gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu skpd: skpd: skpdkbt: skpd: skpd. keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai.alasan alasan yang jelas, gaga toe bana mena besi' anantagubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahtelah lewat dan gubernur tidak memberi keputusanutusan gubernur,n pelaksanaan penagihan pajak. apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebulan untuk paling lama (dua belas) bulan. bab kelebihan pembayaran atas kelebihan pembayaran pbb kb wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada gubernur:rampas dan gubernur atau pejabat tidak mengambilajak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (dua bulan cet, gubernurgubernur. bab pembagian hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan biaya pungutan hasil penerimaan pbb kb ditetapkan sebagai berikut untuk propinsi sebesar (tiga puluh persen), untuk kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen). bagian penerimaan kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf dibagikan kepada daerah kabupaten kota berdasarkan keputusan gubernur, kepada petugas pemungut diberikanalam peraturan daerah ini. kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pad: stertangguh apabila: diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau jab ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. bab xiii pengawasan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalamdua kali jumah pajak banyak kali jumlah pajak terutang: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada danaturajak bahan bakar kendaraan bermotor penjelasan umum dalam rangka mendukung perekonomiyang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakarpra aah cukup jelas cukup jelas meandiatas air. man tan termasuk dalam pengertian bensin adalah melalui spbu. wajib pbb kb adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor melalui spbu.ini sudah termasuk pajak ini. cukup jelas s d cukup jelas angka huruf (a) butir apabila kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang berhutang dihitung secara jabatan. s d cukup jelas untuk pengembalian pajak dimaksud ini dananya disediakan dalam apbd pada setiap tahun anggaran. s d cukup jelas angka cukup jelas s d cukup jelas |
peraturan daerah propinsi jambi nomor tahun tentang bea balik nama kendaraan diatas air" saka bea balik nami pajak kendaraan diatas air termasuk jenis pajak propinsitang beriiau lembaran negara tahun nomor sebgai undang undang( lembaran negara tahun tenor undang undang nomor tahun membran negara tahun nomor tambahan membran negara nomor tent. tahun nomordiatas air bab ketentuan umum dalam peraturan daerahini yang dimaksud denganh dinas pendapatan propinsi jambi, administrasi pelabuhan apel) kantor pelabuhan kapel) yang selanjutnya disebut apel kapel dalam propinsi jambi: dinas perhubungan adalah dinas perhubungan propinsi jambi: kendaraan diatas adalah semua kendaraan yang berada diatas air, baik yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau.maupun yang tidak digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, pajak daerah adalah lurah wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada derah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa bedasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang dimakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah, penyerahan kendaran diatas air adalah pengalihan hak milik kendaraan diatas sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ata kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha: bea balik nma kendaraan diatas air adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan diatas air. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan diatas air. surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut speed adalaberhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran njak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih haus dibayar, aletau denda berupa denda administrasi:| gubernur:i:. kendaraan diatas air bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin: nilai jual kendaraan diatas air adalah nilai jual kendaraan diatas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan diatas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan diatas aixxbagian pertama nama pajak dengan nama bea balik nama kendaraan diatas air dipungut atas. penyerahan kendaraan diatas air. bagian kedua objek pajak objek pajak bea balik nama kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan diatas air, kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam meliputi kendaraan diatas air dengan ukuran isi kotor sekurang kurangnya atau kendaraan diatas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan berkekuatan lebih besar dari pk:diatas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan: kendaraan diatas air diluar propinsi yang beroperasi dalam wilayah propinsi jambi lebih dari (tiga) bulan. termasuk penyerahan kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam adalah pemasukan kendaraan diatas ai: kendaraan diatas air diluar propinsi yang beroperasi dalam propinsi jambi lebih dari (tiga) bulan, dikecualikan sebagai objek pajak bea balik nama kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam adalah penyerahan kendaraan diatas air kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah: kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik: orang pribadi atau badan atas kendaraan diatas air perintis. (l) dibebaskan wo (lima puluh keseratus) pengenaan bbi kendaraan diatas air bagi kendaraan diatas air: yang: menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan bagi orang sakit, pengangkut jenazah yang dimiliki oleh badan keagamaan atau badan bada sosial: badan keagamaan atau badan sosial tersebut pada pasi ini ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bagian ketiga subjek pajak subjek pajak bea balik nama kendaraan diatas air adalah oran pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan diatas air: wajib pajak bea balik nama kendaraan diatas air adalah oran pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan diaz air,ea balik nama dipungut daerah tempat dimana objek bea balik nama terdaftar, dan disetor pada kas daerah propinsi jambi melalui dinas pendapatan, apabila ternyata bbn kendaraan diatas air yang dimaksud pada ini telah dibayar daerah lain, maka apel kanker dan dinas perhubungan propinsi kota kabupaten tidak mengeluarkan sertifikat kesempurnaan atas nama pemilik kendaraan diatas air tersebut, sebelum yang bersangkutan memperlihatkan bukti pelunasan bbn kendaraan diatas air daerah asalnya, badan badan atau instansi instansi yang berkantor luar daerah dan mengoperasikan kendaraan diatas air guna keperluan kantor cabangnya daerah, maka bbn kendaraan diatas air dimaksud harus dilunasi pada upt dinas pendapatan daerah bersangkutan. bab iii bagian pertama dasar pengenaan dasar pengenaan pajak bea balik nama kendaraan diatas air adalah nilai jual kendaraan diatas air. nilai jual kendaraan diatas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan diatas air, dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan diatas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan diatas air ditentukan berdasarkan faktor faktor antara lain isi silinder dan atau satuannya, bh. penggunaan kendaraan diatas air: jenis kendaraan diatas air: merek kendaraan diatas air: tahun pembuatan atau renovasi kendaraan diatas air, isi kotor kendaraan diatas air, banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan, dokumen impor untuk jenis kendaraan diatas air tertentu. perhitungan dasar pengenaan pajak bea balik nama kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud pada j),, tabel sebagaimana dimaksud dalam ditinjau kembali setiap tahun dan diberlakukan secara mutasi mutans dengan keputusan gubernur. bagian kedua tarif pajak tarif bea balik nama kendaraan diatas air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar (lima persen). tarif bea balik nama kendaraan diatas air atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar (satu persen), tarif bea balik nama kendaraan diatas air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar (nol koma satu persen), bagian ketiga cara perhitungan pajak pokok pajak bea balik nama kendaraan dipajak bea balik nama kendaraan diatas air yang terutang dipungut wilayah daerah tempat kendaraan diatas air daftarkan, pembayaran pajak bea balik nama kendaraan diatas air dilakukan pada saat pendaftaran. wajib pajak bea balik nama kendaraan diatas air wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan didiatas aii, speed seperti dimaksud pada ini harus diisi dengar benar, lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh yang menerima: penyerahan kendaraan diatas air. apabila batas waktu tersebut pada tidak dipenuhi, maka bea balik nama kendaraan diatas air.: tanggal penyerahan: jenis, merek, isi silinder, tahun perakitan, warna nomor rangka dan nomor mesin: dasar penyerahan: harga penjualan. bentuk dan isi speed sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bab penetapan berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada bea balik nama kendaraan diatas air ditetapkan dengan menerbitkan skpd: bentuk, isi dan kualitas skpd dan std ditetapkan dengan keputusan gubernur. setiap kendaraan didalam jangka waktu (lima) tahun sesudah terulangnyasanksiepakekpk:ea balik nama kendaraan diatas air dilakukan pada saat pendaftaran, bea balik nama kendaraan diatas airdiatas airlsu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengurangan dan pembebasan pajak. pase! tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan bea balik nama kendaraan diatas air ditetapkankbt:ea balik nama kendaraan diatas airith naik mempunyai hutang nai,.pengawasan (l) pengawasan atas pelaksanaan ketentuanaya! ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab xiii ketentuan pidana ken wajib pajak yang karena keadaannya tidak menempatkan speed atau mengisi dengan tidak benar atau tidak ker(dua) tra (dua) tahun atau denda paling banyak (empat) kali jumah pajak terutang. tinv penyidikan:'emungutan bea balik nama kendaraaniiatas airbesar (lima persen) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur lih lanjut dengan keputusan gubernur. bab xvi ketentuan penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peranan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dri jambi nomor tahun 20g2 tentang bea balik nama kendaraaniatas air penjelasan umum bahwa alat angkutan atas adalah salah satu alat transportasi yang hingga kini masih tet dominan wilayah propinsi jambi, disamping alat transport darat lainnya. hal ini mengingat karena sebagian daerah daerahemukiman wilayah propinsi jambi berada sepanjang der aliran sungai, dengan demikian jumlah alat angkutan ata air hingga sekarang terus tumbuh dan berkembang sejalaidengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial ekonomiasyarakat. disisi lain dalam rangka meningkat proses pemerintahan dan proses pembangunan dalam upaya menguatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah propinsi mera perlu untuk terus melakukan upaya peningkatan terhadap dapatan sumber sumber pendapatan daerah yang sudah ada. salahsatu alat angkutan atas air sebagaimana yang diatur dalam tahun tentang perubahan atas tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo? tahun tentang pajak daerah. langkah langka ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan ungutan pajak bea balik namapenguasaan kendaraan diatas air yang melebihi (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan diatas air karena perjanjian sewa beli. s d cukupjelas huruf penyerahan kendaraan didiatas air. huruf ketentuan tentang pengecualian pengenaan bea balik nama kendaraan didiatas air perintis adalah kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis. cukup jelas cukupjelas nilai jual kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam ini adalah nilai jual kendaraan diatas air yang tercantum dalam keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalamyang pribadi atau badan yang menerima penyerahan tanggal, bulan dan tahm penyerahan pas kapal nomor pas kapal s d cukup jelas |
memungut pajak'ahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah teman negara tahun nomor tambahan lembaran negardlomor juncto undang undang nomor tahun being perubahan atas undang undang nomor tahun ti tentang hukum acara pidana : lembaran negara tahun nomor jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentu pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana, undang undang nomor tun tentang badan penyelesaian sengketa pajak lembaran nara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor hun tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembing negara tahun nomor tambahan lembaran negarabmor undang undang nomor tiimbalan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomobidang pengelolaan air bawah tanbab ketentuan umum.,, selanjutnya disebut pemda, gubernur adalah gubernur jambi, dinas pendapatan adalah dinas pendapatan propinsi jambi:, air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan pembawa air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alami atas permukaan tanah: air permukaan adalah air yang berada atas permukaan bumi tidak termasuk air lautketempat lain yang ditetapkan oleh gubernur', pemanfaatan adalah peruntukan dari pada fungsi air, misalnya untuk air minum, rumah tangga, peternakan pertanian, industri, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dan kepentingan lainnya. bab nama, objek dan subjek pajak bagian pertama nama. bagian kedua objek pajak objek pajak adalah,dan daerah, kabupaten kota, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan oleh bumn khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber siber air, pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat: pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan keruan sosial: pengambilan, atau pemanfaatan: atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan lainnya diatur dengan peraturan daerah. bagian ketiga subjek pajak subj: wali. bab dasar pengenaan dan tarif pajak bagian pertama dasar pengenaan pajak (l) daspengenaan pajak adalah nilai perolehan air:. volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan: kualitas air: lua areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air: musim pengambilan atauatau gas alam ditetapkan oleh menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan: perhitungan nilai perolehan air npa) ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua tarif pajak tari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaarditetapkan sebagai berikut air bawah tanah sebesar (dua puluh persen) dari nilai perolehan air, air pemukaan sebesar (sepuluh persen! dari nilai perolehan air. bab wilayah pemungutan dan perhitungan pajak besarnya pokok pajak pengambilan dan pemanfaatan bawah tanah dan air permukaan yang terutang dihitung .dibidang ketenagalistrikan untuk pijak sebagaimana dimaksud dalan diperhitungkan dalam warga jual listrik daerah yang dijangkau oleh sistim pasokan tenaga listrik yang bersangkutan, pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dipungut wilayah daerah tempat air berada. bab masa pajak,saat pajak berhutang dan surat pemberitahuair bawah tanah dan air permukadengan keputusan gubernur. bab tata cara perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini gubernur menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan skpd atau dokumen lain yang disamakangubernur maka hasil penerimaan pajak harus disetor kas daerah selambat lambatnya jam atau lain waktu yang ditentukan oleh gubernur,,etiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bukti pembayargubernur: oleh pejabat yang ditunjukuntuk melaksanakan penyegelan sarana pengambilan air permukaan air bawah tanah dimaksud pada ini ditetapkan oleh gubernur atau pejabat laindaerah ini,kbt: skpd skpd,.jangka waktu paling lama (dua belas) bulan. bab x: tindak pidana sebagaimana dimaksud padagawasan dan pembinaan dengan tidak mengurangi kewenangan geologi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh dinas pengelola bekerja sama dengan instansi terkait secara periodik dan atau sewaktu waktu diperlukan: gubernur dapat membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud padaelolambagian hasil pajak dan biaya pemungutan hasil pungutan pajak dibagi sebagai berikut (tujuh puluh keseratus) untuk kabupaten kota, (tiga puluh keseratus) untuk propinsi. kepada instansi pemungut diberi uang biaya pemungutan sebesar (lima keseratus) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur, tata cara pembagian hasil penerimaan pajak diatur lebih lanjut oleh gubernursedangkan. agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengilangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembar daerah propinsi jambi. ditetapkan jbi pada tanggal uni gubernur mbi ttd zulkiflijrdin diundangkan jambi pada tanggal unit sekretaris daerah propinsi jambi ttd chalk saleh lembaran daerah propinsi jambi tahun2 nomor seri nomor penjelasan atas umum sesuai dengan ketentuan yang termuatmanfaatkan sebesar besarnya untuk kebutuhan masyarakat. selanjutnya dengan pertumbuhan pembangunan, khususnya dibidang teknologi industri telah mengakibatkan penggunaan air dan sarana memperolehnya semakin berkembang. dengan proses pengambilan air tersebut, memberikan dampak terhadap aspek aspek lingkungan sehingga harus mendapatkan perhatian khusus. untuk menjaga kelestarian lingkungan agar bumi, air dan kekayaan alam dimaksud senantiasa secara berkesinambungan dapat dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat, maka perlu mengadakan pengaturan tentang pengambilan air permukaan dan air bawah tanah wilayah propinsi jambi dengan harapan pencemaran lingkungan dapat diatasi sedini mungkin. berdasarkan hal hal tersebut diatas, perlupenjelasan demi cukup jelas cukupjelas huruf yang dimaksud dengan pengambilan bawah tanah dan atau air permukaan dalam ketua ini, antara lain, pengambilan air dala sektor pertambangan migas. huruf yang dimaksud dengan pemanfaatan bawah tanah dan atau air permukaan dalam ketua ini, antara lain, pemanfaatan air dalan bidang ketenagalistrikan. huruf cukupjelas huruf tidak termasuk yang dikecualikan sebab objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambil, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemadatan air bawah tanah dan atau air permukaan yangilakukan oleh badan usaha milik negara dan ban usaha milik daerah. huruf contoh, perusahaan umum perum) jasfirta. huruf pengecualian objek pajak atas penampilan, atau pemanfaatan atau pengambil dan pemanfaatan air bawah tanah danau air permukaan untuk kepentingan pengairanyertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang undangan yang laku. huruf pengecualian objek pajak atas pengambilan,rumah tangga ditetapkan dengan keputusan gubernurjelas cukup jelas cukupdan belanja negara karena pembayaran ataus d cukup jelas |
peraturan daerah propinsi jambi nomor tahun tentang pencabut dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi menimbang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara gubernur jambi, ketua dprd propinsi jambi dengan bupati walikota serta ketua dprd kabupaten kota dalam propinsi jambi mengenai pembagian pad dari sektor perikanan, kehutanan dan perkebunan pada tanggal april jambi maka dipandang perlu untuk mencabut, bahwa, pencabutan peraturan daerah propinsi jambi nomor dan nomor tahun sebagaimanangaturan perkebunan besar kepada daerah lembaran negara tahun nomor s5),jambi nomor tahun tentang,. mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi |
bab standar harga sarana kerja huruf sektor kesehatan angka daftar harga obat dan peralatan kesehatan angka obat generik. 'peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. yebupati sleman, ibnu subianto undangan sleman. adatanggal juni sekretaris daerah kabupaten sleman, feses sutrisno #juni sektor kesehatan daftar harga obat dan peralatan kesehatan sah termasuk pajak namaobat kemasan harga rp) snn man jobatgenerik act artesunate tablet amodiaguine anhydridatablet blister tabletkotak act artesunate tablet amodiaguine anhidrida tablet hiero btbeneak mg) alat kontrasepsi puri ehinylesradio10103 levonorgestrel0. mg. sister @2tablet hormon i wiki lynestrenol05mg .sipil blister@28tablethormon| pil in: desolgestrel ethinylestradiol blister tablet hormon aman mana memanen il. .dan7tabletplacebo obat suntik kb! medroxprogesteron asetat iva .i obat suntik medroxprogesteron asetat25 mg# extra )1vial@ sml dioleypionate5mg susuk kbi etonogestrel68mg asetlimplant . . susuk kbbi levonogestrel75mg aset2implant usus kb: levonogestrel38 mg. jo. set6 implant albendazoltablet400mg ktk 5x6 tablet ambroxelsitup15mg iml ambroxolsirup30mg tablet . aminofilin injeksi mg mi ktk ampul aminofilin tablet 150ml not tablet aminofilintablet 200ml oh. di! tablet aminofilintablet200ml tablet amitriptintabletsalut25 hci) . .ktk 10xio tablet salut alodipintablet5mg .oco.ii kik bsirpxt oob oo )? amoksisilin anhidratkapsul250m9 kik1 oxt kapsul amoksisilin kapsul200mg .ii.i. kapsulistrip blister, kotak . amoksisilin atlet500mg a00 kapel w o0t01 ship, kotak amoksiinserbukinjeksi1000m9 . |.ikikioval oo ) amoksisilin sirup kering mg .oiooioodieom apisilin atlet250ml kik10xi okapiet | ) apisilin atlet m9. ktk 10x10 atlet ampisilin serbuk injeksi i.m i.v mg mi ktk vial ampisilin serbuk injeksi i.m i.v mg)vial ktk vial ampisilin sirup kering .m9 bt160 . lantanida doen tabletkunyah, kombinasi: daan anon omn mmm alumunium hidroksida .:200mg magnesium hidroksida .:200m9. tabiat kunyah lantanida doen tabletkunyah, kombinasi: alumunium hidroksida 1200m9 magnesium hidroksida 200m9 ont tebet kunyah tip lantanida doen tabletkunyah, kombinasi: . alumunium hidroksida .:200mg9 sml0.ii bti magnesium hidroksida :200mg i . .i.i. anti bakteri doen salep kombinasi basitrasin u g tube g kotak polimiksin iu g anna mma antitungi den kombinasi asam benzoat6te . .24pot@30g kotak asam salisilat antihemorait doen kombinasi: anna mann bismut subgalat:150mg ktk supp heksaklorofen :25m9 . ooofoooanna n anti malaria doen kombinasi: oom isulfadoksin :500m9 ii. io. 10x10 tablet antimigren ergotamin tartrat kafein 100tablevbotl antiparkinson doen tablet kombinasi mam mann emas a namn | karbida . ktk 10x10 tablet levodapa namaobat kemasan ) (harga rp. agua pro injeksisterilbebaspirogen 10vil @20kotak artesunate injeksi, vial asam askorbat vit tablet tablet botol ( asam askorbat vit tablet tone asam folat tablet asam float tablet |. bti1000tablet asam mefenamat kapsul ktk10xi kapsul asam mefenamat kapsul salut selaput asetazolamit tablet asiklovir tablet |. ktk10xt tablet asiklovir tablet asiklovir tablet atropin sulfat tablet atropin tablet bti tablet atropin sulfat tetes mata atropin tetes mata (sulfat) |. bi5 o o | benjamin enzim penisilin juta iu vial ktk vial benjamin enzim penisilin juta iu vial ktk vial besi ii) sulfat h2o tablet salut tablet salut betametason krim (sebagai valerat) betametason krim betametason tablet bromheksin tablet codipront kapsul ktk kapsul codipront kapsul codipront sirup bt6omi aan an big codipront cum sirup btl60 oml dapson tablet deksametason tablet mg mi dektrometorfansirup10mg 5ml br) btibomi o o | dektrometorfan tablet br) dektrometorfan tablet br) diazepam injeksi mg mi kk30amp@2ml diazepam tablet diazepam tablet diazepam tablet dietilkarbomazin sitrat tablet tablet strip blister, kotak difenhidromin injeksi i.m mg ml hc!) dioksin tablet digoksintablet0,0825mg o|o j aktif tabo ) | o ) dikloksasilin kapsul dikloksasilin kapsul kk25x4kapsul dimenhidinattablet50m9g oo ) tif o0tablet o o | disopiramid kapsul doksisiklin kapsul naa wamena mem agama nanang nama obat kemasan harga rp.) oil enitromisinkapsul250m9 kiki omokapsui aga | eritromisin sirup bl6 oml oo ) etabutol tablet hc!) |. ktk20xt tablet etanol 108j etoposit kapsul famotidine tablet fenilbutason tablet tablet fenetoin natrium kapsul fenobarbital injeksi i.m. i.v mg ml fenobarbital tablet fenobarbital tablet btl tablet |. ktk 10x10 tablet fenoksimetil penisilin tablet fenol gliserol tetes telinga 24b1@5mikoto ferro sulfat tablet fitomenadion vit. k1) tablet solut gula fitomenadion vila) injeksi10mg kik3amp@imi flukonazol kapsul io. kaki kapsul furosemid injeksi i.vi.m. omg imi ktk25am@2mi furosemid tablet furosemid tablet gamelan lotion garam orbit serbuk, kombinasi natrium kalium klorida ooh dinatrium sitrat dihidrat glukosa anhidrat garam orbit serbuk, kombinasi kk25secret natrium kalium klorida dinatrium sitrat dihidrat glukosa anhidrat gemtfibrozil kapsul gemfibrozil kapsul gentamisin injeksi mg mi (sebagai sulfat) gentamisin salep kulit tube gram gentamisin sulfat tetes mata oo hentian violet larutan ( botoitoml glipizid tablet ktk tablet gliserol guaiakolat tablet | btl1000tablet gliserol bitoomi glukosa larutan infus | bt500oml o | oo glukosa larutan infus steril (produk lokal) glukosa larutan infus bt500mi o o | griseofulvin mikronized tablet haloperdoitablet smg oki10xd tablet oo haloperidol tablet onamaobat oo kemasan harga rp. haloperidol tablet ktk tablet haloperidol tablet hidroklorotiazida tablet hidrokortison krim asetat) hidrokortison krim2, 24tube@ sgikotk |ibuprofen tablet ibuprofen tablet |indometasin kapsul |isosorbid nitrat tablet sublingual kalium klorida tablet kalsium folat leukovorin ca) tablet bti tablet kalsium karbonat tablet botol100tablet kaptopril tablet kaptopril tablet kaptopril tablet kaptopril tablet karbamazepin tablet kelamin injeksi mg mi ketokonazol tablet ktk strip tablet klindamisin kapsul klindamisin kapsul kapsul botol klonidin tablet engan kloramfenikol kapsul btl kapsul kloramfenikol kapsul kloramfenikol tetes mata btl5ml o o | kloramfenikoltetesteinga399 24b i@m5m klorokuin tablet klorokuin tablet klorpromazin injeksi i.m mg mi hci) kk30amp @2ml klorpromazin injeksi i.m hci) btl1000tabletsalut klorpromazin tablet salut hc!) klorpromazin tablet salut hci) bw1000tabletsalut kode tablet kode tablet kode tablet kode tablet (fosfat) bu20tabel kolkosin tablet mog kombinasi pirimetamin sulfadoxin sulfametoksazol ktk tablet kotrimoksazol doen (dewasa) kombinasi sulfametoksazol mmg kik1 oxtotabet trimetoprim 207i kotrimoksazol suspensi koma sulfametoksazol botol60 omi iimetoprim40mg 5mi nama obat kemasan harga rp. kuinon kina)tablet200m9g gotabletstnphbiister, kotak) oo kuinon hidroklorida injeksi kuinon tablet h2so4.7h20) bti100tablet amirudin bucotabiee levamisole tablet tng levamisole tablet lidokain injeksi lidokain injeksi hci) epinefrin kik30vial@2ml vankomisin kapsul vankomisin kapsul ktk kapsul lisinopril tablet lisinopril tablet lisinopril tablet ktk tablet list, mengandung kreol tersebut magnesium sulfat inj iv) magnesium sulfat inj iv) magnesium sulfat serbuk gram mebendazol sirup mebendazol tablet merkaptopurin metampiron injeksi ketik30amp @2m| metampiron tablet metanol metformin hcl tablet metformin tablet metildopa tablet metilergometrin maleat metilergometrin) tablet salut metilergometrin maleat inj metilergometrin tablet salut (maleat) metoklopramide injeksi mg ml metoklopramide sirup mg mi btl6 omi metoklopramide tablet box100tablet metoklopramide tablet metronidazol tablet metronidazol tablet mikonazol krim salep (nitrat) morfin injeksi ktk10ampul natrium diklonefaktablet50 kids tabel natrium kloridalarutan infus bti500oml natrium tiosulfat injeksi i.v. neomisin kapsul nevirapin nefidepin tablet astatin vaginal tablet iu g nitrofurantoin tablet obat antituberkulosis kategori dewasa obat antituberkulosis kategori dewasa obat antituberkulosis kategori dewasa zen 269f obatgigi harga rp.) btl mi dus, kotak tablet botol temporary stopping fletcher serbuk dan cairan set gr botol ktk tablet ofioxacin tablet oksitetrasiklin hci salep mata oksitetrasiklin hci injeksi i.m mg ml omeprazoi2omg bil kapsul seta3| omeprazol papaverin injeksi mg mi papaverin tablet paraformaldehid tablet gram 100tabletbotol parasetamol sirup mg buton parasetamol tablet perfenazin tablet hci) perfenazin tablet ktk15xt1 tabel pilokarpin tetes mata hci nitrat) |. bi5ml oo oo pirate tab.score (base) pirate tab.score (base) pirazinamid tablet piridoksin vitamin b6) tablet (hc) piridoksin vitamin b6) tablet (hci) piroksikam tablet piroksikam kap kk12x1 kapsul polikresulen kondensasi metakresol sulfonat dan metana) povidon iodida larutan botol1000m povidon iodida larutan povidon iodida larutan povidon iodida larutan | botol3oml prazikuantel tablet prazikuantel tablet | biltootabet prednison tablet primakuin tablet protein enzim penisilin injeksi iu vial prometazintabiet25mg u|o j kiki tablet oo oo propanol tablet hc!) propanol tablet hci) propilitiourasil tablet propilitiourasil tablet buton0tabel ration injeksi mg ktk25amp reserpintabit omg .ooo | j bti250tablet | retinal vitamin kapsul lunak retinal vitamin kapsul lunak bti kapsul lunak retinal vitamin tablet bitoootaniet o|jai rifampisin kapsul harga rp.| rifampisin kapsul300mg kik12x1 kapsul rifampisin kapsul rifampisin tablet salut kk10x1 otabletsalut ringer laktat larutan infus btl500m risperidon tablet risperidon tablet ktk strip tab salbutamol tablet (sebagai sulfat) salep kombinasi asam salisilat belerang endap sefadroksil sirup kering mg 5ml sefaleksin kapsul sefaleksin kapsul sefotaksim serbuk injeksi mg vial seftriakson serbuk injeksi mg vial ' ' dusivial@10ml serum anti bisa ular polivalen injeksi abu serum anti bisa ular polivalen injeksi abu ii) serum anti difteri injeksi iu vial a.d.s) serum anti tetanus injeksi iu ampul (a.t.s) serum anti tetanus injeksi iu vial (a.t.s) sianokobalamin vitamin injeksi mcg siklofosfamid tablet siklosporin kapsul lunak botol50kapsul simetidin tablet ktk10x1 tabel simvastatin tablet siprofloksasin tablet siprofloksasin tetes mata bull oml siprofioksasin tablet (sebagai hci) ktk5xt tabel spiramisin tablet spiramisin tablet spironolakton tablet 10x tablet streptomisin serbuk injeksi mg ml kik vial sulfadiazin tablet botol tablet suifametoksazol tablet kotak tablet botol tablet sulfasetamida natrium tetes mata bt! mi kotak tablet tambah darah kombinasi besi sulfat asam case tab bungkus folat nan tamoksifen tablet . tablet terpilin tablet 10x tablet 3esi terbutalintablet25m9 kks tablet tetrakain hci tetes mata sekotak tetrasiklin kapsul botol kapsul tetrasiklin kapsul 10x kapsul tiamtenikol kapsul kapsul tiamfenikol kapsul kapsul thiamin vitamin injeksi mg mil kik30amp mi! thiamin vitamin tablet (hci nitrat) . btl tablet terpental natrium serbuk injeksi mg amp ampul @10mi tramadol injeksi 50mg mi ktk5 ampul tramadol kapsul kapsul tramadol tablet trifluoperazin tablet triheksifenidil tablet | art oxt tablet os00| trimetoprim tablet scored botol 100tabletscored vaksin rabies vero akuriset valerat tablet nama obat kemasan harga rp3| valerat tablet botol tablet verapamil tablet hci ktk tablet vitamin kompleks tablet bti tablet zidovudin bti tablet 387i zidovudin lamivudine bti tablet bupati sleman, ibnu subianto |
gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang. memutuskan menetapkanslemanleman. penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telahikembangkan dan dibina sesuai dengan ketentuan sistem pendidikan (snp) indonesia dan tarifnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing inter: berusia (enam) tahun dapat terima apabila daya tampung belum terpenuhi. persyaratan calon peserta didik baru kelas sekolah menengah pertama: lulus sd mi program paket memiliki ijazahdan shun atau says:memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian. paragraf pengumuman penerimaanaragraf waktu pendaftaran waktu pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut: sekolah menengah kejuruan:, kelompok pariwisata paling sedikit siswa dan paling banyak siswa: kelompok seni dan kerajinbagian keempat seleksibaru kelas sekolah menengah pertama dilakukan dengan menggunakan skhuasbn. seleksi calon peserta didik baru kelas sekolah menengah atas dilakukan dengan menggunakan shun. seleksi calon peserta didik baru kelas sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan menggunakan shusekolah wajib menerim apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. kepala taman kanak kanak dan sekolah wajib melaporkan penerimaan peserta didik baru yang mengalami keterbatasan (tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa) kepada kepala dinas. bagian kelima rintisan sekolah bertaraf internasional pelaksanaan penerimaan peserta didik baru rintisan sekolah bertaraf internasional dilakukan berdasarkan ketentuan dari direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional. bab hari masuk sekolaholeh, sekolah menengah pertama, sebesar rp25. (dua puluh lima ribu rupiah): sekolah menengah atas, sebesar rp30. (tiga puluh ribu rupiah), sekolah menengah kejuruan, sebesar rp40. (empat puluh ribu rupiah): taman kanak kanak dan sekolah dasar model, sebesar rp100. (sesiswa anak dari pns: siswa anak dari mereka yang bukan pns tni polroleh kepala dinas. bab vii: pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing masing orang tua wali peserta didik. bab viii rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sekolah wajib membuat rencana kerja setiap tahun. sekolah bersama komite sekolah menyusun rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. sekolah bersama komite sekolah menyelenggarakan musyawarah pembahasan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dengan orang tua peserta didik baru dalam waktu (satu) bulan setelah peserta didikdisahbab ttd sutrisno berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri |
cas pee hhrm aa. ' peraturan bupati sleman nomor tahun tentang mekanisme pelayanan informasi media massa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberitaan kepada masyarakat pemerintah kabupaten sleman perlu menyediakan fasilitas pelayanan informasi melalui media massa: bahwa agar pelayanan informasi memuat berita yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang mekanisme pelayanan informasi media masmekanisme pelayanan informasi media massa. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yana dimaksud dengan: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten slemmedia massa elektronik ataupun non elektronik. pemberitaan adalah melaporkan atau menyampaikan informasi melalui media komunikasi baik elektronik maupun non elektronik. peliputan adalah proses atau cara kerja wartawan dalam memperoleh informasi untuk pembuatan berita, laporan media massa. wartawan adalah orang yana secara teratur melaksanakan kegiatan humanistik atau kang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya sikinmkan dimuat media massa secara teratur. media massa.. gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk jamnya dengan menggunakan media komunikasi elektronik dan non elektronik. organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat opd, adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sleman. bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah, yang selanjutnya disingkat bagian humas, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penvyisnan rancangan kebijakan dalam han oma lai kartu tanda pengenal adalah kartu identitas yang diterbitkan oleh bagian humas yang wajib dimiliki wartawan yang akan melakukan peliputan lingkungan pemerintah kabupaten sleman. bab pelayanan informasi mi luka massa pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan informasi media massa melalui pemberitaan dan peliputan. pemberian layanan informasi media massa sebagaimana dimaksud dalam pasai lekukan oleh pemerintah daerah dan atau opd, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian humas. bab pemberitaan dan peliputan bagian kesatu pemberitaan sembentaan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam pasai dapat lakukan dengan cara: mengundang wartawan atas prakarsa pemerintah daerah: memberikan materi pemberitaan atas permintaan wartawan yang melakukan peliputan. sagan humas dapat menyampaikan press release kepada wartawan yang tidak dapat menghadiri undangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada turut when informasi untuk pemberitaan yang dapat diberikan kepada wartawan dapat merek data, release berita, dokumentasi foto, dokumentasi video dan atau senyuman lisan mengenai kebijakan pemerintahan, program pembangunan, dan iweksanaan kegiatan opd. informasi yang tidak dapat diberikan kepada media massa adalah: informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku: informasi yang dapat meresahkan dan membingungkan masyarakat: informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan negara. bagian kedua peliputan pasai wartawan yang melakukan peliputan lingkungan pemerintah daerah wajib memiliki kartu tanda pengenal. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepada bagian humas. "panenan dalam melakukan peliputan wajib: menunjukkan kartu tanda pengenal kepada bagian humas: mematuhi ketentuan protokoler yang berlaku lingkungan pemerintah daerah. bagian ketiga tata cara pemberitaan dan peliputan bagian humas bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan opd dalam penyediaan materi danjatau penyampaian informasi kepada wartawan untuk pemberitaan dan peliputan media massa. penyampaian informasi kepada wartawan dapat dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah daerah atau permintaan wartawan dengan cara: jumpa pers: penyampaian press release: dan atau cc. mengundang wartawan untuk melakukan peliputan. dpd setelah berkoordinasi dengan bagian humas dapat langsung memberikan materi pemberitaan dan peliputan kepada wartawan dan atau mengirimkannya kepada bagian times untuk pemberitaan dan peliputan media massa. pasai pada saat pemberitaan dan peliputan, opd wajib menolak memberikan informasi kepada wartawan yang tidak memiliki kartu tanda pengenal dan atau tidak mematuhi ketentuan protokoler yang berlaku. bab narasumber narasumber untuk pelayanan pemberitaan dan peliputan sebagai berikut: bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan asisten sekretaris daerah: kepala opd atau pejabat struktural dibawahnya, untuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan teknis mengenai bidang tugasnya: apabila kepala opd atau pejabat struktural dibawahnya berhalangan, dapat diwakilkan kepada pejabat struktural dibawahnya yang memperoleh izin atau ditunjuk atasan langsungnya: pejabat fungsional, untuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis mengenai bidang tugasnya. bab penyampaian hak koreksi dan hak jawab bagian humas bertanggung jawab untuk memantau informasi yang dipublikasikan media massa. apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada wartawan, bagian humas bertindak selaku koordinator dan fasilitator untuk menyampaikan hak koreksi gan hak jawab kepada media massa. materi hak koreksi dan hak jawab disusun oleh bagian humas dengan berkoordinasi dengan opd yang terkait. bagian humas mengirimkan materi hak koreksi dan hak jawab kepada media massa paling lama (dua) hari setelah tanggai pemberitaan media mas dalam berita daerah kabupaten sleman. ditetapkan sleman padatanggal mei wakilttnttre sutrisno serta daerah kabupaten sleman tahun nomor seri |
peraturan bupati sleman nomor: tahun tentang jabatan kepala tata usaha sekolah dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sleman, menimbang bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas ketatausahaan pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan perlu kepala tata usaha sekolah: bahwa ketentuan dalamsudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti:jabatan kepala tata usaha sekolmemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang jabatan kepala tata usaha sekolah bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati sleman. kepala tata usaha sekolah adalah. bab kepala tata usaha sekolah dengan peraturan bupati ini ditetapkan jabatan kepala tata usaha sekolah. jabatan kepala tata usaha sekolah pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah jabatan eselon v a. jabatan kepala tata usaha sekolah pada sekolah menengah kejuruan adalah jabatan eselon iv b. kepala tata usaha sekolah, pemuda, dan olahraga kabupaten sleman. kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan sekolah. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku,negeri, sekolah menengah atas negeri, dan sekolah menengah kejuruan negann seri |
mma bupati slemalokasi dana desa perlu.huruf angka huruf dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah, pemerintah kabupaten memberikan alokasi dana desa. alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada desa untuk keperluan, pemberdayaan masyarakat sebesar (tujuh puluh persen) dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk, bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa, pengadaan sarana prasarana padukuhan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah suatu desa, pembangunan kantor dan balai desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa, peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas posyandu, polindes, dan lainnya, peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja, peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan, peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat, pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana sosial, prasarana pemasaran dan lainnya, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan dan pemasaran teknologi tepat guna. biaya penyelenggaraan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebesar (tiga puluh persen) dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk, operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar paling sedikit (delapan puluh lima persen) dan paling banyak (sembilan puluh limakepala desa dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kesia pengadaan seragam dinas kepala desa dan perangkat desa, pengisian kepala bagian dan kepala urusan, dihapus, pensertifikatan tanah kas desa, alat tulis kantor, pemeliharaan kantor dan balai desa, operasional kepala desa dan perangkat desa, penyediaan perlengkapan kantor, biaya fotokopi dan cetak, biaya makan minum rapat, pemeliharaan peralatan kantor dan sarana transportasi. bantuan operasional penyelenggaraan badan permusyawaratan desa paling sedikit (lima persen) dan paling banyak (lima belasanggota badan permusyawaratan desa, pengadaan seragam dinas anggota badan persyaratan desa, biaya makan minum rapat, penjaringan aspirasi masyarakat, alat tulis kantor, operasional anggota badan permusyawaratan desa, biaya fotokopi dan cetak, pemeliharaan peralatan4pxt12013 sleman, sri purnomo diundangkan sleman pada tanggal 4pril 20t3 sekretaris daerah kabupaten sleman, berita daerah kabupaten sleman tahun nomor $serie |
lkscadangan pangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa penyediaan cadangan pangan daerah merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pangan yang disalurkan dalam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi kabupaten sleman, bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan cadangan pangan daerah perlu membentuk pedomcadangan pcadang yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten sleman. cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan berupa bahan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh daerah. penyediaan cadangan pangan daerah adalah proses penyiapan cadangan pangankurangan pangan adalah keadaan sebagian besar penduduk daerah kurang mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan sehari hari. pihak ketiga adalah pengelola cadangan pangan daerah yang berbentuk badan hukum dan memiliki kompetensi dan pengalaman bidang pengelolaan bahan pangan pokok. harga pembelian pemerintah adalah harga pembelian komoditas gabah beras yang ditetapkan pemerintah. bab cadangan pangan daerah penyelenggaraan cadangan pangan daerah bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya masalah pangan daerah yang disebabkan oleh: keadaan darurat: kekurangan pangan, dan atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati. cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam berupa beras. penyediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada memperhatikan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan beras daerah. bab iii penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah bagian kesatu tahapan penyediaan penyediaan cadangan pangan daerah mengutamakan pembelian beras dari petani setempat atau koperasi wilayah daerah. besaran penyediaan cadangan pangan daerah ditetapkan setiap tahun oleh bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan kabupaten. penyediaan cadangan pangan daerah dilaksanakan dengan tahapan perencanaan yang meliputi kegiatan: inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah, prakiraan status kondisi: keadaan darurat, kekurangan pangan, dan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah. inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi data: ketersediaan potensi beras daerah, dan ketersediaan beras medium kualitas data ketersediaan beras medium kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: derajat sosok paling sedikit 95y o (sembilanpuluh lima persen), kadar air paling banyak (empat belas persen), butir patahan paling sedikit (duapuluh persen), dan butir menit paling banyak (dua persen). prakiraan status kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka didahului dengan penetapan status tanggap darurat sesuai dengan skala bencana oleh bupati. status tanggap darurat paling lama (empatbelas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi masyarakat korban bencana. prakiraan status kondisi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan melalui pemantauan lapangan terhadap masyarakat dalam aksesibilitas pangan secara fisik dan ekonomi. pengadaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara berkala setiap (dua) bulan untuk penggantian dan penyegaran dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas beras sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam dinas dalam melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua tahapan pengelolaan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pengadaan beras setiap (dua) bulan, dan mengutamakan pembelian beras dari petani atau koperasi yang berbadan hukum sesuai harga pembelian pemerintah. pengelolaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan pihak ketiga. kerjasama pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. dinas dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam melakukan kontrol gudang setiap (dua) bulan. kontrol gudang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati. bagian ketiga tahapan penyaluran penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah. penyaluran cadangan pangan dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan dewan ketahanan pangan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengawasan, dan evaluasi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan dewan ketahanan panga rd, peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor tahunerja sama antara pemerintah indonesia dengan unto united nations world tourism organization) yang berkedudukan madrid dan unesco united nations educational, scientific, and cultural organization) yang berkedudukan paris, maka perlu ditambahkan wilayah rangkaian pada unto united nations world tourism organization) untuk kbri madrid dan unesco united nations educational, scientific, and cultural organization) untuk kbri paris, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dengan mempertimbangkan perlunya efisiensi dan optimalisasi kerja pada perwakilan republik indonesia perlu dilakukan penyesuaian atas tugas pokok, susunan organisasi, dan indeks perwakilluar negeri: sk. a ot vin: a ot tahun memutuskan menetapkan peraturan menteri luar negeri republik indonesiamadrid kerajaan spanyol dan unto united nations world tourism organization)paris republik perancis,madridkerajaan spanyol merangkap unto united nations world tourismmadridkerajaan spanyol merangkap unto united nations world tourism kerajaan spanyol dan unto united nations world tourism organization), serta indeks perwakilan sebagaimana tersebut dalam kedutaan besar republik indonesia madrid terdiri dari: unsur pimpinan: duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. unsur pelaksana: minister counselor: counselor, sekretaris sekretaris ii: sekretaris iii, sekretaris iii, atase pertahanan: atase perdaganganparisancis merangkapparisancis, merangkapancis, serta indeks perwakilan sebagaimana tersebut dalam kedutaan besar republik indonesia paris terdiri dari: unsur pimpinan: duta besar luar biasa dan berkuasa penuh lbbp) delegasi tetap permanent delegate untuk unesco united nations educational scientific and cultural organization), duta besar wakil delegasi tetap alternate permanent delegate) untuk united nations educational scientific and cultural organization unesco), wakil kepala perwakilan. unsur pelaksana: minister counselor: minister counselor, minister counselor, sekretaris sekretaris sekretaris ii, sekretaris ii: sekretaris iii: sekretaris iii: atase pertahanan, atase perdagangan, atase pendidik . diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal duta besar lbbp berhalangan sementara untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala perwakilan, maka tugas pokok dan fungsi kepala perwakilan didelegasikan kepada: duta besar wakil delegasi tetap untuk unesco united nations educational scientific and cultural organization) terkait tugas dan fungsi kedutaan besar republik indonesia paris untuk unesco united nations educational scientific and cultural organization), wakil kepala perwakilan, terkait tugas dan fungsi kedutaan besar republik indonesia paris untuk republik perancis merangkap andorra dan keharyapatihan monacoluar negeri. tunjangan. sewa rumah. home staff. perwakilan republik indonesia. peraturan menteri luar negeri regu baik indonesia nomor tahun tentang tunjangan sewa rumah home staff perwakilan regu baapatkan tempat tinggal yang layak dan representatif dalam mendukung visi dan misi perwakilan republik indonesia, perlu diberikan tunjangan sewa rumah bagi home staff perwakilan republik indonesia, bahwa dengan dikeluarkannya surat direktur jenderal anggaran kementerian keuangan nomor ag maka perlu dilakukan penyesuaian tunjangan sewa rumah bagi home staff: peraturan menteri keuangan nomor pmk. tahu. tunjangan sewa rumah diberikan kepada home staff yang sedang bertugas pada perwakilan republik indonesia luar negeri. home staff sebagaimana dimaksud pada adalah unsur pelaksana dan unsur penunjang pada perwakilan republik indonesia luar negeri. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat diplomatik konsuler, atase teknis dan staf teknis. unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari petugas komunikasi, dan bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan sport) dan atau kepada staf kementerian luar negeri lainnya yang bertugas pada perwakilan luar negeri atas dasar surat keputusan menteri luar negeri. tunjangan sewa rumah bagi home staff diberikan maksimal sebesar dari tunjangan penghidupan luar negeri. bagi perwakilan tertentu, tunjangan sewa rumah diberikan maksimal sebesar dari tunjangan penghidupan luar negeri. tunjangan penghidupan luar negeri yang dimaksud pada dan adalah tunjangan pokok ditambah tunjangan istri suami dan tunjangan anak. perwakilan tertentu sebagaimana dimaksud pada termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. pembayaran tunjangan sewa rumah dibayarkan dalam mata uang sesuai yang tercantum dalam kontrak sewa. dalam hal pembayaran tunjangan sewa rumah dibayarkan dalam mata uang setempat, maka penghitungan tunjangan penghidupan luar negeri untuk menetapkan batas maksimal tunjangan sewa rumah sebagaimana dimaksud dalam dan atas, dilakukan dengan menggunakan kurs pada bulan berjalan. (1l) dalam hal biaya sewa rumah lebih rendah dari batas maksimal tunjangan sewa rumah, tunjangan sewa rumah dibayarkan sebesar sewa rumah sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa. dalam hal biaya sewa rumah lebih tinggi dari batas maksimal tunjangan sewa rumah, tunjangan sewa rumah dibayarkan hanya sebesar batas maksimal yang menjadi haknya. (l) rumah yang akan disewa oleh home staff wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kepala perwakilan. dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepala perwakilan republik indonesia berkewajiban untuk melakukan penilaian atas kelayakan rumah yang akan disewa oleh home staff dan kontrak sewa. persetujuan kepala perwakilan diberikan dalam bentuk surat keputusan kepala perwakilan tentang pemberian tunjangan sewa rumah. dalam hal perwakilan mempunyai bangunan lainnya yang dapat berfungsi sebagai rumah tinggal, kepala perwakilan dapat menentukan pemanfaatan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal bagi home staff. pengaturan pemanfaatan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan kepala perwakilan. home staff yang menempati bangunan sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan kewajiban membayar sewa. pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang tunjangan sewa rumah bagi home staffluar negeri republik indonesia nomor tahun tentang tunjangan sewa rumah home staff perwakilan republik indonesia daftar perwakilan regu baik indonesia dengan tunjangan sewa rumah maksimal dari tunjangan penghidupan luar negeri sesuai surat menteri keuangan mk. tanggal november kbri kuwait kjri jeddah kbri damascus kbri abu dhabi kbri baghdad kbri tokyo kjri osaka kjri hongkong kbri beijing kbri phnom penh kbri doha kjri new york putri new york kjri dubai kbri hanoi menteri luar negeri republik indonesia, r.m. marty natalegawa |
lan kemlu. personel pemelihara perdamaian. visi. peta jalan.untuk melaksanakan peran aktif pemerintah republik indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, diperlukan peningkatan partisipasi pemerintah indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya bawah bendera perserikatan bangsa bangsa, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemerintah republik indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian, khususnya bawah bendera perserikatan bangsa bangsa, presiden republik indonesia telah mencanangkan vision peacekeepers, bahwa untuk menjabarkan tahapan yang perlu dilakukan menuju pencapaian vision peacekeepers perlu menetapkan roadmap vision peacekeeperuar negeri republik indonesia tentang peta jalan visi personel pemeliharaan perdamaian roadmap vision peacekeeperstindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi unfitmali manusiadewan keamanan dk) pbb yang telah diperpanjang melalui resolusi pbb dan antara lain diberikan mandat yang mencakup perlindungan terhadap warga sipil (protection civilians), human rights monitoring, serta penciptaan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. manusia dibentuk untuk mengambil alih misi african led international support mali firma) dan mendukung otoritas transisi mali dalam melaksanakan proses politik dan melaksanakan tugas tugas terkait penjagaan keamanan. berdasarkan data pbb per november belum terdapat personel indonesia yang ditugaskan padanovember manusia saat ini hanya berkekuatan personel militer dan personel polisi (termasuk formed police unit fpu). dengan demikian, masih terdapat kekurangan personel militer dan personel polisi dari jumlah kekuatan yang otorisasi oleh resolusi sejalan dengan paragraf resolusi negara negara non firma dan non francophone dimungkinkan untuk berpartisipasi pada manusia serta meminta negara negara anggota pbb yang memiliki adequate capabilities and equipment untuk menyumbangkan pasukan (militer dan polisi) guna memperkuat kapasitas operasi dan pelaksanaan tanggung jawab manusia. dpko telah secara resmi meminta kesediaan pemerintah untuk memberikan kontribusi berupa satu satgas helikopter berkekuatan personel misi manusia. dalam kaitan ini, menhan telah menyampaikan permohonan izin prakarsa terkait penyusunan rancangan perpres terkait pengiriman satgas dimaksud kepada presiden ritantangan situasi keamanan mali masih rentan dan berpotensi menempatkan pasukan dan personel manusia sebagai targeted dan asymmetric attack dari kelompok pemberontak bersenjata dan teroris. tindak lanjut keterlibatanjuga diharapkan mendapatkan berbagai informasi komprehensif mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan manusia, misalnya mechanized battalion, kompi zeni, atau fpu. republik demokratik kongo monacyang diperpanjang melalui resolusi dan resolusi dan diberikan mandat antara lain untuk melindungi warga sipil dan petugas bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemerintah republik demokratik kongo rdk) melakukan stabilisasi dan upaya upaya konsolidasi perdamaian, serta menetralisir kelompok bersenjata melalui intervention brigade force fib). monaco juga merupakan salah satu misi pemeliharaan pbb yang untuk pertama kalinya memanfaatkan penggunaan teknologi modern, yaitu unmanned aerial vehicle (drones) untuk memberikan kemampuan surveillance (situasional awareness) wilayah provinsi kiu dan membantu upaya identifikasi jalur jalur penyelundupan yang digunakan oleh kelompok kelompok bersenjata. saat ini, indonesia telah menggelar satgas kompi zeni tni rdk dengan kekuatan personel dan military observers. peluang berdasarkan resolusi pbb kekuatan maksimum monaco adalah sebesar personel militer, military observers, personel polisi dan anggota fpu. namun, berdasarkan data pbb per november kekuatan monaco saat ini adalah personel militer, military observers, dan personel polisi (termasuk fpu)fib. penggunaan teknologi modern seperti drones pada telah menimbulkan kekhawatiran atas aspek legalitas, consent, dan prosedural. tindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi monacotelah menerima tawaran mengenai kebutuhan khusus pada misi monaco, misalnya satgas pesawat sudan selatan miss) united nations mission the republic south sudan miss) dibentuk melalui resolusi pbb yang diperpanjang melalui resolusi dan diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, pengawasan dan penyelidikan pelanggaran ham, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan mendukung implementasi perjanjian pemberhentian kekerasan. berdasarkan data pbb per november terdapatkekuatan maksimum miss adalah sebesar personel militer, personel polisi, termasuk fpu, dan appropriate civilian components . namun, berdasarkan data pbb per november kekuatan miss hanya sebesar personel militer, experts mission, dan personel polisi (termasuk fpu). dengan demikian, terdapat peluang yang cukup signifikan bagi indonesia untuk dapat meningkatkan keterlibatannya pada miss. tantangan situasi keamanan sudan selatan masih rentan, khususnya pasca kudeta pada bulan desember selain itu, sudan selatan juga menghadapi konflik perbatasan dengan negara negara tetanggatindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi misbb juga telah melaksanakan penjajakan terkait kemungkinan kontribusi indonesia berupa satu force marine unit berkekuatan personel. pemerintah indonesia telah menyiapkan orang individual police officers os). republik afrika tengah manusiaakanmulai bulan september berdasarkan resolusi pbb jumlah personel pada misi minuta haiti akan dikurangi dari menjadi personel. dalam kaitan ini, satgas kiri berkekuatan personel yang ditugaskan pada misi minuta termasuk dalam komposisi pasukan yang ditarik dari wilayah operasi. sejalan dengan rencana pbb tersebut, pada awaknya terdapat opsi bagi satgas kiri yang ditarik dari misi minuta, yaitu: (i) dikembalikan indonesia, atau (ii) dialihkan misi pemeliharaan perdamaian pbb lainnya. berkenaan dengan opsi dua atas, pbb telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah indonesia untuk melakukan pengalihan satgas kiri dari misi minuta misi manusia. atas permintaan tersebut, pemerintah telah menyetujui untuk memenuhi permintaan pbb untuk mengalihkan satgas kiri dari misi minuta misi manusia. berdasarkan data pbb per november saat ini terdapat personel satgas kiri tni dan dua experts mission pada misi manusianovember saat ini manusia baru memiliki personel militer, experts missionpbb melalui putri new york telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah indonesia untuk menambah mengisi kebutuhan peacekeeping misi manusia republik afrika tengah yang meliputi: penambahan kemampuan satgas kiri dengan personel untuk perawatan landasan pesawat terbang, ii. satu pleton perhubungan signal unit) berkekuatan hingga personel, iii. satu kompi angkut berat heavy transportation company) berkekuatan personel, dan iv. satu protection support unit dengan kekuatan personel polisi. permintaan dimaksud pada saat ini belum dapat dipenuhi oleh indonesia, namun, dapat dipertimbangkan kembali dengan dasar hasil evaluasi pelaksanaan tugas satgas kiri yang tengah bertugas manusia. peluang lainnya termasuk pemanfaatan permintaan pbb untuk posisi posisi tertentu manusia yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh indonesia, seperti posisi chief staff officer dan posisi deputy force commander. tantangan manusia merupakan misi baru yang saat ini masih berada pada tahap awal (start up) dan belum memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu secure compound. manusia memiliki nuansa francophone yang sangat kental, dan indonesia saat ini merupakan satu satunya t pc yang berasal dari negara non francophone yang tergabung dalam start mission manusia. t pc lainnya adalah benin, burkina faso, perancis, mali, maroko dan senegaltindak lanjut penambahan personelemerintah indonesia senantiasa menjalin kontak dan memperkuat koordinasi dengan dpko melalui putri new york dalam rangka memastikan penawaran peluang penambahan personel pada misi manusia. selain melakukan evaluasi atas satgas kiri manusia yang bertugas pada tahap awal misi (start up), pemerintah indonesia dapat mempertimbangkan tawaran penambahan pasukan yang telah disampaikan oleh pbb. bayi, sudan tunisia dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. berdasarkan data dpko per novemberkekuatan maksimum tunisia adalah sebesar personel militer dan personel polisi. pada tahun pbb mengesahkan resolusi guna meningkatkan kekuatan maksimum tunisia menjadi personel militer. berdasarkan data pbb per november kekuatan tunisia lapangan saat ini adalah personel militer, experts mission, dan personel polisi. dengan demikian, terdapat peluang bagi indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel militernya pada misihal ini antara lain disebabkan oleh kepemilikan small weapons kalangan warga sekitar wilayah bayi. tindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi tuniahara barat minusdan diberikan mandat antara lain untuk memantau gencatan senjata, memastikan penarikan militer maroko dari sahara barat, memfasilitasi pembebasan tahanan politik sahara barat, mengurangi ancaman ranjau dan mendukung langkah langkah confidence building measures cbm). berdasarkan data pbb per november terdapat lima experts mission asal indonesia pada misi minus, termasuk mayor jenderal imam edy mulyono yang menjabat sebagai force commander minus sejak tahun dan telah diperpanjang selama satu tahun depan peluang berdasarkan data pbb, kekuatan maksimum minus adalah sebesar personel militer dan personel polisi. berdasarkan data pbb per november minus berkekuatan sebesar personel militer, experts mission, dan lima personel polisi. walaupun peluang penambahan personel cukup kecil, namun indonesia telah berhasil mempertahankan posisi force commander minus yang saat ini dijabat oleh mayor jenderal imam edy mulyono, yang telah diperpanjang jabatannya hingga satu tahun depan tantangan kekuatan minus saat ini hampir mencapai kekuatan maksimum yang otorisasi oleh pbb. tindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi minudarfur, sudan named) the african union hybrid operation darfur named) dibentuk berdasarkan resolusi dan antara lain diberikan mandat yang meliputi perlindungan warga sipil, membantu restorasi keamanan, memantau implementasi perjanjian damai dan mendukung promosi perlindungan ham. berdasarkan data pbb per november terdapat personel indonesia named yang terdiri dari fpu personel polisi), personel polisi, empat experts mission, dan dua personel militer. peluang berdasarkan resolusi kekuatan maksimum named adalah sebesar personememutuskan: menetapkan peraturan menteri luar negeri tentang peta jalan visi personel pemelihara perdamaian (roadmap vision peacekeepers roadmap vision peacekeeperoadmap vision peacekeepers sebagaimana dimaksud dalam merupakan sebuah acuan strategis yang disusun oleh menteri selaku ketua tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian bagi kementerian, lembaga, dan instansi anggota tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian yang: memuat gambaran umum dan perkembangan partisipasi indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa bangsa, menjabarkan tahapan tahapan yang perlu dilakukan dalam periode guna mencapai vision peacekeepers pada tahun dan cc. mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam upaya pencapaian vision peacekeepers, termasuk potensi penggelaran personel indonesia pada berbagai misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa bangsa. vision peacekeepers merupakan visi yang dicanangkan oleh presiden republik indonesia pada maret untuk menempatkan indonesia sebagai sepuluh negara terbesar penyumbang pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa bangsa. militer dan personel polisi. berdasarkan data pbb per november named saat ini berkekuatan personel militer, termasuk experts mission, dan personel polisi (termasuk fpu). dengan demikian, terdapat peluang bagi indonesia untuk meningkatkan kontribusinya named. tantangan terdapat kesulitan untuk memperoleh security clearance dari pemerintah sudan, khususnya terkait dengan penggunaan wilayah udara. kesulitan pengiriman logistik. tindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi namedatauliberia until) the united nations mission liberia until) dibentuk berdasarkan resolusi dan diberikan mandat yang antara lain meliputi pemberian dukungan terhadap implementasi perjanjian gencatan senjata dan proses perdamaian, fasilitasi terhadap aktivitas ham dan kemanusiaan, serta pemberian bantuan bagi reformasi sektor keamanan, termasuk pemberian pelatihan bagi polisi nasional dan restrukturisasi organ militer. berdasarkan data pbb per november terdapat satu expert mission indonesia pada misi until. peluang berdasarkan resolusi kekuatan maksimum until adalah sebesar personel militer dan personel polisi. namun, berdasarkan resolusi jumlah personel militer until akan dikurangi menjadi personel pada secara perlahan menjadi personel pada bulan juli sementara itu, jumlah maksimum personel polisi until akan ditingkatkan menjadi personel. berdasarkan data pbb per november kekuatan until adalah sebesar personel militer, termasuk experts mission, dan personel polisi (termasuk fpu). dengan demikian, masih terdapat peluang bagi indonesia untuk meningkatkan kontribusi personel polisinya pada misi until, khususnya mengingat kepolisian liberia masih mengalami kendala terkait minimnya personel dan logistik guna melaksanakan tugasnya sebagaimana dilaporkan oleh sekjen pbb pada bulan agustus dalam laporan tersebut, telah secara khusus disampaikan rekomendasi agar jumlah personel polisi pada until tidak dikurangi. tantangan perkembangan positif terkait situasi politik dan keamanan liberia, military dropdown personel militer until, serta rencana pemindahan otoritas bidang keamanan tangan pemerintah liberia pada tahun kiranya berpotensi menghambat potensi penambahan personel militer indonesia pada until. tindak lanjut penambahan personel indonesia pada misi untiluriah pertemuan antara pihak pihak yang bertikai suriah dalam kedua putaran geneva conference pada awal tahun belum dapat menghasilkan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik berkepanjangan suriah. kemunduran diri lahar brahim sebagai united nations arab league joins special representative for syria juga semakin menimbulkan ketidakpastian terkait kelanjutan geneva conference ii. namun demikian, apabila gencatan senjata dicapai, dpko telah menyusun skenario untuk mengirimkan pasukan perdamaian pbb dalam waktu singkat dengan tugas membantu transisi demokratis menuju terbentuknya pemerintahan baru. pada tanggal april melalui resolusi pbb telah mengotorisasi pembentukan supervision mission suriah kosmis). kosmis berkekuatan personel pengamat militer tidak bersenjata (unarmed military observers milo tidak bersenjata(enam) butir rencana (six point plans) joint special envoy jse), mr. kopi annan (berpangkat mayor). mandat kosmis sempat diperpanjang hinggabagi tetap berlangsungnya misi kosmis cg. gencatan senjata yang berkesinambungan dan penghentian kekerasan oleh pihak pihak yang bertikai, tidak dapat dipenuhi. peluang skenario pembentukan misi pemeliharaan perdamaian ini telah pernah disampaikan unpo pada tahun oleh police division, dan indonesia telah pernah diminta kesiapannya sekiranya misi suriah ini dibuka. police telah menggarisbawahi kemungkinan peran indonesia sebagai salah satu negara penyumbang personel polisi kunci suriah apabila pada saatnya pbb mengotorisasi pembentukan unpo negara tersebut. unpo memperkirakan kebutuhan fpu asal indonesia antara fpu berkekuatan hingga sekitar personel bergantung pada kesiapan indonesia polri catatan: pre deployment training akan dijajaki untuk dilakukan dan dibiayai oleh negara ketiga donor), dan pengiriman sekitar police advisers. apabila indonesia tidak bisa mengirimkan us, terdapat skenario pengiriman peralatan (equipment) yang dibutuhkan oleh pada misi unpo suriah dan opsi terkait kesediaan bantuan indonesia untuk dapat menyumbang transport fairlifting) guna mendukung pengiriman berbagai unit suriah. tantangan perkembangan situasi geopolitik kawasan yang semakin tidak menentu, serta memburuknya hubungan antara dan rusia sebagai pemrakarsa geneva conference akibat perkembangan crimea ukraina) semakin menyulitkan tercapainya gencatan senjata dan perdamaian suriah. tindak lanjut memonitor perkembangan pembahasan isu suriah berbagai forum pbb khususnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dibukanya (diotorisasinya) misi pemeliharaan perdamaian pbb suriah, dan peluang partisipasi indonesia misi tersebut pada waktunya. palestina terlepas dari kegagalan perundingan damai yang diprakarsai oleh menlu as, john kerry pada bulan april dan operasi militer israel wilayah gaza sejak bulan juli sejumlah negara terus mendorong israel dan palestina agar kembali melanjutkan perundingan damai. hal ini dipandang banyak pihak sebagai potensi bagi kemungkinan pembukaan misi unpo palestina. peluang indonesia dapat menyumbangkan pasukan dan personelnya apabila pbb membuka misi unpo palestina. tantangan terdapat kemungkinan resistensi besar dari israel mengingat posisi politis indonesia terhadap israel. tindak lanjut memonitor dan dan mempelajari dengan seksama perkembangan yang terjadi palestina khususnya terkait dengan proses perdamaian antara palestina dan israel, dengan mengantisipasi peluang indonesia untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian pbb palestina(lima) tahun depan. menyusun prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan politis pemerintah ri. mengidentifikasi potential theatres tahun mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada misi yang adalaksanakan kegiatan kajian mengenai mekanisme nasional pengaturan civilian capacities. melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi standby force tni. melaksanakan kajian pembentukan standing police capacity spc) polri. melaksanakan kegiatan kajian keikutsertaan dalam united nations standby arrangement system unhas). mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan dpko. menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik markas besar pbb new york dan ospadanyusun peraturan pelaksanaan mekanisme keterlibatan civilian capacities. melengkapi organisasi pasukan siaga operasi standby force tni melaksanakan kajian pembentukan standing police capacity spc) polri. menyiapkan pembentukan fasilitas pelatihan spc. mendaftarkan kesiapan keikutsertaan indonesiamenyiapkan working papers tentang kebutuhan coe indonesia. periode tahun menyusun roster civilian capacities. melengkapi organisasi pasukan siaga operasi standby force) tni. meminimalisasi pembentukan standing police capacity spc) polri. memperjuangkan working papers indonesia pada pertemuan working group cobbentuk standby force dengan kekuatan satu batalyon mekanis. melakukan partisipasikutsertakan komponen civilian capacities pada unpo dan misi misi pbbtercapainya rapid deployment pada unhas. mengevaluasi pelaksanaan roadmap vision peacekeepers. menteri luar negeri republik indonesia, retno maksud disampaikan dalam kunjungan sekretaris jenderal pbb ban ki moon pusat misi pemeliharaan perdamaian ppp) tni tanggal maret berdasarkan data dpko per november negara yang berada pada peringkat besar t pc cs, yaitu bangladesh personel), india pakistan ethiopia rwanda nepal ghana nigeria senegal mesir negara negara yang termasuk dalam lima besar sejalan dengan resolusi pembentukan peacebuilding commission pbc) yang disahkan oleh majelis umum pbb pada tahun (a res khususnya paragraf (d) yang mengatur mengenai keanggotaan pada organizational committee oc) pbc, dapat menjadi anggota pbc tanpa harus dipilih melalui jalur smu maupun ecos. seleksi lima negara top tcc yang dapat menjadi anggota pbc dimaksud, akan diputuskan oleh negara top tcc, berdasarkan data yang disiapkan oleh sekjen, dalam tiga tahun terakhir. digarisbawahi bahwa isu penggunaan drones tersebut, sempat menjadi salah satu isu contentious (selain isu troops' costs) pada forum special committee peacekeeping operations pada tahun yang menyebabkan pengesahan laporan pada tahun tersebut tertunda sekitar tiga bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan pada bulan maret dan baru disahkan pada(roadmap vision peacekeepers gambaran umum latar belakangunikketidakberpihakan (impartiality), persetujuan para pihak yang bertikai (consent the parties), dan tanpa penggunaan kekerasantersebut merupakan indikator penting dari peran konkret indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. selain itu, keterlibatan dimaksud merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu, standardisasi peralatan utama yang digunakan, dan efektifitas organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran unik os. partisipasi indonesia dalam unik juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional bidang pertahanan. berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keterlibatan dalam unik os, termasuk melalui pencanangan vision peacekeepers oleh presiden susilo bambang yudhoyono melalui visi dimaksud, presiden mengharapkan indonesia mampu masuk peringkat besar (top ten) negara penyumbang pasukan troop police contributing countries t pc cs) unik osi.iiunited nations department peacekeeping operations dpk os). lebih dari itu, diharapkan hal ini juga akan memperkuatiiikeadaan sekarang setelah lebih dari dua tahun pencanangan vision peacekeepers tersebut, jumlah personel indonesia yang tercatat dalam unik masih belum mencapai target yang diharapkan. berdasarkan data pbb november tercatat personel indonesia baik dari unsur tni maupun polri. dengan jumlah tersebut, indonesia berada pada urutan ke t pc cs. saat ini, indonesia telah menyiapkan sebanyak personel tni dan personel polri untuk berpartisipasi pada beberapa os. dpko masih terus menyampaikan permintaan kontribusi pasukan dan kesempatan untuk mengisi posisi posisi baik tingkat staf maupun tingkat strategis kepada indonesia. hal ini belum secara penuh dimanfaatkan oleh indonesia mengingat indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. sejauh ini, kontribusi indonesia dalam unpo lebih banyak melibatkan personel militer dan polisi. sesuai dengan karakter unik yang multidimensi, diperlukan pula pelibatan personel sipil. kondisi tersebut memungkinkan indonesia untuk mengirimkan pakar pakar sipilnya bergabung dalam unik os. tantangan internal undang undang nomor tahun tentang hubungan luar negeri saat ini merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara umum mengenai kontribusi indonesia dalam unik os. namun, pengaturan tersebut masih memerlukan suatu peraturan pelaksana yang mengatur partisipasi dan kontribusi indonesia pada os. dari sisi legalitas, salah satu kendala utama yang dapat diidentifikasi dalam pengiriman personel dan atau pasukan indonesia berbagai unpo adalah lambatnya penyiapan peraturan presiden perpres) sebagai jaminan tertib hukum dan tertib administrasi. secara tertulis, menteri hukum dan ham serta menteri keuangan telah memberikan pendapatnya bahwa suatu misi harus dilengkapi dengan satu perpres terpisah, sesuai dengan amanat dari undang undang nomor tahun tentang hubungan luar negeri. perpres dalam hal ini dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi pertanggungjawaban keuangan selain juga pertanggungjawaban politik. dengan demikian, mengamati bahwa salah satu kendala yang terjadi selama ini adalah terkait dengan perlu tidaknya pembuatan suatu perpres, maka sudah terdapat kesepahaman antara seluruh kementerian lembaga terkait forum temp bahwa pembuatan perpres wajib adanya sebagai dasar pengiriman personel dan atau pasukan indonesia pada misi perdamaian. saat ini, yang perlu dilakukan adalah dukungan dari semua pihak yang terlibat agar pembuatan perpres untuk pengiriman peacekeepers indonesia suatu misi pemeliharaan perdamaian dapat disiapkan dalam waktu sesingkat mungkin. hal ini juga mengingat bahwa sejumlah t pc pbb, seperti bangladesh, india dan pakistan, dapat mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dan waktu relatif lebih singkat, bahkan dengan hanya menggunakan payung hukum berupa keputusan menteri pertahanan mereka masing masing. pelaksanaan pengiriman dalam berbagai unik seringkali menemui kendala khususnya terkait masalah keuangan, mengingat permintaan pbb kepada pemerintah untuk melakukan kontribusi personel dalam unpo selalu disampaikan sewaktu waktu dan seringkali dibutuhkan pengiriman yang cepat (rapid deployment) guna memenuhi permintaan tersebut secara tepat waktu (timely) dan cepat (swift). sisi lain, pembentukan sebuah unpo berdasarkan otorisasi dewan keamanan pbb, tidak serta merta dapat diprediksi tahun sebelumnya oleh kementerian lembaga terkait. hal ini berakibat pada tidak dapat diantisipasinya keperluan penyiapan dana bagi pengiriman tersebut. ketentuan pengadaan barang dan jasa nasional sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi permintaan kontribusi personel dan atau pasukan indonesia oleh pbb secara timely dan swift. hal ini mengingat berdasarkan ketentuan tersebut proses pengadaan dan penghapusan peralatan personel dan atau pasukan membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. pemajuan agenda civilian capacity pada tingkat nasional masih berjalan lamban, khususnya karena belum ditetapkannya mekanisme nasional untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait dengan agenda civilian capacity. eksternal melalui pengesahan resolusi tanggal maret pbb telah memberikan otorisasi pembentukan force intervention brigade fib) pada monaco dengan mandat untuk menetralisir kelompok kelompok bersenjata (neutrality armed groups). sejumlah negara pbb, termasuk dua negara anggota tetap pbb, yaitu rusia dan republik rakyat tiongkok rrt), serta negara negara t pc cs, memandang pembentukan fib sebagai titik awal dari bergesernya mandat unik arah peace enforcement. banyak negara selanjutnya menilai bahwa melalui pembentukan fib pada monaco tersebut, dikhawatirkan akan berdampak bagi keselamatan dan keamanan para personel peacekeepers monaco. trend pergeseran mandat dimaksud telah menimbulkan kekhawatiran banyak negara khususnya t pc cs, meski dalam konteks pembentukan mandat fib, resolusi telah memuat camat yang menyatakan bahwa fib dibentuk on exceptional basis and without creating any precedence any prejudice the agreed principles peacekeeping . kekhawatiran sejumlah negara tersebut semakin diperkuat dengan diotorisasinya penggelaran misi manusia mali) oleh pbb melalui resolusi yang antara lain meminta agar manusia melakukan segala cara (all necessary means) untuk mengimplementasikan mandatnya, termasuk melakukan langkah langkah aktif (active steps) untuk mencegah kembalinya elemen elemen bersenjata wilayah utara mali . mandat ini oleh sejumlah negara t pc dimaknai sebagai mandat yang bersifat robust dan berpotensi menggeser mandat manusia arah peace enforcement. salah satu prinsip utama penggelaran unik adalah adanya persetujuan dari pihak pihak terkait (consent from host countries), khususnya negara penerima unik os. dalam hal ini, kebijakan negara penerima dapat berpengaruh terhadap penggelaran suatu unpo. sebagai contoh, kebijakan pemerintah sudan untuk memperketat wilayah udaranya telah mempengaruhi rencana kontribusi satgas helikopter mi indonesia, karena pemerintah sudan hingga kini tidak mengeluarkan security clearance bagi pengiriman satgas helikopter dimaksud. perkembangan dan dinamika situasi lapangan yang secara khusus dapat menghambat pelaksanaan mandat oleh unpo dan membahayakan keselamatan personel yang tergabung dalam unik os, termasuk epidemi penyakit mematikan sejumlah daerah misi ebola), khususnya kawasan afrika barat (terdapat misi until liberia, kunci pantai gading, manusia mali). peluang perkembangan situasi keamanan internasional menunjukkan masih terdapat sejumlah wilayah konflik yang masih memerlukan kehadiran pasukan unik os. sesuai indikasi dari pbb, terdapat beberapa misi tertentu yang akan membutuhkan tambahan personel serta potensi dibukanya misi misi unik baru. beberapa misi pbb maupun rencana misi pbb yang berpotensi melibatkan personel peacekeepers indonesia adalah sebagai berikut: lebanon unfit) united nations interim force lebanon unfit) dibentuk berdasarkan resolusi dan dan diberikan mandat, antara lain untuk memastikan penarikan mundur tentara israel dari wilayah selatan lebanon, serta. dalam perkembangannya, mandat unfit diperkuat melalui resolusi dan antara lain mencakup memonitor penghentian kekerasan, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada warga sipil, memberikan bantuan kepada pemerintah lebanon dalam mengamankan wilayah perbatasannya, khususnya guna mencegah masuknya persenjataan negara tersebut. berdasarkan data pbb per november terdapat personel militer indonesia pada unfit. dalam kaitan ini, indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar kedua bagi unfit setelah italia. peluang berdasarkan resolusi kekuatan maksimum unfit adalah sebesar personel militer. namun, berdasarkan data pbb per novemberindonesiachief branch |
berita negara republik indonesia kemlu. pengawasan intern. pedoman. pencabutluar negeri dan perwakilan republik indonesia, bahwa ketentuan dalaminilaorganisasi dan tata kerja perwakilan republikinspektorat jenderal secara berkala melakukan revi terhadap piagam pengawasan internal sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. api dan audisi harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif sesuai dengan ketentuan dalam piagam pengawasan internuar negeri dan perwakilan republik indonesia tinggi pratama secara terbukaorganisasi dan pegawakementerian luar negeri dan perwakilan republik indonesipatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. kementerian adalah kementerian luar negeri republik indonesia. menteri adalah menteri luar negeri republik indonesia. perwakilan adalah perwakilluar negeri dan perwakilluar negeri dan perwakilan republik indonesikementerian dan perwakilan dimanaatau unit kerja lingkungan kementerian dan perwakilan yang menjadi obyek audit oleh inspektorat jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganan perwakilan. audit berbasis risiko adalah suatu metodologi audit dengan pendekatan faktor risiko dan proses. kode etik aparat pengawasan intern inspektorat jenderal yang selanjutnya disebut kode etik merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh api sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasluar negeri terhadap arti penting fungsi pengawasan intern lingkungan kementerian dan perwakildan pimpinan api. pengaturan dalam peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi inspektorat jenderal dan pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan kementerian dan perwakilan. pengawasan kementerian dan perwakilan dilakukan oleh inspektorat jenderal. pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing unit organisasi dan perwakilan serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi, menjamin ketepatan perencanaan, tingkat pencapaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta akuntabilitas pelaporan, optimalisasi penerimaan negara dan pemanfaatan aset negara, efisiensi penggunaan anggaran negara, optimalisasi hasil pembangunan, dan penguatan tata laksana kepemerintahan yang baik. bab pelaksana dan ruang lingkup pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam inspektur jenderal menugaskan kepada api. api sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: auditor, dan atau asn inspektorat jenderal. dalam hal diperlukan, inspektur jenderal dapat menugaskan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan pengawasan. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan. ruang lingkup pengawasan meliputi: unit organisasi kementerian, perwakilan, cc. asn atau pegawai kementerian dan perwakilan, dan pihak ketiga lainnya. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan dalam hal: adanya laporan pengaduan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, adanya indikasi pelanggaran berdasarkan hasil audit, atau perintah tertulis dari menteri atau permintaan dari pejabat berwenang kementerian dan perwakilan. bab iii kebijakan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, menteri menetapkan kebijakan pengawasan untuk jangka waktu (lima) tahun. kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh inspektur jenderal dengan memperhatikan: kebijakan pengawasan nasional api, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan cc. rencana strategis kementerian. kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam memuat kegiatan: audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, cc. revi, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. kegiatan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan dengan berbasis risiko. rencana kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan ppt). inspektur jenderal menyampaikan dokumen ppt kepada menteri pada awal tahun untuk memperoleh arahan atau persetujuan. pengawasan dilakukan pada tahap: perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan cc. pelaporan. pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui deteksi dini. pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: audit: revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. pengawasan pada tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: revi, evaluasi, cc. pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ditetapkan oleh inspektur jenderal. inspektorat jenderal memiliki peran sebagai: konsultan, dan katalisator. dalam hal berperan sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf inspektorat jenderal memberikan konsultasi dan asistensi terkait pengelolaan sumber daya kementerian dan perwakilan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. dalam hal berperan sebagai katalisator sebagaimana dimaksud pada huruf inspektorat jenderal melakukan fasilitasi bagi unit organisasi dan perwakilan, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong arah yang lebih baik. pemberian jasa konsultasi sebagaimana pada dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan unit organisasi atau kepala perwakilan yang disampaikan kepada inspektur jenderal. dalam melaksanakan pengawasan, api wajib berpedoman pada kode etik api, standar audit api dan pedoman audit berbasis risiko. kode etik api dan standar audit api sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan mengenai kode etik api dan standar audit api yang ditetapkan oleh asosiasi auditor intern pemerintah. pedoman audit berbasis risiko pada mengacu pada ketentuan mengenai audit berbasis risiko yang ditetapkan oleh inspektur jenderal. bab hasil pengawasan setiap hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada menteri melalui inspektur jenderal. pimpinan unit organisasi atau perwakilan yang menjadi objek pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada api melakukan: pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dpelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan dan koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. bab piagam pengawasan intern untuk memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah, inspektorat jenderal selaku api menyusun piagam pengawasan intern yang mengacu pada format piagam yang dikeluarkan oleh asosiasi auditor intern pemerintah.lindungan warga negarapelindungan kepada warga negara indonesia luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan negara yang baik, bahwalindungan warga negaralindungan diplomatik diberikan dalam hal: pelindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal, dan atau terdapat pertimbangan khusus. menteri mengajukan usulan pemberian pelindungan diplomatik kepada presiden. dalam mengajukan usulan pemberian pelindungan diplomatik kepada presiden sebagaimana dimaksud pada menteri dapat meminta masukan dari kepala perwakilan dan atau direktorat. bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan dalam keadaan darurat. bab perwakilan pelindungan terpadu bagian kesatu penetapan perwakilan pelindungan terpadu menteri dapat menetapkan status perwakilan dan lembaga badan tertentu sebagai perwakilan pelindungan terpadu berdasarkan kriteria tertentu. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: jumlah wni, jumlah total kasus yang melibatkan wni dalam (tiga) tahun terakhir, profil wni, peraturan hukum negara setempat, jumlah wni yang menghadapi ancaman hukuman berat: jumlah wni yang menghadapi masalah keimigrasian, dan tuas cakupan wilayah akreditasi atau wilayah kerja. dalam menetapkan perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada menteri mempertimbangkan rekomendasi tim. penetapan perwakilan pelindungan terpadu dilakukan dengan keputusan menteri. bagian kedua tim tim sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dengan keputusan menteri. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua: direktur jenderal protokol dan konsuler, wakil ketua merangkap pelaksana harian: direktur perlindungan wni dan bhi, sekretaris: sekretaris direktorat jenderal protokol dan konsuler, dan anggota: pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja terkait pusat. tim sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: menilai bobot pelindungan pada perwakilan dan lembaga badan sebagai dasar penetapan status perwakilan pelindungan terpadu berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam merevisi status perwakilan pelindungan terpadu, cc. memberikan rekomendasi penetapan status perwakilan pelindungan terpadu kepada menteri, dan melakukan pertemuan rutin berkala paling sedikit (dua) kali dalam setahun. bagian ketiga satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu perwakilan dan lembaga badan yang telah ditetapkan sebagai perwakilan pelindungan terpadu harus membentuk satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu. pembentukan satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai perwakilan pelindungan terpadu. pembentukan satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu dilakukan dengan keputusan kepala perwakilan atau keputusan kepala lembaga badan. keputusan kepala perwakilan atau keputusan kepala lembaga badan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada pusat. satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud dalam beranggotakan unsur perwakilan dan lembaga badan yang terdiri atas: home staff. dan pegawai setempat. susunan anggota satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: koordinator, pelaksana, dan penunjang. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf paling rendah berjenjang diplomat ahli muda. satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada melakukan pertemuan rutin berkala setiap bulan. satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: meningkatkan dan memperkuat pelindungan, mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pelindungan, cc. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat, melaporkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam secara berkala setiap bulan kepada pusat, melakukan monitoring dan evaluasi pelindungan, dan melakukan konsultasi secara berkala pusat setiap (enam) bulan sekali. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan pelindungan, penguatan kapasitas pelindungan, cc. pelaporan pelindungan, dan fungsi lain yang ditetapkan oleh kepala perwakilan. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh anggota satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu. dalam meningkatkan dan memperkuat pelindungan sebagaimana dimaksud pada huruf satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu menerapkan transparansi dan standarisasi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif pelayanan. kepala perwakilan dan kepala lembaga badan dapat mengikutsertakan advokat, konsul kehormatan, dan atau pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada dan bagian keempat sumber daya manusia jumlah home staff dan pegawai setempat pada perwakilan pelindungan terpadu didasarkan pada perkembangan kebutuhan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima sarana dan prasarana perwakilan pelindungan terpadu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi paling sedikit: tempat singgah sementara, ruang konsultasi, fasilitas medis pertolongan pertama, ruang pelatihan, fasilitas komunikasi, fasilitas transportasi, dan ruang pelayanan warga. usulan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pusat. pengadanegara setempat. bagian keenam fasilitas pelindungan anggota satuan tugas perwakilan pelindungan terpadu sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan fasilitas jasa psikolog, psikiater, dan pemeriksaan kesehatanatan kapasitas direktorat melakukan penguatan kapasitas pelindungan dengan: menyusun kurikulum atau materi pelindungan untuk orientasi pemantapan bagi home staff dan pegawai setempat yang akan ditugaskan perwakilan, dalam koordinasi dan konsultasi dengan biro sumber daya manusia, menyusun kurikulum atau materi pelindungan untuk pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat berjenjang, dalam koordinasi dan konsultasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan: dan cc. memberikan bimbingan teknis bidang pelindungan. perwakilan dan lembaga badan dapat menyelenggarakan bimbingan teknis bidang pelindungan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan direktorat. pejabat staf pusat, perwakilan, dan lembaga badan yang menangani pelindungan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait yang diselenggarakan oleh lembaga lain. bab vii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pelindungan dilakukan secara berkesinambungan oleh: pusat, melalui direktorat, perwakilan, dan lembaga badan. monitoring dan evaluasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada meliputi paling sedikit: identifikasi permasalahan pelindungan, identifikasi tantangan, hambatan, dan kesenjangan pelaksanaan pelindungan, dan rekomendasi solusi. laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disusun secara berkala setiap tahun. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelindungan yang disusun oleh perwakilan dan lembaga badan disampaikan kepada direktorat sebagai masukan penyusunan laporan tahunan monitoring dan evaluasi pelindungan. direktorat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan monitoring dan evaluasi pelindungan kepada menteri melalui direktur jenderal protokol dan konsuler. pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi perwakilan dan lembaga badan dengan mengikutsertakan kementerian lembaga pemerintah dan atau lembaga nonpemerintah. bab viii penghargaan menteri dapat memberikan penghargaan kepada: pejabat staf pusat, pejabat staf perwakilan, cc. pejabat staf lembaga badan, dan pemangku kepentingan lain yang berprestasi, berdedikasi, dan atau memiliki pengabdian luar biasa bidang pelindungan. pemberian penghargaan kepada pejabat staf pusat sebagaimana dimaksud pada huruf diusuljabat staf perwakilan dan lembaga badan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diusulkan oleh pusat dan atau kepala perwakilan dan atau kepala lembaga badan kepada menteri melalui direktur jenderal protokol dan konsuler. dalam hal penghargaan diberikan kepada kepala perwakilan dan kepala lembaga badan, usulan disampaimangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada huruf diusulkan oleh direktur perlindungan wni dan bhi dan atau kepala perwakilan dan kepala lembaga badan kepada menteri melalui direktur jenderal protokol dan konsuler. menteri menetapkan pemberian penghargaan berdasarkan rekomendasi tim penilai. tim penilai sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan menteri. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sertifikat penghargaan, dan atau kenaikan gelar diplomatik istimewa paling sedikit (satu) tahun lebih cepat dari kenaikan gelar diplomatik reguler. penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan pusat pada saat: upacara hari kemerdekaan republik indonesia, atau acara penganugerahan penghargaan. bab sistem informasi pengelolaan pelayanan dan pelindungan dilakukan melalui sistem informasi. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan prinsip: terpusat, terintegrasi, cc. terstandarisasi, mudah dioperasikan, interoperabilitas, akurat: dan aman. sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam memuat: aplikasi pengelolaan data dan layanan bagi wni yang berada luar negeri lebih dari (enam) bulan, dan aplikasi informasi dan layanan pelindungan bagi wni yang berada luar negeri kurang dari (enam) bulan. aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberi nama resmi portal peduli wni. portal peduli wni sebagaimana dimaksud pada mengintegrasikan seluruh layanan yang diberikan kepada wni luar negeri yang paling sedikit memuat: lapor diri, kekonsuleran: administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pengelolaan penanganan kasus wni luar negeri. aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberi nama resmi safe travel. aplikasi safe travel sebagaimana dimaksud pada merupakan aplikasi bergerak yang paling sedikit memuat fitur: informasi dasar negara setempat, informasi perwakilan negara setempat, kondisi terkini negara setempat, dan akses pengaduan darurat. aplikasi safe travel sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan portal peduli wni. perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direktorat. direktorat dalam melakukan perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan: pusat teknologi informasi dan komunikasi kementerian dan perwakilan: satuan kerja terkait pusat, dan atau kementerian lembaga terkait. pusat, perwakilan, dan lembaga badan harus menggunakan aplikasi portal peduli wni. memutuskan: menetapkan peraturan menteri luar negeri tentang pelindungan warga negara indonesia luar negeri. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: pelindungan warga negara indonesia luar negeri yang selanjutnya disebut pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara indonesia luarsetempat. lembaga badan adalah lembaga badan tertentu luar negeri yang ditentukan oleh pemerintah republik indonesia untuk menjalankan fungsi pelindungan. kepala perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, kepala lembaga badansetempat atau wilayah kerja. negara adalah negara kesatuan republik indonesia. negara setempat adalah negara asing dimana wni berada. pusat adalah kementerian luar negeri. data dan informasi yang disajikan dalam portal peduli wni merupakan rujukan resmi dalam penyusunan pelaporan kinerja kementerian dan perwakilan bidang pelayanan dan pelindungan. data dan informasi dalam portal peduli wni dapat dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan pihak terkait. pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada harus dengan izin menteri. pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: hak akses: distribusi data, penggunaan data, dan pertukaran data. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan peraturan menteri. bab pendanaan pendanaan dalam pelaksanaan pelindungan dibebankan pada: daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian luar negeri yang terdiri atas daftar isian pelaksanaan anggaran pusat dan daftar isian pelaksanaan anggaran perwakilkeadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat mengusulkan tambahan dana kepada menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada huruf harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pusat. direktorat dapat memberikan pertimbangan dalam pembahasan perencanaan anggaran pelindungan perwakilan. bab ketentuan lain pelindungan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia dilakukan oleh: perwakilan terdekat, dan atau lembaga badan yang ditentukan oleh menteri. dalam hal keputusan negara setempat berdampak kepada home staff perwakilan dan atau lembaga badan yang melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini, kepala perwakilan dan kepala lembaga badan dapat menyampaikan usulan mutasi home staff tersebut kepada pusat. home staff sebagaimana dimaksud pada segera diusulkan penempatannya perwakilan republik indonesia lainnya paling lambat (enam) bulan sejak ketebalan indonesia. ketentuanencana kontingensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan. pelindungan kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin melindunginya kepentingan wni. pelindungan diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi wni yang dilakukan oleh negara terhadap negara setempdirektorat perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia yang selanjutnya disebut direktorat, adalah unit eselon pada direktorat jenderal protokol dan konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri adalah adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. home staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan perwakilan. pegawai setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada perwakilan. perwakilan pelindungan terpadu adalah perwakilan dan lembaga badan yang ditetapkan dengan keputusan menteri berdasarkan kriteria tertentu. tim penetapan perwakilan pelindungan terpadu yang selanjutnya disebut tim, adalah tim yang dibentuk oleh menteri untuk menetapkan perwakilan pelindungan terpadu. sistem informasi pelayanan dan pelindungan wni luar negeri yang selanjutnya disebut sistem informasilayanan dan pelindungan wni luar negeri. bab pelindungan wni pelindungan diberikan bagi wni yang berada luar negeri. pelindungan sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan memperhatikan prinsipwnipelindungan dilakukan oleh: negara, yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala negara berdasarkan usulan menteri, pemerintah pusat, melalui kementerian luar negeri, perwakilan, dalam koordinasi dengan kementerian luar negeri, dan lembaga badan, dalam koordinasi dengan kementerian luar negeri. pelindungan yang dilakukan oleh perwakilan dan lembaga badan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikoordinasikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler melalui direktorat. pelindungan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat mengikutsertakan masyarakat indonesia. masyarakat indonesia yang diikutsertakan dalam pelindungan sebagaimana dimaksud pada mendapat pembinaan dan pemberdayaan. pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pusat, perwakilan, atau lembaga badan. lingkup pelindungan meliputi: pencegahan, deteksi dini: dan cc. respons cepat. pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi paling sedikit: penguatan regulasi, kampanye penyadaran publik, cc. penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama. deteksi dini sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi paling sedikit: pemetaan risiko, mitigasi risiko, dan cc. rencana kontingensi. respons cepat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi paling sedikit: menjawab pengaduan dan atau laporan dengan cepat, mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi wni, cc. menetapkan langkah penanganan permasalahan, dan melaksanakan penanganan permasalahan. lingkup pelindungan sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh perwakilan dan lembaga badan harus dilaporkan kepada pusat. rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam huruf juga meliputi segala risiko keadaan darurat yang dipetakan dan dimitigasikan. dalam menyusun rencana kontingensi khusus untuk keadaan darurat, perwakilan dan lembaga badan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat. rencana kontingensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: latar belakang situasi negara setempat yang mengarah kepada kondisi darurat, pemetaan wni negara setempat termasuk jumlah, kondisi, dan sebaran wni, penetapan tahapan status keadaan darurat, langkah yang harus diambil pusat, perwakilan, dan atau lembaga badan pada tiap tahapan, penetapan jalur evakuasi wilayah aman, dan daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan. perwakilan dan lembaga badan harus melakukan pemutakhiran rencana kontingensi keadaan darurat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi negara setempat. pemutakhiran rencana kontingensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dalam koordinasi dan konsultasi dengan pusat. penyusunan rencana kontingensi khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kontingensi keadaan darurat yang ditetapkan dengan keputusan menteri. bab iii keadaan darurat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perang dan atau konflik, bencana alam, bencana non alam,negara setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan wni, dan kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan atau jumlah wni yang dinilai membutuhkan pelindungan segera. kepala perwakilan atau kepala lembaga badan menetapkan status keadaan darurat dengan keputusan kepala perwakilan atau kepala lembaga badan. dalam hal perwakilan atau lembaga badan tidak memiliki kapasitas yang cukup, pusat dapat memberikan berbantuan teknis dan atau mengoordinasikan pelaksanaan rencana kontingensi keadaan darurat. bab bentuk pelindungan bentuk pelindungan yang diberikan meliputi: pelindungan kekonsuleran, dan pelindungan diplomatik. bentuk pelindungan kekonsuleran paling sedikit meliputi: melindungi kepentingan negara dan wni yang berada negara setempat, mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada wni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara setempat, bertindak sebagai wali bagi anak bawah umur dan wni yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara setempat, mewakili wni depan pengadilan dan instansi lain negara setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku negara setempat, meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional, mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari negara setempat, melakukan kunjungan penjara, menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara: melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan negara setempat, dan melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa advokat. pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dengan peraturan menteri. pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan urusan administrasi kependudukan wni luar negeri. pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada merupakan home staff yang telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan. penetapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan keputusan menteri atas usulan kepala perwakilan atau kepala lembaga badan. dalam hal tidak terdapat perwakilan atau lembaga badan, urusan administrasi kependudukan wni dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil perwakilan atau lembaga badan terdekat. penyediaan jasa advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh pusat, perwakilan, dan lembaga badan. penyediaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian kepala perwakilan atau kepala lembaga badan. kepala perwakilan atau kepala lembaga badan dapat meminta pertimbangan pusat dengan menyertakan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada kajian sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan ketersediaan jasa advokat pro bono dalam sistem hukum negara setempat. tata cara penyediaan jasa advokat oleh pusat, perwakilan, dan lembaga badan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. |
berita negara republik indonesia kemlu. jabatan fungsional. penata kanselerai. penghitungan kebutuhan.penata kanselerai sesuaipedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanseleraimenyatakan bahwa penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penata kanselerainyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai adalah untuk memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan republik indonesia. tujuan pedoman penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai ini adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional penata kanseleraidan penetapan kebutuhan tata cara penyusunan kebutuhan menghitung angka konstanta kt|konstanta penentuan angka kredit jabatan fungsional kumulatif minimal fara menentukan waktu penyelesaian kegiatan wpk) untuk jabatan fungsional penata kanselerai dilakukan sesuai formula: akk wpk keterangan wpk waktu penyelesaian kegiatan dalam (satu) tahun.konstanta untuk masing masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif. waktu penyelesaian kegiatan wpk)dan tabel tabel waktu penyelesaian kegiatan wpk) jabatan fungsional penata kansclerai jenjang ahli pertama angka waktu satuan konstanta unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan kredit penyelesaian hasil akb) kegiatan wpk) kegiatan pengkajian dan perumusan mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan naskah oli kekanseleraian peraturan mengenai sistem kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk manajemen keuangan dan mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler parang milik negara untuk mengidentifikasi peraturan sistem manajemen keuangan naskah o,lldan berkas manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik barang milik negara untuk dan konsuler mendukung kegiatan diplomatik insiden unifikasi kebutuhan anggaran dan barang milik dalam a01 ian konsulerberkas anggaran biaya kegiatan diplomatik dan konsuler angka waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan saran redir konstanta penyelesaian asil inlet) kegiatan wpk) pengembangan kebijakan serta mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan daftar prosedur sistem manajemen dalakukan proses pencairan kas awal, operasional, dan dokumen o.c1 keuangan dan barang milik menyusun rekapitulasi laporan arus kas kegiatan dokumen negara untuk mendukung diplomatik dan konsuler kegiatan diplomatik dan konsuler mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang milik negara daftar untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung laporan kegiatan diplomatik dan konsuler memantau kondisi barang milik negara untuk mendukung laporan kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun data dukung penghapusan barang milik negara dokumen untuklankaomtassamantmomswatmegkompilasi dokumen sumber pelaksanaan sistem berkas akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler mengidentifikasi dan merckapitulasi data penerimaan berkas negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler mengidentifikasi dan rekapitulasi data value added tax berkas perwakilan rekapitulasi dan menyetorkan penerimaan negara bukan dokumen pajak dari kegiatan dipkanatik dan konsuler kas negara melakukan estimasi kebutuhan valuta asing untuk dokumen mengkompilasi data kurs rupiah dan valuta asing untuk daftar ann mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kriteria daftarprosedur sistem manajemen menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban laporan pelaksanaan anggaran dipa) 9g mengidentifikasi dan rekapitulasi kebutuhan persekat berkas angka waktu lan tep hasil akb) kegiatan wpk) kel manajemen perkantoran untuk membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara konsep mendukung kegiatan diplomatik untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mendokumentasikan dan melaporkan surat laporan a01 bee mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan laporan mendokumentasikan dan melaporkan dokumen perbuatan laporan amor smntmmatmng man anmammer mensmdamgmmetom antar tema. mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi pns dokumen pee mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk laporan eee menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik daftar a01 dan konsuler melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan dokumen diplomatik dan konsuler menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dokumenlb) kegiatan wpk) |'|' data perumusan sistem perencanaan mengumpulkan data biaya hidup negara akreditasi dan dokumen pads masing masing negara rekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan dokumen menganalisis peraturan penggajian ketenagakerjaan di laporan o.1o emretussametsanten mata evaluasi pelaksanaan sistem mengumpulkan data keuangan dan barang milk negara dokumen aoi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan laporan sean dam mma diplomatik dan konsuler menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan konsep dos aoiuda santan angka konstanta waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan asi kredit penyelesaian akb) kegiatan wpk) kegiatan pengkajian dan perumusan menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan dan laporan o,1o kekanseleraian peraturan mengenai sistem barang milik negara untuk mendukung kegiatan manajemen keuangan dan diplomatik dan konsuler barang milik negara untuk menganalisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan laporan mendukung kegiatan diplomatik keuangan dan barang milik negara untuk mendukung dan konsuler kegiatan diplomatik dan konsuler menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan laporanalisis data rencana strategis keuangan dan barang laporan manajemen keuangan dan milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan barang milik negara untuk konsuler mendukung kegiatan diplomatik amati kebutuhan angga bang apaan san konsuler negara operasional perkantorankonsep kerangka acuan kerja dan rincian konsep anggaran biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun konsep awalganalisis kondisi sistem manajemen keuangan dan laporan prosedur sistem manajemenganalisis dan memproduksi likuiditas dana kegiatan laporan keuangan dan barang milik memverifikasi pencairan kas awal, operasional, dan akhir dokumen kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun laporan arus kas kegiatan diplomatik dan laporan menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung laporan angka waktu loan hasil akb) kegiatan wpk) mengidentifikasi dan menginventarisasi perubahan kondisi laporan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mengkompilasi dokumen asuransi barang milik negara dokumen untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mengidentifikasi penghapusan barang milik negara untuk daftarole jammommuemennostnean amarrekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara dokumen jmumamnstwsmsaamuntam mengelola rekening untuk mendukung kegiatan diplomatik laporan memverifikasi rekapitulasi data penerimaan negara bukan dokumen jasa meanngamransam mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan laporan pasta teskb) kegiatan wpk) menyusun permohonan pengembalian value added tax dokumen melakukan koordinasi pengembalian value added tax dokumen ministry foreign affairs instansi terkait negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan menganalisis kesesuaian norma, standar, prosedur, dan laporan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dengan kondisi negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan pelaksanaan kebijakan serta menganalisis pemberian izin penggunaan dana kas besi laporan prosedur sistem manajemen perwakilan keuangan luar daftar isian menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban laporan pelaksanaan anggaran dipa) dana kas besi perwakilan kegiatan diplomatik dan konsuler memverifikasi rekapitulasi kebutuhan persekat kerja laporan kegiatan diplomatik dan konsuler memverifikasi dan melaporkan penggantian persekat kerja laporan kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun laporan manajemen persekat kerja kegiatan laporan diplomatik dan konsuler menganalisis dan memverifikasi dana titipan pada laporan perwakilan manajemen perkantoran untuk membuat konsep berita kenangan dan barang milik negara konsep onameendomaan |unamanmtrsmmemtantem satuan angka konstanta waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan basil kredit penyelesaian akb) kegiatan wpk) mendokumentasikan dan melaporkan surat laporan berharga sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan laporan aam mendokumentasikan dokumen kepegawaian perwakilan dokumen mendokumentasikan dan melaporkan dokumen laporan perbuatan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mensupns, pegawai setempat, dan tenaga lepas perwakilan mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi dokumen pamen mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk laporan (mapememmmt tatap memes menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik daftar melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan dokumen menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan dokumenperumusan sistem perencanaan menganalisis rekapitulasi dala biaya hidup negara laporan kegiatan diplomatik dan konsuler akreditasi dan wilayah kerja perwakilan pada masing masing negara menganalisis profil pegawai setempat perwakilan laporan akreditasi dan wilayah kerja evaluasi pelaksanaan sistem menelaah hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan laporan manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan barang milik negara untk diplomatik dan konsuler mendukung kegiatan diplomatik mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan laporan dan konsuleradyagiatan pengkajian dan perumusan| merumuskan rekomendasi peraturan dan kebijakan rekomendasi kekanseleraian peraturan mengenai sistem keuangan dan barang milik negara untuk mendukung manajemen keuangan dan kegiatan diplomatik dan konsuler barang milik negara untuk merumuskan rancangan mekanisme manajemen keuangan rancangankeuangan dan konsep manajincn keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan barang milik negara untuk diplomatik dan konser mendukung kegiatan diplomatik memverifikasi konsep kerangka acuan kerja dan rincian dokumen dan konsulerlaporan milik negarakb) kegiatan wpk) lakayusun rencana pengembangan sistem manajemen konsep prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung keuangan dan barang milik kegiatan diplomatik dan konsuler negara untuk mendukung menyusun konsep rencana induk pengembangan sistem konsep kegiatan diplomatik dan konsuler manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pelaksanaan kebijakan serta menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan laporan keuangan dan barang milik menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan laporan negara untuk mendukung diplomatik dan konsuler atase teknis staf teknis pejabat kegiatan diplomatik dan konsuler teknis lainnya mengelola dan melakukan pengendalian keuangan dan laporan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler memantau dan menganalisis penyerapan anggaran laporan kama menyusun rekomendasi strategi manajemen kenangan dan rekomendasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konser memverifikasi dan memvalidasi kondisi barang milik laporan negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuleangka waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan satuan hasil kredit ana penyelesaian alb) kegiatan wpk) kaka menyusun laporan penghapusan barang milik negara laporan jasmatugainsaomamnmama monatausahakan keuangan atase teknis sealyusun laporan akuntansi kegiatan diplomatik dan laporan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan laporan (heran aman temp menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak dari laporan tataran monworiikasi matriks kebutuhan valuta asing untuk dokumen amen menganalisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing untuk laporan kegiatan diplomatik dan konsuler melaporkan selisih kurs antara perencanaan anggaran laporan dalam rupiah dengan pelaksanaan anggaran dalam valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler merumuskan strategi tindak lanjut sinkronisasi norma, dokumen standar, prosedur, dan kriteriakegiatan pkl monsinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria laporandengan peraturan nasional pelaksanaan kebijakan serta| menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, dan rekomendasi prosedur sistem manajemen kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan keuangan luar daftar isian barang milik negara negara akreditasi dan wilayah kerja pelaksanaan anggaran dipa) perwakilan berdasarkan peraturan nasional kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun konsep pemberian penggunaan dana kas konsep merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana rekomendasi aman menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban laporan menyusun konsep pengajuan penggantian persekat kerja konsep damri menwverlikasi dan melaporkan penggantian porsukot kerja laporan jai menyusun rekomendasi ketentuan dan kebijakan rekomendasi manajemen persekat kerja kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun laporan manajemen persekat kerja kegiatan laporan menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban laporanl manajemen perkantoran untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan laporan mendukung kegiatan diplomatik ketenagakerjaan negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan menyusun dan melaporkan rekomendasi ketentuan terkait rekomendasi hak dan kewajiban pns, pegawai setempat dan napa lepas perwakilan mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk laporan pns, pegawai setempat, dan tenaga lepas perwakilan perumusan sisca perencanaan menyusun laporan dan rekomendasi tingkat biaya hidup laporan kesialan diplomatik dan konsuler negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan pada masing masing negara menyusun matriks usulan penetapan struktur penghasilan dokumen akreditasi dan wilayah kerja pegawai setempat perwakilan evaluasi pelaksanaan sistem menyusun rekomendasi peningkatan kinerja keuangan rekomendasi manajemen keuangan surya dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan barang milik negara untuk diplomatik dan konsuler mendukung kegiatan diplomatik menyusun laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan laporan dan konsuler barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan laporan a43menghitung waktu penyelesaian volume wpv| untuk masing masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan fungsional penata kanselerai dilakukan sesuai formula: wpv wpk keterangan: wp, waktu penyelesaian volume masing masing kegiatan dalam (satu| tahun wpk waktu penyelesaian kegiatan dalam (satu tahun youre masing masing kegiatan dalam (satu tahun menghitung jumlah kebutuhan untuk jabatan fungsional penata kanselerai sesuai panjangnya dilakukan sesuai formula: wpv kebutuhan jfk keterangan: kebutuhan jfk jumlah jabatan fungsional penata kanselerai yang diperlukan sesuai panjangnya untuk melaksanakan seluruh kegiatan kementerian luar negeripenghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselersi dapat menggunakan format pada tabel tabel penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai unsur sub kegiatan kredit konstanta penyelesaian volume penyelesaian unsur tugas kegiatan kegiatan volume jabatan akk) wpk akk wpu) keterangan: kolom diisi berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara nomer tahun tentang jabatan fungsional penata kanseleraipenata kanselerai yang akan dihitung formasinya. kolom wpk) diperoleh berdasarkan pembagian besaran angka kredit dan nilai konstanta wpk akk kt). kolom diisi berdasarkan volume beban kerja dalam (satu) tahun. kolom wpv) diperoleh berdasarkan perkalian antara waktu penyelesaian kegiatan wpk) dengan volume v). menentukan jumlah kebutuhan jabatan fungsional penata kanseleraikurang dari (kurang dari nol koma lima) maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional penata kanselerai dilakukan sesuai formula: karir karir jpr mpx npx bpr) keterangan: york kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai yang lowong, yang dihitung dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam setahun, kerak total kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai, yang dihitung menurut jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung, jpk jumlah jabatan fungsional penata kanselerai sesuai jenjang jabatan yang ada pada saat tahun yang dihitung, mpr jabatan fungsional penata kanselerai menurut jenjang jabatan yang akan masuk jenjang dan jenis jabatan fungsional penata kanselerai pada saat tahun yang dihitung, npx jabatan fungsional penata kanselerai menurut jenjang jabatan yang akan naik jenjang jabatan berikutnya pada saat tahun yang dihitung, dan bpr jabatan fungsional penata kanseleraipenyusunan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai biro berdasarkan peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja, biro mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis kementeriandan perwakilan. dalam melaksanakan tugasnya, birodan perwakilan,dan perwakilan, cc. penyiapan perencanaan, penyusunan, monitoring, dan evaluasi anggaran kementerian dan perwakilandan perwakilan, penyiapan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penatalaksanaan kementerian dan perwakilandan perwakilanlaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dilakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai sebagai berikut: penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai ahli pertama tabel penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai jenjang ahli pertama pada hirogiatan volumen akb) wek) wpv 56j7 kegiatan pengkajian dan perumusan peraturan mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan o,l1 kekanseleraian mengenai sistemngidentifikasi peraturmanajemen keuangan dan barang dan barang milik negara untuk mendukung milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler kegiatan diplomatik dan konsuler) kegiatan volumen akb) wpk) wpv) teori mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan barang milikseo anggaran biaya kegiatan diplomatik dan konsuler pengembangan kebijakan serta mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen prosedur sistem manajemen keuangan keuangan dan barang milik negara untuk dan barang milik negara untuk mendukungpertama adalah: kebutuhan jfk wpe kebutuhan orang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai ahli muda tabel penghitungan kebutuhan penata kanselerai jenjang ahli muda pada biro waktu volume waktu angka konstanta penyelesaian penyelesaian unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan kredit kegiatan volume akb) kegiatan pengkajian dan perumusan peraturan menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan kekanseleraian mengenai sistem manajemen dan barang milik negara untuk mendukung keuangan dan barang milik negara kegiatan diplomatik dan konsuler untuk mendukung kegiatan menganalisis pelaksanaan peraturan dan diplomatik dan konsuler kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konswaktu volume waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan kredit ik) kegiatan volume aksi wpk) wpv) a ema jala perumusan rancangan sistem menganalisis data rencana strategis keuangan dan manajemen keuangan dan barang barang milik negara untuk mendukung kegiatan milik negara untuk mendukung diplomatik dan konsuler kegiatan diplomatik dan konsuler menganalisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara operasional perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler menyusun konsep awalpengembangan kebijakan serta menganalisis kondisi sistem manajemen keuangan prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung dan barang milik negara untukuda adalah: kebutuhan jfk wpv orang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselcrai ahli madya tabel penghitungan kebutuhan penata kanselerai jenjang ahli madya pada biro angka waktu volume waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan krone konstanta penyelesaian penyelesaian volume akal kegiatan wpk) (rp kegiatan pengkajian dan perumusan peraturan merumuskan rekomendasi peraturan dan kekanseleraian mengenai siskarumuskan rancangan mekanisme manajemen tgamanajemen keuangan dan barang keuangan dan barang milik negara untuk milik negara untuk mendukung mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler kegiatan diplomatik dan konsuler angka waktu volume waktu unsur subunsur uraian kegiatan tugas jabatan kredit konstanta penyelesaian penyelesaian akb) kegiatan wpk) volume wpv taat memverifikasi konsep kerangka acuan kerja dan rinciankegiatan diplomatik dan konsuler pengembangan kebijakan serta| menyusun rencana pengembangan sistem prosedur sistem manajemen keuangan manajemen keuangan dan barang milik negara dan barang milik negara untuk untuk mendukung kegiatan diplomatik dan mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler konsuler menyusun konsep rencana induk pengembangadya adalah: kebutuhan jfk wwp orang pada saat ini biro terdapat (tujuh) orang penata kanselerai ahli pertama, (tiga belas) orang penata kanselerai ahli muda, dan (dua orang penata kanselerai ahli madya. pada tahun yang sama ada (tiga orang penata kanselerai ahli pertama yang akan naik jabatan penata kanselerai ahli muda, (lima| orang penata kanselerai ahli muda yang akan naik jabatan penata kanselerai ahli madya, dan (satu orang penata kanselerai ahli madya yang akan pensiun, maka: kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai ahli pertama yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut: p x pertama pk pertama urx mpx npx bor) kebutuhan jabatan fungsional penata kanselersi ahli muda yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut: krp muda tf. pk muda mpx npx bpr) cc. kebutuhan jabatan penata kanselerai ahli madya yang lowong, dapat dihitung sebagai berikut: madya pk madya mpx npx bpx) dengan demikian, kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai yang lowong pada biro adalah penata kanselerai ahli pertama sejumlah (sepuluh) orang, penata kanselerai ahli muda sejumlah (sebelas) orang, dan penata kanselerai ahli madya sejumlah (dual orang.unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan unit jabatseluruh pejabat pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan kebutunghitungan kebutuhan, cc.pejabat pembina kepegawaian kementerian luar negeri penetapan kebutuhan dalam bentuk peta jabatan bab iii penutup pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai ini disusunata kanselerai yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya, kebutuhan penata kanselerai kementerian luar negeri dan perwakilan memperhatikan jumlah kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dilayani, ruang lingkup dan kompleksitas bidang pengelolaan kanselerai, intensitas pekerjaan kanselerai, bobot misi, dan atau intensitas dan derajat hubungan indonesia dengan negara penerima dan organisasi internasional, dan cc. perpindahan dalam posisi jabatan fungsional penata kanselerai, karena adanya mutasi atau kenaikan jenjang jabatan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: beban kerja, standar kemampuan rata rata standar waktu penyelesaian kegiatanpenata kanselerai. standar kemampuan rata rata standar waktu penyelesaian kegiatanpenata kanselerai dari unit organisasi perwakilan yang berbeda namun mempunyai tugas dan fungsi, dan jam kerja efektif yaitudan kepala perwakilan pada perwakilan terkait. tata cara penyusunan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai(tiga puluh) menit dalam (satu) minggu dikurangi allowance rata rata sekitar (tiga puluh persen) dari jumlah jam kerja formal, menghitung angka konstanta untuk masing masing jenjang jabatan fungsional, yaitu (empat) tahun dan jumlah jam kerja efektif selama (satu) tahun yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, menentukan waktu penyelesaian kegiatan untuk jabatan fungsional penata kanselerapenata kanseleraipenata kanseleraiwaktu penyelesaian volume dari seluruh kegiatan dalam (satu) tahun sesuai dengankebutuhan untuk jabatan fungsional penata kanselerai sesuai panjangnya dengan cara membagi jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam (satu) tahun dengan standar jam kerja efektif dalam (satu) tahun, menentukan jumlah kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, dan il. bab pengusulan dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional penata kanselerai bagian kesatu pengusulan kebutuhan jabatan fungsional penata kanseleraimelakukan penyusunan kebutuhan, dan hasil penyusunan kebutuhan olehdiverifikasi oleh, danpenata kanseleraiseluruh pejabat pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan kebutuhan untuk mendapatkan para persetujuanlebih lanjut mengenai pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penata kanseler |
sma berita negara republik indonesia berbahaya. pencabutan.geopolitik, keamanan, sosial, ekonomi dan lingkungan yang rentan negara tempat perwakilan republik indonesia berkedudukan yang menimbulkan kondisi rawan dan bahaya sehingga perlu dilakukan pelindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa dan fisik serta keamanan bagi pejabat dan asetperlu mengatur mengenai perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya, bahwa peraturan menteri luar negeri nomor tahun tentang perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika internasionalrwakilan rawan dan atau perwakilku tahun tentang penggantian biaya pengobatan perawatan untuk pegawai yang ditugaskan pada perwakilancc. sekretaris yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik, anggota yang berasal dari satuan kerja terkait kementerian. tim penilai berada bawah dan bertanggungjawab kepada menteri.bertugas: melakukan penilaian, pengkajian, verifikasi, dan validasi terhadap usulan untuk menetapkan status preb berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana dimaksud dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status preb, melakukan kajian dan tinjauan implementasi fasilitas, sarana, prasarana, dan anggaran preb, menyampaikan rekomendasi kepada menteri mengenai perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai preb serta kebijakan penanganan preb yang diperlukan, menyampaikan rekomendasi kepada menteri mengenai usulan relokasi dan atau perpindahan sementara preb daerah aman dalam jangka waktu tertentu, dan menyusun laporan evaluasi preb untuk disampaikan oleh ketua tim penilai kepada menteri. pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan penanganan preb. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim penilai dapat melakukan konsultasi dengan kementerian lembaga, tni, polri, lembaga akademik, maupun lembaga non pemerintah lainnya yang kompeten untuk kepentingan kebijakan preb apabila diperlukan. pelaksanaan tugas tim penilai dikoordinir dan difasilitasi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik. masa tugas tim penilai selama (satu) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan. bab iii penugasan pada preb bagian kesatu umum penugasan personel dan pejabat penugasan preb dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan formasi preb serta mempertimbangkan kondisi personel dan pejabat penugasan yang bersangkutan. personel yang ditugaskan pada preb diberikan pembekalan khusus sebelum penugasan oleh unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. pembekalan khusus sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, kesadaran keamanan dan keselamatan (security awareness), simulasi situasi krisis: dan pertolongan pertama pada kecelakaan. bagian kedua penugasan antar perwakilan penugasan antar perwakilan (crossposting) diberlakukan bagi personel yang ditugaskan pada perwakilan berbahaya. personel dapat diberikan penugasan antar perwakilan perwakilan non preb jika telah menjalani masa tugas paling singkat (dua) tahun pada perwakilan berbahaya dengan mempertimbangkan kondisi pejabat yang bersangkutan dan penilaian kementerian. masa penugasan personel pada perwakilan non preb adalah (dua) tahun. perwakilan yang menjadi tujuan penugasan antar perwakilan ditetapkan dalam surat keputusan penugasan yang ditetapkan oleh menteri. personel sebagaimana dimaksud dalam dapat memilih untuk tetap melanjutkan sampai dengan masa penugasan perwakilan berbahaya berakhir. dalam hal personel sebagaimana dimaksud dalam tetap melanjutkan penugasan pada preb dengan status berbahaya, yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri paling lambat (enam) bulan sebelum jadwal rencana penugasan antar perwakilan. jika personel telah mendapatkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan dapat menjalankan sisa masa penugasan pada preb dengan status berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penugasan personel preb dengan keluarga atau tanpa keluarga personel dan pejabat penugasan yang ditugaskan pada preb dengan status rawan dapat membawa anggota keluarga selama masa penugasan dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi perwakilan. anggota keluarga personel dan pejabat penugasan yang mendampingi dalam masa penugasan sebagaimana dimaksud pada diberikan pembekalan sesuai dengan kebutuhan penugasan pada preb. pembekalan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: layanan konsultasi psikologis: dan kondisi keamanan negara akreditasi. personel yang ditugaskan pada preb dengan status berbahaya tidak dapat membawa anggota keluarga untuk mendampingi dalam masa penugasan. kementerian memberikan pembekalan psikologi bagi anggota keluarga personel yang tidak mendampingi dalam masa penugasan. bab fasilitas, sarana prasarana dan perlakuan dalam bentuk bentuk lain fasilitas, sarana dan prasarana serta perlakuan dalam bentuk lainnya merupakan kewajiban kementerian terhadap preb berdasarkan status dan tingkatan preb. personel preb berhak memperoleh fasilitas berupa: perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi, cuti karena alasan penting, konsultasi psikologis, dan bantuan biaya pendidikan anak bapa). konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: memutakhirkan informasi tentang situasi dan kondisi terkini negara akreditasi, dan atau menyampaikan perkembangan pengelolaan sarana dan prasarana preb jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakansultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan kementerian atau perwakilan lain atas persetujuan kepala perwakilan. biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran perwakilan. untuk memulihkan kondisi kejiwaan, personel dan pejabat penugasan dapat mengajukan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan mengenai cuti karena alasan penticuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan indonesia maupun negara lain selain tempat kedudukan perwakilan. personel dan anggota keluarganya dapat memperoleh konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada saat: sebelum penugasan, masa penugasan, dan setelah penugasan. pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan indonesia. pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan indonesia melalui: kunjungan psikolog negara tempat kedudukan perwakilan, atau kunjungan psikolog pada saat personel melakukan perjalanan dinas indonesia. pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf difasilitasi oleh kementerian. dalam hal setelah dilaksanakan konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada dan terdapat indikasi gangguan psikologis pada personel, kementerian mengambil kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi lembaga psikologi. personel yang akan ditugaskan antar perwakilan, berhak memperoleh konsultasi psikologis perwakilan negara tujuan atas biaya perwakilan negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kementerian menyediakan sarana dan prasarana bagi perwakilan yang ditetapkan menjadi preb berdasarkan rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemberian persetujuan kementerian terhadap usulan alokasi anggaran sarana dan prasarana perwakilan. sarana dan prasarana prdan pejabat penugasandalam keadaan tertentu, kementerian dapat menugaskan tim pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perlakuan dalam bentuk lain merupakan tindakan tanggap yang belum diatur dalam peraturan menteri ini namun dapat muncul sebagai antisipasi perkembangan situasi preb yang tidak diperkirakan. bab penghargaan dan pengembangan karier bagi personel preb personel dan pejabat penugasan yang bertugas preb dapat diberikan penghargaan oleh menteri berdasarkan prestasi, dedikasi pengabdian dan atau penilaian kinerja yang sangat baik. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memperoleh usulan kepala perwakilan yang disampaikan kepada kementerian dan dihembuskan kepada ketua tim penilai. dalam keadaan tertentu, menteri dapat memberikan penghargaan kepada personel dan pejabat penugasan tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada setiap usulan harus diproses dengan tetap memperhatikan status, termasuk tingkatan preb tempat personel dan pejabat penugasan melaksanakan tugas. pemberian penghargaan personel dan pejabat penugasan yang bertugas prebentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pada dapat berupa: pemberian tanda kehormatan oleh menteri kepada personel dan pejabat penugasan, kesempatan prioritas mengikuti pelatihan fungsional dan atau teknis maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi diplomat, penata kanselerai dan pid: atau cc. undangan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan indonesia sebagai tamu kehormatan sesuai dengan alokasi anggaran kementerian. diplomat, penata kanselerai dan pid yang ditugaskan pada preb dapat diberikan angka kredit tambahan. diplomat yang ditugaskan pada preb dengan status berbahaya dapat diberikan percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa. tata cara pemberian angka kredit tambahan dan atau percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab perpindahan sementara dan atau penutupan sementara perwakilan bagian kesatu perpindahan sementara perpindahan sementara dari kedudukan kantor preb dilakukan dalam hal: situasi genting dan darurat yang mengancam keselamatan dan keamanan personel dan anggota keluarga, kondisi kantor dan atau wisma sudah tidak dapat dipergunakan, dan atau keadaan kahar. kepala perwakilan menyampaikan usulan perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada kepada kementerian. usulan sebagaimana dimaksud pada dapat diproses melalui pembahasan dan kajian intensif kementerian melalui tim penilai bersama unit kerja terkait. pemindahan sementara perwakilan preb tertentu daerah yang lebih aman sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. masa perpindahan sementara ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun. usulan perpanjangan disampaikan oleh kepala perwakilan kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian paling lambat (tiga) bulan sebelum jangka waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada berakhir. masa perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diperpanjang (satu) kali untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun. status preb pasca perpindahan sementara ditentukan lebih lanjut oleh tim penilai paling singkat (tiga) bulan sebelum masa perpindahan sementara berakhir. perpindahan preb daerah aman dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: pelaksanaan tugas darurat preb dapat dilakukan dengan baik dan efektif. wilayah tersebut jauh dari kedudukan preb sebelumnya serta lebih aman dan dapat menjamin keselamatan maupun keamanan personel dan pejabat penugasan dari gangguan bahaya nyata. cc. negara akreditasi yang dianggap aman atau wilayah negara akreditasi perwakilan lainnya yang telah memperoleh persetujuan oleh pemerintah setempat beserta dijamin keamanan dan fasilitas lainnya, yang pengaturannya telah dilakukan oleh perwakilan yang diakreditasikan wilayah dimaksud. wilayah kedudukan sementara tersebut secara geografis dan politis tidak menyulitkan operasional kegiatan preb. hasil pembahasan dan kajian tim penilai sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa rekomendasi preb untuk kembali kedudukan sebelumnya ibukota atau ditutup. penutupan preb sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penutupan sementara (temporary recall) atau penutupan permanen (permanent recall). peraturan menteri luar negeri nomor tahun tentang pengamanawakilan rawan dan atau perwakilan berbahayrawan dan atau berbahaya yang selanjutnya disingkat preb adalah perwakilan yang berkedudukan wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamananbagian kedua pengaturan personel preb akibat perpindahan sementara preb biaya yang ditimbulkan dalam rangka pemindahan sementara personel dan pejabat penugasan sebagaimana dimaksud dalam menggunakan anggaran perwakilan tersebut. perpindahan sementara perwakilan tidak menghapuskan hak personel sebagaimana sebelum dipindahkan dan berada dalam pengaturan ketentuan peraturan menteri ini. perpindahan sementara perwakilan preb tertentu dan pencabutan kedudukannya akan ditetapkan oleh menteri berdasarkan rekomendasi tim penilai. bagian ketiga penutupan preb pasca perpindahan sementara penutupan sementara (temporary recall) preb setelah perpindahan sementara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan karena keadaan darurat yang tidak dapat mengembalikan kedudukannya semula sebagai perwakilan diplomatik bilateral ibukota negara akreditasi tersebut. penutupan sementara (temporary recall) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh presiden. seluruh pembiayaan dan proses administrasi preb yang ditutup sementara (temporary recall) sebagaimana dimaksud dalam dihentikan pada akhir tahun anggaran berjalan. ketentuan pada berlaku mutasi mutans untuk penutupan permanen preb. penutupan permanen (permanent recall) preb sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh presiden. dalam hal preb ditutup sementara atau permanen sebagaimana dimaksud dalam maka personel dan pejabat penugasan yang masih memiliki sisa masa penugasan normal dapat dialihkan dan atau dialokasikan kepada perwakilan terdekat yang dapat menerima dan memiliki formasi sesuai jenjang fungsional personel dan pejabat penugasan bersangkutan dan atau dipindahkan melalui mekanisme penugasan antar perwakilan perwakilan yang lebih aman. bab vii ketentuan peralihan personel dan pejabat penugasan yang sedang menjalani proses administrasi keberangkatan preb atau sedang bertugas preb sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap mengikutipada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemberian fasilitas pada perwakilan yang sedang dalam proses penetapan status preb tetap dilaksanakan berdasarkansampai dengan akhir tahun berjalan terhitung sejak ditetapkannya keputusan menteri tentang penetapan preb. bab v1 tahun tentang perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri luar negeri indonesia nomor b ot v tahun tentang perubahan atas atas keputusan menteri nomor b ot vi1 tahun tentang perwakilan rawan dan perwakilan berbahayamenteri ini.dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana denga pal mal sja oa, tee iii bee nan nge iopengengnag gragitiin doh bag tan re: ! ding erngngepan hunger dan life bea lia iii be. "uan tenera kn: nun gia pan pep dari 3g oto dead tan zookonsultasi dan koordinasi status perwakilan perwakilan kali setiap tahun rawan perwakilan kali setiap tahun berbahaya menteri luar negeri republik indonesia, ttd retno l.p. maksudpenugasan adalah pejabat yang bukan pegawai negeri sipil kementerian luar negeri yang ditugaskan kementerian luar negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada perwakilan. personel adalah diplomat, penata kanselerai, pid, dan sandman yang berasal dari kementerian luar negeri yang ditugaskan pada preb. tim penilai perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya, selanjutnya disebut sebagai tim penilai adalah kelompok gugus tugas yang diberikan wewenang untuk membuat dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada menteri mengenai kebijakan penanganan maupun penetapan status dan tingkatan perwakilan rawan dan atau perwakilkarena tugas, fungsi dan kedudukannya masing masing memimpin perwakilan negara penerima dan atau wilayah kerja dan organisasi internasional. menteri adalah menteri yang bertanggung jawabperaturan menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan preb serta pemberian fasilitas keamanan bagi personel dan pejabat penugasan pada preb. ruang lingkup tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada preb sebagai berikut: penilaian status perwakilan berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator, pembentukan dan tata kerja, serta tugas tim penilai, tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi tim penilai kepada menteri, penugasan, hak dan kepentingan personel yang ditugaskan preb, hak dan kepentingan anggota keluarga yang mendampingi maupun tidak mendampingi personel yang ditugaskan preb, dan pemberian fasilitas dan perlakuan dalam bentuk lain bagi personel dan preb. bab penetapan status perwakilan rawan dan berbahaya bagian kesatu umum menteri menetapkan status preb. penetapan status preb sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah melalui evaluasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal kementerian selaku ketua tim penilai. penetapan status dan tingkatan preb, dibedakan berdasarkan bobot dan tingkat potensi ancaman serta gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan personel serta aset fisik perwakilan. penetapan status dan tingkatan preb sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan pemberian fasilitas, insentif, dan perlakuan dalam bentuk lainnya yang digunakan tim penilai terhadap preb sesuai dengan status, termasuk tingkatan situasi rawan dan bahaya yang dihadapi. perubahan status dan tingkatan preb ditetapkan pada setiap akhir semester pertama tahun anggaran berjalan. penetapan perubahan status dan tingkatan preb sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya. perwakilan yang baru ditetapkan dan preb diberikan waktu persiapan perencanaan dalam transisi perubahan selama (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. bagian kedua tata cara penetapan status perwakilan rawan dan berbahaya penetapan status dan tingkatan preb sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan: hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan tim penilai terhadap perwakilan dengan menggunakan parameter pengisian kuesioner, validasi unit regional, dan dapat disertai dengan uji petik perwakilan tertentu, kesinambungan dinamis dalam satu kontinum yang menunjukkan adanya tahapan peningkatan dan atau penurunan status bersama tingkatan preb dalam kurun waktu tertentu, cc. peningkatan dan atau penurunan status, termasuk tingkatan preb akan menentukan bentuk tindakan kementerian yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan preb: dan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. penetapan status dan tingkatan preb dilakukan berdasarkan indikator yang dituangkan dalam kuesioner. indikator sebagaimana dimaksud pada dihasilkan melalui penilaian dimensi dan subdimensi preb. dimensi dan subdimensi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: keamanan dan keselamatan: konflik bersenjata, terorisme, gerakan anti indonesia, kriminalitas: kerusuhan sosial: ancaman kesehatan, jaminan keamanan, dan kebutuhan personel melintasi wilayah konflik. infrastruktur fasilitas dan layanan kesehatan, ketersediaan kebutuhan primer, layanan darurat, transportasi publik, fasilitas pendidikan, dan teknologi informasi dan komunikasi. cc. politik, sosial, dan ekonomi stabilitas politik, perilaku masyarakat, dan stabilitas ekonomi. kondisi lingkungan kondisi geografis, ancaman bencana alam, dan respon kesiapan tanggap darurat pemerintah dalam mengantisipasi bencana. hasil akumulasi nilai indikator menentukan status dan tingkatan preb. kuesioner sebagaimana dimaksud pada disimulasikan kepada seluruh perwakilan. format kuesiotus dan tingkatan preb sebagaimana dimaksud dalam dibahas oleh tim penilai untuk menentukan jenis sarana dan prasarana yang tepat terhadap tahapan perkembangan status preb berdasarkan tingkat kerawanan dan kebahasaan yang dihadapi. penilaian preb dapat dilakukan melalui (dua) mekanisme yaitu: penilaian periodik, atau penilaian yang diusulkan oleh kepala perwakilan dan atau pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral kementerian. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara periodik paling lama (lima) tahun sekali oleh tim penilai. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan penetapan status preb yang disampaikan kepada ketua tim penilai luar penilaian periodik. penetapan status dan tingkatan preb dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: tim penilai melakukan penilaian, pengkajian, uji petik dan validasi terhadap usulan penetapan preb yang disampaikan secara periodik maupun yang disampaikan oleh, perwakilan mengisi kuesioner evaluasi preb sesuai dengan kondisi obyektif rawan dan bahaya yang dihadapi untuk menjadi pertimbangan tim penilai, isian kuesioner evaluasi preb sebagaimana dimaksud dalam huruf dinilai, dikaji, diverifikasi dan divalidasi oleh tim penilai, hasil tim penilai disampaikan kepada menteri sebagai pertimbangan dan atau rekomendasi kebijakan terkait penetapan status dan tingkatan preb. dalam hal diperlukan, tim penilai dapat melaksanakan kunjungan uji petik pada perwakilan untuk melakukan verifikasi dan validasi isian kuesioner. pertimbangan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: status dan tingkatan preb, penanganan dan pengamanan bagi pejabat dan aset serta pengelolaan sistem pengamanan preb, cc. pemindahan sementara preb daerah aman, penugasan bantuan tim pengamanan preb, dan atau penentuan jenis sarana dan prasarana yang tepat, dalam keadaan mendesak, menteri dapat menetapkan status perwakilan menjadi preb. penetapan status perwakilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan rekomendasi tim penilai tanpa harus menggunakan kuesioner. pelaksanaan ketentuan preb bagi perwakilan yang baru ditetapkan sebagai preb disesuaikan dengan kemampuan anggaran perwakilan. bagian ketiga tim penilai untuk melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan preb, menteri membentuk tim penilai. susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua yaitu sekretaris jenderal kementerian, wakil ketua yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keamanan diplomatik, |
saing kementerian luar negeri. pengadaan barang jasa. prosedur. pedoman. peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor tahun tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang jasa pemerintahperaturan menteri luar negeri yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesi a ot vi tahun tentang organisasi dan tata kerja perwakilan republik indonesia, memutuskan:. bagian keempat honorarium tunjangan profesi ppk, anggota kelompok kerja pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan berhak menerima honorarium yang ditetapkan oleh kpa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab sanggahan singgah banding ditujukan kepada kepala perwakilan. bab sertifikasi kepala perwakilan dapat mengikutsertakan home staff dan atau pegawai setempat dalam program pelatihan sumber daya manusia bidang pengadaan hingga memperolehbab ketentuan lain lain kepala perwakilan harus mendapat jin tertulis menteri luar negeri sebelum melakukan pengadaan barang jasa untuk pekerjaan konstruksi dari bangunan gedung yang telah menjadi aset dan hak milik negara yang mengakibatkan perubahan: fisik, struktur, desain, tampilan, fungsi, dan atau mulai dalam hal dibutuhkan barang jasa dari indonesia, pengalamannya dapat dilakukan oleh ulp k l d i. bab vii ketentuan penutup ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah luar negeri, selain yang diatur dalam peraturan ini, tetap tunduk pada peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah. pada saat berlakunya peraturan menteri luar negeri ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia luar negeri, dinyatakan tidak berlaku. peraturan menteri luar negeriab ketentuan umum bagian pertama pengertian dan istilah dalam peraturan menteri luar negeri ini yang dimaksud dengan:ngadaan barang jasa pemerintah luar negeri adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa pemerintah yang dipergunakan luartetapkan oleh kpa, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. kelompok kerja pengadaan pejabat pengadaan adalah kelompok, bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaanmasyarakat indonesia luar negeri adalah perhimpunan mahasiswa dan pelajar indonesia, asosiasi tenaga kerja indonesia, dan kelompok masyarakat indonesia lainkerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh perwakilandokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerjagian kedua maksud dan tujuan maksud diberlakukannya peraturan menteri luar negeri ini adalah untuk melaksanakan amanat dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah. tujuan diberlakukannya peraturan menteri luar negeri ini adalah: untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang jasa luar negeri, untuk menjembatani peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah dengan berbagai aturan pengadaan yang berlaku negara setempat dimana perwakilan berada. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri luar negeri ini adalah pengadaan barang jasa pemerintah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari apbn apbd untuk kebutuhan pemerintah luar negeri. pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan dengan cara: swakelola, dan atau melalui penyedia barang jasa. pengadaan barang jasa pemerintah yang diadakan berdasarkan peraturan menteri luar negeri ini meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi: dan jasa lainnya. bab organisasi pengadaan barang jasa bagian pertama organisasi pelaksana: ppk: kelompok kerja pengadaan: ppk: dan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. bagian kedua pejabat pembuat komitmen ppk adalah home staff atau pegawai negeri sipil lainnya yang ditetapkan oleh pa kpa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. dalam hal terdapat kekurangan jumlah home staff perwakilan maka kepala kanselerai dapat menjabat sebagai ppk. ppk sebagaimana dimaksud pada dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun kecuali persyaratan dalam pada butir bagian ketiga kelompok kerja pengadaan kelompok kerja pengadaan ditetapkan oleh kpa. kelompok kerja pengadaan bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa. anggota kelompok kerja pengadaan tidak menjabat sebagai ppk atau pengelola keuangan. kelompok kerja pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang kurangnya (tiga) orang home staff dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, serta dapat dibantu oleh tim pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). dalam hal keterbatasan jumlah home staff perwakilan, anggota kelompok kerja pengadaan dapat terdiri dari home staff dan pegawai setempat yang dinilai mampu oleh kpa. dalam hal keterbatasan jumlah personil perwakilan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa maka hanya ketua kelompok kerja pengadaan yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. bagian keempat pejabat pengadaan pejabat pengadaan adalah seorang home staff, pegawai setempat atau pegawai lainnya luar negeri yang ditetapkan oleh pa kpa. pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. bagian kelima panitia pejabat penerima hasil pekerjaan (l) panitia pejabat penerima hasil pekerjaan ditetapkan oleh kpa. anggota panitia pejabat penerima hasil pekerjaan berasal dari staf perwakilan atau pegawai setempat. bab iii tata cara pengadaan barang jasa bagian pertama pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa pemerintah republik indonesia luar negeri pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengdalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan peraturan negara setempat dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun maka pelaksanaan pengadaan barang jasa luar negeri dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan berpedoman pada tata nilai pengadaan barang jasa dalam bab peraturan presiden republik indonesia nomor tahun penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan negara setempat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala perwakilan republik indonesia dalam bentuk petunjuk teknis. bagian kedua pengadaan barang jasa melalui swakelola (l). kpa menetapkan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola untuk pekerjaan perayaan hari nasional, kunjungan kepala negara pemerintahan lembaga tinggi negara delegasi setingkat menteri, promosi, sosialisasi, dan kegiatan yang diatur dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun swakelola sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan oleh perwakilan republik indonesia, instansi lain dan atau masyarakat indonesia luar negeri. bagian ketiga pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa paragraf pertama pelelangan umum seleksi umum pemilihan penyedia barang jasa lainnya dengan nilai setara atas (dua ratus lima puluhpekerjaan konstruksi dengan nilai setara atas (lima ratusjasa konsultansi dengan nilai setara atas (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui metode seleksi umum atau tata cara lain yang bersifat kompetitif sesuai dengan peraturan negara setempat. paragraf kedua pengadaan langsung pengadaan barang jasa konsultansi jasa lainnya dengan nilai sampai dengan setara (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan setara (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung. pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. pengadaan langsung atas nilai tersebut pada dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala perwakilan. pengadaan barang jasa sebagaimana pada dilaksanakan berdasarkan harga perkiraan sendiri hps) yang disusun dan ditetapkan oleh ppk atas dasar hasil pengamatan dan harga pasar yang kompetitif. paragraf ketiga pengumuman pengumuman pelaksanaan pengadaan barang jasa pada perwakilan dapat dilaksanakan pada saat: rencana kerja dan anggaran perwakilan telah disetujui oleh kementerian luar negeri: atau daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) dokumen pelaksanaan anggaran perwakilan republik indonesia telah disahkan. dalam hal kelompok kerja pengadaan akan melakukan pelelangan seleksi setelah rencana kerja dan anggaran perwakilan disetujui, tetapi dipa belum disahkan, pengumuman pelelangan seleksi dilakukan dengan mencantumkan kondisi dipa belum disahkan. pelaksanaan pelelangan seleksi wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas dalam: website perwakilan: portal pengadaan nasional melalui layanan pengadaan secara elektronik lpse) bagi pengadaan yang memungkinkan diikuti oleh penyedia barang jasa nasional, dan cc. papan pengumuman resmi perwakilan. pengumuman pelelangan seleksi sebagaimana tersebut atas dapat diperluas media lainnya seperti website khusus pengadaan negara setempat dan media cetak setempat. s5) hasil pemilihan penyedia barang jasa setelah ditetapkan wajib diumumkan secara terbuka dan luas pada: website perwakilan: dan papan pengumuman resmi perwakilan. |
kementerian luar negeri. tim pengamat. international monitoring team. pedoman. peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor tahun, perlu menetapkan peraturan menteri luar negeri republik indonesiapengamat indonesia dalam international monitoring team filipina selatan. memutuskan menetapkan peraturan menteri luar negeribab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: tim pengamat indonesia adalah tim yang dibentuk melalui peraturan presiden untuk bergabung dalam international monitoring team yang dibentuk oleh pemerintah filipina dan moro islamic liberation front. pre deployment training adalah program pelatihan dan pembekalan bagi tim pengamat indonesia sebelum diberangkatkan lokasi penugasan filipina selatan. international monitoring team adalah pengamat internasional yang terdiri dari unsur sipil maupun militer dari beberapa negara yang bertugas filipina selatan, yang selanjutnya disebut imt. pengumandahan terasering) adalah penugasan sementara waktu luar negeri. bab penyiapan tim pengamat indonesia penyiapan tim pengamat indonesia dilakukan oleh kementerian luar negeri, setelah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah filipina dan moro islamic liberation front serta instansi terkait dalam negeri. tim pengamat indonesia terdiri dari unsur militer dan unsur sipil dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan pertimbangan pemerintah indonesia, atas permintaan pemerintah filipina dan moro islamic liberation front. penyiapan personil tim pengamat indonesia dari unsur sipil dilakukan oleh kementerian luar negeri. penyiapan personil tim pengamat indonesia dari unsur militer dilakukan oleh kementerian pertahanan dan markas besar tentara nasional indonesia. sebelum keberangkatan lokasi penugasan, setiap personil tim pengamat indonesia wajib mengikuti pre deployment training. waktu dan tempat pelaksanaan pre deployment training ditentukan sesuai dengan kebutuhan. bab iii pengiriman tim pengamat indonesia pengiriman tim pengamat indonesia dikoordinir oleh kementerian luar negeri. pengiriman tim pengamat indonesia dapat dilakukan secara bersama sama baik dari unsur sipil maupun militer. tim pengamat indonesia bertugas memonitor implementasi perjanjian damai antara pemerintah filipina dengan moro islamic liberation front sesuai dengan kerangka acuan international monitoring team. masa tugas tim pengamat indonesia ditentukan oleh pemerintah indonesia, dengan mempertimbangkan kerangka acuan imt. penugasan personil tim pengamat indonesia unsur militer dilakukan untuk jangka waktu (enam) sampai (dua belas) bulan. penugasan personil tim pengamat indonesia dari unsur sipil dilakukan melalui mekanisme pengumandahan untuk setiap periode (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. bab penarikan tim pengamat indonesia penarikan tim pengamat indonesia dilakukan apabila: (a) masa tugas tim pengamat indonesia berakhir. (b) situasi lapangan menjadi sangat berbahaya dan mengancam jiwa personil tim pengamat indonesia. (c) pemerintah filipina dan moro islamic liberation front gagal memenuhi komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap proses perdamaian sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan imt. (d) pemerintah filipina dan moro islamic liberation front secara sengaja mengabaikan rekomendasi terhadap pelanggaran perjanjian damai. penarikan tim pengamat indonesia atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (b), (c) dan (d) dilakukan setelah berkoordinasi dengan markas besar imt cotabato city. penarikan tim pengamat indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakubab pengawasan terhadap tim pengamat indonesia pengawasan terhadap tim pengamat indonesia dilakukan oleh direktorat jenderal multilateral, kementerian luar negeri melalui direktorat sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang sebagai focal point. dalam rangka memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasan, direktorat jenderal multilateral melakukan koordinasi dengan perwakilan manila dan davao serta markas besar imt. tugas pengawasan dilakukan dengan mengirimkan tim pengawas markas besar imt cotabato city dan imt mobile team site cotabato city, davao city, general santos city, gilligan city dan zamboanga city. waktu pengiriman tim pengawas dilakukan sekali sebelum masa tugas tim pengamat indonesia berakhir kecuali adanya pertimbangan lain, kunjungan tim pengawas dilakukan sesuai dengan kebutuhan. bab pembiayaan tim pengamat indonesia segala biaya yang berkaitan dengan penyiapan, pengiriman dan penarikan tim pengamat indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada: (a) kementerian luar negeri, untuk personil yang diajukan oleh kementerian luar negeri, dan (b) kementerian pertahanan, untuk personil yang diajukan oleh kementerian pertahanan dan markas besar tentara nasional indonesia. biaya pengawasan terhadap tim pengamat indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian luar negerr.m. marty natalegawmerupakan sarana yang cukup mendasar dan penting untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan republik indonesia, bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan bisnis proses dan standar operasional prosedur secara standar, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan bisnis proses dan standar operasional prosedurbisnis prosebisnis proses. peta proses adalah peta yang menggambarkan seluruh rangkaian proses inti, pendukung, dan sumber daya yang ada kementerian luar negeri dan perwakilan. aksesibilitas, dan pelatihan pemahaman terhadap sop makro. biro perencanaan dan organisasi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan strategi penerapan sop makro. satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah berperan dalam mendukung pelaksanaan sop makro lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilanaakro dilaksanakan oleh biro perencanaan dan organisasi. dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sop makro, biro perencanaan dan organisasi dapat melibatkan unit kerja kementerian luar negeri dan perwakilan. biro perencanaan dan organisasi menyusun kerangka kerja kegiatan sebagai rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sop makro. biro perencanaan dan organisasi memberitahukan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sop makro kepada unit organisasi kementerian luar negeri dan perwakilan. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sop makro dilakukan terhadap beberapa aspek, meliputi: aspek administratif aspek teknis:biro perencanaan dan organisasi membuat berita acara pemantauan dan evaluasi sop makro. biro perencanaan dan organisasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sop makro. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sop mapemantauanakro disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada menteri. bagian ketiga standar operasional prosedur mikro sop mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosedur standar dalam lingkup unit organisasi tingkat eselon kementerian luar negeri atau dalam lingkup perwakilan. sop mikro sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan: tugas dan fungsi unit organisasi terkait, dan sop makro. pengelolaan sop milatihan penyusunan sop dan pemberitahuan kepada unit tentang kegiatan penyusunan sop mikro. tahap persiapan dilaksanakan oleh biro perencanaan dan organisasi. masing masing unit organisasi dapat membentuk tim penyusun sop mikroikro, analisis dan penulisan sop mikro, pengujian dan revi, dan pengesahan sop mikro. sop mikro disusun oleh masing masing unit organisasi eselon dan perwakilan. dalam menyusun sop mikro, unit organisasi eselon dan perwakilan dapat melibatkan unit kerja lain. penyusunan sop sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan sekretariat jenderal c.g. biro perencanaan dan: organisasi guna mendapatkan persetujuan. pimpinan unit organisasi eselon kepala pusat, dan pimpinan perwakilan menetapkan sop mikro. unit organisasi eselo mikropimpinan unit organisasi eselonunit organisasinota dinas sekretaris jenderal mengenai persetujuan atas sop mikro yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi eselon pengusul untuk ditandatangani oleh sekretaris jenderal dan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi eselon pengusul. pimpinan unit organisasi eselon penyusun menandatangani dan mengesahkan sop mikro yang telah mendapatkan persetujuan sekretaris jenderal. pimpinan unit organisasi eselon menetapkan sop sebagaimana dimaksud pada dalam keputusan pimpinan unit organisasi eselon khusus sop mikro unit organisasi eselon lingkungan sekretariat jenderal, pimpinan unit organisasi eselonkeputusan sekretaris jenderal yang memuat sop mikro usulan unit organisasi eselon yang telah sesuai. sop mikro unit organisasi eselon lingkungan sekretariat jenderal yang telah diberikan persetujuan oleh sekretaris jenderal selanjutnya ditandatangani dan disahkan terlebih dahulu oleh pimpinan unit organisasi eselon penyusun dan kemudian ditetapkan oleh sekretaris jenderal dalam keputusan sekretaris jenderal. khusus sop mikro pada pusat kementerian luar negeri, kepala pusatampaikan nota dinas mengenai persetujuan sop mikro yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi eselon pengusul dengan menyampaikan tembusan kepada sekretaris jenderal. kepala pusat mengesahkan dan menetapkan sop mikro yang telah mendapatkan persetujuan dalam sebuah keputusan. perwakilakepala perwakilan. revi dan penelitian terhadap usulan sop makro sebagaimana dimaksud padaproses merupakan serangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam kelompok kelompok kegiatan yang saling berhubungan, yang membentuk alur kerja dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. proses inti adalah proses yang menghasilkan keluaran utama. proses pendukung adalah proses yang menghasilkan keluaran pendukung. proses sumber daya adalah proses yang menghasilkan keluaran sumber daegawai lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan republik indoneusat adalah pusat pendidikan dan pelatihan, pusat teknologi informasi dan perwakilan, dan pusat jabatan fungsionalperwakilan pengusul, dalam hal diperlukan adanya penyesuaian terhadap sop mikro yang diusulkan, menyusun konsep berita sekretaris jenderal mengenai persetujuan terhadap sop mikro yang diusulkan oleh kepala perwakilan pengusul untuk ditandatangani oleh sekretaris jenderal dan menyampaikan berita tersebut kepada kepala perwakilan pengusul. kepala perwakilan mengesahkan dan menetapkan sop mikro yang telah mendapatkan persetujuan sekretaris jenderal melalui keputusan kepala perwakilan. tahap penerapan sop misetiap pegawai lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan bertanggung jawab atas pelaksanaan sop mikro kepada pimpinan unit organisasi pada tingkatan masing masing. untuk menjamin keberhasilan penerapan sop mi aksesibilitas, dan pelatihan pemahaman terhadap sop mikro. unit organisasi kementerian luar negeri dan perwakilan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan strategi penerapan sop mikro masing masing. satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah berperan dalam mendukung pelaksanaan sop mikroiikro dilaksanakan oleh masing masing unit organisasi. dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sop mikro, unit organisasi dapat membentuk tim satuan tugas. pimpinan unit organisasi eselon atau kepala perwakilan menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sop mikro oleh tim satuan tugas. sekretariat unit eselon mengoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sop mikro lingkungan unit eselon masing masing. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sop mikro dapat dilakukan bersama sama dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan biro perencanaan dan organisasi. tim pemantauan dan evaluasi sop menyusun kerangka kerja kegiatan sebagai rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sop mikro. tim pemantauan dan evaluasi sop mikro kementerian luar negeri memberitahukan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sop mikro kepada unit organisasi eselon dan unit organisasi eselon atasnya secara berjenjang sebelum penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi sop. tim pemantauan dan evaluasi sop mikro perwakilan memberitahukan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada kepala perwakilan sebelum penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi sop. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sop mikro dilakukan terhadap beberapa aspek, meliputi: aspek administratif, aspek teknis, dan cc.cc.pemantauansampai dengan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada biro perencanaan dan organisasi. tim pemantauan dan evaluasi sop mikro membuat berita acara pemantauan dan evaluasi sop mikro. berita acara pemantauan dan evaluasi sop mikro sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh (dua) belah pihak yaitu pelaksana pemantauan dan evaluasi sop dan pimpinan atau pejabat yang berwenang mewakili unit organisasi pelaksana sop mikro. tim pemantauan dan evaluasi sop mikro menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sop mikro. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sop miikro disampaikan kepada pimpinan unit eselon atau perwakilan terkait dan sekretaris jenderal dengan memberi tembusan kepada biro perencanaan dan organisasi. bagian keempat standar operasional prosedur teknis sop teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosedur standar yang berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan, yang pelaksananya dapat berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja. pengelolaan sop teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masing masing unit organisasi eselon atau perwakilan dalam hal diperlukan. bab ketentuan peralihan peta bisnis proses dan sop yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini berlakubisnis proses bagian kesatu umum bisnis proses lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan disusun dalam suatu peta bisnis proses kementerian luar negeri dan perwakilan. peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penyusunan sop. peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: peta proses, peta hubungan, peta sub proses, dan peta lintas. peta proses sebagaimana dimaksud dalam huruf menggambarkan hubungan antara: proses inti, proses pendukung, dan cc. proses sumber daya. proses inti sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kriteria: berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal kementerian luar negeri dan perwakilan melalui keluaran utama, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan kementerian luar negeri dan perwakilan dalam mencapai visi, misi, strategi organisasi, dan memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. proses pendukung dan proses sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf dan memiliki kriteria: memenuhi kebutuhan pengguna internal, dan memenuhi kebutuhan fungsi proses inti. peta hubungan sebagaimana dimaksud huruf menggambarkan unit organisasi kementerian luar negeri dan atau perwakilan yang terlibat dalam satu sub proses. peta sub propeta lintas fungsi sebagaimana dimaksud huruf menjelaskan siapa dan aktivitas apa saja yang dilakukan dalam satu sub proses. bagian kedua tahapan pengelolaan tahapan pengelolaan bisnis proseis kebutuhan, inventarisasi aktivitas aktivitas yang ada lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan, dan pengkategorian aktivitas aktivitas tersebut dalam kelompok kegiatan. tahap persiapan dan perencanaan dilaksanakan oleh tim bisnis proses yang dibentuk oleh sekretaris jenderal dan dikoordinasi oleh kepala biro perencanaan dan organisasi. tim bisnis proses beranggotakan wakil wakil dari unit kerja kementerian luar negeri. penyusunan peta bisnis proses kementerian luar negeri dan perwakilan dilakukan oleh tim bisnis proses sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan peta bisnis proses kementerian luar negeri dan perwakilan sebagai hasil penyusunan peta bisnis proses. penyusunan peta bisnis proses harus dilakukan berdasarkan pada prinsip yang meliputi: definitif, yakni suatu bisnis proses harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas, urutan, yakni suatu bisnis prosesuatu bisnis proses harus mempunyai penerima hasil prosesyakni suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi. penataan ulang bisnis proses dilakukan bilamana: terjadi perubahan arah strategis kementerian luar negeriorganisasi unit kerja lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan, dan adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari publik masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. peta bisnis proses digunakan untuk menyusun standar operasional prosedur lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan. implementasi peta bisnis proses organisasi dikendalikan oleh biro perencanaan dan organisasi. pemantauan dan evaluasi peta bisnis proses sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh biro perencanaan dan organisasi dan dapat melibatkan unit organisasi kementerian luar negeri dan perwakilan. evaluasi atas peta bisnis proses yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan peta bisnis proses. bab iii standar operasional prosedur bagian kesatu umum sop lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan terdiri atas: sop makro, sop mikro: dan sop teknis. bagian kedua standar operasional prosedur makro sop makro sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prosedur standar yang melibatkan organisasi eselon dan eselon kementerian luar negeri dan perwakilan, atau antar perwakilan, dan kementerian lembaga terkait. sop makro sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan peta lintas fungsi. pengelolaan sop ma makro. tahap persiapan sebagaimana pada dilaksanakan oleh biro perencanaan dan organisasimakro yang akan dikembangkan, dan membuat dokumen penilaian kebutuhan sop makroakro, analisis dan penulisan sop makro, pengujian dan revi, dan pengesahan sop makro. sop makro disusun oleh tim penyusun sop bersama unit organisasi. biro perencanaan dan organisasi mengoordinasi penyusunan sop makro. menteri menetapkan sop makro. unit organisasi atau perwakilan dapat mengajukan usulan perubahan sop makro yang telah ditetapkan. pimpinan unit organisasi eselon atau perwakilan menyampaikan usulan perubahan sop makro kepada sekretaris jenderal dengan menyampaikan tembusan kepada seluruh pimpinan unit organisasi eselon yang terkait dan biro perencanaan dan organisasi disertai naskah konsep sop makro dalam bentuk hardcore dan softcopy. naskah konsep sop mausulan sop makro yang disampaikan oleh pimpinan unit organisasi eselon atau perwakilan pengusul. revi dan penelitian terhadap usulan sop makro sebagaimana dimaksud pada memuat hal hal berikut: kesesuaian sop makro dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang undangan, ketepatan konsep sop makro dalam hal konsepsi dan penamaan, dan kesesuaian format naskah sop makro. berdasarkan revi dan penelitian terhadap usulan sop makro sebagaimana dimaksud pada biro perencanaan dan organisasi: menyusun kertas kerja revi yang berupa catatan dan masukan terhadap konsep sop makro untuk dikoordinasikan dan dibahas dengan unit organisasi atau perwakilan pengusul serta unit organisasi terkait lainnya, dan menyusun konsep nota dinas sekretaris jenderal kepada menteri luar negeri mengenai rekomendasi perubahan sop makro. menteri luar negeri menetapkan perubahan sop makro. tahap penerapan sop mauntuk menjamin keberhasilan penerapan sop mavisa diplomatik dan visavisa diplomatik dan visa dinas. bagian keempat penerbitan visa diplomatik atas kuasa kepala perwakilan republik indonesia menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan visa diplomatik kepada kepala perwakilan republik indonesia, dengan ketentuan: pemohon merupakan pemegang paspor diplomatik, dan melakukan kunjungan singkat wilayah indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. bagian kelima bebas visa diplomatikplomatik sebagaimana dimaksud padaplomatik visa diplomatik harus dipergunakanplomatik dinyatakan tidak berlaku. dalam hal visa diplomatikplomatik. visa diplomatikplomatikplomatikplomatikplomatik sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada menteri. bagian kedelapan bentuk dan format visa diplomatik visa diplomatik berbentuk stiker yang dilekatkan pada paspor orang asing. visa diplomatik juga dapat berbentuk stempel yang diterapkan pada paspor orang asing. stiker visa diplomatikempeldapat digunakan dalam hal: stiker visa diplomatik habis, terdapat gangguan pada program aplikasi dan atau peralatan untuk proses penerbitan visa diplomatik, atau cc. situasi darurat atau bencana alam. penggunaan stempel visa diplomatikplomatik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri atas: indeks jenis visa diplomatikplomdinas bagian kesatu umum visa dinas diberikan berdasarkan permohonan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala perwakilan republik indonesia. visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatikpaspor lain sebagaimana dimaksud pada meliputi tapi tidak terbatas pada paspor diplomatiknasatau paspor labagian kedua persyaratan permohonan visa dinas permohonan visa dinasnasnasyang akan mendampingi. informasi mengenai anggota keluargaatau kartu identitas. selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan visa dinas memerlukan persetujuan dari menteri bagi: orang asing pemegang paspor lain yang akan melakukan perjalanan wilayah indonesia untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik,format formulir permohonan visa kepala perwakilan republik indonesia menerbitkan visa dinas dengan memperhatikan asas timbal balik. bagian ketiga tata cara permohonan visa dinas permohonan visa dinasperwakilan republik indonesia. pemohon atau yang mewakili menyampaikan pasporpada paspor pemohon. dalam hal permohonan visa dinas diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pemohon mengisi formulir permohonan visa dinasvisa dinas pada paspor pemohon. dalam hal permohonan visa dinasnasbab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:pejabat sebagaimana dimaksud pada melakukan verifikasi berkas permohonan visa dinasnas bagi pemohon. otorisasi penerbitan visa dinasnas bagian keempat penerbitan visa dinas atas kuasa kepala perwakilan menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan visa dinas kepada kepala perwakilan, dengan ketentuan: pemohon merupakan pemegang paspor dinas, dan melakukan kunjungan singkat wilayah indonesia utuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. bagian kelima bebas visa dinasnas sebagaimana dimaksud padanas visa dinasnas dinyatakan tidak berlaku. dalam hal visa dinasnas. visa dinasnasnasnasnas sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada menteri. bagian ketujuh bentuk dan format visa dinas visa dinas berbentuk stiker yang dilekatkan pada paspor orang asing. visa dinas juga dapat berbentuk stempel yang diterapkan pada paspor orang asing. stiker visa dinasnas sebagaimana dimaksud dalamempel visa dinasdapat dipergunakan dalam hal: stiker visa dinas habis: terdapat gangguan pada program aplikasi dan atau peralatan untuk proses penerbitan visa dinas, atau cc. situasi darurat atau bencana alam. penggunaan stempel visa dinasnas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri atas: indeks jenis visa dinasnformulir permohonan visa diplomatik application form for diplomatic visa general info submit the indonesian mission nanaanananaanaanana nana ana anna aan duration stay kananannanananannaa aan type visa kanan anakan kanan akan type entries kananannanananaanann aan purpose visa kananannanananaanana aan aan flight entry exit info flight vessel name ananannnanna kena kan ana akan ana flight number kananannanan anna kenalan type ticket return through date ticket issued ponkannanaanana anna anna anna nana place ticket issued pakan rara rana nana date ticket expiry pedakaanannnannanaa naa aan port entry into indonesia penaaanannnannanan nana aan date entry into indonesia dnnknaana akan kanan kanan port exit from indonesia dekan nan nana nana ana date exit from indonesia ponkannanaanananaannanan nana 2g. personal data given name denanknannanan kanan aan sex male female surname donnnnnannan nan nanananan nana kana makanan kanan nana nana anna naa ana nana nana akan marital status married single place birth nananana anna nana ana naa nana aan aan anna ana aan nana aan anna anna date birth dnkaaaan anna anna anna ana naa nana anna naa aan ana nan nana aan anna nana anna nationality pan neon none nun pen pon pun pen pun eropa non dede pen address dnnaananaana nana akan ana nana nana anna kana nana anna naa kanan ana nankaaaan anna anna anna ana naa nana anna naa aan ana nan nana aan anna nana anna telephone knnnanana ana nana nana nana ana aan aan aan ana nan nana ana aan asa email dnknnnnnanna ana aan naa anna ena nan aan naa ana nana naa kanan rana handphone ponnannnnanannnanan nananaana ana nan nana ana aaa apaan nana aan nana parent info name father! .oooooooooooo woo wonananan anna naa aan profession pnnaananaana naa nana ana nana anna nana ena nana ana ana nana nana aan nana ana aaa name mother! .oooocooooocoooo nana anna sana kanan aandnnnananaanan anna ana nan nana nana anna kana nana nana kanan anna anna ana current position look company name? cock kan kanan company add ss: . ionana nana akan ana nana nana anna kana nana anna naa kanan ana nan ana country ponanannnnannnanananana aan nana naa naa nana aan ana nana ana anna anna office phone dnkaaaan anna ana nana ana nana nana anna naa aan ana nan nana aan anna anna anna office fax donnnananannannnnananaa nana anna nana nana aan nana aan aan aan aan aanvbro .ii. jooennaa please attach your photograph pieces size) menteri luar negeri republik indonesia, retno maksud pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada direktorat konsuler kementerian luar negeri republik indonesia atau pejabat pada perwakilanmenteri adalah menteri luar negeri. bab visa diplomatik bagian kesatu umum visa diplomatik diberikan berdasarkan permohonan. permohonan visa diplomatik sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala perwakilan republik indonesia. visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk yang sah yang berusia paling tinggiplomatik ann rosen klien yang mea loan beb kementerian luar negeri republik: indonesia an i ministry foreign affairsiofithe! republic of. indonesia ing diplomatic visa ear sg inn place issue date tissue date expiry pns ofenties application langtnot stay suami iven name index visa nan pa. era la. pinta perwakilan ank menteri luar negeri republik indonesia, retno maksud lampiran plomatik visa diplomatik dinas diizinkan mengadakan . ju. kali perjalanan indonesia untuk tinggal selama tari good journeys) indonesia within. wuplomatik indeksjenis visa diplomatik tujuan kunjunganplomatikformulir permohonan visa dinas application form for service visa general info submit the indonesian mission akanaanann akan duration stay kananannananananan aan type visa kananannanananaanana aan aan type entries kananannanananannaa aan purpose visa nannannanananaanaann aan laa flight entry exit info flight vessel name nnananananan aan nan ana nana anna aan nana flight number nnanananana nana nan anna ana aan type ticket return through date ticket issued dandanan aan nana nana ena naa naa nan daan anna place ticket issued donanananan naa anna nan nana nana nana ana date ticket expiry doakaananakan akan port entry into indonesia dnnknaana akan kanan kanan date entry into indonesia benaaanannnanaanaaaa anna port exit from indonesia pnanananan aan anna nana nana aan nana naa date exit from indonesia donanananan naa anna nan nana nana nana ana personal data given name dnknnnnnanna ana aan naa anna ena nan aan naa ana nana naa kanan rana sex male female surname danaknnannanna nana nana aan kan kan kana ana erna aan nana kan ana marital status married single place birth nananann anna nana ana naa ana naa naa nana anna nana aan kanan aan anna nama date birth dnknnnnnanna ana aan naa anna ena nan aan naa ana nana naa kanan rana nationality dnkaaaan anna anna anna ana naa nana anna naa aan ana nan nana aan anna nana anna address dnnnananaanan anna ana nan nana nana anna kana nana nana kanan anna annanna nan nana ana nana nana anna nan naa nana nana nana anna nana ana aaa telephone banana nana naa nana aan aan nana nan naa anna anna anna anna email dnnnananaanan anna ana nan nana nana anna kana nana nana kanan anna anna ana handphone dnknnnnnanna ana aan naa anna ena nan aan naa ana nana naa kanan rana parent info name father profession pnnnanananaa nan aan nana aan nana nana nana nana nana naa ana aan nana ana aaa name mother? l.oooococoooococo nan anakan naaaananaana aan annapnananaanan anna anna nana anna anna nana kana nana naa kanan anna nan anna current position! .ooooooocoooooooooo wana anan anna anna nana sana company name? cocoa company add ss: lion naa province dnkaaaan anna anna anna ana naa nana anna naa aan ana nan nana aan anna nana anna postal code dnnnananaanan anna ana nan nana nana anna kana nana nana kanan anna anna ana country donakanannanen ana kanan nakal office phone nknnnnnanna ana aan nana anna ena nan nana nana naa kanan nana aaaa office fax donnnanananannanaanana ana aan aan anna ana ana nanayabr . ii. please attach your photograph pieces size) menteri luar negeri republik indonesia, retno maksud 3g.nas arahan elang aon aek aangnnanya tang kementerian luar negeri republik indonesias ministry of. foreign affairs the' republic, indonesia sea vice via tag cnn place of'issue date ofi date expiry men ae, natal botol ente application length stay surname kpi nana sky pai aan kepala perwakilan ri". pa, kaa mai bensin menteri luar negeri republik indonesia, retno maksud lampiran vnas visa diplomatik dinas diizinkan mengadakan . kali perjalanan indonesia untuk tinggal selama inna na, hari good for. journeys) indonesia within kanan kan banana ena asavnas indeks jenis visa dinas tujuan kunjungan:naspaspor lain sebagaimana dimaksud pada dan meliputi tapi tidak terbatas pada paspor dinasplomatik& bagian kedua persyaratan permohonan visa diplomatik permohonan visa diplomatikplomatikplomatikdan atau staf bawaan yang akan mendampingi. informasi mengenai anggota keluarga dan atau staf bawaan: surat keterangan sehat, kartu identitas, dan atau surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait bagi penugasan orang asing yang bersifat diplomatik pada perwakilan asing atau. selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan visa diplomatik memerlukan persetujuan menteri bagi: orang asing pemegang paspor lain untuk masuk wilayah indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik,permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi orang asing beserta anggota keluarganya yang akan melaksanakan tugas penempatan sebagai kepala perwakilan asing yang telah mendapat persetujuan pemerintah indonesia. format formulir permohonan visa, kepala perwakilan republik indonesia menerbitkan visa diplomatik dengan mempertimbangkan asas timbal balik. bagian ketiga tata cara permohonan visa diplomatik permohonan visa diplomatikdiajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pemohon mengisi formulir permohonan visa diplomatikplomatikpejabat sebagaimana dimaksud pada melakukan verifikasi berkas permohonan visa diplomatikplomatik bagi pemohon. otorisasi penerbitan visa diplomatikplomatik |
berita negara republik indonesia kemlu. pns. prajurit tni. anggota polri. perwakilan ri. penugasan. peraturan menteri luar negeri republik indonesiaoptimalisasi tugas dan fungsi pada perwakilan republik indonesia perlu memenuhi kebutuhan sumber daya manuakan ditugaskan pada perwakilan republik indonesia sesuai dengan formasi jabatan dan kebutuhan organisasi, bahwa untuk tertib administrasi danlu mengatur mengenai penugasandokumenbab iii masa penugasan pada perwakilan bagian kesatu masa penugasan masa penugasan pertama kali bagi diplomat pada perwakilan paling lama (tiga) tahun (enam) bulan. masa penugasan kedua kali dan seterusnya bagi diplomat pada perwakilan paling lama (empat) tahun. masa penugasan penata kanselerai dan pid pada perwakilan paling lama (tiga) tahun. masa penugasan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana pada perwakilan paling lama (dua) tahun. masa penugasan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat ditentukan lain atas persetujuan sekretaris jenderal. masa penugasan pada perwakilan bagi pns kemlu yang akan mencapai batas usia pensiun, paling singkat (satu) tahun. masa penugasan pns kemlu pada perwakilan berkurang dalam hal: keterlambatan keberangkatan atas keinginan sendiri, dan keterlambatan pengajuan paspor diplomatik dan atau paspor dinas, exit permit, dan visa. bagian kedua perpanjangan masa penugasan perpanjangan masa penugasan dapat diberikan atas dasar kepentingan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: perpanjangan masa penugasan paling lama (enam) bulan, dan kepala perwakilan mengajukan permohonan perpanjangan masa penugasan melalui berita resmi kepada sekretaris jenderal paling lambat (enam) bulan sebelum masa penugasan berakhir. sekretaris jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan masa penugasan sebagaimana dimaksud pada persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara resmi kepada kepala perwakilan. bab masa alih tugas diplomat yang ditugaskan pada perwakilan dapat diberikan masa alih tugas paling lama (tiga) hari kalender. penata kanselerai dan pid yang ditugaskan pada perwakilan diberikan masa alih tugas paling lama (tujuh) hari kalender. masa alih tugas untuk penata kanselerai dan pid sebagaimana dimaksud pada diberikan jika hanya terdapat (satu) orang penata kanselerai dan atau pid pada perwakilan. masa alih tugas dapat diberikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan atas kepentingan dinas setelah mendapat persetujuan sekretaris jenderal. bab penugasan antarperwakilan pns kemlu dapat dipindah tugaskan antarperwakilan dalam hal: ditugaskan pada perwakilan yang diberikan status perwakilan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, diangkat menjadi kepala perwakilan atau wakil kepala perwakilan pada perwakilan lain, atau ditugaskan atas pertimbangan dinas. pns kemlu yang dipindah tugaskan sebagaimana dimaksud pada mengurus visa dan izin tinggal pada perwakilan negara tujuan yang terletak wilayah akreditasi. dalam hal pns kemlu mengurus visa dan izin tinggal luar wilayah akreditasi maka harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. biaya pengurusan visa dan izin tinggal sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada pada perwakilan penugasan awal. pns kemlu yang dipindah tugaskan antar perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tiba perwakilan negara tujuan paling lambat (tiga) hari kalender sejak tanggal keberangkatan dari perwakilan penugasan awal atau dari ibukota republik indonesia. rencana keberangkatan pns kemlu yang dipindah tugaskan antar perwakilan disampaikan dari perwakilan penugasan awal kepada perwakilan negara tujuan dengan tembusan kepada sekretaris jenderal. pns kemlu yang dipindah tugaskan antar perwakilan berhak memperoleh biaya perjalanan dinas pindah. biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. biaya barang pindahan antar perwakilan dibayarkan secara sumsum berdasarkan penawaran terendah dari paling sedikit (tiga) perusahaan ekspedisi. dalam hal terdapat kurang dari (tiga) perusahaan ekspedisi, kepala perwakilan dapat menyampaikan usulan penawaran perusahaan ekspedisi yang tersedia negara akreditasi kepada unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. biaya transportasi antar perwakilan disesuaikan dengan klasifikasi kelas moda transportasi dan dibayarkan secara sumsum berdasarkan penawaran terendah dari paling sedikit (tiga) agen perjalanan atau maskapai penerbangan. biaya sebagaimana dimaksud pada dan dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembuat komitmen unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. bab penugasan pasangan suami istri pns kemlu pada perwakilan pasangan suami istri pns kemlu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penugasan. penugasan pasangan suami istri pns kemlu sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas: kompetensi dan kecakapan profesional, analisis kebutuhan pengisian jabatan pada perwakilan, dan selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada penugasan suami istri pns kemlu dapat mempertimbangkan efisiensi dan kedekatan jarak. pasangan suami istri pns kemlu sebagaimana dimaksud pada memilih untuk menjalankan penugasan atau mendampingi pasangan. pilihan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada sekretaris jenderal sebelum pembahasan pada tim pendukung baperjakat. pasangan suami istri pns kemlu dapat ditugaskan pada perwakilan dengan ketentuan: pada (dua) perwakilan yang berdekatan dalam (satu) negara akreditasi, atau pada (dua) perwakilan yang berdekatan pada (dua) negara akreditasi. suami atau istri pns kemlu yang mendampingi penugasan pasangan pada perwakilan dapat mengajukan: cuti luar tanggungan negara, tugas belajar, atau izin tugas belajar atas biaya sendiri. pengajuan cuti luar tanggungan negara, tugas belajar, atau izin tugas belajar atas biayatugas belajar atas biaya sendisuami atau istri pns kemlu mengajukan izin tugas belajar atas biaya sendiri, hak keuangan dan hak kepegawaian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal suami atau istri pns kemlu ditugaskan sebagai kepala perwakilan atau wakil kepala perwakilan, suami atau istri kepala perwakilan atau wakil kepala perwakilan mendampingi pada perwakilan. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan jika suami atau istri pns kemlu menjabat sebagai: kepala perwakilan atau wakil kepala perwakilan pada perwakilan berbeda, pejabat negara, atau cc. pejabat pimpinan tinggi kementerian atau kementerian lembaga. bab vii penarikan pns kemlu dari perwakilan bagian kesatu umum penarikan pns kemlu dari perwakilan dilakukan jika: masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi, ditetapkan sebagai peserta pelatihan fungsional, diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, atas dasar kepentingan dinas, atau atas dasar permohonan sendiri. tata cara penarikan pns kemlu dari perwakilan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan: pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia memberitahukan secara tertulis kepada kepala perwakilan paling lambat (empat) bulan sebelum masa penugasan berakhir, berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf pns kemlu yang ditarik dari perwakilan harus menyampaikan data diri paling lambat (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir, selain menyampaikan data diri, keluarga, dan pengasuh anak sebagaimana dimaksud dalam huruf pns kemlu menyiapkan dokumen pertanggung jawaban penugasan, setelah data sebagaimana dimaksud dalam huruf diterima secara lengkapyang bersangkutan, keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada kepala perwakilan tempat pns kemlu bertugas paling lambat (satu) bulan sebelum masa penugasan berakhir, setelah keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan, pns kemlu menyampaikan jadwal rencana kepulangan dan salinan paspor yang bersangkutan, dan setelah menerima jadwal rencana kepulangan dan salinan paspor yang bersangkutan, keluarga, dan pengasuh anakgeluarkan biaya perjalanan dinas pindah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penarikan pns kemlu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelatihan fungsional. penarikan pns kemlu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelantikan.sebagaimana dimaksud pada danatas permohonan sendiri. biaya perjalanan dinas pindah untuk penarikan pns kempns kemlu pada unit kerja kementerian setelah penarikan tata cara penempatan pns kemlu pada unit kerja kementerian setelah penarikan meliputpns kemlu yang ditarik kembali kementerian, hasil verifikasi dan validasi pns kemlutim pendukung baperjakat, tim pendukung baperjakat melakukan pembahasan hasil verifikasi dan validasi pns kemlu berdasarkan kriteria jabatandan persetujuan sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan menteri. pns kemlu yang telah menerima keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melaporkan kedatangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) hari kerja sejak keberangkatan dari perwakilan untuk mengisi buku kedatangan dan menyelesaikan administrasi kepegawaian. selain melapor unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pns kemlu harus melaporkan kedatangan kepada: pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan sekretariat jenderal bagi pns kemlu yang ditempatkan lingkungan sekretariat jenderal, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi bagi pns kemlu yang ditempatkan unit organisasi. pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan cap keimigrasian pada paspor diplomatik dinas. bab vii penugasan pejabat penugasan perwakilan bagian kesatu jabatan penugasan dan kriteria pejabat penugasan terdiri atas: pegawai negeri sipil dari kementerian lembaga,ugasan pada perwakilan republik indonesia yang selanjutnya disebut penugasan adalah kegiatan pemindahrajurit tentara nasional indonesia, dan cc. anggota kepolisian negara republik indonesia. pejabat penugasan sebagaimana dimaksud pada menduduki: jabatan penugasan pertahanan, atau jabatan penugasan teknis. jabatan penugasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penasihat militer, asisten penasihat militer, atase pertahanan, atase kemitraan, asisten atase pertahanan, dan staf teknis. jabatan penugasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diberikan status diplomatik. jabatan penugasan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: deputi wakil tetap atau wakil delegasi tetap, atase teknis, dan staf teknis. jabatan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan status diplomatik. jabatan penugasan sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan gelar jabatan dan atau gelar diplomatik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jabatan pada huruf dapat diberikan status diplomatik atas kepentingan dinas. penugasan pejabat penugasan pada perwakilan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam jabatan deputi wakil tetap atau wakil delegasi tetap, diisi oleh pegawai negeri sipil yang sedang atau pernah menduduki: jabatan fungsional keahlian jenjang ahli madya, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. jabatan penugasan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut: penasihat militer diisi oleh perwira tinggi berpangkat brigadier jenderal marsekal pertama laksamana pertama, atas pertahanan diisi oleh perwira berpangkat kolonel atau perwira tinggi tentara nasional indonesia berpangkat brigadier jenderal marsekal pertama laksamana pertama sesuai dengan peta jabatan pada perwakilan, cc. atas kemitraan diisi oleh perwira menengah berpangkat kolonel, asisten atas pertahanan asisten penasihat militer berpangkat paling rendah mayor dan paling tinggi letnan kolonel, dan staf teknis berpangkat paling rendah sersan dua dan paling tinggi kapten. atasesebagai berikut: perwira berpangkat komisaris besar polisi, atau perwira berpangkat brigadir jenderal polisi, sesuai dengan peta jabatan pada perwakilan. stafpaling rendah akun komisaris polisi. jabatan atase teknis diisi oleh: pejabat fungsional keahlian paling rendah jenjang ahli madya, atau sedang atau pernah menduduki jabatan administrator. jabatan staf teknis diisi oleh: pejabat fungsional keahlian paling rendah jenjang ahli muda, atau sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas. atase teknis yang merupakan personil badan intelijen negara luar negeri harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut: pejabat fungsional keahlian paling rendah agen ahli madya, pernah atau sedang menduduki jabatan administrator, perwira menengah tentara nasional indonesia paling tinggi berpangkat kolonel, atau perwira menengah kepolisian negara republik indonesia paling tinggi berpangkat komisaris besar polisi. menteri dapat menentukan persyaratan kepangkatan dan jabatan lain untuk pengisian jabatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan sesuai dengan kebutuhan organisasi, setelah berkoordinasi denganrsyaratan kepangkatan dan jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. jumlah personil yang mengisi jabatan penugasan pertahanan dan jabatan penugasan teknis harus sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi pada perwakilan. bagian kedua tata cara penugasan tata cara penugasan pejabat penugasan yang akan menggantikan pejabat penugasan sebelumnya meliputi:, penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lambat (enam) bulan sebelum periode penugasan terdekat, cc. unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menyampaikan hasil analisis formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada:yampaikan usulan tertulis calon pengganti pejabat penugasan kepada menteri melalui sekretaris jenderal dengan melampirkan: daftar riw hidup, salinan surat keputusan pangkat atau golongan ruang terakhir, dan salinan surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir,dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil verifikasi dan validasi pejabat penugasansekretaris jenderal, sekretaris jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas hasil verifikasi dan validasi pejabat penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada pimpinan kementerian pimpinan lembagadalam hal sekretaris jenderal memberikan persetujuan,etapkan keputusan mengenai penugasan kementerian. selain tata cara sebagaimana dimaksud pada khusus untuk jabatan penugasan pertahanan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima. tata cara penugasan pejabat penugasan untuk formasi penugasan baru pada perwakilan meliputi: sekretaris jenderal menyampaikan persetujuan penetapan formasitertulis dari pemerintah negara penerima kepadaberdasarkan persetujuan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam huruf proses penugasan pejabat penugasan untuk formasi penugasan baru pada perwakilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penugasan pejabat penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf tata cara persiapan keberangkatan pejabat penugasan meliputi: pejabat penugasanpemantapan substansi, dan pembekalan teknis, suami atau istri pejabat penugasanejabat penugasan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diajukan untuk mendapatkan persetujuan tertulis sekretaris jenderal, setelah mendapatkan persetujuan tertulis sekretaris jenderalejabat penugasan pada perwakilan, dan keputusan menteripejabat penugasan dan kepada kepala perwakilan tujuan penugasan. bagian ketiga masa penugasan pejabat penugasan masa penugasan pejabat penugasan pada perwakilan paling lama (tiga) tahun. masa penugasan pejabatyang sama terhitung mulai tanggal penetapannya oleh menterilain terhitung mulai tanggal kedatangan pada perwakilan tujuan penugasan. bab penarikan pejabat penugasan dari perwakilan penarikan pejabat penugasan dari perwakilan dilakukan jika: masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi, diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, dan atau cc. atas dasar kepentingan dinas yang disampaikan melalui permintaan tertulis darikepada sekretaris jenderal. tata cara penarikan pejabat penugasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala perwakilan,paling lambat (empat) bulan sebelum masa penugasan berakhir, setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala perwakilan menyampaikan pemberitahuan penarikan kepada pejabat penugasan, berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pejabat penugasan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban penugasan, pejabat penugasan dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja setelah kembali dari perwakilan, harus: melaporkan kepulangan kepada unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menyerahkan data diri, keluarga, dan pengasuh anak, mengembalikan paspor diplomatik atau paspor dinas kepada unit kerja kementerian yang menangani bidang kekonsuleran, dan mengisi buku kedatangan unit kerja kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia, berdasarkan pelaporan, data, dan dokumenpenugasan, dan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada pejabat penugasbab periode penugasan perwakilan bagian kesatu periode penugasan pns kemlu periode penugasan pns kemlu pada perwakilan dilaksanakan (dua) kali dalam (satu) tahun dengan ketentuan: bulan februari dan bulan agustus untuk diplomat dan pid: dan bulan april dan bulan oktober untuk penata kanselerai. keberangkatan penugasan pns kemlu pada perwakilan dilaksanakan dengan ketentuan: paling lambat pada minggu pertama bulan februari dan minggu pertama bulan agustus bagi diplomat dan pid: dan paling lambat pada minggu pertama bulan april dan minggu pertama bulan oktober bagi penata kanselerai. bagian kedua periode penugasan pejabat penugasan ketentuan mengenai periodeperiode penugasan pejabat penugasan. ketentuan mengenai keberangkatankeberangkatan penugasan pejabat penugasan. menteri melalui sekretaris jenderal dapat menentukan periode penugasan bagi pns kemlu dan pejabat penugasan pada perwakilan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bab pengurusan dokumen perjalanan dan rekomendasi visa pns kemlu dan pejabat penugasan mengurus dokumen perjalanan dan rekomendasi visa unit kerja kementerian yang menangani bidang kekonsuleran. dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paspor diplomatik atau paspor dinas, dan izin perjalanan luar negeri (exit permit). pns kemlu dan pejabat penugasan harus mengurus paspor diplomatik atau paspor dinas, izin perjalanan luar negeri (exit permit), dan nota diplomatik rekomendasi visa paling lambat (lima) hari kerja setelah nota pengantar dikeluarkan. pns kemlu dan pejabat penugasan harus mengajukan aplikasi visa perwakilan negara tujuan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah nota diplomatik rekomendasi visa dikeluarkan. dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan negara tujuan penugasan ibu kota negara republik indonesia, pengurusan visa dilakukan melalui kantor perwakilan negara tujuan terdekat.rwakilan rawan dan atau berbahaya adalah perwakilan yang berkedudukan wilayah dan membawahi wilayah akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan informasiwakil kepala perwakilan republik indonesia yang selanjutnya disebut wakil kepala perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik yang ditugaskan untuk membantu kepala perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangbab xii uang pakaian uang pakaian diberikan kepada pns kemlu dan pejabat penugasan yang pertama kali ditugaskan pada perwakilan. pns kemlu dan pejabat penugasan yang pernah ditugaskan pada perwakilan diberikan uang pakaian dengan ketentuan (satu) kali dalam (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ketebalan indonesia dari penugasan sebelumnya. pemberian uang pakaian sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan tanggal pada cap keimigrasian pada paspor diplomatik atau paspor dinas. besaran uang pakaian pns kemlu dan pejabat penugasxiii penilaian kinerja, kenaikan pangkat, serah terima jabatan, dan laporan akhir tugas penilaian kinerja pns kemlu dan pejabat penugasan pada perwakilan dilakukan oleh atasan langsung pada perwakilan dan diketahui oleh kepala perwakilan. penilaian kinerja pns kemlu sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala perwakilan kepada menteri melalui sekretaris jenderal. penilaian kinerja pejabat penugasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala perwakilan kepada menterinilaiusulan kenaikan pangkat pns kemlu dan pejabat penugasan pada perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns kemlu dan pejabat penugasan yang akan berakhir masa tugasnya harus melakukan serah terima jabatan kepada pejabat pengganti dalam penugasan atau kepala perwakilan. serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dokumen pertanggungjawaban penugasan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: berita acara serah terima jabatan, dan memorandum akhir tugas. bab xiv cuti saat penugasan pemberian cuti bagi pns kemlu dan pejabat penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. bab ketentuan lain lain ketentuan mengenai penugasan pid pada perwakilan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini berlaku secara mutasi mutans terhadap ketentuan mengenai penugasan pejabat fungsional sandman pada kementerian. bab xvi ketentuan peralihan masa penugasan diplomatperaturan menteri nomor tahun tentang pejabat dinas luar negeri diplomatik dan konsuler. masa penugasan pejabat penugasan. bab xvluar negeri, keputusan menteri luar negeri nomor sk. a ot viii tentang pengisian jabatan perwakilan republik indonesia luar negeri melalui seleksi terbuka: ketentuan dan keputusan menteri luar negeri nomor sk. a kp vi tentang penempatan suami istri yang mempunyai status diplomat pln, dan, dan perwakilan republik indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. pegawai negeri sipil kementerian luar negeri yang selanjutnya disebut pns kemlu adalah pegawai negeri sipil yang bekerja kementerian luar negeri. pejabat penugasan adalah pejabat yang bukan pns kemlu yang ditugaskan kementerian luar negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada perwakilan. sekretaris jenderal kementerian luar negeri yang selanjutnya disebut sekretaris jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang. tim pendukung badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disebut tim pendukung baperjakat, adalah perangkat kementerian luar negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada sekretaris jenderal bidang kepegawaian dan penugasan pejabatpenugasan pns kemlu pada perwakilan bagian kesatu umum pns kemlu yang telah memenuhi kriteria jabatan ditugaskan pada perwakilan. kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki, memiliki integritas dan moralitas yang baik, cc.selain kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada penugasan pns kemlu pada perwakilan juga harus memenuhi kriteria: memenuhi masa tugas tertentu, tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan di: unit kerja kementerian, unit kerja kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota, atau organisasi internasional yang berkedudukan dalam negeri. masa tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: (satu) tahun (enam) bulan untuk penugasan pada perwakilan rawan dan atau berbahaya, (dua) tahun (enam) bulan untuk penugasan pada perwakilan selain perwakilan rawan dan atau berbahaya, (satu) tahun untuk pns kemlu yang akan mencapai batas usia pensiun, (satu) tahun untuk pns kemlu yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar dan belum pernah ditugaskan pada perwakilan, atau (satu) tahun untuk pns kemlu yang telah menyelesaikan cuti luar tanggungan negara. bagian kedua mekanisme penugasan pns kemlu pns kemlu yang ditugaskan pada perwakilan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: diplomat, penata kanselerai, dan pid: dan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pns kemlu yang ditugaskan pada perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan menteri.. penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (enam) bulan sebelum periode penugasan terdekat.mengusulkan nama pns kemlu untuk ditugaskan pada perwakilan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. pengusulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan (enam) bulan sebelum pns kemlu memenuhi masa tugas kementerian. ketentuan pengusulan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk penugasan melalui mekanisme penawaran terbuka. pelaksanaan proses administrasi penugasan pns kemlu paling lama (enam) bulan terhitung sejak pns kemlu menerima nota pemberitahuan persetujuan usulan penugasan dari unit kerja yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. bagian ketiga penetapan penugasan penetapan penugasan pns kemlu pada perwakilan ditentukan melalui: rapat tim pendukung baperjakat, dan atau penawaran terbuka. selain melalui mekanisme penetapan penugasan pns kemlu pada perwakilan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menetapkan penugasan pns kemlu secara langsung. tata cara penugasan pns kemlu melalui mekanisme rapat tim pendukung baperjakatusulan nama pns kemlu sebagaimana dimaksud dalam verifikasi dan validasi yang dilakukan berdasarkan kriteria jabatan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasiyusun usulan nama pns kemlu yang akan ditugaskan pada perwakilan, penyusunan usulan nama pns kemlu sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui sistem aplikasi daring, usulan nama pns kemlu yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibahas dalam rapat tim pendukung baperjail.tentangkepadadalam hal penetapan penugasan pns kemlu pada perwakilan melalui mekanisme rapat tim pendukung baperjakat sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menghasilkan rekomendasi nama pns kemlu yang akan ditugaskan pada perwakilan maka penetapan penugasan dilakukan melalui mekanisme penawaran terbuka. tata cara penetapan penugasan pns kemlu dengan penawaran terbukangumumkan penawaran terbuka kepada seluruh unit kerja kementerian dengan menyebutkan nama perwakilan, jenjang jabatan, persyaratan administratif, dan kualifikasi kompetensi, pns kemlu yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat mengajukan pengusulan melaluipada unit organisasi yang bersangkutan, cc. pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibahas pada rapat tim pendukung baperjakat periode penugasan terde |
an untuk mengantisipasi perkembangan pesat bidang hubungan luar negeri maka diperlukan penyempurnaan terhadap susunan organisasi, tugas, dan fungsi lingkungan kementerian luar negeri dalam peraturan menteri luar negeri nomor a ot viiia ot yang baru tentang organisasi dan tata kerja kementerian luar negeri. mengingat undang undangmengenai penataanadalah unsur pelaksana pemerintahkementerian luar negeri dipimpin oleh menteri luar negeri yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden; pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian luar negeri; pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian luar negeri; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. bab susunan organisasi kementerian luar negeri terdiri atas: wakil menteri luar negeri;multilateral; direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik; direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional; direktorat jenderal protokol dan konsuler; inspektorat jenderal; badan pengkajian dan pengembangan kebijakan; staf ahli bidang politik, hukum, dan keamanan; staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya; staf ahli bidang hubungan kelembagaan; staf ahli bidang manajemen; pusat pendidikan dan pelatihan; dan pusat komunikasi. bab iii wakil menteririncian tugas wakil menteri luar negeri diatur tersendiri dengan peraturan menteri luar negeri. bab sekretariat jenderal bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat jenderal kementerian luar negeri yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sekretariat jenderal adalah unsur pembantu menteri luar negeri.; koordinasi dan penyusunan rencana dan program kementerian luar neger; pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan; penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri luar negeri. sekretariat jenderal terdiri atas: biro administrasi menteri; biro administrasi kementerian dan perwakilan; biro perencanaan dan organisasi; biro kepegawaian; biro keuangan; dan biro perlengkapan. bagian kedua biro administrasi menteri biro administrasi menteri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan menteri luar negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan menteri luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi menteri menyelenggarakan fungsi: penghimpunan informasi dan penyajian naskah bidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk menteri luar negeri; pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi menteri luar negeri; penyelenggaraan hubungan kerja menteri luar negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi menteri luar negeri dengan unsur unsur nonpemerintah baik nasional maupun asing; pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa; penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan menteri luar negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan menteri luar negeri; pemberian dukungan substantif dan administratif bagi juru bicara kementerian luar negeri; dan pelaksanaan administrasi biro. biro administrasi menteri terdiri atas: bagian politik, sosial, dan keamanan; bagian ekonomi, keuangan, dan pembangunan; bagian informasi dan media massa; dan bagian umum. bagian politik, sosial, dan keamapolitik, sosial, budaya, keamanan, dan hukumpolitik, sosial, dan keamanan menyelenggarakan fungsi: penghimpunan informasi dan penyajian naskah bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum; penyelenggaraan hubungan kerja menteri luar negeri bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum. bagian politik, sosial, dan keamamultilateral. bagian ekonomi, keuangan, dan pembanguekonomi, keuangan, dan pembangunanekonomi, keuangan, dan pembangunan menyelenggarakan fungsi: penghimpunan informasi dan penyajian naskah bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; penyelenggaraan hubungan kerja menteri luar negeri bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. bagian ekonomi, keuangan, dan pembanguinformasimultilateral. bagian informasi dan media massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro administrasi menteri bidang penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian informasi dan media massa menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penerjemahan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian informasi kepada media massa; pemberian dukungan substantif dan administratif kepada juru bicara kementerian luar negeri; dan penyiapan penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pemantauan berita cetak dan elektronik. bagian informasi dan media massa terdiri atas: subbagian penerjemah dan penerjemahan; subbagian media cetak; dan subbagian media elektronik. subbagian penerjemah dan penerjemahan mempunyai tugas melakukan urusan penerjemahan naskah dari bahasa indonesia dalam bahasa asing atau sebaliknya yang berhubungan dengan soal soal politik, sosial, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, hukum, dan budaya. subbagian media cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media cetak dalam dan luar negeri. subbagian media elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media elektronik dalam dan luar negeri. bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro administrasi menteri bidang protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan menteri luar negeri serta urusan pelayanan administrasi birbijakan teknis pelayanan keprotokolan menteri luar negeri; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengurusan keamanan dan rumah tangga menteri luar negeri; penyiapan penyusunan pedoman dan standar penyelenggaraan tata usaha dan dokumentasi menteri luar negeri; dan pelayanan tata usaha biro. bagian umum terdiri atas: subbagian protokol menteri; subbagian keamanan dan rumah tangga menteri; subbagian tata usaha dan dokumentasi menteri; dan subbagian tata usaha biro. subbagian protokol menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan keprotokolan menteri luar negeri. subbagian keamanan dan rumah tangga menteri mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan fisik menteri luar negeri, rumah dinas, sarana fisik, telepon, listrik, dan air. subbagian tata usaha dan dokumentasi menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, penyampaian instruksi dan disposisi, penghimpunan dan pengelolaan file serta dokumen menteriiga biro administrasi kementerian dan perwakilan biro administrasi kementerian dan perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal bidang pelayanan administrasi bagi sekretaris jenderal, staf ahli menteri, pejabat khusus, kepala perwakilan ri, dan konsul kehormatan, dan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan ketatausahaan kementerian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi kementerian dan perwakilan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan bidang pelayanan administrasi kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan kementerian luar negeri, perwakilan ri, staf ahli menteri, pejabat khusus, dan hubungan kerja antarlembaga; pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian kepala perwakilan dan konsul kehormatan; pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai kementerian luar negeri dan perwakilan yang terkait dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pelayanan administrasi kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan pelaksanaan administrasi biro. biro administrasi kementerian dan perwakilan terdiri atas: bagian administrasi kegiatan kementerian; bagian administrasi kegiatan perwakilan; bagian administrasi kegiatan antarlembaga; bagian naskah dan peraturan perundang undangan; dan bagian tata usaha kementerian. bagian administrasi kegiatansekretaris jenderal, staf ahli menteri, dan pejabat khusus. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kegiatan kementerian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kegiatan kementerian luar negeri; koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dukungan substantif, penyiapan, penyusunan data, perumusan laporan, dan penyusunan program kegiatan bagi sekretaris jenderal, staf ahli menteri, dan pejabat khusus; pelaksanaan pelayanan administrasi staf ahli menteri dan pejabat khusus; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang administrasi kegiatan kementerian luar negeri; pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kegiatan kementerian luar negeri; dan pelaksanaan administrasi biro. bagian administrasi kegiatan kementerian terdiri atas: subbagian data dan pelaporan; subbagian layanan pejabat khusus; subbagian tata usaha staf ahli; dan subbagian tata usaha biro. subbagian data dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dukungan substansi bagi sekretaris jenderal berupa data dan pelaporan. subbagian layanan pejabat khusus mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan substansi dan administrasi bagi utusan khusus dan staf khusus. subbagian tata usaha staf ahli mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi bagi staf ahladministrasi kegiatan perwakilkepala perwakilan dan konsul kehormatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kegiatan perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perwakilan ri; koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan administrasi pengangkatan dan pemberhentian, surat izin, dan cuti kepala perwakilan dan administrasi konsul kehormatan; koordinasi penyusunan kertas tugas kepala perwakilan ri; penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pelayanan perwakilan ri; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan perwakilan ri. bagian administrasi kegiatan perwakilan terdiri atas: subbagian administrasi kepala perwakilan dan konsul kehormatan; dan subbagian evaluasi kinerja kepala perwakilan. subbagian administrasi kepala perwakilan dan konsul kehormatan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepala perwakilan dan konsul kehormatan. subbagian evaluasi kinerja kepala perwakilan mempunyai tugas melakukan penyusunan pembuatan kertas tugas bagi calon kepala perwakilan dan penyiapan data bagi evaluasi kinerja kepala perwakilan ri. bagian administrasi kegiatan antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro administrasi kementerian dan perwakilan bidang hubungan kerja antarlembaga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kegiatan antarlembaga menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan kerja antarlembaga; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis masalah hubungan kerja antara kementerian luar negeri dengan perwakilan ri, lembaga pemerintah lainnya dan lembaga nonpemerintah; penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang hubungan kerja antarlembaga; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan bidang hubungan kerja antarlembaga. bagian administrasi kegiatan antarlembaga terdiri atas: subbagian bidang politik, hukum, dan keamanan; subbagian bidang perekonomian; dan subbagian bidang kesejahteraan rakyat. subbagian bidang politik, hukum, dan keaman. subbagian bidang perekonomi. subbagian bidang kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat. bagian naskah dan peraturan perundang undangraturan perundang undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian naskah dan peraturan perundang undangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknislaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyiapan peraturan dan pemberian penyuluhan hukumnyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang peraturan perundang undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan bidang peraturan perundang undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan. bagian naskah dan peraturan perundang undangan terdiri atas: subbagian kajian peraturan perundang undangan; subbagian pelayanan informasi perundang undangan; dan subbagian pemantauan dan evaluasi peraturan perundang undangan. subbagian kajian peraturan perundang undangan mempunyai tugas melakukan kajian dan perumusanlayanan informasi perundang undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informmantauan dan evaluasi peraturan perundang undangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evalubagian tata usahatata perbuatan, arsip dan dokumentasi, berita kawat, dan pos kantong diplomatikarsip serta dokumentasi sekretariat jenderal; pelaksanaan urusan surat menyurat kementerian luar negeri; pelaksanaan, penerimaan, pengiriman, pembukuan, pendistribusian, dan penelaahan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta pengurusan administrasi pembiayaannya; dan pelaksanaan urusan berita kawat kementerian luar negeri. bagian tata usaha kementerian terdiri atas: subbagian tata perbuatan; subbagian arsip dan dokumentasi; subbagian pos kantong diplomatik; dan subbagian berita kawat. subbagian tata perbuatan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat kementerian luar negeri. subbagian arsip dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan arsip dan dokumentasi lingkungan sekretariat jenderal. subbagian pos kantong diplomatik mempunyai tugas melakukan urusan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta urusan administrasi pembiayaannya. subbagian berita kawat mempunyai tugas melakukan urusan berita kawat kementerian luar negeri. bagian keempat biro perencanaan dan organisasi biro perencanaan dan organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal untuk mengkoordinasikan perumusansistem kerja, serta evaluasi kinerja dkoordinasmberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenaidan pelaksanaan administrasi biro. biro perencanaan dan organisasi terdiri atas: bagian penyusunan dan evaluasi rencana dan program kementerian; bagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan; bagian penyusunan dan evaluasi anggaran kementerian dan perwakilan; bagian kelembagaan kementerian dan perwakilan; dan bagian pengembangan dan evaluasi sistem kerja kementerian dan perwakilan. bagian penyusunan dan evaluasi rencana dan program kementerian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro perencanaan dan organisasi bidang penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja kementerian luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian penyusunan dan evaluasi rencana dan program kementerian menyelenggarakan fungsi: penyiapankoordinaspenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenadan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana dan program kementerian luar negeri. bagian penyusunan dan evaluasi rencana dan program kementerian terdiri atas: subbagian penyusunan rencana dan program subbagian penyusunan rencana dan program ii; subbagian penyusunan rencana dan program iii; dan subbagian evaluasi rencana dan program kementerianrumusan kebijakan dan pedoman kementerian luar negerian direktorat jenderal protokol dan konsuler, serta inspektorat jenderal; subbagian penyusunan rencana dan program iiisekretariat jenderal, badan pengkajian dan pengembangan kebijakan, pusat pendidikan dan pelatihan, dan pusat komunikasi; subbagian evaluasi rencana dan programrencana, program, dan kinerja kementerian luar negeri. bagian perencanaan dan evaluasi kinerjainerja perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan rencana dan kinerja pelaksanaan dari rencana perwakilan ri; penyiapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perencanaan perwakilan ri; pemberian bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perwakilan ri; dan evaluasi kinerja perwakilan ri. bagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan terdiri atas: subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayah subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayah ii; subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayah iii; dan subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayah iv. subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayahmerika dan pasifikeropa. subbagian perencanaan dan evaluasi kinerja perwakilan wilayah iiisiafrika dan timur tengah. bagian penyusunan dan evaluasi anggarpenyusunnyusunan dan evaluasi anggaran kementerian dan perwakilan menyelenggarakan fungsi: penyiapan proses penyusunan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan berupa pengumpulan dan pengolahan bahan bahan teknis anggaran, penentuan sakoordinasi perumusan kebijakan teknis dan penenpenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelaksanaan teknis, dan penentuan satuan biaya dalam perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri. bagian penyusunan dan evaluasi anggaran kementerian dan perwakilan terdiri atas: subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran kementerian dan standar biaya; subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran perwakilan wilayah subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran perwakilan wilayah ii; dan subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran perwakilan wilayah iii. subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran kementerian dan standar biaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan evaluasi data penyusunan anggaran, penentuan standar biaya kementerian luar negeri dan perwakilan rimerika dan eropasia dan pasifik. subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran perwakilan wilayah iii,frika dan timur tengah. bagian kelembagaelembagakelembagaan, serta masalah masalah yang terkait dengan kelembagaanmberian bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kualitas pelayanan publik kementerian dan perwakilan ri. bagian kelembagaan kementerian dan perwakilan terdiri atas: subbagian organisasi kementerian; subbagian organisasi perwakilan wilayah subbagian organisasi perwakilan wilayah ii; dan subbagian peningkatan kualitas pelayanan publik kementerian dan perwakilan. subbagian organisasi kementeriankementerian luar negerisia pasifik dan afrikamerika dan eropa. subbagian peningkatan kualitas pelayanan publikpelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima pada kementerian luar negeri dan perwakilan ri. bagian pengembangan dan evaluasi sistem kerjangembangan dan evaluasi sistem kerja kementerian luar negeri dan perwakilan serta tata usaha biro. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengembangan dan evaluasi sistem kerjangembangan prosedur kerja dan tata kerja kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sistem kerja kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan pelaksanaan administrasi biro. bagian pengembangan dan evaluasi sistem kerja kementerian dan perwakilan terdiri atas: subbagian pengembangan sistem kerja kementerian; subbagian pengembangan sistem kerja perwakilan; subbagian evaluasi sistem kerja kementerian dan perwakilan; dan subbagian tata usaha biro. subbagian pengembangan sistem kerjakementerian luar negeri. subbagian pengembangan sistem kerjaperwakilan ri. subbagian evaluasi sistem kerja kementerian dansistem kerja kementerian luar negeri dan perwakilan kepegawaian biro kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal bidang perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian kementerian luar negeri dan perwakilan serta administrasi pegawai setempat perwakilan rirumusan kebijakan teknis bidang penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai; perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia; pelaksanaan koordinasi perancangan dan penyusunan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; penyusunan standar, norma, dan prosedur analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karir, dan penilaian jabatan; pemberian bimbingan teknis, informasi, dan kebijakan teknis urusan administrasi mutasi pegawai; penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, serta pelaksanaan kesejahteraan pegawai; pelaksanaan urusan perjalanan mutasi pegawai dan dari perwakilan dan atau antarperwakilan serta barang pindahan; persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan administrasi pegawai setempat perwakilan ri; dan pelaksanaan administrasi biro. biro kepegawaian terdiri atas: bagian perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai; bagian administrasi kepegawaian dalam negeri; bagian administrasi kepegawaian luar negeri; bagian perjalanan mutasi luar negeri dan administrasi pegawai setempat perwakilan; dan bagian tata usaha kepegawaian. bagian perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro kepegawaian bidang analisis dan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan karir pegawai; penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur pelaksanaan pemantauan perkembangan karir pegawai; penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kedisiplinan pegawai; pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai; dan pengurusan jabatan fungsional diplomat. bagian perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai terdiri atas: subbagian pengurusan jabatan fungsional diplomat dan analisis pengembangan kemampuan pegawai; subbagian formasi dan pengadaan pegawai; subbagian evaluasi kinerja dan perkembangan karir pegawai; dan subbagian pembinaan dan kedisiplinan pegawai. subbagian pengurusan jabatan fungsional diplomat dan analisis pengembangan kemampuan pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengurusan jabatan fungsional diplomat dan analisis kebutuhan dan kemampuan pegawai. subbagian formasi dan pengadaan pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis analisis formasi dan pengadaan pegawai. subbagian evaluasi kinerja dan perkembangan karir pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis evaluasi kinerja dan perkembangan karir pegawai. subbagian pembinaan dan kedisiplinan pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan kedisiplinan pegawai. bagian administrasi kepegawaian dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro kepegawaian bidang administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penilaian pegawai, dan mutasi pegawai negeri sipil kementerian luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kepegawaian dalam negeri menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi pegawai dalam negeri; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penilaian pegawai; dan penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur bidang administrasi mutasi dalam negeri. bagian administrasi kepegawaian dalam negeri terdiri atas: subbagian administrasi kepegawaian dalam negeri subbagian administrasi kepegawaian dalam negeri ii; subbagian administrasi kepegawaian dalam negeri iii; dan subbagian administrasi penilaian pegawai dan administrasi mutasi dalam negerisekretariat jenderal, staf ahli menteri, direktorat jenderal asia pasifik dan afrika, direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional, dan perwakilan kawasan asia pasifikdirektorat jenderal amerika dan eropa, badan pengkajian dan pengembangan kebijakan, direktorat jenderal protokol dan konsuler, direktorat jenderal multilateral, dan perwakilan kawasan eropa. subbagian administrasi kepegawaian dalam negeri iiinspektorat jenderal, direktorat jenderal kerja sama asean, direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik, perwakilan kawasan amerika, afrika, dan timur tengah. subbagian administrasi penilaian pegawai dan administrasi mutasi dalam negeri mempunyai tugas melakukan penilaian pegawai dan administrasi mutasi pegawai dalam negeri. bagian administrasi kepegawaian luar negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro kepegawaian bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri pegawai negeri sipil, gelar diplomatik, dan nondiplomatik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kepegawaian luar negeri menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri pegawai negeri sipil ke dari dan antarperwakilan ri; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis administrasi mutasi pegawai berbantuan dari kementerian lain dan atau lembaga pemerintah nonkementerian dari ke perwakilan dan pembekalan pejabat dinas luar negeri pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan perwakilan ri; penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur bidang administrasi kepegawaian luar negeri dan penetapan kepala kanselerai; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik. bagian administrasi kepegawaian luar negeri terdiri atas: subbagian administrasi kepegawaian wilayah asia pasifik dan afrika; subbagian administrasi kepegawaian wilayah amerika dan eropa; subbagian penetapan kepala kanselerai, pejabat berbantuan, dan pembekalan pegawai; dan subbagian gelar diplomatik dan nondiplomatik. subbagian administrasi kepegawaian wilayah asia pasifik dan afriksia pasifik dan afrika. subbagian administrasi kepegawaian wilayah amerika dan eropmerika dan eropa. subbagian penetapan kepala kanselerai, pejabat berbantuan, dan pembekalan pegawai mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penetapan kepala kanselerai, mutasi pejabat berbantuan kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian dan pembekalan pegawai yang akan ditugaskan pada perwakilan ri. subbagian gelar diplomatik dan nondiplomatik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik. bagian perjalanan mutasi luar negeri dan administrasi pegawai setempat perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro kepegawaian bidang urusan perjalanan mutasi pegawai dan dari luar negeri beserta barang tindakannya dan administrasi pegawai setempat perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perjalanan mutasi luar negeri dan administrasi pegawai setempat perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta pengurusan surat surat perjalanan mutasi pegawai ke dari dan antarperwakilan ri; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengurusan keberangkatan dan kedatangan pegawai dan dari luar negeri serta pengurusan barang pindahan bagi pegawai yang dimutasikan dari dan luar negeri; penyiapan penyusunan pedoman dan standar penghitungan kebutuhan, pengisian, dan administrasi pegawai setempat perwakilan ri; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengurusan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat perwakilan ri. bagian perjalanan mutasi luar negeri dan administrasi pegawai setempat perwakilan terdiri atas: subbagian perjalanan mutasi pegawai; subbagian pengangkatan dan pemberhentian pegawai setempat wilayah asia pasifik dan afrika; subbagian pengangkatan dan pemberhentian pegawai setempat wilayah amerika dan eropa; dan subbagian kontrak dan permasalahan hukum pegawai setempat. subbagian perjalanan mutasi pegawai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta mengurus surat surat perjalanan dan barang pindahan mutasi pegawai ke dari dan antarperwakilan ri. subbagian pengangkatan dan pemberhentian pegawai setempat wilayah asia pasifik dan afriksia pasifik dan afrika. subbagian pengangkatan dan pemberhentian pegawai setempat wilayah amerika dan eropmerika dan eropa. subbagian kontrak dan permasalahan hukum pegawai setempat mempunyai tugas menyiapkan, mengevaluasi, dan memperbaharui kontrak kerja pegawai setempat, dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah hukum yang ditimbulkan pegawai setempat terhadap perwakilan dan atau kementerian luar negeri. bagian tata usaha kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro kepegawaian bidang penyiapan penyusunan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, kesejahteraanlaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan pengelolaan data dan riw hidup pegawai, pengangkatan, pemberhentian jabatan, dan pensiun pegawai; penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis mengenai pejabat kementerian luar negeri yang diperbantukan pada instansi lembaga lain luar kementerian luar negeri; penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur bidang kesejahteraan pegawai; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang tata usaha dan rumah tangga biro. bagian tata usaha kepegawaian terdiri atas: subbagian data kepegawaian; subbagian pengangkatan dan pengakhiran jabatan; subbagian kesejahteraan pegawai; dan subbagian tata usaha biro. subbagian data kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan data pribadi dan kinerja pegawai serta daftar urutan kepangkatan pegawai, penambahan keluarga, dan kartu istri suami. subbagian pengangkatan dan pengakhiran jabatan mempunyai tugas melakukan pengangkatan pegawai dan pemberhentian jabatan serta pensiun pegawai. subbagian kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahternam biro keuangan biro keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal bidang pelaksanaan, pengendalian, verifikasi, dan perhitungan anggaran, serta perbendaharaan kementerian dan perwakilan ri;i;i;dan penyusunan perhitungan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri;i; dan pelaksanaan administrasi biro. biro keuangan terdiri atas: bagian pelaksanaan anggaran; bagian pengendalian anggaran; bagian verifikasi anggaran; bagian perhitungan anggaran; dan bagian perbendaharaan. bagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro keuangan bidang otorisasi, pertanggungjawaban keuangan sekretariat jenderal dan perwakilan ri, penerimaan negara bukan pajak, dan perjalanan dinas jabatan pegawai sekretariat jenderal serta mutasusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran unit sekretariat jenderal; penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pnb) pusat dan perwakilan ri; penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran perwakilan dan pelaksanaan transfer; dan penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran untuk keperluan belanja perjalanan dinas unit sekretariat jenderal dan mutasi pegawai. bagian pelaksanaan anggaran terdiri atas: subbagian penyiapan pelaksanaan anggaran; subbagian penerimaan negara bukan pajak dan transfer anggaran; subbagian administrasi dan pembiayaan perjalanan dinas; dan subbagian gaji. subbagian penyiapan pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pencairan anggaran, membukukan, mempertanggungjawabkmempunyai tugas melakukan pembukuan penerimaan negara bukan pajak pusat dan perwakilan ri, mengajukan dispensasi pencairan kementerian keuangan, membuat spp up dan spm up untuk disampaikan ppn jakarta untuk mendapatkan sp2d up, dan pelaksanaan transfer seluruh anggaran perwakilan ri. subbagian administrasi dan pembiayaan perjalanan dinas mempunyai tugas melakukan pengurusan dan administrasi perbuatan perjalanan dinas jabatan pegawai sekretariat jenderal, administrasi perbuatan, dan pembiayaan perjalanan dinas mutasi dari dan luar negeri dan mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas sekretariat jenderal, dan memverifikasi beban pusat perjalanan dinas perwakilan ri. subbagian gaji mempunyai tugas melakukan pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja pegawai sekretariat jenderal. bagian pengendalian anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro keuangan bidang pengendalian anggaran dan menguji surat perintahspm gup) dan memproses surat perintah pencarian dana sp2d) sekretariat jenderal dan perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengendalian anggaran menyelenggarakan fungsi: melaksanakan pengendalian anggaran sekretariat jenderal dan perwakilan ri; menguji spp gup yang diajukan oleh sekretariat jenderal dan perwakilan untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah membayar spm); dan menyampaikan spm untuk selanjutnya mendapatkan surat perintah pencairan dana sp2d). bagian pengendalian anggaran terdiri atas: subbagian pengendalian anggaran wilayah eropa dan afrika; subbagian pengendalian anggaran wilayah asia dan pasifik; dan subbagian pengendalian anggaran wilayah amerika dan timur tengah. subbagian pengendalian anggaran wilayah eropa dan afrikaeropa dan afrika. subbagian pengendalian anggaran wilayah asia dan pasifiksia dan pasifik, dan menguji spp gup untuk selanjutnya menerbitkan spm gup dan memproses sp2d sekretariat jenderal, serta menyelesaikan tugas mendesak, anggaran sidang dan konferensi internasional, mengajukan izin revisi anggaran kementerian. subbagian pengendalian anggaran wilayah amerika dan timur tengahmerika dan timur tengah. bagian verifikasi anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro keuangan bidang verifikasi pelaksanaan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan serta membantu penyelesaian utang piutang perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian verifikasi anggaran menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan verifikasi dari pelaksanaan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan membantu penyelesaian utang piutang perwakilan ri. bagian verifikasi anggaran terdiri atas: subbagian verifikasi wilayah eropa dan afrika; subbagian verifikasi wilayah asia dan pasifik; subbagian verifikasi wilayah amerika dan timur tengah; dan subbagian verifikasi anggaran kementerian dan pengolahan data. subbagian verifikasi wilayah eropa dan afrikaeropa dan afrika. subbagian verifikasi wilayah asia dan pasifiksia dan pasifik. subbagian verifikasi wilayah amerika dan timur tengahmerika dan timur tengah. subbagian verifikasi anggaran kementerian dan pengolahan data mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran kementerian dan pengolahan data pusat dan perwakilan serta verifikasi pelaksanaan sistem pertanggungjawaban anggaran. bagian perhitungan anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro keuangan bidang pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pembukuan, dan penyusunan perhitungrhitungan anggaran mempunyai fungsi: pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan pembukuan keuangan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan analisa dan penyusunan perhitungan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan pelaksanaan penyusunan statistik penggunaan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri. bagian perhitungan anggaran terdiri atas: subbagian perhitungan anggaran wilayah eropa dan afrika; subbagian perhitungan anggaran wilayah asia dan pasifik; subbagian perhitungan anggaran wilayah amerika dan timur tengah; dan subbagian perhitungan anggaran kementerian dan pengolahan data. subbagian perhitungan anggaran wilayah eropa dan afrika mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran perwakilan wilayah eropa dan afrika. subbagian perhitungan anggaran wilayah asia dan pasifik mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran perwakilan wilayah asia dan pasifik. subbagian perhitungan anggaran wilayah amerika dan timur tengah mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran perwakilan wilayah amerika dan timur tengah. subbagian perhitungan anggaran kementerian dan pengolahan data mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, dan membukukan realisasi anggaran kementerian luar negeri serta menganalisa, menyusun, dan membuat laporan keuangan perhitungan anggaran kementerian luar negeri dan perwakilan ri. bagian perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro keuangan bidang perbendaharaan kementerian luar negeri dan perwakilan dan tata usahpenyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan pembinaan kebendaharawanan dan perbendaharaan; pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan pelaksanaan urusan tata usaha biro. bagian perbendaharaan terdiri atas: subbagian pembinaan ketatausahaan keuangan; subbagian pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan; dan subbagian tata usaha biro. subbagian pembinaan ketatausahaan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. subbagian pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk pembinaan kebendaharawanan dan mutasi bendaharawan serta merumuskperlengkapan biro perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat jenderal bidang analisis kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan kementerian dan perwakilan serta urusan rumah tangga kementerian luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro perlengkapan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan kementerian luar negeri dan pengadaan gedung perwakilan ri; pemeliharaan semua barang barang milik kementerian luar negeri; pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kementerian; dan pelaksanaan administrasi biro. biro perlengkapan terdiri atas: bagian analisis kebutuhan dan pengadaan; bagian pemeliharaan; bagian inventarisasi; dan bagian rumah tangga. bagian analisis kebutuhan dan pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro perlengkapan bidang analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang barang milik kementerian luar negeri serta analisis dan rencana pengadaan gedung perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian analisis kebutuhan dan pengadaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan evaluasi data perlengkapan; pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaannya; pelaksanaan penyusunan pedoman pembakuan sarana perlengkapan; pelaksanaan urusan mengenai informasi harga dan penilaian mutu perlengkapan; pelaksanaan penilaian hasil tender dan persiapan kontrak pengadaan; dan pelaksanaan pembelian barang perlengkapan. bagian analisis kebutuhan dan pengadaan terdiri atas: subbagian analisis kebutuhan kementerian; subbagian pengadaan kementerian; subbagian penyimpanan dan distribusi kementerian; dan subbagian analisis dan rencana pengadaan gedung perwakilan. subbagian analisis kebutuhan kementerian mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan kebutuhan perlengkapan dan pengumpulan informasi harga dan mutu. subbagian pengadaan kementerian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan. subbagian penyimpanan dan distribusi kementerian mempunyai tugas melakukan pengurusan barang perlengkapan, administrasi pergudangan, dan pendistribusian. subbagian analisis dan rencana pengadaan gedung perwakilan mempunyai tugas melakukan analisis rencana pengadaan, pembangunan, perbaikan dan perpindahan gedung gedung perwakilan ri. bagian pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro perlengkapan bidang pemeliharaan gedung dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas dan pengangkutan kementerian luar negeri.laksanaan pengumpulan, analisis, dan evaluasi data pemeliharaan barang perlengkapan; dan pelaksanaan penyusunan pedoman dan pemeliharaan peralatan gedung, perumahan dinas, dan kendaraan dinas pengangkutan pegawai. bagian pemeliharaan terdiri atas: subbagian gedung dan rumah dinas; subbagian peralatan; dan subbagian kendaraan dinas dan pengangkutan. subbagian gedung dan rumah dinas mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas. subbagian peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan peralatan. subbagian kendaraan dinas dan pengangkutan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan kendaraan dan urusan pengangkutan pegawai kementerian luar negeri. bagian inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro perlengkapan bidang pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapinventarisasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; dan pelaksanaan penghapusan barang perlengkapan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. bagian inventarisasi terdiri atas: subbagian inventarisasi wilayah asia dan pasifik; subbagian inventarisasi wilayah afrika dan timur tengah; subbagian inventarisasi wilayah eropa; dan subbagian inventarisasi wilayah amerika dan pusat kementerian. subbagian inventarisasi wilayah asia dan pasifik mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah asia dan pasifik. subbagian inventarisasi wilayah afrika dan timur tengah mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah afrika dan timur tengah. subbagian inventarisasi wilayah eropa mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah eropa. subbagian inventarisasi wilayah amerika dan pusat kementerian mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah amerika dan pusat kementerian luar negeri. bagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas biro perlengkapan bidang urusan dalam, keamanan dan ketertiban kementerian luar neger, telepon, air, dan listrik, serta pengaturan urusan rumah dinas dan kantor kementerian luar negeri; pelaksanaan pengelolaan kebersihan kementerian luar negeri; pelaksanaan pengamanan fisik terhadap instalasi kementerian luar negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungan; dan pelaksanaan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil, dan tamu kementerian luar negeri. bagian rumah tangga terdiri atas: subbagian urusan dalam; subbagian keamanan dan ketertiban lingkungan; dan subbagian tata usaha biro. subbagian urusan dalam mempunyai tugas melakukan pengurusan sarana fisik dan pengurusan pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas, gedung kantor kementerian luar negeri serta mengatur pelaksanaan pemeliharaan kebersihan sehari hari kantor dan halaman gedung. subbagian keamanan dan ketertiban lingkungan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil dan tamu, serta mengamankan instalasi penting kementerian luar negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungannya. subbagian tata usaha biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro serta ketatausahaan barang inventaris sekretariat jenderal. bab direktorat jenderal asia pasifik dan afrika bagian pertama kedudukan, tugas,;;; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal asia pasifik dan afrika. bagian kedua susunan organisasi direktorat jenderal asia pasifik dan afrika terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal asia pasifik dan afrika; direktorat asia timur dan pasifik; direktorat asia selatan dan tengah; direktorat afrika; direktorat timur tengah; dan direktorat kerja sama intrasia pasifik dan afriksia pasifik dan afriknyiapktata usaha, dokumentasisia timur dan pasifik direktorat asia timur dan pasifikdirektorat asia timur dan pasifikperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan asia timur dantimur dan pasifiktimur dan pasifik; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat asia timur dan pasifik dan laossingapura dan vietnamhailand dan kambojayanmar, filipina, brunei darussalam, palau, dan marshall islanddan micrones dan laossingapura dan vietnamhailand dan kambojyanmar, filipina, brunei darussalam, palau, dan marshall island......,dan microne. subdirektorat terutamaalaysia, singapura, filipina, thailand, brunei darussalam, vietnam, kamboja, myanmar, laos, palau, dan marshall islandjepang, korea utara, korea selatan, dan micronerepublik rakyat tiongkok, dan mongolustralia, papua new guinea, selandia baru, timor leste, fiji, vanuatu, caledonia, solomon, kiribati, nauru, samoa, tonga, dan tuvalusia selatan dan tengah direktorat asia selatan dandirektorat asia selatanperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan asia selatanselatanselatan dan tengah; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat asia selatansia selatanndia, srilanka, dan maladewapndia, srilanka, dan maladewpakistan, bangladesh, dan nepran, afghanistan, turkmenistan, dan azerbaijuzbekistan, kazakhstan, tajikistan, dan kurdistan. subdirektorat sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat asia selatan dan tengah bidang sosial danndia, srilanka, dan maladewanafrika direktoratfrika. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktoratperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasfrika; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat afrikfrikcape verde,guinea equatorial, zimbabwe, mozambique, zambia, malawi, dan republik demokrasi kongdan cape verde.dan guinea equatorial. seksi ekonomi, keuangan, dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas afrika bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan zimbabwe, mozambique, zambia, malawi, dan republik demokrasi kongobotswana, ethiopia, somalia, djibouti, eritrea, tanzania, burundi, rwanda, comoros, chad, kenya, uganda, seychelles, mauritius, madagaskar, dan afrikadan botswanethiopia, somalia, djibouti, eritrea, tanzania, burundi, rwanda, comoros, dan chadkenya, uganda, seychelles, mauritius, madagaskar, dan afrika tengah. subdirektorattimur tengah direktorat timurdirektorat timurperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawastimurtimur tengah; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat timurtimurpalestina, yordania, qatar, dan persatuan emirat arabmesir, suriah, kuwait, dan bahrailebanon, irak, yaman, arab saudi, dan omasudan, aljazair, maroko, libya, dan tunispalestina, mesir, aljazair, sudan, persatuan emirat arab, libya, dan yamdan palestinamesir, aljazair, dan sudpersatuan emirat arab, libya, dan yam dan pembangunan dengan qatar, irak, tunisia, kuwait, bahrain, maroko, yordania, suriah, dan lebanoqatar, irak, dan tunikuwait, bahrain, dan marokoyordania, suriah, dan lebanon. subdirektorat sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat timur tengah bidang sosial danrab saudi, suriah, maroko, dan tuniesir, yordania, lebanon, sudan, dan palestinersatuan emirat arab, qatar, libya, aljazair, dan irakkuwait, yaman, oman, dan bahrainsia pasifik dan afriksia pasifik danrundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan wilayah asia pasifik ddan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat kerja sama intrakawasan asia pasifik dan afriksia pacific economic cooperation apec) pilar trade and investment liberalization and facilitation tiltpenyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan mengenai liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi apec pilar til. subdirektorat terdiri atas: seksi liberalisasi perdagangan dan investasi apec; seksi fasilitasi perdagangan dan investasi apec; seksi rencana aksi individual apec; dan seksi komite ekonomi apec. seksi liberalisliberalisasi perdagangan dan investasi dalam kerangka apec. seksi fasilitfasilitasi perdagangan dan investasi dalam kerangka apec. seksi rencana aksi individualrencana aksi individual dalam kerangka apec. seksi komite ekonomomite ekonomi apecekonomi dan teknik apec som committee scitech (esc), working groups gs), som special task groups sst gs), apec business advisory council abac), budget and management committee bmc) dan kerja sama ekonomi lain terkait apec serta kerja sama parlemen dan lembaga swadaya masyarakat lsm) wilayah asia pasifikiapan perundingan dalam rangka. subdirektorat terdiri atas: seksi apec som committee scitech dan working groups; seksi budget and management committee, apec business advisory council, dan som special task groups; seksi kerja sama ekonomi lain terkait apec; dan seksi kerja sama parlemen dan lembaga swadaya masyarakat wilayah asia pasifik. seksi apec som committee scitech dan workingfora bawahan apec som committee scitech esc) dan gs. seksi budget and management committee, apec business advisory council, dan som special taskbmc, abac, dan sst gs. seksi kerja sama ekonomi lain terkaitekonomi lain terkait apec antara lain pacific economic cooperation council pecc). seksi kerja sama parlemen dan lembaga swadaya masyarakat wilayahparlemen dan lsm wilayah asia pasifik diantaranya pertemuan asia pacific parliamentary forum apps)subdirektorat iii terdiri atas: seksi kerja sama regional wilayah pasifik; seksi kerja sama regional wilayah samudera hindia; seksi kerja sama regional wilayah afrika; dan seksi kerja sama regional wilayah timur tengah. seksi kerja sama regional wilayahpasifik antara lain pacific islands forum pif) dan southwest pacific dialogue pd). seksi kerja sama regional wilayah samudera hindsamudera hindia antara lain indian ocean rim association for regional cooperation ior arc). seksi kerja sama regional wilayahafrika antara lain asia africa forum aaf), african union au), southern african development community sad), common market for eastern and southern african states comes), dan economic community west african states cows). seksi kerja sama regional wilayahtimur tengah antara lain asia middle east dialogue named), arab cooperation council acc), arab league, gulf cooperation council gcc), dan arab maghrib union amu)dan ekonomi wilayah asiaassubdirektorat terdiri atas:; seksi kerja sama regional ekonomi wilayah asia; seksi kerja sama regional wilayah asia selatan dan tengah; dan seksi kerja sama ekonomi subregion wilayah asia.pertemuan dalam rangka conference interaction and confidence building measures asia cica) dan shanghai cooperation organization sco). seksi kerja sama regional ekonomiekonomi wilayah asia antara lain asia cooperation dialogue acd), initiative for development east asia idea) dan boat forum for asia bfa). seksi kerja sama regional wilayah asia selatan danwilayah asia selatan dan tengah antara lain south asian association for regional cooperation saar), central asia cooperation organization cac), economic cooperation organization eco). seksi kerja sama ekonomi subregionekonomi subregion wilayah asia antara lainamerika dan eropa bagian pertama kedudukan, tugas,; pelaksanaan kebijakan bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan amerika dan erop;; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal amerika dan eropa. bagian kedua susunan organisasi direktorat jenderal amerika dan eropa terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal amerika dan eropa; direktorat amerika utara dan tengah; direktorat amerika selatan dan karibia; direktorat eropa barat; direktorat eropa tengah dan timur; dan direktorat kerja sama intramerika dan eropmerika dan erop, perlengkapan,;tata usaha, dokumentasi,merika utara dan tengah direktorat amerika utara dan tengahdirektorat amerika utaraperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan amerika utarautarautara dan tengah; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat amerika utaramerika utarakeamanankanadameksiko, panama, guatemala, nicaragua, honduras, costa rica, salvador, dan belizeamerika serikatamerika serikatperdagangan dan investasikeuangan dan pembangunan lainnya dengan amerika serikat, meksiko, panama, guatemala, nicaragua, costa rica, honduras, salvador, dan belize meksiko, guatemala, dan belizepanama, nicaragua, costa rica, honduras, dan salvador. subdirektorat sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat amerika utara bidang sosial danbri washington dc, kjri chicago, dan kjri new yorkjri houston, kjri los angeles, dan kjri san franciscokanadameksiko, panama, guatemala, nicaragua, honduras, costa rica, salvador, dan belizemerika selatan dan karibia direktorat amerika selatan dan karibiadirektorat amerika selatan dan karibirundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan amerika selatan dan karibselatan dan karibia; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat amerika selatan dan karibiargentina, uruguay, dan paraguaybrazil, peru, bolivia, dan ekuadorchile, kolombia, dan venezuelaargentina, uruguay, dan paraguaybrazil, peru, bolivia, dan ekuadorchile, kolombia, dan venezuelargentina, uruguay, dan paraguaybrazil, peru, bolivia, dan ekuadorchile, kolombia, dan venezuelaeropa barat direktorat eropa baratdirektorat eropa baratperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan eropa barabaratbarat; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat eropa baratdan luxembourgpanyol dan portugalnggris dan irlandiatalia, malta, siprus, dan vaticanyang berkepentidan luxembourgpanyol dan portugnggris dan irlanditalia, malta, siprus, dan vatic. subdirektoratbelanda, belgia, luxembourg, swedia, norwegia, finlandia, denmark, dan islandiainggris, irlandia, italia, malta, siprus, dan vaticanperancis, monaco, andorra, spanyol, dan portugaljerman, austria, swiss, liechtenstein, turki, dan yunaneropa tengah dan timur direktorat eropa tengah dan timurdirektorat eropa tengah dan timurperundingan dalam rangka hubungan bilateral dengan negara negara kawasan eropa tengah dan timurtengah dan timurtengah dan timur; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat eropa tengah dan timurrusia, belarus, ukraina, georgia, dan armenpolandia, lithuania, latvia, estonia, ceko, dan slovak dan pembangunan dengan rusia, belarus, romania, moldova, ceko, slovakia, ukraina, georgia, dan armenrusia, belarus, romania, dan moldovceko, slovakia, ukraina, georgia, dan armenestonia, hongaria, slovenia, bosnia herzegovina, kroasia, macedonia, bulgaria, albania, serbia, dan montenegr;dan esthongaria, slovenia, bosnia herzegovina, kroasia, dan macedbulgaria, albania, serbia, dan montenegro. subdirektoratrusia, belarus, ukraina, georgia, dan armenpolandia, lithuania, latvia, estonia, ceko, dan slovakmerika dan eropmerika dan eroprundingan dalam rangkadan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat kerja sama intrakawasan amerika dan eropamerika, khususnya forum for east asian and latin american cooperation mealac) dan mercado commun del sur americano mercusuar) dan kerja sama lain asia amerikterdiri atas: seksi kerja sama politik dan keamanan organisasi regional asia amerika; seksi kerja sama ekonomi dan perdagangan organisasi regional asia amerika; dan seksi kerja sama sosial dan budaya organisasi regional asia amerika. seksi kerja sama politik dan keamaneropa, khususnya asia europe meeting asempenyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan meliputi asia eropa, meliputi asem dan kerja sama lain terkait dengan asem; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur. subdirektorat terdiri atas: seksi kerja sama politik dan keamanan organisasi regional asia eropa; seksi kerja sama ekonomi dan perdagangan organisasi regional asia eropa; dan seksi kerja sama sosial dan budaya organisasi regional asia eropa. seksi kerja sama politik dan keamanpolitik dan keamanan dalam kerangka asem dan kerja sama lain terkait dengan asem. seksi kerja sama ekonomi dan perdagangperdagangan dalam kerangka asem dan kerja sama lain terkait dengan asem. seksi kerja sama sosial dan budayasosial dan budaya dalam kerangka asem dan kerja sama lain terkait dengan asemi uni eropapenyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan ri uni eropi uni eropi uni eropa. subdirektorat iii terdiri atas: seksi kerja sama politik dan keamanan ri uni eropa; seksi kerja sama ekonomi dan perdagangan ri uni eropa; dan seksi kerja sama sosial dan budaya ri uni eropa. seksi kerja sama politik dan keamanuni eropa bidang penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasansubdirektorat terdiri atas: seksi kerja sama organisasi regional amerika; dan seksi kerja sama organisasi regional eropa. seksi kerja sama organisasi regional. seksi kerja sama organisasi regionaleropa. subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi direktorat. bab vii direktorat jenderal kerja sama asean bagian pertama kedudukan, tugas,; pelaksanaan kebijakan bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama asean;;; perundingan dalam rangka kerja sama asean; pemberian dukungan bagi perutusan tetap untuk asean; pemajuan identitas dan kesadaran asean pada tingkat nasional; pemberian dukungan terhadap pembentukan komunitas asean; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal kerja sama asean. bagian kedua susunan organisasi direktorat jenderal kerja sama asean terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal kerja sama asean; direktorat politik keamanan asean; direktorat kerja sama ekonomi asean; direktorat kerja sama fungsional asean; dan direktorat mitra wicara dan antarkawasansebagian tugas direktorat jenderal kerja sama asean bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, penghimpunan perundang undangan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistikpelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang undangan direktorat jenderal; pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja direktorat jenderal; pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat jenderal; pelaksanaan pengelolaan keuangan direktorat jenderal; dan pelaksanaan uruskerja sama aseangumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerjapenyusunan data pendistribusian laporan; dan pemasyarakatan kerja sama asean. bagian data dan kertas kerja terdiri atas: subbagian pengumpulan data; subbagian penyusunan kertas kerja dan laporan; dan subbagian pemasyarakatsubbagian pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan kerja sama asean. bagian umumsanakan penyiapan bahan bagitata usaha dan dokumentasielolaan tata usaha; dan pengelolaan dokumen,, kearsipan, dan statistik. bagian keempat direktorat politik keamanan asean direktorat politik keaman. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat politik keamanrundinganforum, lembaga regional dan entitasdan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat politik keamanan asean terdiri atas: subdirektorat politik; subdirektorat keamanan; subdirektorat hukum dan hak asasi manusia; subdirektorat kerja sama forum, lembaga regional dan entitas asean; dan subbagian tata usaha. subdirektorat politikenior officials meeting som), asean ministerial meeting amm), asean regional forum arf), konferensi tingkat tinggi ktt) asean. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat poliiapan dan pelaksanaan perundingan. subdirektorat politik terdiri atas: seksi kerja sama pembangunan politik; seksi pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma norma asean; dan seksi pencegahan konflik. seksi kerja sama pembangun melalui kerangka som, amm, arf, dan ktt asean. seksi pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma normambentukan, pengembangan dan kesinambungan norma norma asean melalui kerangka som, amm, arf, dan ktt asean. seksi pencegahan konflncegahan konflik, resolusi konflik, dan penyelesaian sengketa secara damai serta pemulihan pasca konflik melalui kerangka som, amm, arf, dan ktt asean. subdirektorat keamananpemberantasan bajak laut dalam kerangka asean ministerial meeting transnational crimes amat), kerja sama bidang pertahanan dalam asean defence ministerial meeting adm) dan keamanan maritim dalam asean maritime forum amf). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat, dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahaniapan dan pelaksanaan perundingan. subdirektorat keamanan terdiri atas: seksi kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara; seksi kerja sama keamanan maritim; dan seksi kerja sama pertahanan. seksi kerja sama pemberantasan kejahatan lintaskejahatan lintas negara. seksi kerja sama keamanan maritamanan maritim. seksi kerja sama pertahrja sama pertahanan. subdirektorat hukum dan hak asasi manusia, dan konsuler asean. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat hukum dan hak asasi manuiapan dan pelaksanaan perundingan. subdirektorat hukum dan hak asasi manusia terdiri atas: seksi hukum, imigrasi dan konsuler; dan seksi hak asasi manusia; seksi hukum, imigrasi dan konsulimigrasi dan konsuler asean. seksi hak asasi manak asasi manusia asean serta koordinasi bagi asean intergovernmental commission human rights aichi). subdirektorat kerja sama forum, lembaga regional dan entitasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama forum, lembaga regional dan entitasiapan dan pelaksanaan perundingansubdirektorat kerja sama forum, lembaga regional dan entitas asean terdiri atas: seksi kerja sama politik dan keamanan lembaga regional asean; dan seksi kerja sama politik dan keamanan entitas asean. seksi kerja sama politik dan keamanan lembaga regionalpolitical security community council asc), asean coordinating council acc) dan lembaga regional asean bidang politik dan keamanan. seksi kerja sama politik dan keamanan entitasentitas asean bidang politik dan keamanan, antara lain asean inter parliamentary assembly apa)rundingan dalam rangkdan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat kerja sama ekonomi asean terdiri atas: subdirektorat perindustrian dan perdagangan; subdirektorat kerja sama jasa ekonomi; subdirektorat komoditi dan sumber daya alam; subdirektorat investasi dan kerja sama subkawasan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat perindustrian dan perdagang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perindustrian dan perdagaiapan dan pelaksanaan perundingan. subdirektorat perindustrian dan perdagangan terdiri atas: seksi perindustrian; seksi perdagangan; dan seksi asean free trade area dan penyelesaian sengketa. seksi perindust. seksidagangan. seksi asean free trade area dan penyelesaian sengkeasean free trade area aft) dan penyelesaian sengketa. subdirektorat kerja sama jasa ekonomidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama jasa ekonomiapan dan pelaksanaan perundingansubdirektorat kerja sama jasa ekonomi terdiri atas: seksi keuangan, perbankan, jasa bisnis, dan konstruksi; seksi perhubungan dan telekomunikasi; dan seksi pariwisata. seksi keuangan, perbankan, jasa bisnis, dan konstrukdan konstruksi. seksi perhubungan dan telehubungan dan telekomunikasi. seksi pariwisariwisata. subdirektorat komoditi dan sumber daya alamdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat komoditi dan sumber daya alampenyiapan dan pelaksanaan perundingandan kelautsubdirektorat komoditi dan sumber daya alam terdiri atas: seksi pertanian, kehutanan, dan perkebunan; seksi energi dan mineral; dan seksi perikanan dan kelautan. seksi pertanian, kehutanan,dan perkebunan. seksi energi danenergi dan mineral. seksi perikanan dan kelaukanan dan kelautan. subdirektorat investasi dan kerja sama subkawassubdirektorat investasi dan kerja sama subkawasiapan dan pelaksanaan perundingansubdirektorat investasi dan kerja sama subkawasan terdiri atas: seksi investasi; seksi usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi; dan seksi subkawasan. seksi inves. seksi usaha mikro, kecil menengah, dan koperusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi umkm). seksi subkdalam mendukung partisipasi indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengembangan subkawasan asean dalam kerangka asean mekong basin development cooperation amdc), kerja sama subkawasan asean lain dan organisasi regional lainnyrja sama fungsional asean direktorat kerja sama fungsionalsosial budaya asean, yang antara lain meliputi kerja sama bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kerja sama fungsionalrundingandan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat kerja sama fungsional asean terdiri atas: subdirektorat kerja sama sumber daya manusia dan yayasan asean; subdirektorat penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; subdirektorat ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; subdirektorat pembangunan sosial; dan subbagian tata usaha. subdirektorat kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ase. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama sumber daya manusia dan yayasandan pengarahan dan penyiapan materi bah dan kerja sama yayasan asenior official meeting asean ministerial meeting youth army) dan senior official meeting youth some), asean senior official meeting drugs apod), asean committee women acw), asean committee women and child acc), dan asean committee civil service matters access). subdirektorat kerja sama sumber daya manusia dan yayasan asean terdiri atas: seksi kerja sama pemuda, perempuan dan anak; seksi kerja sama penanggulangan masalah narkotika dan obat obatan terlarang; dan seksi kerja sama pegawai negeri asean dan yayasan asean. seksi kerja sama pemuda, perempuan dan, dan anak; seksi kerja sama penanggulangan masalah narkotika dan obat obatan terlarmasalah narkotika dan obat obatan terlarang. seksi kerja sama pegawai negeri asean dan yayasanpegawai negeri asean, dan yayasan asean. subdirektorat penerangan, kebudayaan, dan pendidik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat penerangan, kebudayaan, dan pendidiknerangan, kebudayaan, dan pendidikdan pengarahan dan penyiapan materi bahan mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikesponsible for information amri), senior official meeting responsible for information sori), asean ministerial meeting for culture and arts arca), senior official meeting for culture and arts soma), asean committee culture and information asean cuci), asean ministerial meeting education used), dan senior official meeting education some). subdirektorat penerangan, kebudayaan, dan pendidikan terdiri atas: seksi kerja sama penerangan; seksi kerja sama kebudayaan; dan seksi kerja sama pendidikan. seksi kerja sama pener. seksi kerja sama kebudaybudayaan. seksi kerja sama pendidikdidikan. subdirektorat ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencuntuk peningkatan dan pengembangan kerja sama mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencandan pengarahan dan penyiapan materi bahan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencanenvironment mme), asean senior official meeting environment aspen), committee science and technology cost), asean committee disaster management adm), asean senior official meeting forestry asof), dan senior official meeting agriculture and forestry som aman). subdirektorat ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana terdiri atas: seksi kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi; seksi kerja sama lingkungan hidup; dan seksi kerja sama penanggulangan bencana. seksi kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi. seksi kerja samalingkungan hidup sehingga dapat memaksimalkan peran dan partisipasi indonesia dalam kerangka kerja sama asean, khususnya bidang kerja sama lingkungan hidup. seksi kerja sama penanggulangan bencbencana. subdirektorat pembangunan sosialdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pembangunan sosidan pengarahan dan penyiapan materi bahural development and poverty eradication amode), senior official meeting rural development and poverty eradication somrdpe), asean ministerial meeting social healthcare development ammad), senior official meeting social healthcare development sosmed), asean health ministerial meeting hmm), senior official meeting health development somad), asean labour ministerial meeting alam), dan senior labour official meeting slot). subdirektorat pembangunan sosial terdiri atas: seksi kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan; seksi kerja sama kependudukan dan kesehatan; dan seksi kerja sama pelayanan masyarakat dan tenaga kerja. seksi kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, dan pengentasdan pengentasan kemiskinan. seksi kerja sama kependudukan dan kesehpendudukan dan kesehatan. seksi kerja sama pelayanan masyarakat dan tenaga kerjlayanan masyarakat dan tenaga kerjmitra wicara dan antarkawasan asean direktorat mitra wicara dan antarkawas kawasan, serta organisasi organisasi regional dan internasional yang menjalin kerja sama dengan asean bidang politik,direktorat mitra wicara dan antarkawasrundinganmitra wicara; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat mitra wicara dan antarkawasan asean terdiri atas: subdirektorat asia timur; subdirektorat asia selatan dan pasifik; subdirektorat amerika dan eropa; subdirektorat kerja sama organisasi regional dan organisasi internasional; dan subbagian tata usaha. subdirektorat asia timurtimurtimur. subdirektorat asia timur terdiri atas: seksi kerja sama asean cina; seksi kerja sama asean jepang; dan seksi kerja sama asean korea selatan. seksi kerja sama asean cicinacina dan amm cina. seksi kerja sama asean jepjepangjepang dan amm jepang. seksi kerja sama asean koreakorea selatankorea selatan dan amm korea selatan. subdirektorat asia selatan dan pasifikselatanselatan dan pasifik. subdirektorat asia selatan dan pasifik terdiri atas: seksi kerja sama asean india dan asean pakistan; seksi kerja sama asean australia; dan seksi kerja sama asean selandia baru. seksi kerja sama asean india dan asean pakisindia dan asean dengan pakistanaustralustraliselandia baruselandia baruamerika dan eropamerika dan eropa. subdirektorat amerika dan eropa terdiri atas: seksi kerja sama asean amerika serikat dan asean kanada; seksi kerja sama asean uni eropa; dan seksi kerja sama asean rusia seksi kerja sama asean amerika serikat dan asean kanadmerika serikat dan asean dengan kanadi eroprrusiakerja sama organisasi regional dan organisasi internasionalkerja sama organisasi regional dan organisasi internasional menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusorganisasi regional dan organisasi internasional. subdirektorat kerja sama organisasi regional dan organisasi internasional terdiri atas: seksi kerja sama asean plus three apt); seksi kerja sama east asia summit eas); dan seksi kerja sama antarkawasan dan asean organisasi internasional. seksi kerja sama asean plus three aptapteast asia summit easeasntar kawasan dan ase, organisasi internasional, organisasi regional meliputi gulf cooperation council gcc), mercusuar, dan organisasi organisasi regional lainnya yang menjalin kerja sama dengan asean bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi direktorat. bab viii direktorat jenderal multilateral bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi direktorat jenderal multilateral berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. direktorat jenderal multilateral dipimpin oleh direktur jenderal; pelaksanaan kebijakan bidang hubungan politik luar negeri multilateral; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriapemberian bimbingan teknis dan evaluasidan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal multilateral. bagian kedua susunan organisasi direktorat jenderal multilateral terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal multilateral; direktorat keamanan internasional dan perlucutan senjata; direktorat hak asasi manusia dan kemanusiaan; direktorat pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup; direktorat perdagangan, perindustrian, investasi, dan hak kekayaan intelektual;multilateral sekretariat direktorat jenderal multilateral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidang penyusunan rencana program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata perbuatan, data dan dokumentasi serta urusan kontribusi iuran keanggotaan pemerintah ri, pencalonan indonesia, dan memfasilitasiultilateral menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan direktorat jenderal; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal; penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang undangan dan pemberian pertimbangan hukum direktorat jenderal; pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi iuran keanggotaan dan pencalonan serta memfasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional; dan pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi direktorat jenderal. sekretariat direktorat jenderal multilateral terdiri atas: bagian umum; bagian program kerja dan pelaporan; bagian keuangan; bagian kontribusi dan pencalonan; dan bagian pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi. bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat direktorat jenderal multilateral bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan tata perbuat; pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan pengelolaan tata perbuatan. bagian umum terdiri atas: subbagian kepegawaian; subbagian perlengkapan dan rumah tangga; dan subbagian tata perbuatan direktorat jenderal. subbagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan direktorat jenderal. subbagian tata perbuatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan tata perbuatan direktorat jenderal. bagian program kerja dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat direktorat jenderal multilateral bidang program kerja dan pelaporan direktorat jenderal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian program kerja dan pelaporan menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan rencana dan program kerja direktorat jenderal; evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja direktorat jenderal; dan pelaporan rencana dan program kerja direktorat jenderal. bagian program kerja dan pelaporan terdiri atas: subbagian penyusunan program kerja; subbagian evaluasi program kerja; dan subbagian pelaporan. subbagian penyusunan program kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana dan program kerja direktorat jenderal. subbagian evaluasi program kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi evaluasi pelaksanaan program kerja direktorat jenderal. subbagian pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan dan penyajian laporan. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat direktorat jenderal multilater dan gaji; subbagian perbendaharaan; dan subbagian perhitungan anggaran. subbagian anggaran dan gaji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan gaji direktorat jenderal. subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolasanakan urusan pembukuan, pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pembuatan perhitungan anggaran, dan laporan realisasi anggaran. bagian kontribusi dan pencalonan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat direktorat jenderal multilatbagian kontribusi dan pencalonan menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan koordinpelaksanaan administrdan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mengenai status keanggotaan indonesia pada organisasi internasional. bagian kontribusi dan pencalonan terdiri atas: subbagian kontribusi; subbagian pencalonan; dan subbagian jabatan pada organisasi internasional. subbagian kontribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan kementerian instansi terkait dan kelompok kerja kontribusi dalam merumuskan program pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kontribusi dan mengkaji serta menetapkan prioritas keanggotaan indonesia pada organisasi internasional. subbagian pencalonan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program dan pelaksanaan pencalonan pada organisasi organisasi internasional. subbagian jabatan pada organisasi internasional mempunyai tugas menyampaikan informasi tentang tersedianya lowongan jabatan pada organisasi internasional dan memfasilitasi proses aplikasinya. bagian pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat direktorat jenderal multilateral bidang pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi menyelenggarakan fungsi: pengumpulan dan pengolahan data; perumusan kertas kerja; kompilasi peraturan perundang undangan; dan pengelolaan dokumen, perpustakaan, dan kearsipan. bagian pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi terdiri atas: subbagian pengumpulan dan pengolahan data; subbagian peraturan; dan subbagian dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan. subbagian pengumpulan dan pengolahan data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja, bahan ceramah direktur jenderal, kertas posisi, kertas tugas, memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan instansi lain, dan laporan perkembangan akhir. subbagian peraturan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan peraturan perundang undangan dan produk produk hukum bidang kerja sama multilateral serta menyiapkan rancangan keputusan direktur jenderal. subbagian dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan mempunyai tugas mengelola dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipanlaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidangterorismekoordinasi dan pelaksanarundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait denganamanan internasional dan perlucutan senjata terdiri atas: subdirektorat keamanan internasional; subdirektorat senjata pemusnah massal dan senjata konvensional; subdirektorat penanggulangan kejahatan lintas negara; subdirektorat penanggulangan terorisme; dan subbagian tata usaha. subdirektorat keamanan internadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat keamaniapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat keamanan internasional terdiri atas: seksi konflik antarnegara; seksi konflik internal negara; seksi operasi pasukan pemeliharaan perdamaian pbb; dan seksi kelembagaan keamanan internasional. seksi konflik antarantaryangantarnegara. seksi konflik internalinternal internal negara. seksi operasi pasukan pemeliharaan perdamaiaikutsertaan indonesia pada operasi pemeliharaan perdamaian dan kinerja pbb, operasi pemeliharaan perdamaian masa konflik dan pasca konflik (post conflict peace building) termasuk persiapan kinerja dan pelaksanaan kerja sama pusat pelatihan pasukan dan polisi perdamaian. seksi kelembagaan keamanstruktur dan keanggotaan dewan keamanan pbb dan komite unit kerja yang dibentuknya, dekolonisasi, isu penggabungan atau tuntutan kemerdekaan suatu wilayah serta kebijakan luar negeri organisasi persemakmuran dan organisasi multilateral khusus yang terkait dengan konflik politis suatu wilayah, termasuk diplomasi preventif. subdirektorat senjata pemusnah massal dan senjata konvendalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat senjata pemusnah massal dan senjata konvenpenyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kebijakan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat senjata pemusnah massal dan senjata konvensional terdiri atas: seksi senjata nuklir; seksi senjata kimia; seksi senjata biologi; dan seksi senjata konvensional. seksi senjata nuklrlucutan serta non proliferasi senjata nuklir, dan senjata radiologi serta seluruh aspek yang terkait dengan international atomic energy agency iaea) dan comprehensive nuclear test ban treaty organization tato) termasuk kerja sama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. seksi senjata kimmenuhan hak dan kewajiban pemerintah pada konvensi senjata kimia, organisasi pelarangan senjata kimia ocw) serta aspek lainnya. seksi senjata bionvensi senjata biologi, sistem sertifikasinya, pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah pada konvensi senjata biologi serta aspek lainnya. seksi senjata konvenjanjian dan pengembangan teknologi senjata konvensional seperti ranjau darat, senjata ringan dan kaliber kecil, serta peluru kendali. subdirektorat penanggulangan kejahatan lintas negaradalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat penanggulangan kejahatan lintas negariapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedurkejahatan lintas negara terdiri atas: seksi penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir; seksi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana; dan seksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. seksi penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir termasuk korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, perdagangan gelap senjata, kejahatan terkait dengan internet dan komputer, kejahatan terkait flora dan fauna, dan bentuk bentuk baru kejahatan lintas negara lainnya. seksi pencegahan kejahatan dan peradilan, khususnya penanganan dan cara cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, termasuk penerapan dan pelaporan kepada pbb mengenai pelaksanaan tingkat nasional prinsip prinsip atau standar dan norma pbb mengenai sistem peradilan pidana. seksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkobterorismedalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat penanggulangan terorismeiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenaiterdiri atas: seksi kerja sama penanggulangan terorisme dalam kerangka pbb; seksi kerja sama penanggulangan terorisme luar kerangka pbb; dan seksi kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas. seksi kerja sama penanggulangan terorisme dalamkerja sama penanggulangan terorisme dalam kerangka pbb serta badan badan bawahannya. seksi kerja sama penanggulangan terorisme luaranggulangan terorisme luar kerangka pbb termasuk kerja sama regional dan antarorganisasi internasional lainnya. seksi kerja sama kelembagaan dan pengembangerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kelembagaan, penelitian dan pengembangan isu isu pencegahan kejahatan lintas negara dan peradilan pidana, termasuk bagi aparat penegak hukum dan peradilanlaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidak asasi manusia dan kemanusiaan terdiri atas: subdirektorat hak hak sipil dan politik; subdirektorat hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; subdirektorat hak hak kelompok rentan; subdirektorat kemanusiaan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat hak hak sipil dan politiksipil dan politik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat hak hak sipil dan politik menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumuspenyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak hak sipil dan politiksipil dan politikterdiri atas: seksi pemajuan hak hak sipil dan politik; seksi perlindungan hak hak sipil dan politik; dan seksi mekanisme hak hak sipil dan politik. seksi pemajuhak sipil dan politik. seksi perlindunghak sipil dan politik. seksi mekanismesipil dan politik dalam sistem pbb. subdirektorat hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangundalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat hak hak ekonomi, sosial budaya,iapan perundingan dalam kerangka kerja samasubdirektorat hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan terdiri atas: seksi pemajuan hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; seksi perlindungan hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; dan seksi mekanisme hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. seksi pemajuekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. seksi perlindungasasi manusia ham) terhadap hak hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. seksi mekanismeekonomi, sosial budaya, dan pembangunan dalam sistem pbb. subdirektorat hak hak kelompok rentdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat hak hak kelompok reniapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedurdan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporsubdirektorat hak hak kelompok rentan terdiri atas: seksi hak perempuan; seksi hak anak; seksi hak pekerja migran; dan seksi hak hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. seksi hak peremprempuan. seksi hakanak. seksi hak pekerja migrkerja migran. seksi hak hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnyhak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. subdirektorat kemanusiadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kemanusiaiapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur. subdirektorat kemanusiaan terdiri atas: seksi humaniter; seksi lembaga bantuan kemanusiaan; seksi penanganan pengungsi dan internally displaced persons; dan seksi dampak kemanusiaan konflik internal. seksi humanithumaniter. seksi lembagalembaga bantuan kemanusiaan. seksi penanganan pengungsi dan internally displaced persongungsi, termasuk (pengungsi internal). seksi dampak kemanusiaan konflik interdampak kemanusiaan konflik internallaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pembangunan ekonomi dan lingkungan hidupkoordinasi dan pelaksanarundingan dalam kerangkmbangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup terdiri atas: subdirektorat ekonomi dan keuangan internasional; subdirektorat pembangunan berkelanjutan; subdirektorat kerja sama pembangunan sektoral; subdirektorat lingkungan hidup; dan subbagian tata usaha. subdirektorat ekonomi dan keuangan internasiondalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat ekonomi dan keuangpenyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek aspek ekonomi dan keuangan internasionalterdiri atas: seksi organisasi pembangunan ekonomi pbb; seksi lembaga keuangan internasional; seksi pembangunan ekonomi badan badan regional pbb; dan seksi administrasi, anggaran, dan koordinasi. seksi organisasi pembangunan ekonomikerja sama pembangunan dan ekonomi, serta antarlembaga pembangunan dalam kerangka pbb, seperti economic and social council ecos), komite smu pbb dan global compact. seksi lembaga keuangtata pembangunan dan moneter internasional dalam kerangka lembaga lembaga keuangan britton woods international monetary fund imf), bank dunia, dan lembaga lembaga bawahnya), serta lembaga lembaga keuangan internasional lainnya, seperti asian development bank adb), islamic development bank idb) dan international fund for agricultural development fad). seksi pembangunan ekonomi badan badan regpengembangan kerja sama pembangunan ekonomi dalam kerangka badan badan regional pbb, termasuk economic and social commission for asia and the pacific un escape) dan centre integrated rural development for asia and the pacific cerdas). seksi administrasi, anggaran, dan koordinrogram, anggaran dan koordinasi dalam sistem pbb, antara lain committee for programme and coordination cpc) dan komite smu pbb. subdirektorat pembangunan berkelanjutandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pembangunan berkelanjuiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek aspeksubdirektorat pembangunan berkelanjutan terdiri atas: seksi pembangunan berkelanjutan global; seksi pengurangan kemiskinan; seksi pembiayaan pembangunan; dan seksi kegiatan operasional pbb. seksi pembangunan berkelanjucapaian tujuan dan target pembangunan berkelanjutan tingkat global, seperti commission sustainable development csd) dan program kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. seksi pengurangupaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks forum forum multilateral, misalnya dalam rangka pencapaian millennium development goals gs), human development index dan pelaksanaan program keuangan mikro. seksi pembiayambiayaan bagi pembangunan, termasuk consultation groups indonesia cgi) dan penanganan hutang luar negeri indonesia dalam konteks multilateral. seksi kegiatan operisu isu kegiatan operasional pbb, serta badan badan pendanaan dan program pbb, seperti ecos operational activities segment, committee for development policy cdp), development programme undp), fund for population activities unipa), dan children s fund unicef). subdirektorat kerja sama pembangunan sektordalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama pembangunan sektoriapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek aspekusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang multilateral dalamsubdirektorat kerja sama pembangunan sektoral terdiri atas: seksi kerja sama teknologi informasi dan komunikasi; seksi kerja sama infrastruktur dan transportasi; seksi energi dan sumber daya mineral; dan seksi sumber daya kelautan dan kehutanan. seksi kerja sama teknologi informasi dan dan pengembangan isu isu teknologi informasi dan komunikasi, termasuk information and communication technologies ict) task force, world summit the information society isis) dan international telecommunication union itu), serta isu isu terkait dengan dan world economic forum wef). seksi kerja sama infrastruktur dan transgembangan dan kerja sama infrastruktur dan transportasi, antara lain asian highway, un escape sub committee transportation, dan serta wef. seksi energi dan sumber dayaenergi dan sumber daya mineral, termasuk kerja sama teknik dan pengembangan energi dalam rangka organization the petroleum sporting countries opec). seksi sumber daya kelautan dan kehutsumber daya kehutanan dan kelautan seperti penanganan isu isu illegal logging, forum forests nff), asia forest partnership afp) dan small island developing states sids). subdirektorat lingkungan hidupiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek aspeksubdirektorat lingkungan hidup terdiri atas: seksi lingkungan hidup dan pemukiman; seksi perubahan iklim; seksi keanekaragaman hi; dan seksi pendanaan global program lingkungan hidup. seksi lingkungan hidup dan pemukiupaya pengelolaan lingkungan dan pengembangan permukiman secara berkelanjutan, misalnya environment programme unep), habitat and multilateral environmental agreements as) seperti basel convention, convention combat desertification und), rotterdam convention the prior informed consent pic) procedure for certain hazardous chemicals and pesticides international trade, dan stockholm convention persistent organic pollutants ps). seksi perubahan iklrubahan iklim dan konvensi konvensi lingkungan terkait lainnya, termasuk framework convention climate change unfccc), kyoto protocol, montreal protocol dan world meteorological organization wmo). seksi keanekaragakeanekaragaman dan konvensi konvensi lingkungan terkait lainnya, misalnya convention biological diversity und), cartagena protocol, cs, convention the international trade endangered species cites) dan convention wetlands ramsar, iran, seksi pendanaan global programnanganan pemanfaatan serta merasionalisasi skema skema pendanaan global program lingkungan hidup, termasuk global environment facility gef) dan global mechanismdagangan, perindustrian, investasi, dan hak kekayaan intelektual direktorat perdagangan, perindustrian, investasi, dan hak kekayaan intelektual mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidanginvestasi, dan hak kekayaan intelektualrdagangan, perindustrian, investasi, dan hak kekayaan intelektual terdiri atas: subdirektorat perdagangan barang, pembangunan industri, dan investasi; subdirektorat perdagangan jasa, pembangunan, dan lingkungan hidup; subdirektorat pertanian dan komoditi; subdirektorat standardisasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa; dan subbagian tata usaha. subdirektorat perdagangan barang, pembangunan industri, dan investasidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perdagangan barang, pembangunan industri, dan investiapan perundingan dalam kerangka kerja samapembangunan industri, dan investasi terdiri atas: seksi perdagangan barang nonpertanian; seksi kerja sama pembangunan industri; seksi kawasan perdagangan bebas; dan seksi kerja sama investasi dan isu isu baru world trade organization. seksi perdagangan barang nonbarang nonpertanian dan produk teknologi informasi. seksi kerja sama pembangunan industrgembangan industri dalam kerangka badan pbb untuk kerja sama pengembangan kapasitas perindustrian undo) termasuk pemanfaatan dan alih teknologi, peningkatan daya saing tingkat global serta pengembangan industri berkelanjutan. seksi kawasan perdagangan bebawasan dan atau persetujuan perdagangan bebas. seksi kerja sama investasi dan isu isu baru world trademasalah investasi dalam rangka upaya peningkatan investasi asing indonesia serta menangani isu isu baru yang berkembang dalam kerangka wto termasuk fasilitasi perdagangan, transparansi, kebijakan persaingan usaha, serta pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. subdirektorat perdagangan jasa, pembangunan, dan lingkungan hidupcommittee trade and development united)dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perdagangan jasa pembangunan, daniapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengansubdirektorat perdagangan jasa, pembangunan, dan lingkungan hidup terdiri atas: seksi perdagangan jasa dan commerce; seksi kerja sama perdagangan, pembangunan, dan lingkungan hidup; seksi aksesi world trade organization dan kajian kebijakan perdagangan; dan seksi fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah, kelembagaan dan peningkatan kapasitas. seksi perdagangan jasa dan e commercee commerce. seksi kerja sama perdagangan, pembangunan, dandagangan multilateral dan pembangunan, baik dalam kerangka badan pbb untuk kerja sama perdagangan dan pembangunan united) maupun dalam kerangka wto serta menangani masalah keterkaitan antara perdagangan dengan isu lingkungan hidup dan isu isu terkait lainnya. seksi aksesi world trade organization dan kajian kebijakaksesi suatu negara menjadi anggota wto serta melakukan kajian kebijakan perdagangan negara negara anggota wto. seksi fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah, kelembagaan dan peningkatfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah umkm) dalam kerangka united dan undo serta menangani aspek aspek pengembangan kelembagaan, pemanfaatan bantuan wto bagi peningkatan kapasitas dan peningkatan koordinasi antarlembaga dalam rangka implementasi komitmen indonesia wto. subdirektorat pertanian dan komoditi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual bidang multilateral mengenaidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pertanian dan komoditiapan perundingan dalam kerangka kerja samasubdirektorat pertanian dan komoditi terdiri atas: seksi pertanian; seksi komoditi pangan dan perkebunan; seksi komoditi kehutanan dan pertambangan; dan seksi komoditi kelautan dan dana bersama komoditi. seksi . seksi komoditi panganproduksi pangan dan pengembangan komoditi perkebunan. seksi komoditi kehutanan dan pertamkehutanan dan pertambangan. seksi komoditi kelautan dan dana bersama komoditperikanan dan kerja sama komoditi terpadu dalam kerangka dana bersama komoditi. subdirektorat standardisasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat standardisasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengkeiapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedurdirektorat standardisasi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa terdiri atas: seksi standardisasi barang dan jasa; seksi penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan; seksi penanganan hambatan teknis perdagangan; dan seksi hak kekayaan intelektual. seksi standardisasi barang dan jaerapan standardisasi produk produk barang dan jasa. seksi penyelesaian sengketa dan pengamanyelesaian sengketa perdagangan bawah mekanisme penyelesaian sengketa wto dispute settlement body dsb) serta pengamanan perdagangan khususnya yang mengacu pada persetujuan tentang implementasi agreement the implementation article the general agreement tariffs and trade gate), persetujuan tentang subsidi dan tindakan tindakan imbalan agreement subsidy and countervailing measures asc) dan persetujuan tentang tindakan pengamanan agreement safeguard). seksi penanganan hambatan teknishambatan teknis terhadap perdagangan khususnya yang mengacu pada persetujuan tentang hambatan teknis perdagangan agreement technical barrier trade tbt) dan persetujuan tentang penerapan tindakan sanitasi dan phytosanitary agreement the application sanitasi and phytosanitary measures sps). seksi hak kekayaan intelektumasalah hak kekayaan intelektual dan pemanfaatannya bagi pembangunan, baik dalam kerangka council for trade related aspects intellectual property rights trips) wto maupun wipolaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal multilateral bidang yang terkait dengan isu isu sosial budaya dan organisasi internasional negara negara berkembdirektorat pembangunan sosial, badan badan khusus pbb, dan isu isu terkini; subdirektorat sosial budaya dan lembaga nonpemerintah; subdirektorat organisasi internasional negara berkembang subdirektorat organisasi internasional negara berkembang ii; dan subbagian tata usaha. subdirektorat pembangunan sosial, badan badan khusus pbb, dan isu isu terkinidan isu isu sains dan teknologi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pembangunan sosial, badan badan khusus pbb, dan isu isu terkiniapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur. subdirektorat pembangunan sosial, badan badan khusus pbb, dan isu isu terkini terdiri atas: seksi pembangunan sosial; seksi badan badan khusus pbb; seksi demokratisasi dan tata kepemerintahan; dan seksi isu isu sains dan teknologi seksi pembangunan sosikependudukan dan pembangunan forum majelis umum pbb, dewan ekonomi dan sosial, serta badan badan bawahannya. seksi badan badan khususyang ditangani oleh badan badan khusus pbb seperti international civil aviation organization icao), international maritime organization imo), international telecommunication union itu), dan inter parliamentary union ipu). seksi demokratisasi dan tata kepemerintah. seksi isu isu sainssains dan teknologi dalam kerangka pbb termasuk isu isu kloning dan angkasa luar. subdirektorat sosial budaya dan lembaga nonpemerintahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat sosial budaya dan lembaga nonpemerintiapan perundingan dalam kerangka kerja samausunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat sosial budaya dan lembaga nonpemerintah terdiri atas: seksi kesehatan global; seksi pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan; seksi ketenagakerjaan internasional; dan seksi lembaga antarnegara dan organisasi internasional nonpemerintah. seksi kesehakesehatan global. seksi pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisdidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan. seksi ketenagakerjatenagakerjaan internasional pada pbb dan badan khusus pbb. seksi lembaga antarnegara dan organisasi internasional nonpemerintberkaitan dengan masalah dan lembaga antarnegara dan organisasi internasional nonpemerintahfora gerakan non blok gnb) dan organisasi konferensi islam oki)penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kerja sama fora gnb dan okifora gnb dan okifora gnb dan oki. subdirektorat organisasi internasional negara berkembang terdiri atas: seksi politik organisasi konferensi islam; seksi ekonomi, sosial, dan budaya organisasi konferensi islam; seksi politik gerakan non blok; dan seksi ekonomi, sosial, dan budaya gerakan non blok. seksi politikoki. seksi ekonomi, sosial, dan budayaoki. seksi politik gerakan non blgnb. seksi ekonomi, sosial, dan budaya gerakan non blok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatangnbpenyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait kerja sama kelompok kelompok kelompok dan kerja sama selatan selatansubdirektorat organisasi internasional negara berkembang terdiri atas: seksi kelompok seksi kelompok seksi kelompok dan seksi kerja sama selatan selatan.rja sama selatandalam kerangka kerja sama selatan selatinformasi dan diplomasi publik bagian pertama kedudukan, tugas,; pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan diplomasi publik; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang informasi dan diplomasi publik; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang informasi dan diplomasi publik; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik; direktorat informasi dan media; direktorat diplomasi publik; direktorat keamanan diplomatik; dan direktorat kerja informasi dan diplomasi publikyusunan rencana dan program kerja, naskah, dan penghimpinformasi dan media direktorat informasi dan mediainformasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visualnyiapan perumuskoordinasi dan pelaksanamberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang diplomasi publikdan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat informasi dan media terdiri atas: subdirektorat berita; subdirektorat multimedia; subdirektorat data media; subdirektorat fasilitasi media massa; subdirektorat audiovisual dan penerbitan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat beritberisubdirektorat berita terdiri atas: seksi berita untuk perwakilan; seksi berita untuk instansi pemerintah; seksi transkripsi dan publikasi; dan seksi penyimpanan berita. seksi berita untuk perwakilan mempunyai tugas melakukan pengadaan bahan bahan informasi tentang isu isu yang berkembang dalam negeri, penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pembuatan berita yang menjadi perhatian internasional bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya serta kemanusiaan dan ham bagi perwakilan republik indonesia dengan mengacu pada kepentingan nasional indonesia. seksi berita untuk instansi pemerintah mempunyai tugas melakukan pemantauan perkembangan pemberitaan baik dari media nasional maupun internasional tentang indonesia dan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan berita berupa kliping atau kompilasi berita bagi keperluan internal kementerian luar negeri, kantor kepresidenan, dan instansi terkait lainnya. seksi transkripsi dan publikasi mempunyai tugas melakukan pengolahan hasil wawancara dan pernyataan pers menteri luar negeri, juru bicara kementerian luar negeri, dan pejabat tinggi kementerian luar negeri lainnya, pembuatan bahan bahan promosi bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata serta pengadaan buku buku referensi. seksi penyimpanan berita mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pencatatan kliping dan kompilasi berita, transkripsi, serta bahan bahan promosi. subdirektorat multidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat multimedmultimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs kementeriansubdirektorat multimedia terdiri atas: seksi olah info multilateral; seksi olah info regional; seksi olah info bilateral dan nasional; dan seksi pengelola jaringan teknologi informasi. seksi olah info multilatermultilateral. seksi olah info regregional. seksi olah info bilateral dan nasisu isu bilateral republik indonesia dan negara lain. seksi pengelola jaringan teknologi informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan peremajaan terhadap aspek teknis situs kementerian luar negeri. subdirektorat data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat data media menyelenggarakan fungsipenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat data media terdiri atas: seksi monitoring berita media asing; seksi analisis media massa; seksi data politik, keamanan, dan sosial budaya; dan seksi data ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. seksi monitoring berita media asing mempunyai tugas melakukan pemantauan pemberitaan media massa asing tentang indonesia dan penyusunan bahan bahan masukan bagi pimpinan kementerian luar negeri. seksi analisis media massa mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan analisis basis data tentang profil dan haluan media massa asing untuk keperluan rekomendasi liputan. seksi data politik, keamanan, dan sosial budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. seksi data ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. subdirektorat fasilitasi media massdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat fasilitasi media masspenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat fasilitasi media massa terdiri atas: seksi akreditasi media asing; seksi liputan media; seksi kerja sama intermedia; dan seksi media massa nasional. seksi akreditasi media asingbantu pengurusan akreditasi wartawan asing baik yang akan berkunjung indonesia maupun yang menjadi koresponden tetap indonesia. seksi liputan rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan liputan media massa tentang masalah kebijakan luar negeri. seksi kerja sama interfasilitasi kerja sama intermedia nasional dengan media asing. seksi media massa nasional mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam pelayanan wartawan nasional baik yang akan melakukan liputan luar negeri maupun yang menjadi koresponden tetap sementara luar negeri. subdirektorat audiovisual dan penerbitandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat audiovisual dan penerbipenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedursubdirektorat audiovisual dan penerbitan terdiri atas: seksi liputan dan pengolahan audiovisual; seksi penyimpanan dan penggandaan hasil audiovisual; dan seksi penerbitan. seksi liputan dan pengolahan audiovisual mempunyai tugas melakukan liputan, pemrosesan, dan pengolahan hasil liputan dokumentasi audiovisual bagi keperluan kementerian luar negeri, instansi terkait lainnya, dan perwakilan republik indonesia. seksi penyimpanan dan penggandaan hasil audiovisual mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan penggandaan hasil liputan audio visual. seksi penerbitan mempunyai tugas melakukan pencetakan dan publikasi hasil hasil liputan audiovisualnyiapan perumuskoordinasi dandan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat diplomasi publik terdiri atas: subdirektorat politik dan keamanan; subdirektorat ekonomi dan pembangunan; subdirektorat sosial dan budaya; subdirektorat isu isu aktual dan strategissubdirektorat politik dan keamanan terdiri atas: seksi politik; seksi keamanan; dan seksi hubungan antarlembaga pemerintah nonpemerintah. seksi politikolitikkeamakeamananpolitik dan keamanan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif indonesia. subdirektorat ekonomi dan pembanguekonomisubdirektorat ekonomi dan pembangunan terdiri atas: seksi ekonomi; seksi pembangunan; dan seksi hubungan antarlembaga pemerintah nonpemerintah. seksi ekonomiekonomipembanguembangunmengenai isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan pembangunan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif indonesia. subdirektorat sosial dan budayanyusunan programkoordinasi dan pelaksanaan programsubdirektorat sosial dan budaya terdiri atas: seksi sosial; seksi budaya; dan seksi hubungan antarlembaga pemerintah nonpemerintah. seksi sosiosialbudayabudayaosial dan budaya dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif indonesia. subdirektorat isu isu aktual dan strategisisu isu aktual dan strategissubdirektorat isu isu aktual dan strategis terdiri atas: seksi isu strategis kewilayahan; seksi isu strategis lokal; dan seksi hubungan antarlembaga pemerintah nonpemerintah. seksi isu strategis kewilayahkewilayahisu strategis loklokal yang menjadi perhatian internasionaltrategis kewilayahan dan lokal dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positifamanan diplomatik direktorat keamanan diplomatnyiapan perumuskoordinasi dan pelaksanadan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat keamanan diplomatik terdiri atas: subdirektorat pengamanan informasi; subdirektorat pengamanan personalia; subdirektorat kerja sama pengamanan dalam negeri; subdirektorat kerja sama pengamanan luar negeri; dan subbagian tata usaha. subdirektorat pengamanan informasinformasi politik dan keamanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengamanan informpolitik dan keamananpolitik dan keamanan. subdirektorat pengamanan informasi terdiri atas: seksi politik; dan seksi keamanan. seksi politikpolitik. seksi keamanankeamanan. subdirektorat pengamanan personaliapersonalia yang berada dalam dan luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengamanan personalpersonalia yang berada dalam dan luarpersonalia yang berada dalam dan luar negeri. subdirektorat pengamanan personalia terdiri atas: seksi dalam negeri; dan seksi luar negeri. seksi dalamkementerian luar negeri. seksi luar negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaanperwakilan ri. subdirektorat kerja sama pengamanan dalamdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama pengamanan dalam terdiri atas: seksi kerja sama internal; dan seksi kerja sama antarlembaga. seksi kerja sama internalan antarunit kerja kementerian luar negeri dan perwakilan bidang pengamanan. seksi kerja sama antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, bimbingan, dan pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi pemerintah terkait bidang pengamanan. subdirektorat kerja sama pengamanan luarlijen dan kerja sama pengamanan perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama pengamananlijen dan kerja sama pengamanan perwakilan lijen dan kerja sama pengamanan perwakilan ri. subdirektorat kerja sama pengamanan luar negeri terdiri atas: seksi kerja sama intelijen luar negeri; dan seksi kerja sama pengamanan perwakilan. seksi kerja sama intelijen luarengan instansi pemerintah terkait dalam rangka kerja sama intelijen dengan negara negara sahabat. seksi kerja sama pengamanan perwakilanpembuatan pedoman dan prosedur pengamankerja sama teknik direktorat kerja sama tekn. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kerja sama teknrja sama teknik terdiri atas: subdirektorat kerja sama teknik wilayah asia dan pasifik; subdirektorat kerja sama teknik wilayah amerika dan eropa; subdirektorat kerja sama teknik wilayah afrika dan timur tengah; subdirektorat kerja sama teknik organisasi internasional; dan subbagian tata usaha. subdirektorat kerja sama teknik wilayah asia dan pasifikuntuk wilayah asia tenggara, asia timur dan pasifik, asia tengah dan selatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama teknik wilayah asia. subdirektorat kerja sama teknik wilayah asia dan pasifik terdiri atas: seksi asia tenggara; seksi asia timur dan pasifik; dan seksi asia tengah dan selatan. seksi asia tenggaragara. seksi asia timur dan pasifikimur dan pasifik. seksi asia tengah dan selatanah dan selatan. subdirektorat kerja sama teknik wilayah amerika dan eropadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama teknik wilayahsubdirektorat kerja sama teknik wilayah amerika dan eropa terdiri atas: seksi amerika; seksi uni eropa; dan seksi non uni eropa. seksi amerikmerika. seksianggota uni eropa. seksi noneropa yang bukan anggota uni eropa. subdirektorat kerja sama teknik wilayah afrika dan timur tengahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama teknik wilayah afrika dan timur teng terdiri atas: seksi afrika barat dan selatan; seksi afrika tengah dan timur; dan seksi timur tengah. seksi afrika barat dan selatanfrika barat dan selatan. seksi afrika tengah dan timurafrika tengah dan timur. seksi timur tengahtimur tengah. subdirektorat kerja sama teknik organisasi internasionaldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerja sama teknik organisasi terdiri atas: seksi organisasi pbb; seksi organisasi non pbb global; dan seksi organisasi non pbb regional. seksi organisasi pbb. seksi organisasi non pbb globalglobal. seksi organisasi non pbb regional mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, regionalhukum dan perjanjian internasional bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional berada bawah dan bertanggung; pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan perjanjian internasional; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang hukum dan perjanjian internasional; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang hukum dan perjanjian internasional;; pemberian dukungan advokasi terkait kementerian luar negeri dan perwakilan republik indonesia; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional; direktorat hukum; direktorat perjanjian politik keamanan dan kewilayahan; dan direktorat perjanjian ekonomi dan sosial budaya,pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerjahukum dan perjanjian internasionalnaskah, dadata, kertas kerja, dan laporanhukum direktorat hukumlayanan hukum, pengkajian produk hukum, sosialisasi, dan publikasi produk hukumperumuskoordinasi dan pelaksanaukum terdiri atas: subdirektorat pelayanan hukum; subdirektorat pengkajian produk hukum; subdirektorat publikasi dan sosialisasi produk hukum; dan subbagian tata usaha. subdirektorat pelayanan hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat hukumelayanan hukum terdiri atas: seksi pelayanan hukum publik; seksi pelayanan hukum privat; dan seksi pelayanan hukum administrasi. seksi pelayanan hukum publikublik yang terkait dengan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. seksi pelayanan hukum privatrivat yang terkait dengan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. seksi pelayanan hukum administrasimempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat hukum bidang pengkajianngkajianterdiri atas: seksi pengkajian hukum publik; seksi pengkajian hukum privat; dan seksi pengkajian hukum administrasi. seksi pengkajian hukum publik mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum bidang hukum publik yang terkait dengan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. seksi pengkajian hukum privat mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum bidang hukum privat yang terkait dengan kementerian luar negeri dan perwakilan ri. seksi pengkajian hukum administrasi mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum bidang hukummempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat hukumublikasi dan sosialisasiterdiri atas: seksi publikasi dan sosialisasi produk hukum publik; seksi publikasi dan sosialisasi produk hukum privat; dan seksi publikasi dan sosialisasi produk hukum administrasi. seksi publikasi dan sosialisasi produk hukum publik mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum publikprivat mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum privatadministrasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum administrasi yang terkait dengan kementerian luar negeri dperjanjian politik keamanan dan kewilayahan direktorat perjanjian politik keamanan dan kewilayahanpolitik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perjanjian politik keamanan dwilayahan, dan kelautwilayahan, dan kelautwilayahan, dan kelautanwilayahan, dan kelautan; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat perjanjian politik keamanan dan kewilayahan terdiri atas: subdirektorat perjanjian politik dan keamanan; subdirektorat perjanjian kewilayahan; subdirektorat perjanjian kelautan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat perjanjian politik dan keamanpolitik dan keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia ham) serta kejahatan transnasional dan ekstradisi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perjanjian politik dan keaman. subdirektorat perjanjian politik dan keamanan terdiri atas: seksi hukum politik dan keamanan; seksi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia; dan seksi hukum kejahatan transnasional dan ekstradisi. seksi hukum politik dan keamanpolitik dan keamanan. seksi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusimanusiaan dan ham. seksi hukum kejahatan transnasional dan ekstradisjahatan transnasional dan ekstradisi. subdirektorat perjanjian kewilayahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perjanjimaupun multilatersubdirektorat perjanjian kewilayahan terdiri atas: seksi perbatasan darat; seksi perbatasan maritim; seksi hukum udara; dan seksi kerja sama perbatasan. seksi perbatasan daratdarat. seksi perbatasan maritimmaritim. seksi hukum udarudara. seksi kerja sama perbataswilayah perbatasan. subdirektorat perjanjian kelautdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perjanjian kelautsubdirektorat perjanjian kelautan terdiri atas: seksi penegakan kedaulatan laut; seksi organisasi kelautan internasional; dan seksi kerja sama pemanfaatan sumber daya laut. seksi penegakan kedaulatannegakan kedaulatan laut. seksi organisasi kelautan internasionalkelautan pada organisasi internasional. seksi kerja sama pemanfaatan sumber dayamanfaatan sumber daya lautrjanjian ekonomi dan sosial budaya direktorat perjanjian ekonomi dan sosial budayaekonomi, sosial, dan budaya serta pengelolaan naskah perjanjian internasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perjanjian ekonomi dan sosial budayaekonomi, sosial, dan budayaekonomi, sosial, dan budayaekonomi, sosial, dan budayaekonomi, sosial, dan budaya; pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat perjanjian ekonomi dan sosial budaya terdiri atas: subdirektorat perjanjian perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup; subdirektorat perjanjian kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan ketenagakerjaan; subdirektorat pengelolaan dan penyimpanan naskah perjanjian internasional; dan subbagian tata usaha. subdirektorat perjanjian perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hiduprdagangan, jasa ekonomi, investasi, dan keuangan serta lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perjanjian perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup. subdirektorat perjanjian perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup terdiri atas: seksi perdagangan; seksi jasa ekonomi; seksi investasi dan keuangan; dan seksi lingkungan hidup. seksi perdagdagangan. seksi jasa ekonomjasa ekonomi. seksi investasi dan keuinvestasi dan keuangan. seksi lingkungan hiduplingkungan hidup. subdirektorat perjanjian kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan ketenagakerjaankerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perjanjian kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan ketenagakerja. subdirektorat perjanjian kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan ketenagakerjaan terdiri atas: seksi kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan teknologi; seksi kerja sama sosial; seksi pendidikan dan kebudayaan; dan seksi ketenagakerjaan. seksi kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan teknologteknik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. seksi kerja sama sosialsosial. seksi pendidikan dan kebudayndidikan dan kebudayaan. seksi ketenagakerjtenagakerjaan. subdirektorat pengelolaan dan penyimpanan naskah perjanjian internasionalngelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional serta surat kuasa dan surat kepercayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengelolaan dan penyimpanan naskah perjanji, termasuk pembuatan surat kuasa (full powers), surat kepercayaan (credentials), dan piagam pengesahan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; dan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional. subdirektorat pengelolaan dan penyimpanan naskah perjanjian internasional terdiri atas: seksi pengelolaan naskah dan repositori perjanjian internasional; seksi pengelolaan naskah hukum internasional; seksi publikasi naskah perjanjian internasional; dan seksi penyimpanan naskah perjanjian internasional. seksi pengelolaan naskah dan repositori perjanjian internasional mempunyai tugas memelihara naskah perjanjian internasional dan memonitor status naskah perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan membuat salinan naskah resmi (certified true copy) serta mendaftarkannya pada perserikatan bangsa bangsa. seksi pengelolaan naskah hukum internasional mempunyai tugas mengolah dan membuat daftar perjanjian internasional yang disusun secara berkala dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional (treaty series). seksi publikasi naskah perjanjian internasional mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan memelihara pustaka dan bahan referensi serta melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi, baik secara kedinasan maupun pelayanan publik tentang hukum dan perjanjian internasional. seksi penyimpanan naskah perjanjian internasional mempunyai tugas menerima, mencatat, dan menyimpan naskah asli perjanjian internasional berikut pengesahannya serta membuat surat kuasa (full powers), surat kepercayaan (credentials), dan piagam pengesahprotokol dan konsuler bagian pertama kedudukan, tugas,; pelaksanaan kebijakan bidang protokol dan konsuler; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang protokol dan konsuler; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang protokol dan konsuler;dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal protokol dan konsuler; direktorat protokol; direktorat konsuler; direktorat fasilitas diplomatik;penyusunan rencana dan program kerja, perhimpunan perundang undangan, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usahaprotokol dan konsuleryusunan rencana dan program kerja, penyiapan naskah rancangan, dan menghimpun peraturan perundang undanganserta menyusun daftar urut diplomatik. bagian umumpengelolaan dokumen dan kearsipan; dan pembuatan dan pengiriman ucapan ucapan dari presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri, ucapan ucapan, dan kearsipan. bagian keempat direktorat protokol direktorat protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal protokol dan konsuler bidang protokol dalam hal pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa, dan tanda kehormatnyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bidang protokol; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bidang protokol; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang protokol; pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang protokol; dan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat protokol terdiri atas: subdirektorat pelayanan keprotokolan; subdirektorat upacara diplomatik; subdirektorat tamu asing; subdirektorat kunjungan; subdirektorat tanda jasa dan tanda kehormatan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat pelayanan keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat protokol bidang pelayanan keprotokolan baik kepada instansi pemerintah lembaga pusat maupun daerah dan perwakilan negara asing indonesia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pelayanan keprotokolpelayanan keprotokolan terdiri atas: seksi kunjungan kehormatan; seksi perwakilan asing; seksi kementerian dan lembaga negara; dan seksi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian. seksi kunjungan kehormmengenai kunjungan tamu negara. seksi perwakilan asirwakilan asing termasuk penggunaan fasilitas vip room bandar udara. seksi kementerian dan lembagkementerian dan lembaga negara. seksi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nonkementeupacara diplomaupacara diplomatikkenegaraan dan resmi lainnyakenegaraan dan resmi lainnyangangkutan, dan perlengkapan yang diperlukkenegaraan dan resmi lainnya. subdirektorat tamu asing tammemberikan fasilitas lainnyakunjkunjungan terdiri atas: seksi persiapan; seksi logistik; seksi acara; dan seksi jamulaksanaan kunjunganfasilitas bagi kunjungan dan memberikan bintang tanda jasa dan cindera matadan upacara yang berhubungan dengan kunjungyang berhubungan dengan kunjungan. subdirektorat tanda jasa dan tanda kehormatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat protokol bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat tanda jasa dan tanda kehormtanda jasa dan tanda kehormatan terdiri atas: seksi persiapan; seksi pengusulan; dan seksi perizinngaturan pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan. seksi pengusugusulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah kepada warga negara asing. seksi perizonsuler direktorat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat konsuleronsuler terdiri atas: subdirektorat paspor; subdirektorat visa dan tenaga ahli asing; subdirektorat perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali; subdirektorat perizinan penerbangan, perkapalan, dan legalisasi; subdirektorat jasa konsuler warga negara asing; dan subbagian tata usaha. subdirektorat paspor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat konsule. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat paspordan pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat surat perjalanan. subdirektorat paspor terdiri atas: seksi amerika dan eropa; seksi asia pasifik dan afrika; dan seksi pendataandataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat surat perjalanan. subdirektorat visa dan tenaga ahli asingvisa dan tenaga ahlivisa dan tenaga ahli asing terdiri atas: seksi amerika dan eropa; seksi asia pasifik dan afrika; dan seksi tenaga ahli asing dansia pasifik dan afrika. seksi tenaga ahli asingtenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah serta pejabat dari organisasi internasional. subdirektorat perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembaltinggal, keluar, dan masuk kembaltinggal, keluar, dan masuk kembali terdiri atas: seksi amerika dan eropa; seksi asia pasifik dan afrika; dan seksiorganisasi internasional termasuk pemegang surat jalan laksana paspor pbb. subdirektorat perizinan penerbangan, perkapalan, dan legalisaspenerbangan, perkapalan, dan legalispenerbangan, perkapalan, dan legalisasi terdiri atas: seksi penerbangan; seksi perkapalan; dan seksi legalisasi. seksi penernerbangan asing indonesia dan penerbangan indonesia luar negeri. seksi perkaparkapalan asing indonesia serta perkapalan laut indonesia luar negeri. seksi legalisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat konsuler bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah indonesia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat jasa konsuler warga negarakoordinasi dan pelaksanapenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah indonesia; dan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang jasa konsuler, pendataan,amerika, eropa, dan organisasi internasional; seksi asia pasifik; dan seksi afrika dan timur tengah. seksi amerika, eropa,merika, eropa, dan organisasi internasional indonesia. seksisia pasifik indonesia. seksi afrika danfrika dan timur tengahfasilitas diplomatik direktorat fasilitas diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal protokol dan konsuleserta perizinan, bangunan, dan pengawasan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat fasilitas diplomatrekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporandan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat fasilitas diplomatik terdiri atas: subdirektorat fasilitas kendaraan bermotor dan barang; subdirektorat fasilitas perpajakan dan prasarana; subdirektorat pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, dan akreditasi; subdirektorat perizinan, bangunan, dan pengawasan; dan subbagian tata usaha. subdirektorat fasilitas kendaraan bermotor dan barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat fasilitas diplomatik bidang pengawasan terhadap fasilitas kendaraan bermotor dan barang,kendaraan bermotor dan barang menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran,pengeluaran dan pembebasan bea cukai fasilitas kendaraan bermotor dan barang, pengawasan terhadap,subdirektorat fasilitas kendaraan bermotor dan barang terdiri atas:; dan seksi kendaraan bermotor dan barang wilayah amerika dan eropa dan organisasi internasional non pbb.. seksi kendaraan bermotor dan barangmerika dan eropa dan organisasi internasional non pbb. subdirektorat fasilitas perpajakan dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat fasilitas diplomatikperpajakan dan prasarmberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporansubdirektorat fasilitas perpajakan dan prasarana terdiri atas: seksi fasilitas perpajakan dan prasarana wilayah asia pasifik dan afrika serta organisasi internasional pbb; dan seksi fasilitas perpajakan dan prasarana wilayah amerika dan eropa serta organisasi internasional non pbb. seksi pajak dan prasaranasia pasifik dan afrika dan organisasi internasional pbb. seksi pajak dan prasaranamerika dan eropa dan organisasi internasional non pbb. subdirektorat pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah dan akreditasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat fasilitas diplomatik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah dan akreditasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis dikoordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknispenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedurdan pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporansubdirektorat pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah dan akreditasi terdiri atas: seksi pendaftaran dan kartu tanda pengenal card); dan seksi fasilitas kunjungan daerah dan akreditasi. seksi pendaftaran dan kartu tanda pengenal card) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, rekomendasi, dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis mengenaimbuatan kartu pengenal diri untuk pejabat perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya. seksi kunjungan daerah dan akrediunjungan daerah oleh pejabat perwakilan negara asing dan organisasi internasional seronsul jenderal, konsul, atase pertahanan, dan konsul kehormatan. subdirektorat perizinan, bangunan, dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat fasilitas diplomatik dan perizinan renovasi bangunan perwakilan negara asing dan organisasi internasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perizinan, bangunan, dan pengawasan menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunkoordinasi dan pelaksanapenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, dan pengawasan terdiri atas; seksi perizinan dan bangunan; dan seksi pengawasan, pengaduan, dan analisa. seksi perizinan dan dan rekomendasirizinan terhadap pembelian penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan. seksi pengawasan, pengaduan, dan analimengenai pengawasan atas pemberian fasilitas diplomatik kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional serta pengaduan dan gangguan keamanan terhadap perwakilan negara asing dan organisasi internasional dan memberikan analisamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal protokol dan konsule. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumuskoordinasi dan pelaksanarundingan dalam rangkadan pelaksanaan administrasi direktorat. direktorat perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia terdiri atas: subdirektorat perlindungan warga negara dan badan hukum indonesia luar negeri; subdirektorat perlindungan warga negara indonesia indonesia; subdirektorat pengawasan kekonsuleran; subdirektorat bantuan sosial dan repatriasi warga negara indonesia; dan subbagian tata usaha. subdirektorat perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeridan badan hukum indonesiakoordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknispenyiapanperlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri terdiri atas: seksi perdata; seksi pidana; dan seksi tata negardan badan hukum indonesia luar negeridan badan hukum indonesia luar negeri. seksi tattata negara kepada warga negara indonesia luar negeri. subdirektorat perlindungan warga negara indonesikoordinasi dan pelaksanadansubdirektorat perlindungan warga negara indonesia indonesia terdiri atas: seksi perdata; dan seksi pidanindonesiaindonesia. subdirektorat pengawasan kekonsulerannyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengawasan kekonsulerkoordinasi dan pelaksanapenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran; dan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran. subdirektorat pengawasan kekonsuleran terdiri atas: seksi penyiapan pengawasan; seksi pelaksanaan pengawasan; dan seksi analisis dan evaluasi. seksi penyiapbahan pengawasan kekonsuleran. seksi pelaksanalaksanaan pengawasan kekonsuleran. seksi analisis dan evalunalisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kekonsuleran. subdirektorat bantuan sosial dan repatriasi warga negar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat bantuan sosial dan repatriasi warga negar; dan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan. subdirektorat bantuan sosial dan repatriasi warga negara indonesia terdiri atas: seksi bantuan kemanusiaan; seksi deportasi; dan seksi repatriasi. seksibantuan kemanusiaan kepada warga negara indonesia yang terlantar luar negeri. seksi debermasalah luar negeri. seksi repatriyang terlantar luar negeri. subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi direktorat. bab x;lingkungan kementerian luar negeri;wilayah inspektorat wilayah ii; inspektorat wilayah iii; dan inspektorat wilayahsebagian tugas inspektorat jenderal bidang perencanaan dan program kerja, peraturan perundang undangan dan kertas kerja, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata perbuatan dan dokumentasi, keuangan, serta laporan dan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnyadan program kerja pengawasan; pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan; pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang undangan bidang pengawasan; pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan; pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pengawasan masyarakat; penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada instansi terkait; penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata perbuatan dan dokumentasi, serta pengelolaan keuangan. sekretariat inspektorat jenderal terdiri atas: bagian data, program, dan perundang undangan; bagian umum; bagian keuangan; bagian laporan dan analisis dan bagian laporan dan analisis ii. bagian data, program, dan perundang undrencana dan program kerja, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang undangan bidang pengawasan, penyusunan norma kebijakan pengawasan serta pengumpulan data dan penyusunan kertas kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian data, program, dan perundang undangan menyelenggarakan fungsi: koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya; koordinasi dalam penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang undangan bidang pengawasan; koordinasi dalam penyusunan norma kebijakan pengawasan; dan koordinasi dalam pengumpulan data dan penyusunan kertas kerja. bagian data, program, dan perundang undangan terdiri atas: subbagian penyusunan rencana dan evaluasi program; subbagian peraturan perundang undangan; dan subbagian data dan kertas kerja. subbagian penyusunan rencana dan evaluasi program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta evaluasi pelaksanaannya. subbagian peraturan perundang undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang undangan serta penyusunan norma kebijakan bidang pengawasan. subbagian data dan kertas kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan kertas kerja. bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat inspektorat jenderal bidang administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata perbuatan, dan dokumentdministrasi kepegawaian; pengurusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; pencatatan dan pelaporan barang milik negara; pengurusan tata perbuatan; dan pendokumentasian dan kearsipan. bagian umum terdiri atas: subbagian kepegawaian; subbagian rumah tangga dan perlengkapan; dan subbagian tata perbuatan dan dokumentasi. subbagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian. subbagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban, serta menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, mencatat, melaporkan dan melaksanakan pemeliharaan barang milik negara. subbagian tata perbuatan dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengurusan tata perbuatan, perpustakaan, pengelolaan dokumen, dan arsip. bagian keuanggaran, perbendaharaan, dan pertanggungjawabpertanggungjawaban anggaran; dan penyusunan laporan keuangan. bagian keuangan terdiri atas: subbagian anggaran; dan subbagian perbendaharaan. subbagian anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, melaksanakan perhitungan anggaran dan menyusun laporan keuangan. subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaransia timur, asia selatan dan tengah, eropa barat, eropa tengah dan timur, serta satuan kerjahukum dan perjanjian internasional,meriksa keuangkerja sama asean dan perwakilan bandar seri begawan, bangkok, beijing, dili, hanoi, manila, phnom penh, pyongyang, seoul, singapura, tokyo, vientiane, putri asean, davao city, guangzhou, chi minh city, hong kong, osaka, sengkalsia pasifik dan afrika, badan pengkajian dan pengembangan kebijakan serta perwakilan colombo, dhaka, islamabad, kabul, new delhi, tashkent, astana, baku, karachi, mumbai, kuala lumpur, yangon, johor bahru, kota kinabalu, kuching, penang, tawaumerika dan eropa serta perwakilan berlin, bern, brussels, den haag, lisbon, london, madrid, paris, roma, vatikan, wina, putri jenewa, frankfurt, hamburg, marseillemultilateral, direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional serta perwakilan beograd, bratislava, bucharest, budapest, kyiv, moscow, praha, sofia, warsawa, sarajevo, zagreb, athena, helsinki, copenhagen, oslo, stockholmfrika, timur tengah, pasifik, amerika utara dan tengah, amerika selatan dan karibia, serta satuan kerja sekretariat jendpusat pendidikan dan latihan, dan pusat komunikasingawasan keuangan dan pembanguninspektorat jenderal dan perwakilan abu dhabi, amman, beirut, cairo, damascus, doha, kuwait city, riyadh, sana a, panama, muscat, dubai, jeddah, tehran, ankarsekretariat jenderal dan perwakilan abuja, addis baba, antananarivo, dakar, dar salaam, parade, nairobi, pretoria, windhoek, mapsto, cape town, alger, khartoum, rabat, tripoli, tunisinformasi dan diplomasi publik, pusat pendidikan dan latihan serta perwakilan bogota, brasilia df, buenos aires, caracas, havana, lima, paramaribo, santiago, quito, canberra, wellington, darwin, melbourne, perth, sydneyprotokol dan konsuler, pusat komunikasi dan perwakilan mexico city, ottawa, washington dc, putri new york, panama city, chicago, houston, los angeles, kjri new york, san francisco, toronto, vancouver, port moresby, suka, norma, animo. bagian keempatasia timur, asia selatan dan tengah serta satuan kerja direktorat jenderal asia pasifik dan afrika, direktorat jenderal kerja sama aseandan pelaksanaan administrasieropa barat, eropa tengah dan timur serta satuan kerja direktorat jenderal amerika dan eropa, direktorat jenderal multilateral, di; dan pelaksanaan administrasiiii yang meliputi perwakilan wilayah afrika, timur tengah, dan satuan kerjanorma kebijakan pengawasan wilayah iii; pelaksanaan pengawasan intern wilayah iii; dan pelaksanaan administrasipasifik, amerika utara dan tengah, amerika selatan dan karibia, serta satuan kerjalatihan, serta pusat komunikasivv; dan pelaksanaan administrasi inspektorat wilayah iv. bagian kedelapan kelompok jabatan fungsional masing masing inspektorat wilayah membawahi kelompok jabatan fungsional auditor. kelompok jabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari auditor ahli dan auditor terampil. auditor ahli dan auditor terampil mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. jumlah auditor ahli dan auditor terampil pada setiap inspektorat wilayah ditetapkan oleh inspektur jenderal. bab xiii badan pengkajian dan pengembangan kebijakan bagian pertama kedudukan, tugas, bada; pelaksanaan pengkajian dan pengembangan bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;; dan pelaksanaan administrasi badan pengkajian dan pengembangan kebijakan. bagian kedua susunan organisasi badan pengkajian dan pengembangan kebijakan terdiri atas: sekretariat badan pengkajian dan pengembangan kebijakan; pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan asia pasifik dan afrika; pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan amerika dan eropa; dan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasionmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengkajian dan pengembangan kebijakan bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, penyusunan data kajian, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat badan pengkajian dan pengembangan kebijakan menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, data kajian, rencana, program kerja, evaluasi, dan laporan badan pengkajian dan pengembangan kebijakan; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga badan pengkajian dan pengembangan kebijakan; dan pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi, dan penerbitterdiri atas: bagian tata usaha; bagian umum; bagian keuangan; dan bagian perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan. bagian tata usahatata usaha, penyusunan rencana, program kerja, penyusunan laporan dan data kajkerja; penyiapan naskah laporan; penataan perbuatan dan kawat; dan pengelolaan arsip. pengelolaan dan penyusunan data kajian; bagian tata usaha terdiri atas: subbagian penyediaan data; subbagian perbuatan, kawat, dan arsip; dan subbagian penyediaan data khusus. subbagian penyediaan data mempunyai tugas melakukan penyiapan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta naskah laporan. subbagian perbuatan, kawat, dan arsip mempunyai tugas melakukan pengurusan perbuatan, kawat, dan arsip. subbagian penyediaan data khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan data kajian sesuai penugasan yang diberikan oleh kepala badan. bagian umumkepegawaian, perlengka. subbagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan. subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kerumahtanggaan. bagian keuanganggaran, perbendaharaan, dan perhitungperpustakaan, dokumentasi, dan penerbitpengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai politik dan hubungan luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan menyelenggarakan fungsi: pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; dan penerbitan hasil kajian dan karya tulis kementerian luar negeri. bagian perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan terdiri atas: subbagian perpustakaan; subbagian dokumentasi; dan subbagian penerbitan subbagian perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan. subbagian dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi. subbagian penerbitan mempunyai tugas melakukan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai politik dan hubungan luar negersia pasifik dan afrik, timur tengah, dan afrika; dan pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasipasifik; bidang timur tengah; bidang afrika; dan kelompok jabatan fungsional. bidang asia pasifikteknis politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan asia pasifik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang asia pasifik. bidang asia pasifik terdiri atas: subbidang wilayah asia timur dan pasifik; subbidang wilayah asia selatan dan tengah; dan subbidang kerja sama asean dan intrakawasan. subbidang wilayah asia timur dan pasifiimur dan pasifik. subbidang wilayah asiselatan dan asia tengah. subbidang kerja sama aseenggara, khususnya negara anggota asean; serta terhadap kerja sama intrakawasan, termasuk apec dan arsitektur regional. bidang timur tengahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang timur tengahtimur tengahbidang timur tengah terdiri atas: subbidang wilayah asia barat dan arab maghrib; dan subbidang wilayah arab kawasan teluk. subbidang wilayah asia barat dan arab maghribarat dan arab maghrib. subbidang wilayah arab kawasan teluarab kawasan teluk dan gulf cooperation council gcc). bidang afafrika. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang afffrika. bidang afrika terdiri atas: subbidang wilayah afrika selatan dan tengah; dan subbidang wilayah afrika barat dan timur. subbidang wilayah afrikselatan dan tengah. subbidang wilayah afrika barat dan timurbarat dan timurmerika dan eroppusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan amerika dan eropa terdiri atas: bidang amerika; bidang eropa bidang eropa ii; dan kelompok jabatan fungsional. bidang ame. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ameame. bidang amerikamerika utara dan tengah yang meliputi kanada, amerika serikat, dan meksiko serta panama, costa rica, guatemala, honduras, nicaragua, salvador, dan belizemerika selatan dan karibia yang meliputi brazil, argentina, chile, kolombia, venezuela, ekuador, peru, bolivia, paraguay, uruguay, suriname, dan guyana serta kuba, persemakmuran bahamas, jamaika, trinidad tobago, haiti, st. vincent grenadines, persemakmuran dominika, dan st. lucutara nordic) dan balkan serta eropa tengah dan timur. bidang eroputara nordic) dan balkan yang meliputi norwegia, islandia, swedia, latvia, finlandia, estonia, denmark, lithuania, bulgaria, albania, rumania, moldova, dan serbitengah, yang meliputi turki dan austria, serta eropa timur yang meliputi rusia, belarusian, polandia, ceko, slovakia, ukraina, georgia, armenia, hongaria, bosnia, macedonia, dan kroasbarat dan eropa selatan, serta terhadap kerja sama intrakawasan amerika dan eropanyusunan rancang. bidang eropa terdiri atas: subbidang wilayah subbidang wilayah ii; dan subbidang kerja sama intrakawasan amerika dan eropbarat yang meliputi perancis, jerman, inggris, belanda, belgia, dan swissselatan yang meliputi spanyol, italia, yunani, portugal, dan vatikan. subbidang kerja sama intrakawasan amerika dan eropa mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan mengenai kerja sama intrakawasan sejalan dengan dinamika perkembangan arsitektur regional terkait dengan lembaga lembaga serta organisasi regional kawasan amerika, seperti: oas organization american state), bafta north american free trade area), carioca caribbean community), mealac forum for east asia latin america cooperation), mercusuar mercado com n del sur), dan unsur uni n nations suramericanas); dan kawasan eropa, seperti: uni eropa, nato, osce, dan uni mediterania serta lembaga lembaga dan organisasi regional kawasan eropa timur, eropa tengah, dan eropa utara yang meliputi commonwealth independent states cis), collective security treaty organization sto), eurasian economic community eur ec), committee eastern europe and russia nato (chern), central european initiative within (cei eu), organization for security and co operation europe osce), dan arctic council. bagian keenam pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasional pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasionaldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasionalkoordinasi, perancangan, danpusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasional terdiri atas: bidang organisasi internasional pbb; bidang organisasi internasional non pbb; dan kelompok jabatan fungsional. bidang organisasi internasionalpbb. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang organisasi internasionalkoordinasi dan pelaksanaan program. bidang organisasi internasional pbb terdiri atas: subbidang organ organ utama pbb dan badan badan khusus pbb; subbidang keamanan dan perlucutan senjata; subbidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan subbidang ham dan kemanusiaan. subbidang organ organ utama pbb dan badan badan khusus pb organ utama dan badan badan khusus pbb. subbidang keamanan dan perlucutan senjatakeamanan internasional dan perlucutan senjata. subbidang ekonomi, keuangan, dan pembangunpembangunan ekonomi forum pbb serta komite pembangunan berkelanjutan. subbidang ham dan kemanusiaisu isu ham dan kemanusiaan. bidang organisasi internasional nonnon pbb. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang organisasi internasional non. bidang organisasi internasional non pbb terdiri atas: subbidang organisasi antarpemerintah negara berkembang; subbidang organisasi ekonomi, keuangan, dan pembangunan antarpemerintah; dan subbidang organisasi nonpemerintah dan keanggotaan pada lembaga internasional. subbidang organisasi antarpemerintah negara berkembangantarpemerintah negara berkembang, diantaranya oki, gnb, dan wife. subbidang organisasi ekonomi, keuangan, dan pembangunan antarpemerintlingkup global antarpemerintah, diantaranya oecd, imf, dan world bank. subbidang organisasi nonpemerintah dan keanggotaan pada lembaga internasionalnonpemerintah, serta terhadap masalah kontribusi dan keanggotaan pada lembaga organisasi internasional. bab xivsebagian tugas kementerian luar negeri bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural dan program, dan struktural;pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan pelaksanaan administrasi pusat pendidikan dan pelatihan. pusat pendidikan dan pelatihan terdiri atas: bidang perencanaan dan evaluasi; bidang pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis; bidang pendidikan dan pelatihan struktural dan kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan; bagian tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. bidang perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,evaluasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana dan program sertadan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, monitoringrencanaan dan evaluasi terdiri atas: subbidang perencanaan; dan subbidang evaluasi; subbidang perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program sertasubbidang evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pemberian bimbingan teknis dan evaluasindidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis; dan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis; bidang pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis terdiri atas: subbidang pendidikan dan pelatihan komunikasi; subbidang pendidikan dan pelatihan bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan; dan subbidang pendidikan dan pelatihan bahasa dan teknis. subbidang pendidikan dan pelatihan komunikasikomunikasi. subbidang pendidikan dan pelatihan bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilanendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan. subbidang pendidikan dan pelatihan bahasa dan teknisahasa, urusan pembekalan, orientasi dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya baik bagi para pegawai maupun para diplomat asing, serta pengelolaan laboratorium bahasa dan komputer. bidang pendidikan dan pelatihan struktural dan kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural,dan lembaga lembaga swasta lainnya dan tugas belajar serta penyiapan bahan pembinaan sekolah indonesia luar negerikerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural; penyiapan bahandan penyiapan bahan pembinaan sekolah indonesia luar negeri. bidang pendidikan dan pelatihan struktural dan kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan terdiri atas: subbidang pendidikan dan pelatihan struktural; subbidang kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan dan tugas belajar; dan subbidang sekolah indonesia luar negeri. subbidang pendidikan dan pelatihan strukturalstruktural. subbidang kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan dan tugas belajar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan antara pusat pendidikan dan pelatihan kementerian luar negeri dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga swasta lainnya, baik yang berkedudukan indonesia maupun luar negeri serta penyiapan pengusahaan dan penyaluran beasiswa bagi pengembangan pegawai kementerian luar negeri, keperluan administrasi dan pemantauan pelaksanaan tugas belajar pegawai kementerian luar negeri. subbidang sekolah indonesia luar negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan sekolah sekolah indonesia luar negeri lingkungan perwakilan dan persiapan pengiriman tenaga tenaga pengajar dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan sekolah sekolah tersebut yang juga berfungsi sebagai salah satu lembaga yang membantu memperkenalkan budaya dan citra indonesia luar negeri. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pelaporan kegiatan, dan perpustakaan pusat pendidikan dan pelatiadministrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan kerumahtanggaan pusat pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan pelaporan kegiatan pusat pendidikan dan pelatihan; dan pengelolaan perpustakaan pusat pendidikan dan pelatihan. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian umum; subbagian keuangan; dan subbagian pelaporan dan perpustakaan. subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan pusat pendidikan dan pelatihan. subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan pusat pendidikan dan pelatihan. subbagian pelaporan dan perpustakaan mempunyai tugas penyusunan pelaporan kegiatan pusat pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan perpustakaan lingkungan pusat pendidikan dan pelatihan. bab pusat komunikasi pusat komunikasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris jenderal. pusat komunikasi dipimpin oleh kepala pusat. pusat komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kementerian luar negeri bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi kementerian luar negeri dan perwakilan ri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat komunikasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan persandian, komunikasi, dan sistem informasi; pelaksanaan pemberitaan lingkungan kementerian luar negeri dan koordinasi program pemberitaan instansi lainnya dari dan perwakilan ri; pelaksanaan pengamanan pemberitaan lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan pengoperasian, pemberian pelayanan penggunaan sarana komunikasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta supervisi dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi; pelaksanaan pengembangan perangkat teknologi informasi; dan pelaksanaan administrasi pusat komunikasi. pusat komunikasi terdiri atas: bidang persandian dan telekomunikasi; bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi; bidang pengamanan dan pemeliharaan; bagian tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. bidang persandian dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pusat komunikasi bidang pembinaan dan pelaksanaan sistem persandian kementerian luar negeri dan perwakilan serta pendistribusian, transmisi, dan dokumentasi berita. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang persandian dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan operasional bidang pemberitaan dan persandian lingkungan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberitaan dan persandian; pelaksanaan distribusi dan transmisi pemberitaan; penyelenggaraan pemantauan lalu lintas berita, dokumentasi serta pembuatan statistik dan pelaporan; dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian administrasi dan teknis telekomunikasi. bidang persandian dan telekomunikasi terdiri atas: subbidang distribusi; dan subbidang dokumentasi berita. subbidang distribusi mempunyai tugas melakukan distribusi dan transmisi berita lingkungan kementerian luar negeri, perwakilan ri, dan instansi pemerintah lainnya. subbidang dokumentasi berita mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengendalian lalu lintas pemberitaan. bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pusat komunikasi bidang pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telepon lingkungan kementerian luar negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan koordinasi pembangunan sistem informasi kementerian luar negeri; pengembangan dan pelaksanaan pembangunan sistem jaringan komputer kementerian luar negeri; pelaksanaan urusan perangkat keras dan lunak serta sistem jaringan komputer kementerian luar negeri; pengawasan dan pelayanan fasilitas teknologi informasi kementerian luar negeri; dan pelaksanaan urusan jaringan dan sistem telepon kementerian luar negeri. bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi terdiri atas: subbidang jaringan dan aplikasi sistem informasi; dan subbidang sistem dan jaringan telepon. subbidang jaringan dan aplikasi sistem informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan komputer dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi sistem informasi kementerian luar negeri. subbidang sistem dan jaringan telepon mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan telepon kementerian luar negeri. bidang pengamanan dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pusat komunikasi bidang kebijakan teknis pengamanan, pengembangan teknologi sistem persandian kementerian luar negeri dan perwakilan serta pemeliharaan sarana persandian dan telekomunikasilaksanaan pengamanan fisik, personil dan materil persandian dan telekomunikasi kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan pembuatan standardisasi pengamanan, persandian, dan telekomunikasi yang digunakan kementerian luar negeri dan perwakilan ri; pelaksanaan urusan sarana dan prasarana persandian serta telekomunikasi; dan pelaksanaan pemeliharaan sarana materil persandian dan telekomunikasi. bidang pengamanan dan pemeliharaan terdiri atas: subbidang pengamanan; dan subbidang pemeliharaan. subbidang pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik, materil, personil, komunikasi, dan persandian lingkungan pusat komunikasi kementerian luar negeri serta pengawasan pelaksanaan pengamanan komunikasi dan persandian perwakilan ri. subbidang pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana komunikasi, persandian, dan sarana peralatan penunjang lainnya serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana komunikasi dan persandian perwakilan ri. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pusat komunikasi bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga pusat komunikdan program kerja pusat komunikasi; pelaksanaan urusan kesekretariatan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pusat komunikasi; pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga pusat komunikasi; dan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran pusat komunikasi. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian kepegawaian; subbagian keuangan; dan subbagian rumah tangga. subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, dan gaji pegawai. subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kerumahtanggaan pusat komunikasi. bab xvi staf ahlib xvii unit pelaksana teknis lingkungan kementerian luar negeri terdapat unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu kementerian luar negeriluareselon, pengangkatan, dan pemberhentian wakil menteri,xix kelompok jabatan fungsional lingkungan kementerian luar negeripimpinan satuan organisasi atasannya setingkat eselon lingkungan kementerian luar negerilingkungan kementerian luar negeri dapat dibentuk jabatan fungsional diplomat; kelompok jabatan fungsional diplomat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri luar negeri. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan jabatan fungsional lingkungan kementerian luar negeluar negeri serta dengan instansi lain luar kementerian luar negerluar negepada bawahan masing masing wajib mengadakan rapat berkala. bab xxiluar negeri dapat membentuk unit pengendalian krisis upk) sesuai kebutuhan. bab xxii ketentuan penutup peraturan menteri luar negeri ini disertai dengan lampiran tentang bagan susunan organisasi kementerian luar negerluar negeriluar negeri ini mulai berlaku: peraturan menteri luar negeri nomor a ot viii tahun tentang organisasi dan tata kerja kementerian luar negeri; peraturan menteri luar negeri nomor a ot i tahun tentang perubahanan peraturan menteri luar negeri nomor a ot i tahun tentang perubahan kedua pedoman sakit perwakilan rencana strategis renstra) komponen renstra perwakilan kondisi umum kondisi umum merupakan narasi singkat terkait nilai strategis organisasi, kemajuan, dan potensi organisasi (maksimum halaman) sebagai pengantar kepada analisis slot. komponen yang terdapat dalam kondisi unum mencakup: capaian signifikan dengan mengacu pada indikator kinerja berorientasi outcome selama tahun terakhir, seperti kesepakatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral: peningkatan tti, perlindungan wnl dan soft power diplomacy. kemajuan perwakilan dalam menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang ada, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan hubungan kerja sama indonesia dengan negara akreditasi dan organisasi internasional. cc. proyeksi keadaan yang akan dihadapi dalam periode renstra tahun depan sebagai dasar perumusan analisis slot. analisis slot analisis slot merupakan identifikasi atau evaluasi atas kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) untuk menentukan atau memformulasikan kementerian luar negeri strategi organisasi kedepan (maksimum halaman). analisis slot juga perlu memanalisis slot dapat disajikan dalamcontoh format. sebagai berikut: internal (analisisinteraal dalam kontrol organisasi) strengths weaknesses keunggulan organisasi dalamsumbardaya, keterbatasan kekurangan sumber ramalan kiri4 kompetensi. kemampuan, daya. skill, kapabilitas, falcon kualitas reputasi, dll support barrier opportunities threats peluang dan potensi yang berasal dari sinar potensi mean dari kemitraan kerja sama, adanya inovasi, dll. ## eksternal (analisis eksternal luar kontrolorganisasi) note: strengths keunggulan organisasi perwakilan dalam . weakness kapabilitas perwakilan ri, dll opportunities :dari luar organisasi perwakilan misalnya. threats organisasi perwakilan visi visi merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaaan dan karakteristik yang ingin dicapai jauh masa mendatang oleh suatu organisasi. visi perwakilan selaras dengan visi kementerian luar negeri. visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan perwakilan ri, visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh perwakilan ri, visi ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami, kementerian luar negeri men disamping sasaran strategis tersebut, perwakilan juga dapat menambahkan sasaran strategis pendukung untuk mengukur pencapaian kinerja yang bersifat dukungan administratif yang sejalan dengan sasaran strategis kemlu meningkatnya kapasitas organisasi, tata kelola, dan kompetensi sdm kemlu berbasis teknologi informasi , dengan rumusan sebagai berikut meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel sasaran indikator hunger strategis kinerja utama tea meningkatnya nilai hasil penerapan evaluasi manajemen akuntabilitas kinerja dan kinerja instansi anggaran yang pemerintah akuntabel skip) perwakilan yang dilakukan itjen dan bpo persentase realisasi anggaran sp2d) terhadap alokasi dipa perwakilan matriks lampiran renstra perwakilan lampiran matriks arah kebijakan dan strategi perwakilan memilih arah kebijakan dan strategi kemlu yang menjadi amanah dan tugas fungsi perwakilan untuk selanjutnya dirumuskan sebagai strategi perwakilan. rumusan arah kebijakan dan strategi dapat dilihat pada bab il2 renstra kemlu strategi merupakan rencana atau cara langkah tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal slot) yang mempengaruhi kinerja perwakilan ri. berikut adalah contoh strategi kemlu yang diturunkan menjadi strategi perwakilan ri: kebijakan strategi kemlu strategi perwakilan kemlu peningkatan memperluas dan meningkatkan promosi diplomasi meningkatkan akses tti dengan melibatkan ekonomi pasar bagi produk partisipasi aktif pelaku barang dan jasa usaha indonesia dan indonesia, serta negara akreditasi meningkatkan arus investasi, dan pariwisata indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak.adil. memperkuat diplomasi mengembangkan indonesia pada pasar jejaring bisnis dan prospektif market intelligent produk indonesia negara akreditasi kementerian luar negeri men arah kebijakan strategi kemlu strategi perwakilan kemlu mendorong perluasan membangun kerangka potensi perdagangan, kerja investasi, pariwisata, sama kesepakatan bagi dan pengembangan pengembangan tti dan infrastruktur maritim infrastruktur maritim serta pengelolaan serta pengelolaan kekayaan maritim. kekayaan maritim mendorong masuknya mengupayakan investasi asing pada pembentukan atau sektor sektor prioritas peninjauan kembali bagi indonesia, serta perjanjian memfasilitasi dan bidang investasi, mendorong serta khususnya p4m melindungi investasi indonesia luar negeri. perhatian klnuisiis diberikan pada perjanjian promosi dan perlindungan penanaman modal p4m) bilateral serta kelanjutan perundingan perjanjian investasi. mendorong meningkatkan implementasi kerja koordinasi dengan sama perdagangan seluruh pemangku dan investasi yang kepentingan bidang berimbang dan perdagangan dan berkelanjutan investasi jafar jua ala jaa cnn anta adah bhn lhdiitah rin bla ag, anr aal abi (ellanikh ps) lap sisi: sak le? alan ser sisa sun aga peni ir) sis ehi ti) a29 s5k pai lap gif das, oleh jess, diana san pss bee pala saksi ip9e ana ria z5. pena aed ers beda bah jsf,3t babes seni ses ete pas kementerian luar negeri men contoh perhitungan target indeks peningkatan kegiatan diplomasidan kerja sama internasionaleningkatan trade, tourism, and investment tt).total iv. penentuan target indeks perwakilan proyek nilai target target bobo capai index capaian indikator (b a) persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif perwakilan yang ditindaklanjuti stakeholders. kementerian luar negeri rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian kesepakatan persentase nee) peningkatan promosi trade, tourism, and investment tt!)moral marga pondokan nah catatan: untuk output penyelenggaraan diplomasi dan kerja sama internasional, perwakilan agar mencantumkan indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian nomenklatur dengan rumusan yang terdapat dalam matriks contoh: untuk perwakilan multilateral, indikator yang digunakan adalah persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders dan persentase realisasi rencana aksi inisiatif yang diimplementasikan . ii, tata cara penyusunan renstra perwakilan perwakilan menyusun renstra untuk kurun waktu (lima) tahun sesuai dengan periode renstra kemlu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. kementerian luar negeri men renstra perwakilan ditetapkan melalui surat keputusan kepala perwakilan dan disampaikan selambat lambatnya (dua) bulan setelah renstra kemlu ditetapkan dan disampaikan kepada menteri luar negeri melalui sekretaris jenderal c.g kepala bpo selaku mko dengan tembusan kepada pimpinan satker eselon yang membawahi akreditasi perwakilan dan inspektur jenderal c.g inspektur wilayah masing masing. perwakilan diwajibkan menyusun renstra dengan mengacu dan berpedoman pada renstra kemlu serta memperhatikan keterkaitan dengan renstra unit organisasi regionalnya. dalam hal terdapat kekosongan dubes konjen konsul, maka kuat acting konjen acting konsul tetap wajib menyusun renstra perwakilan paling lama (dua) bulan setelah renstra kemlu ditetapkan dan renstra perwakilan tersebut dapat disesuaikan setibanya dubes konjen konsul yang baru negara akreditasi wilayah kerja. ni. sistematika renstra perwakilan surat keputusan kepala perwakilan kata pengantar daftar isi babi kondisi umum dan analisis slot perwakilan bab visi, misi, tujuan, sasaran strategis perwakilan visi perwakilan ii. misi perwakilan il. tujuan perwakilan il4 sasaran strategis perwakilan lampiran lampiran matriks arah kebijakan dan strategi lampiran matriks target kinerja perjanjian kinerja pk) perwakilan kementerian luar negeri men tata cara penyusunan perwakilan dokumen disusun oleh setiap perwakilan sampai dengan level individu. penyusunan bersamaan dengan disusunnya dokumen manual iku dan rencana aksi. penyusunan dokumen dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut: draft dokumen kepala perwakilan disampaikan kepada menteri luar negeri melalui kepala bpo selaku mko paling lambat hari kerja setelah dipa diterima) atau tanggal januari untuk selanjutnya dilaksanakan pembahasan dengan menteri luar negeri. berdasarkan hasil pembahasan dengan menteri luar negeri, selanjutnya mko menyiapkan proses penandatanganan menlu dengan pimpinan unit organisasi eselon pimpinan satker eselon ii, dan kepala perwakilan ri. masing masing home staff perwakilan menyusun draft dokumen paling lambat (satu) minggu setelah ditetapkannya kepala perwakilan dengan dikoordinir dan diverifikasi oleh mkp untuk memastikan home staff yang akan ditandatangani telah sejalan dan mendukung kepala perwakilan ri. mkp menyiapkan proses penandatanganan home staff dengan kepala perwakilan ri. iku pada dijadikan sebagai bahan dasar penyusunan sasaran kerja pegawai skp) masing masing home staff. ii. lembar pernyataan perwakilan pernyataan perjanjian kinerja tingkat kepala perwakilan cementperjanjian kinerja tahun . kementerian luar negeri visi dirumuskan secara singkat, padat, mudah diingat dan menggerakkan organisasi perwakilan ri: dan rumusan visi disertai dengan penjelasan dari masing masing kata kunci visi yang formasinya dapat mengacu kepada kata kunci visi kemlu. contoh perumusan visi perwakilan ri: dengan rumusan visi kemlu terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat , maka perwakilan harus dapat menterjemahkan visi tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik perwakilan ri. sejalan dengan visi kemlu tersebut, maka perwakilan dapat menetapkan rumusan visi dengan contoh sebagai berikut: menjadi ujung tombak dalam mewujudkan. wibawa diplomasi indonesia negara . menjadi garda terdepan dalam mewujudkan wibawa diplomasi indonesia negara perwakilan ri. misi menggambarkan tindakan (upaya upaya) sesuai dengan tugas dan fungsi perwakilan ri. rumusan misi disertai dengan penjelasan dari masing masing kata kunci misi yang formasinya dapat mengacu kepada kata kunci misi kemlu. berdasarkan misi kemlu, maka perwakilan dapat menetapkan rumusan misi yang sejalan dengan rumusan misi renstra kemlu seperti contoh berikut: memperkuat peran perwakilan dalam memajukan kepentingan nasional negara akreditasi. meningkatkan kapasitas perwakilan yang mumpuni dalam mendukung misi diplomasi negara akreditasi. tujukementerian luar negeri men pernyataan perjanjian kinerja tingkat home staff perwakilan kedutaan besar putri konsulat jenderal konsul perwakilan di: nama jabatan selanjutnya disebut pihak pertama. nama jabatan selaku.atasan pihak pertama, selanjutnya'rak kedua, pihak pertama, kementerian luar negeri iii. matriks perjanjian perwakilan matriks perjanjian kinerja kepala perwakilan perjanjian kinerja tahun 20xx (a)(b) indikator target sasaran strategis kinerja kegiatan anggaran menteri, kepala perwakilan petunjuk pengisian header diisi dengan tahun perjanjian kinerja, header diisi dengan nama jabatan kepala perwakilan. ri: kolom diisi dengan nomorurut, kementerian luar negeri 13a kolom isi sasaran strategis perwakilan ri. sasaran strategis perwakilan diisi sekurang kurangnya adalah outcome: kolom diisi dengan iku yang relevan untuk mengukur sasaran strategis, kolom diisi dengan angka target yang diperjanjikan dari setiap indikator kinerja, footer( c): diisi dengan nomenklatur kegiatan yang terdapat pada dipa perwakilan ri: footer dj: diisi dengan total jumlah nilai alokasi anggaran. pada setiap kegiatan yang terdapat pada dipa perwakilan ri. matriks perjanjian kinerja home staff perwakilan perjanjian kinerja tahun 20xx (a) jabatan . pihak kedua (b) indikator target sasaran strategis kinerja pihak pertama, pihak kedua petunjuk pengisian kementerian luar negeri header a): diisi dengan tahun perjanjian kinerja: header b): diisi dengan nama jabatan pihak yang bersangkutan, kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi dengan indikator kinerja yang mengindikasikan pencapaian sasaran( diisi dengan nama dan jabatan atasan langsung dari pihak yang bersangkutan, footer diisi dengan nama dan jabatan pihak yang bersangkutan. iv. format revisi perwakilan kementerian luar negeri men revisi ke . atas perjanjian kinerja tahun .fa) pada hari ini, telah disepakati adanya revisi atas perjanjian kinerja tanggal .(b), dengan rincian sebagai berikut: sebelumnya coo.(c) menjadi.cbooo id) dira angin (angs aga mane ng) benar kanan menanam ee, knnananana enam petunjuk pengisian kolom fa) diisi dengan revisi perjanjian kinerja berapa kalinya dan tahun perjanjian kinerja dilaksanakan, kolom (b) diisi dengan tanggal perjanjian kinerja sebelumnya: kolom diisi dengan rincian perjanjian kinerja yang akan dirubah, kolom (dj diisi dengan rincian perjanjian kinerja setelah perubahan, kolom fe) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan revisi perjanjian kinerja, kolom (f) diisi dengan jabatan atasan langsung pemilik perjanjian kinerja, kolom (g) diisi dengan jabatan pemilik perjanjian kinerja, kolom (h) diisi dengan nama pejabat pihak pertama atau pemilik perjanjian kinerja, kolom diisi dengan nama. pejabat pihak kedua. atau atasan langsung pihak pertama, rencana aksi perwakilan kementerian luar negeri men rencana aksi merupakan sebuah matriks lampiran dokumen yang memuat rincian target capaian kinerja pada tiap triwulan berdasarkan sasaran dan indikator kinerjanya. ez) ta: ve!) tes ess jan ss3 era ana inna see 2os gas ses pan pesgeorahe sss se555 a||) dana sana kementerian luar negeri panjang ke. ats dug tua katun aje d fak led, laa! telan ess3 tak kan gia (felatafatat) lip tni ieg3as33 bnn hii aan tee vi. disbursements plan perwakilan kementerian luar negeri disbursements plan digunakan sebagai alat bantu (too) untuk mengintegrasikan komponen output dipa yang ada dalam dokumen anggaran dengan indikator kinerja utama (iku) yang terdapat dalam dokumen kinerja. dengan penyusunan disbursements plan, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dari masing masing output dipa dapat tergambarkan outcome output kinerja yang akan dicapai berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pk). dalam dokumen disbursements pelacakan tergambarkan besaran alokasi anggaran pada masing masing output dipa dan juga pada masing masing outcome kinerja (iku). sebagai turunan dari penyusunan disbursements plan, perwakilan dapat memproyeksikan besaran target kinerja dan anggaran yang akan dialokasikan pada setiap triwulanan sehingga dapat memudahkan penyusunan reja k l perwakilan dari e none kinerja bappenas. komponen perhitungan disbursements plan terdiri dari komponen, yakni matriks perhitungan disbursements plan, matriks perhitungan output dipa, matriks perhitungan outcome kinerja iku). proses peng input an disbursements plan adalah sebagai berikut: han. jr) 20an ayunan nnen amal cnn nnn arit badai iii mgm men gap lili are san nanang lili nj runner moana |erm0sannnann haha ane mewujudkan visi dan misi. pencapaian tujuan diukur oleh serta disertai target rumusan tujuan disertai dengan penjelasan dari masing masing kata kunci tujuan yang formasinya dapat mengacu kepada kata kunci tujuan kemlu. sejalan dengan tujuan kemlu, maka perwakilan dapat menetapkan rumusan tujuan yang sejalan dengan rumusan tujuan renstra kemlu seperti contoh berikut: indikator kinerja target target tujuan utama peran perwakilan yang indeks peran berpengaruh perwakilan kementerian luar negeri men petunjuk pengisian: kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi indikator kinerja pada matriks rencana aksi reaksi) perjanjian kinerja pk): kolom diisi target pada matriks reaksi (akumulatif kolom diisi uraian rincian kegiatan pada matriks reaksi pk: kolom s5) diisi nomenklatur trw. s d trw. il, s d trw. ill, dan s d trw. iv, kolom diisi volume satuan output rincian kegiatan pada matriks reaksi yang distribusikan dalam triwulanan (akumulasi), kolom diisi jumlah anggaran output rincian kegiatan pada matriks reaksi pkbantuan delegkerjasama bilateral regional dan multilaterallaporan, dan didistribusikan dalam gdiwulayan (akumulatif):ameran promosi publikmbinaan masyarakat indonesia) wilayah kerjalayanan perlindungan wni bhi dan kekonsule. ceramah diskusi diseminasi sarasehan sosialisoutput dipa layanan perkantobulankegiatan dipa sarana dan prasarana perwakilan luar negeriunit atau m2, dan didistribusikan dalam triwulanan (akumulatif). indikator kinerja utama iku) penetapan iku dituangkan dalam dokumen iku yang memuat: lembar penetapan manual iku lampiran manual iku format lembar penetapan manual iku home staff dan staf perwakilan sebagai berikut:perjanjian kinerja tahun . (periode perjanjian kinerja) yang meliputi: ag. (nama iku) b. (pama iku) (nama iku) da. dst ditetapkan . (nama tempat) (tanggal penetapan) jabatan pengelola kinerja organisasi) jabatan pemilik iku) (nama) (nama) (nip) (nip) kementerian luar negeri men format manual iku home staff. dan staf perwakilan manual indikator kinerja utama tuliskan dengan nama unit atau pemilik manual iku) tuliskan kode sasaran strategis yang diikuti nama sasaran strategis: sasaran strategisnya) deskripsi sasaran tuliskan uraian yang dimaksud yang meliputi strategis: pengertian, alasan, ruang lingkup, dan tujuan tersebut) indikator kinerja tuliskan. kode iku yang diikuti nama iku) utama: tujuan tuliskan uraian mengenai iku yang mencakup: deskripsi definisi. formula, dan indikator kinerja tujuan) tuliskan. unit pengukuran yang digunakan untuk satuan menunjukkan kuantitas indikator kinerja, misal rp, pengukuran: usd, kali, buah, orang) tuliskan unit individu pada level dibawahnya yang unit pihak bertanggung jawab terhadap pencapaian iku tersebut, penanggung apabila iku tersebut tidak cascade maka jawab iku: penanggungjawab iku adalah unit individu bersangkutan) unit pihak tuliskan unit individu yang bertanggung jawab terhadap penyedia data: penyedia data) tuliskan nama. dokumen sebagai sumber data untuk sumber data: mengisi formula iku) polarisasi maxsize minimize stabilize indikator kinerja: beri tanda pada salah satu dari tiga kriteria yang menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari iku dibandingkan relatif terhadap mulai target: maxsize, minimize, dan stabilize) maxsize: semakin tinggi nilai aktual realisasi iku kementerian luar negeri (terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. minimize: semakin rendah nilai aktual realisasi iku terhadap target, semakin baik catatan kinerjanya. stabilize: capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual realisasi iku mendekati target dalam suatu rentang tertentu. periode pelaporan: bulanan triwulanan penetapan tahanan beri tanda pada salah satu dari empat periode pelaporan (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan) untuk menunjukkan seberapa sering data aktual indikator kinerja perlu dilaporkan pencapaiannya) tabel data: target target kolom disesuaikan isikan target dan realisasi pada masing masing.periode. periode tahunan periode pelaporan disesuaikan dengan pilihan periode triwulanan bulan pelaporan. untuk iku yang baru ditetapkan, target dan realisasi periode dan atau dapat input "n a" not available) ba383 ngg| al) ese sse oas 33b jin saga djoesapan ben gah hala br3, agar seal a33 35x agar kai debut es.i tes 235s tables asli esa5 begins ens5, andsakiy kashyap petai tani geois gid pe3i feb nett segan dai mura segakakaga tag sissoges sin belas ati geos bp3, p85 eni seit a33 sei bias ce553 bases peni dena jadi bingar dho ejaan trash tata sesi den xe3 bapa| ie. ##$ erp teja haag es| han s22 rai sat cases dadang ata aini bare badak tipis sea sia sis, l9i appa gai b5 teng) jet bisa atas fe5ge haa ai) gee peta bagi pasar beta bse ela seng ses tab egi ga. bagasi es85$d nn paru asd has sse: kira senat ana tgn so5i kan nana ka! niitimitie: mun sn) seni tanah kanan fee isa kara es$ 8s. s01 3nihil ser sepihak33 kat te) ina pan 29e3 b5, see son 2eng tu) ses3 dag est naga bir aah s.e tsk ka: sr33 ker spasi hageni ara s8. taat haa nas asing lanang saath inai ce3s3 tani sik eio5 ses kal bis pai tan na, ain see ber3r jenis, ge3 asi sa8 saga bag gie sena a33 ter gagasan berisi era tas haneda so0 negeri kementerian luar negi o.id peraturan.g www. kpa s395 ata uses ei3 aga ber stb ips san ses5 bp3 33z c23 slag pbl) s3pb poni gita sar haa sad gesta fa, blake h3: fsb5 sei ta, kementerian luar negeri asi. jig pasar besa int "2g istana aaa, selada, ass an, panas pada ata dasi 2pe versi jag eda b33 ser gia bas best1 asp stb ir$ hsagsr doa a33. abs e5332 perkenan peri peasant dasa b3) series a83sp ah: da5 kementerian luar negeri con torn perhitungan target iku pada indeks peran perwakilaniu. penentuan target indeks perwakilan proyek target nilai target bobo capai peri tpk capai index indikator pcx (b aj persentase 934a rekomendasi hasil kajian komprehensif perwakilan yang ditindaklanjuti kementerian luar negeri alir lea laga jah dgn e3$ g2is$ 1ar isg sub en336 baar sana sah s9s53. sos diisi being peran ann p26) rafael pair fans kementerian luar negeri ira pan aga er pai s5. ha: tb) kas ni: apa aro or$ sam t28g 3s. s5$s asa fase eng eb3e bea sma a33 es. e353 ts3 awam dad s3s8 a30 sia ati kementerian luar negeri men laporan kinerja kj) komponen pendahuluan menjabarkan arti penting dan eksistensi unit organisasi dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, menguraikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi selama tahun berjalan. perericanaai kinerja menguraikan ringkasan ikhtisar pk revisi (jika ada) pada tahun berjalan sesuai dengan sasaran, iku, dan target yang telah disepakati dan ditandatangani. akuntabilitas kinerja, terdiri dari aa. capaian kinerja organisasi menguraiku) organisasi. untuk setiap sasaran strategis dan ikuberjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. (jika sasaran dan iku dapat dibandingkan), membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada): s5): analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, kementerian luar negeri meguraikanmenguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala kendala utama yang dihadapi, langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, serta prestasi kinerja. sistematika kata pengantar daftar isi babi pendahuluaniv. matriks perjanjian kinerja pk): matriks realisasi rencana aksi reaksi), matriks informasi kinerja. kementerian luar negeri men gue pegopogang lai kan ang mena jang ang ang ang hallo tnfofnfa ( lal eea de sea raja 2jsssja oja jaja piece e ee san kementerian luar negeri a87. petunjuk pengisian kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi dengan sasaran strategis, kolom diisi dengan indikator kinerja utama untuk mengukur sasaran strategis, kolom diisi dengan angka target tahunan sesuai dengan perjanjian kinerja dan realisasi tahunan yang dicapai:hi: kolom diisi dengan target dan realisasi kinerja berdasarkan target tahunan, kolom diisi dengan nama rincian kegiatan (kegiatan operasional) yang akan dilaksanakan perwakilan ri satker: kolom diisi dengan satuan dari setiap indikator input dan output: misal rupiah, orang, persentase, set unit buah, dokumen, laporan dan lain lain, kolom diisi dengan target masing masing indikator input dan output, kolom diisi dengan realisasi masing masing indikator input dan outputyaitu: narasi singkat pencapaian kinerja rincian lengkap capaian kinerja faktor penghambat dan percepatan proyeksi. kedepan matriks informasi kinerja matriks kompilasi informasi kinerja disusun sesuai dengan formula dalam manual iku masing masing, dan sekurang kurangnya mencakup beberapa hal yaitu deskripsi kinerja, detail perhitungan sesuai formulasi perhitungan iku, keterangan, dan kodifikasi data dukung. kementerian luar negeri men contoh matriks informasi kinerja perwakilan iku: persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif perwakilan yang ditindaklanjuti stakeholders formulasi pengukuran: jumlah rata rata rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders jumlah rekomendasi yang disampaikan selama satu tahun) an san belum kasi perjanjian ditindak data rekomendasi atas perjanjian kerja sama penetapan lai perikanan jadwal laporan indonesia pertemuan bertemu dengan negara working akreditasi group membentuk group illegal xxx matriks perhitungan money output dipa untuk perwakilan kementerian luar negeri output indikator keuangan dipa output volume nominal konversi) petunjuk pengisian. kolom diisi dengan nomer urut, kolom diisi dengan nomenklatur output dipa untuk kode program kolom |diisi dengan indikator output, kolom diisi dengan nomenklatur triwulanan il, il, dan iv, kolom s5) diisi jumlah target keuangan per output dipatarget keuangan per output dipa triwulanan dibandingkan jumlah target keuangan output dipa pada triwulan iv, koloni diisi jumlah volume konversi per output dipa triwulanan (akumulatif) dari matriks disbursements plan kolom a7),volume konversi per output dipa triwulanan dibandingkan jumlah volume konversi pada triwulan iv. matriks perhitungan money iku untuk perwakilan target kumulatif sastra triwulan kinerja. utama nomin volum sisa pemda mone saja alan petunjuk pengisian: kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi sasaran pada matriks pk, kolom diisi indikator kinerja utama pada matriks pk, kolom diisi dengan nomeklatiw triwulanan ii, ii, dan iv, kolom diisi jumlah target keuangan per ikuhorizontal sesuai dengan pengelompokkan per iku dan per triwulanan, kolom diisi dengan persentase jumlah target keuangan per iku triwulanan dibandingkan jumlah target keuangan iku pada triwulan iv, stakeholders. ppa persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian pesepak tari persentase publik negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap indonesia. persentase goro permasalahan wni dan bhi luar negeri yang diselesaikan. persentase responden. atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran. total target indeks indikator kinerja target tujuan. utama nilai manfaat nilai total ekonomi, keuangan perdagangan dan pembangunan an. gangeptunal messi jumlah wisatawan upaya diplomasi nat investasi kolom diisi detil volume target fisik pada kolom target disbursements plan secara triwulanan, kolom diisi dengan persentase jumlah volume target fisik pada kolom target dis basement plan: kolom diisi total persentase pada kolom per iku triwulanan, kolom dengan persentase kolom secara akumulatif dibandingkan kolom kementerian luar negeri men penutupsesuai dengan perkembangan panduan sakit nasionalpedoman ini diharapkan: dapat memperjelas mekanisme dan lala cara penyusunan dokumen dokumen perencanaan kinerja seperti rencana strategis renstra), perjanjian kinerja pk), indikator kinerja utama iku) serta laporan kinerja kj) pada unit organisasi dan satuan kerja kementerian luar negeri dan perwakilan ri. selain itu,juga menekankan adanya keperluan unit organisasi saluran kerja pusat datersebutdan satuan kerja masing masing. oleh karena itu, setiap unit organisasi satuan kerja dituntut uimplementasi sakit ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai kemlu dalam rangka meningkatkan kinerja yang menjadi salah satu pilar pelaksanaan reformasi birokrasi kemlu. dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dan atau hal hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini, maka hasil dari pembahasan forum koordinasi pengelola kinerja kementerian luar negeri yang berwenang menetapkan pengaturan dan atau interpretasi final. kementerian luar negeri men sasaran strategis untuk memudahkan pencapaian tujuan, maka dirumuskan sasaran yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu. disebut strategis karena merupakan prioritas yang akan dicapai. rumusan sasaran strategis disertai dengan penjelasan dari masing masing kata kunci sasaran strategis vang formasinya dapat mengacu kepada kata kunci sasaran strategis kemlu. sasaran strategis merupakan pernyataan yang dapat dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun. penentuan sasaran strategis diperoleh berdasarkan tugas fungsi, stakeholders customer expectation, sasaran strategis kemlu yang menjadi amanah dan tugas perwakilan serta isu isu yang dipandang strategis. sasaran strategis yang dirumuskan harus memiliki hubungan sebab akibat (casualty) secara logis dengan sasaran strategis kemlu dan dirumuskan secara jelas dan terukur. pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan iku. mengacu kepada sasaran strategis kemlu, maka contoh rumusan sasaran strategis perwakilan adalah sebagai berikut kementerian luar negeri men menguatnya peran perwakilan dalam mendukung diplomasi maritim dan perbatasan pengembangan infrastruktur poros maritim. indonesia) kerja sama bilateral dan isu isu global. sasaran indikator basi strategis kinerja utama menguatnya persentase peran rekomendasi perwakilan hasil kajian dalam komprehensif mendukung perwakilan diplomasi yang maritim dan ditindaklanjuti perbatasan pe stakeholders pengembangan infrastruktur poros maritim indonesia kerja sama bilateral dam isu isu global peningkatan peran perwakilan dalam mendukung peningkatan pengaruh indonesia negara akreditasi target sasaran indikatorpeningkatan peran perwakilan dalam menciptakan mulai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat indonesia target sasaran indikator strategis kinerja utama peningkatan persentase peran peningkatan perwakilan nilai total dalam perdagangan menciptakan persentase nilai manfaat peningkatan ekonomi, dan jumlah pembangunan wisatawan bagi mancanegara kesejahteraan persentase rakyat aky peningkatan indonesia nilai investasi kementerian luar negeri men menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan idi negara akreditasi sasaran indikator targetmeningkatnya pelayanan dan perlindungan wni dan bhi, serta pemberdayaan diaspora sasaran indikator jami. strategis kinerja utama meningkatnya persentase pelayanan dan permasalahan perlindungan wni dan bhi wni dan bhi, luar negeri serta yang pemberdayaan diselesaikan diaspora persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran |
berita negara republik indonesia kemlu. jagung diplomat. kamudiplomat diperlukan standar kompetensi jabatan fungsional diplomat, bahwa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional diplomat diperlukan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional diplomat, cc.diplokode kompetensi t.jfd nama kompetensi advokasilakukan usaha untuk mem, dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan. memahami substansi mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan, teknik, dan dan tujuan kebijakan, landasan metode advokasi. filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok mater.. mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan. mampu melakukan mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelaksanaan kegiatan advokasi penyelenggaraan kebijakan. hubungan luar negeri| mampu membuat alat bantu untuk dan politik luar negeri.a mampu menyelenggarakan mampu menyusun instrumen dan advokasi kebijakan publik. bahan pelaksanaan advokasi kebijakan melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis,mampu mengevaluasi dan mampu mengevaluasi teknik, metode, menyusun perangkat dan strategi advokasi yang ada saat norma, prosedur, dan ini, menganalisis kelemahan dan instrumen dalam advokasi kekurangan serta mengembangkan kebijakan berbagai teknik, metode, dan strategi penyelenggaraan advokasi yang lebih efektif dan efisien hubungan luar negeri dari berbagai kondisi pemangku dan politik luar negeri.mampusinergis dan kebijakan publik, monitoring, dan terintegrasi yang evaluasi kebijakan publik. berdampak nasional atau mampu mengembangkan strategi internasional.kode kompetensi t.jfd nama kompetensi negosiasi definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai: bagaimana mengemukakan posisi atas isu tertentu sesuai kepentingan nasional secara efektif untuk mendapatkan dukunganghasilkan ragam solusi alternatif yang dapatdapatkan kesepakatan yangkemampuan ini digunakan dalam berbagai bentuk pertemuan (rapat interkom, pertemuan bilateral, regional, dan multilateral). memahami konsep dasar| mampu menjelaskan danmpu menerapkan mampu menunjukkan sikap serif teknik negosiasi sesuai dalammampu menerapkan mampu menyimpulkan hal hal yang teknik negosiasi dan dapat dan belum disepakati dalam terlibat aktifmpu memberikan mampu menjadi moderator pada arahan dan menjembatani pertemuan yang memfasilitasi terlaksananyampu memberikan mampu menjadi moderator dan rekomendasi yang memimpin pertemuan yang berdampak nasional yang memfasilitasi komunikasi antara dua dapat diterima oleh pihak atau lebih kelompok pemangku yang bernegosiasi untuk kepentingan utama. mencapai kesepakatan mampu meyakinkan pemangku bersama yang bermanfaat kepentingan utama untuk menerima bagi kepentingan posisi yang disampaikan dan pemerintah republik mengetahui kapan harus menarik indonesia.kode kompetensi t.jfd nama kompetensi manajemen kinerja kementerian luar negeri dan perwakilan definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, memberikan monitoring dan evaluasi kinerja, dan memberikan reward kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran kementerian luar negeri dan perwakilan. memahami target kerja| mampu menjelaskan prinsip yang harus dicapai dan manajemen kinerja kementerian perilaku kerja yang luar negeri dan perwakilan sesuai diharapkan.mampu menyusun rencana mampu menyusun rencana kinerja pelaksanaan target kerja. pegawai (target kinerja), berdasarkan rencana kinerja tahunan dan merinci perilaku yang diharapkan oleh organisasi. mampu menerangkan indikator kinerja individu yang mendukung indikator kinerja pada level atasannya. mampu meminta klarifikasi atas indikator kinerja individu jika terdapat ketidakjelasan mengenai sasaran kinerja. mampu menghubungkan mampu menentukan indikator antara sasaran kinerja kinerja individu yang mendukung individu dengan sasaran indikator kinerja pada level atasan kinerja organisasi, menilai langsungnya. kinerja, serta memberikan mampu menyesuaikan indikator masukan. kinerja individu dengan indikator kinerja padamampu memberikan mampu memberikan bimbingan dan motivasi dalam pencapaian dukungan kepada rekan kerja untuk target kerja. tetap fokus padamampu mengembangkan mampu menyelaraskan indikator konsep kebijakan kinerja organisasi dengan kebijakan manajemen kinerja nasional. kementerian luar negeri| mampu menggerakkan upaya dan perwakilan. pencapaian indikator kinerja unit. mampu mewujudkan komitmen untuk mengaplikasikan umpan balik yang didapatkan melalui dialog kinerja seluruh organisasi. kode kompetensi t.jfd nama kompetensi penanganan dan kerja sama multilateral definisi:multilateralglobal dan isu multilateral terhadap sektor terkaipenanganan isu multilateral. multilateral. mampu mengumpulkan data atau informasi terkait isu global dan isu multilateral yang mengemuka sertaglobal dan isu multilateral. mampu menjelaskan isu| mampu mengklasifikasikan isu multilateral yang terkait global dan isu multilateral yang dengan kepentingan berdampak pada pelaksanaan politik indonesia. luar negeri. mampu memonitor dan menentukan isu global dan isu multilateralpolitik luar negeri indonesia serta posisi negara lain terhadap isu global dan isu multilateral. mampu menyusun analisis mampu membuat garis besar latar penanganan isu belakangprosedur, dan saran kerja untuk mendukung serta peluang kerja sama dalam posisi indonesia. forummampu mengembangkan mampu mengoordinasikan strategi yang berdampak pemanfaatan tata cara, mekanisme, nasional atau dan prosedur serta peluang kerja internasional.. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kamus kompetensi teknis jabatan fungsional diplomatdiplomatkode kompetensi fed nama kompetensi penanganan dan kerja sama regional dan asean definisiregional dan aseanregional dan asean terhadap sektor terkait guna mengantisipasi isu regional dan asean terseburegional penanganan isu regional dan asean. dan asean. mampu mengumpulkanregional dan asean. mampu menjelaskan isu| mampu mengklasifikasikan isu regional dan asean yang regional dan asean yang berdampak terkait dengan pada pelaksanaan politik luar kepentinganmampu menyusun mampu membuat garis besar latar analisis penanganan isu belakang pemberlakuan tata cara regional dan asean yang dan prosedur penanganan yang terkini.dan prosedur serta kerja untuk mendukung peluang kerja sama dalam forum posisi indonesia. regionalmampu mengembangkan mampu mengoordinasikan strategi dan melakukan pemanfaatan tata cara, mekanisme, harmonisasi dengan dan prosedur serta peluang kerja entitas lain tingkat sama dalam forum regional secara nasional atau efektif dan efisien untuk kepentingan internasional.kode kompetensi t.jed nama kompetensi diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap berita danfatau informasi terkait dengan kebijakan politik luar negeri, tata cara dan prosedur untuk memahami, menyusun konsep, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas bahan diseminasi informasi yang relevan, rencana, dan pelaksanaan diseminasi informasi. memahami pentingnya mampu mengidentifikasi isu utama peran diseminasi informasi terkait kebijakan politik luar negeri dalam pelaksanaan yang disebarluaskan. kebijakan penyelenggaraan mampu menerapkan prosedur hubungan luar negeri dan standar atau aturan lainnya terkait politik luar negeri. dengan proses diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri, dengan bimbingan. mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang menjadi target diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri. mampu menyiapkan bahan mampu menentukan metode untuk diseminasi informasi pengumpulan dan pemilahan data pelaksanaan kebijakan atau informasi internal atau penyelenggaraan eksternal untuk mengidentifikasi hubungan luar negeri dan topik yang menjadi perhatian publik politik luar negeri. atau mediampu melakukan mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap konsep supervisi dan kontrol kualitas dalam diseminasi informasi pengumpulan dan pemilahan data pelaksanaan kebijakan atau informasi. penyelenggaraan mampu menyeleksi dan hubungan luar negeri dan menganalisis aspek kebijakan yang politik luar negeri. perlu disebarluaskan, targetmampu melakukan mampu mengedit konsep bahan harmonisasi diseminasi diseminasi informasi berdasarkan informasi lintas sektoral.mpu memberikan mampu memberikan rekomendasi perspektif strategis yang atas perbaikan konsep bahan berdampak nasional atau diseminasi informasi serta internasional guna relevansinya dengan tercapainya menyempurnakan konsep tujuan bahan diseminasi informasi.kode kompetensi t.jfd nama kompetensi pelindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelindungan kepada warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri dengan maksud untuk menghindarkan dari eksploitasi dan penyimpangan hak asasi manusia, dengan memerhatikan aspek pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan pelindungan secara cepat dan tepat (immediate response). memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan dan pemahaman dasar mencontohkan konsep pelindungan mengenai konsep warga negara indonesia dan badan pelindungan warga negara hukum indonesia luar negeri. indonesia dan badan mampu merinci tahap pemberian hukum indonesia luar pelindungan warga negara indonesia negeri. dan badan hukum indonesia luar negeri. mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri. mampu memberikan mampu menerapkan standar pelindungan warga negara pelindungan warga negara indonesia indonesia dan badan dan badan hukum indonesia luar hukum indonesia luar negeri. negeri sesuai dengan mampu menindaklanjuti permintaan pedoman. pelindunganindungan pelindungan warga negara indonesia warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar dan badan hukum negeri. indonesia luar negeri. mampu mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelindungan dan pelaksanaan pelindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri secara efektif, efisien, dan tepat guna. mampu bertindak tanpa pengawasan langsung dalam situasi kritis atau darurat. mampu menyusun dan| mampu merumuskan rancangan mengembangkan norma pengembangan standar pelindungan standar, kriteria, dan warga negara indonesia dan badan pedoman pelaksanaan hukum indonesia luar negeri pelindungan warga negara dengan menerapkan pendekatan indonesia dan badan monodisipliner. hukum indonesia luar| mampu mengevaluasi pelaksanaan negeri. pelindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesiamampu mengembangkan mampu memfinalisasi rancangan konsep kebijakan pengembangan standar pelindungan pelaksanaan pelindungan warga negara indonesia dan badan warga negara indonesia hukum indonesia luar negeri dan badan hukum dengan menerapkan pendekatan indonesia luar negeri. interdisipliner danjlayanan kekonsuleran definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan kepada pemangku kepenting menggunakan jaminan kualitas dan pengendalian proses serta produk atau jasa untuk mencapai kualitas yang lebih konsistenkekonsuleran. pelayanan kekonsuleran. mampu merinci tahap pemberian pelayanan kekonsuleran. mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kekonsuleran. mampu memberikan mampu menerapkan standar pelayanan kekonsuleran pelayanan kekonsuleran. sesuai dengan pedoman. mampu menindaklanjuti permintaan pelayankonsuleran. kekonsuleran. mampu mengoordinasikan penyiapan dan penyajian bahan pelayanan, sarana dan prasarana urusanpa pengawasan langsung dalam situasi kritis atau daruratkonsuleran dengan menerapkan pedoman pelaksanaan pendekatan monodisipliner. pelayanan kekonsuleran. mampu mengevaluasikonsuleran dengan menerapkan pelayanan kekonsuleran.unit kerja yang selanjutnya disebut unit adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama kementerian luar negeri. bab kamus kompetensi teknis kamus kompetensi teknis menjadi acuan standar kompetensi jabatan fungsional diplomat sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. kode kompetensi t.jed nama kompetensi pelayanan keprotokolan definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan korespondensi diplomatik, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan indonesia dan luar negeri, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan dan pemahaman dasar mencontohkan penggunaan mengenai konsep korespondensi diplomatik, tata pelayanan keprotokolan. tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada acara kenegaraan. mampu merinci tahap pelaksanaan korespondensi diplomatik dan pemberian pelayanan keprotokolan. mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam melaksanakan korespondensi diplomatik dan memberikan pelayanan keprotokolan. mampu memberikan mampu menerapkan standar pelayanan keprotokolan korespondensi diplomatik dan standar sesuai dengan pedoman. pelayanan keprotokolanprotokolan. keprotokolan. mampu berkoordinasi, bertindak tertib selaras deng, tanpa pengawasan langsung dari atasan. mampu menguasai konsep program kunjungan serta pelaksanaan kegiatan keprotokolanprotokolan dengan menerapkan pedoman pelaksanaan pendekatan monodisipliner. pelayanan keprotokolan. mampu memberikanmpulkan tingkat efektivitas dan efisiensi program kunjungan dan kegiatan keprotokolprotokolan dengan menerapkan pelayanan keprotokolan. pendekatan interdisipliner danfkode kompetensi t.jed nama kompetensi penanganan dan pengelolaan media definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan memahami dan mengantisipasi kepentingan media (konvensional, digital, dan sosial) dengan memperhatikan kaidah jurnalisme (siapa, apa, mana, kapan, mengapa, dan bagaimana) memahami pentingnya peran mampu mengategorikan metode penanganan dan untuk mengumpulkan data dan pengelolaan media dalam informasi untuk penanganan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan media. penyelenggaraan hubungan mampu merinci manfaat penggunaan luar negeri dan politik luar media (konvensional, digital, dan negeri. sosial) dalam diplomasi. mampu mengidentifikasi media yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. mampu menyiapkan bahan mampu mengolah data dan informasi untuk penanganan dan untuk dengan keluaran berupa pengelolaan media. rancangan pernyataanmampu melakukan mampu membuat garis besar daftar penilaian terhadap masalah atau isu untuk pelaksanaan penanganan menyempurnakan pernyataan pers media dan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah media.nganalisis audiensi, kebutuhan, dan selera pengguna media. mampu mengidentifikasi media, online influencers, dan jejaring yang tepat untuk menggalang audiensi. mampu melakukan mampu mengomunikasikan materi harmonisasi penanganan penanganan media dan pengelolaan media dan pengelolaan media secara bersahabat, media. profesional, danmahaman yang mendalammampu memberikan mampu menjadi rujukan utama perspektif strategis guna dalam mengomunikasikan materi mengembangkan proses penanganan media dan pengelolaan penanganan media dan media secara bersahabat, pengelolaan media.kode kompetensi t.jfd nama kompetensi penguasaan substansi dan kawasan atau negara definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data dan informasi yang difokuskan pada substansi atau kawasan atau negara yang ditangani. memahami kepentingan mampu menjelaskan posisi dasar indonesia dari sudut atau kepentingan penyelenggaraan pandang yang relevan hubungan luar negeri dan politik (politik, ekonomi, sosial, luar negeri terkait substansi atau budaya, pertahanan, dan kawasan atau negara yang ditangani. keamanan)mampu menyiapkan bahan mampu mengklasifikasikan posisi terkait isu yang relevan dasar atau kepentingan (politik, ekonomi, sosial, penyelenggaraan hubungan luar budaya, pertahanan, dan negeri dan politik luar negeri terkait keamanan).mampu menyusun analisis mampu menelaah materi dengan terkait isu yang relevan mengoperasikan hubungan sebab (politik, ekonomi, sosial, akibat. budaya, pertahanan, dan mampu merumuskan hasil korelasi keamanan).mampu melakukan mampu memberikan pertimbangan harmonisasi substansi hubungan sebab akibat yang lebih terkait isu yang relevan kompleks dalam merumuskan materi (politik, ekonomi, sosial, terkait substansi atau kawasan atau budaya, pertahanan, dan negara yang ditangani. keamanan)terkait rekomendasi mengenai ketepatan isu yang relevan (politik, dan kelengkapan hasil analisis. ekonomi, sosial, budaya, mampu mengombinasikan pertahanan, dan pendekatkode kompetensi t.jfd nama kompetensi pelayanan fasilitas diplomatik definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan fasilitas diplomatikpelayanan fasilitas diplomatikfasilitas diplomatik. pelayanan fasilitas mampu merinci jenis pelayanan diplomatik. fasilitas diplomatik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan prosedur standar. mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan fasilitas diplomatik. mampu memberikan mampu menerapkan standar pelayanan fasilitas minimal pelayanan fasilitas diplomatik sesuai dengan diplomatik.fasilitas diplomatik. fasilitas diplomatik. mampu mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik secara efektif, efisien, dan tepat guna. mampu mengoordinasikan penyiapan dan penyajian sarana dan prasarana pelayananmampu menyusun atau| mampu merumuskan rancangan mengembangkan norma pengembangan standar pelayanan standar, kriteria, dan fasilitas diplomatik dengan pedoman pelaksanaan menerapkan pendekatan pelayanan fasilitas monodisipliner. diplomatik. mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanandan kebijakan pengembangan standar pelayanan pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik dengan fasilitasmbuatan perjanjian internasional definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai tahap pembuatan perjanjian internasional dan penyusunan pedoman delegasi republik indonesia sesuai dengan substansi yang ditangani, dan ketentuan peraturan perundang undangan. pembuatan perjanjian internasional tersebut terkait dengan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan, pengesahan, dan penyimpanan. pedoman delegasi republik indonesia mencakupengaruhi kepentingannasional posisi indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. memiliki pengetahuan dan mampu mengidentifikasi pemahaman dasar pengetahuan dasar tentang hukum mengenai langkah nasional dan internasional dalam pembuatan perjanjian kerangka hubungan luar negeri. internasional. mampu memonitor dan menjelaskan isu yang terkait dengan hukum nasional dan internasional dalam kerangka hubungan luar negeri. mampu merinci prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian internasional. mampu mempersiapkan mampu menyiapkan dan mengelola bahan penyusunan data atau informasi yang dibutuhkan perjanjian internasional. dalammampu memberikan mampu menyusun rancangan supervisi dalam perjanjian internasional dan penyusunan perjanjian ketentuan peraturan perundang internasional. undangan yang terkait dengan hubungan luar negeri secara sistematis, akurat, dan lengkap. mampu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan mitra kerja terkait dan menyiapkan pelaksanaan pertemuan serta mengoordinasikan pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. mampu membuat analisis kajian dan tanggapan hukum yang lebih mendalam. mampu mengevaluasi mampu melakukan tinjauan terhadap penyusunan perjanjian substansi yang meliputi (empat) internasional. aspek aman, yaitu aman secaramampu mengembangkan mampu memberikan rekomendasi konsep kebijakan terkait atas revi substansi pedoman delegasi penyusunan perjanjian republikkode kompetensi t.jfd nama kompetensi diplomasi publik definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai penggalangan citra positif dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, agar dapat menumbuhkan kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi negara republik indonesia dalam membangun hubungan luar negeri dan kerja sama internasional. memahami konsep mampu mengidentifikasi metode diplomasi publik dalam untuk mengumpulkan data dan pelaksanaan kebijakan informasi terkait diplomasi publik. penyelenggaraan mampu menjelaskan dan hubungan luar negeri mencontohkan konsep pentingnya dan politik luar negeri. penggalangan citra positif melalui diplomasi publik. mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam diplomasi publik. mampu menyiapkan mampu mengolah data dan informasi bahan yang relevan untuk untuk materi diplomasi publik. pelaksanaan diplomasi mampu menguraikan aset diplomasi publik.mampu menyusun mampu menelaah materi dengan analisis pelaksanaan mengoperasikan hubungan sebab diplomasi publik. akibat.terkait diplomasi publik. mampu melakukan mampu memberikan pertimbangan harmonisasi pelaksanaan hubungperguna rekomendasi mengenai ketepatan menyempurnakan proses dan kelengkapan hasil analisis. pelaksanaan diplomasi mampu mengombinasikan publik.kode kompetensi t.jfd nama kompetensi kerja sama dan bantuan luar negeri definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menginisiasi dan merancang proyek pemberian kerja sama dan bantuan luar negeri. memahami konsep kerja sama mampu mengidentifikasi metode dan bantuan luar negeri untuk mengumpulkan data dan dalam pelaksanaan kebijakan informasi terkait kerja sama dan penyelenggaraan hubungan bantuan luar negeri. luar negeri dan politik luar| mampu menjelaskan dan negeri. mencontohkan konsep pentingnya penggalangan citra positif melalui kerja sama dan bantuan luar negeri. mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam penanganan kerja sama dan bantuan luar negeri. mampu menyiapkan bahan| mampu menerapkan manajemen untuk pelaksanaan proyek proyek (perencanaan, pelaksanaan, kerja sama dan bantuan luar dan penyelesaian) sesuai ketentuan negeri.mampu melakukan penilaian mampu membuat garis besar terhadap pelaksanaan proyek rencana proyek. kerja sama dan bantuan luar negeri. mampu melakukan promosi kepada mitra kerja potensial. mampu menguraikan latar belakang proyek yang ditawarkan. mampu melakukan mampu mengevaluasi garis besar harmonisasi pelaksanaan rencana proyek dan memberikan proyek kerja sama dan pertimbangan berupa masukan dan bantuan luar negeri. umpanmampu memberikan mampu bertindak sebagai perspektif strategis guna narasumber pada tingkat nasional menyempurnakan proses atau internasional dan memberikan pelaksanaan proyek kerja rujukan terkait kerja sama dan sama dan bantuan luar bantuan luar negeri kepada negeri.kode kompetensi t.jed nama kompetensi layanan keamanan diplomatik definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pemberian layanan keamanan diplomatik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan dan pemahaman dasar mencontohkan konsep layanan mengenai konsep layanan keamanan diplomatik. keamanan diplomatik. mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berwenang dalam memberikan layanan keamanan diplomatik. mampu merinci tata cara pemberian layanan keamanan diplomatik. mampu memberikan mampu menerapkan standar minimal layanan keamanan layanan keamanan diplomatik. diplomatik sesuai dengan mampu menyiapkan dan membuat pedoman.mampu melakukan mampu memberikan masukan penilaian terhadap terhadap pengembangan standar pelaksanaan layanan layanan keamanan diplomatik. keamanan diplomatik. mampu mengoordinasikan pelaksanaan layanan keamanan diplomatik secara efektif dan efisien. mampu mengoordinasikan penyiapan dan penyajian sarana dan prasarana layanan keamanan diplomatik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan prosedur standar lainnya. mampu menyusun atau| mampu merumuskan rancangan mengembangkan norma pengembangan standar layanan standar, kriteria, dan keamanan diplomatik. pedoman pelaksanaan mampu mengevaluasi layanan layanan keamanan keamanan diplomatik melalui revi diplomatik. atas pengelolaan yang sesuai dan atau memenuhi kebutuhan berbagai pemangkumampu mengembangkan mampu memfinalisasi rancangan konsep kebijakan pengembangan standar layanan pelaksanaan layanan keamanan diplomatik dengan keamanankode kompetensi t.jfd nama kompetensi manajemen kelembagaan diplomasi definisi kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan ketentuan dan praktik internasional, serta ketentuan nasional dan memanfaatkan kerja sama antarlembaga pemerintah atau nonpemerintah pada level nasional dan internasional untuk mengembangkan manajemen kelembagaan diplomasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. memahami konsep profesi| mampu memahami, mengidentifikasi diplomat. metode untuk mengumpulkan data, dan informasi terkait manajemen kelembagaan diplomasi. mampu menjelaskan dan mencontohkan ketentuan nasional dan internasional terkait manajemen kelembagaan diplomasi. mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam manajemen kelembagaan diplomasi. mampu menyiapkan bahan mampu menentukan potensi dan yang relevan untuk tantanganmampu menganalisis mampu memberikan masukan yang kajian. berkontribusi pada pengembangan kerja sama antara lembaga pemerintah atau nonpemerintah pada tingkat nasional atau internasional. mampu menyusun kajian yang memuat korelasi hubungan sebab akibat dan merumuskan korelasi hubungan sebab akibatdan kaitannya dengan manajemen kelembagaan diplomasi. mampu melakukan mampu memberikan pertimbangan harmonisasi pada tingkat hubungan sebab akibat yang lebih instansi.mbangan kerja sama antara lem bagi pemerintah atau non pemerintah pada tingkat nasional ataumpu mengembangkan mampu mengombinasikan pendekatan konsep dan memberikan interdisipliner dan atau multidisipliner perspektif strategis yang dalam perumusan kajian. berdampak nasional atau mampu membangun upaya internasional.kamus kompetensi teknis jabatan fungsional diplomat kode kompetensi t.jfd nama kompetensi perumusanngolah dan merumuskan kebijakebijakan serta mengembangkan konsep, teknik, dan metode perumusan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. memahami konsep dasar, mampu menjelaskan konsep dasar, proses, langkah teknik, metode, peraturan, dan perumusan kebijakan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan perumusan kebijakan hubungan luar negeri penyelenggaraan hubungan luar dan politik luar negeri. negeri dan politik luar negeri. mampu menjelaskan tahap pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan menyiapkan data dan informasi untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. mampu menguraikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dengan memperhatikan pengorganisasian sumber daya. mampu melaksanakan mampu melaksanakan pengolahan perumusan kebijakan data yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan merumuskan kebijakan hubungan luar negeri penyelenggaraan hubungan luar dan politik luar negeri negeri dan politik luar negeri. sesuai pedoman kerja atau mampu melakukan analisis petunjuk teknis. terhadap datakegiatan menyelenggarakan, supervisi dan kontrol kualitas membimbing pelaksanaan dalam pengumpulan dan perumusan kebijakan identifikasi data dan informasi. penyelenggaraan mampu menyosialisasikan hubungan luar negeri perumusan kebijakan politik dan dan politik luar negeri. memberikan bimbingan, coaching, dan pendampinganngevaluasi dan mampu mengevaluasi norma, menyusun perangkat prosedur atau instrumen, menilai norma, prosedur, dan kelebihan dan kekurangan, instrumen dalam mengembangkan atau memperbaiki perumusan kebijakan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan hubungan luar hubungan luar negeri negeri dan politik luar negeri.mampu mengembangkan mampu memberikan rekomendasi konsep, kebijakan dan perbaikan terhadap menjadi sumber rujukan keberlangsungan dan keselarasan nasional atau suatu kebijakan dengan internasional untuk mempertimbangkan aspek implementasi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan pemecahan masalah.perluyang selanjutnya disebut pegawai adalah pns dan pegawai lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pada satuan organisasicutilaksanakan tugas kedinasan luar kantor berdasarkan surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama masing masing unit kerja, melaksanakan izin belajar berdasarkan surat keputusan pemberian izin belajarninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian dari kelurahan, alat perekam kehadiran secara elektronik tidak berfungsi atau rusak, terjadi bencana alam dan atau kerusuhan sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, dan atau pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. dalam hal alat perekam kehadiran secara elektronik tidak berfungsi atau rusak sebagaimana dimaksud pada huruf dan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf pegawai melakukan pencatatan kehadiran secara manualotongan pembayaran tunjangan kinerja pemotongan pembayaran tunjangan kinerja dikenakan kepada: pegawai yang tidak membuat laporan kinerja pegawai, pegawai yang membuat laporan kinerja pegawai dengan penilaian kinerja sebutan atau predikat kurang dan sangat kurang, cc. pegawai yang tidak masuk kerja, pegawai yang tidak berada tempat tugas ketika jam kerja tanpa alasan yang sah, pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatankarena cuti tahunan, pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti besar, pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan, il. pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti karena alasan penting, pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, atau pegawai yang melaksanakan tugas belajar. pemotongan pembayaran tunjangpegawai dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan: tidak membuat laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (lima puluh persen) per bulan, membuat laporan kinerja pegawai dengan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sebutan atau predikat kurang memiliki nilai dengan angka (lima puluh) angka (tujuh puluh), sebesar (lima belas persen), atau sebutan atau predikat sangat kurang, memiliki nilai dengan angka (lima puluh) sebesar (dua puluh lima persen), tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (dua koma tiga persen) per hari, tidak berada tempat tugas ketika jam kerja tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disertai dengan laporan pengaduan secara tertulis dari atasan langsung, sebesar (satu persen) per hari, tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (nol koma tiga persen): terlambat masuk kerjterlambatterlambat, pulang kerja sebelum waktunypulang kerja sebelum waktunyapulang kerja sebelum waktunya, tidak masuk kerja karena cuti tahunansebesar (nol persen) per hari kerja, tidak masuk kerja karena cuti besardikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut: sampai dengan (tiga puluh) hari pertama sebesar (lima puluh persen), sampai dengan (tiga puluh) hari kedua sebesar (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan (tiga puluh) hari ketiga sebesar (sembilan puluh persen), tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disertai dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: sakit selama (satu) hari sampai dengan (tiga) bulan, sebesar (nol persen), sakit selama lebih dari (tiga) bulan sampai dengan (enam) bulan dipotong sebesar (satu koma sembilan persen) per hari, atau sakit selama lebih dari (enam) bulan sampai dengan (delapan belas) bulan sebesar (empat persen) per hari, tidak masuk kerja karenasebesar (nol persen), atau pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: sampai dengan (tiga puluh) hari pertama, sebesar (empat puluh persen), sampai dengan (tiga puluh) hari kedua, sebesar (tujuh puluh persen), atau sampai dengan (tiga puluh) hari ketiga, sebesar 80yo6 (delapan puluh persen), il. tidak masuk kerja karena cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (dua koma tiga persen) per hari:: hukuman disiplin ringan: sebesar (dua puluh lima persenpersen)persenlim, dan dapat mengajukan banding administratif badan pertimbangan kepegawaian, pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan pemotongan dengan ketentuan: dalam hal pegawai melaksanakan tugas belajar lebih dari (enam) bulan, sebesar (dua puluh persen) dari kelas jabatan terakhir yang diduduki, dalam hal pegawai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka melakukan perpanjangan tugas belajar paling lama (satu) tahun, sebesar (lima puluh persen) dari kelas jabatan terakhir yang diduduki, dalam hal pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka dan angka melakukan perpanjangan tugas belajar dengan pengalihan status menjadi izin belajar, sebesar (sembilan puluh persen) dari kelas jabatan terakhir yang diduduki,anpa perpanjangan atau izin, ataudalam hal banding administratif yang diajukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruferima keputusan untuk dapat melaksanakan tugas. format laporan pengaduan secara tertulis dari atasan langspemotongan tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf tidak berlaku jika pegawai memiliki alasan yang sah. alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan surat permohonan izin secara tertulis dengan persetujuan dari: sekretaris jenderal, untuk surat permohonan izin yang diajukan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi madya, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, cc. pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli utama dan fungsional ahli madya, pejabat administrator, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat pengawas, pejabat fungsional sampai dengan jenjang ahli muda, atau pejabat pengawas, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat pelaksana. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada administrator perekaman kehadiran secara elektronik unit kerja masing masing paling lambat (lima) hari kerja setelah keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya. penyampaian surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan lebih dari (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam format surat permohonan iziketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam dihitung secara kumulatif pada akhir bulan berjalan. rekapitulasi penghitungan pelanggaran hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh administrator perekaman kehadiran secara elektronik masing masing unit kerja dan disampaikan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan pada awal bulan berikutnya. pemotongan tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh administrator perekaman kehadiran secara elektronik pada masing masing unit kerja pegawai berdasarkan rekapitulasi penghitungan sebagaimana dimaksud dalamb pembayaran dan pemberhentian pembayaran tunjangan kinerjarubahan data jabatan dan atau kelas jabatanketentuan: jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam jabatan yang diusulkan, jabatan fungsional, dengan melampirkan surat keputusan penugasan unit kerja dan laporan kinerja pegawai adalah laporan capaian yang dilakukan oleh setiap pegawai dan sejalan dengan capaian kinerja organisasi yang dibuat selama periode tertentu dan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerjaalasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin pemberitahuan, serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. unit kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama kementerianadalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. suratatau jabatan pelaksana, dengan melampirkan surat keputusan penugasan unit kerja dan atau usulan pengangkatan pada jabatan pelaksana sesuai peta jabatan:tunjangan kinerja diberikan terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas yang tercantum dalam surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat pada tanggal (lima belas) bulan berikutnya. pemberhentianmberhentian pembayaran tunjangan kinerjamelampirkan dokumen pendukung paling sedikit meliputi: surat keputusan pemberhentian dalam jabatan, surat keputusan pensiun, surat keterangan kematian dari kelurahan, atau surat keputusan penugasan dan atau penugasan khusus pada badan instansi lain luar lingkungan kementerian,pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan terhitung sejak tanggal yang tercantum pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal pegawai meninggal dunia pada saat bulan berjalan, pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan terhitung mulai bulan berikutnya. bab vii sistem informasi manajemen tunjangan kinerja pembayaran tunjangan kinerja dikelola dalam sistem informasi manajemen tunjangan kinerja. pengelolaan sistem informasi manajemen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada beranggotakan paling sedikit (satu) orang perwakilan dari unit kerja yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia, umum, keuangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan sekretarise)dal a.a rp. ssh seo ast rp. rp. lao rp. bhw rp. a00 pas 00003o00l rp. rp. a00kinerja pegawai bulan . tahun . nama jabatan nip unit kerja hari kegiatan rincian kegiatan hasil kegiatan tanggal tugas jabatan mengetahui, yang membuat laporan, atasan pegawai yang bersangkutan) pegawai yang bersangkutan)surat permohonan pengisian daftar hadir manual permohonan pengisian daftar hadir manual yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama pa. nip pangkat gol. pa. jabatan unit kerja dengan ini mengajukan permohonan pengisian daftar hadir manual karena presensi elektronik mengalami kerusakan tidak berfungsi presensi tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik terjadi keadaan kahar (force majeure), untuk pengisian daftar hadir masuk kerja pukul . (jam menit) dan atau pulang kerja pukul . ((jam menit), pada hari . tanggal demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. mengetahui hormat saya, petugas one desk service menyetujui tidak menyetujui,pengaduan pegawai tidak berada tempat tugas tanpa alasan yang sah surat keterangan pegawai tidak berada tempat tugas tanpa alasan yang sah nomor: ket ado natal.lee, tanggal .iii., antara pukul .i jjj. s.mengetahui, saksi saksibab penerimasebagai penghasilan selain penghasilan yang diberikan setiap bulan. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada danlain diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada menteri dan wakil menteri. pegawai yang diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pegawai yang memangku jabatan tertentu, pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas, dan cc. calon pns. pegawai yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pegawai pada kementerian dan perwakilan. pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan strukturalpermohonan izin dengan alasan yang sah permohonan izin dengan alasan yang sah yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama nip pangkat gol. jabatan unit kerja dengan ini mengajukan permohonan izin untuk pulang sebelum waktunya pemberitahuan terlambat masuk bekerja (selama . jam menit), pada hari ., tanggal . karena alasan yang sah, yaitu demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. menyetujui tidak menyetujui hormat saya, atasan langsung)ingkungan kementerian jika pejabat definisinya berhalangan tetap. calon pns sebagaimana dimaksud dalam huruf mendapatkan tunjangan kinerja terhitung setelah mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai calon pnsyang ditugaskan pada badan instansi lain luar lingkungan kementerian atau organisasi internasionbesaran dan komponen pemberian tunjangan kinerja bagian kesatu besaran tunjangan kinerja besaran tunjangan kinerja kepada menteri dan wakil menteri sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuaikepada pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan ketentuan: pejabat yang merangkap jabatan struktural (satu) tingkat bawah dari tunjangan kinerja jabatan struktural yang ditangkapnya, pejabat yang merangkap jabatan struktural setingkat, pejabat yang merangkap jabatan struktural (satu) tingkat atas jabatan definitif menerima tunjangan kinerja pada jabatan yang ditangkapnya sebesar (seratus persen) dan tidak menerima tunjangan kinerja dalam jabatan definisinya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya berlaku untuk jabatan pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi madya. pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan jangka waktu melaksanakan tugas paling sedikit (satu) bulan dan paling lama (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama (tiga) bulan. besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada calon pns sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan tunjangan kinerja sebesar (delapan puluh persen) dari kelas jabatan yang akan diduduki.tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditugaskan perwakilan diberikan sesuai dengan peta jabatan dan kelas jabatan. tunjangan kinerja bagi pns luar lingkungan kementerian yang ditugaskan pada perwakilan diberikan tunjangan kinerja pada instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu dengan bobot paling tinggi (lima puluh persen) yang dihitung dengan bobot paling tinggi (lima puluh persen), kepatuhan pada aturan disiplin pegawai dengan bobot pemotongan tunjangan kinerja paling tinggi (seratus persen), dan penilaian kode etik dan kode perilaku pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk mengukur capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf pegawai wajib membuat laporan kinerja pegawai setiap bulan. laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia paling lambat (tiga) hari kerja pada awal bulan berikutnya. pembuatan dan penyampaian laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen tunjangan kinerja. dalam hal sistem informasi manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, pembuatan dan penyampaian laporan kinerja pegawai dapat dilakukan secara manualpembuatan dan penyampaian laporan kinerja pegawai dikecualikan bagi: pegawai yang tugas belajar lebih dari (enam) bulan, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pegawai yang menggunakan hak atas cuti. bab hari kerja dan jam kerja hari kerja kementerian yakni (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat. jam kerja efektif kementerian yakni (tujuh koma lima) jam dalam (satu) hari dan (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam (satu) minggu. hari kerja dan jam kerja kementerian sebagaimana dimaksud pada dwaktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis: dan pukul waktu setempat untuk waktu istirahat pada hari jum'at jam kerja pada bulan ramadhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hari kerja dan jam kerja perwakilan disesuaikan dengan ketentuan peraturan setempat yang ditetapkan oleh kepala perwakilansebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pegawai yang bersangkutan wajib mengganti sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang kerjaketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi seluruh pegawai, kecuali pegawai yang menjalankan tugas kedinasan secara bergiliran (shift) berdasarkan surat perintah penugasan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada masing masing unit kerja. pegawai wajib merekam kehadiran secara elektronik pada saat masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam perekaman kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan lokasi dan jam kerja dimana pegawai ditempatkan. perekaman kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi seluruh pegawai kecuali: menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan, atau cuti sakit kurang dari (tiga) bulan berdasarkan surat izin |
saing las kemlu. arsip. kemanan dan akses. klasifikasi. peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor tahun tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip, perlu ditonmomana banana. aan akan dan sangat teketapsan peter ana nra eee ee! knupihknsapan peta (pe pee rita wear aan bee ina bun frematimraan v tf ker nee mp . ne, pers ingi peritirngam reses indkosran has seperi ju. derita untai permainan aa. met men ben jenmninsmna peetaseneotantataan pesan peras jana memata 7j bewsoring peran weda aang 55m, bey data putri, keamanan dan memakai madya pama sekat ana bisa korem berlaga ngan investasi daa variegata ormawa (oo |pantai eta mama i fetesaammta aan psm oo o | benda bama fasad yon yama oo mer (karma ' ' ' tipuan dan pengalihan famirmmaai yna oo mr pernorngaar eri penggandaan kans aeaderrmmalmbuatan daftar, memutuskan: menklasifikasi keamanan dan akses arsip yang selanjutnya disingkat kaa adalah klasifikasi yang dibuat untuk keamanan akses arsip sesuai dengan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan dan pengaturan ketersediaan arsip bagi yang berhak serta perlindungan terhadap fisik dan informasikemlapapun. kkk dimaksudkan untuk mengatur tingkat akses arsip bagi para pejabat struktural dan pegawai lingkungan kemlu. kkk ditujukan untuk menjaga keamanan fisik dan muatan informasi yang terdapat pada arsip kemlu agar dapat terjaga dengan baik. kaa kementerian luar negerretno maksud diundangkan jakarta pada tanggal agustus menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia madonna lalu lautan isma mena una ierotae masamrsan pemuka tain anis toto klapneasi kta tan mana rar menteri mlabetalas raman ban ata mantan mars pemaaaaa o | (paca pporasesaan tan pradi ih uoa. aa . a lea una kanan penganan dapat kan rrho dek peria sekuel pompa men enak" juri firma per w pemaatgacaa w mata orbagiaarse perasanteraa paparan men nsrs pera o hele,| pemasangan pata men tagimaasas yoo wadasanamasa b |para fpondiakan tan tebakan btptosstik tan sewa rusun nan men fucata asas p p u t a55. a.l. kota man men man ann aksi ariana pelebtenan fendiikoi dan pentas donga bags batal peranan, paryaras log mpu mena lapadani remas han beng bete hanya tiga dar merta penopang bahan pembantu ella laci maa mia bonnet peranan keras deseteasrrasesai ama yasa rata, (urat (peraneusama, pengurangan, daa pemirsa pagi | eee shaman dan peranan pena jeratan permai tan tergstasntogaai o ummi juntnegmun petasan jaran pesmiasanai tepagorsna tata ma esa erna get bekal. pendek petisi. gegara lae mean laa segi pamraamawn fameemomiaardratampnat yo on j7. ,!, ,. (peresmian mai teman gam part yoo j 7vue (evan ppesssrtas tergesa pass pt) meta meta open pineancsdeatamas i jintan masakan den teagentengattaatan io j i a pismmatsosemasatmetamas powatetsmeamatara (oma tom era ane inovemerateniraa man men paman brian krn dor era met penahan date asy jataneeeaarwrn mara tna naa ear penata men ket paten jos jaa are man aan ae. megan bear dar teman tata laman jemaat st ear naa ee) bean nga (asem ana menntmatatasan porn (ae men ket mean bra dan ran dna met sar pesat ear peran apsis awan fmiteontan tenan doom (aman jeremgererssantaa| fin clean tentang ros mike dan krama pgn ega jematenas mna mana here mon fimela (rermuruvan gan brahma penurunan perundang urang fusca jumptantereenwai pom smm ben jae jaranan ancaman mangga eanpaaanaaa nge den ann pantat aa, dan pena haa mena peta papan kaga ban anakan ane sen pata kene ara pelan adm inkarnasi ira jeemmsawas apa anatara bat mna pen sore |k kematian ayah tawar tamah f penemuan bw peta sesuai idn erat. down pee cesesesei |k kematian wagon area trmdantergah too ika pra p ann et | serentetan wilayah asin sebmtndor tergali memo teceaagaar o | pemaamaamame perhatikan rumah memahami oo |h pawai dapat tapa tengahtanmann, yo memanas mpetamacatmi i ln teater badi raka wtasekarteagah || uan permasammmatemetaarm eritorndersi pesaketdan korea h jemaat i james li u u u in ? agemamtireagaman eee durictmikndmai kera basmalah nata pengguna @anergertangatasaaa ti too oom |k materi wilayah tanpa tertahan tran i a pesan p ja. ( meamormupanssssarasa o o kera mita peta pena essen pen man hee dena, | serentetan kunyah hain pmieanaaka oo pesat pem pera pasang peta bee er una samaran oo | remmmnrakndifamaaan e5were penutur dan rara bemersetetaa keemasan | tekstur dan ker permata to. ewen | (rampasan batman tewas ppp mesta| haa pemutar fervpuan tris kama alamat pimoraa fertgsan tess kemana kasur tenga ) sama oo pemeras pemetaan tia kemanataa sema yama pemotor teriakan teman kemana aneka oo quotas jksvodan tesis rupa ummu eropa tasrdantidian) | tia oom biota fkasouua eropa dat trap seloka.dwi eropa torsi oscar mama bisa? pertapaan teu tegur kerssmtaieaaai open swt ama pantas jepun are tepat kemmmeitgna luan, pantas (emirakismmgamet o o sem ena hesnaag peamemangasarmema mona vote yam pemadam rammang ima man bilangan jongusanasi tserwssonai begasaai yuan sma ime hismaga juawattassartamar yasa sasa lo, ses hsuruaa jismasania pama o kanvas jiammangarria o fiturnya hiasan eropa harus eropa seen, dan eropa merah o o| tis (mi oom berujar junpumentntramsmattnaai laman o bisucaan jitsgusanasa ketesmnwat seusai semati |o j ' s acar temmmamagaaa vv pama paman peranan meet mpg pgn peserta paras yos pom iri proton pertamanan pen pena k peste jemmemawarteanan pem pena pesta joretemmrtera antara see nnn kf5 pane apa alang eye kenapa apa arak kanyaraipereewlarira tea hee aan ena anakan penemu bee ana nana ee h penanam e aa lan tea kam ema anon ee. kemana ata l t ana era jaga nenek tawa fesmemssaawmsana u vuv vj ee powuntann hotel team pesan pen prrpctandupan mania ifexpr magang o ame jo err ipr im fast tuououou7j7. a.a? ,fg,?,! james, o j v| ( x jasa u u 7j j a. . eov v jaman o nan jis pria heran pera mgyekagan derwsmas kmr ressa! t " " hh pena sama kekeebaguan dan pergelangan tapemtan ni i eo he rana . aan jas pemujaan batik san pegasi w #? t)|j pertandingan tek hat apa dan pad mmm! mekmnimmr batak mpildanpattaa roman, serta kara bandara ikan jaman dipan kp: foam masakan east penetapan pan gera nan men kaban nan men han tatanan eni lara james perayaan ly iu ha. . . h$h$h$h wak hah keempat senorita dar kxkapah end mag men bersiaga berawan keagamaan uut v d tvwnpak krmasaswa kaatktsseeai to to | " " ) pena kwan ngan her , daan dong see dgn penjara empat par tenan pencerah men nenek enwaaasi ieseataemmmai man menangani tas bar tau ngan aoa man man mdnanawna arngaima dankossisai yo yp zee, pembangunan herkelanguan tika yo bembangewan pembangunan i aja awan teknolog takraw san kxa reda d # aan www erp mas nn uut juan |rdoba petaduantaa teratas, daa max tapasatastami| man ana ee kat jen enaeena je. tenaga ning degan kera b maag fantatantga ee ( ( ut u o '" . feses v o " lana esa aan batangan o ju u ff. aaa. post sie kentungan berpori ten bang te, fem anita perpajakan den prvarann cukup nu d mei ar, being tita (posdataran asinan regangan berak daa klaten lo bana penanda nanga pengenal toni mbak pejabat perendikun negara saing dan srpuniasi| snap penata, ena eat pamen pena nama bae dna dna bea re. sta mean. ana ena! juara drama meat eat tapatntae |
berita negara republik indonesia kemlu. izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor tahun tentang izin tinggal diplomatik dan izin tinggalizin tinggal diplomatik dan izin tinggalvisa diplomatik dan visa dinas. berdasarkan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, izin tinggal diplomatikplomatikplomatikplomatik untuk bertempat tinggal wilayah indonesia diberikan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak tanggal penerbitan. izin tinggal diplomatikplomatikplomatikkurun waktu (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal. dalam hal pemohon merupakan pemegang izin tinggal diplomatik yang bekerja pada organisasi internasional atau kerja sama teknik, perpanjangan izin tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan dalam kurun waktu (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal. tata cara permohonplomatik paragraf penolakan izin tinggal diplomatik penolakan pemberian atau perpanjangan izin tinggal diplomatikplomatik, indeks visa diplomatik tidak sesuaiplomatikplomatikplomatik izin tinggal diplomatik:plomatik untuk bertempat tinggal berakhir dengan alasan: masa penugasan pemegang izin tinggal diplomatikplomatikplomatik untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada orang asing yang akan berakhir izin tinggal diplomatikdinas, paspor biasa dan laissez passer. paragraf pembatalan izin tinggal diplomatik menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan izin tinggal diplomatik, atau cc.plomatikplomatikplomatik dan atau dicatat dalam database izin tinggal diplomatik. pejabat yang ditunjuk melaporkan pembatalan izin tinggal diplomatikplomatik perpanjangan izin tinggal diplomatik untuk kunjungan berbentuk stiker yang dilekatkan pada paspor orang asing. izin tinggal diplomatikplomatikbab iii izin tinggal dinas bagian kesatu umum izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang visa dinas untuk berada wilayah indonesia guna: melakukan kunjungan, atau bertempat tinggal. tanda masuk bagi orang asing pemegang visa dinas yang melakukan kunjungan singkat wilayah indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal dinas. tanda masuk bagi orang asing pemegang visa dinas dengan maksud bertempat tinggal wilayah indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal dinas yang bersifat sementara untuk jangka waktu (tiga puluh) hari. bagian kedua izin tinggal dinas untuk kunjungan izin tinggal dinasnas atau paspor lain yang sah dan masih berlaku: dan visa dinas dengan indeks atau yang sah dan masih berlaku. izin tinggal dinasnasnasnas untuk kunjungan. permohonan perpanjangan izin tinggal dinasnasvisa dinasberisi permohonan perpanjangan izin tinggal dinasmemutuskan: menetapkan peraturan menteri luar negeri tentang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: izin tinggal diplomatikyang bersifat diplomatik. izin tinggal dinasresmi yang tidak bersifat diplomatik. tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalan menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan izin tinggal dinasnas untuk kunjungan ditolak dan pemohon wajib meninggalkan wilayah indonesia. izin tinggal dinasnas dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dinas berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik. izin tinggal dinas untuk kunjungan bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dinasnas untuk bertempat tinggal permohonan izin tinggal dinaspaling lama (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk yang berlaku sebagai izin tinggal dinas yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam permohonan izin tinggal dinasnasnasn dalam hal pemohonnasnas untuk bertempat tinggal. berdasarkan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, izin tinggal dinasnasnasnas untuk bertempat tinggal wilayah indonesia diberikan untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. izin tinggal dinasnasnaswaktu (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal. dalam hal pemohon merupakan pemegang izin tinggal dinas yang bekerja pada organisasi internasional atau kerja sama teknik, perpanjangan izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan dalam waktu (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal. tata cara permohonnas paragraf penolakan izin tinggal dinas penolakan pemberian atau perpanjangan izin tinggal dinasnas, diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi, indeks visa dinas tidak sesuanasnasnas izin tinggal dinas, cc.nas untuk bertempat tinggal berakhir dengan alasan: masa penugasan pemegang izin tinggal dinasnasnas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada orang asing yang akan berakhir izin tinggal dinasbiasa dan laissez passer. paragraf pembatalan izin tinggal dinas menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan izin tinggal dinas: ataunasnasnas dan atau dicatat dalam database izin tinggal dinas. pejabat yang ditunjuk melaporkan pembatalan izin tinggal dinasnas perpanjangan izin tinggal dinas untuk kunjungan berbentuk stiker yang dilekatkan pada paspor orang asing. izin tinggal dinasnaspejabat yang ditunjuk adalah pejabat direktorat konsuler kementerian luar negerirwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari negara asing yang diakreditasikan untuk indonesia dan berkedudukan wilayah indonesia. organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakreditasikan untuk indonesia dan berkedudukan indonesia. bab persyaratan dan tata cara alih status izin tinggal izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal dinas. izin tinggal dinas sebagaimana dimaksud pada adalah izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal. orang asing sebagaimana dimaksud pada adalah anggota keluarga yang mengikutanggota keluarga yang mengikuti sebagaimana dimaksud padapermohonan alih status sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh perwakilan negara asing atau organisasi internasional indonesia kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. permohonan alih status sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan persyaratan, yang meliputi: paspor biasayang berisi permohonan dan penjelasan alasan alih status, surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesekretariatan negara dalam hal pemohon merupakan keluarga yang bertugas organisasi internasional, surat keterangan domisili, surat keterangan catatan kepolisian, pasfoto berwarna dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh pejabat imigrasi. dalam hal pemohon merupakan suami atau isterisuami atau istri yang sah dan masih berlaku: fotokopi paspor suami atau istri yang sah dan masih berlaku: dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah pemohon denganyang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia dan legalisasi oleh pejabat yang berwenang. dalam hal pemohon adalah anakorang tua yang sah dan masih berlaku, fotokopi paspor orang tua yang sah dan masih berlaku: dan fotokopi akta kelahiran pemohon, yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia dan legalisasi oleh berwenang yang berwenang. pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan apabila kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan belum terpenuhi, menteri atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. apabila kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan telah terpenuhi, menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan persetujuan tertulis. penerbitan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan diterima secara lengkap. menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri yang menangani urusan bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. penyampaian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (empat) hari kerja sejak penerbitan persetujuan. setelah menerima persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam menteri yang menangani urusan bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk:bertempat tinggal, dan menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. setelah menerima keputusan dari menteri yang menangani urusan bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri atau pejabat yang ditunjuk: menerbitkan izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal, dan menyampaikan penerbitan izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada menteri yang menangani urusan bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. penerbitan izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga) hari kerja setelah keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam hurufmenteri adalah menteri luar negeribab izin tinggal diplomatik bagian kesatu umum izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang visa diplomatik untuk berada wilayah indonesia guna: melakukan kunjungan: atau bertempat tinggal. tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik yang melakukan kunjungan singkat wilayah indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik. tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik dengan maksud bertempat tinggal wilayah indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik yang bersifat sementara untuk jangka waktu (tiga puluh) hari. bagian kedua izin tinggal diplomatik untuk kunjungan izin tinggal diplomatikplomatik atau paspor lain yang sah dan masih berlaku, dan visa diplomatik dengan indeks atau yang sah dan masih berlakuplomatikplomatikplomatik untuk kunjungan. permohonan perpanjangan izin tinggal diplomatik untuk kunjunganplomatikvisa diplomatikperpanjangan izin tinggal diplomatik, menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan izin tinggal diplomatikplomatik untuk kunjungan ditolak dan pemohon wajib meninggalkan wilayah indonesia. izin tinggal diplomatikplomatik dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diplomatik berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik. izin tinggal diplomatik untuk kunjungan bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diplomatikplomatik untuk bertempat tinggal permohonan izin tinggal diplomatiklama (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk yang berlaku sebagai izin tinggal diplomatik yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam permohonan izin tinggal diplomatikplomatikplomatiklam hal pemohon menduduki jabatan sebagai duta besar indonesia, permohonan disertai surat persetujuan agreement) dari pemerintah republik indonesia, dan dalam hal pemohon menduduki jabatan sebagai konsul jenderal, atase militer atauplomatik |
mega an, pemerintah kabupaten kapuas hulu peraturan daerah kabupaten kapuas hulkapuas hulu, menimbang bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan daerah, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan nilai nilai sosial budaya dan agama, bahwa agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berjalan dengan baik diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisatusahaperwakilan rakyat daerah sebagai unsurserta multi dan pariwisatserta fasilitas lainny,dindonesilosmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan. penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, pondok wisata, usaha rumah kost, dan cottagerumah kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh rumah miliknya untuk penginapan sementara bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan dan atau tahunan.. hunian wisata (service partement)estorangelanggang renang adalaharena bola sodok (arena futsal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.yang sesuai dengan standar penggunaannyajasa serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburpertunjukan show biz) merupakan kegiatan pertunjukan tempat tempat hiburan dan yang lainnya yang dapat mendatangkan artis artis dari dalam atau luar daerah. bab azas dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, azasn nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pendayagunaan produksi nasional. penyelenggaraan usahamemperhatikan dan mempertahankan nilai nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. melestarikan budaya dan lingkungan hidup, kelangsungan usaha pariwisata. bab iii usaha kepariwisataan usaha pariwisata meliputi, antara lain daya tarik wisata,dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata buatan binaan manusia. kawasan pariwisata adalah pengusahaanjasa transportasi wisata adalah pengusahaanterdiri dari biro perjalanan wisata, dan agen perjalanan wisata. jasa makanan dan minuman terdiri dari usaha restoran, usaha rumah makan, dan usahajasa boga. penyediaan akomodasi terdiri dari hotel, motel losmen, penginapan remaja, pondok wisata, cottage, dan hunian wisata. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari taman rekreasi, gelanggang renang, padang golf, arena latihan golf,(bowling): arena bola sodok (billboard), gedung futsal, gelanggang motor cross, karaoke: panti pijat, panti mandi uap sauna spa, bioskop, pusat kebugaran fitness dan sport club): dan sanggar tari.terdiri dari pemasangan iklan pariwisata, pengadaan sarana pendukung penjualan, dan penyebaran melalui media cetak dan elektronik. jasa konsultan pariwisata. jasa pramuwisata. wisata tirta, dan spa usaha pariwisata, yang seluruh modalnya patungan antara warga negara indonesia dan warga negara asing bentuk usahanya perseroan terbatas pt)setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam berkewajibanusaha kepariwisataan dan peraturan perundang undangan perpajakan, cc. memberi perlindungan kepada para tamu wisatawan, meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha, memelihara kebersihan dan mewujudkan terpeliharanya kondisi kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat serta keindahan lokasi usahaan terlarang serta barang minuman terlarang tempat usahanyasetiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilarang memakai tenaga kerja bawah umur (delapan belas) tahun dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, membeda bedakan suku, agama dan kebangsaan pengunjung, beroperasi pada bulan suci ramadhan dan hari hari besar keagamaan khusus usaha pariwisata seperti gelanggang bola mesin ketangkasan, arena bola sodok (billboard),. dalam penyelenggaraprostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya. bab pendaftaran usaha kepariwisataan setiap penyelenggaratiup sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftarkan ulang setiap (satu) tahun sekali tempat diterbitkannya. bab vii pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian bagian kesatu pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kapuas hulu dan dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait. bagian kedua pengawasan dan pengendalian dinas sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan, dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga, dan tokoh masyarakatusaha kepariwisataanusaha kepariwisataan. pemerintah daerah dan atau instansi lain yang berwenang, berupa peringatan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.dimiliki, makalenggaraan usaha kepariwisataan umumdirasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persatuan antar daerahditindaklanjutyang salah satu bidang urusan dimaksud adalah bidang kepariwisataan, sehingga urusan tersebut perlu diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama dalam memberikan kesempatan berusaha dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya juga akan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. penyelenggaraan kepariwisataan telah diatur dengan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang kepariwisataan yang diberikan oleh undang undang tersebut, kiranya pemerintah kabupaten kapuas hulu sangatlah tepat dalam rangka mengurus dan mengatur segala kewenangan tersebut dengan membentuk peraturan daerah sebagai landasan hukum didalam penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten kapuas hulandau, menimbang bahwa retribusi izin mendirikan bangunmendirikan banguapabila adanya keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan setelah dipertimbangkan dapat dibenarkan oleh pemerintah daerah, apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah daerah, apabila bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari peraturan daerah ini. imb gedung yang telah diterbitkan dapat dibekukan, apabila kemudian ternyata terdapat pelanggaran penggunaan, kesalahan teknis dalam pelaksanaan pembangunan atau tidak memenuhi kelayakan teknis bangunan gedung serta terdaftar pengadilan karena sengketa. keputusan pembekuan imb dan kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin. imb gedunlebih dari (dua meter). membongkar bangunan yang menurut pertimbangan instansi teknis yang ditunjual, dengan syarat syarat sebagai berikut ditempatkan halaman belakang, luas tidak melebihi m2? (sepuluh meter persegi) dan tingginya tidak lebih dari (dua meter)pemerintahbangunan. masa berlaku imb bangunan gedung sesuai dengan umur dan jenis konstruksi bangunan. apabila telah diberikan imb dan dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diterbitkannya imb tersebut, dimana pekerjaan fisik belum dilaksanakan maka ijin akan dicabut. pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak diteruskan dalam jangka waktu (enam) bulan sejak imb diterbitkan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, maka pemegang ijin dapat mengajukan perpanjangan ijin dengan pemberitahuan secara tertulis. perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilanjutkan. ijin mendirikan bangunan dapat dicabut apabila persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan serta keterangan pemegang ijin sebagai dasar diterbitkannya imb, ternyata dikemudian hari diketahui terbukti tidak benar,selama lamanyadan meyakinkan, pelaksanaan pekerjaan telah dihentikan selama (tiga) bulan berturut turut dan tidak dilanjutkan lagi, terdapat kegagalan struktur akibat kesalahan dalam perencanaan dan atau akibat force majeure yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar. keputusan pencabutan imb diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin. sebelum keputusan dimaksud dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberikan teguran, baik secara lisan dan tertuliserintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan. objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah kegiatan pelayanan pemberian izin mendirikan suatumendirikan bangunan yang dimilikipelayanan pemberianbangunan jasa umum sebelum melakukan pekerjaan, pemohon imb wajib membayar retribusi dahulu kepada kantor pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk. besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis. pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dilakukan selambat lambatnya (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. balik nama atas imb dikenakan biaya retribusi sebesar (sepuluh per seratus) dari besarnya perhitungan kembali retribusi izin mendirikan bangunan yang bersangkutan. komponen biaya perhitungan retribusi imb meliputi biaya formulir pendaftaran biaya pemeriksaan gambar koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi biaya pengawasan biaya sempadan tingkat penggunaan jasa imb dihitung, faktor faktor sebagaimana dimaksud dalam diberikan bobot (koefisien), besarnya koefisien sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut koefisien luas bangunan bangunan denganluas s d bangunan denganketahanan konstruksi bangunan bangunan permanen bangunan non permanen darurat koefisien letak bangunan arteri sekunder kolektor primer kolektor sekunder lokal primer lokal sekundertarif ditetapkan seragam untuk masing masing jenis bangunan sebesar rp. m0. besarnya biaya ijin mendirikan bangunan bomb) dihitung dengan rumus sebagai berikut luas bangunan perkalian bobot koefisien k5lamandau,imb merupakan jangka waktu yang menjadi batas waktu bagi wajib retribusi imb untuk memanfaatkan pelayanan imb. masa retribusi imb sebagaimana dimaksud pada adalah sama dengan masa berlakunya imbizin mendirikan bangun2ini maka peraturan daerah kabupaten lamandauzin mendirikan bangunan penjelasan umum pembangunan kabupaten lamandau semakin pesat dan kegiatan perekonomian juga semakin meningkat. sehingga perkembangan pembangunan mulai dari gedung, perumahan, pertokoan termasuk bidang profesi lainnya semakin meningkat pula. oleh sebab itu perlu diatur sehingga pengelolaan tata bangunan tersebut lebih tertata dan terarah sesuai dengan tata ruang dan tata kota yang ada.izin mendirikan bangunan yang termasuk dalam retribusi jasa tertentuizin mendirikan bangunan imb)mbangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan atau merawat bangunan gedung atau bangunan lainnyapersil yang boleh dibangun dan yang tidak bolehbangunan bagian pertama izin mendirikan bangunan umum setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki imb gedung. imb adalah perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah(basement) dan ktb yang diijketentuan lain mengenai persyaratan bangunan gedung diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung. bagian kedua permohonan izin mendirikan bangunan setiap orang dalam mengajukan permohonan imb gedung sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. untuk permohonan imb bagi penyelenggara bangunan gedung fungsi tertentu harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan. setiap penyelenggaraan bangunan gedung kabupaten lamandau harus memiliki imb dan atau kelayakan bangunan dari pemerintah daerah. selain harus memenuhi izin dan atau kelayakan sebagaimana dimaksud pada harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. izin mendirikan bangunan imb) sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan atas setiap dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. bagian ketiga persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan imb gedung merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan membangun atas rencana bangunan gedung yang telah disetujui. imb gedung diberikan kepada orang atau badan 9oknum yang memiliki hak atas tanah atau yang dikatakan atas tanah yang akan didirikan bangunan. untuk mendapatkan imb sebagaimana dimaksud pada harus diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. lembar isian permohonan imb gedung tersebut pada akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan bupati, dengan lampiran gambar situasi: perhitungan dan gambar rencana instalasi bangunan, perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari (dua) lantai), data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan, advice camat yang bersangkutan, salinan atau foto kopi identitas pemohon. instansi teknisperaturan dan standar yang berlaku. pemeriksaan terhadap permohonan imb gedung dan laporannya diberikan secara cuma cuma. instansi teknis yang ditunjuk akan,gedungmb gedung yang memenuhi persyaratan teknis. setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagai mana dalam instansi teknis yang ditunjuk memberikan imb gedung untuk melaksanakan pembangunan fisik. untuk imb gedung yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk yang diberikan oleh instansi teknis, kemudian dapat diajukan kembali. bagian keempat keputusan izin mendirikan mengubah bangunan imb diberikan paling lambat (satu) bulan setelah permohonan imb diajukan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. imb ditandatangani oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. imb berlaku kepada nama dan tempat lokasi yang tercantum dalam imb. imb batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam) bulan sejak imb dikeluarkan, pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan gedung belum dilaksanakan. perubahan nama pada imb dikenakan bea balik nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. imb gedungapabila terjadi perubahan bentuk bangunan dan penambahan luas bangunan lebih dari (lima puluh per seratus) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam imb, pemilik imb diwajibkan mengajukan permohonan ijin perubahan bangunan yang baru kepada bupati. permohonan imb dapat ditolak apabila berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan berdirinya dan atau menggunakan bangunan akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau merugikan kepentingan umum, karena persyaratan ketentuantrw kabupaten, penggunaan bangunannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta mengganggu keserasian lingkungan, apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya dari bangunan sekitarnya, apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, apabila bangunan tidak memenuhi standar kesehatan (genic) lingkungan, apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya arus lalu lintas jalan, |
taktis sang pada pt. bank pembangunan daerah kalimantan selatan bahwa pada tahun pemerintah daerah berencana menyertakan kembali modalnya pada pt. bank pembangunan daeraht.perubahan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten hulu sungai tengseroan terbatas selanjutnya disebut bank kalimantan selatan adalah lembaga keuangant. bank pembangunan daerah kalimantan selatanpt. bank pembangunan daerah kalimantan selatant. bank pembangunan daerah kalimantan selatant. bank pembangunan daerah kalimantan selatan sampai dengan tahun sebesar rp. tiga puluh dua milyar rupiah). pada tahun dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam pt. bank pembangunan daerah kalimantan selatan sebesar rp. sebelas milyar rupiah) yangt. bank pembangunan daerah kalimantan selatan sebesar rp. empat puluh tiga milyar rupiah). penambahan penyertaan modal daerah kabupaten hulu sungai tengah pada pt. bank pembangunan daerah kalimantan selatandaerah provinsi kalimantan selatan tentang pt.sisa sama depan bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai teknikdesember ong peersihuyu sungai tengah, dya aan ser non durasi tenan diundangkan barabai pada tanggal desember sekretaris daerah paten hulu sungai tengah, ya ik, esp3 dharma putra wast.n, pemerintah kabupaten posopt. bank sulawesi tengah yang serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah kabupaten poso sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada bank tersebutyang telah diubahkabupaten poso pada perseroan terbatas bankkabupaten poso sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati posososeroan terbatas bank sulawesi tengah, yang selanjutnya disebut pt. bank sulteng adalah badan usaha milik daerah provinsi sulawesi tengpt. bank sulteng. penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah, meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing pt. bank sulteng. bab iii besarnya penyertaan modal daerah untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pt. bank sulteng maka pemerintah daerah menyertakan modal pt. bank sulteng sebesar rp. (lima belas milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada telah direalisasikan secara bertahap selama periode tahun sampai dengan desember sebesar rp. (tujuh milyar sembilan ratus enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah lima sen). kekurangan penyertayar rupiah),, dan cc.. jumlahmbagian deviden berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham rups) pt. bank sulteng setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang undanganbagi hasil keuntungan bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil usulan berupa deviden pt. bank sulteng selama tahun anggaran berjalan. bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada disetor rekeningsulteng, bupati melakukan monitoring dan atau pengawasi8.retribusi daerah khususnya poin maka perlu dibuat aturan secara teknis untuk melakukan penataan zin usaha perikanan dalam kabupaten ogan hir; bahwa penataan perikanan bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat dan monopoli sumberdaya alam perikanan oleh pihak pihak tertentu; bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan kabupaten ogan ller harus memberikan sumbangan dan manfaat bag peningkatan pembangunan dan kesejahteradiatur dan tetapkan dengan peraturan daerah;memutuskan:ogan ilir nomor tahun ten tang retribusi perizinan tertentu lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor seri diubah sebagai berikut: ketentuan bab retribusi izin usaha perikanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: babi jenis dan ruangan lingkup usaha perikanan jenis retribusi izin usaha bidang perikanan retribusi usaha perikanan budidaya retribusi usaha perikanan tangkap trip perda tahun retribusi usaha pemasaran hasil ikan dnn olahan retribusi usaha pengolahan hasil perikanan retribusi usaha pakan dan sarana prasarana perikanan ruang lingkup lain usaha bidang perikanan retribusi bidang perikanan budidaya terdiri dari usaha pembenihan perusahaan swasta usaha perbenihan rakyat upr) usaha pembesaran perusahaan swasta usaha pembesaran milik rakyat retribusi usaha perikanan tangkap pengolahan sumberdaya perikanan trip perda tahun pengolahan lesung buatan lesung waris tapi perda tahun pengadaan pengawasan alat tangkap dan atau pengawasan perahu nelayan retribusi usaha pemasaran perikanan retribusi izin usaha perdagangan ikan dan olahan retribusi pendapatan usaha perdagangan akan retribusi perdagangan hasil akan retribusi usaha pengolahan hasil perikanan izin saha pengolahan ikan pendaftaran saha pengolahan ikan retribusi usaha pakan dan sarana prasarana perikanan izin usaha pembuatan pakan dan sarana prasarana pendaftaran usaha pembuatan pakan dan sarana prasarana perikanan retribusi penjualan pakan dan sarana prasarana perikanan retribusi pendaftaran usaha penjual pakan dan sarana prasarana perikanan dengan nama retribusi lain usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi taulmelakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. subjretribusi lain saha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. prinsip dan susunan duluanpenetapan skala usaha dasar atas peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor ek. os men tentang usaha bidang perikanan yaitu; usaha skala mikro usaha skala kecil usaha skala menengah usaha skala besar antara bab dan bab disisipkan (tujuh) bab, yakni bab va, bab vb, bab vc, bab ve, bab dan bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab klasifikasi skala usaha budidaya ikan untuk menentukan klasifikasi skala usaha budidaya ikan didasari atas besar modal usaha dan volume luas unit usaha klasifikasi skala usaha budidaya ikan sebagai berikut; usaha perikanan skala mikro usaha pembenihan modal juta s d juta luas usaha s d usaha pembesaran ikan air tawar modal rp. juta s d juta luas usaha volume unit usaha: kolam air deras 100m2 s d 500m? modal kolam air tenang 200m s d keramba unit s d unit kolam jaring apung kja) unit mina padi usaha perikanan skala kecil usaha pembenihan modal juta juta rupiah volume luas unit usaha m?s d usaha pembesaran ikan air tawar modal juta juta rupiah volume luas unit usaha kolom air deras s d 2000m2 kolam air tenang 1000m2 s d keramba unit keramba jaring apung 10unit mina padi s d usaha perikanan skala menengah usaha pembenihan modal juta s d milyar volume luas unit usaha s d usaha pembesaran ikan air tawar modal juta ojt volume luas unit usaha: kolom air deras 2001m? s d 50000m2 kolam air tenang 5001m? s d keramba s d unit kerambajaring apung unit s d 20unit mina padi s d usaha perikanan skala besar usaha pembenihan modal atas dari modal skala menengah volume luas unit usaha diatas dari volume luas unit usaha skala menengah. usaha pembesaran ikan air tawar modal diatas modal usaha skala menengah luas volume unit usaha jumlahnya lebih besar diatas volume luas dari unit usaha skala menengah untuk menentukan besarnya retribusi izin usaha perikanan budidaya perikanan tangkap, pemasaran hasil ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, pengusaha pakan dan sarana prasarana perikanan ditentukan dengan besarnya modal usaha yang bersangkutan khusus untuk perikanan budidaya kenakan juga retribusi terhadap jumlah produksi setiap kali panen. pengenaan retribusi usaha perikanan dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin usaha perikanan. lain usaha perikanan berlaku selama stu periode yaitu (lima) tahun dun dapat perpanjang kembali untuk periode periode selanjutnya. untuk memperpanjang izin usaha pemilik usaha (pengusaha) harus membuat permohonan perpanjangan dan menyertakan data perusahaan. untuk kepentingan pendataan dan pembinaan usaha maka maka pemilik usaha perikanan wajib melakukan registrasi dinas setiap tahun pada bulanjanuari s d pebruari. setiap melakukan registrasi pemilik usaha diharuskan membawa data perusahan seperti: jumlah produksi akhir tahun jenis produksi wilayah pemasaran jumlah tenaga kerja upaya peningkatan usaha kalau ada sebutkan membayar biaya administrasi sebesar babak pemberian tanda pendaftaran usaha perikanan (tapi) dan izin usaha perikanan (iup) untuk usaha perikanan dengan skala lebih kecil sampai skala mikro sebagai dimaksud poin maka maka dikeluarkan tanda pendaftaran usaha perikanan tapi) yang dikeluarkan oleh dinas. untuk usaha skala kecil sampai usaha skala besar sebagaimana dimaksud poin b,c,dan maka dikeluarkan izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh bupati atau instansi yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. bagi perusahaan perikanan dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar untuk mendapatkan izin usaha perikanan iup) terlebih dahulu harus membuat persetujuan prinsip dari dinas. persetujuan prinsip ini adalah sebagai dasar diterbitkannya lain usaha perikanan iup) persyaratan untuk mendapatkan tanda pendaftaran usaha perikanan tapi), persetujuan prinsip dan izin usaha perikanan iup) adalah sebagai berikut: tanda pendaftaran usaha perikanan tapi) untuk usaha rakyat: surat permohonan pemilik usaha ditujukan kepada bupati c q. surat lain lingkungan usaha. surat keterangan pemerintah setempat kades lurah).) rekomendasi camat fotokopi ktp yang masih berlaku persetujuan prinsip (untuk permasalahan perikanan) surat permohonan pemilik usaha ditujukan kepada bupati surat izin lingkungan usaha surat keterangan pemerintah setempat kades lurah) rekomendasi camat fotokopi ktp yang masih berlaku lain usaha perikanan up) untuk perusahaan perikanan permohonan pemilik usaha ditujukan kepada bupati ogan lir, diketahui oleh pemerintah setempat kades lurah) dan diketahui oleh utd kecamatan persetujuan prinsip asli rencana usaha perhitungan analisa usaha) lay out gambaran denah lokasi) nomor pokok wajib pajak npp) fotokopi nomor pendirian perusahaan koperasi berbadan usaha fotokopi ktp yang masih berlaku analisis mengenai dampak lingkungan amdal) persyaratan lain yang ditetapkan oleh bupati walikota atau penjabat yang ditunjuk. babak besar tarif retribusi izin usaha perikanan bagian pertama usaha pembudidayaan ikan usaha pembudidayaan ikan yang dihasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tidak diwajibkan untuk membuat pendaftaran usaha atau izin usaha hanya wajib mengisi form data budidaya perikanan. usaha pembudidayaan ikan dengan usaha mikro sebagaimana dimaksud dengan ketentuan poin maka diberikan tanda pendaftaran usaha pembudidayaan ikan tapi), dengan retribusi sebesar rp. seratus ribu rupiah) usaha pembudidayaan ikan dengan skala, kecil, ( dua ratus ribu rupiah) usaha pembudidayaan ikan dengan skala menengahlima ratus ribu rupiah) usaha pembudidayaan ikan dengan skala besar sebagaimana dimaksud poin diberikan izin usaha pembudidayaan ikan upi) dengan retribusi sebesar rp. satu juta rupiah) bagian kedua usaha bidang perikanan usaha bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan besar retribusi sesuai besar modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan, kecuali sudah ala ketetapan pada peraturan terdahulu dan masih berlaku. besar retribusi usaha perikanan sebagai berikut: jumlah modal usaha kurang dari rp. tidak dikenakan retribusi jumlah modal usaha rp. s d rp. berikan tanda pendaftaran usaha perikanan tapi) dikenakan retribusi sebesar rp. seratus ribu rupiah) jumlah modal usaha rp. s d rp. berikan izin pendaftaran usaha perikanan ipni) dikenakan retribusi sebesar rp. dua ratus ribu rupiah) jumlah modal usaha rp. s d rp. berikan izin usaha perikanan ipni) dikenakan retribusi sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) jumlah modal usaha diatas rp. berikan izin usaha perikanan ipni) dikenakan retribusi sebesar rp. satu juta rupiah) bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan budidaya dan perusahaan bidang perikanan dilakukan oleh dinas peternakan dan perikanan kabupaten ogan ilir, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi izin usaha, saran usaha, teknik produksi pemasaran dan mutu hasil perikanan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pengawas benih ikan, pengawas perikanan budidaya, serta pengendali hama penyakit ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dulu hal pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud oleh umat dun apabila tenaga teknis belum tersedia dapat diperbantukan dengan tenaga penyuluh yang ada dinas. satu cur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas bab sanksi bagian pertama umum perusahaan usaha perikanan budidaya atau perusahaan usaha bidang perikanan yang melakukananksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam berupa: peringatan teguran tertulis pembekuan sementara upi pencabutan upi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa denda uang dan atau kurungan badan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pencabutan dan pembekuan izin usaha perikanan upi) dan tanda pendaftaran usaha perikanan( tapi) izin usaha perikanan upi) dan tanda pendaftaran usaha perikanan tapi) dapat dicabut atau dibekukan dikarenakan; melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis kepada pemberi izin. tidak menyampaikan laporan yang minta oleh pemberi izin atau menyampaikan laporan tapi datanya tidak benar (bohong). tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam upi. memindah tanganan upi kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. selama (satu) tahun sejak upi diberikan tidak melaksanakan kegiatan usaha. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanogan ilir, ir. soli, 5mm pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor, |
fan ima pemerintah kabupaten tulungagungperda nomor tahun tentang bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi pemerintahan desa karena pembiayaan pembangunan desa yang demikian besardengancabut perda nomor tahun dan mengatur kembali peraturan daerah kabupaten tulungagung tentang bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahtulungagung nomor tahun tentang penyelenggaraan izin gangseri tahunbagian desa dari penerimaan pajak daerah danberupa pemanfaatan fasilitas pasarbagi hasil pajak dan retribusi kepadayang diatur meliputi: jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada desa, jenis retribusisir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi: retribusi jasa umum, diantaranya retribusi pelayanan persamaan kebersihan, retribusi pelayanan pasar. retribusi perizinan tertentu, diantaranya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguesaran bagi hasil pajak kepada desa ditetapkan sebesar (lima belas per seratus). penganggaran untuk bagi hasil pajak dihitung dari target penerimaan pajak pada tahun anggaran berjalan. penerimaan bagi hasil pajak dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran berjalan. dikecualikan terhadap besaran bagi hasil pajak kepada desa sebagaimana dimaksud pada adalah: bagi hasil pajak kepada desa dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar (dua puluh per seratus), bagi hasil pajak kepada desa dari bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan sebesar (dua puluh per seratus) bagian kedua besaran bagi hasil retribusi daerah besaran bagi hasil retribusi kepada desa ditetapkan sebesar (lima belas per seratus). penganggaran untuk bagi hasil retribusi dihitung dari target penerimaan retribusi pada tahun anggaran berjalan. penerimaan bagi hasil retribusi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalanralihan peraturan bupati tentang pelaksanaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah terbit tersebut., melihat kondisi yang ada sekarang dipandang sudah tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang desa. karena begitu besarnya biaya pembangunan desa yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, maka prosentase yang telah diatur perlu untuk dihitung kembali agar beban biaya pembangunan desa sedikit bisa berkurang. sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun teadalaherah tersebut. dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang desapemberian sebagian pendapatan dari retribusi tersebut dihitung dari realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan, dan diberikandengan terbitnya undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka segala regulasi daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang undang tahun berkaitan dengan hal tersebut maka peraturan daerah nomor tahun tentang bagian desa dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk dilakukan pengaturan kembal |
wdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palangka raya, menimbang: sehingga dapat menjamperlu mengubah beberapa ketentuan peraturan daerah kota palangka raya nomor15 tahun tentang penyertaan modal pemerintah kota palangka raya kepada perusahaan daerah air minum, bahwa dalam rangka menindaklanjuti naskah perjanjian penerusan hibah nph) antara pemerintah republik indonesiakan pemerintah kota palangka raya untuk hibah air minum nomor nph pk ,tanggal juni dan perjanjian penerusan hibah pph) antara pemerintah pusat dan pemerintah kota palangka raya untuk hibah air minum nomor pph pktahun nomor peraturan daerah kota palangka raya nomor tahun tenlembaran daerah kota palangka rayrta. beberapa ketentuan dalam( lembaran daerah kota palangka rayaperusahaan daerah air minum yang selanjutnya disebut dam adalah perusahaan daerah air minum kota palangka raya yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan atau air minum. penyertaan modal adalah pengalihatau saham pemerintah kota palangka raylangka raya yai3disisipkan (tiga) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut penyertaan modal pemerintah kota palangka raya dalam bentuk uang kepada dam yang telah diserahkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebesar rp. enam milyar rupiah) yang telah diserahkan kepada dam pada tahun anggaran sebesar rp. lima ratus juta rupiah), tahun anggaran sebesar rp. satu milyar lima ratus juta rupiah), tahun anggaran sebesar rp. dua milyar rupiah), dan tahun anggaran sebesar rp. dua milyar rupiah). penyertaan modal pemerintah kota palangka raya dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada dam pada tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut tahun anggaran sebesar rp. empat milyar rupiah), tahun anggaran sebesar rp. tiga milyar rupiah), tahun anggaran sebesar rp. tiga milyar rupiah), dan tahun anggaran sebesar rp. dua milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah berupa penyertaan modal murni dan huruf dan huruf adalahnyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf adalah dalam rangka memenuhi perjanjian kerjasama hibah pph) antara pemerintah pusat pemerintah republik indonesia dan pemerintah kota palangka raya untuk hibah air minum. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutkepada dam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai dewan pengawas yang memiliki wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada walikota. dam setiap berakhirnya tahun anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada dprd yang disertakan sebagai lampiran keterangan pertanggungjawaban walierpu bagian hukum, sekretariat daerah) wp zaini lainnya |
fpala desa berhak mengusulkanselain sekretaris desa yang terdiri dari kepala urusan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis lapangan. badan permusyawaratan desa selanjutnya disebut bpd adalah badan permusyawaratan desa dalam kabupaten kotabaru. kepala urusan adalah staf sekretariat untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa pelaksana kewilayahan yang selanjutnya disebut dusun adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dalam kabupaten kotabaru. kepala dusun yang selanjutnya disingkat kadus adalah kadus sebagai pemimpin pelaksana kewilayahan dari bagian wilayah kerja kepala desa dalam kabupaten kotabaru pelaksana teknis lapangan yang selanjutnya disebut kepala seksi adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. bab tata cara penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan bpd, dan urusan programpembangunan, dan seksi kemasyarakatcil.seksi seksi seksi sebagaicc. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukanmempunyaicc.dusun dusun sebagai pelaksana kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disingkat kadus, berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.dusunsun. bagian keempat hak dan kewajiban perangkat desa dalam melaksanakan fungsi dan tugaserangkatketentuan peralihan perangkatkepala desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sebagai kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini sampai dengan habis masa jabatannya. tetap menjadi sekretaris desa sampai dengan adanya peraturan yang pengaturan lebih lanjut. plh sekretaris desa hasil penunjukan kepala desa sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya sekretaris desa definitif berdasarkan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan umum yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diangkat menjadi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan dan kepala seksi kemasyarakatan berdasarkan peraturan daerah ini atau disesuaikan kembali penempatannya. dusun yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sebagai dusun berdasarkan peraturan daerah ini. kepala desa dan perangkat desa selainkepala desa dan perangkatsekretaris desa yang berstatus sebagai pegawai negekepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan kepala urusan program yang masih lowong sebelum dan setelah berlakunya peraturan daerah ini, segera dipersiapkan pendiriannya melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sambil menunggu kemampuan keuangan daerah untuk penganggaran penghasilan tetapnya. perangkat desa baru hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari apb desa masing berdasarkan kemampuan keuangan desa, sedangkan untuk penghasilan tetap belum dianggarkan dari apbd tahunkepala desa dan perangkat desdesa kabupaten kotabaru seperti halnya desa lainnya kalimantan selatanckotabarukepala desa melalui sekretariserangkatkepala desa, sehingga penataan perangkatkepala desa badan permusyawaratan desa (bpd) kepala urusan kepala urusan kepala urusan kepala seksi kepala seksi kepala seksi keuangan umum program pemerintahan pembangunan kemasyarakatan kepala dusun kepala dusun keterangan kepala dusun iii aa. garis komando tanggung jawab. penjabat bupati kotabaru, ttd dr. ir. isrtribusi perizinan tertentuantang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu ditinjau kembali peraturan daerah kabupaten kolaka timur untuk jenis retribusi perizinan tertentu: bahwa sesuai dan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dari (lima) jenis retribusi perizinan tertentu tetapkan dalam (satu) bentukimurdinas adalah dinas kabupaten kolaka timur. lembaga teknis adalah lembaga, teknis daerah kabupaten kolakakolak. pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta: peng:: bayar,. daerah yang selanjutnya disingkat std, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atasi: mengolah data danungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang .dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 'kegiatanperikanan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkoholtata cara pemberian izin ditetapkan dengan peraturan bupati objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan termasuk rumah sangat sederhana: dikecualikan dari objek retribusi adalah 'a. tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana bangunan berupa tiang bendera, persona tanaman hias, bak sampah,i rangka memenuhipungut wilayah kabupaten kolaka timur paragraf cara mengukur tingkat penggunan jasa tingkat penn bangunan dan letak bangunan. faktor faktor sebagai mana dimaksud pada diberikan bobot koefisien). rumus sebagaimana dimaksud pada yakni rim klb ktb klb tdp rim2 klb ktb kgb tdp rim retribusi izin mendirikan bangunan terhadap luas bangunan rim2 retribusi izin mendirikan bangunan terhadap tinggi bangunan klb koefisien luas bangunan ktb koefisien tingkat bangunan kgb koefisien guna bangunan klb koefisien sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut koefisien luas bagunan. m2? 11500m2 bangunan dengan luas diatas koefisien tingkat bangunan. koefisien guna bangunan. bangunan perumahan,fasilitas bangunan kelembagaan kantor, koefisien letak bansurari letak bangunan langsung dibelakang bangunan pinggir jalan nasional tang dipinggir jalan provinsi kawasan langsung berada dibelakang bangunan dipinggir jalan provinsi kawasan pariwisata pinggirjalanlingkungan perkotaan pinggir jalan lingkungan pedesaan ampun untan pedesaan paragraf prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif prinsip penetapan tarif keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, peneliti teknis, pengendalian pembangunan, pengendali penggunan bangunan dan kondisi serta pembinaan dan biaya dampak negatif dari pemberian imbtah kesehatan kerja. tidak termasuk objek retribusi sebagaiman:kawasan industri) perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks kawasan perdagangan) perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks kawasan pariwisata) perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks kawasan pemukiman perumahan)nasional. jalan kelas iii dengan indeks jalan kabupaten. jalan kelas dengan indeks jalan kecamatan des dan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin gangguaaragraf (lantai tertutup maupun terbuka) penetapan tarif retribusi sebagaimana diatur pada ditetapkan dengan peraturan bupati. biaya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: luas rp. luas m2s d rp. luas s d rp. ke. luas s d rp. luas rp. izin gangguan berlaku selama pengusaha melakukan usaha dan apabila pelaku usaha dan usaha wajib mengajukan perubahan izinn bagian ketiga" diri trayek adalah pemberian izin kepada 6dan angkutan barang retribusi izin trayek golongkan sebagai retribusi perizinan tertentu paragraftrayekteknis pemberian perizinan ditetapkan dengan peraturan bupati.tanya (satu"untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam wilayah kabupaten kolaka timurn jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan. usaha perikanan. usahparagraf prinsip dalam penetapan tarif retribusi prinsip dalam penetapan .kegiatan usahtercantum dalan lampiran iii dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalampemungutan pungutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan tempat pelelangan ikan dan atau tempat produksi. bagian kelimingin tempat penjualan minuman beralkohol:dan golongan dalam daerahpengecer dan penjual langsung minum ditempat jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan dan golongan yang dapat dijual oleh pengecer dan penjual langsung minum ditempat ditetapkan dengan keputusan bupatibupati melalui badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintubupatiundang undangan yang berlaku. izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjangbupati. izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin. s5)bupati. babimenutup sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoholdan biaya dampak negatif atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoholminuman ditempat: hotel bintang rp. restoran rp. caf karaoke s d room rp. s d room rp. room keatas rp. rumah bernyanyi karaoke keluarga rp. bar rp. klub malam rp. pub rp. diskotik rp. pengecer minuman beralkohol rp. tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan kartu langganan! tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati. . bagian kedua tata cara perribayarati retribusi pembayaran retribusidutiglimenam:: pada bertanggungi)kepadinsentif pemungutan tanrio'orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan:dak pidana di.'riga) bulan atau pidana denda paling banyak tiga) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku. retribusi yang masih berhtimur dapat menetapkan peraturan daerah tentang retribusi jasa tertentukolaka timur pada tanggal september bupati kolaka timur, ttd tony hermansyah diundangkan tirawuta pada tanggal septemberbagian hukum, surya hatta sh. llm. pembina, gol. iv a nip. tana penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kolaka.gan undang undang nomor tahun ', guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. demi s d cukup jelas lampiran tarif retribusi izin mendirikan bangunan imb). bangunan rumah tinggal bertingkat dan tidak bertingkat. bangunan bangunan bangunan bangunan permanen , . poo bangunan gedung permanen). luas bangunan (m2 tidak beating bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk.bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. pusat provinsi, bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. kabupaten pagar tembok harga per rp) luas bangunan (m?) tidak bertingkat bertingkat gedung rumah tinggal bangunan lainnya luas bangunan harga keterangan per tower untuk tower telekomunikasi telekomunikasi kolam renang dihitung lapangan parkir berdasarkan tinggi. untuk kolam renang dihitung berdasarkan luas bupati kolaka timur, ttd tony hermansyah lampiran besarnya tarif retribusi izin trayek pengurusan izin trayek jenis angkutan kapasitas tarif tempat duduk mobil penumpang s d orang rp. umum mobil bus 9s d26 orang rp. kartu pengawasan berlaku (satu) tahun jenis angkutan kapasitas tarif tempat duduk mobil penumpang s d orang rp. umum mobil bus s d orang rp. izin insidentil untuk (satu) kali jalan paling lama empat belas) hari kartu pengendalian angkutan barang khusus angkutan barang gvw sampai dengan ton rp. angkutan barang gvw sampai dengan ton rp. angkutan barang gvw diatas ton rp. bupati kolaka timur, ttd tony hermansyah lampiran ini struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan (iup), surat izin usaha perikanan budidaya air tawar (kolam) ha, tahun ha, tahun tang surat izin usaha pembenihan pembenihan air tawar dengan kapasitas produksi ekor keatas tahun rp. , tahun pembenihan udang skala rumah tangga rp. tahun surat izin usaha penampung ruang pendingin cold storage) rp. , tahun bupati kolaka timur, ttd tony hermansyah tambahan lembaran daerah kabupaten kolaka timur nomor tahun |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang telekomunikasi seluler, mengakibatkan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi wilayah kabupaten landak yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler: bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi yang memperhatikan keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, maka penggunaan menara telekomunikasi seluler dilakukan secara bersama, bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan penggunambangunan menara telekomunikasi selulenggunaan menara bersama telekomunikasi selulernas untuk melakukan mediasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. calon pengguna menara bersama harus mengajukan permohonan kepada bupati melalui dinas. calon pengguna menara sebagaimana dimaksud padselulerketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab sanksi administrasi bagian pertamaggunas5)bagian kedua sanksi bagi yang membangun menara tanpa (l)(dua) kali dari biaya yang seharusnya dibayar dalam pengurusan izin membangun menara telekomunikasi seluletiga pembongkaran menara (l) pembongkaran menara dan atau bangunan menara dapat dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan pemilik izin menara atau olehbupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanaksampai dengan tanggal maretsegala peraturan dan atau ketetapan yangumum,masyarakat untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. peraturan daerah kabupaten landak ini mengatur mengenai ketentuan perizinannya pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi selulersisi ekonomi mapun sosial kemasyarakatan. ketentuan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler, dalam implementasiberbagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasannyadan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler wilayah kabupaten landakselanjutnya, bagi masyarakat yang berkepentingan dalam kepemilikan izin pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler, dapat dijadikan dasar pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi komunikasi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf kepadatan penduduk dibedakan.dan, terdapat akses jalan kolektor, dan tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, dan kolektor. cukup jelas. penetapan zona didasarkan pada pertimbanganseluler haruspengguna menara bersama. biaya yang dikeluarkan akibat pembongkaran menara sendiri oleh pemilik bangunan menara pemilik izin dibebankan kepada pemilik bangunan menara pemilik izin. sedangkan pembongkaran oleh pemerintah daerah biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan semua barang dari hasil pembongkaran bangunan menaraangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler, dinas adalah dinas perhubungan, telekomunikasi dan informatika kabupaten landa, telekomunikasi seluler adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim optik atau sistim elektromagnetik lainnya, penyelenggaraan telekomunikasi selulerselulerseluler adalah badan yang menjalankan jasa telekomunikasi seluler, penyedia menara adalah badanizin mendirikan menara telekomunikasi seluler adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, zona adalah batasan area persebaran percetakan menara telekomunikasi seluler berdasarkan potensi ruang yang tersedia. bab pembangunan menara telekomunikasi seluler bagian pertama lokasi pembangunan menara paragraf penetapan lokasi jl)pada dibagi dalam beberapa zona. paragraf pembagian zona (l) zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal hal sebagai berikut:adalah, terdapat akses jalan arteriii, dengan ketentuan sebagai berikut: kepadatan penduduk dan jalan kolektor. zona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut: zona meliputi: wilayah desa yang terletak ibukota kabupaten zona meliputi: wilayah desa yang terletak ibukota kecamatan zona iii meliputi: wilayah desa luar zona dan zona, zona jarak antar menara minimal (tiga ratus) meter, zona iiiizin pembangunan menara telekomunikasi seluler pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat dilaksanakan oleh: penyelenggara telekomunikasi seluler, penyedia menara, dan atau kontraktor menara. pemerintah daerahketentuan lebih lanjut mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan menara bersama diatur dalam peraturan bupati. dari bupati atau pejabat lain yang ditunjukstandar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. (d0) izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperbarui diperpanjangerizinan permohonsurat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain, bukti kepemilikan tanah, cc. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah,,dokumen lingkungan, dan surat pernyataan kesediaan penggunaan menara secara bersamaermohonan pembaruan perpanjangpembarusarana pendukung dan identitas menara (l) menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukumgian kelima hak dan kewajiban (l)ditunjuk oleh pemerintah daerah. bab iii penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler bagian pertama prinsip prinsip penggunaan menara bersama penyelenggaraan telekomunikasi selulergian kedua penggunaan menara bersama demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi seluler harus dapatseluler. (l)bagian ketiga perjanjian tertulis perjanjiannya disampaikan kepada bupati melalui dinas. penyampaian salinan perjanjian tertulis kepada bupatigian keempatgian kelima sistem dan prosedur bagi pemilik menara dan atau pengguna menara telekomunikasi seluler lainnya |
walikota ternate provinsi maluku utara peraturan walikota ternate nomor tahun tentang penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan sulamadaha dan kelurahan take dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan, bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah antara kelurahan sulamadaha dan kelurahan take wilayah kota ternate dan sebagai tindaklanjut atas peraturan perundang undangan, maka dipandang kota ternatkecamatan ternate baratternate. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota ternatelain. penetapan batas kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan yang berdasarkan musyawarah bersama tokoh tokoh yang bersepakat dengan tim penetapan tapal batas kelurahan pemerintah kota ternate. penegasan batas kelurahan adalah proses pelaksanaan lapangan dengan memberikan tanda batas kelurahan bab tujuan penetapan dan penegasan batas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara kelurahan sulamadaha dan kelurahan take wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan secara tertib adminstrasi dan terkoordinasi. bab iii tahapan dan tata cara penetapan dan penegasan tapal batas wilayah penetapan batas kelurahan diwujudkan melalui tahapan rapat koordinasi,menggunakan teknologi prs dengan titik koordinat tahapan penegasan bataskelurahan yang berbatnikeputusan walikota ternate nomor tahun tanggal juni tentang penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan sulamadaha dan kelurahan take. peta batas wilayah kelurahan sulamadaha dan kelurahan take keputusan bersama pemerintah dprd pemkot ternate kelapa dua buku deru deru de tempa madah sl, san papan ten suruberuoe aed kem panen burhan abdurrahman penetapan dan pengesahan batas wilayah keluaran sulamadaha dan keluaran take keputusan bersama pemerintah dprd pemkot ternate kelapa dua buku deru deru madah ia, dea sia paya tpa buku deru deu kan b: |
walikota ternate provinsi maluku utara peraturan walikota ternate nomor tahun tentang pemanfaatan dana non kapital jaminan kesehatan nasional pada puskesmas kota ternate dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternateangka romawi huruf angka huruf (b),, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota ternate walikota adalah walikota ternate, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota ternate, kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota ternate, pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas kesehatan kota ternate yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta jaminan kesehatan nasional, jasa pelayanan kesehatan adalah besaran pembayaran klaim,bundang undangan. ruang lingkup yang diatur dalam peraturannon kapital kepada kepala dinas kesehatan. rencana pendapatan dan belanjyang dimanfaatkan untuk obat obatan, resensi dan bahan medis habis pakai. alokasi dana non kapital untuk rencana belanja sebagaimana dimaksud pada secara keseluruhan dana non kapital disetor kas daerah dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakumberian tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara,perlu dilakukan penyelarasan terhadap pengaturan tambahan penghasilan yang berdasarkan pada kelaparatur sipil negara lingkungan pemerintada saat peraturan walikota ini berlaku, semua peraturan walikota dan keputusan walikota yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan dan tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota ternat lampiran i.a peraturan walikota ternate nomor tahun tentang tambahan penghasilan aparatur sipil negara pemerintah kota ternatestruktural pejabat tinggi pratama nan sekretaris daerah staf ahli asisten kepala dinas, kepala badan, kepala satpol dan sekretaris dprd pejabat administrator nan kepala bagian camat camat hari, moti, batang dua sekretaris, dinas, badan, satpol pp, kopi kepala puskesmas kepala puskesmas hari, moti dan batang dua kabid badan dinas satpol pp, kabar setwan, dan sekretaris camat sekretaris camat hari, moti, batang dua pejabat pengawas naa lurah dalam kota ternate lurah hari, moti, batang dua kasual, subid, kasi pada setda sekian badan dinas kecamatan kasual, kasi pada kecamatan hari, moti, batang dua kepala coord upt, sanggar, bpp, satuan pendidikan kepala coord upt, sanggar, bpp, satuan pendidikan hari, moti, batang duafungsional jabatan fungsional kesehatan dokter utama dokter madya madya kesehatan dokter muda kesehatan dokter muda kesehatan hari, moti, batang dua muda kesehatan muda kesehatan hari, moti, batang dua pertama penyelia kesehatan pertama penyelia kesehatan hari, moti, batang pelaksana lanjutan kesehatan pelaksana lanjutan kesehatan hari, moti, batang dua pelaksana kesehatan pelaksana kesehatan hari, moti, batang dua jabatan fungsional kesehatan dengan resiko pekerjaan |jf pertama penyelia radiografi penyelia pelaksana radiografi pelaksana dan pelaksana pada laboratorium kesia ( jabatan fungsional madya muda oo. pertama penyelia pelaksana lanjutan pelaksana jabatan pelaksana setda setwan dinas badan satpol upt satuan pendidikan puskesmas sanggar bpp pelaksana pelaksana pelaksana jabatan pelaksana kecamatan dan kelurahan pelaksana pelaksana pelaksana jabatan pelaksana kecamatan dan kelurahan (hari, moti, batang dua) pelaksanayao pelaksana hari, moti, batang dua pelaksana hari, moti, batang dua pelaksana hari, moti, batang dua bendahara pada dinas badan satpol pp sekretariat dprd bendahara pada dinas kesehatan, dinas pendidikan dan sekretariat daerah bendahara pada kecamatan, kelurahan, upt bendahara pada kecamatan, kelurahan, upt, satuan pendidikan, puskesmas hari, moti, batang dua pemadam kebakaran pengemudi pemadam kebakaran dan pengemudi mobil sampahsoo oma jewel) ass jabatan struktural |lo00000000000 pejabat tinggi pratama inspektur lo14 pejabat administrator sekretaris inspektorat inspektur pembantu pejabat pengawas kasuari inspektorat swa jabatan fungsional ' pengawas lermadya muda ijf pertama penyelia pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana pekerjaan burhan abdurrahmanv0. nama jabatan kelas jabatan besaran tpp ng. jabatan struktural aan pejabat tinggi pratama kepala bukan bendahara umum daerah) pak pejabat administrator sekretaris bukan kabid kasta bukan kuasa bud kabid bukan pejabat pengawas kasual dan subid bukan nan jabatan pelaksana pelaksana pelaksana (pelaksana pelaksana 380i jabatan pelaksana dengan resiko pekerjaanlampirat surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan yang bertanda tangan bawah ini: nama nip jabatan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:pada hari . tanggal . dikarenakan sedangpernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya. ternate, . kepala pd, nama) pangkat gol. ruang nip. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak lambang pemerintah kota ternate daerah (nama pd) alamat telepon fax surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama pangkat nip jabatan menyatakan bahwa sehubungan dengan surat perintah membayar pengeluaran langsung spm ls) nomor: . tanggal . yang kami ajukan sebesar rp. . terbilang untuk keperluan . tahun anggaran ., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan pns bulan .bagi .( nama pd unit kerja). telah dihitung dengan benar dan berdasarkan peraturan wali kota ternate nomor . tahun .tentang penetapan kelas jabatan lingkungan pemerintah kota ternate, dan daftar hadir kerja pns pada .( nama pd unit kerja).:,ternate, .i. pa kpa, (tanda tangan dan stempel opd) nama keterangan: pangkat lembar kesatu dan kedua disampaikan nip. kepada bukan, lembar ketiga sebagai tertinggal opd. burhan abdurrahmsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota ternatelampiran iii sasaran kerja tahunan pegawai nama nip pangkat gol. ruang jabatan unit kerja ikhtisar tugas pokok dan fungsi (tupoksi sesuai berkali struktural, anja pelaksana) dst uraian kegiatan program kelompok sasaran keluaran hasil bulan |el7lselojaolir|a2 ill ill ill ill iii iel oo iii menyetujui, pejabat penilai pns yang dinilai nip. nip. form sasaran kerja pegawai negeri sipil periode s d pejabat penilai pegawai negeri sipil yang dinilai nama nama nip pangkat gol. ruang pangkat gol. ruang jabatan jabatan unit kerja unit kerja ikhtisar jabatan ja. target kerja target kegiatan tugas jabatan ' wv ap w mss target disiplin (kehadiran) asn ternate, pejabat penilai, pegawai negeri sipil yang dinilai nip. nip. catatan nilai prestasi kerja dinyatakan dengan angka dan sebutan angka sebutan grade ke atas sangat baik baik cukup kurang ke bawah buruk form penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil jangka waktu penilaian s.d. capaian kerja target realisasi nilai kegiatan tugas jabatan penghitungan capaian yoyo yoyo yoyo lol ii. tugas tambahan dan kreativitas unsur penunjang nilai capaian kerja reuni capaian penilaian perilaku kerja tidak apel tdak apel izin max tanpa perilaku kerja (kehadiran) pari feat kerja men hari bulan) keterangan nut m presentase kehadiran ii bobot perak kerja (pelan kehadiran) orientasi pelayanan tidak ada keluhan klaim dari pengguna layanan) tag yo) integritas penjatuhan hukuman disiplin) pom, komitmen keikutsertaan dalam apel gabungan dan apel bulan berjalan hari besar nasional) lokal kerjasama (keikutsertaan dalam tim rapat kerja panitia pokja) pora kali kepemimpinan (menjadi pembina pengarah ketua tim ketua panitia ketua pokja narasumber) kal 00g ternate, pejabat penilai, nip. unsur yang dinilai tanggapan pejabat penilai capaian kerja atas keberatan capaian perilaku kerja perilaku kerja (kehadiran) nilai perilaku kerja s9x (kehadiran) orientasi pelayanan buruk) seram aliran) keimaman gua buruk selain kehadiran) yaaa buruk) nitairtasrta poo0o repurusananasaneryana nilai perilaku kerja (selain 10x penilai atas keberatan kehadiran) nilai prestasi kerja buruk) keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai (apabila ada) tanggal tanggal, .o rekomendasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil pemerintah provinsi maluku utara jangka waktu penilaian inspektorat bulan sedih anna ena yang dinilai amma mmm nip. pejabat penilai amma diterima tanggal, atasan pejabat penilai nama bee input ketik angka ??? catatan: pilih ketik angka pada kolom nomor" pada tabel bawah ini: jpt maya sekda) kelas jpt pratama asisten) kelas jpt pratama staf ahli) kelas jpt pratama eselon il.a) kelas jpt pratama eselon ii.b) kelas administrator eselon iii) kelas pengawas eselon iv) kelas pelaksana kelas pelaksana kelas pelaksana kelas total pembayaran tpp: belum potong pajak) pelaksana kelas penilaian capaian kinerja pegawai negeri sipil jangka waktu penilaian s d. nama pegawai nip pangkat, golongan ruang unit kerja tahun catatan kerja harian pegawai negeri sipil nama akakananana aan nana pangkat golongan akakananana aan nana jabatan akakananana aan nana unit kerja dnanananananann nun anna ana nana aan nana aan hari tanggal palang maan ana kegiatan too asas kolom kriteria) diternate, . .ou. pejabat penilai atasan langsung pegawai yang melaporkan nama nama pangkat pangkat nip. nip. catatan pejabat penilai atasan langsung daftar rekaman nilai skp bulanan nama skpd periode bulan .koboi. tahun tidak tidak nilai perilaku tanpa nama pegawai jabatan maung mengikuti mengikuti sakit keterangan kerja selain nilai capaian nilai tpp apalagi apel pulang kehadiran oo3ooo1oo la la . .'? lal www d& b lo lal www & &d ye 353i ian nach iii: s5. ternate, la. oom. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah daerah yang selanjutnya disingkat bukan adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota ternateernate. inspektorat adalah inspektorat kota ternate. unit kerja adalah bagian dariternat, serta administrasi pemerintahan dan pembangunanetos kerja, produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerj. sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp adalah rencana kerja dan target kerja yang dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pns dengan pejabat sebagai atasan pegawai yang bersangkutan. penilaian kinerja pns adalah suatu penilaian melalui skptingkat kehadiran adalah tingkat kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. bab kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai asn berhak menerima tpp setiap bulan. tpp sebagaimana pada dibayarkan pada komponen yang berdasarkan beban kerja, b. tpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkannerimaan daerah. tpp setiap bulan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan pengurangan apabila tidak memenuhi capaian atau penilaian berdasarkan komponen produktivitas kerja, dan disiplin kerja kehadiran kerja. tpp sebagaimana dimaksud pada terdiri atas besaran berdasarkan kelas jabatanpp sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada asn berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar (enam puluh persen dan penilaian produktivitas kerja sebesar (empat puluh persen). penilaian produktivitas kerja dilakukan melalui penilaian berjenjangtuangkan dalam dokumen skp. penetapan sasaran dan target kinerja individu dilakukantpp berdasarkan penilaian disiplin kerja berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada dikenakan pengurangan apabila: a.terlambat masuk waktu kerja, b.pulang sebelum waktu pulang kerja, tidak hadir kerja, dan d.tidak mengikuti apel gabungan dan upacara pada hari besar lainnya. tpp berdasarkan tingkat kehadiran asn sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan pengurangan, apabila asn sedang melaksanakan tugas dinas lain dan atau terdapat surat keterangan dari kepala atas ketidakhadiran asn bersangkutan. pejabat pegawai asn yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam satu jabatan, diberikan tpp tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan kalender. dokumen skp sebagaimana dimaksud pada dan surat keterangan sebagaimana dimaksud padatpp sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada: pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru, asn yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, asn yang melaksanakan tugas belajar, pns yang diberikan cuti diluar tanggungan negara, pns yang diperbantukan dipekerjakan pada instansi lain luar lingkungan pemerintah daerah, pns pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan: pns yang sedang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan pns yang tidak memiliki jabatan. penghentian pembayaran tpp bagi pns sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan keputusan oleh pejabat yang berwenang. pembayaran kembali tpp bagi pns yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat dapat dilakukan pada bulan berikutnya. tpp berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan jam kerja efektif selama (satu) bulan. jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk menilai capaian aktivitas kinerja asn dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pendukung lainnya. penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada tidak mengubah ketentuan jam kerja asn yaitu (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. perhitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk kegiatan lembur. capaian jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada juga diberlakukan bagi asn yang sedang melaksanakan dinas dalam daerah dan luar daerah. bab iii perhitungan tambahan penghasilan bagian kesatu perhitungan tingkat kehadiran tpp berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar (enam puluh persen) diberikan kepada asn dengan capaian tingkat kehadiran 100y0 (seratus persen). asn yang memiliki tingkat kehadiran kurang dari (seratus persen) dikenakan pengurangan tpp sesuai dengan prosedur pengurangan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini.(satu persen),elain cuti diluar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat cuti, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilanbagian kedua perhitungan penilaian produktivitas kerja perhitungan tpp asn dari hasil kinerja berdasarkan kinerja individu, dan kinerja instansi organisasi. presentase unsur kinerja individu sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (empat puluh persen) yang dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan kategori sebagai berikut: kategori baik dan dihitung yo, kategori cukup dan dihitung yo, cc. kategori sedang dan dihitung yo, dan sampai dengan kategori kurang dan dihitung yokp pada setiap minggu pertamaai capaian kinerja individu sekretaris daerah, asisten, staf ahli walikota, kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, kepala bagian pada sekretariat daerah dan camat. bab tata cara pembayaran tpp dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran dan capaian kinerja asn. pembayaran tpp sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama tanggal (sepuluh) setiap bulan berikutnya. apabila pembayaran tpp pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, pembayaran dilakukan secara apel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan pelaksanaan penganggaran. pembayaran tpp bulan desember pada tiap tahun berkenaan dibayarkan pada akhir bulan. pembayaran tpp dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (ls). pembayaran tpp diajukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran dan penilaian capaian kinerja, serta daftar perhitungan tambahan penghasilan yang dikeluarkan dan disahkan oleh atasan langsung. pembayaran tpp asn dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pengajuan pembayaran tpp asnrekapitulasi produktivitas kinerja, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan bukti pemotongan pajak sspsebagai berikut: lembar kesatu disampaikan kepada bukan, b.lembar kedua disampaikan kepada inspektorat, dan lembar ketiga untuk yang bersangkutan. rekapitulasi tingkat kehadiran dan rekapitulasi produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan dibuat dalam rangkap (empat dengan ketentuan: lembar kesatu disampaikan kepada bukan, b.lembar kedua disampaikan kepada bpsdm, dan lembar kedua disampaikan kepada inspektorat, dan d.lembar keempat untuk yang bersangkutan. format surat pernyataan tanggunglain lain apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan terdapat asn pindah dan atau mutasi antar pd, ketentuan pembayaran tambahan penghasilan asn, diatur sebagai berikut: tetap dilakukan pembayaran tpp pada asal atau sebelumnya, b.pembayaran tpp dilakukan asal dengan menyertakan fotokopi daftar hadir kerja dan fotokopi skp pada baru yang telah disahkan oleh kepala pd sekretaris baru, dalam hal pns pindah instansi lain luar pemerintah daerah, pembayaran tpp diberikan sampai dengan bulan terbitnya keputusan mutasi pindah wilayah kerja pns yang bersangkutan. tpp asn terhitung mulai diberikan pada bulan januari |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.